PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh



Kinerja perbankan Aceh pada Desember 2011 masih baik. Trending indikator pokok

masih

menunjukkan

pertumbuhan

positif

kendati

mengalami

perlambatan. 

Kinerja perbankan syariah di Aceh menunjukkan pertumbuhan positif baik secara tahunan

(yoy)

maupun

triwulanan

(qtq).

Peningkatan

aset

semakin

mempertinggi potensi bank syariah dalam melakukan ekspansi pembiayaan terutama sebagai stimulasi perekonomian masyarakat Aceh. 

Refinancing risk lebih terekspos pada perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional terutama terkait dengan spread yang terbentuk dari penhimpunan DPK dan tingkat LDR.



Selama tahun 2011, sistem pembayaran non tunai di Aceh baik menggunakan sistem BI-RTGS maupun kliring tercatat mengalami pertumbuhan negatif bila dibandingkan dengan transaksi selama tahun 2010 lalu. Mencermati penurunan tersebut

cukup

menguatkan

hipotesis

bahwa

perekonomian

Aceh

sedikit

mengalami kelesuan di tahun 2011. 

Triwulan IV-2011, aliran uang kartal masih menunjukkan net outflow seiring dengan

pola

uptrend

di

penghujung

tahun

pada

meningkatnya kebutuhan kartal masyarakat.

40

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011

satu

periode

karena

BAB 3 Perbankan Aceh

PERBANKAN PROVINSI ACEH 3.1.

BANK UMUM

3.1.1.

Kondisi Umum

Menutup tahun 2011, secara umum, perbankan Aceh menunjukkan kinerja yang lebih baik, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun dibanding periode yang sama tahun 2010 lalu. Pertumbuhan positif terjadi di seluruh indikator utama dengan tren yang meningkat kecuali penyaluran kredit yang tumbuh melambat. Genjotan penghimpunan simpanan masyarakat yang berbarengan dengan pengetatan penyaluran kredit dalam rangka kehati-hatian telah menurunkan rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio-LDR1) yang dihimpun perbankan Aceh. Penurunan LDR tersebut sejalan dengan turunnya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan-NPL2) yang membaik hingga kembali masuk dalam rentang toleransi Bank Indonesia sebesar 5%. Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Pokok Bank Umum di Provinsi Aceh

2010

Rp-Juta

9

Tota l As et

30.844.487

yoy, %

11,81%

qtq, %

5,55%

3

6

9

12

29.016.934

32.305.411

33.045.075

33.877.396

5,60%

5,90%

10,64%

7,22%

9,83%

0,08%

-5,93%

11,33%

2,29%

2,52%

18.769.579

18.726.358

17.921.291

19.294.953

20.062.497

20.330.898

yoy, %

0,90%

-4,00%

6,21%

10,89%

6,89%

8,57%

qtq, %

7,87%

-0,23%

-4,30%

7,66%

3,98%

1,34%

14.729.167

15.758.145

16.875.251

17.881.346

18.241.220

18.387.252

26,88%

25,06%

27,61%

25,01%

23,84%

16,68%

Kredi t yoy, % qtq, % NPL - gros s (%)

12

30.818.780

DPK

LDR (%)

2011

2,97%

6,99%

7,09%

5,96%

2,01%

0,80%

78,47%

84,15%

94,16%

92,67%

90,92%

90,44%

4,44%

4,88%

5,61%

6,00%

6,28%

4,16%

Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, data diolah 3.1.2.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kendati masih terus mengalami perlambatan secara triwulanan (qtq) sejak triwulan III-2011, perolehan DPK bank masih menunjukkan pertumbuhan positif pasca Ramadhan dan lebaran Idul Fitri – masyarakat lebih menyukai memegang dana dalam bentuk cash sebagai antisipasi keperluan sebelum dan sesudah lebaran. Selama 2011, pertumbuhan DPK menunjukkan positive growth dengan pergeseran komposisi DPK yang makin berat di tabungan. Tercatat bahwa komposisi tabungan, giro dan deposito = 50,18% : 32,93% : 16,89% di akhir Desember 2011. DPK pada Desember 2011 tumbuh 8,57% (yoy) atau 1,34% (qtq). Pemberian reward seperti pemberian beasiswa dalam program TabunganKu yang diselenggarakan LPS diharapkan mampu menjadi kontributor utama pendukung peningkatan kesadaran menabung masyarakat, terutama penduduk yang berada jauh dari jangkauan perbankan.

Mirip dengan siklus tahunan yang biasa terjadi, dimana simpanan giro cenderung mengalami penurunan di akhir tahun akibat penurunan giro milik pemerintah yang ditarik untuk pelaksanaan penyelesaian pembayaran proyek-proyek pemerintah, maka pada Desember 2011, simpanan giro terkoreksi hingga minus 14,05% (qtq) dibanding posisi September 2011. Pertumbuhan negative juga terjadi pada simpanan deposito yang tumbuh minus 9,35% (qtq). Sementara tabungan tumbuh hingga 20,24% meningkat dari posisi September 2011 yang tumbuh 5,3% (qtq). Penggalakan gerakan ayo menabung di sekolah-sekolah 1 2

LDR : rasio kredit terhadap simpanan NPL : rasio kredit bermasalah (kategori kurang lancar, diragukan, macet)


41


dirasa cukup berhasil menjadi salah satu strategi dalam mendongkrak pertumbuhan tabungan masyarakat. Selain tentunya berbagai tawaran hadiah oleh perbankan. Keleluasaan nasabah dalam mentransaksikan dananya setiap waktu tanpa adanya ketentuan penalti maupun jangka waktu diperkirakan juga menjadi preferensi nasabah dalam menempatkan dananya di simpanan jenis tabungan. Gambar 3.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Provinsi Aceh Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan tahunan (yoy)

25.000.000

20.000.000

12%

10,89%

9,39%

8,57% 10%

7,23%

6,89%

6,21%

8% 6%

15.000.000

4%

0,90%

2%

10.000.000

0%

-2,61%

-2%

-4,00% -5,17%

5.000.000

-4%

-5,83% -6,88%

-6%

0

-8%

3

6

9

12

3

6

2009

9

12

3

6

2010

9

12

2011

Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh Tabel 3.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Provinsi Aceh Menurut Jenis Simpanan

2010

Rp-Juta

9

Giro yoy, % qtq, % Ta bunga n yoy, %

2011 12

3

6

9

12

6.086.154 -11,53%

4.368.784 -25,86%

5.560.366 22,17%

6.742.877 38,39%

7.788.654 27,97%

6.694.259 53,23%

24,91% 7.218.619 6,78%

-28,22% 8.707.850 2,57%

27,27% 8.018.956 10,65%

21,27% 8.057.538 14,27%

15,51% 8.484.515 17,54%

-14,05% 10.201.740 17,16%

qtq, %

2,37%

20,63%

-7,91%

0,48%

5,30%

20,24%

yoy, %

5.464.806 10,11%

5.649.724 10,26%

4.341.969 -14,45%

4.494.538 -17,92%

3.789.328 -30,66%

3.434.899 -39,20%

qtq, %

-0,20%

3,38%

-23,15%

3,51%

-15,69%

-9,35%

Depos ito

Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, data diolah Gambar 3.2 Perkembangan Struktur Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Provinsi Aceh (Rp-juta) Giro

Tabungan

Deposito

12

2011

9 6 3

2010

12 9 0

3.000.000

6.000.000

9.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000

Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, data diolah

42



Seperti telah disebutkan diatas, kebutuhan penyelesaian pembayaran proyek-proyek pemerintah disinyalir menjadi penyebab turunnya simpanan pemerintah di perbankan. Bahkan porsi simpanan pemerintah di perbankan Aceh posisi Desember 2011 hanya berkisar 11%, jauh menurun dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 25,66%. Dana simpanan pemerintah diperkirakan akan meningkat kembali di triwulan II-2012 nanti seiring dengan masuknya transfer dana dari pemerintah pusat.

Gambar 3.3 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umum Konvensional di Aceh (%)

7

%

Deposito 12 bln

6

Deposito 3 bln

Deposito 1 bln

5 4 3 2

Tabungan

1

Giro

0 9

12

3

6

9

2010

12

2011

Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh Tabel 3.3 Perkembangan Porsi Dana Pihak Ketiga Milik Pemda di Bank Umum Provinsi Aceh

Rp-juta Tota l DPK mi l i k Pemda Gi ro mi l i k Pemda Ta bunga n Mi l i k Pemda Depos i to mi l i k Pemda %DPK Pemda thd tota l DPK

2010

2011

12

3

6

yoy 9

12

qtq

Sep-11 Des -11 Sep-11 Des -11

2.980.149 2.525.422 4.463.497 5.147.821 2.425.886

-7,9% -18,6%

15,3% -52,9%

843.604 2.007.233 3.896.975 4.751.971 2.192.879

44,9% 159,9%

21,9% -53,9%

3.174

2.185

2.176

2.605

3.947 -23,3%

24,4%

19,7%

2.133.371

516.004

564.346

393.245

229.060 -83,0% -89,3% -30,3% -41,8%

15,91%

14,09%

23,13%

25,66%

11,93%

Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah


43

51,5%


3.1.3.

Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit perbankan menunjukkan arah linier yang positif kendati terdapat pergerakan yang beragam pada masing-masing jenis penyalurannya sejak 2010 sampai dengan Desember 2011. Rata-rata penyaluran kredit perbankan Aceh masih diatas 20% per tahun. Penyaluran kredit per Desember 2011 menurut sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi. Yang menggembirakan adalah terus tumbuh positifnya penyaluran kredit ke sektor pertanian. Sementara pertumbuhan penyaluran kredit menurut penggunaan tercatat bahwa ke-3 jenis pembiayaan yang terbagi atas kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi menunjukkan pertumbuhan yang searah secara tahunan (yoy), namun tumbuh negatif secara triwulanan (qtq) untuk kredit investasi dan kredit modal kerja. 3.1.3.1.

Penyaluran Kredit Secara Sektoral Tabel 3.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Aceh Menurut Sektor Ekonomi (Rp-juta)

Rp-Juta Tota l Kredi t Perta ni a n

2010 12

2011 3

6

yoy 9

12

qtq

Sep-11

Des -11

Sep-11

Des -11

23,81%

16,68%

1,98%

0,83%

9,82%

0,79%

15.758.145 16.900.656 17.881.346 18.235.793 18.387.252 145.163

137.189

136.913

150.363

151.548

2,43%

4,40%

64.520

86.862

92.812

92.252

81.087

81,88%

25,68%

1.271.817

1.091.337

1.102.160

1.043.007

12.004 785.650

10.710 835.868

12.341 858.731

6.843 785.734

3.442.707

3.317.804

3.404.637

3.446.901

35.317

34.154

32.543

170.941

Ja s a Duni a Us a ha

362.909

379.684

395.845

202.165

408.850 -30,57%

12,66% -48,93% 102,24%

Ja s a Sos i a l Ma s y.

238.756

284.490

315.601

544.768

333.476 180,18%

39,67%

Perta mba nga n Indus tri Pengol a ha n Li s tri k Ga s da n Ai r Kons truks i Perda ga nga n Penga ngkuta n

La i nnya

1.046.094 -18,66% -17,75%

-0,60% -12,10% -5,37%

0,30%

3.547 -36,99% -70,45% -44,55% -48,17% 800.947 23,89% 1,95% -8,50% 1,94% 3.463.473

1,01%

0,60%

1,24%

0,48%

26.853 353,93% -23,97% 425,28% -84,29%

9.399.302 10.722.558 11.529.763 11.792.819 12.071.377

36,04%

28,43%

72,61% -38,79% 2,28%

2,36%

Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah Sektor perdagangan yang memegang porsi dominan dalam penyaluran kredit (54,84%) tumbuh melambat baik secara tahunan (0,6%) maupun secara triwulanan (0,48%). Hal yang sama juga terjadi pada sektor industry pengolahan (-17,75%,yoy dan 0,3%,qtq). Kedua hal tersebut cukup tampak dengan terkoreksinya pertumbuhan industri mikro dan kecil yang dirilis BPS Aceh3. Gambar 3.4 Pangsa Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Aceh Menurut Sektor Ekonomi (%) per Desember 2011 Pertanian Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masy. 2,40% 5,28% 6,47% Pengangkutan 0,43%

Pertambangan 1,28% Industri Pengolahan 16,56%

Listrik Gas dan Air 0,06% Konstruksi 12,68%

Perdagangan 54,84%


3

Survei Industri triwulan IV-2011 oleh BPS Provinsi Aceh

44



Tabel 3.5 NPL4 Bank Umum di Provinsi Aceh Menurut Sektor Ekonomi (%)

NPL (%) Tota l Perta ni a n Perta mba nga n Indus tri Pengol a ha n Li s tri k Ga s da n Ai r Kons truks i Perda ga nga n Penga ngkuta n Ja s a Duni a Us a ha Ja s a Sos i a l Ma s y. La i nnya

2010 9 4,44% 21,10% 5,11% 8,50% 6,37% 10,39% 7,40% 19,00% 5,98% 10,12% 1,72%

2011 12 4,88% 19,34% 3,96% 13,03% 33,89% 11,59% 8,37% 22,23% 4,39% 11,78% 1,46%

3 5,60% 23,29% 5,37% 16,54% 4,95% 11,64% 11,15% 24,64% 4,38% 12,43% 1,87%

6 6,00% 26,84% 5,94% 16,39% 0,37% 11,34% 12,75% 27,68% 4,84% 10,81% 2,22%

9 6,28% 23,98% 7,98% 17,13% 0,29% 14,39% 13,62% 7,40% 14,26% 5,62% 2,28%

12 4,16% 12,24% 3,94% 5,54% 0,00% 8,38% 9,65% 24,72% 5,96% 4,91% 1,96%


BOX 15 POTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan. Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani/pedesaan yang sulit putus. Walaupun insiden kemiskinan secara faktual tidak dibatasi oleh aspek spatial dan sektoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas orang miskin berada di daerah pedesaan dan umumnya bekerja di sektor pertanian. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 mencapai 31,1 juta orang, dan sebanyak 19,9 juta (64,23%) diantaranya berada di pedesaan6. Lemahnya permodalan pelaku ekonomi di pedesaan mendorong pemerintah untuk meluncurkan beberapa skim kredit program seperti Kredit Investasi Kecil (KIK). Kredit Usaha Tani (KUT) dan yang saat ini masih berlangsung seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pembibitan Sapi (KUPS), serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Beberapa program telah mencapai tujuannya, akan tetapi adanya indikasi bahwa kinerjanya tidak memuaskan yang tercermin dari (1)rendahnya tingkat pelunasan kredit, dan (2) rendahnya

4

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio kredit yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. 5 6

Citra Agustina, Analis Muda, Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil & UMKM, BI Banda Aceh www.bps.go.id


45


tingkat

penyerapan

kredit.

Kelemahan

tersebut

membawa

konsekuensi

pada

tidak

berlanjutnya

(unsustainable) program tersebut. Akibatnya porsi pembiayaan terhadap sektor strategis tetap jalan di tempat. Jika ditilik kembali, lembaga perbankan sebenarnya memiliki potensi sebagai penyalur kredit mikro, akan tetapi masih banyak yang kurang antusias dalam menyalurkan kredit mikro, begitupula dengan persepsi debitur mikro yang sebagian besar masih enggan untuk berhubungan dengan perbankan, alasannya selain rumitnya prosedur dalam mengakses kredit juga kendala agunan yang masih mencuat. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kiranya peran lembaga keuangan mikro lebih dioptimalkan kembali terutama untuk menjadi alternatif sumberdana bagi petani dan masyarakat pedesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai perekonomian di pedesaan adalah Lembaga Keuangan Mikro. I.

Lembaga Keuangan Mikro

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “programmes extebd small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and thei families”7 II. Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dengan Kemiskinan Lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan dengan baik, maka aktivitas tersebut akan menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Berarti, usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa transfer payment dari pemerintah, mislanya program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk micro credit. Gambar 1. Financial Services in the Poverty Alleviation Tool Box

7

Wijono, Wiloejo Wirjo, Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional:Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan

46



Menurut marguiret Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk

micro credit merupakan salah satu upaya

yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (the extreme poor) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economicaly active working poor), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Kategori ini dapat dilihat pada gambar 1.8 Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung, misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun besar sebagai akses pasarnya. III. Potensi LKM Dalam Pembangunan Perekonomian Pedesaan Bahasan tentang perekonomian pedesaan tidak dapat mengabaikan pelaku ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya berskala mikro dan kecil. Pemberdayaan usaha kecil dipandang akan mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya ekonomi nasional. Sesuai dengan karakteristik skala usahanya, usaha mikro dan kecil sebenarnya tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Dengan kebutuhan modal yang kecil-kecil tetapi dalam unit usaha yang sangat besar ini menyebabkan kurang tertariknya lembaga perbankan untuk mendanai usaha mikro/kecl karena transaction cost-nya sangat tinggi. Selain itu, pada lembaga keuangan formal pada umumnya, perlakuan terhadap usaha kecil sama dengan usaha menengah dan besar dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha. Persyaratan ini dipandang sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro/kecil dalam mengakses lembaga perbankan formal. Keterbatasan usaha kecil dan mikro dalam mengakses lembaga formal seharusnya dipandang sebagai sebuah potensi yang besar bagi lahir dan berkelanjutannya Lembaga Keuangan Mikro. Agar prospek LKM berkelanjutan, maka sebaiknya praktek bisnis LKM menyerupai praktek lembaga keuangan formal. Seperti halnya dalam penetapan suku bunga kredit, mengingat tingginya transaction cost maka sudah sewajarnya jika LKM menetapkan suku bunga pinjaman yang sedikit lebih tinggi dari pada tingkat bunga perbankan, namun dalam

sisi prosedur/administrasi peminjaman dari LKM bersifat lebih

mudah. Bahkan, LKM juga akan menjadi lebih unggul jika tidak mensyaratkan agunan/jaminan. Sebagian LKM telah menjalani praktek ini, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan cash flow peminjam. Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Setidaknya ada lima alasan yang mendukung argumen tersebut. Pertama, LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa. Kedua, Petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak 8

idem


47


prosedur. Ketiga, Karakteristik usaha tani umumnya membutuhkan plafon kredit yang tidak terlalu besar sehingga

sesuai

dengan

kemampuan

finansial

LKM.

Keempat,

dekatnya

lokasi

LKM

dan

petani

memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usaha tani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah; dan kelima, Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazarddalam pengembalian kredit.

2.1.3.

Penyaluran Kredit Menurut Penggunaan Tabel 3.6 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Aceh Menurut Penggunaan (Rp-juta)

Rp-Juta

2010 12

Tota l Kredi t Moda l Kerja

2011 3

6

yoy 9

12

qtq


15.758.145 16.900.656 17.881.346 18.235.793 18.387.252 23,81% 16,68%

1,98%

0,83%

6.091.199

6.021.874

6.350.576

6.428.709

6.336.779 12,82%

4,03%

1,23%

-1,43%

Inves ta s i

998.142

1.012.834

1.059.680

1.111.561

1.069.609 13,13%

7,16%

4,90%

-3,77%

Kons ums i

8.668.804

9.865.948 10.471.090 10.695.523 10.980.864 32,89% 26,67%

2,14%

2,67%

Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah Sebesar 59,72% porsi penyaluran kredit didominasi oleh kredit Konsumsi, diikuti oleh kredit Modal Kerja dan kredit Investasi, masing-masing sebesar 34,46% dan 5,82%. Rendahnya porsi penyaluran kredit Investasi ditengarai oleh meningkatnya tingkat risiko kredit bermasalah (NPL) pada kredit ini yang mencapai 9,27% pada akhir Desember 2011. Sikap wait and see para investor atas kepastian situasi politik dan keamanan terkait dengan Pilkada Aceh menjadikan iklim investasi Aceh saat ini masih „berawan‟. Tabel 3.7 NPL Bank Umum di Provinsi Aceh Menurut Penggunaan (%)

NPL (%) Tota l Moda l Kerja Inves ta s i Kons ums i

2010

2011

9

12

4,44% 7,89% 10,61% 1,26%

4,88% 8,34% 13,77% 1,42%

3 5,60% 10,26% 17,80% 1,50%

6 6,00% 10,91% 20,19% 1,58%

9 6,28% 11,66% 14,95% 2,15%

12 4,16% 7,28% 9,27% 1,86%


3.1.4.

Penyaluran Kredit UMKM

Sebagaimana posisi September 2011, penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Desember 2011 masih mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 17,44% (yoy) dibandingkan dengan posisi September 2011 yang sebesar 27,41% (yoy). Di akhir tahun 2011, porsi penyaluran kredit UMKM tercatat mencapai 68,1% dari seluruh kredit yang disalurkan oleh bank umum di Aceh. Kredit kecil atau kredit dengan plafon maksimal Rp500 juta masih mendominasi dengan persentase sebesar 61,08% dari outstanding kredit UMKM, diikuti oleh kredit Menengah dan kredit Mikro, masingmasing sebesar 27,26% dan 11,65%.

48



Tabel 3.8 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum di Provinsi Aceh (Rp-juta)

2010

Rp-Juta

2011

12

Penyal uran Kr. UMKM

3

6

yoy 9

12

qtq


10.662.102 11.927.775 11.818.712 12.614.534 12.521.587 27,41% 17,44%

6,73%

-0,74% 1,98%

Kredi t Mi kro

1.190.959

1.374.667

1.315.023

1.431.013

1.459.378 27,81% 22,54%

8,82%

Kredi t Keci l

6.074.253

7.015.856

7.154.414

7.611.962

7.648.618 36,90% 25,92%

6,40%

0,48%

Kredi t Menengah

3.396.890

3.537.252

3.349.275

3.571.559

3.413.591 10,88%

6,64%

-4,42%

67,66%

70,58%

66,10%

69,17%

% Kr.UMKM thd Total Kr.

0,49%

68,10%


Pertumbuhan

tahunan

tertinggi

pada

penyaluran kredit UMKM terjadi pada kredit Kecil sebesar 25,92% diikuti oleh kredit Mikro dan kredit Menengah berturut-turut sebesar

Gambar 3.5 Porsi Penyaluran Kredit UMKM Menurut Penggunaan (%) per Desember 2011

Kredit Menengah 27%

Kredit Mikro 12%

22,54% dan 0,49% (yoy). Penyaluran kredit UMKM

juga

didominasi

oleh

sektor

perdagangan dengan porsi 65,36% (yoy), tanpa menghitung kredit lain-lain.

Kredit Kecil 61%



49


3.2.

BANK UMUM SYARIAH (BUS)9

3.2.1.

Kondisi Umum Gambar 3.7 Perkembangan Porsi Aset Bank Umum Syariah Terhadap Total Aset Bank Umum di Provinsi Aceh

Rp, juta

Total Aset

Aset BUS

% Aset BUS (ka)

40.000.000

10,55% 11%

35.000.000

9,62%

30.000.000

9,03%

10% 8,86% 9,00%

9%

25.000.000 20.000.000

7,57%

7,73% 7,71%

8%

6,99%

15.000.000 6,21%

10.000.000

6,45%

7% 6,24% 6%

5.000.000 0

5% 3

6

9

12

3

6

2009

9

12

3

6

2010

9

12

2011

Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah Sebagaimana perbankan Aceh secara umum yang mengalami uptrend, perbankan syariah di Aceh juga mengalami trending serupa dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Bahkan pertumbuhan penghimpunan simpanan (DPK) masyarakat tumbuh sangat tinggi per Desember 2011. Sementara perkembangan pembiayaan menampakkan perlambatan pertumbuhan kendati masih berada dalam zona positif. Tabel 3.9. Perkembangan Indikator Pokok Bank Umum Syariah Aceh

Indi ka tor Perba nka n Sya ri a h Tota l As et Pertumbuha n (yoy) Pertumbuha n (qtq) DPK Pertumbuha n (yoy) Pertumbuha n (qtq) Pembi a ya a n

2010 9

2011 12

3

2.377.230 2.784.183 2.791.473

6

9

12

2.861.103

2.973.833

3.573.255

26,71%

25,10%

28,34%

38,20%

36,41%

34,61%

5,28%

17,12%

0,26%

2,49%

3,94%

20,16%

1.105.089 1.381.511 1.312.235

1.353.381

1.450.370

2.015.504

18,71% -5,01%

19,76% 3,14%

31,24% 7,17%

45,89% 38,96%

1.367.267 1.616.405 1.936.461

2.099.648

2.270.980

2.336.383 44,54%

22,64% -2,21%

12,80% 25,01%

Pertumbuha n (yoy)

80,95%

90,73%

91,79%

74,86%

66,10%

Pertumbuha n (qtq)

13,87%

18,22%

19,80%

8,43%

8,16%

2,88%

123,72%

117,00%

147,57%

155,14%

156,58%

115,92%

3,25%

1,95%

1,81%

3,08%

3,81%

3,66%

FDR NPF-gros s

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, data diolah Total aset perbankan syariah di Aceh pada posisi Desember 2011 adalah sebesar Rp3,57 triliun. Peningkatan asset semakin mempertinggi potensi bank syariah dalam melakukan ekspansi pembiayaan terutama sebagai stimulant terhadap perekonomian masyarakat Aceh. Menurunnya tingkat pembiayaan yang ditunjukkan oleh

50



nilai Financing to Deposit Ratio (FDR)10 perbankan syariah di Aceh yang menjadi 115% searah dengan penurunan pada tingkat risiko pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi 3,66% pada Desember 2011. Tingkat FDR diharapkan menjadi maksimal 100% untuk menghindari adanya penggerusan modal perbankan, memotivasi bank untuk meningkatkan aset dan memberikan kepastian buffer terkait risiko yang dapat timbul akibat adanya shortage maupun default pengelolaan kekayaan bank. Kendati rasio NPF perbankan syariah masih berada di bawah ceiling rate yang ditetapkan Bank Indonesia, bank tetap harus memperhatikan tingkat risiko terutama strategi likuiditas dalam menghindari refinancing risk. 3.2.2.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Gambar 3.8. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Aceh 2.100.000

Rp, juta

50%

DPK 45,89%

Pertumbuhan_yoy

1.800.000

40%

1.500.000 1.200.000 900.000

31,24%

30%

28,89% 27,97%

22,64%

600.000

18,71%

20%

19,76%

300.000

12,80% 0

10% 3

6

9

12

3

6

2010

9

12

2011

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah Pertumbuhan DPK perbankan syariah di Aceh per Desember 2011 ini tumbuh signifikan sebesar 45,89% (yoy). Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh komposisi DPK dengan pertumbuhan tertinggi pada simpanan Deposito sebesar 83,5% (yoy) diikuti oleh pertumbuhan pada Giro dan Tabungan, masing-masing sebesar 46,51% (yoy) dan 29,42% (yoy). Tabel 3.10. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Aceh Menurut Jenis Simpanan

Rp-Juta

2010

2011

9

12

3

184.493

310.955

207.366

227.753

256.105

455576

Pertumbuha n (yoy)

6,08%

-4,82%

22,90%

19,19%

38,82%

46,51%

Pertumbuha n (qtq)

-3,45%

68,55%

-33,31%

9,83%

12,45%

77,89%

Gi ro

Ta bunga n

6

9

12

612.493

748.025

722.924

723.178

763.232

968082

Pertumbuha n (yoy)

31,72%

29,73%

23,89%

28,11%

24,61%

29,42%

Pertumbuha n (qtq)

8,50%

22,13%

-3,36%

0,04%

5,54%

26,84%

308.103

322.531

381.945

402.450

431.033

591846

Pertumbuha n (yoy)

17,53%

0,34%

8,14%

7,48%

39,90%

83,50%

Pertumbuha n (qtq)

-17,72%

4,68%

18,42%

5,37%

7,10%

37,31%

Depos i to

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, data diolah

10

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan bank syariah dibandingkan dengan dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional


51


Deposito merupakan salah satu komponen DPK yang mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhannya melampaui kedua komponen lainnya. Preferensi masyarakat dalam menempatkan kelebihan dananya di bank dalam periode tertentu dengan imbal hasil diatas suku bunga Tabungan dan Giro merupakan katalis penting pemicu pertumbuhan disamping minimnya kebutuhan masyarakat terhadap dana segar. Di sisi lain, meningkatnya porsi Deposito mencerminkan peningkatan biaya operasional bank yang tercermin dari peningkatan kewajiban yang harus dibayar dalam tenor yang lebih pendek dari pembiayaan.

Gambar 3.9 Perkembangan Struktur Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Aceh (Rp-juta)

Giro 12

Tabungan

455.576 256.105

6

227.753

968.082

591.846

763.232

431.033

2011

9

Deposito

723.178

3 207.366 12

402.450

722.924 748.025

322.531

2010

310.955

381.945

9 184.493 0

612.493 300.000

308.103

600.000

900.000

1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.100.000

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, data diolah Dari sisi kepemilikan, total DPK milik Pemerintah Daerah yang disimpan di bank umum syariah sangat rendah yaitu hanya sebesar 4,51% per Desember 2011, turun dari 6,29% pada September 2011. Porsi terbesar ditempatkan pada simpanan jenis deposito diikuti jenis giro. Tabel 3.11 Perkembangan Porsi Dana Pihak Ketiga Milik Pemda di Bank Umum Syariah Aceh

Rp-Juta Total DPK Pemda - Giro - Tabungan - Deposito %DPK Pemda thd Total DPK

2010

2011

9

12

3

6

98.559

92.247

105.614

82.399

91.226

90.802

34.394

37.087

32.545

27.239

36.066

35.615

5

-

-

-

-

27

64.160

55.160

73.069

55.160

55.160

55.160

6,29%

4,51%

8,92%

6,68%

8,05%

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh

52


9

6,09%

12


3.2.3.

Penyaluran Pembiayaan Secara Sektoral Tabel 3.12 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Menurut Sektor Ekonomi (Rp-Juta) Rp-Juta

Tota l Pembi a ya a n Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masy. Lainnya

2010

9

yoy

2011 12

3

6

9

12

qtq


1.367.267 1.616.405 1.936.461 2.099.648 2.265.553 2.336.383 65,7%

7,9%

3,1%

84,3%

18,7%

7,2%

n/a

n/a

n/a

7.465

9.145

10.817

12.836

0

0

0

0

0

7.969

6.656

7.235

6.906

6.961

0

1.400

0

0

900

0

n/a -100,0%

87.354

85.675

86.577

88.983

91.417

50.238

4,7% -41,4%

194.760

213.021

234.534

252.214

263.007

6.395

6.217

6.148

5.422

4.263

256.412

323.352

340.576

349.730

364.595

361.355 42,2%

11,8%

4,3%

-0,9%

36.947

36.531

37.734

48.788

53.557 26,5%

45,0%

29,3%

9,8%

935.672 1.215.715 1.347.842 1.472.786 1.548.440 91,9%

65,5%

9,3%

5,1%

38.581 767.674

13.757 58,0%

44,5%

8.122

0

n/a

27.024 -12,6% 306,0%

276.792 35,0%

0,8% 288,2% n/a

n/a

2,7% -45,0%

29,9%

4,3%

5,2%

5.220 -33,3% -16,0% -21,4% 22,4%

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah di Aceh memiliki preferensi berbeda dalam penyaluran pembiayaannya dengan mengenyampingkan segmentasi pasar yang berlaku pada kedua jenis usaha perbankan ini. Apabila penyaluran kredit bank umum lebih didominasi kepada sektor perdagangan, pada bank syariah penyaluran pembiayaannya lebih banyak disalurkan kepada sektor jasa dunia usaha. Adapun pertumbuhan tertinggi pada Desember 2011 secara tahunan pada sektor industry pengolahan dengan catatan pertumbuhan hingga 306% (yoy), sedangkan penurunan pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor konstruksi sebesar -41% (yoy). Gambar 3.10 Porsi Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Menurut Sektor Ekonomi per Desember 2011

Pertanian 1,75% Jasa Sosial Masy. 6,80%

Listrik Gas Pertambanga dan Air n 0,00% 0,00%

Industri Pengolahan 3,43% Konstruksi 6,38%

Perdagangan 35,13%

Jasa Dunia Usaha 45,86% Pengangkuta n 0,66%

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah Angka kredit bermasalah pada perbankan syariah pada akhir Desember 2011 tercatat mengalami penurunan menjadi 3,66%. Penyumbang rasio NPF terbesar adalah dari sektor konstruksi dengan tingkat rasio NPF mencapai 34,49% diikuti oleh industri pengolahan dengan persentase sebesar 9,95%.


53


Tabel 3.13 Non Performing Financing (NPF)11 Bank Umum Syariah Menurut Sektor Ekonomi (%)

Non Performi ng Fi na nci ng (NPF) Total Pembi a ya a n Pertani a n Pertamba nga n Indus tri Pengol a ha n Li s tri k Ga s da n Ai r Kons truks i Perda ga nga n Penga ngkutan Ja s a Duni a Us a ha Ja s a Sos i a l Ma s ya ra ka t La i nnya

2010

9 12 3 3,25% 1,95% 1,81% 22,46% 13,60% 10,09% n/a 9,99% 2,84% 7,48% n/a 8,80% 4,12% 3,56% 4,92% 3,28% 4,19% 0,03% 1,72% 1,98% 6,19% 4,26% 3,92% 7,94% 1,98% 3,15% 0,73% 0,55% 0,51%

2011 6 9 3,08% 3,82% 8,23% 6,44%

12 3,66% 7,89%

7,70% 10,63%

9,95%

4,72% 21,08% 34,49% 9,50% 9,15% 8,17% 2,21% 0,73% 7,70% 4,26% 6,26% 5,28% 4,40% 3,79% 3,25% 1,36% 1,15% 1,33%

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah 3.2.4.

Penyaluran Pembiayaan Menurut Penggunaan Tabel 3.14 Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Menurut Penggunaan (Rp-Juta)

2010

2011

yoy

qtq

Rp-Juta 12 Total Pembi ayaan

3

6

9

12


1.616.405 1.936.461 2.099.648 2.265.553 2.336.383 65,70% 44,54%

7,90%

3,13%

Modal Kerja

576.033

613.527

651.141

649.634

635.623 28,59% 10,34% -0,23% -2,16%

Inves tas i

104.700

107.219

100.665

143.133

152.320 51,64% 45,48% 42,19%

Kons ums i

935.672 1.215.715 1.347.842 1.472.786 1.548.440 91,85% 65,49%

9,27%

6,42% 5,14%

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah Meningkatnya permintaan kendaraan bermotor dan kepemilikan rumah oleh masyarakat mendorong peningkatan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pertumbuhan pada pembiayaan konsumtif pada Desember 2011 ini mencapai 65,49% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 91,85% (yoy). Penyaluran kredit konsumsi diperkirakan masih akan menjadi primadona mengingat demand dan rasio NPF yang dihasilkan adalah yang terendah, yakni sebesar 1,33%. Gambar 3.15 NPF Bank Umum Syariah Menurut Penggunaan (%)

Non Performi ng Fi nanci ng (NPF)

2010

9

2011 12

3

6

9

12

Total Pembi ayaan

3,25%

1,95%

1,81%

3,08%

3,82%

3,66%

Modal Kerja

6,88%

3,74%

3,94%

6,17%

8,58%

8,26%

Inves tas i

4,33%

4,58%

4,50%

6,06%

9,70%

8,14%

Kons ums i

0,73%

0,55%

0,51%

1,36%

1,15%

1,33%

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah

11

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Konsep ini sama dengan konsep NPL pada bank konvensional.

54



SISTEM PEMBAYARAN 3.3.

TRANSAKSI NON TUNAI

Selama tahun 2011, sistem pembayaran non tunai di Aceh baik menggunakan sistem BI-RTGS12 maupun kliring13 tercatat mengalami pertumbuhan negatif bila dibandingkan dengan transaksi selama tahun 2010 lalu. Mencermati penurunan tersebut cukup menguatkan hipotesis bahwa perekonomian Aceh sedikit mengalami kelesuan di tahun 2011. Sistem layanan BI-RTGS yang menyediakan layanan pemindahan dana secara cepat dan minim risiko menjadikan transaksi ini sebagai primadona dalam sistem pembayaran non tunai di hampir seluruh wilayah Indonesia. Seperti terlihat pada komposisi layanan sistem pembayaran non-tunai di Aceh periode triwulan IV-2011 yang sebesar 98,18% untuk transaksi RTGS dan 0,82% untuk transaksi kliring. Gambar 3.11 Porsi Transaksi Non Tunai Provinsi Aceh (%) Triwulan III-2011

Triwulan IV-2011

98,41%

99,18%

RTGS

Kliring

1,59%

RTGS

Kliring

0,82%

Sumber : www.bi.go.id, diolah

3.3.1.

BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement)

Pertumbuhan tahunan (yoy) sistem pembayaran non tunai melalui BI-RTGS periode triwulan IV-2011 tercatat masih terkontraksi meski tidak sedalam pertumbuhan triwulan III-2011. Kontraksi juga terjadi pada keseluruhan transaksi BI-RTGS di tahun 2011 dibanding tahun sebelumnya. Koreksi tersebut terjadi di seluruh jenis transaksi yaitu pemindahan dana ke luar Aceh, dana yang masuk ke Aceh maupun dana yang berputar di Aceh. Tabel 3.16 Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Aceh

2010 Total Nominal

2011 I

II

III

IV

2011

III-11

Growth (yoy) IV-11 2010

2011

381,97 67,77 63,85 62,40 88,43 282,46 -35,8% -29,5% 49,5% -26,1%

Da ri Aceh 91,22 21,17 17,67 Nomina l Ke Aceh 245,71 35,99 36,08 (Rp-triliun) Da ri-Ke Aceh 45,04 10,61 10,10 Total Volume 236,88 50,83 45,66

Growth (qtq) III-11 IV-11 -2,3% 41,7%

18,30 26,91 84,06 -24,0% -26,1% 55,4% -7,9% 3,5% 47,1% 35,25 48,80 156,12 -41,2% -24,4% 35,3% -36,5% -2,3% 38,4% 8,85 12,72 42,28 -33,1% -48,2% 196,2% -6,1% -12,4% 43,7% 51,33 59,65 207,48 -14,8% -17,6% 13,3% -12,4% 12,4% 16,2%

Volume Da ri Aceh 111,08 28,87 25,14 28,60 32,75 115,35 -1,2% -3,9% 5,0% 3,8% 13,8% 14,5% (Tra ns a ks i- Ke Aceh 104,79 16,99 16,18 17,69 20,81 71,68 -31,9% -34,5% 21,9% -31,6% 9,4% 17,6% ribu) Da ri-Ke Aceh 21,01 4,98 4,34 5,05 6,09 20,46 -4,8% -6,3% 20,7% -2,6% 16,2% 20,7% Sumber : www.bi.go.id, diolah 12

BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BIRTGS memiliki peranan dalam memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System atau transaksi bernilai besar (Rp100 juta ke atas dan bersifat urgent). Metode penyelesaian secara gross to gross settlement, final, real time dan irrevocable. 13

Sistem tranfer dana dengan pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debet/kredit dan lainnya) atau data keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.


55


Meski demikian, bila dilihat secara triwulanan, traksaksi melalui BI-RTGS justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 41,7% dibanding triwulan lalu (qtq) atau naik menjadi Rp. 88,43 triliun. Peningkatan di triwulan IV ini sesuai dengan kebiasaan siklus tahunan dimana geliat ekonomi banyak “tergenjot” di triwulan menjelang akhir tahun. 3.3.2.

KLIRING

Mirip dengan yang terjadi pada transaksi melalui BI-RTGS, perputaran kliring baik selama triwulan IV-2011 maupun keseluruhan tahun 2011 juga mengalami penurunan pertumbuhan tahunan (yoy) yang cukup signifikan. Bahkan secara triwulanan, transaksi kliring turut tumbuh negatif dibanding triwulan sebelumnya. Tabel 3.17 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Aceh

2011

2010 Nominal (Rp-miliar) Volume (warkat)

3.512

I

II

756,1

III

2011

IV

III-11

IV-11

2010

Growth (qtq) 2011

III-11

3.212

10,7% -40,6%

7,5%

-8,5%

41,9% -27,6%

37.579 30.237 122.812

14,6% -34,8%

24,8%

-2,1%

37,8% -19,5%

-0,2%

712,6 1.011,12 731,77

125.465 27.719 27.277

Growth (yoy)

IV-11

Penarikan cek/BG kosong - Nominal (Rp-miliar)

77,20

- Volume (warkat)

3.256

13,3

20,3

833

1.057

20,6

22,85

77,01

20,4%

31,4% -16,9%

798,0

891

3.579

-9,9%

34,8%

- % Nominal

1,76% 2,84%

2,04% 3,12%

- % Volume

3,01% 3,88%

2,12% 2,95%

10,6%

1,6%

11,0%

9,9% -24,5%

11,7%

Sumber : www.bi.go.id, diolah Meski terjadi penurunan transaksi transfer dengan menggunakan sistem kliring, penarikan cek/BG kosong tetap mengalami kenaikan atau hanya turun tipis untuk keseluruhan transaksi tahun 2011. Tercatat selama tahun 2011, terjadi penarikan cek/BG kosong sebesar Rp77,01 miliar dengan jumlah warkat sebanyak 3.579 lembar. 3.4.

TRANSAKSI TUNAI Tabel 3.18 Perkembangan Aliran Uang Kartal di KBI Banda Aceh

Aliran Uang Kartal di KBI Banda Aceh Infl ow (Rp-mi l i a r) Outfl ow (Rp-mi l i a r)

2011

Growth (yoy)

2010

Growth (qtq)

2011 I

II

737,6 280,4 278,74

III 497,6

IV

III-11

IV-11

2010

2011

405,4 1.462,0 97,2% 182,7% 85,0% 98,2%

2.280,8 455,7 818,88 1.153,2 1.186,5 3.614,3 38,9% 103,3% 13,5% 58,5%

Net-Outfl ow (Rp-mi l i a r) 1.543,2 175,4 540,13

655,6

781,1 2.152,2 13,5%

77,4%

-4,2% 39,5%

III-11

IV-11

78,5% -18,5% 40,8%

2,9%

21,4% 19,1%

Sumber : BI Banda Aceh, diolah Aliran uang kartal14 di KBI Banda Aceh selama tahun 2011 dan periode triwulan IV-2011 pada khususnya tercatat

net-outflow15.

Net-outflow

selama

tahun

2011

adalah

Rp2.152,2

miliar

atau

mengalami

pertumbuhan tahunan sebesar 39,5% (yoy) sementara net-outflow per triwulan IV-2011 adalah sebesar Rp781,1 miliar, meningkat 77,4% (yoy). Pertumbuhan secara triwulanan juga tercatat mencapai 19,1%

14

Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. 15

Net Outflow adalah kondisi dimana aliran uang masuk (inflow) lebih sedikit dibandingkan aliran uang keluar (ouflow) pada periode yang sama.

56



(qtq). Peningkatan net-outflow ini diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat dan pelaku dunia usaha terkait penyelesaian transaksi keuangan menjelang akhir tahun.

3.5.

PEREDARAN UANG PALSU

Peredaran uang palsu di wilayah kerja BI Banda Aceh selama tahun 2011 tercatat mengalami peningkatan signifikan. Selama tahun 2011 ditemukan uang palsu sebanyak Rp25.080.000 dalam berbagai pecahan nominal. Dalam menghindari merebaknya uang palsu di kalangan masyarakat, BI Banda Aceh terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah dan bekerja sama dengan instansi yang berwenang dalam menindak para pelaku pembuat uang palsu. Tabel 3.19 Perkembangan Temuan Uang Palsu di KBI Banda Aceh Temuan uang palsu di BI Banda Aceh Nomi na l

2009

2010 I

II

29.520.000 50.000

2011

2010

IV

I

II

III

2011

IV

0

0

0 50.000

250.000

7.790.000 14.820.000

2.220.000 25.080.000

0

0

0

0

0

200.000

6.300.000

1.400.000

6.350.000 50.000

0

0

0 50.000

50.000

100.000 22.900.000 50.000

III

1.100.000

1.450.000 13.700.000

9.000.000

800.000 16.000.000

20.000

220.000

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

10.000

40.000

0

0

0

0

0

0

40.000

20.000

0

60.000

5.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

96

287

31

100.000

0

0

0

0

2

63

11

14

50.000

1

0

0

0

1

29

274

16

20.000

0

0

0

0

0

0

0

1

10.000

0

0

0

0

0

4

2

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Juml a h (l emba r)

Sumber : BI Banda Aceh

BOX 216 ADA KLIRING DI MEULABOH? Ada kejadian istimewa pada Hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 di Kantor Cabang BNI Meulaboh karena seluruh perbankan di Meulaboh berkumpul untuk memasuki era baru dalam bertransaksi. Pada hari itu perbankan Meulaboh telah dapat melakukan kliring (pertukaran) warkat Cek dan Giro. Sistem kliring yang mereka miliki terhubung terhubung dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Artinya pengusaha Meulaboh dan mitra bisnisnya dapat menggunakan uang Giral (Cek atau Bylet Giro-BG) tidak terbatas untuk menyelesaikan transaksinya di wilayah kliring Meulaboh, tetapi juga di luar Meulaboh seperti Medan. Karena SKNBI menjadi (1) sarana proses penyelesaian cek/BG antar bank dan juga (2) sarana transfer kredit antar bank dengan jangkauan ke seluruh kantor cabang bank di Indonesia dengan nominal sampai dengan Rp.100 juta. Dengan dipandu oleh pegawai BI yang khusus didatangkan dari Kantor Pusat, para “Kliring Man” dari perbankan peserta kliring dengan antusias dan tertib mengikuti acara kliring Perdana. Bank yang turut dalam kliring adalah Kantor Cabang dari BNI, Bank Aceh, Bank Aceh Syariah, BRI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri.

16

Joni Marsius, Deputi Pemimpin, BI Banda Aceh


57


Selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia telah memberikan ijin kepada Kantor Cabang BNI 46 di Meulaboh menjadi penyelenggara kliring lokal. Umumnya penyelenggaraan kliring dilakukan di Kantor Bank Indonesia (KBI). Namun demikian, ijin penyelenggaraan kliring lokal dapat diberikan oleh Bank Indonesia kepada salah satu bank setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu di wilayah dengan kegiatan ekonomi yang berkembang dan menjanjikan. Bagi para pengusaha, penggunaan cek dan bilyet giro sangat membantu mereka dalam menyelesaikan transaksi keuangan dengan mitra bisnisnya karena tidak perlu membawa fisik uang. Kini pengusaha serta masyarakat Meulaboh dan sekitarnya dapat berbangga diri dan sejajar dengan rekan bisnisnya dari daerah lain karena dapat membayar atau meminta bayaran melalui Kliring. Tinggi rendahnya aktivitas Kliring di suatu daerah dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah, mari sejenak kita perhatikan perbedaan aktivitas kliring berikut ini.

Keterangan : posisi Januari 2012, Bank Indonesia Sekarang fasilitas Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) telah hadir di Meulaboh, apakah ia maju berkembang menyusul Banda Aceh, atau Lhoksumawe? Semuanya berpulang bukan pada perbankan yang memiliki fasilitas kliring namun para pengusaha atau masyarakat Aceh Barat pada umumnya selaku pengguna. Semoga!

58


PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

Recommend Documents