PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh

PERKEMBANGAN PERBANKAN DI ACEH

34

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 2-2012

BAB 3 Perbankan Aceh



Kinerja perbankan (Bank Umum & Bank Perkreditan Rakyat) di Aceh pada triwulan II-2012 secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tercermin dari peningkatan total aset Bank Umum dan BPR yang tumbuh sebesar 5,3% (qtq) sehingga mencapai Rp34,3 triliun rupiah.



Sedangkan

dari

sisi

pasiva,

didorong

oleh

peningkatan

kinerja

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum dan BPR dalam bentuk tabungan, giro dan deposito sebesar 4,85% (qtq) dari triwulan sebelumnya atau tumbuh 7,15% (yoy) menjadi senilai Rp20,77 triliun. 

Pertumbuhan kredit yang sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK mendorong penurunan Loan to Deposit ratio (LDR) dari 96,19% menjadi 95,52%.



Dari

sisi

aktiva,

peningkatan

total

aset

didorong

oleh

peningkatan

penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 4,13% (qtq) atau 8,54 (yoy) di atas pencapaian triwulan sebelumnya yang besarnya 1,02% (qtq) dengan jumlah mencapai Rp19,8 triliun, dengan kualitas kredit (NPL) yang sedikit meningkat menjadi sebesar 5,15%.

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Pokok Perbankan (Bank Umum dan BPR/S) di Provinsi Aceh

BU

Satuan

2011 Mar

Jun

2012 Sep

Des

Mar

Jun

Total Aset

Rp-Juta 27.924.462 38.308.497 31.845.002 31.069.407 32.581.697 34.309.110

Pertumbuhan (yoy)

%

6,77

35,34

5,34

3,46

16,68

-10,44

Pertumbuhan (qtq)

%

-7,01

37,19

-16,87

-2,44

4,87

5,30

DPK

Rp-Juta 18.003.732 19.381.790 20.150.997 20.433.090 19.806.678 20.768.136

Pertumbuhan (yoy)

%

6,84

10,93

5,81

8,65

10,01

7,15

Pertumbuhan (qtq)

%

-4,27

7,65

3,97

1,40

-3,07

4,85

Kredit/ Pembiayaan Rp-Juta 17.287.768 18.276.883 18.728.973 18.860.538 19.052.413 19.838.579 Pertumbuhan (yoy)

%

29,15

25,67

23,02

15,97

10,21

8,54

Pertumbuhan (qtq)

%

6,30

5,72

2,47

0,70

1,02

4,13

NPL (Nominal)

Rp-Juta

961.144

1.089.513

1.172.765

780.561

897.908

1.022.653

NPL (%)

%

5,56

5,96

6,26

4,14

4,71

5,15

LDR

%

96,02

94,30

92,94

92,30

96,19

95,52

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah

3.1.

PERKEMBANGAN BANK UMUM DI PROVINSI ACEH

Kegiatan intermediasi bank umum di Aceh

pada triwulan II-2012 secara umum menunjukkan

perkembangan yang cukup baik. Kinerja total aset bank umum menunjukkan peningkatan secara triwulanan dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 5,35%, meski secara tahunan mengalami penurunan yaitu sebesar minus 10,56% (yoy). Penyaluran kredit kepada masyarakat masih tumbuh tinggi dan mencatat kinerja yang menggembirakan yaitu mencapai Rp19,68 triliun, lebih tinggi 4,12% (qtq) atau 8,47% (yoy) dari periode sebelumnya. Sementara itu, penghimpunan DPK oleh bank umum kembali menunjukkan peningkatan sebesar 4,88% (qtq) atau 7,11% (yoy) menjadi Rp20,67 Triliun. Pertumbuhan DPK yang mengikuti pertumbuhan kredit diharapkan mampu mengurangi gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.


35


Dalam jangka panjang gap ini berpotensi untuk menimbulkan shortage likuiditas jika tidak dilakukan upaya menyeimbangkan pertumbuhan kedua indikator kinerja perbankan tersebut. Tabel 3.2. Perkembangan Indikator Pokok Bank Umum di Provinsi Aceh

Uraian

Satuan

Total Aset Pertumbuhan (yoy) Pertumbuhan (qtq) DPK Pertumbuhan (yoy) Pertumbuhan (qtq) Kredit / Pembiayaan Pertumbuhan (yoy) Pertumbuhan (qtq) NPL Nominal NPL LDR

Rp-Miliar % % Rp-Miliar % % Rp-Miliar % % Rp-Miliar % %

2011 Jun 38.077 35,42 37,44 19.295 10,89 7,66 18.142 25,74 5,72 1.072 5,91 94,02

Mar 27.705 6,70 -7,11 17.922 6,95 -4,31 17.160 29,50 6,29 946 5,51 95,75

Sept 31.612 5,25 -16,98 20.063 5,75 3,98 18.591 23,09 2,48 1.157 6,22 92,67

Des 30.826 3,36 -2,49 20.333 8,56 1,35 18.722 15,97 0,70 768 4,10 92,07

2012 Mar 32.327 16,69 4,87 19.706 9,95 -3,09 18.900 10,14 0,95 884 4,68 95,91

Jun 34.057 -10,56 5,35 20.668 7,11 4,88 19.679 8,47 4,12 1.008 5,12 95,22

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Pertumbuhan DPK secara triwulanan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit telah mendorong penurunan rasio LDR Bank Umum dari 95,91% menjadi 95,22%. Kondisi ini relatif stabil jika dibandingkan dengan LDR pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 95,75%. Berdasarkan kelompoknya, penurunan LDR Bank Umum dibanding triwulan lalu terjadi pada kelompok bank milik pemerintah, sementara kelompok bank milik swasta mengalami peningkatan dengan LDR masing– masing sebesar 91,9% dan 117,5%.

Gambar 3.1. Perkembangan LDR

Gambar 3.2. Perkembangan LDR Menurut Kelompok Bank

50

2011

Jun

Mar

Des

Sep

Jun

Mar

40

Jun

60

91,90

Mar

70

Des

80

117,52 95,22

Sep

90

Jun

100

LDR Bank Pemerintah Bank Swasta

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Mar

110

2012

2011

2012


Total aset bank umum di Aceh pada triwulan II tahun 2012 adalah sebesar Rp34,06 triliun atau tumbuh 5,35% (qtq). Kondisi ini lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,87% (qtq). Komponen aktiva produktif yang mempunyai proporsi cukup besar pada perhitungan total aset perbankan mencatat pertumbuhan yang relatif stabil. Pertumbuhan tertinggi terdapat di aktiva produktif dalam bentuk penempatan pada Bank Indonesia yang meningkat 46,18% (qtq) menjadi sebesar Rp1,39 triliun pada tiwulan II 2012. Berdasarkan komponen pembentuknya, aktiva produktif bank umum di Aceh didominasi oleh penyaluran kredit kepada masyarakat (85,96%), diikuti oleh Penempatan pada Bank

36



Indonesia (6,08%), Penempatan pada Bank lain (5,87%) dan sedangkan aktiva produktif lainnya dalam bentuk surat berharga mempunyai proporsi yang kecil (2,09%). Gambar 3.5. Perkembangan Total Aset Bank Umum

Aset (Rp-Miliar)

Gambar 3.6. Proporsi Aktiva Produktif per Juni 2012

Pertumbuhan (yoy,%)

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

40,0 30,0

20,0

6,08%

85,96%

10,0

0,0

5,87%

-10,0

-20,0 Mar

Jun

Sep

Des

2011

Mar

2,09%

Jun

2012

Penempatan pd BI

Penempatan pd Bank Lain

Surat Berharga

Kredit


Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank umum di Aceh

selama triwulan II-2012 meningkat

sebesar Rp962 miliar, tumbuh 4,88% (qtq) atau 7,11 %(yoy) menjadi senilai Rp19,67 triliun. Peningkatan pertumbuhan DPK yang cukup baik ini tidak lepas dari upaya perbankan untuk menghimpun dana masyarakat serta didorong oleh ekspansi pertumbuhan perekonomian Aceh yang sedang berlangsung. Berdasarkan jenisnya, kenaikan pertumbuhan DPK Bank Umum didorong oleh peningkatan seluruh jenis simpanan yang tumbuh masing-masing sebesar 3,46%, 7,8% dan 0,91% (yoy). Tabel 3.3. Perkembangan DPK Menurut Jenis Simpanan Rp-Miliar Giro Tabungan Deposito

Mar 5.560 8.019 4.342

2011 Jun Sep 6.757 7.789 8.045 8.485 4.494 3.789

Des 6.694 10.204 3.435

2012 yoy,% qtq,% Mar Jun Mar-12 Jun-12 Mar-12 Jun-12 6.876 7.114 23,66 5,29 2,72 3,46 8.828 9.517 10,09 18,30 -13,48 7,80 4.001 4.037 -7,85 -10,16 16,48 0,91

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Perkembangan kinerja penyaluran kredit di triwulan II tahun 2012 tumbuh cukup tinggi yaitu mencapai 4,12% (qtq) atau 8,47% (yoy). Kondisi fundamental makroekonomi Aceh yang kondusif serta tren pertumbuhan ekonomi yang berada pada fase membaik menjadi salah satu penggerak peningkatan pertumbuhan kredit pada beberapa periode terakhir. Selama triwulan II tahun 2012 penyaluran kredit meningkat sebesar Rp779 miliar. Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan kredit masih didominasi oleh kelompok bank pemerintah. Sumber pertumbuhan kredit pada triwulan laporan paling besar didorong oleh kelompok bank swasta yang tumbuh sebesar 8,65% (qtq). Sedangkan kelompok bank pemerintah tumbuh lebih rendah di level 3,3% (qtq). Tabel 3.4. Perkembangan Kredit Menurut Penggunaan Rp-Miliar Modal Kerja Investasi Konsumsi

Mar 6.092 973 10.095

2011 Jun Sep 6.418 6.524 1.067 1.115 10.657 10.953

Des 6.448 1.079 11.194

2012 yoy,% qtq,% Mar Jun Mar-12 Jun-12 Mar-12 Jun-12 5.796 6.704 -4,85 4,46 -10,11 15,66 1.097 1.212 12,73 13,54 1,68 10,43 12.006 11.763 18,94 10,39 7,26 -2,02



37


Menurut jenis kredit yang disalurkan, penyaluran pembiayaan kepada sektor kegiatan non produktif yaitu kredit konsumsi masih mendominasi dengan share sebesar 59,78%. Penyaluran kredit modal kerja yang menjadi salah satu indikator aktivitas dunia usaha hanya memiliki share 34,07%. Namun demikian, jika ditilik dari sumber pertumbuhannya, jenis kredit modal kerja memiliki laju pertumbuhan cukup tinggi, yaitu sebesar 15,66% (qtq) sehingga berada diatas level pertumbuhan kredit secara umum. Dominasi kredit konsumsi yang sedang berlangsung, pada dasarnya juga terjadi pada skala nasional. Suku bunga kredit konsumsi yang relatif lebih tinggi serta tenor kredit yang cenderung lebih pendek menarik perhatian perbankan untuk menyalurkan dananya pada jenis kredit ini. Gambar 3.11. Proporsi Penyaluran Kredit Menurut

Gambar 3.12. Proporsi Penyaluran Kredit Menurut

Jenis Penggunaan

Kelompok Bank

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

Bank Pemerintah

Bank Swasta

16,00%

34,07%

59,78%

84,00% 6,16%


Sementara itu, secara sektoral penyaluran kredit Bank Umum di Aceh masih didominasi oleh sektor industri dan sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) dengan proporsi sebesar 23%. Tingginya penyaluran kredit pada sektor ini searah dengan cukup tingginya dominasi sektor tersebut dalam struktur perekonomian Aceh. Secara umum, pertumbuhan kredit di sejumlah sektor cukup stabil dan mencatat pertumbuhan positif, kecuali sektor pertambangan dan sektor listrik, gas dan air bersih yang mencatat kontraksi. Tabel 3.5. Perkembangan Kredit Menurut Sektor Ekonomi

Rp-Juta Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Transportasi, Gudang & Kom. Perantara Keuangan Jasa-jasa Lainnya

2012 yoy,% qtq,% Mar Jun Mar-12 Jun-12 Mar-12 Jun-12 163.036 367.734 16,56 164,30 6,43 125,55 74.919 14.456 -14,62 -84,60 -9,38 -80,70 889.430 1.009.879 -15,56 -8,31 -15,02 13,54 100.786 100.467 842,28 715,10 2753,95 -0,32 398.172 478.747 -52,94 -45,16 -51,14 20,24 3.416.588 4.527.241 2,16 32,58 -2,30 32,51 28.376 38.592 -25,58 3,54 -10,18 36,01 12.110 18.508 84,41 179,28 2,50 52,82 636.672 665.433 -2,83 -6,82 -13,25 4,52 13.179.950 12.458.276 20,06 6,03 6,75 -5,48

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Meski mengalami pertumbuhan yang signifikan, total penyaluran kredit untuk sektor pertanian hanya sebesar Rp367 miliar pada triwulan laporan. Rendahnya penyaluran kredit pada sektor ini dari sisi perbankan terkait dengan anggapan mengenai tingginya faktor risiko yang dihadapi. Secara umum rasio

38



kredit non lancar pada sektor ini cukup fluktuatif dibandingkan sektor – sektor lainnya, yaitu dengan NPL sebesar 5,45%, atau berada diatas NPL kredit Bank Umum sebesar 5,12%.

Gambar 3.15. Proporsi Kredit Menurut Sektor Ekonomi Pertanian 1,9%

Industri Pengolahan 5,1% Pertambang an Listrik Gas 0,1% dan Air 0,5% Konstruksi 2,4%

Lainnya 63,3%

Untuk

memperbaiki

kondisi

ini

perlu

terus

dilakukan upaya untuk mendorong penyaluran kredit

perbankan

khususnya

usaha

memberikan sehingga

pada

agrobisnis

nilai pada

sektor

tambah

pertanian,

yang

produk

gilirannya

akan

mampu pertanian mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di

Perdaganga n 23,0%

Aceh.

Upaya–upaya

ini

diantaranya

melalui

penciptaan skim–skim kredit yang tepat dalam

Transportasi , Gudang & Kom. 0,2% Perantara Keuangan Jasa-jasa 0,1% 3,4%

penyaluran kredit di sektor ini, termasuk pula pemberdayaan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).


Tabel 3.3. Perkembangan NPL Menurut Kelompok Bank

8,0%

NPL Umum

Bank Pemerintah

Bank Swasta

7,0% 6,08%

6,18%

6,0% 5,12%

4,68%

5,0%

4,92%

4,0%

4,43%

3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Mar

Jun

Sep

2011

Des

Mar

Jun

2012

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Risiko kredit perbankan yang tercermin dari rasio kredit bermasalah terhadap total kredit atau Non Performing Loan (NPL) Bank Umum di Aceh pada periode laporan menunjukkan peningkatan dari sebesar 4,68% pada triwulan I tahun 2012 menjadi sebesar 5,12%. Berdasarkan kelompok bank, NPL paling tinggi terjadi pada kelompok bank swasta yang mencapai 6,18%. Sementara kelompok bank pemerintah memiliki rasio NPL sebesar 4,92%. Berdasarkan jenis penggunaan kreditnya, NPL tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang sebesar 11,11% (yoy), disusul kemudian dengan kredit investasi sebesar 8,87% (yoy) dan kredit konsumsi sebesar 1,33% (yoy).


39


Gambar 3.17. NPL Kredit Menurut

Gambar 3.18. NPL Kredit Menurut

Jenis Penggunaan

Sektor Ekonomi

2012

12,0%

Mar

11,11% 10,0%

Jun

8,87%

8,0%

NPL Umum

6,0%

Modal Kerja

5,12%

Investasi

4,0%

Konsumsi

2,0%

1,33%

0,0%

Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun 2010

2011

2012


Money position atau jumlah aset likuid yang dimiliki bank umum di Aceh tercatat sebesar Rp3,9 triliun, dengan komposisi yang cukup merata, yaitu berupa penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan Kas, masing – masing sebesar Rp1,39 triliun; Rp1,34 triliun dan Rp1,18 triliun.

Jun-12

Gambar 3.19. Aset Likuid Bank Umum di Provinsi Aceh

35,55%

34,33%

30,13%

Mar-12

Penempatan pd BI Penempatan pd Bank Lain Kas

28,98% 0%

20%

37,34% 40%

33,68% 60%

80%


40


100%


3.2.

PERKEMBANGAN BANK UMUM SYARIAH (BUS)1 DI PROVINSI ACEH Tabel 3.4. Perkembangan Indikator Pokok Bank Umum Syariah di Provinsi Aceh U raian

2011

Satuan

T otal A s et

Rp-M iliar

P ertumbuhan (yoy)

M ar

Jun

2012 Sep

D es

M ar

Jun

2 .7 9 1

2 .8 5 5

2 .9 9 2

3 .1 4 1

3 .5 4 6

3 .7 0 6

%

4 4 ,6

2 6 ,8

2 6 ,0

1 4 ,3

2 7 ,1

2 9 ,8

P ertumbuhan (qtq)

%

1 ,5

2 ,3

4 ,8

5 ,0

1 2 ,9

4 ,5

DP K

Rp-M iliar

1 .3 1 3

1 .3 5 3

1 .4 5 1

2 .0 1 6

1 .7 6 7

1 .6 2 3

P ertumbuhan (yoy)

%

3 2 ,8

1 9 ,8

3 1 ,3

6 0 ,0

3 4 ,6

1 9 ,9

P ertumbuhan (qtq)

%

4 ,2

3 ,1

7 ,2

3 8 ,9

-1 2 ,3

-8 ,2

P embiayaan

Rp-M iliar

1 .9 3 6

2 .0 7 7

2 .2 9 8

2 .3 3 6

2 .3 9 7

2 .5 4 9

P ertumbuhan (yoy)

%

1 0 3 ,2

7 4 ,3

6 8 ,5

4 7 ,1

2 3 ,8

2 2 ,7

P ertumbuhan (qtq)

%

2 1 ,9

7 ,3

1 0 ,7

1 ,7

2 ,6

6 ,3

N P L N ominal

Rp-M iliar

35

63

94

86

100

112

NPL

%

1 ,8 1

3 ,0 4

4 ,0 8

3 ,6 6

4 ,1 6

4 ,3 8

LDR

%

1 4 7 ,5 3

1 5 3 ,4 7

1 5 8 ,4 0

1 1 5 ,9 2

1 3 5 ,6 3

1 5 7 ,0 7

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah, data diolah Kinerja perbankan Syariah di Aceh kembali menunjukkan perkembangan positif selama triwulan-II 2012. Semakin menariknya keberadaan perbankan Syariah di masyarakat tercermin dari peningkatan aktivitas pembiayaan sebesar 6,3% (qtq), meski mengalami penurunan dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang sebesar minus 8,2% (qtq). Gambar 3.20. Proporsi DPK

Gambar 3.21. Pertumbuhan DPK Menurut Jenis

Bank Umum Syariah

Simpanan 100% 85,6%

80% 60%

Tabungan 57% Deposito 31%

40%

30,9%

20%

18,5% 26,4% -2,9%

0% Mar -20%

Giro 12%

-40%

Jun

Sep

2011 Giro

Tabungan

Des

Mar

Jun

2012 Deposito

-23,5%


Sepanjang triwulan II - 2012 total aset perbankan syariah di Aceh meningkat sebesar Rp159,6 miliar dibanding periode sebelumnya atau tumbuh 4,5% (qtq) dan 29,8% (yoy) menjadi senilai Rp3,7 triliun. Pertumbuhan aset yang cenderung naik tersebut menunjukkan semakin tingginya potensi bank syariah dalam melakukan pembiayaan baik dalam bentuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi yang dapat menjadi stimulus bagi perekonomian kedepan. Kinerja penghimpunan DPK oleh perbankan syariah di Aceh pada triwulan ini kembali menurun, meski tidak sedalam triwulan lalu, yaitu sebesar minus 8,2% (qtq) menjadi senilai Rp1,6 triliun. Berdasarkan komposisinya, DPK bank syariah di Aceh didominasi oleh simpanan tabungan dengan proporsi sebesar 57%, disusul oleh deposito dan giro dengan proporsi masing1

Data Bank Umum Syariah mencakup data Unit Usaha Syariah (UUS)


41


masing sebesar 31% dan 12%. Pada triwulan laporan, kinerja penghimpunan DPK didorong oleh peningkatan simpanan tabungan yang tumbuh 8,52% (qtq) atau 30,9% (yoy). Gambar 3.22. Proporsi Pembiayaan

Gambar 3.23. Pertumbuhan Pembiayaan

Bank Umum Syariah Menurut Jenis Penggunaan

Bank Umum Syariah Menurut Jenis Penggunaan 140% 120%

Konsumsi 66%

100% 80% 60%

Investasi 7%

51,7%

40%

30,3%

20%

6,0%

58,3%

28,0% 6,1%

0%

Modal Kerja 27%

Mar

Jun

Sep

2011 Modal Kerja

Des

Mar

Jun

2012 Investasi

Konsumsi


Dari sisi pembiayaan, meski secara tahunan tercatat terus mengalami pertumbuhan yang melambat dalam 1,5 tahun terakhir, namun pembiayaan masih tumbuh positif hingga 8,47% (yoy). Berdasarkan jenisnya, penyaluran pembiayaan konsumsi masih mendominasi dengan tren yang cenderung menurun dengan share sebesar 66% disusul oleh pembiayaan modal kerja dengan prosporsi sebesar 27% dan pembiayaan investasi sebesar 7%. Gambar 3.24. NPF Bank Umum Syariah Menurut Penggunaan 10,0% 9,0% 8,0%

7,0% 6,0%

5,0%

9,54%

NPF Umum Modal Kerja

7,69%

Investasi Konsumsi

4,38%

4,0%

3,0% 1,94%

2,0%

1,0% 0,0% Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun

2010

2011

2012

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Cukup besarnya proporsi pembiayaan konsumsi yang disalurkan oleh perbankan syariah terkait dengan ekspansi bank syariah kepada kebutuhan pembiayaan kepemilikan rumah/ properti, serta pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat atas kedua komoditas dimaksud. Sementara itu meskipun mempunyai share yang lebih kecil, pembiayaan pada kegiatan sektor produktif yang tercermin dari penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi pada

42



triwulan ini juga menunjukkan pertumbuhan positif, bahkan secara tahunan kredit investasi tumbuh 58,3% (yoy). Tabel 3.5. Perkembangan Pembiayaan

Gambar 3.25. Proporsi Pembiayaan

Bank Umum Syariah di Provinsi Aceh

Bank Umum Syariah Menurut Sektor Ekonomi

2012 Mar 19.612 0 21.825 0 43.158 289.120

Rp-Juta Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Transportasi, Gudang & Kom. Perantara Keuangan Jasa-jasa Lainnya

Jun 23.927 0 20.726 2.250 41.410 305.619

4.860 4.445 0 0 434.274 463.275 1.584.046 1.686.914

yoy,% qtq,% Jun-12 Jun-12 118,57 22,00 176,27

-5,04

-55,38 26,13

-4,05 5,71

-18,02

-8,54

15,91 27,97

Listrik Gas dan Air 0,1%

Lainnya 66,2%

Pertanian 0,9% Industri Pengolaha n 0,8%

Perdagang an 12,0%

Transporta si, Gudang & Kom. 0,2%

Jasa-jasa 18,2%

6,68 6,49

Konstruksi 1,6%


Kinerja positif lain yang dicatat oleh perbankan syariah selama kuartal II 2012 adalah terjaganya rasio Non Performance Financing (NPF) sebesar 4,38% ditengah ekspansi pembiayaan yang dilakukan. Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencerminkan proprosi penyaluran kredit dibandingkan dengan dana yang dihimpun pada kuartal II-2012 tercatat sebesar 157,07%.

Gambar 3.26. Perkembangan NPF dan FDR Bank Umum Syariah 180%

5,0%

160%

4,5%

140%

4,0% 3,5%

120%

3,0%

100%

2,5%

80%

2,0%

60%

1,5%

40% LDR (%)

20%

1,0%

NPL (%,axis ka)

0,5%

0%

0,0% Mar

Jun

Sep

2010

Des

Mar

Jun

Sep

2011

Des

Mar

Jun

2012



43


Box 1. Kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Aceh2 I.

Relaksasi Ketentuan Penyaluran KUR Sejak diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 5 November 2007, program penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), yang selanjutnya disebut KUR mendapat respon positif dari masyarakat. Penyaluran KUR nasional mengalami kenaikan sekitar 9,5 kali lipat selama tahun 2008 dari Rp1,4 miliar pada Januari 2008 menajdi Rp12,9 miliar pada Januari 2009. Sebaran realisasi KUR menurut sektor menunjukkan peran sektor perdagangan mencapai 70%, sementara sektor pertanian 15%, sektor jasa lainlain 7%, dan sektor lainnya 8%.3 Sebaran realisasi KUR menurut wilayah, menunjukkan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan penerima terbesar KUR secara nasional. Sementara penerima KUR terbesar di luar Jawa adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.4 Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran dan efektivitas KUR, Pemerintah telah mengupayakan keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah dan melakukan beberapa kali relaksasi ketentuan penyaluran KUR melalui addendum Nota Kesepahaman. Relaksasi pengaturan penyaluran KUR telah dirumuskan dalam Addendum II Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit / Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010. Selanjtunya, memandang risiko kredit di setiap sektor ekonomi itu berbeda, maka melalui addendum III MoU, pemerintah menetapkan adanya perbedaan bobot penjaminan. Pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan serta industri kecil diberikan bobot lebih besar yaitu sebesar 80%. Sementara di luar sektor tersebut, penjaminan tetap 70%. Adendum Aturan KUR PMK No.135/PMK.5/2008

PMK No 22/PMK.05/2010

Addendum III

Fasilitas Penjaminan KUR 24-Sep-08

Perubahan Kedua PMK No.135/PMK.5/2008 28 Januari 2010

16-Sep-10

UMKM-K yang berhak menerima fasilitas kredit merupakan debitur baru yang belum pernah mendapatkan kredit/pembiayaan dari perbankan.

Debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif) dapat menerima KUR

Kredit dengan nilai paling tinggi sebesar Rp5.000.000 dikenakan tingkat bunga maksimal 24%

Kredit dengan nilai paling tinggi sebesar Rp5.000.000 dikenakan tingkat bunga maksimal 22%

Peningkatan Plafon KUR Mikro menjadi Rp20.000.000

kredit dengan nilai antara 5.000.000 500.000.000 dikenakan tingkat bunga maksimal 16 %

kredit dengan nilai antara 5.000.000 - 500.000.000 dikenakan tingkat bunga maksimal 14 %

Penurunan suku bunga ritel (Plafon lebih dari Rp20juta s.d Rp500juta) dari semula 14% menjadi 13%

KUR melalui linkage program pola executing diberikan plafon Rp500.000.000dengan tingkat bunga kredit yang dikenakan paling tinggi sebesar 16% efektif per tahun

KUR melalui linkage program pola executing diberikan plafon Rp1.000.000.000 dengan tingkat bunga kredit yang dikenakan paling tinggi sebesar 14% efektif per tahun

KUR melalui linkage program pola executing diberikan plafon Rp2.000.000.000 dengan tingkat bunga kredit yang dikenakan paling tinggi sebesar 14% efektif per tahun

Perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 3(tiga) tahun untuk kredit modal kerja dan 5(lima) tahun untuk kredit investasi

Perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6(enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10(sepuluh) tahun untuk kredit investasi

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN No:KEP-08/M.EKON/01/2012 31 Januari 2012

Tidak Berubah

Terdapat penambahan bank pelaksana 13 BPD dan BNI Syariah sehingga total jumlah bank pelaksana KUR menjadi 33 bank yang terdiri 5 Bank Umum Konvensional dan 2 Bank Umum Syariah serta 26 BPD

Tidak Berubah

2

Citra Agustina, Analis, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat, Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. 4 Data Kemenko, Juni 2012. 3

44



Adendum Aturan KUR (lanjutan) PMK No.135/PMK.5/2008

PMK No 22/PMK.05/2010

Addendum III

Fasilitas Penjaminan KUR 24-Sep-08

Perubahan Kedua PMK No.135/PMK.5/2008 28 Januari 2010

16-Sep-10

Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5%

Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminkan kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% dari kredit yang diberikan bank pelaksana

Bank Pelaksana merupakan 5 Bank Umum Konvensional dan 1 Bank umum Syariah, antara Lain Bank Mandiri, BTN,BRI,Bukopin,BNI dan BSM

Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 3,25%

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN No:KEP-08/M.EKON/01/2012 31 Januari 2012

Tidak Berubah

Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminkan kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% dari kredit yang diberikan bank pelaksana

Persentase jumlah penjaminan KUR oleh Perusahaan Penjamin sbb : a. 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan dan Terdapat penambahan bank perikanan, kehutanan dan industri kecil pelaksana 13 BPD dan BNI Syariah b. 80% (delapan puluh persen) untuk sehingga total jumlah bank KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI). pelaksana KUR menjadi 33 bank C .70% (tujuh puluh persen) untuk yang terdiri 5 Bank Umum sektor lainnya : dari kredit /pembiayaan Konvensional dan 2 Bank Umum yang diberikan Perbankan kepada Syariah serta 26 BPD UMKMK.

Bank Pelaksana merupakan 5 Bank Umum Konvensional dan 1 Bank umum Syariah, antara Lain Bank Mandiri, BTN,BRI,Bukopin,BNI dan BSM

Penambahan 13 BPD sebagai Bank Pelaksana KUR, antara lain PT Bank DKI, PT Bank Nagari, PT Bank Jabar Banten, PT Bank Jateng, BPD DIY, PT Bank Jatim, PT Bank NTB, PT Bank Kalbar, BPD Kalsel, PT Bank Kalteng, PT Bank Sulut, PT Bank Maluku, dan PT Bank Papua.

II. Kinerja KUR di Aceh Berdasarkan data kementerian perekonomian, sampai dengan Juni 2012, total plafon KUR di Aceh yang telah tersalur mencapai Rp1,58 Triliun atau tumbuh 37,12%(yoy) untuk 123.397 debitur. Hingga periode tersebut, yang masih outstanding adalah sebesar Rp516,373 miliar, artinya sekitar 36,07% KUR masih dinikmati oleh debitur. Kinerja KUR di Aceh mencatat penurunan, dicerminkan dari nilai pertumbuhannya yang terkecil dibandingkan provinsi lainnya dan melambat bila dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 81,87%(yoy). Pertumbuhan Realisasi KUR Per Provinsi

Sumber: DSM, Bank Indonesia diolah

Apabila dilihat dari sisi nominal, total penyaluran KUR Prov. Aceh berada di peringkat 16 terbesar dibandingkan 32 Provinsi lainnya dengan persentase penyerapan sekitar 2% dari total penyaluran KUR nasional. Peringkat ini terbilang menurun jika dibandingkan tahun 2010 dan 2011 yang biasanya berada di posisi ke-11 dan ke-13. Hal ini disinyalir karena adanya penambahan 13 BPD sebagai bank pelaksana di tahun 2010, sehingga penyaluran KUR di provinsi lainnya menjadi semakin agresif, sementara Bank Daerah di Aceh baru menjadi bank pelaksana pada tahun 2012.


45


Namun apabila diurutkan berdasarkan jumlah debitur, penyaluran KUR di Aceh menduduki peringkat ke-12 dengan jumlah debitur terbanyak atau mencapai 123,397 unit pelaku UMKM. Dengan demikian, jika dirata-ratakan berdasarkan nilai plafon dibagi dengan jumlah debitur, rata-rata kredit tersalur sebesar Rp12,85juta. Besarnya penyaluran pada skala mikro tersebut mengindikasikan adanya perspektif positif dari sisi perbankan terhadap pelaku usaha mikro, artinya banyak debitur skala ini yang telah bankable. Berdasarkan sektornya, penyaluran KUR masih ditujukan kepada tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp269,5miliar atau 52,20% dari total baki debet, kegiatan yang belum jelas batasannya sebesar Rp167,6miliar (32,46%) dan Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp.42,329 miliar (8,20%). Sejalan dengan besarnya penyaluran, Non Performing Loan di ketiga sektor tersebut juga tercatat paling tinggi dibandingkan sektor lainnya, seperti sektor perdagangan besar dan eceran yang mencatat NPL sebesar 3,49%, Kegiatan yang belum jelas batasannya 1,90% serta sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan NPL sebesar 0,33%. Secara keseluruhan NPL KUR tercatat 6,49%, jauh lebih tinggi dibandingkan NPL nasional sebesar 3,3%. Realisasi KUR Berdasarkan Sektor di Provinsi Aceh TW II-2012 0.10%

Sektor Ekonomi

Porsi Penyaluran

NPL

8,20%

0,33%

0,46% 0,10% 2,12% 0,00% 1,47% 52,20%

0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,14% 3,85%

3.474.729.174

0,67%

0,01%

1.908.729.484

0,37%

0,04%

357.762.545 3.076.627.247 292.118.952 543.743.412

0,07% 0,60% 0,00% 0,06% 0,11%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.582.828.824

0,89%

0,05%

1.179.940.349

0,23%

0,01%

-

0,00%

0,00%

32,46%

1,90%

Realisasi

0.46% 2.12% 8.20%

0.00%

32.46%

0.23%

0.00% 0.89% 52.20%

0.06% 0.00%

0.37% 0.07%

0.60%

0.67%

1.47%

Pertanian,Perburuan dan Kehutanan

42.329.203.405

Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan Administrasi Pemerintahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Budaya Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Lainnya

2.390.825.621 501.434.684 10.960.274.842 13.441.308 7.569.066.507 269.555.861.964

Kegiatan yang Belum Jelasa Batasannya

167.636.971.061

Berdasarkan lokasi proyek, sebesar Rp513miliar atau sekitar 99,50% kredit disalurkan untuk wilayah Aceh, sementara sisanya untuk wilayah di luar Aceh. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penyaluran KUR masih terkonsentrasi di kota-kota besar, seperti Banda Aceh yang menyerap 11,98%, Langsa sebesar 10,31% serta Kota Lhokseumawe sebesar 7,79%. Sementara lima wilayah penyerap KUR terkecil adalah Sabang (0,70%), Bener Meriah (0,37%), Pidie Jaya (0,27%), Aceh Simelue (0,13%), dan Subulussalam. (0,06%). Ada beberapa indikasi yang menyebabkan masih sedikitnya penetrasi KUR di daerah tersebut, antara lain potensi ekonomi yang masih rendah, sedikitnya jaringan kantor bank yang dapat melayani debitur dengan fasilitas KUR, serta masih minimnya edukasi publik terkait program KUR tersebut. Oleh karena itu, sejak diterbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 31 Januari 2012 yang diantaranya memuat tentang keikutsertaan Bank Aceh sebagai pelaksana KUR yang notabene memiliki jaringan kantor lebih luas, diharapkan dapat mempercepat penyerapan KUR di daerah.

46



Penyerapan KUR Berdasarkan Lokasi Proyek TW II-2012 70.000.000.000

14,00%

60.000.000.000

12,00% 10,00%

50.000.000.000

8,00% 40.000.000.000 6,00% 30.000.000.000

4,00% 20.000.000.000

2,00%

10.000.000.000

0,00%

-

-2,00%

Sumber: DSM, Bank Indonesia diolah


47


3.3.

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI PROVINSI ACEH Tabel 3.6. Perkembangan Indikator Pokok Bank Perkreditan Rakyat/Syariah di Provinsi Aceh

Uraian

Satuan

2011 Mar

Jun

2012 Sep

Des

Mar

Jun

Total Aset

Rp-Juta 219.942 231.172 233.090 243.399 254.532 251.732

Pertumbuhan (yoy)

%

17,57

23,85

18,94

18,58

15,73

8,89

Pertumbuhan (qtq)

%

7,16

5,11

0,83

4,42

4,57

-1,10

DPK

Rp-Juta

82.128

86.651

87.984

Pertumbuhan (yoy)

%

-13,25

18,40

21,09

29,54

23,19

15,69

Pertumbuhan (qtq)

%

6,44

5,51

1,54

13,60

1,23

-0,92

99.953 101.177 100.246

Kredit/ Pembiayaan Rp-Juta 127.961 134.967 137.487 138.941 152.374 159.245 Pertumbuhan (yoy)

%

-5,49

16,44

15,19

16,42

19,08

17,99

Pertumbuhan (qtq)

%

7,22

5,48

1,87

1,06

9,67

4,51

NPL (Nominal)

Rp-Juta

15.153

17.365

15.803

12.383

13.480

14.259

NPL (%)

%

11,84

12,87

11,49

8,91

8,85

8,95

LDR

%

155,81

155,76

156,26

139,01

150,60

158,85

Sumber: Laporan BPR, data diolah Pada triwulan II tahun 2012, kinerja BPR di Aceh mengalami penurunan yang tercermin dari kinerja total aset yang menurun tipis Rp2,8 miliar (minus 1,1%-qtq) dari triwulan sebelumnya menjadi Rp251,7 miliar. Begitu pula dengan penghimpunan DPK yang cenderung menurun tipis minus 0,92% (qtq). Sementara itu, penyaluran kredit masih tercatat terus meningkat 4,51% (qtq) atau sebesar Rp6,8 miliar dari triwulan sebelumnya sehingga menjadi sebesar Rp159,2 miliar. Gambar 3.27. Proporsi DPK BPR/S

Gambar 3.28. Pertumbuhan DPK BPR/S Menurut Jenis Simpanan 60,0%

Deposit o 46%

Tabungan Deposito

40,0%

19,0% 20,0%

12,1%

Tabung an 54%

0,0% Mar -20,0%

Jun

2011

Sep

Des

Mar

Jun

2012

-40,0%

Laporan BPR, data diolah

Berdasarkan jenisnya, simpanan masyarakat terhimpun cukup merata dimana porsi simpanan tabungan dan simpanan deposito masing-masing memiliki share 54% dan 46%. Penurunan DPK secara triwulanan terjadi pada simpanan deposito yang tumbuh negatif 3,78% (qtq). Sementara itu, simpanan tabungan tumbuh tipis sebesar 1,7% (qtq). Ditengah ekspansi kinerja penyaluran kredit yang terjadi pada bank umum, realisasi penyaluran kredit pada BPR secara umum cukup stabil dengan peningkatan sebesar 4,51 % (qtq). Secara

48



tahunan pertumbuhan kredit BPR mencapai 17,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang besarnya 19,08% (yoy).

Gambar 3.29. Proporsi Pembiayaan BPR/S

Gambar 3.30. Pertumbuhan Pembiayaan BPR/S

Menurut Jenis Penggunaan

Menurut Jenis Penggunaan 100%

Modal Kerja Investasi

Modal Kerja 78,37%

80%

Konsumsi

60% 37,8% 40% 36,2% Investasi 7,92%

20% 13,6% 0%

Konsums i 13,71%

Mar

Jun 2011

-20%

Sep

Des

Mar

Jun

2012


Berbeda dengan bank umum, pembiayaan oleh BPR didominasi oleh pembiayaan ke sektor produktif dalam bentuk modal kerja dengan porsi 78,37%. Cakupan BPR yang terasa lebih dekat dengan masyarakat, terutama usaha mikro, disinyalir menjadi pertimbangan masyarakat memilih BPR untuk memperoleh pembiayaan modal kerja. Meski demikian, BPR masih harus bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki kinerja pembiayaan non lancarnya (NPL) yang mencapai 8,95%. Gambar 3.31. Proporsi Pembiayaan BPR/S Menurut Sektor Ekonomi

Perantara Keuangan 0%

Transport asi, Gudang & Kom. Jasa-jasa 1% 11%

Lainnya 14%

Perdagan gan 66%

Industri Pengolaha n 2% Pertanian 5%

Konstruksi 1%

Listrik Gas Pertamba dan Air ngan 0% 0%



49


PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

50



3.4.

TRANSAKSI TUNAI

Transaksi sistem pembayaran tunai di Bank Indonesia tercermin dari beberapa kegiatan, yaitu : aliran uang keluar dan masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (outflow dan inflow), kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar atau Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB), serta kegiatan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat. Tabel 3.7 Perkembangan Aliran Uang Kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah (Rp-Juta)

Transaksi

Outflow Inflow Netflow Outflow KPw BI Lhokseumawe Inflow Netflow Outflow Provinsi Aceh Inflow Netflow KPw BI Provinsi Aceh

2011 I II III IV 455.745 818.876 1.153.167 1.186.485 280.363 278.742 497.558 405.385 -175.381 -540.134 -655.609 -781.099 296.505 613.272 923.556 769.794 93.219 91.810 348.199 192.008 -203.285 -521.462 -575.357 -577.786 752.249 1.432.148 2.076.723 1.956.278 373.583 370.552 845.757 597.393 -378.666 -1.061.596 -1.230.966 -1.358.885

2012 I II 594.712 830.037 537.079 293.044 -57.634 -536.993 523.656 788.363 217.083 113.326 -306.573 -675.037 1.118.368 1.618.399 754.161 406.370 -364.207 -1.212.030

Sumber : KPw BI Provinsi Aceh dan KPw BI Lhokseumawe, diolah Netflow : inflow dikurangi outflow Kegiatan pembayaran tunai di Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh tercatat terus mengalami net outflow5. Pada triwulan II tahun 2012 kembali terjadi net outflow yang cukup besar mencapai Rp.536,9 miliar. Net ouflow ini disebabkan arus kas yang keluar dari Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh lebih besar daripada arus kas yang masuk. Jika dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya, net outflow mengalami peningkatan tipis sebesar 13% (yoy). Bila dilihat, tren net outflow memang terjadi di triwulan II dan IV setiap tahunnnya. Hal ini disinyalir berkaitan dengan kebutuhan uang tunai untuk pembayaran proyek pemerintah, keperluan anak sekolah dan musim liburan serta pembayaran gaji ke 13 dan rapel kenaikan gaji PNS. Kebutuhan uang tunai juga hampir selalu mengalami peningkatan pada saat Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor musiman sangat mempengaruhi inflowoutflow kegiatan perkasan. Gambar 3.32 Pemberian Tanda Tidak Berharga PTTB BI Aceh Rasio PTTB BI Aceh

300.000

PTTB BI Lsm Rasio PTTB BI Lsm

120%

250.000

100%

200.000

80%

150.000

60%

100.000

12,10%

40%

10,28% 20%

50.000

35.450 11.650

0

Mar

Jun

Sep 2011

Des

Mar

0%

Jun 2012

Sumber : KPw BI Provinsi Aceh dan KPw BI Lhokseumawe, diolah 5

Net Outflow adalah kondisi dimana aliran uang masuk (inflow) lebih sedikit dibandingkan aliran uang keluar (ouflow) pada periode yang sama.


51


Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dilakukan sebagai bagian dari proses pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)/ rusak yang dilakukan secara rutin oleh seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, seperti untuk provinsi Aceh dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan kepada masyarakat (Clean Money Policy). Tercatat selama triwulan II-2012, sebesar Rp 47,1 miliar uang kartal yang tidak layak edar dalam berbagai pecahan dimusnahkan. Kondisi ini menurun drastis dibandingkan jumlah yang dimusnahkan pada triwulan sebelumnya yang mencapai Rp385 miliar sejalan dengan menurunnya aliran uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia. Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang dimusnahkan tersebut selanjutnya akan digantikan dengan Uang Layak Edar (ULE) yang siap digunakan untuk kebutuhan transaksi keuangan di masyarakat. Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlakuan yang tepat terhadap uang kartal. Diharapkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kondisi fisik uang kartal yang dimiliki akan dapat memperpanjang usia edar uang kartal dan semakin mengurangi besarnya volume PTTB. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat pemusnahan uang kartal berdampak pada besarnya biaya pencetakan uang baru yang harus dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menggantikan uang yang dimusnahkan tersebut. 3.5.

PEREDARAN UANG PALSU

Pecahan 100 dan 50 ribu masih menjadi pecahan terbanyak yang dipalsukan. Secara nominal, uang palsu yang ditemukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh selama triwulan II tahun 2012 sebesar Rp3,3 juta atau sebanyak 48 lembar, sedikit meningkat dibanding triwulan lalu yang sebanyak Rp700 ribu. Uang pecahan besar yaitu Rp. 100 ribu dan Rp. 50 ribu paling banyak dipalsukan oleh masyarakat. Tabel 3.19 Perkembangan Temuan Uang Palsu di Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh 2011

2010 Nominal

I

50.000

II

III

IV

I

II

250.000 7.790.000 14.820.000 2.220.000 25.080.000

700.000 3.300.000

200.000 6.300.000

9.000.000

300.000 1.800.000

800.000 16.000.000

400.000 1.500.000

100.000

0

50.000

50.000

1.100.000 1.400.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

10.000

0

0

40.000

20.000

0

60.000

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3

96

287

31

11

48

100.000

2

63

11

14

3

18

50.000

1

29

274

16

8

30

20.000

0

0

0

1

0

0

10.000

0

4

2

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

50.000 1.450.000 13.700.000

Jumlah (lembar)

Sumber : KPw BI Provinsi Aceh, diolah

52

2012

2011



3.6.

TRANSAKSI NON TUNAI Gambar 3.16 Porsi Transaksi Non Tunai Triwulan I-2012 Di Provinsi Aceh

RTGS 99,14 %

Kliring 0,86% Sumber : www.bi.go.id, diolah 3.6.1.

BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement)

Selama triwulan II tahun 2012, sistem pembayaran non tunai di Aceh masih didominasi oleh sistem BI-RTGS6 (lihat gambar). Sistem layanan BI-RTGS yang menyediakan layanan pemindahan dana secara cepat dan minim risiko menjadikan transaksi ini sebagai primadona dalam sistem pembayaran non tunai di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh.

Terbukti dengan masih besarnya porsi

penggunaan BI-RTGS (99,14%) dalam transaksi sistem pembayaran non tunai di Aceh. Selama periode triwulan II tahun 2012, nominal BI-RTGS mengalami pertumbuhan positif, baik secara tahunan (yoy) maupun triwulanan. Total transaksi menggunakan BI-RTGS tercatat sebesar Rp100,6 triliun atau sebanyak 45,2 ribu transaksi. Ditilik pada setiap jenis transaksi menggunakan BI-RTGS, pertumbuhan tersebut terjadi pada seluruh jenis transaksi yaitu pemindahan dana ke luar Aceh, dana yang masuk ke Aceh maupun dana yang berputar di Aceh. Tabel 3.16 Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Aceh 2011

2012

Growth (yoy) I-12 II-12

Growth (qtq) I-12 II-12

III

IV

I

II

Total Nominal

62.405

88.433

61.245

100.639

-9,6%

57,6%

-30,7%

64,3%

Dari Aceh Nominal Ke Aceh (Rp-miliar) Dari-Ke Aceh Total Volume

18.299 35.254 8.852

26.913 48.803 12.717

18.331 32.160 10.754

24.640 58.976 17.023

-13,4% -10,6% 1,3%

39,4% 63,5% 68,5%

-31,9% -34,1% -15,4%

34,4% 83,4% 58,3%

51.334

59.652

43.091

45.167

-15,2%

-1,1%

-27,8%

4,8%

Volume Dari Aceh (Transaksi- Ke Aceh ribu) Dari-Ke Aceh

28.596 17.693 5.045

32.748 20.814 6.090

24.235 14.482 4.374

25.230 15.550 4.387

-16,0% -14,8% -12,2%

0,4% -3,9% 1,1%

-26,0% -30,4% -28,2%

4,1% 7,4% 0,3%

Sumber : www.bi.go.id, diolah

6

BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI-RTGS memiliki peranan dalam memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System atau transaksi bernilai besar (Rp100 juta ke atas dan bersifat urgent). Metode penyelesaian secara gross to gross settlement, final, real time dan irrevocable.


53


KLIRING7

3.6.2.

Tabel 3.17 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Aceh 2011 I Nominal (Rp-miliar) Volume (warkat)

756,1 27.719

II

2012 III

712,6 1.011,12 27.277

37.579

IV

I

Growth (yoy) Growth (qtq) II

I-12

II-12

I-12

II-12

731,77

777,3

877,6

2,8%

23,2%

6,2% 12,9%

30.237

31.606

31.324

14,0%

14,8%

4,5% -0,9%

Penarikan cek/BG kosong - Nominal (Rp-miliar)

13,3

20,3

20,6

22,85

18,6

833

1.057

798,0

891

902

911

- % Nominal

1,76%

2,84%

2,04%

3,12%

2,39%

2,61%

- % Volume

3,01%

3,88%

2,12%

2,95%

2,85%

2,91%

- Volume (warkat)

22,9 39,7%

13,0% -18,6% 23,0%

8,3% -13,8%

1,2%

1,0%

Sumber : www.bi.go.id, diolah Sama dengan transaksi melalui BI-RTGS, perputaran kliring selama triwulan II tahun 2012 baik secara tahunan maupun triwulanan juga tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan. Transaksi melalui Kliring selama triwulan laporan tercatat sebesar Rp877,6 miliar. Peningkatan transfer dana menggunakan sistem kliring ternyata diikuti dengan peningkatan penarikan cek/BG kosong. Tercatat selama periode laporan, terjadi penarikan cek/BG kosong sebesar Rp22,9 miliar dengan jumlah warkat sebanyak 911 lembar.

7

Kliring adalah Sistem tranfer dana dengan pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debet/kredit dan lainnya) atau data keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. 54


PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

Recommend Documents