MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MERCY-USA FOR AID AMO DEVELOPMENT, Inc.
MENGENAI
PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN, KEHIDUPAN BERKELANJUTAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PENINGKATAN PERTANIAN
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT Inc. MENGENAI PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN, KEHIDUPAN BERKELANJUTAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PENINGKATAN PERTANIAN
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kementerian), dan Mercy-USA for Aid and Development Inc. (selanjutnya disebut M-USA), selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "para Pihak"; Mempertimbangkan persamaan kepentingan Para Pihak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para petani dan masyarakat pedesaan melalui pendekatan pengembangan pedesaan terpadu; Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kerjasama teknis internasional; TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAr BERIKUT:
PASALI TUJUAN Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah memajukan pengentasan kemiskinan, kehidupan yang berkelanjutan kesejahteraan sosial dan pengembangan pedesaan berkelanjutan melalui upaya peningkatan kewirausahaan, ketrampilan dibidang pertanian, kemampuan managerial dari aset pertanian lokal untuk kemajuan penduduk dipedesaan, utamanya petani.
PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA Para Pihak setuju untuk mengadakan kerjasama dalam bidang : 1. Peningkatan produksi dan populasi ternak melalui melalui ketentuan produk yang tepat, peningkatan kapasitas terhadap kemampuan beternak bagi para petani dan pekerja pertananian sehingga dapat meningkatkan kemampuan produksi pertanian;
2. Peningkatan kemampuan petani dalarn mengatur kegiatan pertanian berkelanjutan/agribisnis rnelalui kegiatan pelatihan dan program magang; 3. Mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi pertanian daerah melalui pelatihan-pelatihan perencanaan bisnis in-farm dan off-farm dan manajemen agribisnis.
PASAL Ill WILAYAH KERJA 1. Para Pihak setuju untuk melakukan kerja sama pada wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat. 2. Perubahan dan penambahan wilayah kerja wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.
PASAL IV MITRA KERJA Untuk melaksanakan MSP, Kementerian menunjuk Biro Kerjasama Luar Negeri sebagai mitra kerja M-USA (seianjutnya disebut sebagai mitra kerja).
PASAL V . ,HAHAN PROGRAM Mekanisme kerjasama diuraikan dalam Arahan Program yang tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL VI RENCANA KERJA 1. Penjabaran program harus ditetapkan dalam Rencana Kerja lnduk 3 (tiga) tahun dan Rencana Tahunan berisi rincian spesifikasi program masing-masing terrnasuk kegiatan-kegiatan, tujuan-tujuan, rencana kerja dan rencana keuangan. 2. Program Kegiatan lnduk 3 (tiga) tahun harus ditetapkan dan disetujui oleh Para Pihak. 3. Mitra Kerja harus memfasilitasi M-USA dan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan Rencana Operasional Tahunan. 4. Rencana Kerja Tahunan harus mencakup seluruh rencana kegiatan oleh MUSA dalam satu tahun. 5. Pelaksanaan program dalam rangka MSP ini harus dievaluasi secara berkala setiap tahun.
6. Evaluasi dimaksud dapat diselenggarakan melalui pertemuan tahunan dan/atau apabila diperlukan dengan melibatkan institusi terkait dari Kementerian atau lainnya di tingkat pusat dan daerah
I
PASAL VII KEWAJIBAN
i
Kementerian harus : 1. Berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi mengenai kemajuan kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan sesuai MSP ini; 2. Mendorong partisipasi unit-unit terkait Pemerintan Daerah demi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program secara efektif dan efisien di wilayah kerjanya; 3. Membantu M-USA dalam pengurusan ijin-ijin masuk, tinggal dan keluar bagi maksimal 3 (tiga) orang tenaga asing yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan dan program-program dalam MSP, yang disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Kementerian untuk terlibat dalam pelaksanaan MSP; 4. Membantu M-USA dalam memperoleh pembebasan pajak dan bea cukai yang harus diproses sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; 5. Melaksanakan koordinasi jika diperlukan dengan M-USA dan institusi Pemerintah terkait lainnya untuk mengkaji ulang pelaksanaan MSP ini secara tahunan.
M-USA harus : 1. Memberikan pelatihan pertanian, kewirausahaan, manajemen pertanian dan pengembangan komunitas pedesaan; 2. Menyediakan tenaga ahli lokal kompeten untuk menjamin pengalihan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi dalam melaksanakan programprogram tersebut; 3. Menyediakan dana dan peralatan guna melaksanakan program-program tersebut; 4. Memprioritaskan sumberdaya lokal termasuk produk dan sumberdaya manusia lokal; 5. Mendorong partisipasi petani anggota kelompok usaha tani untuk meningkatkan pembangunan pertanian; 6. Menyampaikan laporan tahunan kepada Kementerian mengenai pelaksanaan MSP ini; 7. Mempertahankan koordinasi dengan Kementerian dan lnstitusi Pemerintahan terkait dalam rangka membahas kemajuan pelaksanaan dari MSP ini; 8. Melaksanakan koordinasi secara reguler dengan Pemerintah Daerah terkait mengenai pelaksanaan kegiatan dan program di setiap lokasi.
PASAL VIII KETERLIBATAN ORGANISASI MASYARAKAT LOKAL
1. M-USA harus bekerjasama dengan organisasi berbasis penduduk lokal dan atau organisasi nasional non pemerintah yang disetujui oleh Kementerian. 2. Organisasi dimaksud dalam paragraf 1 di atas harus terdaftar secara hukum dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
PASAL IX STA TUS ASSET
Setelah kerjasama selesai, kepemilikan asset yang dibeli oleh M-USA dalam rangka melaksanakan kerjasama sesuai MSP ini, harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara para Pihak.
PASAL X PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
1. M-USA menjamin seluruh kegialan dan personilnya harus : a. Memperhatikan, menghormati dan mentaati sesuai hukum dan peraturan perundangan seta kebijakan yang berlaku di Indonesia; b. Menghormati integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghormati kebiasaan, tradisi dan agama yang ada di masyarakat Republik Indonesia; d. Tidak mendukung semua gerakan separatisme di Republik Indonesia; e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelejen atau klandestin di Republik Indonesia; f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik di Republik Indonesia; g. Tidak terlibat di dalam kegiatan komersial dan pengumpulan dana di dalam negara Republik Indonesia h. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan diluar yang telah disetujui bersama oleh Para Pihak dan mitra kerja Pemerintah; 1. Tidak melakukan kegiatan penyebaran agama di Republik Indonesia; j. Tidak melakukan kegiatan di daerah konflik dan daerah sensitif perbatasan. 2. Pelanggaran terhadap butir-butir di atas akan berakibat penarikan seluruh ijin bagi personil terkait dan penghentian MSP .
SUMBER DAYA
GENET~K
PASAL XI DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak harus mengakui nilai dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dikenal dengan nama Sumber daya Genetik dan Pengetahuan Tradisonal (selanjutnya disebut SDGPT) dan mengakui hak pemegang SDGPT bagi perlindungan yang efektif terhadap penyalahgunaan dan pemanfaatan secara tidak patut SDGPT dari para Pihak. 2. SDGPT harus dilindungi dari kesalahan penyalahgunaan dan pemanfaatan secara tidak patut SDGPT di kedua Pihak. 3. Setiap perolehan, pemanfaatan atau penggunaan dari SDGPT melalui usaha yang tidak adil atau terselubung merupakan suatu tindakan pemanfaatan secara tidak patut. Pemanfaatan tidak patut juga termasuk mendapatkan keuntungan bisnis dari perolehan, pemanfaatan atau penggunaan SDGPT ketika seorang pengguna SDGPT mengetahui, atau tidak memperdulikan, yang diperoleh atau dimanfaatkan melalui cara yang tidak adil dan aktivitas komersil lainnya yang bertentangan dengan praktek hukum yang tidak adil atas SDGPT. 4. Setiap akses dan penggunaan SDGPT dari masing-masing pihak di bawah pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak terkait yang berwenang . Para pihak wajib memastikan bahwa masyarakat lokal harus diinformasikan terlebih dahulu mengenai akses dan hasil dari aktivitas kerjasama dan kolaborasi penggunaan SDGPT. 5. Ketika kerjasama dan/atau aktivitas kolaborasi di bawah Memorandum saling Pengertian memanfaatkan SDGPT untuk tujuan komersil, pihak, atas nama masyarakat lokal , berhak atas kekayaan intelektual, yang mana sesuai, dan terkait kontribusi manfaat. 6. Manfaat-manfaat dari per1indungan SDGPT kepada para pemegangnya termasuk pembag1an yang adil dan layak dari manfaat-manfaat yang timbul dari bisnis dan industrialisasi penggunaan SDGPT tersebut. 7. Alat hukum harus tersedia untuk menyediakan perbaikan bagi pemegang SDGPT dalam hal pembagian manfaat yang adil dan layak sebagaimana dalam paragraf 6 tidak terjadi. PASAL XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Perbedaan atau sengketa diantara para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari MSP ini harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau perundingan antara Para Pihak yang didasari prinsip saling menghormati dan pengertian. PASAL XIII AMANDEMEN 1. MSP ini hanya dapat diubah setelah melalui konsultasi dan persetujuan
bersama secara tertulis dari Para Pihak. 2. Perubahan dimaksud mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan amandemen.
PASAL XIV MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN AKHIR MASA BERLAKU
1. MSP ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan dan akan berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. 2. MSP ini dapat diperpanjang atau dihentikan oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa MSP ini berakhir. 3. Berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari segala program yang dibuat berdasarkan MSP ini hingga selesainya program tersebut kecuali para Pihak menentukan lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal --~- bulan --~$.~- tahun Dua Ribu Sepuluh, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONES!A
rh.~·~s:~
Farid Baktir Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
UNTUK MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT, Inc.
~~
T. Muhammad Nasir Manan Country Director
LAMPI RAN ARAHAN PROGRAM
A. PROGRAM
Program harus meliputi: 1. Menyediakan bantuan teknis dan material terkait termasuk program pendidikan, seminar, workshop, pelatihan dan pendampingan. 2. Mendorong pengembangan masyarakat terpadu melalui pengembangan kapasitas, pengembangan keberlanjutan, peningkatan produktivitas, integrasi dan partisipasi masyarakat khususnya bagi organisasi berbasis masyarakat pertanian dan lembaga pengembangan lokal di daerah pedesaan. 3. Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial untuk pengembangan kapasitas sumberdaya manusia serta penguatan kelembagaan petani dan lembaga pedesaan lain untuk mendukung pengentasan kemiskinan, kehidupan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan tambahan pendapatan maupun pangan. 5. Perlindungan sumberdaya alam melalui produksi hijau, pengelolaan sumberdaya alam dan/atau praktek-praktek pertanian agro-ekologi. 6. Pelatihan dibidang perencanaan dan pengaturan kesejahteraan berkelanjutan/kegiatan agribisnis. 7. Kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pertanian dan masyarakat pedesaan.
B. MEKANISME
1. 2. 3.
4.
5.
M-USA harus menyiapkan Rencana Kerja lnduk sebagai acuan dalam pelaksanaan program. Rencana Kerja lnduk harus dibahas dan disetujui oleh para Pihak. M-USA harus berkonsultasi dengan Mitra kerja dan instansi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan persiapan pelaksanaan setiap program untuk menjamin bahwa kegiatan dan program sesuai dengan Rencana dan Strategi Pembangunan Nasional serta sesuai dengan prioritas daerah. Rincian setiap kegiatan atau program harus ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang disampaikan kepada Mitra Kerja untuk memperoleh peninjauan dan persetujuan dari Kementerian. Pelaksanaan dari seluruh program harus dikonsultasikan kepada Kementerian melalui Mitra Kerja.
I
C. MONITORING AND EVALUATION Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bawah i11 1. Program yang dilaksanakan oleh M-USA atau Organisasi yang berba~ , masyarakat bekerjasama dengan M-USA, harus memiliki kompon1, monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan capaian program. 2. Monitoring harus dilakukan oleh Para Pihak bersama dengan institusi terk lain, setiap tahun atau kuartal sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Ke secara berkelanjutan. M-USA harus mengkoordinasi dan menyediak pengaturan yang diperlukan untuk setiap wakil-wakil ini. 3. Hasil monitoring dan evaluasi harus disampaikan oleh M-USA kepada Mi r kerja dan instansi Pemerintah terkait lainnya.
D. LAPORAN M-USA harus menyampaikan laporan tahunan kepada Mitra Kerja d instansi Pemerintah berwenang lainnya mencakup: a. Kegiatan-kegiatan dan capaian dari proyek dan program yang tel , selesai maupun sedang berjalan. b. Keberlanjutan dan evaluasi dari program. c. Laporan keuangan, pengeluaran untuk proyek dan program termas · perlengkapan dan pembiayaan/pengeluaran tenaga ahli. d. Penilaian, temuan dan saran-saran untuk tindak lanjut. e. Peristiwa yang tidal< dapat diramalkan, masalah dan hambata r hambatan yang dihadapi. 2. Seluruh laporan dibuat dalam dua bahasa yakni bahasa lnggris dan lndonesi< 1.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF AGRICULTURE OF REPUBLIC OF INDONESIA AND MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT, Inc.
CONCERNING
RURAL DEVELOPMENT FOR POVERTY ALLEVIATION AND SUSTAINABLE LIVELIHOOD AND FARMERS WELFARE THROUGH AGRICULTURE INTERVENTIONS
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF AG RIC UL TURE OF REPUBLIC OF INDONESIA AND MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT, Inc. CONCERNING RURAL DEVELOPMENT FOR POVERTY ALLEVIATION AND SUSTAINABLE LIVELIHOOD, FAMERS WELFARE THROUGH AGRICULTURE INTERVENTIONS
The Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Ministry), and Mercy-USA for Aid and Development, Inc. (referred to as M-USA), hereinafter collectively referred to as the "Parties". Considering their common interest in improving social and economic welfare of farmers and rural populations through integrated rural development approaches; Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia, concerning international technical cooperation;
HAVE REACHED AN UNDERSTANDING AS FOLLOWS:
ARTICLE I OBJECTIVE
The objectives of this Memorandum of Understanding are to promote poverty alleviation, sustainable livelihood and sustainable rural development through substantial contribution to the improvement efforts in entrepreneurship, agricultural skills, and managerial skills on local agricultural assets for the advancement of people living in rural areas, especially farmers.
ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to cooperate in the following fields: 1. Increase of cattle production and population through provision of appropriate input production, capacity building on husbandry skills for farmers and agricultural workers that may lead to better increased produce of farming;
1
2. Enrichment of farmers' skills in managing sustainable agricultural livelihood/agribusiness activities through provision of trainings and apprenticeship programs; 3. Support to the local Governments' efforts in developing local agricultural potentials through provision of trainings on in-farm and off-farm business planning, and agribusiness management.
ARTICLE Ill WORKING AREAS
1. The Parties agree to work together in working areas covering the Provinces of North Sumatera, Jambi and West Sumatera. 2. Any change and addition of working areas shall be agreed in writing by the Parties. ARTICLE IV COUNTERPART
To implement this MOU, the Ministry appoints the International Cooperation Bureau as the Counterpart of M-USA(hereinafter referred as the Counterpart).
ARTICLE V PROGRAM DIRECTION
The mechanism of the cooperation is defined in the Program Direction which is set out in the Annex and constitutes an integral part of this MOU.
ARTICLE VI PLAN OF OPERATION
1. The description of programs shall be defined in the 3 (three) years Master Plan of Operation and the Annual Plan containing detailed specification of the respective programs including activities, objectives, work plan and budgeting. 2. The 3 (three) years Master Plan of Operation shall be drawn up and agreed by the Parties. 3. The Counterpart shall facilitate M-USA and the local governments in preparing the Annual Plan of Operation. 4. The Annual Plan of Operation shall contain the overall operation plan of M-USA in a year. 5. The implementation of the programs under this MOU shall be assessed annually.
6. Such assessment may involve an annual and/or necessary consultative and coordination meeting with relevant institutions of Ministry or others at the central and local Government levels.
ARTICLE VII OBLIGATION Ministry shall: 1. actively participate in the planning, coordinating, monitoring and evaluating the progress of activities and programs implemented under this Memorandum of Understanding; 2. encourage participation of local relevant Government units for effective and efficient implementation of such activities and programs in their respective areas; 3. assist M-USA in arranging permits to enter, stay and leave Indonesia for maximum 3 (three) foreign employees engaged in activities and programs hereunder, agreed upon prior written approval of Ministry to be involved in the implementation of this Memorandum of Understanding; 4. assist M-USA in obtaining tax and custom duties exemption that shall be processed in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; 5. conduct necessary coordination with M-USA and other Governmental institutions for annual review on the implementations of this Memorandum of Understanding. M-USA shall: 1. provide trainings on agriculture, entrepreneurship, agricultural management, and community development; 2. provide qualified local experts to ensure transfer of knowledge, skills, and technology in implementation of programs hereunder; 3. provide funds and equipment for the implementation of programs hereunder; 4. prioritize local resources including locally-made products and local human resources; 5. encourage participation of farmers in farmer association that promote agricultural development; 6. submit annual report to Ministry on the implementation of this Memorandum of Understanding; 7. maintain coordination with Ministry and relevant Governmental institutions for discussion on the progress of implementation of this Memorandum of Understanding; 8. coordinate regularly with relevant local Government on implementation of activities and programs in every program location.
ARTICLE vrn INVOLVEMENT OF LOCAL PARTNER
1. M-USA shall work with local community-based organization and/or national non-governmental organizations upon prior consent of Ministry. 2. Such organizations referred to in paragraph 1 above should be legally registered, and endorsed by the Government of Indonesia according to the prevailing laws and regulations.
ARTICLE IX ST A TUS OF ASSETS
After the completion of the cooperation, the ownership of any assets purchased by M-USA for the implementation of the cooperation under this MOU shall be decided by mutual consent of the Parties.
ARTICLE X LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
1. M-USA assures that all of its activities and employees shall: a. Observe, respect and comply with the laws and regulation and policies of the Government; b. Respect the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia; c. Respect the customs, traditions and religions of the local community in the Republic of Indonesia; d. Refrain from supporting any form of separatist movements in the Republic of Indonesia; e. Refrain from involving in any form of intelligence or clandestine activities in the Republic of Indonesia; f. Refrain from engaging in any political in the Republic of Indonesia; g. Refrain from engaging in commercial activities and fund rising in the Republic of Indonesia; h. Refrain from conducting any activities other than those jointly agreed by the Parties and the Government Counterparts; i. Refrain from conducting any religious propagation in the Republic of Indonesia; J. Refrain from conducting any activities in conflict areas and sensitive border regions. 2. Any violation of the above mentioned points may result in revocation of all permits and the concerned personnel and termination of the MOU.
ARTICLE XI GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE 1. The Parties shall recognize the value of genetic resources, traditional knowledge and folklore (hereinafter "GRTK"), and recognize the rights of holder GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation of both Parties. 2. GRTK shall be protected against misuse and misappropriating in both Parties. 3. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitute an act of misappropriation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the person using GRTK knows, or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable from GRTK. 4. Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior consent permit from the relevant authorities of the party. The Parties shall ensure that the local communities concerned shall be prior informed consent with access and informed with the results of the cooperative and/or collaborate activities using such GRTK. 5. When the cooperative and/or collaborate activities under this Memorandum of Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing. 6. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of that GRTK. 7. Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK in cases where the fair and equitable sharing of benefits are provided for in paragraph 6 has not occurred .
ARTICLE XII DISPUTE SETTLEMENT Any difference or dispute between the parties related to interpretation and implementation of this MOU shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties based on the principles of mutual respect and understanding. ARTICLE XIII AMENDMENT 1. Any amendment to this MOU should only be made after consultation and by mutual written consent of the Parties. 2. Such amendment shall come into force on the date of the signing of the amendment.
1
I
ARTICLE XIV ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MOU shall be effective on the date of its signing and shall be effective for a period of 3 (three) years. 2. This MOU may be extended or terminated by either Party by giving written notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the end of the term of the MOU. 3. The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any ongoing programs under this MOU until completion of such programs unless the Parties decide otherwise. I
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, has signed this Memorandum of Understanding.
.fo.~ay
~.~.t.....
DONE in duplicate at Jakarta on this of ... in the year Two Thousand and Ten, in 2 (two) originals in the Indonesian and English languages, both texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For MINISTRY OF AGRICULTURE REPUBLIC OF INDONESIA
~.f4._ Farid Hasan Baktir Director of International Cooperation Bureau
For MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT, Inc.
(\M~ T. Muhammad Nasir Manan Country Director
I
ANNEX PROGRAM DIRECTION
A. PROGRAM The program shall include: 1. Providing related technical and material assistance including educational programs, seminars, workshops, training mentoring. 2. Enhancing integrated community development through capacity development, sustainable development, productivity enhancement, integration and people participation in particular with farmer's community-based organizations (CBO) and other local development institutions in rural areas. 3. Increasing managerial and technical skills to develop human resources' capacity as well as strengthening farmers and other rural institutions in promoting poverty alleviation, sustainable livelihoods and social welfare. 4. Enhancing the participation of rural population in additional income/food generation activities. 5. Protecting natural resources through green production, proper management of natural resources and/or agro-ecological farming practices. 6. Training on planning and managing sustainable livelihood/agribusiness activities. 7. Other projects related to agriculture and rural population development. 1
B. MECHANISM 1. 2. 3.
4.
5.
M-USA shall prepare a Plan of Operation as reference for the program implementation. The Parties shall discuss and agree with the Plan of Operation. M-USA shall consult with the Counterpart and relevant local Government in the planning and preparing implementation of each program to ensure its integration with the National Development Plan and Strategy as well as with local priorities. Detailed description on each of all programs shall be set forth in the Annual Plan of the Operation, submitted to the Counterpart for review and approval of Ministry. Implementation of all programs shall be consulted to Ministry through the Counterpart.
C. MONITORING AND EVALUATION Monitoring and evaluation shall be carried out as set forth below: 1. The programs implemented by M-USA or local Community-Based Organizations cooperating with M-USA, shall have monitoring and evaluation component to measure the impact and achievements/accomplishments of the programs. 2. Monitoring shall be conducted by the Parties together with other related institutions, every year or quarterly as defined in the Plan of Operation, on an ongoing basis. M-USA shall coordinate and provide any reasonably-needed arrangement for each of these representatives. 3. The results of monitoring and evaluation shall be submitted by M-USA to the Counterpart and other related Government institutions.
D. REPORTING 1.
2.
M-USA shall submit an annual report to the Counterpart and the relevant Government authorities concerned, covering: a. Activities and achievements/accomplishments of the completed and ongoing projects and programs . b. Continuation and evaluation of the programs. c. Financial report, regarding expenditures for the program and projects including equipment and expert's cost/expenses. d. Assessment, findings and recommendation for further actions. e. Unforeseen events, problems and constraints faced. All reports are prepared in both languages of English and Indonesian.
