BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran
aktif warga negara dan para anggota masyarakat untuk membiayai semua keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksaannya diatur oleh Undang – Undang (UU) dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara, dimana pajak sudah memberikan prestasi yang bisa dirasakan bagi masyarakat. Sehingga dalam menjalankan program pemerintah diperlukan perhatian khusus bagaimana target tersebut dapat tercapai. Aplikasinya bahwa pembangunan nasional dan keperluan negara lainnya tidak akan tercapai jika dana yang digunakan mini atau tidak mencukupi, maka pembangunan nasional tidak akan mencukupi, maka dengan itu pemerintah berupaya mencari solusi bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara tersebut sehingga dapat membiayai program pemerintah seperti yang ditargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara yang paling dominan sehingga pemerintah berupaya bagaimana agar penerimaan dari pajak tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Salah satu usaha yang harus dilakukan meliputi Ekstensifikasi yaitu penambahan wajib pajak atau memperluas
1 Universitas Sumatera Utara
2
objek pajak dengan berbasis pada Undang – Undang Perpajakan.Wajib pajak yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 1 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 14 adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang,
mengekspor
barang,
melakukan
usaha
perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Untuk dikukuhkan sebagai Pegusaha Kena Pajak dan Wajib mendaftarkan dan melaporkan PPN yang terutang dan dapat memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (Sukardji,2009:14) Namun adakalanya wajib pajak khususnya pengusaha yang memenuhi syarat tersebut diatas, masih belum juga memahami dan mengerti bagaimana proses pengusaha tersebut memohon mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak serta bagaimana pengusaha tersebut melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini terdapat prosedur dan Tatacara pendaftaran pengusaha tersebut sehingga tujuan pemungutan pajak yang baik dapat berjalan dengan semestinya.
Universitas Sumatera Utara
3
Dengan dasar ilmiah inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Barat
dengan
topik
“TATACARA
PERMOHONAN
DAN
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT”. B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilum Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah : 1.1
Untuk mengetahui gambaran pengusaha dalam melakukan Permohonan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
1.2
Untuk mengetahui Tatacara Permohonan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Universitas Sumatera Utara
4
1.3
Untuk mengetahui upaya KPP Pratama Medan Barat dalam meningkatkan kesadaran Pengusaha Untuk melakukan Permohonan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Medan Barat.
2. Manfaat PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya sangat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya adalah : 2.1 Bagi Mahasiswa a.
Untuk meningkatkan profesionalitas, memperluas serta memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya khususnya dibidang perpajakan.
b.
Menciptakan
dan
mengembangkan
rasa
tanggung
jawab,
profesionalitas serta kedisipinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. c.
Mempraktikan
dan
menerapkan
ilmu
pengetahuan
serta
mengaplikasikan dalam kehidupan nyata yang diperoleh selama masa perkuliahan. 2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat a.
Suatu sarana untuk mempeerat hubungan yang positif antara KPP Pratama Medan Barat dengan lembaga pendidikan Program Studi
Universitas Sumatera Utara
5
Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Sumatera Utara (FISIP USU). b.
Dengan dilaksanakan PKLM bagi mahasiswa dituntut berupa saran maupun kritik yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja kantor KPP Pratama Medan Barat khususnya dalam pendataan Pengusaha Kena Pajak.
c.
Mempromosikan citra KPP Pratama Medan Barat terhadap masyarakat khususnya sifitas Akademik FISIP USU.
2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU a.
Meningkatkan hubungan kerja sama antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama
Medan Barat. b.
Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Adminitrasi Perpajakan FISIP USU dengan KPP Pratama Medan Barat.
c.
Mengusahakan adanya umpan balik untuk revisi kurikulum Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.
C. Uraian Teoritis 1.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan
terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor –
Universitas Sumatera Utara
6
faktor prokduksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Sedangkan Pajak Penjualan dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan/pertukaran barang dan jasa, sehingga menimbulkan adanya pajak berganda. Sedangkan menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 sebagaimana telah direvisi dalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan ditribusi. 2.
Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Undang -Undang
Kententuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. ( Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, 2008:9 )
Universitas Sumatera Utara
7
3.
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam pasal 3A ayat 1 Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984
ditentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (pasal 4 huruf a), melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (pasal 4 huruf c), atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak pasal 4 huruf) wajib : a.
Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
b.
Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
c.
Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
d.
Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
4.
Objek Pajak Petambahan Nilai (PPN) Objek PPN berdasarkan perubahan ketiga Undang – Undang PPN 1984 adalah : a.
Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha,
b.
Pasal 4 ayat (1) huruf b Impor BKP,
c.
Pasal 4 ayat (1) huruf c Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha,
Universitas Sumatera Utara
8
d.
Pasal 4 ayat (1) huruf d Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar didalam Daerah Pabean,
e.
Pasal 4 ayat (1) huruf e Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean,
f.
Pasal 4 ayat (1) huruf f Ekspor BKP berwujud oleh PKP,
g.
Pasal 4 ayat (1) huruf g Ekspor BPK tidak berwujud oleh PKP,
h.
Pasal 4 ayat (1) huruf h Ekspor JKP oleh PKP,
i.
Pasal 16C Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan orang pribadi/badan,
j.
Pasal 16D Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Kecuali Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c. (Sukardji, 2010:52)
D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam hal ini Mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat untuk mendapatkan serta mempelajari data tentang : 1.
Tatacara Permohonan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
2.
Masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak khusunya diseksi pelayanan.
Universitas Sumatera Utara
9
3.
Perkembangan pendaftaran dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan data-data kantor pajak periode Januari 2010 sampai 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri maka Penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1.
Tahap Persiapan Dalam tahap ini Penulis melakukan persiapan yang dibutuhkan mulai dari pengajuan judul, penetapan judul oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, pembuatan proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, persetujuan proposal, penentuan dosen pembimbing, berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, dan pembuatan surat izin oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan kepada KPP Pratama Medan Barat.
2.
Studi Literatur Hal ini berkaitan dengan mengumpulkan data dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul PKLM seperti Undang – Undang Perpajakan, Peraturan Pemerimtah, Keputusan Menteri Kuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak serta sumber-sumber lain yang mendukung penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini.
Universitas Sumatera Utara
10
3.
Observasi Lapangan Pengamatan yang dilakukan sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mengenai objek studi khususnya Tatacara Permohonan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Pengumpulan Data Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang terdiri dari: a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orangorang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta observasi penulis dilapangan tempat objek PKLM. b. Data Sekunder yaitu data/informasi yang diperoleh dari studi literatur seperti sumber-sumber pustaka, undang-undang, dokumentasi maupun literatur yang berhubungan dengan objek PKLM. 5.
Analisis dan Evaluasi Data Yaitu Menganalisis dan mengevaluasi data-data yang telah diperoleh selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang nantinya data-data tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir.
F.
Metode Pengumpulan Data Adapun jenis-jenis yang dikumpulkan berupa data tertulis dalam bentuk
dokumen, tabel, dan bagan. Dimana metodenya terdiri dari :
Universitas Sumatera Utara
11
1.
Pertanyaan (Interview) Penulis melakukan tanya jawab dengan para petugas yang mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam penulisan laporan ini sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
2.
Observasi (Observation) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengadakan pengamatan pada objek yang bersangkutan.
3.
Dokumentasi (Optional) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
G.
Sistematika Penulisan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) BAB I
: PENDAHULUAN Merupakan bab pendahuluan yang antara lain menguraikan tentang latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan PKLM.
Universitas Sumatera Utara
12
BAB II
: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Pada bab ini Penulis menerangkan tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta gambaran mengenai pegawai atau karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
BAB III
: GAMBARAN DATA PKLM Pada bab ini Penulis secara jelas dan terperinci mengenai ketentuan, objek dan subjek pajak, Tatacara Pendaftaran dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
BAB IV
: ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini Penulis akan menganalisa data yang diperoleh dan kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interprestai untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai objek yang dihadapi selama Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
Universitas Sumatera Utara
