BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun non material.Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah tentang pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negera dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2006:1) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Universitas Sumatera Utara

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif setiap warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional. Sehingga di dalam menjalankan program pemerintah diperlukan perhatian khusus bagaimana agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud. Aplikasinya bahwa pembangunan nasional dan keperluan Negara lainnya tidak akan terwujud atau tercipta jika dana yang didapatkan minim atau tidak mencukupi, maka dengan itu pemerintah berupaya mencari solusi bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara tersebut sehingga dapat membiayai program pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Selain itu, pajak juga merupakan sumber utama penerimaan Negara yang paling dominan dan untuk tahun 2013 target penerimaan pajak mencapai 1.042,29 Triliun atau 68,14% dari APBN sehingga pemerintah berupaya bagaimana agar penerimaan dari pajak tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah meliputi intensifikasi, yaitu kegiatan atau upaya penggalian potensi Pajak (PPh, PPN dan PPnBM) terhadap kewajiban pajak Badan dan Orang Pribadi yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dan diimbangi dengan ekstensifikasi yaitu penambahan wajib pajak atau memperluas objek pajak yang telah memenuhi syarat - syarat tertentu, dimana wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak dan melaporkan usahanya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).


Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau kegiatannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dikukuhkan, sedangkan bagi pengusaha Badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. (Sihaloho, 2002:3) Secara umum Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih sering salah dalam melaporkan dan menyetor jumlah pajaknya sehingga menimbulkan kendala bagi Pengusaha dan juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama itu sendiri. Hal - hal seperti ini


yang dapat menyebabkan terhambatnya penyelanggaraan pajak sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui dan bisa mempraktikan secara langsung teori yang sudah dipelajari sebelumnya tentang mekanisme pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Dengan ini penulis merasa tertarik membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul : “MEKANISME

PENGUKUHAN

DAN

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PENCABUTAN

SURAT

(SPPKP) PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI”. B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri(PKLM) 1.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Ada pun yang menjadi tujuan dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri

(PKLM) adalah : 1.1 Untuk mengetahui mekanisme pengukuhan dan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 1.2

Untuk mengetahui kendala - kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran dan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.


2.

Manfaat PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya sangat bermanfaat bagi beberapa

pihak diantaranya adalah : 2.1 Bagi Mahasiswa a.

Dapat menerapkan teori dalam masalah yang dihadapi di lapangan.

b.

Mempelajari dan mengembangkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemampuan bekerjasama yang nantinya sangat dibutuhkan saat memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

c.

Memperluas wawasan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa di bidang perpajakan.

2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai a.

Memberi image yang positif terhadap masyarakat tentang pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

b.

Membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan pajak dengan efisien dan efektif kepada masyarakat khususnya wajib pajak.

c.

Membina kerja sama antara KPP Pratama Binjai dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara khususnya Program Diploma III Administrasi Perpajakan.


2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU a.

Meningkatkan interaksi dan hubungan kerjasama antara pihak Universitas Sumatera Utara khususnya Program Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

b.

Mempromosikan Sumber Daya Manusia di Universitas Sumatera Utara yang ahli sesuai dengan bidang Administrasi Perpajakan.

c.

Memperbaiki pandangan masyarakat terhadap Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara.

C. Uraian Teoritis 1.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan

terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor – faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Sedangkan Pajak Penjualan adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan/pertukaran barang dan jasa, sehingga menimbulkan adanya pajak berganda. (Rusdji, 2004:1) Sedangkan menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 sebagaimana telah direvisi dalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 Pajak


Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. (Sukardji, 2010:54) 2.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Undang - Undang

Kententuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. (Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2008:9) Kewajiban seorang Pengusaha Kena Pajak adalah (PKP) adalah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), memungut pajak yang terutang dengan membuat Faktur Pajak (pasal 13 Undang - Undang PPN 1984), menyetor pajak yang terutang dengan menyelenggarakan Catatan Perolehan dan Peredaran serta mengkreditkan Pajak Masukan berdasarkan ketentuan yang berlaku (pasal 28 KUP dan pasal 9 Undang – Undang PPN 1984), melaporkan pajak yang


terutang dengan mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN (pasal 3 Undang – Undang KUP). (Sukardji, 2010:69) 3.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Objek PPN berdasarkan perubahan ketiga Undang – Undang PPN 1984 adalah: 3.1

Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha.

3.2

Impor BKP.

3.3

Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha.

3.4

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3.5

Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3.6

Ekspor BKP berwujud oleh PKP.

3.7

Ekspor BPK tidak berwujud oleh PKP.

3.8

Ekspor JKP oleh PKP.

3.9

Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan orang pribadi/badan.

3.10 Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Kecuali Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c. (Sukardji, 2010:52) Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003, berlaku 1 Januari Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan


penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila Pengusaha yang jumlah peredaran usahanya dalam 1 tahun memperoleh penghasilan melebihi Rp 600.000.000,00 harus melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha tersebut untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam hal ini Mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk mendapatkan serta mempelajari data tentang: 1. Mekanisme Pengukuhan dan Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 2. Perkembangan pendaftaran dan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan menggunakan data - data kantor pajak periode 2010 sampai 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri maka Penulis menggunakan metode sebagai berikut:


1.

Tahap Persiapan Dalam tahap ini Penulis melakukan persiapan yang dibutuhkan mulai dari pengajuan judul, penetapan judul oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, pembuatan proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, persetujuan proposal, penentuan dosen pembimbing, berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, dan pembuatan surat izin oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan kepada KPP Pratama Binjai.

2.

Studi Literatur Hal ini berkaitan dengan mengumpulkan data dan mempelajari buku - buku yang berkaitan dengan judul PKLM seperti Undang - Undang Perpajakan, Peraturan Pemerimtah, Keputusan Menteri Kuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak serta sumber - sumber lain yang mendukung penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini.

3.

Observasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang kondisi serta keadaan dari kantor tempat penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini.


4.

Pengumpulan Data Yaitu dengan mengumpulkan data - data yang dibutuhkan dalam menyusun Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang terdiri dari: a.

Data Primer yaitu data - data yang diperoleh dari pihak - pihak yang mengetahui dan memahami tentang mekanisme pengukuhan dan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

b.

Data Sekunder yaitu data - data yang diperoleh dari referensi ilmiah yang mendukung laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

5.

Analisis dan Evaluasi Data Setelah memperoleh data yang dibutuhkan penulis akan menganalisa dan mengelompokkan data tersebut agar lebih mudah mengevaluasinya dan meraih kesimpulan tentang data - data tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data Adapun jenis - jenis yang dikumpulkan berupa data tertulis dalam bentuk dokumen, tabel, dan bagan. Dimana metodenya terdiri dari: 1.

Daftar Pertanyaan (Interview Guide) Penulis melakukan tanya jawab dengan para petugas yang mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam penulisan laporan ini sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.


2.

Daftar Observasi (Observation Guide) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan memberikan petunjuk atau arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko tinggi.

3.

Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi. Penulis juga melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan di perpustakaan, UndangUndang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi Penulis untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam tugas akhir.

G. Sistematika Penulisan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) BAB I

: PENDAHULUAN Merupakan bab pendahuluan yang antara lain menguraikan tentang latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan PKLM.


BAB II

: GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM Pada bab ini Penulis menerangkan tentang sejarah singkat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta gambaran mengenai pegawai atau karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

BAB III

: GAMBARAN DATA PKLM Pada bab ini Penulis secara jelas dan terperinci mengenai ketentuan - ketentuan pengukuhan dan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan.

BAB IV

: ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini Penulis akan menganalisa data yang diperoleh dan kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interprestai untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan disimpulkan beberapa pernyataan dari hal - hal yang telah dikemukakan dan saran – saran yang mungkin dapat diambil untuk mengatasi masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Recommend Documents