PENGUASAAN ATAS PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT (MUKIM) DI PROVINSI ACEH DISERTASI Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, SP.A(K)
Oleh : TAQWADDIN NIM : 018101014 PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Disertasi : PENGUASAAN ATAS PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM
ADAT (MUKIM) DI PROVINSI
ACEH Nama
: TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S.
NIM
: 018101014
Program
: Doktor Ilmu Hukum Menyetujui: Komisi Pembimbing,
Prof. Dr. H. Lili Rasyidi, S.H., S.Sos, LLM Promotor
Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H.
Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.
Co-Promotor
Co-Promotor
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum,
Dekan
Prof. Dr. H. Bismar Nasution, S.H., M.H.
Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum.
Tanggal Lulus : 20 Januari 2010
TIM PROMOTOR
(Prof. Dr. H. Lili Rasyidi, S.H., S.Sos, LLM.)
(Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H.)
(Prof. Dr. H. Alvi Syahrin, S.H., M.S.)
TIM PENGUJI
Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Bismar Nasution, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Amiruddin A. Wahab, S.H.
ABSTRAK PENGUASAAN ATAS PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT (MUKIM) DI PROVINSI ACEH Taqwaddin1 Lili Rasjidi2 Syamsul Arifin3 Alvi Syahrin4 Sejak ratusan tahun lalu, di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang menguasai hutan adat dalam jangkauannya. Namun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak banyak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dimasa lalu. Antara masyarakat hukum adat dan hutan adat, dua hal tak terpisahkan. Mukim adalah masyarakat hukum adat di Aceh yang menguasai dan mengelola hutan adatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menemukan dan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan dan masyarakat hukum adat, (2) mendeskripsikan kondisi karakteristik hutan Aceh serta kebijakan kehutanan di Provinsi Aceh, dan (3) mendeskripsikan penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat Aceh (mukim). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian hukum normative dan empiris (non-doctrinal). Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data skunder dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan para informan dan responden. Penelitian lapangan dilakukan di beberapa kabupaten dalam Provinsi Aceh, yaitu : di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, dan Aceh Barat, yang ditentukan dengan tehnik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan dibahas secara deskriptif analitik. Peraturan tentang kehutanan telah diterbitkan secara tertulis sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku khusus untuk Jawa dan Madura. Sedangkan untuk luar Jawa dan Madura berlaku hukum adatnya masing-masing. Dualisme hukum tersebut berlaku hingga Indonesia merdeka. Baik pada masa Hindia Belanda, Pemerintahan Orde Lama maupun rezim Orde Baru tidak banyak ditemukan peraturan 1
Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. 3 Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 4 Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2
perundang-undangan yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hutan adat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk pasca Reformasi. Sebagian besar hutan Aceh adalah kawasan lindung yang saat ini rusak akibat penebangan liar. Kebijakan kehutanan Aceh saat ini mengacu pada Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, dan Intruksi Gubernur tentang Moratorium Logging. Mukim merupakan masyarakat hukum adat di Aceh yang memiliki kewenangan pemerintahan, penyelesaian sengketa serta penguasaan atas pengelolaan hutan adat ulayatnya. Mukim mempunyai system hukum dan kearifan lokal dalam penguasaan atas pengelolaan hutan adatnya, berupa; anjuran dan pantangan, kelembagaan, dan adat budaya tersendiri. Disarankan kepada pemerintahan agar setiap kebijakan mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat, sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam penetapan status hutan disarankan menjadi: (1) hutan hak, (2) hutan adat, dan (3) hutan negara. Kepada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Aceh disarankan untuk menerbitkan kebijakan kehutanan yang berbasis mukim. Disarankan juga, perlunya pembentukan Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim, yang di dalamnya menegaskan pengakuan keberadaan hutan adat ulayat mukim. Perlu dilakukan revitalisasi dan penguatan pemerintahan mukim yang dipimpin oleh imeum mukim dan lembaga adat hutan yang dipimpin oleh pawang glee.
Kata Kunci : • •
Masyarakat hukum adat Penguasaan atas pengelolaan hutan adat
ABSTRACT CONTROL OF ADAT FOREST MANAGEMENTS BY INDIGENOUS PEOPLE (MUKIM) IN ACEH PROVINCE Taqwaddin 1 Lili Rasjidi 2 Syamsul Arifin 3 Alvi Syahrin 4 Hundreds years ago, there were indigenous people communities in Indonesia which have own characteristic controlling their adat forest. However, the recognition of indigenous people couldn’t be found in many acts and government regulations in the past. Between indigenous people and adat forests are two things that cannot be separated. Mukim is Aceh’s indigenous people controlling and managing adat forests. The purposes of this research are: (1) to find out and to describe the acts and regulations concerning forestry and indigenous people, (2) to describe characteristics of Aceh forests and forestry policies in Aceh Province, (3) to describe the control of adat forests managements by indigenous people in Aceh (mukim). This research applies analytical descriptive method by approaching normative and empirical (non-doctrinal) law research. The data are gathered by literature and field research. Literature research is conducted to get secondary data by analyzing primary, secondary and tertiary law sources. While, field research is done to obtain primary data, by interviewing respondents and informants. Field research is conducted in several districts in Aceh Province, such as: Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, and Aceh Barat, which determined by purposive sampling technique. Data are analyzed by qualitative and analytic descriptive. Regulations about Forestry had been enacted since the Netherlands Hindia era especially applied to Java and Madura. Whereas outside Java and Madura, adat laws were applied to them. This dualism of law occurred until Indonesia had its independence. As well as in the era of the Netherlands Hindia, of the Old Governance and of the New Era regimes there couldn’t be found many acts and regulations concerning indigenous people. The recognition on the existence of indigenous people and adat forests could be 1
Lecturer of Faculty of Law, Syiah Kuala University, Banda Aceh. Professor of Faculty of Law, Padjajaran University, Bandung. 3 Professor of Faculty of Law, University of Northern Sumatera, Medan. 4 Professor of Faculty of Law, University of Northern Sumatera, Medan. 2
found in acts and regulations which enacted after the era of Reformation. Most of Aceh’s forest is conservation areas that become deforestation because of illegal logging. Nowadays, the forestry policies in Aceh refer to the Forestry Act, the Aceh Governance Act, and the Aceh’s Governor Instruction on Moratorium Logging. Mukim is indigenous people in Aceh which possessed governance authority, settlement of disputes and control of their adat forests (ulayat) management. Mukim has legal system and local wisdom in controlling their adat forests management namely advices and prohibition (taboo), institutions and indigenous cultures. It is recommended that the government in making every policy should consider the existence of indigenous people including their traditional rights. In addition, Government Regulation on Adat Forest and Indigenous People are also needed to follow up section 67 of the Forestry Act. In determining the status of forest, it is suggested that the forests should become: (1) private forests, (2) adat forests, and (3) state forests. Moreover, government of districts/cities at Aceh Province should publish the forestry policies base on mukim. Furthermore, the necessary of forming qanun’s district/municipality about mukim governance that mention the recognition of existences of mukim adat forests (ulayat). Revitalization and strengthening of mukim governance which lead by imeum mukim and adat forest institutions which lead by pawang glee are also important to be conducted. Keywords: • •
Indigenous people Control of management adat forests
KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirrahim, segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penelitian dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini, pada intinya mempermasalahkan penguasaan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat (Mukim) di Aceh. Harapannya, hasil penelitian ini dapat mengungkapkan kembali khazanah masa lalu Aceh yang pernah gemilang, yang secara teoritis bagi kalangan akademik dapat menjadi bahan pelajaran guna pengembangan ilmu hukum. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat menggugah para penyelenggara pemerintahan untuk berbuat lebih baik lagi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mengorbankan keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala hak-hak asli yang ada padanya. Disadari benar bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak, maka disertasi ini tak pernah akan selesai sebagaimana yang tampak dihadapan pembaca. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberi bantuan yang begitu banyak kepada saya selama mengikuti studi program Doktor Ilmu Hukum maupun selama riset disertasi ini, saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga semua dukungan dan bantuan kepada saya, akan mendapat ganjaran yang lebih banyak lagi dari Illari Rabbi. Mereka itu antara lain : 1. Komisi Pembimbing dan Penguji yang telah begitu banyak jasa dan budi baiknya kepada saya. Utamanya adalah Almarhum Prof. Dr. H. Kusnadi Hardjasoemantri, S.H. M.L. yang telah merekomendasikan saya agar dapat diterima sebagai peserta Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara dan sekaligus membimbing saya saat penulisan usulan penelitian disertasi ini. Tapi sayang, Allah berkehendak lain, beliau telah mendahului kita, wafat dalam peristiwa jatuhnya pesawat Garuda di Jogjakarta, 7 Maret 2007, sehingga tak dapat lagi meneruskan bimbingannya. Selanjutnya, tugas mempromotori saya dialihkan kepada Prof. Dr. H. Lili Rasyidi, S.H., S.Sos, LLM. Beliau inipun, dengan sangat akrab telah membukakan pintu rumahnya di Bandung untuk saya kunjungi selama proses bimbingan. Begitu pula dengan dua co-promotor saya, yaitu : Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Prof. Dr. ALvi Syahrin, S.H., M.S. adalah juga dua guru besar yang dikenal sangat bersahabat dengan para mahasiswanya di Universitas Sumatera Utara Medan. Saya bersyukur mendapat bimbingan dari mereka, tidak saja bimbingan dalam bidang akademik guna kepentingan disertasi, tetapi lebih dari itu, adalah bimbingan non-akademik tentang bagaimana menebar
senyum dan bersahabat dengan para mahasiswa. Selanjutnya, kepada Prof. Dr. Amiruddin Abdul Wahab, S.H., Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. yang telah berkenan membimbing serta memberi masukan berharga demi perbaikan disertasi ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Khusus kepada Prof. Dr. Amiruddin Abdul Wahab, SH, harus saya ungkapkan perasaan ‘tersendiri” karena telah memperlakukan saya seperti putranya sendiri dan telah membimbing saya baik dalam karir akademik sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh maupun dalam menelaah materi draf disertasi ini. 2. Pihak Universitas, baik Universitas Sumatera Utara Medan yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswanya dalam program Doktor Ilmu Hukum maupun Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, tempat saya bekerja, yang telah mengizinkan saya meninggalkan tugas selama mengikuti program ini. Kepada Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H., Sp.A (K), Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Prof. DR. H. Bismar Nasution, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum. Kepada Bapak Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum USK, dan Prof. Dr. Darni M. Daud, M.A., Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 3. Komisi Pengajar dan Penguji program Doktor Ilmu Hukum Unversitas Sumatera Utara, yang telah mentransferkan ilmunya dan mengajarkan begitu banyak hal dalam berbagai aspek keilmuan bidang hukum. Mereka itu antara lain, adalah: Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H.,LL.M., Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Prof. Dr. Lili Rasyidi, S.H., S.Sos., LL.M., Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA., Prof. T. Syamsul Bahri, SH, dan lain-lain 4. Para Guru Besar dan pakar yang sering saya hubungi untuk meminta nasehat dan pengetahuannya, antara lain : Alm. Prof. Teuku Djuned, S.H., Prof. Dr. Amiruddn A. Wahab, S.H., Prof. Dahlan, S.H., .H., Prof. Dr. M. Hakim Nyak Pha, S.H. DEA., T.I. El Hakimy, Prof. Dr. Husni Jalil, S.H., M.H., Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, SH, MA., Prof. Dr. Ir. Darusman, MSc., Prof. Dr. Al Yasa’ ABubakar, MA., Dr. Faisal A. Rani, SH.,MH., Dr. Mahdi Syahbandir, SH, MH., Dr. Iman Jauhari, SH, MHum., Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA., DR. Hamid Saroeng, SH, MH., Dr. Ir. A. Humam Hamid, MA., Dr. Nazamuddin, SE., MA., Dr. Ir. Teuku ALvisyahrin, MSc., Mawardi Ismail, SH., MHum., M. Adli, SH., MCL., A. Malik Musa, SH, MH., Yusri Z.A, SH, MH., Yanis Rinaldi, SH, MHum., Ir. Saodah Lubis, MSc., Dr. Haryadi Kartidihardjo, MSc., Yudinur Usman, S.Hut., Fahrizal, SE., MBA., Dahnil, SH., MS., Sitti Wiladaniar, SH., Rahmadani Burhan, SH., MHum., Ali Sulaiman, SH., H. Abdullah Ahmad, SH,
MAg., dan lain-lain yang – mohon maaf – tidak tercantumkan dalam kata pengantar ini. 5. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah menunjuk saya sebagai Tenaga Ahli di Panitia Legislasi DPRA (2004-2009) sehingga memberi kesempatan kepada saya terlibat dalam banyak agenda pembahasan berbagai rancangan qanun. Kepada H. Sayed Fuad Zakaria, SE., (Ketua DPRA), Drs. Hasan Basry Thaleb (Sekretariat DPRA), Amir Helmi, SH., (Ketua Panleg DPRA), Drs. H. Adriman Kimat (Wakil Ketua Panleg), Burhanuddin, SH, Basrun Yusuf, SH, Drs. Bahrum Rasyid, Ir. Moehariadi, dr. T.M. Hanafiah, Jauharuddin Harmay, MSi., Khairul Amal, SE., Drs. Abdurahman, Syamsul Bahri, SH. Ismaniar, SE., dan Dra. Siti Zainab (Anggota Panitia Legislasi DPRA), Drs. Sulaiman Abda, dan Drs. T. Husin Banta (Fraksi Golkar) serta Bapak Makmur Ibrahim, SH., MHum (Kabag Hukum DPRA). 6. Pihak Pemerintah Aceh, terutama Bapak Hamid Zein, SH., MHum (Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Aceh) dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, dan Aceh Barat yang telah memberikan data dan mengizinkan saya memasuki ke pelosok wilayahnya, hingga saya dapat mewancarai para imeum mukim, tengku chik, keuchik, tuha peut, imeum meunasah, pawang glee, dan tokoh-tokoh masyarakatnya. 7. Para pegiat LSM yang telah melibatkan saya dalam berbagai kegiatan riset lapangan, yang data dan informasinya sangat bermanfaat dalam rangka penyusunan disertasi ini. LSM-LSM tersebut adalah WWF, FFI, IDLO, Kemitraan, YRBI, Rijal Institue, AMAN, JKMA, AJRC, Aceh Institute, Green Aceh Institute, PuGAR, ARF, Ukhuwa, dan lain-lain. 8. Para kolega, sesama Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, yang namanya tak tercantum dalam kata pengantar ini, dan para teman sesama peserta program Doktor seangkatan, yang seringkali mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan studi. Mereka itu, antara lain: Dr. Hamid Sarong, SH, MH., Dr.Abdul Manan, SH, SIP, MHum., Dr. Iman Jauhari, SH, MHum., Dr. S. Mantay Borbir, SH, MHum., Dr. Supandi, SH, MHum., Dr. Jamaluddin, SH., MHum., Dr. Sunarmi, SH, MHum., Dr. Marzuki, SH, MH,. Dr. Happosan, SH, MH., Dr. Mahmud Mulyadi, SH, MHum., Dr. Mirza Nasution, SH., MHum., Dr. Marlina, SH, MHum., dan lain-lain. 9. Para guru-guru saya, sejak dari MIN Merduati Banda Aceh, SMPN 6 Banda Aceh, SMA Adidarma, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, dan Program Pascasarjana
Universitas Airlangga – Surabaya, yang telah begitu banyak memberi ilmu pengetahuan dan mendidik saya sehingga menjadi seperti sekarang ini. 10. Para orang tua saya, terutama untuk tercinta ibunda dan ayahanda serta ibu mertua dan ayah mertua, yang kesemua mereka telah berpulang ke Rahmatullah. Kepada semua anggota keluarga besar saya : kakak, adik, paman, makcek, abuwa, nyakwa, dan lain-lain. 11. Teristimewa, apresiasi paling tinggi harus saya tujukan untuk Hj. Suwarni Rono Atmodjo, Danil Akbar Taqwadin, Abda Syakura Taqwadin, dan Rizal Oliya Taqwadin, mereka adalah isteri tercinta dan anak-anak kami, karena dukungan serta spirit yang tulus dari mereka, sehingga studi dan disertasi ini dapat saya selesaikan. Selanjutnya, kepada semua pihak yang tidak tersebutkan namanya di atas, yang juga telah mendukung dan membantu saya selama proses pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum ini saya sampaikan pula terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga semua amal kebaikannya mendapat balasan dari Allah yang Maha Esa. Akhirnya, terhadap semua kelemahan, kealpaan, dan kesalahan saya selama mengikuti program ini, maka dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Medan, 2010 Penulis,
H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S.
DAFTAR SINGKATAN
AMAN
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDALDA
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
BKSDA
Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BPDAS
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPPHP
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
BPKEL
Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser
BPN
Badan Pertanahan Nasional
BPS
Badan Pusat Statistik
BPUPKI
Badan Pelaksana Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BRR
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BUMD
Badan Usaha Milik Daerah
BUMN
Badan Usaha Miliki Negara
BUMS
Badan Usaha Milik Swasta
CII
Conservation International Indonesia
DAS
Daerah Aliran Sungai
DEPHUTBUN
Departemen Kehutanan dan Perkebunan
DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FFI
Fauna Flora International
GERHAN
Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
HAM
Hak Azasi Manusia
HKm
Hutan Kemasyarakatan
HMN
Hak Menguasai Negara
HPH
Hak Pengusahaan Hutan
HPHTI
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
HTI
Hutan Tanaman Industri
HTR
Hutan Tanaman Rakyat
ICEL
Indonesian Center for Environmental Law
ILO
International Labor Organization
IPK
Izin Penebangan Kayu
IPKTM
Izin Pemamfaatan Kayu Tanah Milik
IPTEK
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IUIPHHK
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
IUPHHBK
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHK
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUPHHK HKm
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan
IUPJL
Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
IUPK
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
JAPHAMA
Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat
JKMA
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat
JPT
Jatah Produksi Tahunan
KAN
Kerapatan Adat Negeri
KEL
Kawasan Ekosistem Leuser
Kepmenhut
Keputusan Menteri Kehutanan
KHDTK
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KMAN
Kongres Masyarakat Adat Nusantara
KPH
Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHA
Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat
KPHK
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
KPHL
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
LSM
Lembaga Swadaya Masyarakat
MAA
Masyarakat Adat Aceh
MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat
MRP
Majelis Rakyat Papua
NAD
Nanggroe Aceh Darussalam
NGO
Non-Governmental Organizations
NKRI
Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTT
Nusa Tenggara Timur
PAMHUT
Operasi Pengamanan Hutan
PBB
Persatuan Bangsa-Bangsa
PKSMT
Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing
PMNA
Peraturan Menteri Negara Agraria
PP
Peraturan Pemerintah
PPKI
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PT SAI
Perseroan Terbatas Semen Andalas Indonesia
PTPN
Perseroan Terbatas Perkebunan Negara
REDD
Reducing Emissions from Deforestation and Degradation
RHL
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RPBBI
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
RPJM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SDA
Sumber Daya Alam
SIKA
Sistem Imformasi Kehutanan Aceh
SISNAS
Sistem Nasional
SK
Surat Keputusan
SKSHH
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
Tahura
Taman Hutan Raya
TAP MPR
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TNGL
Taman Nasional Gunung Lauser
TNKS
Taman Nasional Kerinci Seblat
UML
Unit Management Lauser
UPT
Unit Pelaksana Teknis
UPTD
Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPT BP DAS
Unit Pelaksana Teknis Badan Pengeloa Daerah Aliran Sungai
UU
Undang-Undang
UUD
Undang-Ungdang Dasar
UUK
Undang-Undang Kehutanan
UULH
Undang-Undang Lingkungan Hidup
UU Agraria
Undang-Undang Pokok Agraria
UUPA
Undang-Undang Pemerintahan Aceh
UUPK
Undang-Undang Pokok Kehutanan
VOC
Vereenigde Oost-Indische Compagnie
WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WWF
World Wild Foundation
Yagasu
Yayasan Gajah Sumatera
YLI
Yayasan Leuser Internasional
YRBI
Yayasan Rumpun Bambu Indonesia
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ...............................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................................
ii
ABASTRAK ..........................................................................................................
v
ABSTRACT...........................................................................................................
vii
KATA PENGANTAR..............................................................................................
ix
DAFTAR SINGKATAN ..........................................................................................
xiii
DAFTAR ISI..........................................................................................................
xvii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................
1
B. Perumusan Masalah ...................................................................
14
C. Asumsi ........................................................................................
15
D. Kerangka Teori dan Konsepsi .....................................................
16
E. Keaslian Penelitian ......................................................................
39
F. Tujuan Penelitian ........................................................................
40
G. Manfaat Penelitian ......................................................................
40
H. Metode Penelitian ………………………………………… .........................
40
1. Spesifikasi penelitian ...........................................................
41
2. Pendekatan penelitian .........................................................
42
3. Lokasi penelitian ..................................................................
43
4. Informan dan Responden .....................................................
44
5. Bahan hukum yang diteliti....................................................
44
6. Teknik pengumpulan data ....................................................
45
7. Analisis data ........................................................................
47
I. Sistematika Penulisan ...................................................................
47
BAB II
PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN YANG
MENGATUR TENTANG KEHUTANAN DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT A. Sejarah Pengaturan Kehutanan di Indonesia .............................
49
1. Sebelum penjajahan .............................................................
49
2. Masa penjajahan ………………………………………………………………
53
a. Masa Penjajahan oleh VOC (1602 – 1799) .......................
53
b. Masa Penjajahan Hindia Belanda (1850 – 1942) ..............
56
c. Masa Penjajahan Jepang 1942 – 1945 ............................
60
3. Masa kemerdekaan …………………………………….......................
61
a. Masa Pemerintah Orde Lama (1945‐1965) .....................
61
b. Masa Pemerintah Orde Baru (1966‐1998) ......................
62
c. Masa Pemerintah Reformasi (1999‐2009) .....................
64
B. Peraturan Perundang‐undangan yang mengatur
Masyarakat Hukum Adat.............................................................
69
1. Undang‐Undang Dasar 1945.................................................
70
2. Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
3. Undang‐Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
4. Undang‐Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Peraturan Dasar Pokok‐Pokok Agraria (UUPA)...................
Hak Asasi Manusia ...............................................................
Kehutanan ............................................................................
75
77
78
5. Undang‐Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
6. Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
7. Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
8. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
9. Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh .................................
86
Otonomi Khusus Papua ........................................................ 89
Sumberdaya Air ....................................................................
Pemerintahan Daerah .........................................................
Aceh .....................................................................................
10. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan ....................................................
12. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..............
91
92
94
98
101
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....................
106
13. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.75/Menhut II/2004 tanggal 12 Maret 2004 Perihal Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat .....................................................................................
14. Peraturan Daerah‐Peraturan Daerah yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat .....................................................
109
112
C. Sifat Masyarakat Hukum Adat .......................................................
124
D. Hak Ulayat Masyarakat Hutan Adat...............................................
140
E. Dasar Hak Penguasaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat .......
155
1. Hak Menguasai atas Sumberdaya Hutan.................................
159
2. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Hutan ..........
163
BAB III. KONDISI DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN
DI PROVINSI ACEH
A. Kondisi dan Karakteristik Hutan Aceh............................................
170
B. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Aceh ........................................
176
1. Pemanfaatan Hutan dan Kayu Tanah Milik .............................
176
2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu ...................................
179
3. Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan ………………. ...............
180
C. Kerusakan Hutan Aceh ..................................................................
181
1. Penebangan Liar .....................................................................
182
2. Perambahan Hutan .................................................................
185
3. Kebakaran Hutan ....................................................................
185
D. Kebijakan Kehutanan di Aceh ..............................................................
187
1. Pengaturan Kehutanan dalam UU Pemerintahan Aceh……..... 187
2. Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Hutan .............................
198
3. Qanun tentang Kehutanan .......................................................
207
4. Penghentian Sementara Penebangan Hutan……….. .................
213
E. Strategi Pengelolaan Hutan Aceh yang Berkelanjutan .................
229
1. Langkah‐langkah Strategis ……………………………. ......................230
2. Insentif Untuk Pemeliharaan Hutan Aceh …………….. ..............
234
KEKUASAAN MUKIM ATAS HUTAN ADAT .....................................
A. Mukim dan Eksistensinya ……. ...................................................
241
1. Sejarah Mukim .....................................................................
241
2. Mukim sebagai Masyarakat Hukum Adat.............................
255
3. Mukim sebagai Pelaksana Pemerintahan.............................
270
4. Mukim sebagai Pelaksana Pembangunan ............................
272
BAB IV
5. Mukim sebagai Pembina Kemasyarakatan dan Penyelesaian Sengketa .........................................................
274
6. Mukim dan Alat Kelengkapannya .........................................
279
7. Kedudukan dan Fungsi Pemerintahan Mukim sekarang ......
282
B. Penguasaan Hutan oleh Mukim ....................................................
292
1. Pengertian Hutan Negara dan Hutan Mukim/Gampong ..........
293
2. Mukim Berkuasa atas Hutan Ulayatnya ….................................
295
3. Macam dan Jenis Tanah menurut Hukum Adat Aceh...............
299
4. Hak Kullah Bertuan dan Tidak Bertuan .....................................
303
5. Hak Bersama warga atas Tanah ................................................
306
C. Proses Peralihan Hak Mukim untuk Hak Perorangan ....................
323
1. Hak Dong Tanoh .....................................................................
323
2. Hak Chah Rimba ......................................................................
334
3. Hak Useuha .............................................................................
343
4. Hak Milek ................................................................................
348
5. Hak‐hak Didahulukan ..............................................................
351
D. Pengelolaan Hutan Adat di Aceh .................................................
357
1. Eksistensi Lembaga Adat Uteun .............................................
357
2. Adat Pengelolaan Hutan .........................................................
362
3. Peran dan Fungsi Lembaga Adat Hutan ..................................
383
4. Hubungan Lembaga Adat Hutan dengan lembaga
adat lain ....................................................................................
397
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan .................................................................................
413
B. Saran ...........................................................................................
417
........................................................................................
420
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................................
444
DAFTAR PUSTAKA
