PELUANG PENGELOLAAN HUTAN OLEH MUKIM DAN PENYIAPAN MASYARAKAT ADAT UNTUK MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM Oleh: Syaifuddin FFI Aceh Program
Governor’s Climate Forest Task Force Meeting 2010 Banda Aceh, 18-22 Mei 2010
Pengertian Masyarakat Adat “Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang
memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”
(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
Hak-Hak Masyarakat Adat
Menjalankan sistem pemerintahan sendiri, Menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya, Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum. Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya, Hak membentuk adat, Hak menyelenggarakan sejenis peradilan
(menurut Prof. Juned)
Mukim adalah Masyarakat Adat Aceh Persayratan Pengakuan Masyarakat Adat menurut Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu : masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan sejarah, kenyataan dan pengaturan dalam Qanun maka Mukim, memenuhi kriteria sebagai masyarakat adat.
Hak Mukim atas Hutan Ulayat Mukim
Menguasai dan mengelola hutan sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya Dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan terhadap transaksi-transaksi yang berkaitan dengan hutan mukim Menyusun rencana pengelolaan hutan mukim Melakukan monitoring untuk pengamanan hutan Malaksanakan aturan-aturan adat yang berkaitan dengan hutan Menyelesaikan sengketa pemanfaatan dan pengelolaan hutan mukim
Namun tetap dibatasi oleh Konsep Penguasaan Oleh Negara terhadap Kawasan Hutan
Hutan Ulayat Mukim Menurut Perundang- Undangan Aceh
Hutan Ulayat adalah: hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imuem Mukim. Sebuah pernyataan deskriptif tentang ruang dan perlu diterjemahkan kedalam ruang yang mempunyai batas dan luasan yang jelas
Pertanyaan Mendasar tentang Hutan Ulayat Mukim
Apakah hutan ulayat masih diakui secara kuat oleh masyarakat, pemerintah atau pihak lain? Apakah hutan ulayat tersebut akan diberikan langsung oleh Pemerintah? Siapa yang berperan untuk mewujudkan hutan ulayat Mukim?
Belajar dari Pengalaman Fauna Flora Interntional Program Aceh bekerjasama dengan Seurikat Mukim Aceh Jaya, Forum Mukim Aceh Barat, Pemerintahan Mukim, Institut Green Aceh, Yayasan PeNa, YSNI Lamno, JKMA BTU, Yayasan Papan dan JKMA Pidie melakukan Kegiatan Pemetaan Hutan Mukim melalui Proses Perencanaan Mukim
Sebaran Lokasi Kegiatan Aceh Barat: Kinco, Lango, Tungkup, Daerul Ikhsan Aceh Jaya: Krueng Sabee, Lam Teungoh, Pante Purba, Panga Pucok, Pante Cermin, Keuluang, Rigaih, Sarah Raya Pidie: Bangkeh dan Beunga Pidie Jaya: Manyang Ule Glee Barat Leupung
Bagaimana Proses Pemetaan
Kaji Tindak Partisipatif Inisiasi Ke Mukim
Pelatihan Fasilitator
Perencanaan partisipatif Pemetaan Partisipatif
Dokumen Rencana Mukim 5 Tahun dan 1 Tahun
Peta Hutan Ulayat Mukim
Agenda Mukim untuk Merubah Mukimnya menjadi Lebih Baik
Sekilas Gambaran Hasil
HL HP Hutan Ulayat
Panga Pucok
Informasi-informasi lain: Tidak semua Mukim Memiliki Struktur kelembagaan mukim yang lengkap Kapasitas Mukim yang terbatas Pemahaman tentang mukim di kalangan muda mulai berkurang Pemahaman tentang hutan Ulayat sudah mulai kurang Banjir dan Gangguan satwa Masih kuatnya hubungan kekerabatan diantara masyarakat Masyarakat masih memungut hasil hutan Masih menjalankan peradilan adat dlam sengketa SDA Masih adanya aturan-aturan adat
Proses Selanjutnya?
Mengusulkan untuk mendapat Pengakuan Hutan Mukim Kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Hutan Mukim baik melalui Mekanisme RTRK, HKm, Hutan Desa, Kawasan Dengan Tujuan Khusus dan HTR Membangun kemitraan dengan NGO pemerhati Mukim untuk mendampingi mukim dalam Pengusulan hutan mukim dengan mekanisme legal formal yang sesuai dengan Perundang-undangan
Faktor Pendukung Pengakuan Hutan Mukim
Adanya Peta usulan hutan ulayat Mukim Adanya dokumen usulan Adanya jaminan untuk keberlanjutan sumberdaya Hutan dengan tidak merubah Fungsi Hutan Adanya Rasa saling percaya dan saling dukung antara Mukim dengan Pemerintah untuk:
Menyusun Rencana Pengelolaan Kolabroatif Membangun proses proses pengelolaan kolaboratif Memiliki Kelembagaan Pengelolaan Memiliki Aturan Pengelolaan Memilki sumber pendanaan Memiliki Prosesdur penyelesaian sengketa
Hutan Dan Perubahan Iklim
Hutan dalam konteks perubahan iklim berperan sebagai penyerap dan penyimpan carbon maupun sebagai sumber emisi Pengelolaan Hutan Lestari, pembatasan konversi hutan, moratorium logging menurunkan emisi. Peran masyarakat dalam konversi lahan dapat menaikkan emisi namun bila diberikan kepercayaan untuk mengelola hutannya akan dapat menjaga kelestarian hutan Pengakuan hak ulayat akan menjadikan masyarakat bertanggung jawab terhadap kelestarian hutannya sehingga menurunkan emisi dari konversi lahan dan penurunan Kualitas Hutan
Permasalahan dalam upaya Menurunkan emisi dari konversi lahan dan penurunan Kualitas Hutan (REDD)
Kebijakan yang masih terus disusun Tumpang tindih kebijakan Ekonomi berbasis eksploitasi SDA Konflik kepentingan antara para pihak Belum adanya pengakuan hak masyarakat adat Belum jelasnya sistem bagi manfaat
Prasyarat REDD bagi masyarakat Adat
Pengakuan hutan ulayat Dukungan terhadap Kearifan Tradisional sebagai alternatif solusi Mitigasi dan Adaptasi Penguatan Kapasitas kelembagaan Masyarakat Adat Membangun mekanisme penyelesaian Konflik
Langkah-Langkah Penyiapan Masyarakat Adat
Agenda Masy Adat: Kaji Tindak Partisipatif Inisiasi Ke MA
Pelatihan Fasilitator
Rencana Pengelolaan Hutan
Perencanaan partisipatif Pemetaan Partisipatif
Kabupaten:
Baseline Data
Forum Multipihak: mendukung, konsultasi, mediasi dan Monitoring
Terimakasih
