MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010 RENCANA TAHUN 2010 RENCANA TAHUN 2011

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011

BIDANG : WILAYAH DAN TATA RUANG NO

I

A

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012

2013

2014

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DATA DAN INFORMASI SPASIAL Peningkatan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional

Jumlah kerangka peraturan perundang-undangan tentang kegiatan survei dan pemetaan

Jumlah dokumen Standar, Prosedur, dan Manual bidang survei dan pemetaan nasional

1 UU

1 UU

1 PP, 1 Perpres, 1 Kep KA, 1 dok reformasi birokrasi


0

0

12 SNI

12 SNI

12 SNI

12 SNI

12 SNI

12 SNI

II.9.M.A-1

PELAKSANA



1

2


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

12

12

12

1 UU

1 UU

Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK)

5

Jumlah dokumen pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang

5

INDIKATOR

Pembangunan Infrastruktur Jumlah dokumen SNI Data Spasial Jumlah peraturan per-UU-an dan jumlah dokumen penyelenggaraan reformasi birokrasi

Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012 12

2013 12

2014 12



0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

II.9.M.A-2

PELAKSANA

Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional

BAKOSURTANAL

5

Survei dan Pemetaan Nasional

BAKOSURTANAL

5


BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL




INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

3

Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan

Kualitas kerjasama,sinergi, koordinasi, program dan kegiatan, serta diseminasi data spasial kelautan dan kedirgantaraan nasional

2

2

2

2012 2

2013 2

2014 2

4

Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Darat

Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei dan pemetaan SDA dan LH tematik matra darat

1

1

1

1

1

5

Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut

Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei SDA dan LH tematik matra laut

1

1

1

1

1

II.9.M.A-3

PELAKSANA


BAKOSURTANAL

1


BAKOSURTANAL

1


BAKOSURTANAL




INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

6

Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah.

Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK atlas serta kajian pengembangan wilayah

0

0

1

2012 1

2013 1

2014 1

7

Pembangunan Data dan Informasi Geodesi dan Geodinamika

Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang data dan informasi geodesi dan geodinamika

1

1

1

1

1

1

B

Peningkatan kuantitas dan Jumlah kerangka dasar dan data dasar nasional kualitas data dan informasi spasial Jumlah peta dasar nasional

97 NLP

97 NLP

90 NLP

90 NLP

100 NLP

100 NLP

312 NLP

312 NLP

369 NLP

423 NLP

603 NLP

857 NLP

200 NLP

200 NLP

214 NLP

216 NLP

208 NLP

217 NLP

0

0

12

12

15

5

Jumlah peta tematik nasional 1

Pemetaan Batas Wilayah

Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000

II.9.M.A-4

PELAKSANA


BAKOSURTANAL


BAKOSURTANAL


BAKOSURTANAL




RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RIMalaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000 Jumlah pulau pemetaan pulau-pulau terluar Jumlah daerah penataan batas provinsi/kab/kota Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah provinsi

72

72

89 (editing)

2012 0

2013 0

2014 0

25

25

20

13

0

0

0

0

4

7

8

9

0

0

0

10

11

12

Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kabupaten Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kota Jumlah (Border Sign Post) BSP RIRDTL

40

40

70

60

60

77

0

0

20

27

26

25

0

0

40

50

70

80

INDIKATOR

II.9.M.A-5

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BAKOSURTANAL

Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional

BAKOSURTANAL

Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional

BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL




RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah Perapatan pilar batas RIMalaysia Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG

22

22

12

2012 31

2013 32

2014 35

0

0

5

5

5

5

Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL

60

60

60

80

80

80

Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim Jumlah dokumen kajian LKI>200 NM

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

1

1

1

1

1

2

Jumlah dokumen pengkajian dan Pemetaan batas negara dan geopolitik

1

1

1

1

1

1

Jumlah NLP penyusunan dan pemeliharaan basisdata batas wilayah

110

110

255

255

270

280

INDIKATOR

II.9.M.A-6

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional

BAKOSURTANAL


BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL



PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 2 Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang

INDIKATOR

Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa) Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:50.000 wilayah gap Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:250.000 wilayah gap Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

90

90

72

2012 144

2013 162

2014 256

160

160

175

175

350

515

0

0

50

30

10

0

400

400

300

300

500

600

II.9.M.A-7

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BAKOSURTANAL


BAKOSURTANAL


BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL



3


Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah NLP Basis Data Geospasial skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa), 1:50.000, dan 1:250.000

250

250

200

2012 750

2013 750

2014 674

Survei batimetri lepas pantai line km

13680

13680

13680

13680

13680

13680

Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K Pembuatan Peta LBI

34000

34000

50000

55000

60000

66000

30000

30000

40000

45000

50000

60000

52

52

55

56

62

67

2

2

2

3

4

4

8

8

15

15

15

15

INDIKATOR

Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart)

II.9.M.A-8

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BAKOSURTANAL

Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional

BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL




4


5

Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Darat

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Peta Resmi tingkat peringatan tsunami

2

2

2

2012 3

2013 4

2014 5

Jumlah liputan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan dan basis data kelautan dan kedirgantaraan Pemutakhiran peta dasar kelautan dan kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta , remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional

1

1

2

2

2

2

4

4

6

8

10

13

INDIKATOR

Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional.

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BAKOSURTANAL


BAKOSURTANAL

18 NLP(@5 tema), 18 NLP(@5 tema), 4 18 NLP(@5 tema), 18 NLP(@5 18 NLP(@5 18 NLP(@5 Survei dan Pemetaan 4 dok dok 4 dok tema), 4 dok tema), 4 dok tema), 4 dok Nasional

BAKOSURTANAL

25

25

50

II.9.M.A-9

50

50

50


BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL



6

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan Data dan Informasi Geodesi dan Geodinamika

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem

78

78

90

2012 90

2013 100

2014 100

Jumlah Pembangunan stasiun tetap GPS

12

12

0

0

0

Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut Jumlah jaring kontrol geodesi dan geodinamika yang dirawat

7

7

0

0

150

150

200

200

INDIKATOR

II.9.M.A-10

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BAKOSURTANAL

0


BAKOSURTANAL

0

0

BAKOSURTANAL

200

200


BAKOSURTANAL




7 Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah

INDIKATOR

Jumlah stasiun pasang surut laut yang dirawat Jumlah stasiun permanen gayaberat yang dirawat Jumlah basis data geodesi dan geodinamika Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

88

88

95

2012 95

2013 95

2014 95

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

0

II.9.M.A-11

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional

PELAKSANA

BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL




RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

14

14

14

2012 14

2013 14

2014 14

18

18

18

16

16

16

3000

3000

1000

3000

4000

2000

Jumlah metadata simpul jaringan provinsi

3000

3000

600

600

6700

Jumlah metadata simpul jaringan kabupaten/kota

4000

4000

980

1540

7820

INDIKATOR

Jumlah daerah (propinsi dan kabupaten) untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah

8

Jumlah dokumen produk atlas sumberdaya beserta basisdatanya Pembangunan Infrastruktur Jumlah metadata simpul jaringan pusat Data Spasial

II.9.M.A-12

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BAKOSURTANAL


BAKOSURTANAL

6500


BAKOSURTANAL

7960


BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL



C

1

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan akses data dan informasi


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Cakupan jaringan JDSN di instansi pemerintah pusat (14 simpul), pemerintah propinsi (28 simpul), pemerintah kab/kota (480 simpul) menjadi 100%

70 simpul

70 simpul

76 simpul

2012 116 simpul

2013 126 simpul

2014 134 simpul

Laporan hasil evaluasi berkala atas standar teknis dan klasifikasi data informasi spasial (setiap 3 atau 5 tahun)

0

0

0

0

0

1

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

INDIKATOR

Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut

II.9.M.A-13

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM


PELAKSANA

BAKOSURTANAL



2


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

2012 33 Prov, 6 K/L

2013 33 Prov, 6 K/L

2014 33 Prov, 6 K/L

1

1

1

1

1

3 Pembangunan Infrastruktur Jumlah simpul jaringan di pusat Data Spasial Jumlah simpul jaringan di provinsi

14

14

0

0

6

6

6

Jumlah simpul jaringan di kabupaten/kota Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul

50

50

1

1

Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat

INDIKATOR

Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat Jumlah dokumen database SDA darat

II.9.M.A-14

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BAKOSURTANAL

1


BAKOSURTANAL

0

0

BAKOSURTANAL

6

6

4

70

110

120

130

1

1

1

1

Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional Survei dan Pemetaan Nasional

BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL BAKOSURTANAL



D


Peningkatan SDM di bidang survei dan pemetaan

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN

1

1

1

2012 1

2013 1

2014 1

Jumlah dokumen kegiatan promosi, humas, administrasi kerjasama dan publikasi surta Jumlah tenaga terampil (bersertifikat) di bidang survei dan pemetaan Penyusunan kurikulum dan silabus nasional bagi pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil survei dan pemetaan

4

4

4

4

4

4

210

210

250

330

370

430

5

5

6

7

7

9

INDIKATOR

II.9.M.A-15

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BAKOSURTANAL


BAKOSURTANAL




INDIKATOR

Dokumen Strategi Nasional bagi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya manusia bidang survei dan pemetaan

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

0

0

0

2012 0

2013 1

2014 1

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

1

Pembangunan Infrastruktur Jumlah dokumen penegakan Sertifikasi Data Spasial SDM surta non-PNS dan fungsionalisasi SDM surta PNS

0

0

0

0

1

1


BAKOSURTANAL

2

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan, Promosi, Diklat serta Litbang Survei Pemetaan

Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Teknis Surta

70

70

90

90

90

90


BAKOSURTANAL

Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Fungsional Surveior Pemetaan

140

140

160

240

280

340


BAKOSURTANAL

II.9.M.A-16




RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah Dokumen NSPK tentang Pedoman, Standardisasi Kurikulum dan Silabus Diklat Surta

5

5

6

2012 7

2013 7

2014 9

Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas Personil, Infrastruktur dan Administrasi Kediklatan

5

5

6

6

6

1:3

1:3

1:3

1:3

1:2

INDIKATOR

Jumlah rasio jumlah penelitian per peneliti

II.9.M.A-17

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BAKOSURTANAL

7


BAKOSURTANAL

1:2


BAKOSURTANAL

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 BIDANG : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS

II

PRIORITAS BIDANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1

Penyelesaian Peraturan Perundangan sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang

a

b

c

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

Pengaturan dan Pengawasan Bidang Meningkatnya (Presentase) Penyelesaian 8 NSPK Penataan Ruang PP Sesuai Amanat UU 26/2007

Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah


8 NSPK

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2011

10 NSPK

2012

12 NSPK

2013

14 NSPK

2014

16 NSPK

PROGRAM

PELAKSANA

Program Penyelenggaraan Kementerian PU Penataan Ruang

Meningkatnya Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007

4 RTR Pulau dan 4 Perpres KSN

4 RTR Pulau dan 4 Perpres 3 RTR Pulau dan 16 Perpres KSN 18 Perpres KSN 18 Perpres KSN Program Penyelenggaraan Kementerian PU KSN 13 Perpres KSN Penataan Ruang

Meningkatnya Penyelesaian Perda Provinsi dan Kabupaten Amanat UU 26/2007

4 kegiatan

4 kegiatan

II.9.M.A-18

4 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan


BIDANG : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO

d e

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

Jumlah Kegiatan Fasilitasi persetujuan substansi Perda RTRW Kota dan RDTR Kota

Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara 1 PP Ruang Daerah dan Lingkungan Peran Serta Masyarakat. Hidup di Daerah Jumlah Penyusunan NSPM Penataan 3 Permendagri Ruang Daerah.

2

Peningkatan Kualitas Produk Rencana Tata Ruang

a

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2011

2012

2013

2014

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

PROGRAM

PELAKSANA

Program Penyelenggaraan Kementerian PU Penataan Ruang Program Bina Pembangunan Daerah

Kemendagri

Program Bina Pembangunan Daerah

Kemendagri

1 PP

-

-

-

-

3 Permendagri

4 Permendagri

2 Permendagri

2 Permendagri

2 Permendagri

Meningkatnya (Persentase) Penyelesaian 30% daerah Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

30% daerah

60% daerah

70% daerah

80% daerah

100% daerah

Jumlah RTR Daerah Pemekaran yang sudah disempurnakan.

2 daerah

2 daerah

2 daerah

3 daerah

3 daerah

4 daerah

Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi

0

0

5 kegiatan

6 kegiatan

7 kegiatan

0


Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD

3 kab

3 kab

3 kab

3 kab

3 kab

3 kab


II.9.M.A-19


NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010



2012

2013

2014

PROGRAM

PELAKSANA

Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten

44 kab

44 kab

44 kab

44 kab

44 kab

44 kab


Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan

1 kawasan

1 kawasan

5 kawasan

6 kawasan

8 kawasan

8 kawasan


Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi

6 kegiatan

6 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan


Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi

1 kawasan

1 kawasan

2 kawasan

3 kawasan

4 kawasan

5 kawasan


Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah

6 ws

6 ws

10 ws

13 ws

17 ws

23 ws


II.9.M.A-20


NO

b

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang

3

Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang

a

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah

INDIKATOR Jumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan

RENCANA TAHUN 2010 2 kegiatan

Jumlah rencana tata ruang yang telah 33 provinsi disinkronkan program pembangunannya



2012

2013

2014

PROGRAM

PELAKSANA

2 kegiatan

4 kegiatan

6 kegiatan

8 kegiatan

9 kegiatan


33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi


II.9.M.A-21


NO


INDIKATOR

Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Jumlah BKPRD yang terbentuk. Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah Terselenggaranya Rakernas BKPRN. Terselenggaranya Raker BKPRD. b

PRAKIRAAN MAJU


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

2012

2013

2014

30% daerah

30% daerah

60% daerah

70% daerah

80% daerah

90% daerah

-

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

2 kegiatan

2 kegiatan

-

2 kegiatan

-

2 kegiatan

Terselenggaranya Peningkatan SDM 1 kegiatan dalam Penataan Ruang (Pemda, BKPRD dan DPRD).

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Penataan Ruang.

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

PROGRAM Program Bina Pembangunan Daerah

PELAKSANA Kemendagri

4

Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang

Pengaturan dan Pengawasan Bidang Jumlah (orang) PPNS yang dibina Penataan Ruang

90 orang

90 orang

100 orang

100 orang

100 orang

110 orang

a


Pembinaan Program Ditjen Penataan Jumlah kegiatan evaluasi kinerja Ruang penyelenggaraan penataan ruang

7 kegiatan

7 kegiatan

5 kegiatan

6 kegiatan

10 kegiatan

12 kegiatan

b


II.9.M.A-22

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

No

III

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Indikator

Prakiraan Pencapaian Tahun 2010

Rencana Tahun 2010

Rencana Tahun 2011

Prakiraan Maju Tahun Tahun 2012 Tahun 2014 2013

Fokus 1: Peningkatan Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah

a

Pengelolaan Pertanahan Propinsi a.1

Cakupan peta pertanahan (Prioritas Nasional 7)

2.100.000 ha

1.000.000 ha

2.800.000 ha

a.2

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (Prioritas Nasional 7) Luas wilayah Indonesia yang telah terukur di dalam sistem referensi sesuai standar Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar

326.237 bidang

781.650 bidang

20%

2.500.000 2.100.000 2.100.000 ha Pengelolaan Pertanahan ha ha Nasional

40%

939.854 bidang 60%

978.512 bidang 80%

20%

40%

60%

80%

b

Pengukuran Dasar (Prioritas Bidang)

c

Pemetaan Dasar (Prioritas Bidang)

d

Pengaturan dan Penetapan Hak tanah (Prioritas Bidang) Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan (Prioritas Bidang)

Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah (SK) Jumlah penetapan batas dan pembangunan sistem informasi atas HGU, HGB, HPL dan HP

20%

40%

60%

80%

20%

40%

60%

80%

Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Prioritas Bidang)

Pembinaan dan pengelolaan hak atas tanah dan guna ruang

20%

40%

60%

80%

f

Pelaksana

PRIORITAS BIDANG REFORMA AGRARIA

I

e

Program

II.9.M.A-23

BPN

1.037.177 Pengelolaan Pertanahan bidang Nasional 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional

BPN

100% Pengelolaan Pertanahan Nasional 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional

BPN

100% Pengelolaan Pertanahan Nasional

BPN

BPN BPN

BPN

No

III



Rencana Tahun 2010

Rencana Tahun 2011


Program

Pelaksana


II

Fokus 2: Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) termasuk pengurangan tanah terlantar

a

Pengelolaan Pertanahan Propinsi

b

Indikator

a.1

Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Prioritas Nasional 6)

100 kab/kota

100 kab/kota

100 kab/kota

100 100 kab/kota Pengelolaan Pertanahan kab/kota Nasional

BPN

a.2

Inventarisasi P4T (Prioritas Nasional 6)

335.665 bidang

335.665 bidang

335.665 bidang

335.665 bidang

335.665 Pengelolaan Pertanahan bidang Nasional

BPN

a.3

Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (Prioritas Nasional 4)

210.000 Bidang

181.825 bidang

219.391 Bidang

219.392 Bidang

219.392 Pengelolaan Pertanahan Bidang Nasional

BPN

a.4

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8)

75.900 ha

75.900 ha

75.900 ha

75.900 ha

75.900 ha Pengelolaan Pertanahan Nasional

BPN

a.5

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)

200 SP

187 SP

184 SP

157 SP

157 SP Pengelolaan Pertanahan Nasional

BPN

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)

1 Paket

1 Paket

1Paket

1 Paket

1 Paket Pengelolaan Pertanahan Nasional

BPN

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)

II.9.M.A-24

No

III


Indikator


Rencana Tahun 2010

Rencana Tahun 2011


Program

Pelaksana


c

Pengelolaan Landreform (Prioritas Bidang)

Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL

20%

40%

60%

80%


BPN

d

Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah (Prioritas Bidang)

Jumlah kab/kota yang telah menyusun neraca penatagunaan tanah & mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan

20%

40%

60%

80%


BPN

e

Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang)

Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha

20%

40%

60%

80%


BPN

f

Pengelolaan Konsolidasi Tanah (Prioritas Bidang)

Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah

20%

40%

60%

80%


BPN

g

Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)

Luas tanah yang terindikasi terlantar

20%

40%

60%

80%


BPN

h

Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Akses masyarakat dan lembaga terhadap Dalam Pengelolaan Pertanahan (Prioritas penguatan hak atas tanah Bidang)

20%

40%

60%

80%


BPN

III

Fokus 3: Peningkatan Kinerja Pelayanan Pertanahan

II.9.M.A-25

No

III


Indikator


Rencana Tahun 2010

Rencana Tahun 2011


Program

Pelaksana


a

Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan

Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita (Prioritas Nasional 7)

b

Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN (Prioritas Bidang)

Tersedianya konsep kelembagaan serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur (SPOPP)

c

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN (Prioritas Bidang)

Jumlah lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2

d

Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan (Prioritas Bidang)

Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan

156 Unit

419 Unit

419 Unit

419 Unit

419 Unit Program Dukungan Manajemen BPN dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket Program Dukungan Manajemen BPN dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

20%

40%

60%

80%

100% Program Dukungan Manajemen BPN dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

2.630 orang

II.9.M.A-26

2.830 orang 2.830 orang

2.830 3.030 orang Program Dukungan Manajemen BPN orang dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

No

III


Indikator


Rencana Tahun 2010

Rencana Tahun 2011


Program

Pelaksana


e

Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat) (Prioritas Bidang)

Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan

-

f

Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah) (Prioritas Bidang)

Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan

25 satker

IV

Fokus 4: Penataan dan Penegakan Hukum Pertanahan serta Pengurangan Potensi Sengketa Tanah

a

Pengembangan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang)

Pembangunan gedung kantor 27 unit, Rehabilitasi Gedung Kantor 12 unit, Pengadaan sarana dan prasarana kantor serta peralatan teknis 16 unit, Pengadaan Kendaraan Roda 4 25 unit, Pengadaaan Kendaraan Roda 2 20 unit, Pengadaan Peralatan dan Mesin 3 unit

-

-

- Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

BPN

85 satker

80 satker

60 satker Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

BPN

BPN

II.9.M.A-27

No

III


a.2

c

d

e


Rencana Tahun 2010

Rencana Tahun 2011


Program

Pelaksana


a.1

b

Indikator

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Prioritas Nasional 5)

1 paket

Tersusunnya peraturan perundangundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Prioritas Nasional 6)

1 paket

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (Prioritas Nasional 7)

1 paket

1 paket

1 paket Program Dukungan Manajemen BPN

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket Program Dukungan Manajemen BPN

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2.791 kasus

2.791 kasus

2.791 kasus 2.791 kasus

2.791 kasus Pengelolaan Pertanahan

BPN

Nasional

Peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan

20%

Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD (Prioritas Bidang)

Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan

20%

Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Prioritas Bidang)

Jumlah penyelesaian sengketa tanah

20%

Survey Potensi Tanah (Prioritas Bidang)

1 paket

40%

60%

80%

100% Pengelolaan Pertanahan

BPN

Nasional 40%

60%

80%


BPN

Nasional

40%

60%

80%


Nasional

II.9.M.A-28

BPN

No

III f

g


Indikator


Rencana Tahun 2010

Rencana Tahun 2011


Program

Pelaksana

PRIORITAS BIDANG REFORMA AGRARIA Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan (Prioritas Bidang)

Jumlah penanganan konflik tanah

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan (Prioritas Bidang)

Jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh BPN RI

20%

40%

60%

80%


BPN

Nasional 20%

40%

60%

80%


Nasional

II.9.M.A-29

BPN

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 BIDANG : WILAYAH DAN TATA RUANG NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

IV

A

2013

PROGRAM

PELAKSANA

2014

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan

1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perkotaan

Jumlah naskah akademis UU tentang Perkotaan

1

Jumlah rancangan UU ttg Perkotaan Jumlah uji publik RUU Perkotaan Jumlah UU

Program Bina Pembangunan Daerah 1 1 1

II.9.M.A-30

Ditjen Bina Bangda, Kemendagri

NO


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

2 Pengaturan, Pembinaan, dan Jumlah NSPK bidang Penataan Pengawasan Dalam Bangunan dan Lingkungan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman

2013

PROGRAM 2014

7

7

8

6

Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)

33 kab/kota

33 kab/kota

45 kawasan

45 kab/kota

Jumlah kab/kota dan kawasan yang mendapat pendampingan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

41

41

24

21

21

21

Jumlah kab/kota yang mendapat pendampingan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) oleh Pemda

32

32

43

28

45

45

II.9.M.A-31

PELAKSANA

8

8 Program Pembinaan dan Ditjen Cipta Karya, Pengembangan Kementerian PU Infrastruktur Permukiman

45 kab/kota 45 kab/kota

NO

3


INDIKATOR

Pengaturan, Pembinaan, Jumlah NSPK nasional bidang Pengawasan, dan permukiman Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

4

Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan

B

Menurunkan tingkat kemiskinan perkotaan

1

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perkotaan


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

2 paket, 80 kab/kota 2 paket, 80 kab/kota 1 paket, 30 kab/kota

2012 1 paket, 30 kab/kota

2013 1 paket, 30 kab/kota

2014 35 kab/kota

32 kab/kota

30 kab/kota

30 kab/kota

45 kab/kota

45 kab/kota

40 kab/kota

3

3

3

3

3

Jumlah Peraturan Daerah berkaitan dgn penyediaan perumahan bagi MBR di kawasan perkotaan.

10

10

10

Jumlah kebijakan/pedoman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan

1

Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Jumlah kajian strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (eplanning), penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan

II.9.M.A-32

PROGRAM

PELAKSANA

3 Program Penyelenggaran Ditjen Penataan Ruang, Penataan Ruang Kementerian PU

10 Program Bina Pembangunan Daerah


NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

Jumlah pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

2

C

Jumlah personil Pemda dan masy yang mengikuti training mengenai pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan Pengaturan, Pembinaan, dan Jumlah Kelurahan/Desa yang Pengawasan Dalam mendapatkan pendampingan Penataan Bangunan Dan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman

1 rancangan 1 rancangan pedoman pedoman

9.556

9,556

Menurunkan tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas di perkotaan

II.9.M.A-33

2013

PROGRAM

PELAKSANA

2014

1

100

100

100

10,948

1,607

1,607

100

1,607 Program Pembinaan dan Ditjen Cipta Karya, Pengembangan Kementerian PU Infrastruktur Permukiman

NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

1


Jumlah kebijakan/pedoman Kemendagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.

1 ranc. pedoman

1 ranc. pedoman

Jumlah prov, kab/kota yang mendapat fasilitasi Pemda dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular. D

Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dan budaya di perkotaan

1


Jumlah pedoman dalam rangka penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan dalam peran sertanya bagi Jumlah kelembagaan masyarakat (LKM) yang difasilitasi

2013

PROGRAM 2014

1

7 provinsi dan 30 kab/kota

1 rancangan 1 rancangan pedoman pedoman

50

50

50

10

15

15

1

Jumlah sosialisasi pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan

II.9.M.A-34






1

50

Jumlah pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan


PELAKSANA

NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

2013

Jumlah kota yang memiliki perda tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya E

Menguatkan kelembagaan dan kerjasama antar kota

1


PROGRAM 2014

15

15

Jumlah kab/kota, provinsi yang memiliki data base dan terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan

20

30

40


Jumlah aplikasi data base sistem informasi kawasan perkotaan

20

30

40

50

II.9.M.A-35

PELAKSANA


NO


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

Jumlah pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan Jumlah fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan Jumlah kota yang difasilitasi dalam untuk penyiapan pola pengelolaan kawasan perkotaan Jumlah Best Practices Perkotaan Unggulan Jumlah Kerjasama City Sharing Jumlah kerjasama sister city Jumlah Kerjasama Sister City yang berjalan (terlaksana) Jumlah Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang terbentuk. Jumlah Rencana Objek Kerjasama yang tersusun scr memadai Jumlah supervisi dan fasilitasi pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan Jumlah pedoman pembentukan forum koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat provinsi Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan tingkat provinsi di 5 wilayah pulau besar

1 ranc. pedoman

1 ranc. pedoman

2013

PROGRAM 2014

1

2

5

5

5

4

4

4

4

4

4

10 4 10

10 4 10

10 4 10

10 4 10

10 4 10

10 4 10

1

1

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

20

20

20

20

5

5

5

1

II.9.M.A-36

PELAKSANA

NO


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

2


Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan

1

1

II.9.M.A-37

1

2013 1

PROGRAM

PELAKSANA

2014 1


NO


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

F

2

Menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik 1 Pengaturan, Pembinaan, dan Jumlah bantek pendampingan Pengawasan Dalam penyusunan NSPK bidang penataan Penataan Bangunan Dan bangunan dan lingkungan oleh Pemda Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)

2013

PROGRAM

PELAKSANA

2014

32

32

101

40

52


50

50

50

50

24

33

II.9.M.A-38

NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

G

Meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan

II.9.M.A-39

2013

PROGRAM 2014

PELAKSANA

NO


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

1


Jumlah kota terfasilitasi dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana Jumlah Kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam pembentukan Pokja sanitasi perkotaan

49

49

Jumlah kebijakan/pedoman Kemendagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan 2


H

Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan

1

Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya

Jumlah kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional Jumlah kota yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional Jumlah evaluasi kota yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional Jumlah pedoman tentang penataan kelembagaan ekonomi perkotaan

2013

PROGRAM

PELAKSANA

2014

15

15


50

50

50

50

62

72

82

100

7

7


1

3

3

7


1

Program Bina Pembangunan Daerah 10

10

10

10

10

10 Kab/Kota di 5 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota Provinsi di 5 Provinsi di 5 Provinsi di 5 Provinsi

II.9.M.A-40


NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

I

Menyediakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan

II.9.M.A-41

2013

PROGRAM 2014

PELAKSANA

NO


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

1


Jumlah kebijakan/pedoman SPP (kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yg harus tersedia dalam suatu kawasan perkotaan) Jumlah prov, kab/kota yang difasilitasi dan penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP Jumlah kawasan perkotaan yg dievaluasi di bidang pengembangan Inovasi Pengelolaan Perkotaan (IMP) Jumlah sistem penilaian IMP Award yang disempurnakan Jumlah Prov, kab/kota yang terfasilitasi dan tersupervisi dalam penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda Jumlah prov, kab/kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda terkait PSU di daerah Jumlah kebijakan/dokumen tentang standar pengukuran besaran RTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan. Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi untuk penyusunan perda terkait RTH di kawasan perkotaan.

1 1 rancangan pedoman SPP

2013

PROGRAM 2014

1 kebijakan Permendagri mengenai Pedoman SPP


10 kab/kota 10 kab/kota 10 kab/kota di 3 provinsi di 3 provinsi di 3 provinsi

250

1 5 prov, 10 kab/kota

1 konsep rancangan dokumen.

5 prov, 10 kab/kota

250

1

5 prov, 10 kab/kota

5 prov, 10 kab/kota

5 prov, 10 kab/kota

5 prov, 10 kab/kota

10 kab/kota dari 3 provinsi




6

8

10

1 konsep rancangan dokumen.

1 pedoman .

4

II.9.M.A-42

PELAKSANA


NO


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

2 Pengaturan, Pembinaan, dan Jumlah Kawasan setara 369 Ha yang Pengawasan Dalam mendapatkan dukungan sarana dan Penataan Bangunan Dan prasarana Ruang terbuka Hijau Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman Jumlah Kawasan setara 7.380 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi Jumlah kawasan setara 442 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah J

2013

PROGRAM

PELAKSANA

2014

39

39

86

33

45


32

32

66

32

33

34

65

65

55

21

27

27

Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan

II.9.M.A-43

NO


INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

1

2



Jumlah daerah terfasilitasi dalam penyusunan perda berkaitan dengan pemberian IMB Jumlah daerah yg terfasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan Jumlah pedoman koordinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian provinsi (5 wilayah) Jumlah hasil evaluasi kinerja pemda dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan Jumlah kota yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya

10

10

2013

PROGRAM

PELAKSANA

2014

50

50

50


10

10

10

10

5

5

5

1

1

1

18

25


1

18

18

II.9.M.A-44

18





INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

33 Prov, 100 33 Prov, 100 33 Prov, 100 Pemberdayaan Kab Kab Kab Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Departemen Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

2012

V

A

2013

2014

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PERDESAAN Menguatkan kapasitas dan 1. Tingkat partisipasi masyarakat peran desa dan tata kelola dalam proses pembangunan kepemerintahan desa yang baik 2. Pelaksanaan Tata kepemerintahan yang baik

1.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek konsulidasi , inventarisasi serta sosialisasi RUU tentang Desa. Jumlah kantor desa yang sudah dibangun dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat

33 Prov 86 Kab 1 Produk Hukum

33 Prov 86 Kab 1 Produk Hukum

33 Prov, 90 Kab, 1 Produk Hukum

-

-

20 kantor desa

II.9.M.A-45

80 kantor desa

80 kantor desa

100 kantor desa

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD

15 Provinsi 30 Kabupaten



Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam pengembangan desa dan kelurahan melalui Penyusunan Standarisasi Operasional Pelayanan, Orinetasi, Bimtek, Regulasi, Koordinasi dan konsultasi.

8 Provinsi, 10 Kabupaten, 20 Desa

8 Provinsi, 10 Kabupaten, 20 Desa

Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam peningkatan kapasitas melalui TOT, Bimtek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan

600 Orang dari 32 Provinsi, 18 Kab/Kota


Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi

15 Provinsi 30 Kabupaten 60 BPD

15 Provinsi 30 Kabupaten 60 BPD

INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU 2012 22 Provinsi 110 Kab.

2013 26 Provinsi 130 Kab

2014 32 Provinsi 192 Kab

16 Provinsi 16 Kabupaten 32 Desa




720 Orang dari 32 Prov, 22 Kab/Kota




18 Provinsi 64 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi Kabupaten 128 BPD 110 Kab. 220 130 Kab 260 192 Kab 384 BPD BPD BPD

II.9.M.A-46

PROGRAM

PELAKSANA

NO

2.

3.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional

Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan transmigrasi

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar

27 Angkt

27 Angkt

30 Angkt

2012 30 Angkt

2013 30 Angkt

2014 30 Angkt

Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar

30 Angkt

30 Angkt

36 Angkt

36 Angkt

36 Angkt

36 Angkt

Biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi di daerah tertinggal

16 lembaga

16 lembaga

16 lembaga

16 lembaga

16 lembaga

96 kab

96 kab

100 kab

100 kab

104 kab

104 kab

19.600 kel

19.600 kel

20.400 kel

21.600 kel

22.200 kel

22.230 kel

23 kab

23 kab

26 kab

26 kab

26 kab

26 kab

INDIKATOR

Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi di daerah tertinggal Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi di daerah tertinggal Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota di daerah tertinggal

II.9.M.A-47

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


16 lembaga Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Dep. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal

1,4 trilyun

1,4 trilyun

5 BU

2012 10 BU

2013 10 BU

2014 12 BU

Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi di kawasan perbatasan Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi di kawasan perbatasan

16 lembaga

16 lembaga

16 lembaga

16 lembaga

16 lembaga

80 lembaga

96 kab

96 kab

100 kab

100 kab

104 kab

104 kab

Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi di kawasan perbatasan

19.600 kel

19.600 kel

20.400 kel

21.600 kel

22.200 kel

22.230 kel

23 kab

23 kab

26 kab

26 kab

26 kab

26 kab

1,4 trilyun

1,4 trilyun

5 BU

12 BU

10 BU

15 BU

4 lembaga

4 lembaga

4 lembaga

4 lembaga

4 lembaga

4 lembaga

INDIKATOR

Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota di kawasan perbatasan Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi di kawasan strategis

II.9.M.A-48

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

24 kab

24 kab

25 kab

2012 25 kab

2013 26 kab

2014 26 kab

4.900 kel

4.900 kel

5.100 kel

5.400 kel

5.550 kel

5.580 kel

Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota di kawasan strategis

6 kab

6 kab

7 kab

7 kab

7 kab

7 kab

Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan strategis

0,4 trilyun

0,4 trilyun

5 BU

6 BU

6 BU

7 BU

INDIKATOR

Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi di kawasan strategis Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi di kawasan strategis

II.9.M.A-49

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Peningkatan Kapasitas Jumlah fasilitasi pelatihan yang 12 Angkt, 480 orang 12 Angkt, 480 orang 15 Angkt 600 orang 18 Angkt 20 Angkt 25 Angkt Pemberdayaan Kelembagaan Dan Pelatihan diberikan Provi, Kab/Kota dan Balai dari 32 Prov dari 32 Prov dari 32 Prov. 720 orang 800 orang 1000 orang Masyarakat dan Masyarakat PMD bagi masyarakat perdesaan melalui dari 32 Prov dari 32 Prov dari 32 Prov Pemerintahan Desa standar penyusunan kurikulum dan modul, Koordinasi, sinkronisasi serta TOT.


2012 B

1.

Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan

2013

2014

1. Tingkat pendidikan 2. Tingkat harapan hidup 3. Tingkat kualitas hidup masyarakat perdesaan termasuk masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam pendataan potensi desa melalui : a) Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan

33 prov, 394 Kab

33 prov, 394 Kab

33 prov, 400 Kab

33 prov, 415 33 prov, 425 33 prov, 468 Kab Kab Kab

b) Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan

5 Kelurahan dan 5 Desa



5 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa

Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam Pendataan Program masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan evaluasi.

12 Kegiatan di 32 Provinsi, 12 Kabupaten

12 Kegiatan di 32 Provinsi, 12 Kabupaten

32 provinsi, 17 kabupaten

II.9.M.A-50

24 kegiatan di 32 provinsi, 24 kabupaten



NO


RENCANA TAHUN 2010


Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam penataan ruangan kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan Pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi.

10 Kab. di 10 Provinsi


Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bimtek, pelatihan, pendataan

33 prov, 468 kab 12 lkeg

33 prov, 468 kab 12 lkeg

32 prov

Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

32 prov

32 prov

32 prov

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

2012 2013 2014 20 kab di 15 provinsi 30 kab di 15 40 kab di 20 50 kab di 25 provinsi provinsi provinsi

II.9.M.A-51

33 prov, 468 33 prov, 468 33 prov, 468 kab, 12 lkeg kab, 12 lkeg kab, 12 lkeg

32 prov

32 prov

32 prov

PROGRAM

PELAKSANA

NO

2.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri di daerah tertinggal

10 lembaga

10 lembaga

52 lembaga

2012 21 lembaga

2013 9 lembaga

2014 35 lembaga Pengembangan Departemen Tenaga masyarakat dan kawasan Kerja dan Transmigrasi, transmigrasi Ditjen P2MKT

Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal

144 kimtrans

144 kimtrans

146 orang

150 orang

153 orang

150 orang

Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan di daerah tertinggal

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan di daerah tertinggal

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

5 LS

5 LS

6 LS

6 LS

9 LS

10 LS

9

9

11

12

13

14

Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan di daerah tertinggal

34.861 Kel

34.861 Kel

44.142 Kel

37.576 Kel

38.488 Kel

42.483 Kel

Bantuan Pendidikan di daerah tertinggal

27.925 Kel

27.925 Kel

38.294 Kel

31.240 Kel

32.008 Kel

36.437 Kel

Bantuan Kesehatan di daerah tertinggal

36.861 Kel

36.861 Kel

44.143 Kel

37.576 Kel

38.488 Kel

42.984 Kel

INDIKATOR

Jumlah lintas sektor yang berperan di daerah tertinggal Jumlah swasta / investor yang berperan di daerah tertinggal

II.9.M.A-52

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

131 Kel

131 Kel

155 kimtrans

Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri di kawasan perbatasan

10 lembaga

10 lembaga

8 lembaga

3 lembaga

2 lembaga

5 lembaga

Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan

26 kimtrans

26 kimtrans

24 Orang

20 Orang

17 Orang

20 Orang

Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan di kawasan perbatasan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan di kawasan perbatasan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

INDIKATOR

Pelayanan Mental spiritual di daerah tertinggal

II.9.M.A-53

PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 147 kimtrans 169 kimtrans 133 kimtrans

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

1 LS

1 LS

6 LS

2012 7 LS

2013 9 LS

2014 10 LS

2

2

2

2

2

2

Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan di kawasan perbatasan

41.013 Kel

41.013 Kel

8.230 Kel

10.710 Kel

12.770 Kel

15742 Kel

Bantuan Pendidikan di kawasan perbatasan

4.928 Kel

4.928 Kel

6.234 Kel

4.264 Kel

3.561 Kel

4.469 Kel

Bantuan Kesehatan di kawasan perbatasan

4.152 Kel

4.152 Kel

7.186 Kel

5.120 Kel

4.271 Kel

5.862 Kel

23 Kel

23 Kel

25 kimtrans

20 kimtrans

19 kimtrans

18 kimtrans

6 lembaga

6 lembaga

15 lembaga

8 lembaga

3 lembaga

11 lembaga

77 UPT

77 UPT

77 Orang

77 Orang

77 Orang

77 Orang

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

INDIKATOR

Jumlah lintas sektor yang berperan di kawasan perbatasan Jumlah swasta / investor yang berperan di kawasan perbatasan

Pelayanan Mental spiritual di kawasan perbatasan Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri di kawasan strategis Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan di kawasan strategis

II.9.M.A-54

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah lintas sektor yang berperan di kawasan strategis Jumlah swasta / investor yang berperan di kawasan strategis

6 Ls

6 Ls

7 Ls

2012 8 Ls

2013 10 Ls

2014 12 Ls

11

11

13

14

15

16

Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan di kawasan strategis Bantuan Pendidikan di kawasan strategis

10.254 Kel

10.254 Kel

12.833 Kel

10.675 Kel

10.692 Kel

12.212 Kel

8.214 Kel

8.214 Kel

11.133 Kel

8.879 Kel

8.842 Kel

10.352 Kel

Bantuan Kesehatan di kawasan strategis

10.254 kel

10.254 kel

12.833 Kel

10.675 Kel

10.692 Kel

12.212 Kel

35 Kel

35 Kel

45 kimtrans

42 kimtrans

47 kimtrans

38 kimtrans

INDIKATOR

Pelayanan Mental spiritual di kawasan strategis

II.9.M.A-55

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

C

Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

Tingkat kemandirian masyarakat dan kelembagaan

1.

Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang di fasilitasi dalam kesejahteraan sosial melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, bintek, orientasi dan sosialisasi (termasuk penguatan kelembagaan HIV dan AIDS)

33 Prov, 15 Kab

33 Prov, 15 Kab

33 Prov

Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, bintek, orientasi dan sosialisasi.

33 prov, 468 kab

33 prov, 468 kab

33 prov, 200 kab

II.9.M.A-56

PRAKIRAAN MAJU 2012

2013

33 Prov, 25 Kab, 8 Keg


PROGRAM

PELAKSANA

33 Prov, 36 Pemberdayaan Kab, 10 Keg Masyarakat dan Pemerintahan Desa


2014

33 prov, 468 33 prov, 468 33 prov, 468 kab kab kab

NO


RENCANA TAHUN 2010


Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, bintek, orientasi dan sosialisasi.

33 Prov, 50 Kab, 7 Keg.

33 Prov, 50 Kab, 7 Keg.

33 Prov, 30 Kab

2012 33 Prov, 50 Kab

2013 33 Prov, 50 Kab

2014 33 Prov, 50 Kab

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, bintek, orientasi dan sosialisasi.

15 Kab, 13 Keg

15 Kab, 13 Keg

17 Kab

35 Kab

40 Kab

50 Kab

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011

II.9.M.A-57

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

10 Kab di 10 Provinsi

10 Kab di 10 Provinsi


1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM :

4.791 kec

4.791 kec

4.940 kec

4.943 kec

4.946 kec

4.949 kec

a. PNPM-MP Inti b. PNPM Penguatan (temasuk didalam lokasi PNPM Inti) : · PNPM-MP Perbatasan · PNPM-MP Generasi · PNPM-MP SPP-SPPN 2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan (kecamatan)

4836 kec

4836 kec

4.911 kec

4.871 kec

4.848 kec

4.845 kec

80 kec 189 kec 40 kec 9 kec

80 kec 189 kec 40 kec 9 kec

85 kec 120 kec 91 kab 9 Kec

85 kec 120 kec 123 kab -

85 kec 120 kec 133 kab -

85 kec 120 kec 133 kab -

INDIKATOR

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam pemberdayaan perempuan melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, bintek, orientasi dan sosialisasi. 2.

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

II.9.M.A-58

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA



2012 2013 2014 30 Kab di 15 40 Kab di 20 50 Kab di 25 Provinsi Provinsi Provinsi

NO

3.


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

7 prov

7 prov

10 Prov

2012 15 Prov

2013 10 Prov

2014 17 Prov

10 kimtrans

10 kimtrans

22 Kimtrans

23 Kimtrans

23 Kimtrans

36 Kimtrans

Rencana Teknis pengembangan masyarakat transmigrasi di Kawasan tertinggal

6 Kws

6 Kws

2 Kws

2 Kws

2 Kws

11 Kws

Rencana Teknis pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan tertinggal

5 Kws

5 Kws

4 Kws

4 Kws

5 Kws

5 Kws

INDIKATOR

Perencanaan Teknis Jumlah sosialisasi perencanaan Pengembangan Masyarakat pengembangan masyarakat dan kawasan dan Kawasan Transmigrasi transmigrasi di Kawasan tertinggal Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi di Kawasan tertinggal

II.9.M.A-59

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Pengembangan Departemen Tenaga masyarakat dan kawasan Kerja dan Transmigrasi, transmigrasi Ditjen P2MKT

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan

1 prov

1 prov

3 prov

2012 2 prov

2013 2 prov

2014 2 prov

Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi di Kawasan Perbatasan

2 kimtrans

2 kimtrans

4 kimtrans

3 kimtrans

3 kimtrans

4 kimtrans

Rencana Teknis pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan

1 Kws

1 Kws

-

1 Kws

1 Kws

-

Rencana Teknis pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan

1 Kws

1 Kws

1 Kws

-

-

1 Kws

Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis

2 kali

2 kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

Rencana Teknis Pembinaan Pengembangan masyarakat Transmigrasi di Kawasan Strategis Rencana Teknis pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis

3 kimtrans

3 kimtrans

6 Kimtrans

6 Kimtrans

5 Kimtrans

6 Kimtrans

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

Rencana Teknis pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis

2 Kws

2 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

INDIKATOR

II.9.M.A-60

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO

D

1.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Meningkatkan ekonomi perdesaan

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

2013

2014

PROGRAM

PELAKSANA



1. Pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian khususnya tanaman pangan 3.

Tingkat pengangguran

4.

Jumlah penduduk miskin

5.

Tingkat kemiskinan

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui PNPM PISEW

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan usaha ekonomi keluarga masyarakat pesisir serta penguatan kelembagaan BUMKEL.

15 Kab 13 Keg

15 Kab 13 Keg

12 Kab

35 Kab

40 Kab

50 Kab

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui pelatihan, pemetaan/identifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi kemiskinan serta pengemb. Usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat di desa tertinggal;

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

II.9.M.A-61

NO


RENCANA TAHUN 2010


Jumlah Prov, Kab/Kota yang di fasilitasi dalam usaha perkreditan dan simpan pinjam melalui Monitoring, Evaluasi, Pendataan, Pola Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan.

33 Prov 6 Keg.

33 Prov 6 Keg.

33 Prov

Jumlah Unit Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/UED-SP yang mandiri

20%

20%

35 Unit LKMD/ UED-SP

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar desa/ pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa bagi aparat pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD.

33 Prop, 10 Kab, 20 Desa






20 pasar

20 pasar

35 pasar

50 pasar

60 pasar

70 pasar

INDIKATOR

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa

RENCANA TAHUN 2011

II.9.M.A-62

PRAKIRAAN MAJU 2012 33 Prov

2013 33 Prov

2014 33 Prov

150 Unit 200 Unit 100 Unit LKMD/ UED- LKMD/ UED-LKMD/ UEDSP SP SP

PROGRAM

PELAKSANA

NO

2.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Usaha di kawasan transmigrasi

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal

5.654 Ha

5.654 Ha

2.525 Ha

2012 4.134 Ha

2013 5.594 Ha

2014 5.669 Ha

Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmgrasi di Daerah Tertinggal Jumlah usaha Pengolahan hasil di Daerah Tertinggal Jumlah pasar desa di Daerah Tertinggal

8.934 Ton

8.934 Ton

3.760 Ton

8.365 Ton

11.188 Ton

11.137 Ton

13 Unit

13 Unit

17 Unit

18 Unit

22 Unit

21 Unit

11 bh

11 bh

13 bh

21 bh

25 bh

24 bh

Jumlah jaringan Pemasaran di Daerah Tertinggal

11 bh

11 bh

13 bh

21 bh

25 bh

25 bh

Jumlah kelompok usaha peternakan di Daerah Tertinggal

-

-

137 kel

140 kel

144 kel

140 kel

Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Daerah Tertinggal

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal

1 SKIM

1 SKIM

1 SKIM

1 SKIM

1 SKIM

1 SKIM

INDIKATOR

II.9.M.A-63

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Pengembangan Departemen Tenaga masyarakat dan kawasan Kerja dan Transmigrasi, transmigrasi Ditjen P2MKT

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans dipermukiman transmigrasi) di Daerah Tertinggal

32 unit

32 unit

39 unit

2012 50 unit

2013 72 unit

2014 86 unit

Jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal

23 Kel

23 Kel

55 Kel

70 Kel

72 Kel

86 Kel

Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal

6 Kws

6 Kws

10 Kws

10 Kws

10 Kws

12 Kws

Jumlah Skim Kredit untuk investasi di Daerah Tertinggal

1 SKIM

1 SKIM

2 SKIM

3 SKIM

4 SKIM

5 SKIM

Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal

16 Kws

16 Kws

18 Kws

22 Kws

19 Kws

20 Kws

Jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan

998 Ha

998 Ha

411 Ha

566 Ha

622 Ha

659 Ha

INDIKATOR

II.9.M.A-64

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

1.577 Ton

1.577 Ton

612 Ton

2012 1.027 Ton

2013 1.244 Ton

2014 1519 Ton

3 Unit

3 Unit

3 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 bh

2 bh

3 bh

3 bh

3 bh

3 bh

2 bh

2 bh

3 bh

3 bh

3 bh

3 bh

-

-

23 kel

20 kel

16 kel

20 kel

6 Unit

6 Unit

7 unit

8 unit

8 unit

10 unit

Jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan

5 Kel

5 Kel

9 Kel

10 Kel

8 Kel

10 Kel

Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Skim Kredit untuk investasi di Kawasan Perbatasan

2 Kws

2 Kws

2 Kws

2 Kws

2 Kws

4 Kws

0 SKIM

0 SKIM

1 SKIM

1 SKIM

1 SKIM

1 SKIM

INDIKATOR

Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah usaha Pengolahan hasil di Kawasan Perbatasan Jumlah pasar desa di Kawasan Perbatasan Jumlah jaringan Pemasaran di Kawasan Perbatasan Jumlah kelompok usaha peternakan di Kawasan Perbatasan Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans dipermukiman transmigrasi) di Kawasan Perbatasan

II.9.M.A-65

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

2 Kws

2 Kws

2 Kws

2012 4 Kws

2013 1 Kws

2014 2 Kws

2.778 Ha

2.778 Ha

684 Ha

1.194 Ha

1.554 Ha

1582 Ha

3.878 Ton

3.878 Ton

1.168 Ton

2.348 Ton

3.108 Ton

3.164 Ton

4 unit

4 unit

5 unit

5 unit

6 unit

6 unit

Jumlah pasar desa di Kawasan Strategis

3 bh

3 bh

4 bh

6 bh

7 bh

7 bh

Jumlah jaringan Pemasaran di Kawasan Strategis Jumlah kelompok usaha peternakan di Kawasan Strategis Jumlah bantuan skim kredit mikro dikwasan transmigrasi di Kawasan Strategis

3 bh

3 bh

4 bh

6 bh

7 bh

7 bh

-

-

4 kel

4 kel

4 kel

4 kel

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

INDIKATOR

Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis Produktivitas lahan di permukiman/ kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis Jumlah usaha Pengolahan hasil di Kawasan Strategis

II.9.M.A-66

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah Lembaga Ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans dipermukiman transmigrasi) di Kawasan Strategis

10 Unit

10 Unit

12 unit

2012 16 unit

2013 20 unit

2014 24 unit

Jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategis Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan termasuk di daerah transmigrasi di Kawasan Strategis

35 Kel

35 Kel

80 Kel

100 Kel

100 Kel

120 Kel

2 Kws

2 Kws

3 Kws

3 Kws

3 Kws

4 Kws

Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis

4 kali

4 kali

4 kali

5 kali

5 kali

5 kali

INDIKATOR

II.9.M.A-67

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO

3.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Penyediaan Tanah Transmigrasi

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Luas lahan yang tersedia (Ha) di daerah tertinggal Luas lahan yang didukung oleh legalitas di daerah tertinggal Luas lahan yang dibagikan di daerah tertinggal

48.000 Ha

48.000 Ha

48.000 Ha

2012 48.000 Ha

2013 48.000 Ha

2014 48.000 Ha

15.360 Ha

15.360 Ha

16.320 Ha

17.020 Ha

17.760 Ha

17.856 Ha

7.860 Ha

7.860 Ha

8.160 Ha

8.640 Ha

8.880 Ha

8.880 Ha

Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran di daerah tertinggal Jumlah dan jenis dokumen pertanahan di daerah tertinggal Prosentase penyelesaian kasus pertanahan di daerah tertinggal Luas lahan yang tersedia (Ha) di kawasan perbatasan Luas lahan yang didukung oleh legalitas di kawasan perbatasan Luas lahan yang dibagikan di kawasan perbatasan Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran di kawasan perbatasan Jumlah dan jenis dokumen pertanahan di kawasan perbatasan

26 lok

26 lok

140 lok

140 lok

151 lok

104 lok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

15%

15%

15%

20%

20%

20%

32.000 Ha

32.000 Ha

32.000 Ha

32.000 Ha

32.000 Ha

160.000 Ha

10.240 Ha

10.240 Ha

10.880 Ha

11.840 Ha

11.840 Ha

11.904 Ha

5.240 Ha

5.240 Ha

5.440 Ha

5.760 Ha

5.920 Ha

5.920 Ha

17 lok

17 lok

58 lok

58 lok

63 lok

43 lok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

10 dok

15%

15%

15%

20%

20%

20%

20.000 Ha

20.000 Ha

20.000 Ha

20.000 Ha

20.000 Ha

100.000 Ha

6.400 Ha

6.400 Ha

6.800 Ha

7.200 Ha

7.400 Ha

7.440 Ha

INDIKATOR

Prosentase penyelesaian kasus pertanahan di kawasan perbatasan Luas lahan yang tersedia (Ha) di kawasan strategis Luas lahan yang didukung oleh legalitas di kawasan strategis

II.9.M.A-68

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

Pembangunan Kawasan Transmigrasi

PELAKSANA


NO

4.

5.


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Luas lahan yang dibagikan di kawasan strategis Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran di kawasan strategis Jumlah dan jenis dokumen pertanahan di kawasan strategis Prosentase penyelesaian kasus pertanahan di kawasan strategis

3.226 Ha

3.226 Ha

3.400 Ha

2012 3.600 Ha

2013 3.700 Ha

2014 3.720 Ha

15 lok

15 lok

68 lok

68 lok

73 lok

50 lok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

10 dok

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Penelitian dan Pengembangan Dukungan Manajemen dan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/kebijakan

15 Keg

15 Keg

20 Keg

20 Keg

20 Keg

20 Keg

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan

8 Keg

8 Keg

15 Keg

15 Keg

15 Keg

15 Keg

Pengelolaan data dan informasi permukiman transmigrasi

Jumlah data dan informasi permukiman transmigrasi

7 Keg

7 Keg

7 Keg

7 Keg

7 Keg

7 Keg

5

5

5

5

5

5

INDIKATOR

Jumlah data dan informasi kawasan transmigrasi

II.9.M.A-69

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balitfo

Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balitfo

NO


INDIKATOR

E

1. Tingkat pelayanan dan akses Meningkatkan kualitas masyarakat terhadap sarpras dan ketersediaan sarana perdesaan dan prasarana serta penataan ruang perdesaan 2. Tersusunnya RTR desa oleh kab/kota

1.

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

2.

Peningkatan Kapasitas Tersusunnya RTR desa oleh kab/kota Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat

3.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

2013

2014

PROGRAM

PELAKSANA

-

-

50 Kab.

60 Kab.

70 Kab.

80 Kab



-

-

60 kab

75 kab

90 kab

120 kab



Pengembangan Jalan untuk pembangunan perdesaan di Daerah Tertinggal

120 Km

120 Km

70,263 Km

100 Km

88 Km

Pengembangan Drainase untuk pembangunan perdesaan di Daerah Tertinggal Pengembangan SAB untuk pembangunan perdesaan di Daerah Tertinggal Pengembangan Energi Terbarukan untuk pembangunan perdesaan di Daerah Tertinggal

14,4 Km

14,4 Km

8 Km

7,04 Km

14 Km

4,4 Km

3.150.000 liter

3.150.000 liter

1.909.090 liter

1.069.090 liter

4.500.000 liter

2.818.181 liter

-

-

12.000 Watt

II.9.M.A-70

105,296 Km Pengembangan Departemen Tenaga masyarakat dan kawasan Kerja dan Transmigrasi, transmigrasi Ditjen P2MKT

19.200 Watt 20.000 Watt 20.000 Watt

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

32 Unit

32 Unit

28 Unit

2012 22 Unit

2013 40 Unit

2014 68 Unit

700 Unit

700 Unit

380 Unit

600 Unit

-

-

12 Km

12 Km

10 Km

12 Km

8 Km

12 Km

2 Km

2 Km

2 Km

1 Km

1 Km

0,4 Km

787.500 Liter

787.500 Liter

395.294 Liter

Pengembangan Energi Terbarukan untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Perbatasan

-

-

1.680 Watt

2.307 Watt

2.000 Watt

2.165 Watt

Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Perbatasan

29 Unit

29 Unit

4 Unit

3 Unit

4 Unit

8 Unit

Pengembangan Jalan untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Strategis

30 Km

30 Km

17,57 km

25 km

23 km

25,321 km

INDIKATOR

Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum untuk pembangunan perdesaan di Daerah Tertinggal Rehabilitasi Rumah Transmigran untuk pembangunan perdesaan di Daerah Tertinggal Pengembangan Jalan untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Perbatasan Pengembangan Drainase untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Perbatasan Pengembangan SAB untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Perbatasan

II.9.M.A-71

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

180.000 Liter 400.000 Liter 563.636 Liter

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

3,6 Km

3,6 Km

2 km

787.500 Liter

787.500 Liter

395.294 liter

-

-

3000 watt

4800 watt

5000 watt

5000 watt

48 Unit

48 Unit

7 unit

6 unit

13 unit

14 unit

Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di daerah tertinggal

3 WPT

3 WPT

3 WPT

3 WPT

5 WPT

4 WPT

Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di daerah tertinggal

4 SKP

4 SKP

7 SKP

7 SKP

7 SKP

14 SKP

INDIKATOR

Pengembangan Drainase untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Strategis Pengembangan SAB untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Strategis Pengembangan Energi Terbarukan untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Strategis Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum untuk pembangunan perdesaan di Kawasan Strategis 4.

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi

II.9.M.A-72

PRAKIRAAN MAJU 2012 1,76 km

2013 3 km

PROGRAM

PELAKSANA

2014 1,6 km

180.000 liter 500.000 liter 463.636 liter



NO


INDIKATOR

Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

13 SP

13 SP

26 SP

2 RT SAPRAS

2 RT SAPRAS

4 SKP

3 DED

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012 27 SP

2013 27 SP

2014 29 SP

6 RT SAPRAS

5 RT SAPRAS

5 RT SAPRAS

5 RT SAPRAS

4 SKP

7 SKP

7 SKP

7 SKP

15 SKP

3 DED

3 DED

5 DED

5 DED

4 DED

II.9.M.A-73

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Data Potensi sasaran pengarahan dan perpindahan transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan perbatasan

12 Kab

12 Kab

12 Kab

2012 12 Kab

2013 12 Kab

2014 12 Kab

2 WPT

2 WPT

2 WPT

2 WPT

3 WPT

3 WPT

Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan perbatasan

3 SKP

3 SKP

5 SKP

5 SKP

5 SKP

9 SKP

Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan

9 SP

9 SP

17 SP

18 SP

18 SP

19 SP

Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan

1 RT SAPRAS

1 RT SAPRAS

4 RT SAPRAS

3 RT SAPRAS

3 RT SAPRAS

3 RT SAPRAS

Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan

3 SKP

3 SKP

5 SKP

5 SKP

5 SKP

10 SKP

INDIKATOR

II.9.M.A-74

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan

2 DED

2 DED

2 DED

2012 3 DED

2013 3DED

2014 3 DED

Data Potensi sasaran pengarahan dan perpindahan transmigrasi di kawasan perbatasan

12 Kab

12 Kab

12 Kab

12 Kab

12 Kab

12 Kab

Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan strategis

1 WPT

1 WPT

1 WPT

1 WPT

2 WPT

2 WPT

Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan strategis

1 SKP

1 SKP

3 SKP

3 SKP

3 SKP

6 SKP

Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis

5 SP

5 SP

11 SP

11 SP

11 SP

12 SP

INDIKATOR

II.9.M.A-75

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan strategis

1 RT SAPRAS

1 RT SAPRAS

2 RT SAPRAS

2012 2 RT SAPRAS

2013 2 RT SAPRAS

2014 2 RT SAPRAS

Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis

1 SKP

1 SKP

3 SKP

3 SKP

3 SKP

6 SKP

Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis

1 DED

1 DED

1 DED

1 DED

2 DED

2 DED

Data Potensi sasaran pengarahan dan perpindahan transmigrasi di kawasan strategis

3 Kab

3 Kab

3 Kab

3 Kab

3 Kab

3 Kab

INDIKATOR

II.9.M.A-76

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO

5.


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

3.571 ha

3.571 ha

3.950 ha

2012 6.569 ha

2013 6.665 ha

2014 7.332 ha

Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi di daerah tertinggal

7,99 km

7,99 km

154,40 km

100 km

107,6 km

138,2 km

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit) di daerah tertinggal

3.926 unit

3.926 unit

3.990 unit

4.350 unit

4.470 unit

7.494 unit

Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembangkan (Unit) di daerah tertinggal

576 unit

576 unit

250 unit

655 unit

814 unit

905 unit

12 unit

12 unit

91 unit

95 unit

87 unit

91 unit

912 unit

912 unit

2.120 unit

2.141 unit

2.244 unit

2.381 unit

Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan di daerah tertinggal Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal

9 SAPRAS

9 SAPRAS

12 SAPRAS

180 ha

180 ha

240 ha

240 ha

240 ha

240 ha

Lahan yang dibuka (Ha) di kawasan perbatasan

2.381 ha

2.381 ha

2.610 ha

4.200 ha

4.900 ha

5.300 ha

INDIKATOR

Pembangunan Permukiman Lahan yang dibuka (Ha) di daerah tertinggal di Kawasan Transmigrasi

Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikembangkan (Unit) di daerah tertinggal Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket) di daerah tertinggal

II.9.M.A-77

PRAKIRAAN MAJU

12 SAPRAS 12 SAPRAS 12 SAPRAS

PROGRAM


PELAKSANA


NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi di kawasan perbatasan

5,33 km

5,33 km

100,50 km

2012 84,6 km

2013 89,13 km

2014 109,53 km

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit) di kawasan perbatasan

2.480 unit

2.480 unit

2.510 unit

2.592 unit

2.660 unit

2.702 unit

Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembangkan (Unit) di kawasan perbatasan

384 unit

384 unit

200 unit

346 unit

331 unit

392 unit

8 unit

8 unit

62 unit

70 unit

72 unit

80 unit

608 unit

608 unit

1.355 unit

1.469 unit

1.555 unit

1.612 unit

Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan di kawasan perbatasan Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan

6 SAPRAS

6 SAPRAS

8 SAPRAS

8 SAPRAS

8 SAPRAS

8 SAPRAS

120 ha

120 ha

160 ha

160 ha

160 ha

160 ha

Lahan yang dibuka (Ha) di Kawasan Strategis

3.225,6 ha

3.225,6 ha

1.240 ha

3.950 ha

4.230 ha

4.950 ha

0 km

0 km

48,25 km

52,50 km

56,92 km

60,20 km

INDIKATOR

Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikembangkan (Unit) di kawasan perbatasan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket) di kawasan perbatasan

Jalan antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategis

II.9.M.A-78

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

0 km

0 km

3 km

2012 12,2 km

2013 52,3 km

2014 49,3 km

Jalan lingkungan dalam Permukiman (Km) di Kawasan Strategis

34,68 km

34,68 km

4 km

67 km

111,2 km

107 km

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit) di Kawasan Strategis

1.448 unit

1.448 unit

1.450 unit

1.620 unit

1.850 unit

1.920 unit

315 unit

315 unit

100 unit

411 unit

207 unit

320 unit

Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikembangkan (Unit) di Kawasan Strategis

5 unit

5 unit

24 unit

30 unit

35 unit

40 unit

Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket) di Kawasan Strategis

391 unit

391 unit

775 unit

810 unit

925 unit

960 unit

Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan di Kawasan Strategis

1.898 pkt

1.898 pkt

1,897 Pkt

2.087 Pkt

2.387 Pkt

3.077 Pkt

Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru

30 ha

30 ha

30 ha

24 ha

42 ha

56 ha

INDIKATOR

Jalan antar Permukiman dalam SKP di Kawasan Strategis

Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembangkan (Unit) di Kawasan Strategis

II.9.M.A-79

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO

F


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

2013



PROGRAM

PELAKSANA

33 Prov, 36 Pemberdayaan Kab, 10 Keg Masyarakat dan Pemerintahan Desa


2014

Meningkatkan ketahanan 1. Tingkat harga produk pertanian pangan masyarakat perdesaan 2. Jumlah lahan pertanian 3. Tingkat sertifikasi lahan pertanian

1.

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam usaha pertanian dan pangan di perdesaan melalui Bintek CPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi, pengembangan serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).

33 Prov. 15 Kab 6 Keg

33 Prov. 15 Kab 6 Keg

33 Prov, 20 Kab

II.9.M.A-80

NO

2.

G

1.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Bantuan Pangan di daerah tertinggal

13.876 Kel

13.876 Kel

16.035 Kel

2012 18.867 Kel

2013 19.260 Kel

Bantuan Pangan di kawasan perbatasan

2.449 Kel

2.449 Kel

2.911 Kel

2.573 Kel

2.140 Kel

2014 19.395 Kel Pengembangan Departemen Tenaga Masyarakat dan Kawasan Kerja dan Transmigrasi, Transmigrasi Ditjen P2MKT 2.645 Kel

Bantuan Pangan di kawasan strategis

4.082 Kel

4.082 Kel

4.662 Kel

5.360 Kel

5.350 Kel

5.510 Kel

INDIKATOR

Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana

1. Tingkat kerusakan lingkungan

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, dan evaluasi dengan kegiatan:

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

2. Tingkat pencemaran lingkungan/polusi 3. Keserasian daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan persebaran penduduk


II.9.M.A-81


NO


INDIKATOR

(a) pemanfaatan lahan kritis sebagai pilot project DME

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

14 desa di 13 provinsi



PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012 2013 2014 17 desa di 16 17 desa di 16 20 desa di 20 provinsi provinsi provinsi

(b)

Pengelolaan Desa Hutan

4 desa, 4 provinsi

4 desa, 4 provinsi

4 desa, 4 provinsi

4 desa, 4 provinsi

5 desa, 4 provinsi

5 desa, 5 provinsi

(c)

Pengelolaan Hutan Mangrove

1 desa 1 provinsi

1 desa 1 provinsi

1 desa, 1 provinsi

1 desa, 1 provinsi

2 desa, 2 propinsi

2 desa, 2 provinsi

33 Prov. 32 Kab

33 Prov. 32 Kab

33 Prov, 32 Kab

33 Prov, 32 Kab

33 Prov, 7 Keg

33 Prov, 10 Keg

15 prov, 110 Kab/Kota

15 prov, 110 Kab/Kota

-

-

32 provinsi, 50 kab. Tertinggal




33 Provinsi, 35 Kab/Kota, 4 Pokmas, 20 Posyantekdes , 8 UMK



Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di fasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui : a) Jumlah orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL yang akan dilaksanakan b) Jumlah Cakupan lokasi Garapan PAMSIMAS Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan.

32 provinsi 50 kab. Tertinggal

32 provinsi 50 kab. Tertinggal

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di 33 Provinsi, 35 33 Provinsi, 35 33 Provinsi, 35 fasilitasi dalam pemasyarakatan dan Kab/Kota, 4 Pokmas, Kab/Kota, 4 Pokmas, Kab/Kota, 4 Pokmas, kerjasama teknologi tepat guna melalui 20 Posyantekdes, 8 20 Posyantekdes, 8 20 Posyantekdes, 8 Pelatihan, Bintek Posyantekdes, Usaha Mikro dan Usaha Mikro dan UMK pelaksanaan Gelar TTG, Koordinasi, dan Kecil (UMK) Kecil (UMK) Monev

II.9.M.A-82

PELAKSANA

NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang akan di 33 provinsi, 23 kab fasilitasi dalam pemberdayaan dan 72 kec, masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaaan melalui identifikasi, pelatihan, bintek, rakor, dan Monev Jumlah Cakupan PNPM-LMP.

2.

Penyerasian Lingkungan di kawasan transmigrasi

Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal


RENCANA TAHUN 2011

33 provinsi, 23 kab dan 72 kec,

32 Prov

PRAKIRAAN MAJU 2012 32 Prov

45 kec di 17 kab di 6 45 kec di 17 kab di 6 78 kec di 27 kab di 6 78 kec di 27 prov prov prov kab di 6 prov

2013 32 Prov

2014 32 Prov

-

-

22 Dok

24 Dok

24 Dok

24 Dok

20 Dok

Jumlah mitigasi lingkungan di Daerah Tertinggal Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan di Daerah Tertinggal

13 kimtrans

13 kimtrans

9 Kimtrans

5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri di Daerah Tertinggal

12 Kimtrans

12 Kimtrans

52 Kimtrans

22 Kimtrans 10 Kimtrans 36 Kimtrans

Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi di Daerah Tertinggal

1 Kimtrans

1 Kimtrans

1 Kimtrans

1 Kimtrans

1 Kimtrans

1 Kimtrans

Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan di Daerah Tertinggal

1 Dok

1 Dok

1 Dok

2 Dok

1 Dok

3 Dok

Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal

-

-

11 Kws

11 Kws

11 Kws

11 Kws

II.9.M.A-83

22 Dok

PROGRAM

22 Kimtrans 24 Kimtrans 26 Kimtrans 5 Pkt

5 Pkt

5 Pkt

PELAKSANA

Dep. Tenaga Kerja Dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Transmigrasi, Ditjen P2MKT dan Kawasan Transmigrasi

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah mitigasi lingkungan di Daerah Tertinggal

7 Kws

7 Kws

2 Kws

2012 4 Kws

2013 4 Kws

2014 5 Kws

Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan

4 Dok

4 Dok

3 Dok

13 Dok

3 Dok

3 Dok

Jumlah mitigasi lingkungan di Kawasan Perbatasan Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan di Kawasan Perbatasan

2 Kimtrans

2 Kimtrans

3 Kimtrans

3 Kimtrans

4 Kimtrans

4 Kimtrans

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri di Kawasan Perbatasan

2 Kimtrans

2 Kimtrans

8 Kimtrans

4 Kimtrans

2 Kimtrans

5 Kimtrans

Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi di Kawasan Perbatasan

1 Kimtrans

1 Kimtrans

1 Kimtrans

1 Kimtrans

1 Kimtrans

1 Kimtrans

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Jumlah Evaluasi terhadap Perkembangan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan

-

-

3 Kws

3 Kws

3 Kws

3 Kws

Jumlah mitigasi lingkungan di Kawasan Perbatasan Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis

2 Kws

2 Kws

1 Kws

2 Kws

2 Kws

2 Kws

6 Dok

6 Dok

5 Dok

5 Dok

6 Dok

6 Dok

INDIKATOR

Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan di Kawasan Perbatasan

II.9.M.A-84

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

3 Kimtrans

3 Kimtrans

5 Kimtrans

2012 5 Kimtrans

2013 6 Kimtrans

2014 6 Kimtrans

4 Kimtrans

4 Kimtrans

15 Kimtrans

6 Kimtrans

3 Kimtrans

10 Kimtrans

1 Dok

1 Dok

2 Dok

3 Dok

2 Dok

4 Dok

Jumlah Evaluasi terhadap Perkembangan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategis

-

-

3 Kws

3 Kws

3 Kws

3 Kws

Jumlah mitigasi lingkungan di Kawasan Strategis

1 Kws

1 Kws

2 Kws

2 Kws

2 Kws

2 Kws

INDIKATOR

Jumlah mitigasi lingkungan di Kawasan Strategis Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri di Kawasan Strategis Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan di Kawasan Strategis

II.9.M.A-85

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO

3.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal

3.926 kel

3.926 kel

4.080 kel

2012 4.320 kel

2013 4.440 kel

2014 4.464 kel

Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal

11.615 kel

11.615 kel

12.240 kel

12.960 kel

13.320 kel

13.392 kel

Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran di daerah tertinggal

3.926 kel

3.926 kel

4.080 kel

4.320 kel

4.440 kel

4.464 kel

3.926 kel

3.926 kel

4.080 kel

4.320 kel

4.440 kel

4.464 kel

Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran di daerah tertinggal Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan

131 Aktn

131 Aktn

136 Aktn

144 Aktn

148 Aktn

149 Aktn

2.617 kel

2.617 kel

2.720 kel

2.880 kel

2.960 kel

2.976 kel

Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan

7.744 kel

7.744 kel

8.160 kel

8.640 kel

8.880 kel

8.928 kel

Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan

2.617 kel

2.617 kel

2.720 kel

2.880 kel

2.960 kel

2.976 kel

INDIKATOR

II.9.M.A-86

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM


PELAKSANA


NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran di kawasan perbatasan

2.617 kel

2.617 kel

2.720 kel

2012 2.880 kel

2013 2.960 kel

2014 2.972 kel

Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran di kawasan perbatasan

87 Aktn

87 Aktn

91 Aktn

96Aktn

99 Aktn

99 Aktn

Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis

1.640 kel

1.640 kel

1.700 kel

1.800 kel

1.850 kel

1.860 kel

Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis

5.141 kel

5.141 kel

5.100 kel

5.400 kel

5.550 kel

5.580 kel

Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis

1.640 kel

1.640 kel

1.700 kel

1.800 kel

1.850 kel

1.860 kel

Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran di kawasan strategis

1.640 kel

1.640 kel

1.700 kel

1.800 kel

1.850 kel

1.860 kel

Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran di kawasan strategis

52 Aktn

52 Aktn

56 Aktn

60 Aktn

61 Aktn

62 Aktn

INDIKATOR

II.9.M.A-87

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA



VI A

1.


INDIKATOR

PRIORITAS BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH PENINGKATAN TATA Meningkatnya Indeks Kinerja Ekonomi Daerah KELOLA EKONOMI DAERAH Meningkatnya Indeks Komitmen Pemerintah Provinsi Meningkatnya Indeks Kelembagaan Penanaman Modal Meningkatnya Indeks Akses Lahan Usaha Meningkatnya Indeks Kondisi Keamanan Usaha Meningkatnya Indeks Iklim Investasi Daerah Meningkatnya Indeks Promosi Investasi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun Ekonomi Daerah dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah.

RENCANA TAHUN 2010

1 pkt


RENCANA TAHUN 2011

1 pkt

II.9.M.A-88

1

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012

2013

2014

1

1

1


PELAKSANA

Kementerian Dalam Negeri

NO


INDIKATOR

Jumlah SOP/Institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services ), termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya Jumlah data/info yang tersedia terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah Jumlah desiminasi/sosialisasi terkait dengan pengemmbangan ekonomi daerah dibidang Potensi, Promosi, Sarana & Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi daerah

Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah Prosentase jumlah daerah yang Prosentase PTSP yang siap menerapkan Pembatalan Perda bermasalah

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

1 pkt

1 pkt

1 SOP /Institusi/UPT

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 dokumen data/info 3 dokumen 4 dokumen 4 dokumen data/info data/info data/info berkaitan dengan berkaitan berkaitan berkaitan potensi, promosi, dengan dengan dengan sarana & pras, 3 des/sos terkait 3 des/sos 5 des/sos 5 des/sos dengan terkait terkait terkait pengembangan dengan dengan dengan ekonomi daerah. pengembanga pengembanga pengembang n ekonomi n ekonomi an ekonomi daerah. daerah. daerah.

15 prov/ kab/ kota

15 prov/ kab/ kota

17 prov/kab/ kota

5% 5% 100%

5% 5% 100%

40% 30% 100%

II.9.M.A-89

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012 2013 2014 1 SOP 1 SOP 1 SOP /Institusi/UP /Institusi/UP /Institusi/UP T T T

21 prov/kab/ 23 prov/ kab/ 25 prov/ kab/ kota kota kota

50% 40% 100%

60% 50% 100%

70% 60% 100%

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

30%

30%

40%

2012 50%

2013 60%

2014 70%

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan kawasan yang disahkan di Daerah Tertinggal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah SDM perencanaan teknis di Daerah Tertinggal

70 org

70 org

120 org

90 org

100 org

165 org

Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan kawasan di kawasan perbatasan yang diperdakan

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

2 Kws

Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan kawasan yang disahkan di Kawasan Perbatasan yang diperdakan.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM di Kawasan Perbatasan

15 org

15 org

15 org

10 org

15 org

10 org

INDIKATOR

Prosentase daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha 2.

Perencanaan Teknis Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Pengembangan Masyarakat Business Plan kawasan di Daerah dan Kawasan Transmigrasi Tertinggal yang diperdakan

II.9.M.A-90

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pengembangan Kementerian Tenaga Masyarakat Transmigrasi Kerja dan Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

NO

3.

4.

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi

Penelitian dan Pengembangan untuk Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah lembaga Perbankan/keuangan di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal

2 Kws

2 Kws

4 Kws

2012 1 Kws

2013 1 Kws

2014 1 Kws

Jumlah koperasi di Daerah Tertinggal

2 unit

2 unit

2 unit

1 unit

3 unit

1 unit

Jumlah lembaga Perbankan/keuangan di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

Jumlah koperasi di kawasan perbatasan

2 unit

2 unit

1 unit

1 unit

2 unit

1 unit

Jumlah lembaga Perbankan/keuangan di kawasan strategis Jumlah koperasi di kawasan strategis

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

2 unit

1 unit

1 unit

7 Kajian/ Penelitian






1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

INDIKATOR

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang dijadikan sebagai rekomendasi bahan kebijakan Dukungan kegiatan layanan teknis serta manajemen dan administrasi kelembagaan IPTEK Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian

II.9.M.A-91

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


Program Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO

2.


5.

Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan Transmigrasi

B

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA EKONOMI DAERAH

1.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2012 2 Kegiatan

2013 2 Kegiatan

Jumlah workshop / studi banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

1 pkt

1 pkt

1

1

1

1

Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif

1 pkt

1 pkt

1

2

2

2

3 kali

3 kali

3 kali

1 kali

2 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

6 kali

3 kali

1 kali

5

5

6

10

11

11

INDIKATOR

Jumlah data dan informasi kawasan transmigrasi, serta terkelolanya pangkalan data dan informasi kawasan transmigrasi Meningkatnya Indeks Tenaga Kerja

Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ dan Masyarakat di Kawasan studi Banding mengenai pengembangan Transmigrasi ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif di Daerah Tertinggal

II.9.M.A-92

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2014 2 Kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi


PELAKSANA

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

0,2

20%

30%

2012 30%

2013 40%

2014 50%

Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1

1

2

2

3

3

0,2

20%

30%

30%

40%

50%

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

INDIKATOR

% jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder di Daerah Tertinggal

Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif di Kawasan Perbatasan % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder di Kawasan Perbatasan Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis

II.9.M.A-93

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

1 Kali

1 Kali

1 Kali

2012 1 Kali

2013 1 Kali

2014 1 Kali

Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif di Kawasan Strategis

2 Forum

2 Forum

2 Forum

2 Forum

2 Forum

3 Forum

% jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder di Kawasan Strategis

0,2

20%

30%

30%

40%

50%

Prosentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dgn PNPM-PISEW (9 Provinsi, 34 Kabupaten) Terbentuknya lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah (LRED Support Facility)

20%

20%

40%

60%

80%

90%

INDIKATOR

Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis

3.

Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu

C

PENINGKATAN FASILITASI/ PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH

II.9.M.A-94

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM


PELAKSANA


NO

1.

2.


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Perencanaan Pembangunan Tersusunnya kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah Bidang Perkotaan dan Perdesaan (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah) Terbentuknya Forum Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Terbentuknya lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal (LRED Support Facility) di tingkat pusat.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

2012 1 pkt

2013 1 pkt

2014 1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Jumlah tenaga fasilitator, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya

1 pkt

1 pkt

3

3

3

3

Jumlah lembaga fasilitasi di daerah

1 unit

1 unit

1

1

1

1

Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri dan kawasan strategi lainnya.

10 bln

10 bln

10 bln

10 bln

10 bln

10 bln


INDIKATOR

II.9.M.A-95

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Kemeneg PPN



NO

3.


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal

328 org

328 org

362 org

2012 308 org

2013 320 org

2014 665 0rg

Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di Daerah Tertinggal

3 Unit

3 Unit

3 Unit

3 Unit

3 Unit

3 Unit

Agrocenter di Daerah Tertinggal Pengembangan Investasi swasta di Daerah Tertinggal Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Daerah Tertinggal Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan

2 Kws

2 Kws

2 Kws 4 Kws

3 Kws 3 Kws

3 Kws 3 Kws

2 Kws 1 Kws

2 Kws

2 Kws

2 Kws

3 Kws

3 Kws

1 Kws

80 org

80 org

40 org

80 org

60 org

165 org

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

INDIKATOR

Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan

II.9.M.A-96

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


NO


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

1 Unit

1 Unit

1 Unit

2012 1 Unit

2013 1 Unit

2014 1 Unit

1 Kws

1 Kws

1 Kws 1 Kws

1 Kws 1 Kws

1 Kws 1 Kws

1 Kws 1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

1 Kws

146 org

146 org

68 org

155 org

155 org

175 org

Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di Kawasan Strategis

4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

Agrocenter di Kawasan Strategis

1 Kws

1 Kws

1 Kws

-

-

1 Kws

Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kawasan Strategis

1 Kws

1 Kws

1 Kws

-

-

1 Kws

INDIKATOR

Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di Kawasan Perbatasan Agrocenter di Kawasan Perbatasan Pengembangan Investasi swasta di Kawasan Perbatasan Jumlah Unit PelayananJasa Alsintan (UPJA) di Kawasan Perbatasan Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis

II.9.M.A-97

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

NO

D

1.


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012

2013

2014

PELAKSANA

Meningkatnya jumlah KAD PENINGKATAN KERJASAMA DALAM Meningkatnya Indeks Peranan Dunia PENGEMBANGAN Usaha dalam Perekonomian Daerah EKONOMI LOKAL DAN DAERAH


Prosentase jumlah forum kerjasama antar daerah yang terbentuk.

-

-

30%

30%

40%

50%

Prosentase jumlah sektor bidang ekonomi yang dikerjasamakan oleh daerah.

-

-

40%

50%

55%

60%

Jumlah MoU PPP

-

-

-

II.9.M.A-98

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen hasil kajian tindak lanjut pengembang pelaksanaan berupa an jumlah kerjasama inventarisasi daerah yang ekonomi jumlah bermitra yang daerah yang dengan dilaksanakan bermitra swasta. oleh daerah dengan bersama swasta. swasta.



NO


INDIKATOR

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam kaitan kerjasama dengan AIPD AusAid, Care Int, Plan Int dan CHF Int.

Jumlah pedum kerjasama ekonomi daerah yang disosialisasikan dan dilaksanakan didaerah.

Jumlah instrumen kerjasama ekonomi daerah yang disosialisasikan dan dilaksanakan.

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

19 Provinsi

2012 19 Provinsi

2013 21 Provinsi

2014 23 Provinsi

Finalisasi pedum pengembangan model kerjsama ekonomi daerah

1

1

1

1

Penyusunan Penyusunan instrumen kerjasama instrumen kerjasama ekonomi daerah ekonomi daerah

1

1

1

1

Optimalisasi Optimalisasi pelaksanaan pelaksanaan kerjasama dlm kerjasama dlm rangka mendorong rangka mendorong pengembangan eklok pengembangan eklok dan daerah (Care, dan daerah (Care, Plan, CHF dan Plan, CHF dan AusAID) AusAID) Finalisasi pedum pengembangan model kerjsama ekonomi daerah

II.9.M.A-99

PELAKSANA

NO

2.


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah di Daerah Tertinggal

3 Forum

3 Forum

2 Forum

2012 4 Forum

2013 4 Forum

2014 3 Forum

Jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan di Daerah Tertinggal

3 Sektor

3 Sektor

2 Sektor

4 Sektor

4 Sektor

3 Sektor

Jumlah MoU sektor terkait di Daerah Tertinggal

3

3

2

4

4

3

Jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah di Kawasan Perbatasan

1 Forum

1 Forum

1 Forum

1 Forum

1 Forum

1 Forum

Jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan di Kawasan Perbatasan

1 Sektor

1 Sektor

1 Sektor

1 Sektor

1 Sektor

1 Sektor

Jumlah MoU sektor terkait di Kawasan Perbatasan

1

1

1

1

1

1

Jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah di Kawasan Strategis

2

2

1

-

-

4

Jumlah sektor/ bidang ekonomi yang dikerja samakan di Kawasan Strategis

1 Sektor

1 Sektor

1 Sektor

2 sektor

1 Sektor

3 sektor

Jumlah MoU sektor terkait di Kawasan Strategis

1

1

1

2

1

3

INDIKATOR

II.9.M.A-100

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


NO


INDIKATOR

E

PENINGKATAN AKSES Meningkatnya Indeks Infrastruktur TERHADAP SARANA DAN PRASARANA FISIK PENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH.

1.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Pengembangan jalan untuk pengembangan ekonomi lokal di Daerah Tertinggal Pengembangan drainase untuk pengembangan ekonomi lokal di Daerah Tertinggal Pengembangan Sarana Air Bersih untuk pengembangan ekonomi lokal di Daerah Tertinggal Pengembangan Energi Terbarukan untuk pengembangan ekonomi lokal di Daerah Tertinggal Pengembangan Fasilitas Umum untuk pengembangan ekonomi lokal di Daerah Tertinggal Pengembangan jalan untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Perbatasan

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012

2013

2014

9.2 km

9.2 km

8 Km

13.75 km

13.7 km

18 Km

13 km

13 km

10 km

7 km

8 km

9 km

5.555.556 liter

5.555.556 liter

5.000.000 liter

5.000.000 liter

6.153.846 liter

7.333.333 liter

176.457 watt

176.457 watt

118.750 watt

70.588 watt

61.111 watt

60.000 watt

3 unit

3 unit

7 Unit

15 unit

15 unit

16 unit

4 km

4 km

1,6 Km

1,5 Km

1,5 Km

1,5 Km

II.9.M.A-101

PELAKSANA

Pengembangan Kementerian Tenaga Masyarakat Transmigrasi Kerja dan Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

NO


INDIKATOR

Pengembangan drainase untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Perbatasan Pengembangan Sarana Air Bersih untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Perbatasan Pengembangan Energi Terbarukan untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Perbatasan Pengembangan Fasilitas Umum untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Perbatasan Pengembangan jalan untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Strategis Pengembangan drainase untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Strategis Pengembangan Sarana Air Bersih untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Strategis Pengembangan Energi Terbarukan untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Strategis

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

-

-

1 Km

-

-

-

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012 2 Km

2013 2 Km

2014 2 Km

666.667 Liter

666.667 Liter

750.000 Liter

1.250.000 Liter

-

7.143 Watt

3.333 Watt

6.667 Watt

6.667 Watt

3 unit

3 unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

21,38 km

21,38 km

4,8 km

4,8 km

2,5 km

2,8 km

-

-

3 km

2 km

2 km

2 km

-

-

2.000.000 liter

-

-

7.143 watt

II.9.M.A-102

666.667 liter 750.000 liter 1.250.000 liter 3.333 watt

6.667 watt

6.667 watt

PELAKSANA

NO


INDIKATOR

Pengembangan Fasilitas Umum untuk pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Strategis 2.

Jumlah kawasan perdesaan Pengaturan, Pembinaan, potensial/agropolitan yang tertangani Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

6 unit

6 unit

5 unit

2012 5 unit

2013 5 unit

2014 5 unit

55 kws

55 kws

70 kws

35 kws

35 kws

45 kws

50 kws

50 kws

237 kws

29 kws

28 kws

55 kws

II.9.M.A-103

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Program Pembinaan dan Kementerian Pekerjaan Pengembangan Umum Infrastruktur Permukiman

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 BIDANG : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2011

PROGRAM

2012

2013

2014

80%

90%

100%

VII PRIORITAS BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

A

Pembentukan dan Pengembangan termasuk peningkatan pembinaan, pengawasan,dan pengusahaan Kelembagaan pengelola KAPET, KPBPB, KEK dan kawasan strategis cepat tumbuh lainnya

Persentase peningkatan Kinerja kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan kawasan

60%

60%

II.9.M.A-104

70%

PELAKSANA


NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

1

Pengembangan Kawasan dan Otorita

Persentase fasilitasi kawasan otorita, kawasan industri dan perdagangan bebas, dan kawasan kepentingan umum yang dikelola dan dikembangkan

65%

65%

70%

2012 80%

2013 85%

2014 90%

2

Fasilitasi pengembangan wilayah terpadu

Persentase daerah yang menerapkan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan potensi perekonomian daerah

50%

50%

60%

75%

85%

100%

II.9.M.A-105

PELAKSANA

Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kemendagri

Pembangunan Daerah

Kemendagri



NO


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2011

PROGRAM

2012

2013

2014

PELAKSANA

VIII PRIORITAS BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN 20%

20%

40%

60%

80%

100%

1

1

2

3

4

5

Persentase wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulaupulau kecil

20%

20%

40%

60%

80%

90%

Persentase terfasilitasinya wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi.

5%

5%

25%

50%

75%

100%

A

Peningkatan pertumbuhan Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun ekonomi kawasan sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata perbatasan pertumbuhan ekonomi provinsi

1

Fasilitasi pengembangan wilayah terpadu

Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil

II.9.M.A-106


Kemendagri


NO

B

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi

INDIKATOR

Persentase Kab/Kota perbatasan yang telah memiliki pengaturan kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

20%

20%

40%

II.9.M.A-107

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012

2013

2014

60%

80%

100%

PELAKSANA


NO

1


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011 2012

2013

2014

Presentase PKSN dan kecamatan perbatasan dengan infrastruktur penunjang pelayanan pemerintahan sesuai kebutuhan

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Persentase kab/kota di perbatasan yang tergolong wilayah tertinggal dengan indeks ketertinggalan yang semakin membaik

20%

20%

40%

60%

80%

100%

3

3

3

3

3

3

25%

25%

50%

75%

85%

100%

INDIKATOR

Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional Pengembangan dan Penataaan Wilayah dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas Administrasi dan Perbatasan pendukung yang memadai

Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara.

II.9.M.A-108

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

PELAKSANA

Kemendagri


NO

2


RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara

25%

25%

50%

2012 75%

2013 85%

2014 100%

Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG

6

6

6

6

6

6

27

27

27

27

27

27

INDIKATOR

Pengembangan kebijakan, Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di koordinasi, dan fasilitasi kawasan perbatasan yang dikoordinasikan daerah tertinggal di kawasan perbatasan

II.9.M.A-109

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

Program Percepatan KPDT Pengembangan Ekonomi Daerah Tertinggal


BIDANG : WILAYAH DAN TATA RUANG NO IX

A

PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/ PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pengembangan ekonomi Rata-rata PDRB Perkapita Non lokal Migas di daerah tertinggal Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

RENCANA TAHUN 2010

PRAKIRAAN PENCAPAIAN

RENCANA TAHUN 2011

2012

9.2 Jt

9.2 Jt

9.8 Jt

10.4 Jt

11 Jt

11.6 Jt

18.8%

18.8%

17.6%

16.5%

15.35%

14.2%

II.9.M.A-110

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014

PROGRAM

PELAKSANA

NO 1

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal

INDIKATOR 1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi

2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan Nias-Local Economic Development Program (Nias-LEDP); (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program

RENCANA TAHUN 2010 20%

PRAKIRAAN PENCAPAIAN 20%


2012 60%

100%

100%

100%

100%

II.9.M.A-111

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 80% 100%

PROGRAM Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

PELAKSANA KPDT

NO 2

3

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal




2012 60%

2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui kegiatan AcehEconomic Development Financing Facility (Aceh-EDFF); (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri

100%

100%

100%

100%

1. Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal 2. Terbentuknya forum koordinasi UKM di daerah tertinggal

20%

20%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

INDIKATOR 1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan

II.9.M.A-112

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 80% 100%

PROGRAM

PELAKSANA

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

KPDT


KPDT

NO 4

5

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah tertinggal

INDIKATOR 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang mengembangkan sumbersumber pendanaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. 2. Terbentuknya forum kemitraan usaha di daerah tertinggal. 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki regulasi dalam mendukung iklim investasi. 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi


20%



2012 60%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

20%

II.9.M.A-113

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 80% 100%

PROGRAM

PELAKSANA


KPDT


KPDT

NO B

1

2

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemda dalam pengelolaan sumberdaya lokal Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.

RENCANA TAHUN 2010

PRAKIRAAN PENCAPAIAN

RENCANA TAHUN 2011

2012

Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi)

32

32

32 prov

32 prov

32 prov

32 prov

1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratruktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik (PNPM-P2DTK)

20%

20%

40%

60%

80%

100%

64%

64%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014

PROGRAM

PELAKSANA

Rata-rata Laju peningkatan PAD di kabupaten daerah tertinggal

II.9.M.A-114

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Kemendagri


KPDT

NO 3

4

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

INDIKATOR 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal 2. Persentase lembaga sosial masyarakat di daerah tertinggal yang meningkat kapasitasnya.




2012 60%

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 80% 100%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

5

6

8

10

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

PROGRAM

PELAKSANA


KPDT


KPDT


KPDT

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal

1. persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain. 2. Terbentuknya kerjasama regional

20%

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal

1. persentase kabupaten tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian 2. persentase jumlah lembaga perekonomian yang meningkat kapasitasnya

20%

6

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah tertinggal

persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal

20%

20%

40%

60%

80%

100%


KPDT

7

Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal

Jumlah rapat koordinasi wawasan kebangsaan

12

12

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

Kemenko Polhukam

Jumlah pemantauan dan evaluasi

4

4

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

5

20%

20%

II.9.M.A-115

NO 8

C

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Pembinaan Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah

Peningkatan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Daerah Tertinggal

INDIKATOR persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah 1. Rata-rata AHH di daerah tertinggal yang berada di bawah ratarata nasional (Tahun) 2. AKB di daerah tertinggal (per 1000 kelahiran hidup) 3. Persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan (%)

1

2




2012 30%

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 40% 50%

67,5

67,5

67,8

68,0

68,3

68,6

24,6

24,0

23,4

22,8

81,0

87,3

93,7

100

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

PROGRAM

PELAKSANA

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Kemendagri


KPDT


KPDT

25,2 25,2 74,7 74,7

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan di daerah tertinggal.

20%

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

20%

20%

20%

II.9.M.A-116

NO D

1

2

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Peningkatan pelayanan pendidikan di Daerah Tertinggal

INDIKATOR 1. Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%) 2. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (Tahun) 3. Rata-rata APS usia 7-12 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%) 4. Rata-rata APS usia 13-15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%)

RENCANA TAHUN 2010 97,8

PRAKIRAAN PENCAPAIAN 97,8

RENCANA TAHUN 2011 98,3

2012 98,7

7,3

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

97,0

97,0

97,6

98,2

98,8

99,4

89,6

89,6

91,6

95,8

95,8

97,9

20%

40%

60%

80%

100%

70%

80%

90%

100%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal 2. Persentase angka partisipasi sekolah meningkat di daerah tertinggal.

20%

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan Daerah Tertinggal 2. Persentase kabupaten yang terfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan 3. Persentase angka melek huruf di daerah tertinggal.

20%

20%

II.9.M.A-117

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 99,6 99,1

PROGRAM

PELAKSANA


KPDT


KPDT

NO 3

E

1

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal Peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal serta aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusatpusat pertumbuhan Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

INDIKATOR Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal




2012 60%

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 80% 100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

PROGRAM

PELAKSANA


KPDT


KPDT

Indeks infrastruktur nilai dan volume perdagangan di daerah tertinggal

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang terfasilitasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi.

II.9.M.A-118

NO 2

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal

INDIKATOR 1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal




2012 60%

100%

100%

2. Persentase kabupetan didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

II.9.M.A-119

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 80% 100%

PROGRAM Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

PELAKSANA KPDT

NO 3

4

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

INDIKATOR 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal 2. Persentase masyarakat di daerah tertinggal yang memiliki akses terhadap fasilitas telekomunikasi. 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 2. Persentase peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah tertinggal


20%



2012 60%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

20%

II.9.M.A-120

PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 80% 100%

PROGRAM

PELAKSANA


KPDT


KPDT



INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

X

PRIORITAS BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

A

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi

II.9.M.A-121

2013

PROGRAM 2014

PELAKSANA



INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

1

1. Jumlah rencana aksi daerah Pencegahan dan pengurangan risiko bencana pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota) 2. Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana daerah (Provinsi & kab/Kota)

23 & 48

23 & 48

33 & 100

2012 0 & 150

2013 0 & 200

2014 0 & 275

Penanggulangan Bencana

BNPB

2

Pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan dan pembinaan dalam kesiapan menghadapi aparatur dan masyarakat dalam bencana penanggulangan bencana di daerah (Provinsi & kab/Kota)

23 & 48

23 & 48

33 & 100

0 & 150

0 & 200

0 & 275


BNPB

II.9.M.A-122


3

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana

INDIKATOR

1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

16 & 0

16 & 0

17 & 0

2012 17 & 0

2013 0 & 77

16 & 0

16 & 0

17 & 0

17 & 0

0 & 77

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

2014 0 & 77


BNPB

0 & 77


BNPB

2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana (Provinsi & kab/Kota) 4

Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana

1. Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan (Provinsi & kab/Kota) 2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana

II.9.M.A-123


5

6


INDIKATOR

Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam

1. Tersedianya data spasial kebencanaan

Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Prosentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

5

5

5

2012 5

2013 8

2014 10

75%

75%

75%

75%

75%

75%

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


BNPB

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kemendagri

2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana

II.9.M.A-124



INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

B

Pelaksanaan tanggap darurat dan penanganan korban bencana alam dan kerusuhan sosial yang terkoordinasi, efektif dan terpadu (Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (JakartaMalang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia)

Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang cepat efektif dan terpadu (Terbentuknya tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia)

II.9.M.A-125

2013

PROGRAM 2014

PELAKSANA



INDIKATOR


RENCANA TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

1

Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana

1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun

5

5

2013

PROGRAM

PELAKSANA

2014

5

5

10

2. Terbentuknya satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)

2

2

2

3. Tersedianya peralatan kesiapsiagaan bencana

1

8 Penanggulangan Bencana

BNPB

2

2

Tanggap darurat di daerah terkena bencana

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah

55

55

80

125

150

175


BNPB

3

Penanganan pengungsi akibat bencana

Terlaksananya penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu

55

55

80

125

150

175


BNPB

C

Rehabiltasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah pasca bencana lainnya

Terlaksananya percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah pasca bencana lainnya

II.9.M.A-126



INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

1

Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

15

15

20

2012 25

2013 30

2014 30


BNPB

2

Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

15

15

20

25

30

30


BNPB

II.9.M.A-127




INDIKATOR

XI

PRIORITAS BIDANG PEMANTAPAN DESENTRALISASI, PENINGKATAN KUALITAS HUBUNGAN PUSAT DAERAH DAN ANTAR DAERAH

A

Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan 1 Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.

RENCANA TAHUN 2010

1 Kebijakan


RENCANA TAHUN 2011

1 Kebijakan

II.9.M.A-128

-

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012

2013

2014

-

-

-

PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

PELAKSANA

Kemendagri




INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


Jumlah peraturan pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004.

RENCANA TAHUN 2011

PROGRAM

2012

2013

2014

1 Peraturan Pemerintah

Jumlah sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan Pemerintah Daerah. Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

PRAKIRAAN MAJU

1 Paket

-

-

70%

75%

90%

100%

30%

30%

70%

100%

-

-

II.9.M.A-129

PELAKSANA




INDIKATOR

Persentase perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi.

Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi

Persentase peraturan perundangundangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

30%

30%

70%

5 bidang urusan

5 bidang urusan

100%

100%

18 bidang urusan

II.9.M.A-130

PRAKIRAAN MAJU 2012 100%

31 bidang urusan

PROGRAM

2013 -

2014 -

mantapnya pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

mantapnya pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

PELAKSANA




INDIKATOR

Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat B 1

2

Penataan Daerah Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus

Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

20%

20%

30%

PRAKIRAAN MAJU 2012 40%

2013 50%

PROGRAM 2014 60%

Jumlah undang-undang 1 UU 1 UU Jumlah peraturan pelaksana turunan UU 3 RPP dan 2 Perpres 3 RPP dan 2 Perpres yang mengatur daerah dengan otonomi khusus Persentase daerah otonom baru (< 3 th) yang dievaluasi

100%

100%

Jumlah Desain Besar Penataan Daerah

1 paket

1 paket

Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP. No 78 Tahun 2007

-

-

II.9.M.A-131

100%

100%

PELAKSANA


Kemendagri


Kemendagri

100%

100%

100%

100%




INDIKATOR

Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah C

Peningkatan Kerjasama Daerah 1 Penyelenggaraan Hubungan Persentase peningkatan jumlah daerah Pusat dan Daerah serta yang melaksanakan kerja sama daerah Kerja Sama Daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik.

Persentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik.

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

-

-

0 (nol)

2012 0 (nol)

2013 0 (nol)

2014 0 (nol)

10%

10%

15%

15%

20%

20%

50%

50%

60%

65%

70%

75%

Jumlah sistem database dan sistem monev kerja sama daerah yang disusun

1 paket

II.9.M.A-132

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

PROGRAM Kemendagri PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM




INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012 1 paket

Jumlah pemetaan pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Jumlah pemuktahiran pemetaan tentang pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal

Persentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan

75%

75%

Jumlah permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

1 Permendagri

1 Permendagri

II.9.M.A-133

75%

75%

PROGRAM

2013

2014

1 paket

1 paket

75%

75%

PELAKSANA




INDIKATOR

Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

10% kabupaten/kota 10% kabupaten/kota 20% daerah kabupaten/kota telah memiliki dan menerapkan regulasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan

II.9.M.A-134

PRAKIRAAN MAJU 2012 30% daerah kabupaten/ko ta telah memiliki dan menerapkan regulasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan

2013 40% daerah kabupaten/ko ta telah memiliki dan menerapkan regulasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan

2014 50% daerah kabupaten/ko ta telah memiliki dan menerapkan regulasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan

PROGRAM

PELAKSANA



D 1


INDIKATOR

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Persentase daerah yang dievaluasi Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah kinerja penyelenggaranan pemerintahan

Persentase daerah yang meningkat kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

60%

70%

80%

85%

90%

II.9.M.A-135


PELAKSANA

Kemendagri




INDIKATOR

2

Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen

3

Jumlah penetapan UU tentang Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan pemerintahan daerah sebagai revisi UU No. 32 Tahun 2004 Daerah Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan UU hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004 Jumlah sosialisasi peraturan bidang otonomi daerah

Jumlah perda yang dikaji

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

3.000 perda

3.000 perda

9.000 perda

1 UU

1 UU

1 paket

1 paket

II.9.M.A-136

PRAKIRAAN MAJU 2012 3000 perda

45%

100%

1 paket

1 paket

2013 2.500 perda

PROGRAM

2014 2.500 perda PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

1 paket

1 paket

PELAKSANA

Kemendagri

Kemendagri




INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

PRIORITAS BIDANG PERBAIKAN TATA KELOLA DAN XII PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

A

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD

II.9.M.A-137

2013

PROGRAM 2014

PELAKSANA




INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


1 paket

1 paket

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

1 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja

Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 Jumlah pengesahan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 Persentase daerah yang melaksanakan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007

2013

60%

40%

1 laporan

1 laporan

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 Penerapan Indikator Utama Jumlah Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Publik di Daerah (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya

PELAKSANA

2014

1 PP

Jumlah laporan monitoring pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007

2

PROGRAM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Kemendagri


Kemendagri

1 laporan

5 SPM

5 SPM

-

-

-

-

10 SPM

II.9.M.A-138

17 SPM

17 bidang SPM 17 bidang SPM



c.


INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010

Pembinaan administrasi Jumlah kepala daerah dan pimpinan Kepala daerah 5 pejabat negara di daerah dan DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi kabupaten/kota DPRD bagi peningkatan kemampuan dalam terpilih di setiap menjalankan fungsi-fungsi provinsi pada 33 kepemimpinan daerah, legislasi, provinsi. penganggaran, dan pengawasan, serta Pimpinan DPRD 5 inovasi pemerintahan dan pembangunan. kabupaten/ kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010 Kepala daerah 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi. Pimpinan DPRD 5 kabupaten/ kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.

Kepala daerah provinsi pada 33 provinsi.

Kepala daerah provinsi pada 33 provinsi.

Pimpinan DPRD provinsi pada 33 provinsi.

Pimpinan DPRD provinsi pada 33 provinsi.

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

2012 Kepala daerah di 113 Kepala kabupaten/kota. daerah di 56 kabupaten/ko ta.

2013 Kepala daerah di 86 kabupaten/ko ta.

2014 Kepala daerah di 70 kabupaten/ko ta.

Pimpinan DPRD di 326 Kab/Kota

Jumlah laporan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD

1 paket

II.9.M.A-139

PROGRAM


PELAKSANA

Kemendagri




INDIKATOR

Jumlah perwakilan dari masing-masing komisi DPRD yang mengikuti diklat Regulatory Impact Assesment (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan.

RENCANA TAHUN 2010


Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.

Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.

RENCANA TAHUN 2011 Komisi DPRD di 165 Kab/Kota

Jumlah laporan evaluasi kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD

B

PRAKIRAAN MAJU 2012 Komisi DPRD di 161 Kab/Kota

2013

PROGRAM 2014

1 paket

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD

II.9.M.A-140

PELAKSANA




INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


1

1

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU 2012

1 Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik

Jumlah Grand Strategy penyelenggaraan diklat Jumlah sosialisasi Grand Strategy penyelenggaraan diklat

1 paket

Jumlah daerah pelaksana Grand Strategy penyelenggaraan diklat Jumlah camat peserta diklat teknis pemerintahan

di 33 provinsi 150

150

Jumlah provinsi/angkatan diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM

-

di 33 provinsi di 33 provinsi

2

2

PELAKSANA

2014

di 33 provinsi

90 2

II.9.M.A-141

-

2013

PROGRAM

2

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Kemendagri




INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2010


Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah bagi Bupati/Wakil Bupati dan

RENCANA TAHUN 2011 6 angk @ 50 orang

Jumlah angkatan diklat calon camat

C

1

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA

2012 2013 2014 6 angk @ 50 6 angk @ 50 6 angk @ 50 orang orang orang 1

1

1

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan

Persentase provinsi, kab/kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan

70%

70%

75%

80%

85%

90%

Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK

70%

70%

75%

80%

85%

90%

II.9.M.A-142

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kemendagri




INDIKATOR

Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Jumlah Permendagri

2

Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

2012

2013

2014

PELAKSANA

1 paket rekomendasi 1 paket rekomendasi kebijakan kebijakan

6

6

3

3

3

3

Jumlah Surat Edaran Mendagri

2 SE

2 SE

1 SE

1 SE

1 SE

1 SE

Persentase kab/kota yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung

30%

30%

40%

50%

55%

60%

Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah (Propinsi)

26%

26%

27%

28%

29%

30%

Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu.

60%

60%

70%

80%

85%

90%

II.9.M.A-143


Kemendagri



3

4

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Pembinaan Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah

Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

RENCANA TAHUN 2010


RENCANA TAHUN 2011

Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Kab/Kota

4,60%

4,60%

7,30%

2012 7,50%

2013 7,80%

2014 11,80%

Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Provinsi

44,50%

44,50%

45%

45,50%

46%

48%

Persentase rata-rata hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD

3%

3%

4%

5%

6%

7%

Persentase daerah provinsi, kab/kota berLKPD dengan status WTP.

15%

15%

15%

50%

75%

100%

Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

40%

40%

60%

70%

80%

90%

INDIKATOR

II.9.M.A-144

PRAKIRAAN MAJU

PROGRAM

PELAKSANA


Kemendagri


Kemendagri

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010 RENCANA TAHUN 2010 RENCANA TAHUN 2011

Recommend Documents