GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 112 TAHUN 1980 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INTENSIFIKASI TEMBAKAU RAKYAT TAHUN 1980 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan pendapatan petani serta memenuhi kebutuhan pabrik rokok, maka sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Maret 1980 Nomor 198/KPTS/Um/3/1980 tentang Intensifikasi Tembakau Rakyat Tahun 1980 dipandang perlu untuk mengadakan Intensifikasi Tembakau Rakyat di Jawa Timur terutama pada areal yang berpotensi untuk tembakau rakyat serta mengatur sistim pemasarannya.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1972 ; 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 190/Kpts/Org/5/1975 ; 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/Um/7/1973 ; 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 198/Kpts/Um/3/1980.
MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 April 1980
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INTENSIFIKASI TEMBAKAU RAKYAT TAHUN 1980.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
Pasal 1 Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Maret 1980 Nomor 198/Kpts/Um/3/1980 tentang Intensifikasi Tembakau Rakyat Tahun 1980, dilaksanakan Intensifikasi Tembakau Rakyat Tahun 1980 di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dan Sumenep, dengan berpedoman pada Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan dan Sumenep. selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Daerah Tingkat II ditugaskan untuk melaksanakan Program Intensifikasi Tembakau Rakyat Tahun 1980 sesuai dengan Pedoman sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini. Pasal 3 Biaya kegiatan pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau Rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan untuk bidang koordinasi) dan biayauntuk bimbingan pengawasan yang dilaksanakan oleh Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) dibebankan kepada GAPPRI. Pasal 4 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 April 1980 ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 9 Mei 1980 Pj. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 09-05-1980 No. 130/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
ttd M. SOEGIONO NIP. 010060575
2
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 9 Mei 1980 NOMOR : 112 Tahun 1980 PEDOMAN PELAKSANAAN INTENSIFIKASI TEMBAKAU RAKYAT TAHUN TANAM 1980 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
a. b. c. d. e. f. g. h.
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah : Cabang Dinas Perkebunan Daerah, ialah Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur setempat selaku Unit Pelaksana Proyek ; T R, ialah Intensifikasi Tembakau Rakyat; SAPEM BIMAS Tingkat I, ialah Satuan Pembina Bimbingan Massal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; SAPEL BIMAS Tingkat II, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II setempat ; GAPPRI, ialah Gabungan Pefserikatan Pabrik Rokok Indonesia ; K U D, ialah Koperasi Unit Desa ; PT, ialah Perseroan Terbatas ; PR, ialah Pabrik Rokok. Pasal
2
(1) Program ITR dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan petani, meningkatkan produksi dan kwalitas serta membuka lapangan kerja ; (2) ITR Tahun Tanam 1980 dilaskanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan seluas 500 (lima ratus) hektar, dan Sumenep seluas 1.000 (seribu) hektar ; (3) Yang dapat diikut sertakan dalam Program ITR adalah petani pemilik dan atau pemegang hak atas tanah, yang mengusahakan tembakau diatas tanahnya ; (4) Petani peserta ITR mengusahakan tanaman tembakau diatas resikonya sendiri, dengan jaminan pasar dan harga umum. BAB II SARANA PRODUKSI Pasal 3 (1) Pengadaan sarana produksi berupa benih dasar dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Tanaman Industri, sedangkan pengadaan dan penyaluran benih sebar dilakukan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah ; (2) Pembibitan dilaksanakan oleh petani peserta ITR sendiri ; (3) Pengawasan atas mutu sarana produksi untuk ITR dilakukan oleh SAPEM BIMAS Tingkat I/SAPEL Bimas Tingkat II; (4) Harga tertinggi pupuk sampai kepada petani ditetapkan seperti tersebut ZA sebesar Rp. 93,- (sembilan puluh tiga rupiah)/kilogram, UREA sebesar Rp.70,- (tujuh puluh rupiah)/ kilogram, TSP sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah)/kilogram ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
(5) Pengadaan sarana produksi berupa pupuk dan pestisida dilakukan oleh PT. PERTANI dan penyalurannya oleh KUD setempat melalui kelompok tani masing-masing ; Dalam hal KUD belum mampu penyalurannya dilakukan oleh PT. PER-TANI kepada Kelompok tani ; (6) Pengawasan Penyaluran dan penggunaan sarana produksi dilaksanakan oleh SAPEL BIMAS Tingkat II, yang sehari-hari dilakukan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah ; BAB III PERKREDITAN Pasal 4 (1) Kepada petani peserta ITR, diberikan kredit modal kerja permanen untuk pembiayaan sarana produksi berupa pupuk dan obat-obatan biaya garapan dan bibit serta biaya pengolahan dengan bunga 1% per bulan datem jangka waktu 8 bulan ; (2) Kredit modal kerja permanen ini disediakan oleh Bank Ekspor Impor Indonesia berdasarkan perjanjian kredit antara petani dengan Bank Ekspor Impor Indonesia ; (3) Besttrnya paket kredit modal kerja permanen ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ; (4) a. Kredit untuk sarana produksi berupa pupuk akan dibayarkan oleh Bank Ekspor Impor kepada PT. PERTANI berdasarkan bukti penerimaan dari petani dengan sepengetahuan Cabang Dinas Perkebunan Daerah ; b. Kredit untuk biaya bibit, pestisida, pupuk kandang, biaya garapan dan biaya pengolahan diberikan langsung oleh Bank Ekspor Impor Indonesia kepada petani sesuai jadwal waktu dan kebutuhan yang ditetapkan ; (5) Pengembalian kredit dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan pada saat petani menerima pembayaran hasil penjualan tembakau rajangan yang jumlahnya sama dengan besamya paket kredit ditambah bunga 1% per bulan ; (6) Apabila terjadi kegagalan panen, sepanjang itu diluar kemampuan manusia, dinyatakan dalam suatu berita acara yang disahkan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah dan pengembalian kredit ditunda sampai musim panen tahun berikutnya, tanpa dibebani bunga. BAB IV PEMASARAN HASIL Pasal 5 (1) Pabrik Rokok Anggota GAPPRI terutama PT. Gudang Garam, PT. Bcntoel, PT. Sampurna, PR. Jarum, PR. Noroyono, PR. Jambu Bol, PR. Sukun diwajibkan membeli tembakau rakyat milik petani peserta Intensifikasi sesuai kwalitas yang dihasilkan dengan harga wajar dan yang merangsang petani ; (2) Pabrik Rokok anggota GAPPRI seperti yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini bertanggung jawab atas penyediaan dana pembclian tembakau milik petani peserta Intensifikasi ; (3) Petani peserta ITR menerima penyebaran tembakau rajangan dan atau krosok secara tunai (4) Harga umum tembakau rajangan dan atau krosok agar tercapai kesepakatan harga yang layak ditetapkan secara musyawarah antara wakil petani (kelompok), anggota GAPPRI seperti tersebut ayat (1) pasal ini dan SAPEL BIMAS Tingkat II serta Lembaga Tembakau Jawa Timur I menjelang panen ; (5) Dalam hal terjadi ketidak sesuaian dalam penetapan harga SAPEM BIMAS Tingkat I beserta Instansi yang ada hubungannya dengan masalah pertembakauan dapat bertindak sebagai penengah. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
BAB V ORGANISASI, TATA KERJA DAN PENYULUHAN Pasal 6 (1) Untuk menjamin pengelolaan usaha tani tembakau rakyat yang tinggi mutu serta produktivitasnya petani peserta ITR yang perlu dikelompokkan dalam suatu kelompok hamparan dengan satuan areal antara 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar dan memanfaatkan kelompok-kelompok hamparan yang telah ada ; (2) Masing-masing kelompok hamparan dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok yang dipilih dari dan oleh petani anggota kelompok tersebut dengan persetujuan SAPEL BIMAS Tingkat II dalam hal ini Cabang Dinas Perkebunan ; (3) Bimbingan Tehnis operasionil kelompok hamparan untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman tembakau rakyat dilaksanakan oleh SAPEL BIMAS Tingkat II yang sehari-hari ditugaskan kepada Cabang Dinas Perkebunan Daerah dan dibantu oleh Pabrik Rokok anggota GAPPRI dalam rangka mendapatkan kwalitas yang dikehendaki oleh Pabrik Rokok anggota GAPPRI ; (4) Pada saat akan dimulainya program ITR, KUD setempat mengkoordinir petani peserta Proyek bersama Ketua Kelompok tani serta ikut menyalurkan sarana produksi (pupuk) dari PT. PERTANI kepada petani. BAB VI P E M B I A Y A AN Pasal 7 (1) Biaya pengolahan (eksploitasi) tanaman sampai penjualan tembakau rajangan di tingkat petani menjadi tanggung jawab petani ; (2) Para anggota kelompok ITR merumuskan secara musyawarah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kelompok termasuk imbalan jasa untuk Ketua Kelompok ; (3) Biaya-biaya untuk koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan). BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh SAPEM BIMAS Tingkat I.
Pj. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 09-05-1980 No. 130/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
ttd M. SOEGIONO NIP. 010060575
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA TIMUR TANGGAL : 9 Mei 1980 NOMOR : 112 Tahun 1980 BESARNYA PAKET KREDIT MODAL KERJA PERMANEN INTENSIFIKASI TEMBAKAU RAKYAT TAHUN 1980 ( tiap Ha) NO. 1. Biaya
JENIS PAKET garapan
2.
Biaya pengolahan
3.
Pupuk : − UREA − TSP − ZA − Pupuk Kandang
JUMLAH
NILAI Rp. 50.000,00
hasil
4.
Pestisida ( Sevin WP )
5.
Bibit
50 Kg. 50 Kg. 100 Kg. 10 Ton
20.000 Bt. JUMLAH
:
Rp.
24.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp.
3.500,00 3.500,00 9.300,00 50.000,00
Rp.
6.000,00
Rp.
30.000,00
Rp. 176.300,00
Pj. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 09-05-1980 No. 130/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
ttd M. SOEGIONO NIP. 010060575
4
