DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2015-2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: : :

Selasa 12 Januari 2016 09.31 WIB – Selesai

4.

Tempat

:

R. Rapat Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

:

1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

:

1. Ir. Sefti Ramsiaty, M.M. (Kepala Biro Persidangan I) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

8.

Acara

:

1. Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016; 2. Pidato Pembukaan Pada Awal Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016; 3. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan.

9.

Hadir

:

Orang

10.

Tidak hadir

:

Orang

II. JALANNYA SIDANG: SIDANG DIBUKA PUKUL 09.31 WIB

PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Sebelum memulai Sidang Paripurna DPD marilah kita tak menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota DPD serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan Lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Hadirin kami persilakan duduk kembali. Berdasarkan catatan hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal kita lihat di sini sampai saat ini hadir 16 orang kami tawarkan kita undur sifatnya tidak ada pengambilan SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

1

keputusan hanya mendengarkan laporan dari provinsi-provinsi tercatat sekarang sudah 21 saya tawarkan apakah kita perlu undur beberapa menit atau kita langsung mulai mana yang sudah hadir PEMBICARA : Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Saran saya undur Pak Ketua 15 menit PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Undur sedikit 10 menit. Setuju kita undur 10 menit?

KETOK 1X SIDANG DI SKORS 10 MENIT

PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Forum yang sama saya hormati, berdasarkan catatan hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal sampai dengan saat ini tercatat 28. Saya lihat ada lagi yang baru masuk akan bertambah, tapi kita sudah melewati waktu 10 menit penundaan. Apakah bisa kita setujui untuk kita mulai? Baik dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim Sidang Paripurna Ke-7 Dewan Perwakilan Daerah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara yang telah ditetapkan oleh Panmus dalam sidang kemarin, Sidang Paripurna hari ini memiliki 3 agenda pokok. Pembukaan Masa Sidang ketiga Tahun Sidang 2015- 2016, pidato pembukaan awal masa sidang ketiga, laporan kegiatan Anggota DPD dari daerah pemilihan. Mengawali Sidang Paripurna ini kami mengajak kita semua untuk berdo'a baik kelancaran palaksanaan tugas seluruh Anggota DPD RI ke depan, dan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah untuk itu kami mohon kesediaan Senator dari Sumatera Utara Pak Dedy Batubara untuk memimpin doa bersama. Silakan. PEMBICARA : DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.SP. (SUMUT) Bismilahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota DPD yang terhormat, marilah sama kita berdo'a menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya pimpin doa secara Islam, bagi yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. [BERDOA DALAM BAHASA ARAB] Ya Allah, berkahih acara kami hari ini, pembukaan Masa Sidang ke-3 Tahun 20152016 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Tuntun kami tetang berada di jalanMu, bimbing kami untuk senantiasa mengawal agamaMu, beri kami kekuatanMu untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diembankan ke pundak kami. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

2

Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum kerabat kami, suami, istri dan anak-anak kami, dosa orang-orang yang berwasiat kepada kami, dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami, dosa orang-orang yang hadir di ruangan ini, dosa sahabat dan teman kami yang tidak hadir di tempat ini, beri kami petunjuk dan HidayahMu, dengan segenap ampunan yang Engkau punya. Duhai Allah yang Maha Pengabul Do'a dan Pinta, kepadaMu kami memohon dan meminta segala upaya kami lakukan dan seterusnya kami serahkan kepadaMu. Robbana atina fidunya khasanah wafilakhhirati khasannah, waqinna adzabannar. [BAHASA ARAB] Walhamdulillahirabilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih pada Senator Dedi Batubara. Sidang dewan yang mulia, mengawali Sidang Paripurna ke-7 ini kami sampaikan beberapa informasi. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD untuk menjadi perhatian kita bersama di Masa Sidang ke-3 Tahun Sidang 2015-2016, di masa sidang ini diharapkan seluruh alat kelengkapan untuk dapat menyesuaikan tugas-tugas yang telah diagendakan dari masa sidang sebelumnya dan akan kami ulas secara garis besarnya . Pada tanggal 14 Desember 2015 yang lalu Ketua DPD telah menerima surat Nomor B092/Kepala Bakamla/XII/2015 perihal laporan perkembangan RUU Keamanan Laut. Hal ini telah mendapat penyikapan dari DPD mengingat hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan yang merupakan usul DPD. Melalui RUU Keamanan Laut ini diharapkan semakin memperkuat pengaturan telat termuat dalam Undang-Undang Kelautan sehingga dapat mendorong, kemarin kita sepakati dalam Rapat Panmus ini diserahkan kepada Komite II untuk dikaji kembali, apakah ini sesuai dengan kewenangan DPD atau tidak, karena keamanan dan penegakan hukum ini merupakan porsi pemerintah pusat, urusan pusat. Selain itu Ketua DPD telah menerima surat tembusan dari Presiden Nomor R73/Pres/XII/2015 tanggal 11 Desember perihal pembahasan RUU tentang jasa kontruksi. Mengingat RUU tersebut telah menjadi salah satu bidang tugas Komite II maka pada Rapat Panmus telah menugas Komite II untuk membalas pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU Barjas, Jasa Konstruksi. Di samping itu kami juga telah menerima beberapa RUU dari pemerintah dan DPR yang antara lain RUU tentang ke karantinaan kesehatan, RUU tentang penyandang disabilitas, RUU Perlindungan TKI di luar negeri. Mengingat ketiga RUU tersebut merupakan bidang tugas Komite III maka pembahasannya akan diserahkan kepada Komite III dan diharapkan pembahasan penyusun pandangan DPD terhadap usul diselaraskan dengan substansi RUU yang telah disusun oleh DPD RI. Sidang dewan yang mulia, pelaksanaan pembinaan peradilan secara serupa tengah berlangsung di bulan Desember lalu merupakan salah satu agenda politik besar yang menjadi sejarah dalam prosesi kenegaraan di Indonesia. Sebagai pelaksana pilkada yang pertama kali dilaksanakan pertama kali dilaksanakan di Indonesia dan secara serentak tentunya masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Munculnya calon tunggal menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, membahas pembenahan secara komprehensif agar tidak menimbulkan polemik di masa mendatang. Mendukung pelaksanaan suksesnya pelaksanaan Pilkada dan dalam rangka upaya perbaikan serta peningkatan kualitas di tahun-tahun SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

3

berikutnya, DPD turut serta dalam pengawasan pelaksanaannya. Berbagai aspirasi kendala yang telah ditampung dalam pelaksanaan pengawasan tersebut telah di susun sebagai suatu rekomendasi yang akan dibahas secara tripartit sebagai salah satu agenda dalam pelaksanaan masa sidang ini, dan untuk itu tentu akan dilanjutkan oleh Komite I yang kemarin juga telah diagendakan salah satu bidang yang akan dilanjutkan penyelesaian oleh Komite I terkait hasil pelaksanaan pengawasan pilkada yang dilakukan oleh seluruh Anggota DPD di seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, pembina dalam tata kelola pemerintahan daerah juga dikaji dan didalami DPD sebagai salah satu agenda kerja pada Masa Sidang ke-3. Salah satunya mengenai berbagai aspirasi untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Sebagai wakil daerah, DPD memiliki kewajiban dalam merespons usulan revisi Undang-Undang tersebut melalui kajian secara komprehensif terhadap tuntutan masyarakat dan substansi pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang otonomi khusus Papua tersebut. Kita berharap melalui kajian tersebut dapat dihasilkan formulasi yang tepat agar tercipta kesesuaian antara aspirasi rakyat, masyarakat dengan substansi materi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum yang melindungi dan mendorong pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua yang lebih efektif lagi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu terakhir maraknya laporan kehilangan anggota keluarga yang terindikasi bergabung dengan gerakan terorisme perlu mendapat berat penyikapan dari seluruh Anggota DPD. Mudah masuknya mempengaruh jaringnya terorisme ke Indonesia dapat disikapi dengan pembinaan pengelolaan wilayah negara khususnya di perbatasan DPD RI meminta agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah perbatasan dan menjadikannya sebagai salah satu filter berbagai bentuk ideologi dan pengaruh yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Dan Komite I juga telah mengagendakan adanya RUU inisiatif. Tentu hal ini bisa dilanjutkan oleh Komite I. Sidang dewan yang mulia, di samping itu mengingat masih di awal Tahun 2016 kami meminta agar pembahasan materi dari masing-masing alat kelengkapan dapat turut memperhatikan berbagai kasus yang sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mulai masuknya musim penghujan dalam beberapa bulan terakhir perlu menjadi perhatian kita bersama. Banyaknya rentetan bencana yang seringkali muncul pada saat musim penghujan perlu ditanggulangi dengan pembenahan dalam pola penanggulangan bencana di Indonesia. Kita telah memprakarsai kerjasama dengan BNPB untuk terus mendorong dan menjadi negara dan daerah yang tangguh bencana. Ini perlu dilakukan pengintegrasian konsep pembangunan dan pola penanggulangan bencana dapat dijadikan salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam mengurangi dampak bencana. Selain itu DPD RI memandang perlu pula dilakukannya penjelasan pola pembangunan yang dapat menjamin keberlangsungan pengelolaan lingkungan hidup. Kita perlu mencegah terulangnya berbagai bencana yang diakibatkan dari akses pembangunan dan upaya pengembangan ekonomi tanpa memikirkan keberlangsungan ekosistem. Kasus kebakaran hutan dan kasus pertambangan yang sering memberi dampak terhadap kerusakan lingkungan diharapkan tidak kembali terjadi tahun ini. Mudah-mudahan pansus penanganan kebakaran hutan akan terus melanjutkan tugasnya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di samping kasus-kasus tersebut pada masa sidang ini kami juga memandang perlu agar kita memperhatikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual khususnya terhadap perempuan, anak dibawah umur serta para penyandang disabilitas. DPD RI mendorong agar pemerintah dapat berperan dalam menyusun konsep perlindungan yang menjamin keamanan bagi kelompok dimaksud. Sidang dewan yang mulia, memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf e huruf h, dan Pasal 196 Ayat 3 Tata Tertib DPD, kegiatan Anggota DPD di daerah yang diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD RI dalam menyerap menghimpun menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk selanjutnya SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

4

dilaporkan dalam sidang paripurna. Untuk itu secara berurutan kami akan mempersilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan kegiatan. Perlu kami ingatkan, sesuai dengan kesepakatan bahwa waktu penyampaian laporan masing-masing provinsi maksimal mohon tidak lebih dari 5 menit. Berkenaan dengan itu kiranya laporan yang akan disampaikan nanti akan lebih dipadatkan dan cukup garis besarnya saja. Selanjutnya laporan yang lengkap diserahkan kepada pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan. Laporan tersebut untuk artikulasi menjadi bahan penting alat kelengkapan DPD khususnya Komite I, II, III dan IV. Oleh karena itu, untuk itu kami minta Sekjen agar lebih lancar lagi menginventarisir, menghimpun semua hasil laporan-laporan yang dimaksud sehingga dan segera didistribusikan kepada masing-masing alat kelengkapan agar dapat dijadwalkan oleh masing-masing alat kelengkapan komite khususnya untuk ditindaklanjuti. Sesuai dengan kesepakatan maka urut-urutan penyampaian laporan itu dimulai dari yang lebih dulu hadir terutama pada waktu tadi sebelum dimulainya, dibukanya sidang ini. Untuk itu kehormatan pertama kami persilakan kepada Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan laporannya. Silakan. PEMBICARA : Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JABAR) Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hadirin peserta Sidang Paripurna yang saya muliakan. Puji syukur karena Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia dan rahmatNya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di ibukota negara dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya sampaikan selamat natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga tahun 2016 menjadi awal yang lebih baik lagi untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Aamiin. Hadirin yang saya muliakan, seperti biasa kita melaksanakan reses di lapangan. Dalam rangka melaporkan apa yang telah kita laksanakan dan menyerap aspirasi apa yang harus kita kerjakan ke depan, kami Anggota DPD RI Jawa Barat pertama menyampaikan apresiasi kepada pimpinan maupun kita semua Anggota DPD RI bahwa dengan adanya kalender di akhir tahun ini menjadi pusat menjadi perhatian masyarakat Jabar dan sangat bangga terhadap DPD RI yang walaupun tidak lagi kampanye akan tapi terus konsisten membuat kalender yang benar-benar bagi masyarakat bawah sangat dibutuhkan. Beberapa hal yang dapat kami dapatkan dalam penyerapan aspirasi yang garis besarnya, dari Komite I diperoleh 5 aspirasi yang sangat menonjol, 3 aspirasi kewenangan Komite II, 2 aspirasi bidang kewenangan Komite III dan 2 aspirasi dan bidang kewenangan Komite IV. Komite I 1. Komite I yang paling utama adalah terkait dengan dana desa di mana ada beberapa hal yang masih merupakan kendala di masyarakat dengan dikucurkannya dana desa pada bulan Juli, bulan Agustus dan bulan Desember 2015, maka ada beberapa hal yang masih terdapat di lapangan, yaitu: a. Ketimpangan alokasi anggaran transfer daerah yang masih tetap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga terutama dalam hal kemarin terkait pilkada masih terdapat adanya pemanfaatan oleh petahana dalam hal alokasi anggaran ke desa.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

5

2.

3.

4.

5.

b. Buat rendahnya akuntabilitas karena rumitnya pertanggungjawaban dari desa ke kabupaten yang harus rutin dilakukan sehingga kepala desa lebih banyak mengambil alokasi dana desa daripada dana desa sehingga apa yang kita harapkan desa membangun masih harus perlu dibenahi. c. Masih terjadi disharmonisasi antara pemerintah desa dengan beberapa BMPD tingkat kabupaten sehingga jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan permasalahan di tingkat daerah. Oleh sebab itu harus dibuat tugas fungsi yang jelas antara BPMD dan desa dalam pengurusan dana desa. d. Beberapa desa di Jawa Barat masih mempertanyakan kapasitas pendamping desa karena sambil berakhirnya tahap satu, tahap dua, maupun tahap tiga dana desa turun pendamping dana desa belum juga muncul, padahal pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Desa Komite I dijanjikan bahwa bulan November sudah ada SK turun untuk pendampingan tapi sampai akhir Desember ternyata pendampingan itu belum juga muncul, apalagi juklak juknis masih jauh dari harapan. Hal ini memerlukan kerja keras dari DPD RI untuk terus meberikan support kepada pemerintah agar segera pedampingan itu direalisasikan. Dalam hal teknis pasar tradisional. Jadi permasalahan kedua di Komite I adalah terkait dengan pasar tradisional. Keterbatasan kemampuan manajer pengelolaan pasar tradisional mempengaruhi kondisi pasar yang bersangkutan bahkan hal ini menjadi salah satu utama melekatnya stikma negatif yang kini melekat di pasar tradisional pada umumnya. Kebijakan pemerintah harus lebih baik, lemahnya aturan-aturan mengenai pasar tradisional yang melibatkan semakin terpuruknya pasar tradisional ditambah kebijakan pemerintah daerah yang belum seluruhnya belum berpihak pada pasar tradisional sehingga pedagang pasar masih belum mendapatkan hasil yang signifikan. Penataan, regulasi dan pembenahan fasilitas pasar sangatlah penting guna perbaikan kesejahteraan ke depan. Terkait dengan masalah pertanahan. Masalah sengketa pertanahan di Kabupaten Bogor, di Kabupaten Karawang masih belum dapat terselesaikan sehingga masyarakat menginginkan DPD RI untuk terus aktif dalam membantu solusi-solusi bagi masyarakat daerah. Komite I menyikapi adanya memperhatikan adanya implementasi peraturan perundang-undangan di daerah masih terkendala dengan lambatnya peraturan pelaksanaan seperti PP, perman maupun aturan pelaksanaan lainnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ini belum ada juklak juknisnya. Permasalahan tranportasi umum di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung Barat masih menyisihkan permasalahan panjang diantaranya masih banyak angkutan umum yang tidak memiliki izin operasional sehingga merugikan pihak yang memiliki legalitas, padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengharuskan angkutan umum berbadan hukum namun dalam tataran implementasi masih jauh dari amanat perundang-undangan sehingga masyarakat daerah memerlukan DPD RI ikut menangani permasalahan ini.

Komite II 1. Aspirasi bidang Komite II meliputi 2 hal. a. Pembangunan infrastruktur di daerah merupakan suatu harapan besar bagi masyarakat. Beberapa masyarakat dan pemerintah daerah berharap adanya bantuan

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

6

APBN dan pengawasan yang maksimal terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. b. Masalah penutupan tambang pasir besi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya telah dihentikan sehingga seluruh kegiatan pembangunan tidak dilanjutkan. Namun pengertian tersebut masih menyisakan beberapa persoalan terutama pada kerusakan lingkungan sekitarnya. Perusahaan tambang tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut karena kontraknya dihentikan. Saat ini masyarakat menuntut pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya. 2. Pembangunan objek wisata di lereng Kawah Drajat yang menjamur tanpa memperhatikan lokasi geografi yang berupa tebing sehingga ada kekhawatiran masyarakat terjadinya bencana longsor. Masyarakat meminta adanya kajian analisis dampak lingkungan atas bangunan kawasan objek wisata tersebut. Penataan kawasan wisata harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan dampak lainnya terhadap masyarakat sekitar. Kontrol pemerintah dalam pembangunan objek wisata harus harus maksimal agar memiliki dampak positif. Masyarakat sekitar minta bantuan kepada DPD RI. 3. Aspirasi bidang ketiga meliputi tenaga kerja dan transmigrasi. Persoalan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri rupanya tidak luput dari carut marut pengelolaan sejumlah perusahaan-perusahaan pengarah tenaga kerja. Hal ini memerlukan perhatian dari DPD RI. KDRT merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. KDRT menjadi permasalahan yang belum terselesaikan baik khususnya di Jawa Barat. Permasalahan utama KDRT diakibatkan faktor ekonomi dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan depresi. Peran pemerintah dan penanggulangannya masih belum serius mengakibatkan permasalahan itu terus berlarut-larut di masyarakat Jawa Barat, dan bidang keempat ada dua. Bekasi sebagai daerah pusat industri menjadi daerah tujuan urban di daerah luar seiring dengan pertambahannya penduduk pendatang yang tinggal di wilayah Bekasi keberadaan air bersih menjadi suatu hal yang langka. Demikian kami Komite I sampai dengan IV melaksanakan penyerapan aspirasi di daerah guna ditindaklanjuti untuk tahap-tahap berikutnya di DPD RI. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahitaufik walhidayah waridhowalinayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangannya tidak ada Bu, kelebihan saja waktunya. Lanjut, DKI kami persilakan. PEMBICARA : FAHIRA IDRIS, SE, MH (DKI JAKARTA) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para Pimpinan DPD RI, kepada yang terhormat para pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan yang tersayang seluruh Anggota DPD RI dan hadirin yang SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

7

terhormat. Pada Sidang Paripurna kali ini marilah kita bersyukur pada Allah SWT atas curahan nikmat-Nya kepada kita semua sebagai institusi negara yang baik maka di tahun ini ke depan DPD RI seyogyanya harus lebih baik dari tahun sebelumnya dengan capaiancapaian yang memuaskan. Izinkan kami membacakan secara singkat beberapa hasil dari DKI Jakarta. Komite I Komite I yang kami bacakan adalah tentang keamanan dan ketertiban. Tawuran antar warga ini masih kerap terjadi di Jakarta, kejahatan juga semakin merajalela. Menurut data Polda Metro Jaya mengenai angka kejahatan pembunuhan di tahun 2015 meningkat 4 persen dari angka pembunuhan 2014 atau 70 kasus di tahun 2015. Kita bisa menelisik pembunuhan tersebut dengan jumlah senjata ilegal yang beredar saat ini dan juga angka kemiskinan dan angka pengangguran di DKI Jakarta yang juga terus meningkat. Fenomena ini tidak bisa dipandang sebelah mata jadi perlu upaya dan kerja keras untuk menangganinya. Oleh karena itu kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk menciptakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat mempersempit ruang gerak gesekan antara warga masyarakat dan perlu juga diciptakan ruang hidup, atau ruang sosial, serta ruang belajar untuk memberikan keterampilan kepada warga khususnya generasi muda. Komite II Dari Komite II, mengenai prokontra transportasi ojek online. Keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi diantaranya Go-Jek, Grab Bike, Uber Taksi, dan Grab Car merupakan terobosan akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi berbiaya murah cepat dan aman dan serta nyaman. Namun demikian, tetap dibutuhkan aturan berupa regulasi sebagai payung hukum terhadap jasa transportasi berbasis aplikasi. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada pemerintah untuk lebih memperjelas regulasi jasa transportasi berbasis aplikasi tersebut yang saat ini menjadi persoalan baru yang harus dijadikan jalan keluar sehingga masyarakat yang mengantungkan nafkah dengan jasa transportasi berbasis aplikasi tidak dibuat resah. Jika saja pemerintah cepat menanggani kemelut akibat moda transportasi berbasis aplikasi ini tidak semestinya ada kelinglungan kebijakan yang belakangan muncul tarik mundur pelarangan oleh Kemenhub. Komite III Dari Komite III, tentang perlindungan dan penempatan TKI, TKW di luar negeri. Bagi buruh migran atau TKI akses atau keadilan sangatlah mahal, mereka dibuat frustasi atas mahalnya biaya administrasi sebelum pemberangkatan luar negeri, mereka juga dibuat frustrasi ketika ingin mendapatkan asuransi bahkan ketika nyawa saudara mereka sudah mati di luar negeri. Persoalan tenaga kerja luar negeri atau buruh migran ini memang tidak bisa diselesaikan secara adhoc atau reaktif saja. Satu-satunya cara adalah revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang ternyata isi dari Pasal 10 hingga 97 itu hanya membahas mengenai komoditas. Jadi seharusnya nanti direvisi tersebut tersebut harus membahas lebih banyak tentang perlindungan kepada TKI atau bagaimana peran pemerintah untuk pelayanan publik karena ini termasuk tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang layak kepada warga negara. Komite IV Dari Komite IV, mengenai permasalahan transportasi umum. Angka kecelakaan lalu lintas di Jakarta berdasarkan rilis Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sepanjang Januari hingga November 2015 terdapat 609 kasus. Ironisnya terdapat sekitar 253 kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di DKI Jakarta dimana 10 persennya melibatkan armada metromini. Masyarakat di perkotaan seperti ibukota menempatkan transportasi sebagai SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

8

kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi sosial dan sebagainya, bahkan dalam kerangka ekonomi makro transportasi sudah menjadi tulang punggung perekonomian baik tingkat nasional, regional dan lokal. Oleh karena itu kecelakaan dalam dunia transportasi memiliki dampak signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu kami merekomendasikan kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap moda transportasi umum khususnya transportasi darat serta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi transportasi umum dan mempercepat integrasi moda transportasi kereta api, busway, MRT, LRT, serta sarana transportasi lainnya seperti Kopaja, Metromini dan taksi. Demikianlah hadirin yang kami hormati, laporan ini dibuat sebagai hasil kegiatan dalam rangka reses kami semua. Semoga hasil laporan ini menjadi input bagi pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah demi kemajuan masyarakat daerah dan bangsa. Wabillahitaufik walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahira Idris, A.M Fatwa, Dailami Firdaus dan Abdul Aziz Batavia. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada DKI. Selanjutnya kami persilakan dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mohon tidak perlu menunggu, jadi langsung supaya efesien waktu dan mohon perhatian ini mic-nya ini ada pergantian sound system. Jadi kalau nggak begitu dekat rupanya nggak bisa kedengaran terutama oleh kami di sini. Mohon nanti didekatkan. Setelah Sumatera Selatan mohon siap-siap Aceh. PEMBICARA : Hj. ASMAWATI, SE., MM (SUMSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Puji syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan hidayah, taufik dan rahmatNya lah kita dapat menjalankan kegiatan di daerah pada tahun sidang 2015-2016 dengan baik mulai dari tanmggal 19 Desember 2015 sampai dengan 10 Januari 2016. Pimpinan DPD RI yang kami hormati, Saudara-saudari Anggota DPD RI. Saudara Sekjen dan Wasekjen DPD RI, hadirin hadirat yang berbahagia, dalam kegiatan di daerah Masa Sidang 2015-2016 kali ini DPD RI melakukan penyerapan aspirasi masyarakat didapatkan informasi sebagai berikut. 1. Pelaksanaan pilkada. Dari sisi anggaran untuk pelaksanaan pilkada sangat disayangkan sempat terjadi anggaran pilkada yang mengalami pemangkasan sebesar 60% yaitu terjadi di daerah Muratara oleh DPRD setempat dimana anggaran untuk pengawasan pemilu sebesar 9 milyar yang telah disepakati dipangkas menjadi 2,5 milyar sedangkan untuk KPUD dari 25 milyar menjadi 10 milyar sampai telah disepakati bersama di pemda setempat. Menjelang pilkada tanggal 2 Desember 2015 kami mendapatkan informasi bahwa jumlah anggaran yang dikucurkan Pemda Muratara belum sampai 50 persen. Permasalahan sama juga terjadi di 13 daerah di seluruh Indonesia, ke depan kami minta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperhatikan permasalahannya SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

9

ini dengan serius dan jangan sampai kejadian ini terjadi lagi pada pilkada tingkat gelombang kedua. 2. Infrastruktur. Pengerjaan LRT yatu Light Rail Transit berjalan sudah mendekati 7 tiang pondasi sudah selesai yang dipancang, pengerjaan terus dikebut untuk mempercepat proses transportasi massal menghadapi ini Asian Games 2018. Panjang LRT 22,5 kilometer dimulai dari Bandara Soekarno Hatta, maaf, dari Bandara Sutan Badarudin II hingga Jakabaring. LRT ini akan mempunyai 13 stasiun dan satu dipo di pemberhentian Stasiun Bandara, Stasiun PDK, Stasiun Dolok dan sampai kepada tasiun berhenti di Jakabaring dan Dipo Jakabaring. 3. Administrasi kependudukan. Untuk menghindari kekeliruan, setiap wilayah kelurahan dan kecamatan sudah cukup jelas di peta ternyata pada kenyataan di lapangan masih ada beberapa kelurahan yang di tingkat kecamatan hingga kini masih belum jelas hingga menyebabkan permasalahan baru kependudukan. Akibatnya banyak sekali masyarakat dengan administrasi kependudukan dari kartu penduduk identitas KTP tidak sesuai dengan tempat tinggal yang ada, maka pemerintah perlu melakukan penegasan batas wilayah di setiap kecamatan sehingga tidak membingungkan pendataan di kependudukan warganya. Jika permasalahan batas wilayah ini tidak segera diselesaikan, permasalahan administrasi kependudukan akan kacau. Selain itu permasalahan lain terkait kepemilikan tanah akan semakin tidak jelas kepemilikannya. Oleh karena itu pemerintah daerah khususnya harus selalu memberikan perhatian khusus mengenai hal tersebut. 4. Anggaran. Kabupaten Ogan Ilir dengan presentasi wilayah daratan 60% dan 40% rawa membutuhkan dana besar dalam membangun infrastruktur. Dengan APBD Tahun 2016 hanya sekitar 1,3 trilyun maka kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan Ogan Ilir adalah pendanaan. Saudara Pimpinan, Saudara Anggota DPD RI yang kami hormati, sidang paripurna yang berbahagia, demikian laporan kegiatan di daerah tahun 2015-2016 saya sampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI ini. Kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan suksesnya kegiatan di daerah ini kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga laporan singkat ini memberikan manfaat bagi kepentingan umat bangsa dan negara. Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sumatera Selatan. Kami persilakan Aceh. Berikut mohon persiapan DIY. PEMBICARA : Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (ACEH) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami muliakan, Bapak dan Ibu sekalian Anggota DPD RI yang sangat kami hormati, izinkan saya mewakili teman-teman dari Aceh yang membuat laporan cuma 3 orang, ini satu tidak, Rafli tidak membuat laporan. Kita terus terang saja ini sebab ini kan amanah masyarakat, tidak boleh main-main dan pulang ke kampung tidak gratis, ada ongkosnya, buat ini pun ada ongkosnya, tidak cuma-cuma maka harus serius, Mas Bambang dan alhamdulillah di Aceh itu DPD tidak asing di mata masyarakat, telah terkenal. Kalau kita SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

10

bilang DPD serta mereka masyarakat sudah tahu, dengan sebelah sana lebih popular kita insya Allah kendati kita hanya sedikit hanya 4 orang dan kita masih muda tapi ternyata dengan peran DPD secara nasional dan aktifnya teman-teman dari Aceh alhamdulillah bagi masyarakat Aceh DPD sesuatu yang familiar, sudah sangat akrab. Banyak yang kami dapatkan dari masyarakat hasil reses yang lalu tapi tidak semuanya karena waktu sangat terbatas, Pimpinan. 1. Tentang kawasan investasi. Perlu kembangkan kawasan pelabuhan bebas Sabang, ekonomi khusus Lhoksemawe, kawasan industri Ladong dan sebagainya. 2. Ini kita RDP dengan Bappeda, berkaitan dengan inventarisasi materi usul inisiatif undang-undang tentang perencanaan pembangunan nasional. Mereka mengharapkan agar pemerintah pusat itu jangan memaksa kehendak pada rakyat di daerah. Adinda saya dari NTT sering mengatakan musrembang tidak dimanfaatkan, itu padahal hasil rakitan aspirasi masyarakat. Tapi selama ini ada kesan pemerintah pusat Bappenas misalnya kurang menghargai hasil musrembang sehingga yang menonjol adalah droping, top down, bukan bottom up. Ini harapan daerah, saya kira semua daerah ingin seperti itu. Apalagi nanti ada GBHN katanya yang tetap ada aspirasi daerah, tetap harus menampung keinginan daerah dalam ke sistem pembangunan nasional tidak hanya dari pusat. 3. Berkaitan dengan dana desa kita juga bikin pertemuan dengan BPM, mereka menghendaki karena SDM itu masih terbatas harus terus menerus diadakan semacam pembinaan kepada aparata pengelola dana desa itu dan untuk membina anggarannya dari pusat bukan dari daerah, apalagi diambil dana desa untuk pembinaan pengelolah keuangan di desa dan sebagainya. 4. Kami juga bertemu dengan Dinas Koperasi Kota Banda Aceh. Nah mereka menghendaki agar koperasi bisa berjalan memperbanyak program training workshop baik manejemen, life skill, marketing, dan IT kepada pelaku koperasi di Banda Aceh, dan juga seluruh Aceh. 5. Kami juga bertemu dengan badan penanggulangan bencana Aceh. Aceh daerah yang sering terjadi bencana. Tadi dalam pengantar juga Ketua mengatakan demikian, dan terima kasih Ibu, Bapak yang sudah membantu kami kemarin, Sudirman yang menyerahkan kepada korban banjir di Aceh Selatan. Terima kasih banyak kepada teman-teman Senator yang peduli kepada daerah NKRI termasuk Aceh yang kebetulan kemarin bencana banjir dan alhamdulillah Sudirman yang menyerahkan dan masyarakat pun tersenyum-senyum. Kendati tidak seberapa tapi itulah apresiasi kita kepada masyarakat, peduli kita kepada masyarakat yang terkena musibah itu. 6. Kita harapkan agar pemerintah pusat memperbanyak anggaran menanggulangi bencana karena kalau di daerah kan tidak cukup uang Ibu maka pusat ini perlu memperbanyak anggaran daerah yang sangat terjadi bencana alam, tidak hanya Aceh se-Indonesia harus seperti itu Ibu Denti ya, Jawa Tengah juga sering ya juga perlu anggaran dari pusat, Mas Bambang, tidak hanya Aceh saja dimana daerah yang rawan bencana harus banyak dana dari pusat karena dana itu agar mereka bisa membagi dirinya tidak hanya dana dari daerah. 7. Dinas Sosial juga saya sempat ketemu kemarin, Aceh termasuk daerah yang darurat narkoba. Kalau kita lihat televisi Ibu Bapak selama ini yang terus terang ratusan ton itu dibilang dari Aceh semuanya. Ya memang agak suburlah barang itu di sana karena itu banyak korban narkoba maka perlu ada panti rehabilitasi dan orang Aceh sudah siap dengan sekian hektar tanah. Pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan untuk dibangun tempat rehabilitasi para korban narkoba itu. Kemudian bidang administrasi kependudukan terdapat peningkatan persentase realisasi data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di hampir seluruh kabupaten kota di Aceh terutama SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

11

pembuatan kartu tanda penduduk dan juga peningkatan pembuatan akte kelahiran. Masyarakat sangat mengharapkan upaya supaya proses perekaman dan pencatatan dapat terlaksana di tingkat kecamatan sehingga dapat mempermudah bagi masyarakat yang berada di pemukiman, masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan karena yang jauh ibukota kabupaten harus menempuh jarak yang jauh dan waktu yang lama. KTP, akte kelahiran itu sangat penting sehingga perlu ada kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkannya. 8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, eksekutif dan legislatif di tingkat nasional diharapkan dapat meningkatkan dan menerapkan sanksi hukum seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, termasuk hukuman kebiri bagi pelaku pedhopilia, setuju kebiri ini ya. Ini usul dari Aceh, saya pikir yang lain juga setuju dengan seperti kemarin sudah ada wacana Ibu Menteri Sosial "kebiri saja kalau orang-orang seperti itu". Kemudian masyarakat mendukung supaya penerapan hukum maksimal dan seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan pedophilia kepada anak, termasuk hukuman kebiri apabila dianggap efektif memberantas kejahatan seksual terhadap anak. 9. Bidang agama, koordinasi-koordinasi dinas sektoral perlu ditingkatkan dalam upaya kerja menjaga kerukunan umat beragama terutama potensi konflik yang memungkinkan lahir seperti FKUB dengan lintas institusi, kemenag, ke kesbangpol, dan linmas, dinas sosial, kejaksaan dan TNI Polri. Masyarakat diharapkan masyarakat mengharapkan pemerintah pusat dapat menambah jumlah kuota jamaah Aceh bagi pemerintah Aceh dengan pertimbangkan jumlah populasi muslim dan jumlah jadwal tunggu yang sangat lama, saya pikir di Indonesia pun seperti itu sekarang sangat lama calon jamaah haji menunggu gilirannya. 10. Bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan agar meningkatkan upaya peningkatan SDM pekerja dan menciptakan serta perluas peluang lapangan kerja mengingat jumlah pengangguran di Aceh saat ini cenderung meningkat akibat sempitnya peluang lapangan kerja. Pemerintah daerah harus lebih intensif mengundang investor investasi pihak luar di Aceh guna membuka dan meningkatkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Inilah yang dapat kami laporkan, saripatinya secara lengkap akan kami serahkan kepada Pimpinan dan ini tidak basa-basi, harap dilanjutkan kepada eksekutif karena begitu kita pulang reses ditanya lagi yang dulu mana dan bagaimana jawabnya agak sulit. Jadi secara bersama-sama sebagai sebuah lembaga representatif rakyat untuk kita respon secara nyata, konkrit, apa yang jadi aspirasi di daerah sehingga masyarakat akan semakin percaya kepada DPD sebagai lembaga memperjuangkan aspirasi daerah untuk kemaslahatan mereka. Demikian, lebih kurang mohon maaf. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Aceh. Kami persilakan kepada DIY dan mohon siap NTB. PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (D.I. YOGYAKARTA) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

12

Yang kami hormati Pimpinan beserta Anggota DPD RI serta Sekjen dan jajarannya dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahNya sehingga pagi ini kita bisa bertemu dalam rangka menyampaikan laporan hasil reses kita. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil reses dari Daerah Yogyakarta selama 15 kali pertemuan, aspirasi dari masyarakat yang secara rinci sudah kita komunikasikan kita rapatkan pada tanggal 9 dengan Sekda Daerah Yogyakarta serta Sekda seluruh kabupaten/kota se-DIY beserta Bappeda secara keseluruhan sehingga secara detail aspirasiaspirasi ini langsung ditindaklanjuti oleh sekretaris daerah mewakili bupati dan walikota dan juga Bappeda se-daerah Yogyakarta. Namun secara garis besar akan kami sampaikan dalam forum ini yang terkait dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di Yogyakarta. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Komite I 1. Masalah otonomi daerah perlu adanya asas keadilan dalam bagian alokasi dana desa secara detail sudah ada di laporan. 2. Kemudian yang kedua memperhatikan hak perangkat desa yang selama ini perangkat desa dituntut untuk bekerja dengan penuh dedikasi selama 24 jam. 3. Terkait dengan hukum desakan agar supaya Undang-Undang minuman beralkohol perlu diwujudkan dan diundang-undangkan. 4. Kemudian yang berikutnya, dorongan moral akan tetap kuat untuk KPK agar semakin KPK semakin berdaya. 5. Kemudian yang berikutnya adalah perlu dibuat Undang-Undang tentang informasi kinerja pemerintah daerah wajib diukur dan dipublikasikan kepada publik. Ini dari Komite I.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

Komite II Komite II yang terkait dengan pertanian yaitu ikatan ekonomi masyarakat petani sehingga petani perlu mendapatkan perhatian dari isi modal, benih, dan pupuk. Sisi ekonomi pemerintah tetap serasa perlu mendorong masyarakat merupakan semangat mengonsumsi produk dalam negeri. Kemudian Sumber daya alam perlu pembatasan perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan Alhamdulillah dari Komite II terkait dengan pembangunan rencana pembangunan bandara pada tahun ini dan pada bulan ini telah dimulai pengukuran dan insya Allah pembiasaan tanah dalam waktu yang tidak lama lagi sudah dilakukan. Komite III Masalah pendidikan, saya kira kita tahu semua bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua beserta pemerintah. Oleh sebab itu kita melihat bahwa banyak anak-anak kita yang tidak bisa melanjutkan sekolah lebih lanjut. Ini perlu perhatian kita semua saya kira. Kemudian dinas pendidikan pengawasan dengan kontrol terhadap PNS, guru-guru PNS yang mengingat banyak guru PNS yang melanggar kode etik kepegawaian. Jadi saya kira ini perlu mendapatkan perhatian. Bidang agama, kualitas dan kuantitas pendidikan agama melalui kurikulum pendidikan sekolah perlu ditingkatkan sehingga sekarang banyak yang terjadi moral anak-anak kita yang memang perlu mendapatkan perhatian terutama yang terkait di daerah kita masing-masing adalah narkoba ini menjadi sangat perhatian ke kita semua. Kemudian yang berikutnya kesehatan yaitu kurang seriusnya pemerintah dalam memberikan fasilitas BPJS. Saya kira ini perlu mendapatkan perhatian kita semua. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

13

Bapak Ibu yang saya hormati, Komite IV 1. Masalah perpajakan alhamdulilah Daerah Istimewa Yogyakarta peringkat ke-4 untuk pajak se-Indonesia jadi pendapatannya dengan target yang ada peringkat keempat sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat di Yogja. Untuk tingkat kepatuhan masyarakat Yogya nomor satu se-Indonesia. Jadi semua lapor walaupun banyak yang nihil ya gitu. Jadi ini ini saya kira mendapatkan apresiasilah untuk itu. 2. Kemudian terkait dengan lembaga keuangan mikro. Jadi OJK perlu hubungan dari seluruh masyarakat bahwa sosialisasi OJK perlu kepada masyarakat terutama untuk lembaga keuangan mikro sehingga target yang seharusnya dilaporkan lembaga pada tanggal 10 kemarin di Yogya itu tidak ada satupun yang lapor. Jadi ini dari OJK (kurang jelas, red) memberikan bahwa minta tolong kepada DPD untuk bisa mensosialisasikan tentang OJK di daerah kita. 3. Kemudian juga tentang UMKM saya kira perlu kita ketahui semua bahwa di Yogya pusatnya UMKM yang itu tidak bisa dipungkiri terutama pada akhir liburan akhir tahun kemarin ini UMKM yang terkait dengan kuliner sangat luar biasa dengan kunjungan yang ada. Oleh sebab itu maka terkait dengan fasilitas dari Komite II pada akhir tahun kemarin dengan liburan yang ada ini maka kemacetan total Yogja dengan tamu hubungan yang sangat luar biasa sehingga memang ke depan perlu kita mendapatkan, harus mendapatkan support untuk infrastruktur terutama jalan-jalan jalan-jalan dan juga penataan Malioboro juga perlu mendapatkan support secara nasional untuk kepentingan kita semua. Demikian yang dapat kami laporkan. Atas nama Anggota DPD dari DIY, pertama GKR. Hemas, kedua Drs. H. A. Hafidh Asrom, M.M., ketiga Ir. H. Cholid Mahmud, M.T., dan keempat Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo. Wabillahitaufiq walhidayah Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada DIY. Silakan NTB. Sambil menunggu NTB saya nanti perlu menyampaikan berulang-ulang takut ada yang meninggalkan ruangan bahwa besok jam 15.00 WIB jawaban pemerintah Sidang Paripurna Luar Biasa mendengarkan jawaban pemerintah atas hak bertanya DPD RI tentang kereta api cepat yang akan disampaikan oleh menteri, itu mohon perhatian kita besok. Silakan. PEMBICARA: IBU BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NTB) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, Saudara Pimpinan Alat Kelengkapan, Kepanitiaan, dan Badan Kehormatan DPD RI, dan yang kami banggakan seluruh Anggota DPD RI serta hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah kami pada Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 20152016 mengajak seluruh hadirin untuk mengaturkan segenap puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga kita semua SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

14

dapat menjalankan tugas yang diemban negara dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Teriring pulang salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi Besar Muhammad SAW bersama para sahabatnya dan kerabatnya sekalian yang telah membawa kita umatnya dari alam yang gelap menuju alam yang benderang ini. Hadirin yang berbahagia, semoga sidang paripurna yang digelar hari ini menjadi bagian dari langkah konstitusional kita guna membangun eksistensi lembaga menuju lembaga perwakilan yang diidamkan masyarakat dan daerah. Saudara Pimpinan dan Anggota DPD RI serta hadirin yang kami hormati, berikutnya secara lengkap dapat kami sampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah berdasarkan bidang kerja dalam komite dengan uraian sebagai berikut: Ruang lingkup Komite I 1. Realisasi Undang-Undang Desa dibutuhkan pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan bagi aparat desa agar bisa mengelola dana desa dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang desa. 2. Kemudian diharapkan adanya peningkatan hubungan pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat menjerat pimpinan daerah pada kasus hukum, seperti kasus korupsi. 3. Kemudian pertanahan dan tata ruang beberapa warga yang memiliki tanah di pinggir jalan sudah menjual tanahnya kepada pihak asing. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah menjual tanahnya kepada pihak asing. Ruang lingkup tugas Komite II 1. Yang pertama mengenai perbaikan irigasi yang harus terus ditingkatkan terutama terhadap irigasi pertanian yang telah diciptakan. 2. Selain itu sangat perlu untuk pembuatan saluran irigasi dan menghubungkan dengan sumber air terdekat sehingga para petani dapat bercocok tanam lebih dari sekali dalam setahun. Wilayah Lombok Tengah bagian utara memerlukan pembangunan irigasi dan bendungan sehingga dapat mengairi irigasi persawahan ketika musim kemarau tiba. 3. Mengenai ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan peninjauan kembali atau pengetatan pemberian izin untuk pasar modern yang antara lain adalah Indomaret dan Alfamart. Hal ini dikarenakan dapat mematikan perekonomian masyarakat yang memiliki warung-warung kecil di pedesaan. 4. Kemudian masalah pertanian perubahan iklim yang melanda di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu dengan curah hujan yang relatif kecil dan tidak menentu akan mengakibatkan musim tanam tidak terlaksana sebagaimana biasanya dan bisa berdampak pada kegagalan panen sehingga menurunkan produktivitas pangan dan berdampak pada ketahanan pangan di daerah. Untuk itu perlu diantisipasi secara baik oleh pemerintah pusat salah satunya bantuan sumur bor untuk para petani. Ruang lingkup tugas Komite III 1. Yang pertama, pendidikan. Uji kompetensi guru masih terkendala pada kemampuan penerimaan IT di wilayah pelosok terutama di Kabupaten Bima yang berasal dari pelosok-pelosok dan tidak adanya ketidaksinkronan dalam pemberian mata pelajaran dengan bidang keahlian sehingga uji kompetensi guru tidak mencapai target. Mohon agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan terutama sertifikasi dan uji kompetensi. 2. Kemudian masalah kesehatan, jaminan kesehatan nasional atau BPJS Kesehatan masyarakat mengharapkan program BPJS juga mengakomodir ibu-ibu yang SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

15

melahirkan. Selain itu masih banyak warga yang terbentur kendala biaya BPJS setiap bulannya yang sebesar Rp. 25.500 per orang. Yang kedua masalah penerimaan Kartu Indonesia Sehat belum tepat sasaran hal ini disebabkan oleh data Jamkesmas dan BPJS yang digunakan masih pada tahun 2010-2011 sehingga terdapat ketidaksesuaian penerimaan Kartu Indonesia Sehat di lapangan. Kepada Kementerian Kesehatan diharapkan mampu memperbarui data sekaligus melakukan kontrol dalam penyebarannya kartu Indonesia sehat kepada masyarakat yang membutuhkan. Ruang lingkup tugas Komite IV Usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Pemerintah harus menghidupkan kembali KUD yang dulu pernah jaya pada masa Presiden Soeharto serta dapat memfungsikan berbagai pusat pembelian dan perpanjangan tangan Bulog dalam membeli gabah dari para petani sehingga harganya menjadi stabil. Demikianlah laporan kegiatan penyerapan aspirasi ini dibuat dan disampaikan sesuai dengan amanat konstitusi yang diberikan kepada Anggota DPD RI untuk menjadi acuan dan pertimbangan mendasar bagi pelaksanaan tugas-tugas DPD ke depan. Semoga bermanfaat bagi pembangunan masyarakat daerah bangsa dan negara yang berorientasikan kepentingan masyarakat di daerah. Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H.; Drs. H. Lalu Suhaimy Ismy; Prof. Dr. Farouk Muhammad dan Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Tepuk tangan untuk NTB. Kami persilakan Jawa Tengah, dan mohon siap-siap Maluku. PEMBICARA: Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H. (JAWA TENGAH) Mohon maaf Pak Abraham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota DPD Republik Indonesia, izinkan kami dari Jawa Tengah untuk menyampaikan beberapa laporan pokok saja, yang lainnya akan kami serahkan kepada pimpinan dan mohon dianggap sudah dibaca. Ibu Bapak sekalian, Komite I Pertama yang menyangkut bidang tugas Komite I terutama menyangkut dengan pilkada serentak dan lebih khusus lagi menyangkut kegelisahan masyarakat terhadap praktek politik uang yang sudah sedemikian rupa sehingga laporan media-media di Jawa Tengah menyatakan bahwa Pilkada serentak pada 9 Desember 2014 praktek money politiknya sudah merata. Jadi sudah tidak bisa dikecualikan merata di semua daerah. Yang menjadi persoalan menurut masyarakat ini melibatkan 3 pihak. Pertama para kandidat, kemudian yang kedua para penyelenggara, dan yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian masyarakat

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

16

juga mengeluh kalau mereka dilarang untuk menerima uang tetapi ternyata peraturan yang kita buat itu juga tidak mampu untuk mencegah terjadinya money politik. Ibu Bapak sekalian, mohon diperhatian ada satu pasal mengenai Undang-Undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota ini yang menyatakan bahwa barang siapa yang memberi kepada partai politik dan gabungan partai politik akan dikenai sanksi. Jadi UndangUndang ini ditertawakan oleh masyarakat karena yang dikenai sanksi adalah mereka yang memberi karena itu mereka tidak akan berani bercerita tapi bagi mereka yang menerima tidak ada sanksi apa-apa. Inilah salah satu contoh potret Undang-Undang yang kita buat karena itu kami mendorong mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua untuk memperbaiki undangundang ini. Komite II Kemudian yang kedua Ibu Bapak sekalian, juga menyangkut mengenai UndangUndang terutama mengenai bagi hasil migas kami punya daerah namanya Kabupaten Blora ini wilayahnya Komite II, Bu Denty yang merupakan lahan dari migas hanya karena sumurnya terletak di kabupaten lain maka menurut peraturan yang berlaku dana bagi hasil itu diprioritaskan dimana sumur itu berada. Jadi satu kabupaten yang bersebelahan ada kabupaten yang setiap tahun sekarang sudah mulai mendapat kucuran untuk APBD-nya 1,4 T tetapi Kabupaten Lurah yang merupakan kabupaten yang mempunyai sumber migasnya itu sampai sekarang belum mendapat bagian sama sekali karena itu mohon juga yang berada di Komite II agar memperhatikan keadilan bagi hasil ini. Komite III Kemudian di Komite III yang paling terasa kami dapatkan adalah keluhan masyarakat terutama para pegawai tidak tetap terutama para guru yang sudah dijanjikan akan diangkat tetapi ternyata pemerintah tidak mengalokasikan anggaran di 2016. Jadi mereka sangat kecewa bahwa pemerintah ini tidak konsekuen, tidak koordinatif. Ada satu menteri yang sudah mengambil keputusan tetapi menteri yang lain tidak merespon karena itu diharapkan bahwa DPD juga bisa mengusulkan apakah anggaran yang tidak disediakan pada anggaran 2016 ini bisa juga disusulkan pada anggaran APBNP. Komite IV Kemudian yang wilayah Komite IV yang kami sampaikan adalah banyaknya masukan yang mendorong bahwa sistem pembangunan itu dirumuskan kembali. Ya apapun namanya tentunya seperti garis-garis besar haluan negara sehingga menyambung dari tahun ke tahun dan menyambung dari periode ke periode. Ini juga usulan yang muncul kemudian yang keluhan yang sangat merata kemungkinan juga terjadi di provinsi yang lain adalah tidak bisa dicairkannya APBD terutama untuk hibah dan bansos karena ada persyaratan harus ada lembaga-lembaga dengan pengesahan dari menteri hukum dan HAM. Bisa dibayangkan kalau itu yang akan dibantu adalah sebuah posyandu di sebuah RT mereka harus mengurus surat-surat keterangan yang pasti biayanya jauh lebih mahal dari bantuan yang akan diterima. Ibu Bapak sekalian, sebagai catatan bahwa untuk tahun anggaran 2015 di APBD Jawa Tengah ada lebih dari satu trilyun yang tidak bisa dicairkan karena persoalan ini walaupun pemerintah pusat melalui menteri juga gubernur membuat surat-surat edaran yang bisa mempermudah untuk itu tetapi dalam praktek para pelaksana tidak berani melaksanakan karena resiko hukum mereka yang akan menerima. Kemudian persoalan lain yang juga disampaikan oleh masyarakat koperasi adalah supaya Undang-Undang Perkoperasian bisa segera diwujudkan karena mereka merasa sekarang koperasi seperti tidak punya induk, seperti anak ayam tidak punya induk, tidak ada aturan yang mengatur.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

17

Saya kira inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan dari laporan teman-teman Anggota DPD Jawa Tengah, yang pertama adalah Ibu Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H., kemudian yang kedua adalah Bapak tokoh Dr. H. Sulistyo, M. Pd., yang ketika Bapak Drs. Akhmad Muqowam beliau hadir katanya di belakang. Nah Bapak harus tidur di sini supaya bisa difoto Pak. Kemudian yang terakhir adalah saya sendiri Bambang Sadono. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti om. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Jawa Tengah. Kami persilakan Maluku dan siap-siap Sumatera Utara. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati saudara Sekretaris Jenderal DPD RI beserta staf, para hadirin sekalian. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena kita semua dapat bertemu dalam Sidang Paripurna di awal tahun 2016 ini semoga 2016 bahwa DPD lebih sukses dan lebih dirasakan manfaatnya bagi daerah. Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati saya mewakili teman-teman dari provinsi Maluku akan menyampaikan laporan kegiatannya di daerah masa reses 19 Desember sampai dengan 10 Januari 2016. Kami akan menyampaikan beberapa poin penting saja akan mulai dengan Komite I. Komite I 1. Di Provinsi Maluku pascakonflik tahun 2000 sampai dengan 2005 masih menyisakan banyak persoalan. Secara faktual Provinsi Maluku saat ini sebagai daerah termiskin nomor 4 secara nasional serta memiliki presentasi pengangguran tertinggi tinggi di Indonesia. Secara infrastruktur di provinsi Maluku paling tertinggal di Indonesia. Bila meninjau secara geografis Provinsi Maluku merupakan provinsi fungsi kepulauan terdiri dari 1.340 yang terangkum dalam gugus-gugus pulau sebagai kesatuan sosial budaya dan ekonomi sehingga terjadi perbedaan bahasa dan budaya di setiap gugus pulau. Oleh karena itu berangkat dari realitas di atas untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain sangat layak Provinsi Maluku untuk mengusulkan daerah otonomi baru beberapa daerah otonomi baru terdapat di Provinsi Maluku yang sudah terbentuk siklus pascakonflik yang lalu yaitu Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru Selatan, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru menunjukkan adanya peningkatan pembangunan kesejahteraan seluruhnya dengan kategori tidak bermasalah maka dengan itu perkembangan daerah-daerah lain melalui pemekaran daerahlah sangat penting. Pimpinan, saya mohon izin satu detik aja. Kami lanjutkan mohon maaf ada gangguan kacamata sebentar Pak ya. Kami lanjutkan. Berdasarkan yang kami sampaikan di atas masyarakat sangat mendukung penuh dengan daerah otonomi baru atau pemekaran SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

18

2.

3.

4.

5.

daerah, mengingat selama ini jarak satu daerah dengan daerah lain satu kabupaten sangat jauh. Bahkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan dalam berbagai urusan di kabupaten membutuhkan waktu 6 sampai dengan 8 jam, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Oleh karena itu dengan terwujudnya DOB maka akan sangat mempermudah masyarakat dan memperpendek jarak dalam menjangkau kantor pemerintah. Masyarakat Maluku sangat mendukung dengan adanya DOB mengingat saat ini pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia sangat tertinggal sehingga DOB diharapkan dapat membantu dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Maluku. Berdasarkan data bahwa provinsi Maluku salah satu dari 3 provinsi tertinggal di Indonesia tentunya dengan tingkat kemiskinan yang juga tinggi oleh karena itu dengan adanya DOB atau pemekaran daerah akan lebih mempermudah pemerintah dalam menjangkau masyarakat sehingga dengan program-program pemberdayaan masyarakat akan dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Maluku. Di Provinsi Maluku sering terjadi pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok lain, pemekaran daerah atau DOB sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan dari ketertinggalan akibat konflik masa lalu. Masyarakat di Provinsi Maluku mendukung secara penuh 13 kabupaten/kota dipersiapkan menjadi Daerah Otonomi Baru yaitu kabupaten pulau-pulau terselatan, Kepulauan Gorong, Wakate, Kepulauan Kaebesar, Kepulauan Aru Perbatasan, Kepulauan Tanimbar Utara, Kepulauan Seram Utara Raya, Kepulauan Jazirah Leihitu, Kepulauan Talabatae, Kepulauan Kayelie, Kepulauan Buru Kayelei, Kota Bula, Kota Kep. Wamoa dan Kota Kepulauan Banda. Dari 13 kabupaten/kota yang direncanakan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru, 4 kabupaten kota yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku menjadi prioritas. Yang diprioritaskan adalah: 1) Kota Kepulauan Banda; 2) Kabupaten pulau-pulau terselatan; 3) Kepulauan Aru Perbatasan; 4) Kepulauan Kei Besar.

Komite II 1. Untuk Komite II, pertama pemerintah daerah mengharapkan partisipasi DPD RI untuk mendesak pemerintah pusat agar mempercepat dikeluarkannya PI atau pasti Partisipating Interest 10% kepada Provinsi Maluku sebagai daerah penghasil gas alam di blok Mazella yang merupakan Ladang Gas Abadi. 2. Mendesak kepada pemerintah untuk memberikan pelatihan di bidang ESDM dan bidang terkait kepada putra-putra Maluku dalam rangka mencetak SDM yang handal dan siap pakai untuk dipekerjakan di Blok Mazella. 3. Mendesak pemerintah pusat agar Kepulauan Banda ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata dan bidang perikanan mendesak juga pemerintah pusat agar realisasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional ditetapkan dengan keputusan presiden. Komite III Kami lanjutkan dengan Komite III. 1. Ternyata CSR yaitu adanya arah kebijakan program CSR BUMN-BUMN pemerintah maupun swasta di daerah yang tergantung pada induk perusahaan di pusat dan sangat melemahkan, intervensi perusahaan di tingkat daerah untuk melakukan penyesuaian program CSR yang sesuai dengan kebutuhan di daerah karena semua ditentukan langsung dari perusahaan di pusat.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

19

2. Tentang tenaga medis Maluku masih sangat kekurangan tenaga medis dan khususnya tenaga spesialis administrasi kependudukan, pemerintah pusat agar segera menyediakan mesin pembuat e-KTP di setiap kabupaten/kota. 3. Kemudian tentang kelompok pemberdayaan masyarakat pentingnya pemerintah terus menggalakan program pemberdayaan pada kelompok-kelompok masyarakat dan tingkat tingkat ekonominya sangat rendah. 4. Tentang pelayanan BPJS kesadaran masyarakat tentang BPJS masih sangat rendah. Layanan terhadap pasien yang akan operasi juga memerlukan waktu tunggu yang cukup lama padahal keadaan pasien sudah cukup parah dan terdesak untuk segera dilakukan operasi. 5. Kemudian menyangkut pemuda dan olahraga pemerintah untuk aktif mengembangkan kegiatan-kegiatan berbasis olahraga pada pemuda di daerah-daerah. 6. Sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai dan belum merata di seluruh pelosok daerah. Ketimpangan ini tentu berdampak pada mutu dan kualitas guru dan siswa. 7. Tentang fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan masih sangat terbatas perlu adanya dukungan perhatian dari pemerintah. 8. Kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana penunjang belum memadai untuk diterapkannya kurikulum 2013. Kemudian sarana, dan prasarana perpustakaan, pengalokasian dana untuk penyediaan fasilitas perpusatakaan harus benar-benar dikontrol dan dievaluasi dari pusat.

1.

2.

3. 4.

Komite IV Kemudian kami lanjutkan dengan Komite IV. Transfer uang dari pusat ke desa melalui kas pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya terlaksana dengan baik banyak desa terlambat mendapatkan dana transfer tersebut karena perangkat pemerintah desa belum sepenuhnya terbentuk. Penyerapan anggaran juga belum maksimal dilakukan oleh perangkat pemerintah desa yang mendapatkan uang atau dana yang sudah ditransfer. Pemerintah pusat harus lebih bijaksana menambah dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan di desa-desa tanpa harus melihat apa statusnya, status jalan misalnya yang penting ada keberpihak pemerintah pusat bagi desa-desa yang terpencil, terluar dari desa-desa perbatasan. APBN dan APBD di bidang kesehatan harus ditambah menjadi sedikitnya 10% agar kualitas pelayanan kesehatan semakin berkualitas. Maluku meminta perhatian pemerintah pusat untuk meninjau ulang konsep pembangunan tol laut yang akan dibiayai melalui APBN yang menguntungkan Maluku misalnya pembangunan dermaga dan pangkalan-pangkalan kapal yang melayani perairan nusantara dengan memperhatikan kearifan lokal Maluku sebagai pusat pengembangan masyakat bahari.

Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian laporan yang kami, laporan reses dari kami berempat Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku. Saya Anna Latuconsina, Dr. Nono Sampono, M. Si., Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., Novita Anakotta, S.H.,M.H. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

20

PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Maluku. Saya persilakan Sumarta Utara dan mohon siap Riau. PEMBICARA: Drs. H. RIJAL SIRAIT (SUMATERA UTARA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Audzubillahimansyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Laporan kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka reses daerah pemilihan provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016. Yang terhormat Ketua DPD RI, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Ketua, Rekan-rekan Senator yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini, Bapak Sekjen, seluruh staf yang hadir, para hadirin walhadirot yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mari sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah SWT. Semoga pertemuan kita sidang paripurna ini mendapat restu dan ridho dari pada-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita masih mengharapkan (tidak terdengar jelas, red) yaumilakhir nanti. Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua, para hadirin Senator Indonesia yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan, melaporkan hasil kerja reses selama di daerah pemilihan daerah Provinsi Sumatera Utara yang dengan singkat secara tertulis akan kami sampaikan. Komite I 1. Tentang kinerja yang beada laporan atau informasi yang kami terima khusus di Komite I yaitu tentang kinerja kepolisian terhadap bahayanya narkoba kepada generasi muda kita di daerah yang ada di seluruh Indonesia. 2. Tentang masalah geng motor juga kami harapkan kinerja dari daerah kepolisian. 3. Masalah keamanan inilah yang fokus utama daerah tentang Komite I. Komite II 1. Tentang Komite II ya ini berhubungan dengan kinerja menteri perumahan yang tentang kekuasaan beberapa benar yang berada di daerah provinsi Sumatera Utara. 2. Tentang masalah kelistrikan yang hidup mati, mati hidup, yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Komite III 1. Masalah kinerja yang berhubungan dengan Komite III tentang masalah kinerja Menteri Pendidikan yang kurikulum silih berganti sehingga guru yang berada di desa-desa, pelosok-pelosok sulit untuk melaksanakan tugasnya. 2. Tentang kinerja Komite III juga tentang kinerja menteri Kementerian Agama tentang masalah dana sertifikasi yang khusus pendidikan agama yang sampai saat ini tidak kunjung cair sehingga guru-guru di desa-desa mengeluh tentang dana sertifikasi ini. Komite IV Yaitu tentang yang berhubungan kinerja Komite IV tentang dana desa yang periode terakhir 20% yang sampai saat ini juga belum diterima oleh beberapa kepala desa yang ada di daerah Provinsi Sumatera Utara. Secara singkat Bapak Ketua, Ibu, Bapak Wakil Ketua, serta senator Republik Indonesia yang kami hormati inilah secara singkat yang kami sampaikan kami Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara. 1) Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis ditandatangani; 2) Bapak Parlindungan Purba, S.H., M.H. ditandatangani; SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

21

3) Saudara Dedi Iskandar Batubara ditandatangani; 4) Juru bicara Drs. H. Rijal Sirait ditandatangani. Billahitaufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Agak keras tepuk tangannya. Silakan. Terima kasih. Kami mengundang Riau. Selanjutnya siap Sulawesi Tenggara. Menjelang persiapan ini kami mengumumkan saya pernah menyampaikan kepada rekan-rekan dari khusus Indonesia timur yang mempunyai jarak apa, selisih, biaya transportasi dan biaya hotel penginapan terlalu mencolok, semula akan diagendakan pertemuan dengan Menteri Keuangan pada sore setelah sidang ini tapi diundur waktunya insya Allah lagi di reschedule jadi, tapi bukan hanya Indonesia Timur kami menampung semua daerah. Nanti kita kumpul perwakilanperwakilannya untuk kita mendiskusikan karena ini permasalahan terlalu mencolok terutama di beberapa daerah termasuk wilayah laut. Jadi mohon nanti dikabarkan waktunya. Kami persilakan Riau. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Selamat Natal bagi yang merayakan. Selamat Tahun Baru bagi kita semua. Yang Mulia dan yang terhormat, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Alat Kelengkapan, rekan-rekan senator yang berbahagia, para pejabat Sesjen, Wasesjen, Esselon I, II, III, dan IV dan para karyawan, hadirin-hadirat yang berbahagia. Laporan hasil kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari pemilihan Provinsi Riau. 1. Keempat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Riau kompak, setia, dan memang telah mewakafkan diri untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga aspirasi yang kami serap tidak kami laporkan masalahnya tetapi kami akan sampaikan solusi dan langkah-langkah karena masyarakat tidak meminta masalah tapi masyarakat meminta solusi dan penyelesaiannya. Oleh karena laporan kekompakan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Riau Ibu Intsiawati Ayus, S.H., M.H.., Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.M., Rosti Uli Purba, Dr. Hj. Maimanah Umar, M.A., pertama kami berharap kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dalam waktu yang diagendakan sesuai dengan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan mengundang instansi terkait untuk penyelesaian RT RW Provinsi Riau karena Riau termasuk salah satu peredaran uang yang tertinggi di luar pulau Jawa, nomor 5 di Indonesia, pertumbuhan penduduk yang tinggi bukan karena kelahiran tapi karena migrasi. Berdasarkan data dari bahwa keadaan bencana alam di Sumatera, Riau tidak termaksud lempeng tsunami dan tidak termasuk dalam bencana gempa. Oleh karena itu, investor sekarang sangat menjadi magnet untuk kehadirannya ke Riau. Oleh karena itu masalah RT/RW sesuatu yang mendesak dan kami menyampaikan secara formal dalam laporan ini dan tertulis dalam temp yang sesingkat-singkatnya akan sampai kepada pimpinan. Kenapa pimpinan karena ini akan mengundang beberapa

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

22

menteri yang terkait dan kepada komite terkait akan kami tembuskan dan ini memerlukan suatu koordinasi, satu. 2. Masalah perbatasan ternyata perbatasan ini juga permasalahan apabila RT RW ditetapkan perbatasan harus dituntaskan. Oleh karena itu kami juga berharap pada Komite I karena ini satu unsur untuk apa mengagendakan mengundang Menteri Dalam Negeri serta gubernur Sumatera Utara beserta bupati yang terkait dengan gubernur provinsi Riau dan kabupaten Rokan Hilir untuk dapat bersama-sama duduk untuk menetapkan batas wilayah. 3. Usulan-usulan lain yang memang menyangkut masalah pendidikan kami telah berkoordinasi dengan Ketua PGRI yang juga anggota dewan Perwakilan Daerah Provinsi senator dari Jawa Tengah tidak juga dengan teman-teman Komite III ini juga kami akan melakukan koordinasi masalah guru karena di Riau kekurangan guru yang cukup tinggi tetapi ada berapa regulasi yang memang belum berpihak kepada guru. Itu beberapa hal yang kami sampaikan pada laporan ini karena sifatnya laporan kami hanya melapor, sifatnya penyelesaian masalah kami hanya melaporkan penyelesaian masalah sedangkan masalah-masalah yang terkait dengan data-data yang lengkap akan kami sampaikan kepada yang terhormat bapak dan Ibu wakil ketua dan ketua dewan perwakilan daerah terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPD kepada Sekjen, Wasekjen, dan staf yang telah merespons secara cepat dan tepat apa yang kami harapkan pertama masalah Rakerda yang dilaksanakan di Riau. 3 menteri hadir sehingga dapat menuntaskan apa dihadapkan oleh daerah daerah raker bukan raker yang diminta tetapi kehadiran menteri kehadiran dari dirjen sehingga apa yang diharapkan dapat dilakukan dan dituntaskan pada raker tersebut kami ucapkan terima kasih kepada sekjen wasekjen dan semua semua staf serta juga kepada Pak ketua dari masyarakat Riau yang terlambat memberikan penyelasaian secara tuntas aspirasinya. Oleh karena itu Raker berikut akan kami harapkan juga secara bertahap kepada Ketua, Wakil Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan Bapak Sesjen, Wasesjen. Demikian kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih masyarakat Riau kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selanjutnya penyelesaian kasus yang disampaikan kepada BAP juga diucapkan terima kasih oleh masyarakat Riau karena 216 masyarakat Riau yang selama ini tidak dapat menyelesaikan Alhamdulillah sekarang telah mendapat tanah 2 hektar per orang dengan penyelesaian yang kita lakukan dengan ijin Pimpinan. Demikian, terima kasih. Jika dapat kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih untuk Riau. Kami persilahkan Sulawesi Tenggara dan bersiap Papua Barat. PEMBICARA : Drs. H. YUSRAN A. SILONDAE, M.Si (SULTRA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastiastu. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

23

Yang kami hormati Pimpinan DPD RI, yang terhormat rekan-rekan anggota DPD RI, yang kami hormati Sesjen beserta staf, hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil kunjungan reses di dapi provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah kami laksanakan tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari yang lalu. Sebenarnya laporan ini sudah dituangkan secara tertulis nanti secara lengkap akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Pimpinan. Namun demikian barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal dari laporan yang kami akan sampaikan ini, tentang usul-usul dan saran-saran yang diberikan kepada kami pada saat kunjungan reses tersebut. Komite I 1. Pertama untuk Komite I. Untuk Komite I ini adalah usul pemekaran provinsi Kepulauan Buton. Sebenarnya usul pemekaran provinsi ini, prosesnya sudah berjalan mencakup enam kabupaten dan secara administrasi ini sudah cukup lengkap sampai dengan kajian-kajian akademik, begitu juga rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan. Jadi diharapkan melalui kesempatan ini barangkali ini merupakan dorongan bagi DPD agar supaya realisasinya bisa dipercepat. Selain itu usul-usul juga untuk pemekaran kabupaten yaitu kabupaten Konari Timur, Kabupaten Kabaena dan terakhir Kabupaten Muna Timur. Nah untuk Kabupaten Muna Timur ini kemarin itu sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri, kemungkinan besok atau hari ini mereka juga ingin berkunjung di DPD RI. 2. Kemudian berikutnya yang kedua ini menyangkut masalah pertanahan dan tata ruang. Usul penurunan status lahan, dimana ada lahan yang masuk dalam kawasan hutan akan tetapi sebenarnya di dalam lahan tersebut itu sudah ada pemukiman-pemukiman, bahkan sudah ada usaha budidaya, dan juga didalamnya ada diantaranya juga sudah ada kantor-kantor desa defenitif, fasilitas-fasilitas sosial itu sudah ada, termasuk sekolahsekolah. Nah, diharapkan agar supaya lokasi yang sudah masuk dalam kawasan hutan itu ditetapkan itu setelah memang sudah ada fasilitas di dalamnya. Jadi di harapkan ini bisa diturunkan statusnya menjadi APL. 3. Kemudian berikutnya yang ketiga masih Komite I, mengenai usul pengangkatan CPNS, ini khususnya bagi daerah-daerah pemekaran baru. Jadi untuk daerah pemekaran baru ini mereka sudah mengisi formasi SKPD-nya, SKPD-nya ini diisi, diambil dari tenaga-tenaga dari kabupaten induk, kemudian juga diambil dari provinsi, tetapi terbatas kepada pejabat-pejabat strukturalnya, sedangkan untuk pejabat-pejabat lainnya nonstruktural itu masih sangat terbatas sekali, masih kosong. Komite II Kemudian yang kedua untuk Komite II. 1. Untuk Komite II ini, itu usul perluasan Bandara Wakatobi. Jadi yang sekarang ini hanya bisa didarati oleh jenis ATR. Diharapkan itu ada perpanjangan landasan, yang sekarang itu 1.200 bisa menjadi 1.600 meter runway-nya. Kemudian lebarnya itu 30 meter bisa menjadi 45 meter, begitu juga dengan apron, itu hanya bisa satu pesawat. Diharapkan nanti bisa parkir dua pesawat di dalamnya dan memang arus lalu lintas ini sudah cukup tinggi, orang, barang, dan jasa karena daerah ini juga merupakan daerah pengembangan pariwisata. 2. Kemudian berikutnya mengenai penerangan listrik. Jadi sampai sekarang ini di provinsi Sulawesi Tenggara itu baru kurang lebih 60% desa-desa yang sempat dilayani dengan penerangan listrik. Nah diharapkan, ya ini dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, begitu juga pemerintah kabupaten, agar supaya ada dukungan yang lebih besar dari DPD untuk mendorong yang terkait-terkait ditingkat pusat ini, secara SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

24

bertahap ini bisa dipenuhi, terutama itu banyak daerah-daerah kepulauan yang terpencil-pencil sangat terbatas sekali. 3. Kemudian berikutnya juga dalam rangka peningkatan produksi pertanian. Di sana ini masyarakat petani itu sebagian besar masih dengan cara-cara yang manual, cara-cara yang tradisional itu dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dalam rangka mekanisasi alat-alat pertanian. Misalnya dengan bantuan-bantuan traktor-traktor mini yang memang masih sangat terbatas sekali jumlahnya. Komite III Kemudian untuk Komite III, Komite III ini tenaga-tenaga dokter, tenaga-tenaga dokter yang ada di puskesmas, terutama puskesmas-puskesmas yang ada di kepulauan dan daerahdaerah terpencil. Ini sangat minim sekali, kadang-kadang ada tenaga dokternya ditempatkan hanya setahun saja, tidak betah itu ditarik kembali pindah ke ibukota provinsi, bahkan ke ibukota ke Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Jadi ini barangkali begitu ada kesempatan penambahan tenaga-tenaga dokter, pengangkatan tenaga dokter dari pusat, barangkali daerah-daerah seperti ini bisa mendapatkan prioritas. Komite IV Kemudian untuk Komite IV. Nah untuk Komite IV, ini sosialisasi penyaluran atau distribusi dana desa. Kelihatannya ini persepsi oleh stakeholder yang terkait itu ditingkat pedesaan ini masih bermacam-macam. Nah oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pada umumnya mengharapkan agar supaya bisa ditingkatkan lagi sosialisasi-sosialisasi kepada mereka yang terkait-terkait yang ada di tingkat desa, begitu juga yang ada ditingkat kecamatan, termasuk didalamnya tenaga-tenaga pendamping desa, tenaga-tenaga lokal desa yang kelihatannya jumlahnya sangat minim sekali. Ada satu, kadang-kadang satu tenaga pendamping desa itu sampai-sampai melayani 10 desa, padahal ini lokasinya antara satu desa dengan desa lainnya itu sangat berjauhan jadi jangkauannya ini sangat terbatas. Nah, barangkali ini yang kami sampaikan sebagai usul-usul yang masuk yang sempatkan kami tangkap dari Kabupaten dan Kota selama masa reses, tetapi yang cukup berkesan kepada kita bahwa respon dari pemerintah kabupaten dan kota ini, ini cukup bagus sekali, bahkan mereka juga memberikan apresiasi terhadap kinerja DPD RI dengan seringnya itu kunjungan-kunjungan dilakukan di daerah, begitu juga dialog-dialog. Akan tetapi yang jadi pertanyaan juga kadang-kadang mereka itu tindak lanjut dan realisasinya yang katanya itu yang betul-betul yang masih sangat terbatas, bahkan kadang-kadang itu juga mereka tunggu tapi tidak kunjung datang. Nah ini barangkali kemudian kami sampaikan juga kepada Ibu dan juga kami laporkan kepada Ibu, bantuan dari Pimpinan DPD RI kepada korban-korban musibah kecelakaan tenggelamnya kapal Marina itu kami sampaikan, sudah kami sampaikan, dan itu diterima oleh pemerintah kabupaten, diwakili oleh Sekda, dan begitu juga terima kasih dari korbankorban, keluarga korban, dan pemerintah kabupaten. Saya kira ini yang kami sampaikan, terima kasih atas kesempatan ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sulawesi Tenggara, kami persilakan Papua Barat. Mohon persiapan Gorontalo, sudah siap ya? Untuk dimaklumi bersama, hari ini kita mulai berdasarkan kehadiran. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

25

PEMBICARA : JACOB ESAU KOMIGI, SH, MM (PAPUA BARAT) Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan provinsi Papua Barat pada Sidang Paripurna hari ini. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati, Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi awabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Om swastiastu. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas kasih dan ridhonya kita bersama dapat menghadiri Sidang Paripurna DPD pada hari ini. Izinkanlah saya mewakili teman-teman Anggota DPD RI provinsi Papua Barat untuk menyampaikan laporan kegiatan pada masa reses 19 Desember 2015 sampai dengan 10 Januari 2016. 1. Mohon dukungan atas pemerintah daerah terhadap penambahan tenaga guru dan tenaga dokter spesialis serta penambahan alat-alat kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas di wilayah provinsi Papua Barat. 2. Di areal eksplorasi minyak Pertamina JOP Salawati sejak dilakukan eksplorasi pada tahun 1979 sampai dengan hari ini dengan jumlah sumur kurang lebih 200 sumur hingga saat ini belum ada ganti rugi kepada masyarakat hukum adat dan pemberian ganti rugi ini sampai hari ini terus menjadi perjuangan masyarakat hukum adat. 3. Mengusulkan kepada pemerintah dan BNPB agar mengalokasikan dana stand by khususnya bagi daerah-daerah yang rawan gempa, seperti Kota Sorong pada beberapa waktu yang lalu, pada bulan November 2015 terjadi gempa berkekuatan 6,8 skala richter sampai dengan hari ini rumah warga dan fasilitas umum yang rusak belum ditangani secara serius. 4. Kemudian rencana pembangunan infrastruktur kereta api yang menghubungkan kabupaten-kabupaten di wilayah kepala burung Papua agar mendapat perhatian dan dialokasikan di tahun anggaran 2016. 5. Mengusulkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk melakukan upaya pelestarian terhadap penyu belimbing yang merupakan hewan langka dan hampir punah karena sampai dengan hari ini perburuan terus masih terus dilakukan. Bapak dan Ibu Anggota DPD RI dan Pimpinan yang saya hormati mengakhiri laporan ini saya ingin menyampaikan apresiasi bersama-sama dengan masyarakat tanah Papua, khususnya Papua Barat karena pada penghujung tahun 2015 kunjungan Presiden Republik Indonesia sekaligus menyambut tahun baru 2016 di kabupaten Raja Ampat. Harapan masyarakat hendaknya ini bukan blusukan belaka tetapi ini merupakan komitmen pemerintah untuk membangun Papua lebih maju, termasuk pemerintah tidak menolak Rancangan Undang-Undang otonomi khusus yang diajukan oleh DPD RI. Demikian Bapak dan Ibu itu yang dapat saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi awabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Alhamdulillah, berikut Gorontalo. Mohon siap-siap Sumatera Barat, apa sudah siap? Karena tadi saya lihat ini yang paling pagi, paling datang duluan mendahului Wakil Ketua.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

26

PEMBICARA : DEWI SARTIKA HEMETO, SE (GORONTALO) Laporan kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia provinsi Gorontalo. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretaris Jendral Dan Wakil Sekretaris Jendral DPD RI, serta hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi awabarakatuh. Salam sejahtara bagi kita semua. Om swastiastu. Mengawali laporan reses gabungan Anggota DPD RI provinsi Gorontalo maka sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sudah selayaknya kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat menghadiri Sidang Paripurna DPD pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai agenda hari ini, perkenankan kami atas nama Anggota DPD RI provinsi Gorontalo, menyampaikan laporan dan informasi yang bersumber dari dialog yang kami lakukan bersama masyarakat yang kemudian telah kami himpun secara umum dalam uraian permasalahan sebagai berikut. Komite I Telah diselenggarakan pilkada serentak di provinsi Gorontalo. Ada tiga daerah yang melaksanakannya yang pertama kabupaten Pahuwato, kedua kabupaten Bone Bolango, dan ketiga kabupaten Gorontalo. Telah berlangsung dengan aman dan tertib yang walaupun sampai sekarang ini masih ada pasangan calon yang melakukan gugatan di mahkamah konstitusi. Komite II Aspirasi yang terkait dengan Komite II dari hasil penyerapan dalam masa reses adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi keputusan DPD RI tentang RUU usul DPD RI tentang pengadaan barang dan jasa. Untuk Rancangan Undang-Undang tentang pengadaan barang dan jasa ini masyarakat pelaku usaha dan instansi pemerintah daerah menanggapi dan memberikan masukan bagaimana seharusnya membuat Rancangan Undang-Undang yang lingkupnya lengkap, komprehensif, namun tidak menyulitkan pada waktu pelaksanaannya. 2. Pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah-langkah bijak dalam pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan dan perkebunan serta dapat mengontrol harga benih di pasaran. Komite III Untuk Komite III, selanjutnya terkait dengan Komite III. 1. Aspirasi yang terserap dalam masa reses kali ini adalah untuk bidang kesejahteraan sosial, pemerintah diminta untuk melakukan perbaikan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan desa dan perbaikan tanggul. 2. Selain itu masyarakat mengharapkan penambahan anggaran dana untuk desa dengan mekanisme pelaporan yang tidak terlalu rumit dan sulit. 3. Selanjutnya pemerintah diminta untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarga dengan meningkatkan transparansi aparat terkait bantuan-bantuan pemerintah kepada petani memberikan bantuan modal usaha untuk Ibu-ibu, serta tidak mempermainkan harga harga-harga kebutuhan pokok.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

27

4. Untuk bidang pendidikan, pemerintah diminta untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer dengan cara meningkatkan gaji, memberikan fasilitas asuransi, selain itu dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah diminta untuk melakukan pengiriman guru-guru ke daerah pelosok dan memberikan rumah dinas khususnya kepada guru yang kurang mampu dan bertempat tinggal jauh. 5. Untuk bidang kesehatan pemerintah diminta untuk mempermudah akses dan pengurusan JKN - BPJS bagi masyarakat miskin. Komite IV Komite IV, terakhir. Aspirasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Komite IV adalah sebagai berikut. 1. Adanya ketimpangan hasil-hasil pembangunan desa dan kota akan berakibat buruk secara sosial dan ekonomi terhadap kehidupan di kedua wilayah hidup masyarakat tersebut. Pertama, kota akan mengalami kepadatan penduduk yang semakin tinggi disebabkan terbukanya kesempatan kerja diberbagai bidang. Sebaliknya, kondisi di desa menunjukkan bahwa masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional yang tergantung dari musim dan kondisi lahan. 2. Kondisi gagalnya perencanaan pembangunan di daerah-daerah, biasanya terjadi karena adanya missmanagement dalam pembangunan daerah. Pertama, missmanagement secara mendasar terjadi berupa kesalahan persepsi kebanyakan pimpinan daerah mengenai konsep pembangunan yang seharusnya diterapkan di daerahnya. Umumnya hal ini terjadi karena pimpinan daerah gagal untuk melakukan identifikasi masalah di daerahnya. Menganalisa dengan cermat kondisi daerahnya, kebanyakan justru mengambil model pembangunan yang tidak sesuai, hanya karena pengaruh sukses daerah lain yang tidak identik. 3. Forum musrembang, selama ini terbukti mengandung sejumlah kelemahan dihampir semua levelnya. Di level bawah proses musrembang telah pula mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Kendala utama ditingkat desa/kelurahan adalah menyangkut kurangnya dilibatkan berbagai unsur atau stakeholder ditingkat desa di dalam penyusunan musrembang desa. Musrembang desa hanya disusun oleh sebagian elite di desa atau kelurahan tersebut, bahkan di banyak desa hanya melibatkan kepala desa dan sekertaris desa. Dengan demikian proyek yang diusulkan ini menjadi bias kepentingan elite desa atau kelurahan. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI kali ini sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan semua pihak. Kiranya laporan yang telah kami sampaikan untuk dapat sama-sama kita perjuangkan di wilayah tugas kita masing-masing demi kepentingan, kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. Jakarta 12 Januari 2016 Anggota DPD RI provinsi Gorontalo: Hana Hasanah Fadel Muhammad, Rahmiyati Jahja S.Pd, Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc., Dewi Satika Hemeto, SE., terima kasih.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

28

PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Gorontalo, kami persilakan Sumatera Barat. Selanjutnya mohon siap-siap Sulawesi Selatan. PEMBICARA : H. NOVI CANDRA, SE (SUMBAR) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan DPD yang kita hormati, Anggota DPD RI yang hadir pada Sidang Paripurna ini, staf kesekjenan. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir pada pembukaan masa Sidang Ketiga periode 2016. Kami dari Sumatera Barat yang mana empat Anggota telah melakukan kegiatan reses tetap dengan beberapa kesimpulan yang sama dari reses-reses yang berikut, tetapi ada tiga poin pokok yang mungkin kita harapkan melalui Paripurna ini bisa difasilitasi, dibahas terhadap kementrian-kementrian terkait. Yang pertama, sama seperti daerah lain, Sumatera Barat juga telah melaksanakan pilkada serentak yang alhamdulillah berjalan dengan sukses tetapi tingkat partisipasi pemilih yang cukup rendah. Ini juga jadi perhatian bagi kita DPD, bagaimana pada masa-masa yang akan datang tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak bisa meningkat. Terkait dengan bidang pertanian, kita melihat banyaknya potensi dari Sumatera Barat terhadap penghasil benih-benih lokal yang bisa dijadikan benih nasional, itu juga perlu dorongan kita dari DPD bagaimana benih-benih lokal ini bisa disertifikasi atau diloloskan sebagai benih nasional yang kami yakin bisa mengangkat cita-cita negara kita mencapai swasembada pangan. Terakhir, Sumatera Barat itu sangat potensi dalam pengembangan pariwisata, terutama dalam pariwisata keluarga. Baik potensi alamnya, baik potensi sumber daya manusianya, atau potensi dalam pengembangan kuliner dari Sumatera Barat. Jadi memang perlu perhatian dari tingkat nasional, bagaimana Sumatera Barat menjadi gerbang pariwisata bagi daerahdaerah tetangga, terutama dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Demikian yang dapat kami sampaikan beberapa hal inti dan beberapa hal lain pokok mungkin sudah tercakup dalam ringkasan yang akan kami serahkan, demikian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terimakasih Sumatera Barat. Kami persilahkan, Sulawesi Selatan. Mohon siap-siap Bali. PEMBICARA : A.M. IQBAL PAREWANGI (SULSEL) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kunjungan kerja dalam rangka reses dipenyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di daerah Sulawesi Selatan, ada total temuan secara terpisah dari empat Senator di Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 147 temuan terpisah. Setelah diverifikasi ada 86 poin yang akan masuk ke DPD Republik Indonesia dan untuk hari ini ada 21 simpulan yang harusnya saya bacakan, namun kami memilih hanya dibacakan 30% saja. Ada enam yang secara

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

29

ringkas dan satu yang oleh empat Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan untuk dibicarakan secara lengkap. Yang pertama, Pimpinan yang terhormat Bapak-Ibu Senator yang kami hormati, Pak Sekjen, dan segenap hadirin yang berbahagia. Pertama terkait dengan Komite 1 dan Komite IV, yaitu pencairan dana desa diharapkan pada tahun 2016 tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan dana desa dan sebaiknya jangan dulu diberlakukan silva. Silva tahun 2015 diperhitungkan sebagai bagian dari penerimaan dana desa untuk tahun 2016. Kemudian terkait dengan Komite II, ada bendungan di Kabupaten Wajo yang berdampak terhadap tergenangnya areal persawahan kurang lebih 2.000 hektar di kabupaten Sidrap, diharapkan pemerintah mencarikan solusi dengan melakukan pengerukan alur sungai dan pembuatan tanggul disepanjang pinggiran Danau Sidenreng dan Danau Tempe. Berikutnya, terkait dengan Komite I dan Komite III. Terkait dengan penghentian sementara atau penundaan pengangkatan pegawai kategori dua atau K2, membuat pegawai honorer K2 sangat kecewa. Oleh karena itu diharapkan pemerintah, khususnya Kemenpan RB, dapat mencarikan solusi dan memberikan kejelasan terhadap pegawai honorer K2 untuk diangkat menjadi CPNS. Semoga sahabat-sahabat dari Komite I, khusus yang terhormat ketuanya itu, berkenan untuk segera memanggil kembali Menpan. Berikutnya adalah terkait dengan Komite II. Kabupaten Endrekal sebagai penghasil holtikultural, khususnya bawang merah, merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Untuk itu diharapkan bantuan pemerintah untuk perluasan kawasan mengingat komoditi bawang merah di Kabupaten Enrekang sangat potensial untuk dikembangkan. Berikutnya terkait dengan Komite III, ada tiga poin dari sekian banyak poin yang secara ringkas saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kekurangan guru yang dahsyat di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua pentingnya pengawasan terhadap bukubuku yang beredar di sekolah yang kemudian memiliki efek destraktif. Yang ketiga, secara khusus saya bahasakan ini adalah terkait dengan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, calon jemaah haji dari Sulawesi Selatan harus ada yang waiting list sampai 20 tahun untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji, terhitung sejak mendaftar. Sementara, di daerah lain ada yang lebih cepat yang mungkin hanya 5 sampai 6 tahun waktu tunggunya sehingga banyak calon jemaah haji dan masyarakat mengusulkan di Sulawesi Selatan agar digunakan mekanisme waktu tunggu pemberangkatan haji diberlakukan secara nasional, bukan secara provinsial. Berikutnya, pasca pilkada serentak 2015 yang telah berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 di 11 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah usulan yang terungkap dalam dialog substantif langsung dengan komisioner KPU: 1. Regulasi terkait pilkada perlu penyempurnaan; 2. Untuk menjaga independensi dan kinerja penyelenggara, anggaran pilkada sebaiknya dialokasikan melalui APBN dan bukan APBD; 3. Teknis pengelolaan alat peraga kampanye sebaiknya diserahkan kepada paslon dan bukan menjadi beban penyelenggara yang seharusnya berkonsentrasi pada substansi dan kesejahteraan penyelenggara ditingkat PPK dan PPS perlu ditingkatkan. Dua dari yang terakhir, memasuki awal periode panjang masyarakat ekonomi ASEAN ditahun 2016, sejumlah temuan menunjukkan bahwa sosialisasi paling awal tentang MEA pun masih sangat kurang di daerah, padahal agar Indonesia dapat memenangi MEA, terlebih dahulu harus dimulai dengan menyadari posisi penting dan peran strategis daerah. Peluang Indonesia memenangi MEA terletak pada penguatan dan kekuatan daerah. Bagi Indonesia MEA seharusnya tidak elitis, MEA harus didaerahkan, dengan pendekatan demikian MEA bukan saja akan berdampak positif secara langsung kepada daerah di Indonesia, tetapi juga daerah akan membuat Indonesia dapat memenangi MEA. Untuk itu sebagai wakil daerah, DPD RI perlu mengintensifkan sosialisasi tentang MEA di daerah. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

30

Terakhir, mohon izin kepada yang terhormat para Senator dari seluruh Indonesia bahwa poin yang terakhir ini dimohonkan oleh segenap Senator dari Sulawesi Selatan dibacakan secara lengkap. Bismillah, mengawali tahun 2016 umat Islam Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan, dikejutkan oleh siaran sebuah televisi swasta nasional pada tanggal 3 Januari 2016, yang menayangkan slide yang menyebutkan bahwa wadah Islamiyah dan ketua umum ‘zaitun rasmin’ termasuk dalam jaringan terorisme di Indonesia. Wadah Islamiyah yang kini berpusat di Sulawesi Selatan telah hadir dihampir seluruh provinsi di tanah air sebagai bentuk penolakan terhadap fitnah kepada ormas dan tokoh Islam bersangkutan, forum ukhuwah Islamiyah Sulawesi Selatan setelah melakukan pertemuan dengan ormas-ormas Islam, dan tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat melibatkan MUI Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Imim, Forum Umat Islam, ICMI, Miumi, Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, BKPRMI, DPP Wahda Islamiyah, dan sejumlah elemen pondok pesantren dan lainnya pada tanggal 9 Januari 2016 malam merumuskan aspirasi bersama dalam bentuk pernyataan sikap secara tertulis yang isinya antara lain, wahda islamiah adalah ormas islam yang sangat aktif dalam kegiatan dakwah pendidikan dan sosial dan sama sekali tidak terkait, apalagi terlibat dengan jaringan terorisme. Wahda Islamiah senantiasa bersinergi dan terbuka terhadap semua komponen umat bangsa dan negara, dan yang ketiga mendesak televisi swasta nasional tersebut memberikan kesempatan untuk menggunakan hak koreksi dan hak jawab seluas-luasnya, melakukan permohonan maaf secara terbuka serta tidak mengulangi penayangan-penayangan berita fitnah serupa yang dapat dipandang sebagai bentuk kriminalisasi. Paragraf terakhir, terhadap aspirasi menolak fitnah tersebut, selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Sulawesi Selatan, kami memilih sikap menjemput aspirasi tersebut dan membawanya ke Sidang Paripurna DPD RI yang terhormat ini atas dasar pertimbangan yang luas. Pertama, media massa di Indonesia, termasuk media elektronik dan media cetak yang disebut sebagai pilar keempat demokrasi sudah tentu harus hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban masyarakat, itu bagian dari hakekat demokrasi informasi. Kedua, tidak ada orang atau sekelompok orangpun di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini yang berhak mengkriminalisasi seseorang atau sekelompok orang lainnya. Ketiga, dan sebagai umat Islam sebagaimana umat Islam telah menjadi solusi kesejarahan atas hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia umat Islam yang kini 87,2% dari bangsa ini akan menjadi solusi masa depan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghafur. Oleh karena itu, mohon pimpinan untuk tidak meng-cut. Oleh karena itu, dan demi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia, segala bentuk kriminalisasi terhadap ormas, komunitas pokok, dan umat Islam di Indonesia, baik sengaja maupun tidak sengaja, termasuk fitnah terorisme sudah seharusnya dihentikan dan tidak dapat ditolerir. Dan yang terakhir, umat Islam yang merupakan warga mayoritas di Indonesia telah menghadiahkan toleransi kehidupan antar umat beragama yang begitu indah di negeri tercinta ini. Sedemikian indahnya sehingga seorang pemimpin negara Eropa belum lama inipun mengakui bahwa toleransi di Indonesia adalah toleransi yang paling indah di muka bumi maka hendaknya jangan lagi ada yang berpikir sungsang. Yaitu air susu toleransi, dibalas dengan air tuba kriminalisasi. Demikian kesimpulan dan uraian selengkapnya kami sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Jakarta 12 Januari 2016, Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan: Dr. Qahhar Mudzakkar, M.Si., Dr. H. Ajiep Padindang, SE. MM., Drs. Bahar Ngitung, MBA; dan A.M Iqbal Parewangi. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

31

PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, luar biasa ini Sulawesi Selatan, kritis. Saya persilakan Bali. Mohon siapsiap Jambi. PEMBICARA : I KADEK ARIMBAWA (BALI) Terima kasih. Laporan kegiatan kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 19 Desember sampai tanggal 10 Januari 2016 daerah pemilihan provinsi Bali. Dengan penuh keprihatinan dan kegalauan, sesuai dengan konstitusi, kami selaku anggota DPD berkewajiban untuk melaksanakan reses, tetapi tidak dibarengi dengan hak untuk menjalankan kewajiban ini. Semoga Pimpinan merasakan kegalauan Anggota DPD khususnya, I Kadek Arimbawa Anggota DPD dari provinsi Bali. Laporan reses Komite I di provinsi Bali, mohon maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Komite I 1. Yang pertama dari Komite I, perlunya untuk melakukan evaluasi terhadap UndangUndang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Kedua, pentingnya untuk melakukan sosialisasi terkait masyarakat ekonomi ASEAN kepada masyarakat mengingat dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat khususnya di Bali, banyak warga di desa-desa yang tidak paham dengan masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, yang sudah diberlakukan. 2. Selanjutnya, organisasi kemasyarakatan ormas di Bali berkembang sangat pesat seyogyanya keberadaan ormas tersebut membantu, bukan malah membebani pemerintah dan masyarakat. Melihat ormas-ormas di Bali terdapat beberapa ormas yang perlu dilakukan pembinaan, mengingat keberadaannya sudah sangat meresahkan Bali. Komite II Terkait dengan Komite II, 1. Pemanfaatan potensi biodefisi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan giofak, tanaman bumi, eco-tourism, serta permasalahan bencana alam akibat penataan ruang yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kegeologian. Semua kegiatan yang kami lakukan salah satunya yang kami dorong di Komite II yaitu mohon untuk dapat difasilitasi. Yang pertama tentang pembangunan PLTS Bangli, untuk mendapatkan dorongan segera dikelola dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli. 2. Mmohon difasilitasi agar tarif jual listrik ke PLN bisa dikeluarkan oleh Kementrian ESDM Republik Indonesia sehingga proses jual beli bisa segera dilaksanakan. 3. Potensi bambu yang sedemikian prospektif, sangat disayangkan apabila masyarakat tidak memanfaatkan potensi bambu karena disamping manfaatnya yang sangat begitu besar, bambu juga berperan penting dalam konservasi air dan sumberdaya alam lainnya. Keberadaan bambu sebagai bahan baku industri seyogyanya dapat SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

32

dioptimalkan mengingat kebutuhan bambu akan selalu meningkat. Pemanfaatan tersebut meliputi kerajinan, perlengkapan upacara, dekorasi sehingga perlu adanya dorongan agar Bali mampu memiliki sumber produksi bambu yang cukup besar, mengurangi ketergantungan kiriman bambu dari luar daerah, serta memberdayakan masyarakat lokal Bali sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, Komite II karena pada saat kami reses, terima kasih Ketua Komite II, Bapak Parlindungan Purba, bisa mengunjungi Provinsi Bali dalam hal pencanangan program di Kementerian Kehutanan. Kita mengajukan yang namanya kampung 1.000.000 bambu.

1.

2.

3.

4.

Komite III Terkait Komite III, Masalah administrasi kependudukan di Bali, seiring dengan kemajuan roda ekonomi dan transportasi antarwilayah kabupaten/kota dan provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar sehingga kepindahan penduduk banyak yang tidak berdeteksi. Untuk masalah penempatan tenaga kerja. Masukan yang diterima antara lain perlu adanya sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses dengan mudah dan secara meluas oleh masyarakat. Masalah kesehatan. Bali sangatlah rentan dengan penyakit menular yang mungkin dibawa oleh wisatawan asing sehingga perlu dilakukan pengecekan kesehatan kepada wisatawan dari negara yang sedang terjadi wabah penyakit dan menular. Untuk kebebasan beragama di Bali sendiri masih sangat terjaga dengan baik, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman untuk menerima perbedaan itu tanpa perlu mengorbankan prinsip masing-masing.

Komite IV 1. Pertama, perlu adanya langkah-langkah yang lebih intens dan inovatif terkait dengan kesiapan generasi muda dalam menyongsong MEA. 2. Dua, dalam mempertahankan Bali sebagai daerah tujuan wisata budaya perlu langkahlangkah strategis dan terpadu untuk mengendalikan dan pencegahan ahli fungsi lahan pertanian produktif. 3. Regulasi perhitungan nilai pajak terhadap koperasi wajib menjunjung asas keadilan bagi masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan koperasi. Demikianlah laporan kegiatan kunjungan kerja Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Bali yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna ini. Atas perhatian Saudara Pimpinan serta seluruh Anggota DPD RI, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat dijadikan acuan bagi Komite-komite di DPD dalam menjalankan tugasnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Bali. Kami perilakan Jambi. Siap-siap NTT. Mohon waktu kita sudah dua jam baru menyelesaikan enam belas, baru setengahnya sudah dua jam.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

33

PEMBICARA : Hj. DARYATI UTENG S, SE., MM (JAMBI) Bismillahirrahmanirrahiim. Laporan kegiatan di daerah pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia utusan dari Jambi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Yang terhormat Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang saya hormati, yang saya hormati para Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan saya banggakan seluruh Indonesia, yang terhormat Bapak Sekjen beserta jajarannya. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat tahun baru, semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang penuh rahmat dan shalawat serta salam kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dapat hadir pada Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia guna mendengarkan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan di daerah dari setiap provinsi. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan kami sampaikan hasil kegiatan di Provinsi Jambi dari tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan 10 Januari 2016. Komite I Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan Komite I, terkait pemilukada di provinsi Jambi, pelaksanaan pemilukada satu provinsi dan empat kabupaten, satu kota yang terpilih di provinsi Jambi adalah dua pasang, Bapak Zumi Zolla dengan Bapak Habeha. Yang terpilih adalah Bapak Zumi Zola dan Bapak Fahrori Umar. Komite II Selanjutnya berkaitan dengan Komite II, masalah harga sawit dan karet. Melemahnya ekonomi global dan penurunan harga karet internasional menambah beban bagi petani karet di Jambi. Harga karet internasional saat ini hanya 12.500 perkilogram dari harga sebelumnya 13.000 perkilogram. Harga jual dipetani jauh lebih rendah, yakni hanya 600 sampai 700 perkilogram. Rendahnya harga jual ini sudah berlangsung lama, perlu upaya dari pemerintah untuk membantu menstabilkan harga jual tingkat petani. Komite III Berkaitan dengan Komite III, 1. Terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kasus kekerasan pada perempuan dan anak dan kekerasan seksual menjadi perhatian serius. 2. Terkait pendidikan, masalah sarana dan prasarana pendidikan di provinsi Jambi masih banyak kekurangan, terutama banyak sekolah yang tidak layak pakai, bahkan banyak ditemukan di kota Jambi, apalagi kalau melihat kondisi sekolah di daerah kabupaten atau pun di daerah terpencil provinsi Jambi. Masalah sertifikasi guru, baik dari guru sekolah umum dan juga guru-guru di sekolah Islam masih terus terjadi setiap tahunnya. Masyarakat meminta pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan untuk segera mengambil strategi guna memperbaiki permasalahan sertifikasi guru ini. 3. Terkait dengan bidang kesehatan di Jambi. Saat reses, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat selain bertemu dengan masyarakat kita juga melakukan advokasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, ternyata masih banyak permasalahan yang dapat, apalagi saat menghadapi fenomena asap, diantaranya adalah masalah pendistribusian tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, dan perawat masih menjadi masalah utama dan harus SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

34

menjadi perhatian khusus buat pemerintah yang mana seharusnya merata diseluruh wilayah Indonesia. Terkait ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam menghadapi MEA, sudah siapkah masyarakat Indonesia? Khususnya provinsi yang terlebih dalam sektor otonomi dan pariwisata. Komite IV Berkaitan dengan Komite IV, usulan inisiatif RUU perubahan atas Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya kami mencatat beberapa temuan bahwa implementasi pembangunan Jambi perlu dan mendesak diredisen untuk lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan alokasi dana desa agar diberikan juga kepada kelurahan-kelurahan. Dengan perencanaan daerah yang berbasis kerakyatan, pemerintah daerah akan meninjau ulang bahkan kalau perlu segera mencabut pemberian izin perusahaan-perusahaan nakal. Selanjutnya laporan selengkapnya akan kami sampaikan kepada Pimpinan. Demikian laporan dari provinsi Jambi yang dapat kami sampaikan sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti. Masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu maupun Bapak sekalian. Daun selasih di atas kayu, Terimakasih And Thank You. Wabillahitaufik walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 12 Januari 2016, M. Syukur, SH., MH., Daryati Uteng, Dra. Hj. Juniwati Masjchun Sofwan dan H. Abu Bakar Jamalia. Terima kasih atas perhatiannya PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Jambi. Dipersilakan NTT. Mohon siap-siap Bangka Belitung. PEMBICARA : Ir. ABRAHAM LIYANTO (NTT) Pimpinan DPD RI yang saya hormati, yang saya hormati pimpinan alat kelengkapan DPD RI, dan pimpinan Kelompok DPD RI di MPR, yang tehormat rekan-rekan sejawat Anggota DPD RI, yang terhormat Sekretaris Jenderal DPD RI beserta jajarannya, singkatnya peserta Sidang Paripurna, dan hadirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Shalom. Pimpinan dan Anggota DPD RI, hadirin yang kami hormati. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenan-Nya maka pada hari ini kta dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2015 – 2016 dengan sehat walafiat. Melalui sidang yang terhormat ini, mudah-mudahan tidak terlambat, perkenanlah kami anggota DPD RI provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 24 Desember 2015 bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam, serta selamat merayakan Natal Tanggal 25 Desember 2015 bagi umat Kristiani, dan selamat tahun baru 2016 bagi kita sekalian. Semoga keagungan hari besar SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

35

keagamaan tersebut membawa harapan baru dan damai sejahtera bagi kita semua ditahun 2016 ini. Pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada presiden Joko Widodo yang telah memilih Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi penyelenggaran natal nasional tahun 2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2015 yang lalu di Kota Kupang. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih berkenaan dengan diberikannya hormoni award tahun 2015 bagi provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia yang diberikan oleh menteri agama republik Indonesia pada tanggal 30 Desember di halaman kantor kemenag RI di Jakarta. Kami atas nama masyarakat provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi semua event tersebut dengan harapan dapat memotivasi pemerintah negara dan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk berkiprah lebih baik lagi kemaslahatan bangsa dan negara tercinta ini. Pimpinan dan Anggota DPD RI, serta hadirin yang saya hormati, kegiatan reses di daerah pemilihan kami, Provinsi NTT kami laksanakan pada tanggal 9 – 10 Januari 2016 sesuai surat Sekretariat Jenderal tanggal 17 Desember 2015. Berikut secara garis besar kami akan melaporkan hasil kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai berikut. Komite I 1. Daerah Otonomi Baru. Pemekaran wilayah merupakan terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur menghendaki pembentukan DOB Kabupaten Manggarai Timur dan masyarakat di Kabupaten Manggarai menghendaki pertumbuhan DOB Kabupaten Manggarai Selatan dan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat menghendaki pertumbuhan DOB Kabupaten Manggarai Barat Daya. Mohon dukungan DPD RI agar usulan DOB tersebut dapat terealisasi, juga ada beberapa DOB baru yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, termasuk Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang. 2. Ada beberapa persoalan timbul yang dari penyaluran dana desa terjadi di hampir seluruh aspek. Pertama, aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan. Diharapkan agar DPD RI memberikan perhatian serius mendorong pihakpihak yang berkompeten untuk penyaluran dana desa ini melalui evaluasi ulang untuk perbaiki terhadap semua aspek, terutama dalam tahun 2016. Komite II 1. Tentang kelistrikan Nusa Tenggara Timur sangat menginginkan untuk dikembangkan listrik dari energi surya mengingat panas matahari yang cukup tinggi dan lamanya waktu sembilan bulan dalam setahun sehingga cocok untuk dikembangkan listrik tenaga matahari atau tenaga angina. Masyarakat NTT dan pemerintah Nusa Tenggara Timur mengharapkan dukungan DPD RI untuk pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten turut berperan aktif untuk menumbuhkembangkan kelistrikan tenaga surya, terutama di perumahan rakyat dan juga di daerah terdepan terluar perbatasan serta daerah-daerah yang susah dijangkau oleh listrik PLN. 2. Demikian juga dengan masalah kekeringan dan bencana El Nino yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur dan biasanya terjadi pada bulan-bulan Februari sampai dengan Maret. Mudah-mudahan ada bendungan-bendungan yang sudah diusulkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur dapat direalisasikan di berbagai tempat yang mengalami kekeringan tersebut. 3. Masalah transportasi, transportasi laut yang selama ini masih sangat terbatas dengan pelayanan kapal-kapal motor milik rakyat yang penuh dengan risiko berupa kecelakaan ketika gelombang laut yang tinggi, pemerintah pusat dapat memberi bantuan kepada SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

36

masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan kapal feri, kapal Pelni lebih besar dengan daya angkut yang besar sehingga apabila di musim gelombang kapal feri atau kapal Pelni tersebut dapat bisa beroperasi melayani masyarakat terpencil. Komite III 1. Bidang statistik dan kependudukan. Masalah KTP bagi penduduk Nusa Tenggara Timur menjadi sangat penting sekaligus untuk menyukseskan program e-KTP agar dokumen ini tidak dimanipulasi oleh para oknum terhadap pencari kerja, khususnya TKI/TKW dari Nusa Tenggara Timur yang akan ke luar negeri sehingga diharapkan KTP dapat diberikan secara gratis melalui program e-KTP. Dengan demikian, peluang untuk memanipulasi calon TKI/TKW tersebut bisa dikurangi. 2. Yang berikut, bidang keagamaan, khususnya permasalahan haji. Setiap tahun dari Nusa Tenggara Timur diberangkatkan 647 orang jemaah haji, tetapi pada tahun 2015 mengalami pengurangan kuota. Jemaah haji dari Nusa Tenggara Timur 20% pengurangan sehingga hanya 500 orang. Dan, saat ini sudah ada 18.673 orang calon jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu. Karena itu, ada usulan agar bisa dilakukan lobi supaya kuota jemaah haji jatah untuk negara Timor Leste dapat diperjuangkan untuk diisi oleh Nusa Tenggara Timur karena ini dua daerah yang sangat berdekatan, agar jamaah haji Nusa Tenggara Timur yang saat ini jumlahnya cukup besar di dalam daftar tunggu dapat juga mengisi kekurangan jatah Timor Leste tersebut. 3. Untuk implementasi kekurangan hidup antara umat beragama perlu dibangun sekretariat bersama semua wilayah kabupaten/kota. Diharapkan dukungan dan bantuan DPD RI untuk memperjuangkan hal ini. Komite IV 1. Masyarakat Nusa Tenggara Timur membutuhkan kehadiran kembali koperasi unit desa (KUD) seperti pada saat orde baru. Kehadiran kembali KUD sangat penting dalam situasi ekonomi yang sedang sulit seperti seperti sekarang. KUD harus bisa memberikan pinjaman kepada petani-petani. Pinjaman bukan hanya berupa barangbarang kebutuhan petani, seperti pupuk dan bibit, tetapi juga modal. 2. Yang berikut, alokasi anggaran lebih besar ke daerah. Masyarakat Nusa Tenggara Timur mengeluhkan soal politik anggaran yang terjadi selama ini yang masih menggunakan paradigma terbalik. Artinya, anggaran yang dikucurkan ke daerah sangat sedikit, padahal masyarakat berada di daerah, seperti desa/kecamatan/kabupaten. Apresiasi yang kami terima, alokasi anggaran seharusnya menggunakan parameter normal. Anggaran untuk pemerintah pusat tidak perlu terlalu banyak karena tumpukan masyarakat bukan di pusat, tetapi di daerah-daerah yang berhak menerima anggaran tersebut. 3. Gaji, ada usulan supaya gaji PNS tidak masuk DAU, tetapi dikembalikan ke APBN. Masyarakat Nusa Tenggara Timur juga mengusulkan agar gaji pegawai tidak masuk dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi masuk ke belanja APBN. Hal itu sejalan dengan kehadiran UU Aparatur Sipil Nasional. Dengan model tersebut, maka DAU cukup diprioritaskan untuk dana pembangunan. Pembangunan DAU untuk gaji pegawai hanya mengakibatkan dana untuk pembangunan menjadi terbatas karena sudah tersedot untuk biaya pegawai. Demikian laporan kegiatan reses anggota DPD RI dapil Nusa Tenggara Timur. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

37

Salam sejahtera buat kita sekalian. Om shanti shanti shanti om. Shalom. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih pada NTT. Timur.

Kami persilakan Babel. Mohon persiapan Kalimantan

PEMBICARA: Drs. H. A. HUDARNI RANI, SH (BABEL) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang kami hormati Ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati seluruh Anggota DPD para senator yang tercinta, Bapak Sesjen dan seluruh staf, para hadirin Sidang Paripurna yang kami muliakan. Pada kesempatan pertama, dengan mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Maha Kuasa, kami akan menyampaikan laporan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan 10 Januari 2016 dan telah berjalan dengan lancar dan berhasil menampung semua aspirasi masyarakat yang kemudian kami formulasikan dan kami koordinasikan dengan para pihak-pihak terkait yang mungkin dapat menyelesaikan. Sebagian ini akan kami bawa dan kami laporkan kepada lembaga yang terhormat ini dalam formulasi yang sudah ditentukan untuk dikaji lebih lanjut. Bapak-Ibu sekalian, saya khawatir nanti ada ketukan dari Pak pimpinan Sidang karena waktu kita sangat terbatas. Saya pun tak berpanjang-panjang. Sungguh asyik mandi di kali, selesai mandi menusuk ke Seroja. Karena waktunya yang singkat sekali, hamba pun hanya menyampaikan yang pokok-pokok saja. Jadi, semua aspirasi sudah ditampung, sudah kita selesaikan dengan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, walikota, dan semuanya. Hanya satu yang perlu kami sampaikan dalam sidang yang terhormat ini, sebenarnya sudah disampaikan oleh dari Jawa Tengah tadi tentang maraknya money politic. Jadi, ada pesan dari panwas dari empat kabupaten yang melaksanakan pilkada, tiga berjalan semuanya dengan baik, satu yang masuk ke rasnah MK. Mudah-mudahan tak masalahlah itu, ada proses, tetapi ada yang saya pikir masalah money politic yang disampaikan tadi, memang perlu ada usulan supaya ada revisi tehadap undangundang itu supaya jelas. Tak boleh melakukan money politic, sanksi-sanksinya tidak jelas. Kata orang masyarakat di sana, kalau seseorang menjadi sesuatu itu menghabiskan 50 tahun gaji, tak mungkinlah tak macam-macam. Jadi, ini yang harus kita kaji lebih lanjut dan aspirasi semua itu kita tampung, dan satu itulah seperti yang disampaikan oleh Jawa Tengah tadi. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan dan secara lengkap serta formulasi, ada beberapa hal yang ingin telah diformulasikan ke dalam laporan tertulis kami sampaikan dengan hormat kepada Pimpinan Sidang Paripurna yang mulia. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Babel. Kami persilakan Kalimantan Timur. Mohon persiapan Banten.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

38

PEMBICARA: Drs. H. MUHAMMAD IDRIS S. (KALIMANTAN TIMUR) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirahmanirahim. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan kegiatan di daerah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak-Ibu selaku wakil Ketua DPD RI, yang kami hormati para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini, Sekretaris Jendral DPD RI dan Anggota, hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama kami muliakan. Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan segala rasa syukur pertama-tama dan sangat utama kami panjatkan segala pujian dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan ini dapat kami menyampaikan hasil reses Anggota DPD RI yang ada dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2015 hingga tanggal 10 Januari 2016. Seperti Bapak-bapak Anggota DPD RI yang telah menyampaikan persoalanpersoalan yang didengar, yang dilihat, dan yang menjadi harapan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sampai hingga kecamatan. Komite I Ada dua hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan Komite I. Kami menyampaikan dengan sangat hormat dan penuh harapan kepada Pimpinan DPD RI dan Anggota bahwa di Provinsi Kalimantan Timur ada terdapat DOB di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil pertemuan antara Bupati Kutai Timur dengan Anggota DPR RI, tiga orang dari Komisi II dan seluruh unsur Muspida di tingkat Kutai timur sangat berharap kepada segenap Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia di forum yang sangat terhormat ini agar pemekaran Kutai Utara segera ditindaklanjuti sebab wilayah yang begitu luas yang menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, baik itu pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan mental spiritualnya sehingga dengan luasnya wilayah kabupaten Kutai Timur menyebabkan persoalan-persoalan yang sangat mendasar tidak dapat terlaksana dengan baik. Secara administrasi, menurut PP Nomor 78 tahun 2007, alhamdulillah semua terpenuhi. Oleh karenanya, kalau ada PP yang baru diharapkan supaya PP yang baru itu tidak menjatuhkan, tidak menggugurkan hasrat dan keinginan seluruh masyarakat Kutai Timur yang dipimpin oleh Bapak Bupati Kabupaten Kutai Timur. Kami telah melihat secara dekat, dari 8 kecamatan yang menjadi wilayah Kutai Timur, ternyata ketujuh kecamatan dari 8 kecamatan yang ada sangat siap dan sangat layak untuk dijadikan pemekaran menjadi kabupaten Kutai Utara. Komite II Yang kedua, perlu saya sampaikan pada Bapak hadirin sekalian di forum terhormat ini, yang berkenaan dengan Komite II. Bahwa pemerintahan masih sangat diperlukan untuk mengawal produktif di Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini masih sangat lemah. Maksud kami, perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Kalimantan timur dan Kalimantan Utara masih sangat perlu diharapkan untuk meningkatkan perhatian secara serius. Dapat kami laporkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur adalah termasuk daerah pemasok devisa negara terbesar kedua setelah Riau. Namun, pembagian dana antara pusat dan daerah masih ber sekitar 15,5%. Ada harapan yang besar supaya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga diperlakukan seperti provinsi-provinsi lainnya sekalipun tidak persis sama dengan saudara kami Provinsi Aceh dan Papua. Yang kedua, sangat dibutuhkan segera pembangunan jembatan yang menghubungkan antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Bisa dibayangkan Kabupaten Penajam

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

39

Pasir Utara saja dengan Kota Balikpapan kurang lebih hanya 5,5 kilo itu harus membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menyeberangi kedua kabupaten tersebut. Kemudian, permasalahan masyarakat Tarakan atas adanya kebijakan Menteri Sosial yang mengharuskan bahwa petani-petani kepiting harus melepaskan kepiting yang bertelur supaya tidak mengganggu perkembangan selanjutnya. Hal ini sangat mengganggu pendapatan dari petani yang ada di Kota Tarakan. Komite III Kemudian, yang berkenaan dengan Komite III sama tadi dengan provinsi-provinsi yang lainnya bahwa permasalahan pemberdayaan perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih cukup tinggi. Hampir-hampir setiap tahunnya itu mencapai sampai 800 kasus. Ini sangat memprihatinkan sekali. Kemudian, masalah keagamaan masih sering juga terjadi gesekan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Nah, ini diperlukan agar kerukunan, baik itu interumat beragama maupun antarumat beragama, juga antar umat beragama dan pemerintah, perlu mendapatkan perhatian secara seksama. Kemudian, permasalahan guru-guru yang ada di daerah-daerah perbatasan. Dengan luasnya wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga sangat diharapkan agar guruguru agama yang ada sekarang perlu dipertimbangkan untuk pengangkatan selanjutnya. Komite IV Bapak-Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian berkenaan dengan Komite IV, harapannya adalah diharapkan agar perencanaan pembangunan daerah perlu bersinergi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini banyak sekali pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah sehingga pembangunan di segala bidang ini perlu mendapatkan perhatian secara seksama. Ini diharapkan supaya Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang kemarin juga sangat menyedihkan karena provinsi baru di Kalimantan Utara justru masih banyak teman kita siap menang, tetapi tidak siap kalah. Akhirnya, kantor gubernurnya dibakar. Sebagai penutup, ada amanat dari Bapak Gubernur di Kalimantan Timur secara khusus ditujukan kepada Pimpinan dan Bapak Prof. Dr. Farouk Muhammad supaya kerja sama pemerintah dengan Rusia dalam rangka pembuatan pelabuhan di kabupaten Penajam Pasir utara dan rencana kereta api yang menghubungkan antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan kabupaten Kutai Barat, kemudian ke Kabupaten Kutai Kartanegara, terus ke Kabupaten Kutai Timur sampai ke Maloy Provinsi Kalimantan Utara. Beliau mengharapkan dengan sangat, Pak, supaya apa yang telah kita rintis sekali-sekali pertemuan sampai terakhir tanggal 22 di istana negara ini bukan sekadar wacana, tetapi mudah-mudahan kegiatan yang membelah antara dua Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini dapat terlaksana dengan baik, apalagi kemarin tanggal 18 Oktober 2015 Bapak Presiden Republik Indonesia sudah mulai pemancangan pertamanya. Oleh karenanya, melalui forum terhormat Rapat Paripurna DPD RI pada hari ini, kami dengan sangat penuh harap sekaligus menyampaikan harapan Bapak Gubernur dengan harapan Bupati Kabupaten Kutai Timur mudah-mudahan ini dapat terlaksana dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya Demikian, hal-hal penting lainnya kami serahkan secara tertulis kepada Pimpinan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Billahitaufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatulalhi wabarakatuh.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

40

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Ya terus kita upayakan Kaltim. Pimpinan juga mendorong, kemarin ada dari Rusia datang tentang proyek-proyek pembangkit listrik di Kepri, Pak, ya. Kepri sama Babel ada kerja sama Rusia atau Pertamina untuk ke daerah-daerah lain untuk proyek-proyek yang sifatnya nasional, Pimpinan akan memberikan perhatian. Kami persilakan Banten. Mohon bersiap Sulawesi Barat. PEMBICARA: KH. AHMAD SADELI KARIM, LC (BANTEN) Laporan kegiatan anggota DPD RI Provinsi Banten daerah pemilihan 16 Desember 2015. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang hormati Anggota DPD seluruh Indonesia, teman-teman rekan semuanya yang semoga Allah memberikan kesehatan dan kebaikan semua. Hadirin yang Allah muliakan, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilah, pada siang ini kita melaksanakan Paripurna setelah kita mengadakan kunjungan kerja di daerah selama dua puluh hari lebih. Saya mewakili teman-teman dari Banten untuk menyampaikan laporan secara singkat. Komite I Bidang tugas Komite I, pilkada serentak di Provinsi Banten berjalan dengan lancar, hanya kualitasnya sangat rendah karena partisipasi masyarakat sangat kurang Maka dari itu, ke depan mungkin kita harus lebih sosialisasi lagi sehingga masyarakat bisa lebih memberikan suaranya dengan baik sehingga demokrasi bisa berjalan lancar. Komite II Untuk Komite II, masalah sistem budaya tanaman. Dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia, khususnya Banten, di sini masyarakat mengharapkan bahwa sistem model tanam itu betul-betul mendapat perhatian dari pemerintah pusat sehingga sistem pertanian yang maju dan efisien dapat menghadapi globalisasi di bidang pertanian. Kedua, masalah koperasi untuk membangun ekonomi rakyat. Masyarakat di Banten meminta agar supaya syarat-syarat mengajukan kredit untuk UKM dimudahkan sehingga mereka bisa mendapatkan modal yang dapat terjangkau dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Komite III Beberapa daerah data kependudukan bahwa blangko e-KTP itu tidak ada, seperti di ... (tidak jelas, red.), Tangerang, sehingga mengurus KTP itu sangat lama. Di Pandeglang sebenarnya ada blangko, tetapi pengurusannya sangat lama, bisa 1 minggu, 2 minggu, bisa 1 bulan, 2 bulan. Tetapi, kalau main belakang lebih cepat. Ini memang mentalitas daripada aparat supaya ini lebih diperhatikan. Kemudian, masalah kesehatan, BPJS di beberapa rumah sakit ini dianaktirikan sehingga merasa dinomorduakan dalam kelas di masyarakat. Jadi, kalau bangsal umum didahulukan, kalau BPJS itu tidak diperhatikan seolah-olah. Juga kadangkala kamar ada, dibilang tidak ada. Kalau orang umum datang dengan biaya sendiri, itu baru ada kamar. Saya rasa ini hal yang perlu diperhatikan oleh BPJS. Ini banyak sekali keluhan masalah itu. Kemudian, untuk KIS. Kartu Indonesia Sehat ini dulu jamkesmas ini masih diterima di rumah sakit. Tetapi, ketika KIS ada, jamkesmas tidak ada, KIS tidak ada. Jadi, masyarakat miskin banyak yang tidak diadvokasi masalah kesehatan mereka. Ini hal yang perlu SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

41

diperhatikan masalah mungkin data tentang orang miskin itu lebih lebih rigid-lah supaya tidak saya dengar bahwa itu memang dengan Badan Pusat Statistik itu memang syaratsyaratnya agak longgar atau lebih sedikit sehingga kemudian orang miskin yang benar-benar miskin juga itu mereka tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Ini masalah di masyarakat. Khusus puskesmas di daerah itu, terutama di Pandeglang, itu adalah harus bayar. Bukan bayarnya. Karena jauhnya dari masyarakat, sehingga ongkos lebih besar daripada bayarnya karena dengan ojek. 100.000 orang sakit, bayarnya 4.000 perak. Ini kemudian menjadi masalah di daerah terpencil, maka harus diberikan dibangun pos-pos pembantu supaya lebih dekat ke masyarakat. Kemudian, masalah CSR dan amdal ini harus diperhatikan masalah karena banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Komite IV Dana subsidi daerah, subsidi ke masyarakat itu lebih besar kepada masyarakat yang mampu. Dari Rp180 triliun dana APBD 2016, Rp102 triliun atau hampir 50% digunakan untuk persediaan ... (tidak jelas, red.). Yang mencicipi subsidi tersebut adalah masyarakat yang mampu, tetapi untuk masyarakat yang lemah, petani itu hanya Rp21 triliun atau sekitar 28%. Misalnya, subsidi untuk pangan Rp21 triliun, pupuk Rp21 triliun, kemudian benih malahan Rp 1 triliun, jadi sangat rendah. Masalahnya, ketahanan pangan masyarakat masih kurang. Ini seharusnya diperhatikan oleh pemerintah pusat bahwa subsidi harus lebih kepada masyarakat yang lemah, bukan kepada masyarakat yang mampu begitu ya. Demikian mungkin petikan-petikan daripada rekomendasi masyarakat Banten terhadap pemerintah dalam kunjungan kerja pada waktu yang lalu. Demikian, terimakasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPD RI dari Banten: Andiara Aprilia Hikmat, H. Ahmad Subardi, Habib Ali Alwi, Ahmad Sadeli Karim. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Saya tunggu-tunggu assalaamu’alaikum-nya, Pak Kyai lupa. Oh sudah ya, penutupan ya. Alhamdulillah. Saya lupa saya pikir baca do'a lagi. Baik, saya persilakan Sulawesi Barat. Selanjutnya, persiapan Bengkulu. PEMBICARA: Pdt. MARTHEN, M.Th. (SULBAR) Laporan reses di daerah pemilihan Sulawesi Barat sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai tanggal 10 Januari 2016. Selamat siang dan selamat bertemu kembali pada awal tahun 2016 di ruangan Sidang Paripurna yang terhomat ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pimpinan DPD RI, yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota DPD RI, yang kami hormati Bapak Sesjen serta dengan seluruh jajarannya, teman-teman wartawan dan hadirin yang kami hormati dan kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena kasih-Nya sehingga kita telah kembali dari daerah pemilihan untuk melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami oleh rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat kepada kita. Selama hampir satu bulan kita berada di daerah pemilihan, ada banyak yang telah disampaikan oleh masyarakat. Khusus di Sulawesi Barat kami rangkum sebagai berikut.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

42

1. Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 131 tentang Daerah Tertinggal di Indonesia. Kenyataannya, ada 15,5% berada di Indonesia bagian Barat; 84,5% berada di Indonesia bagian Timur dan Kalimantan. Hal ini menjelaskan bahwa terjadi ketimpangan yang luar biasa pembangunan di Indonesia. Hal ini penting mendapat perhatian bagi kita. Dari data 84,5%, belum termasuk beberapa daerah yang kami temukan di Sulawesi Barat yang datanya jauh dari kebenaran. Ada kabupaten di Sulawesi Barat yang datanya mestinya masuk daerah tertinggal, tetapi dia tidak termasuk dalam daftar 122 itu karena datanya di-mark up alias datanya tidak cocok dengan yang kami temukan di daerah. Itu yang pertama. 2. Data dan administrasi kependudukan masih sangat memprihatinkan yang berdampak pada: a. Pemilihan kepala daerah dan kepala desa. Orang yang seharusnya terpilih sebagai pemilih, tetapi tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena tidak terdata. b. Kedua, orang yang seharusnya mendapat Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar tidak bisa buat apa-apa. Justru orang yang mendapat Kartu Indonesia sehat dan Kartu Indonesia Pintar kami temukan banyak yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. 3. Persoalan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan dan irigasi masih menjadi tuntutan yang sangat menguat di masyarakat. Beberapa poros jalan yang telah ditetapkan sebagai jalan negara sampai saat ini tidak bisa dilalui pada musim hujan, terutama yang menghubungkan Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat dan Kabupaten Tanah Toraja melalui Mamasa di Sulawesi Selatan. 4. Dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, maka penambahan lahan pertanian, terutama persawahan masih sangat dimungkinkan dan dibutuhkan di beberapa kabupaten Kuali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju. Tetapi, ada persoalan yang dihadapi karena sebagian besar wilayah ini merupakan lahan tidur dan masuk dalam kawasan hutan lindung. Walaupun sudah tidak ada pohonnya, bukan lagi hutan, tetapi dia masuk kawasan hutan lindung. 5. Revisi Undang-Undang Kehutanan penting segera dilakukan sebab di Sulawesi Barat banyak kampung yang masuk hutan. Bukan hutan masuk kampung atau hutan masuk kampong. Artinya, banyak wilayah yang sudah dihuni puluhan tahun, tetapi dalam peta kehutanan dia masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak bisa dilakukan pembangunan dengan maksimal. 6. Masalah pendidikan. Kalau Sulawesi Selatan kekurangan guru luar biasa, maka Sulawesi Barat pasti jauh lebih parah. Masih banyak sekolah di Sulawesi Barat yang guru PNS-nya hanya satu. Ini kami temukan, ini ada PGRi juga perlu dengar. Sudah syukur kalau sekolah di Sulawesi Barat, terutama di pedesaan itu ada empat guru. Itu sudah dianggap luar biasa, terutama di pedesaan. 7. Masalah kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan di beberapa daerah di Sulawesi Barat masih sangat memperihatinkan. Ada kabupaten yang dokternya hanya 21 seluruh kabupaten, tetapi sudah dianggap tidak tertinggal. Sebagian besar poskesdes dihuni oleh makhluk lain karena 24 jam tutup, hanya terjadi di Sulawesi Barat. 8. Pelaksanaan program pembangunan di daerah mestinya melibatkan masyarakat sehingga tetap tepat sasaran. Ini dari Komite IV. 9. Perencanaan pembangunan nasional hendaknya disinkronkan antara perencanaan pembangunan daerah. Banyak terjadi di Sulawesi Barat, pembangunan yang dilakukan oleh pusat tidak diketahui oleh daerah. 10. Perlunya perencanaan yang terstruktur dalam membimbing pengembangan minat dan bakat para generasi muda di tingkat desa dan bantuan permodalan kepada masyarakat pelaku usaha mikro, khususnya para ibu-ibu. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

43

Demikian laporan hasil kerja DPD RI dari Sulawesi Barat. Sekian dan terima kasih mohon maaf atas kekurangan dan ketidakhadiran tiga teman saya. Mereka ada urusan lain, ada juga yang dalam keadaan sakit. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Sulawesi Barat: Marthen, M.Th., Muh. Asri Anas, K.H. M. Syibli Sahabuddin, dan Ir. Iskandar Muda Baharuddin Lopa. Sekian. Terima kasih dan selamat siang. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Mohon Bengkulu. Persiapan Sulawesi Tengah. PEMBICARA: RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi. (BENGKULU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat seluruh Anggota Senator Republik Indonesia, yang terhormat Sesjen beserta jajarannya. Berikut, saya akan menyampaikan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat daerah pemilihan Provinsi Bengkulu. Berikut akan saya sampaikan secara singkat garis besar hasil reses dari keempat Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu. Komite I Temuan di Komite I adalah: 1. Masih banyaknya masalah perbatasan antarkabupaten yang ditemukan di Provinsi Bengkulu. 2. Masalah Undang-Undang Desa. Masyarakat desa sangat senang, namun masih perlu pengawasan penggunaan anggaran desa tersebut.

1.

2. 3. 4.

Komite II Butuh penyuluhan tentang pertanian, khususnya di daerah-daerah pedesaan karena masyarakat di desa selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun tidak disertai penyuluhan, khususnya tentang bagaimana menanam bibit unggul, penggunaan pupuk, dan lain sebagainya. Masih perlunya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Masyarakat Provinsi Bengkulu mengharapkan adanya kestabilan harga sawit dan karet yang semakin menurun. Pengolahan lahan konservasi dan TNKS harus lebih diperjelas yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Komite III Selanjutnya saya akan sampaikan hasil reses di Komite III, yaitu: 1. Pemerataan guru, khususnya di daerah-daerah terpencil. 2. Masih sangat dibutuhkannya guru-guru SMK, termasuk juga guru-guru SLB dan dirasakan perlu adanya rekruitmen guru sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

44

3. Implementasi pelaksanaan BPJS kesehatan masih sangat memprihatinkan dan kurang dalam hal pelayanan di Provinsi Bengkulu. 4. Kebijakan bidan. Adanya kebijakan bidan dilarang untuk praktik, hal ini sangat mengganggu dan meresahkan karena angka kematian ibu dan anak di Provinsi Bengkulu masih dianggap karena kurangnya pelayanan kesehatan, khususnya bidan. Komite IV Laporan Komite IV 1. Kebijakan pemerintah pusat akan mengalokasikan dana desa menyebabkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Hendaknya program pusat ini diikuti oleh program-program daerah secara tepat guna. 2. Masih sangat banyak dibutuhkan badan usaha milik desa di daerah-daerah terpencil. Berikut laporan selengkapnya akan kami serahkan kepada Pimpinan. Hormat kami Anggota DPD RI dari Bengkulu: Ahmad Kanedi, Mohammad Saleh, Eni Khairani, dan saya Riri Damayanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wabilahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Bengkulu. Persiapan dari Sulawesi Tengah. PEMBICARA: SHALEH MUHAMAD ALDJUFRI, Lc., M.A. (SULAWESI TENGAH) Mohon maaf, Ibu Wakil Ketua, kami dari Sulawesi Tengah langsung ingin menyerahkan saja laporan ini. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilakan. Kalau begitu dari Sulteng menyerahkan. Kemudian, Papua. Kami persilakan Papua, dan berikutnya Sulawesi Utara. Papua kenapa mondar-mandir? PEMBICARA: YANES MURIB, M.M. (PAPUA) Selamat siang. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Saudara Pimpinan yang saya hormati, Saudara-saudari Senator Indonesia yang saya hormati, Saudara Sesjen dan Wasesjen beserta seluruh jajaran yang saya hormati, dan hadirin-hadirat yang berbahagia. Kami sampaikan laporan dari empat Anggota DPD Provinsi Papua. Komite I Pertama, saya sampaikan laporan Komite I. Situasi dan kondisi di Provinsi Papua, perlu kami sampaikan bahwa selama perayaan Natal Desember tahun 2015 sampai dengan penyambutan Tahun Baru 2016 dirayakan dengan penuh riang serta aman dan damai. Dalam momen Natal bulan Desember ini, masyarakat juga semakin antusias atas kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo di Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga mewakili masyarakat SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

45

Provinsi Papua ingin menyampaikan terima kasih sekaligus mengapresiasi kepada pemerintah Joko Widodo sekarang atas rencana strategis untuk membangun Papua melalui Jalan transnasional dan jalan kereta api yang direncanakan mulai tahun 2017 mendatang. Kami harap pemerintah sungguh-sungguh untuk mewujudkan rencana ini dan bisa menjawab berbagai kendala dan kesulitan di Papua. Dalam kunjungan kerja, DPD juga menerima aspirasi terkait dengan banyaknya angka kematian masyarakat Papua dan menjadi ancaman hidup setiap hari dalam mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat pribumi asli Papua. Masalah angka kematian itu akibat tingginya konsumsi narkoba minuman keras dan hubungan seks bebas di luar nikah. Sebab, angka kematian di Papua menunjukkan jumlah kematian tertinggi di Indonesia sebagai akibat dari penularan HIV serta penggunaan obat-obat terlarang dan juga minuman keras. Karena itu, mohon perhatian dari DPD bidang terkait untuk memberikan perhatian khusus kepada masalah Papua. Masalah lain yang perlu diantisipasi adalah dampak urbanisasi dari daerah ke kota yang terjadi di Provinsi Papua. Jadi, urbanisasi bukan saja terjadi di Jakarta, Pak, tetapi Provinsi Papua juga terjadi. Masyarakat-masyarakat dari daerah dari gunung, dari hutan, ingin banyak yang mau tinggal di kota. Akibatnya, potensi-potensi gesekan social, tatanan-tatanan adat budaya, tatanan norma yang sudah dibangun selama ini bisa terganggu karena begitu derasnya arus masyarakat yang datang ke kota, dan masyarakat penduduk yang ada di kota merasa lama-lama daerahnya, tanahnya, ingin dikuasai oleh masyarakat yang datang dari luar, bahkan juga dari Papua, dari daerah ke kota itu sendiri. Karena itu, di sini kami juga berharap ada kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi khusus untuk melalui Perda agar bisa membatasi urbanisasi dari kabupaten ke kota atau dari desa atau pedalaman ke kota ini. Kami juga ingin sampaikan bahwa melalui Ketua dan Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua menyampaikan bahwa setelah pascapilkada serentak hingga sekarang, tidak ada konflik ataupun persoalan di daerah yang mengganggu hasil pilkada serentak yang sudah dilaksanakan walaupun ada beberapa yang sempat memprotes hasil rekapitulasi, terutama pihak-pihak yang kalah politik. Karena itu, Komisioner KPU Papua juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Pimpinan DPD, terutama Pak Farouk, yang telah selama ini ikut membantu memberikan komunikasi, kontribusi, dan juga Komite I DPD sehingga semua tahapan pilkada di Provinsi Papua bisa berjalan dengan baik dan aman. Kemudian, ada tambahan dari Komisioner KPU Papua bahwa ada dari 11 kabupaten, ada 5 kabupaten yang telah mendaftarkan gugatan di MK. Dan, pasangan calon yang menggugat di MK itu ada 15 calon yang posisinya dinyatakan kalah, tetapi tidak puas sehingga 15 calon itu dipastikan gugat di MK. Dalam hal ini, kami juga berharap DPD ikut membantu mengawasi agar semua ini berjalan dengan baik dan aman. Dari Komite I juga, kami ingin sampaikan bahwa KPU Provinsi Papua, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, memohon dukungan DPD RI agar kenaikan tunjangan bagi anggota Komisioner KPU Papua berdasarkan Peraturan Presiden tahun 2014 agar segera direalisasikan bagi kelancaran tugas KPU. Dalam hal ini, kami mohon juga DPD dorong pemerintah agar dana tunjangan kenaikan bagi Komisioner KPU bisa segera direalisasikan. Komite II Kemudian, saya juga bacakan dari Komite II. Bahwa, masalah kemiskinan di Papua sampai sekarang pun belum menurun secara signifikan. Karena itu, kami mohon supaya pemerintah mencari solusi-solusi langkah-langkah yang tepat agar bisa mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan menciptakan lapangan kerja dan juga berbagai kebijakan lain yang bisa menekan angka kemiskinan bagi masyarakat Papua. Kemudian, permasalahan perekonomian di sektor pertanian dan perkebunan, diperlukan dukungan serta bantuan permodalan dari pemerintah agar pengusaha-pengusaha SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

46

Papua mereka bisa membangun, bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Kemudian masih dari Komite II, mekanisme hukum adat dalam penyelesaian permasalahan pertanahan lebih perlu diperhatikan karena belum mengatur dalam undangundang bagaimana pengaturan permasalahan pertanahan adat dalam pelepasan tanah sehingga sering menimbulkan permasalahan tanah adat di daerah. Karena itu, perlu ada regulasi yang jelas agar bagaimana pengaturan tanah adat itu dalam kontrak jual beli atau pelepasan tanah itu. Komite III Kemudian nomor 3, kami ingin sampaikan dari Komite III bahwa kebutuhan mendasar di Papua adalah dan juga yang menjadi kendala sekarang adalah masalah pelayanan kesehatan. Sampai sekarang di Papua menjadi masalah serius dalam menerima pelayanan dari pemerintah, pelayanan kesehatan di daerah-daerah. Sampai sekarang pemerintah mengirim tenaga pelayanan kesehatan, tetapi banyak masalah yang mereka hadapi yang kita bisa bagikan dalam tiga katagori, yaitu: 1) pelayanan terapung. Pelayanan terapung ini adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui jalur perairan dan petugas kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, ahli gizi, sanitasi, analisis, asisten apoteker, dan promosi kesehatan mereka menyusuri sungai, menyeberangi danau, maupun laut untuk melakukan pelayanan kesehatan; 2) pelayanan yang mereka lakukan adalah melalui pelayanan kaki telanjang. Ini istilah yang kami pakai agar dilakukan melalui jalur darat. Yang tadi jalur air dan sekarang jalur darat. Biasanya para petugas kesehatan mendaki gunung, menyusuri hutan sehari-hari untuk mengobati pasien di seluruh desa terpencil; 3) dan kemudian, ada juga pelayanan pelayanan medis melalui udara, yaitu dilakukan dengan menggunakan helikopter atau pesawat terbang yang kecil. Tujuannya agar bisa menjangkau daerah pedalaman dalam waktu yang singkat. Sulitnya medan dan juga kondisi alam yang di Papua ini membutuhkan perhatian dari pemerintah dan juga termasuk DPD di komite terkait agar kita memberikan dukungan sarana prasarana dan juga tenaga medis agar masyarakat Papua bisa terlayani dengan baik seperti di daerah-daerah yang lain. Komite IV Komite IV belum masuk dalam laporan sehingga saya akhiri. Demikian laporan dari Provinsi Papua. Akhirnya saya Yanes Murib, Pdt. Carles Simaremare, Mesakh Mirin, Edison Lambe mengucapkan kepada Pimpinan serta seluruh Senator Indonesia, Selamat Tahun Baru 2016. Semoga kiprah DPD semakin nyata, semakin merakyat. Terima kasih. Ini saya balas karena teman-teman banyak yang kirim ucapan Selamat Tahun Baru dan Natal, tetapi belum pernah balas, jadi sekalian. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Termasuk dari Wakil Ketua. PEMBICARA: YANES MURIB, M.M. (PAPUA) Ya sekalian saya balas.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

47

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Tetapi, yang jelas kita ingin Papua maju sebagai bagian dari NKRI. Tepuk tangan untuk Papua. Kami persilakan dari Sulawesi Utara dan mohon persiapan Kep. Ri ya. PEMBICARA: Ir. STEVANUS LIOW (SULAWESI UTARA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hadirin yang saya muliakan. Tiga teman senator dari Provinsi Sulawesi Utara Bapak Marhany Pua, Bapak Benny Rhamdani, dan Bapak Fabian Sarundajang mempercayakan saya Stevanus Liow untuk menyampaikan laporan dalam kesempatan Sidang Paripurna yang berbahagia ini. Adapun laporannya sebagai berikut. Komite I 1. Masalah pertanahan adalah suatu yang sangat krusial sehingga perlu didorong adanya Undang-Undang Pertanahan. 2. Mendorong adanya Pengadilan Agraria sebagai lembaga yang akan menangani secara khusus konflik tentang agrarian. 3. Perbatasan, perlu didorong terbentuknya Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Perbatasan. Tidak adanya aturan atau perundangan yang secara spesifik mengatur tentang daerah-daerah perbatasan. 4. Masalah keamanan, perlu kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengamanan dan menambah penerimaan personel baru Polri di daerah dan dukungan dana kamtibmas. Komite II 1. Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah strategis untuk dibangun dan dikembangkan sesuai dengan masterplan pengembangan Sulawesi Utara dan nasional. Untuk itu, mohon dukungan DPD dalam kelancaran pembangunan beberapa proyek infrastruktur dan target pembangunan yang penting untuk dapat didorong pembangunannya. 2. Untuk mengatasi pemadaman listrik di Sulawesi Utara, sekarang ini telah ada kapal pembangkit listrik terapung dari Turki. Mudah-mudahan ke depan ini persoalan listrik di Sulawesi Utara dapat diatasi. 3. Penyaluran dana kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Bitung supaya dapat dipermudah. Komite III 1. Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, secara umum pelayanan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan. Namun, dari catatan di lapangan masih terdapat permasalahan kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan karena keakuratan data penduduk. Belum seluruhnya masyarakat yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP. Mengusulkan kepada pemerintah agar perekaman e-KTP dikembalikan kepada kecamatan karena saat ini ketika alat rusak, dialihkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di Provinsi Sulawesi Utara ada sebanyak sepuluh lembaga penyedia pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

48

3.

4.

5.

6.

7.

KDRT telah diterapkan sejak 11 tahun yang lalu. Namun, perlu disosialisasikan sampai ke lapisan masyarakat. Munculnya dorongan dari sejumlah kalangan untuk menjadikan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual harus benar-benar dikaji. Diusulkan pelaku kekerasan seksual diberikan hukuman sesuaikan ketentuan perundangundangan, hukuman yang seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Bidang agama, kehidupan kerukunan di Sulawesi Utara relatif kondusif dan baik. Hal ini dapat terlihat dengan keamanan terkait keagamaan dan peribadatan yang berjalan dengan baik. Di daerah belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur masalah kerukunan umat beragama, tetapi aturan hukum tetap tentang masalah kerukunan umat beragama adalah mengacu pada PBM Menteri Agama dan Mendagri tahun 2006. Sehubungan dengan adanya rencana pemerintah untuk membuat RUU mengenai perlindungan umat beragama, maka muncul berapa isu penting dan pertanyaan, yakni perlukah agama-agama dan aneka kepercayaan lain di luar enam agama saat ini diregistrasi oleh negara? haruskah agama-agama dan kepercayaan yang sudah diregistrasi memiliki majelis agama. Apakah masih dibutuhkan FKUB seperti dalam PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Apakah syarat dan prosedur pendirian rumah ibadah masih harus diberlakukan sesuai dengan PBM, diusulkan sebelum dan dalam pembahasan naskah akademik agar dilibatkan 6 pemimpin agama. Penyelenggaraan ibadah haji, kuota haji provinsi Sulawesi Utara tidak terjadi perubahan sejak tahun 1999 sampai saat ini. Bahkan terjadi pemotongan 20% dari jumlah haji Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012 sampai tahun 2015, karena awalnya berjumlah jemaah haji Sulawesi Utara sebanyak 700 orang berubah menjadi 561 orang. Pelaksanaan manasik haji di Sulawesi Utara telah dilakukan baik oleh KBH maupun Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, namun pelaksanaan manasik haji oleh kementrian agama terbatas pada anggaran yang tersedia dan belum memadai terhadap pembiayaan pelaksanaan manasik haji. Dalam menaikkan badah haji pemerintah provinsi Sulawesi Utara melaksanakan program tali kasih, memberikan dana hibah sebesar RPp. 2.178.000,00 perjemaah. Sulawesi Utara membutuhkan penyuluh agama Kristen sekitar 5.000 orang. Namun realitanya yang direalisasikan oleh pemerintah hanya 500 penyuluh non PNS. Sedangkan penyuluh agama Kristen berstatus pns hanya 30 orang, sehingga meminta dan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus untuk penambahan penyuluh agama Kristen. Masih kekurangan penyuluh pendidikan agama Hindu, di Bolang Mongondow ada sekitar 23.000 jiwa yang beragama Hindu namun hanya memiliki satu penyuluh berstatus pns. Bidang tenaga kerja kesempatan bekerja di dalam negeri yang sangat terbatas, kurang paham masyarakat umumnya terhadap ketentuan dan prosedur penempatan TKI di luar negeri, sehingga memudahkan langkah-langkah oknum yang tidak bertanggungjawab, dibujuk dengan iming-iming gaji yang besar memicu masyrakat di tempat-tempat terpencil namun tampak mengikuti prosedur. Kasus-kasus TKI di daerah khususnya yang diterima, oleh berupa calon TKI yang mengundurkan diri, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, klaim asuransi sakit meninggal dunia, namun semuanya masih dapat diselesaikan dengan meditiasi. Diusulkan agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja RI membangun balai latihan kerja di Manado sebagai ibukota provinsi Sulawesi utara, serta memfasilitasi pemerintah daerah melakukan pemantauan pengawasan perusahaan pengerah TKI di luar negeri. Bidang kesehatan, terkait kekarantinaan kesehatan di Sulawesi Utara belum ada Perda. Karantina kesehatan menjadi isu penting karena penyakit yang masuk dalam karantina kesehatan merupakan masalah kedaruratan masyarakat dunia.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

49

Komite IV Masalah irigasi di Sulawesi Utara masyarakat Sulawesi Utara mengharapkan adanya bantuan nasional untuk pengadaan bibit dan pupuk, dan mohon dukungan DPD RI untuk pembangunan Kekbitung dan seterusnya. Demikianlah laporan yang saya sampaikan dalam kesempatan sidang paripurna ini, sekian dan terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Dipersilakan Kepri dan selanjutnya siap Kalimantan Tengah. Mohon kesabaran kita masih ada 6. Pimpinan tidak keberatan kalau mau diserahkan langsung juga tidak apa-apa. Tapi saya tetap apaan lagi kalau hanya untuk sekedar membaca bisa kita. Bacakanlah, nanti. Silakan Kepri. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, SH (KEP. RIAU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Sebelum saya membacakan izinkan saya membaca sebuah pantun. Anak petani ambil gaharu. Di bawah mentari indah bercahaya. Kami ucapkan selamat tahun baru. Semoga DPD RI tambah jaya. Kami dari fraksi Kepulauan Riau mengajukan permohonan kepada pimpinan agar setiap reses paripurna diundang pemerintah, agar pemerintah bisa hadir mendengar kita di sini. Saya kira kita sepakat semua ya? Karena apa, karena kita hanya baca di antara kita sementara mereka yang ditujukan tidak mendengar, bahkan di tatib katanya mau dibuat panitia pengawas cukup itu saja. Jadi tidak perlu nanti panitia pengawasnya, gitu saya kira. Itu sekilas dari kami fraksi kepulaun Riau. Komite I Yang pertama Komite I ada status lahan di kepulauan Riau secara khusus disebut sebagai Barelak, yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Ini sudah dikerjakan dan diproyeksikan oleh Habibie membuat 7 jembatan makanya disebut sebagai jembatan Barelang. Tetapi apa yang terjadi, justru Rempang Galang itu sampai dengan saat ini masih berstatus hutan buru, hutan lindung, dan lain sebagainya. Nah terus terang karena kami sudah sesi yang terakhir. Kami lihat dari beberapa provinsi, boleh dikatakan kehutanan termasuk salah satu wilayah yang memang kita harus gedor untuk ini. Apalagi menterinya mantan sekjen. Kenapa tidak bisa kita adakan pendekatan untuk ini. Harapan kami Batam, Rempang, Galang, dan begitu juga wilayah lain seperti Sulawesi Utara, Maluku dan lain sebagainya. Bagaimana supaya ini bisa tuntas sampai mendetil karena apa Batam sekarang sudah 1,2 juta penduduk, dan sudah penuh, dan untuk menambah lahan lagi tidak akan bisa lagi kecuali ditambah Rempang dan Galang, itu dari sisi Komite I.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

50

Komite II Komite II pada bulan Desember ketika pelantikan pejabat gubernur di Kepulauan Riau terjadi kegaduhan di sana. Dengan statement menteri dalam negeri, statement menteri dalam negeri mengatakan bubarkan badan pengusahaan batam. Loh kok seenaknya saja membubarkan organisasi institusi negara yang dibentuk oleh Undang-Undang. Seharusnya pembubaran itu melalui kajian analisa dan juga oleh Undang-Undang. Nah ketika itu, ketua komite II Pak Parlindungan Purba datang ke Batam dan kami mengadakan audiensi dengan Ketua BP. Masyarakat mengatakan demikian, alakadar dibuat kajian apakah dibubarkan atau tidak kalau menurut kami dari DPD, dan nanti kami akan audiensi kepada beberapa menteri untuk menyampaikan ini mohon juga fasilitas daripada pimpinan. Yang pertama BP Batam itu harus dire-e-evaluasi, karena apa terus terang saja memang ada dualisme pemerintahan di sana antara Pemko Batam dengan BP Batam. Ini tidak bisa karena terus terang di sana adalah wilayah free trade zone, sementara di daerah lain itu peningkatannya sangat tajam. Sementara wilayah free trade zone justru inflasinya di atas 4%. Ini hal yang tidak mungkin, pemerintahan setengah hati di sini. Harapan kami dari DPD ini harus terus dikejar karena free trade zone tenggelam sama seperti Sabang begitu juga Batam, Bintang, Karudung tenggelam. Oleh karena apa? Oleh karena pemerintah tidak komit. Ini harapan kami tentang permasalahan di Batam. Selanjutnya di sana banyak industri. Dalam hal industri ini banyak menghasilkan limbah B3. Tetapi semua limbah B3 itu dibuang atau dikirim ke Cileungsi Jawa Barat. Nah keluhan daripada industri di sana menyatakan bahwa limbah B3 itu sebaiknya juga harus ada di Batam itu sendiri. Jadi dengan demikian harapan daripada masyarakat terutama bagian industri, bagaimana supaya menteri kehutanan, juga menteri perindustrian bisa mengizinkan mendirikan pabrik limbah B3 di wilayah Batam, agar apa? Agar dari sisi cost tidak lagi mengirim ke Cileungsi jadi cukup di Batam saja. Kemudian yang ketiga, belum pak sedikit lagi. Ini lagi serius sangat ini Pak, ini karena mending kalau terakhir saya serahkan saja sekarang Pak. Yang ketiga, ada sekarang gerakan tentang biomassa. Biomassa dari bambu, biomassa dari sampah, dan lain sebagainya. Di Batam itu sudah berjumlah 1.100 ton perhari tentang hasil daripada sampah. Nah harapan kita bagaimana supaya menggerakkan seluruh kota-kota untuk membuat biomassa menghasilkan listrik dari biomassa itu sendiri. Ini harapan kami, kalau boleh kajian dari Bappenas sudah selesai jadi kita harapkan, bagaimana juga menteri seqiu presiden bisa mendukung ini agar Batam bisa menjadi pilot proyek tentang Biomassa yang bisa menghasilkan listrik. Terus terang saja dari 35.000 Megawatt yang di programkan oleh Jokowi, itu 10 persen adalah hasil daripada biomassa. Ini salah satu hal jalan keluarnya bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik. Itu dari sisi Komite II. Komite III Kemudian komite III, Komite III pada tahun 2007 Pak Ketua itu dibentuk yayasan pendidikan tentang UMRAH, Universitas Maritim Raja Alihaji. Kemudian sesuai dengan perpres nomor 53 tahun 2011, ini status pegawai tersebut belum diakui oleh pemerintah. Dengan demikian maka UMRAH mengalami kendala dalam memenuhi hak-hak dasar pegawai baik berupa gaji tunjangan dan lain sebagainya. Sekadar mengingatkan, menginformasikan kembali bahwa Pepres No.53 2011 tepatnya Pasal 5 disebutkan, pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku semua pegawai yayasan pendidikan provinsi kepulauan Riau yang bekerja pada Universitas Maritim Raja Ali Haji tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pada 6 anak mengatakan, penetapan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan sebagai berikut. Bagi pegawai negeri sipil daerah ini pekerjaan pada Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil pusat dan tugaskan pada SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

51

Universitas Maritim Raja Alihaji. Maka kami mendesak agar presiden mengeluarkan diskresi kebijakan guna menyelamatkan aset perguruan tinggi negeri baru, baik berupa dosen sebagai tenaga pendidik dan pegawai sebagai tenaga kependidikan. Diskresi kebijakan ini perlu yang mendesak mengingat bahwa dosen dan pegawai tersebut sudah bertahun-tahun terhambat karier masa depannya sehigga penantian panjang tersebut agar segera diakhiri. Kemudian dengan daerah yang lain juga tentang bidan PTT. Nah telah terjadi ujung tombak kesehatan negeri ini, nasib para bidan pegawai tidak tetap PTT masih belum diperhatikan dengan layak kejelasan status mereka tidak benar-benar diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Saat ini berdasar catatan Ikatan Bidan Indonesia Kepri, terdapat 1.300 bidan yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota IBI. Namun jumlah sebenarnya diperkiran mencapai 1.700, sebab masih banyak yang belum terdaftar. Karena itu kami berharap dukungan dari kita semua yang ada di sini, untuk mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan menteri tentang pengangkutan pengangkatan langsung bidan PTT menjadi PNS tanpa syarat, agar mereka segera mendapatkan kepastian kerja dan pegawai tetap negara. Komite IV Yang terakhir Komite IV. Rendahnya harga migas turut menyebabkan berkurangnya dana bagi hasil. Sebagaimana kita ketahui Kepulauan Natuna itu adalah menghasilkan migas termasuk 10 besar di dunia, tapi dengan rendahnya itu penerimaan dari pada Kepri juga berkurang. Oleh karena itu, penyalurannya pun terlambat dananya itu. Sehingga harapan kita bagiannya bagaimana penyalurannya itu bisa terdicepatkan sedikit. Kemudian alokasi KUR ini pun sering sekali terjadi masalah, karena sesuai dengan peraturan, itu plafon di bawah 25 juta tanpa jaminan. Tapi nyatanya di lapangan tetap ada jaminan-jaminan Pak. ini juga harus kita ingatkan kepada menteri yang terkait. Yang terakhir, Bulog di Kepri masih di bawah provinsi Riau. Nah harapan kita bagaimana Bulog ini tetap jadi mengarah kepada Riau. Kemudian ada aturan nasional yang mengatakan melarang import beras sehingga harga beras di sana sangat mahal sementara itu daerah free trade zone. Sebetulnya kalau daerah free trade zone itu daerah bebas mendatangkan beras, kalau boleh dikecualikan. Sebab apa? Sebab apabila didatangkan dari tetangga itu jauh lebih murah Pak, daripada diambil atau dari sisi transport dan sebagainya. Harapan kami sehingga apa, sehingga dengan demikian betulbetul daerah bagus berkembang dan negara juga bertumbuh dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih banyak ini pelajaran tadi Bali mempersoalkan bambu. Ternyata memang di Kepri ini dikembangkan bambu bisa jadi tenaga listrik. Ini sedang dipelajari. Pemikiran nanti Pak Djasarmen mengundang pejabat kementrian, tapi hanya mendengar tidak ada follow up juga mungkin kurang efektif. Kita coba kalau memang alat kelengkapan sudah tidak efektif meyakinkan menterinya, ya kita bawa saja ke lantai 8 begitu. Tapi hal-hal tertentu lah, jangan semualah, nanti dianggap pimpinan. Tapi kita siap saya persilakan mengundang Kalteng kemudian siap-siap Kalsel. Kalteng mau diserahkan? Oh mau? Ya soalnya Pak Abdurrahman baru soalnya, silakan dulu di podium.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

52

PEMBICARA : MUHAMMAD RAHMAN (KALTENG) Pimpinan saya butuh fotonya masalahnya pimpinan ini. Laporan kegiatan di daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan daerah republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Selamat pagi dan selamat sore saya ulangi. Pimpinan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan paripurna secara lancar dan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPD RI atas diberikannya kepada saya waktu untuk dapat menyampaikan laporan reses ini. Maklum ini anak bungsu pimpinan jadi masih baru belajar harap dimaklumi kekurangannya. Komite I Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ruang lingkup laporan dari Komite I yang pertama yaitu pilkada Kalimantan Tengah yang sempat tertunda, akibat permasalahan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur membuat masyarakat sempat kebingungan. Untuk hal ini maka sangat perlu dilakukan sosialisasi secara khusus oleh KPU untuk masyarakat khususnya di daerah pedalaman, yang minim akan informasi perkembangan pilkada. Mengingat masih ada banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau di Kalimantan Tengah guna memaksimalkan pemberian suara pada tanggal 20 Januari 2016 nanti, dan masyarakat mengetahui bahwa yang ikut serta dalam pilkada kali ini hanya ada 2 pasangan calon. Selanjutnya untuk pilkada susulan Kalimantan Tengah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2016 ini, diharapkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat turun langsung memantau pelaksanaan pilkada tersebut. Komite II Untuk Komite II terkait dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 529/MENTERI KEHUTANAN/2012 tentang peta indikatif penundaan izin baru atau PI PIB di mana hal ini tidak relevansi lagi dengan keadaan di lapangan, bahwa hak-hak warga yang mendiami lahan gambut sebagai tempat tinggalnya, dan mereka ingin menyertifikatkan dengan status hak milik menjadi tertunda. Komite III Di Komite III, organisasi Gafatar yang belakangan ini cukup meresahkan masyarakat di republik kita, yang terakhir diyakini kuat ada di balik menghilangnya dr. Rika Tri Handayani seorang dokter muda yang dijemput oleh polisi di Bandara Iskandar Pangkalanbun Kalimantan Tengah. Terkait hal ini DPD RI provinsi Kalimantan Tengah mendorong pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan tindakan tegas dan digolongkan dalam aliran sesat sehingga organisasi ini tidak berkembang pesat di Indonesia. Komite IV Komite IV, berdasarkan Undang-Undang SPPN nomor 25 perencanaan pembangunan dilakukan berjenjang dari tingkat desa, terus ke kecamatan, kabupaten, kota, sampai ke provinsi dan berakhir dimusrembangnas. Semakin ke atas kenyataannya semakin sedikit kebutuhan serta aspirasi daerah yang terserap kedalam APBN. Bapedal provinsi yang mengawal proses ini lengkap dengan rincian dan data teknis ke tingkat pusat tidak dilibatkan dalam proses penetapan alokasi anggaran, sehingga bisa saja apa yang diusulkan dan SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

53

dianggap prioritas ternyata tidak tertampung atau berubah sama sekali di dalam diva. Berdasarkan hal tersebut di atas direkomendasikan agar Undang-Undang SPPN nomor 25 tahun 2004 direvisi, terutama untuk memperjelas perencanaan pembangunan di daerah mengalir dan bermuara di APBN. Maksudnya agar Undang-Undang ini menjamin bahwa kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah betul-betul diperhatikan dan dianggarkan oleh pemerintah. Demikian laporan ini dibuat berdasarkan hasil kunjungan kerja yang telah dilaksanakan. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan daerah dan kemajuan pembangunan nasional. Jakarta 12 Januari 2016 anggota DPD RI provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Rahman ,Dr. Pdt. Rugas Binti, Ir.H. Muhammad Mawardi, MS.i, Hj. Permanasari, S.Si., M.Si. Sebelum saya mengakhiri penyampaian laporan reses ini saya juga ingin mencoba menyampaikan sebuah pantun pimpinan. Jadi kalau ditempat kami itu bersaloka namanya. tidak berpantun. Terima kasih atas segala perhatian. Kami ucapkan kepada seluruh hadirin sekalian saya siap tunggu panggilan kalau Pimpinan mau kunjungan. Terima kasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik ini anggota Senator baru sudah tampil ini. Berikut Kalimantan Selatan, kami mohon siap-siap Lampung. PEMBICARA : H. HABIB HAMID ABDULLAH, SH., MH. (KALSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan Anggota DPD RI yang hadir pada hari ini yang saya banggakan Sekjen Wasesjen yang saya hormati. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan laporan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, dari Anggota DPD RI pemilihan Kalimantan Selatan. Yang kami sampaikan sebagai berikut. Komite I Untuk Komite I terkait dengan pilkada yang lalu, bahwa pilkada di Kalimanta Selatan berjalan relatif aman, hanya saja untuk yang menyangkut pilkada ini ada beberapa saran atau aspirasi dari masyarakat, agar pilkada itu dilaksanakan, khususnya untuk pemasangan alat peraga dan sebagainya itu diserahkan kepada calon bukan dilakukan oleh KPU. Karena sementara ini banyak orang yang tidak tahu siapa yang harus dipilih dan sebagainya, sehingga tingkat partisipasi untuk pilkada ini sangat rendah sekali, dan ini tentu aspirasi dari masyarakat meminta agar ada revisi terhadap Pilkada yang akan datang. Kemudian yang ada juga aspirasi dari masyarakat bahwa ini pesta rakyat, ternyata pesta ini sebenarnya bukan pesta rakyat .Jadi banyak rakyat tidak tahu, dan menginginkan mereka bahwa para pengusaha percetakan dan sebagainya itu sebenarnya dilibatkan. Karena sementara ini mereka tidak ada pekerjaan dibandingkan Pilkada-pilkada yang lalu. Jadi, ini bukan pesta rakyat, tetapi hanya pesta yang sebenarnya tidak terlalu meriah. Saya kira itu aspirasi dari masyarakat menghendaki adanya perubahan terhadap Undang-Undang Pilkada hingga mereka bisa berpesta untuk dilibatkan dalam Pilkada.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

54

Kemudian yang menyangkut tentang pelayanan masyarakat dari Komite I. Itu rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang ke kecamatan terutama untuk database kependudukan dan sebagainya. Kemudian juga masyarakatnya menganggap tidak terlalu penting untuk membuat KTP dan sebagainya. Dan ini tentu itu perlu penyuluhan kepada masyarakat, karena tingkat kesadaran masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil itu sangat rendah. Sehingga ini akan kesulitan dalam rangka pendataan, baik Pemilu maupun pendataan penduduk dan sebagainya. Komite II Kemudian yang kedua, pemerintah, Komite II maksud saya, pemerintah harus memberikan bantuan atau fasilitas untuk usaha-usaha kecil, termasuk kemudahan dalam rangka mendapatkan kredit dari perbankan. Kemudian yang kedua, dari Komite II ini adalah perlunya bimbingan intensif dari pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha pemula, kemudian juga perusahaan menengah dalam rangka untuk menghadapi MEA, sehingga masyarakat kita tidak menjadi penonton di negaranya sendiri. Komite III Kemudian permasalah yang ketiga dari Komite III adalah permasalahan bencana kebakaran yang terjadi setiap tahun, sehingga menimbulkan masalah di seluruh Indonesia. Kalimantan salah satu yang termasuk adalah bencana asap yang paling banyak, sehingga pemerintah harus melakukan upaya secara terpadu untuk menghadapai masalah ini jangan sampai terjadi lagi dikemudian hari. Kemudian di Komite III, masalah administrasi kependudukan. Ini sangat belum terdata dengan baik karena adanya misalnya migrasi yang datang dan ke luar daerah itu tidak terdata dengan baik, sehingga kita tidak mengetahui ada masyarakat yang datang misalnya bermasalah dengan hukum atau teroris yang masuk ke daerah Kalimantan Selatan. Kemudian permasalahan Komite II eh Komite III yang berikutnya adalah masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Itu ternyata bahwa di Kalimantan Selatan ini ada semacam kegiatan yang dilakukan oleh urusan umroh misalnya itu disalahgunakan oleh para para peserta umroh ini. Dengan ikut umroh, tapi mereka nanti tinggal di Arab Saudi sehingga menjadi tenaga kerja ilegal dan ini sudah berlaku berpuluhpuluh tahun sehingga terjadi permasalahan. Beberapa waktu lalu ada dari Kalimantan Selatan itu dihukum pancung 5 orang, tapi karena upaya dari pemerintah daerah dan masyarakat juga untuk membantu mereka sehingga mereka ini dibatalkan untuk di hukum pancung. Dan sekarang kembali-kembali ke Kalimantan Selatan. Kemudian ada temuan beberapa waktu yang lalu 100 orang tenaga kerja lebih 100 orang lebih tenaga kerja dari luar dari Cina, ternyata masuk tidak tanpa izin dan bekerja di PT Semen Kong yang ada di Kalimantan Selatan. Saya kira ini mungkin permasalah pemerintah harus bisa mengawasi dengan seksam, bahwa banyak tenaga kerja sebenarnya itu tenaga kerja yang sifatnya levelnya sama dengan tenaga kerja Indonesia sendiri, sehingga tenaga kerja kita sendiri tidak dapat bekerj,a karena ada masuknya pekerja dari luar. Komite IV Kemudian yang terakhir dari Komite IV, bahwa perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Kemudian, pembangunan manusia harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya pembenahan dalam bidang dunia pendidikan di mana keluaran atau untuk kelulusan dari dunia pendidikan kita ini tidak selaras dengan dunia kerja. Dan itu mungkin jadi catatan bagi kita, sehingga mereka itu siap pakai gitu untuk bekerja. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

55

Kemudian yang terakhir ini masalah ground breaking Pak, bandara. Mohon Pimpinan nanti untuk lagi membantu kami dalam rangka meneruskan ini bahwa ground breaking sudah dilakukan beberapa waktu lalu, tetapi kenyataannya tidak ada pembangunan dan bila tempat lain saya kira, kita banyak mendengar bahwa begitu ground breaking, mereka langsung dibangun, dan ini menjadi tuntutan dari masyarakat Kalimantan Selatan agar bandara ini cepat dibangun karena ground beraking ini sudah beberapa bulan yang lalu. Demikian penyampaian dari kami Anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan, Drs. M. Sofwat Hadi, S.H. Habib Abdurrahman Bahasyim, S.E, Antung Fatmawati, S.T., dan Habib Hamid Abdullah, saya sendiri. Demikian, terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah waridho walinayah Wallahulmuwafiq ilaaqwamithariq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Kalimantan Selatan selanjutnya Lampung, kemudian siap-siap Maluku Utara. Insya Allah mungkin nanti mana lagi yang problem bandara itu saya ketemu Menteri Perhubungan, kemudian ada rapat koordinasi dengan Menko. Silakan Lampung. PEMBICARA : H. AHMAD JAJULI, S.IP., M.Si (LAMPUNG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu binaan dan sekaligus Ketua, Wakil ketua, Wakil ketua DPD RI Anggota DPD RI yang kami muliakan. Saya menyampaikan laporan reses provinsi Lampung yang pertama bahan telah ditulis dari 4 komite dan akan diserahkan pada poin penting, saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama terkait dengan kelanjutan jalan tol Sumatera yang sekarang sedang dimulai dari Lampung. Yang pertama kami meminta dukungan terutama kaukus senator Sumatera untuk melanjutkan dalam progres pembangunan tol di Lampung. Kemudian yang kedua kami juga mendapatkan masukan dari masyarakat, terkait masa tanam padi yang mundur, dan risikonya secara nasiona akan berakibat pada keterlambatan masa panen nanti, dan berakibat juga banyaknya hama di masa tanam yang sekarang karena berbeda suasana dan cuaca. Barangkali nanti ini ditindaklanjuti oleh Komite II agar ada bisa berdiskusi dalam, khawatir antisipasi ini kalau dianggap biasa saja nanti swasembada beras tidak tercapai malah nanti impor beras sebanyak-banyaknya lagi. Sementara MEA sudah ada di hadapan kita. Menurut saya ini serius karena perubahan cuaca berakibat kepada perubahan musim tanam dan akibatnya kepada efek bawaan yang paling banyak di belakang adalah kerugian pada petani. Mohon nanti menjadi perhatian serius Komite II dengan Menteri Pertanian. Selebihnya akan serahkan laporan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih banyak Lampung, Alhamdulillah Maluku Utara kayaknya tidak ada ini jadi bisa kita lewati. Masuk ke Jawa Timur. Tidak ada juga ini kosong, saya lihat oh oh ada

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

56

di sini silakan Bu. Kalau tidak mendengarkan laporan dari Kalimantan Barat pasti rugi itu, Jadi sabar sebentar di sini. Terima kasih. PEMBICARA : Hj. EMILIA CONTESSA (JAWA TIMUR) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Anggota DPD RI, Yang saya hormati Bapak Sekjen beserta seluruh jajarannya. Puji syukur terima kasih kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini pada hari yang mulia ini di tempat yang Mulia pula ini, hati kita kembali dipertaruhkan sehingga kita dapat melakukan melaksanakan tugas konstitusional sebagai wakil daerah. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati sesuai dengan agenda sidang paripurna DPD RI izinkanlah saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan daerah pemilihan dalam dalam masa reses tanggal 19 Desember sampai 10 Januari 2016. Kegiatan di daerah pemilihan yang kami lakukan anggota DPD RI asal provinsi Jawa Timur, bertugas menyerap, menghimpung menampung aspirasi masyarakat dan daerah Provinsi Jatim untuk kemudian ditindaklanjuti oleh DPD RI bagi perbaikan situasi dan kondisi daerah. Serta akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah masalah Pilkada serentak di Jawa Timur relatif berjalan sesuai perencanaan dan berlangsung relatif aman. Namun demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan berikutnya, diharapkan sosialisasi tentang tahapan pemilihan agar lebih penting ditingkatkan kepada masyarakat pemilih. Kemudian masalah transportasi. Madura mengusulkan kepada pemerintah pusat agar jembatan Suramadu, Surabaya Madura, dibebaskan dari tarif tol dengan tidak dikenakannya biaya. Diharapkan dalam dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di pulau Madura. Selama ini perekonomian di Madura terhambat, karena jembatan Suramadu dikenakan tarif dengan meminta pembebasan tariff, untuk semua kendaraan yang melintas di jembatan Suramadu. Diharapkan dapat menata perekonomian di pulau garam Madura, sehingga efek ekonominya data dirasakan di semua sektor ekonomi Madura. Selain itu masyarakat Madura juga menginginkan adanya angkutan transportasi kerata api diaktifkan kembali, dan jalurnya bisa mengelilingi Pulau Madura, supaya masyarakat Madura yang berada di jalur pantura bisa menikmati transportasi kereta api, dan bagi penumpang yang ikut transportasi kereta api bisa juga mengetahui potensi wisata yang ada di jalur pantura. Kemudian masalah kesehatan. Tanggungjawab besar yang dimiliki oleh seorang petugas kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, atau petugas kesehatan lainnya baik yang sudah menjadi pegawai negeri sipil atau yang masih sukwan terhadap masyarakat atau negara tapi tidak diimbangi dengan kesejahteraannya. Padahal untuk sekolah dan lulus menjadi dokter ratusan juta dana yang harus dikeluarkan, tapi setelah menjadi dokter dan mengabdi kepada masyarakat malah ditelantarkan oleh pemerintah. Jadi mohon diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu masih terkait dengan kesehatan masyarakat, masih ditemukan juga proses pembuatan makanan konsumsi yakni saus sambal dan tomat yang diproduksi oleh perusahaan UD Gunung Batu di Kabupaten Kediri yang tidak mengikuti peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, serta jauh dari prinsip prinsip makanan sehat. Di mana produksinya sama sekali tidak memakai bahan-bahan segar seperti tomat dan cabe, tapi produksi dari saos tomat dan sambal itu murni hanya di buat dari bahan-bahan sintetis dan kimia. Dan ini tentu berpotensi zat karsinogenik dalam jangka waktu tertentu, mengingat juga korupsi ini sudah luas, bukan hanya beredar di Kediri di Jawa, ada di pulau Jawa, SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

57

bahkan sudah beredar sampai ketemu ke luar Pulau Jawa. Untuk itu diharapkan sekali aparat terkait makanan atau BPOM dapat segera ekstra dalam melakukan pengawasan serta penindakan yang segera. Kemudian masalah olahraga. Di kabupaten Nganjuk, saya mendapatkan informasi bahwa banyak para atlet lokal yang berprestasi bukan hanya di provinsi, tapi berprestasi skala nasional, khususnya untuk cabang olahraga panahan dan gulat yang tidak atau belum mendapatkan sama sekali sarana prasarana olahraga yang layak untuk meningkatkan prestasinya dalam kancah yang lebih tinggi. Untuk perlu bagi Pemda setempat dan jajarannya segera memberikan perhatian yang ekstra bagi pengembangan potensi ini, agar ke depan proyeksi pengembangan prestasi ini dapat menjadi bagian dari proses yang berkesimbungan dan membawa nama harum khususnya bagi Jawa Timur dan umumnya bagi Indonesia dalam menyongsong Asean Games 2018 di Indonesia. Kemudian masalah kesejahteraan sosial. Terkait dengan pemberian bantuan sosial kepada masalah yang cukup mendasar, yakni validitas data penerima bantuan di mana sering terjadi deviasi perlu teknik pemutakhiran, yang dimulai dari bawah atau dari perangkat desa. Agar tepat sasaran, praktik yang selama ini terjadi adalah data yang digunakan murni berasal dari pusat. Selanjutnya hal pemberian raskin perlu mendapatkan perhatian khusus, karena sering kali kita temukan adalah kualitas beras raskin sangat, sangat sangat buruk kualitasnya. Diperlukan kebijaksanaan pengawasan yang tepat untuk pengelolaan penyaluran beras raskin ini. Masalah pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas sistem pendidikan maka tidak bisa dikesampingkan, begitu saja peran para guru utamanya pendidikan utamanya hal yang menyangkut kesejahteraan mereka, sementara kondisi riil saat ini adalah masih ditemukannya pendapatan guru atau tenaga kependidikan yang masih di bawah UMR, guru tidak tetap GTT. Hal lainnya yang masih terkait erat adalah belum adanya pengakuan secara formal kepada guru, kepada tenaga pendidikan yang mengabdi kepada sekolah non formal dan diberi penggajian oleh yayasan tempat mereka bekerja. Padahal untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka salah satunya dengan jalan sertifikasi itu diperlukan Undangundang tentang guru, dosen, yang mengakomodir tenaga pendidikan di sektor nonformal. Kemudian dana hibah pusat, adanya ketentuan bahwa penerimaan bantuan hibah harus berbadan Hukum, hal iniyang sangat memberatkan bagi lembaga-lembaga kecil di pedesaan, seperti PAUD, panitia pembangunan mushola dan masjid kemudian, TPQ, TPA dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, dirasakan perlu dicarikan alternatif fungsi yang moderat mengingatkan lembaga ini bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat umum, dalam pembentukan karakter generasi bangsa. Kemudian terakhir adalah demikianlah Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian semoga laporan ini bermanfaat bagi pembangunan kapasitas serta citra DPD RI sebagai lembaga yang mewakili aspirsi masyarakat dan daerah, dan lebih penting adalah bahan-bahan yang tersaji di dalam laporan ini dapat di tindak lanjuti sesegera mungkin oleh pemerintah, karena masyarakat mendambakan sesuatu yang nyata dan dapat dirasakan manfaatnya, sekian terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Jawa Timur, silahkan Kalimantan Barat. Iya sebelumnya saya umumkan bahwa besok selesai Sidang Luar Paripurna luar biasa, mendengarkan jawaban pemerintah SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

58

akan ada rapat gabungan pimpinan alat kelengkapan dan pejabat Kesekjenan terkait Renstra dan program kerja, jam 16.00 di Ruang GBHN. Silahkan Pak. PEMBICARA : Drs. H. ABDUL RAHMI (KALBAR) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan di daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Barat Anggota DPD RI Pimpinan yang kami hormati singkat saja yang kami sampaikan. Komite I Pertama yang terkait dengan Komite I. Alhamdulilah pelaksanaan Pemilukada jadi Kalimantan Barat sudah terlaksana dengan baik. Dari 14 Kabupaten Kota 7 yang melaksanakan Pemilukada dari 7 kabupaten tersebut ada 4 pertahanan atau incumbent yang maju 2 kalah dan 2 menang. Alhamdulilah keadaan aman. Nah ini diakibatkan adanya kerjasama yang baik antara penyelenggara Pilkada kemudian aparat keamanan serta masyarakat alhamdulilah. Namun demikian yang selalu ditunggu-tunggu tunggu masyarakat Kalbar adalah pemekaran provinsi Kapuas Raya yang sudah sangat-sangat lama ditunggu. Sekali pun kita sadar bahwa sekarang bola pemekaran berat di pemerintah. Tetapi tetap saja mereka menuntut di kita. Sebagai wakil mereka juga. Dua kabupaten yang dulu sudah masuk ke Prolegnas yaitu kabuSkema Raya dan kabupaten Benua Lanjak dua dua kabupaten yang akan dimekarkan itu berada di daerah perbatasan, nanti bagaimana caranya supaya ada dorongan dari DPD RI. Kemudian yang lain, juga dipandang perlu untuk secara terus menerus sosialisasi Undang-Undang Desa, sehingga seluruh Masyarakat memahami dengan baik perundanganundangan tersebut, karena itu ada kaitan dengan dana desa. Nah sehingga desa bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Komite II Kemudian yang terkait dengan Komite II, secara umum Kalimantan Barat mengalami kesulitan ekonomi karena roda ekonomi Kalbar itu cukup besar dipengaruhi oleh karet dan sawit. Nah kita tahu bahwa sudah lebih 5 tahun terakhir harga karet tidak beranjak dari lebih dari Rp. 5000,00 perkilo gram sementara di Kalbar itu harga beras Rp. 12.000,00 harga gula Rp. 18.000,00 jadi ini sangat menyulitkan masyarakat. Demikian pula sawit, kondisi terakhir yang kami temui di lapangan, pabrik-pabrik sawit itu banyak yang menimbun TBS-nya (tanam buah segar) sampai 3-4 hari akhirnya dibuang. Karena CPU yang dihasilkan itukan 24 jam di timbun baru menghasilkan yang baik, tapi kalau lebih dari itu akan menghasilkan tingkat asam yang tinggi dan itu akan rusak. Bahkan secara bergiliran petani menjual dengan dijatahkan oleh pabrik. Nah ini terkait dengan pabrik sudah sangat sulit untuk mengatasi operasionalnya. Ini bagaimana caranya untuk kita masalah ini. Nah terkait dengan hal-hal yang lain terkait Komite II, masyarakat Kalbar sekarang juga sedang menunggu-nunggu peresmian jembatan Tayan yang membuka isolasi Kalbar dengan Kalimantan Tengah, yang panjangnya lebih 2 kilometer. Jembatan Tayan, Tayan. Kami dengar ada mengatakan tanggal 18, ada yang perkiraan tanggal 28 akan di resmikan. Komite II pasti sudah kesana. Komite III Kemudian yang terkait dengan Komite III, terkait dengan masalah bahasa daerah, kelestarian bahasa daerah, nah ini sangat penting untuk lebih tetap di perkuat dalam hal

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

59

pengembangannya sehingga eksistensi daerah itu benar-benar nyata, tidak sekadar wilayah tetapi juga dengan kebudayaanya. Di bidang pendidikan juga memang Kalbar relatif tertinggal. Oleh karena itu diminta kepada pemerintah untuk pengembangan SDM melalui pendidikan itu harus benar-benar dilakukan secara serius, sesuai dengan visi revolusi mental yang disampaikan oleh pemerintah. Komite IV Nah kemudian yang terakhir dari Komite IV, implementasi dana desa masih merupakan masalah, sehingga kecepatan ketepatan dan keamanan dalam implementasi ini sangat di perlukan, dan masyarakat utama kepala desa sangat mengharap dukungan dari kita supaya aparat hukum tidak serta merta melihat adanya kesalahan administratif langsung dikaitkan dengan masalah pidana. Karena memang mereka sangat sulit sekali yah, dengan adanya tiga kementerian yang mengeloladana desa dan itu rumit secara administrasi. Kemudian yang terkait dengan perekonomian pedesaan dari dialog-dialog kita di pedesaan, sepertinya ikhtiar untuk revitalisasi perekonomian desa melalui koperasi sangat penting untuk kita dukung. Terdorong karena selama ini koperasi itu tidak bergerak sebagaimana mestinya karena setiap departemen itu sudah mempunyai bagian sendiri-sendiri. Pertanyaan Gapoktan, sosial punya kube yang itu tidak bisa disinergiskan oleh gerakan koperasi. Nah sehingga sangat pentingnya revitalisasi ekonomi yang berbasis koperasi. Terakhir dari Komite IV terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, kita tahu bahwa basis data dalam sistem perencanaan pembangunan desa itu mengunakan data BPS sebagai data standar. Kita selalu curiga, tapi temuan kita di desa memang di desa juga merasa tidak yakin data yang diambil BPS itu akurat. Mmereka mengambil contoh sederhana iya. Di tempat kami Pak kalau mereka mengambil sample tanaman padi itu cenderung biasanya diambil sample dari yang yang bagus nah itu tidak mewakili. Nah bisa jadi yang di perkirakan total hasil misalnya 1000, itu realnya mungkin 600 atau 700 akibat dari sample itu dan itu termasuk dalam hal pendataan barang yang lain. Nah barangkali data yang sumir inilah yang mengakibatkan perencanaan yang untuk tidak tepat. Nah ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan secara umum. Selengkapnya kami serahkan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Walaikumsalam. Dengan berakhirnya laporan dari Kalimantan Barat, karena Maluku Utara saya lihat sampai sekarang belum mungkin tadi hadir. Pak Basri mungkin ada hal yang tidak memungkinkan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan-masukan semua dan dengan beragamnya volume maupun jenis laporan ini mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti, baik oleh komite maupun provinsi bahkan mungkin ada anggota perorangan pada level pemerintah pusat yang kalau memerlukan dukungan dari Pimpinan kami bisa menyampaikan sepanjang tidak ditangani oleh alat kelengkapan yang bersangkutan. Kemudian kami umumkan bahwa besok tanggal 13 Januari, akan ada sidang paripurna luar biasa ketiga jam 14.00 dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terkait hak bertanya anggota DPD tentang pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian tanggal 15 jam 16.00 juga akan diadakan sidang paripurna luar biasa untuk mendengarkan laporan dari Pansus Tatib.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

60

Kemudian sekali lagii pimpinan mengawali tahun 2016 kami menyampaikan ucapan selamat dan mengajak segenap anggota para senator yang kami hormati untuk dapat terus memperkokoh soliditas dan soliditas antar anggota, sehingga dapat menyikapi dan merespon permasalahan dan aspirasi daerah secaral ebih dapat efektif. Sekaligus dapat memperkokoh dan sekaligus menjaga marwah lembaga sehingga DPD tetap berwibawa dan dihargai oleh para pemangku kepentingan. Kepada Sekretaris Jenderal dan segenap jajaran diminta untuk segera menuangkan laporan-laporan hasil reses ke dalam bentuk daftar inventarisasi aspirasi masyarakat, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Komite atau pun alat kelengkapan lain. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin Sidang Paripurna ketujuh kami tutup. Billahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokaatuh. Shalom. Om shanti shanti shanti om. SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS III TS 2015-2016 SELASA, 12 JANUARI 2016

61