PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh

PERKEMBANGAN PERBANKAN DI ACEH

38

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 2-2013

BAB 3 Perbankan Aceh



Kinerja perbankan (Bank Umum & Bank Perkreditan Rakyat) di Aceh pada triwulan II tahun 2013 secara umum menunjukkan perkembangan

yang

lebih

baik,

walaupun

mengalami

perlambatan pertumbuhan. Hal ini tercermin dari peningkatan total aset Bank Umum dan BPR yang tumbuh sebesar 7,75% masih

lebih

rendah

dari

pertumbuhan

triwulan

lalu

yang

mencapai 13,51% (yoy). 

Kinerja Bank Umum yang mencakup Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah kembali menunjukkan kinerja yang lebih baik pada triwulan laporan. Aset tumbuh 14,96% (yoy) akibat peningkatan DPK yang mencapai 14,84% (yoy) dan pertumbuhan penyaluran kredit yang sebesar 15,48% (yoy).



Sementara

itu,

mempertahankan

Bank

Umum

kinerjanya

di

Syariah

masih

mampu

triwulan

laporan

dengan

pertumbuhan aset mencapai 34,88% (yoy). 

Kinerja

yang

cukup

baik

juga

diperlihatkan

oleh

Bank

Perkreditan Rakyat baik konvensional maupun syariah yang mencapai pertumbuhan aset sebesar 11,8% (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan DPK sebesar 19% (yoy) dan Penyaluran Kredit sebesar 10,8% (yoy). Gambar 3.1 Perkembangan Aset Perbankan

Gambar 3.2. Porsi Aset

Aset Sumber : Laporan Bank Umum, data diolah

Perbankan

yang

mencakup

Bank Umum dan BPR/S se-provinsi Aceh

terus

menunjukkan

pertambahan

dibanding

sebelumnya.

Bahkan

triwulan akselerasi

pertumbuhan pada periode triwulan III

tahun

angka

2012

yang

memperlihatkan

signifikan

setelah

terpuruk di triwulan lalu.


39


3.1.

PERKEMBANGAN BANK UMUM DI PROVINSI ACEH

Kinerja bank umum konvensional di provinsi Aceh pada triwulan II tahun 2013 kembali menunjukkan pencapaian yang baik, dimana total aset tumbuh cukup signifikan baik secara tahunan maupun secara triwulanan. Kegiatan intermediasi secara umum juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan mencatat kinerja sebesar Rp.22,73 triliun, lebih tinggi 5,61% (qtq) atau 15,48% (yoy) dari periode sebelumnya. Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Pokok Bank Umum di Provinsi Aceh

Indikator (Rp Miliar) Total Aset Pertumbuhan (yoy) Pertumbuhan (qtq) DPK Pertumbuhan (yoy) Pertumbuhan (qtq) Kredit Pertumbuhan (yoy) Pertumbuhan (qtq) FDR NPL-gross NPL-Nominal

2011 3 27.705 6,70% -7,11% 17.922 6,95% -4,31% 17.160 29,50% 6,29% 95,75% 5,51% 946

6 38.077 35,42% 37,44% 19.295 10,89% 7,66% 18.142 25,74% 5,72% 94,02% 5,91% 1.072

9 31.612 5,25% -16,98% 20.063 5,75% 3,98% 18.591 23,09% 7,00% 92,67% 6,22% 1.157

2012 12 30.826 3,36% -2,49% 20.333 8,56% 1,35% 18.722 15,97% 0,70% 92,07% 4,10% 768

3 32.327 16,69% 4,87% 19.706 9,95% -3,09% 18.900 10,14% 0,95% 95,91% 4,68% 884

6 34.057 -10,56% 5,35% 20.668 7,11% 4,88% 19.679 8,47% 4,12% 95,22% 5,12% 1.008

9 36.799 16,41% 8,05% 22.414 11,72% 8,45% 20.129 8,27% 2,29% 89,81% 5,23% 1.053

12 35.619 15,55% -3,21% 21.969 8,05% -1,98% 20.761 10,89% 3,14% 94,50% 4,61% 958

2013 3 6 36.695 39.153 13,51% 14,96% 3,02% 1,61% 21.788 23.736 10,57% 14,84% -0,82% -1,45% 21.519 22.726 13,85% 15,48% 3,65% 3,82% 98,76% 95,75% 5,06% 5,05% 1.089 1.148

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah

Total aset bank umum di Aceh pada triwulan II tahun 2013 adalah sebesar Rp. 39,2 triliun atau tumbuh 6,70% (qtq) dan 14,96% (yoy). Berdasarkan komponen pembentuknya, aktiva produktif bank umum di Aceh didominasi oleh penyaluran kredit kepada masyarakat (76,48%), diikuti oleh Penempatan pada bank lain (12,00%), Penempatan pada Bank Indonesia (6,33%) dan sedangkan aktiva produktif lainnya dalam bentuk surat berharga mempunyai proporsi yang kecil (1,36%). Hasil

penghimpunan

DPK

Peningkatan DPK yang

meningkat

dari

triwulan

sebelumnya

sebesar

8,94%

(qtq).

sedikit lebih besar dibandingkan dengan kegiatan intermediasi

(pembiayaan/penyaluran kredit) membuat LDR Bank umum pada triwulan ini menurun dari 98,76% trwulan lalu menjadi 95,75%. Kondisi ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan LDR pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 95,22%. Berdasarkan kelompoknya, peningkatan LDR bank umum dibanding triwulan lalu terjadi pada kelompok bank milik pemerintah dari 121,50% menjadi 128,40%. LDR kelompok bank milik swasta menurun dari 95,3% menjadi 91,35%.

40



Gambar 3.3. Perkembangan LDR Menurut Kelompok Bank

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Gambar 3.4. Perkembangan Aset Bank Umum

Gambar 3.5. Proporsi Aktiva Produktif periode Juni 2013

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Peningkatan pertumbuhan DPK yang cukup baik ini tidak lepas dari upaya perbankan untuk menghimpun dana masyarakat serta didorong oleh ekspansi pertumbuhan perekonomian Aceh yang sedang berlangsung. Berdasarkan jenisnya, kenaikan pertumbuhan tahunan DPK bank umum terutama didorong oleh peningkatan simpanan Giro yang tumbuh hingga sebesar 54,33% (yoy).


41


Tabel 3.2. Perkembangan DPK Menurut Jenis Simpanan

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Kinerja penyaluran kredit di triwulan II tahun 2013 juga tumbuh meningkat sebesar 5,61% (qtq) dibanding triwulan lalu dan tumbuh sebesar 15,48% (yoy) dibanding triwulan yang sama tahun lalu. Berdasarkan kepemilikan bank, penyaluran kredit tercatat masih didominasi oleh kelompok bank pemerintah. Tabel 3.3. Perkembangan Kredit Menurut Penggunaan

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Menurut jenis kredit yang disalurkan, penyaluran pembiayaan kepada sektor kegiatan non produktif yaitu kredit konsumsi masih mendominasi dengan share sebesar 55,81%. Peningkatan penyaluran kredit terjadi pada seluruh jenis penggunaan dengan pertumbuhan penyaluran tahunan dicapai oleh kredit modal kerja. Penyaluran kredit modal kerja yang menjadi salah satu indikator aktivitas dunia usaha tumbuh mencapai 35,57% (yoy). Dominasi kredit konsumsi yang sedang berlangsung, pada dasarnya juga terjadi pada skala nasional. Suku bunga kredit

42



konsumsi yang relatif lebih tinggi serta tenor kredit yang cenderung lebih pendek menarik perhatian perbankan untuk menyalurkan dananya pada jenis kredit ini. Gambar 3.6. Proporsi Penyaluran Kredit

Gambar 3.7. Proporsi Penyaluran Kredit Menurut

Menurut Jenis Penggunaan

Kelompok Bank

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Sementara itu, secara sektoral penyaluran kredit bank umum konvensional di Aceh masih didominasi oleh sektor industri dan sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) dengan proporsi sebesar 50,05%; tanpa memasukkan kredit untuk sektor lainnya. Tingginya penyaluran kredit pada sektor ini searah dengan cukup tingginya dominasi sektor tersebut dalam struktur perekonomian Aceh. Pada triwulan berjalan seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan tahunan yang positif kecuali sektor Pertambangan seiring dengan lesunya geliat sektor tersebut. Tabel 3.4. Perkembangan Kredit Menurut Sektor Ekonomi



43


Jumlah penyaluran kredit untuk sektor pertanian tercatat hanya sebesar Rp. 728 miliar di triwulan laporan, pertumbuhan penyaluran kredit di sektor ini meningkat dari triwulan sebelumnya. Bahkan pantauan terhadap rasio kredit non lancar di sektor Pertanian tercatat terus membaik.

Gambar 3.8. Proporsi Kredit Menurut Sektor

Untuk mempertahankan dan meningkatkan

Ekonomi

kondisi ini perlu terus dilakukan upaya untuk mendorong

penyaluran

kredit

perbankan

pada sektor pertanian, khususnya usaha agribisnis yang mampu memberikan nilai tambah produk pertanian sehingga pada gilirannya

akan

mampu

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat petani di Aceh. Upaya–upaya penciptaan dalam

ini

skim–skim

penyaluran

termasuk

diantaranya

pula

kredit

kredit

di

melalui

yang

tepat

sektor

pemberdayaan

ini,

peran

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Risiko kredit perbankan yang tercermin dari rasio kredit bermasalah terhadap total kredit atau Non Performing Loan (NPL) bank umum di Aceh pada periode laporan (5,05%), sedikit menurun stabil dibanding triwulan lalu (5,06%). Berdasarkan kelompok bank, NPL paling tinggi terjadi pada kelompok bank swasta yang mencapai 8,29%. Sementara kelompok bank pemerintah memiliki rasio NPL sebesar 4,44%. Berdasarkan jenis penggunaan kreditnya, NPL tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang sebesar 10,93% (yoy).

44



Gambar 3.9. Perkembangan NPL Menurut Kelompok Bank


Tabel 3.5. NPL Kredit

Tabel 3.6. NPL Kredit


Menurut Sektor Ekonomi


Money position atau jumlah aset likuid yang dimiliki bank umum di Aceh tercatat sebesar Rp6,586 triliun, dengan dominasi pada penempatan pada bank lain.


45


Gambar 3.10. Aset Likuid Bank Umum di Provinsi Aceh


PERKEMBANGAN BANK UMUM SYARIAH (BUS)1 DI PROVINSI ACEH

3.2.

Tabel 3.7. Perkembangan Indikator Pokok Bank Umum Syariah di Provinsi Aceh

Sumber: Laporan Bank Umum Syariah, data diolah Kinerja perbankan Syariah di Aceh kembali menunjukkan perkembangan yang menggembirakan selama triwulan II tahun 2013. Semakin menariknya keberadaan perbankan Syariah di masyarakat tercermin dari peningkatan total aset dan penghimpunan DPK yang masing-masing mencapai 34,88% dan 17,02%. Aktivitas pembiayaan pun mengalami peningkatan sebesar 14,39% (yoy).

1

Data Bank Umum Syariah mencakup data Unit Usaha Syariah (UUS)

46



Gambar 3.11. Proporsi DPK

Gambar 3.12. Perkembangan DPK Menurut Jenis

Bank Umum Syariah

Simpanan

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Sepanjang triwulan II tahun 2013, total aset perbankan syariah di Aceh meningkat sebesar 34,88% (yoy) dan 19,45% (qtq) menjadi senilai Rp. 4,99 triliun. Meski tercatat melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan triwulan IV tahun 2012 lalu yang sebesar 35,99%; pertumbuhan tahunan di atas 20% tersebut masih menunjukkan tingginya potensi bank syariah dalam

melakukan

pembiayaan

sehingga

dapat

berpartisipasi

menjadi

stimulus

bagi

perekonomian Aceh ke depan. Kinerja penghimpunan DPK oleh perbankan syariah di Aceh pada triwulan ini juga tercatat mengalami peningkatan dari 5,39% (yoy) di triwulan I tahun 2013 menjadi 17,02% (yoy) di triwulan laporan. Berdasarkan komposisinya, simpanan perbankan syariah masih didominasi oleh simpanan tabungan dengan proporsi sebesar 41,03%, disusul oleh deposito dan giro dengan proporsi masing-masing sebesar 32,54% dan 26,43%. Bila ditilik dari pertumbuhannya, tercatat simpanan giro mengalami pertumbuhan terbesar mencapai 172,01% (yoy).


47


Gambar 3.13. Proporsi Pembiayaan

Gambar 3.14. Perkembangan Pembiayaan

Bank Umum Syariah Menurut Jenis

Bank Umum Syariah Menurut Jenis Penggunaan

Penggunaan

Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Dari

sisi

pembiayaan,

mendominasi

berdasarkan

dibandingkan

dengan

jenisnya,

penyaluran

penggunaan

kredit

pembiayaan

lainnya.

konsumsi

Minimnya

risiko

masih dalam

penyaluran pembiayaan konsumsi tercermin dari rasio risiko pembiayaan non lancar (Non Performing Loan) yang masih di angka 2,74% per triwulan II tahun 2013, jauh dibawah NPL pembiayaan Modal Kerja dan Konsumsi. Cukup besarnya proporsi pembiayaan konsumsi yang disalurkan oleh perbankan syariah terkait dengan ekspansi bank syariah kepada kebutuhan pembiayaan kepemilikan rumah dan properti lainnya, serta pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat atas kedua komoditas dimaksud. Sementara itu meskipun mempunyai porsi yang lebih kecil, pembiayaan pada kegiatan sektor produktif yang tercermin dari penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi juga tetap menjadi perhatian perbankan syariah, seperti yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang positif di kedua jenis pembiayaan. Gambar 3.15. NPF Bank Umum Syariah Menurut Penggunaan


48



Tabel 3.8. Perkembangan Pembiayaan

Gambar 3.16. Proporsi Pembiayaan

Bank Umum Syariah di Provinsi Aceh

Bank Umum Syariah Menurut Sektor Ekonomi


3.3.

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI PROVINSI ACEH

Tabel 3.9. Perkembangan Indikator Pokok Bank Perkreditan Rakyat/Syariah di Provinsi Aceh

Sumber: Laporan BPR, data diolah Pada triwulan II tahun 2013, kinerja BPR secara tahunan di Aceh tercatat meningkat. Kinerja total aset tumbuh sebesar 11,8% (yoy) dari triwulan sebelumnya menjadi Rp. 281,6 miliar. Begitu pula dengan penghimpunan DPK yang tumbuh meningkat 19,0% (yoy). Hal yang sama


49


juga terjadi pada penyaluran kredit yang tercatat tumbuh melambat 10,8% (yoy) menjadi sebesar Rp. 160,15 miliar. Gambar 3.17. Proporsi DPK BPR/S

Gambar 3.18. Perkembangan DPK BPR/S Menurut Jenis Simpanan

Laporan BPR, data diolah Berdasarkan jenisnya, simpanan masyarakat terhimpun cukup merata dimana porsi simpanan tabungan dan deposito masing-masing memiliki share 52,27% dan 49,73%. Peningkatan DPK secara tahunan terjadi pada seluruh jenis simpanan baik Tabungan maupun Deposito yang tumbuh berturut-turut 10,6% (yoy) dan 28,6% (yoy).

Gambar 3.19. Proporsi Pembiayaan BPR/S

Gambar 3.20. Perkembangan Pembiayaan BPR/S



Sumber: Laporan Bank Umum, data diolah Walaupun dihimpit ekspansi kinerja penyaluran kredit yang terjadi pada bank umum, realisasi penyaluran kredit BPR Aceh di triwulan laporan tercatat mengalami peningkatan. Berbeda dengan bank umum, pembiayaan oleh BPR didominasi oleh pembiayaan ke sektor produktif

50



dalam bentuk modal kerja dengan porsi 80,24%. Cakupan BPR yang terasa lebih dekat dengan masyarakat, terutama usaha mikro, disinyalir menjadi pertimbangan masyarakat memilih BPR untuk memperoleh pembiayaan modal kerja. Meski demikian, BPR masih harus bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki kinerja pembiayaan non lancarnya (NPL) yang mencapai 9,41%. Tabel 3.10. Proporsi Pembiayaan BPR/S Menurut Sektor Ekonomi



51


____________________________________________________________________ Box 2. Pengaruh Kebijakan Loan to Value dan Down Payment di Provinsi Aceh

Dalam rangka meningkatkan kehati-hatian Bank dalam pemberian KPR dan KKB serta untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan, Bank Indonesia mengatur besaran Loan To Value (LTV) untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

2

Rasio LTV, yakni angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit, ditetapkan maksimal 70%. Ruang lingkup KPR yang dimakud meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 m2 (tujuh puluh meter persegi). Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah. Sebagai pegembangan dari kebijakan LTV untuk KPR pada tahun lalu, BI berencana menerbitkan aturan pengetatan rasio pinjaman terhadap aset atau Loan to Value (LTV) KPR secara progresif mulai 1 September 2013. Dalam beleid tersebut, BI mengatur besaran uang muka KPR dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk hunian tipe mulai 70. Uang muka untuk rumah pertama diwajibkan minimal 30 persen, dan sedikitnya 40 persen untuk KPR kedua, serta paling tidak 50 persen untuk kredit ketiga. Sementara itu, untuk DP bagi KKB ditetapkan sebagai berikut (i) Untuk Roda Dua minimal DP sebesar 25%, (ii) Roda Empat minimal DP 30%, dan (iii) Roda Empat atau lebih untuk keperluan produktif minimal DP 20%. Penjelasan untuk keperluan produktf sesuai pengaturan Surat Edaran, adalah, bila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut (a) Merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, atau (b) diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimiliki. Pengaruh LTV terhadap industri perumahan di Provinsi Banda Aceh bisa tercermin dari jumlah kredit perbankan yang diberikan untuk industri real estate atau perumahan. Grafik di bawah ini merupakan perkembangan total jumlah kredit yang diberikan untuk perumahan yang terkena kebijakan LTV yaitu perumahan dengan tipe Menengah, Besar Atau Mewah (Tipe mulai dan Diatas 70); dan Flat / Apartemen. Terlihat pada grafik hingga akihir tahun 2012 terdapat tren 2

http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_140612.htm

52



yang menurun walaupun ada sedikit kenaikan pada tahun 2013 triwulan pertama. Ini menunjukan bahwa kebijakan LTV mulai memiliki dampak pada industri perumahan di provinsi Aceh.

Penjualan mobil dan sepeda motor baru di Provinsi Aceh pada grafik di bawah ini yang terus meningkat dari awal tahun 2009 terlihat juga menjadi terus menurun sejak diberlakukannya kebijakan Down Payment. Penjualan mobil baru terpengaruh tidak begitu besar dibandingkan dengan penjualan sepeda motor. Meskipun begitu, sejak diberlakukan nya kebijakan DP ini, penjualan mobil di Aceh belum pernah melebihi pertumbuhan penjualan tertinggi mobil pada tahun 2010 triwulan I. Penjualan sepeda motor yang terlihat lebih terpengaruh oleh kebijakan DP ini. Terlihat pada grafik sejak diberlakukan kebijakan pada bulan Maret 2102 penjualan sepeda motor baru di Aceh terus menurun.


53


LTV atau DP

yang dipersyaratkan dihitung berdasarkan nilai perikatan agunan. Besaran LTV

untuk KPR maupun DP untuk KKB tersebut, akan disesuaikan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kondisi perekonomian terkini.2 Dengan adanya kebijakan ini diharapkan NPL pada sektor perumahan yang pada triwulan laporan mencapai Rp77,7 Miliyar lambat laun akan dapat menurun. _____________________________________________________________________

54



PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH


55




Pada triwulan I tahun 2013 kegiatan pembayaran tunai di Provinsi Aceh tercatat mengalami net inflow yang diperkirakan terkait dengan pola musiman/ cyclical akibat dari tingginya penarikan dana oleh masyarakat pada periode sebelumnya.



Selama triwulan laporan, transaksi non tunai baik melalui BI-RTGS maupun sistem kliring mengalami pertumbuhan tahunan yang cukup signifikan,

namun

sebaliknya,

secara

triwulanan

mengalami

pertumbuhan yang negatif.

3.4.

TRANSAKSI TUNAI

Transaksi sistem pembayaran tunai di Bank Indonesia tercermin dari beberapa kegiatan, yaitu : aliran uang keluar dan masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (outflow dan inflow), kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar atau Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB), serta kegiatan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat. Tabel 3.11 Perkembangan Aliran Uang Kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah (Rp-Juta)

KPw BI Banda Aceh

KPw BI Lhokseumawe

Provinsi Aceh

Transaksi

2012 I

2013

II

III

IV

I

II

Outflow

594.712

830.037

925.033

1.111.644

579.979

Inflow

537.079

293.044

541.236

355.731

793.435

372.394

Netflow

-57.634

-536.993

-383.797

-755.912

213.456

-421.424

Outflow

523.656

788.363

736.378

769.059

394.578

624.160

Inflow

793.818

217.083

113.326

327.460

133.017

288.847

170.210

Netflow

-306.573

-675.037

-408.918

-636.041

-105.731

-453.950

Outflow

1.118.368

1.618.399

1.661.411

1.880.703

974.557

1.417.978

754.161

406.370

868.696

488.749

1.082.282

542.605

-364.207

-1.212.030

-792.715

-1.391.954

107.725

-875.374

Inflow Netflow

Sumber : KPw BI Provinsi Aceh dan KPw BI Lhokseumawe, diolah Pada triwulan I tahun 2013 kegiatan pembayaran tunai di Provinsi Aceh tercatat mengalami net inflow3 setelah sepanjang tahun 2012 mengalami net outflow. Pada triwulan II ini, kegiatan pembayaran kembali mengalami Net outflow. Net outflow ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang menukarkan uangnya untuk menghadapi bulan puasa dan lebaran nanti, akibatnya arus kas yang keluar dari Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Lhokseumawe lebih besar daripada arus kas yang masuk. Net ouflow juga disinyalir berkaitan dengan mulai meningkatnya adanya kebutuhan uang tunai dalam jumlah besar seperti untuk pembayaran proyek-proyek pemerintah yang sudah mulai terlihat realisasi nya.

3

Net Inflow adalah kondisi dimana aliran uang masuk (inflow) lebih banyak dibandingkan aliran uang keluar (ouflow) pada periode yang sama.

56



Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dilakukan sebagai bagian dari proses pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)/ rusak yang dilakukan secara rutin oleh seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan kepada masyarakat (Clean Money Policy). Tercatat selama triwulan II tahun 2013, sebesar Rp. 105,57

miliar uang kartal yang tidak layak edar dalam berbagai

pecahan dimusnahkan. Kondisi ini meningkat bila dibandingkan jumlah yang dimusnahkan pada triwulan sebelumnya yang sebesar Rp. 88,068 miliar. Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang dimusnahkan tersebut selanjutnya akan digantikan dengan Uang Layak Edar (ULE) yang siap digunakan untuk kebutuhan transaksi keuangan di masyarakat. Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai

pentingnya perlakuan yang tepat terhadap uang kartal. Diharapkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kondisi fisik uang kartal yang dimiliki akan dapat memperpanjang usia edar uang kartal dan semakin mengurangi besarnya volume PTTB. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat pemusnahan uang kartal berdampak pada besarnya biaya pencetakan uang baru yang harus dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menggantikan uang yang dimusnahkan tersebut. Gambar 3.21 Pemberian Tanda Tidak Berharga

Sumber : KPw BI Provinsi Aceh dan KPw BI Lhokseumawe, diolah

3.5.

PEREDARAN UANG PALSU

Pada triwulan II tahun 2013, ditemukan uang palsu sebesar Rp. 1.380.000,- oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe. Jumlah tersebut jauh meningkat dibanding jumlah uang palsu yang ditemukan pada triwulan sebelumnya. Peningkatan jumlah uang palsu selama triwulan laporan merupakan wujud dari


57


mulai concern nya masyarakat terhadap peredaran uang palsu dengan melakukan pelaporan ketika ditemukan nya uang palsu tersebut. Tabel 3.12 Perkembangan Temuan Uang Palsu di Provinsi Aceh 2012

Temuan uang palsu di Provinsi Aceh

I

Nominal

II

III

2012

IV

2013 I

5.335.000

600.000

4.360.000

11.655.000

800.000

1.380.000

100.000

950.000

2.000.000

500.000

2.800.000

6.250.000

600.000

800.000

50.000

400.000

3.300.000

100.000

1.500.000

5.300.000

200.000

550.000

20.000

0

20.000

0

40.000

60.000

0

20.000

10.000

0

10.000

0

20.000

30.000

0

10.000

5.000

10.000

5.000

0

0

15.000

0

0

11

48

1

41

10

21

100.000

10

20

4

28

6

8

50.000

8

66

2

30

4

11

20.000

0

1

0

2

0

1

10.000

0

1

0

2

0

1

5.000

2

1

0

0

0

0

Jumlah (lembar)

Sumber : KPw BI Provinsi Aceh, diolah 3.6.

TRANSAKSI NON TUNAI Gambar 3.22 Porsi Transaksi Non Tunai Triwulan II-2012 Di Provinsi Aceh

Sumber : www.bi.go.id, diolah

58

II

1.360.000



3.6.1. BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement) Hingga triwulan II tahun 2013, sistem pembayaran non tunai di Aceh masih didominasi oleh sistem BI-RTGS4 (lihat gambar). Sistem layanan BI-RTGS yang menyediakan layanan pemindahan dana secara cepat dan minim risiko menjadikan transaksi ini sebagai primadona dalam sistem pembayaran non tunai di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh. Terbukti dengan masih besarnya porsi penggunaan BI-RTGS (99,31%) dalam transaksi sistem pembayaran non tunai di Aceh. Selama periode triwulan II tahun 2013, nominal BI-RTGS mengalami pertumbuhan tahunan yang cukup signifikan, namun secara triwulanan mengalami pertumbuhan yang terkoreksi cukup dalam. Total transaksi menggunakan BI-RTGS tercatat sebesar Rp. 137,362 triliun atau sebanyak 45,15 ribu transaksi. Tabel 3.13 Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Aceh 2012

BI-RTGS

Tw.I

Nominal (Rp Miliar) 61.245

2013

Tw.II

Tw.III

Tw.IV

Total

Tw.I

Tw.II

100.639

90.995

116.664

369.543

95.634

137.362

Dari Aceh

18.331

24.640

23.624

30.057

96.653

26.864

35.797

Ke Aceh

32.160

58.976

52.586

66.889

210.611

50.110

77.542

Di Aceh

10.754

17.023

14.784

19.717

62.278

18.660

24.024

43.091

45.167

50.798

59.114

198.170

41.077

45.150

Dari Aceh

24.235

25.230

28.635

33.601

111.701

23.325

25.142

Ke Aceh

14.482

15.550

16.927

19.499

66.458

13.554

15.632

4.374

4.387

5.236

6.014

20.011

4.198

4.376

Volume Transaksi

Di Aceh

Sumber : www.bi.go.id, diolah 3.6.2. KLIRING5 Tabel 3.14 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Aceh KLIRING Nominal (Rp-miliar) Volume (warkat)

2012 I 777,3

II

III

IV

877,6 842,91 897,05

31.606 31.324 29.061

2013

2012

I

Growth (yoy) Growth (qtq) II

I-13

II-13

I-13

II-13

3.395 891,13 955,93

14,6%

8,9%

-0,7% 7,3%

31.009 123.000 30.447 31.536

-3,7%

0,7%

-1,8% 3,6%

Penarikan cek/BG kosong - Nominal (Rp-miliar) - Volume (warkat)

18,6

22,9

24,5

25,12

91,10

26,2

902

911

826,0

950

3.589

698

33,8 40,8% 47,8%

4,2%

907 -22,6% -0,4% -26,5%

- % Nominal

2,39%

2,61% 2,90%

2,8%

2,94%

3,54%

- % Volume

2,85%

2,91% 2,84%

3,06%

2,29%

2,88%

Sumber : www.bi.go.id, diolah 4

BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI-RTGS memiliki peranan dalam memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System atau transaksi bernilai besar (Rp100 juta ke atas dan bersifat urgent). Metode penyelesaian secara gross to gross settlement, final, real time dan irrevocable. 5

Kliring adalah Sistem tranfer dana dengan pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debet/kredit dan lainnya) atau data keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 2-2013

59


Sama dengan transaksi melalui BI-RTGS, perputaran kliring selama triwulan II tahun 2013 juga tumbuh positif baik secara tahunan maupun triwulanan. Transaksi melalui Kliring selama triwulan laporan tercatat sebesar Rp. 955,93 miliar. Peningkatan transfer dana menggunakan sistem kliring ini juga dibarengi dengan penarikan cek/BG kosong yang juga mengalami peningkatan. Tercatat selama periode laporan, terjadi penarikan cek/BG kosong sebesar Rp. 33,8 miliar dengan jumlah warkat sebanyak 907 lembar.

60


PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH

Recommend Documents