P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 27 September 2011
Indeks 1. Dugaan Suap Wisma Atlet KPK Kembali Periksa Rossa 2. KPK tahan Ketua DPD Demokrat Bengkulu 3. Dadong Kembali Tegaskan uang Rp 1,5 Miliar utnuk Muhaimin 4. Dugaan Pencucian Uang Suami Malinda Dee : Dakwaan jaksa tidak jelas
Kompas.com
Selasa, 27 September 2011 Dugaan Suap Wisma Atlet
KPK Kembali Periksa Rosa
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina
Manulang kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (27/9/2011),
sebagai saksi kasus dugaan suap wisma atlet Sea Games yang menjerat atasannya,
Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK masih memerlukan keterangan Rosa untuk melengkapi data dan informasi terkait proses penyidikan.
"Jadi proses penyidikan dengan tersangka MN (Muhammad Nazaruddin) kan masih terus dilakukan. Hari ini kita meminta keterangan Bu Rosa, terkait kasus dugaan suap Sesmenpora," kata Johan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Saat memasuki Gedung KPK pagi ini, Rosa enggan berkomentar. Dalam kasus ini, Rosa divonis 2,5 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris dengan
memberikan cek senilai Rp 4,3 miliar kepada Nazaruddin selaku anggota DPR dan Rp 3,2 miliar kepada Wafid Muharam selaku Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga. Baik Rosa, Idris, Nazaruddin, dan Wafid, menjadi tersangka kasus tersebut. Idris divonis 2 tahun penjara; Wafid masih menjalani proses persidangan, sementara
Nazaruddin yang sempat buron selama hampir tiga bulan itu baru dua kali menjalani pemeriksaan di KPK.
Sebelumnya, dalam persidangan, Rosa mengaku hanya menjalankan perintah
atasannya, Nazaruddin untuk mengantarkan Idris memberikan cek Rp 3,2 miliar
kepada Wafid.
Suarapembaruan.com
Selasa, 27 September 2011 KPK Tahan Ketua DPD Demokrat Bengkulu [JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan
terhadap Ketua DPD Partai Demokrat Bengkulu yang juga Bupati Seluma, Bengkulu, ME (Murman Effendi) pada Senin (26/9) malam. Tersangka kasus dugaan suap
pengesahan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Seluma, Bengkulu itu ditahan di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur.
"Penyidik KPK melakukan penahanan terhadap tersangka ME untuk 20 hari pertama. ME dititipkan di rumah tahanan Cipinang," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Senin (26/9) malam.
Murman yang keluar kantor KPK usai menjalani pemeriksaan tidak mengatakan
sepatah kata pun seputar penahanannya. Sebaliknya, Murman langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Salah satu kuasa hukum Murman, Patuan Siahaan juga menolak berkomentar ketika dimintai tanggapan oleh media. Dia hanya mengatakan tidak akan mengajukan penangguhan penahanan kepada KPK.
Selain itu, Patuan juga membantah apabila kliennya dikatakan dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut dikarenakan kesibukan kerja. "Kami mengajukan surat (berhalangan hadir) karena menjalankan tugas
pemerintahan," kata Patuan sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Senin (26/9) malam.
Sementara itu, Johan Budi mengatakan pemeriksaan pada Senin (26/9) ini adalah panggilan ketiga. Dimana, KPK pada awalnya berniat untuk memanggil paksa tetapi dibatalkan karena tersangka ME datang sendiri ke KPK.
"Hari ini merupakan pemanggilan ketiga untuk tersangka ME. Sebelumnya, dua kali
tersangka tidak memenuhi panggilan pemeriksaan," ungkap Johan.
Murman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada anggota DPRD Bengkulu. Dimana, pemberian itu diduga untuk
memuluskan terbitnya Peraturan daerah (Perda) No.12/2010 tentang Pengikatan
Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan. Atas perbuatannya, KPK menjerat Murman melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [N-8] Suarapembaruan.com
Senin, 26 September 2011 Dadong Kembali Tegaskan Uang Rp 1,5 Miliar untuk Muhaimin [JAKARTA] Tersangka kasus dugaan suap dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah bidang Transmigrasi (PPIDT), Dadong Irbarelawan melalui kuasa hukumnya, M Syafri Noer mengatakan bahwa uang Rp 1,5 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi saat penangkapan tanggal 25 Agustus lalu diperuntukkan bagi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).
"Pak Dadong bertanya kepada Pak Sindu Malik uang Rp 1,5 miliar untuk siapa. Malik
langsung bilang, waktu itu ada Fauzi supaya Fauzi konfirmasi ke trans satu," ungkap Syafri yang ditemui di gedung KPK, Jakarta, Senin (26/9). Pembicaraan tersebut, lanjut Syafri, terjadi pada tanggal 24 Agustus jam 09.00 WIB. Kemudian, pada jam 14.00 WIB, Dadong kembali menghubungi Fauzi untuk menanyakan siapa yang akan menerima uang Rp 1,5 miliar tersebut
"Kata Fauzi, saya sudah konfirmasi kepada bos dan diputuskan nanti yang akan
terima uangnya saya sendiri. Jangan diserahkan kepada orang lain," ungkap Syafri. Atas dasar itulah, jelas Syafri, Dadong menyatakan uang Rp 1,5 miliar yang diberikan Dharnawati diperuntukkan bagi Menakertrans.
Selain itu, Syafri mengungkapkan bahwa ada juga informasi bahwa uang Rp 1,5
miliar juga diperuntukkan bagi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Tetapi, hingga saat ini KPK juga belum memanggil Menakertrans, Muhaimin Iskandar terkait kasus dugaan suap dana PPIDT tahun 2011 di 19 Kabupaten tersebut.
Namun, KPK sudah memanggil empat pimpinan Banggar DPR RI untuk dimintai
keterangan, yaitu Mirwan Amir dari Fraksi Partai Demokrat, Melchias Markus Melkeng dari Fraksi Partai Golkar, Olly Dondokambey dari Fraksi PDI-P, Tamsil Linrung dari Fraksi PKS. [N-8]
Mediaindonesia.com
Senin, 26 September 2011 Dugaan Pencucian Uang
Suami Malinda Dee: Dakwaan Jaksa tidak Jelas JAKARTA--MICOM: Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang nasabah
Citibank, Andhika Gumilang, menyatakan dakwaan jaksa terhadap dirinya tidak jelas. Ketidakjelasan itu terdapat pada penyebutan asal muasal sejumlah uang dan satu
unit mobil Hummer H3 yang diterima terdakwa suami Malinda Dee, terdakwa kasus pembobolan dana nasabah Citibank, merupakan hasil dari tindak pidana. Namun, terdakwa menilai jaksa tidak menyatakan secara tegas tindak pidana yang dimaksud.
"Itu semua hasil dari tindak pidana apakah uang dan mobil Hummer H3 yang diterima terdakwa? Tidak jelas tindak pidana pencurian, pencucian uang,
perampokan, pelimpahan atau apa?" kata pengacara terdakwa, Devi H Waluyo, ketika membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (26/9).
Selain itu, Devi menambahkan pihaknya keberatan dengan penulisan kata 'tanpa
seizin' dalam dakwaan jaksa yang menyebutkan adanya perbuatan seseorang yang melakukan pemindahbukuan dana dari rekening nasabah Citigold pada Citibank
Landmark Kuningan atas nama Suryati T Budiman dan para nasabah Citigold lainnya 'tanpa seizin' nasabah-nasabah tersebut.
Ia pun keberatan dengan penulisan kata 'tanpa seizin' yang dituliskan untuk
menerangkan asal uang sejumlah Rp96 juta yang diterima terdakwa Andhika. "Rasanya tidak ada satu pun ketentuan pidana di negara ini yang mengatur tentang
'tindak pidana tanpa seizin'," ucap Devi yang berambut pendek seleher itu.
Dengan demikian, pihaknya menilai dakwaan jaksa tidak jelas dan kabur (obscuur
libel).
"Maka berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP dakwaan demikian adalah batal demi hukum," tandasnya.
Menanggapi keberatan terdakwa, tim jaksa memohon waktu satu pekan untuk
memberikan pendapatnya.
"Kami mohon waktu satu minggu untuk menanggapinya," kata jaksa Joel Indra Nasution.
KArena itu, persidangan yang diketuai hakim Yonisman itu pun ditunda pada Senin 3 Oktober 2011 mendatang dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa. (NY/OL10)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER:
Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
