Perkembangan Mukim di Aceh

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ARTIKEL LEPAS

Perkembangan Mukim di Aceh Mukhlis1

Abstract Correspondence: [email protected] 1.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan Lhokseumawe

Keberadaan Mukim di Aceh mengalami pasang surut dari masa ke masa di mulai pada masa kesultanaan Aceh, pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang, awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi hingga saat ini. Terkait dengan perkembangannya tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan politik dan pemerintahan yang ada pada masa tersebut yang menyebabkan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan. Keywords: Mukim dan Perkembangannya, Aceh

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015) | 1

ISSN 2302-6219

Perkembangan Mukim di Aceh - Mukhlis (1-35)

LATAR BELAKANG

kabupaten/kota, kecamatan, mukim dan gampong.2

Keberadaan Mukim di Aceh mengalami pasang surut dan sejarah

Sejak diberlakukan Undang-

panjang dari masa ke masa, dimulai

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

pada

Aceh,

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

pemerintahan Belanda, pemerintah-

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

an Jepang, awal kemerdekaan, orde

1979 tentang Pemerintahan Desa,

lama, orde baru, orde

mukim

masa

kesultanaan

reformasi

tidak

lagi

hingga saat ini. Saat ini mukim

pengakuan

merupakan salah satu keistimewaan

tidak lagi berkedudukan sebagai unit

dan

pemerintahan

kekhususan

yang

dimiliki

dari

mendapat

pemerintah dalam

dan

struktur

Provinsi Aceh yang diatur dalam

pemerintahan di Aceh. Namun di

berbagai

daerah pedalaman atau pedesaan

peraturan

perundang-

undangan.

keberadaan

mukim

masih

tetap

dipertahankan oleh masyarakatnya, Pasal

2

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006, menyebutkan

meskipun

kedudukannya

dalam

hukum nasional menjadi melemah.3

bahwa Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota,

Kabupaten/kota

Mukim

secara

konseptual

dibagi atas kecamatan, kecamatan

juga merupakan sebagai salah satu

dibagi atas mukim, mukim dibagi

pelaksana pemerintahan dan adat di

gampong.1

Aceh. Pembaharuan Mukim masih

tersebut,

terbatas pada susunan organisasi

atas

kelurahan

Berdasarkan

dan

ketentuan

susunan lembaga pemerintahan di

pemerintahan.

Aceh

balikan mukim sebagai lembaga

meliputi

propinsi,

pemerintahan

1

2

Adapun kelurahan di Aceh sudak tidak dikenal yang dihapus berdasarkan Pasal 267 UU No. 11 Tahun 2006 yaitu dihapus dengan qanun kabupaten/kota. Sebelumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001tentang Otonomi khusus bagi

Untuk khas

mengemdi

Aceh,

provinsi DI Aceh sebagai Provinsi NAD. 3

Teuku Djuned (et.al.), Pemerintahan Mukim Masa Kini, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2006, hlm. 38.


ISSN 2302-6219


diperlukan sebuah upaya yang perlu

‫ مقيم‬artinya (tinggal) di. Lebih lanjut

dilakukan dalam memperjuangkan

dijelaskan ‫مقيمون‬

dan sekaligus revitalisasi keberadaan

yang mukim.5

mukim.

dalam

di

Arab-Indonesia

‫مقيمون‬

adalah

di

hadapan orang banyak atau orang

Berdasarkan belakang

Muhammad Yunus

kamus

mengartikan PERMASALAHAN

artinya (orang)

uraian

atas,

diidentifikasikan

latar

yang tinggal tetap.6

dapatlah

masalah

yaitu

Kamus Indonesia

Besar

Bahasa

menjelaskan

mukim

bagaimanakah perkembangan Mukim

adalah 1) orang yang tetap tinggal di

di Aceh?

Mekkah (lebih dari satu masa haji); penduduk tetap; 2) tempat tinggal;

ISTILAH MUKIM

kediaman; 3) daerah (di lingkungan

Istilah Mukim berasal dari

suatu mesjid); 4) kawasan.7 Kamus

bahasa Arab yaitu muqim yang

Aceh Indonesia mengartikan mukim

berarti penduduk suatu tempat atau

adalah daerah lingkungan mesjid

tempat

berarti

tempat

“berkedudukan pada suatu tempat”.

Jum’at,

Oleh

pemerintahan di bawah seorang

tinggal.

orang

sebagai

Mukim

Aceh

suatu

diterjemahkan

wilayah

tempat

menetap yang terdiri dari beberapa perkampungan.4

Kamus

4

imeum,

Snock Hugrange, The Achehnese, diterjemahkan Singarimbun (et.al.), Aceh Dimata Kolonialis, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985, hlm. 90.

5

A. Thoha Husein Almujahid dan A. Atho’illah Fathoni Alkhalil, Kamus Akbar Bahasa Arab, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 956.

6

Muhammad Yunus, Kamus ArabIndonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989, hlm. 363.

bersembahyang

daerah

Istilah

hukum

daerah

berpemerintahan sendiri.

Akbar

Bahasa Arab menyebutkan - ‫ يقيم‬- ‫اقام‬

orang

ini

yang 8

berkaitan

erat

dengan keyakinan orang Aceh yaitu 7

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, hlm 670.

8

Aboe Bakar (et.al.), Kamus Aceh Indonesia 2, Seri M-Y, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, hlm. 617.


ISSN 2302-6219


Agama Islam. Mazhab Syafi’i yang

dianut oleh orang Aceh. Senada

dianut

dengan hal tersebut Anthony Reid

oleh

masyarakat

hampir

Aceh,

seluruh

bahwa

shalat

juga

mengatakan

mukim

pada

Jumat baru dianggap sah apabila

awalnya adalah himpunan beberapa

jumlah

desa

makmumnya

sekurang-

untuk

mendukung

sebuah

kurangnya 40 orang pria dewasa dan

mesjid yang dipimpin oleh seorang

berpikiran sehat. Sementara jumlah

imam (bahasa Aceh Imuem).9

penduduk pria dewasa di setiap Pendapat

gampong hampir tidak mencukupi

agak

berbeda

jumlah tersebut. Apabila jumlahnya

dikemukakan oleh Van Langen, yaitu

tidak cukup 40 orang, berarti Shalat

dasar jumlah penduduk untuk setiap

Jum’at tidak dapat dilaksanakan.

mukim pada mulanya ditetapkan

Oleh karenanya, dibentuk kumpulan

1.000 orang laki-laki

gampong (federasi gampong) yang

tempur, tetapi karena alasan-alasan

disebut

serupa

mukim

sehingga

dapat

sehingga

yang siap dilakukan

tercapai jumlah yang diisyaratkan

pembagian-pembagian

kampong,

itu.

maka hal itu dengan sendirinya berpengaruh pula bagi mukim.10 Pendapat yang sama juga Sekelompok gampong yang

dikemukakan oleh Snouck Hurgronje bahwa

perwilayahan

mempunyai keperluan

asal

jumlah

menyelenggarakan sebagaimana

muasal shalat

ketentuan

mukim

penduduknya bersembahyang jum’at

pada

dalam mesjid dan pada mulanya

jamaah

memiliki seribu orang siap tempur,

Jumat Mazhab

Syafi’i yang merupakan mazhab yang

dinamakan

Anthony Reid, The Contest for North Sumatra, the Nedherlands and Britian 1858-1898, Oxford University Press, 1969 kemudian diterjemahkan oleh Masri Maris, Asal Mula Konflik Aceh, Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Ke-19, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, edisi kedua, 2007, hlm 3.

yang

diperintahkan oleh seorang kepala bergelar dianggap

9

mukim

10

imeum,

Mukim

sebagai

dapat

kesatuan

K.F.H. Van Langen, De Inrichting van het Atjehsche Staatbestuur onder het Sultanaat, 'S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888, dialih bahasa (diterjemahkan) oleh Aboe Bakar, Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan, Pusat Dokumentasi Informasi Aceh, Banda Aceh, 2001, hlm. 13.


ISSN 2302-6219


ketatanegaraan

organisasi

terlaksananya

kewajiban

ibadah.

pemerintahan Aceh.11 Lebih lanjut

Gelar imeum berkaitan erat dengan

Van Langen menyebutkan:

meusigit (Mesjid) serta ibadah yang berlangsung di dalamnya.13 Rusdi

“Menurut kronika-kronika Aceh, pembagian ketatanegaraan Aceh dalam bentuk mukim terjadi pada masa pemerintahan Iskandarmuda (1607-1636). Sebagai seorang raja Islam, baik selaku kepala urusanurusan keduniawian maupun kerohanian, cepat-cepat ia menyadari, bahwa kerajaan Aceh sebagai sebagai negara Islam dapat diandalkan hanya dengan mempererat hubungan organisasi kerajaan. Jika pada masa itu kampong merupakan satu kesatuan masyarakat dalam susunan ketatanegaraan yang diperintah oleh seorang ketua dinamakan keuchik, maka Iskandarmuda menetapkan, bahwa tempat-tempat atau kampung-kampung yang penduduknya melakukan sembahyang Jum’at dalam mesjid yang sama merupakan daerah yang disebut mukim”.12 Aceh

awalnya

secara

geopolitik, terbagai dari kerajaankerajaan kecil yang terpisah. Pada mulanya

pemimpin

mukim

adalah

(Imam)

yang

dari

sebuah

seorang

imeum

mengemban

tugas

sepenuhnya atau sebagian bersifat

Sufi menjelaskan bahwa: “Bentuk teritorial yang lebih besar dari gampong yaitu Mukim. Mukim ini merupakan gabungan dari beberapa gampong yang letaknya berdekatan dan para penduduknya melakukan sembahyang bersama pada setiap hari jumat di sebuah mesjid. Pimpinan Mukim disebut Imuem Mukim. Imuem Mukim inilah bertindak sebagai pemimpin sembahyang pada setiap hari jumat di mesjid. Pada mula dibentuk setiap Mukim diharuskan sekurangkurangnya mempunyai 1.000 (seribu) orang laki-laki yang dapat memegang senjata. Hal ini tentunya untuk tujuan politis, yaitu apabila terjadi peperangan dengan pihak luar agar mudah menghimpun tenaga-tenaga tempur. Dalam perkemba-nganya fungsi Imuem Mukim menjadi kepala pemerintahan dari sebuah Mukim. Dialah yang mengkoordinir kepalakepala kampong atau keuchiekkeuchiek. Dengan berubahnya fungsi Imuem Mukim berubah pula nama panggilanya, yakni Kepala Mukim. Untuk Pengganti imam sembahyang yang pada hari jumat di sebuah mesjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut Imuem Mesjid”.14

keagamaan dengan mengusahakan agar tegaknya hukom (syariat) dan 11

Ibid., hlm 24.

14

12

Ibid., hlm. 11.

13

Singarimbun (et.al.), Op. Cit., hlm. 91‐93.

Rusdi Sufi (et.al.), Sejarah Kebudayaan Aceh, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2004, hlm. 14-15.


ISSN 2302-6219


Hilman

Hadikusuma

mana mestinya ketika berkuasanya

mukim

ini

Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim

merupakan kesatuan dari beberapa

Mughayat Syah atau sekitar Tahun

gampong

yang

913 Hijriah atau 1507 Masehi. Dalam

merupakan persekutuan bercorak

Pasal bab kedua, ayat dua, nomor

mengatakan

bahwa

(kampung) Islam.15

keagamaan

Hasjmy

sepuluh dari Qanun Syara’ Tahun

menambahkan mukim merupakan

1270 Hijriah tersebut dinyatakan

federasi

jumlah gampong atau meunasah dari

dari

Ali

gampong-gampong,

yang mana satu mukim paling kurang terdiri

dari

Federasi

delapan

mukim

gampong.

dipimpin

oleh

seorang Imeum dan seorang Kadli. Pada

tiap-tiap

mukim

didirikan

paling kurang sebuah mesjid.16 Berpedoman

pada

naskah

Qanun Syara’ Kesultanan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek17 pada 1270

Hijriah,

berkuasanya

atau

pada

Sultan

masa

Alauddin

Mansyur Syah (mulai memerintah pada

Tahun

disimpulkan mukim

1257 bahwa

sebagai

sebuah mukim sebagai berikut:

H),

dapat

“Bahwa diwajibkan oleh Qanun Syara’ Kerajaan, atas sekalian Geuchik-Geuchik masing-masing Gampong beserta Tuha Peut dan Imam Rawatib, dengan wakil Geuchik, jumlah tujuh orang pada tiap-tiap gampong, berhak memilih Imam (Imeum) Mukim. Sebab karena tiap-tiap satu Mukim itu satu Mesjid Jum’at didirikan, dengan ijmak mufakat ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka tiap-tiap satu Mukim, ada lima Meunasah, dan ada yang tujuh Meunasah, dan ada yang delapan Meunasah, dan sekurangkurangnya tiga Meunasah menurut ‘uruf tempatnya masing-masing”.18

keberadaan persekutuan

Memperhatikan Qanun

Syara’

kandungan

Kesultanan

Aceh

gampong-gampong di Aceh mulai

tersebut di atas, sebuah mukim

mendapatkan

paling

penataan

sebagai-

15

Hilman Hadikusuma, Ketatanegaraan Adat, Alumni, 1981, hlm. 70.

Hukum Bandung:

16

A. Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 133- 134.

17

Teungku di Mulek adalah gelar dari Sayed Abdullah bin Ahmad Jamalullail, pada masa itu beliau

tidak

terdiri

dari

tiga

menetap di Garut Keutapang Dua, Aceh Rayeuk. Lihat juga Abdullah Sani, Nilai Sastera Kenegaraan dan Undang-Undang dalam Qanun Syara’ Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin, Penerbit UKM, Bangi-Malaysia, 2005, hlm. 95. 18

Ibid., hlm. 92.


ISSN 2302-6219

gampong,


lima

gampong,

tujuh

memerintah pada Tahun 1675-1677

dan

M. Namun lembaga mukim ini sudah

perkembangannya

eksis sejak Kesultanan Aceh hingga

sekarang banyak mukim yang terdiri

saat ini masih ada dan diakui oleh

dari lebih dari delapan gampong.

masyarakat Aceh dan hanya fungsi

Mukim sudah sangat membudaya

dan kewenangannya saja yang mulai

dalam

berbeda.

hingga

delapan

bahkan

dalam

gampong,

masyarakat

pemerintahan

dan

struktur

dan hukum adat di Berkaitan

19

Aceh.

tersebut Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan

bahwa

pada

ditetapkan

dengan

hal

awalnya

mukim

berdasarkan

keber-

kesatuan

adaanya berkaitan dengan shalat

masyarakat dalam sebuah mukim

jum’at yang merupakan aktivitas

terbentuk dengan meusigit (mesjid)

masyarakat

sebagai pusat kehidupan sosial dan

sebagai

agama. Keberadaan mukim diantara

Kemudian mukim merupakan suatu

para ahli sejarah belum ada kata

kebutuhan

sepakat kapan sebenarnya lembaga

kerajaan Aceh. Oleh karena para

mukim ini lahir. Ada yang menduga

pemuka agama merupakan tokoh

bahwa gampong dan mukim lahir

yang cukup dihormati dan disegani

dikala pemerintahan Iskandar Muda

oleh masyarakat pada masa itu,

dalam Tahun 1607-1636 M. Adapula

sehingga mukim ditetapkan sebagai

yang

salah satu level pemerintahan dalam

mengatakan

lembaga

ini

terkait

penganut

kepercayaan agama

untuk

memperkuat

dibentuk pada saat pemerintahan

kerajaan

sultanah

perkembangan-nya tidak lagi hanya

Ratu

Tadjul

Alam

Aceh.

Islam.

Mukim

Syafituddin Syah pada Tahun 1641-

sebatas

intitusi

1676 M, selain itu ada lagi yang

masalah

keagamaan

mengatakan gampong dan mukim

terlibat dalam urusan administrasi

ada

pemerintahan.

pada

Sultanah 19

saat

pemerintahan

Nafiatuddin

yang

dalam

mengurusi

tetapi

juga

yang

T. Djuned (et.al.), Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mukim Terhadap Eksistensi Pemerintahan Mukim, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Kerjasama

Lembaga Penelitian Unsyiah dengan Satuan Kerja Penguatan Kelembagaan BRR NAD-NIAS, 2006, hlm. 6.


ISSN 2302-6219


Terjadinya perubahan sebut-

dibentuk lembaga baru yang disebut

an Imeum menjadi Imeum Mukim

dengan Imeum Meusigit atau Imeum

dan lahirnya lembaga Imeum Chik

Chik. Pada masa Kesultanan Aceh,

atau Imeum Mesjid menunjukkan

jabatan Imeum Chik disebut juga

adanya proses evolusi dalam sistem

sebagai Kadhi Mukim.20

kelembagaan pada tingkat mukim. Mulanya Imeum menjalankan fungsi

Penggunaan istilah mukim,

dan wewenangnya dalam bidang

bukan merujuk kepada gelar atau

keagamaan, diantaranya mengatur

nama

dan mengurus kemakmuran mesjid

merupakan sebutan untuk sebuah

serta masalah-masalah keagamaan

wilayah, sekaligus sebagai lembaga.

lainnya.

Sedangkan pemimpin dari sebuah

jabatan.

wilayah Perkembangan

kemudian

mukim

Akan

tetapi

disebut

dengan

imuem mukim.

ketika jumlah masyarakat dalam sebuah mukim semakin banyak dan

EKSISTENSI

hubungan antar gampong menjadi

KESULTANAN ACEH

lebih

kompleks,

tentu

saja

diperlukan adanya lembaga atau pemimpin yang dapat mengkoordinir gampong-gampong sebuah

Mesjid

perkembangan tersebut,

dalam tersebut.

dinamika

Imeum

mendapatkan

lingkup Dari sosial

yang

sudah

legalitas

dari

masyarakat sebagai pemimpin umat yang bersifat spiritual dan ukhrawi, kemudian pemimpin

diangkat adat

yang

menjadi bersifat

duniawi. Untuk mengurus hal-hal yang bersifat keagamaan (Hukom) yang sebelumnya diurus oleh Imeum, 20

MUKIM

PADA

MASA

Puncak kemajuan kebudayaan

Islam

dalam

arti

yang

sesungguhnya berlangsung selama abad ke-I7. Terutama pada waktu Kerajaan

Aceh

Darussalam

diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Sultan Iskandar Thani (1636-1641)

dan

Sultanah

Syafiatuddin (1641-1675). Sebagaimana disebutkan di atas, pada masa itu

pusat-pusat

kebudayaan

Islam

pengembangan tersebar

di

seluruh kerajaan, seperti Meunasah pada

tingkat

Gampong

(wilayah

A. Hasjmy, Op. Cit., hlm. 134.


ISSN 2302-6219

terkecil


yang

diperintah

oleh

seorang Keuchiek), Mesjid dan Dayah pada

tingkat

Mukim

kerajaan

Islam

yang

mulai

bermunculan di sana.22

(gabungan

beberapa gampong diperintah oleh

Susunan pemerintahan pada

Imum Mukim), Nanggroe (gabungan

masa Kesultanan Aceh dalam dikenal

beberapa mukim diperintah oleh

ada lima tingkatan pemerintahan

seorang Ulèebalang), Sagi (gabungan

yaitu Kerajaan Aceh Darussalam,

beberapa nanggro diperintah oleh

selain dari Pemerintah Pusat, juga

Panglima Sagi) dan terutama sekali

terdiri dari wilayah-wilayah sampai

di ibu-kota kerajaan Bandar Aceh

pada tingkat paling rendah,23 yang

Darussalam.21

susunannya sebagai berikut:

Kesatuan

gampong

yang

Pemerintahan Gampong

berada dalam lingkungan sebuah mesjid,

merupakan

awal

dari

pembentukan lembaga pemerintahan mukim di Aceh (istilah mukim yang berarti, tempat tinggal, berasal dari bahasa Arab sebagaimana telah disebutkan

di

atas).

Kepala

pemerintah mukim disebut Imum Mukim; dan kemudian setelah Islam menggantikan agama Hindu-Budha sebagai kedudukan politik di daerah Aceh, mukim itu menjadi bagian dari struktur

pemerintah

kerajaan-

21

Zakaria Akmad (et.al.), Sejarah Pendidikan Daerah istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1984, hlm. 3.

22

Ibid., hlm. 14

23

Ali Hasjmy, Op.Cit., hlm 133-134.

24

Ibid.

Tingkat

pemerintahan

terendah,

yaitu

gampong

kampung

(Pemerintahan

Pimpinan

gampong

atau Desa).

terdiri

dari

Keuchik dan Teungku Meunasah, yang

dibantu

oleh

Tuha

Peut.

Teungku Meunasah disebut juga Imam Rawatib.24 Bentuk teritorial yang

terkecil

dari

susunan

pemerintahan kerajaan Aceh adalah gampong (kampung) yang dikepalai oleh seorang Keucik.25

25

Istilah yang digunakan menggunakan berbagai macam ejaan misalnya Geusyiek, keuchiek, keucik, keutjiek, keusyik, sebutan tersebut sesuai dengan logat (gaya bahasa) daerah masing-masing yang satu dengan yang lain berbeda. Istilah tersebut untuk daerah lain disamakan dengan kepala desa namun UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan dengan istilah


ISSN 2302-6219


Sebuah gampong terdiri atas beberapa kelompok rumah yang

village,27 (gampong itu merupakan satuan territorial terkecil).

mempunyai tempat ibadah sendiri yang disebut Meunasah. Keuchiek

Hubungan antara unsur adat

dalam memerintah gampong dibantu

dan agama dalam mengolola unit

pula oleh pejabat keagamaan yang

territorial di Aceh yang disebut

disebut Teungku Meunasah dan para

gampong dapat dilihat dengan jelas.

orang tua kampung yang disebut

Teungku meunasah merupakan unsur

Ureung Tuha. Senada dengan hal

agama

tersebut T. Alibasyah Talsya juga

mengurus

mengemukakan:

berkaitan

“Pemerintahan Gampông merupakan tingkat pemerintahan jang terendah, jang dipimpin oleh seorang Keutjhik dan dibantu oleh sebuah badan penasehat jang terdiri dari 4 orang dan dinamakan TUHA PEUET. Untuk urusan keagamaan dipimpin oleh seorang Teungku Meunasah. Dalam segala urusan masjarakat, keagamaan, pemerintahan di gampông selalu didjalankan atas dasar saling pengertian antara Keutjhik dan Teungku Meunasah. Oleh rakjat kedua mereka dianggap sebagai bapak dan ibu dari keluarga gampông.”26

keagamaan (hukum) dalam suatu

Snouck

Hurgrunje

menya-

adalah

gampong,

segala

yang

sesuatu

dengan sedangkan

yang

masalah geuchiek

adalah pejabat yang mewakili adat (pemerintahan). Pemerintahan Mukim Mukim merupakan federasi dari

gampong-gampong

yang

letaknya berdekatan, yang mana satu mukim terdiri dari beberapa gampong. Federasi mukim dipimpin oleh seorang Imeum dan seorang Kadli.

takan the smallest territorial unit is

didirikan

the gampong (Malay kampung) or

mesjid.28

Keuchik. Demikian juga dengan istilah gampong (desa). Imuem meunasah sering juga disebut dengan istilah teungku Imuem, sedangkan ureung tuha kemudian deterjemahkan menjadi Tuha Peuet Gampong (saat ini sejenis Dewan Perwakilan Desa untuk daerah lain di Indonesia).

pejabat

Pada paling

tiap-tiap

mukim

kurang

sebuah

26

T. Alibasjah Talsya, 10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh, Banda Atjeh, Pustaka Putroë Tjandèn, 1969, hlm. 23.

27

Snouck Hurgrunje, The Achehnese Vol I, Leyden, 1906, hlm. 56.

28

Ali Hasjmy, Loc.cit.


ISSN 2302-6219


Gampong-gampong letaknya

berdekatan

penduduk-nya

yang

dan

melakukan

yang ibadah

bersama pada setiap hari Jum'at di sebuah Mesjid, merupakan suatu kekuasaan wilayah pula yang diberi nama

mukim.

yang

Sulthan Iskandarmuda dinamakan Imeuem sadja, disebut Mukim. Dalam mendjalankan urusan keagamaan Imeuem dibantu oleh seorang Ulama atau Imeuem Mesdjid. Pada tingkat Mukim djuga terdapat badan penasehat jang disebut Tuha Peuet”.29

memegang

Aceh Besar dan di Pidie

pimpinan mukim disebut Imeum

wilayah para uleebalang terdiri dari

Mukim.

beberapa mukim. Mereka dibantu

Dialah

yang

bertindak

sebagai Imeum (imam) sembahyang

oleh

pada setiap hari Jum'at yang diikuti

mengkoordinasi

sekurang-kurangnya oleh 40 orang

kampung (gampong) di dalam suatu

laki-laki dewasa.

mukim

imum

dan

merupakan Berubahnya Mukim,

berubah

fungsi

Imeum

pula

nama

mukim

yang

beberapa

buah

imum

mukim

penghubung

gampong-gampong uleebalang.

ini

antara dengan

30

panggilannya yakni kepala mukim. Untuk

pengganti

sebagai

imam

sembahyang pada setiap hari Jum'at

Pemerintahan

Ulee

Balang

(Nanggroe)

di sebuah mesjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut Imeum Mesjid dengan

(imam

mesjid).

pendapat

Senada

tersebut

T.

Alibasyah Talsya mengatakan:

Bentuk wilayah kekuasaan yang lebih besar daripada mukim yang disebut Nanggroe (Negeri). Di Aceh Inti (Aceh Proper), Nanggroe adalah gabungan dari beberapa buah

“Mukim meliputi beberapa Gampông dan dipimpin oleh Imeuem Rakjat, jang dalam masa pemerintahan 29

T. Alibasjah Talsya, Loc.cit.

30

Ibid., hlm. 40.

31

Uleebalang berarti selain sebagai pimpinan ketenteraan, juga sebagai pemimpin dalam suatu daerah yang ditunjuk oleh Sultan Aceh. Menurut C. Snouck Hurgronje, asal mula Uleebalang di Aceh adalah ketika salah seorang Sultan Aceh

mukim yang dikepalai oleh seorang uleebalang.31 Pemerintahan uleememberikan gelar tersebut kepada seorang penguasa di suatu tempat, karena ingin membalas jasa atas pengabdiannya kepada Sultan Aceh. Kepada penguasa itu diberi kepercayaan sebagai pimpinan ketenteraan di daerahnya. Tapi kemudian penguasa itu berusaha memonopoli kekuasaan di daerahnya itu. Lihat C. Snoeck


ISSN 2302-6219

balang


merupakan

pemerintahan

tingkat ketiga yang dipimpin oleh seorang Uleebalang.

perkara yang diadili terutama pada tingkat banding.

Kepala dari Ali

mukim-mukim (federasi/gabungan)

Hasjmy

menyebutkan

mukim ini yang mendapat gelar

dengan istilah Nanggrou, Daerah

Uleebalang. Di luar daerah Aceh Inti,

Nanggrou (Negeri) kira-kira sama

yaitu

dengan

di

daerah-daerah

yang

kecamatan

sekarang.

termasuk dalam kekuasaan kerajaan

Nanggrou dipimpin oleh seorang

Aceh, statusnya juga disamakan

Uleebalang

dengan Nanggroe seperti di Aceh

seorang Kadli Nanggrou.33

Inti.32

(Hulubalang)

dan

Para uleebalang menerima kekuasaan

langsung

dijalankan yang dibantu oleh suatu

Aceh.

daerah

Majelis Penasehat yang terdiri dari

mereka memerintah secara turun

cerdik-pandai,

temurun.

Pemerintahan kerajaan Aceh

alim-ulama

dan

Di

Namun

dari

Sultan

kekuasaannya sewaktu

ureung-ureung patot (orang-orang

memangku

patut). Kecuali dalam soal yang

pimpinan

kecil, ia selalu harus mendengarkan

mereka

pendapat

Majelis

pengangkatannya oleh Sultan Aceh.

sesuatu

Di dalam surat pengangkatan itu

keputusan diambil dan dijalankan.

harus dibubuhi cap stempel kerajaan

Selain menjadi Kepala Kepolisian

Aceh, yang disebut Cap Sikureung

dalam wilayahnya, Uleebalang juga

(Cap Sembilan) atau disebut juga cap

menjadi

Ketua

halilintar.

(Pengadilan

Uleebalang),

Penasehat

dan

nasehat

sebelum

Pengadilan dengan

seorang Kadli sebagai wakilnya dan beberapa orang Ulama dan cerdikpandai sebagai anggota. PerkaraHurgronje. De Atjehers…Op.Cit., hlm. 4. A.Hasjmy menerjemahkan Ulebalang (Ule=kepala, balangbatalyon; jadi Ulebalang= Komandan Batalyon. A. Hasjmy, Semangat….. Op.Cit., hlm.19.

jabatan

akan

di

daerahnya, harus

Tugas memimpin

sebagai disyahkan

uleebalang Nanggroe-nya

mengkoordinasi

maka

adalah dan

tenaga-tenaga

32

Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Atjeh Dalam Tahun 1550-1675, Medan-Monora, 1972), hlm. 89.

33

Ali Hasjmy, Loc.cit.


ISSN 2302-6219


tempur dari daerah kekuasaannya

(1675-1678),

bila ada peperangan. Selain itu juga

menjadi lhee sagou (tiga-sagi). Tiap

menjalankan instruksi-instruksi dari

sagi terdiri dari sejumlah mukim.

Sultan, menyediakan tentara dan

Berdasarkan jumlah Mukim-mukim

perbekalan perang bila dibutuhkan

yang disatukan, maka ketiga sagi ini

oleh

dan

adalah sagi XXII Mukim, Sagi XXV

Sultan

Mukim dan sagi XXVI Mukim. Jabatan

Aceh. Meskipun demikian uleebalang

panglima sagou atau panglima sagi

masih

hanya terdapat di Aceh Besar saja

pemerintah

membayar

upeti

pusat kepada

merupakan

pemimpin-

Aceh

pemimpin yang sangat berkuasa di

dan

daerah

pemerintahan

mereka

masih

tetap

pemimpin

sendiri.

sebagai yang

Mereka

pemimpin-

merdeka

Inti

diadakan Ratu

dibagi

semenjak Nurul

Alam

(1675-1678), yaitu: Panglima Sagou

di

XXIV Mukim, Panglima Sagou XXV

daerahnya dan bebas melakukan apa

Mukim, Panglima Sagou XXII Mukim.

saja terhadap kawula di daerahnya. Berbeda dengan di tempat-

Misalnya dalam hal pengadilan dan

tempat lain, di Aceh Besar negeri-

menjatuhkan hukuman.

negeri ini membentuk federasi yang Pemerintahan Panglima Sagou

dinamakan sagi. Yang mempunyai pengaruh

terbesar

di

antara

Wilayah Aceh Besar dibentuk

uleebalang itulah yang diangkat

tiga buah federasi yang bernama

sebagai ketua federasi dengan gelar

sagou, yang di bawah masing-masing

panglima sagi dengan kekuasaan

sagou

buah

menjalankan segala sesuatu yang

nanggrou (negeri). Tiap-tiap sagou

menyangkut kepentingan bersama

(sagi)

saja,

terdapat

beberapa

dipimpin

oleh

seorang

sedangkan

panglima sagou dan seorang kadli

uleebalang

sagou.34

memerintah

Berdasarkan

tradisi,

pada

saat Kerajaan Aceh berada di bawah

yang

uleebalanglain

negerinya

tetap masing-

masing sebagaimana biasa tanpa intervensi dari mana pun juga.35

Sultan Nurul Alam Nakiatuddin Syah

34

Ibid.

35

Ibrahim Alfian, Perang Di Jalan Allah Perang Aceh 1873-1912, Jakarta:


ISSN 2302-6219


Pemerintah

Pusat

(Kerajaan

Darussalam) Tingkat struktur

tertinggi

pemerintahan

dalam kerajaan

kekuasaan dalam negara, lembagalembaga negara dan lain-lainnya. Dalam masa pemerintahan Ratu Safiatuddin, Kanun Meukuta Alam disempurnakan lagi, sehingga menjadi sebuah undang-undang dasar negara yang lebih lengkap”.36

Aceh adalah pemerintahan pusat, yang

berkedudukan

Kerajaan.

Kepala

di

pemerintahan

pusat adalah Sultan. Sultan dalam mengendalikan

Para

Ibukota

pemerintahannya

dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-

ahli

sejarah

bahkan

mengatakan bahwa qanun Kerajaan Aceh tersebut juga dipakai oleh Sultah

Hasan,

yang

memimpin

Kerajaan Brunai pada waktu itu, Sultan Hasan mengatakan sebagai berikut: “Kerajaan ini mengambil

masing.

teladan dan isi undang-undang dasar Masa Sultan Iskandar Muda

Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu

dalam menjalankan pemerintahan

Qanun al-Arsyi untuk kerajaan kita,

telah disusun suatu Undang-Undang

karena

Dasar. A Hasjmy menyebutkan:

kepada

benar-benar al-quran,

ulama dan qiyas. “Masa pemerintahan Sulthan Iskandar Muda Meukuta Alam, telah disusun sebuah undang-undang dasar kerajaan, sebagai penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya, yang dinamakan Kanun Meukuta Alam, atau disebutkan juga Adat Meukuta Alam dan kadang-kadang disebut juga Adat Aceh. Dalam Kanun Meukuta Alam ini, diatur segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara secara dasarnya saja, baik yang mengenai dengan dasar negara, sistem pemerintahan, pembahagian Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 150. 36

A. Hasjmy, 59 Tahun….Op.Cit., hlm. 130. Ada yang menyebutkan Qanun Meukuta Alam sering disebutkan dengan istilah Qanun al-Asyi.

bersumber

al-hadis,

ijma

37

Adapun

lembaga-lembaga

adat seperti panglima laot, kejruen blang,

pawang

glee,

peutua

seuneubok, haria peukan, syahbanda merupakan lembaga-lembaga yang bersifat otonom, yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing

37

Muslim Ibrahim, Langkah-langkah Penerapan Syariat di Aceh dalam Lahmuddin Nasution (et.al), Penerapan Syari’at Islam di Indonesia: antara Peluang dan Tantangan, Jakarta: Globalmedia Cipta Publising, 2004, hlm 178.


ISSN 2302-6219

sesuai


dengan

tingkatan

pemerintahan.

perjanjian pendek dengan Belanda. Isi perjanjian ini secara singkat adalah sebagai berikut:

MUKIM

MASA

PEMERINTAHAN

BELANDA (1905-1942) Sekitar abad XV ketika kaum imperialis-kolonialis barat memulai petualangnya di Nusantara, Aceh tetap bebas sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sungguhpun Belanda konflik dengan Aceh, tetapi tetap berjanji

pada

Inggris

untuk

menghormati kemerdekaan kerajaan Aceh Darussalam. Janji tersebut dituangkan dalam Traktat London 17 Maret 1824. Namun dengan berbagai kelicikannya berhasil menyakinkan Inggris untuk memberi peluang bagi Belanda

menguasai

Aceh,

yang

dituangkan dalam Traktat Sumatera 1

November

1871.

Dua

Tahun

kemudian (1873) Belanda menyerang Aceh dengan korban kedua belah pihak.

38

pemerintahan padanya 38

Aceh uleebalang

Besar itu

di

daerah

terbagi

dalam

sejumlah mukim yang dikepalai oleh seorang imuem mukim. Di dalam setiap mukim terdapat sejumlah gampong

atau

meunasah

dikepalai

oleh

seorang

yang

keuchik

(kepala kampung). Sejak dahulu, daerah-daerah

uleebalang

itu

tergabung dalam tiga buah federasi yang dinamakan sagi, yang dikepalai oleh seorang panglima sagi secara turun temurun. Di luar federasi ini

Bagaimanakah seratus

“Pertama, bahwa negeri yang dikepalai oleh uleebalang itu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan berada di bawah kekuasaan Nederland; kedua, uleebalang tetap setia pada Ratu Belanda dan pada wakilnya Gubernur Jendral Hindia Belanda, tidak mengadakan hubungan dengan negara-negara asing, tunduk pada perintah Gubernur Aceh”. 39

keadaan

bumiputera?

Dari

uleebalang,

dari

lebih telah

menandatangai

Ambisi Belanda ingin menguasai Aceh sejak 26 Maret 1873 dengan ultimatum perang kepada Sulthan Aceh.

terdapat pula mukim-mukim yang berpemerintahan

sendiri,

yang

imuem-imuemnya tidak tunduk di bawah

39

uleebalang

tetapi

sama

Keputusan Majelis Rendah Belanda Tahun sidang 1900-1, 169 No, 26, 27 dan No. 47, dalam Tractaten Van Sumatra, Algemene Rijks-archif, Den Haag. Dalam Ibid.


ISSN 2302-6219


derajatnya

dengan

seorang

uleebalang.40

mereka

tunjangan

pemerintah kolonial Belanda.41

Daerah Aceh Utara dan Aceh Timur

memerlukan

terdapat

daerah-daerah

Setelah Belanda menguasai daerah

Aceh,

maka

Kesultanan

uleebalang semacam susunan yang

dihapuskan. Sebelum Tahun 1918 di

disebut uleebang cut, uleebalang

Kutaradja

peuet,

ditempatkan

uleebalang

sebagainya,

yang

lapan,

dan

(Banda seorang

Atjeh) Gouverneur

masing-masing

van Atjeh en Onderhoorigheden, dan

terbagai pula dalam kesatuan yang

dalam Tahun 1918 diganti dengan

lebih kecil lagi, gampong, yang

seorang Gouverneur biasa (Civiel

dikepalai oleh keuchik atau peutua.

Gouverneur).42 Dengan terbentuknya

Pembagian atas mukim tidak dikenal

Gouvernement

di wilayah-wilayah ini.

dijadikan Keresidenan yang dipimpin

Sumatera,

Aceh

oleh seorang Resident. Keresidenan Daerah Aceh, seperti halnya

Aceh dibagi atas beberapa Afdeling

di daerah-daerah lain di kepulauan

yang

Nusantara,

Assistent-Resident,

kebijaksanaan

dikepalai

oleh

seorang

dan

afdeling-

pemerintahan kolonial dijalankan

afdeling di bagi lagi atas beberapa

dengan

Onder-Afdeling yang dikepalai oleh

perantaraan

aparatur

pemerintahan adat dalam bentuk

seorang

swapraja

kesemuanya

yang

dikepalai

uleebalang.

Posisi

uleebalang

ini

dukungan

pemerintah

oleh

politik

para

diperkuat

oleh

Controleur, itu

terdiri

pamongpradja bangsa Belanda.

yang dari 43

Hindia

Keresidenan Aceh pada saat

Belanda. Mereka tidak lagi khawatir

pemerintahan Belanda dibagi dibagi

akan peperangan yang selalu terjadi

atas

di antara sesama mereka seperti di

dikepalai oleh seorang Assistent-

masa-masa

Resident,

yang

lalu.

Untuk

4

(empat) dan

Afdeling

yang

Afdeling-afdeling

memperkuat kedudukan ekonominya

dibagi lagi atas beberapa Onder-

40

Ibid.

42

41

Ibid., hlm. 134

T. Alibasjah Talsya, 10 Tahun ...Op Cit, hlm. 25.

43

Ibid.


ISSN 2302-6219


Afdeling yang dikepalai oleh seorang

Wewenang mukim pada masa

Controleur, yang kesemuanya terdiri

kolonialisme

dari

sebagai koordinator para keuchik

pamongpradja

bangsa

Belanda44.

Belanda,

pertama,

(kepala desa) dalam wilayah mukim. Kedua,

Sebagaimana telah diuraikan

menerima

institusi

di

perintah

atasnya

dari

uleebalang.

di atas bahwa struktur pemerintahan

Ketiga,

di Aceh pada masa penjajahan

kepada keuchik dan sekaligus dan

Belanda terdiri gubernuran yang

sekaligus sanksi sanksi terhadap

kemudian diganti dengan daerah

setiap bentuk pelanggaran hukum

keresidenan

masyarakat

yang

di

bawahnya

memberikan

terdapat afdeeling, yang di bawah

membuat

afdeeling

pembangunan

terdapat

onderafdeeling.

Di

lagi

adat.

perintah

Keempat, perencanaan

yang

disetujui

bawah

uleebalang dan didukung oleh para

onderafdeeling ini dibagi-bagi lagi

keuchiek. Kelima, dalam perkara

atas

telah

sipil termasuk sengketa atau konflik

disebutkan yaitu uleebalangschap,

antar masyarakat dan konflik antar

yang di bawah uleebalangschap ini

gampong

masih terdapat pembagian lagi yang

menerima

disebut dengan nama mukim dan

memanggil

selanjutnya di bagi atas wilayah

bersengketa untuk melakukan sidang

kekuasaan terkecil yang disebut

secara

dengan

menetapkan sanksi sesuai dengan

distrik-distrik

nama

yang

gampong

(dalam

bahasa Indonesia disebut kampung).

(desa),

mukim

berhak

pengaduan

dan

para

adat

pihak dan

yang

sekalligus

kesepakatan dalam sidang.

45

Gampong adalah merupakan wilayah pemerintahan yang terkecil yang

Pada masa kolonial Belanda

terdapat di Aceh sampai pada saat

pemerintahan mukim yang dipimpin

berakhirnya kekuasaan Belanda di

oleh Imum Mukim tetap diakui

Aceh.

bahkan diatur secara khusus dalam Besluit van den Governeur van

44

Ibid., hlm 26-27.

45

Harley (ed), Mukim Masa ke Masa, Banda Aceh, JKMA, hlm. 136.


ISSN 2302-6219


Nederland Indie Nomor 8 Tahun

Son. Kesepuluh Syu yang dibentuk itu

1937.

adalah

Aceh,

Sumatera

Timur,

Sumatera Utara Sumatera Barat, MUKIM PADA MASA PENDUDUKAN

Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang,

JEPANG

Lampung dan Bangka Belitung dan

Sebelum membahas keadaan Mukim

di

Aceh,

pada

Tapanuli.46

zaman

Susunan

pemerintahan

di

pendudukan Jepang sejak Tahun

Aceh seperti yang telah diatur pada

1942-1945, terlebih dahulu akan

waktu pemerintahan Belanda adalah

digambarkan

merupakan

situasi

menjelang

sebuah

Keresidenan,

masuknya Jepang ke Aceh guna

yang

mendapat

Residen. Keresidenan Aceh dibagi

suatu

gambaran

yang

umum sifatnya.

sistem pemerintahan di Aceh, tidak melakukan

perubahan

terhadap sistem pemerintahan yang telah diciptakan oleh pemerintah Belanda.

Struktur

pemerintahan

Belanda masih diteruskan, hanya saja sebutan nama-nama diganti dengan nama Jepang. Demikian pula penguasa-penguasa atau pejabatpejabat

oleh

seorang

atas 4 Afdeling yang dikepalai oleh

Jepang dalam penyusunan banyak

diperintah

pemerintahan

dipegang

langsung oleh pembesar-pembesar militer Jepang.

seorang Asisten residen, yaitu: 1. Afdeling

Groot

Atjeh

dengan

ibukotanya Kutaraja, 2. Afdeling Weskust

van

Atjeh,

dengan

ibukotanya Meulaboh. 3. Afdeling Noordkust

van

Aceh

dengan

ibukotanya Sigli, dan 4. Afdeling Ooskust

van

ibukotanya

Atjeh

Langsa.

dengan Afdeling-

Afdeling ini dibagi lagi atas beberapa Onder

Afdeling

dikepalai

oleh

seorang Controleur, yang jumlah seluruhnya 22 Onder Afdeling. Dari tingkat Residen sampai Controleur di

Pemerintah militer Jepang di

pegang

oleh

bangsa

Belanda.

Sumatera membentuk 10 (sepuluh)

Selanjutnya Onder Afdeling dibagi

Keresidenan (Syu), yang terdiri atas

lagi atas distrik-distrik yang dikenal

Bunsyu (sub Keresidenan), Gun dan 46

Ibid., hlm. 8.


ISSN 2302-6219


Uleebalangschap.47

Membicarakan masalah sikap

Distrik ini dibagi atas mukim-mukim

dari rakyat terhadap pemerintah

dan

Jepang,

dengan

nama

selanjutnya

Gampong

dibagi

(Bahasa

atas

Indonesia

Kampung).

seperti

yang

telah

disebutkan di muka bahwa pada mulanya

memang

kedatangan

Jepang itu sangat ditunggu-tunggu oleh

Sistem inilah yang diteruskan

dengan

Jepang

pembebaskan negara dari tangan

namanya.

dengan

mengubah

Keresidenan

di

ganti

penuh

harap

guna

penjajahan Belanda.

dengan nama Syu dan kepalanya disebut Syu Cokan, Afdeling menjadi

Setelah

Jepang

Bunsyu yang dipimpin oleh Busyuco

rakyat

Onder Afdeling menjadi Gun yang

tergabung dalam barisan Fujiwara

diperintah oleh Gunco. Distrik atau

Kikam

Uleebalangchap dinamakan dengan

memberikan bantuannya. Lebih jauh

Sen yang dikepalai oleh Sonco dan

A.J. Piekaar menyebutkan dengan

Gampong dinamakan dengan Kumi

tugas bahwa pemerintah Jepang

yang diperintah oleh Komico Syu

telah didirikan dengan dukungan

Cokan dan Busyoco langsung dijabat

yang militant dari para ulama yang

oleh pembesar-pembesar Jepang,

telah

Gunco

Pemerintah

dijabat

oleh

orang-orang

Aceh

mendarat

dan

terutama orang-orang

bersatu

dalam

Jepang

yang PUSA

PUSA.

menyadari

Aceh. Di beberapa tempat yaitu di

bahwa dalam masyarakat Aceh di

Sabang,

dan

samping

Kutacane karena daerah-daerah ini

terdapat

dianggap

mempunyai

Sinabang,

Singkil

daerah

terpencil,

golongan

ulama,

juga

lain

yang

yang

sama

golongan peranan

diperintah langsung oleh Jepang

penting di dalam masyarakat yaitu

dengan

golongan Uleebalang.49

menempatkan

seorang

Cuzaikan.48

47

Muhammad Ibrahim Op.Cit., hlm 150.

48

Ibid.

49

AJ. Piekaar, Atjeh en Oorlog met Japan, diterjemahkan oleh Aboe

(et..al.),

Bakar, Aceh dan Peperangan dengan Jepang, Seri Informasi Aceh No. 5, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977, hlm. 35.


ISSN 2302-6219


Pemerintah Jepang melaku-

kekuasaan yang dahulu ada pada

kan pendekatan terhadap ke dua

tangan

golongan politik

tersebut

Gubernur

Jenderal”.

dalam

suatu

Berdasarkan hal tersebut bahwa

yang

dapat

peralihan

perimbangan

pemerintahan

dari

memperoleh jaminan dukungan dari

Gubernur Hindia Belanda kepada

kedua kelompok, yang merupakan

bala tentara Jepang.

kelompok “hukum” dan kelompok Berdasarkan

“adat”. Politik pendekatan yang dilakukan

Jepang

ini

berusaha

Osamo

Seirei

Nomor 27 Tahun 1942, ditetapkan

dari

puncuk

pimpinan

Uleebalang yang berasal dari hukum,

militer

Jepang

agar dapat memperkuat kekuasaan

penglima tentara ke 16 khusus untuk

ulama yang berasal dari hukum, agar

pulau Jawa yaitu Gusyireikan atau

dapat

panglima tentara kemudian disebut

menggunakan

kekuasaan

memperkuat

pengaruhnya

Susunan pemerintahan pada masa Jepang zaman

penjajahan

Jepang, secara formal tidak banyak berubah,

masih

ketentuan-ketentuan pemerintahan Jepang

pada

pada

Belanda,

sistem

Belanda

berlaku masa Zaman

pemerintahan umumnya

masih

diteruskan, hanya saja nama-nama daerah diganti dengan nama Jepang dan kedudukan pejabat-pejabatnya diganti

oleh

pembesar-pembesar

militer Jepang. Berdasarkan UndangUndang No. 1 Tahun 1942 dalam pasal

2

disebutkan

“Pembesar

balatentara Dai Nippon memengang kekuasaan yang

ada

ditangan

Saikosikikan.

atas rakyat.

yang

pemerintahan

pemerintahan

tertinggi

dan

juga

Militer

Berhubungan

dengan

hal

tersebut di Aceh T. Alibasjah Talsya menyebutkan sebagai berikut: 1. Keresidenan diganti dengan nama Syuu dan kepalanja Syuu Tyokan jang didjabat oleh seorang pembesar Djepang. 2. Afdeling mendjadi Bunsyu, dikepalai oleh Bunsyutyo, djuga pembesar Djepang sendiri. 3. Onderafdeling mendjadi Gun dengan kepalanja Guntyo, didjabat oleh orang Indonesia, ketjuali di-tempat2 jang terpentjil letaknja seperti Sabang, Sinabang, Singkil dan Kutatjane dimana ditempatkan seorang Tyuzai Kikan, jaitu bangsa Djepang sendiri. 4. Wilajah Zelfbestuurder, Uleebalang dan Zelfstandige Imeuemschap dinamakan Son dan kepalanja Sontyo.

segala


ISSN 2302-6219


5. Mukim mendjadi Ku dikepalai oleh Kutyo. 6. Gampông diganti dengan nama Kumi dan kepalanja Kumityo”.50 Jabatan Guntyo, Sontyo, dan Kumityo dijabat oleh orang-orang Aceh. Di beberapa daerah yang dianggap penting terutama daerahdaerah terpencil seperti Sabang, Sinabang,

Singkil

dan

Kutacane,

jabatan Guantyo dipegang langsung oleh orang Jepang dengan sebutan Tyuzaikan. Jadi jelas, bahwa mulai dari Guntyo ke bawah adalah dijabat

pemimpin imuem mukim tersebut diharapkan adanya suatu perubahan sehingga

mereka

loyal

terhadap

Pemerintahan

Jepang.

Namun

pemerintahan

sagoe

yang

pengaruhnya

semakin

berkurang,

bahkan hampir tidak disebut-sebut lagi

pada

akhir

pendudukan

pemerintahan

Jepang.

Masa

Penjajahan Jepang, Pemerintahan oleh Imuem Mukim tetap diakui berdasarkan Osamu Sairei Nomor 7 Tahun 1944.52

oleh orang-orang Aceh. Seandainya

Berakhirnya Perang Cumbok

untuk jabatan Guntyo tidak dijabat

di

oleh orang Aceh untuk jabatan itu

lumpuhnya kekuatan dan kekuasaan

tidak lagi disebut Guntyo, tetapi

golongan uleebalang sebagai kepala-

dirobah menjadi Tyuzaikan.51

kepala pemerintahan daerah Aceh

Mengenai mukim di Aceh tetap dipertahankan, namun hanya nama

yang

disesuaikan

dengan

bahasa Jepang yaitu diubah namanya menjadi “KU” yang dikepalai oleh Kutyo. tersebut 50

51

Perubahan bertujuan

nama agar

mukim para

Ibid. Lihat juga, T.Ibrahim Alfian (et.al.), Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982, hlm. 12. Muhammad Ibrahim (et.al.), Op.Cit., hlm. 22. Lihat S. M. Amin, Op.Cit., hlm.17. lihat juga A.J.

Aceh

memberi

arti

semakin

yang telah berabad-abad lamanya mereka pegang. Otomatis kekuasaan itu kini beralih kepada golongan ulama yang menang perang. Karena itu

tidak

kemudian

mengherankan kita

dapati

bila bahwa

kebanyakan dari anggota-anggota

Piekaar, Atjeh en De Oorlog Met Japan, Bandung: W. Van Hoeve, 1949, hlm. 339-343. 52

Mahdi Syahbandir, Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tingkat II Aceh Besar, Tesis, PPS Unpad, Bandung, 1995, hlm. 85.


ISSN 2302-6219

ulama


kelak

jabatan

yang

pada

menduduki aparat-aparat

pemerintahan daerah Aceh.53 MUKIM

SETELAH

ditetapkanlah UUD 1945 oleh PPKI untuk

seluruh

wilayah

negara

Indonesia.

INDONESIA

MERDEKA

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan

Mukim pada Awal Kemerdekaan (1945-1966)

Peralihan

UUD

1945,

maka

pengaturan mengenai pemerintahan desa yang berlaku pada

Sebagai negara yang lahir

masa

Hindia

Belanda

tetap

pada akhir Perang dunia Kedua,

dinyatakan

Republik Indonesia yang masih muda

kemerdekaan Indonesia sistem

ini

pemerintahan

mengalami

bermacam-macam

peristiwa ketatanegaraan.54 Negara Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang amat baik daripada Indonesia.55

seluruh

rakyat/Bangsa

Setelah

Bangsa

1945 Pada tanggal 18 Agustus 1945 53

Sebanyak 20 bupati yang diangkat untuk seluruh kabupaten di Aceh terdapat sebanyak 10 orang ulama dengan gelar kehormatan mereka Teungku (Tgk). Lihat H.T.M. Amin. Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh, Banda Aceh: Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 1976, hlm. 5. Perang Cumbok Perang itu pecah pada tanggal 4 Desember 1945 di Sigli ibukota Kabupaten Pidie antara kelompok ulama kontra kelompok uleebalang Titik persoalan sekitar perebutan senjata milik bangsa Jepang yang berkedudukan di Sigli. Lihat Ratna

yang

pemerintahan

Awal

dijalankan

yang

terendah

dalam masyarakat dan seluruh urusan yang menyangkut adat istiadat tetap masih berjalan sebagaimana mestinya.

Indonesia menyatakan Kemerdekaannya melalui Proklamasi 17 Agustus

berlaku.

Berkaitan

dengan

hal

tersebut sebagaimana dijelaskan

R, Perang Cumbok di Aceh Tahun 1945 dalam buku Revolusi Nasional di Tingkat Lokal, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta, 1989, hlm 14. 54

Sri Soemanteri M, Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm. 5.

55

Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 59.


ISSN 2302-6219

dalam


Penjelasan

UUD

mewaan pun tidak diberikan, sebab bertentangan dengan paraturan perundangundangan”.57

1945,

yaitu dengan adanya pengakuan terhadap volksgemenschaappen, seperti:

1)Desa

di

Jawa,

Peraturan-peraturan

yang

2)Gampong dan Mukim di Aceh,

mengatur mengenai pemerintahan

3)Nagari di Minagkabau, 4)Kuria

desa, secara langsung juga terkait

di

dengan peraturan-peraturan yang

Batak,

dan

5)Marga

di

mengatur

Palembang.56

pemerintahan

daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Berdasarkan UUD

1945

istimewa

penjelasan

kedudukan dalam

ketatanegaraan

pada

Mengenai

Kedudukan Komite Nasional Daerah,

sistem

memang

Indonesia,

zelfbesturende

schappen

Peraturan

daerah di

Aceh mukim merupakan salah satu

Tentang

kolonial.

tidak

secara

tegas

menyebutkan tentang pemerintahan desa.

land-

Berkaitan dengan ketentuan-

Hal

ketentuan tersebut tidak diaturnya

tersebut sebagaimana diuraikan

mengenai

oleh T.M. Djuned keistimewaan

keresidenan Aceh mengangap perlu

itu adalah:

mengatur

mukim tentang

dan hal

desa, tersebut

secara formal, maka Keresidenan “a. Dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan hak-hak asal usul. b. Hukum negara memperhatikan kewenangan hak-hak asal usul. c. Berdasarkan kewenangan hakhak asal usul, Mukim mempertahankan hukum adat dalam wilayahnya. d. Keistimewaan adalah hak asal usul. Apabila kewenangan hak asal usul tersebut berubah dalam arti tidak sama lagi dengan semula, maka keisti56

Aceh

mengeluarkan

Peraturan

Keresidenan Aceh Nomor 2 tanggal 27 Nopember 1946 dan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 3 tanggal 10 Desember Tahun 1946. Peraturan tersebut mengatur tentang batas wilayah mukim dan gampong serta Imuem

Mukim

dan

keuchik.

Kemudian kedua peraturan tersebut

T.M. Djuned (et.al.), Bunga Rampai Menuju Revitasi Hukum Adat Aceh,

Banda Aceh, Yayasan Bambu, 2003, hlm. 2. 57

Rumpun

Ibid.


ISSN 2302-6219


dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1946.

Setelah

tiga

Tahun

proklamasi kemerdekaan tepatnya tanggal 10 Juli 1948 dikeluarkanlah

Peraturan mukim

tersebut

sebagai

bahwa

pemerintahan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang

Penetapan Aturan-

diberlakukan di seluruh Aceh, juga

Aturan

menyeragamkan

seluruh

Pemerintahan Sendiri Di Daerah-

seluruh

Daerah Yang Berhak Mengatur dan

Aceh. Akan tetapi kedudukannya

Mengurus Rumah Tangganya Sendiri,

tidak

yang kemudian ditetapkan sebagai

pemerintahan lagi

mukim berada

di di

bawah

Pokok

Mengenai

Ulheebalang, melainkan berada di

Undang-Undang

bawah camat dan di atas gampong

Pemerintahan Daerah.

sebagai

unit

terendah.

Pemerintahan

balang

telah

Pokok

Tentang

pemerintahan dihapus

Ulhee-

Sebelumnya, pada Tanggal 29

dengan

Nopember 1956 untuk Aceh telah

peraturan tersebut.

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Sebelum adanya peraturan tersebut

di

daerah

Perubahan Peraturan Pembentukan

untuk

Propinsi Sumatera Utara. Undang-

pemerintahan mukim, yaitu di Aceh

undang tersebut membentuk daerah

Besar

Aceh sebagai daerah yang berhak

berlainan

Aceh

antar

Daerah Otonom Propinsi Aceh dan

sebutannya dan

Pidie

disebut

pemerintahan mukim, Aceh Timur,

mengatur

Aceh Tengah dan Blang Keujeren

tangganya

disebut Chik Schap, Aceh Tenggara

lingkungan daerah otonom Propinsi

dan

mengurus

sendiri

rumah

lepas

dari

disebut

Marga.58

Penyeragaman

Sumatera

Utara.

Undang-undang

tersebut

telah

mengakibatkan

tersebut

tidak

menyebutkan

jumlah mukim meningkat dari 303

berkaitan

mukim menjadi 540 buah pada

pemerintahan di Aceh.

Tahun 1954.

58

dengan

susunan

59

Mahdi Syahbandir, Op. Cit., hlm. 100.

59

Ibid.


ISSN 2302-6219


Berdasarkan Pasal 2 UU No. 1

f. Pemerintahan Mukim g. Pemerintahan Gampong”.60

Tahun 1957 menyebutkan: “(1) Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah adalah sebagai berikut: a. Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya, b. Daerah tingkat ke II, termasuk Kotapraja, dan c. Daerah tingkat ke III. (2) Daerah Swapraja menurut pentingnya dan perkembangan masyarakat dewasa ini, dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa tingkat ke I, II atau III atau Daerah Swatantra tingkat ke I, II atau III, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Masa

awal

kemerdekaan

dan

Pemerintahan

keresidenan

pemerintahan

kewedanaan

dihapus-kan

dengan

Peraturan

Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Mukim pada Masa Orde Baru (19661998) Sistem sosial kemayarakatan yang bersifat tradisional masyarakat Indonesia yang berada di luar jawa dan Madura dihancurkan dengan upaya penyeragaman melalui sistem pemerintahan desa melalui UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 merupakan Undang yang sangat Jawa sentries ini

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

ketika

mukim masih juga diakui sebagai

daerah di luar jawa, mengakibatkan

lembaga

hancurnya

pemerintahan.

Jenjang

diberlakukan

di

semua

berbagai struktur

pemerintahan di Aceh pada masa

masyarakat

adat setempat yang

itu:

menyebabkan hilangnya beberapa pranata adat yang dahulunya sangat

“a. Pemerintahan Pusat b. Pemerintahan Provinsi c. Pemerintahan Keresidenan (dihapus dengan Peraturan Presiden No. 22/1963) d. Pemerintahan Kabupaten e. Pemerintah Kewedanaan (dihapus dengan Peraturan Presiden No. 22/1963) 60

Taqwadin, Op.Cit., hlm. 247.

efektif

dipergunakan

menwujudkan

tatanan

dalam kehidupan

yang baik dari masyarakat yang bersangkutan.61

61

Anshar Hidayat, Op. Cit, hlm. 108.


ISSN 2302-6219


Undang-Undang

5

Pengakuan terhadap adanya

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

kesatuan masyarakat hukum, adat

Pemerintahan

merupakan

istiadat merupakan prinsip utama

pengganti Undang-Undang Nomor 18

dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok

1979

Pemerintahan

Undang-

Pemerintahan Daerah karena hanya


mengatur khusus tentang desa dari

Pemerintahan

segi

Daerah

Nomor

Daerah. Desa

sebagai

tentang

Pokok-Pokok

pemerintahannya,

hal

pengganti Undang-undang Nomor 19

sebagaimana

Tahun 1965 tentang Desa Praja.

penjelasan umum angka 6 Unadang-

Undang- Undang Nomor 5 Tahun


1979 tersebut merupakan tindak


lanjut dari Pasal 88 Undang-Undang

sebagai berikut: “Undang-undang ini

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

hanya mengatur desa dari segi

Pokok Pemerintahan Daerah yang

pemerintahannya.

menentukan

ini tetap mengakui adanya kesatuan

tentang

bahwa

Peraturan

Pemerintahan

Desa

ditetapkan dengan Undang-undang. konsideran

dalam

Undang-undang

masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat, hukum, adat istiadat

Berdasarkan

ditegaskan

ini

yang

dan

kebiasaan-kebiasaan

masih

hidup

sepanjang

menimbang huruf b Undang-Undang

menunjang

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-

bangunan dan ketahanan nasional”.

Pokok

Pemerintahan

kelangsungan

pem-

Daerah

disebutkan:

Berlakunya

Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok“Bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif”.

Pokok Pemerintahan Daerah ini, Aceh terjadi peralihan kedudukan terendah yang langsung di bawah Camat yaitu desa, dan ini berarti mukim

tidak

lagi

merupakan

organisasi pemerintahan di atas desa (gampong) dalam susunan ketatanegaraan Indonesia.


ISSN 2302-6219


Mukim semata-mata hanya mengatur

kehidupan

masyarakat

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor

5

Tahun

1979,

secara

adat. Meskipun demikian Undang-

otomatis mengeser berbagai intitusi


pemerintahan dan adat yang ada


bahkan pada zaman kolonial Hindia

tersebut tetap mengakui adanya

Belanda dibiarkan hidup. Pada saat

kesatuan masyarakat hukum adat

tersebut

dan kebiasaan yang masih hidup

seolah-olah

sepanjang menunjang kelangsungan

perhatian

pembangunan

masyarakatnya. Sebelumnya mukim

dan

ketahanan

nasional.

tidak di

merupakan sangat

Keberadaan waktu

lembaga-lembaga

tersebut

dihormati Propinsi

oleh

dalam

menjembatani

masih

tetap

masyarakat

masyarakat

Daerah

berperan

pada

Istimewa

praktek

di Aceh

agama,

intitusi penting

yang dalam

kepentingan

baik

dalam

sosial,

pemerintahan

mendapat tengah-tengah

sebuah

mukim

adat

urusan

politik

maupun

dan

ekonomi.

kehidupan

Selama kekuasaan orde baru, mukim

masyarakat. Untuk mengakomodir

dibuat tidak memiliki wewenang dan

keinginan Masyarakat Aceh ketika itu

tugas apapun.

Pemerintah Daerah bersama DPRD Aceh memposisikan mukim sebagai lembaga

adat

diatur

dalam

Selain itu pada masa orde baru Aceh ditetapkan sebagai daerah

Peraturan Propinsi Daerah Istimewa

operasi

Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang

menempatkan pasukan militer baik

Pembinaan

dan

organik maupun non organik di Aceh

Kehidupan

Adat

Pengembangan dalam

Propinsi

Daerah Istimewa Aceh.

turut

militer

menyebabkan

Nomor

5

Tahun 1979 tersebut dan sejumlah peraturan

yang

keberadaan

lembaga-adat di Aceh tidak berjalan sebagaimana

Undang-Undang

(DOM)

pelaksanaannya,

mestinya,

gampong

dan mukim hanya dijadikan sebagai simbolis semata.

telah

mengubah struktur masyarakat adat menjadi sistem perpanjangan tangan dari sistem birokrasi pemerintah.


ISSN 2302-6219


Mukim Setelah Orde Baru/Masa


Reformasi (1998-Sekarang)

Pokok-pokok

Pemerintahan

di

Daerah dan undang-Undang Nomor 5 Reformasi ditandai dengan

Tahun 1979 tentang Pemerintahan

runtuhnya pemerintahan orde baru

Desa.

dan mundurnya presiden Soeharto

tersebut

pada tanggal 21 Mei 1998. Pasal 18B

penyeragaman bentuk dan susunan

Undang-Undang Dasar 1945 setelah

pemerintahan

amandemen, menegaskan bahwa;

secana nasional, sehingga mukim di

(1)

Aceh tidak diakui lagi sebagai salah

negara

mengakui

menghormati

dan

satuan-satuan

satu

Kedua

undang-undang

menganut daerah

tingkatan

sistem dan

desa

pemerintahan

di

pemerintahan daerah yang bersifat

Propinsi

Daerah

istimewa

Aceh.

khusus atau bersifat istimewa yang

Menurut

Hukum

Adat

Aceh,

diatur dengan undang-undang, dan

pemerintahannya bersifat federasi.

(2)

mukim

negara

mengakui

menghormati

dan

kesatuan-kesatuan

merupakan

beberapa

gampong

di

federasi dan

dari

berke-

masyarakat hukum adat beserta hak-

dudukan sebagai koordinator dari

hak tradisionalnya sepanjang masih

gampong-gampong bersangkutan.

hidup

dan

sesuai

perkembangan

dengan

masyarakat

dan

Sistem

pemerintahan

dari

prinsip Negara Kesatuan Republik

masa ke masa selalu mengalami

Indonesia,

perubahan, termasuk pemerintahan

yang

diatur

dalam

undang-undang.

di

Aceh,

tersebut Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut,

mengakui

di Indonesia pada umumnya, dan di Aceh khususnya. Pemerintah daerah mukim

kembali

mengembalikan

menjadi

sistem

pemerintahan, dimana sebelumnya mukim dengan

menjadi

tidak

diberlakukan

dengan

hal

Muhammad Isa Sulaiman

mengatakan:

sistem

pemerintahan menurut Hukum Adat

Aceh

berkaitan

berdaya Undang-

”Dalam perkembangan negara republik memang terjadi berbagai dinamika yang menimbulkan berbagai kepincangan atau ketidakadilan di Aceh, sebenarnya juga di daerah lain, terutama di luar jawa. Hal demikian sebagian bersumber pada haus kekuasaan sebagian elite pusat yang menciptakan dominasi pusat versus daerah melalui berbagai produk perundang-undangan dan peraturan.


ISSN 2302-6219


Sebagian lain juga terletak pada elite lokal yang tidak homogen secara sosial politik dan budaya, sehingga memberi keuntungan kepada kelompok pertama”.62

kebijakan daerah. Dalam rangka

Seiring dengan berjalannya

Daerah Istimewa Aceh tersebut,

proses

reformasi

pemerintahan

dan

sistem

pemerintahan

pelaksana Undang-Undang Nomor 44 Tahun

1999

garaan

tentang

Penyeleng-

Keistimewaan

khususnya

Provinsi

dalam

penyelenggaan

rangka

keistimewaan

di

daerah di Indonesia, Pemerintah

bidang adat yaitu, Pasal 1 angka 6

bersama DPR mengesahkan Undang-

Perda Aceh No. 7 Tahun 2000,

Undang

1999

memberikan definisi mukim adalah

Daerah.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

memberikan

dalam Propinsi Daerah Istimewa

semangat baru untuk menghidupkan

Aceh yang terdiri dari beberapa

kembali

dan

gampong yang mempunyai batas-

kelembagaan pada tingkat gampong

batas wilayah tertentu dan harta

di Aceh. Khusus bagi Aceh, dalam

kekayaan sendiri.

tentang

Nomor

Tahun

Pemerintahan

Undang-Undang

rangka

22 ini

sistem

adat

penyelesaian

Pemerintah

konflik,

memberlakukan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

tentang

Keistimewaan

Penyelenggaraan Provinsi

Berdasarkan

pula

Daerah

ketentuan

di

atas jelaslah bahwa undang-undang ini kembali memperkuat keberadaan lembaga adat, termasuk mukim. Selanjutnya, melalui Pasal 2 ayat (3)

Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun Penyelenggaraan

keistime-

2001 tentang Otonomi Khusus bagi

waan tersebut menurut Pasal 3 ayat

Provinsi

Daerah

Istimewa

Aceh

(2)

Sebagai

Provinsi

Nanggroe

Aceh

meliputi:

(1)penyelenggaraan

kehidupan beragama, (2)penyeleng-

Darussalam

(NAD),

mukim

garaan

dimasukkan

kembali

dalam

kehidupan

adat,

(3)penyelenggaraan pendidikan, dan

struktur/susunan pemerintahan di

(4)peran ulama dalam penetapan

Aceh, yang kemudian diatur lebih lanjut

62

dengan

Qanun

Provinsi

Muhammad Isa Sulaiman, Monsaik Konflik di Aceh, Jakarta, ACSTF dan Acehkita, 2006, hlm. 33.


ISSN 2302-6219


Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4

kesatuan

masyarakat

hukum

di

Tahun 2003 tentang Pemerintahan

bawah kecamatan yang terdiri atas

Mukim.

gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu

Pasal 1 angka 12 UndangUndang

Nomor

18

yang dipimpin oleh imeum mukim

Tahun

2001

atau nama lain dan berkedudukan

Khusus

bagi

langsung di bawah camat. Kemudian

tentang

Otonomi

Provinsi

Daerah

Istimewa

Aceh

mukim juga dikuatkan dalam Pasal

Sebagai

Provinsi

Nanggroe

Aceh

2 dan Pasal 114 Undang-Undang

Darussalam

menjelaskan

mukim

Nomor 11 Tahun 2006.

adalah kesatuan masyarakat hukum dalam

Provinsi

Darussalam

Nanggroe

Aceh

terdiri

atas

yang

Berdasarkan Undang-undang Nomor

11

Tahun

mukim

gabungan beberapa gampong yang

kembali

mempunyai batas wilayah tertentu

pemerintahan.

dan

pemerintahan berdasarkan Undang-

harta

kekayaan

sendiri,

berkedudukan langsung di bawah

diakui

2006,

sebagai

lembaga

Adapun

jenjang

undang tersebut adalah:

Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain,

yang dipimpin

oleh Imum

a. Pemerintahan Pusat

Mukim atau nama lain. Undang-

b. Pemerintahan Provinsi

Undang

c. Pemerintahan Kabupaten/kota

Nomor

18

tersebut

kemudian

diganti

dengan

Nomor

11

Tahun

2001

dicabut

dan

Undang-Undang

Tahun

2006

tentang

Pemerintahan Aceh. Penguatan

d. Pemerintah Kecamatan e. Pemerintahan Mukim f. Pemerintahan Gampong Tugas

dan

pengakuan

menurut

dan

sistem

fungsi

mukim

pemerintahan

mukim ini di atur dalam Undang-

daerah di Aceh dalam Undang-

Undang

Undang

Nomor

11

Tahun

2006

tentang pemerintahan Aceh, saat ini

Nomor

ditindaklanjuti

11

Tahun

2006

pengaturannya

mukim telah dibentuk kembali di seluruh Aceh. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu mukim adalah


ISSN 2302-6219

dengan


Aceh,63

Qanun

demikian, mukim

walaupun diatur

namun

pengaturan

dengan

Qanun

c. Menyelenggarakan

Syari’at Islam, pendidikan, adat istiadat,

provinsi, tetapi tugas dan fungsi

ketentraman

mukim, dilakukan secara berjenjang

masyarakat;

yaitu

ke

meneruskan Walikota.

camat

kepada

di

camat Bupati/

Dengan

terselenggaranya mukim,

dan

demikian pemerintahan

samping

pelaksanaan

sosial

budaya,

dan

ketertiban

d. Menyelenggarakan

pelayanan

kepada masyarakat; dan e. Menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

melakukan

urusan rumah tangganya sendiri,

Berdasarkan hal tersebut di

juga sangat tergantung pada ada-

atas mukim sebagai penyelenggara

tidaknya tugas dan fungsi yang

pemerintahan secara eksplisit dalam

diberikan oleh Bupati atau Walikota.

peraturan perundang-undangan (UU dan Qanun), keberadaannya telah

Mengenai tugas dan fungsi

mendapat pengakuan dan penguatan

mukim diatur dalam Qanun Nanggroe

(legalitas)

Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun

positif

2003 tentang Pemerintahan Mukim,

terselenggaranya pemerintahan di

dalam Pasal 3 dan 4 yaitu meliputi:

tingkat mukim, menurut Pasal 114

dalam

Indonesia.

sistem

hukum

Untuk

dapat

ayat (4) Undang-Undang tentang a. Menyelenggarakan pemerintahan desentralisasi,

dekonsentrasi,

Pemerintahan

diperlukan

ketentuan lebih lanjut mengenai

pembantuan, dan segala urusan

organisasi,

pemerintahan lainnya.

kelengkapan mukim yang diatur

b. Menyelenggarakan pembangunan ekonomi,

fisik,

dan

mental

spiritual.

tugas,

dengan

Qanun

Hingga

saat

fungsi,

dan

kabupaten/kota. ini,

beberapa

kabupaten/kota telah mengeluarkan Qanun

63

Aceh,

Qanun Aceh menurut Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2006 adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah-an dan kehidupan

Kabupaten/kota

tentang

masyarakat Aceh. Qanun berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 disebutkan dengan nama Qanun Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).


ISSN 2302-6219

Organisasi,


Tugas,

sebagaimana

diperintahkan oleh Pasal 114 ayat (4)

mukim

berada

dalam

wilayah

kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun Pemerintah Aceh mengeluar-

2006. Keberadaan mukim sebagai unit

pemerintahan

kembali

kan

Keputusan

Gebernur

mendapat pengakuan, pengaturan,

Nomor

dan pengukuhannya dalam satu bab

Penetapan Nama dan Nomor Kode

tersendiri, yaitu Bab XV tentang

Wilayah Administrasi Pemerintahan

mukim dan gampong. Pasal 114

Kecamatan, Mukim dan Gampong di

Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Aceh.

2006,

Dalam

tersebut susunan gampong dalam

wilayah kabupaten/kota dibentuk

sebuah mukim sangat bervariasi,

mukim yang terdiri atas beberapa

setiap satu mukim terdiri dari paling

gampong. (2) Mukim dipimpin oleh

sedikit 2 (dua) gampong dan paling

imeum

banyak

menyebutkan:

(1)

mukim

sebagai

140/600/2011

Aceh

Berdasarkan

75

(tujuh

tentang

keputusan

puluh

lima)

fungsi

gampong. Saat ini Provinsi Aceh

mukim yang dibantu oleh tuha peuet

terdiri dari 5 kota, 18 kabupaten,

mukim atau nama lain.

284 kecamatan, 755 mukim dan

penyelenggara

tugas

dan

6.450 gampong.64 Berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Berkaitan

dengan

kebera-

2006, menyebutkan dalam wilayah

daan jumlah mukim di kecamatan

kabupaten/kota

mukim

perlu ditata (diavaluasi) kembali,

yang terdiri atas beberapa gampong.

bahwa ada kecamatan yang hanya

Berdasarkan

ketentuan

memiliki satu mukim dalam satu

keberadaan

mukim

dibentuk

tersebut

kembali

di

kecamatan, sehingga apa bedanya

hidupkan di seluruh Provinsi Aceh,

kecamatan

dengan

meskipun

Berdasarkan

Keputusan

Pasal

tersebut

menggunakan kalimat dibentuk dan

mukim. Gebernur

Aceh Nomor 140/600/2011 tersebut bahwa dari 284 kecamatan di Aceh, terdapat 61 kecamatan yang hanya

64

Keputusan Gebernur Aceh Nomor 140/600/2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kecamatan, Mukim dan Gampong di Aceh.


ISSN 2302-6219


mempunyai

1

(satu)

mukim.

perundang-undangan

mengalami

Demikian juga terkait dengan mukim

berbagai

yang hanya 2 (dua) gampong,65

dipengaruhi perkembangan politik

diperlukan penataan kembali, hal ini

dan pemerintahan yang ada pada

sebagaimana

bahwa

masa tersebut. Hingga saat ini,

mukim itu paling sedikit terdiri dari

mukim di Aceh masih perlu ditata

3 (tiga) gampong atau sesuai dengan

(diavaluasi)


keberadaan (komposisi) mukim itu

2006,

paling sedikit terdiri dari 3 (tiga)

yaitu

diketahui

mukim

terdiri

beberapa gampong.

dari

Berdasarkan

gampong

persoalan.

Hal

kembali,

atau

ini

terutama

sesuai

dengan

penelitian, dari 23 kabupaten/kota


di Aceh sejumlah 2 (dua) kota dan 12

2006,

(dua

beberapa

belas)

mengatur

kabupaten tentang

telah Mukim

yaitu

mukim

gampong

terdiri serta

dari dalam

menjalankan fungsinya.

sebagaimana perintah Pasal 114 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2006. Keberadaan

mukim

pada

masa orde baru bukanlah sebagai lembaga

pemerintahan,

tetapi

hanya sebagai lembaga adat yang tidak

mempunyai

kekuasaan

memerintah. Fakta seperti ini tentu berbeda dengan keberadaan mukim pada masa kesultanan Aceh masa lalu, hingga awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. PENUTUP Perkembangan

Mukim

di

Aceh didasarkan kepada peraturan 65

DAFTAR PUSTAKA Buku/Jurnal/Makalah A. Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu, Jakarta: Bulan Bintang, 1977. A. Thoha Husein Almujahid dan A. Atho’illah Fathoni Alkhalil, Kamus Akbar Bahasa Arab, Jakarta: Gema Insani, 2013. Aboe Bakar (et.al.), Kamus Aceh Indonesia 2, Seri M-Y, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan

Ibid, lihat untuk mukim di wilayah kota Sabang.


ISSN 2302-6219


Kebudayaan, 1985. AJ. Piekaar, Atjeh en Oorlog met Japan, diterjemahkan oleh Aboe Bakar, Aceh dan Peperangan dengan Jepang, Seri Informasi Aceh No. 5, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977. Anthony Reid, The Contest for North Sumatra, the Nedherlands and Britian 1858-1898, Oxford University Press, 1969 kemudian diterjemahkan oleh Masri Maris, Asal Mula Konflik Aceh, Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Ke-19, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, edisi kedua, 2007. Harley (ed), Mukim Masa ke Masa, Banda Aceh, JKMA. Hilman Hadikusuma, Hukum Ketatanegaraan Adat, Bandung: Alumni, 1981. Ibrahim Alfian, Perang Di Jalan Allah Perang Aceh 1873-1912, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987. Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1986. K.F.H. Van Langen, De Inrichting van het Atjehsche Staatbestuur onder het Sultanaat, 'SGravenhage, Martinus Nijhoff, 1888, dialih bahasa (diterjemahkan) oleh Aboe Bakar, Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan, Pusat Dokumentasi Informasi Aceh, Banda Aceh, 2001. Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia,

Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995. Keputusan Gebernur Aceh Nomor 140/600/2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong di Aceh. Keputusan Majelis Rendah Belanda Tahun sidang 1900-1, 169 No, 26, 27 dan No. 47, dalam Tractaten Van Sumatra, Algemene Rijksarchif, Den Haag. Mahdi Syahbandir, Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tingkat II Aceh Besar, Tesis, PPS Unpad, Bandung, 1995. Muhammad Isa Sulaiman, Monsaik Konflik di Aceh, Jakarta, ACSTF dan Acehkita, 2006. Muhammad Yunus, Kamus ArabIndonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989. Muslim Ibrahim, Langkah-langkah Penerapan Syariat di Aceh dalam Lahmuddin Nasution (et.al), Penerapan Syari’at Islam di Indonesia: antara Peluang dan Tantangan, Jakarta: Globalmedia Cipta Publising, 2004. Rusdi Sufi (et.al.), Sejarah Kebudayaan Aceh, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2004. Snock Hugrange, The Achehnese, diterjemahkan Singarimbun (et.al.), Aceh Dimata Kolonialis,


ISSN 2302-6219

Yayasan 1985.


Soko Guru, Jakarta,

Snouck Hurgrunje, The Achehnese Vol I, Leyden, 1906. Sri Soemanteri M, Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung: Remadja Karya, 1985. T. Alibasjah Talsya, 10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh, Banda Atjeh, Pustaka Putroë Tjandèn, 1969. T. Djuned (et.al.), Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mukim Terhadap Eksistensi Pemerintahan Mukim, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Kerjasama Lembaga Penelitian Unsyiah dengan Satuan Kerja Penguatan Kelembagaan BRR NAD-NIAS, 2006. ----------, Bunga Rampai Menuju Revitasi Hukum Adat Aceh, Banda Aceh, Yayasan Rumpun Bambu, 2003. ----------, Pemerintahan Mukim Masa Kini, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2006. Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Atjeh Dalam Tahun 1550-1675, Medan-Monora, 1972). Zakaria Akmad (et.al.), Sejarah Pendidikan Daerah istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1984.


Perkembangan Mukim di Aceh

Recommend Documents