BAB III URUSAN DESENTRALISASI

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 - 2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016. RKPD Kabupaten Pekalonan Tahun 2014 ini memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu memfasilitasi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam perencanaan regional dengan memuat arah kebijakan umum pembangunan, prioritas pembangunan daerah, rancangan kebijakan ekonomi daerah dan indikasi anggaran per program. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan tahun 2014 disusun dengan menerapkan prinsip good governance, yaitu konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan. Adapun prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2014 diarahkan pada : 1. Memantapkan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sebagai fase lanjutan, upaya tersebut perlu didukung dengan pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah (Wajar Dikdasmen), kompetensi tenaga pendidik serta relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pada pelayanan kesehatan, dilakukan pengembangan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 2. Pada bidang sarana prasarana fisik telah tersedia jaringan infrastruktur dan suprastruktur pendukung perumahan/permukiman yang memadai, handal, murah, aman, nyaman dan terintegrasi baik antar wilayah maupun antar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

32

sektor. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana dan prasarana perhubungan (jalan, jembatan dan moda transportasi), energi/listrik, air bersih/air minum, telekomunikasi serta persampahan dan drainase. Pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau. 3. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas. Pengembangan sistem sarana dan prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan cakupan layanan kemudahan akses bagi masyarakat luas. Pengembangan ekonomi diarahkan kepada peningkatan ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. 4. Sebagai rintisan menuju terwujudnya e-government, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas bagi aparatur serta meningkatkan pelayanan kepada publik melalui program rintisan menuju e-government, dengan tetap diimbangi peningkatan kualitas SDM aparatur. 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung. Kegiatan peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Pengurangan risiko bencana melalui sosialisasi dan peningkatan kelembagaan masyarakat. 6. Pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam

mengimplementasikan

rencana.

Dengan

demikian

pelaksanaan

pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan didukung stabilitas keamanan yang semakin mantap. 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Jumlah realisasi belanja daerah TA 2014 sebesar Rp.1.395.905.892.563,17,- atau 93,53% dari anggarannya sebesar Rp.1.492.506.133.170,00,- angaran tersebut meningkat sebesar Rp. 130.926.405.655,00- (13,10%) dibandingkan anggaran belanja TA 2013 sebesar Rp. 1.342.660.145.915,-. Belanja daerah meliputi Belanja Operasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

33

(belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), Belanja Modal, Belanja Tak terduga dan Transfer (bagi hasil ke provinsi, bagi hasil kedesa, Bagi hasil kepihak ketiga, bantuan keuangan kedesa, bantuan keuangan parpol). Belanja tidak langsung pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 821.339.123.148,sedangkan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 574.566.769.415,17. Berikut tabel yang menyajikan data Anggaran dan realisasi belanja Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh SKPD. Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kab. Pekalongan TA. 2014 Belanja Tidak Langsung NO

Belanja Langsung

Belanja Total

Capaian Realisasi

NAMA SKPD Anggaran

BTL

BL

2.178.878.000

2.108.682.802

2.827.499.000,00

2.259.289.766,00

5.006.377.000

4.367.972.568

92.1%

98.8%

86.3%

6..855.834.000

6.682.893.037

4.547.756.000,00

4.454.584.412,00

11.403.590.000

11.137.477.449

99.1%

99.2%

99.1%

6.305.429.000

6.019.452.063

4.322.210.000,00

4.231.514.373,00

10.627.639.000

10.250.966.436

98.3%

99.3%

97.0%

1.829.683.000

1.764.350.783

1.174.190.500,00

1.116.453.473,00

3.003.873.500

2.880.804.256

90.5%

97.9%

81.9%

901.666.000

886.146.004

1.628.185.000,00

1.580.693.360,00

2.529.851.000

2.466.839.364

87.0%

96.8%

81.9%

2.329.314.000

2.297.452.951

5.236.117.500,00

4.955.501.500,00

7.565.431.500

7.252.954.451

96.9%

97.4%

96.8%

8.696.014.500

8.422.278.659

--

--

8.696.014.500

8.422.278.659

96.3%

96.3%

2.980.379.000

2.897.243.851

7.480.899.161,00

7.332.682.339,00

10.461.278.161

10.229.926.190

96.7%

97.2%

96.6%

3.433.852.000

3.357.567.697

2.197.506.500,00

2.156.520.284,00

5.631.358.500

5.514.087.981

95.2%

94.4%

96.1%

67.390.946.200

66.406.683.124

33.233.631.500,00

29.768.462.224,00

100.624.577.700

96.175.145.348

97.7%

99.2%

94.7%

Dinas Pekerjaan Umum

16.371.325.000

16.089.736.095

179.049.421.140,00

173.174.468.335,00

195.420.746.140

189.264.204.430

95.7%

98.3%

95.4%

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat

2.769.196.000

2.711.318.156

6.452.123.000,00

6.334.419.159,00

9.221.319.000

9.045.737.315

92.9%

98.6%

90.3%

70.887.314.650

66.441.475.947

24.439.756.600,00

24.063.350.717,00

95.327.071.250

90.504.826.664

94.4%

93.5%

97.5%

568.653.909.290

522.879.502.362

68.280.383.650,00

53.985.525.398,00

636.934.292.940

576.865.027.760

96.3%

96.3%

96.3%

7.131.588.000

6.978.288.948

37.583.491.646,00

36.915.133.858,00

44.715.079.646

43.893.4223.806

97.8%

98.9%

97.4%

3.857.067.000

3.787.762.362

3.206.938.220,00

3.066.793.285,00

7.064.005.220

6.854.555.647

95.7%

99.4%

91.6%

7.155.979.000

6.910.586.137

7.332.341.743,00

3.025.499.998,00

14.488.302.743

9.936.086.135

84.8%

95.0%

73.8%

4.177.549.000

4.073.925.797

17.186.273.756,00

16.900.691.669,00

21.363.822.756

20.974.617.466

97.8%

96.6%

98.1%

3.660.949.000

3.582.829.946

2.882.875.000,00

2.790.417.140,00

6.543.824.000

6.373.247.086

96.5%

96.6%

96.3%

2.481.531.000

2.424.436.768

1.787.442.400,00

1.722.236.990,00

4.268.973.400

4.146.673.753

96.9%

97.2%

96.4%

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Lingkungan Hidup

1.597.223.000

1.539.147.980

2.122.750.000,00

2.080.356.660,00

3.719.973000

3.619.504.640

96.5%

97.6%

95.9%

1.417.533.000

1.396.009.643

2.332.617.000,00

2.183.073.369,00

3.750.150.000

3.579.083.021

71.2%

98.0%

62.9%

1.577.604.000

1.534.844.320

2.024.595.000,00

1.825.850.509,00

3.602.199.000

3.360.694.829

96.8%

96.9%

96.7%

3.497.969.000

3.399.940.417

1.722.164.000,00

1.662.434.545,00

5.220.133.000

5.062.374.926

96.6%

98.4%

94.1%

25

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bojong

1.506.074.000

1.458.231.094

238.791.500,00

234.965.451,00

2.081.499.500

2.030.425.717

100.1%

100.4%

97.9%

26

Kecamatan Buaran

2.227.584.000

2.193.236.121

429.606.300,00

414.758.571,00

2.657.190.300

2.607.994.692

96.4%

96.3%

97.0%

1.293.699.646

306.723.500,00

302.528.159,00

1.643.039.500

1.596.227.805

96.7%

96.3%

99.5%

2.055.914.003

286.909.500,00

275.710.139,00

2.403.502.500

2.331.624.142

98.8%

99.2%

96.0%

1

10

Badan Kepegawaian Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan

11 12

2 3

4

5 6 7 8

9

13

14 15

16

17

18

19 20 21 22 23 24

27 28

Kecamatan Doro Kecamatan Kajen

1.336.316.000 2.116.593.000

Realsiasi

Anggaran

Realsiasi

Anggaran

Realsiasi

Total

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

34

Belanja Tidak Langsung NO

Belanja Langsung

Belanja Total

Capaian Realisasi

NAMA SKPD Anggaran

BTL

BL

1.378.200.000

1.315.106.078

220.387.000,00

217.286.200,00

1.598.587.000

1.532.392.278

98.0%

97.6%

99.2%

30

Kecamatan Kandangserang Kecamatan Karanganyar

1.326.880.000

1.287.792.563

191.186.500,00

183.669.208,00

1.518.066.500

1.471.461.771

96.9%

98.6%

86.3%

31

Kecamatan Karangdadap

1.140.409.000

1.138.170.875

248.472.000,00

242.913.451,00

1.388.881.000

1.381.084.326

94.5%

93.7%

98.5%

32

Kecamatan Kedungwuni

2.986.519.000

2.923.069.915

468.709.500,00

458.964.182,00

3.455.228.500

3.382.034.097

97.8%

97.8%

97.5%

33

Kecamatan Kesesi

2.289.525.000

2.164.337.514

253.318.500,00

249.383.110,00

2.542.843.500

2.413.720.624

98.4%

98.3%

99.3%

34

Kecamatan Lebakbarang

1.175.879.000

1.128.693.431

132.849.500,00

128.557.256,00

1.581.569.000

1.536.877.024

95.6%

95.3%

97.5%

1.312.635.801

226.815.000,00

224.241.223,00

1,516,387,000

1,443,011,669

95.2%

95.0%

95.8%

164.989.983,00

1.510.933.000

1.466.348.437

97.8%

97.5%

99.3%

29

35

Kecamatan Paninggaran

1.345.754.000

Realsiasi

Anggaran

Realsiasi

Anggaran

Realsiasi

Total

1.342.642.000

1.301.358.454

37

Kecamatan Petungkriyono Kecamatan Siwalan

168.351.000,00

1.707.145.000

1.657.114.520

228.265.700,00

220.668.402,00

1.935.410.700

1.877.782.922

96.7%

96.7%

96.5%

38

Kecamatan Sragi

2.453.732.000

2.392.322.198

260.574.500,00

248.551.129,00

2.714.306.500

2.640.873.327

98.8%

99.4%

93.7%

1.128.693.431

132.849.500,00

128.557.256,00

1.339.672.500

1.307.784.649

97.1%

97.7%

92.9%

1.356.454.442

202.138.000,00

187.123.481,00

1.542.804.500

1.543.577.923

96.2%

96.5%

94.3%

1.148.909.365,00

36

39 40

Kecamatan Talun Kecamatan Tirto

1.175.879.000 1.340.666.500

41

Kecamatan Wiradesa

3.214.871.000

3.077.081.593

1.163.168.000,00

4.378.039.000

4.225.990.958

97.5%

97.6%

96.7%

42

Kecamatan Wonokerto

1.481.512.000

1.454.939.363

253.296.500,00

250.441.371,00

1.734.808.500

1.705.380.734

97.3%

97.5%

96.0%

43

Kecamatan Wonopringgo

1.506.074.000

1.458.231.094

232.852.500,00

228.171.116,00

1.738.926.500

1.686.402.210

97.8%

97.6%

99.1%

44

785.625.000

754.308.427

-

-

785.625.000

754.308.427

94.6%

94.6%

10.276.493.000

10.080.546.774

63.212.080.000,00

62.452.318.176,17

73.488.573.000

72.532.864.950,17

107.5%

99.0%

110.5%

19.066.782.000

18.956.056.018

90.878.206.814,00

85.906.397.794,00

109.944.988.814

104.862.453.810

89.8%

99.1%

87.7%

47

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Sekretariat Daerah

12.690.512.000

12.267.450.340

23.847.835.200,00

21.570.967.987,00

36.538.347.200

33.838.418.237

93.8%

97.5%

92.1%

48

Sekretariat DPRD

2.308.383.700

2.203.360.470

13.135.322.600,00

11.505.496.569,00

15.443.706.300

13.708.857.039

89.1%

91.8%

88.7%

876.695.360.840

821.339.123.148

615.810.772.330,00

574.566.769.415,17

1.492.506.133.170

1.395.905.892.563,17

93,53%

96.5%

94.4%

45 46

JUMLAH

Realisasi jumlah dana tak terduga TA 2014 seluruhnya sebesar Rp.1.950.767.000,- atau 72,25% dari anggarannya sebesar Rp. 2.700.000.000,- naik sebesar Rp. 768.244.000,- atau 164,97% dibadingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp. 1.182.523.000,-. Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat berupa Sub Loan Agreement (SLA), baik merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun pinjaman PDAM yang telah diambil alih. Realisasi Belanja Bunga TA 2014 sebesar Rp. 46.576.748,- atau 69,25% dari anggarannya sebesar Rp. 67.260.000,-. Sedangkan untuk Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak menganggarkan dan merealisasikan baik dalam TA 2013 maupun 2014. Ditahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pekalongan menganggarkan belanja hibah sebesar Rp. 10.060.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.696.000.000,- atau 99,10%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 sebesar Rp. 6.328.720.000,- atau 89,11% dari anggarannya sebesar Rp.7.102.050.000,-.. Belanja bantuan sosial seluruhnya dianggarkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui SKPD terkait. Penurunan bantuan sosial ini sesuai dengan aturan baik yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 (pasal 16 ayat 3) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa pengalokasian bantuan sosial dari tahun ke tahun harus Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

35

menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan. Pengalokasian bantuan juga harus selektif dengan memperhatikan peruntukkan penggunaannya. Pada TA 2014 dianggarkan dan direalisasikan belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi, belanja bagi hasil retribusi desa sebesar Rp.42.113.850,- Realisasi belanja bantuan keuangan kedesa pada tahun 2014 seluruhnya sebesar Rp.43.331.933.392,- atau 99,37% dari anggaran sebesar Rp.43.605.092.300,- . Realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 72.215.435.486,61,- atau 100,63% dari anggarannya sebesar Rp. 71.763.239.443. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daaerah pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp.6.677.404.902,- atau 98,00% dari anggarannya sebesar Rp. 6.677.405.000,-, sehingga Pembiayaan Netto pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 65.538.030.548,61,- atau 100,69% dari anggarannya sebesar Rp. 65.085.834.443,-. 2. Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan wajib Berikut tabel yang menyajikan data anggaran dan realisasi belanja Kabupaten Pekalongan dari penyelengaraan urusan wajib (26 urusan) Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan wajib TA. 2014 REALISASI NO

URUSAN WAJIB

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

% TOTAL BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BRG/JASA

BELANJA MODAL

Wajib 1

Pendidikan

635.144.770.940,00

522.879.502.362,00

4.272.369.250,00

30.328.746.578,00

17.665.510.470,00

575.146.128.660,00

90,55

2

Kesehatan

284.028.139.514,00

95.443.285.916,00

40.963.610.200,00

98.711.709.289,17

38.421.858.705,00

273.540.464.110,17

96,31

3

Pekerjaan Umum

236.232.629.486,00

23.068.025.043,00

1.767.374.000,00

92.818.247.735,00

111.748.172.258,00

229.401.819.036,00

97,11

4

387.720.300,00

-

178.360.000,00

123.446.600,00

68.245.300,00

370.051.900,00

95,44

5

Perumahan PENATAAN RUANG

300.000.000,00

-

5.275.000,00

258.098.000,00

-

263.373.000,00

87,79

6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

7.915.431.500,00

2.297.452.951,00

868.687.000,00

3.956.928.500,00

479.221.000,00

7.602.289.451,00

96,04

6.711.296.020,00

3.787.762.362,00

118.106.000,00

1.425.142.685,00

1.180.964.900,00

6.511.975.947,00

97,03

8

PERHUBUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

5.173.893.000,00

1.396.009.643,00

265.900.000,00

3.304.015.069,00

22.614.600,00

4.988.539.312,00

96,42

9

PERTANAHAN

205.000.000,00

38.435.000,00

77.948.600,00

118.713.600,00

57,91

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5.631.358.500,00

418.660.000,00

1.537.207.284,00

5.514.087.981,00

97,92

65.245.000,00

656.285.000,00

793.490.000,00

383.566.000,00

181.690.000,00

1.485.361.400,00

322.061.000,00

6.458.088.350,00

97,26

84.370.000,00

1.131.769.800,00

199.145.000,00

1.415.284.800,00

98,72

7

-

3.357.567.697,00

2.330.000,00

200.653.000,00

11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

13

SOSIAL

6.640.057.000,00

4.468.975.950,00

14

TENAGA KERJA

1.433.618.000,00

-

15

9.783.959.000,00

6.910.586.137,00

445.285.000,00

1.893.180.998,00

79.772.000,00

9.328.824.135,00

95,35

16

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PENANAMAN MODAL

3.589.594.250,00

1.764.350.783,00

103.600.000,00

1.196.389.723,00

104.254.500,00

3.168.595.006,00

88,27

17

KEBUDAYAAN

1.791.450.000,00

-

152.075.000,00

1.596.672.800,00

-

1.748.747.800,00

97,62

724.215.000,00

2.501.545.000,00

-

-

-

1.270.818.456,00

721.530.000,00

2.447.874.456,00


36

99,63

97,85

18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

2.711.318.156,00

6.351.439.000,00

4.939.088.397,00

9.995.106.000,00

311.373.000,00

3.007.790.509,00

1.311.374.150,00

3.090.096.555,00

6.689.193.425,00

47.950.199.495,00

124.150.000,00

386.681.000,00

6.154.631.665,00

9.727.240.102,00

96,90

97,32

21

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawian dan Persandian KETAHANAN PANGAN

9.683.590.000,00

6.682.893.037,00

77.855.000,00

1.765.086.912,00

922.892.000,00

9.448.726.949,00

97,57

22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

9.894.691.900,00

6.019.452.063,00

455.570.000,00

2.822.214.141,00

147.805.000,00

9.445.041.204,00

95,46

23

KEARSIPAN

1.212.951.000,00

-

150.460.000,00

348.234.000,00

570.286.345,00

1.068.980.345,00

88,13

24

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.077.739.200,00

-

327.249.000,00

1.519.873.261,00

127.088.700,00

1.974.210.961,00

95,02

25

PERPUSTAKAAN

1.957.720.000,00

1.534.844.320,00

20.114.000,00

314.880.464,00

10.000.000,00

1.879.838.784,00

96,02

26

STATISTIK

870.000.000,00

-

34.150.000,00

721.911.996,00

-

756.061.996,00

86,90

Jumlah

1.448.689.714.510,00

60.099.870.025,00

302.425.003.394,1 7

1.356.864.059.453,17

93,66

20

198.451.799.900,00

127.106.838.683,00

814.367.953.500,00

5.916.708.300,00

179.971.232.534,00

187.662.939.903,00

94,56

3. Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan pilihan

Berikut tabel yang menyajikan data anggaran dan realisasi belanja Kabupaten Pekalongan dari penyelengaraan urusan pilihan (8 urusan). Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pilihan TA. 2014 REALISASI NO

URUSAN PILIHAN

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BRG/JASA

TOTAL BELANJA

BELANJA MODAL

%

Pilihan 1

PERTANIAN

20.768.437.256,00

4.073.925.797,00

379.369.000,00

12.265.874.219,00

3.563.415.500,00

20.282.584.516,00

97,66

2

KEHUTANAN

3.703.385.500,00

-

391.235.000,00

3.203.699.300,00

76.990.500,00

3.671.924.800,00

99,15

3

ENERGI SUMBERDAYA MINERAL

1.736.733.000,00

-

9.300.000,00

90.280.000,00

1.611.017.000,00

1.710.597.000,00

98,50

4

Pariwisata

4.017.973.000,00

-

155.065.000,00

2.617.736.650,00

1.209.908.000,00

3.982.709.650,00

99,12

5

KELAUTAN DAN PERIKANAN

9.598.278.161,00

2.897.243.851,00

97.725.000,00

4.997.554.689,00

1.422.232.800,00

9.414.756.340,00

98,09

6

PERDAGANGAN

4.571.611.743,00

-

40.700.000,00

399.818.000,00

44.803.000,00

485.321.000,00

10,62

7

PERINDUSTRIAN

150.000.000,00

-

3.975.000,00

132.225.000,00

-

136.200.000,00

90,80

8

TRANSMIGRASI

140.000.000,00

-

113.801.800,00

81,29

Jumlah

44.686.418.660,00

6.971.169.648,00

39.797.895.106,00

89,06

7.750.000,00

106.051.800,00

-

1.085.119.000,00

23.813.239.658,00

7.928.366.800,00

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan 4 (empat) Peraturan Daerah tentang struktur kelembagaan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu : a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

37

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20); b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21); c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22); d. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 23); Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diatur dalam 4 (empat) buah Peraturan Daerah meliputi 2 (dua) Sekretariat, 12 (dua belas) Dinas Daerah, 13 (tiga belas) Lembaga Teknis Daerah, 19 Kecamatan dan 13 Kelurahan. Bentuk Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah (SETDA) terdiri dari 9 (sembilan) Bagian : 1) Bagian Tata Pemerintahan; 2) Bagian Hukum; 3) Bagian Humas; 4) Bagian Perekonomian; 5) Bagian Pembangunan; 6) Bagian Kesejahteraan Rakyat; 7) Bagian Oganisasi dan Kepegawaian; 8) Bagian Aset; 9) Bagian Umum. b. Sekretariat DPRD c. Dinas Daerah (12): 1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (DINDIKBUD); 2) Dinas Pekerjaan Umum (DPU); 3) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (DINAS PSDA ESDM); 4) Dinas Kesehatan (DINKES); 5) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD); 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL); 7) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (DINPERINDAGKOP); 8) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP); Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

38

9) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK); 10)Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(DINHUB

KOMINFO); 11)Dinas Sosial,

(DINSOS

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

NAKERTRANS); 12)Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (DINPORAPAR). d. Lembaga Teknis Daerah (13): 1) Inspektorat (INSPEKTORAT); 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); 3) Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP KB); 5) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP); 6) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPM PPT); 7) Rumah Sakit Umum Daerah Kraton (RSUD KRATON); 8) Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD KAJEN); 9) Kantor Lingkungan Hidup (KLH); 10)Kantor Perpustakaan dan Arsip Derah (KANPERPUS ARSIPDA); 11)Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL); 12)Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP); 13)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). e. Kecamatan (19) f. Kelurahan (13) Penyelengaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Unit Organisasi Pemkab Pekalongan per Urusan URUSAN YANG DILAKSANAKAN NO

SKPD URUSAN WAJIB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD)

1

Urusan Pendidikan

1

2

Urusan Kebudayaan

2

Dinas Kesehatan

1

Urusan Kesehatan

3

RSUD Kajen

1

Urusan Kesehatan

4

RSUD Kraton

1

Urusan Kesehatan

1

Urusan Lingkungan Hidup

5

Kantor Lingkungan Hidup 2

Urusan Penataan Ruang

1

Urusan Pekerjaan Umum

2


3

Urusan Perumahan

1

Urusan Perencanaan Pembangunan

2


6

7

Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

URUSAN PILIHAN


39

URUSAN YANG DILAKSANAKAN NO

SKPD URUSAN WAJIB

8

Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT)

9

Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi (DINPERINDAGKOP)

10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL)

11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS)

3

Urusan Statistik

1

Urusan Penanaman Modal

1

Urusan Koperasi dan UMKM

1

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1

Urusan Sosial

2

Urusan Ketenagakerjaan

12

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1

Urusan Sosial

13

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP)

1

Urusan Ketahanan Pangan

1

Urusan Pemberdayaan Masyarakat

2

Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

3

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

Urusan Perhubungan

2

Urusan Komunikasi dan Informatika

1

Urusan Kearsipan

2

Urusan Perpustakaan

14

15

16

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)

Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika (DINHUBKOMINFO)

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KANPERPUS ARSIPDA)

17

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)

1

Urusan Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri

18

SATPOL PP

1

Urusan Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri

19

Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan (DKPP)

20

21

22

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPSDA ESDM)

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (DINPORAPAR)

23

Inspektorat

24

Sekretariat DPRD

25

Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

26

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD)

27

Sekretariat Daerah terdiri dari :

URUSAN PILIHAN

1

Urusan Industri

2

Urusan Perdagangan

1

Urusan Transmigrasi

1

Urusan Pertanian

1

Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan

1

Urusan Pertanian

2

Urusan Kehutanan

1

Urusan Pekerjaan Umum

1

Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

1

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1

Urusan Pariwisata

2

Urusan Kebudayaan

1

Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganPerangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi daerah,


40

URUSAN YANG DILAKSANAKAN NO

SKPD URUSAN WAJIB 1

Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganPerangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

2

Urusan Pertanahan

Bagian Tata Pemerintahan

URUSAN PILIHAN

Bagian Hukum Bagian Humas Bagian Perekonomian Bagian Pembangunan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi dan Kepegawaian Bagian Aset Bagian Umum 28

Kecamatan Kandangserang

29

Kecamatan Paninggaran

30

Kecamatan Lebakbarang

31

Kecamatan Petungkriyono

32

Kecamatan Talun

33

Kecamatan Doro

34

Kecamatan Karanganyar

35

Kecamatan Kajen

36

Kecamatan Kesesi

37

Kecamatan Sragi

38

Kecamatan Bojong

39

Kecamatan Wonopringgo

40

Kecamatan Kedungwuni

41

Kecamatan Buaran

42

Kecamatan Tirto

43

Kecamatan Wiradesa

44

Kecamatan Siwalan

45

Kecamatan Wonokerto

46

Kecamatan Karangdadap

Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganPerangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada akhir tahun 2014 jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tercatat sejumlah 10.342 orang. Jumlah tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 294 orang, golongan II sebanyak 2.609 orang, golongan III sebanyak 4.099 orang dan golongan IV sebanyak 3.272 orang. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di Kabupaten Pekalongan dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 281 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 4.544 orang, pendidikan, D-4 sebanyak 47 orang, D-3 sebanyak 1.045 orang, D-2 sebanyak 1.721 orang dan D-1 sebanyak 100 orang. Untuk tingkat pendidikan SMA sebanyak 2.072 orang, tingkat pendidikan SMP sebanyak 391 orang, dan tingkat pendidikan SD sebanyak 141 orang.


41

Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Daerah Kab. Pekalongan Th. 2014 SKPD KABUPATEN PEKALONGAN

NO

PEGAWAI MENURUT GOLONGAN I

II

III

IV

Jml

1.

Sekretariat DPRD

0

14

19

3

36

2.

Sekretariat Daerah (3 Asisten dan 9 Bagian)

19

88

101

18

226

77

919

2.105

3.003

6.160

71

204

76

7

358

12

91

36

4

143

18

466

575

38

1.108

0

19

33

6

58

2

34

26

5

67

14

52

51

11

128

1

9

36

5

51

2

13

51

6

72

5

35

29

6

75

2

10

43

10

65

3

20

22

5

50

2

4

22

8

36

0

6

28

4

38

8

26

4

38

2

11

68

20

101

1

12

81

13

107

0

6

16

6

28

12

102

218

37

370

1

102

112

6

223

1

4

20

2

27

0

13

15

2

31

2

13

14

2

31

3

54

20

1

78

1

5

11

1

18

Asisten Pemerintahan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Humas Bagian Perekonomian Bagian Pembangunan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi dan Kepegawaian Bagian Aset Bagian Umum DINAS DAERAH (12) 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (DINAS PSDA ESDM) Dinas Kesehatan (DINKES) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (DINPERINDAGKOP) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DINHUB KOMINFO) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOS NAKERTRANS) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (DINPORAPAR) LEMBAGA TEKNIS DAERAH (13)

15.

Inspektorat (INSPEKTORAT)

16.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

17. 18.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP KB)

19.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPM PPT) Rumah Sakit Umum Daerah Kraton (RSUD KRATON) Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD KAJEN) Kantor Lingkungan Hidup (KLH)

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Derah (KANPERPUS ARSIPDA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)+KPU Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

27.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KECAMATAN (19)

28.

Kandangserang

1

17

8

0

26

29.

Paninggaran

3

13

8

2

26

30.

Lebakbarang

3

11

6

2

22

31.

Petungkriyono

5

10

9

2

26

32.

Talun

2

10

8

3

23

33.

Doro

2

10

12

1

25

34.

Karanganyar

1

15

7

2

25


42

SKPD KABUPATEN PEKALONGAN

NO

PEGAWAI MENURUT GOLONGAN II

III

IV

Jml

35.

Kajen

2

19

10

2

33

36.

Kesesi

3

26

11

2

42

37.

Sragi

2

15

15

2

34

38.

Bojong

4

24

7

2

37

39.

Wonopringgo

2

14

9

3

28

40.

Kedungwuni

1

17

8

3

29

41.

Buaran

1

10

12

2

25

42.

Tirto

1

14

9

2

26

43.

Wiradesa

2

12

6

3

23

44.

Siwalan

2

20

9

2

33

45.

Wonokerto

0

15

11

2

28

46.

Karangdadap

1

8

10

2

21

2.609

4.099

3.272

10.342

Jumlah

I

294

Sumber : BKD Kab. Pekalongan B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Urusan Pendidikan a. Program Dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, khususnya kualitas pelayanan perkantoran, telah dilaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang di dalamnya terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan Jasa Surat menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Makanan dan Minuman i.

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Disamping itu, dari sisi sarana dan prasarana aparatur, juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penambahan Instalasi Listrik UPT dan Sekolah b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur


43

Adapun untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan untuk menunjang program, lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4) Program Pendidikan Anak Usia Dini Upaya pencapaian sasaran program Pendidikan Anak Usia Dini ditempuh melalui berbagai kegiatan meliputi : Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD, Rehab sedang/berat Ruang Kelas Sekolah TK, Pelatihan Guru PAUD dan Ajang Kreatifitas Siswa PAUD lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut : a. Pembangunan Gedung Sarpras b. Penambahan Ruang Kelas Sekolah c. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah d. Pelatihan Pengelola Pendidikan Non Formal e. Pelatihan guru Paud Kabupaten Pekalongan f. Penyelenggaraan Gebyar Paud g. Kesejahteraan Pendidik Paud h. Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik Paud i.

Penyelenggaraan Lomba Gugus Paud dan Lomba KB/TK

j.

Penyelenggaraan Apresiasi PTK Paudni berprestasi Tingkat Kabupaten dan Pameran Produk Desa Vokasi

k. Pengadaan Administrasi Paud l.

Lomba Anak usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi

m. Pengembangan Sarana dan Prasarana Paud 5) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Upaya pencapaian sasaran program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ditempuh melalui berbagai kegiatan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut : a. DAK SD/SMP 2013 Sisa Tender b. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah c. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah d. Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTS e. Penyelenggaraan paket A dan Paket B f. Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB g. Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) h. Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB i.

Pengadaan Alat Lab IPA SMP

j.

Pembangunan Perpustakaan Sekolah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

44

k. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa l.

Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP

m. Operasional TKN UPT Pendidikan dan SKB n. Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP o. Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD p. Pelatihan kurikulum 2013 untuk SMP q. Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD dan SMP r.

Pengadaan Mebelair Pengganti untuk SMP

s.

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB, SMP/SMPLB

t.

Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB

u. Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB MTs v.

DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014

w. Lomba Perpustakaan Sekolah x. Lomba Karya Ilmiah Siswa y. Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) z. Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP å. Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan ä. Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB ö. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB aa. Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah bb. Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP 6) Program Pendidikan Menengah Upaya

pencapaian

sasaran

program

Pendidikan

Menengah

ditempuh melalui berbagai kegiatan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut: A B C D E F G H I J K L M N

PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PELATIHAN KURIKULUM 2013 SMA/SMK PENYEDIAAN BEASISWA BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA SMU LOMBA KREATIFITAS SISWA SMA LIGA PENDIDIKAN OPERASIONAL RUTIN SMA DAN SMK PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMA/SMK (PROPINSI) PENGADAAN ALAT BENGKEL SMK (PROPINSI) FASILITASI PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PROPINSI) BEASISWA SMA/SMK DARI KELUARGA KURANG MAMPU (PROPINSI) BIMBINGAN TEKNIS UJIAN NASIONAL BEASISWA SISWA BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL LOMBA SEKOLAH SEHAT SMA/SMK/MA Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

45

O P Q R S T U V W X Y Z Aa Ab Ac

OLIAMPIADE SAINS NASIONAL GURU LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK DAK SMA/SMK 2014 FASILITASI SANITASI SEKOLAH (PROPINSI) FASILITASI IMPLEMENTASI SMM ISO SMA/SMK (PROPINSI) PENGEMBANGAN MUTU SMA (PROPINSI) PAKET DAK SMA/SMK BELUM DILAKSANAKAN 2013 PENGEMBANGAN ALAT MULTIMEDIA SMA (PROPINSI) PENGEMBANGAN MUTU SMK (PROPINSI) PENGEMBANGAN ALAT MUKTIMEDIA SMK (PROPINSI) FASILITASI PENELITIAN IPA DAN IPS SISWA SMA (PROPINSI) PEMBANGUNAN TALUD SMA/SMK FASILITASI CARER CENTER (PROVINSI) FASILITASI BURSA KERJA KHUSUS (PROVINSI) FASILITASI PROGRAM KELAS INDUSTRI SMK (PROFIVINSI)

7) Program Pendidikan Non Formal Upaya pencapaian sasaran Program Pendidikan Non Formal ditempuh melalui tiga kegiatan, lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut :

B

FASILITASI HARI AKSARA INTERNASIONAL ( HAI ) DINAS PENDIDIKAN (PROPINSI) OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

C

FASILITASI PENGEMBANGAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT

A

8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Upaya pencapaian sasaran program Peningkatan Mutu Pendidik dan kesejahteraan Tenaga Kependidikan ditempuh melalui beberapa kegiatan mulai dari Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindungan terhadap Profesi Pendidik, Uji sertifikasi, Program Bermutu dan Kreativitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut : A B C D E F G H I

LOMBA KREATIVITAS GURU ,KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS PENGIRIMAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH KESEJAHTERAAN PENDIDIK WIYATA BHAKTI PENDIDIKAN FORMAL (PROPINSI) PENINGKATAN KUALIFIKASI KE S1 PENDIDIK FORMAL (PROPINSI) PENILIAIAN ANGKA KREDIT GURU PNS SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA FASILITASI PENINGKATAN GURU SENI BUDAYA PELATIHAN KOMPETENSI GURU SMA/SMK KESEJAHTERAAN PENDIDIK WIYATA BAKTI PENDIDIKAN FORMAL TAHUN 2013 (PROPINSI)

9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Upaya pencapaian sasaran program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan, lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut : A B C

PENGELOLAAN PRASARANA JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN PENDATAAN SISWA MISKIN Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

46

D E F G

PELATIHAN PENGELOLAAN DATA POKOK PENDIDIKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN BANTUAN PENDIDIKAN (PROPINSI) MANAJEMEN PENDATAAN PENDIDIKAN (PROPINSI) FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DAN UNPK (PROPINSI) FASILITASI PEMBINAAN NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA MELALUI JALUR PENDIDIKAN (PROPINSI) OPERASIONAL AKADEMI KOMUNITAS

H I

10) Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga Upaya

pencapaian

sasaran

program

Pengembangan

Kebijakan

Manajemen Olahraga ditempuh melalui kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka dapat dilihat sebagai berikut : A

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA

11) Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga Upaya pencapaian sasaran program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga dengan mengadakan kegiatan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut: A 12)

PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA PELAJAR

Program

Peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan

Anak Upaya pencapaian sasaran program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan mengadakan kegiatan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut : A

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PROPINSI)

13) Program Pendidikan Luar Biasa Pendidikan luar biasa untuk membiayai pengurugan tanah untuk Lokasi USB SLB, dengan rincian sebagai berikut : A

PENGURUGAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN USB SLB

2. Tingkat Pencapaian standar Pelayanan Minimal Tabel 3.6 Standar pelayanan Minimal Urusan pendidikan

NO 1 2 3 4 5 6

Bidang Urusan / Indikator APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/SMK APM SD/MI APM SMP/MTs

SATUAN

TAHUN 2013

% % % % % %

35 103 99.71 66.31 92.15 81.19

TAHUN 2014 Target Realisasi % 19.5 37.89 51% 103.5 103.34 100% 97% 97 99.84 93% 63 67.66 97% 89.75 92.46 95% 77 81.32


47

7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

APM SMA/SMK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/SMK Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/MA ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SMP Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SMA

% %

45.21

45

46.73

0.38

0.35

0.33

0.29

0.1

0.28

0.8 100 97.82 99.92

0.5 98 88.25 97.8

0.3 100 99.64 99.9575

84.48

80

90.5

%

36%

% % % % %

96% 106%

167%

%

98% 89% 98% 88% 97%

74.62

75

77.4

%

75% 50.15

60

79.5

%

98% 95.25

92

94.3

%

98% 97.24

93

95.2

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai : 6.486 orang PNS Urusan Pendidikan : 6.411 org PNS Urusan Kebud : 75 org 2) Kualifikasi Pendidikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pasca Sarjana ( S2 ): 115 orang (Ur. Pendidikan) Sarjana ( S1 ): 3.745 orang (Ur. Pendidikan) 75 orang ( Ur. Kebud) Ahli Madya ( D III ) : 89 orang ( Ur. Pendidikan) ( D II ) : 1.583 orang ( Ur. Pendidikan) (DI) : 14 orang( Ur. Pendidikan) SLTA : 717 orang( Ur. Pendidikan) SLTP : 203 orang( Ur. Pendidikan) SD : 20 orang( Ur. Pendidikan) 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV : 3.164 orang ( Ur. Pendidikan) Golongan III : 2.025 orang (Ur. Pendidikan) 75 orang (Ur. Kebud) Golongan II : 1.190 orang (Ur. Pendidikan) Golongan I : 62 orang (Ur. Pendidikan) 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 119 orang (Ur. Pendidikan), 3 org(Ur. Kebud) Fungsional : 143 orang d. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan


48

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan belum mencukupi karena jika dilihat dari volume pekerjaan yang ada, dalam penggunaan sarana prasarana komputer masih bergantian dan perlu pengakhiran sarana prasarana yang sudah tidak sesuai atau layak pakai e. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Masih rendahnya mutu pendidikan. 2) Belum meratanya kesempatan pendidikan. 3) Belum optimalnya relevansi pendidikan 4) Belum efisien dan efektif dana pendidikan. Solusi : 1) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. 2) Peningkatan akses dan perluasan kesempatan pendidikan. 3) Efisiensi dana pendidikan. 4) Peningkatan kesadaran dan pengembangan pendidikan.

partisipasi

masyarakat

dalam

2. Urusan Kesehatan a. Program Dan Kegiatan 1) Dinas Kesehatan 1. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN Sasaran program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan adalah Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan, Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah :  Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi mencapai 100%  Rasio dokter per 1000 penduduk mencapai 0,128  Jumlah tenaga medis / paramedis dan non medis yang terlatih mencapai 100% Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 1. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Luaran: Meningkatnya kelancaran kenaikan pangkat pegawai dengan angka kredit. Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Persentase peningkatan pengetahuan pengelola dan pembinaan petugas tenaga fungsional sebesar 100%



Rasio dokter per 1000 penduduk mencapai 0,128

2. Pelatihan tenaga medis / paramedis dan non medis Dinkes dan Puskesmas. Luaran : Meningkatnya kualitas dan ketrampilan tenaga medis/paramedis dan non medis yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

49

terlatih. Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Persentase peningkatan pengetahuan pengelola dan pembinaan petugas tenaga fungsional sebesar 100%

 2.

Rasio dokter per 1000 penduduk mencapai 0,128

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Sasaran

program

obat

dan

perbekalan

kesehatan

adalah

Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan dan farmasi Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah 

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan sebesar 100%



Persentase kebutuhan reagen dan Alat Kesehatan Habis Pakai (AKHP) di Puskesmas dan Labkesda mencapai 100%



Jumlah Labkesda yang sesuai standar sebanyak 1 unit

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Luaran: Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda, Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan sebesar 100%

2. Pengadan Bahan dan Reagen Laboratorium Kesehatan Luaran:

Terlaksananya

pengadaan

bahan

dan

reagen

laboratorium kesehatan. Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Persentase ketersediaan reagen dan AKHP di Puskesmas dan UPT Labkesda terhadap kebutuhan sebesar 100%



Terpantaunya kualitas air minum di Depot Air Minum mencapai 100%

 3

Terdeteksinya gejala penyakit tidak menular mencapai 35%

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran

program

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

adalah

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah 

Persentase ketersediaan Alat Kesehatan mencapai 100%



Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) mencapai 100%



Angka kematian jamaah haji per 1000 jemaah sebesar 1/1000


50

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akandilakukan meliputi: 1. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Luaran: Terlaksananya pengadaan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Persentase ketersediaan alat kesehatan Puskesmas dan jaringannya sebesar 100%

2. Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan Luaran: Terlaksananya pelayanan kesehatan kegawatdaruratan Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sebesar 100%

3. Upaya kesehatan Khusus dan kesehatan Rujukan Luaran: Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, gigi, PGPKT dan Haji, Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: Angka Kematian Jamaah Haji (per 1000 jemaah) sebesar 1/1000 4

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Sasaran program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah Menurunnya Angka Gizi Buruk, Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah 

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan



Cakupan anak BGM (6-24 bln) mendapat MP ASI Keluarga Miskin

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi: Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapaian keluarga sadar gizi Luaran: Terlayaninya bayi, balita gizi buruk karena bumil KEK Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100%



Cakupan anak BGM (6-24 bl) mendapat MP ASI



Cakupan bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 42%



Cakupan Desa/Kelurahan dengan garam beryodium baik 90%



Cakupan bayi (6-11 bl) mendapat kapsul vitamin A 100%



Cakupan balita usia 12-59 bulan mendapat vitamin A 100%



Cakupan ibu hamil yang mendapat Fe 1 sebesar 100%


51

5



Cakupan ibu hamil yang mendapat Fe 3 sebesar 100%



Cakupan ibu nifas mendapat vitamin A sebesar 100%



Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) 85%



Prevalensi Ibu Hamil KEK sebanyak 11



Prevalensi Anemia Ibu Jamil sebanyak 14



Cakupan keluarga sadar gizi sebesar 85%

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Sasaran

program

pengawasan

obat

dan

makanan

adalah

Terpantaunya keamanan pangan dan bahan berbahaya Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah 

Persentase monitoring dan pembinaan ke sarana pelayanan kesehatan swasta

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya. Luaran: Terlaksananya monitoring obat, makanan dan bahan berbahaya. Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Cakupan pengawasan keamanan pangan



Cakupan pengawasan bahan berbahaya (narkoba)

Terlaksananya monitoring dan pembinaan ke apotek dan toko obat di 30 lokasi. 6 PROGRAM

PROMOSI

KESEHATAN

DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT Sasaran

program

masyarakat

adalah

promosi

kesehatan

Meningkatnya

dan

pemberdayaan

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam pencapaian keluarga sadar gizi. Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah: 

Persentase rumah angga berperilaku hidup sehat sebesar 68%



Rasio posyandu per 1000 balita mencapai 20,2



Cakupan Desa Siaga Aktif sebesar 83 %



Cakupan Puskesmas dengan program pengendalian faktor PTM akibat dampak negatif rokok mencapai 100%



Cakupan Puskesmas klinik berhenti merokok mencapai 100%



Cakupan ruang tunggu pasien puskesmas yang bebas asap rokok mencapai 100%

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 1. Pengembangan Promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

52

2. Revitalisasi Posyandu 3. Pemberdayaan Masarakat ( Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH) 7

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Sasaran program pengembangan lingkungan sehat adalah Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ait bersih sampai ke pelosok desa serta meningkatnya sanitasi dan lingkungan hidup serta lingkungan pemukiman Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah 

Persentase keluarga memiliki akses air bersih/air minum berkualitas sebesar 85%



Cakupan keluarga memiliki sarana sanitasi dasar mencapai 79,64%

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akandilakukan

meliputi

Masyarakat

(Kesling,

kesehatan

lingkungan

Peningkatan Klinik

Sanitasi).

masyarakat

Kesehatan Luaran:

(Kesling,

Lingkungan Meningkatnya

Klinik

Sanitasi).

Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah:

8



% keluarga memiliki akses air bersih / air minum berkualitas 85%



Cak.tempat umum pengelolaan makanan (TUPM) sehat 80%



Cakupan institusi dibina kesehatan lingkungannya 80%



Cak rumah memenuhi syarat kesehatan / rumah sehat 75 %



Cakupan keluarga memiliki sarana sanitasi dasar sebanyak 75%

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Sasaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular adalah Menurunkan angka kesakitan penduduk akibat penyakit menular Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah: 

Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif (CDR) sebesar 82,5%



Angka kesembuhan TB (CR) sebesar 96,0%



Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare 88%



Cakupan penemuan penderita pneumonia balita (ISPA) 86%



HIV dilayani/ditangani mencapai 100%



Prevalensi Kasus HIV sebesar < 0,5



CDR Kusta per 100.000 penduduk sebesar 13,6%


53



Angka kesakitan (IR) Penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) per 100.000 penduduk mencapai <20



Angka Kematian DBD (CFR) sebesar <1 %



Cakupan Penderita DBD yang ditangani sebesar 100%



Angka kasus Malaria per 1.000 penduduk (API) sebesar < 1



Cakupan

pengobatan

massal

filariasis

terhadap

jumlah

penduduk endemis mencapai 65 % 

Penyelidikan Epidemiologi Flu Burung mencapai 100%

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 1. Pemberantasan Penyakit Menular Luaran: Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Menular Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Penemuan, penganganan pasien baru TBBTA(+) 82,5%



Angka Kesembuhan TB mencapai 96,0%



Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Diare 88%



Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita (ISPA 86%



HIV dilayani/ditangani sebesar 100%



Prevalensi kasus HIV <0,5



CDR Kusta per 100.000 penduduk sebesar 13,6%

2. Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang 3. Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan penanggulangan KLB 10 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Sasaran program standarisasi pelayanan kesehatan adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah: 

Persentase terlayaninya perijinan pelayanan kesehatan swasta mencapai 100%



Cakupan Puskesmas bersertifikat ISO sebanyak 2 Puskesmas Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang

akandilakukan meliputi: 1. Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan Swasta Luaran:

Meningkatnya

pelayanan

perijinan

kesehatan swasta. Indikator pencapaian

pelayanan

pada tahun 2016

adalah: 

Persentase terlayaninya perijinan pelayanan kesehatan swasta sebanyak 100%


54

2. Akreditasi Puskesmas Luaran: meningkatnya puskesmas yang terakreditasi dan adanya puskesmas bersertifikat ISO. Indikator pencapaian pada tahun 2016 adalah:Cak. puskesmas bersertifikat ISO sebanyak 2 Puskesmas 11 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Sasaran program pelayanan kesehatan penduduk miskin adalah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda. Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah: 

Cakupan pelayanan kesehatan dasar (Yankesdas) masyarakat miskin mencapai 100% Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang

akandilakukan meliputi Pendampingan Yankes maskin di RSUD, Puskesmas dan puskesmas Perawatan. Luaran: Meningkatnya pendampingan

yankes

maskin

di

RSUD,

Puskesmas

dan

Puskesmas Perawatan. Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar (Yankesdas) Masyarakat Miskin sebesar 60%

12 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARAN DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Sasaran program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 1.

Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya Luaran: Meningkatnya kuantitas dan kualitas Puskesmas dan Jaringannya. Indikator pencapaian pada tahun 2016 adalah: 

2.

Cakupan Puskesmas dengan kondisi baik sebesar 85,2%

Pengadaan mobil puskesmas keliling/ambulance Luaran:

terpenuhinya

pengadaan

mobil

puskesmas

keliling/ambulance Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online


55

Luaran:

Meningkatnya

kesehatan online.

pengembangan

sistem

informasi

Indikator pencapaian pada tahun 2016

adalah: 

Cakupan

Jumlah

puskesmas

menggunakan

sistem

informasi kesehatan daerah sebesar 22,2 % 13 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN Sasaran program kemitraan peningkatan pelayanan Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi, Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 14 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN Sasaran program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2016 adalah Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akandilakukan meliputi Pembinaan dan Monitoring Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Luaran: Meningkatnya pembinaan dan monitoring industri rumah tangga pangan (IRTP). Indikator pencapaian pada tahun 2016 adalah Persentase pengelola Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang sudah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebesar 75%. 15 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Luaran: Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. Luaran: Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Menurunnya jumlah balita gizi buruk. Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2016 adalah: 

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH sebanyak 106 KH



Angka Kematian Bayi per 1.000 KH sebanyak 4 KH



Angka Kematian Balita per 1.000 KH sebanyak 3 KH



Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1.000 penduduk 996 KH



Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 sebanyak 100%



Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100%



Cakupan Kunjungan Bayi sebanyak 100%



Cakupan pelayanan anak balita sebanyak 100%



Permberian MPASI anak 6-24 bulan keluarga miskin 100%


56



Prevalensi peserta KB aktif sebanyak 80,6%

2). RSUD Kraton - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD 1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Kesehatan Rumah Sakit BLUD A. Belanja Pegawai : 1. Belanja Pegawai Pelayanan 2. Belanja Pegawai Umum dan Administrasi B. Belanja Barang dan Jasa : 1. Belanja Barang dan Jasa Pelayanan 2. Belanja Umum dan administrasi C. Belanja Modal 1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan dan Mesin Medik - Peralatan dan Mesin Komputer - Peralatan dan Mesin Inventaris Kantor - Peralatan dan Mesin Elektronik - Peralatan dan Mesin Lainnya ( Pompa ) 3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jaringan 4. Belanja modal Aset tetap lainnya 2) RSUD Kajen 1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata a)

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (DAK)

b)

Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

c)

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Optimalisasi DAK)

d)

Pembangunan Gedung Rawat Inap

e)

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kajen

f)

Pengadaan Sarana Prasarana Alat Kesehatah RSUD Kajen

2) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1) Dinas Kesehatan


57

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan RI Kabupaten/Kota, Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan yaitu : - Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuaiSPM Kesehatan - SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 – tahun 2015 : (a) Pelayanan Kesehatan Dasar : (1) Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 95% pada tahun 2015 (2) Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani 80% pada tahun 2015 (3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015 (4) Cakupan pelayanan nifas 90% pada tahu 2015 (5) Cakupan neonatus dengan komplokasi yang ditangani 80% pada tahun 2015 (6) Cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2010 (7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada tahun 2010 (8) Cakupan Pelayanan anak balita 90% pada tahun 2010 (9) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% pada tahun 2010. (10) Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2010 (11) Cakupan Pejaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada tahun pada tahun 2010 (12) Cakupan peserta KB aktif 70% pada tahun 2010 (13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada tahun 2010 (14) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada tahun 2015. (b) Pelayanan Kesehatan Rujukan: (1) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada tahun 2015 (2) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100% pada tahun 2015 (c) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB


58

(1) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada tahun 2015 (d) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat (1) Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada tahun 2015. 2) RSUD Kraton Tabel 3.7 SPM Urusan Kesehatan NO

1

JENIS PELAYANAN Pelayanan Gawat Darurat

INDIKATOR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

HASIL CAPAIAN 2014

1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

100%

100%

2. Jam buka pelayanan gawat darurat

24 jam

24 jam

3. Kompetensi tenaga pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku :

100%

a. Dokter ATLS/ACLS

100%

b. Perawat PPGD/ BT & CLS 4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana 5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat

6. Kepuasan pelanggan 7. Angka kematian pasien 8. Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka 2

Pelayanan Rawat Jalan

1. Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis 2. Ketersediaan pelayanan

satu tim

Satu tim

< 5 menit terlayani setelah pasien dating

5 menit

> 70% < 2 0/00

86% 0,33 %

100%

100%

100% dokter spesialis

100% dokter spesialis

a. Klinik anak b. Klinik penyakit dalam c. Klinik kebidanan

a. K. Anak

d. Klinik bedah

d. K. Penyakit Dalam III e. K. kebidanan

b. K. Penyakit Dalam I c. K. Penyakit Dalam II

f. K. Bedah g. K. Bedah Urologi h. K. Bedah Syaraf i. K. Onkologi

j.

K. Paru

k. K. THT Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

59

l.

K. Syaraf

m. K. Jantung n. K. Ortopedi o. K. Kulit p. K. Mata q. K. Gigi r. K. Jiwa s. K. Rehabilitasi Medik t. K. Bedah Mulut u. K. DM Terpadu v. K. Eksekutif 3. Jam buka pelayanan

09.00 s/d selesai setiap hari kerja

4. Kepuasan pelanggan

> 90 % a. > 60 %

a. 90 %

b. > 60%

b. 100%

Dr. Spesialis

100%

5. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB

3

Pelayanan Rawat Inap

b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumahsakit 1. Pemberian pelayanan rawat inap dokter spesialis 2. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap

90%

a.Anak

a. Anak

b.Penyakit Dalam

b. Penyakit Dalam

c.Kebidanan

c. Kebidanan d. Bedah e. Bedah Urologi f. Bedah Saraf g. Onkologi h. Paru i.

THT

j.

Syaraf

k. Jantung l.

Ortopedi

m. Kulit n. Mata o. Gigi p. Jiwa q. Rehabilitasi Medik

3. Visite Dokter Spesialis

4. Kejadian infeksi pasca operasi

Minimal 1 kali setiap hari kerja < 1,5 %


r. Bedah Mulut 100%

0,78 %

60

5. Kejadian Infeksi Nosokomial

< 1,5 %

0,0078 %

6. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian 7. Kejadian pulang paksa

100%

100%

< 5%

5%

> 90%

75%

a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB

a. 100%

90%

b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumahsakit

b. 100%

100%

1. Waktu tunggu operasi elektif

< 2 hari

2 hari

2. Kejadian kematian di meja operasi

<1%

0%

3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

100%

100%

4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang

100%

100%

5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

100%

100%

6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing atau lain pada tubuh pasien setelah operasi

100%

100%

7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotrache al tube

<6%

0%

8. Kepuasan pelanggan 9. Rawat inap TB:

4

5

Bedah Sentral

Persalinan dan Perinatologi

1. Kejadian kematian ibu karena persalinan

2. Pemberian pelayanan persalinan normal

3. Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit oleh dokter SpOG 4. Pemberian pelayanan persalinan dengan tindakan operasi oleh dokter SpOG, Dokter SpA, Dokter Sp.An

5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

a. Perdarahan <1% b. Preeklamsi < 30% c. Sepsis < 0,2%

0,67 %

0,614 %

0,06 %

a. Dokter SpOG b. Dokter Umum terlatih

100%

c. Bidan Tim PONEK yang terlatih a.Dokter SpOG b. Dokter SpA c.Dokter SPAn 100%

100%

a. Dokter SpOG b. Dokter SpA c. Dokter SPAn 100%

< 20%

30,06 %

7. Keluarga berencana:


61

6

Intensif

a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yg dilakukan oleh tenaga kompeten dr. SpOG, dr. Sp.B, Dr. SpU, dokter umum terlatih

a. 100%

100%

b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih.

b. 100%

100%

8. Kepuasan Pelanggan

> 80%

75%

1. Rata rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama

<3%

0,1 %

a. Dokter Sp Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yg ditangani b. 100% perawat minimal D3 dgn sertifikat perawat mahir ICU /setara D4 100% terpenuhi < 0,01%

Sudah sesuai

2. Pemberian pelayanan unit intensif a. Dokter Sp Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yg ditangani

b. 100% perawat minimal D3 dgn sertifikat perawat mahir ICU /setara D4

50%

12

Tranfusi Darah

1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi terpenuhi 2. Kejadian reaksi transfusi

13

Pelayanan Keluarga Miskin (Gakin)

Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan

100% terpenuhi

100% terpenuhi

14

Rekam Medis

1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100%

40%

2. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

100%

100%

< 10 menit

< 10 menit

< 15 menit

< 15 menit

< 30 mg/ltr < 80 mg/ltr < 30 mg/ltr 6–9

< 30 mg/ltr < 80 mg/ltr < 30 mg/ltr 6–9

100%

90%

100%

90%

4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap 15

16

Pengelolaan Limbah

Administrasi

100% terpenuhi 0,01%

1. Baku mutu limbah cair a. BOD b. COD c. TSS d. PH 2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan 1. Urusan direksi dan staf :


62

dan Manajemen

Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi 2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

100%

100%

3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100%

100%

4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala 100%

100%

100%

5. Jumlah jam pelatihan per karyawan pertahun 20 jam per karyawan pertahun. Karyawan yang mendapa pelatihan minimal 20 jam setahun Keuangan :

> 60%

21%

6. Cost recovery 7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan setiap bulan/tahun

> 40 % 100%

> 40 % 75%

8. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap

< 2 jam

< 2 jam

9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) pegawai sesuai kesepakatan waktu

100%

95%

1. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah

24 jam

24 jam

2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ kereta jenazah di rumah sakit

< 30 menit

< 30 menit

3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah

Sesuai ketentuan daerah < 2 jam

Sesuai ketentuan daerah < 2 jam

1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

< 80%

< 80%

2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat

100%

100%

3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang

100%

100%

100%

100%

2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap

100%

100%

1. Ada anggota tim PPI yang terlatih

> 75%

> 75%

2. Tersedian APD di setiap instalasi/departemen

> 60%

> 60%

Kepegawaian :

17

Ambulance /Kereta Jenazah

18

Pemulasaran Jenazah

19

Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit

20

21

Pelayanan laundry rumah sakit

Pencegahan dan pengendalian infeksi


63

3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosikomial (health care associated infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter)

> 75%

> 75%

Sumber : RSUD Kraton Kab. Pekalongan c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 2) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 3) RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Dinas Kesehatan - Jumlah Pegawai 1.161 orang

-

-

PNS/CPNS : 1.125 Orang PTT : 36 Orang Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S : 11 Orang 2) Sarjana (S 1)/D IV D4

: :

193 Orang 12 Orang

D3 D2

: :

528 Orang 1 Orang

D1 SMA

: :

79 Orang 257 Orang

SMP : SD : PTT/P : Pangkat dan Golongan Golongan IV Golongan III

-

: :

32 Orang 12 Orang 36 Orang 21 Orang 507 Orang

Golongan II : 573 Orang Golongan I : 24 Orang PTT/P : 36 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Fungsional

: :

76 Orang 712 Orang

2). RSUD Kraton a. -

Jumlah Pegawai PNS/ CPNS PTT Daerah BLUD MITRA

: 696 Orang : 363 Orang : 15 Orang : 312 Orang : 6 Orang


64

b. Kualifikasi Pendidikan - Pasca Sarjana ( S2) : 42 Orang - Sarjana ( S1) : 135 Orang - Ahli Madya ( D IV ) : 8 Orang - Ahli Madya ( D III ) : 281 Orang - Ahli Madya ( D I ) : 2 Orang - SMA : 193 Orang - SMP : 17 Orang - SD : 18 Orang c. Pangkat dan golongan - Golongan IV : 34 Orang - Golongan III : 220 Orang - Golongan II : 99 Orang - Golongan I : 10 Orang 3). RSUD Kajen Struktural :

13 164 47 229 453

Fungsional : Administrasi : BLUD : Jumlah : NO 1 2 3

JENJANG PENDIDIKAN SD Kebawah SMP dan Sederajat SMA & Sederajat (termsuk SPK,KPAA,STM,SMAK,SPRG, SMF) D.I / D.II ( termasuk PPB, Bidan ) Sarjana Muda / D.III D. IV / S.1 S.2 / S.3

4 5 6 7

C/PNS PTT 0 3 3 0 31 10

Jumlah Pegawai RSUD Kajen P N S

BLUD 0 14 109

Total 3 17 150

4 107 63 16

0 7 3 0

0 94 12 0

4 208 78 16

224

23

229

476

A

GOL. I b C

d

a

GOL. II B C

D

a

GOL. III b c

d

a

b

0

0

3

1

22

23

57

42

33

16

6

0

D

A

0

0

0

I C

A

C P N S II b C

0

0

0

0

III

b 2

16

GOL. IV c D 2

PTT BLUD

23

229

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : 1) Dinas Kesehatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

65

1

e 0

Anggaran Realisasi 2) RSUD Kraton Anggaran Realisasi 3) RSUD Kajen

: Rp. 67.390.946.200,: Rp. 66.406.683.124,- (97,34 %)

Anggaran Realisasi

: Rp. 10.276.493.000,: Rp. 10.080.546.774,- (98,09 %)

: Rp. 19.066.782.000,: Rp. 18.956.056.018,- (91,25 %)

Realisasi belanja langsung : 1) Dinas Kesehatan Anggaran Realisasi 2) RSUD Kraton

: Rp. 33.233.631.500,: Rp. 29.768.467.224,- (89,56%)

Anggaran Realisasi 3) RSUD Kajen Anggaran Realisasi

: Rp. 90.878.206.814,: Rp. 85.906.397.794,- (87,62%) : Rp. 63.212.080.000,: Rp. 62.452.318.176,- (97,52%)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan 1) Dinas Kesehatan Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti Kondisi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas pada umumnya kondisinya sudah baik namun untuk peningkatan pelayanan masih dibutuhkan perluasan/perbaikan puskesmas yang kondisinya rusak sedang maupun rusak berat. 2). RSUD - Kraton Belum efisiennya pemanfaatan tempat tidur (BOR -

69,98%), (angka standar BOR > 75%) Etos kerja karyawan kurang karena tidak didukung oleh sistem

-

reward & punishment yang baik Program peningkatan Sumber Daya Manusia sangat lamban dan

-

kurang karena sistem birokrasi Pengaturan seluruh tarif sesuai perda menyebabkan tarif menjadi tidak dinamis (perubahan tarif membutuhkan waktu yang lama) Rumah sakit swasta yang semakin berkembang dan menerapkan

strategi frontal - Belum optimalnya pelaksanaan SIM RS 3). RSUD Kajen Masih banyak sarana dan prasarana yang belum mencukupi (kurang) baik secara kualitas maupun kuantitas. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

66

g. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1) Dinas Kesehatan - Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dasar yang memadai. - Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dasar yang memadai. - Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan. - Kurang terpadunya pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan kegiatan-kegiatan lain di bidang kesehatan. - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat yang berpengaruh pada mutu lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. 2). RSUD Kraton Permasalahan a. Keterbatasan tempat pelayanan karena terbatasnya lahan dan bangunan. b. Masih ada bangunan ruang perawatan yang posisinya rendah sehingga jika turun hujan rawan terjadi banjir yaitu, Ruang Perawatan Wijaya Kusuma ( Bedah ) dan Ruang Perawatan Mawar Anak c. Sebagian besar bangunan yang ada di RS belum sesuai dengan Hospital Design d. Sistem SIMRS RS belum bisa digunakan secara optimal sehingga pelaksanaan pola pengelolaan keuangan yang sangat terkait dengan SIMRS menjadi tidak maksimal. e. Tarif yang ada belum memperhitungkan unit cost dan dengan adanya sistem paket jamkesmas (BPJS di tahun 2014) untuk beberapa pelayanan masih sangat kecil dan tidak sesuai dengan operasional di lapangan. 3). RSUD Kajen - Keterbatasan SDM terutama tenaga medis (dr.Spesialis). - Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur RSUD Kajen. - Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Medis dan Non Medis. Solusi : 1) Dinas Kesehatan -

-

Memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan dasar yang ada semaksimal mungkin serta secara bertahap mencukupi kebutuhannya. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kesehatan baik medis maupun non medis agar melaksanakan tugas semaksimal mungkin dalam melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan.


67

-

-

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor dalam melaksanakan kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Meningkatkan kerjasama dengan setiap elemen masyarakat dan memanfaat setiap kesempatan yang ada dalam melaksanakan penyuluhan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

2). RSUD Kraton a. Pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan yang sesuai dengan Hospital Design. b. Optimalisasi SIMRS Rumah Sakit. c. Penghitungan unit cost untuk penyesuaian penetapan tarif. 2) RSUD Kajen -

Penambahan tenaga medis (dr.Spesialis). Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi aparatur RSUD Kajen. Pengadaan Sarana dan Prasarana Medis dan Non Medis yang sesuai Standar Pelayanan.

h. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan 1) Dinas Kesehatan -

Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di semua puskesmas (26 puskesmas). Hasil nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelayanan sebesar 76,57 atau termasuk dalam kategori mutu pelayanan B (range Baik : 62,51 - 81,25). Indeks Kepuasan Masyarakat dipergunakan untuk merencanakan perbaikan disisi yang kurang serta meningkatkan

-

pelayanannya kepada masyarakat. Kabupaten Pekalongan merupakan daerah percontohan untuk program peningkatan sistem registrasi penyebab kematian yang sedang dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI yang bekerjasama dengan WHO dan University of Queensland. Pada awal tahun 2010 telah dikuatkan dengan terbitnya Surat Keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010, Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 sebagai dasar pelaksanaan registrasi kematian dan penyebab kematian. Saat ini registrasi sudah


68

dikembangkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari registrasi penyebab kematian adalah diperolehnya angka-angka penyebab kematian yang lebih valid dibandingkan dengan survey dan hasil registrasi dapat diolah dan dianalisa sebagai salah satu pedoman perencanaan pembangunan di bidang kesehatan. - Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan merupakan Pilot Proyek Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara dengan metode IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) di mulai sejak tahun 2008 - sekarang. 2). RSUD Kraton Pengukuran kinerja pelayanan No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi Capaian

1

Bed Occupancy Rate (BOR)

65% - 85 %

72,71 %

MS

2

Average Lenght of Stay ( ALOS )

3 – 12 hari

3,75 hari

MS

3

Bed Turn Over (BTO)

> 50 kali

70,89 kali

MS

4

Turn Over Internal (TOI)

1 – 3 hari

1,40 hari

MS

5

Net Death Rate (NDR)

< 25 %

16,56 %

MS

6

Gross Death Rate (GDR)

< 45 %

47,60 %

TMS

7

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

70 %

75,89 %

MS

Keterangan : MS ( Memenuhi Standar ) TMS ( Tidak Memenuhi Standar )

3). RSUD Kajen a. Data historis jumlah pasien berdasarkan jenis pembayaran selama 2 tahun terakhir TAHUN 2013 TAHUN 2014 NO. PEMBAYARAN JML % JML % 1.

UMUM

2.

ASKES JAMKESMA BPJ S S JAMKESDA JAMKESDA JUMLAH

3. 4. 5.

14.348

27,59

16.173

27,59

33.912

21,17

40.808

20,33

3.729 51.989

7,17

5.211 62.192

39,74

b. Data historis pendapatan RSUD Kajen selama 2 tahun terakhir 2013 2014 (%) No PENDAPATAN 1 Umum 8.802.343.29 7.868.556.370 4 11,86 Askes / 21.309.139.224 35.489.403.631 66,54 Jamkesmas/ Jampersal / 2 BPJS 2.257.708.197 4.226.189.505 87,18 3 Jamkesda Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

69

3. Urusan Lingkungan Hidup a. Program Dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium perbengkelan Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga Pemeliharaan rutin/berkala komputer, printer dan LCD

-

dan

3) Program penigkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal 4) Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah - Menunjang program adipura -

Kegiatan pengadaan tong sampah dalam rangka program adipura

-

Kegiatan pengadaan reaktor biogas (DAK) Kegiatan pengadaan mesin pemilah sampah (DAK) Kegiatan pengadaan mesin pencacah sampah (DAK)

5) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Pelaksanaan Prokasih -

Biaya Operasional IPAL Simbang Kulon Pengadaan alat laboratorium

-

Penunjang menuju akreditasi laboratorium lingkugan hidup. Pembinaan tentang peraturan dibidang LH dan pengelolaan limbah bagi pengusaha industri kecil. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman

-

Penyempurnaan IPAL terpadu perajin batik Simbang Kulon (DAK) Pengendalian pencemaran lingkungan akibat usaha/kegiatan industri kecil batik dan jeans wash (DAK) - Pembuatan studi kelayakan dan detail engineering IPAL Jeans Wash di Kecamatan Bojong (DAK) 6) Program peningkatan pengendalian polusi -


70

- Pengadaan alat pengukur kebisingan (DAK) 7) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) -

Pengembangan kota hijau Penyempurnaan taman kota (DAK)

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan lingkungan hidup (Kantor Lingkugan Hidup Kabupaten Pekalongan) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.8 SPM Urusan Lingkungan Hidup No.

Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja

1. Penanganan sampah

9,10 %

2. Kebersihan (pasar yang tergolong baik) 3. Tempat

Pembuangan

Sampah

per

40 % satuan

0,603

penduduk 4. Penegakan hukum lingkungan

100 %

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 25 orang PNS : CPNS 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1)

23 Orang

:

2 Orang

: :

1 Orang 14 Orang

D3 SMA

: :

4 Orang 3 Orang

SMP SD

: :

1 Orang 2 Orang

:

2 Orang

3) Pangkat dan Golongan Golongan IV

Golongan III : 16 Orang Golongan II : 5 Orang Golongan I : 2 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Fungsional

: :

4 Orang - Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

71

Anggaran Realisasi

: Rp. 1.368.888.000,: Rp. 1.322.052.605,- (96,58 %)

Realisasi belanja langsung : Anggaran : Rp. Realisasi : Rp.

102.300.000,99.784.000,- (97,54%)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Sarana dan prasarana mencukupi seperti gedung, kendaraan operasional, sarana kebersihan, laboratorium, meubeler. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Pencemaran baik industri, domestik maupun pertanian menurunkan produktivitas perairan dan mengakibatkan sungai tidak lagi berfungsi sesuai peruntukannya. 2) Daya tampung dan daya dukung sungai tidak lagi seimbang dengan beban pencemaran yang terjadi dan berakibat sungai tidak lagi mampu merecovery dirinya sendiri (self purification) 3) Pendangkalan sungai akibat erosi tebing, penggundulan hutan / illegal logging dan aktivitas pertambangan bahan galian golongan C mengakibatkan banjir di daerah hilir 4) Kerusakan lingkungan di hulu DAS seperti penanaman lahan pertanian yang tidak mengikuti kaidah konservasi, penggundulan hutan dan alih fungsi lahan pada daerah tangkapan air (catchment area) meningkatkan jumlah luasan lahan kritis dan berpotensi mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan bencana banjir dan tanah longsor pada musim hujan. 5) Ketersediaan air bersih yang berkurang karena penurunan debit air berpotensi menimbulkan dampak sosial (rebutan air besih) 6) Penurunan kualitas air berpotensi menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia baik jangka panjang (kanker) maupun jangka pendek (gatal-gatal, diare) 7) Di kawasan industri bahan pencemar udara yang dominan adalah debu dan suara. Dari sumber bergerak, kepadatan lalu lintas yang mengalami peningkatan terutama di jalan arteri primer menyebabkan penurunan kualitas udara ambien di kawasan yang dilalui jalan tersebut. 8) Persampahan antara lain : - Sampah bercampur atau tidak dipilah antara sampah organik dan -

anorganik , sehingga susah untuk dimanfaatkan kembali Kemampuan petugas kebersihan dengan sampah yang dilayani tidak berimbang Daya tampung TPA yang terbatas, sementara setiap hari sampah semakin bertambah


72

-

Biaya pengangkutan dari TPS ke TPA setiap tahunnya meningkat seiring bertambahnya sampah dan harga bahan bakar

Tidak ada orang yang mau lingkungannya dijadikan tempat pengumpulan sampah Solusi : 1) Pengendalian pencemaran melalui Prokasih. 2) Penyelesaian IPAL Terpadu Industri Kecil Batik di Kelurahan Simbang Kulon dan pemasangan instalasi listrik. 3) Pengadaan alat pengukur kebisingan. 4) Kegiatan sosialisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman di beberapa desa dengan peserta masing – masing desa 50 orang yaitu di desa : Sinangoprendeng, Tanjungsari, kelurahan kajen, desa jeruksari. 5) Pembuatan studi kelayakan dan Detail Enginering IPAL jeans wash di Kecamatan Bojong. -

6) Peningkatan pengendalian polusi melalui program pengadaan alat pengukur kebisingan 7) Pengadaan bibit tanaman melalui Program Adipura 8) Kegiatan Pengembangan Kota Hijau 9) Kegiatan Penyempurnaan Taman Kota 10)Strategi penyelesaian masalah persampahan antara lain : -

-

Pengadaan Reaktor Biogas sebanyak 3 unit diserahkan ke masyarakat desa Bondansari Kecamatan Wiradesa dan desa Boyoteluk Kecamatan Siwalan. Kegiatan Pengadaan tong sampah melalui program adipura dan diserahkan ke masyarakat di desa-desa binaan Adipura diwilayah Kajen.

-

Pemberian bantuan mesin pemilah sampah diserahkan ke masyarakat, di desa Pekajangan, Kedungwuni Timur, Sinangohprendeng.

-

Pengadaan mesin pencacah sampah dan diserahkan masyarakat, di desa Sinangohprendeng, Rowokembu.

ke

4. Urusan Pekerjaan Umum a. Program Dan Kegiatan 1) Dinas Pekerjaan Umum a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Dayadan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

73

b.

c. d.

e. f. g. h.

i. j. k.

l.

m.

n. o.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Makan dan Minum - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah - Penyediaan Jasa TenagaTeknis/Administrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional - Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan - Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD - Pengadaan Sarana Pencucian Mobil Sampah dan Alat Berat - Pembangunan Ruang Perpustakaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Kerja Lapanga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Pelatihan Teknis Uji Laboratorium Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jembatan Program Pembangunan Perumahan - Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan swadaya Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Pemeliharaan TPA Bojonglarang - Penunjang Kebersihan Se-Kabupaten Pekalongan Program Pembangunan Saluran Darinase/Gorong-gorong - Pembangunan Saluran Darinase/Gorong-gorong Program Lingkungan Sehat Perumahan - Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Pembebasan Lahan Pembagunan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan - Peningkatan Jalan - Rehabilitasi Jalan - Bantuan Sarana Prasarana Dari Provinsi - Pemeliharaan Berkala Jalan Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran - Pengadaan Peralatan Perlengkapan Pemadam Kebakaran - Penunjang Pelaksanaan Pananganan Bahaya Kebakaran Program Pembangunan Sistem Database Jalan Dan Jembatan - Penyempurnaan Sistem Informasi/Database Jalan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan - Pengadaan Alat-alat Berat - Pengadaan Alat-alat Kebaersihan Jalan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat - Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan - Pengadaan Kontainer


74

p. q.

r.

s.

t. u. v.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minumbagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh - Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan - Penataan sarana Prasarana Ibu Kota Kabupaten - Penataan Lingkungan Perbatasan - Rehabilitasi Tugu Batas Kabupaten - Penyusunan DED Tugu Nol dan Taman Depan Pendopo - Pembuatan Bangku Taman Depan Rumah Dinas Bupati - Penyusun RTBL Kawasan Surobayan- Sedayu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan - Pengadaan Aspal - Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan - Pengadaan Semen - Penunjang Kegiataan PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan - Pembangunan MCK - Pengadaan LPJU Perdesaan - Pembangunan Air Minum Perdesaan - Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Perdesaan - Penataan Lingkungan Pedesaan Program Peningkatan Cakupan Kualitas Pelayanan Air Minum - Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas Program Perencanaan Teknis Infrastruktur - Perencanaan Teknis Infrastruktur Program Peningkatan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan - Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU - Pengadaan LPJU

2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Energi Sumber Daya Mineral -

Program pengembangan jaringan irigasi dan konservasi sungai (a) Perencanaan pengembangan infrastruktur

-

Program pengendalian banjir (a) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (b) Mengendalikan banjir pada daerah rangkapan air dan badanbadan sungai

-

(c) Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Program penyediaan dan pengelolaan air baku (a) Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya (a) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi (b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (c) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (d) Peningkatan jaringan irigasi


75

(e) Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jaringan irigasi (f) Penataan/pemeliharaan jaringan irigasi b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan pekerjaan umum (DPU, DPSDAESDM) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

Tabel 3.9 SPM Urusan Pekerjaan Umum Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja

1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

62,09 %

2. Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik

76,42 %

3. Rumah tangga per sanitasi

53,38 %

4. Kawasan kumuh

1,34 %

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan 2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Dinas Pekerjaan Umum a. Jumlah Pegawai 446 Orang PNS : 358 Orang PTT : 88 Orang b. Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : 18 Orang Sarjana (S 1) : 43 Orang Ahli Madya (D III) : 6 Orang SMA : 204 Orang SMP : 67 Orang SD : 108 Orang b. Pangkat dan Golongan Golongan IV : 7 Orang Golongan III : 76 Orang Golongan II : 203 Orang Golongan I : 72 Orang c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 42 Orang Fungsional : - Orang 2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Energi Sumber Daya Mineral -

-

Jumlah Pegawai 111 orang PNS : 110 Orang PTT : 1 Orang Kualifikasi Pendidikan


76

Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1)

-

-

: :

1 Orang 13 Orang

D3 : 1 Orang SMA : 69 Orang SMP : 22 Orang SD : 4 Orang PTT : 1 Orang Pangkat dan Golongan Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 19 Orang Golongan II : 81 Orang Golongan I : 9 Orang PTT : 1 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Fungsional

: :

10 Orang - Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : 1) Dinas Pekerjaan Umum Anggaran : Rp. 16.371.325.000,Realisasi : Rp. 16.089.736.095,- (98,27 %) 2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Energi Sumber Daya Mineral Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Realisasi belanja langsung : 1) Dinas Pekerjaan Umum Anggaran

7.131.588.000,6.978.288.948,- (97,30 %)

: Rp. 179.049.421.140,-

Realisasi : Rp. 173.174.468.335,- (85,84 %) 2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Energi Sumber Daya Mineral Anggaran Realisasi

: Rp. 37.583.491.646,: Rp. 36.915.133,858,- (97,21%)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan mencukupi, namun untuk lebih mengoptimalkan kelancaran tugas perlu adanya penambahan. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Terbatasnya dukungan anggaran operasional. 2) Terbatasnya sumber daya manusia khususnya tenaga teknis dan tenaga lapangan. 3) Terbatasnya sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kinerja sehingga lebih efektif dan efisien. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

77

4) Kondisi geografis serta keadaan iklim dan cuaca menjadi kendala dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur. 5) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang budaya hidup bersih dan kesadaran untuk membayar retribusi. Solusi : 1). Pemberdayaan segenap personil yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, dengan didukung upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama tenaga teknis. 2). Perlu penambahan sarana kerja berupa peralatan berat dan alat transportasi lainnya (walles dan kendaraan roda dua / empat untuk survey) 3). Perlu peningkatan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan

Badan/

melaksanakan

kantor/ kegiatan

Instansi/

bagian

lain

dalam

konstruksi

mulai

dari

tahap

perencanaan, pelaksanaan pelelangan maupun

pengawasan

pelaksanaan kegiatan / proyek. 4). Perlunya dukungan anggaran yang memadai. 5. Urusan Penataan Ruang a. Program Dan Kegiatan 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Kegiatan Penyusunan Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Sragi dengan realisasi keuangan mencapai 100%. b. Kegiatan Identifikasi Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Pekalongan dengan realisasi keuangan mencapai 95,65% karena ada sisa dana yang tidak dapat dilaksanakan. c. Kegiatan Review RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 dengan realisasi keuangan mencapai 100%. d. Kegiatan Studi Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dengan realisasi keuangan mencapai 99,32%. e. Kegiatan Validasi Deliniasi RDTR Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Wiradesa dengan realisasi keuangan mencapai 98,70% karena ada sisa dana yang tidak dapat dilaksanakan. 2) Kantor Lingkungan Hidup -

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (a) Pengembangan kota hijau (b) Penyempurnaan taman kota (DAK) 3) Dinas Pekerjaan Umum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

78

-

Program perencanaan tata ruang (a) Kegiatan DED tata ruang Kabupaten Pekalongan

-

Program pemanfaatan ruang (a) Kegiatan pembongkaran Landmark Wiradesa

-

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman Program peningkatan lampu penerangan jalan (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala LPJU (b) Kegiatan pengadaan LPJU

-

b. Penataan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan tata ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.10 SPM Urusan Penataan Ruang No.


1. Ruang terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Capaian Kinerja 70,20 %

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Kantor Lingkungan Hidup 3) Dinas Pekerjaan Umum d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Jumlah pegawai sebanyak 8 orang, yang terdiri dari : PNS : 6 Orang PTT : - Orang b. Kualifikasi Pendidikan : Pasca Sarjana (S-2) : 1 Orang Sarjana (S-1) : 5 Orang Ahli Madya (D-III) : - Orang SLTA : - Orang SD : - Orang c. Pangkat dan Golongan Golongan IV : - Orang Golongan III : 8 Orang Golongan II : - Orang PTT : - Orang 2). Kantor Lingkungan Hidup -

Jumlah Pegawai 3 orang PNS : - Kualifikasi Pendidikan

3 Orang


79


: :

2 Orang 1 Orang

-

Pangkat dan Golongan Golongan III : 3 Orang - Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 1 Orang Fungsional : - Orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Kegiatan

Penyusunan

Rencana

Detail

Tata

Ruang

(RDTR)

Kecamatan Wonokerto Dan Kecamatan Sragi Anggaran

:

Rp. 670.647.000,-

Realisasi

:

Rp. 666.784.200,- (99,42%)

- Kegiatan

Penyusunan

Rencana

Detail

Tata

Ruang

(RDTR)

Kecamatan Wonokerto Dan Kecamatan Sragi Anggaran

:

Rp. 670.647.000,-

Realisasi

:

Rp. 666.784.200,- (99,42%)

- Kegiatan

Identifikasi

Kawasan

Perkotaan

Dan

Perdesaan

Di

Kabupaten Pekalongan Anggaran

:

Rp. 50.000.000,-

Realisasi

:

Rp. 47.827.200,- (95,65%)

- Kegiatan Review RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Anggaran

:

Rp. 73.320.000,-

Realisasi

:

Rp. 73.320.000,- (100%)

- Kegiatan Studi Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pekalongan Anggaran

:

Rp. 73.320.000,-

Realisasi

:

Rp. 73.320.000,- (100%)

- Kegiatan Validasi Deliniasi RDTR Kecamatan Kedungwuni Dan Kecamatan Wiradesa Anggaran

:

Rp. 103.000.000,-

Realisasi

:

Rp. 101.670.000,- (98,70%)

1) Kantor Lingkungan Hidup - Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (a) Pengembangan kota hijau Anggaran : Rp. 150.000.000,Realisasi : Rp. 147.537.000,- (98,36 %) (b) Penyempurnaan taman kota (DAK) Anggaran : Rp. 102.300.000,Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

80

Realisasi

: Rp. 99.784.000,- (97,54 %)

2) Dinas Pekerjaan Umum - Program perencanaan tata Ruang Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan Anggaran

: Rp. 300.000.000

Realisasi

: Rp. 268.373.000 (87,79 %)

-

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman Anggaran : Rp. 498.743.000 Realisasi : Rp. 488.729.300 (97,99 %) - Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh - Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan Anggaran : Rp. 1.400.000.000 Realisasi : Rp. 1.361.306.000 (97,23 %) - Penataan sarana Prasarana Ibu Kota Kabupaten Anggaran : Rp. 5.065.000.000 Realisasi : Rp. 4.965.120.000 (98,02 %) - Penataan Lingkungan Perbatasan Anggaran : Rp. 350.000.000 Realisasi : Rp. 345.153.000 (98,61 %) - Rehabilitasi Tugu Batas Kabupaten Anggaran : Rp. 200.000.000 Realisasi : Rp. 198.868.000 (99,43 %) - Penyusunan DED Tugu Nol dan Taman Depan Pendopo Kabupaten Pekalongan Anggaran : Rp. 200.000.000 Realisasi : Rp. 179.247.000 (89,62 %) - Pembuatan Bangku Taman Depan Rumah Dinas Bupati Anggaran : Rp. 25.000.000 Realisasi : Rp. 25.000.000 (100 %) - Penyusun RTBL Kawasan Surobayan- Sedayu Anggaran : Rp. 175.000.000 Realisasi : Rp. 128.340.000 (73,33 %) - Program Peningkatan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan - Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU Anggaran : Rp. 391.398.500 Realisasi : Rp. 364.464.000 (93,11 %) - Pengadaan LPJU Anggaran : Rp. 747.150.000 Realisasi : Rp. 739.039.500 (98,91 %) 6. Urusan Perencanaan Pembangunan a. Program Dan Kegiatan 1.Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ dengan realisasi keuangan mencapai 100%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

81

  

Kegiatan Penyusunan KUA dan PPA dengan realisasi keuangan sebesar 99,99%. Kegiatan Penyusunan RKPD dengan realisasi keuangan sebesar 99,45%. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Survey Program dan Pelaporan Pembangunan dengan realisasi keuangan mencapai 100%.



Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi keuangan mencapai 94,43%, karena adanya sisa tender.

2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan realisasi mencapai 99,59%.



Kegiatan Stadi Potensi Energi Terbarukan di Kabupaten Pekalongan dengan realisasi mencapai 99,67.

3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan realisasi keuangan mencapai 100%.



Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan TMMD Sengkuyung/Manunggal dengan realisasi keuangan mencapai 100%.



Kegiatan Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan realisasi keuangan mencapai 91,76% karena ada sisa dana yang tidak dapat dilaksanakan.



Kegiatan

Fasilitasi

Pengarusutamaan

Gender

dengan

realisasi

keuangan mencapai 99,53%. 

Kegiatan Fasilitasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) dengan realisasi keuangan sebesar 96,60%, karena ada sisa dana yang tidak dapat dilaksanakan.



Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RPJMDES dengan realisasi keuangan sebesar 99,92%.



Kegiatan Fasilitasi Operasional Akademi Komunitas dengan realisasi keuangan mencapai 80,27% karena ada sisa dana yang tidak dapat dilaksanakan.



Kegiatan Sarana Prasarana Akademi Komunitas dengan realisasi keuangan mencapai 95,32% karena ada sisa dana yang tidak dapat dilaksanakan.

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 

Kegiatan Penunjang Kegiatan BKPRD dengan realisasi mencapai 98,28% karena ada sisa dana yang tidak dapat dilaksanakan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

82



Kegiatan Koordinasi Penanganan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Berbasis

Masyarakat

(AMPL-BM)

dengan

realisasi

mencapai 99,28%. 5. Program Sosialisasi dan Pengembangan Kratifitas dan Inovatif a. Fasilitasi Riset Daerah dengan realisasi keuangan mencapai 97,72% karena ada sisa dana yang tidak dapat dilaksanakan. b. Sosialisasi Kegiatan Lomba Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) dan Pameran Produk Inovasi (PPI) dengan realisasi keuangan mencapai 99,78%. a. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan perencanaan pembangunan (BAPPEDA) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.11 SPM Urusan Perencanaan Pembangunan NO. 1. 2. 3. 4.

INDIKATOR KINERJA KUNCI Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbup Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

CAPAIAN KINERJA Ada Ada Ada 100%

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Jumlah pegawai sebanyak 28 orang, yang terdiri dari : PNS : 26 Orang PTT : 2 Orang Kualifikasi Pendidikan : Pasca Sarjana (S-2) : 5 Orang Sarjana (S-1) : 19 Orang Ahli Madya (D-III) : - Orang SLTA : 2 Orang SD : 2 Orang Pangkat dan Golongan Golongan IV : 2 Orang Golongan III : 11 Orang Golongan II : 5 Orang PTT : 2 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

83

Struktural Fungsional

: :

8 Orang 2 Orang

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Anggaran

:

Rp. 7.059.240.500,-

Realisasi

:

Rp. 7.252.954.451,- (95,87%)

Anggaran

:

Rp. 3.329.314.000,-

Realisasi

:

Rp. 2.297.452.951,- (98,63%)

Anggaran

:

Rp. 797.237.000,-

Realisasi

:

Rp. 777.402.000,- (98,35%)

Realisasi Belanja Tak Langsung

Realisasi Belanja Langsung

c. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan masih mencukupi, namun untuk lebih mengoptimalkan kelancaran tugas perlu adanya penambahan terutama kendaraan roda empat dan roda dua untuk mobilitas dalam rangka survey dan monitoring mengingat kendaraan roda dua jumlahnya terbatas dan ada yang sudah rusak. d. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Dalam program pengembangan data/informasi dijumpai hambatan dalam proses pengumpulan data/informasi khususnya berkaitan dengan akurasi, kelengkapan, sinkronisasi antar sumber data, maupun ketepatan waktu pengiriman data. 2) Koordinasi antar SKPD dalam pengumpulan data/informasi untuk evaluasi, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan baik yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN

belum

optimal,

sehingga

menyebabkan

keterlambatan

pelaporan. 3) Sistem Informasi Manajemen dengan sistem yang baru sehingga SKPD pengelola kegiatan belum lancar dalam mengoperasikan baik SIPPD maupun SIMDAL. 4) Jumlah personel Bappeda tidak seimbang dengan volume tugas yang ditangani, yaitu hanya terdiri dari 38 orang PNS dan 2 orang PTT. Solusi :


84

1) Peningkatan koordinasi, verifikasi dan sinkronisasi pengumpulan data/informasi dalam rangka penyusunan dan penyajian data statistik daerah dan hasil-hasil/kinerja pembangunan daerah. 2) Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam pengumpulan data /informasi untuk evaluasi, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan baik yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN. 3) Pendampingan Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 4) Penambahan personil sesuai kebutuhan masing-masing bidang pada Bappeda Kabupaten Pekalongan, agar dapat bekerja secara efektif dan efisiens dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, serta peningkatan mutu sumber daya manusia/personil melalui upayaupaya peningkatan disiplin/etos kerja, peningkatan kesejahteraan dan mengikutsertakan berbagai diklat teknis, struktural maupun fungsional. 7. Urusan Perumahan a. Program Dan Kegiatan 1) Program pengembangan perumahan - Kegiatan penunjang sarana prasarana Rusunawa Kedungwuni - Kegiatan fasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya - Kegiatan fasilitasi penghunian Rusunawa 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi layak - Kegiatan penunjang kegiatan pembangunan sanitasi - Kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman (0 %) 3) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran 4) Program perlindungan konservasi sumber daya alam -

Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan RTH dan TPA Regional

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan perumahan (DPU) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.

Tabel 3.12 SPM Urusan Perumahan Indikator Kinerja Kunci

1. Rumah tangga pengguna air bersih 2. Lingkungan pemukiman kumuh 3. Rumah layak huni

Capaian Kinerja 75,89 % 1,34 % 54,26 %


85

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 15 orang PNS :

15 Orang

2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : 3 Orang Sarjana (S 1)/D IV : 7 Orang D III : 1 Orang SMA : 4 Orang 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 11 Orang Golongan II : 3 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 4 Orang Fungsional : - Orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Program Pembangunan Perumahan - Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan swadaya Anggaran : Rp. 10.000.000 Realisasi : Rp. 7.430.400 (74,30 %) Program Lingkungan Sehat Perumahan - Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi Anggaran : Rp. 250.000.000 Realisasi : Rp. 248.598.200 (99,43 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan mencukupi, namun untuk lebih mengoptimalkan kelancaran tugas perlu adanya penambahan. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : Kondisi geografis serta keadaan iklim dan cuaca menjadi kendala dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur. Solusi : Melaksanakan perencanaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan ketentuan dan standar teknis. 8. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga a. Program Dan Kegiatan 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan - Pemilihan Pemuda Pelopor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

86

-

Pengiriman seleksi JPI dan dan BPAP, KPN PPAN dan lomba tingkat Provinsi Jateng

2) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda - Bazar program OKP 3) Program peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda - Fasilitasi Sekolah Wirausaha Pemuda (SWP) 4) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga - Pemeliharaan dan pengamanan aset olahraga - Peningkatan stadion olah raga Kecamatan Kesesi 5) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga - Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi - Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, praktisi -

dan teknisi olah raga Pengiriman event-event olah raga lokal, regional dan nasional

-

Fasilitasi penyelenggaraan/kegiatan olah raga masyarakat Fasilitasi pembentukan dan pengembangan FORMI

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan kepemudaan dan olahraga (DINPORAPAR) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.13 SPM Urusan Kepemudaan dan Olah Raga No.


Capaian Kinerja

1. Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta) 2. Lapangan olahraga

0,00096 0,57

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 15 orang PNS : 15 Orang 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1) Diploma (D 1-D III) SMA SMP

: : : : :

3 7 1 3 1

Orang Orang Orang Orang Orang


87

3) Pangkat dan Golongan Golongan III : 11 Orang Golongan II : 4 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 7 Orang Fungsional : - Orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan - Pemilihan Pemuda Pelopor Anggaran : Rp. 30.000.000,Realisasi : Rp. 24.804.000,- (82,68 %) - Pengiriman seleksi JPI dan dan BPAP, KPN PPAN dan lomba tingkat Provinsi Jateng Anggaran : Rp.

60.000.000,-

Realisasi : Rp. 55.652.200,- (92,75 %) 2) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda -

Bazar program OKP Anggaran : Rp.

35.000.000,-

Realisasi : Rp. 31.646.000,- (90,42 %) 3) Program peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda - Fasilitasi Sekolah Wirausaha Pemuda (SWP) Anggaran : Rp. 40.000.000,Realisasi : Rp. 33.585.000,- (83,96 %) 4) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga - Pemeliharaan dan pengamanan aset olahraga

-

Anggaran : Rp. 30.000.000,Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100 %) Peningkatan stadion olah raga Kecamatan Kesesi Anggaran : Rp. 2.600.000.000,-

Realisasi : Rp. 2.587.199.000,- (99,51 %) 5) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga -

Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi Anggaran : Rp. 20.000.000,Realisasi : Rp. 19.790.000,- (98,95 %)

-

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, praktisi dan teknisi olah raga Anggaran : Rp. 30.000.000,Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100 %) Pengiriman event-event olah raga lokal, regional dan nasional Anggaran : Rp. 80.000.000,-

-


88

-

Realisasi : Rp. 76.542.000,- (95,68 %) Fasilitasi penyelenggaraan/kegiatan olah raga masyarakat

Anggaran : Rp. 23.000.000,Realisasi : Rp. 21.416.000,- (93,11 %) - Fasilitasi pembentukan dan pengembangan FORMI Anggaran : Rp. 50.000.000,Realisasi : Rp. 48.180.000,- (96,36 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan dirasa masih kurang mencukupi sehingga perlu penambahan sarana prasarana. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Terbatasnya sarana prasarana pemuda dan olah raga yang ada di Kabupaten Pekalongan. 2) Belum optimalnya peran serta pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3) Kurangnya dukungan dari pihak swasta dan dunia usaha dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 4) Belum optimalnya koordinasi dan sinkrinisasi antar lembaga atau organisasi olahraga. Solusi : 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan merangsang tumbuhnya sarana dan prasarana yang dikelola masyarakat umum dan swasta. 2) Melakukan berbagai kegiatan dengan melibatkan pemuda baik melalui kegiatan resmi maupun tidak resmi yang diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai elemen pemerintah maupun masyarakat. 3) Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dengan melibatkan pihak swasta dan dunia usaha guna pembinaan dan pengembangan olahraga meningkat. 4) Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga dan organisasi olahraga 9. Urusan Penanaman modal a. Program Dan Kegiatan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

89

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan 7. Penataan ruang kantor c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Air dan Listrik 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 2. Peningkatan pembinaan, pengawasan penanaman modal 3. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 4. Penyeleggaraan Pameran Investasi 5. Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Iklim Investasi 1. Monitoring/Pemantauan 2. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Bidang Perizinan 3. Penyediaan Sarana pendukung Pelayanan Perizinan f. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Survey IKM 2. Fasilitasi permasalahan penanaman modal dan perizinan b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan

minimal

pada

urusan

penanaman modal (BPMPPT) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.14 SPM Urusan Penanaman Modal No 1

Indikator Kinerja Kunci Kenaikan nilai realisasi PMDN



90

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional a. Jumlah Pegawai 27 orang PNS : 27 orang PTT :b. Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana : 5 orang Sarjana : 13 orang Ahli madya : 3 orang SMA : 5 orang SMP : - orang SD : 1 orang c. Pangkat dan Golongan Golongan IV : 6 orang Golongan III : 15 orang Golongan II : 6 orang Golongan I : 1 orang PTT : - orang d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 14 orang Fungsional : - orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : Anggaran Realisasi

: Rp. 1.829.683.000,: Rp 1.764.350.783 ,- (98,30%)

Realisasi belanja langsung : Anggaran : Rp. 1.174.190.500,Realisasi : Rp 1.116.453.473 ,- (99,14 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan mencukupi namun demikian perlu penambahan sarana prasarana guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Masih ada penerimaan retribusi pada SKPD lain, sehingga peran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu hanya Penerbit Izin saja, hal ini dimungkinkan terjadinya salah persepsi bahwa hanya dengan membayar retribusi saja sudah cukup tanpa memiliki izinnya (Reklame). 2) Keterbatasan data dan informasi peluang potensi investasi dan kualitas aparatur, khususnya masalah pemahaman bahasa asing. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

91

3) Sarana pendukung dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal masih terbatas, sehingga hasilnya kurang maksimal. Solusi : 1) Perlunya suatu Kebijakan / Policy bahwa guna memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dan koordinasi yang cepat, pelayanan perijinan yang masih ada di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pekalongan idealnya berada pada satu SKPD, yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan. 2) Menyusun database peluang investasi di Kabupaten Pekalongan dan dengan mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan-pelatihan. 3) Mengusulkan anggaran guna mendukung kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pekalongan. 10. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah a. Program Dan Kegiatan 1. Program dan Kegiatan a. Realisasi Belanja Tidak Langsung : Anggaran

: Rp. 7.155.979.000

Realisasi Anggaran

: Rp. 6.910.586.137 (96,57%)

b. Realisasi Belanja Langsung 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang Kondusif 5) Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 6) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan koperasi dan UKM (DINPERINDAGKOP) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.15 SPM Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NO

INDIKATOR KINERJA KUNCI

1

Jumlah Koperasi Aktif

2

Jumlah UKM (diperbandingkan dengan jumlah UMKM)

CAPAIAN KINERJA 49 % 57,8%

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

92

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Jumlah Pegawai : 36 Orang PNS : 36 Orang CPNS :Orang Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : 3 Orang Sarjana (S 1) : 13 Orang Ahli Madya (D III) : 4 Orang SLTA : 14 Orang SLTP : 2 Orang SD : Orang Pangkat dan Golongan Golongan IV : 4 Orang Golongan III : 24 Orang Golongan II : 6 Orang Golongan I : 2 Orang Jumlah Pejabat Struktur dan Fungsional Struktural : 13 Orang Fungsional : - Orang d. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tidak langsung : Anggaran Realisasi

: Rp. 6.690.068.000,: Rp. 6.508.443.353,- (97,29 %)

Realisasi belanja langsung : Anggaran : Rp. 2.610.730.000,Realisasi : Rp. 2.403.978.998,- (98,12 %) e. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan mencukupi. f. Permasalahan Dan Solusi a. Permasalahan 1) Belum terciptanya iklim yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah. 2) Belum optimalnya pengembangan jiwa kewirausahaan dan keunggulan usaha yang kompetitif bagi UMKM. 3) Belum optimalnya sistem pendukung usaha bagi UMKM. 4) Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi. b. Solusi 1) Peningkatan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dan kualitas kelembagaan koperasi 2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi usaha kecil menengah 3) Pengembangan sistem permodalan bagi koperasi dan UKM Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

93

4) Peningkatan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program Dan Kegiatan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan -

kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

-

Penyediaan jasa teknis / administrasi Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Pengadaan bahan anti kuman arsip Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyediaan makanan dan minuman 2) Program peningkatan sarana dan prasarana - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. - Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor. -

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebelaer

3) Program penataan administrasi kependudukan - Kegiatan peningkatan pelayanan publik

dalam

bidang

-

kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Perekaman data E-KTP didesa/Kel

-

Penggantian dan pengembangan peralatan SIAK. Sosialisasi kebijakan kependudukan. Penerapan E-KTP Cetak buku induk kependudukan

-

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan kependudukan dan catatan sipil (DINDUKCAPIL) dapat dilihat pada tabel berikut ini:


94

Tabel 3.16 SPM Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No.


1. Kepemilikan KTP


2. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

897,72

3. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan sebanyak 71 orang, terdiri dari : - PNS = 66 orang - PTT = 5 orang Kualifikasi Pendidikan - S2 = 4 orang - S1 = 13 orang - D3 = 6 orang - SLTA = 42 orang - SLTP = 3 orang - SD = 2 orang Pangkat dan Golongan - Golongan IV = 5 orang - Golongan III = 26 orang - Golongan II = 33 orang - Golongan I = 2 orang - PTT = 7 orang Pejabat Struktural dan Fungsional - Struktural = 14 orang - Fungsional = nihil e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : Anggaran : Rp. 3.433.852.000,Realisasi

: Rp.

3.357.567.697,- (98,17 %)

: Rp. : Rp.

2.197.506.500,2.156.520.284,- (96,78 %)

Realisasi belanja langsung : Anggaran Realisasi

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Secara umum kondisi sarana dan prasarana penunjang pelayanan memadai, namun demikian perlu penambahan serta pemeliharaan yang optimal secara periodik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

95

g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Menindaklanjuti diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2006, pelayanan dokumen penduduk meningkat, namun masih banyak yang belum membuat akta kelahiran khususnya kelahiran yang lebih dari 1 (satu tahun dari berlakunya UU tersebut melalui sidang Pengadilan Negeri. 2) Belum akuratnya data penduduk. Solusi : 1) Perlu tingkat pemahaman tentang administrasi kependudukan melalui sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan. 2) Perlu pembinaan kepada aparat penyelenggara/pelaksana SIAK ditingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. 12. Urusan Ketenagakerjaan a. Program Dan Kegiatan 1.

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor. 2) Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan. 3) Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional. 4) Pengadaan komputer,printer, LCD dan perlengkapannya. 5) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor. 2. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja. 2) Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat. 3) Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi. 4) Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri. 4.Program Perlindungan Pengembangn Lembaga Ketenagakerjaan 1) Fasilitasi LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kabupaten dan Porseni b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan ketenagakerjaan (DINSOS NAKERTRANS) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.17 SPM Urusan Ketenaga Kerjaan No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi 39,79% pekerja/buruh 2. Pencari kerja yang ditempatkan 23,38 % Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

96

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional a. Jumlah Pegawai : 67 orang PNS : 65 orang CPNS : - orang PTT : 2 orang b. Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 10 orang Sarjana (S1) : 32 orang Ahli Madya (D III) : 4 orang SLTA : 14 orang SLTP : 1 orang SD : 4 orang c. Pangkat dan Golongan Golongan IV : 10 Orang Golongan III : 43 Orang Golongan II : 10 Orang Golongan I : 2 Orang PTT : 2 Orang d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 21 orang Fungsional : - orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Belanja langsung Anggaran : Rp. 1.433.618.000,Realisasi : Rp. 1.415.284.800,- (97, 86%) Belanja Tak Langsung Anggaran : Rp. 3.660.949.000,Realisasi : Rp. 3.582.829.946,- (81,29%) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Secara umum sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan mencukupi tetapi dari segi kuantitas belum sesuai harapan sehingga dalam melaksanakan tugas dan kegiatan belum maksimal. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan a. Pencari kerja meningkat sedang peluang kerja terbatas. b. Belum optimalnya mekanisme pelayananan penempatan tenaga kerja c. .Masih kurangnya sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. d. Belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang disebabkan oleh terbatasnya SDM pelaku usaha kesejahteraan sosial. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

97

e. Belum optimalnya peran serta lembaga sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Solusi a. Memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. b. Memberikan Sosialisasi pada perusahaan tentang : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan diperusahaan. 2. Keputusan Presiden No.4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan diperusahaan. c. Memaksimalkan sarana yang ada dalam memenuhi kebutuhan pelatihan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial e. Mendorong dan memotivasi pihak-pihak partisipan berperan aktif dalam usaha kesejahteraan. 13. Urusan Ketahanan Pangan a. Program Dan Kegiatan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 2. 3. 4. 5. 6.

c.

Pengadaan Sarana Penyuluhan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/berkala mebeler Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan peningkatan SDM Penyuluh Dalam Penggunaan Multi 2. Media


98

d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 2. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 3. Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan 4. Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan (DAK) 5. Pembinaan Gapoktan untuk Penguatan Ketahanan Pangan 6. Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan 7. Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Bahan Pangan e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 1. 2. Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal f. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan ketahanan pangan (BKPP) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.18 SPM Urusan Ketahanan Pangan No.


Capaian Kinerja

1.

Regulasi ketahanan pangan

Ada

2.

Ketersediaan pangan utama

147.726,64

g. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan. h. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional a. Jumlah Pegawai : 189 orang PNS : 107 orang THL-TBPP : 82 orang b. Kualitas Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 5 orang Sarjana (S1) : 93 orang Ahli Madya (DIII) : 29 orang SMA : 61 orang SMP : - orang SD : 1 orang c. Pangkat dan Golongan Golongan IV : 16 orang Golongan III : 78 orang Golongan II : 12 orang Golongan I : 1 orang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

99

a. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Belanja tak langsung : Anggaran : Rp. 6.855.834.000,Realisasi : Rp. 6.682.893.037,- (98,57 %) Belanja langsung : Anggaran : Rp. 4.547.756.000,Realisasi : Rp. 4.454.584.412,- (95,12 %) b. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Sarana dan prasarana yang yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan meliputi bangunan, kendaraan, peralatan/perlengkapan kantor kurang memadai. c. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : a. Belum

optimalnya

perkembangan

diversifikasi produk

pangan

sihingga nilai tambah hasil produksi pertaniaan relatif rendah. b. Relatif

belum

berkembangya

pemahaman

dan

keterampilan

masyarakat untuk menerapkan menu makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman ( B2SA ). c. Kurangya Kesadarana masyarakat untuk pengembangan lumbung pangan. d. Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan berupa Gedung Balai Penyeluluhan Kecamatan (BPK) dan prasarana penyuluhan lainnya. e. Masih terbatasnya jumlah penyuluh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Upaya Pemecahan Masalah : a. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana yang sudah ada dan mengupayakan

penambahan

sarana

prasarana

dengan

memanfaatkan peluang yang ada, agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan lebih optimal. b. Mengoptimalkan Penyuluh yang ada dan Tenaga Harian Lepas Tenaga

Bantuan

Pertaniaan

(THL-TBPP)

dan

mengusulkan

rekruitmen penyuluh serta memanfatkan penyuluhan swadaya. c. Meningkatkan diversivikasi produk pangan melalui pembinaan dan penyuluhan. d. Sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui lomba cipta menu pangan olahan berbahan baku lokal penyuluhan dan pembinaan.


100

e. Pembinaan kelompok lumbung pangan dan pemasyarakatan arti pentingnya lumbung pangan masyarakat. 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Dan Kegiatan 1) Program kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak - Kegiatan perumusan kebijakan tentang PUG peningkatan kualitas dan perlindungan dan anak 2) Program penguatan kelembagaan dan pengarusutaan gender dan anak - Kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu -

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat

yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak - Kegiatan orientasi latihan petugas pelayanan dan pendampingan penanganan KDRT TPPO dan anak - Kegiatan penanganan pengaduan dan koordinasi penanganan korban tindak kekerasan perempuan dan anak -

Kegiatan rakor Pokjatap GSIB pengarusutamaan gender dan anak

-

Kegiatan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha *)

-

dan

Satgas

GSIB

4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan -

Kegiatan orientasi peningkatan peran serta kesetaraan gender Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat mitra ( P2MBG /

(program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender) 5) Program peningkatan kelembagaan dan pengarusutaan gender dan anak - Kegiatan fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran responsif Gender (ARG) - Kegiatan fasilitasi pembentukan kabupaten layak anak gugus -

tugas Kegiatan fasilitasi tentang forum anak


101

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan

minimal

pada

urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (BPMPKB) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.19 SPM Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.


Capaian Kinerja

1.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

45,43 %

2.

Angka melek huruf perempuan usia>15 th

99,52 %

3.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

54,24 %

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 6 orang PNS 2) Kualifikasi Pendidikan

:

6 Orang


: :

3 Orang 2 Orang

SMA 3) Pangkat dan Golongan

:

1 Orang

Golongan IV : 2 Orang Golongan III : 4 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 3 Orang Fungsional : - Orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja langsung : 1) Program kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak - Kegiatan perumusan kebijakan tentang PUG peningkatan kualitas dan perlindungan dan anak Anggaran : Rp. 15.000.000,Realisasi : Rp. 13.950.000,- (93,00%) 2) Program penguatan kelembagaan dan pengarusutaan gender dan anak - Kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Anggaran : Rp. 15.000.000,Realisasi : Rp. 14.651.000,- (97,67 %) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

102

-

Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

Anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %) - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %) 3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak - Kegiatan orientasi latihan petugas pelayanan dan pendampingan penanganan KDRT TPPO dan anak Anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %) -

-

-

Kegiatan penanganan pengaduan dan koordinasi penanganan korban tindak kekerasan perempuan dan anak Anggaran : Rp. 20.000.000,Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100 %) Kegiatan rakor Pokjatap GSIB dan Satgas pengarusutamaan gender dan anak

Anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 9.460.000,- (94,60 %) Kegiatan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Anggaran Realisasi

-

GSIB

: Rp. : Rp.

35.000.000,26.175.000,- (74,79 %)

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha *) Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Realisasi : Rp. 99.605.000,- (99,61 %) 4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan - Kegiatan orientasi peningkatan peran serta kesetaraan gender

-

Anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat mitra ( P2MBG / (program pemberdayaan masyarakat berbasis gender)

Anggaran : Rp. 30.000.000,Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100 %) 5) Program peningkatan kelembagaan dan pengarusutaan gender dan anak - Kegiatan fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran responsif Gender (ARG) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

103

Anggaran Realisasi -

-

: Rp. : Rp.

10.000.000,10.000.000,- (100%)

Kegiatan fasilitasi pembentukan kabupaten layak anak gugus tugas Anggaran : Rp. 24.500.000,Realisasi : Rp. 24.500.000,- (100 %) Kegiatan fasilitasi tentang forum anak Anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana kategori kurang memadai, baik itu meliputi prasarana gedung, perlengkapan kantor maupun jumlah personil. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Di Kabupaten Pekalongan belum ada payung hukum (PERDA) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2) Tindakan penanganan pengaduan dan koordinasi penganganan korban tindak kekeraan perempuan dan anak belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal Solusi : 1) Mengusulkan persiapan penyusunan PERDA tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2) Menyelenggarakan program/kegiatan yang mengarah pemenuhan SPM 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Dan Kegiatan 1) Program keluarga berencana -

Kegiatan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Kegiatan penyediaan obat/alat kontrasepsi untuk pelayanan KB*) Kegiatan peningkatan partisipasi pria dalam KB/KR Kegiatan pelayanan KB keliling

2) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri. - Kegiatan latihan pemberdayaan ekonomi keluarga - Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB (IMP) - Kegiatan pengolahan data dan informasi KB-KS - Kegiatan operasional pembanti pembina KB desa ( PPKBD) 3) Program pengembangan pusat pelayanan dan informasi dan konseling KRR - Kegiatan promosi PIK remaja 4) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

104

- Kegiatan pendampingan kelompok catur bina 5) Program pelayanan komunikasi informasi dan edukasi -

Kegiatan pelayanan KIE KB-KS melalui mobil unit penerangan (MUPEN) b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan KB dan KS (BPMPKB ) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.20 SPM Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. Prevalensi peserta KB aktif 80,66 % 2. Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB 4,75 (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 14 orang PNS 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S II) Sarjana (S 1)

:

14 Orang

: :

1 Orang 7 Orang

Ahli Madya (D III) SMA

: :

2 Orang 4 Orang

:

3 Orang

3) Pangkat dan Golongan Golongan IV

Golongan III : 7 Orang Golongan II : 4 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 6 Orang Fungsional

:

Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 1) Program keluarga berencana - Kegiatan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Anggaran : Rp. 20.000.000,-

Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100 %) Kegiatan penyediaan obat/alat kontrasepsi untuk pelayanan KB*)

-

Anggaran : Rp. 40.000.000,Realisasi : Rp. 39.112.000,- (97,78 %) Kegiatan peningkatan partisipasi pria dalam KB/KR


105

Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

10.000.000,10.000.000,- (100 %)

-

Kegiatan pelayanan KB keliling Anggaran : Rp. 11.000.000,Realisasi : Rp. 11.000.000,- (100 %) 2) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri. - Kegiatan latihan pemberdayaan ekonomi keluarga Anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %) - Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB (IMP) Anggaran : Rp. 25.000.000,Realisasi : Rp. 25.000.000,- (100 %) - Kegiatan pengolahan data dan informasi KB-KS Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

25.000.000,25.000.000,- (100 %)

-

Kegiatan operasional pembanti pembina KB desa ( PPKBD) Anggaran : Rp. 400.235.000,Realisasi : Rp. 400.235.000,- (100 %) 3) Program pengembangan pusat pelayanan dan informasi dan konseling KRR - Kegiatan promosi PIK remaja Anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %) 4) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga - Kegiatan pendampingan kelompok catur bina Anggaran : Rp. 15.000.000,Realisasi : Rp. 15.000.000,- (100 %) 5) Program pelayanan komunikasi informasi dan edukasi -

Kegiatan pelayanan KIE KB-KS melalui mobil unit penerangan (MUPEN) Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

20.000.000,20.000.000,- (100 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan kurang mencukupi baik itu meliputi prasarana gedung, peralatan kantor maupun jumlah personil khususnya dilini lapangan dimana 1 penyuluh lapangan keluarga berencana rata-rata menangani 4-5 desa. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam ber KB.


106

2) Masih tingginya unmetneed, dibandingkan dengan target SPM Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera. 3) Masih tingginya jumlah PUS yang memiliki istri dibawah usia 20 tahun. 4) Masih kurangnya jumlah PLKB 5) Menurunnya penyelenggaraan kegiatan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KB. Solusi : 1) Meningkatkan Kemitraan dalam Promosi dan KIE KB Pria. 2) Meningkatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi. 3) Sosialisasi dan motivasi untuk tidak melakukan nikah dini. 4) Meningkatkan kesertaan dan pembinaan ber KB melalui kelompok kegiatan (Tribina & UPPKS). 5) Menambah tenaga PLKB/PKB. 16. Urusan Perhubungan a. Program Dan Kegiatan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran -

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

-

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional

-

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

-

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan

-

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

-

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

-

Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor

-

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

-

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

-

Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi

-

Kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaporan

- Kegiatan potensi restribusi parkir 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -

Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional -

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.


107

- Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3) Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian kerja lapangan 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya - Pendidikan dan pelatihan formal 5) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ -

Kegiatan

rehabilitasi/pemeliharaan

sarana

alat

pengujian

sarana

dan

prasarana

kendaraan bermotor -

Kegiatan

rehabilitasi/pemeliharaan

keselamatan lalu lintas 6) Program peningkatan pelayanan angkutan -

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

-

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 7) Program pembangunan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan -

Pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan

-

Peningkatan warning light menjadi traffic light

-

Pengadaan caunter donw traffic light

-

Pengadaan warning light

-

Pengadaan peralatan keselamatan lalu lintas

-

Pengadaan alat aplikator marka jalan dan bahan marka

pendukung


sarana

minimal

dan

prasarana

pada

urusan

perhubungan (DINHUBKOMINFO) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.21 SPM Urusan Perhubungan No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. Angkutan darat

0,05%

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 74 orang PNS : PTT : 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana ( S 2 ) :

67 Orang 6 Orang 6 Orang


108

Sarjana (S 1) D4 D3 D2 SMA SMP SD PTT 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I PTT

:

22 Orang - Orang

: : : : : :

5 29 4 1 -

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

: : : : :

3 24 28 8 6

Orang Orang Orang orang Orang

4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 14 Orang Fungsional

:

3 Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : Anggaran Realisasi

: Rp. 3.857.067.000,: Rp. 3.787.762.362,-

Realisasi belanja langsung : Anggaran : Rp. Realisasi : Rp.

3.206.938.220,3.066.793.285,-

(98,51 %)

(99,61 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan mencukupi. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Sumber Daya Manusia Berdasarkan komposisi dukungan SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika saat ini tingkat kemampuan SDM dalam hal manajemen transportasi belum memadai. Pada bidang tertentu seperti bidang Angkutan dan Lalu lintas serta bidang kominfo kemampuan, jumlah personel juga mengalami kekurangan. 2) Sarana dan Prasarana yang memadai Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika secara langsung dapat menghambat kinerja personel dalam melaksanakan tugasnya secara tepat waktu dan tepat mutu seperti kurangnya peralatan teknologi informatika dan belum adanya peralatan pengujian portabel untuk pengujian kendaraan dijalan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

109

3) Sosialisasi dan penegakan kedisiplinan Sosialisasi kepada masyarakat tentang isi peraturan -peraturan yang ada khususnya Perda mutlak diperlukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan konkrit Peraturan. Saat ini sosialisasi kepada masyarakat pengguna transportasi, komunikasi dan informatika masih kurang, sehingga pengetahuan masyarakat tentang aturan transportasi , komunikasi dan informatika masih rendah. Selain itu kualitas dan kuantitas penegakan disiplin lalu lintas perlu ditingkatkan untuk mensukseskan program roadmap to zero accident. 4) Pengadaan Lokasi Terminal Saat ini terminal Wiradesa dirasa kurang mencukupi kebutuhan masyarakat akan akses trasportasi karena letaknya yang kurang strategis sehingga banyak angkutan yang tidak mau masuk terminal dan timbulnya terminal bayangan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Solusi : 1) Peningkatan SDM Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika dengan mengirimkan personel untuk mengikuti diklat-diklat baik yang diselenggarakan Kementrian Perhubungan, Kementrian Kominfo maupun instansi lain. 2) Penambahan sarana dan prasarana berupa beberapa unit komputer beserta jaringannya dan mengusulkan pengadaan mobil derek , timbangan portabel untuk mendukung kegiatan operasional penegakan disiplin lalu lintas. 3) Penambahan intensitas sosialisasi dan operasi lalu lintas kepada pengguna transportasi guna keselamatan lalu lintas . 4) Percepatan realisasi pembangunan Terminal Wiradesa yang rencananya akan berlokasi di lahan Balai Pertanian Wiradesa dengan mengusulkan pada tiap perencanaan tahun anggaran maupun perubahan anggaran yang diharapkan dengan terealisasinya terminal Wiradesa akan mampu mengatasi permasalahan transportasi di Kabupaten Pekalongan dan di Wiradesa pada khususnya. 17. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Program Dan Kegiatan 1) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa -

Kegiatan pembangunan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM)

-

Kegiatan pengembangan insfrastruktur jaringan internet dan hotspot area di ruang publik terpilih

-

Kegiatan pemantauan, pengawasan teknis dan penertiban kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi


110

-

Kegiatan sosialisasi perda restribusi pengendalian menara telekomunikasi

2) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi -

Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

-

Kegiatan pengkajian dan penelitian sistem komunikasi

informasi dan

- Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan komunikasi dan informatika (DINHUB KOMINFO) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.22 SPM Urusan Komunikasi dan Informatika No.


1. Website milik pemerintah daerah 2. Pameran/expo

Capaian Kinerja 2 website 1 kali

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 7 orang PNS : 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana ( S 2 ) : Sarjana (S 1/D4) SMA

: :

7 Orang 2 Orang 4 Orang 1 Orang

3) Pangkat dan Golongan Golongan III : 6 Orang Golongan II : 1 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 4 Orang Fungsional

:

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi Belanja Langsung : Anggaran : Rp.

- Orang

352.709.200,-

Realisasi : Rp. 342.579.700,- (93,34 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan cukup memadai.


111

g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Sumber Daya Manusia Berdasarkan komposisi dukungan SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika saat ini tingkat kemampuan SDM dalam hal manajemen bidang telekomunikasi dan informatika belum memadai. 2) Sarana dan Prasarana yang memadai Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika secara langsung dapat menghambat kinerja personel dalam melaksanakan tugasnya secara tepat waktu dan tepat mutu seperti kurangnya peralatan teknologi informatika dan belum adanya peralatan pengujian portabel untuk pengujian kendaraan dijalan. 3) Terbatasnya Anggaran Belanja Dinas Anggaran belanja dinas masih kurang, pada tahun 2014 perbandingan Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD masih sangat kecil, hanya 0,83 % dari total belanja APBD. Solusi : 1) Peningkatan SDM Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika dengan mengirimkan personel untuk mengikuti diklat-diklat baik yang diselenggarakan Kementrian Perhubungan , Kementrian Kominfo maupun instansi lain. 2) Penambahan sarana dan prasarana berupa beberapa unit komputer beserta jaringannya. 3) Mengusulkan adanya penambahan anggaran kegiatan setiap tahun anggaran dan perubahan anggaran 18. Urusan Pertanahan a. Program Dan Kegiatan 1) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan - Kegiatan fasilitasi permasalahan pertanahan dan kerjasama - Kegiatan penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan fasilitas di Kabupaten Pekalongan 2) Program pengembangan sistem informasi pertanahan -

Kegiatan peningkatan tertib administrasi pertanahan

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan pertanahan (Bagian Pemerintahan Setda dan BPN) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.23 SPM Urusan Pertanahan No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. Luas lahan bersertifikat 0,53% 2. Penyelesaian kasus tanah negara 1 (satu) kasus Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

112

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 6 orang PNS : 6 Orang 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : - Orang Sarjana (S 1) : 5 Orang SMA : 1 Orang 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 5 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 2 Orang Fungsional : - Orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Anggaran Realisasi

: Rp. 150.000.000,: Rp. 116.383.600,- (84,95 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan cukup memadai g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : Pada bidang pertanahan terutama dalam hal pembebasan tanah dirasa sangat sensitif dan riskan karena berhubungan dengan masyarakat langsung, sehingga membutuhkan penanganan yang tepat. Solusi : Permasalahan yang ada bidang pertanahan dilakukan dengan koordinasi dengan SKPD terkait, pembentukan Tim Pengkaji Masalah untuk membahas permasalahan sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan solusi yang tepat 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Dan Kegiatan 1) Kantor KESBANGPOL 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor 5) Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

113

8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9) Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 10)Penyediaan Makanan & Minuman 11)Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 12)Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah 13)Insentif anggota koprs musik Kab. Pekalongan 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 5) Pembangunan Pagar Gedung Kantor 6) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Korsik 3.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1) Koordinasi Pengamanan Hari Raya, Natal dan Tahun Baru 2) Antisipasi Pengamanan Wilayah 3) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) 4) Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Pekalongan 4.Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa b.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan : 1) Pengawasan Orang Asing 2) Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

c.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 2) Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 3) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

d. Fasilitasi Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Antar Pengurus Parpol Terwakili e. Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 1) Fasilitasi Pelaksanaan Penertiban Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas/LSM di lingkungan Pemerintah Kab. Pekalongan 2) Satpol PP 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

114

8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9) Penyediaan Makanan dan Minuman 10) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 11) Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/ Administrasi b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (a) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (e) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair c. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1). Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Satpol PP. d. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal e. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL. 1) Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah 2) Pengamanan Acara Pemda dan Hari Besar Keagamaan 3) Patroli Wilayah 4) Operasional Bagi Anggota LRC Kab Pekalongan 5) Penyediaan Jasa Pengamanan Objek/Tempat Vital 6) Bintek Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota 7) Pengiriman Anggota Satpol PP ke Provinsi/ Nasional 8) Pengiriman Peserta Diklat PPNS f. PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 1) Operasi Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya 2) Penertiban Periklanan 3) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan kesbang dan politik dalam negeri (Kantor KESBANGPOL) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.24 SPM Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No.


Capaian Kinerja

1.

Kegiatan pembinaan politik daerah

2 Kegiatan

2.

Kegiatan pembinaan thd LSM, Ormas dan OKP

3 Kegiatan

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan


115

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Kantor KESBANGPOL Jumlah Pegawai 22 orang PNS : 22 orang CPNS : - orang Kualifikasi Pendidikan S2 : 2 orang S1 : 6 orang D IV : 1 orang DIII : 3 orang SLTA : 7 orang SLTP : 2 orang SD : 1 orang Pangkat dan Golongan Gol. IV : 1 orang Gol. III : 8 orang Gol.II : 11 orang Gol. I : 2 orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 5 orang Fungsional : - orang a. Satpol PP 1. Jumlah PNS menurut Struktur Oraganisasi 2.

Kepala Satpol PP Eselon III / a Kasubag TU Eselon IV / a Kepala Seksi Eselon IV / a Jabatan Fungsional Staf Jumlah PNS menurut Pendidikan

: 1 Orang : 1 Orang : 4 Orang : : 72 Orang

3.

Sarjana (S2) Sarjana (S1) D3 SLTA SLTP SD Jumlah Pegawai menurut Golongan

: 1 Orang : 14 Orang : 1 Orang : 56 Orang : 4 Orang : 2 Orang

4.

Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 20 Orang Golongan II : 53 Orang Golongan I : 4 Orang Jumlah Pegawai Tidak Tetap sebanyak 8 Orang dengan rincian :

- Banpol - Tenaga Administrasi - Penjaga Malam 20. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : 1) Kantor KESBANGPOL

: 5 Orang : 2 Orang : 1 Orang


116

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. 2) Satpol PP Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Realisasi belanja langsung : 1) Kantor KESBANGPOL

1.597.223.000,1.539.147.980,-

(96,73 %)

3.497.969.000,3.399.940.417,-

(94,61 %)

Anggaran Realisasi 2) Satpol PP

: Rp. : Rp.

2.122.750.000,2.080.356.660,-

(87,40 %)

Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

1.722.164.000,1.662.434.545,-

(98,75 %)

21. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mencukupi namun masih ada kondisi peralatan kerja yang perlu diganti diantaranya kursi pegawai yang kondisinya sudah rusak. 22. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah. 2) Belum difungsikannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara optimal. 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada. Solusi : 1) Meningkatkan efektifitas dan koordinasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan instansi terkait. 2) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. 23. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Program dan Kegiatan 1) Sekretariat Daerah - Program pelayanan administrasi perkantoran Bagian Umum (a) (b) (c) (d)

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

(e) (f) (g) (h) (i)

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi


117

(j) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (k) Kegiatan penyediaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor Bagian Organisasi (a) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Bagian Tata Pemerintahan (a) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Tata Pemerintahan (cetak dan penggandaan buku materi pembinaan administrasi desa dan buku administrasi kelurahan) Bagian Aset (a) Kegiatan penyediaan asuransi barang inventaris milik daerah (b) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga (c) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (d) Kegiatan penataan plat nomor kendaraan dinas Bagian Perekonomian (a) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Bagian Kesra (a) Kegiatan fasilitasi operasional bantuan sosial - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Bagian Umum (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan (b) (c) (d) (e)

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi Kegiatan penyediaan rutin/berkala peralatan kantor

(f) Kegiatan pengadaan peralatan kantor, rumah tangga mebeleir Bagian Organisasi (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Tata Pemerintahan (a) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Bagian Hukum (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Bagian Humas (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi Bagian Pembangunan (a) Kegiatan pengadaan peralatan kantor, meubeleur. (b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat kantor Bagian Aset (a) (b) (c) (d) (e) (f)

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 Kegiatan pengadaan peralatan kantor, rumah tangga mebeler Kegiatan pengadaan mebeler Kegiatan pengadaan sarana prasarana kebersihan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Kegiatan pengadaan komputer, LCD dan perlengkapannya


118

Bagian Perekonomian (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala, jaringan air bersih. - Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan Bagian Umum (a) Kegiatan rutin/berkala pengolahan penyimpanan arsip. - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Bagian Organisasi (a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. (b) Kegiatan bintek analisis jabatan. Bagian Aset (a) Kegiatan pembinaan pengelolaan barang daerah - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah Bagian Tata Pemerintahan (a) Kegiatan pembinaan dan evaluasi administrasi kecamatan (b) Pembinaan aparatur dan administrasi kelurahan (13 kelurahan) (c) Pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa - Program penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Bagian Organisasi (a) Kegiatan penyediaan pengelolaan tata usaha kepegawaian - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Bagian Aset (a) Kegiatan pengecekan kendaraan dinas (b) Kegiatan penunjang penghapusan asset daerah (c) Kegiatan pengamanan aset daerah (d) Kegiatan lelang barang daerah (e) Kegiatan pelaksanaan sertifikasi asset daerah (f) Kegiatan penyusunan standar satuan harga - Program peningkatan pelayanan publik. Bagian Organisasi (a) Kegiatan evaluasi kinerja pelayanan publik. Bagian Perekonomian (a) Kegiatan penyusunan Raperda Pengambilalihan Hutang PDAM Oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang PMPD. - Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Bagian Umum (a) Kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi - Program pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wk. Kepala Daerah Bagian Umum (a) Koordinasi dengan pemerintah pusat pemerintah daerah lain (b) Kegiatan biaya rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati (c) Administrasi pengelolaan dan pengendalian kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

119

(a) Partisipasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (b) Orientasi kepemimpinan dan peyelenggaraan pemerintah daerah bagi Bupati/Wakil Bupati (perubahan) - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. Bagian Organisasi (a) Kegiatan penyusunan laporan Waskat. Bagian Tata Pemerintahan (a) Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan TA 2011 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bagian Organisasi (a) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Bagian Pembangunan (a) Kegiatan koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan (b) Kegiatan penyusunan buku laporan perkembangan pelaksanaan belanja langsung APBD, bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan (c) Kegiatan fasilitasi penyusunan program/kegiatan masyarakat - Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Bagian Organisasi (a) Kegiatan penataan kelembagaan (b) Kegiatan penyusunan uraian tugas jabatan. Bagian Tata Pemerintahan (a) Kegiatan pendampingan penetapan dan penegasan batas daerah Kabupaten Pekalongan - Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Bagian Organisasi (a) Kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. (b) Kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah (c) Kegiatan penyusunan Indikator Kinerja Utama. Bagian Perekonomian (a) Kegiatan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - Program penataan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Hukum (a) Kegiatan publikasi Peraturan Perundang-undangan. (b) Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (c) Kegiatan penyediaan bacaan Peraturan Perundang-undangan. (d) Kegiatan sosialisasi Perundang-undangan Bidang Cukai.


120

(e) Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan. (f) Kegiatan rapat kerja program legislasi daerah. (g) Kegiatan bintek penyusunan produk hukum daerah (h) Kegiatan koordinasi kerja sama dan kajian permasalahan Peraturan Perundang-undangan. (i) Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah (j) Kegiatan bintek penyusunan produk hukum desa (k) Kegiatan kajian permasalahan implementasi Peraturan Perundang-undangan (l) Kegiatan penyelesaian permasalahan hukum (m)Kegiatan pembinaan keluarga/kelompok sadar hukum (n) Kegiatan penanganan perkara non litigasi Bagian Aset (a) Kegiatan penyusunan Keputusan Bupati dalam rangka tindak lanjut Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Daerah - Program pengembangan data dan informasi Bagian Tata Pemerintahan (a) Kegiatan Identifikasi, inventarisasi pendataan nama rupabumi - Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Bagian Tata Pemerintahan (a) Kegiatan sosialisasi ketentuan kerjasama daerah - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota Bagian Tata Pemerintahan (a) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan (penanganan permasalahan desa, pengiriman bintek/pelatihan/diklat bagi aparatur pemerintah desa dan pejabat Bagian Tata Pemerintahan) (b) Kegiatan fasilitasi penyaluran bantuan kepada pemerintah desa - Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa Bagian Tata Pemerintahan (a) Pemiihan kepala desa di kabupaten pekalongan 25 desa - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bagian Tata Pemerintahan (a) Kegiatan monitoring dan pendataan aparatur pemerintah desa penerima TPAPD - Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Bagian Humas (a) Kegiatan sosialisasi bahaya rokok (DBHCHT) (b) Kegiatan penerbitan tabloid Gema Kota Santri (GKS) (c) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, informasi media massa (d) Kegiatan penyelenggaraan penyiaran station radio FM (e) Kegiatan penyusunan buku Himpunan Sambutan Bupati Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

121

(f) Kegiatan pengadaan kalender Pemerintah (g) Kegiatan pengadaan buku agenda kerja - Program pengintensifikasian penanganan pengaduan masyarakat. Bagian Hukum (a) Kegiatan penanganan perkara litigasi. - Program perlindungan dan penegakan hak asasi manusia Bagian Hukum (a) Kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia - Program pengaturan jasa konstruksi Bagian Pembangunan (a) Kegiatan peresmian kegiatan fisik APBD Kabupaten. - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Bagian Pembangunan (a) Kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana teknologi informasi melalui operasionalisasi LPSE - Program perlindungan konservasi sumber daya alam Bagian Perekonomian (a) Kegiatan fasilitasi koordiansi pengelolaan SDA Bidang ESDM (b) Kegiatan optimalisasi pemanfaatan, pengendalian lingkungan (c) Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan RTH (d) Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan konservasi SDA - Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Bagian Perekonomian (a) Worshop pengelolaan sampah dan lubang - Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Bagian Perekonomian (a) Kegiatan pengembangan Potensi Unggulan daerah (PUD) (b) Kegiatan penyelenggaraan Kajen Expo 2012 (c) Kegiatan pembuatan etalase produk unggulan daerah - Program peningkatan ketahanan pangan Bagian Perekonomian (a) Kegiatan pendampingan program raskin. - Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo Bagian Kesejahteraan Rakyat (a) Kegiatan buka puasa bersama Bupati Pekalongan dengan anak yatim/panti dan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat - Program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Bagian Kesejahteraan Rakyat (a) Kegiatan penangulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS - Program pelayanan masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

122

(a) Kegiatan pendampingan dan pelayanan kesehatan jamaah haji (b) Kegiatan pemberangkatan pemulangan jamaah haji (non BPIH) - Program pengembangan nilai budaya Bagian Kesejahteraan Rakyat (a) Kegiatan penyelenggaraan dan pengiriman MTQ/STQ/MHQ (b) Kegiatan fasilitasi peningkatan nilai-nilai keyakinan masyarakat 2) Sekretariat DPRD -

Program pelayanan adminsitrasi perkantoran (a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat (b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (c) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (d) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (e) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan (f) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor (g) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (h) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (i) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (j) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan (k) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (l) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga (m)Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (n) Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

peraturan

(o) Kegiatanpenyediaan makanan dan minuman (p) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

(q) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (r) Kegiatan penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD (s) Kegiatan penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (a) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional (b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (d) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (f) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas (g) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung (h) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas (i) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


123

(j) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala website (k) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeler

-

-

(l) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas Ketua DPRD Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (a) Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan disiplin aparatur (a) Kegiatan pengadaan pakaian dinas Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (a) Kegiatan pembuatan buletin DPRD kabupaten pekalongan (b) Kegiatan pembuatan buku refleksi dan profil DPRD Kabupaten Pekalongan (c) Kegiatan penerbitan buku himpunan SK DPRD Kabupaten Pekalongan (d) Kegiatan hearing/dialog koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. (e) Kegiatan pengiriman peserta LEMHANAS (f) Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD kab.pekalongan keluar daerah (g) Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD kab. Pekalongan dalam daerah. (h) Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan (i) Kegiatan rapat-rapat paripurna (j) Kegiatan penyusunan draf Raperda Inisiatif DPRD (k) Kegiatan Reses

2). Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik. - Penyediaan Jasa administrasi Keuangan. - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. - Penyediaan Alat Tulis Kantor. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Penyediaan Peralatan Rumah. - Penyediaan Makanan dan Minuman. - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah . - Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

124

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan daerah - Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Pendampingan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/BW) - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD - Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD - Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pedapatan Daerah - Administrasi Pengendalian Anggaran - Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan - Bagi Hasil PBB kepada Desa - Sistem Kas Daerah On Line, Panatausahaan Dana Transfer - Administrasi Penatausahaan SKPKD - Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan Propinsi - Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB - Penyediaan Sarana Administrasi Perbendaharaan - Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji - Pembuatan Peta Blok PBB - Updating Data Base dan Cetak Masal PBB - Updating Sistem Pelaporan SIAPADA - Pengadaan Sarana Alat Ukur untuk Peta PBB - Optimalisasi Pajak Daerah - Pengembangan Pengelolaan Akses Data Elektronik Audit - Updating SIM Gaji - Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah - Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


125

f. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi 3) Inspektorat - Program pelayanan administrasi perkantoran (a) Penyediaan jasa surat menyurat (b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (d) Penyediaan jasa administrasi keuangan (e) Penyediaan alat tulis kantor (f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (g) Penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

(h) Penyediaan peralatan rumah tangga (i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. (j) Penyediaan makanan dan minuman kantor (k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian (a) Kegiatan penyedian pengelolaan tata usaha kepegawaian Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (a) Kegiatan penyusunan program kerja pengawasan tahunan

-

(PKPT) (b) Kegiatan penyusunan laporan evaluasi hasil pengawasan Program peningkatan sarana dan prasanara aparatur (a) Pengadaan peralatan gedung kantor (b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

(d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati. (a) Kegiatan pengawasan internal secara berkala (b) Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda (c) Kegiatan manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. (d) (e) (f) (g)

Kegiatan evaluasi LAKIP. Kegiatan reviu laporan Keuangan (Pemda dan/atau SKPD) Kegiatan kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Kegiatan inventarisasi/pemutakhiran temuan pengawasan

(h) Kegiatan tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan (i) Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (penyelenggaraan gelar pengawasan daerah) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

126

(j) Kegiatan penyelenggaraan Pekalongan

-

SPIP

dilingkungan

Pemkab

(l) Kegiatan penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa/auditor dan aparatur pengawasan (a) Kegiatan pelatihan pengembangan APIP (b) Kegiatan pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar keluar daerah

2) Badan Kepegawaian Daerah a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat – menyurat

a.2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Listrik

a.3

Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

a.4

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

a.5

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

a.6

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a.7

Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor a.8

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

a.9

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

a.10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah a.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Teknis atau Administrasi b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur B

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

b.2

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

b.3

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

b.4

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

b.5

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi c.1

Kegiatan Pemeliharaan Operasional SIMPEG

c.2

Kegiatan Penerbitan KPE dan Konversi NIP

c.3

Kegiatan Pemeliharaan Operasional SAPK dan Website

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d.2

Kegiatan Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS

d.3

Kegiatan Diklat Kepemimpinan


127

d.4

Kegiatan Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan barang Jasa

d.5

Kegiatan Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

d.6

Kegiatan Diklat Kompetensi Sekdes

d.7

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

d.7

Kegiatan Diklat Prajabatan

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur e.1

Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

e.2

Kegiatan Operasional Kegiatan Baperjakat

e.3

Kegiatan Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

e.4

Kegiatan Promosi dan Mutasi

e.5

Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai dengan

e.6

Kegiatan Pengusulan Karis Karsu dan Karpeg

e.7

Kegiatan Pengolahan LHKPN

dan Penanganan Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS e.8

Kegiatan Workshop Penanganan Permasalahan Kepegawaian

e.9

Kegiatan Pengadaan CPNSD tahun 2013 dengan Anggaran

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan otonomi daerah (Setda, Setwan, DPPKD, INSPEKTORAT, BKD, dan Kecamatan) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.25 SPM Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. Sistem Informasi Manajemen Pemkab 4 buah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Ada c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Sekretariat Daerah -

-

Jumlah Pegawai 223 orang PNS : 213 Orang PTT : 10 Orang Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1) D4 D3 SMA

: : : : :

18 79 1 18 97



128

SMP SD -

-

: :

11 Orang 18 Orang

PTT : 10 Orang Pangkat dan Golongan Golongan IV : 20 Orang Golongan III : 103 Orang Golongan II : 97 Orang Golongan I : 22 Orang PTT : 10 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 40 Orang Fungsional : 1 Orang

2). Sekretariat DPRD Perkembangan jumlah pegawai yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sampai dengan Desember 2014 sebanyak 36 orang, dengan komposisi sebagai berikut : a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Menurut Struktur : 1). Sekretaris DPRD

: 1 orang

2). Bagian Umum

: 1 orang

- Sub Bagian Keuangan

: 7 orang

- Sub Bagian RT dan Perlengkapan

: 9 orang

- Sub Bagian Tata Usaha

: 6 orang

3). Bagian Persidangan,Risalah,Dokumentasi

: 1 orang

- Sub Risalah & Perundang-undangan

: 4 orang

- Sub Bagian Persidangan dan Protokol

: 4 orang

- Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

: 3 orang

b) Jumlah Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) menurut Pangkat dan Golongan : 1). Golongan IV

: 3 orang

2). Golongan III

: 18 orang

3). Golongan II

: 15 orang

c. Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) : 1). Pasca Sarjana ( S.2 )

: - orang

2). Sarjana ( S.1)

: 18 orang

3). Sarjana Muda ( D. III )

:

4). D.1

: 1 orang

5). SLTA

: 13 orang

6). SMP

: 1 orang

3 orang


129

2) Inspektorat - Jumlah Pegawai 39 orang -

-

PNS : Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : Sarjana (S 1) : D4 : D3 : D2 : SMA : SMP : Pangkat dan Golongan Golongan IV : Golongan III : Golongan II Golongan I

-

: :

39 Orang 3 24 1 2 1 6 2

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 13 Orang Fungsional : 9 Orang

3) BKD -

Jumlah Pegawai 40 orang PNS : 38 Orang PTT : 2 Orang

-

Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) :

-

Sarjana (S 1) D4 D3

: : :


SMA SMP

: :

8 Orang 2 Orang

PTT : Pangkat dan Golongan

2 Orang

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I -

5 Orang

: : : :

4 24 9 1

Orang Orang Orang Orang

PTT : 2 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 14 Orang Fungsional : 4 Orang


130

5). DPPKD a. Jumlah Pegawai : 60 orang - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 59 Orang - Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) : 1 Orang b. Kualifikasi Pendidikan - PNS Pasca Sarjana (S-2) : 9 Orang Sarjana ( S-1) : 22 Orang Ahli Madya (D III) : 3 Orang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : 23 Orang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : 2 Orang Sekolah Dasar (SD) : - Orang - PTT Sekolah Dasar (SD) : 1 Orang c. Pangkat dan Golongan Golongaan IV : 6 Orang Golongan III : 33 Orang Golongan II : 20 Orang Golongan I : - Orang d. Pendidikan Penjenjangan SPAMEN/Diklat Pim II : 1 Orang SPAMA/ Diklat Pim III : 1 Orang ADUM/ Diklat Pim IV : 7 Orang e. Jumlah Pejabat struktural dan Fungsional - Struktural : 19 Orang - Fungsional : - orang 4) Kecamatan : -

Kecamatan Kandangserang (a) Jumlah Pegawai 27 orang PNS : 27 Orang (b) Kualifikasi Pendidikan

-

Pasca Sarjana (S 2) : Sarjana (S 1) :

1 Orang 5 Orang

D3 : SLTA : SLTP : (c) Pangkat dan Golongan Golongan III : Golongan II :

2 Orang 15 Orang 4 Orang 8 Orang 16 Orang

Golongan I : 3 Orang (d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 Orang Fungsional : - Orang Kecamatan Paninggaran (a) Jumlah Pegawai 24 orang


131

PNS : (b) Kualifikasi Pendidikan

24 Orang

Pasca Sarjana (S 2) : 1 Orang Sarjana (S 1) : 5 Orang D2 : 2 Orang SMA : 13 Orang SMP : 2 Orang SD : 1 Orang (c) Pangkat dan Golongan Golongan IV : 2 Orang Golongan III : 8 Orang Golongan II : 11 Orang Golongan I : 3 Orang (d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

-

Struktural : 8 Orang Fungsional : - Orang Kecamatan Lebakbarang (a) Jumlah Pegawai 25 orang PNS : 25 Orang (b) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1) D4 D3

: : : :

SMA SMP

: :

13 Orang 3 Orang

(c) Pangkat dan Golongan Golongan IV : Golongan III :

1 Orang 7 Orang

Golongan II Golongan I

: :

1 6 1 1


14 Orang 3 Orang

(d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 Orang -

Fungsional : Kecamatan Petungkriyono

- Orang

(a) Jumlah Pegawai 25 orang PNS : 25 Orang (b) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : Sarjana (S 1) : D3 : SMA : SMP :

1 5 3 10 5



132

SD : (c) Pangkat dan Golongan

-

1 Orang

Golongan IV : - Orang Golongan III : 10 Orang Golongan II : 10 Orang Golongan I : 5 Orang (d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 Orang Fungsional : - Orang Kecamatan Talun a. Jumlah Pegawai PNS : 23 orang PTT : - orang Jumlah : 23 orang b. Berdasarkan tingkat pendidikan - S-2 : - orang - S-1 : 5 orang - D-3 : 2 orang - SMA : 12 orang - SMP : 2 orang - SD : 2 orang Jumlah : 23 orang c. Berdasarkan golongan/Ruang - Golongan IV : 3 orang - Golongan III : 9 orang - Golongan II : 9 orang - Golongan I : 2 orang Jumlah : 23 orang d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 orang Fungsional : - orang

-

Kecamatan Doro (a) Jumlah Pegawai 25 orang PNS : (b) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : Sarjana (S 1) : D3 : SMA :

25 Orang

SMP : (c) Pangkat dan Golongan Golongan IV : Golongan III : Golongan II : Golongan I :

2 Orang

1 7 2 13

2 9 13 1




133

(d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 Orang Fungsional -

:

- Orang

Kecamatan Karanganyar a. Jumlah Pegawai 27 orang b. Kualifikasi Pendidikan  Pasca Sarjana2 orang  Sarjana 5 orang  Sarjana Muda( D3 ) 2 orang  SLTA 19 orang  SMP 0 orang  SD 1 orang c. Menurut Golongan Kepangkatan  Golongan IV 2 orang  Golongan III 8 orang  Golongan II 16 orang  Golongan I 1 orang  PTT - orang d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional  Struktural  Fungsional

-

8 orang 0 orang

Kecamatan Kajen (a) Jumlah Pegawai 38 orang PNS : (b) Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S 1) Ahli Madya (D III) SMA SMP SD

: : : : :

(c) Pangkat dan Golongan Golongan IV :

38 Orang 10 2 23 2 1


1 Orang

Golongan III : 16 Orang Golongan II : 18 Orang Golongan I : 3 Orang (d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Fungsional -

: :

13 Orang - Orang

Kecamatan Kesesi (a) Jumlah Pegawai 45 orang PNS : 45 Orang


134

(b) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) :

1 Orang

Sarjana (S 1) : 6 Orang D3 : 4 Orang SMA : 28 Orang SMP : 6 Orang (c) Pangkat dan Golongan Golongan IV : 2 Orang Golongan III : 13 Orang Golongan II : 23 Orang Golongan I 5 Orang (d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 Orang Fungsional : - Orang - Kecamatan Sragi a. Jumlah Pegawai 43 orang PNS PTT b. Kualifikasi Pendidikan

: :

43 Orang Orang

- Sarjana (S2) sebanyak

:

1

- Sarjana (S1) sebanyak

:

12 orang.

- Sarjana Muda sebanyak

:

3

orang.

- DII

:

1

orang

- SLTA sebanyak

:

21 orang.

- SLTP sebanyak

:

5

orang.

- SD sebanyak

:

1

orang

- Golongan IV sebanyak

:

2

orang.

- Golongan III sebanyak

:

22 orang.

- Golongan II sebanyak

:

14 orang

- Golongan I sebanyak

:

5 orang.

orang.

c. Pangkat dan Golongan

d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Yang menduduki jabatan strktural : - Eselon III a sebanyak

:

1

orang

- Eselon III b sebanyak

:

1

orang

- Eselon IV a sebanyak

:

5

orang

- Eselon IV b sebanyak

:

6

orang


135

- Kecamatan Bojong Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Bojong keadaan sampai bulan Desember 2014 sebanyak 40 orang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sebagai berikut : 1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan : a. Sarjana S2

: 1 orang

b. Sarjana S1

: 7 orang

c. Akademi D3

: 2 orang

d. Akademi D2

: - orang

e. SLTA

: 23 orang

f. SMP

: 6 orang

g. SD

: - orang

2. PNS yang telah mengikuti Diklat struktural: 1. Diklat Pimpinan Tingkat II

: - orang

2. Diklat Pimpinan Tingkat III

: 1 orang

3. Diklat Pimpinan Tingkat IV

: 7 orang

3. PNS menurut golongan kepangkatan :

Golongan IV/ a Golongan III/ d Golongan III/ c Golongan III/ b Golongan III/ a Golongan II/ d Golongan II/ c Golongan II/ b Golongan II/ a Golongan I/d Golongan I/c -

: : : : : : : : : :

1 orang 2 orang 1 orang 4 orang 3 orang - orang 2 orang 11 orang 10 orang 4 orang : 1 orang

Kecamatan Wonopringgo (a) Jumlah Pegawai 29 orang PNS : PTT : (b) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : Sarjana (S 1) : SMA : SMP SD PTT

: : :

28 Orang 1 Orang 3 Orang 4 Orang 17 Orang 3 Orang 1 Orang 1 Orang


136

(c) Pangkat dan Golongan Golongan IV :

2 Orang

Golongan III : 9 Orang Golongan II : 15 Orang Golongan I : 2 Orang PTT : 1 Orang (d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 Orang Fungsional : - Orang -

Kecamatan Kedungwuni (a) Jumlah Pegawai 60 orang PNS : 59 Orang PTT : 1 Orang (b) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : Sarjana (S 1) D3 D2 SMA

: : : :

SMP : SD : PTT : (c) Pangkat dan Golongan

2 Orang 12 4 1 32



Golongan IV Golongan III

: :

3 Orang 25 Orang

Golongan II Golongan I PTT

: : :


(d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 23 Orang Fungsional

:

- Orang

- Kecamatan Buaran Jumlah Pegawai termasuk 3 (tiga) Kelurahan sebanyak 39 orang terdiri dari PNS 39 orang. Berdasarkan pangkat/golongan : - GolonganIV : 2 orang - Golongan III : 26 orang - Golongan II : 10 orang. - Golongan I : 1 orang. Berdasarkan pendidikan formal - S2 : 3 orang - Sarjana / SI : 16 orang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

137

- Sarjana Muda/D3: 4 orang - SLTA : 14 orang - SLTP : 1 orang - SD : 1 orang -

Kecamatan Tirto (a) Jumlah Pegawai 25 orang PNS : 25 Orang (b) Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S 1) : 3 Orang D4 : 1 Orang D3 : 1 Orang SMA : 14 Orang SMP : 4 Orang SD : 2 Orang (c) Pangkat dan Golongan Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 9 Orang Golongan II : 12 Orang Golongan I : 3 Orang (d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 Orang Fungsional : - Orang - Kecamatan Wiradesa a. Jumlah Pegawai 57 orang PNS : 57 orang PTT : - orang b. Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana ( S2 ) : 4 orang Sarjana ( S1 )

: 10 orang

Ahli Madya (D III )

: 3 orang

SMA

: 36 orang

SMP

: 2 orang

SD

: 3 orang

c. Pangkat dan Golongan Golongan IV

: 2 orang

Golongan III

: 34 orang

Golongan II

: 17 orang

Golongan I

: 4 orang

d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 33 Orang Fungsional : - orang


138

-

Kecamatan Siwalan (a) Jumlah Pegawai 29 orang PNS : (b) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : Sarjana (S 1) : D3 : SMA : SMP : (c) Pangkat dan Golongan Golongan IV : Golongan III : Golongan II : Golongan I :

29 Orang 2 5 2 19 1


2 10 16 1


(d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 Orang Fungsional

:

- Orang

- Kecamatan Wonokerto Jumlah pegawai kantor Kecamatan Wonokerto keadaan sampai bulan Desember 2014 sebanyak 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS ) sebagai berikut : 1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan a. Sarjana S2 : 2 orang b. Sarjana S1 : 4 orang c. Akademi D3 : 3 orang d. Akademi D2 : - orang e. SLTA : 17 orang f. SLTP : 1 orang g. SD : - orang 2. PNS yang telah mengikuti diklat struktural 1. Diklat Pimpinan Tingkat II : - orang 2. Diklat Pimpinan Tingkat III : 1 orang 3. Diklat Pimpinan Tingkat IV : 2 orang 3. PNS menurut golongan kepangkatan Golongan IV/b : 1 orang. Golongan IV/ a : 1 orang Golongan III/ d : 2 orang Golongan III/ c : 4 orang Golongan III/ b : 2 orang Golongan III/ a : 2 orang Golongan II/ d : 2 orang Golongan II/ c : 1 orang Golongan II/ b : 12 orang Golongan II/ a : - orang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

139

Golongan I/ d Golongan I/ c -

: - orang : - orang

Kecamatan Karangdadap (a) Jumlah Pegawai 21 orang PNS PTT

: :

20 Orang 1 Orang

(b) Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S 1) :

6 Orang

D3 : SMA : SD : PTT : (c) Pangkat dan Golongan Golongan IV : Golongan III : Golongan II : Golongan I : PTT :

1 12 1 1


2 9 7 1 1


(d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 8 Orang Fungsional : - Orang d. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Anggaran

: Rp.

785.625.000,-

Realisasi 2) DPRD

: Rp.

754.308.427,- (94,76 %)

Anggaran Realisasi 3) Sekretariat Daerah

: Rp : Rp.

8.696.014.500,8.422.278.659,- (97,03 %)

Anggaran

: Rp. 12.690.512.000,-

Realisasi 4) Sekretariat DPRD

: Rp. 12.267.450.340,- (96,94 %)

Anggaran Realisasi 5) Inspektorat

: Rp. : Rp.

2.308.383.700,2.203.360.470,- (98,22 %)

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. 6) Badan Kepegawaian Daerah

2.481.531.000,2.424.436.768,- (99,65 %)

Anggaran Realisasi 7) DPPKD - Belanja Pegawai

2.178.878.000,2.108.682.802,- (92,45 %)

: Rp. : Rp.


140


-

-

-

-

-

: Rp. : Rp.

811.673.056.690,760.434.204.158,- (88,03 %)

Belanja Bunga Anggaran : Rp. 67.260.000,Realisasi : Rp. 46.576.748,- (39,46 %) Belanja Hibah Anggaran : Rp. 10.060.000.000,Realisasi : Rp. 9.969.000.000,- (95,37 %) Belanja Bantuan Sosial Anggaran : Rp. 7.102.050.000,Realisasi : Rp. 6.328.720.000,- (84,75 %) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa Anggaran : Rp. 42.113.850,-

dan

Realisasi : Rp. 42.113.850,- (100 %) Belanja Bantuan Keuangan Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Belanja Tidak Terduga Anggaran : Rp.

43.605.092.300,43.331.933.392,- (99,13 %)

Realisasi

1.186.575.000,- (72,25 %)

: Rp.

4.145.788.000,-

8) Kecamatan : - Kecamatan Kandangserang

-

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Paninggaran

1.378.200.000,1.315.106.078,- (97,75 %)

Anggaran

1.354.754.000,-

: Rp.

-

Realisasi : Rp. Kecamatan Lebakbarang

1.312.635.801,- (98,57 %)

-

Anggaran : Rp. 1.175.879.000,Realisasi : Rp. 1.128.693.431,- (96,87 %) Kecamatan Petungkriyono Anggaran

: Rp.

1.342.642.000,-

: Rp.

1.301.358.454,- (97,63 %)

-

Realisasi Kecamatan Talun

: Rp. : Rp.

1.206.823.000,1.179.227.393,- (91,81 %)

-

Anggaran Realisasi Kecamatan Doro

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Karanganyar Anggaran : Rp. Realisasi : Rp.

1.336.316.000,1.293.699.646,- (97,40 %)

-

1.326.880.000,1.287.792.563,- (96,99 %)


141

-

Kecamatan Kajen Anggaran

: Rp.

2.116.593.000,2.055.194.003,- (98,26 %)

-

Realisasi : Rp. Kecamatan Kesesi : Rp. : Rp.

2.289.252.000,2.164.337.514- (97,19 %)

-

Anggaran Realisasi Kecamatan Sragi

2.453.732.000,2.392.322.198,- (98,89 %)

-

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Bojong Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Wonopringgo Anggaran : Rp.

1.842.708.000,1.795.460.266,- (97,53 %)

Realisasi : Rp. Kecamatan Kedungwuni

1.458.231.094,- (98,12 %)

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Buaran Anggaran : Rp.

2.986.519.000,2.923.069.915,- (97,78 %)

: Rp.

2.193.236.121,- (97,65 %)

-

Realisasi Kecamatan Tirto

1.340.666.500,1.356.454.442,- (98,36 %)

-

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Wiradesa Anggaran

3.214.871.000,-

-

-

-

-

: Rp.

1.506.074.000,-

2.227.584.000,-

Realisasi : Rp. Kecamatan Siwalan

3.077.081.593,- (98,67 %)

Anggaran

1.707.145.000,-

: Rp.

1.657.114.520,- (97,77 %)

-

Realisasi : Rp. Kecamatan Karangdadap

1.140.409.000,1.138.170.875,- (98,63 %)

-

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Wonokerto Anggaran Realisasi

1.481.512.000,1.454.939.363,- (97,21 %)

: Rp. : Rp.

Realisasi belanja langsung : 1) Sekretariat Daerah Bagian Umum Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Bagian Organisasi Anggaran : Rp.

9.577.244.450,9.033.016.633,- (94,23 %) 1.065.000.000,-


142

Realisasi : Rp. 1.050.999.700,- (99,23 %) Bagian Tata Pemerintahan Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Bagian Aset Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Bagian Perekonomian Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Bagian Kesra Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Bagian Pembangunan

1.550.000.000,1.311.346.300,- (92,98 %) 3.730.330.000,3.257.716.520,- (91,03 %) 1.245.720.750,893.952.250,- (88,24%) 1.620.000.000,1.504.761.996,- (100 %)

Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

1.725.000.000,1.420.637.000,- (99,30 %)

Bagian Hukum Anggaran Realisasi Bagian Humas

: Rp. : Rp.

1.131.000.000,1.018.509.327,- (93,38 %)

: Rp. : Rp.

2.203.540.000,2.080.028.261,- (98,88%)

Anggaran Realisasi 2) Sekretariat DPRD Anggaran

: Rp. 13.135.322.600,-

Realisasi : Rp. 11.505.496.569,- (97,63 %) 3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Realisasi 4) Inspektorat

: Rp. 24.439.756.600,: Rp. 24.063.350.717,- (98,45 %)

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. 5) Badan Kepegawaian Daerah

1.787.442.400,1.722.236.990,-

(99,95 %)

Anggaran

: Rp

2.827.499.000,-

Realisasi 6) Kecamatan :

: Rp

2.259.289.766,- (98,25 %)

-

-

-

Kecamatan Kandangserang Anggaran : Rp.

220.387.000,-

Realisasi : Rp. Kecamatan Paninggaran

217.286.200,- (98,93 %)

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Lebakbarang Anggaran : Rp.

226.815.000,224.241.223,-

(97,59%)

173.744.400,-


143

Realisasi : Rp. Kecamatan Petungkriyono

163.803.729,- (98,47%) 168.351.000,164.989.983,- (99,02 %)

-

Anggaran Realisasi Kecamatan Talun Anggaran Realisasi Kecamatan Doro

1.110.000,1.110.000,- (100 %)

-

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Karanganyar : Rp. : Rp.

1.500.000,1.485.640,- (99,04 %)

-

Anggaran Realisasi Kecamatan Kajen Anggaran Realisasi Kecamatan Kesesi Anggaran Realisasi Kecamatan Sragi

: Rp. : Rp.

2.160.000,2.159.000,- (99,95 %)

: Rp. : Rp.

4.250.000,4.250.000,- (100 %)

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Bojong Anggaran : Rp.

1.125.000,1.125.000,- (100 %)

2.500.000,- (100 %)

-

Realisasi : Rp. Kecamatan Wonopringgo

1.140.000,1.140.000,- (100 %)

-

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Kedungwuni

1.125.000,1.125.000,- (100 %)

-

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Buaran Anggaran

: Rp.

1.465.000,-

: Rp.

1.249.000,- (85,25 %)

-

Realisasi Kecamatan Tirto

1.500.000,1.450.000,- (96,67 %)

-

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Wiradesa

2.000.000,2.000.000,- (100 %)

-

Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Siwalan Anggaran Realisasi

3.291.000,3.291.000,- (100 %)

-

-

-

-

-

: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.

: Rp. : Rp.

1.237.500,1.222.881,- (98,82 %)

2.500.000,-


144

-

-

Kecamatan Karangdadap Anggaran : Rp. Realisasi : Rp. Kecamatan Wonokerto

1.200.000,1.200.000,- (100 %)

Anggaran : Rp. 890.000,Realisasi : Rp. 890.000,- (100 %) h. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam bidang administrasi umum pemerintahan adalah sebagai berikut : 1) Belum optimalnya peningkatan sumber daya manusia aparatur. 2) Adanya peraturan-peraturan baru yang implementasinya memerlukan komitmen bersama dan menuntut peningkatan ketrampilan teknis aparatur pemerintah 3) Penegakan sanksi hukum bagi Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang tidak membayar Pajak/Retribusi atau yang belum membayar sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. 4) Kurangnya pemahaman perangkat desa/kelurahan dan masyarakat terhadap berbagai aturan sehingga menyebabkan kendala/hambatan dalam pelaksanaan bantuan kepada desa/kelurahan; 5) Masih terbatasnya akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat sehingga partisipasi dalam manajemen pembangunan desa masih rendah; 6) Terlambatnya penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan APBD dari beberapa SKPD, sehingga menghambat pelaksanaan evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan APBD;

dan

penyusunan

laporan

Solusi : 1) Memaksimalkan kualitas dan kuantitas Aparatur diKabupaten Pekalongan baik melalui penambahan beban kerja maupun pengiriman tugas pendidikan baik formal maupun informal terkait tupoksi 2) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi secara intensif mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan baru 3) Menerapkan sanksi Perda secara bertahap serta penerapan “ reward and punishment “ 4) Perlunya sosialisasi terhadap aturan-aturan yang harus dipatuhi desa/kelurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan bantuan yang disalurkan ke desa/kelurahan; 5) Perlu peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat yang akan memberi dampak dukungan terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan desa;


145

6) Membuat surat edaran kepada SKPD untuk menyampaikan laporan bulanan perkembangan fisik dan keuangan secara tepat waktu, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 24. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Program Dan Kegiatan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor - Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Kegiatan penyediaan bangunan kantor

-

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

-

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

-

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kegiatan penyediaan jasa perencanaan dan evaluasi program

komponen

instalasi

listrik/penerangan

- Kegiatan penyediaan jasa tenaga lepas 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -

Kegiatan pengadaan balai penyuluh KB di kecamatan Kegiatan pengadaan komputer, printer, LCD dan perlengkapanya Kegiatan sarana prasarana petugas penyuluh KB Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Kegiatan penyusunan data base profil desa/kelurahan 5) Program peningkatan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (PAP PNPM-MPd) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

146

-

Kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

6) Program peningkatan partisipasi masyarakat pembangunan desa (lomba desa/kelurahan) - Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - Kegiatan biaya operasional bantuan - Kegiatan pelatihan penguatan kelompok pengelola sarana prasarana air minum pasca program PAMSIMAS - Kegiatan penunjang pembinaan BP- SPAM (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (BPMPKB) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.26 SPM Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. PKK aktif 100 % 2. Posyandu 100 % c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 89 orang PNS 2) Kualifikasi Pendidikan

:

89 Orang

Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1) Ahli Madya ( D III ) SMA

: : : :

2 37 8 40

SD 3) Pangkat dan Golongan

:


2 Orang

Golongan IV : 13 Orang Golongan III : 58 Orang Golongan II : 5 Orang Golongan I : 2 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 11 Orang Fungsional : 60 Orang


147

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : Anggaran : Rp. 5.745.129.000,Realisasi : Rp. 5.597.979.849,- (97,44 %) Realisasi belanja langsung : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat Anggaran : Rp. 4.170.000,Realisasi : Rp. 4.168.000,- (99,95 %) - Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Anggaran : Rp. 31.820.000,Realisasi : Rp. 26.442.910,- (83,10 %) - Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Anggaran Realisasi -

-

-

: Rp. : Rp.

14.660.000,12.774.000,- (83,10 %)

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Anggaran : Rp. 25.434.200,Realisasi : Rp. 25.433.650,- ( 100 % ) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Anggaran : Rp. 4.739.000,Realisasi : Rp. 4.739.000,- (100 %) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Anggaran : Rp. 11.550.000,-

-

Realisasi : Rp. 11.550.000,- (100 %) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

-

Anggaran : Rp. 17.271.000,Realisasi : Rp. 17.271.000,- (100 %) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Anggaran Realisasi

-

-

-

-

: Rp. : Rp.

Kegiatan penyediaan bangunan kantor

15.000.000,15.000.000,- (100 %)

komponen

instalasi

listrik/penerangan

Anggaran : Rp. 6.000.000,Realisasi : Rp. 5.650.000,- (94,17 %) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Anggaran : Rp. 34.990.000,Realisasi : Rp. 34.549.750,- (98,74 %) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Anggaran : Rp. 3.500.000,Realisasi : Rp. 3.500.000,- (100 %) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


148


-

-

-

-

: Rp. : Rp.

2.380.000,2.380.000,- (100 %)

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Anggaran : Rp. 51.976.800,Realisasi : Rp. 46.987.100,- (90,40 %) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Anggaran : Rp. 75.000.000,Realisasi : Rp. 72.475.000,- (96,63 %) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Anggaran : Rp. 31.000.000,Realisasi : Rp. 28.858.000,- (93,09 %) Kegiatan penyediaan jasa perencanaan dan evaluasi program Anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %) Kegiatan penyediaan jasa tenaga lepas Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %) 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Kegiatan pengadaan balai penyuluh KB di kecamatan Anggaran : Rp. 664.402.000,-

-

-

-

Realisasi : Rp. 660.205.000,- (99,37 %) Kegiatan pengadaan komputer, printer, LCD dan perlengkapanya Anggaran : Rp. 160.875.000,Realisasi : Rp. 160.136.000,- (99,54 %) Kegiatan sarana prasarana petugas penyuluh KB Anggaran : Rp. 200.250.000,Realisasi : Rp. 196.677.000,- (98,22 %) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Anggaran : Rp. 20.000.000,Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100 %) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

27.793.000,25.139.600,- (90,45 %)

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Anggaran : Rp. 35.496.000,Realisasi : Rp. 35.494.100,- (99,99 %) 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur -

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Anggaran : Rp. 25.108,500,Realisasi : Rp. 19.387.125,- (77,21 %) 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Kegiatan penyusunan data base profil desa/kelurahan -


149

Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

50.000.000,50.000.000,- (100 %)

5) Program peningkatan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (PAP PNPM-MPd) Anggaran : Rp. 265.000.000,Realisasi : Rp. 264.821.000,- (99,93 %) - Kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Anggaran : Rp. 15.000.000,Realisasi : Rp. 15.000.000,- (100 %) 6) Program peningkatan partisipasi masyarakat pembangunan desa (lomba desa/kelurahan) -

-

Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Anggaran : Rp. 40.000.000,Realisasi : Rp. 40.000.000,- (100 %) Kegiatan biaya operasional bantuan Anggaran : Rp. 50.000.000,Realisasi : Rp. 49.999.500,- (100 %)

-

Kegiatan pelatihan penguatan kelompok pengelola sarana prasarana air minum pasca program PAMSIMAS Anggaran : Rp. 50.000.000,Realisasi : Rp. 46.750.000,- (93,50 %)

-

Kegiatan penunjang pembinaan BP- SPAM (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

20.000.000,20.000.000,- (100 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan kurang mencukupi baik itu meliputi prasarana gedung, perlengkapan kantor maupun jumlah personil. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik yang prima. 2) Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga teknis dan tenaga administrasi personil dibanding dengan beban tugas terutama kebutuhan tenaga staf masih diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatanSolusi : Solusi :


150

1) Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi terutama bagi pemberdayaan. 2) Peningkatan kompetensi kualitas dan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi 25. Urusan Sosial a. Program Dan Kegiatan 1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Program pelayanan administrasi perkantoran (a) Penyediaan jasa surat menyurat (b) Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (e) Penyediaan jasa kebersihan kantor (f) Penyediaan alat tulis kantor (g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (h) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (i) Penyediaan peralatan rumah tangga (j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (k) Penyediaan makanan dan minuman (l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (m)Penyediaan jasa tenaga teknis / administrasi. (n) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. (o) Perencanaan program dan evaluasi pelaporan. -

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (b) Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

-

(c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Program penigkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

(a) Pendidikan dan pelatihan formal Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil

-

(KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. (a) Bimbingan lanjut KUBE fakir miskin Program pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

-

(SIKS),SIBI, dan SIG. (a) Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (a) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.


151

(b) Bimbingan rehabilitasi sosial, rehabilitasi medik Penyandang Cacat Bibir Sumbing (PCBS)

-

-

(c) Penjaringan tuna sosial, dan bimbingan pencegahan HIV / AIDS Program pembinaan anak terlantar (a) Pelayanan petirahan anak sekolah bermasalah sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (a) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (a) Pemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan “Bhakti Wiratama” (b) Sarasehan kepahlawanan apel kehormatan renungan suci dan ziarah Mandurorejo Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. (a) Pelatihan petugas terapi bagi penyandang disabilitas dan eks trauma.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Program pelayanan administrasi perkantoran (a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (b) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor (c) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (d) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (e) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (f) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga (g) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan (h) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman kantor (i) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (j) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam -

daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (a) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional (b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (d) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat (e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor (f) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebencanaan (g) Kegiatan pengadaan peralatan kebencanaan (h) Kegiatan pengadaan perlengkapan kebencanaan


152

-

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

-

Program pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam (a) Kegiatan fasilitasi operasional SATLAK PBA (b) Kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan penanggulangan bencana pada relawan Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana (a) Kegiatan penunjang kegiatan bantuan dana tak terduga (b) Kegiatan fasilitasi perencanaan penyusunan penanganan pasca bencana Program tanggap darurat bencana (a) Penanganan tanggap darurat pada kejadian bencana alam (b) Pengadaan logistik bencana

-

-

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan sosial (DINSOS NAKERTRANS) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.27 SPM Urusan Sosial No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. Sarana sosial spt panti asuhan, panti jompo, 13 buah panti rehabilitasi 2. Persentase penyandang cacat baik fisik dan 0,34 % mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 3. PMKS yg memperoleh bantuan sosial 0,042 % c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Jumlah Pegawai PNS CPNS PTT b. Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Ahli Madya (D III) SLTA

: 67 orang : 65 orang : - orang : 2 orang : : : :

10 orang 32 orang 4 orang 14 orang


153

SLTP : 1 orang SD : 4 orang c. Pangkat dan Golongan Golongan IV : 10 Orang Golongan III : 43 Orang Golongan II : 10 Orang Golongan I : 2 Orang PTT : 2 Orang d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 21 orang Fungsional : - orang 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Jumlah Pegawai19 orang PNS : 19 Orang -

Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S2) :

1

Orang

-

Sarjana (S 1) : SMA : SMP : Pangkat dan Golongan

-

Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 12 Orang Golongan II : 5 Orang Golongan I : 1 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Fungsional

: :


5 Orang - Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : 1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anggaran : Rp. 3.660.949.000 Realisasi Anggaran

: Rp. 3.582.829.946 (97,86 %)

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggaran : Rp.901.666.000,Realisasi : Rp.886.146.004,- (98,27%) Realisasi belanja langsung : 1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anggaran : Rp.140.000.000,Realisasi : Rp.113.801.800,- (93,20%) 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggaran : Rp.1.628.185.000,Realisasi : Rp.1.580.693.360,- (97,08%)


154

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan 1) DINSOSNAKERTRANS Secara Umum sarana prasarana yang digunakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan sudah ada tetapi dari segi kuantitas belum sesuai harapan sehingga dalam melaksanakan tugas dan kegiatan belum maksimal 2) BPDB Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan kurang memadai, karena gedung yang digunakan dalam kondisi rusak ringan, terutama pada bagian atap. Hal ini sangat berbahaya karena atap yang rapuh sewaktu-waktu dapat runtuh terutama ketika terjadi hujan deras disertai angin kencang. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang disebabkan oleh terbatasnya SDM pelaku usaha kesejahteraan sosial. 2) Belum optimalnya peran serta lembaga sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. 3) Kurang memadainya sarana prasarana (gedung kantor). 4) Tidak ada gudang penyimpanan logistik bencana, beserta peralatan dan perlengkapan kebencanaan. Solusi : 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. 2) Mendorong dan memotivasi pihak-pihak partisipasi berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial. 3) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. 4) Memanfaatkan ruang yang ada untuk gudang penyimpanan logistik bencana, beserta peralatan dan perlengkapan kebencanaan 26. Urusan Kebudayaan a. Program Dan Kegiatan 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.1

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

A

Penyelenggaraan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB)

B

Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan)

C

Pengiriman Lomba-lomba Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Jelajah Sejarah

D

Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

155

1.2

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

A

Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah (penyelenggaraan Pergelaran Seni Budaya dalam Hari jadi dan tahun Baru)

B

Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba kreativitas Seni Budaya Non pelajar/Umum

C

Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK)

D

Festival Anak Sholeh Indonesia ( FASI ) dan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni ( MAPSI )

2) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Program pengembangan nilai budaya (a) Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah - Program peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan (a) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kesenian b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan kebudayaan (DINDIKBUD dan DINPORAPAR) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.28 SPM Urusan Kebudayaan No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 5 kali 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3 buah 3. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yg 54,02 % dilestarikan c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -

Jumlah Pegawai 75 orang PNS : 75 Orang Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S 1) : 75 Orang Pangkat dan Golongan Golongan III : 75 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Struktural : 3 Orang Fungsional : - Orang 2) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Jumlah Pegawai 2 orang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

156

-

PNS : Kualifikasi Pendidikan

2 Orang

Sarjana (S 1) : 2 Orang Pangkat dan Golongan Golongan III : 2 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 1 Orang Fungsional : - Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Upaya pencapaian sasaran program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan mengadakan kegiatan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut : NO

NAMAKEGIATAN

PENGEMBANGANKESENIANDANKEBUDAYAANDAERAH 1 (PENYELENGGARAANPERGELARANSENI BUDAYADALAMHARI JADI DAN TAHUNBARU) PENYELENGGARAANDANPENGIRIMANLOMBAKREATIVITASSENI BUDAYA 2 NONPELAJAR/UMUM 3 KEMAHSENI BUDAYAPELAJAR(SMP,SMADANSMK) FESTIVALANAKSHOLEHINDONESIA( FASI ) DANLOMBAMATAPELAJARAN 4 AGAMAISLAMDANSENI ( MAPSI )

ANGGARAN

REALISASI

%

269.600.000,00

269.600.000,00 100,00

93.700.000,00

93.700.000,00 100,00

181.100.000,00

181.100.000,00 100,00

95.500.000,00

95.150.000,00 99,63

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Upaya pencapaian sasaran program Peningkatan Pengelolaan Keragaman Budaya dengan mengadakan Pembinaan Guru Bidang seni Budaya SD, SMP, SMA/SMK, kegiatan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut : NO

NAMAKEGIATAN

1

PENYELENGGARAANLOMBAKREATIFITASSENI BUDAYAPELAJAR(PEKAN SENI DANFLS2NTK, SD, SMP, SMA, SMKDANSLB)

200.000.000,00

169.637.800,00 84,82

2 FASILITASI PENYELENGGARAANPENTASSENI BUDAYADAERAH(PAINGAN)

246.750.000,00

243.200.000,00 98,56

32.800.000,00

24.360.000,00 74,27

197.000.000,00

197.000.000,00 100,00

PENGIRIMANLOMBA-LOMBAKEMAHBUDAYA, LOMBAKARYATULISILMIAH, JELAJAHSEJARAH PENYELENGGARAANAPRESIASI DANKREATIFITASSENI BUDAYADI 4 KECAMATAN 3

ANGGARAN

REALISASI

4) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata -

Program pengembangan nilai budaya (a) Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Anggaran : Rp. 379.840.000,Realisasi : Rp. 373.125.000,(98,23 %)


157

%

-

Program peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan (a) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kesenian Anggaran : Rp. 19.000.000,Realisasi : Rp. 18.150.000,(95,53 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan dirasa masih belum mencukupi g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Belum memadainya infrastruktur penunjang kegiatan Kebudayaan 2) Belum optmimalnya koordinasi antar instasi/lembaga dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan Kebudayaan di Daerah 3) Terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas untuk kegiatan seni budaya Daerah 4) Belum adanya jaringan kerjasama yang berkesinambungan antara organisasi kebudayaan Daerah Solusi : 1) Mengoptimalkan koordinasi antar instasi/lembaga dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan Kebudayaan di Daerah 2) Melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk melengkapi infrastruktur penunjang kegiatan Kebudayaan 3) Memberikan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya Daerah 4) Melengkapi sarana, prasarana dan fasilitas untuk kegiatan seni budaya pada gedung kesenian 5) Melakukan koordinasi untuk membentuk jaringan kerjasama yang solid dan berkesinambungan antara organisasi kebudayaan Daerah 27. Urusan Statistik a. Program dan kegiatan 1) Program pengembangan data/informasi - Kegiatan penyusunan buku kestatistikan -

Kegiatan penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

b. Pencapaian Stándar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan statistik (BAPPEDA) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.29 SPM Urusan Statistik No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Ada 2. Buku PDRB Kabupaten Ada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

158

c. Instansi Penyelenggara Urusan Wajib Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 6 orang PNS :

6 Orang

2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : 2 Orang Sarjana (S 1) : 4 Orang 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 5 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 3 Orang Fungsional : - Orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 1) Program pengembangan data/informasi -

-

Kegiatan penyusunan buku kestatistikan Anggaran : Rp. 150.000.000,Realisasi : Rp. 148.450.000,- (98,97 %) Kegiatan penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Anggaran

: Rp.

90.000.000,-

Realisasi : Rp. 90.000.000,- (100 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan masih mencukupi, namun untuk lebih mengoptimalkan kelancaran tugas perlu adanya penambahan terutama kendaraan roda empat dan roda dua untuk mobilitas dalam rangka survey dan monitoring mengingat kendaraan roda dua jumlahnya terbatas dan ada yang sudah rusak. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Dalam program pengembangan data/informasi dijumpai hambatan dalam proses pengumpulan data/informasi khususnya berkaitan dengan akurasi, kelengkapan, sinkronisasi antar sumber data, maupun ketepatan waktu pengiriman data. 2) Koordinasi antar SKPD dalam pengumpulan data/informasi untuk evaluasi, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan baik yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN belum optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporannya. Solusi : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

159

1) Peningkatan koordinasi, vertifikasi dan sinkronisasi pengumpulan data/informasi dalam rangka penyusunan dan penyajian data statistik daerah dan hasil-hasil/kinerja pembangunan daerah. 2) Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam pengumpulan data /informasi untuk evaluasi, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan baik yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN. 28. Urusan Kearsipan a. Program Dan Kegiatan 1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah - Kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah. - Kegiatan pembenahan arsip desa. 2) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan -

penyimpanan arsip. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi - Kegiatan apresiasi arsip daerah b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan kearsipan (KANPERPUS ARSIPDA) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

Tabel 3.30 SPM Urusan Kearsipan Indikator Kinerja Kunci

1. Penerapan pengelolaan arsip secara baku 2. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Capaian Kinerja 87 % 2 kali

c. Instansi Penyelenggara Urusan Wajib Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 10 orang PNS 2) Kualifikasi Pendidikan

:

10 Orang

Sarjana (S 1) D3 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV

: :

3 Orang 7 Orang

:

1 Orang

Golongan III : 6 Orang Golongan II : 3 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

160

Struktural Fungsional (arsiparis)

: :

1 Orang 6 Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi Belanja Langsung 1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah - Kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah. Anggaran : Rp. 73.530.000,Realiasasi : Rp. 71.693.000,- (97,50 %) - Kegiatan pembenahan arsip desa. Anggaran : Rp. 34.265.000,Realiasasi : Rp. 34.175.000,- (99,74 %) 2) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. -

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. Anggaran Realiasasi

-

: Rp. : Rp.

29.265.000,28.608.700,- (97,76 %)

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data. Anggaran : Rp. 3.000.000,-

Realiasasi : Rp. 3.000.000,- (100 %) 3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi -

Kegiatan apresiasi arsip daerah Anggaran : Rp. 47.795.000,Realiasasi : Rp. 43.762.500,- (91,56 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan mencukupi, namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor perlu didukung/penambahan sarana dan prasarana penunjang. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Belum tertatanya atau terselamatkannya fisik dan isi informasi arsip pada unit kerja/masing-masing lembaga pencipta arsip, lebih-lebih arsip-arsip yang ada pada unit kerja pemerintah desa. 2) Masih rendahnya keterampilan teknis petugas pengelola arsip, terutama pada pemerintah desa. 3) Masih kurangnya sarana pengolah dan penyimpanan arsip. 4) Kurangnya kepedulian terhadap arti pentingnya arsip sebagai bukti perjalanan suatu bangsa (terutrama bagi pimpinan lembaga/SKPD pada masing-masing instansi). 5) Untuk lembaga kearsipan di Tingkat Kabupaten belum memiliki Depo yang khusus untuk menyimpan arsip-arsip inaktif dari berbagai SKPD atau unit-unit kerja (sentral Record). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

161

Solusi : 1) Menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya isi informasi arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah sekaligus sebagai bukti pertanggungjawaban nasional serta merupakan jejak perjalanan sejarah yang tidak boleh diabaikan begitu saja dengan melalui sosialisasi teknis yang dipergunakan dalam pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. 2) Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana teknis yang dipakai dalam pengelolaan maupun penyimpanan arsip. 3) Guna optimalisasi pengelolaan arsip di Wilayah Kabupaten Pekalongan perlu dan terus ditingkatkan program penyelamatan dan pelestarian dokumen, program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan, program perbaikan sistem administrasi kearsipan dan program peningkatan kualitas pelayanan informasi serta melakukan pembenahan arsip sampai ke desa-desa. 4) Untuk lebih meningkatkan keterampilan pengurusan surat khususnya pada pemerintah desa, dilakukan dengan mengirimkan peserta bintek kearsipan bagi sekdes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan Arsip dan Perpustakaan. 5) Perlu segera dibangun depot arsip guna menyimpanan arsip inaktif serta mengantisipasi kelebihan penambahan volume arsip 29. Urusan Perpustakaan a. Program Dan Kegiatan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran -

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Kegiatan jasa administrasi keuangan Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

-

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

-

bangunan kantor. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

162

/

-

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala buku-buku perpustakaan Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan

perlengkapan kantor 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 4) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan - Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. - Kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. - Kegiatan pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah - Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan umum daerah - Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan - Kegiatan promosi perpustakaan -

Kegiatan pengadaan mobil perpustakaan keliling Kegiatan pemberdayaan perpustakaan desa dan operasional

perpustakaan keliling. b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan perpustakaan (KANPERPUS ARSIPDA) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

Tabel 3.31 SPM Urusan Perpustakaan Indikator Kinerja Kunci

1. Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah 2. Pengunjung perpustakaan

Capaian Kinerja 53,15 % 16,82 %

c. Instansi Penyelenggara Urusan Wajib Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 22 orang PNS : 21 Orang PTT 2) Kualifikasi Pendidikan

1 Orang:

Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1) D3 SMA

: : : :

1 6 6 8

SMP 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV Golongan III

:

1 Orang

: :

1 Orang 8 Orang

10 Orang



163

Golongan II PTT

: :

12 Orang 1 Orang

4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 4 Orang Fungsional(Pustakawan) : 3 Orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : Anggaran : Rp. 1.503.390.000,Realisasi : Rp. 1.456.979.145,- (99,27 %) Realisasi belanja langsung : Anggaran : Rp. 2.024.595.000,Realiasasi : Rp. 1.825.850.509,- (88,66 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan mencukupi, namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor perlu didukung/penambahan sarana dan prasarana penunjang. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Permasalahan yang ada pada saat sekarang dalam mengelola perpustakaan masih lemahnya pada aspek sumber daya, diantaranya kurangnya sarana pendukung bahan koleksi, tata ruang perpustakaan sebagai pelayanan kurang nyaman, jumlah pustakawan masih kurang, computer perpustakaan ke program digital library kurang, 2) Demikian pula masih kurangnya dukungan terhadap program urusan wajib perpustakaan bagi SKPD atau lembaga terkait serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap budaya baca. 3) Belum terselenggaranya perpustakaan umum secara keseluruhan di kecamatan dan desa se Kabupaten Pekalongan dan perpustakaan khusus di sekolah maupun dirumah-rumah ibadah dan pondok pesantren. Solusi : 1) Pengadaan sarana prasarana perpustakaan, baik Perpustakaan Umum Kabupaten Pekalongan maupun perpustakaan desa, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus. 2) Memberikan bantuan bahan pustaka kepada perpustakaan desa guna menambah koleksi buku-buku dan sekaligus guna memberdayakan perpustakaan desa. 3) Mengajukan penambahan personil yang ditempatkan pada petugas pengelola perpustakaan.


164

4) Melaksanakan kegiatan supervise, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. 5) Melaksanakan Bintek bagi pengelola perpustakaan sekolah, baik SD, SMP, SMA/SMK/MA. 6) Mengirim peserta bintek pengelola perpustakaan desa ke provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 1. Urusan Kelautan dan Perikanan a. Program Dan Kegiatan. 1) Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -

Penyediaan jasa dinas/operasional

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

-

kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

-

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Perencanaan program dan Evapor 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan komputer, printer, LCD dan perlengkapannya -

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0%) - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal 4) Program peningkatan produksi hasil peternakan - Pembibitan dan perawatan ternak - Pengembangan ternak unggas - Inventarisasi dan verifikasi ternak bergulir Pekalongan

di

Kabupaten


165

5) Program pengembangan budidaya perikanan - Pengembangan bibit ikan unggul -

Pembinaan dan pengembangan perikanan Pengembangan kawasan budidaya air tawar Pengembangan kawasan budidaya air payau Normalisasi saluran dan tanggul tambak Pemanfaatan lahan puso untuk budidaya ikan nila Kabupaten Pekalongan menuju minapolitan Pemberdayaan pembudidaya ikan untuk industrialisasi udang dan bandeng di pantura - Penunjang PUMP 6) Program pengembangan perikanan tangkap - Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan - Pengembangan dan peningkatan PPI Jambean -

mendukung

Pembuatan rumpon dasa Penyediaan sarana perikanan tangkap

7) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan - Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan 8) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan -

produksi

Promosi produk perikanan Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan ikan Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan

9) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar - Penebaran ikan di perairan umum (Restocking) - Penanaman mangrove 10)Program pengembangan statistik perikanan - Penyediaan sarana statistik perikanan b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan pilihan kelautan dan perikanan (DKPP) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

Tabel 3.32 SPM Urusan Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja Kunci

1. Produksi perikanan 2. Konsumsi ikan

Capaian Kinerja 108,81 % 101,70 %

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pekalongan


166

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 53 orang PNS : 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : Sarjana (S 1) : D4 : D3 : SMA : SMP : 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV : Golongan III : Golongan II Golongan I

: :

53 Orang 2 34 2 5 9 1



4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 24 Orang Fungsional : 3 Orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung Anggaran : Rp. 2.980.379.000,Realisasi : Rp. 2.897.243.851,- (97,21%). Belanja Langsung Anggaran

: Rp. 7.480.899.161,-

Realisasi

: Rp. 7.332.682.339 (98,01 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai antara lain seperti : 1) TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Produksi dari TPI Wonokerto dan TPI Jambean pada tahun 2014 mengalami kenaikan 17,93 % dan nilai produksinya pun meningkat 8,54 % dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi terjadi akibat hasil dampak positif adanya terumbu karang buatan (rumpon dasar) di Perairan Laut Kabupaten Pekalongan sehingga dapat meningkatkan jumlah hasil tangkapan khususnya ikan bernilai ekonomis tinggi bagi nelayan yang beroperasi di perairan tersebut. Nilai produksipun meningkat dengan adanya kenaikan harga ikan disebabkan makin membaiknya harga ikan. 2) Armada Perikanan Tangkap Penggunaan armada perahu motor tempel mengalami kenaikan hanya sebesar 0,21 %, sedangkan untuk kapal motor naik sebesar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

167

7,69 %. Kenaikan tersebut disebabkan karena produksi ikan tangkap meningkat dibanding tahun sebelumnya. 3) Alat Tangkap Adanya peningkatan jumlah alat tangkap purse seine dan gill net. Sedangkan alat tangkap ikan yang lain tetap. Peningkatan jumlah alat tangkap yang ramah lingkungan seperti Gillnet ini disebabkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat tangkap yang biaya operasionalnya lebih rendah dan lebih ramah lingkungan sehingga pertumbuhan ikan alami dapat terus terjaga. Secara keseluruhan persentasi jumlah alat tangkap tahun 2014 hanya mengalami kenaikan sebesar 14,31 %. 4) Pembudidaya / Petani Ikan, Nelayan, dan Bakul / Pengolah Ikan Untuk Nelayan Juragan jumlahnya mengalami kenaikan hanya sebesar 0,43 % sedangkan Pandega naik 0,63%. Sedangkan jumlah Pembudidaya tambak dan Pembudidaya ikan air tawar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,19 % dan 5,34 %. Kenaikan jumlah pembudidaya ikan disebabkan karena adanya ketertarikan masyarakat untuk melakukan usaha perikanan budidaya baik budidaya air payau maupun budidaya air tawar. Jumlah pengolah / bakul ikan mengalami peningkatan sebesar 87,14 %. Secara umum prosentase jumlah pembudidaya/petani ikan, nelayan bakul/pengolah ikan mengalami peningkatan sebesar 3,68 %

dan

g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Bidang Perikanan Tangkap -

Rendahnya produksi perikanan tangkap. Masih lemahnya permodalan yang dimiliki nelayan, sehingga usahanya sulit berkembang. Padatnya penangkapan di perairan laut Kabupaten Pekalongan sehingga hasil tangkapan nelayan makin berkurang. Makin jauhnya daerah penangkapan (fishing ground) sehingga kapal ikan yang menjangkaunya.

ukurannya

<

10

GT

tidak

mampu

-

Terjadinya pendangkalan muara dan alur sungai yang menghambat lalu lintas kapal / perahu masuk keluar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto dan TPI Jambean. 2) Bidang Perikanan Budidaya -

Rendahnya produksi perikanan budidaya tambak dan produksi kolam ikan air tawar. Masih lemahnya permodalan yang dimiliki pembudidaya / petani tambak maupun pembudidaya / petani ikan air tawar, sehingga usahanya sulit berkembang.


168

-

Sering gagalnya proses budidaya akibat kerusakan tanggul, saluran dan air pasang (rob) dan banjir besar serta tingginya

pencemaran perairan umum. 3) Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup - Rusaknya pantai dan laut akibat abrasi sepanjang 2,6 km dari panjang pantai 10,5 km. - Ancaman pemanasan global yang berakibat pada naiknya permukaan air laut menyebabkan sering terjadinya banjir karena rob / air pasang dan semakin tingginya tingkat abrasi pantai. - Rendahnya SDM nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan terutama masalah manajemen dan ketrampilan. 4) Konsumsi Makan Ikan - Rendahnya mutu ikan, ini terutama disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan. -

Rendahnya konsumsi makan ikan yaitu 16,29 Kg/kapita/tahun adalah lebih rendah dari standar nilai konsumsi makan ikan

provinsi Jawa Tengah yaitu 18 Kg/kapita/tahun dan dari harapan nasional yaitu 26,5 Kg/kapita/tahun. 5) Bidang Peternakan - Masih rendahnya konsumsi protein hewani khususnya dari daging, telur dan susu. - Masih seringnya timbul wabah penyakit unggas seperti AI yang menimbulkan kerugian besar bagi Petani ternak unggas. Solusi : 1) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. 2) Memberikan bantuan modal secara bergulir kepada petani nelayan untuk mengembangkan usahanya. 3) Memberikan bantuan modal kepada pembudidaya ikan melalui Dana Penguatan Modal dan sekaligus penguatan UPP sebagai lembaga pengelola. 4) Memberdayakan pembudidaya ikan baik air payau maupun air tawar dengan memberikan pelatihan manajemen dan ketrampilan budidaya. 5) Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada petani, nelayan dan bakul/pengolah ikan serta keanekaragaman produk ikan olahan; 6) Mencegah abrasi pantai dengan penanaman mangrove di daerah pantai dan mengupayakan bangunan groin penahan abrasi. 7) Perlu menindaklanjuti Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan dan Perda Rencana Zonasi dengan Pembuatan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir sehingga amanat UU No


169

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dapat dijalankan sepenuhnya. 8) Meningkatkan konsumsi protein hewani dengan meningkatkan populasi ternak baik ternak besar, ternak kecil maupn unggas. 9) Mencegah timbulnya dampak penyakit AI dengan penyediaan obatobatan, desinfektan dan pemberdayaan masyarakat veteriner. 2. Urusan Pertanian a. Program Dan Kegiatan 1) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan -

Program pelayanan administrasi perkantoran (a) Kegiatan penyediaan surat menyurat (b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (c) Kegiatan

penyediaan jasa kendaraan dinas operasional

pemeliharaan

dan

perijinan

(d) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (e) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (f) Kegiatan barang cetakan dan penggandaan (g) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor (h) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga (i) Kegiatan

penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (j) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman (k) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (l) Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi (m) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan (n) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/

operasional (c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur -

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) (a) Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian (b) Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman nilam (c) Kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di Kabupaten Pekalongan (d) kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan


170

(e) Kegiatan

perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi konstruksi pertanian

(f) Kegiatan pengadaan pestisida (g) Kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan untuk (h) (i) (j) (k) (l)

kegiatan jalan usaha tani (DAK) Kegiatan sarana prasarana pengelolaan air (DAK) Kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan rehabilitasi JIDES (DAK) Kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan rehabilitasi JTUT (DAK) Kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan kegiatan optimasi lahan hortikultura (DAK) Kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan pekerjaan pengadaan traktor roda 2 (DAK)

untuk untuk untuk untuk

(m) Kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan untuk

pekerjaan pengadaan pompa air (DAK) (n) Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

-

-

produk perkebunan, produk pertanian Program pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (a) Kegiatan pengembangan kawasan agropolitan Program penerapan teknologi pertanian/perkebunan (a) Kegiatan pengembangan komoditas varietas unggul melalui demplot Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan (a) Kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman cengkeh (DBHCHT) (b) Kegiatan pengendalian OPT dan pemupukan tanaman cengkeh (DBHCHT) (c) Kegiatan pengendalian hama tikus bersama TNI

2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan (a) Kegiatan pengembangan komoditas varitas unggul melalui demplot. (b) Kegiatan industrialisasi pertanian dan perdesaan melalui Primatani. (c) Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

-

(d) Kegiatan peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani Program pemberdayaan penyuluh pertanian (a) Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (b) Latihan dan kunjungan penyuluh


171

(c) Penyusunan Programa Penyuluhan (d) Kegiatan fasilitasi PUAP

-

(e) Kegiatan pengiriman penyuluh dalam kegiatan Jambore Nasional Penyuluh. (f) Kegiatan pelatihan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ( THL-TBPP ) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian (a) Kegiatan promosi dan pengembangan pangan berbasis potensi lokal (b) Kegiatan pendidikan dan pelatihan petugas dan pelaku agribisnis

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan pertanian (DPPK dan BKPP) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

Tabel 3.33 SPM Urusan Pertanian Indikator Kinerja Kunci

1. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Capaian Kinerja 7,10 ton/ha 19,82%

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 1) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan 2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan -

Jumlah Pegawai 63 Orang PNS : 60 Orang CPNS : 2 Orang PTT : 1 Orang

-

Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : Sarjana (S 1)/DIV Ahli Madya ( D III ) SMA SMP

-

: : : :

SD : Pangkat dan Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II

: : :

2 Orang 36 17 3 1




172

-

Golongan II : 4 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Fungsional

: :

19 Orang - Orang

2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan -

-

-

-

Jumlah Pegawai 174 Orang PNS : 90 THL : 84 Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : 2 Sarjana (S 1) : 84 D3 : 25 D1 : 1


SMA : Pangkat dan Golongan

62 Orang


: :

12 Orang 88 Orang


: :

14 Orang 1 Orang

THL : 84 Orang Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Fungsional

: :

14 Orang 1 Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : 1) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Anggaran : Rp. 4.283.213.000,Realisasi : Rp. 4.099.698.087,- (95,72 %) 2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Anggaran : Rp. 6.081.330.000,Realisasi : Rp. 5.994.505.334,- (98,57) Realisasi belanja langsung : 1) Dinas Pertanian dan Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Anggaran

: Rp.

17.970.437.256,-

Realisasi : Rp. 17.612.222.666,- (99,13 %) 2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Anggaran : Rp. 1.410.000.000,Realisasi : Rp. 1.379.220.500,- (94,39 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan 1).Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI). - TPI Laut

: PPP Wonokerto dan TPI Jambean


173

- TPI Darat : TPI Darat Desa Api – Api b. Armada Perikanan. - Perahu Motor Tempel - Kapal Ikan c.Koperasi Mina

: 335 buah : 36 buah

a) KPD Makmur, jumlah anggota 158 orang pembudidaya/petani tambak terletak di Desa Api – Api Kecamatan Wonokerto. b) KUD Minosoyo, jumlah anggota 1.115 orang nelayan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto. c) Koperasi Serba Usaha (KSU) Tirta Mina Mandiri , Jumlah anggota 72

orang

terletak di desa Jeruksari Kec. Tirto

Koperasi ini berdiri pada tanggal 7 Juni 2004. d. Balai Benih Ikan Jumlah 1 (satu) buah terletak di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar, seluas 1,1235 Ha. Produksi benih BBI Tahun 2014 1.001.000 ekor 2). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara umum sudah cukup memadai, namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas, seperti halnya komputer dan sarana transportasi. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan -

Masih relatif luasnya lahan kritis yang perlu segera mendapat penanganan dan terbatasnya ketersediaan anggaran

-

Kurang representatifnya bangunan kantor untuk menampung jumlah pegawai yang relatif banyak dan terbatasnya sarana dan

prasarana yang tersedia 2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan -

-

-

Laju alih fungsi lahan dari peruntukan pertanian menjadi non pertanian sehingga berpengaruh pada upaya peningkatan produksi pertanian untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Belum optimalnya kelembagaan pemasaran hasil pertanian sehingga posisi tawar petani pada saat panen raya menjadi rendah. Kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit dengan tingkat produktifitas yang belum optimal. Belum berkembangnya pola pikir agribisnis dalam pengusahaan pertanian. Belum dikuasainya jejaring pemasaran produk pertanian


174

-

Relatif rendahnya daya adopsi petani terhadap perkembangan teknologi tepat guna.

Solusi : 1) Dinas Pertanian dan Peternakan Perkebunan dan Kehutanan -

Membuat skala prioritas penanganan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran. - Mengoptimalkan ruang, sarana, prasarana dan personil yang tersedia agar dapat memberikan manfaat yang optimal. 2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan -

Peningkatan koordinasi para pelaku usaha. Penerapan Teknologi tepat guna dan optimalisasi jejaring pemasaran produk pertanian.

3. Urusan Kehutanan a. Program Dan Kegiatan 1) Program rehabilitasi hutan dan lahan -

Kegiatan penanganan kawasan dataran tinggi Dieng Kegiatan pengembangan hutan rakyat (DAK)

-

Kegiatan pengayaan vegetatif (DAK) Kegiatan penghijauan lingkungan (DAK)

-

Kegiatan konservasi tanah dan air (DAK) Kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai

-

Kegiatan sarana dan prasarana penyuluhan (DAK) Kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu Kegiatan pengembangan pinus rakyat Kegiatan pengelolaan hutan kota

- Kegiatan sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK) 2) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan - Kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan 3) Program perencanaan dan pengembangan hutan - Kegiatan renyusunan Rencana Tahunan (RTn) rehabilitasi hutan dan lahan b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan kehutanan (DPPK) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.34 SPM Urusan Kehutanan No.


Capaian Kinerja

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

4,19%

2. Kerusakan kawasan hutan

0,22%

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

175

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 13 Orang PNS : 13 Orang 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : 2 Orang Sarjana (S 1)/DIV : 7 Orang Ahli Madya ( D III ) : 1 Orang SMA : 3 Orang 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 9 Orang Golongan II : 3 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Fungsional

: :

4 Orang - Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja langsung : Anggaran : Rp.

3.393.385.500,-

Realisasi : Rp. 3.362.394.800,-(98,95 %) f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara umum sudah cukup memadai, namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas, seperti halnya komputer dan sarana transportasi. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Kurang representatifnya bangunan kantor untuk menampung jumlah pegawai yang relatif banyak dan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia 2) Masih relatif luasnya lahan kritis yang perlu segera mendapat penanganan dan terbatasnya ketersediaan anggaran Solusi : 1) Mengoptimalkan ruang, sarana, prasarana dan personil yang tersedia agar dapat memberikan manfaat yang optimal. 2) Membuat skala prioritas penanganan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran. 4. Urusan Energi Sumber Daya Air Mineral a. Program Dan Kegiatan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. - Penyediaan jasa surat menyurat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

176

-

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi

- Upah pungut retribusi 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -

Pengadaan kendaraan dinas roda dua Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala komputer,printer dan lcd Pemeliharaan rutin/berkala pintu air

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3) Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian kerja lapangan 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal 5) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan -

Kegiatan evaluasi dan pengawasan usaha pertambangan dan air tanah Kegiatan penyusunan peta dan naskah akademis pengelolaan

pertambangan dan air tanah 6) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan -

Kegiatan penunjang bantuan listrik masuk desa Kegiatan pembangunan jaringan listrik masuk desa

- Kegiatan perbaikan bendung PLTMH Curugmuncar 1 dan 2 b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan energi dan Sumber Daya Mineral (DPSDA ESDM) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.35 SPM Urusan Energi Sumber Daya Mineral No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 1. Pertambangan tanpa ijin 68,53 % 2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 81,12 % Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

177

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 42 orang PNS : 42 Orang 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1)/DIV D3 SMA SMP 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I

: : : : :

5 16 2 12 7


: : : :

5 18 12 7


4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 11 Orang Fungsional : - Orang e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja langsung : Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

1.736.733.000,1.710.597.000,- (99,75 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan yang terdiri dari gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/penunjang kerja, jaringan irigasi masih cukup baik meskipun perlu ada penambahan. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan. 2) Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten. 3) Keterbatasan anggaran. Solusi : 1) Mengajukan usulan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana kantor. 2) Membuat usulan penambahan sumber daya manusia yang berkualitas. 3) Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk kelancaran kegiatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

178

5. Urusan Pariwisata a. Program Dan Kegiatan. 1) Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional - Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga -

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik obyek wisata

-

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga kerja / PTT Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

2) Program peningkatan sarana prasarana aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala objek wisata 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal 4) Program pengembangan pemasaran pariwisata -

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

-

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri

-

Lomba rancang busana Road show pemasaran pariwisata

- Pelatihan pemandu wisata terpadu 5) Program pengembangan destinasi pariwisata - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata - Pembuatan kandang gajah objek wisata Linggoasri - Review perencanaan gedung kesenian - Pembuatan pintu gerbang OW Linggoasri - Revitalisasi sarana prasarana outbound - Pengembangan kawasan OW dilingkungan industri tembakau 6) Program pengembangan kemitraan


179

-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan pariwisata (DINPORAPAR) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

Tabel 3.36 SPM Urusan Pariwisata Indikator Kinerja Kunci

1. Kunjungan wisata 2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Capaian Kinerja 106.562 orang 1,24 %

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 39 orang PNS : CPNS : 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1)/DIV Ahli Madya ( D III ) SMA

: : : :

SMP 3) Pangkat dan Golongan

36 Orang 3 Orang 3 10 7 8


8 Orang


: :

3 Orang 14 Orang


: :

13 Orang 6 Orang


:

- Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : Anggaran : Rp. 2.440.460.000,Realisasi : Rp. 2.363.050.888,- (96,83 %) Realisasi belanja langsung : Anggaran : Rp 4.016.473.000,Realisasi : Rp 3.981.209.650,- (80,29 %)


180

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan kurang mencukupi. g. Permasalahan Dan Solusi. Permasalahan : 1) Terbatasnya SDM di Obyek Wisata baik aspek jumlah maupun kualitas. 2) Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata. 3) Pertumbuhan jumlah wisatawan di Kabupaten Pekalongan masih rendah, belum sesuai dengan potensi objek wisata yang ada Solusi : 1) Melakukan Pelatihan dan Pendidikan pada Pegawai serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bintek, Diklat maupun kursus lainnya. Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai dengan mengoptimalkan fungsi dan tugas setiap pegawai, selain itu dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik secara organisasi maupun individu. 2) Mengoptimalkan pengelolan potensi wisata setempat. 3) Mengoptimalkan promosi dan pemasaran produk wisata dengan bekerjasama dengan stakeholder. 6. Urusan Industri a. Program Dan Kegiatan 1) Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi -

Kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Kegiatan pelatihan design bagi pelaku industri pakaian jadi

2) Program pengembangan industri kecil dan menengah

-

Kegiatan

pembinaaan

kemampuan

dan

ketrampilan

-

masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau Kegiatan pelatihan pembuatan bandeng presto Kegiatan pelatihan ketrampilan pewarnaan zat warna alam Kegiatan pelatihan pengolahan industri agro

kerja

- Kegiatan pelatihan IKM kerajinan kain perca 3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri -

Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri Kegiatan pengembangan sistem teknologi industri

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan industri (DINPERINDAGKOP) dapat dilihat pada tabel berikut ini:


181

No.

Tabel 3.37 SPM Urusan Industri Indikator Kinerja Kunci

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2. Pertumbuhan industri

Capaian Kinerja 27,29% 0,35%

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 11 orang PNS 2) Kualifikasi Pendidikan

:

11 Orang

Pasca Sarjana (S 2) Sarjana (S 1)/DIV

: :

1 Orang 6 Orang

SMA : 4 Orang 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 7 Orang Golongan II : 3 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural Fungsional

: :

4 Orang - Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja langsung : Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

150.000.000,136.200.000,- (98,80 %).

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sudah mencukupi namun demi kelancaran tugas-tugas masa datang dengan laju pertumbuhan yang semakin meningkat sarana dan prasarana yang ada perlu ditingkatkan terutama sarana administrasi, sarana mobilitas dan gedung. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produk industri, yang ditandai kurang berkembangnya inovasi sistem produksi. 2) Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha, dan terbatasnya akses permodalan dan pemasaran. 3) Daya saing produk industri Kecil dan Menengah masih rendah dibandingkan produk sejenis dari luar negeri dan luar daerah. Hal ini Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

182

disebabkan rendahnya kemampuan teknologi industri dan belum optimalnya standarisasi mutu produk industri. 4) Kurang berkembangnya sentra-sentra industri di daerah yang disebabkan kurangnya daya kreativitas SDM dalam inovasi produk industri. Solusi : 1) Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan pengembangan industri kecil dan menengah 2) Peningkatan kemampuan teknologi informasi dan penataan r industri 3) Peningkatan sentra-sentra industri potensial 7. Urusan Perdagangan a. Program Dan Kegiatan 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Kegiatan optimalisasi pendapatan pasar 2) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 3) Program peningkatan dan pengembangan ekspor - Kegiatan fasilitasi kepersertaan asosiasi/pengusaha

dalam

pameran/promosi perdagangan 4) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri -

Kegiatan pengadaan sarana gedung sistem resi gudang Kegiatan penyelenggaraan bazaar produk unggulan (jeans) (0 %) Keterangan : dari hasil koordinasi dengan 30 pengusaha jeans bermerk, mayoritas belum siap melaksanakan model pameran tunggal, sehingga untuk menghindari kesalahan sasaran, maka bazaar tidak jadi dilaksanakan.

- Kegiatan optimalisasi pemanfaatan gedung sistem resi gudang - Kegiatan pemetaan potensi retribusi pasar 5) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan -

asongan Kegiatan fasilitasi sarana usaha pedagang kakilima

- Kegiatan peningkatan manajemen pedagang kakilima 6) Program peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional - Kegiatan penataan lingkungan pasar se Kabupaten Pekalongan - Kegiatan pengadaan alat pemadam kebakaran pasar kabupaten -

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan pasar tradisional Kegiatan perbaikan Pasar Sragi Kegiatan penyusunan DED Pasar Wiradesa dan Kedungwuni


183


minimal

pada

urusan

perdagangan (DINPERINDAGKOP) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

Tabel 3.38 SPM Urusan Perdagangan Indikator Kinerja Kunci

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2. Ekspor bersih perdagangan

Capaian Kinerja 19,18 % US$ 32.488.527,05

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 95 orang PNS : 95 Orang 2) Kualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana (S 2) : 5 Orang Sarjana (S 1)/DIV : 15 Orang Ahli Madya ( D III ) : 1 Orang SMA SMP

:

SD 3) Pangkat dan Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I


: : : :

4 30 48 13



:

- Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja langsung Anggaran : Rp. 4.571.611.743,Realisasi : Rp. 485.321.000,- (16,98 %). f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Belum memadai, utamanya sarana dan prasarana yang terdapat di pasar-pasar tradisional (sarana administrasi dan sarana gedung). Demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di masa mendatang dengan laju pertumbuhan beban tugas yang semakin meningkat, sarana dan


184

prasarana yang ada perlu ditingkatkan, meliputi sarana administrasi, sarana mobilitas, dan sarana gedung. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap barang beredar. 2) Masih terbatasnya produk, volume dan nilai realisasi ekspor. 3) Meningkatnya persaingan harga produk impor yang lebih murah sehingga mengurangi pasar produk dalam negeri. 4) Belum optimalnya sistem informasi ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah. 5) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar swalayan/pasar modern. 6) Belum tertatanya secara baik para pelaku perdagangan kakilima dan asongan Solusi : 1) Peningkatan pemberian jaminan perlindungan terhadap konsumen dan pelaksanaan kegiatan pengamanan perdagangan. 2) Peningkatan nilai ekspor dan kerjasama perdagangan internasional. 3) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan internasional. 4) Peningkatan dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas. 5) Penciptaan dukungan data base pelaku perdagangan (sekaligus database koperasi, UMKM, dan industri) yang memadai dan obyektif dari waktu ke waktu (up to date, sahih dan dapat dipercaya). 6) Pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi melalui penganekaragaman produksi dan distribusi. 7) Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 8. Urusan Ketransmigrasian a. Program Dan Kegiatan 1) Program pengembangan wilayah transmigrasi -

Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.

b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan transmigransi (DINSOS NAKERTRANS) dapat dilihat pada tabel berikut ini :


185

Tabel 3.39 SPM Urusan Ketransmigrasian Indikator Kinerja Kunci

No.

1. Transmigran Swakarsa

Capaian Kinerja 0%

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 1) Jumlah Pegawai 2 orang PNS : 2 Orang 2) Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S 1) : 1 Orang SMA : 1 Orang 3) Pangkat dan Golongan Golongan III : 2 Orang 4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 1 Orang Fungsional

:

- Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 1) Program pengembangan wilayah transmigrasi -

-

Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi. Anggaran : Rp. 50.000.000,Realisasi : Rp. 49.016.000,- (98,03 %) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Anggaran Realisasi

: Rp. : Rp.

40.000.000,24.175.900,- (60,44 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Secara Umum sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan diatas mencukupi tetapi dari segi kuantitas belum sesuai harapan sehingga dalam melaksanakan tugas dan kegiatan belum maksimal. g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan : 1) Besarnya kuota transmigrasi tidak sebanding dengan besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi. 2) Sarana dan prasarana dilokasi transmigrasi tidak sesuai dengan harapan calon transmigran. 3) Setelah masa pembinaan 5 tahun sering terjadi keterlambatan dalam pengurusan sertifikat lahan para transmigran didaerah transmigrasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

186

Solusi : 1) Mengajukan usulan tambahan kuota transmigrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2) Diberikannya pengertian dan pemahaman seputar lokasi transmigrasi kepada calon transmigran sebelum keberangkatan. 3) Koordinasi dengan pemerintah tujuan mengacu pada kesepakatan KSAD (Kerjasama Antar Daerah) D. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran Pengambil Kebijakan a. Ketentraman dan ketertiban umum Capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dalam hal ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 menunjukkan hasil sebagai berikut : Tabel 3.40 IKK Ketentraman dan Ketertiban Umum No. 1.

Fokus


Peraturan ttg ketertiban Keberadaan PERDA penataan ruang IMB Rasio Rumah ber IMB Keberadaan PERDA RTRW 2. Peraturan ttg Penduduk yang sudah kependudukan terekam dalam E-KTP Biaya KTP SIAK dalam Perda 3. Personil Satpol PP Rasio personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan terhadap jumlah aparat Trantibum) penduduk. 4. Kebijakan bidang PSK Keberadaan PERDA dan PKL tentang PSK dan PKL 5. Peraturan tentang Keberadaan peraturan Kebersihan Kabupaten tentang kebersihan Kabupaten Sumber : DPU, BAPPEDA dan Satpol PP

Capaian Kinerja Ada 47,55 % Ada 80 % Rp. 0,0,0086%

Ada Ada

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur ketertiban dalam penataan ruang sudah ada yang meliputi Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi IMB dan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031. Disamping itu pengaturan pada kebersihan lingkungan di kabupaten sudah ada yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Sedangkan kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS sudah dituangkan dalam PERDA kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

187

Secara umum kondisi ketentraman dan ketertiban umum masih cukup kondusif berkat sikap masyarakat yang sangat menjaga iklim kondusif serta kesigapan dari Aparat keamanan seperti Polisi, Satpol PP dan TNI. b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan Pemerintah serta antar pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keselarasan dan efektivitas hubungan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.41 IKK Keselarasan Dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Serta Antar Pemerintah Daerah alam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Penyampaian laporan Ketepatan waktu Tepat kepada pemerintah penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007, 2. Penyampaian laporan Ketepatan waktu keuangan dan kinerja. penyampaian Laporan Tepat keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 3. Implementasi Standar Urusan yang sudah Pelayanan Minimal diterapkan SPM nya 1 Urusan (SPM). berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah 4. Hubungan antar daerah Kerjasama dengan 9 MOU daerah lain Sumber : Bagian Tapem,Bagian Orpeg dan DPPKD Dari tabel diatas diketahui bahwa Pemkab Pekalongan pada tahun 2015 penyampaian LPPD 2014 tepat waktu sesuai surat Bupati Pekalongan Nomor 045.2/97 tanggal 23 Maret 2015. Untuk penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sudah dilakukan tepat waktu sesuai Bukti Pengiriman Laporan Keuangan 2014 disampaikan pada tanggal 12 Pebruari 2015 sesuai surat pengantar Nomor 900/378 tanggal 11 Pebruari 2015, sedangkan Laporan Kinerja tahun 2014 disampaikan pada tanggal 27 Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/41 tanggal 26 Maret 2015 Sedangkan implementasi SPM (standar pelayanan minimal) yang sudah ditetapkan masih 1 (dua) urusan yaitu di Dinas Kesehatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

188

c. Keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Untuk mengetahui tingkat keselarasan antara kebijakan Pemkab Pekalongan dengan Pemerintah secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.42 IKK Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Sinkronisasi Pelaksanaan Kesesuaian prioritas 100 % pembangunan nasional pembangunan dan daerah. 2. Kewenangan Urusan wajib yang 100 % diselenggarakan daerah 3. Keuangan Waktu penetapan Tepat PERDA APBD 2014 Waktu Keberadaan PERDA Ada tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Belanja untuk 79,91 % pelayanan dasar Belanja untuk urusan 60,80 % pendidikan dan kesehatan 4. Pelayanan Publik Keberadaan PERDA Ada tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Kepegawaian Ratio PNS terhadap 1,13% penduduk. Sistem Informasi Ada Kepegawaian 6. Kelembagaan Penataan SKPD 54 unit Sumber : Bagian Hukum, Bagian Organisasi,DPPKD, BKD, BAPPEDA Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran daerah. Disamping itu pelaksanaan pembangunan diselaraskan dengan program pembangunan nasional sehingga tercipta kesinambungan dan sinergi antara rencana pembangunan nasional dengan daerah. Penyelenggaraan urusan didaerah sebagai tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat didasarkan pada peraturan yang ada sehingga semua urusan wajib dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

189

beberapa urusan pilihan dapat dilaksanakan oleh Pemkab Pekalongan. Pada tahun 2014 ada 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 54 (lima puluh empat) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Pekalongan. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP No. 58 tahun 2005, Pemkab Pekalongan telah menetapkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 tepat waktu yang ditentukan dan tidak terlambat (ditetapkan tanggal 15 Desember 2013). Pada APBD TA 2014, alokasi anggaran untuk belanja pelayanan dasar sejumlah 79,91 % dari total belanja daerah. Sedangkan untuk belanja urusan pendidikan dan kesehatan sebesar 60,80% dari total belanja daerah. Di Kabupaten Pekalongan sudah mempunyai sistem informasi manajemen berupa sistem data base kepegawaian (SIMPEG) sedangkan Ratio PNS Kabupaten Pekalongan terhadap penduduk sebesar 1,13 %. d. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pada tahun 2014, efektivitas hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dengan DPRD dapat dikatakan cukup baik. Baik eksekutif maupun Legislatif pada tahun 2014 telah berhasil menghasilkan beberapa produk hukum berupa Perda 10 (sepuluh) buah. Berikut ini tabel tentang capaian kinerja yang menggambarkan hubungan antara pemerintah kabupaten Pekalongan dengan pihak legislatif. Tabel 3.43 IKK Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Produk peraturan PERDA yang ditetapkan 10 Perda perundangan 2. RAPERDA yang RAPERDA yang 100 % diajukan tahun berjalan disetujui DPRD tahun 2014 Sumber : Setwan, Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan. Pada tahun 2014, proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan dapat dikatakan cukup efektif. Hal itu dapat dilihat pada setiap pelaksanaan sidang paripurna selama satu tahun anggaran 2014 tidak pernah dilakukan secara voting. Selain itu 9 (tiga puluh sembilan) keputusan DPRD ditindaklanjuti semua oleh DPRD. Berikut tabel capaian kinerja yang mendeskripsikan kondisi tersebut. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

190

Tabel 3.44 IKK Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Keputusan DPRD yang Keputusan DPRD yang 100 % ditindaklanjuti oleh ditindaklanjuti oleh DPRD DPRD Sumber : Setwan Kab. Pekalongan f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan. Pengambilan keputusan oleh Bupati Pekalongan yang merupakan tindaklanjut dari Peraturan Bupati pada tahun 2014 cukup efektif. Jumlah keputusan Bupati yang diterbitkan yaitu sebesar 460 (empat ratus enam puluh) semuanya langsung ditindaklanjuti oleh SKPD yang terkait. Demikian halnya pada Peraturan Bupati yang berjumlah 45(empat puluh lima) langsung ditindaklanjuti pula. Berikut tabel tentang pencapaian tersebut. Tabel 3.45 IKK Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Tindaklanjut Keputusan Keputusan Bupati yang 100 % Bupati ditindaklanjuti 2. Tindaklanjut Peraturan Peraturan Bupati yang 100 % Bupati ditindaklanjuti Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan. Bahwa kabupaten

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pekalongan selama tahun 2014 terhadap peraturan

perundang-undangan dapat dikatakan sangat taat. Hal itu dapat ditunjukkan dari 3 (tiga) Perda yang dikirim untuk dievaluasi tidak adanya Perda Kabupaten Pekalongan yang dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pusat. h. Intensitas

dan

efektivitas

proses

konsultasi

publik

antara

pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah. Pada tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan peraturan tentang Konsultasi Publik dituangkan dalam Perbup Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Media informasi Pemkab Pekalongan adalah website, media tabloid, radio dan JDI. Berikut ini Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

191

tabel yang menjelaskan intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Tabel 3.46 IKK Intensitas Dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis Dan Relevan Untuk Daerah Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. PERDA tentang Keberadaan Ada konsultasi publik PERDA/PerBup tentang konsultasi publik 2. Media informasi pemda Adanya media informasi Ada yang dapat diakses oleh pemda yang dapat publik diakses oleh publik (website Kabupaten, pos/ leaflet/brosur, JDI) Sumber : Bagian Hukum Setda, DINHUBKOMINFO Kab. Pekalongan i. Transparansi dalam pemanfaatan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil.

alokasi,

pencairan

dan

Pada tahun anggaran 2014 serapan dana perimbangan sebesar 100,08% dari yang direncanakan. Untuk pencapaian serapan Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum sebesar 69,09%. Sedangkan serapan Belanja Langsung terhadap total APBD sebesar 41,16%. Berikut tabel hasil capaian kinerja mengenai transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, dana perimbangan dan belanja langsung. Tabel 3.47 IKK Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan Dan Penyerapan DAU, DAK Dan Bagi Hasil Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Serapan dana Dana perimbangan yang 100,08 % perimbangan terserap dibanding yang direncanakan 2.

Alokasi Belanja pada Belanja Publik terhadap 69,09 % APBD dari DAU DAU 3. Alokasi Belanja pada Total belanja langsung 41,16 % APBD terhadap total APBD Sumber : DPPKD Kab. Pekalongan j. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan dan sumbersumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah. Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh pendapatan dalam APBD masih tergolong kecil karena baru mencapai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

192

17,30 %. Hal tersebut menyebabkan bahwa Pemkab. Pekalongan masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Sehingga dari kondisi tersebut, Pemkab. Pekalongan harus bekerja keras menggali potensi daerah agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut tabel yang menjelaskan tentang intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan dan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah. Tabel 3.48 IKK Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan dan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Besaran Pendapatan Besaran PAD terhadap 17,30 % Asli Daerah (PAD) seluruh pendapatan dlm APBD Sumber : DPPKD Kab. Pekalongan k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD. Dari hasil laporan audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan 2 (dua) tahun terakhir pada tahun 2012 dan tahun 2013 dengan penilaian Wajar dengan pengecualian (WDP), artinya tidak ada penyimpangan yang sangat berarti oleh SKPD se Kabupaten Pekalongan dalam penggunaan dan pengelolaan APBD ditahun 2013 dan tahun 2012. Kondisi itu menunjukkan bahwa dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD di Kabupaten Pekalongan cukup efektif. Besaran rasio SILPA terhadap total pendapatan adalah 9,78 %. Untuk rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 93,53 % sedangkan rasio temuan BPK RI 100 % artinya dari 27 (dua puluh tujuh) temuan BPK RI sudah ditindaklanjuti semua. Tabel berikut menjelaskan tentang efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD. Tabel 3.49 IKK Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan APBD Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Kewajaran Laporan Jenis opini BPK Wajar Keuangan (Lapkeu) terhadap LapKeu Dengan Daerah 2 tahun terakhir Pengecualian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

193

2.

Besaran SILPA

Rasio SILPA thd total 9,78 % pendapatan 3. Realisasi belanja Rasio realisasi belanja 93,53 % thd anggaran belanja 4. Pengawasan Rasio temuan BPK RI 100 % Inspektorat Kabupaten yang ditindaklanjuti Sumber : DPPKD dan Inspektorat Kab. Pekalongan l. Pengelolaan potensi daerah. Rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 terhadap potensi PAD mencapai 230,40 %. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan PAD sebesar 71,68% dibandingkan PAD tahun 2013. Kondisi tersebut cukup menggembirakan karena terjadi peningkatan dalam menggali potensi daerah. Diharapkan pada tahun mendatang juga akan selalu meningkat sehingga ketergantungan terhadap DAU maupun DAK semakin berkurang diganti oleh meningkatnya PAD. Berikut ini tabel yang menunjukkan pengelolaan potensi daerah. Tabel 3.50 IKK Pengelolaan Potensi Daerah Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Peta potensi daerah Rasio realisasi PAD 230,40 % 2014 terhadap potensi PAD 2. Peningkatan PAD Peningkatan PAD 71,68 % Sumber : DPPKD Kab. Pekalongan m. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama tahun 2014 Kabupaten Pekalongan menerima penghargaan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebanyak 2 penghargaan meliputi bidang keagamaan, bidang kepemudaan, bidang pariwisata, bidang olah raga, bidang industi dan UMKM serta bidang pendidikan. Keberadaan E-Procurement juga sudah ada yaitu LPSE yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2011 (SK Bupati Pekalongan Nomor 027/33 Tahun 2011 Tanggal 4 Januari 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pekalongan). Dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu diperoleh data bahwa ada 655 ijin (SIUP dan IUI) yang dikeluarkan selama tahun 2014.


194

Tabel 3.51 IKK Terobosan / Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Capaian No. Fokus Indikator Kinerja Kunci Kinerja 1. Penghargaan Jumlah penghargaan 2 dari pemerintah yang penghargaan diterima oleh Pemda dalam tahun 2014 2. Pengadaan barang dan Keberadaan Ada jasa E-procurement 3. Daya saing daerah Jumlah persetujuan 655 ijin investasi Sumber : BPMPPT,BAPPEDA, Bagian Pembangunan Setda 2. Tataran Pelaksana Kebijakan a. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur pada Program Nasional sudah dilaksanakan oleh SKPD yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan untuk SOP (standard operating procedure) telah dituangkan ke dalam Peraturan Bupati sebanyak 18 buah untuk 18 SKPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran III.2 IKK seluruh SKPD pada aspek no 1. b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pekalongan belum ada akan tetapi sudah dibuat Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal. (lihat lampiran III.2 IKK seluruh SKPD pada aspek no. 2). c. Penataan kelembagaan daerah. Sesuai dengan amanat dari PP No. 41 Tahun 2007, Pemkab Pekalongan telah membuat Perda tentang penataan kelembagaan daerah meliputi : 1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20); 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21); 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

195

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22); 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 23). d. Pengelolaan kepegawaian daerah. Pada dasarnya dalam pengelolaan kepegawaian, tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD sudah cukup relevan dengan urusan terkait. f. Perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di Kabupaten Pekalongan telah melakukan serangkaian proses perencanaan pembangunan secara berjenjang yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Hasil dari Musrenbang Kabupaten ini merupakan daftar usulan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Untuk usulan yang akan didanai dari APBD Provinsi dan APBN diusulkan lagi melalui Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional. Produk utama dari Musrenbang Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dokumen RKPD ini merupakan acuan utama dalam penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) – PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) yang selanjutnya sebagai bahan dalam penetapan APBD Kabupaten Pekalongan, sehingga diharapkan dalam penyusunan APBD tidak menyimpang dari yang sudah ada di RKPD, atau dengan kata lain bahwa perencanaan tersebut akan sesuai dengan pelaksanaannya. g. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah

dilaksanakan

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014. Secara garis besar rencana target dan realisasi dari struktur APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :


196

URAIAN

Tabel 3.52 IKK Pengelolaan Keuangan Daerah ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

1. Pendapatan

1.427.420.298.727,-

1.474.500.636.377,63,-

2. Belanja

1.492.506.133.170,-

1.395.905.892.563,17,-

(65.085.834.443,-)

78.594.743.814,46

71.763.239.443,-

72.215.435.486,61,-

3. Surplus (Defisit) 4. Pembiayaan

Sumber : DPPKD Kab. Pekalongan

Dari tabel tersebut diperoleh hasil bahwa jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan pada APBD Tahun Anggran 2014 meliputi : a. Anggaran : Rp. 1.427.420.298.727 ,b. Realisasi : Rp. 1.474.500.636.377,63 ,Sehingga dapat melampaui yaitu sebesar 103,30% dari anggarannya. Dari jumlah anggaran tersebut, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 terdiri dari : a. PAD - Target

: Rp.

- Realisasi : Rp. b. Dana Perimbangan - Target - Realisasi

: Rp. : Rp.

213.752.562.969,255.037.017.191,63,- (119,31 %) 919.896.071.622,920.665.342.098,- (100,08 %)

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah - Target : Rp. 293.771.664.136,- Realisasi : Rp 298.798.277.088,- (101,71%) h. Pengelolaan barang milik daerah. Dalam pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan inventarisasi semua aset daerah (bergerak maupun tidak bergerak) dalam bentuk Kartu Inventarisasi Barang (KIB) pada semua SKPD. i. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Sebagai upaya untuk mengajak partisipasi masyarakat serta sebagai media komunikasi antara Pemkab. Pekalongan dengan masyarakat, maka Pemkab senantiasa memberikan fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat seperti lewat media Tabloid Gema Kota Santri, Radio Kota Santri, Mobil keliling HUMAS, Spanduk dan Baliho. Dengan media tersebut program-program pembangunan bisa diakses oleh masyarakat. Disamping itu masyarakat bisa memberikan masukan, kritik dan saran dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan. Saat ini secara umum belum dilakukan kegiatan survey mengenai indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja yang melayani pelayanan kepada publik (kecuali Dinkes pada 26 Puskesmas, RSUD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

197

Kraton dan RSUD Kajen), namun pada tiap-tiap SKPD atau Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sudah ada kotak saran/pos pengaduan sehingga masyarakat bisa memberikan saran atau pengaduan yang bersifat membangun untuk lebih baiknya pelayanan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya peningkatan standar pelayanan publik senantiasa dilakukan agar terwujudnya kepuasan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Capaian kinerja pada tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan di kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 menunjukkan hasil sebagai berikut : a. Urusan Wajib, meliputi : 1) Urusan Pendidikan Pencapaian urusan pendidikan secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik dimana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 87,44%. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) mencapai 99,06%. Untuk Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A mencapai 92,46%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mencapai 81,32%, dan angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C mencapai 46,73%. Jika dilihat pada angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,33%, angka putus sekolah untuk SMP/MTs sebesar 0,28%, sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA mencapai 0,38%. Untuk angka kelulusan tingkat SD/MI sebesar 100%, tingkat kelulusan SMP/MTs sebesar 99,67%. Sedangkan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA sebesar 99,95%. Untuk angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke jenjeng SMP/MTs mencapai 85,17%, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MA mencapai 69,81%, dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 69,81%. Untuk jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S-1 / D IV baru mencapai 73,04 %. 2) Urusan Kesehatan Pada urusan kesehatan pencapaian SPM secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik dimana Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 123,12%, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 99,50%, Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 100%, Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100%, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 98,74%, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100%, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

198

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 52,74%, dan Cakupan kunjungan bayi sebesar 99,45%. 3) Urusan Lingkungan Hidup Untuk urusan lingkungan hidup, penanganan sampah pada tahun 2014 yang ditangani dibandingkan volume produksi sampah mencapai 9,10%. Sedangkan Jumlah pasar tradisional tergolong baik dibandingkan dengan Jumlah seluruh pasar tradisional sebesar 80%. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 0,603. Dan jumlah kasus lingkungan yang ada sebanyak 2 kasus sudah diselesaikan pemda. 4) Urusan Pekerjaan Umum Tingkat capaian pada urusan pekerjaan umum seperti kondisi panjang jalan kabupaten yang masih dalam kondisi baik, yaitu sebesar 75,10 % meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 57,12 %. Untuk luas irigasi yang masih baik di tahun 2014 mencapai 79,50 % meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 74,30 %, sedangkan jumlah rumah tangga yang bersanitasi mencapai 61,81%, dan luas kawasan kumuh dibanding luas wilayah sebesar 1,42 %. 5) Urusan Penataan Ruang Urusan penataan ruang, ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 84,64% 6) Urusan Perencanaan Pembangunan Pada perencanaan pembangunan terkait dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA adalah Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 20052025, Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016 dan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD mencapai 100%. 7) Urusan Perumahan Untuk urusan perumahan jumlah rumah tangga pengguna air bersih mencapai 78,84 % dari jumlah rumah tangga pengguna air bersih yang memenuhi syarat terhadap jumlah yang diperiksa. Rasio luas lingkungan pemukiman kumuh sebesar 1,42% dari luas wilayah Kabupaten Pekalongan Sedangkan pencapaian kondisi rumah yang layak huni sudah mencapai 71,68% dari seluruh rumah diwilayah Kabupaten Pekalongan. 8) Urusan Pemuda dan Olahraga Untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga pencapaiannya masih sangat minim adalah pada indikator tentang jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), dimana pencapaiannya baru 0,96 per Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

199

1000 penduduk. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlunya penambahan fasilitas gelanggang/balai remaja di kabupaten Pekalongan. Disisi lain jumlah lapangan olahraga yang ada dibanding jumlah penduduk sebesar 0,63 per 1000 penduduk. 9) Urusan Penanaman Modal Pada urusan penanaman modal kenaikan/penurunan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar (Rp. 2.042.840.363.558,-) atau 22 %. 10) Urusan Koperasi dan UMKM Untuk urusan koperasi dan UKM, jumlah koperasi yang masih aktif sebanyak 177 dari 387 atau 45,74 %. Untuk jumlah usaha mikro dan kecil dibanding jumlah seluruh UKM 26.133 atau sebesar 57,08% dari 45.209. 11) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam hal jumlah penduduk yang memiliki KTP sudah mencapai 74,45% dan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mencapai 881.953 Di Kabupaten Pekalongan sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK, namun demikian di tahun 2014 sudah dilakukan perekaman E-KTP. 12) Urusan Ketenagakerjaan Tingkat pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh sebesar 39,79%, sedangkan pencari kerja yang ditempatkan sebesar 23,39%. 13) Urusan Ketahanan Pangan Pada urusan ketahanan pangan dikabupaten pekalongan sudah ada regulasi ketahanan pangan yaitu Perbup Nomor 60 Tahun 2010 ttg Percepatan Penganekaragaman Pangan, dan untuk ketersediaan pangan utama per tahun mencapai 147.726,64 Kg. 14) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 45,43% angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas cukup memuaskan yaitu sebesar 99,52 %, sedangkan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 54,24%. 15) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Prevalensi peserta KB aktif mencapai 82,00% sedangkan Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan sebesar 5,59. 16) Urusan Perhubungan Pada urusan perhubungan, proporsi antara jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat baru mencapai 0,05%. 17) Urusan Komunikasi dan Informatika Untuk urusan komunikasi dan informatika pemerintah sudah memiliki website www.pekalongankab.go.id dan setiap tahunnya pemkab Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

200

selalu mengadakan expo/pameran pembangunan informasi kepada masyarakat.

sebagai bentuk

18) Urusan Pertanahan Capaian kinerja pada urusan pertanahan yang menyangkut jumlah luas lahan yang bersertifikat dibanding luas lahan yang seharusnya bersertifikat sebesar 0,53%, dan di Kabupaten Pekalongan sendiri tidak ada kasus negara. Penyelesaian ijin lokasi sudah mencapai 100% terhadap permohonan yang ada. 19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan pembinaan politik daerah diselenggarakan sebanyak 2 kali sedangkan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP diselenggarakan sebanyak 3 kali. 20) Urusan Otonomi Daerah Dalam urusan otonomi daerah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang ada adalah SIK (DINKES), SIMPEG (BKD), SIP APBD (DPPKD), sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat baru dilakukan di RSUD, Dinas Kesehatan, tepatnya pada Puskesmas yang ada. 21) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa baik jumlah kelompok PKK sejumlah 305 maupun posyandu sejumlah 1.387 yang ada semua masih aktif. 22) Urusan Sosial Pada urusan sosial terkait sarana sosial yang ada adalah panti asuhan sebanyak 13 buah, Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah 0,54 %, jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 25 dari 91.108 atau 0,54 %. 23) Urusan Kebudayaan Kaitannya dengan urusan kebudayaan, di kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 telah menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 5 kali sedangkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 4 buah. Sedangkan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 47 buah dari jumlah total 87 buah atau 54,02%. 24) Urusan Statistik Pada urusan statistik, Pemkab Pekalongan melalui BAPPEDA Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan BPS setiap tahun membuat buku Pekalongan Dalam Angka serta buku PDRB Kabupaten Pekalongan. 25) Urusan Kearsipan Untuk urusan kearsipan, telah diterapkan pengelolaan arsip secara baku sebesar 87% dari SKPD yang ada dan selalu dilakukan Peningkatan SDM bagi tenaga pengelola kearsipan selama tahun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

201

2014 telah melaksanakan 2 kali kegiatan (Diklat, Seminar, Rakor, Pemilihan Arsiparis teladan) yang dilaksanakan oleh Arsiparis dari Kanperpus Arsipda. 26) Urusan Perpustakaan Untuk urusan perpustakaan rasio Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dengan capaian 53,15 % dimana koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 19.005 buah dan pengunjung ke perpustakaan selama satu tahun sebanyak 43.917 orang. b. Urusan Pilihan, meliputi : 1) Urusan Kelautan dan Perikanan Pada urusan kelautan dan perikanan, untuk jumlah produksi ikan dibanding target daerah mencapai 109%. Sedangkan jumlah konsumsi ikan sudah mencapai 102 %. 2) Urusan Pertanian Dalam urusan pertanian jumlah produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencapai 5,62 ton/hektar. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 0,89%. 3) Urusan Kehutanan Untuk urusan kehutanan pada tahun 2014 rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai 4,19% dari hutan dan lahan kritis yang ada. Sedangkan kerusakan hutan mencapai 0,22% dari luas kawasan hutan. 4) Urusan Energi dan ESDM Dalam urusan energi dan ESDM, luas penambangan liar yang ditertibkan mencapai 27,90 ha dari 40,71 ha atau mencapai 68,53%. Untuk Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 81,12%. 5) Urusan Pariwisata Dalam urusan pariwisata, kunjungan wisata masih sangat minim yaitu 106.562 orang sehingga belum bisa memberikan kontribusi dalam PDRB, dimana kontribusi baru sebesar 1,21%. 6) Urusan Industri Kontribusi sektor industri terhadap total PDRB sebesar 27,48%. Sedangkan untuk pertumbuhan industri ditahun 2014 mencapai 0,16%. 7) Urusan Perdagangan Sektor perdagangan memberikan kontribusi PDRB sebesar 19,18% dan nilai ekspor bersih perdagangan mencapai US $ 32.488.527,05. 8) Urusan Transmigrasi Pada urusan transmigrasi, jumlah transmigran swakarsa pada tahun 2014 tidak ada.


202

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

Recommend Documents