Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

Akuntabilitas Kinerja

Bab III I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu masyarakat

dilaksanakan

Akuntabilitas

Kinerja

pertanggungjawaban pemerintah

serta

melalui

Instansi dalam

dalam

media

penyusunanLaporan

Pemerintah(LAKIP)

mencapai

rangka

misi

dan

perwujudan

sebagai tujuan

wujud instansi

pemerintahan

yang

berdayaguna dan berhasil guna. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pelaporan

(LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Aceh UtaraTahun 2016 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indoenesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pencapaian

sasaran

srategis

yang

dtietapkan

dalam

mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Halaman 43


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017. Pengukuran

kinerja

pada

tahun

2016

dilaksanakan

dengan

membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi Capaian indikator kinerja=

x 100% Rencana

b. Apabila

semakin

tinggi

realisasi

menunjukkan

semakin rendahya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana- (Realisasi- Rencana) Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Atau : (2 x Rencana)- Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Halaman 44


Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu: Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal Skala Ordinal

Predikat/Kategori

> 92

Sangat Berhasil

77<X ≤ 92

Berhasil

62 < X ≤ 77

Cukup Berhasil

<62

Tidak Berhasil

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut:

Halaman 45


Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 No.

1

2 3 4 5 6

Sasaran Strategis Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik

Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik Terciptanya stabilitas sosial dan politik Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Menurunnya tingkat angka pengangguran Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing

Indikator Kinerja

Realisasi

% Capaian

Ket Capaian

CC

CC

Berhasil

WTP

WTP

WTP

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

75

71.71

95

Sangat Berhasil

Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

3.86

8.55

221

Sangat Berhasil

Persentase jumlah penduduk miskin Angka pengangguran

19.50

19.20

98

10.10

17.05

32

Angka melek huruf

97.3

95,39

98

Rata-rata lama Sekolah

9.3

10,70

115

Sangat Berhasil Tidak Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini pemeriksaan BPK Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target B

Halaman 45


7

Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat

Angka Kematian Ibu

102

198

194

1

185

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Angka Kematian Bayi

7

0,11

114

Sangat Berhasil

70

71

101

Sangat Berhasil

56.15

48

85

Berhasil

63.58

63

99

Sangat Berhasil

Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)

40.56

34.78

85

Berhasil

Jumlah arus penumpang angkutan umum

1,367,817

879,72

64

Cukup Berhasil

4.83

4.69

97

Persentase Gizi Buruk Umur Harapan Hidup

8 9

10

11

12

Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

0.096

Sangat Berhasil

Halaman 46


13

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Persentase peningkatan jumlah wisatawan

14

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman

15

16

Tidak Berhasil

37,500

20,811

55

Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

6.3

5,03

79

Berhasil

Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan

Persentase Produksi perikanan

100

93,73

94

Sangat Berhasil

Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla

Jumlah Mesjid dan Mushalla

330 dan 852

343 dan 853

103 dan 100

Sangat Berhasil

Halaman 47


II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2016 yang merupakan tahun kelima RPJMD 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui sebelas 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Terlaksananya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel Pelayanan Publik Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Menciptakan Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Bagian Pemerintahan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik tersaji pada tabel 3.3 berikut dibawah ini :

Halaman 48


Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1 2 3

Indikator Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini pemeriksaan BPK Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Realisasi 2014 2015 2016

Target

CC

CC

CC

B

WDP

WDP

WTP

WTP

Tinggi

Tinggi

Sangat Sangat Tinggi Tinggi

Tahun 2016 Realisas Capaian i CC CC WTP

WTP

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Hasil penilaian akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 memperoleh predikat CC dengan nilai 54,61. Ditahun 2015 masih memperoleh predikat CC dengan nilai 51,45 dan ditahun 2016 masih memperoleh predikat CC dengan nilai 52,64 Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan sebesar 1,97

dibandingkan

dengan

tahun

2014.

Hasil

penilaian

tersebut

mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Halaman 49

Ket Capaian Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil


2. Opini pemeriksaan BPK Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut sejaktahun 2013 sampai dengan tahun 2016 hasil audit BPKdinyatakan WajarTanpa pengecualian (WTP).

3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapatkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

ke

4

(empat)

dari

23

Kabupaten/Kota dengan skor 3,1082 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi atas Penyelengaaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2015 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.4 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1 2 3

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini pemeriksaan BPK Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Realisasi 2013 CC

Realisasi 2014 CC

Realisasi 2015 CC

Realisasi 2016 CC

Target 2017 B

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Sangat tinggi

Sangat tinggi

Halaman 50


 Permasalahan - Kapasitas dan kapabilitas aparatur masih rendah  Solusi - Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah - Penerapan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel

Sasaran 2 Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Menciptakan Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”dan juga untuk mencapai tujuan: ”Memperkuat Aparatur dalam Pelayanan Publik”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi. Untuk mengukur sasaran kedua ini terdapat 1

indikator

sasaran.

Berikut

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik tersaji pada tabel 3.5 berikut dibawah ini : Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi 2013 2014 2015 -

68,99

71,97

Target 75

Tahun 2016 Realisasi % Capaian 71,71 95

Halaman 51

Ket Capaian Sangat Berhasil


1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 memperoleh nilai 68,99. Sedangkan ditahun 2015 memperoleh nilai 71,97. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan sebesar 2,98 dibandingkan dengan tahun 2014 dan di tahun 2016 memperoleh nilai 71,71 mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0,26. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.6 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi 2013 -

Realisasi 2014 68,99



 Permasalahan - Waktu yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik - Produk jenis layanan juga mendapat perhatian khusus dari masyarakat, dimana belum adanya kejelasan dari jenis-jenis layanan - Belum jelasnya maklumat pelayanan di instansi pemerintah daerah yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun - Belum adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan  Solusi - Komitmen bersama antara kepala Daerah dan kepala SKPK perlu terus ditingkatkan - Target waktu pelayanan diharapkan dapat disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan - Perlu adanya pelatihan dan diklat pelayanan bagi aparatur pelaksana yang berhubungan langsung dengan masyarakat

Halaman 52

Target 2017 80


Sasaran 3 Terciptanya stabilitas sosial dan politik Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“dan juga untuk mencapai tujuan: ”Melanjutkan Amanat Perdamaian, Stabilitas Sosial dan Politik”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan WH. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terciptanya stabilitas sosial dan politik tersaji pada tabel 3.7 berikut dibawah ini :

Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis No.

1

Indikator Kinerja

Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

2013

Realisasi 2014 2015

2016

Target

1.26

4.33

8.55

3.86

4.14

Tahun 2016 Realisasi

% Capaian

8.55

221

1. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2016 berjumlah 509 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga kontrak dilapangan dan tenaga kontrak administrasi. Dengan jumlah penduduk dalam Kabupaten Aceh Utara sebanyak 595.588jiwa, maka rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar 8.55.

Halaman 53



Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan penerimaan anggota baru tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara. Tenaga kontrak tersebut lebih difokuskan kinerjanya dalam wilayah kecamatan yaitu pelaksanaaan kegiatan ba’da magrib serta kegiatan lainnya. Tabel 3.8 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per-10.000 Penduduk Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Jumlah Polisi 73 73 108 241 242 Pamong Praja (Orang) Rasio Jumlah 1.26 1.26 1.26 4.33 4.14 Polisi Pamong Praja (%) Per10.000 Penduduk Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

509

8.55

Halaman 54



No. 1

Indikator Kinerja Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Realisasi 2016

Target 2017

1.26

4.33

4.14

8.55

55.5

 Permasalahan - Beberapa kegiatan rutin yang juga masih terkendala pada penerbitan SK serta tahapan persipan yang sedikit terlambat - Termin pencarian anggaran yang lebih banyak dialokasikan pada triwulan II bahkan III sehingga realisasi di triwulan II masih belum maksimal

 Solusi - Mengupayakan semaksimal mungkin segala yang ada sehingga kendala yang dihadapi akan dijadikan kekuatan/factor pendukung keberhasilan suatu program/kegiatan - Lebih mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan dan harus didukung dengan anggaran yang memadai

Halaman 55


Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Mengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Untuk mengukur sasaran keempat ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terlaksananya meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin tersaji pada tabel 3.10 berikut dibawah ini : Tabel 3.10 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja Persentase jumlah penduduk miskin

Realisasi

Tahun 2017

2013

2014

2015

2016

Target

20.34

19.58

19.58

19.20

19.50

% Capaian 98


Halaman 56


1. Persentase jumlah penduduk miskin

Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran per bulan perkapita. Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan sesuai prioritas pembangunan. Berbagai program pembangunan jangka menengah telah diimplimentasikan, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Tahun 2016 tercatat penduduk

miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 112.11 jiwa atau 19,20 persen dari jumlah penduduk sebanyak 583.892 jiwa.

140 22.89

20.34

19.58 19.20

40

12

Persen

112.11

112.19

111.74

60

15

119.51

80

21 18

100

124.04

000 Jiwa

120

24 21.52

9

6

20

3 2012

2013

2014

Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)

2015

2016

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara

Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016

Halaman 57


Kondisi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh Utara semakin meningkat dan terus mengalami perbaikan sepanjang tahun 20122016. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ke depan termasuk memberikan perhatian yang lebih besar, tepat sasaran, danterfokus melalui implimentasi pembangunan pada wilayahwilayah yang menjadi kantong kemiskinan

Tabel 3.11 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No . 1

Indikator Kinerja Persentase jumlah penduduk miskin

Realisasi 2013 20.34




Target 2017 19,50

 Permasalahan - Masyarakat miskin sangat rentan dengan naik turunnya harga pangan dan biaya kesehatan - Tingginya tingkat kerawanan gizi anak dan kematian ibu, serta kurangnya akses terhadap pendidikan, air bersih dan sanitasi  Solusi - Memperbaiki program perlindungan social, dimana memperbaiki dan mengembangkan system perlindungan social bagi penduduk miskin - Meningkatkan akses pelayanan dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan - Memberdayakan kelompok masyarakat miskin, dimana masyarakat miskin tidak diperlakukan semata-mata sebagai obyek pembangunan, tetapi memberdayakan masyarakat miskin agar dapat keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali dalam kemiskinan

Halaman 58


Sasaran 5 Menurunnya Tingkat Angka Pengangguran

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Mengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Kenyamanan Kerja serta Pengawasan Ketenagakerjaan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Untuk mengukur sasaran kelima ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

menurunnya

tingkat

angkapengangguran tersaji pada tabel 3.12 berikut dibawah ini : Tabel 3.12 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No

1

Indikator Kinerja Angka pengangguran

2013 17,97

Realisasi 2014 2015 13,58

10.00

Target 10,10

Tahun 2016 Realisasi % Capaian 17,05 32

1. Angka Pengangguran Angka pengangguran pada Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 dengan persentase 17,97 % mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 sebesar 13,58 %. Untuk tahun 2015 angka pengangguran Kabupaten Aceh Utara di targetkan sebesar 10,10% dengan realisasi sebesar 10,00%.dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 17,05 %

Halaman 59

Ket Capaian Tidak Berhasil


Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.13: Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Angka pengangguran





Target 2017 9,51

 Permasalahan  Masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja;  Keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;  Masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan;  Masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban

normatif

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

ketenagakerjaaan.  Solusi - Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha yang berbasis industry - Mengembangkan kelembagaan social yang dapat menangani pengangguran

Sasaran 6 Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu ”Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan Halaman 60


tuntunan Syari'at Islam”dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan Kualitas Pendidikan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga. Untuk mengukur sasaran keenam ini terdapat 2 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing tersaji pada tabel 3.14 berikut dibawah ini : Tabel 3.14: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis No

1 2

Indikator Kinerja Angka melek huruf Rata-rata lama Sekolah

1.

2013

Realisasi 2014 2015

2016

Target

Tahun 2016 Realisasi

90.47

94.88

92.22

95.39

97.3

95.39

% Capaian 98

12.19

12.19

12.19

10.70

9.30

10.70

115

Angka melek huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun

ke

atas

yang

dapat

membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Pada periode 2012-2016, persentase angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari 90,50 persen menjadi 95.39 persen. Kondisi capaian ini dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut :

Halaman 61

Ket Capaian Sangat Berhasil Sangat Berhasil


Tabel 3.15 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh UtaraTahun 2012-2016 Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa Membaca dan Menulis Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Persentase dapat baca tulis (AMH)

437.274

441.506

432.911

450.082

465,640

483.170

487.989

456.233

487.966

488,122

90,50

90,47

94,89

92.24

95,39

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah merupakan

kombinasi

partisipasi

sekolah,

antara jenjang

pendidikan yang sedang dijalani, kelas

yang

pendidikan

diduduki yang

dan

ditamatkan.

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan

bahwa

lamanya

penduduk di Kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

9.5 9.3

10.3 9.5

10.47 10.2

10.50 10.46

10,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Halaman 62



No.

Indikator Kinerja

1

Angka melek huruf Rata-rata lama Sekolah

2





Target 2017 98.20

12.19

12.19

12.19

10.70

9.40

 Permasalahan - Terbatasnya kemampuan KPA dan PPTK dalam mempercepat realisasi penyelesaian kinerja khususnya hal teknis yang berkenaan dengan percepatan penyelesaian teknis proses progress report (laporan kemajuan) yang sering kelewatan dari jadwal yang telah ditetapkan - Program dan kegiatan yang sasarannya melibatkan siswa dan tenaga pendidikan (guru) membutuhkan waktu yang lama dalam mendata, memilih dan menentukan siswa dan guru tersebut untuk ikut serta khususnya dalam kegiatan pelatihan dan perlombaan - Belum tersedianya data pendidikan yang valid untuk kepentingan analisis capaian kinerja layanan, pemetaan dan pemerataan sumber daya pendidikan - Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Utara, sarana dan prasarana pendukung sehingga layanan yang diberikan belum optimal dan professional - Terbatasnya anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan - Masih terbatasanya ketersedian regulasi bidang pendidikan untuk mendukung layanan pendidikan yang merata, bermutu dan islami - Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan masih belum maksimal dan data hasil pengawasan belum diolah secara ilmiah untuk mendukung penyiapan rekomendasi dan kebijakan lebih lanjut - Sistem informasi penyelenggaraan pendidikan belum transparan dan akuntabel serta sulit diakses oleh masyarakat - Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pembinaan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara

Halaman 63


 Solusi - Koordinasi dan konsolidasi internal dalam mempercepat realisasi kinerja agar jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sasaran - Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata; - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik; - Meningkatkan Kualitas dan Kreativitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Non Formal; - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung mutu pendidikan; - Merumuskan konsep pendidikan terintegrasi; - Meningkatkan budaya membaca siswa dan masyarakat.

Sasaran 7 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat”

dan

juga

untuk mencapai

tujuan:

”Meningkatkan Kualitas Halaman 64


Pendidikan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 4 indikator sasaran.

Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat tersaji pada tabel 3.18 berikut dibawah ini : Tabel 3.18 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2013 2014 2015

Tahun 2016 Target Realisasi

Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi

137,0

258,1

127

102

198

% Capaian 194

8,22

11,12

7

7

1

185

3

Persentase Gizi Buruk

0,009

0,014

0,018

0,096

0.11

114

Sangat Berhasil

4

Umur Harapan Hidup

68,9

70

70,4

70

71

101

Sangat Berhasil

1 2

Halaman 65

Ket Capaian Sangat Berhasil Sangat Berhasil


1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan indikator keberhasilan

pembangunan

pada

sektor

kesehatan

dimana

dapat

menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tabel 3.19 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara 2012-2016 Uraian 2012 2013 2014 2015 Angka Kematian Bayi (AKB)

5,93

8,22

11,12

7

Angka Kematian Ibu (AKI)

150,6

137,0

258,1

127

2016 1 198

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, selain itu program pembangunan kesehatan di Indonesia banyak menitikberatkan pada upaya penurunan AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu). Untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2016menunjukkan penurunan sebesar 1/1000 dimana ada 1 bayi yang lahir mati dari 1000 kelahiran hidup. Faktor yang diduga adalah adanya dukungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), dengan adanya program ini memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan didorong untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Upaya menurunkan AKI pada tahun 2016 didukung dengan dana otsus berupa kegiatan pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) kepada bidan, ANC (Ante Natal Care) terpadu kepada bidan desa. Dukungan APBA dan APBK kegiatan AMP (Audit Maternal Perinatal) yang melibatkan lintas program,

lintas

LSM.Keterlibatan

sektor,

dokter

organisasi

spesialis,

profesi

bidan

organisasi (IBI)

guna

profesi,

dan

meningkatkan

pengetahuan bidan dalam pengelolaan kasus perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsi) pada ibu hamil/bersalin. Perdarahan dan pre Halaman 66


eklamsi merupakan penyebab langsung kematian ibu hamil, sedangkan penyebab tidak langsung adalah ketidakpatuhan bidan menerapkan SOP dalam mengambil tindakan, kurangnya penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja putri dan ibu hamil sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat akan kesehatan remaja putri dan ibu hamil. Saat ini AKI Aceh Utara belum memenuhi target MDGs karena masih berada pada 198/100.000 KH, sehingga diperlukan upaya yang sangat serius dalam mengatasi dan menurunkan AKI agar dapat mencapai angka 102/100.000 KH. Tentunya hal ini tidak mudah dan perlu adanya dukungan dari semua pihak, perlu dijalin kerjasama lintas program dan lintas sektor. Untuk lintas program, program kesehatan ibu dan anak harus berkoordinasi dengan program gizi seperti peningkatan gizi pada remaja putri dan ibu hamil, serta sarana dan prasarana (alat-kesehatan). Kemudian, tidak hanya disektor kesehatan saja tapi juga sektor terkait lainnya, seperti pendidikan, dukungan pemerintah ( muspika dan anggaran). Upaya penurunan AKI harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan screening bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut diatas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan. Kerjasama lintas sektor, koordinasi dan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mempermudah jalannya program kerja yang telah disusun dan dirancang oleh Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penurunan AKI di Kabupaten Aceh Utara

2. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase Balita Gizi Buruk adalah jumlah balita gizi buruk terhadap total jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur dan klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Berdasarkan data Dinas Kesehatan pada tahun 2013 berjumlah 21 kasus berat, 2014 Halaman 67


berjumlah 13 kasus berat dan tahun 2015 terdapat 12 kasus berat. Secara menyeluruh data gizi buruk yang mendapat perawatan baik itu rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan data penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan (Standar Anthropometri) berada dibawah -3 SD, walaupun ada tidak adanya gejala klinis semua kasus dianggap gizi buruk.Pada tahun 2016 jumlah kasus gizi buruk sejumlah 56 kasus atau 0,11 persen dari jumlah balita. Tabel 3.20 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016 Uraian Jumlah balita gizi buruk Jumlah balita Persentase Balita Gizi Buruk

2012

2013

2014

2015

2016

170

110

75

104

56

51916

55268

54613

65298

52099

0,33

0,20

0,14

0,16

0,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

Menindaklanjuti kasus tersebut maka telah dilaksanakan beberapa program antara lain PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pemulihan kepada balita, serta pemantauan tumbuh dan kembang bayi dan balita melalui penimbangan di posyandu setiap bulannya. 0.35

0.3275

0.3 0.25 0.2 0.15

2012 0.199

2013 0.1373

0.1592

2014 0.107

0.1

2015 2016

0.05 0

Gambar : 3.2 Persentase Balita Gizi Buruk Halaman 68


3. Angka Usia Harapan Hidup Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectacy at birth)merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Jadi AHH pada periode 2012-2016 terus mangalami peningkatan sebagaimana diperlihatkan pada gambar 3.3 dibawah.Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam

upaya

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakatnya

dan

meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. 71.5 71 70.5 70 69.5 69 68.5 68 67.5 67

71 70.4 70

2012 2013

68.9 68.5

2014 2015 2016

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017

Gambar 3.3 Angka Usia Harapan Hidup Data diatas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan UHH dari tahun 2012 ke tahun 2016, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya akses pelayanan dan perawatan kesehatan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Puskesmas, tingkat ekonomi masyarakat terjadi peningkatan sehingga daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan Halaman 69


meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.21 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1 2

Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi



Realisasi 2015 127

Realisasi 2016 198

Target 2017 110

8,22

11,12

7

1

6

3

Persentase Gizi Buruk

0,009

0,014

0,018

0.11

0,000

4

Umur Harapan Hidup

68,9

70

70.4

71

72

 Permasalahan - Terlambatnya proses pelelangan - Adanya mutasi jabatan - Adanya penyesuaian RAB kegiatan Otsus  Solusi - Harus ada koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPK maupun instansi terkait lainnya - Mengupayakan proses pelelangan dilaksanakan tepat waktu

Sasaran 8 Tersedianya Jalan Mantap dan Jembatan yang Menjamin Kelancaran Arus Transportasi Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Halaman 70


ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang”dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan infrastruktur

Jalan

dan

Jembatan

untuk

Memperlancar

Arus

Transportasi Barang dan Jasa”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Untuk mengukur sasaran kedelapan ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya jalan mantap dan jembatan yang mencamin arus kelancaran transportasi tersaji pada tabel 3.22 berikut dibawah ini : Tabel 3.22 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis No . 1

Indikator Kinerja Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

2013

Realisasi 2014 2015

2016

Target

43.32

52.84

48.00

56.15

41.00

Tahun 2016 Realisasi % Ket Capaian Capaian 48 85 Berhasil

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Panjang Jalan Kabupaten dan jalan strategis hingga tahun 2016 sepanjang 2.047,89 km, Kondisi jalan baik tahun 2016 sepanjang 977,53 Km atau 48 persen. kondisi perkerasan (sedang) mencapai 479,7Km atau sebesar 23,42 persen yang pada umumnya merupakan jalan strategis yang menghubungkan jalan nasional ke pusat-pusat kecamatan, lingkungan pemukiman dan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sementara itu kondisi jalan rusak atau buruk dan rusak berat sampai tahun 2016 sepanjang 590,66Km atau sebesar 28,84 persen. Kondisi jalan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya terlihat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa faktor penyebab terutama dampak bencana banjir yang terjadi akhir tahun 2014 dan sepanjang tahun 2016. Halaman 71


kondisi ini menyebabkan lapis pondasi mudah terlepas dan rusak oleh air/atau gesekan dan tekanan roda kenderaan. Selain itu kondisi dilapangan minimnya rambu-rambu yang menunjukkan informasi tonase kendaraan, serta kurangnya pengaturan

dan

pengawasan

atas

pemanfaatan

jalan

menyebabkan

banyaknya angkutan yang melebihi berat yang diizinkan. Selanjutnya, kurangnya tahapan pemeliharaan rutin maupun berkala jalan

yang

telah

dibangun

belum

mendapat

perhatian

sepenuhnya,

mengakibatkan nilai durabilitas (keawetan) perkerasan jalan menurun drastis sehingga umur rencana konstruksi tidak tercapai. Perkembangan dan kondisi Jalan Tahun 2012-2016 sebagaimana Gambar 3.4

Kondisi Jalan 2500

Panjang Jalan

2000 1500 Baik

1000

Sedang

500 0

Rusak 2012

2013

2014

2015

2016

Baik

792.3

884.87

1262.5

839.8

977.53

Sedang

447.4

476.12

441.1

479.7

479.7

Rusak

785.5

671.81

248.9

654.8

530.98

0

0

80.3

73.6

59.68

2025.2

2032.8

2032.8

2047.9

2047.89

Rusak Berat

Rusak Berat

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara 2016

Gambar 3.4 Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016 Investasi infrastruktur jalan membutuhkan biaya yang cukup besar. Berbagai sumber pendanaan diupayakan pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan dasar melalui APBK, DAK dan Otsus/migas Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya, namun demikian terdapat beberapa ruas jalan yang perlu ditangani melalui dana APBA dan APBN seperti peningkatan Jalan Simpang Halaman 72


KKA-Bener meriah serpanjang ± 35 Km dan peningkatan Jalan Lhoksukon-Cot Girek serta ruas jalan tembus Cot Girek-Bener Meriah-Samarkilang sepanjang ± 60,17 Km dan peningkatan jalan Lubok Tilam Barat-Makam Cut Mutia sepanjang ± 21 Km serta ruas jalan Elak Krueng Mane – Pulo Iboh Kecamatan Kuta Makmur. Investasi infrastruktur jalan membutuhkan biaya yang cukup besar. Berbagai sumber pendanaan diupayakan pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan dasar melalui APBK, DAK dan Otsus/migas Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya, namun demikian terdapat beberapa ruas jalan yang perlu ditangani melalui dana APBA dan APBN seperti peningkatan Jalan Simpang KKA-Bener meriah serpanjang ± 35 Km dan peningkatan Jalan Lhoksukon-Cot Girek serta ruas jalan tembus Cot Girek-Bener Meriah-Samarkilang sepanjang ± 60,17 Km dan peningkatan jalan Lubok Tilam Barat-Makam Cut Mutia sepanjang ± 21 Km serta ruas jalan Elak Krueng Mane – Pulo Iboh Kecamatan Kuta Makmur. Oleh karenanya, pemeliharanan jalan perlu ditingkatkan setiap tahunnya untuk menjaga durabilitas (keawetan) jalan) guna sesuai dengan umur rencana perkerasan jalan. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.23 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No.

Indikator Kinerja

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap




Realisasi 2016 48

Halaman 73

Target 2017 70.66


 Permasalahan - Kurangnya SDM yang handal - Terlambatnya pelelangan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Utara - Proses pelaksanaan tender kegiatan yang diluar dari jadwal perencanaan yang berdampak terhadap lambatnya waktu mulai pelaksanaan kegiatan  Solusi - Melakukan perbaikan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor eksternal karyawan yang mempngaruhi kepuasan kerja, motivasi kerja dan kinerja - Melakukan dan membina hubungan baik serta kerjasama dengan para stakeholder - Memberikan prioritas utama terhadap proses perencanaan, pelelangan dan kegiatan pendukung seperti pembebasan lahan kegiatan

Sasaran 9 Tersedianya Aksesibilitas pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Daerah Terisolir dan Daerah Tujuan Wisata Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, Halaman 74


perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang”dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan infrastruktur

Jalan

dan

Jembatan

untuk

Memperlancar

Arus

Transportasi Barang dan Jasa”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Bina Marga. Untuk mengukur sasaran kesembilan ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya aksesibilitas pada pusatpusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir dan daerah tujuan wisata tersaji pada tabel 3.24 berikut dibawah ini : Tabel 3.24: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis No

1

Indikator Kinerja

Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

2013

Realisasi 2014 2015

57.57

61.65

63

2016

Target

63

63.58

Tahun 2016 Realisasi % Capaian 63 99


1. Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

Konstruksi jembatan untuk kegiatan penanganan hanya diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan pergantian pembangunan jembatan. Rehabilitasi /berkala jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan Halaman 75


kerusakan pada jembatan (pilar abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi dan pergantian lantai jembatan serta perbaikan oprit. Pemeliharaan berkala jembatan untuk pengembalian jembatan pada kondisi dan daya layan seharusnya dimiliki jembatan segera setelah pembangunan dan mencakup tipe kegiatan. Pergantian jembatan yaitu pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi yamg meliputi sambung siar muai perletakan, pembatas jika diperlukan terkadang bagian struktur juga diganti meliputi elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dan sebagainya. Sedangkan pergantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada. Sedangkan pembangunan jembatan meliputi pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau perpindahan lokasi jembatan yang dimulai dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah dan bangunan atas. Perkembangan Panjang jembatan tahun 2012-2016 Kabupaten Aceh Utara yang terdapat pada ruas jalan strategis dan kecamatan hingga tahun 2016 mencapai 9,658 Km atau sebanyak 718 unit. Kondisi baik jembatan tahun 2016 sepanjang 6,085 km atau sebesar 63%, kondisi sedang sepanjang 1,642 km atau 17% dan kondisi rusak sepanjang 1,931 Km atau 20%. Kondisi jembatan mengalami penurunan kondisi mantap ke kondisi sedang dan rusak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan banjir yang melanda akhir desember 2014 dan 2015. Kondisi jembatan sedang dan rusak menjadi perhatian pemerintah daerah dalam keberlanjutan pembangunan guna aksesbilitas penghubung antar wilayah

dan

kawasan

dan

membuka

keterisolasian daerah-daerah terpencil yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bener Meriah

Halaman 76


7000 6000 5000

6085 5007

4676

4611

4000 2379

3000 2000

1131

2661

2148 1299

16421931 453

1000 0 2012

2013 Baik

2014 Sedang

2015

Rusak

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Gambar 3.5 Perkembangan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2015 Tabel 3.25 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik



Realisasi 2015 63

Realisasi 2016 63

 Permasalahan - Sinkronisasi jadwal masa tanam masyarakat/petani dengan pelaksanan program dan kegiatan pada Dinas belum optimal sehingga berdampak kepada pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan di lapangan - Pemahaman dan pengalaman aparatur dinas dalam proses pembebasan lahan kegiatan masih rendah hingga berdampak lambannya progresi pelaksanaan kegiatan  Solusi - Meningkatkan koordinasi antar unit kerja, bidang dan instansi terkait dalam proses tender kegiatan pembangunan dan optimalisasi peran penjadwalan dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Halaman 77

Target 2017 81.47


Sasaran 10 Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Daerah Irigasi Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang”dan juga untuk mencapai tujuan: ”Pengelolaan Sumber Daya Air yang Handal dan Terkendali”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pengairan, Energi Sumber Daya Mineral. Untuk mengukur sasaran kesepuluh ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada daerah irigasi tersaji pada tabel 3. berikut dibawah ini :


No.

1

Indikator Kinerja Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)

Realisasi 2013 2014 2015 39.37

32.54

33.74

Target 2016 40.56

Tahun 2016 Realisasi % Capaian 34.78 85

Ket Capaian Berhasil

1. Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2) Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi Halaman 78


tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.

Pengembangan jaringan irigasi merupakan pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang telah ada. Untuk peningkatan jaringan irigasi merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. Pemeliharaan

jaringan

irigasi

adalah

upaya

menjaga

dan

mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Untuk operasi jaringan irigasi merupakan upaya pengaturan air baku untuk irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan air irigasi, dengan menyusun rencana tata tanam melalui komisi irigasi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dengan kewenangan sebagai berikut : 1. Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota. 2. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi Halaman 79


3. Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Secara rinci sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.27 Daerah Irigasi dan Luas Layanan Irigasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Daerah Irigasi

DI. Krueng Tuan DI. Krueng Pase Kn DI. Krueng Pase Kr DI. Jambo Aye DI. Alue Ubay DI. Bulo Blang Ara Irigasi Desa Jumlah

Luas Areal Potensi al (Ha) 2.226 5.083 3.308 15.880 4.143 2.100 23.635 56.375

Luas Areal Fungsional (Ha)

Rata-rata Produksi

1.729 3.635 3.042 14.707 2.537 1.520 18.315 47.373

7,1 5,6 5,6 5,3 4,7 5,9 4,8 5,6

Sumber : Dinas Pengairan dan ESDM Kab, Aceh Utara 2016 Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupakan salah satu komponen pendukung kebrhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Tingkat produktivitas pertanian pada Daerah Irigasi teknis sebagaimana terlihat pada tabel di atas, bahwa rata-rata produksi yang paling tinggi pada daerah irigasi Krueng Tuan sebesar 7,1 Ton per Hektar dan yang terendah pada daerah irigasi Alue Ubay sebesar 4,7 Ton per Hektar sedangkan pada irigasi semi teknis rata-rata produksi sebesar 5,9 dan irigasi sederhana 4,8 ton per hektar. Keadaan ini menunjukkan bahwa daerah irigasi teknis terlihat produksi belum mencapai 7 – 8 ton per hektar, belum tercapainya tingkat Halaman 80


produksi maximum tersebut salah satu penyebabnya adalah fungsi jaringan irigasi yang belum optimal, untuk mendongkrak/mengungkit produksi pertanian sebagaimana diharapkan dalam NAWACITA Kedaulatan Pangan. Nilai

SPM

andalan

ketersediaan

air

irigasi

merupakan

rasio

ketersediaan air di petek-petak sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Rasio kinerja irigasi sesuai dengan SPM Bidang Sumberdaya Air sangat baik = 100% dan kinerja jelek = < 55%. Rasio jaringan irigasi berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari tahun 2012 sebesr 21,05% meningkat pad tahun 2015menjadi 21,83% akan tetapi rasio kinerja irigasi masih jelek. Maka upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani. Kondisi irigasi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini : Baik (%)

63.53

Rusak (%)

67.46 60.63

36.47

39.37

2012

2013

66.26

65.22

32.54

33.74

34.78

2014

2015

2016

Sumber : Dinas Pengairan dan ESDM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Gambar 3.6 Kondisi Irigasi Tahun 2016 Halaman 81


Hasil inventarisasi dan evaluasi pada daerah irigasi dengan berbagai kewenangan jaringan irigasi Kabupaten Aceh Utara tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, menunjukkan adanya penambahan perbaikan saluran irigasi dari tahun 2015 yaitu jaringan irigasi dalam kondisi baik yaitu sebesar 33.74 %, dan terjadi peningkatan pada tahun 2016 jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 34.78 %. Sedangkan jaringan irigasi dalam kondisi rusak juga masih menunjukkan angka yang signifikan antara tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 jaringan kondisi buruk menunjukkan angka 66.26 % dan pada tahun 2016 sebesar 65.22 %. Kondisi ini disebabkan adanya pembangunan jaringan baru pada Daerah Irigasi (DI), persentase target capaian SPM Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat, jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% (kinerja baik pada tahun 2019), dari kebutuhannya ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.28 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)





 Permasalahan - Kualitas dan kuantitas SDM aparatur sangat terbatas - Dukungan dan partisipasi pemerintah daerah sangat terbatas dibidang energi dan sumber daya mineral  Solusi - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur - Perlu penertiban dan pengawasan kegiatan pertambangan liar Halaman 82

Target 2017 67.71


Sasaran 11 Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang”dan juga untuk mencapai tujuan: ”Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran kesebelas ini terdapat 1

indikator

sasaran.

Berikut

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungandarat tersaji pada tabel 3.29 berikut dibawah ini :


No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2013

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2014

3.543.121 1.762.450

Tahun 2016 2015

Target

Realisasi

879.720

1.367.817

879.720

% Capaian 64

Halaman 83



1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Fasilitasumum terkait aktifitas perhubungan darat, laut dan udara yang paling menonjol adalah sarana terminal/bandara/pelabuhan barang dan penumpang umum. Berbagai upaya mendorong peningkatan sarana ini terus dilakukan karena memiliki nilai strategis wilayah sekitarnya seperti keberadaan pelabuhan umum Kreueng Geukueh dan Bandar Udara Malikussaleh yang memiliki rute dan status aktifitas secara internasional dapat dimanfaatkan beberapa kabupaten/kota sekitar. Aktifitas mobilisasi arus penumpang sebagai berikut : Tabel 3.30 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2012 – 2015 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa)

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

3.571.152

3.543.121

1.762.450

879.720

879.720

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan 2016

Tingginya arus penumpang disuatu daerah dapat disebabkan oleh terdapatnya suatu lokasi wisata yang merupakan daerah kunjungan wisata lokal maupun manca negara dan daerah tersebut merupakan suatu daerah industri yang baru berkembang maupun daerah yang memang merupakan daerah industri itu sendiri. Indikator ini mengukur ketersediaan sarana

Halaman 84


angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selain itu dapat menyediakan data tentang arus penumpang. Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan kenderaan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan kenyaman dan lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Tahun 2012 pembangunan

gedung

pengujian

kendaraan

bermotor

serta

fasilitas

pendukungnya di kecamatan Bayu telah dapat dioperasionalkan sehingga aktifitas pelayanan pengujian kenderaan bermotor lebih optimal dan secara terus menerus ditingkatkan operasionalnya. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.31: Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Jumlah arus penumpang angkutan umum

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

2013

2014

2015

2016

2017

3.543.121

1.762.450

879.720

879.720

1.368.000

 Permasalahan - Belum semua terlaksannya kegiatan dengan optimal - Sumber daya manusia yang belom optimal

 Solusi - Melakukan perbaikan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor eksternal karyawan yang mempengaruhi kepuasan kinerja, motivasi kerja dan kinerja Halaman 85


- Melakukan dan membina hubungan baik serta kerjasama dengan para stakeholder - Segera melaksanakan kegiatan fisik baik kegiatan yang dilelang atau penunjukan langsung Sasaran 12 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Sasaran strategis 12 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang”dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan ekonomi rakyat yang berbasis koperasi, industri dan perdagangan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengukur sasaran kedua belas ini terdapat 1 indikator sasaran.

Berikut

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

meningkatnya

pendapatan masyarakat tersaji pada tabel 3.32 berikut dibawah ini :


No.

1

Indikator Kinerja

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi 2013 2014 2015

3,40

4,50

4,5

Target

4,83

Tahun 2016 Realisasi % Capaia n 3,4 75

Halaman 86

Ket Capaian Cukup Berhasil


1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Aceh di perkirakan sebesar 3,4 persen di tahun 2016. Pertumbuhan ini lebih rendah dari tahun 2015. Kondisi ini Apabila dilihat darimempengaruhi perkembangannya masing-masing kinerja diharapkan dan capaian berkaitan erat dengan indikator perekonomian sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Kabupaten Aceh Utara. Ekonomi Kabupaten Aceh Utara diperkirakan menurun sebesar 3.4 persen pada tahun 2016


No. 1

Indikator Kinerja Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi 2013 3,40

Realisasi 2014 4,50

Realisasi 2015 4,5

Realisasi 2016 3,4

 Permasalahan - Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Utara masih sangat dominan dan relative stagnan dari tahun ke tahun  Solusi - Perlu Pembangunan sektor pertanian bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Sasaran 13 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Sasaran strategis 13 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Halaman 87

Target 2017 5,25


ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang”dan juga untuk mencapai tujuan: ”Peningkatan Kunjungan Wisata”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran ketiga belas ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat tersaji pada tabel 3.34 berikut dibawah ini : Tabel 3.34 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014 27.152

29.867

2015

Target

20.811

37.500


1. Persentase peningkatan jumlah wisatawan

Air terjun 7 Bidadari di kab. Aceh Utara

Halaman 88



Air Terjun Blang Kolam Aceh Utara

Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah, adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

Tabel 3.35 Jumlah Wisata Tahun 2012-2016

Jumlah seluruh wisata seKabupaten Aceh Utara

2012

2013

2014

15.921

27.152

29.867

2015

2016

20.811 20.811

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Halaman 89


Tabel 3.36: Capaian Indikator Sasaran Strategis 13 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No.

Indikator Kinerja

1






 Permasalahan - Pola pikir masyarakat terhadap kepariwisataan masih negatif; - Kurangnya promosi terhadap destinasi wisata lokal; - Penataan situs-situs budaya masih rendah; - Kurangnya aksesibilitas menuju ke objek wisata; - Belum berfungsinya Museum pasee; - Belum adanya regulasi yang mengatur tentang kepariwisataan  Solusi - Memperbaikifasilitas, sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang islamiyang belum representatif -

Pemanfaatan Potensi objek wisata yang sudah ada

-

Melakukan Kerjasama mitra dan promosi wisata

Sasaran 14 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Sasaran strategis 14 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu

pada

tata

ruang”dan

juga

untuk

mencapai

tujuan:”Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Halaman 90

Target 2017 40.000


Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Peternakan. Untuk mengukur sasaran keempat belas ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman tersaji pada tabel 3.37 berikut dibawah ini :


No.

1

Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

Realisasi 2013 2014

2015

Target

6,20

5,30

6,30

5,30


Ket Capaian Berhasil

1. Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia

didalam

perkembangan

tumbuh-tumbuhan

dan

hewan.

Pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral dari pada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

Halaman 91


Pasca migas Kabupaten Aceh Utara diarahkan pada pembangunan di sektor pertanian, terutama di sub sektor pertanian tanaman pangan. Dengan luas baku sawah 45.485 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan daerah.Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2016 produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Aceh Utara, terutama komoditi padi sebanyak 5,03 ton/ha, mengalami penurunan bila di bandingkan pada tahun 2015sebanyak 5.30ton/Ha, hal ini disebabkan karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta terjadinya banjir pada bulan Desember tahun 2014 sehingga laporan produksi dan produktivitas dari kecamatan ke tingkat kabupaten diterima pada tahun 2015 dan 2016.

Halaman 92


Tabel.3.38 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Di Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2016

No.

Komoditi

2012

2013

2014

2015

2016

1

Padi

5,80

6,02

5,30

5,10

5,03

2

Kedelai

1,59

1,58

1,65

1,70

1,70

3

Jagung

3,28

3,37

4,52

5,09

5,10

4

Kacang

1,91

1,81

1,83

1,80

1,80

Tanah 5

Ubi Kayu

21,73

21,77

21,65

21,67

21,69

6

Ubi Jalar

6,16

6,21

6,16

5,98

6,01

7

Kacang Hijau

1,52

1,53

1,61

1,52

1,52

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tahun 2017

Pada tahun 2015 produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Aceh Utara, terutama komoditi padi sebanyak 5,3 ton/ha, mengalami penurunan bila di bandingkan pada tahun 2014sebanyak 6,20ton/Ha, hal ini disebabkan karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta terjadinya banjir pada bulan Desember tahun 2014 sehingga laporan produksi dan produktivitas dari kecamatan ke tingkat kabupaten diterima pada tahun 2015. Keragaman kondisi komoditas berdasarkan data statistik hanya mengabarkan kondisi deskriptif komoditas-komoditas yang tersedia di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan pada penggunaan lahan, luas panen, produktivitas dan produksi.

Agar penetapan komoditas unggulan dapat

dilakukan secara lebih tepat, maka diperlukan analisa pendapat para stakeholder yang dinilai cukup mengetahui situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Aceh Utara, persyaratan-persyaratan yang diinginkan untuk menetapkan komoditas unggulan dan persepsi mereka mengenai bagaimana seharusnya suatu komoditas dikembangkan di Aceh Utara, serta kecamatan mana saja komoditas tersebut dikembangkan. Oleh karenannya perlu Halaman 93


dilakukan kerangka analisa seperti metoda AHP, persepsi stakeholder tersebut dianalisis untuk menghasilkan suatu vektor prioritas penetapan komoditas unggulan dan wilayah sentra pengembangannya. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.39: Capaian Indikator Sasaran Strategis 15 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

Realisasi 2013 6,20

Realisasi 2014 5,30

Realisasi 2015 5,30

Realisasi 2016 5.03

 Permasalahan - Laporan yang diberikan oleh PPTK selaku pelaksanaan kegiatan kepada tim monitoring dan evaluasi renja masih kurang lengkap tentang jumlah capaian, lokasi dan petani, laporan yang disampaikan hanya jumlah capaian saja sehingga susah untuk melakukan monitoring kelapangan - Masih kurangnya koordinasi antara tim monitoring dengan PPTK sehingga banyak kegiatan lapangan yang tidak termonitoring secara langsung - Terjadinya perubahan indikator kinerja kegiatan pada Renstra dan renja sehingga susah untuk melakukan evaluasi - Lambatnya realisasi kinerja secara umum disebabkan oleh beberapa factor penghambat antara lain : o Lambatnya pelaksanaan Tender dan PL o Adanya perubahan nomenklatur o Belanja UP kurang mencukupi o Reknan tidak mengambil uang DP  Solusi - Akan kami buat fomat khusus pelaksanaan kegiatan lapangan sehingga laporan yang disampaikan sesuai dengan yang dikehendaki - Akan meningkatkan koordinasi dengan PPTK sehingga semua kegiatan lapangan termonitoring Halaman 94

Target 2017 7,00


-

Kami sesuaikan kembali indicator kinerja kegiatan dalam renstra dan renja Tender dan PL akan dipercepat sehingga kedepan tidak terjadi lagi keterlambatan pelaksanaan kegiatan Sudah direvisi nomenklatur sesuai dengan rencana awal Disarankan kepada rekanan untuk mengambil uang muka kerja Akan dicari solusi terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibayar dengan cara UP/GU

Sasaran 15 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kelautan dan Perikanan Sasaran strategis 15 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu

pada

tata

ruang”

dan

juga

untuk

mencapai

tujuan:

”Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk mengukur sasaran kelima belas ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman tersaji pada tabel 3.40 berikut dibawah ini :

Halaman 95


Tabel 3.40 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis No.

1

Indikator Kinerja

Persentase Produksi Perikanan

Realisasi

Tahun 2016

2013

2014

2016

Target

Realisasi

92,78

90,36

97,33

100

93,73

% Capaian 94

1. Persentase Produksi Perikanan

Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Kegiatan kelautan dan perikanan baik tangkap, budidaya maupun pengolahan di Kabupaten Aceh Utara sudah cukup berkembang, walaupun belum didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan representatif, sehingga potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara Halaman 96



optimal untuk meningkatkan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi yang meliputi : 1. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan, 2. Penyerapan tenaga kerja, 3. Kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional, 4. Meningkatkan produksi dan ekspor/intersulir hasil perikanan. Pertumbuhan produksi perikanan mengalami peningkatan secara fluktuasi sejak tahun 2013-2015.Tercatat pada tahun 2013 mencapai 22.197,25 ton. Pada tahun 2014 total jumlah produksi mencapai 24.109,57 ton sedangkan tahun 2015 mengalami kenaikan yang menggembirakan dengan jumlah produksi mencapai 26.808,41 ton.dan pada tahun 2016 terjadi sedikit penurunan menjadi 93,71 dengan jumlah produksi ikan sebanyak 28.295,30 ton. Tabel 3.41 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016 Jumlah Produksi Ikan (ton) TargetDaerah yang mendapatkan bantuan pemda tahun n Rasio

2012 20.720,27

2013 22.197,25

2014 24.109,57

2015 26,808,41

2016 28.295,30

21.544,01

23.923,34

26.682.06

27.543,10

30.185,49

96,18

92,78

90,36

97,33

93,71

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Tabel 3.42 Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016 2012 36,00

2013 36,50

2014 37,00

2015 40,68

2016 40,36

Target daerah

38,00

38,00

38,00

38,00

38

Rasio

94,74

96,05

97,37

107,05

106,21

Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 Halaman 97


Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan. a. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai. Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil perikanan tagkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Pembangunan

Kelautan

untuk

meningkatkan

produksi

ikan

di

Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 di arahkan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Selain itu pengembangan pelabuhan perikanan atau peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga hasil tangkapan nelayan lebih mudah untuk dipasarkan.

Halaman 98


b. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada dihulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya air payau karena mempunyai luasan tambak 12.441 ha. Pengembangan perikanan budidaya air payau di arahkan pada daerah pesisir yang masih mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu, Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Arah

pembangunan

sub

sektor

perikanan

budidaya

adalah

meningkatkan produksi ikan air payau dengan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya seperti normalisasi saluran tambak, jembatan produksi, rehab tambak dan

agro input sehingga luasan tambak sebesar

12.441 ha dapat berfungsi secara optimal. c. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Akibat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga kebutuhan pangan terutama permintaan untuk konsumsi ikan juga akan meningkat. Salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Aceh Utara adalah dengan mengembangkan produksi perikanan budidaya air tawar. Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung oleh sumberdaya air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air Halaman 99


tawar dapat juga di kembangkan sampai ke daerah pesisir. Daerah prioritas untuk pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup 14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli, Bandar Baro, dan Nisam Antara.

d. Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Kegiatan kelautan dan perikanan baik tangkap, budidaya maupun pengolahan di Kabupaten Aceh Utara sudah cukup berkembang, walaupun belum didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan representatif, sehingga potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi yang meliputi : 1. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan, 2. Penyerapan tenaga kerja, 3. Kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional, 4. Meningkatkan produksi dan ekspor/intersulir hasil perikanan. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Halaman 100



No.

Indikator Kinerja

1

Persentase Produksi Perikanan





Target 2017 100

 Permasalahan - Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas - Masih rendahnya tingkat capaian kinerja pada program/kegiatan - Kegiatan budidaya komoditas perikanan khususnya udang windu belum berhasil dengan baik - Belum tersedianya data kelautan perikanan yang akurat - Masih tingginya praktek illegal fishing di perairan Kabupaten Aceh Utara - Belum adanya keseimbangan antara armada tangkap dan zona penangkapan secara proporsional dari segi jumlah dan ukuran - Pengolahan hasil perikanan belum menjadi segmen usaha prioritas  Solusi - Perlu adanya penambahan SDM dan pelatihan - Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target waktu yang direncanakan - Perlu diadakannya pelatihan bagi para pembudidaya ikan dan kajian penelitian dan pengembangan (Litbang) - Perlu adanya tenaga pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Penambahan armada tangkap bertonase > 10 GT dan modernisasi alat tangkap - Perlu diadakannya pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat pengolah hasil perikanan

Halaman 101


Sasaran 16 Peningkatan Fasilitas Masjid, Meunasah dan Mushalla

Sasaran strategis 16 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

“Mengupayakan Penegakan Hukum Positif dan Hukum Islam Secara Komprehensif dalam Segala Bidang Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan”dan

juga

untuk

mencapai

tujuan:

”Meningkatkan

Kemakmuran Rumah Ibadah”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Syariat Islam dan Dinas Cipta Karya. Untuk mengukur sasaran keenam belas ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla tersaji pada tabel 3.44 berikut dibawah ini : Tabel 3.44 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis No.

1

Indikator Kinerja

2013

Realisasi 2014

2015

Target


328 dan 852

335 dan 852

336 dan 852

330 dan 852

Tahun 2016 Realisasi % Capaian 343 dan 103 dan 853 100,1

1. Jumlah Mesjid dan Mushalla

Halaman 102



Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid, meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan terutama

pembenahan

fasilitas

infrastruktur

sarana

yang

telah

ada.

Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta penataan lingkungan tempat ibadah.

Perkembangan tempat ibadah

sebgaimana Tabel berikut : Tabel 3.45 JumlahSarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid, Meunasah, Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian dan TPA) di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2012-2016 No.

Prasarana

Tahun (unit) 2012

2013

2014

2015

2016

1.

Masjid

328

328

335

336

343

2.

Meunasah

852

852

852

852

853

3.

Dayah / pesantren

168

170

183

182

194

4.

Balai Pengajian

2.564

2.575

2.637

2.617

2.804

5.

TPQ

-

-

82

82

166

3.912

3.925

4.089

4.069

4.360

Jumlah

Sumber : Dinas Syari’at Islam Kab. Aceh Utara 2016

Jumlah tempat ibadah keseluruhan tahun 2015 sebanyak 4.069 unit, kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 4.089 unit. Verifikasi kelayanakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam memperoleh kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah belum memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah terutama berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi desa/gampong. Namun demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap gampong dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana aktifitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pada tahun 2016 jumlah tempat ibadah meningkat sebanyak 4.360 unit,

Halaman 103



No.

Indikator Kinerja

1


Realisasi 2013 328 dan 852




Target 2017 330 dan 853

 Permasalahan - Kurangnya personil yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan sehigga lamban terhadap penyerapan anggaran - Masih kurangnya kemampuan SDM aparatur dalam penyelesaiantugas - Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Syariat Islam - Meningkatnya permasalahan keagamanaan dalam masyarakat terutama mengenai pendangkalan akidah  Solusi - Peningkatan profesionalisme SDM aparatur - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan beragama - Menyebarkan informasi melalui sosialisasi tentang penguatan pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat - Membina kehidupan masyarakat agar memahami dan melaksanakan syariat islam - Membangun koordinasi antar lembaga pendidikan umum dan agama

Halaman 104


Kontribusi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap ratusan pengungsi

dari Myanmar dan Bangladesh di Perairan Kecamatan

Seunuddon Kab. Aceh Utara Pada hari Minggu, 10 Mei 2015 Pemkab. Aceh Utara mendapatkan laporan bahwa telah terdampar ratusan pengungsi yang diperkirakan berasal dari Myanmar dan Bangladesh di Perairan Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak sejumlah 579 orang. Mereka ditampung sementara di Gedung Olah Raga (GOR) Lhoksukon Kab. Aceh Utara. Untuk memberikan rasa aman dan terhindar dari kelaparan, maka Pemerintah Kab. Aceh Utara memberikan bantuan masa panik (tanggap darurat) yang terdiri dari makanan, obat-obatan dan kebutuhan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya penanganan bantuan kemanusiaan ditangani oleh IOM, UNHCR bekerjasama dengan Pemkab. Aceh Utara. Selanjutnya, para pengungsi tersebut dipindahkan ke TPI Kuala Cangkoi, Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, dengan fasilitas yaitu : o

2 Gedung untuk menampung para laki-laki

o

1 gedung untuk menampung para wanita dan anak-anak

o

1 gedung untuk sarana peribadatan

o

1 gedung untuk dapur umum

o

7 tenda sebagai posko kesehatan, pengamanan dan lainnya Mengingat

penanganan

pengungsi

internasional

merupakan

wewenang pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, maka Pemerintah Kab. Aceh Utara diminta untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan rapat, para pengungsi tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat penampungan sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Utara Gp. Blang Adoe Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara pada Rabu, 17 Juni 2015. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, para pengungsi tersebut dipindahkah ke Shelter ICS (Integrated Community Shelter) yang dibangun oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Halaman 105


diatas tanah milik Pemerintah Kab. Aceh Utara dengan donatur dari dalam dan luar negeri. Adapun fasilitas dan utilitas yang terbangun yaitu: o

120 Unit bangunan (shelter)

o

42+6 unit Toilet

o

1 unit mesjid

o

4 lokal sekolah

o

1 unit ruang edukasi dan 1 unit klinik

o

1 unit ruang meeting dan office

o

Play ground dan tempat bermain lainnya

o

1 unit ruang guru tahfidz

o

Dapur umum

o

Lahan pengembangan

o

Gerbang, gapura

o

1 unit bangunan water treatment Perhatian khusus terhadap pengungsi oleh Pemerintah Kab. Aceh

Utara mendapat apresiasi dan pujian dari dunia internasional, walaupun dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah, tetapi para pengungsi tersebut diperlakukan selayaknya sebagai keluarga sendiri.

III. Realisasi Keuangan Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 16 sasaran strategi sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Halaman 106


Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016adalah sebagai berikut : Tabel 3.47 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 No

Nama Dinas

1 2

Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Bappeda

3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14

15 16 17 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

Anggaran Rp 32.086.902.716 686.107.765.951

Realisasi Rp 31.164.679.626 605.781.248.529

% 97 88

121.503.662.345

107.243.083.608

88

3.418.923.879

3.370.445.686

98

219.147.442.103 179.409.916.371 111.173.207.370 104.246.718.097 152.812.781.693 108.887.938.065.63 97.507.211.696 73.433.413.714

81 93 71 75

7.708.219.420

7.203.272.975

93

5.362.882.287

5.202.561.033

97

37.280.738.819

29.150.013.738

78

14.880.754.994

13.492.518.502

90

19.900.839.359

17.670.931.698

88

13.984.830.994

12.910.322.731

92

26.436.357.658 35.693.222.945

23.912.542.254 35.048.044.448

90 98

7.357.389.331

96

32.306.000.334

94

7.647.389.930 34.349.129.860

Halaman 107


19

20 21 22 23 24

25 26

27 28 29 30 31 32

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat Kabupaten Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Lingkungan Hidup Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK Sekretariat MPU

15.249.446.829

14.245.325.995

93

21.527.141.062

21.144.116.468

98

9.735.135.910

8.848.847.068

4.992.540.430

4.698.256.595

94

8.119.207.519 12.775.942.184

8.064.481.315 12.677.005.025

99 99

143.914.344.190

121.725.258.030

84

3.229.152.949

3.141.215.050

97

5.321.217.887

4.973.690.809

94

4.131.748.752 2.543.499.145

3.515.104.597 2.434.912.528

85 95

65.516.927.494 34.894.142.318

57.456.332.364 33.801.931.703 3.682.161.240

87 96 98

3.740.618.960 2.106.691.428 2.169.895.168 3.711.534.970

1.976.834.738 1.894.127.731 3.651.039.911

93 87 93

1.633.866.100

1.589.997.980

97 -

-

-

90

33 34 35

Sekretariat MAA Sekretariat MPD Sekretariat BMK

36 37

Sekretariat KORPRI Kepala Daerah

38

DPRK

39

Kecamatan Langkahan

2.105.811.260

2.084.085.679

98

40

Kecamatan Tanah Jambo Aye Kecamatan Seunuddon Kecamatan Baktiya Kecamatan Baktiya Barat Kecamatan Lhoksukon Kecamatan Cot Girek Kecamatan Paya bakong

2.549.702.180

2.516.237.852

98

2.373.015.960 3.739.201.804 2.115.114.049 3.678.124.825 1.784.345.852 2.495.137.820

2.358.237.699 3.729.718.579 1.985.847.664 3.563.269.485 1.754.782.456 2.491.131.587

99 99 91 99 96 99

41 42 43 44 45 46

Halaman 108

-


47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Kecamatan Pirak Timu Kecamatan Matang Kuli Kecamatan Tanah Luas Kecamatan Nibong Kecamatan Lapang Kecamatan Tanah Pasir Kecamatan Syamtalira Aron Kecamatan Samudera Kecamatan Meurah Mulia Kecamatan Syamtalira Bayu Kecamatan Geureudong Pase Kecamatan Simpang Keramat Kecamatan Kuta Makmur Kecamatan Dewantara Kecamatan Nisam Antara Kecamatan Nisam Kecamatan Banda Baro Kecamatan Muara Batu Kecamatan Sawang Total Belanja Langsung

1.819.217.780 2.257.336.197 3.073.858.815 1.687.574.432 2.199.366.600 1.963.663.902 2.085.001.692

1.794.358.745 2.125.325.592 2.934.496.426 1.668.570.538 2.176.248.798 1.874.923.843 2.076.019.845

98 94 95 98 98 95 99

2.763.189.773 2.271.412.076 2.571.598.840

2.613.844.855 2.165.763.328 2.542.063.837

94 95 98

1.698.591.686

1.640.079.008

96

1.932.646.126

96

2.005.468.740 2.453.820.100 2.424.333.698 2.504.823.051 2.456.145.030 1.574.706.849 1.479.859.695 2.153.153.420 2.023.709.666 1.471.441.923 1.467.089.197 2.715.864.845 2.679.562.368 2.550.348.446 2.468.829.097 79.612.858.997.410 12.540.180.247.763

98 98 93 93 99 98 96 15

Realisasi Belanja Langsung Daerahtahun anggaran 2016 untuk mewujudkan berbagai sasaran diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48 Realisasi Belanja Langsung Daerah tahun anggaran 2016 No

Nama Dinas

1 2

Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3

4

Anggaran Rp 29.648.933.100 83.117.772.927

Realisasi Rp 28.741.015.182 73.187.555.951

% 96 88

10.189.526.500

8.972.792.933

88

1.308.915.402

1.265.283.118

96

Halaman 109


5 6 7 8

9 10 11

12 13

14

15 16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26

Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Bappeda Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat Kabupaten Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kantor Pemberdayaan

118.468.276.059 105.211.168.450 149.578.748.249 88.104.982.612

79.384.296.589 98.708.395.009 105.661.508.736 64.036.026.638

67 93 70 72

4.860.747.500

4.401.272.940

90

2.303.168.200

2.174.494.717

94

28.557.481.116

20.447.561.620

71

9.404.223.575

8.170.458.720

86

15.819.725.739

13.620.399.301

86

9.359.371.299

8.335.851.855

89

23.450.050.298

20.941.745.811

89

32.388.218.559

31.761.294.379

98

3.124.420.650 26.203.844.600

2.926.084.014 24.351.579.979

93 92

7.264.846.360

6.387.481.020

87

9.813.256.470

9.432.708.711

96

5.452.906.104

4.585.260.387

84

3.107.045.760

2.821.680.680

90

3.769.038.773 6.888.685.344

3.721.685.705 6.807.882.784

98 98

118.999.115.414

96.852.012.137

81

26.203.844.600

24.351.579.979

92

Halaman 110


27 28 29

Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Lingkungan Hidup

40 41

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK Sekretariat MPU Sekretariat MAA Sekretariat MPD Sekretariat BMK Sekretariat KORPRI Kepala Daerah DPRK Kecamatan Langkahan Kecamatan Tanah Jambo Aye Kecamatan Seunuddon

42

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

3.437.805.109

3.240.432.107

94

3.158.311.400

2.643.983.755

83

574.096.025

489.584.736

85

52.258.432.178 29.435.355.120 3.011.794.500 1.450.363.000 1.555.823.768 2.966.338.750 939.234.400 563.296.000 505.182.000

44.781.787.876 28.457.030.440 2.954.518.446 1.320.509.846 1.301.119.349 2.940.789.709 896.064.296 558.563.399 491.454.121

85 96 98 91 83 99 95 99

482.399.000

481.897.500

97 99

Kecamatan Baktiya

451.450.000

446.431.414

98

43 44 45 46 47 48 49 50

Kecamatan Baktiya Barat Kecamatan Lhoksukon Kecamatan Cot Girek Kecamatan Paya Bakong Kecamatan Pirak Timu Kecamatan Matang Kuli Kecamatan Tanah Luas Kecamatan Nibong

378.801.000 798.825.000 410.394.000 511.891.000 559.098.000 439.425.000 548.521.000 443.020.000

375.317.389 779.598.753 398.770.822 509.379.520 558.162.000 436.961.100 548.272.632 428.812.710

99 97 97 99 99 99 99 96

51 52 53

Kecamatan Lapang Kecamatan Tanah Pasir Kecamatan Syamtalira Aron Kecamatan Samudera Kecamatan Meurah Mulia Kecamatan Syamtalira Bayu Kecamatan Geureudong Pase Kecamatan Simpang Keramat Kecamatan Kuta Makmur

909.271.000 337.673.000 442.442.000

907.827.835 333.050.000 436.906.757

99 98 98

460.265.000 490.491.000

455.472.825 487.413.365

98 99

404.166.000

392.454.400

97

449.041.000

414.712.713

92

567.746.000

555.993.410

97

481.619.000

468.779.725

97

54 55 56 57 58 59

Halaman 111


60 61 62 63 64 65

Kecamatan Dewantara Kecamatan Nisam Antara Kecamatan Nisam Kecamatan Banda Baro Kecamatan Muara Batu Kecamatan Sawang Total Belanja Langsung

432.655.000 466.931.000 681.556.000 701.069.000 519.259.000 363.948.000 987.174.507.845

409.052.636 435.795.904 555.314.419 699.528.005 517.093.744 337.128.847 855.193.875.410

94 93 81 99 99 92 86

Selanjutnya realisasi Belanja Tidak Langsung Daerahtahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.49 Realisasi BelanjaTidak Langsung Daerah tahun anggaran 2016 No

Nama Dinas

1 2

Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

3

4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

Anggaran Rp 2.437.969.616 602.989.993.024

Realisasi Rp 2.423.664.444 532.593.692.578

% 99 88

27.672.539.421

26.394.008.259

95

2.110.008.477

2.105.162.568

99

100.679.166.044 5.962.038.920 3.234.041.390 9.402.229.084

100.098.192.935 5.538.323.088 3.226.429.329 9.397.387.076

99 92 99 99

2.847.471.920

2.802.000.035

98

3.059.714.087

3.028.066.316

98

8.723.257.703

8.702.452.118

99

5.476.531.419

5.371.759.782

98

4.081.113.620

4.050.532.397

99

Halaman 112


14

15 16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Bappeda Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat Kabupaten Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Lingkungan Hidup Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK Sekretariat MPU Sekretariat MAA Sekretariat MPD Sekretariat BMK Sekretariat KORPRI Kepala Daerah DPRK Kecamatan Langkahan

4.625.459.695

4.574.470.876

98

2.986.307.360

2.970.796.443

99

3.305.004.368

3.268.750.069

98

4.522.969.280 8.145.285.260

4.431.305.317 7.954.420.355

97 97

7.984.600.469

7.857.844.975

63

11.713.884.592

11.711.407.754

99

4.282.229.806

4.263.586.681

99

1.885.494.670

1.876.575.915

99

4.350.168.746 5.887.256.840

4.342.795.610 5.869.122.241

99 99

24.915.228.776

24.873.245.893

99

1.251.055.429

1.242.113.401

99

1.883.412.778

1.733.258.702

92

973.437.352

968.876.402

99

1.969.403.120

1.945.327.792

98

13.258.495.316 5.458.787.198 728.824.460 656.328.428 614.071.400 745.196.220 694.631.700 892.499.996 10.981.456.075 1.542.515.260

12.674.544.488 5.344.901.263 727.642.794 656.324.892 593.008.382 710.250.202 693.933.684 631.747.398 10.526.051.434 1.525.522.280

95 97 99 99 99 95 99 70 95 98

Halaman 113


40 41

Kecamatan Tanah Jambo Aye Kecamatan Seunuddon

2.044.520.180 1.890.616.960

2.024.783.731 1.876.340.199

99 99

42

Kecamatan Baktiya

3.287.751.804

3.283.287.165

99

43 44 45 46 47 48 49 50

Kecamatan Baktiya Barat Kecamatan Lhoksukon Kecamatan Cot Girek Kecamatan Paya Bakong Kecamatan Pirak Timu Kecamatan Matang Kuli Kecamatan Tanah Luas Kecamatan Nibong

1.736.313.049 2.879.299.825 1.373.951.852. 1.983.246.820 1.260.119.780 1.817.911.197 2.525.337.815 1.244.554.432

1.610.530.275 2.783.670.732 1.356.011.634 1.981.752.067 1.236.196.745 1.688.364.492 2.386.623.794 1.239.757.828

92 96 98 99 98 92 94 99

Kecamatan Lapang Kecamatan Tanah Pasir Kecamatan Syamtalira Aron 54 Kecamatan Samudera 55 Kecamatan Meurah Mulia 56 Kecamatan Syamtalira Bayu 57 Kecamatan Geureudong Pase 58 Kecamatan Simpang Keramat 59 Kecamatan Kuta Makmur 60 Kecamatan Dewantara 61 Kecamatan Nisam Antara 62 Kecamatan Nisam 63 Kecamatan Banda Baro 64 Kecamatan Muara Batu 65 Kecamatan Sawang Belanja Subsidi Belanja Hibah ……… Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemdes Belanja Tidak Terduga

1.290.095.600 1.625.990.902 1.642.559.692

1.268.420.963 1.541.873.843 1.639.113.088

98 94 99

2.302.924.773 1.780.921.076

2.158.372.030 1.678.349.963

93 94

2.167.432.840

2.149.609.437

99

1.249.550.686

1.225.366.295

98

1.437.722.740

1.376.652.716

95

1.972.201.100 2.072.168.051 1.107.775.849

1.955.553.973 2.047.092.394 1.044.063.791

99 98 94

1.471.597.420 770.372.923 2.196.605.845 2.168.400446 4.431.546.840 96.087.150.468 18.454.031.000 627.869.450.600

1.468.395.247 767.561.192 2.162.468.624 2.131.700.250 4.431.546.840, 84.952.154.468 17.696.740.000 617.515.405.600

99 99 98 98 100 88 95 98

2.530.934.037

162.642.300

6

1.699.330.331.921

1.599.948.894.843

94

51 52 53

Total Belanja Tidak Langsung

Halaman 114


Adapun Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja

Daerah tahun

anggaran 2016 dapat kami uraikan sebagai berikut :

Tabel 3.50 Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja Daerah tahun anggaran 2016 No.

Uraian

I

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Rp 2.650.852.808.450 430.905.125.977

Realisasi Rp 2.415.346.599.646 388.697.087.086

% 93,61 91,88

2.219.947.682.473

2.012.649.512.559

92,99

0

14.000.000.000

100

II

Belanja

2.084.712.240.171

1.813.699.811.574

89,13

1.438.591.964.756 374.945.204.518 162.642.300 619.911.775.782

88,94 90,35 3,55

III

Belanja Operasi 1.610.975.234.652 Belanja Modal 471.206.071.481 Belanja Tak Terduga 2.530.934.034 Transfer 630.265.820.782

III

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Transfer bantuan Keuangan Surplus/(Defisit)

IV

Pembiayaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran

23.963.70.182 627.869.450.600

2.396.370.182 617.515.405.600

(64.125.252.503)

(18.264.987.710)

27,85

67.505.172.557

67.505.172.557

94,40

3.379.920.054

3.379.920.053

97,49

Sumber: Laporan LRA Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2016 (Unaudited)

Halaman 115


IV. Capaian Prestasi & Penghargaan

Di tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang di iraih adalah sebagai sebagai berikut :

No.

Nama Penghargaan

Tahun

1

2

3

1

Pemkab Aceh Utara menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddy Chrisnandi, Januari 2016 Kabupaten Aceh Utara sebagai Kabupaten/Kota dengan Akuntabilitas Kinerja berpredikat "CC" yaitu Cukup

2015

2

Mewakili Pemkab Aceh Utara menerima penghargaan Sebagai Penyuluh berprestasi program inovasi pangan tingkat Nasional, atas nama Mukhsin, SP di Jakarta, 17 Agustus 2015

2015

Halaman 116


3

Pemkab Aceh Utara mendapat Juara Umum MTQ ke XXXI I tingkat Provinsi Aceh di Kota Nagan Raya

2015

4

Penghargaan internasional diperoleh Pemerintah Kab. Aceh Utara dari Presiden Internasional Myanmar di London Inggris dalam kunjungannya pada hari Sabtu, 27 Februari 2016 di Pendopo Bupati Aceh Utara.

2016

5

Pemkab Aceh Utara mendapat Juara I Lomba Desa Pokja I Kecamatan/Desa Mane Tunong tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara mendapat predikat Perpustakaan Terbaik se-Aceh Tahun 2015 Pemkab Aceh Utara meraih penghargaan petugas Puskeswan terbaik se-Provinsi Aceh dalam acara ternak se-Provinsi Aceh Pemkab Aceh Utara mendapat Juara I dalam Expo Ternak seAceh kategori Sapi/Lembu Jenis Limousin Pemkab Aceh Utara mendapat Juara II dalam Expo Ternak seAceh kategori Sapi/Lembu Jenis Brahman Betina Pemkab Aceh Utara mendapat Juara III dalam Expo Ternak seAceh kategori Sapi/Lembu Jenis Brahman Betina Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Bidang Intelegensi Duta Wisata Putra tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Bidang Kepribadian Duta Wisata Putri tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat II Musik Etniq tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat II Tari Kreasi tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat III Duta Wisata Putra tingkat Provinsi

2015

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Halaman 117


Halaman 111

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

Recommend Documents