BAB 2 : PERKEMBANGAN INFLASI

BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI

BAB 2 : PERKEMBANGAN INFLASI Inflasi Gorontalo pada triwulan I-2012 sebesar 5,90% (y.o.y) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,08% (y.o.y). Meningkatnya tekanan inflasi terutama akibat dari melonjaknya harga komoditas bahan bangunan yaitu semen. Tingginya permintaan semen untuk pembangunan proyek infrastruktur dan megaproyek swasta tanpa diimbangi oleh penambahan supply menyebabkan harga semen terdongkrak naik. Sementara itu, volatile food inflation cenderung meningkat terutama akibat dari pergerakan harga ikan. Sedangkan inflasi administered price relatif terkendali karena pemerintah belum melakukan kebijakan untuk merubah harga BBM bersubsidi pada triwulan laporan.

2.1 INFLASI GORONTALO Inflasi Gorontalo pada triwulan I-2012 sebesar 5,90% (y.o.y) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,08% (y.o.y). Meningkatnya tekanan inflasi terutama akibat dari melonjaknya harga komoditas bahan bangunan yaitu semen. Core inflation pada triwulan laporan sebesar 9,71% (y.o.y) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,23% (y.o.y). Makin ramainya geliat pembangunan fisik di Gorontalo menyebabkan harga komoditas kategori core inflation yaitu semen melonjak sangat tajam. Sementara itu, volatile food inflation triwulan I-2012 mengalami inflasi sebesar 1,71% (y.o.y) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,74% (y.o.y). Kenaikan inflasi volatile food terutama akibat dari pergerakan harga komoditas ikan. Tabel 2.1 Disagregasi Inflasi Provinsi Gorontalo Disagregasi

2011

Total Inflasi Core Inflation Volatile Food Administered Price

JAN 7.13% 2.79% 15.41% 4.90%

FEB 5.28% 3.43% 8.40% 4.69%

MAR 5.77% 3.53% 8.57% 6.52%

Total Inflasi Core Inflation Volatile Food Administered Price

0.10% 0.56% -0.32% -0.21%

-0.07% 0.55% -0.83% -0.20%

-0.01% 0.20% -1.56% 1.92%

2012

APR MEI JUNI 6.17% 6.69% 7.11% 4.23% 4.27% 4.64% 8.69% 11.35% 12.07% 6.75% 5.30% 5.47% Inflasi Bulanan (mtm) -0.50% 0.92% 0.60% 0.56% 0.12% 0.59% -2.49% 2.68% 0.94% 0.21% 0.08% 0.14%

SEPT 3.27% 6.44% -0.90% 2.96%

DES 4.08% 7.23% -0.74% 4.93%

JAN 5.69% 9.24% 1.03% 5.36%

FEB 6.51% 9.35% 3.02% 5.78%

MAR 5.90% 9.71% 1.71% 4.12%

-0.27% 0.95% -2.20% -0.01%

0.66% 0.28% 1.52% 0.25%

1.65% 2.45% 1.45% 0.19%

0.70% 0.65% 1.12% 0.20%

-0.58% 0.53% -2.81% 0.33%

Sumber : Bank Indonesia Gorontalo (Data Diolah)

Harga barang yang ditentukan oleh pemerintah (administered price) sebesar 4,12% (y.o.y) relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,93% (y.o.y). Secara keseluruhan tahun, pergerakan administered price relatif terkendali karena pemerintah tidak melakukan kebijakan untuk merubah harga BBM bersubsidi selama periode laporan.

BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2012

17


Sumber : Bank Indonesia Gorontalo (Data Diolah) Grafik 2.1 Disagregasi Inflasi Tahunan Provinsi Gorontalo

2.1.1

FAKTOR FUNDAMENTAL Core inflation atau inflasi inti pada triwulan I-2012 sebesar 9,71% (y.o.y) lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,23% (y.o.y) seiring dengan meningkatnya berbagai tekanan faktor fundamental terutama output gap dan ekspektasi inflasi. Output gap negatif diperkirakan memberi tekanan inflasi terkait dengan meningkatnya permintaan namun kemampuan produksi belum mampu mencukupi. Hal ini ditunjukkan dengan harga semen yang terus merangkak naik selama bulan berjalan karena banyaknya permintaan untuk memenuhi berbagai pembangunan fisik di Gorontalo diantarannya megaproyek swasta hypermall dan hotel. Sementara itu, saat ini Gorontalo belum mampu memproduksi semen secara mandiri dan harus mengimpor dari daerah lain dengan kuota tertentu. Peningkatan permintaan semen yang tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan mengakibatkan harga semen terdongkrak naik. Sementara itu, ekspektasi inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan adanya isu kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah berencana menaikkan harga Premium sebesar Rp1.500/liter per 1 April 2012. Harga sebelumnya sebesar Rp4.500/liter menjadi sebesar Rp6.000/liter. Namun, hasil Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Maret 2012 memberi keputusan untuk menangguhkan kebijakan tersebut dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM apabila harga minyak mentah mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 15% dalam waktu 6 bulan berjalan dibandingkan asumsi harga ICP dalam APBN-P 2012 (USD105/barrel). Meskipun kebijakan kenaikan harga BBM ditangguhkan, namun ekspektasi inflasi masyarakat yang terbentuk sudah terlanjur naik. Masyarakat pada umumnya telah memiliki pengalaman bahwa kebijakan kenaikan harga BBM akan diikuti oleh lonjakan harga-harga. Hal ini membentuk kenaikan ekspektasi inflasi pada triwulan laporan untuk merespon adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Hasil Survei 18

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2012| BANK INDONESIA


Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan bahwa Perkiraan Inflasi Tertimbang (Ekpektasi Inflasi Masyarakat) pada triwulan laporan sebesar 5,51% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,59%.

Sumber : SKDU, Bank Indonesia Gorontalo Grafik 2.2 Perkiraan Inflasi Tertimbang

Pengaruh kenaikan harga-harga barang yang diimpor (imported inflation) dari luar daerah atau luar negeri relatif minimal. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH), Harga emas lokal di Gorontalo pada triwulan laporan masih pada kisaran Rp420.000 – Rp450.000, sama seperti triwulan sebelumnya. 2.1.2

FAKTOR NON – FUNDAMENTAL Komponen volatile food pada Triwulan I-2012 menunjukkan inflasi sebesar 1,71%

(y.o.y) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,74% (y.o.y). Peningkatan inflasi volatile food akibat dari naiknya harga komoditas bahan makanan terutama ikan. Sementara itu, inflasi administered price pada triwulan I-2012 sebesar 4,12% (yoy) relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,93% (yoy). Inflasi administered price relatif terkendali karena pemerintah belum melakukan kebijakan untuk merubah harga BBM bersubsidi pada periode laporan. Namun, adanya isu kenaikan harga BBM bersubsidi mengakibatkan tren penimbunan Premium di Provinsi Gorontalo menjadi lebih marak. Spekulasi menjadi motif utama banyaknya kegiatan penimbunan BBM di Gorontalo. Aparat kemanan telah melakukan upaya yang intensif dalam rangka mengatasi aksi penimbunan. Berdasarkan anecdotal information, aparat keamanan telah mengamankan sekitar 1,2 kilo liter dari 4 kasus penimbunan di wilayah Kota Gorontalo selama triwulan laporan.


19


2.2 INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA 2.2.1

INFLASI TAHUNAN Secara tahunan, inflasi Gorontalo triwulan I-2012 sebesar 5,90% (y.o.y) lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,08% (y.o.y). Melemahnya tekanan inflasi IHK dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh deflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Tabel 2.2 Inflasi Tahunan Kelompok Barang dan Jasa (y.o.y)

No

Inflasi Tahunan

Inflasi Umum 1 Bahan makanan 2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 4 Sandang 5 Kesehatan 6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

2011 1 7.13% 15.26% 6.10% 3.13% 3.37% 3.36% 0.42% 2.16%

2 5.28% 8.33% 5.56% 4.44% 3.84% 3.28% 1.11% 1.86%

3 5.77% 8.50% 8.32% 4.21% 4.14% 2.22% 1.18% 2.44%

2012

6 7.11% 12.04% 7.44% 5.05% 5.12% 3.43% 0.60% 3.36%

9 3.27% -0.70% 4.82% 6.58% 12.33% 3.50% 3.88% 1.38%

12 4.08% -0.62% 7.69% 7.85% 9.78% 4.64% 3.96% 2.44%

1 5.69% 1.18% 7.97% 11.62% 9.54% 4.08% 4.44% 2.86%

2 6.51% 3.19% 8.09% 11.82% 9.53% 4.05% 3.80% 3.51%

3 5.90% 1.90% 6.00% 12.67% 9.44% 3.81% 3.72% 3.18%

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Peningkatan inflasi Biaya Tempat Tinggal relatif menonjol pada triwulan laporan mencapai 18,89% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,76% (yoy). Melonjaknya harga semen menjadi penyebab utama tingginya inflasi tempat tinggal. Berdasarkan hasil SPH, harga Semen Tonasa (pasar lokal) pada triwulan laporan mencapai Rp80.000/sak jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada kisaran Rp65.000/sak – Rp70.000/sak. Hasil rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah mengidentifikasi bahwa faktor supply-demand mismatch dan distribusi menjadi penyebab melonjaknya harga semen pada triwulan laporan. Pasokan semen dari Makassar terlambat masuk ke Gorontalo antara lain karena faktor cuaca. Siklus semen juga dipengaruhi oleh adanya spekulasi karena banyaknya penyelesaian pembangunan infrastruktur pemerintah dan megaproyek fisik swasta (hypermall, ruko, hotel, dsb), disamping adanya kuota semen yang dikirim dari supplier (Makassar). Tabel 2.3 Inflasi Tahunan Sub-kelompok Perumahan Air, Listrik, Gas&Bahan Bakar (y.o.y) 2011

Kelompok / Sub kelompok PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR Biaya Tempat Tinggal Bahan Bakar, Penerangan dan Air Perlengkapan Rumahtangga Penyelenggaraan Rumahtangga

JAN 3.13 3.95 3.04 1.56 0.1

FEB 4.44 6.23 3.04 1.01 0.1

MAR 4.21 5.37 3.04 1.34 2.31

2012

JUNI 5.05 6.27 3.10 2.29 4.23

SEPT 6.58 9.17 0.15 3.34 7.26

DEC 7.85 10.76 0.19 4.40 9.43

JAN 11.62 16.82 0.42 4.89 9.50

FEB 11.82 16.98 0.42 5.55 9.62

MAR 12.67 18.89 0.42 5.31 7.34


20



Sumber : SPH, Bank Indonesia Gorontalo Grafik 2.3 Harga Lokal Semen Tonasa

2.2.2

INFLASI TRIWULANAN (q.t.q) Secara triwulanan, perkembangan harga-harga di Gorontalo pada triwulan I-2012

mengalami inflasi sebesar 1,77% (q.t.q) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,16% (q.t.q). Kenaikan inflasi secara triwulanan terutama disebabkan oleh melonjaknya harga semen. Tabel 2.4 Kelompok Barang dan Jasa (q.t.q)

No

Inflasi Triwulanan

Umum 1 Bahan makanan 2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 4 Sandang 5 Kesehatan 6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

2011 1 1.63 3.50 0.26 1.06 1.10 1.08 -0.06 0.68

2 0.62 0.03 0.25 2.13 0.44 1.38 0.55 -0.23

3 0.02 -2.66 2.61 1.73 0.18 1.57 0.62 -0.04

2012 6 1.01 1.12 0.74 1.23 2.28 1.11 -0.38 0.69

9 1.84 -0.23 1.69 3.60 7.93 0.76 3.52 0.94

12 1.16 1.20 2.44 1.08 -0.73 1.13 0.19 0.83

1 2.26 2.28 0.68 5.36 -0.58 1.52 0.58 0.48

2 3.04 4.18 0.44 6.12 -0.63 1.50 0.38 0.79

3 1.77 -0.20 1.01 6.28 -0.13 0.76 0.39 0.68


Secara triwulanan, inflasi subkelompok sandang pada triwulan I-2012 sangat dominan dengan inflasi sebesar 6,28% (q.t.q) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,08% (q.t.q). Inflasi kelompok sandang terutama disebabkan oleh melonjaknya harga semen. Sebaliknya, komoditas bahan makanan mengalami deflasi yang cukup dalam mencapai -0.20% (qtq). Deflasi terutama disebabkan oleh menurunnya harga komoditas ikan pada akhir triwulan laporan. Harga komoditas ikan sempat melonjak tinggi pada awal tahun 2012 namun berangsur menurun karena perbaikan cuaca untuk melaut.


21


Tabel 2.5 Survei Pemantauan Harga

No 1

2

3

4

5

6

7 8

Komoditas Beras Super Win Ciheran IR 64 Minyak Goreng Kemasan Bimoli Curah Daging&telur Daging Sapi Daging Ayam Telur Ayam Ras Cabe Merah Cabe Rawit Cabe Keriting Bumbu-bumbuan Bawang Merah Bawang Putih Tomat Ikan Ekor Kuning Tude/Oci Malalugis Cakalang Mujair Gula Gula Pasir Semen Semen Tonasa

Satuan 9-Jan 24-Jan 6-Feb 20-Feb 5-Mar 19-Mar

kg kg kg

8500 8000 7500

8500 8000 7500

15000 15000 15000 15000 15000 12000 12000 12000 12000 12000

15000 13000

kg 75000 75000 75000 75000 75000 ekor/kg 45000 50000 40000 40000 40000 butir 1200 1200 1200 1200 1200

75000 40000 1200

liter kg

8500 8000 7500

8500 8500 8000 8000 7500 7500

8500 8000 7500

kg kg

12000 12000 12000 14000 18000 15000 15000 16000 12000 12000

20000 10000

kg kg kg

16000 15000 14000 15000 14000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 10000 10000 9000 6000

14000 12000 5000

kg kg kg Kg Kg

21000 22500 20000 12000 32500

17000 20000 23000 17000 35000

18000 25000 17500 15000 35000

kg

11000 11000 11000 11000 11000

11000

sak

80000 80000 70000 70000 70000

70000

25000 20000 20000 13000 32500

20000 20000 13500 13500 32500

23000 20000 15000 16000 35000

Sumber : Bank indonesia

22



BOKS 2 : SIMULASI DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP INFLASI GORONTALO

Isu kebijakan kenaikan BBM bersubsidi (Premium) menjadi isu nasional yang memberikan berbagai persepsi pro dan kontra di tengah masyarakat. Bertambahnya biaya produksi akibat kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan mendorong peningkatan harga-harga secara keseluruhan. Di sisi lain, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sangat diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Studi Kasus Tahun 2005 Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kebijakan kenaikan harga Premium akan direspon oleh naiknya harga-harga barang secara keseluruhan dan tingginya tekanan inflasi. Studi Kasus Oktober 2005, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada Oktober 2005 dari Rp2.400/L menjadi Rp4.500/L. Hal ini menyebabkan inflasi bulanan Gorontalo pada Oktober 2005 mencapai 10,16% (mtm). Inflasi Gorontalo tahun 2005 melonjak hingga 18,56% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dibandingkan inflasi nasional sebesar 11,81% (yoy) maupun inflasi tahun sebelumnya sebesar 8,64% (yoy). Hasil analisis dampak inflasi menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM tersebut memberikan dampak langsung dan tidak langsung pada pergerakan harga komoditas di Gorontalo. Dampak langsung berakibat pada kenaikan harga bahan bakar dan biaya transportasi diantaranya angkutan umum dan bentor. Sementara, dampak tidak langsung akan mempengaruhi harga-harga komoditas lainnya diantaranya bahan makanan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa komoditas yang menerima dampak lanjutan terbesar adalah sayur-sayuran dan ikan segar. Sayur-sayuran di Gorontalo pada umumnya merupakan barang impor dari daerah lain sehingga sangat dipengaruhi oleh naiknya biaya transportasi. Sementara itu, harga ikan segar sangat dipengaruhi oleh naiknya biaya bahan bakar/ongkos produksi untuk melaut.

Hasil Keputusan DPR Terhadap Implementasi Kebijakan Kenaikan Harga BBM 2012 Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi (Premium) sebesar Rp1.500/liter per 1 April 2012. Harga sebelumnya sebesar Rp4.500/liter akan naik menjadi sebesar Rp6.000/liter. Namun, hasil Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Maret 2012 memberi keputusan untuk menangguhkan kebijakan tersebut dan memberikan kewenangan kepada BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2012

23


Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM apabila harga minyak mentah mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 15% dalam waktu 6 bulan berjalan dibandingkan asumsi harga ICP dalam APBN-P 2012 (USD105/barrel). Perkembangan ini tetap membuka peluang yang cukup besar adanya kenaikan harga BBM pada Mei 2012.

Simulasi Dampak Kenaikan Harga Premium

*Dampak kenaikan inflasi Gorontalo 2012 merupakan adjustment dari hasil simulasi dampak inflasi oleh Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Gambar 2.1 Simulasi Dampak Kenaikan Harga Premium

Hasil simulasi Bank Indonesia memperkirakan bahwa apabila diimplementasikan kebijakan kenaikan harga Premium sebesar Rp1.500,- akan memberikan dampak inflasi nasional sebesar 2,4%. Namun, dampak inflasi untuk Provinsi Gorontalo diperkirakan akan lebih tinggi yaitu pada kisaran 3-4%.Tekanan inflasi di Gorontalo diperkirakan lebih tinggi karena Gorontalo merupakan daerah net importir. Sebagian besar komoditas strategis harus didatangkan dari Jawa atau daerah lain di Sulawesi sehingga dampak ikutan inflasi akan memberikan tekanan lebih tinggi terkait ongkos biaya angkut.

Langkah Antisipasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) TPID mengidentifikasi bahwa kebijakan kenaikan harga BBM memberikan sejumlah tantangan dan opportunity. Salah satu tantangan yang perlu dihindari adalah maraknya spekulasi dengan memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga secara berlebihan. Tindakan ini dapat menyebabkan efek kenaikan harga-harga barang menjadi berkali-lipat. Sementara itu, kebijakan kenaikan harga BBM ternyata juga menyimpan sejumlah opportunity. Pedagang eceran BBM Gorontalo saat ini telah menjual dengan harga Rp6.000/botol sehingga bila kebijakan kenaikan BBM bersubsidi diimplementasikan 24



diharapkan tidak menyebabkan goncangan (shock) perekonomian yang berlebihan. Selain itu, pasca kebijakan kenaikan BBM bersubsidi diharapkan dapat meningkatkan kelancaran pasokan BBM di Gorontalo. Di sisi lain, peluang dalam pengembangan energi alternatif juga menjadi terbuka. Pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti energi terbarukan (panas matahari, panas bumi, angin, dsb) dan energi BBG (Bahan Bakar Gas) dapat menjadi solusi. TPID telah menyusun rekomendasi kebijakan sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi dampak negatif terkait dengan implementasi kebijakan kenaikan harga BBM, sebagai berikut: •

Melakukan penambahan kuota Premium dari 275 KL/hari menjadi 350 KL/hari dan penambahan SPBU di Gorontalo hingga 22 unit SPBU pada tahun 2015.

•

Penertiban penjual eceran BBM di seluruh kabupaten/kota karena merupakan tindakan melanggar hukum. Upaya untuk menindak tegas pengecer diharpakan dapat diberlakuan sama di setiap wilayah kabupaten/kota.

•

Mendiseminasikan aturan publik untuk memberi informasi yang jelas kepada masyarakat dan pihak berwenang mengenai larangan terhadap pelanggaran penimbunan.

•

Surat edaran dari Bupati/Walikota kepada aparat desa agar seluruh lapisan masyarakat (ayahanda, kepala desa, aparat kecamatan, dsb) tidak mendukung/melakukan penimbunan dan berdagang BBM secara eceran.

•

Penertiban pemberian rekomendasi pembelian BBM dengan galon untuk nelayan. Pemberian rekomendasi BBM tersebut tidak lagi oleh camat atau perangkat desa tetapi harus diberikan oleh instansi terkait yang dilakukan secara selektif dan komprehensif.

•

Pengalihan mata pencarian pengecer dengan peluang usaha yang lain dan prospektif. Hal ini disertai dengan pelatihan kewirausahaan yang baik untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship yang bermanfaat untuk ekonomi daerah.

•

Pemantauan harga sembako yang mulai merangkak naik, penetapan harga tertinggi, himbauan kepada distributor, informasi harga, pengamanan stok, mempercepat penyaluran raskin, dan operasi pasar yang tanggap.

•

Pembahasan solusi permasalahan dan antisipasi pengamanan BBM di Gorontalo pada level Muspida dan Pemilik Kebijakan Daerah.

•

Pengembangan energi alternatif BBG untuk bentor dan katinting yang disertai dengan sosialisasi, penyempurnaan teknologi, dan dukungan anggaran subsidi.


25


Pengembangan Energi Alternatif

Gambar 2.2 Ujicoba Bentor BBG Oleh Gubernur Gorontalo

Dalam menghadapi isu kenaikan harga BBM, TPID merekomendasikan agar konversi bahan bakar gas (BBG) di Gorontalo terutama untuk usaha mikro-kecil, kapal katinting, dan bentor perlu digalakan. Rekomendasi ini diapresiasi dan ditindaklanjuti oleh para pemilik kebijakan di Gorontalo. Bank Indonesia Gorontalo telah melakukan inisiasi untuk memodifikasi teknologi sederhana kendaraan bentor dengan bahan bakar gas yang irit dan ramah lingkungan. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa bentor BBG memiliki perbandingan tingkat penghematan dengan BBM kurang lebih sebesar satu berbanding empat. Bentor dapat beroperasi penuh kurang lebih selama empat hari dengan menggunakan BBG isi ulang 3 Kg seharga Rp15.000. Sementara, dengan biaya yang sama sebesar Rp15.000 bentor hanya bertahan untuk beroperasi selama sehari apabila menggunakan BBM. Penggunaan bentor BBG juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan polusi layaknya BBM. Langkah ini diapresiasi positif oleh Gubernur dengan mencanangkan penggunaan elpiji sebagai bahan bakar bentor menggantikan bensin yang dilakukan bertepatan dengan HUT Provinsi Gorontalo ke-11. Para akademisi juga turut aktif untuk terus mengembangkan teknologi ini agar menjadi lebih efisien, aman, dan mudah diaplikasikan.

26


BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

BAB 3 : PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH Indikator perbankan Gorontalo pada triwulan I-2012 menunjukkan tendensi peningkatan yang cukup baik. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank umum tercatat sebesar Rp.2,88 trilliun atau tumbuh secara tahunan (y.o.y) sebesar 22.93%, sementara itu DPK yang berhasil dihimpun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebesar Rp.16,47 milliar atau tumbuh 13,54% (y.o.y). Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank umum tercatat sebesar Rp.4,74 trilliun atau tumbuh sebesar 22.93% (y.o.y), sementara pada BPR tercatat Rp.21.46 milliar atau tumbuh 14,40% (y.o.y). Dilihat dari angka tersebut, terlihat bahwa permintaan kredit di Gorontalo masih cukup tinggi seperti ditunjukkan oleh angka Loan to Depopsit Ratio (LDR) yang mencapai 164.38% pada bank umum dan 130,29% pada BPR. Di sisi lain, hal yang perlu mendapat perhatian adalah rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans/NPLs), dimana pada BPR tercatat relatif tinggi sebesar 11,66%, sedangkan pada bank umum masih terjaga pada level wajar yaitu sebesar 2,65%.

3.1

FUNGSI INTERMEDIASI Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencerminkan fungsi intermediasi perbankan di

Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hingga triwulan I-2012 indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank umum tercatat sebesar 164,38%, sementara pada BPR tercatat sebesar 130,29% artinya dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Gorontalo telah seluruhnya disalurkan kepada masyarakat Gorontalo. Namun demikian, satu hal yang menjadi catatan adalah penyaluran kredit pada bank umum masih didominasi oleh kredit konsumsi yakni sebesar 49.78% dari total kredit yang disalurkan. Besarnya pangsa kredit konsumsi dibandingkan produksi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Gorontalo cenderung bersifat konsumtif. Sementara itu untuk BPR terlihat bahwa pangsa terbesar penyaluran kredit adalah kredit modal kerja yaitu 53,42% dari total kredit yang disalurkan. Sementara itu jika dilihat secara sektoral, kredit terbesar disalurkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dengan pangsa sebesar 31,83% pada bank umum dan 37,44% pada BPR. 3.1.1

PERKEMBANGAN KANTOR BANK Perkembangan jumlah bank di Gorontalo hingga triwulan I-2012 tercatat sebanyak

17 Bank Umum Konvensional, 3 Bank Umum Syariah dan 4 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jumlah bank tersebut sama seperti periode triwulan sebelumnya. Dari jumlah bank tersebut, jaringan kantor Bank umum di Provinsi Gorontalo terdiri dari 17 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, 2 kantor fungsional, 13 kantor kas serta 22 kantor unit.Sementara itu, jaringan kantor BPR terdiri dari 4 kantor pusat, 3 kantor cabang dan 1 kantor kas. BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2012

27


3.1.2

PENYERAPAN DANA MASYARAKAT Pada periode triwulan I-2012, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum

di Gorontalo tercatat sebesar Rp.2,88 triliun atau tumbuh sebesar 22,93% (y.o.y). Pertumbuhan DPK tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 27,81% (y.o.y). Pertumbuhan jumlah DPK tersebut terutama bersumber dari tabungan dan deposito yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 26,91% dan 21,93% (y.o.y). Dalam grafik 3.2, terlihat bahwa pangsa tabungan terhadap pembentukan DPK pada triwulan laporan masih sangat tinggi (53,93%), namun mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV-2011 yang tercatat sebesar 61,75%. Sementara itu simpanan giro masih memiliki pangsa terhadap DPK terkecil yaitu sebesar 15,51%, dengan pertumbuhansebesar 12,51%(y.o.y) seperti ditunjukan dalam grafik 3.1. Komponen pembentuk DPK lainnya seperti deposito, pada triwulan laporan menunjukkan pelambatan pertumbuhan sebesar 25,93% (y.o.y), lebih rendah dibandingkan periode triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 35,46% (y.o.y). Di sisi lain, pangsa deposito terhadap pembentukan DPK justru mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 30,56% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 26,77%.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Grafik 3.2 Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), penghimpunan DPK hingga triwulan I-2012 tercatat sebesar Rp 16,47 milliar atau tumbuh sebesar 13,54% (y.o.y). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,35% (y.o.y). Peningkatan jumlah penghimpunan dana BPR terutama terjadi karena adanya peningkatan jumlah deposito sebesar 8,09% (y.o.y) yakni dari Rp 9,23 milliar menjadi Rp 9,55 milliar. Hal yang sama juga terjadi pada tabungan yang meningkat dari Rp 6,43 milliar

28



menjadi Rp 6,91 miliiar atau tumbuh 10,13% (y.o.y) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka

statistik

Dana

Pihak

Ketiga

(DPK) di

atas,

menunjukkan

bahwa

penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan Gorontalo sudah cukup baik dan perlu terus diupayakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam hal menabung atau menyimpan uang di bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam dalam bentuk Deposito dan Giro agaknya perlu ditingkatkan untuk membantu perbankan dalam menjaga keseimbangan likuiditas keuangan, khususnya dalam jangka menengah panjang. Hal tersebut penting guna menunjang pertumbuhan kredit yang masih cukup tinggi di Gorontalo. Oleh sebab itu, perbankan perlu terus menggalakkan gerakan sosialisasi “Ayo ke Bank” kepada masyarakat mulai dari kota hingga ke pedesaan. 3.1.3

PENYALURAN KREDIT Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank umum dalam bentuk kredit/pembiayaan

pada

triwulan

I-2012

masih

cukup

baik.

Hal

tersebut

tercermin

dari

jumlah

kredit/pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 4,74 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 22,61% (y.o.y) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2011 yang tercatat sebesar 22,29% (y.o.y). Pertumbuhan kredit pada triwulan ini ditopang oleh penggunaan kredit produktif. Kredit investasi pada triwulan I-2012 tercatat sebesar Rp 238 milliar atau tumbuh 49,12% (y.o.y). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp 752,34 milliar atau tumbuh 108,71% (y.o.y). Sementara itu kredit modal kerja menunjukkan peningkatan positif yaitu sebesar Rp 1,41 trilliun atau tumbuh 31,25% (y.o.y) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.Tidak seperti kredit investasi yang mengalami perlambatan, angka pertumbuhan kredit modal kerja justru menunjukan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 14,71% (y.o.y). Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan laporan sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.Kredit konsumsi hingga triwulan I-2012 tercatat sebesar Rp 2,36 trilliun dengan pertumbuhan sebesar 11,37% (y.o.y) lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2011 yang tercatat sebesar 11,77% (y.o.y). Pertumbuhan kredit berdasarkan penggunaan dapat dilihat pada grafik 3.3. Ditinjau dari penggunaan kredit, pangsa terbesar kredit/pembiayaan di Gorontalo pada triwulan I-2012 masih didominasi oleh kredit konsumsi yang tercatat sebesar Rp 2,36 trilliun, dengan pangsa sebesar 49,78%. Selanjutnya kredit modal kerja, yang tercatat sebesar 34,92% dari total kredit di Gorontalo. Pangsa kredit investasi terhadap total


29


kredit/pembiayaanmasih yang terendah yaitu sebesar 15,30% dari total kredit perbankan di Gorontalo sebagaimana ditunjukan dalam grafik 3.4. Pertumbuhan kredit penggunaan dan pangsa masing-masing jenis kredit terhadap total kredit di Gorontalo, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.3 Pertumbuhan Kredit Penggunaan

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.4 Komposisi Kredit Penggunaan

Pada BPR, jumlah kredit yang disalurkan hingga triwulan I-2012 tercatat sebesar Rp 21,46 milliar atau tumbuh sebesar 14,40% (y.o.y), dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat hanya sebesar -2,04% (y.o.y). Walaupun pangsa terbesar kredit BPR adalah untuk kredit modal kerja (53,42% dari total kredit), namun penyumbang pertumbuhan kredit BPR tertinggi adalah kredit konsumsi dimana pada triwulan laporan tercatat Rp 9,63 milliar atau tumbuh sebesar 21% (y.o.y). Sementara itu, kredit modal kerja pada BPR tercatat tumbuh sebesar 11% pada triwulan laporan. Peningkatan tersebut diperkirakan karena adanya geliat usaha di Gorontalo khususnya pada sektor mikro. Pertumbuhan kredit investasisecara tahunan tercatat negatif, yaitu sebesar -22,35%. Hal tersebut mencerminkan sebagian besar masyarakat, khususnya di pedesaan masih belum memanfaatkan pembiayaan BPR untuk kebutuhan investasi usaha. Ditilik secara sektoral, sektor usaha yang banyak menerima penyaluran kredit dari bank umum di Gorontalo adalah pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Hingga triwulan I-2012, baki debet kredit sektor ini tercatat sebesar Rp 1,51 trilliun atau 31,83% dari total kredit sektoral perbankan. Kredit pada sektor tersebut tumbuh sebesar 40,54% (y.o.y), relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 34,23% (y.o.y). Sementara itu pada sektor lainnya menunjukan perlambatan pertumbuhan pada triwulan I-2012. Perlambatan terbesar terjadi pada sektor jasa keuangan yang tercatat sebesar -74,50% (y.o.y). Perlambatan tersebut 30



diperkirakan karena jasa keuangan yang ada di Gorontalo, belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas credit channeling dari perbankan. Adapun rincian pertumbuhan dan komposisi kredit sektoral pada triwulan I-2012, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.5 Pertumbuhan Kredit Sektoral

Grafik 3.6 Komposisi Kredit Sektoral

Total kredit yang disalurkanoleh BPR pada triwulan laporan adalah sebesar Rp 21,46 milliar. Baki debet kredit terbesar disalurkan ke sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) yaitu sebesar Rp 8,04 milliar atau 37,44% dari total kredit. Sektor PHR agaknya masih menjadi sektor yang mendominasi kredit/pembiayaan baik bank umum maupun BPR di Gorontalo. Sedangkan sektor pertanian, meskipun menjadi penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Gorontalo namun penyaluran kredit pada sektor ini masih relatif kecil yaitu hanya sekitar 2,01% dari total kredit BPR. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada bank umum, hingga triwulan I-2012 tercatat sebesar Rp.1,99 triliun atau mengambil pangsa sebesar 42,18% dari total kredit di Gorontalo. Jumlah kredit UMKM tersebut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnyayang tercatat Rp.1,92 trilliundengan pangsa sebesar 43,26% dari total kredit. Angka tersebut tentunya cukup menggembirakan karena merefleksikan keberpihakan perbankan dalam mendorong pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo.Dari ketiga jenis kredit UMKM (mikro, kecil, menengah) tersebut, pangsa terbesar disumbangkan oleh kredit skala kecil dimana pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp.1,01 trilliun atau 50,71% dari total kredit UMKM yang disalurkan. Angka tersebut lebih rendah dibanding triwulan IV-2011 yang tercatat sebesar Rp 1,04 trilliun. Untuk kredit skala mikro, jumlah yang tercatat sebesar Rp 463 milliar atau 23,20% dari total kredit UMKM. Sedangkan skala menengah tercatat sebesar Rp 521 miliar atau 26,10% dari total kredit UMKM. Kualitas kredit UMKM yang tercermin dari rasio kredit UMKM bermasalah (Non Performing Loans/NPLs) juga masih cukup terjaga yaitu total sebesar 3,88%. Kualitas kredit skala mikro dan skala kecil tercatat cukup baik sebagaimana tercermin dari rasio NPLs dari kedua jenis kredit tersebut yaitu masing-masing 3,10% dan 2,74%. Sedangkan kredit skala menengah memiliki rasio kredit BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2012

31


bermasalah (NPLs) yang relatif lebih tinggi sebesar 6,78%. Kualitas kredit yang cukup baik tersebut tentunya menjadi pertimbangan tersendiri bagi perbankan untuk terus menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM khususnya skala mikro dan kecil sehingga dapat tumbuh menjadi usaha skala menengah maupun besar yang pada gilirannya dapat menggerakan perekonomian Gorontalo. Adapun gambaran perkembangan penyaluran kredit UMKM pada bank umum, secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.7 Pertumbuhan Kredit UMKM

Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga triwulan I-2012 berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekononomian menunjukkan outstanding sebesar Rp 176,99 milliar. Angka tersebut meningkat 23,26% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.143,59 milliar. Adapun jumlah penerima kredit program tersebut mencapai 43.928 debitur. Sejak digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2008 lalu, jumlah penyaluran KUR menunjukkan peningkatan yang cukup baik seiring dengan kualitas kredit yang membaik pula. Pertumbuhan KUR di Gorontalo ditunjukan dengan grafik 3.8 berikut.

Sumber : Kementerian Koordinator Perekonomian Grafik 3.8 Pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

32



3.2 STABILITAS SISTEM PERBANKAN Risiko kredit bank umum masih terkendali sebagaimana tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans/NPLs) yang pada triwulan I-2012 tercatat sebesar 2,56%. Di sisi lain, risiko likuiditas yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 164,38%.

3.2.1 RISIKO KREDIT Hingga triwulan I-2012, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPLs) pada bank umum masih berada pada level wajar yaitu 2,56% (bruto) yang tercatat mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,75%. Rasio NPLs tersebut menunjukan bahwa perbankan dalam menyalurkan kreditnya di Gorontalo masih memperhatikan faktor risiko dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) sebagaimana tercermin dari rasio kredit bermasalah yang masih terjaga pada level wajar sesuai aturan Bank Indonesia yaitu dibawah 5% (bruto). Secara sektoral, kredit pada sektor konstruksi dan perantara keuangan masih perlu mendapat perhatian mengingat hingga posisi Maret 2012 rasio NPLs kedua sektor tersebut tercatat masih cukup tinggi dimana yaitu masing-masing sebesar 16,66% dan 16,62%. Sementara itu, untuk BPR, rasio kredit bermasalah (NPLs) hingga triwulan laporan adalah sebesar 11,66%, mengalami perbaikan (lebih rendah) dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 14,30%. Penurunan NPLs pada BPR tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya BPR untuk menjaga tingkat risiko kredit bank dan diharapkan angka NPLs tersebut akan terus diperbaiki hingga berada pada level dibawah 5%.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.9 Perkembangan NPL bank umum

Grafik 3.10 NPL bank umum per Sektor


33


Dipandang dari segikonsentrasi penyaluran kredit pada bank umum, terlihat bahwa kredit ke sektor lainnya (konsumsi) masih cukup dominan yaitu diatas 50% dari total kredit, seperti tampak pada grafik di bawah ini. Namun demikian, dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor riil, perbankan Gorontalo senantiasa dihimbau untuk memerhatikan keseimbangan penyaluran kredit pada sektor produktif.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.11 Konsentrasi Kredit

3.2.2 RISIKO LIKUIDITAS Risiko likuiditas perbankan yang tercermin dari indikator jangka waktu komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Loan Deposit Ratio(LDR) menunjukkan tendensi penurunan, namun demikian perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kewajiban jangka pendek perbankan. Untuk DPK, terlihat bahwa komposisi dana jangka menengah-panjang (giro-deposito) relatif lebih kecil dibanding dana jangka pendek (tabungan) pada triwulan I2012. Komposisi dana jangka panjang yaitu deposito pada triwulan laporan tercatat mencapai 30,56% dari total DPK, relative meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 26,77% dari total DPK. Sementara itu, dana jangka pendek khususnya tabungan mencapai 53,93% dalam struktur Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan masih menghadapi risiko likuditas karena komposisi dana jangka pendek masih mendominasi struktur Dana Pihak Ketiga (DPK). Adapun gambaran perkembangan portofolio Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan, dapat dilihat pada tabel berikut.

34



Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.12 Perkembangan Portofolio DPK

Sebagian kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di Gorontalo masih berasal dari kantor bank di luar wilayah Gorontalo. Hal tersebut nampak dari rasio kredit terhadap dana simpanan pihak ketiga (LDR) pada triwulan laporan sebesar 164,38% relatif meningkat dibanding triwulan IV-2011 yang tercatat sebesar 162,98%. Grafik 3.13 menunjukkan bahwa selama setahun terakhir, angka LDR perbankan (khususnya bank umum) di Gorontalo rata-rata berada diatas 130%. Hal ini menunjukkan bahwa disamping likuiditas perbankan Gorontalo sangat ketat, juga merefleksikan perlunya upaya peningkatan kemandirian dalam penyaluran kredit/pembiayaan oleh perbankan di Gorontalo. Angka LDR sebesar 164,38% mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 64,38% kebutuhan kredit masyarakat yang dananya berasal dari perbankan di luar Gorontalo (antar kantor bank umum). Oleh karenanya perbankan Gorontalo perlumengoptimalkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakatsehingga pada akhirnya tercapai tingkat LDR yang dinilai wajar/optimal yaitu berada pada kisaran 80%-90%. Perkembangan kondisi LDR bank umum di Gorontalo dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Sumber: Bank Indonesia Grafik 3.13 Perkembangan LDR Perbankan Gorontalo (dalam %)


35


3.2.3 RISIKO PASAR Perbankan menghadapi risiko pasar yang diindikasikan dari volatilitas suku bunga dan pergerakan kurs rupiah. Suku bunga acuan (BI Rate) pada posisi Maret 2012 ditetapkan sebesar 5,75% atau tidak mengalami perubahan sejak bulan Februari 2012. Tingkat BI Rate tersebut dinilai masih konsisten dengan tekanan inflasi Indonesia dari sisi fundamental yang diperkirakan relatif terkendali. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih relatif tinggi seiring perlambatan ekonomi dunia dan kemungkinan implementasi kebijakan pemerintah terkait harga BBM. Sementara itu, dalam kurun waktu triwulan I-2012 pergerakan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Pada posisi Maret 2012, kurs tengah rupiah mencapai Rp 9.180 per dolar atau melemah dibanding bulan Februari 2012 yang tercatat sebesar Rp 9.085 per dolar. Pelemahan tersebut diikuti dengan volatilitas yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan terhadap rupiah tersebut dipicu oleh penyesuaian portofolio investor asing akibat pengaruh sentimen global dan ekspektasi inflasi yang meningkat di dalam negeri. Di samping itu permintaan terhadap valas juga cenderung meningkat seiring dengan menguatnya impor yang dalam hal ini termasuk migas untuk konsumsi BBM di dalam negeri. Perkembangan kurs rupiah terhadap dolar Amerika dan tingkat BI Rate ditunjukkan grafik di bawah ini.

Sumber: Bank Indonesia Grafik 3.14 Perkembangan Kurs Rupiah terhadap USD dan BI-Rate

36



BOKS 3 : PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DAN AKSEBILITAS KREDIT PERBANKAN UMKM sebagai pilar ekonomi suatu negara seringkali menghadapi permasalahan baik dari segi teknikal maupun manajerial. Diantara permasalahan yang ada, menajerial keuangan ternyata memiliki porsi yang cukup signifikan dalam pengembangan suatu usaha. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik, hampir mustahil bagi UMKM dapat mengetahui perhitungan untung-rugi maupun proyeksi terhadap usahanya ke depan. Terlebih dalam kaitannya dengan sumber pembiayaan seperti bank misalnya, pengelolaan keuangan yang baik mutlak diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu usaha dapat dikatakan feasible atau berkemampuan untuk dibiayai. Untuk menjawab permasalahan di atas, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo pada akhir bulan Januari hingga awal Februari 2012 yang lalu menggelar pelatihan Pembukuan Sederhana. Pelatihan yang berlangsung selama empat hari tersebut bertempat di gedung Bele Lo Karawo dan diperuntukan bagi UMKM maupun BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yang siap berhubungan dengan bank dalam arti memenuhi persyaratan dasar seperti lama usaha minimal 2 tahun, tidak sedang atau belum pernah memperoleh pembiayaan

bank

sebelumnya

serta

bersedia

diberikan

pembiayaan

apabila

memungkinkan. Pelatihan yang dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan perbankan tersebut mengambil silabus materi berupa kebanksentaralan, pengenalan keasliaan uang rupiah, kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM serta pengelolaan keuangan sederhana. Khusus terkait materi pengelolaan keuangan sederhana, perbankan gorontalo diberikan peran untuk “berbagi’ dari sudut pandangnya masing-masing. Hal yang menarik adalah terjadinya interaksi antara para peserta yang berjumlah 43 UMKM dan BMT dengan bank pemateri. Bank dari sisi penyedia dana (supply) dan UMKM selaku pencari dana (demand) bertemu dan bertatap muka secara langsung. Sebagian besar UMKM yang menganggap birokarsi pembiayaan selama ini rumit dan menyulitkan akhirnya dapat mengetahui seluk beluk pemberian kredit oleh perbankan, baik dari aspek 5C maupun lainnya Perbankan pun mengetahui bahwasannya kondisi di lapangan perlu sentuhan “tangan” perbankan terlepas dari business as usual yang dilakukan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan tersebut adalah terciptanya pemahaman UMKM akan pentingnya pengelolaan keuangan usaha serta terhubungnya sisi penawaran dan permintaan kredit yang selama ini dirasakan sulitsehingga fungsi intermediasi dan financial inclusion tercipta.


37


Halaman ini sengaja dikosongkan

38


BAB 2 : PERKEMBANGAN INFLASI

Recommend Documents