MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT INC.
MENGENAI
PENINGKATAN KEHIDUPAN MELALUI PELAKSANAAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT Inc. MENGENAI PENINGKATAN KEHIDUPAN MELALUI PELAKSANAAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN Kementerian Pertanian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kementerian) , dan Mercy-USA for Aid Development Inc (selanjutnya disebut M-USA), selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Mempertimbangkan persamaan kepentingan Para Pihak dalam meningkatkan kejahteraan sosial dan ekonomi para petani dan masyarakat pedesaan melalui pendekatan pengembangan pedesaan terpadu . Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kerja sama teknis internasional;
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: PASALI TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah memajukan pengentasan kemiskinan, kehidupan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan pengembangan pedesaan berkelanjutan melalui upaya peningkatan kewirausahaan, keterampilan di bidang pertanian, kemampuan manajerial dari aset pertanian lokal untuk kemajuan penduduk di pedesaan, termasuk petani dan peternak.
PASAL II RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak setuju untuk mengadakan kerja sama dalam bidang: 1. Peningkatan produksi dan populasi ternak melalui ketentuan produk yang tepat, peningkatan kapasitas terhadap kemampuan bagi para petani dan pekerja pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian; 2. Peningkatan kemampuan petani dalam mengatur kegiatan pertanian untuk kehidupan yang berkelanjutan/agribisnis melalui kegiatan pelatihan dan program magang;
3 . IVIendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi pertanian
daerah melalui pelatihan-pelatihan, perencanaan bisnis in-farm dan off-farm dan manajemen agribisnis.
PASAL Ill WILAYAH KERJA
1. Para Pihak setuju untuk melakukan kerja sama pada wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 2. Perubahan dan penambahan wilayah kerja wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.
PASAL IV MITRA KERJA
Untuk melaksanakan MSP, Kementerian menunjuk Pusat Kerja Sarna Luar Negeri sebagai mitra kerja M-USA (selanjutnya disebut sebagai Mitra Kerja).
PASAL V
ARAHAN PROGRAM Mekanisme kerja sam a diuraikan dalam Arahan Program yang tercantum pad a Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL VI RENCANA KERJA
1. Penjabaran program harus ditetapkan dalam Rencana Kerja lnduk 3 (tiga) tahun dan Rencana Tahunan berisi rincian spesifikasi program masing-masing termasuk kegiatan-kegiatan, tujuan-tujuan, rencana kerja dan keuangan. 2. Program Kegiatan lnduk 3 (tiga) tahun harus ditetapkan dan disetujui oleh Para Pihak. 3. Mitra Kerja harus memfasilitasi M-USA dan mempersiapkan Rencana Operasional Tahunan.
Pemerintah
Daerah dalam
4. Rencana Kerja Tahunan harus mencakup seluruh rencana kegiatan oleh M-USA dalam satu tahun. 5. Pelaksanaan program dalam kerangka MSP ini harus dievaluasi secara berkala setiap tahun.
6. Evaluasi dimaksud dapat diselenggarakan melalui pertemuan tahunan dan/atau apabila diperlukan dengan melibatkan institusi terkait dari Kementerian atau lainnya di tingkat pusat dan daerah.
PASAL VII KEWAJIBAN Kementerian harus: 1. Berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan sesuai MSP. 2. Mendorong partisipasi unit-unit terkait pada Pemerintah Daerah demi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program secara efektif dan efisien di wilayah kerjanya. 3. Membantu M-USA dalam pengurusan ijin-ijin masuk, tinggal dan keluar bagi maksimal 3 (tiga) orang tenaga asing yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan dan program-program dalam MSP, yang disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Kementerian untuk terlibat dalam pelaksanaan MSP.
M-USA harus: 1. Memberikan pelatihan pertanian, kewirausahaan, manajemen pertanian dan pengembangan komunitas pedesaan. 2. Menyediakan tenaga ahli lokal kompeten untuk menjamin pengalihan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi dalam melaksanakan program-program tersebut. 3. Menyediakan dana atau peralatan guna melaksanakan program-program tersebut. 4. Memprioritaskan sumber daya lokal termasuk produk dan sumber daya manusia lokal. 5. Mendorong partisipasi petani anggota kelompok usaha tani untuk meningkatkan pembangunan pertanian. 6. Menyampaikan laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan akhir kepada Kementerian mengenai pelaksanaan MSP ini. 7. Mempertahankan koordinasi dengan Kementerian dan lnstitusi Pemerintahan terkait dalam rangka membahas kemajuan pelaksanaan dari MSP ini. 8. Melaksanakan koordinasi secara regular dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan kegiatan dan program di setiap lokasi.
PASAL VIII KETERLIBATAN ORGANISASI MASYARAKAT LOKAL
1. M-USA harus bekerja sama dengan organisasi berbasis penduduk lokal dan atau organisasi nasional non-pemerintah yang disetujui oleh Kementerian. 2. Organisasi dimaksud dalam paragraf 1 di atas harus terdaftar secara hukum di Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan.
PASAL IX
STATUS ASSET Setelah kerja sama selesai, kepemilikan asset yang dibeli M-USA dalam rangka melaksanakan keja sama sesuai MSP ini, harus diputuskan dengan persetujuan tertulis dari para Pihak.
PASALX
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL 1. M-USA menjamin seluruh kegiatan dan personilnya harus: a. Memperhatikan, menghormati dan mentaati hukum dan peraturan perundangan serta kebijakan yang berlaku di Indonesia. b. Menghormati integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Menghormati kebiasaan, tradisi dan agama yang ada di masyarakat Republik Indonesia. d. Tidak mendukung semua gerakan separatisme di Republik Indonesia. e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen atau klandestin di Republik Indonesia. f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik di Republik Indonesia. g. Tidak terlibat dalam kegiatan komersial dan pengumpulan dana di dalam Negara Republik Indonesia. h. Tidak melakukan kegiatan penyebaran agama di Republik Indonesia. i. Tidak melakukan kegiatan di daerah konflik dan daerah sensitif perbatasan. 2. Pelanggaran terhadap butir-butir di atas akan berakibat penarikan seluruh ijin bagi personil terkait dan penghentian MSP.
PASALXI SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1.
Para Pihak wajib mengakui Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (selanjutnya disebut sebagai "SDGPT"), dan mengakui hak-hak pemegang SDGPT atas perlindungan efektif terhadap SDGPT dari penyalahgunaan dan misapropriasi oleh kedua Pihak.
2.
SDGPT wajib dilindungi terhadap penyalahgunaan dan misapropriasi di kedua negara.
3. Setiap perolehan, apropriasi atau penggunaan SDGPT melalui cara yang tidak adil atau terlarang merupakan suatu tindakan misapropriasi. Misapropriasi juga termasuk keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, apropriasi, peruntukan atau pemanfaatan SDGPT ketika seorang pengguna SDGPT tersebut mengetahui, atau lalai untuk mengetahui, bahwa SDGPT tersebut diperoleh atau diapropriasi dengan cara yang tidak adil dan kegiatan komersial lainnya yang bertentangan dengan praktek-praktek yang jujur untuk menghasilkan keuntungan secara tidak adil dari SDGPT.
masing~masing Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib memerlukan izin terlebih dahulu dari aparat yang berwenang dari pihak dimaksud. Para Pihak wajib memastikan adanya persetujuan atas dasar informasi awal dari masyarakat lokal terkait mengenai akses dan diberitahu hasil dari aktivitas kerjasama dan atau kolaborasi yang menggunakan SDGPT.
4. Setiap akses dan penggunaan SDGPT dari
5. Ketika kerjasama dan atau aktivitas kolaborasi dibawah Memorandum Saling Pengertian ini memanfaatkan SDGPT untuk tujuan komersial, Satu Pihak, atas nama masyarakat lokalnya yang terkait, wajib diberikan hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana mestinya dan mendapatkan pembagian keuntungan. 6.
Manfaat-manfaat dari perlindungan SDGPT kepada para pemegangnya adalah termasuk pembagian yang adil dan setara atas manfaat-manfaat yang timbul dari penggunaan bisnis atau industrial SDGPT tersebut.
7.
Sarana hukum wajib tersedia untuk memberikan perlindungan bagi pemegang SDGPT dalam hal pembagian manfaat yang adil dan setara sebagaimana diatur dalam ayat 6 tidak terjadi.
PASAL XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN Perbedaan atau sengketa di antara para Pihak yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan dari MSP ini harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau perundingan Para Pihak yang didasari prinsip saling menghormati dan pengertian.
PASAL XIII ยท AMANDEMEN
1. MSP ini hanya dapat diubah setelah melalui konsultasi dan persetujuan bersama secara tertulis dari Para Pihak. 2. Perubahan dimaksud mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan amandemen .
PASAL XIV MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN AKHIR MASA BERLAKU
1. MSP ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan dan akan berlakl untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. 2. MSP ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama oleh Para Piha~ melalui pemberitahuan tertulis.
3. MSP ini dapat dihentikan oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa MSP dihentikan. Dihentikannya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahar dan durasi dari segala program yang dibuat berdasarkan MSP ini hingga selesainya program tersebut kecuali para Pihak menentukan lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangan Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tangggallima bulan Juni tahun Dua RibL Empat Belas, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Indonesia yang berlaku.
Untuk
Untuk
KEMENTERIAN PERTANIAN
MERCY-USA FOR AID AND
REPUBLIK INDONESIA
DEVELOPMENT, Inc.
Signed M. Tassim Billah Pit. Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri
Signed T. Muhammad Nasir Manan Country Director
ARAHANPROGRAM
A. PROGRAM
Program harus meliputi: 1. Menyediakan bantuan teknis dan material termasuk program pendidikan, seminar, workshop pelatihan dan pendampingan . 2. Memperkuat pengembangan masyarakat terpadu melalui pengembangan kapasitas, pengembangan keberlanjutan, peningkatan produktivitas, integrasi dan partisipasi masyarakat khususnya bagi organisasi berbasis masyarakat pertanian dan lembaga pengembangan lokal di daerah pedesaan. 3. Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan petani dan lembaga pedesaan lain dalam mendukung pengentasan kemiskinan, kehidupan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan tambahan pendapatan maupun pangan. 5. Perlindungan sumber daya alam melalui produksi hijau, pengelolaan sumber daya alam dan/atau praktek-praktek pertanian agro-ekologi. 6. Pelatihan di bidang perencanaan dan pengaturan kesejahteraan berkelanjutan/ kegiatan agribisnis.
B. MEKANISME
1.
M-USA harus menyiapkan Rencana Kerja lnduk sebagai acuan dalam pelaksanaan program . 2. Rencana Kerja lnduk harus dibahas dan disetujui oleh para Pihak. 3. M-USA harus berkonsultasi dengan Mitra Kerja dan instansi Pemerintah dalam perencanaan dan persiapan pelaksanaan dari setiap program untuk memastikan keterpaduan dengan Rencana dan Strategi Pembangunan Nasional sebagaimana yang dimiliki oleh prioritas lokal. 4. Rincian setiap .kegiatan atau program harus ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang disampaikan kepada Mitra Kerja untuk memperoleh peninjauan dan persetujuan dari Kementerian. 5. Pelaksanaan dari seluruh program harus dikonsultasikan kepada Kementerian melalui Mitra Kerja.
C. PENDANAAN
Pihak M-USA menganggarkan dana sebesar US$ 650.000,- yang dibagi merata selama 3 (tiga) tahun untuk pelaksanaan program di dalam MSP ini.
D. PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bawah ini : 1. Program yang dilaksanakan oleh M-USA atau Organisasi yang berbasis masyarakat bekerja sama dengan M-USA, harus memiliki komponen pengawasan dan evaluasi untuk mengukur dampak dan capaian program. 2. Pengawasan harus dilakukan oleh Para Pihak bersama dengan institusi terkait lain, setiap tahun atau kuartal sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja secara berkelanjutan, M-USA harus mengkoordinasi dan menyediakan pengaturan yang diperlukan untuk setiap wakil-wakil ini. 3. Hasil pengawasan dan evaluasi harus disarnpaikan oleh M-USA kepada Mitra Kerja dan instansi Pemerintah terkait lainnya.
E. LAPORAN
1.
M-USA harus menyampaikan laporan tahunan kepada Mitra Kerja dan instansi Pemerintah berwenang lainnya mencakup. a. Kegiatan-kegiatan dan capaian dari proyek dan program yang telah selesai maupun sedang berjalan . b. Keberlanjutan dan evaluasi dari program c. Laporan keuangan, pengeluaran untuk proyek dan program termasuk perlengkapan dan pembiayaan/ pengeluaran tenaga ahli. d. Penilaian, temuan dan saran-saran untuk tindak lanjut. e. Peristiwa yang tidak dapat diramalkan, masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi.
2. Seluruh laporan dibuat dalam dua bahasa yakni bahasa lnggris dan Indonesia.
-
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT, INC.
CONCERNING
ENHANCED LIVELIHOODS THROUGH IMPLEMENTATION
SUSTAINABLE AGRICULTURE
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT, Inc. CONCERNING ENHANCED LIVELIHOODS THROUGH IMPLEMENTATION SUSTAINABLE AGRICULTURE
The Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Ministry), and Mercy-USA for Aid and Development, Inc. (referred to as MUSA), hereinafter collectively referred to as the "Parties". Considering their common interest in improving social and economic welfare of farmers and rural populations through integrated rural development approaches; Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia, concerning international technical cooperation; HAVE REACHED AN UNDERSTANDING AS FOLLOWS:
ARTICLE I OBJECTIVE
The objectives of this Memorandum of Understanding (MOU) are to promote poverty alleviation , sustainable livelihood and sustainable rural development through substantial contribution to the improvement efforts in entrepreneurship , agricultural skills, and managerial skills on local agricultural assets for the advancement of people living in rural areas, including farmers and breeders. ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to cooperate in the following fields : 1. Increase of cattle production and population through prov1s1on of appropriate input production, capacity building on husbandry skills for farmers and agricultural workers that may lead to better increased produce of farming; 2. Enrichment of farmers' skills in managing sustainable agricultural livelihood/agribusiness activities through provision of training and apprenticeship programs;
3. Support to the local Governments' efforts in developing local agricultural
potentials through provision of trainings on in-farm and off-farm business planning , and agribusiness management.
ARTICLE Ill WORKING AREAS
1. The parties agree to work together in working areas covenng the Provinces of North Sumatera and West Sumatera. 2. Any change and addition of working areas shall be agreed in writing by the Parties.
ARTICLE IV COUNTERPART To implement this MOU , the Ministry appoints the International Cooperation Bureau as the Counterpart of M-USA (hereinafter referred as the Counterpart) .
ARTICLE V PROGRAM DIRECTION The mechanism of the cooperation is defined in the Program Direction which is set out in the Annex and constitutes an integral part of this MOU.
ARTICLE VI PLAN OF OPERATION 1. The description of programs shall be defined in the 3 (three) years Master Plan of Operation and the Annual Plan containing detailed specification of the respective programs including activities, objectives, work plan and budgeting.
2. The 3 (three) years Master Plan of Operation shall be drawn up and agreed by the Parties. 3. The Counterpart shall facilitate M-USA and the local governments 1n preparing the Annual Plan of Operation. 4. The Annual Plan of Operation shall contain the overall operation plan of M-USA in a year. 5. The implementation of the programs under this MOU shall be assessed annually.
6. Such assessment may involve an annual and/or necessary consultative
and coordination meeting with relevant ministries and institutions at the central and local Government levels. ARTICLE VII OBLIGATION
The Ministry shall: 1. Actively participate in the planning, coordinating, monitoring and evaluating the progress of activities and programs implemented under this Memorandum of Understanding; 2. Encourage participation of local relevant Government units for effective and efficient implementation of such activities and programs in their respective areas; 3. Assist M-USA in arranging permits to enter, stay and leave Indonesia for maximum 3 (three) foreign employees engaged in activities and programs hereunder, agreed upon prior written approval of Ministry to be involved in the implementation of this Memorandum of Understanding. M-USA shall: 1. Provide trainings on agriculture, entrepreneurship, agricultural management, and community development; 2. Provide qualified local experts to ensure transfer of knowledge, skills, and technology in implementation of programs hereunder; 3. Provide fund and equipment for the implementation of programs hereunder; 4. Prioritize local resources including locally-made products and local human resources; 5. Encourage participation of farmers in farmer association that promote agricultural development; 6. Submit quarterly report, annual report, and completion report to Ministry on the implementation of this Memorandum of Understanding; 7. Maintain coordination with Ministry and relevant Government institutions for discussion on the progress of implementation of this Memorandum of Understanding; 8. Coordinate regularly with relevant local Government on implementation of activities and programs in every program location.
ARTICLE VIII INVOLVEMENT OF LOCAL PARTNER
1. M-USA shall work with local community-based organization and/or national non-governmental organization upon prior consent of Ministry. 2. Such organization referred to in paragraph 1 above should be legally
registered to the Government of Indonesia according to the prevailing laws and regulations.
ARTICLE IX
STATUS OF ASSETS After the completion of the cooperation, the ownership of any assets purchased by lVI-USA for the implementation of the cooperation under this MOU shall be decided by mutual written consent of the Parties.
ARTICLE X LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
1. M-USA assures that all of its activities and employees shall : a. Observe, respect and comply with the laws and regulation and policies of the Government; b. Respect the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia; c. Respect the customs, traditions and religions of the local community in the Republic of Indonesia; d. Refrain from supporting any form of separatist movements in the Republic of Indonesia; e. Refrain from involving in any form of intelligence or clandestine activities in the Republic of Indonesia; f. Refrain from engaging in any political in the Republic of Indonesia; g. Refrain from engaging in commercial activities and fund rising in the Republic of Indonesia; h. Refrain from conducting any religious propagation in the Republic of Indonesia; i. Refrain from conducting any activities in conflict areas and sensitive border regions. 2. Any violation of the above mentioned points may result in revocation of all permits and the concerned personnel and termination of the MOU
ARTICLE XI GENETIC RESOUCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources, traditional knowledge and folklore (hereinafter "GRTK), and recognize the rights of holder GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation of both Parties. 2. GRTK shall be protected against misuse and misappropriating in both Parties. 3. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitute an act of misappropriation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the person using GRTK knows, or is negligent in failing to knows, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable from GRTK.
4. Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this Memorandum of Understanding shall required prior consent permit from the relevant authorities of the party. The Parties shall ensure that the local communities concerned shall be prior informed consent with access and informed with the results of the cooperative and/or collaborate activities using such GRTK. 5. When the cooperative and/or collaborate activities under this Memorandum of Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the party, on behalf of its local appropriate, and associated benefit sharing. 6. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of that GRTK. 7. Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK in cases where the fair and equitable sharing of benefits are provided for in paragraph 6 has not occurred.
ARTICLE XII DISPUTE SETTLEMENT Any difference or dispute between the parties related to interpretation and implementation of this MOU shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties based on the principles of mutual respect and understanding.
ARTICLE XIII AMENDMENT 1. Any amendment to this MOU should only be made after consultation and by mutual written consent of the Parties. 2. Such amendment shall come into force on the date of the signing of the amendment.
ARTICLE XIV ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This MOU shall be effective on the date of its signing and shall be effective for a period of 3 (three) years. 2. This MOU may be extended as mutually agreed by the Parties through written notification.
3. This MOU may be terminated by either Party by giving written notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date of termination. The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any ongoing programs under this MOU until completion of such programs unless the Parties decide otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, has signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate at Jakarta on this 51h day of June in the year Two Thousand Fourteen in 2 (two) originals in the Indonesian and English languages, both texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian text shall prevail.
For
For
MINISTRY OF AGRICULTURE REPUBLIC OF INDONESIA
MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT, Inc.
Signed
Signed
T. 'M~hammad Nasir Manan
M. Tassim Billah Acting Director, Center International Cooperation
for
Country Director
ANNEX
PROGRAM DIRECTION
A. PROGRAM
The program shall include: 1.
Providing related technical and material assistance including educational programs, seminars, workshops, training, mentoring . 2. Enhancing integrated community development through capacity development, sustainable development, productivity enhancement, integration and people participation in particular with farmer's communitybased organizations (CBO) and other local development institutions in rural areas. 3. Increasing managerial and technical skills to develop human resources' capacity as well as strengthening farmers and other rural institutions in promoting poverty alleviation, sustainable livelihoods and social welfare. 4. Enhancing the participation of rural population in additional income/food generation activities. 5. Protecting natural resources through green production, proper management of natural resources and/or agro-ecological farming practices . 6. Training on planning and managing sustainable livelihoods/agribusiness activities.
B. MECHANISM 1. M-USA shall prepare a Plan of Operation as reference for the program implementation . 2. The Parties shall discuss and agree with the Plan of Operation. 3. M-USA shall consult with the Counterpart and relevant local Government in the planning and preparing implementation of each program to ensure its integration with the National Development Plan and Strategy as well as with local priorities. 4. Detailed description on each of all programs shall be set forth in the Annual Plan of the Operation, submitted to the Counterpart for review and approval of Ministry. 5. Implementation of all programs shall be consulted to Ministry through the Counterpart.
C. FUNDING
M-USA allocated budget with the amount of US$ 650.000,- divided equally within 3 (three) years to funding the implementation of the programs under this MOU.
D. MONITORING AND EVALUATION
Monitoring and evaluation shall be carried out as set forth below: 1. The programs implemented by M-USA or local Community-Based Organizations cooperating with M-USA, shall have monitoring and evaluation component to measure the impact and achievement/accomplishments of the programs. 2. Monitoring shall be conducted by the Parties together with other related institutions, every year or quarterly as defined in the Plan of Operation, on an ongoing basis. M-USA shall coordinate and provide any reasonable-needed arrangement for each of these representatives. 3. The result of monitoring and evaluation shall be submitted by M-USA to the Counterpart and other related Government institutions.
E. REPORTING
1. M-USA shall submit quarterly report, annual report and completion report to the Counterpart and the relevant Government authorities concerned, covering : a. Activities and achievements/accomplishment of the completed and ongoing projects and programs. b. Continuation and evaluation of the programs. c. Financial report, regarding expenditures for the program and projects including equipment and expert's cost/expenses. d. Assessment, findings and recommendation for further actions. e. Unforeseen events, problems and constraints faced. 2. All reports are prepared in both languages of English and Indonesian.
