BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sumbawa BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah yang mencakup kebijakan perencanaan pendapatan maupun realisasi anggarannya disajikan sebagai berikut. 3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Kebijakan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tertuang dalam kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, diupayakan merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki dasar hokum penerimaannya. 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk perencanaan penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan tidak menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan. Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, telah memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

32

Pemerintah Kabupaten Sumbawa 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPKBLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud. a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit

oriented) selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu

menghasilkan

keuntungan

atau

deviden

dalam

rangka

meningkatkan PAD; dan b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public

service

oriented)

mampu

menjamin

kelangsungan

dan

pengembangan usaha 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima. 7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya. 2) Dana Perimbangan 1) Perencanaan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBHPajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)


33

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak tersebut di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah telah menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. 2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBHMinyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2012 dan 2011, serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2014. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan, ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA diluar perkiraan alokasi DBH-SDA tahun 2014 seperti penerimaan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih penerimaan tahun 2013, maka penerimaan lebih tersebut juga


34

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2012. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan

Menteri

Keuangan

dimaksud

belum

ditetapkan,

maka

penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. 5) Penganggaran program dan kegiatan DAK sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus bahwa pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat


35

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilakukan mendahului perubahan APBD apabila belum dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penganggaran program dan kegiatan DAK sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang mencantumkan program dan kegiatan DAK yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan. Perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. 6) Dalam rangka menjaga konsistensi antara subtansi KUA dan PPAS dengan RAPBD, sambil menunggu pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

3. Lain-Lain Pendapan Daerah Yang sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. 2) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014


36

Pemerintah Kabupaten Sumbawa atau dicantumkan dalam LRA bila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. 3) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2014. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2014 mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila pemerintah daerah

tidak melakukan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. 4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD , sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah daerah. 5) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta

dalam

negeri/luar

negeri,

kelompok

masyarakat

maupun

perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.


37

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut, didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 6) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari APBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. 3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2014 disahkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2013 kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, menyebutkan bahwa target pendapatan

daerah

untuk

tahun

anggaran

Rp. 1.141.445.044.842,19,- terealisasi sebesar mencapai

101,16%.

Sementara

pada

2014

adalah

sebesar

Rp. 1.154.656.071.636,99,- atau

tahun

2013

dari

target

sebesar

Rp. 974.265.950.877,84,- terealisasi sebesar Rp. 955.351.921.410,97,- atau mencapai 98,06%. Rincian atas jumlah pendapatan dan realisasinya pada tahun 2014, disajikan sebagai berikut.


38

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Target Pendapatan No Uraian Setelah Perubahan Realisasi (Rp) % (Rp) PENDAPATAN 1.141.445.044.842,19 1.154.656.071.636,99 101,16 1. PENDAPATAN ASLI 124.678.209.107,77 126.129.383.069,28 101,16 DAERAH 1.1 Pajak Daerah 19.383.250.000,00 19.863.145.383,00 102,48 1.2 Retribusi Daerah 58.530.315.564,00 65.420.318.204,00 111,77 1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah 23.032.194.941,00 16.729.894.041,00 72,64 yang Dipisahkan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 23.732.448.602,77 24.116.025.441,28 101,62 Daerah yang Sah 2. DANA 846.387.180.309,00 845.159.025.569,00 99,85 PERIMBANGAN 2.1 Bagi Hasil Pajak / 40.178.731.309,00 38.950.576.569,00 96,94 Bukan Pajak Dana Alokasi 2.2 724.963.659.000,00 724.963.659.000,00 100.00 Umum Dana Alokasi 2.3 81.244.790.000,00 81.244.790.000,00 100.00 Khusus 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN 170.379.655.425,42 183.367.662.998,71 107,62 DAERAH YANG SAH 3.1 Pendapatan Hibah 2.307.551.000,00 2.180.254.100,00 94,48 3.2 Dana BHPajak dari provinsi & 28.744.178.425,42 41.859.482.898,71 145,63 pemerintah daerah lainnya 3.3 Dana penyesuaian dan otonomi 139.327.926.000,00 139.327.926.000,00 100,00 khusus

Sumber Data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumbawa

Realisasi pendapatan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 20,86%, dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, dimana pada tahun tahun 2013 sebesar Rp. 955.351.921.410,97,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.154.656.071.636,99. Peningkatan capaian ini terjadi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 85,84%, Pendapatan Dana Perimbangan sebesar 9,63% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 57,33% dari tahun sebelumnya. Secara lebih lengkap mengenai target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 disampaikan melalui laporan tersendiri.


39

Pemerintah Kabupaten Sumbawa 3.1.3. Permasalahan dan Solusi Secara umum realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun Anggaran 2014 mencapai 101,16%, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar 101,16%, Dana Perimbangan sebesar 99,85% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 107,62%. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pajak Hotel Bintang Satu sebesar 22,25%, Pajak Hotel Melati Dua sebesar 40,34%, Pajak Hotel Melati Satu sebesar 61,82%, dan Pajak Losmen/Rumah Penginapan /Pesanggrahan

/Hostel/

Rumah

Kos

sebesar

49,96%

disebabkan

karena,

penurunan jumlah pengunjung yang beralih ke Hotel Melati Tiga sebesar 136,08%, Hotel Bintang Dua sebesar 125,38% dan di Hotel Amanwana Bintang Empat sebesar 120,12%. 2. Pajak Hiburan Rendahnya pendapatan yang dihasilkan melalui pajak hiburan (5,50%), disebabkan karena, dari beberapa komponen pajak hiburan tidak mencapai target, seperti pajak hiburan pagelaran kesenian/musik/tari/busana (14,47%), komponen pajak hiburan pacuan kuda (0,00%), pertandingan olahraga dan kendaraan bermotor masing-masing (0,00%). Rendahnya setoran komponen pajak hiburan tersebut antara

lain

disebabkan

karena

pada

beberapa

event

/pagelaran

kesenian/musik/tari/busana dalam penyelenggaraannya sebagian besar tanpa penjualan karcis/tanda masuk, dan cenderung bersifat hiburan umum/hiburan rakyat dan bersifat insidentil. 3. Pajak Air tanah Pendapatan yang dihasilkan melalui pajak air bawah tanah (77,61%) tidak mencapai target disebabkan karena masih terbatasnya pemanfaatan air tanah oleh pihak ketiga. 4. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan Rendahnya pendapatan yang dihasilkan melalui komponen Pajak Batu Hias dan Pajak Batu Tiang masing-masing (0,00%) disebabkan karena permintaan batu hias dari Bali dan Surabaya masih sangat rendah sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula dengan pendapatan yang dihasilkan melalui pajak pasir Urug

(19,29%)

disebabkan

karena

karena

permintaan

masyarakat

untuk

pembangunan/kontruksi masih rendah, serta rendahnya kesadaran wajib pajak


40

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam melunasi kewajibannya. Terhadap pendapatan yang dihasilkan melalui pajak tanah liat yang belum mencapai target dengan realisasi sebesar 45,05%, disebabkan karena terjadi pergeseran trend penggunaan atap rumah dari genteng dengan bahan dasar tanah liat yang beralih ke Genteng Metal, sehingga permintaan masyarakat untuk keperluan pembangunan/konstruksi mengalami penurunan. 5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pendapatan yang dihasilkan melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (98,82%) tidak mencapai target disebabkan karena masih terdapat SPPT yang ganda kepemilikannya dan terjadi ketidakakuratan data, sehingga berpengaruh terhadap penerbitan besaran ketetapan pajak atas SPPT tersebut. Realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah sebesar 111,77%, meskipun mencapai target, akan tetapi terdapat komponen pendapatan dari sektor hasil retribusi daerah yang tidak mencapai target diantaranya: 1. Retribusi Jasa Umum (114,69%) Meskipun retribusi jasa umum dengan capaian sebesar 114,69% tetapi beberapa komponen retribusi masih rendah, terdiri dari : -

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rendahnya realisasi retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar 59,78%, yang terdiri dari sampah kelurahan (Badan Penanaman Modal Lingkungn Hidup) sebesar 59,35% dan sampah pasar (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) sebesar 59,97%. Kondisi ini disebabkan antara lain karena adanya beberapa bagian pasar yang direhab pada tahun 2014 dan masih ada kios/toko pada pasar-pasar yang belum terisi, sehingga sebagian wajib pajak tidak membayar retribusi sampah tersebut.

-

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rendahnya realisasi retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (44,83%) disebabkan karena masih lemahnya manajemen pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

-

Retribusi Pelayanan Pasar (58,72%) Rendahnya realisasi retribusi pelayanan pasar (58,72%), disebabkan karena keterbatasan daya dukung sumberdaya penagihan di pasar serta lemahnya pengawasan ditingkat lapangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.


41

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Selain hal tersebut juga terjadi rehabilitasi terhadap beberapa bagian bangunan pasar dan belum terisinya toko/kios sehingga hilangnya sebagian penerimaan retribusi pelayanan pasar. -

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pendapatan yang dihasilkan melalui retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus (0%) tidak mencapai target disebabkan karena permintaan masyarakat terhadap pelayanan tersebut masih rendah, akibat dari informasi yang diterima sebagian besar masyarakat masih sangat kurang akan keberadaan pelayanan tersebut. Disamping itu mobil tangki tersebut dimanfaatkan/ diusahakan untuk mobil penyiraman tanaman pada musim kemarau.

-

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pendapatan

yang

dihasilkan

melalui

retribusi

pengendalian

menara

telekomunikasi (9,53%) tidak mencapai target disebabkan belum semua menara Base Transceiver Station (BTS) dapat ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara Base Transceiver Station (BTS) oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa, karena ada beberapa menara BTS yang tidak terdata dari KPPT dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 2. Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha dengan capaian realisasi sebesar 88,61%, disebabkan antara lain, antara lain : -

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (89,96%) Rendahnya realisasi pasar Grosir (89,96%), disebabkan karena terjadi rehabilitasi terhadap beberapa bagian bangunan pasar sehingga hilangnya sebagian penerimaan retribusi pelayanan pasar.

-

Retribusi Terminal Rendahnya

realisasi

retribusi

terminal

(47,12%),

disebabkan

karena

banyaknya aktifitas bongkar muat penumpang/barang tidak dilakukan didalam terminal

dan

meningkatnya

kepemilikan

kenderaan

pribadi

sehingga

mempengaruhi frekwensi penggunaan angkutan umum. -

Retribusi Tempat Khusus Parkir Rendahnya realisasi retribusi retribusi tempat khusus parkir (72,02%), disebabkan manajemen pengelolaan yang belum optimal


42

Pemerintah Kabupaten Sumbawa -

Retribusi pelayanan Kepelabuhan (68,96%) Rendahnya realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan (68,96%), disebabkan karena jumlah kapal-kapal yang memanfaatkan jasa pelabuhan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Pengusaha cenderung menggunakan transportasi darat

dalam pengangkutan barang antar

pulau, disamping dermaga

pelabuhan Alas yang sudah tidak dapat difungsikan lagi. -

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (62,53%) Rendahnya realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (62,53%) disebabkan antara lain karena sarana dan prasana pendukung yang belum optimal, sehingga jumlah kunjungan relatif masih rendah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi jasa usaha dengan capaian realisasi sebesar 91,58%, komponen retribusi yang tidak mencapai target, seperti: 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rendahnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (83,94%), disebabkan karena kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengurus IMB sebagai syarat mendirikan bangunan. 2. Retribusi Izin Trayek (83,50%) Rendahnya retribusi izin Trayek (83,50%), disebabkan berkurangnya

dan

Peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Sumbawa sebagian besar adalah kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan barang. 3. Retribusi Izin Usaha Perikanan (84,66%) Rendahnya retribusi izin usaha perikanan (84,66%), disebabkan karena sedikitnya pengusaha tambak yang melakukan perpanjangan izin usaha perikanan dan persyaratan pengurusan izin usaha perikanan masih terkendala Izin

Perubahan

Penggunaan

Tanah

(IPPT)

bagi

pengusaha

sangat

memberatkan. Realisasi

Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan (72,64%), disebabkan karena beberapa komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut tidak mencapai target, seperti rendahnya realisasi dari pendapatan PT. Daerah Maju (DMB), disebabkan karena tidak adanya setoran deviden yang diterima dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) pada tahun 2014.


43

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan solusi terbaik sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, seperti : 1. Solusi pajak hotel dapat ditingkatkan melalui pembenahan sistem pengawasan dan pengendalian untuk hotel-hotel yang belum mencapai target. 2. Terhadap belum tercapainya target penerimaan pajak hiburan dapat dilakukan antara lain dengan memperbanyak even-even penyelenggaraan pagelaran kesenian yang diselenggarakan oleh swasta disertai dengan syarat tanda masuk (karcis) dan dilakukan porporasi (stempel) karcis ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sehingga terdata jumlah penghasilan dari karcis yang terjual. 3. Realisasi

pajak

parkir dapat

ditingkatkan dengan

cara

mengintensifkan

pengelolaan fasilitas parker yang disediakan oleh swasta/dunia usaha. 4. Terhadap upaya peningkatan realisasi pajak Air tanah perlu sosialisasi secara intensif, sehingga wajib pajak punya pemahaman akan kewajibannya dalam membayar pajak. 5.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada komponen batu hias dapat ditingkatkan dengan cara mengintensifkan akses pasar lainnya, sehingga permintaan pasar dapat diperluas. Demikian pula dengan realisasi pada komponen pasir urug dapat ditingkatkan dengan cara peningkatan pengawasan atas pemanfaatan bahan galian serta sosialisasi kepada wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat waktu.

6.

Solusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Melakukan koordinasi dengan kepala desa terkait kepemilikan SPPT yang ganda dan harus ada up date data.

7.

Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi jasa umum dapat tertangani antara lain melalui upaya pembenahan terhadap masing-masing komponen yang ada seperti : 1. Retribusi Pelayanan Persampahan Upaya yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan sarana dan prasarana persampahan secara bertahap, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih luas dan optimal.


44

Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Upaya yang akan dilakukan adalah melalui penyempurnaan manajemen serta penyetoran tepat waktu, sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi. 3. Retribusi Pelayanan Pasar Perlu ditingkatkan sistem penagihan yang intensif sesuai dengan Perda yakni setiap hari dengan penambahan tenaga penagih dan maksimalkan fungsi toko atau kios yang ada. 4. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus Peningkatan capaian target retribusi penyedotan kakus melalui upaya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. 5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Perlunya dilakukan singkronisasi data secara primer

dan dibuatkan surat

ketetapan retribusi daerah baru sesuai dengan data yang telah di singkronkan. 8.

Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi jasa usaha dapat tertangani antara lain melalui upaya pembenahan terhadap masing-masing komponen yang ada seperti : 1. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Dengan terselsaikan rehabilitasi bangunan pasar, maka perlu dioptimalkan penggunaanya agar mencapai target yang diharapkan. 2. Retribusi Terminal Peningkatan retribusi terminal dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap semua AKDP, AKAP dan Angdes yang melewati terminal harus masuk kedalam terminal sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan. 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir Peningkatan pengelolaan manajemen perparkiran, sehingga pada tahuntahun mendatang dapat mencapai target yang diharapkan. 4. Retribusi pelayanan Kepelabuhan Solusi dari rendahnya realisasi retribusi pelayanan kepelabuhan dengan melakukan penertiban terhadap bongkar muat tanpa ijin yang diusahakan


45

Pemerintah Kabupaten Sumbawa sendiri oleh masyarakat dan diupayakan optimalisasi pelabuhan bongkar muat secara bertahap serta memberikan penjelasan pada para pengusaha terkait pearaturan daerah mengenai sewa perairan laut yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Peningkatan capaian target retribusi tempat rekreasi akan diupayakan peningkatan pengelolaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga kedepan dapat lebih tertata dengan harapan jumlah pengunjung dapat meningkat, yang berdampak terhadap meningkatnya retribusi daerah. 9.

Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi Perizinan Tertentu dapat tertangani antara lain melalui upaya pembenahan terhadap masing-masing komponen yang ada seperti : 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Mengintesifkan

sosialisasi

akan

pentingnya

keberadaan

IMB

bagi

masyarakat sebagai syarat dalam keamanan pendirian bangunan. 2. Retribusi Izin Trayek Perlu dilakukan pertemuan rutin dengan pengusaha angkuatan untuk menumbuhkan kesadaran dalam mengurus izin trayek . Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 72,64% dikarenakan rendahnya pendapatan dari PT Daerah Maju Bersaing, sesuai hasil rapat pemegang saham, maka pembayaran deviden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa baru terealisasi pada tahun 2015 Sesuai dengan surat Direktur Utama PT Dearah Maju Bersaing No. 06/DMB/II/2014 tanggal 10 Februari 2014. Untuk optimalisasi capaian target pendapatan tahun yang akan datang, maka diharapkan semua SKPD pengelola pendapatan membuat Standard Operating

Procedure (SOP) disertai dengan penetapan target yang rasional.


46


3.2. Pengelolaan Belanja Daerah 3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Terkait Total Perkiraan Belanja Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan belanja daerah disusun dengan pendekatan surplus/defisit yang terkendali.

Artinya

bisa

jadi

perencanaan

belanja

lebih

besar

dibandingkan

perencanaan pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran, maka defisit anggaran tersebut harus dapat tertutupi dengan pembiyaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Agar pembiayaan netto dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, maka perencanaan pembiayaan dirancang dengan kondisi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi surplus anggaran maka surplus anggaran tersebut akan digunakan pada pengeluaran pembiayaan. Sehingga pada kondisi akhir pos anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) dalam posisi nol. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut. 1) Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,


47

Pemerintah Kabupaten Sumbawa kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 3) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 4) Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Secara teknis penganggaran, kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1) Belanja Pegawai a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014. c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d. Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). e. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan


48

Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. f.

Penganggaran

Tambahan

Penghasilan

PNSD

harus

memperhatikan

kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. h. Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. 2) Belanja Subsidi Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

mempedomani peraturan kepala


49

Pemerintah Kabupaten Sumbawa daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. 4) Belanja Bagi Hasil Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah harus mempedomani UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. 5) Belanja Bantuan Keuangan a. Pemerintah daerah

dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada

pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah. b. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program

prioritas

pemerintah

desa

penerima

bantuan

keuangan.

Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. c. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.


50

Pemerintah Kabupaten Sumbawa d. Pemerintah daerah menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah. e. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya. f.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut dalam APBD harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung


51

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan melakukan penyaluran alokasi anggaran yang ditetapkan, sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD.

2. Kebijakan Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, analisis standar belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 2) Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan,


52

Pemerintah Kabupaten Sumbawa kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3) Belanja Barang dan Jasa a. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013. d. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. e. Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun

barang/jasa

ketiga/masyarakat

yang

ditambah

akan

seluruh

diserahkan

belanja

yang

kepada terkait

pihak dengan

pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.


53

Pemerintah Kabupaten Sumbawa f.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

g. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. h. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan,

bimbingan

teknis

atau

sejenisnya

diprioritaskan

untuk

menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. 4) Belanja Modal a. Pemerintah daerah mengupayakan mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.


54

Pemerintah Kabupaten Sumbawa b. Penganggaran

untuk

pengadaan

menggunakan

dasar

perencanaan

kebutuhan kebutuhan

barang barang

milik milik

daerah, daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

7

Tahun

2006.

Khusus

penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 5) Surplus/Defisit APBD a. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah. b. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan

pinjaman,

dan/atau

penerimaan

kembali

pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. d. Penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2014 akan mempedomani pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2014.


55


3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014 Belanja Daerah dikelompokkan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, bahwa target belanja

daerah

Kabupaten

Sumbawa

Tahun

2014

adalah

sebesar

Rp. 1.203.040.306.863,04,- atau meningkat dibandingkan target tahun anggaran 2013 yaitu sebesar

Rp. 1.030.824.626.109,47,-. Dari rencana belanja tersebut,

hingga akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar

Rp. 1.064.752.018.739,-

atau 88,51% dari target dalam APBD Tahun 2014, nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang terealisasi sebesar 91,64% dari target APBD Tahun 2013. 3.2.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang masih terjadi pada belanja daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Proporsi Belanja Daerah Masih lebih besarnya proporsi belanja tidak langsung (57,64%) dibandingkan dengan belanja langsung (42,36%), hal ini terjadi karena kebutuhan belanja pegawai yang masih besar, sementara anggaran yang tersedia terbatas. 2. Realisasi Belanja Realisasi belanja daerah pada tahun 2014 sebagai gambaran serapan APBD Tahun 2014 hanya mencapai 88,51%. Tidak terealisasinya seluruh APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014, disebabkan karena beberapa faktor, seperti adanya efisiensi belanja, pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sehingga realisasi pembayaran yang tidak 100%. Secara rinci gambarannya sebagai berikut. 1. Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa, berupa pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. 2. Pada

Bagian

Aset

Sekretariat

Daerah

berupa

Rehabilitasi

total

Pesanggerahan Alas Kecamatan Alas. 3. Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumbawa, berupa pembangunan tambatan perahu Labuhan Terujung Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano.


56

Pemerintah Kabupaten Sumbawa 4. Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa berupa pembangunan Gedung Sistem Resi Gudang (SRG) Kecamatan Labangka. 5. Pada Dinas Pekerjaan Umum, berupa Pekerjaan Jembatan Samapuin Kecamatan Sumbawa. Terhadap seluruh kegiatan tersebut telah diusulkan untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2015. Solusi dari permasalahan tersebut diupayakan antara lain dengan terus dilakukan

peningkatan

pendapatan

daerah

baik

melalui

intensifikasi

maupun

ekstensifikasi serta melakukan rasionalisasi dan efisiensi pada belanja-belanja tidak langsung. Terhadap keterlambatan penyerapan anggaran diperlukan langkah-langkah percepatan dimasa yang akan datang dengan upaya pelaksanaan jadwal secara ketat.


57

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents