DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014 – 2015

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

5.

Pimpinan Sidang

:

6.

Sekretaris Sidang

:

7.

Panitera

:

8.

Acara

9. 10.

Hadir Tidak hadir

Jumat 5 Desember 2014 13:34:27 WIB – 16:16:19 WIB R. Rapat Nusantara V 1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI) 1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI) Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II) 1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun (Semester II Tahun 2009 sd. Semester I Tahun 2014); 2. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD RI; 3. Pengesahan Keputusan DPD RI; 4. Pengesahan Usul Prolegnas; 5. Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015.

: :

Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG SIDANG DIBUKA PUKUL 13:34:27 WIB

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak-Ibu sekalian, mohon kembali dan duduk ditempat yang telah ditentukan karena segera kita akan memulai rapat Paripurna ini dan mohon perhatiannya bahwasanya hari ini hari Jum'at sehingga kita harus disiplin dengan waktu karena paling lama kita harus meninggalkan tempat ini pukul 11.50 WIB karena kita siap-siap untuk melaksanakan Salat Jumat bagi yang mengerjakannya karena butuh waktu sekitar 10 – 15 menit untuk persiapan. Ini berarti kita ada waktu sekitar 2 jam 20 menit. Itu paling lama, itu pun ditawar sama Prof. Farouk, 11.45 lah ya. Ya sepakat ya 11.45 mohon. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Om swastyastu. Sebagaimana yang lazim dilaksanakan dalam setiap kegiatan yang resmi dalam sidang-sidang, marilah kita sejenak menyediakan waktu untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir dan juga seluruh hadirin yang ada pada ruangan ini dimohon untuk kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

1

Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki agenda sidang Paripurna, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pada hari ini hadir bersama kita nantinya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan beserta jajarannya yang akan menyerahkan penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2014 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK, serta ikhtisar hasil pemeriksaan 5 tahunan. Selain itu, juga hadir Ketua Forum Rektor Indonesia, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi. Tepuk tangan buat Pak Ravik. Beliau saat ini adalah Rektor Universitas Negeri 11 Maret Solo, Jawa Tengah, yang akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan DPD RI di mana beliau juga didampingi oleh para rektor-rektor dan juga rektor nanti yang akan menggantikan beliau sebagai forum dari rektor Universitas Sumatera Utara. Tepuk tangan buat kita semua. Dan, juga hadir para rektor dari Universitas Andalas yang kami tahu. Ada lagi, Pak Rektor? Ada mantan rektor Pak Laode Kamaluddin, Ketua Forum Rektor. Nota kesepahaman bersama yang akan dilakukan antara DPD RI dengan Forum Rektor Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja kedua lembaga dalam mengemban dan mewujudkan cita-cita reformasi. Nota kesepahaman ini diharapkan akan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan kebijakan nasional yang memperhatikan kepentingan daerah. Perlu kita ketahui Forum Rektor ini sebuah wadah yang menaungi seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang jumlahnya kurang sekitar 3.500. Pasti itu semua konstituen daripada anggota dewan ini dari Sabang sampai Merauke, Jadi, untuk itu kita mendapat kehormatan dan untuk itu mari kita berikan kesempatan kepada Ketua Forum Rektor Pak Ravik Kasidi Profesor untuk bisa menyampaikan pengantarnya. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. PEMBICARA : MC Sambutan dari Ketua Forum Rektor Indonesia Bapak Prof. Ravik Karsidi. PEMBICARA : Prof. Dr. H. RAVIK KARSIDI (KETUA FORUM REKTOR INDONESIA) Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang amat kami hormati Bapak Ketua DPD RI Republik Indonesia H. Irman Gusman, S.E., M.B.A., Wakil Ketua Bapak Prof. Dr. Farouk Muhammad, juga Wakil Ketua Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, seluruh Anggota Senator Indonesia yang saya hormati. Pada hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berada di depan seluruh anggota Senator Indonesia yang terhormat.

SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

2

Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, pada hari ini antara Forum Rektor Indonesia dengan DPD RI akan menandatangani naskah kerja sama yang insya Allah segera akan dilakukan. Hari ini kami hadir bersama beberapa teman pengurus Forum Rektor Indonesia tadi sudah diperkenalkan. Yang lain tadi yang di belakang belum diperkenalkan adalah Profesor Irawadi Jamaran adalah Rektor Tantri Abeng University dan juga Sesjen Forum Rektor Indonesia Bapak Dr. Widodo Muktiyo. Bapak-Ibu yang kami hormati, para Senator Indonesia yang berbahagia, Forum Rektor Indonesia adalah forum yang terdiri dari seluruh para rektor yang tergabung di dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, juga Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (Aptisi), perguruan tinggi keagamaan, dan juga perguruan kedinasan yang sekarang di Indonesia sekitar 3.300 perguruan tinggi yang bergabung berasosiasi dalam forum yang disebut Forum Rektor Indonesia, baik itu rektor atau universitas, kemudian ketua sekolah tinggi, kemudian rektor institute, dan juga direktur akademi atau rektur politeknik. Kegiatan forum rektor adalah mencermati masalah-masalah bangsa dan berusaha untuk mencari solusinya. Bapak dan Ibu yang terhormat, salah satu yang kami sedang memikirkan, saya kira berhubungan dengan tugas dari DPD RI adalah memikirkan bangsa ini untuk jangka panjang dan berkesinambungan dan karena itu kami sudah menyusun naskah akademik yang berjudul “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat melalui Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara kepada Penyelenggara Negara”. Hari ini perkenankan nanti saya akan menyampaikan naskah akademik ini dalam forum yang terhormat ini untuk kemudian nanti bisa dipikirkan bersamasama. Juga untuk khusus pada tahun yang akan datang isu yang kami angkat adalah dua hal dan ini kelihatannya sudah sangat berhubungan dengan program di DPD. Yang pertama adalah tentang pembangunan daerah, dan yang kedua adalah tentang kemaritiman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami siap mempresentasikan naskah akademik dan juga draf pemikiran kami ke DPD untuk nanti kita berdiskusi dan insya Allah kerja sama ini akan mendapat manfaat ke depan. Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Wakil Ketua, dan seluruh Senator yang berbahagia, kerjasama antara DPD dan Forum Rektor tidak mulai sekarang, tapi sudah sebelumnya. Tahun yang lalu kami sangat berbahagia dalam pertemuan konferensi para rektor seluruh Indonesia yang dihadiri sekitar 1.500 rektor, Ketua DPD Bapak Irman Gusman yang berbahagia telah menyampaikan ide dasar dan kemudian menjadi pemikiran kami yaitu tentang perlunya pendirian Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek menjadi satu kesatuan yang baik dan alhamdulillah oleh kabinet Bapak Joko Widodo-Bapak JK kali ini diakomodir. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi atas ide ini, dan para rektor memberikan penghargaan yang tinggi. Sebenarnya intinya adalah ke depan pentingnya otonomi perguruan tinggi dan otonomi kampus yang sebenarnya sekarang ini menjadi persoalan di bangsa ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya karena waktu yang pendek perkenankan kami akan menyerahkan naskah akademik tentang pentingnya kedaulatan rakyat, yaitu tentang tadi yang berjudul “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat melalui Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara” walaupun kita sekarang ini sudah mempunyai RPJB dan RPJM, tetapi sebenarnya hal yang esensial akan hilang terutama adalah keberlanjutan negara ini apabila tidak ada GBHN. Secara khusus pada tanggal 23 Januari 2015, kami akan mengadakan pertemuan nasional para rektor dan konferensi ke-15 rektor di USU Medan. Kami melalui forum ini mengundang Bapak Ketua dan juga Bapak dan Ibu Wakil Ketua untuk hadir dalam acara yang terhormat nanti untuk memberikan sambutan dan pengarahannya. Terima kasih atas kesempatan ini, dan saya akhiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

3

Mohon maaf atas segala kekurangannya. PEMBICARA : MC Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara DPD RI dengan Forum Rektor Indonesia. Ketua DPD RI beserta Wakil Ketua DPD RI dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Ketua Forum Rektor Indonesia kepada Ketua DPD RI. Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari Ketua DPD RI kepada Ketua Forum Rektor Indonesia. Ketua DPD RI beserta Wakil Ketua DPD RI dan Ketua Forum Rektor Indonesia dipersilakan kembali ke tempat semula. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita baru saja menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Forum Rektor Indonesia dengan DPD RI. Mudah-mudahan kerja sama ini akan membawa manfaat yang banyak untuk kepentingan bangsa kita. Yang jelas pagi ini kita telah menerima sebuah naskah akademik yang telah disiapkan, tentu yang akan dibagikan kepada anggota yang lain. Secara resmi dari meja pimpinan kami akan menyerahkan langsung naskah ini kepada Ketua Kelompok DPD di MPR yang juga sekaligus memimpin Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan untuk bisa kita telaah lebih lanjut sesuai dengan tugasnya. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Bambang Sadono ke depan untuk menerima naskah ini, silakan. Judulnya “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara kepada Penyelenggara Negara” disusun oleh Forum Rektor Indonesia 2014. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, karena kita memasuki agenda selanjutnya kita berikan waktu sesaat untuk melepaskan Ketua Forum Rektor bersama jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerja samanya yang diantar oleh Pak Seketaris Jenderal. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya minta Wakil Ketua untuk menjemput Ketua BPK untuk segera kita memulai. Saya mohon tidak meninggalkan ruangan supaya kita bisa melaksanakan agenda ini dengan waktu yang sangat terbatas dengan agenda yang sangat banyak. Jadi, sambil menunggu saya mohon kepada nanti yang membacakan laporannya mohon dikelola waktu yang sebaik dan seefisien mungkin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, di hadapan kita telah hadir para Pimpinan BPK, Ketua BPK dan jajarannya. Untuk itu, sidang sudah bisa kita lanjutkan. Sidang Dewan yang mulia, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal sampai saat ini telah hadir 84 orang anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, sidang telah memenuhi syarat untuk kita buka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-7 DPD ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna hari ini mempunyai empat agenda pokok, yaitu: pertama, penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2014 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI serta ikhtisar hasil pemeriksaan 5 tahun BPK Republik Indonesia; yang kedua, laporan pelaksanaan tugas alat SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

4

kelengkapan DPD RI; yang ketiga, pengesahan keputusan DPD RI; yang keempat, penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 – 2015. Mengawali Sidang Paripurna ini, marilah kita sejenak mendoakan arwah rekan kita Bapak Drs H. Aidil Fitri Syah M.M., Senator dari Provinsi Sumatera Selatan yang wafat pada tanggal 9 November 2014, dan saya atas nama anggota dan pimpinan memimpin langsung upacaranya di Palembang, Sumatera Selatan. Dan, juga mendoakan arwah dari Bapak Drs. Washington Purba, ayahanda dari sahabat kita Bapak Parlindungan Purba S.H., M.M. senator dari Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri juga oleh pimpinan oleh Pak Wakil Ketua Prof. Farouk, dan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat tempat terbaik di sisi-Nya serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kita semua senantiasa mewarisi semangat perjuangan beliau dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Marilah kita memasuki agenda penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2014 yang pada hari ini. Dan, juga kita ingin mengucapkan juga selamat kepada Ketua BPK Republik Indonesia. Ketuanya DR. H. Harry Azhar Azis, tepuk tangan buat Pak Dr. Harry. Beliau pagi ini didampingi juga oleh Bapak Agung Firman, silakan berdiri, Pak Agung. Kemudian, Pak Hasanul Kosasih. Semoga beliau-beliau mampu membawa amanah rakyat dalam mengelola mengawasi keuangan negara dan kita yakin di tangan Bapak-Bapak ini akan bisa membawa kebaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu, mari kita persilakan kepada Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan DR. Harry Azhar Azis untuk menyampaikan sambutan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2014 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. PEMBICARA : MC Sambutan Ketua BPK, Dr. H. Harry Azhar Aziz, M.A. PEMBICARA : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A. (KETUA BPK RI) Terima kasih. Bismilahirrahmanirrahim, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD RI, yang kami hormati para Wakil Ketua DPD RI, yang kami hormati para Anggota DPD RI, hadirin yang kami muliakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon saya memperkenalkan kembali yang sudah diperkenalkan oleh Ketua DPD tadi. Pak Agung Firman anggota yang membidangi Polhukam, termasuk polisi , tentara, dan juga KPK dan Pak Akhsanul Kosasih yang membidangi BUMN dan SKK Migas. Pertama-tama, mari lah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan, hari ini kami menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan laporan hasil pemeriksaan kepada DPD RI. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPD RI merupakan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester, yaitu semester 1, 2014. Selain IHPS dan LHP, pada hari ini BPK juga menyerahkan buku ikhtisar pemeriksaan 5 Tahunan atau IHPL yang meliputi hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2009 hingga semester 1 tahun 2014. Penyerahan buku ini meskipun bukan merupakan kewajiban BPK, namun BPK menilai sangat bermanfaat sebagai SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

5

masukan kepada lembaga perwakilan dan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pada semester 1 tahun 2014, BPK memprioritaskan pemeriksaan pada pemeriksaan keuangan karena bersifat mandatory audit yang harus dilaksanakan oleh BPK, namun tidak mengurangi program pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang telah direncanakan. BPK memeriksa 670 objek pemeriksaan yang terdiri dari 559 objek pemeriksaan keuangan, 16 objek pemeriksaan kinerja, dan 95 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus terdiri dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 8.232 kasus senilai 30,87 triliun dan 6.531 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian internal. Dari jumlah kasus ketidakpatuhan tersebut, terdapat 4.900 kasus yang bernilai 25,74 triliun mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Rekomendasi terhadap kasus-kasus tersebut, antara lain merupakan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, dan perusahaan. Temuan ketidakpatuhan yang lain adalah sebanyak 2.802 kasus, kelemahan administrasi, dan 621 kasus senilai 513 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekomendasi atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan atau tindakan administratif dan atau korektif lainnya. Selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, atau perusahaan senilai 6,34 triliun. Pimpinan dan para Anggota DPD RI dan hadirin yang saya muliakan. Pada semester 1 tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan keuangan tahun 2013 atas laporan keuangan pemerintah pusat, 86 laporan kementerian negara dan lembaga, 456 laporan kuangan pemerintah daerah, dan 13 laporan keuangan badan lainnya. Selain itu, BPK juga memeriksa LKPD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2012 serta LK perum produksi film nasional tahun 2011 dan 2012. Pada umumnya, laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mengalami banyak kemajuan yang ditandai dengan perolehan opini yang semakin baik. BPK memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian” atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013 atau opini yang sama telah kita berikan sejak tahun 2009 yang lalu. Opini tersebut diberikan karena BPK masih menemukan permasalahan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintahan nonkementerian, serta laporan keuangan bendahara umum negara. Pada semester 1 tahun 2014, BPK memeriksa 86 laporan keuangan kementerian dan lembaga, termasuk laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2013. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini WTP sebanyak 64 dari 86 LKKL, opini WDP sebanyak 19, dan opini tidak memberikan pendapat sebanyak 3 LKKL. Secara umum kualitas laporan pemerintah semakin meningkat terlihat dari perolehan opini WTP yang semakin banyak dari 44 entitas di tahun 2009 atau 56 persen menjadi 64 entitas atau 74 persen di tahun 2013. Secara lengkap BPK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan LKPP dan LKKL kepada DPD RI pada 28 Mei 2014 yang lalu. Pada pemeriksaan atas LKPD sampai dengan semester 1 tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 dari 524 pemerintah daerah yang ada. Dari pemeriksaan tersebut, perolehan opini adalah WTP sebanyak 153 LKPD atau sebanyak 33,5%, WDP sebanyak 276 atau 60,5%, tidak wajar sebanyak 9 LKPD atau 1,97%, dan tidak memberikan pendapat sebanyak 18 LKPD atau 3,94%. Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan jumlah entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2009, LKPD yang memperoleh opini WTP sebanyak 15 dari 504 SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

6

entitas atau baru 3%. Pada tahun 2013, yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 153 atau 33,5% masalah yang menghambat perolehan opini WTP, baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain karena kelemahan pengelolaan aset tetap yang tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, penatausahaan persediaan tidak memadai, serta pelaksanaan belanja modal dan belanja barang tidak sesuai dengan ketentuan. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, pada semester 1 tahun 2014, BPK menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan tersebut, antara lain: Pertama, persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, pemerintah mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual paling lambat tahun 2015. Berdasarkan pemeriksaan atas 184 laporan keuangan pemerintah daerah, BPK menemukan kasus-kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pada umumnya, kasus-kasus tersebut terjadi karena belum diterbitkannya peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual. Belum ada rencana pengembangan sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan akuntansi yang berbasis akrual, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai pada setiap satuan kerja pemerintah daerah. Meskipun demikian, pada umumnya pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Namun, ada satu pemerintah daerah, yaitu Kota Semarang yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2004. Atas keberhasilan tersebut, pemerintah kota Semarang BPK memberikan apresiasi dan mengharapkan pemerintah daerah yang lain segera menyusul pencapaian Kota Semarang. Kedua, pengalihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dari pusat ke daerah. Kewenangan pemungutan PBB P2 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Pengalihan ini merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dituang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan peralihan ini, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan, penagihan, dan pelayanan PBB P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yaitu kabupaten dan kota. Selanjutnya, penerimaan PBB P2 sepenuhnya akan masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB P2 tersebut, antara lain pemerintah daerah belum memiliki SDM yang memadai dalam hal jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pemungutan PBB P2. Pemerintah daerah belum melakukan verifikasi, validasi data piutang PBB P2 hasil penyerahan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB P2 yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat di neraca. Peraturan dan SOP terkait pengelolaan PBB P2 belum tersedia dan piutang yang tercatat dalam berita acara penyerahan PBB P2 dan aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak atau sismeop berbeda nilainya. Atas permasalahan tersebut, BPK mengharapkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut secara cepat oleh pemerintah akan mengurangi kemungkinan terjadi kerugian negara, daerah, hambat layanan kepada masyarakat, dan hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

7

Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, selain dua permasalahan tersebut dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah semester 1 tahun 2014, BPK menemukan 5.986 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai 4,2 triliun. Di antara kasus ketidakpatuhan tersebut, terdapat 2.339 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai 982,4 miliar, 373 kasus potensi kerugian daerah senilai 2,6 triliun, dan 945 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai 393,1 miliar. Kasuskasus kerugian daerah, antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan dan atau barang sebanyak 533 kasus senilai 240,4 miliar. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal, selain itu berupa biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 282 kasus yang bernilai 79,9 miliar Biasanya terjadi karena pertanggungjawaban perjalanan dinas tanpa didukung oleh bukti dan melebihi nilai pertanggungjawaban yang sebenarnya. BPK juga menemukan biaya perjalanan dinas fiktif, yaitu sebanyak 158 kasus yang jumlahnya bernilai 90,4 miliar berupa pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, tiket pesawat tidak terdaftar, kita memiliki kerja sama dengan Garuda dan Lion, dan setiap perjalanan dinas kita bisa cek di website-nya Garuda dan Lion dan perjalanan dinas tidak dilaksanakan. Dalam kasus yang mengakibatkan potensi kerugian daerah, yang paling menonjol adalah adanya aset berupa tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai oleh pihak lain sebanyak 80 kasus senilai 1,04 triliun. Atas masih banyaknya aset tanah yang menjadi sengketa atau dikuasai oleh pihak lain, pemerintah daerah perlu segera melakukan upaya percepatan persertifikatan tanah milik daerah agar tidak semakin banyak menimbulkan kerugian. Kasus potensi kerugian daerah yang lain adalah aset berupa mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya di mana, sebanyak 70 kasus senilai 485,4 miliar. Untuk kasus kekurangan penerimaan, BPK menemukan sebanyak 527 kasus senilai 277,8 miliar berupa PPH Pasal 23 tidak dipungut, kurang tagih pajak air permukaan, dan jaminan uang muka pelaksanaan yang belum dicairkan.Selain itu, BPK juga menemukan sebanyak 334 kasus senilai 93,4 miliar berupa denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut dan disetor ke kas negara atau daerah. Pimpinan dan Anggota DPD RI dan hadirin yang saya muliakan, selama tahun 2010 sampai semester 1 2014, BPK telah menyampaikan sebanyak 201.976 rekomendasi yang bernilai 66,17 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,86% atau 102.719, rekomendasi senilai 22,45 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Sisanya dalam proses tindak lanjut sebesar 27,39% belum ditindaklanjuti dan tidak dapat, belum ditindaklanjuti 21,64% dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 0,11%. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK, antara lain berupa penyerahan aset dan atau penyetoran ke kas negara, daerah, dan perusahaan. Secara kumulatif, dari tahun 2010 sampai semester satu 2014, jumlahnya sebanyak 12,69 triliun, termasuk di antaranya selama semester satu tahun 2014 sebesar 1,94 triliun. Selama periode 2003 sampai semester satu 2014, BPK telah memantau penyelesaian kerugian negara, daerah, sebanyak 24.018 kasus yang bernilai 2,68 triliun. Penyelesaian kasus kerugian daerah dan negara tersebut berupa angsuran sebanyak 14.103 kasus yang bernilai 585,08 miliar dan sebanyak 112 kasus senilai 7,33 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan. Selama periode 2003 sampai semester satu 2014, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 441 kasus yang nilainya 43,42 triliun. Di antaranya banyak 9 temuan senilai 944,81 miliar disampaikan khusus pada semester satu tahun 2014 ini. Dari 441 temuan tersebut, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377 temuan atau 85,5% di antaranya sebanyak 131 temuan telah diputus oleh pengadilan. Pimpinan dan Anggota DPD RI dan hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini BPK juga menyampaikan laporan ikhtisar pemeriksaan 5 tahun periode semester dua tahun SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

8

2009 sampai semester satu tahun 2014 dengan tujuan memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam periode 5 tahun. Dengan demikian, ikhtisar pemeriksaan 5 tahun berisi informasi tentang hasil pemeriksaan BPK dalam satu periode pemerintahan. Ikhtisar hasil pemeriksaan 5 tahun ini juga menjadi informasi tambahan atas evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010 – 2014. Penyusunan ikhtisar pemeriksaan 5 tahun ini juga bermaksud untuk membangun konvensi penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan selama 5 tahun periode pemerintahan. IHPL bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintahan berikutnya dalam membuat rencana dan kebijakan pembangunan, khususnya terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selama kurun semester dua tahun 2009 sampai semester satu 2014, BPK menerbitkan 6.900 LHP yang memuat 22.337 kasus yang mengakibatkan kerugian negara senilai 20,93 triliun, 5.441 kasus potensi kerugian negara senilai 52,91 triliun, dan kasus kekurangan penerimaan senilai 38,73 triliun. Total ada 40.854 kasus senilai 112,57 triliun. Hasil pemeriksaan BPK atas bidang-bidang yang menjadi prioritas RPJMN 2010 – 2014 yang dimuat dalam IHPL, antara lain mengenai perbaikan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. BPK menemukan bahwa laporan keuangan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan semakin banyak yang memperoleh opini WTP. Namun demikian, terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menerapkanya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan.Menurut PP tersebut, mulai tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah wajib menetapkan akutansi berbasis akrual. Hasil pemeriksaan atas pembangunan ekonomi dan lingkungan, khususnya tentang ketahanan energi, BPK menemukan subsidi energi yang tidak tepat sasaran yang dinikmati pelanggan menengah, pelanggan besar, dan pemerintah. Atas hal ini, BPK merekomendasikan peninjauan kembali kebijakan subsidi listrik agar terdistribusi hanya kepada warga yang layak mendapatkannya. Atas rekomendasi BPK, pemerintah telah menindaklanjuti menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2014 yang mengatur tarif listrik PT PLN. BPK mengharapkan pemerintah selalu mengevaluasi peraturan menteri tersebut agar subsidi listrik selalu tepat sasaran. Terkait dengan pengelolaan prioritas RPJMN, mengenai pembangunan kesejahteraan rakyat, BPK menemukan antara lain dalam program pendidikan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai dengan kebutuhan. BPK menemukan masih banyak sekolah yang kekurangan guru, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Selain itu, penyebaran jumlah pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pendidikan menengah tidak merata. Untuk program kesehatan, BPK memeriksa antara lain, pengelolaan program Jamkesnas dan Jamkesda. BPK menemukan data kepesertaan Jamkesnas dan Jamkesda belum bermuktakhir dan akurat. Ada kepersertaan ganda, alamat tidak lengkap, peserta tidak dikenal di kelurahan, peserta telah meninggal dunia, berstatus PNS, TNI, dan pensiunan, serta ada perbedaan data jumlah orang miskin antar-instansi. IHPL juga memuat hasil pemeriksaan atas program-program prioritas RPJMN yang lain dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun prioritas pembangunan dalam RPJMN berikutnya. Masukan BPK dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan yang sama ataupun merumuskan program dan kegiatan baru yang benar-benar tepat sasaran dan mencapai kinerja yang baik. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, dalam beberapa tahun terakhir, laporan keuangan pemerintah pusat dan lembaga negara dan pemerintah daerah sudah mengalami peningkatan. Ke depan, sejalan dengan kemajuan penyusunan laporan keuangan tersebut, maka BPK semakin memprioritaskan pemeriksaan kinerja, terutama pemeriksaan kinerja atas program-program atau kegiatan yang dapat mendorong peningkatan indikator SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

9

kemakmuran rakyat. Harus diakui, saat ini meskipun banyak instansi pemerintah memperoleh opini WTP, namun tidak dapat langsung kita memperoleh korelasi antara opini WTP tersebut dengan semakin meningkatnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, bagi instansi pemerintah tidak cukup hanya memperoleh opini WTP, namun juga harus berhasil dalam melaksanakan program-program pembangunan yang diukur oleh pemeriksaan kinerja. Ke depan, BPK akan membuat kebijakan melakukan pemeriksaan atas program-program yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. BPK juga akan mengevaluasi apakah pola pelanggaran yang dibuat benar-benar sudah mengarah kepada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara lebih detail, BPK akan memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, BPK selain memberi opini atas laporan keuangan, juga memberikan penilaian atas upaya-upaya instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Mudah-mudahan dengan cara demikian, BPK dapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaan BPK dengan upaya kita bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada Ssidang Paripurna DPD RI yang terhormat ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam IHPS dan LHP BPK semester satu 2014 serta IHPL dapat mendukung tugas-tugas DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK selalu membuka diri kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk mendalami temuantemuan yang kami telah sampaikan. Perlu kami sampaikan dalam pertemuan Pimpinan BPK dengan Pimpinan DPR, saya menyampaikan agar kita memperbaiki pola kerja sama dan dimungkinkan tiap anggota DPD RI mengajukan permintaan kepada BPK untuk pemeriksaan di daerah pemilihannya masing-masing. Sesungguhnya efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK adalah jika LHP-nya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari Pimpinan dan para Anggota DPD RI. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian pimpinan dan anggota DPD RI yang terhormat. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : MC Penandatanganan berita acara penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2014. Ketua BPK RI didampingi Anggota 1 BPK RI, Anggota 7 BK RI, dan Sesjen BPK RI dipersilakan menuju tempat yang disiapkan. Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan. Dilanjutkan dengan penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2014. Selesai. Ketua DPD RI beserta Wakil Ketua DPD RI, Ketua BPK RI beserta Anggota BPK RI dipersilakan kembali ke tempat semula. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita sampaikan kepada ketua BPK RI di mana telah melaporkan dan menyampaikan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2014 yang telah kami terima. Secara khusus akan kami pelajari dan tindak lanjuti melalui Komite IV dan BAP. Masukan tersebut juga menjadi bahan dalam menyusun pertimbangan DPD atas RUU yang berkaitan dengan APBN. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

10

Hadirin Sidang Dewan yang mulia, dari penjelasan Ketua BPK tadi, kita mengetahui lapoan pemeriksaan semester 1 tahun 2014 ini memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Dan, hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara maupun juga daerah pada semester 1 tahun 2014, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 670 objek pemeriksaan yang mana sebanyak 559 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 16 objek pemeriksaaan kinerja, dan 95 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada semester 1 tahun 2014, BPK mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus senilai 30,87 triliun dengan 4.900 kasus senilai 25,74 triliun sebagai temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara. Selain itu, selama proses pemeriksaan juga telah dilakukan penyelamatan uang atau aset negara yang berasal dari penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, perusahaan milik negara, maupun juga daerah senilai 6,34 triliun yang berasal dari tindak lanjut entitas atas temuan ketidakpatuhan yang sebagian besar merupakan penyetoran dari penjualan migas bagian negara. Selama periode tahun 2010 sampai dengan semester satu tahun 2014, BPK telah menyampaikan 201.976 rekomendasi senilai 66,17 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut 102.719 rekomendasi atau lebih kurang 50,86% senilai 22,45 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, sedangkan untuk periode semester satu tahun 2014 entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti sebanyak 15.452 rekomendasi senilai 6,56 triliun. Kami berharap ke depan langkah penyelamatan kas negara yang telah dilakukan oleh BPK dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas daripada pengelolaan keuangan negara. Pada semester satu tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD tahun 2013 dari 529 pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, termasuk 5 daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Kalimantan utara, Kabupaten Pesisir Barat di Lampung, Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak dari Provinsi Papua Barat. Dari data yang disajikan BPK tadi, kita perlu mencatat bahwa secara umum LKPD tahun 2013 yang memperoleh opini WTP adalah 153 entitas dan WDP adalah 276 entitas. Dengan kata lain, mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya perlu kita apresiasi sebagai suatu sinergi kerja sama antara BPK dan kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Tentu ini juga akan menjadi catatan khusus DPD sebagai salah satu lingkup kerja alat kelengkapan DPD, dalam hal ini Badan Akuntabilitas Publik yang secara simultan telah bersinergi bersama BPK mengkaji laporan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan pengeluaran keuangan di daerah. Selain pemeriksaan terhadap laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja BPK di semester satu tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan atau ketidakekonomisan senilai 77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai 419,59 miliar. Pemeriksaan kinerja ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang antara lain terkait dengan efektivitas penerapan KTP berbasis NIK secara nasional atau yang kita kenal dengan elektronik KTP. Tahun 2013, kegiatan pemeliharaan kapal, tahun anggaran tahun 2010 sampai 2013 pada jajaran tentara nasional Indonesia angkatan laut, kemudian juga hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2012, hasil pemeriksaan atas pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN tahun 2011, 2012, dan juga di tahun 2013, dan hasil pemeriksaan kinerja atas program jaminan kesehatan daerah. Dari berbagai laporan yang telah disampaikan tadi, kami meminta kepada segenap anggota DPD untuk menjadikannya sebagai catatan penting bahan kerja pelaksanaan tugas daerah yang tadi juga telah dijanjikan oleh ketua BPK akan menyerahkan semua laporan dari pengawasan yang ada di setiap daerah itu untuk para anggota DPD RI supaya lebih SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

11

meningkatkan kinerja pengawasan daripada dewan kita ini. Dengan laporan yang ada, diharapkan setiap anggota DPD dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK demi terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan juga akuntabel. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi kerja sama selama ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga Tuhan meridhai berbagai langkah kerja BPK dan DPD RI, semoga kerja sama dapat terjalin lebih baik lagi sehingga kita dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik lagi ke depan. Dengan cara bersama seperti inilah kita akan mampu mengangkat dan membedah hal-hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan negara yang kita cintai ini. Berkenaan dengan itu, berdasarkan ketentuan dari peraturan tata tertib, DPD RI akan menugasi Komite 4 dan Badan Akuntabilitas Publik untuk membahas hasil pemeriksaan BPK ini. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan kami akan menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester satu tahun 2014 kepada Pimpinan Komite 4 dan juga kepada Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik. Untuk itu, kami persilakan untuk ke depan. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan agenda Sidang Paripurna ke-7 DPD RI, kami mohon untuk beberapa saat untuk kita mengantarkan saudara Ketua dan para Anggota BPK untuk meninggalkan ruang sidang ini yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Bapak Farouk Muhammad. Dan, kami mohon karena waktu kita terbatas, yang lain tetap berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dan mari kita berikan applause kepada Pimpinan BPK, kami persilakan. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kita, sekali lagi saya ingin ingatkan karena kita hanya punya waktu maksimum sampai 11.45 WIB ya, jadi kita ingin menyelesaikan ini sebelum 12 kurang 15 dikarenakan ada sebagian dari kita yang menjalankan kewajiban untuk shalat Jum'at. Untuk itu, kami mohon kepada yang membacakan nanti laporannya untuk bisa mengefisienkan waktunya dan secara utuh laporan itu kami terima sebagai bagian yang mengikat daripada keputusan tersebut. Sidang Dewan yang mulia, marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan juga pengesahan keputusannya. Untuk urutan penyampaian laporan, sebagaimana kami telah rapat panmus kemarin, jadi ya biasanya mungkin bagi teman-teman yang periode 2014 ini, kami telah rapatkan di Panmus dan kita telah sepakati di mana kita akan memulai daripada alat kelengkapan yang materi laporannya akan diambil keputusan. Untuk itu, kami persilakan kepada Komite II untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kami persilakan. Mana Pimpinan Komite II, siapa? Tidak ada hubungan mengantar itu ya. Baik, saudara-saudara atas izin kita semua kita tinggalkan saja, kita akan lanjutkan kepada pimpinan Komite III untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kami persilakan. PEMBICARA : FAHIRA IDRIS, S.E. (WAKIL KETUA KOMITE III) Bissmillahirahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, yang terhormat Saudara Pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR, yang terhormat Saudara-saudara Anggota DPD RI, serta hadirin yang berbahagia. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

12

DPD RI sesuai Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Tatib DPD RI Komite III DPD RI memiliki tugas dan kewajiban pada bidang pendidikan agama, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif, administrasi kependudukan atau pencatatan sipil, pengendalian penduduk atau keluarga berencana, dan perpustakaan. Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 – 2015 mulai tanggal 13 Oktober sampai dengan 4 Desember 2014, Komite III telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa sidang pleno 6 kali, rapat kerja 2 kali, dengar pendapat umum 6 kali, kunker komite ke tiga wilayah 2 kali, menerima audiensi satu kali dari Forum Guru Honorer Indonesia, dan finalisasi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Adapun program kegiatan yang menjadi pembahasan Komite III pada masa sidang ini adalah: a. pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2014. b. pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Selain dua program kerja utama tersebut, selama masa sidang ini Komite III DPD RI juga telah melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan program Kartu Indonesia Pintar serta rapat kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia terkait dengan Kartu Indonesia Sejahtera. Kemudian pada masa sidang kali ini Komite III DPD RI juga telah melaksanakan kunjungan kerja investigatif berkaitan dengan permasalahan tenaga kerja Indonesia di daerah kantong-kantong TKI serta daerah transit pengiriman TKI ke luar negeri ke tiga wilayah, yaitu Provinsi Kepri, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Komite III DPD RI telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan telah dilakukan finalisasi hasil pengawasan undang-undang dimaksud. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Komite III menemukan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan: a. pembimbing manasik haji b. akomodasi jamaah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri c. perlindungan sebagai WNI selama di Arab Saudi d. petugas yang menyertai jamaah haji selama di Arab Saudi e. kuota haji f. dana abadi umat. Berdasarkan temuan-temuan yang telah dikemukakan di atas, maka Komite III merekomendasikan agar pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut. a. Memperbaiki kualitas bimbingan manasik haji dengan cara: 1) merancang ulang pola manasik haji yang lebih mengutamakan praktik langsung berupa simulasi daripada teori; 2) menyempurnakan pelatihan untuk pembimbing dan melakukan sertifikasi bagi para pembimbing manasik haji secara menyeluruh; 3) mengevaluasi pelaksanaan bimbingan haji; 4) merevisi materi buku bimbingan manasik haji sehingga lebih mudah dipahami oleh seluruh calon jamaah; 5) melakukan desentralisasi pencetakan dan distribusi buku 1 tahun sebelum penyelenggaraan manasik haji; 6) meningkatkan frekuensi manasik haji dari 10 kali menjadi lebih dari 10 kali dengan metode yang kreatif, aktif, dan inovatif; 7) meningkatkan alokasi dana untuk biaya manasik naik lebih besar dari Rp 30.000. b. Menindak tegas majmu'ah yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati terkait penyediaan pemondokan untuk jamaah haji di Madinah


13

c.

Mendorong pemerintah agar memperbaiki perjanjian kebijakan transportasi darat sehingga terpenuhi kualitas dan ketersediaan angkutan bagi jemaah haji. d. Mempertahankan capaian yang positif terhadap upaya melindungi jamaah haji melalui asuransi e. Mengevaluasi dan memperbaiki kualitas petugas yang menyertai jamaah haji dengan memperhatikan kompetensi komitmen, profesionalisme, serta kesejahteraannya. Halhal yang perlu dilakukan oleh petugas yang menyertai jemaah haji adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki mekanisme koordinasi tim pemandu haji Indonesia dengan tim pemandu haji daerah serta tim pembimbing ibadah haji Indonesia. 2. Mengevaluasi dan memperbaiki proses rekruitmen tim pemandu haji daerah. 3. Melakukan renegosiasi terkait kuota jemaah haji Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. 4. Memperbaiki mekanisme daftar tunggu pelaksanaan ibadah haji dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a) mempertahankan kuota presentasi jumlah penduduk; b) memprioritaskan calon jemaah haji yang sudah lanjut usia; c) memperhatikan jemaah haji yang sudah mendaftar 5 tahun atau lebih; d) menerbitkan, larangan bagi masyarakat yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji untuk berhaji kembali f. Mendesak pemerintah untuk membuat regulasi turunan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, baik berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan menteri untuk membentuk badan pelaksana dana abadi umat dikaitkan dengan Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan haji. Yang kedua kami laporkan adalah terkait pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak dan telah dilakukan finalisasi hasil pengawasan undang-undang tersebut. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan Komite III, oleh karena itu kami mendesak pemerintah untuk: a. menyusun RUU tentang Kebidanan dalam rangka menyediakan payung hukum yang tegas untuk memenuhi hak rakyat yang salah satunya adalah untuk mendapatkan pelayanan yang baik terkait kesehatan ibu dan anak di Indonesia, b. memperbaiki pola dan mekanisme distribusi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dokter umum, dokter spesialis, tenaga promosi kesehatan agar tersebar merata sesuai dengan kebutuhan di daerah khususnya daerah terluar terdepan dan tertinggal, c. melakukan evaluasi dan akreditasi lembaga pendidikan kebidanan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme lulusan, d. melakukan revitalisasi basis data kesehatan termasuk di dalamnya data mengenai data keluarga atau penduduk jumlah sasaran layanan kesehatan, jumlah fasilitas tersedia berikut kualitasnya, jumlah kesehatan dan klasifikasinya serta kebutuhan lain terkait basis data kesehatan nasional, e. optimalisasi program peningkatan kualitas gizi ibu dan anak sebagai program unggulan untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak, f. mengevaluasi penggunaan jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dan pelayanan rumah sakit dalam melayani ibu dan anak untuk implementasi Kartu Indonesia Sehat, g. melakukan revitalisasi posyandu sebagai garda terdepan untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

14

h. menerbitkan peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 172 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan alokasi anggaran kesehatan, b. melaksanakan amanat Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 untuk mengalokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji dan 10% dari APBD di luar gaji, c. memberikan insentif dan disentif kepada pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan kewajibannya terhadap penyelenggaraan program kesehatan ibu dan anak. Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang saya hormati dan Sidang Dewan yang kami muliakan, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui Sidang Paripurna yang mulia ini, Komite III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk mengesahkan dua materi. Yaitu, hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2014 dan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak dapat diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI tanggal 5 Desember 2014. Akhirnya, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan beserta seluruh anggota DPD RI serta semua pihak-pihak yang telah banyak membantu kami, khususnya Sekretariat Jenderal DPD RI beserta jajaran serta teman-teman sahabat media yang telah meliput kegiatan-kegiatan Komite III. Semoga segala upaya yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. Jakarta, 5 Desember. Komite III DPD Republik Indonesia. Pimpinan: Bapak Hardi Selamat Hood, senator dari Kepri; Wakil Ketua Bapak Ir. Abraham Liyanto, senator dari NTT; dan saya sendiri Fahira Idris, senator dari Jakarta. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Senator Fahira Idris yang telah menyampaikan dari pada laporan Komite III yang kepada kita di sidang dewan yang mulia ini untuk dapat kita menyetujui 2 hal. Apakah kita dapat menyetujui: Satu, hasil pengawasan daripada DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2014. Setuju? KETOK 2X Kemudian, apakah dapat kita menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berkenaan dengan kesehatan Ibu dan anak, setuju KETOK 2X Baik, tepuk tangan buat kita semua.


15

Selanjutnya, kami persilakan kepada Komite IV untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya dan mohon time management-nya bisa diatur dengan baik. Untuk itu, kami persilakan. PEMBICARA : Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (WAKIL KETUA KOMITE IV) Bismillahirahmanirrahim, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastyastu. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan para Wakil Ketua yang kami hormati, para hadirin undangan yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah hari ini. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini, mendahului komite yang lain. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV tidak secara lengkap karena waktu, tetapi pokokpokoknya saja yang meliputi: a. hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perpajakan, b. pertimbangan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan semester satu tahun 2014 BPK RI. Hebatnya Komite IV karena baru diserahkan formal tadi, Komite IV telah membahasnya. Pimpinan dan Anggota serta hadirin Paripurna yang kami hormati, terhadap materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perpajakan dilaksanakan kegiatan kunjungan ke daerah, yaitu Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Bali dan juga mengundang rapat kerja Bapak Gubernur, Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dengan pokok-pokok kesimpulan antara lain, sekali lagi antara lain: a. sarana dan prasarana institusi pajak dan aparat pemungut pajak di daerah yang belum melaksanakan tugas secara optimal dalam peningkatan penerimaan negara dan daerah, b. masih ditemui hambatan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas karena kesulitan akses data penerimaan pajak berkaitan dengan bagi hasil atas pengenaan pajak pusat kepada daerah, yaitu PPH orang pribadi dan PPH karyawan dan pajak sumber alam, c. banyak ditemukan masalah piutang pajak sehubungan dengan pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan mempengaruhi opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, d. Selanjutnya dalam menghadapi era persaingan bisnis global pada tahun 2015, regulasi pajak belum dapat melindungi pengusaha kecil, koperasi, serta menengah, terutama dalam mendukung pemanfaatan informasion technology atau IT sebagai sumber data yang terintegrasi guna kepentingan pemanfaatan pajak pusat dan atau pajak daerah.


16

Terhadap beberapa hal telah direkomendasikan, antara lain: a. perlu diberikan sarana dan prasarana yang memadai kepada institusi pengelola pajak di daerah dan pajak daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja dalam penerimaan negara dan daerah yang lebih optimal, b. berkaitan dengan bagi hasil atas penerimaan pajak pusat kepada daerah, yaitu PPH orang pribadi dan PPH karyawan dan sumber daya lama diperlukan transparansi dan akuntabilitas data penerimaan pajak yang dapat diakses dengan mudah, c. agar ditingkatkan koordinasi antara BPK, kementerian dalam negeri, kementerian keuangan dan pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi permasalahan piutang pajak sehubungan dengan pengalihan PBB perdesaan dan perkotaan yang telah menjadi pajak daerah. d. dalam rangka menghadapi era bisnis global pada tahun 2015, diperlukan regulasi pajak yang melindungi pengusaha kecil, koperasi, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber data yang terintegrasi bagi pajak pusat dan daerah. Pimpinan, anggota, dan hadirin serta peserta Sidang Paripurna yang kami hormati, dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK semester satu tahun 2014, telah dilakukan penelaahan dan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK tersebut dengan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Provinsi Yogyakarta, dan Provinsi Maluku dilakukan rapat kerja dengan BPK perwakilan di daerah-daerah tersebut dengan pemerintah provinsi dan beberapa pemerintahan kabupaten kota yang menjadi entitas terperiksa BPK dengan hasil-hasil pokok-pokoknya. a. Peningkatan kualitas penyiapan laporan keuangan antara lain, perlu ada solusi akuntansi atas temuan periode-periode sekarang dan sebelumnya yang sudah lama, namun belum diselesaikan agar tidak terbebani opini terhadap LKPD pemerintah daerah periode berikutnya tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum atas temuan tersebut. b. Sumber daya manusia pengelolaan keuangan daerah antara lain, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan terobosan strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga akuntansi pada pemerintah daerah, terutama untuk mempersiapkan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. Juga, didukung dengan memberdayakan Sekolah Tinggi Akutansi Negara atau STAN yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta di daerah untuk mendidik tenaga akuntansi yang diperlukan. c. Peran aparat pengawasan intern pemerintah daerah. Struktur dan fungsi inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah daerah perlu diperkuat melalui suatu proses persetujuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pengawasan intern pemerintah. d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, ini banyak poinnya, antara lain pemerintah pusat perlu memberikan bantuan teknis dan sistem yang diperlukan pemerintah daerah sehingga pengalihan punggutan pajak dan bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dari pemerintah pusat ke daerah berjalan dengan baik; pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang disampaikan atas hasil pemeriksaan BPK; DPD RI, DPR dan DPD RI bersama BPK agar terus aktif memantau proses hukum yang dilakukan oleh aparat tenaga hukum terhadap temuan-temuan BPK yang berindikasikan tindak pidana korupsi ataupun tuntutan ganti rugi, khususnya temuan yang sudah lama dilaporkan; DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota perlu didorong untuk proaktif menindaklanjuti temuan BPK atas LKPD pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk proses pelaporan kepada aparat penegak hukum. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

17

e. Pengakuan integritas dan kompetensi BPK, antara lain BPK perlu memastikan jumlah dan kompetensi pemeriksa BPK di berbagai kantor perwakilan BPK sudah memadai untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan; BPK memungkinkan untuk merekrut tenaga pemeriksa dari BPKP untuk memperkuat sumber daya manusia di BPK; pemerintah daerah perlu memfasilitasi anggota BPK yang melaksanakan tugasnya, terutama terhadap rasa aman melaksanakan tugastugasnya di lapangan. Bapak Pimpinan, Anggota, dan hadirin peserta Sidang Paripurna yang kami hormati, pada Sidang Paripurna yang terhormat ini kami menyampaikan materi dengan harapan untuk diambil keputusan. a. Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UndangUndang Bidang Perpajakan b. Keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2014. Berkelanaan dengan itu pula dalam Sidang Paripurna ini kami laporkan bahwa Komite IV sedang melakukan kajian terhadap rancangan pembangunan jangka menengah nasional yang akan dirampungkan pada masa sidang berikutnya. Dengan demikian, pada masa sidang Komite IV yang akan datang akan membahas: 1) rancangan RPJM tahun 2015 – 2019. Sekalipun tidak wajib bagi DPD untuk memberikan pertimbangan, tetapi bagi kami ini sangat teknis, sangat strategis; 2) perencanaan dan anggaran APBN tahun 2016; 3) RAPBN perubahan tahun 2015; 4) usul inisiatif rancangan undang-undang; dan 5) tindak lanjut aspirasi daerah dan masyarakat. Khusus terhadap materi APBN, pembahasan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang baru yang telah disusun oleh Tim 11 yang dikoordinasikan oleh Panitia Musyawarah DPD yang akan dilaporkan tersendiri oleh kordinator harian tim penyusun. Pedoman tersebut disesuaikan dengan prinsip penyusunan APBN yang berbasis kinerja dan melibatkan secara aktif seluruh komite-komite DPD RI. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pimpinan Komite IV yang telah menyampaikan progress report-nya. Sidang yang mulia, sebagaimana tadi yang kita dengarkan dari laporan Pimpinan Komite IV untuk mendapatkan persetujuan daripada Sidang Paripurna ini ada 2 hal. Apakah kita dalam Paripurna ini dapat menyutujui, yang pertama keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perpajakan, yang kedua keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut hapsem pertama BPK tahun 2014? Dapatkah kita setujui? KETOK 2X Baik, tepuk tangan buat kita semua dan terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pimpinan Komite II.


18

PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA, SH., MM. (KETUA KOMITE II) Baik, terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om swastyastu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Pimpinan alat kelengkapan, Anggota DPD RI, serta Sekretariat Jenderal, dan Sekretariat Komite yang saya hormati. Pertama, saya atas nama pribadi mengucap terima kasih kepada Pimpinan dan teman-teman Anggota DPD RI yang telah memberikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua saya, bapak saya. Terima kasih dan ini meringankan beban kami. Terima kasih, Pak ketua, Ibu-Bapak, serta teman sekalian. Yang kedua, kami ingin membacakan beberapa hal, singkat saja. Bahwa dalam rangka fungsi Komite II, kami telah melaksanakan beberapa pertemuan, yaitu dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, Direktur PLN, dan terakhir kemarin dengan Menteri BUMN. Kami juga bertemu dengan beberapa dirjen yang terkait, masyarakat transportasi, dan lain-lain. Dalam rapat kerja tersebut, kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan advokasi. Yang pertama, kunjungan ke Polres Jakarta Selatan terkait kecelakaan lalu lintas di persimpangan kereta api. Yang kedua ke Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan terkait dengan asap akibat terbakarnya hutan gambut. Yang ketiga, kami juga sudah berkunjung ke Sumatera Selatan dalam rangka terkait dengan pemadaman listrik di Sumatera Selatan dengan anggota DPD yang berasal dari sana. Selanjutnya, kami juga setelah melakukan beberapa kegiatan advokasi tentang hilangnya dan sulitnya mencari gas subsidi elpiji yang 3 kilo dan ini menjadi diskusi kita. Terakhir, kami kemarin juga menerima kunjungan dari pada Bupati Pelalawan terkait tentang wilayah migas. Juga kemarin pertemuan Komite II dengan Bupati Mandailing Natal tentang PT Sorik Marapi Geothermal. Terakhir, dengan Prof. Dailami kami ke Jaya Ancol tentang adanya harga masuk tiket yang terlalu mahal. Pada kesempatan ini kami singkat saja, di sini ada laporan Bapak-Ibu ketua yang saya hormati, kami mohon pada kesempatan ini kami telah mengadakan 3 pengawasan, mohon berkenan nanti ini kita setujui. a. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. b. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Jalan. c. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam. Demikian laporan yang kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan, semua Anggota DPD RI, kami ucapkan terima kasih. Dan, pada saatnya nanti Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, dan sukses untuk kita semua, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om shanti shanti shanti om. Horas, nuwun sewu.


19

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak-Ibu sekalian, tadi telah disampaikan secara singkat, ringkas, dan tepat ya karena efisiensi oleh Pak Parlindungan Purba. Untuk itu, dapatkah kita menyetujui sebagaimana tadi yang diusulkan, ada 3 pengawasan yang telah dilaksanakan pada masa sidang in oleh Komite II. Pertama, dapatkah kita menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Yang kedua, dapatkah kita menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman. Yang ketiga, dapatkah kita menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Setuju? KETOK 2X Baik, terima kasih pada Komite II. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, kami persilakan kepada PPUU untuk bisa menyampaikan secara singkat waktunya. Kita harus efisien, ada 25 menit yang harus kita bagi kepada 5 alat kelengkapan lainnya. Kami persilakan. PEMBICARA : GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH (KETUA PPUU) Laporan pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 – 2015 disampaikan pada Sidang Paripurna ke-7 DPD RI, Jum'at 5 Desember 2014. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swastyastu. Karena terbatas oleh waktu, jadi kepada Bapak-Ibu Senator yang kami hormati, saya langsung kepada materi saja, yang basa-basinya kita lewatkan saja, menghormati yang lain. Terkait dengan penyusunan Prolegnas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Dalam rangka penyusunan Prolegnas 2015 – 2019, PPUU telah melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut. a. Pada tanggal 4 November 2014, PPUU telah melakukan rapat gabungan dengan komite dan BPKK dalam rangka membangun kesepahaman paket penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah untuk penyusunan Prolegnas. b. Pada tanggal 16 November 2014 PPUU telah melaksanakan finalisasi Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas prioritas 2015. Dalam finalisasi tersebut, PPUU mengundang komite dalam rapat gabungan. Namun, dalam kegiatan finalisasi tersebut penyusunan Prolegnas belum optimal dikarenakan sebagian besar komite belum mengambil keputusan terhadap usul RUU yang akan disampaikan kepada PPUU. c. Pada tanggal 30 November 2014, PPUU membahas dan menyepakati usulan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sekaligus menyusun dan menyepakati Prolegnas prioritas 2015. d. Menjelang Paripurna, PPUU kembali menerima surat tanggal 4 Desember 2014 dari Komite I perihal masukan Komite I, perbaikan usulan Komite I untuk Prolegnas tahun 2014 suratnya, tetapi sebenarnya harusnya 2015, mohon nanti bisa dikoreksi. Terkait dengan: 1) Rancangan Undang-Undang Pertanahan; 2) Rancangan UndangSIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

20

Undang tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara; 3) Rancangan UndangUndang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta sebagai cadangan yaitu Rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan terpadu kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. sehingga usulan Prolegnas Prioritas tahun 2015 dari Komite I yang semula Rancangan Undang-Undang tentang of konvergensi telekomunikasi diubah menjadi rancangan undang-undang tentang pengelolahan daerah perbatasan negara. sebagai langkah awal, hal ini masih bisa dimaklumi, tetapi ke depan diharapkan tahapan-tahapan formal penyusunan prolegnas bisa dipatuhi bersama untuk efektivitas kinerja. Dari PPUU telah melakukan inventarisasi kepada Komite, Anggota DPD, serta masyarakat, dan daerah terkait dengan usul-usul RUU yang akan menjadi Prolegnas tahun 2015 – 2019 serta Prolegnas prioritas tahun 2015. Hasil dari pembahasan itu terkumpul 62 RUU dan disepakati 12 RUU sebagai prioritas dan 11 RUU sebagai cadangan prioritas. Terdapat 39 RUU yang masih tersisa yang harus dilakukan verifikasi terkait urgensi, substansi, tumpang tindih RUU, reformulasi pengaturan rumpun yang disesuaikan dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D UUD 45. Berkenaan dengan penyusunan Prolegnas 2015 – 2019 setelah kegiatan di daerah, reses yang akan datang, komite dapat memasukkan kembali hasil serapan di daerah tentang hal-hal yang dimasukkan dalam RUU yang akan dibahas atau usulan revisi terhadap undang-undang sehingga RUU yang akan dibahas pada tahun 2015 – 2019 adalah RUU yang dibutuhkan rakyat dan memudahkan akses bagi kesejahteraan rakyat serta memberikan sumbangan bagi penguatan pelaksanaan tertib hukum di Indonesia. Terkait dengan pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut. a. Sebagaimana hasil pembahasan antara PPUU dengan Panitia Musyawarah pada tanggal 30 November 2014, PPUU mendapat tugas sebagai koordinator DPD dalam pelaksanaan pembahasan RUU tersebut. Sebagaimana undangan balik DPR RI melalui surat Nomor LJ/11900/DPR RI/11/2014 tanggal 28 November 2014 perihal undangan rapat untuk menghadiri pembahasan RUU tentang perubahan atas UndangUndang MD3 pada tanggal 1 Desember 2014, PPUU bersama dengan tim DPD dan Wakil Ketua DPD menghadiri kegiatan pembahasan dengan Pimpinan Badan Legislasi dan Ketua Kelompok Fraksi di Baleg. Dan, dalam pertemuan tersebut PPUU telah menyerahkan usul perubahan Undang-Undang MD3 yang terkait dengan pelaksanaan putusan MK Nomor 92/PU/10/2012 serta pasal-pasal yang terkait dengan sinkronisasi kelembagaan dan keuangan yang keseluruhannya berjumlah 13 pasal usul perubahan serta usul Prolegnas prioritas tahun 2015 sebanyak 12 RUU yang salah satunya adalah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang MD3. Hal ini tentu menyikapi hasil pembahasan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan bahwa pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang MD3 akan melibatkan DPD dan menjadi bagian dari prolegnas prioritas tahun 2015. Namun, melihat perkembangan yang terakhir pada pembahasan Undang-Undang MD3 ini, maka kami berharap agar ada upaya-upaya yang sifatnya sistematis, strategis, dan taktis dari DPD sehingga apa yang menjadi kenyataan saat ini Undang-Undang MD3 hanya membahas kesempatan politik internal DPR saja, sementara usulan dari DPD diabaikan b. Dalam rangka pengembangan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat Daerah Law Center DPD RI, selama tahun 2014 Law Center telah melakukan 3 SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

21

kegiatan: anotasi perundang-undangan, kompodium bidang hukum, otonomi daerah, sumber daya alam, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta eksaminasi dan pertimbangan hukum. Ke depan, PPUU akan menajamkan kembali peran Law Center sehingga fungsi legislasi DPD bisa lebih optimal. Hadirin yang kami hormati, kami langsung pada kesimpulan. a. Berkenaan dengan penyusunan prolegnas, mengingat telah disampaikan usul DPD kepada DPR terhadap prioritas prolegnas tahun 2015 yang di dalamnya juga termasuk UU MD3, maka pada Sidang Paripurna DPD pada tanggal 5 Desember tahun 2014, PPUU akan menyampaikan Prolegnas prioritas tahun 2015 untuk diputuskan menjadi keputusan DPD. Adapun mengenai daftar Prolegnas DPD 5 tahunan, terkecuali Prolegnas prioritas tahun 2015, akan dilakukan pendalaman serta pembahasan yang lebih komprehensip melalui kegiatan diskusi dengan perguruan tinggi di daerah untuk memperkaya materi dan substansi Prolegnas DPD pada masa sidang 2 tahun sidang 2014 – 2015. Hal ini juga dilakukan melihat waktu pembahasan Prolegnas di DPR yang baru dilaksanakan pada masa sidang berikutnya. b. Terkait dengan pembahasan RUU tentang perubahan atas undang-undang MD3, kiranya DPD dapat segera mengambil langkah-langkah politis dalam rangka penyempurnaan undang-undang MD3, termasuk juga memikirkan langkah-langkah konstitusional untuk menegakkan Keputusan MK No. 92/PPUU/10/2012 c. Untuk mengantisipasi dinamika legislasi yang semakin dinamis, eksistensi pembentukan Panitia Khusus DPD perlu direncanakan dengan baik mengingat dengan sistem tripartid pembahasan legislasi, maka RUU yang berasal dari pemerintah maupun DPR juga memerlukan DIM dari DPD. Sehingga, untuk menjaga sinkronisasi, harmonisasi, serta konsistensi pembahasan, sebaiknya pansus-pansus tersebut dalam satu kesatuan manajemen DPD yang dikoordinir oleh PPUU. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang kami sampaikan dan bersama ini sebelum kami tutup, kami bacakan 12 RUU yang akan menjadi prioritas yang nanti kita melakukan persetujuan. 1. Komite I, RUU tentang Pertanahan, 2. Komite I, RUU tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara 3. Komite II, RUU tentang Jasa Lingkungan 4. Komite II RUU tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan 5. Komite III, RUU tentang Ekonomi Kreatif 6. Komite III, RUU tentang Perlindungan Bahasa dan Kesenian Daerah 7. Komite IV, RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Komite IV, RUU tentang Perkoperasian 9. PPUU, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. PPUU, RUU tentang Wawasan Nusantara yang berbentuk pansus 11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berbentuk pansus 12. RUU tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau dengan alternatif RUU DPD sendiri karena DPRD sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.


22

Demikian laporan pelaksanaan tugas PPUU yang bisa kami sampaikan pada masa sidang kali ini Dengan mengucapkan Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om shanty shanty shanty om. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Panmus, maaf, Ketua PPUU yang telah menyampaikan laporannya dan juga permintaan persetujuan terhadap Program Legislasi Nasional yang merupakan prioritas daripada DPD yang akan kita bahas di tahun 2015 yang tadi telah kita dengarkan bersama. Apakah dapat kita menyetujui? KETOK 2X Baik, saudara-saudara sekalian, jadi kita harus membagi manage waktu, ini yang persetujuan dulu ya. Panmus saya minta tolong dijelaskan saja secara ... (tidak jelas, red.), nanti diberikan kepada anggota ini soal bagaimana sosialisasi sesungguhnya pelaksanaan pemberian pertimbangan DPD terhadap RUU tentang APBN. Untuk itu, kami persilakan untuk bisa kita putuskan ya dan nanti kita akan lakukan sosialisasi ke semuanya ya. Jadi, yang penting kita putuskan dulu. Silakan, Pak Cholid. PEMBICARA : Ir. H. CHOLID MAHMUD, MT (PANMUS) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan para anggota yang berbahagia, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ada lembar yang sangat penting di dalam tumpukan para anggota semuanya, silakan dicari dulu yang judulnya adalah “Pengantar”. Ini lembar ini adalah sesuatu yang harus Bapak-Ibu anggota bawa ke daerah untuk kita mencari dan mendapatkan usulan-usulan strategis daerah terkait dengan APBNP 2015 dan APBN 2016. Karena itu, yang lain-lain boleh ditumpuk, tetapi yang lembaran ini jangan ditumpuk ya, lembaran ini harus dibawa. Judulnya ada pengantar di sini ya, kemudian di belakangnya ada APBN 2016 wilayah pembangunan Papua. Usulannya 1, 2, 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudahmudahan sudah ketemu ya, kalau yang belum nanti tolong meminta karena ini bahan paling penting untuk pertimbangan APBN kita 2016 dan APBNP 2015. Baik, ini yang paling penting, nah selanjutnya yang lain-lain sebagai tambahannya. Bapak-Ibu yang saya hormati, tata tertib kita itu menentukan bahwa semua komite terlibat di dalam fungsi anggaran. Oleh karena itu, panitia musyawarah telah membentuk tim 11 menindaklanjuti tata tertib itu untuk menyusun pedoman mekanisme keterlibatan seluruh komite di dalam pertimbangan APBN. Lengkapnya mekanisme itu ada di dalam pedoman yang sudah ada juga di dalam naskah yang Bapak-Ibu terima yang ringkasan mekanismenya juga dilampirkan dalam bentuk flowchart-flowchart, tiap komite terlibat di situ. Kemudian, sampai pada penjadwalan terkait dengan mekanisme ini juga dilampirkan di sini. Isi dari keseluruhan ini adalah konsekuensi dari tatib kita yang memperkuat fungsi anggaran DPD RI di dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintah dan DPR dalam konteks APBN. Target kita adalah untuk lebih efektif mempengaruhi APBN dalam rangka kita memperjuangkan kepentingan daerah. Oleh karena itu, kita akan masuk untuk pertimbangan APBN 2016 atau APBNP itu pada tahap perencanaan, yaitu di mana kita setiap komite nanti SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

23

akan kita tugasi untuk bertemu dengan kementerian-kementerian sektoral yang menjadi mitra dari masing-masing komite. Nah, bahan yang tadi saya katakan sebagai penting ini adalah bahan yang Bapak-Ibu harus peroleh dari daerah yang nanti akan diolah oleh Puskada untuk diklasifikasikan berdasarkan kewilayahan dan berdasarkan komite-komite. Itulah bahan yang akan Bapak-Ibu gunakan tiap-tiap komite untuk kita bertemu dengan pemerintah daerah sebelum, maaf, pemerintah pusat kementerian sektoral, sebelum kementerian itu menyusun RKP pemerintah. Sehingga, kita berharap bahwa dengan cara itu nanti usulan-usulan dari daerah yang dibawa oleh DPD RI ini masuk di awal. Jadi, tidak memberi pertimbangan di akhir, tetapi masuk di awal. Saya kira itulah ringkasnya dari mekanisme yang kita buat ini dan ini perlu diputuskan oleh Paripurna sebagai sebuah pedoman mekanisme kerja bagi kita sebagai lembaga Demikian, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Bapak-Ibu sekalian. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh masing-masing komite supaya keterlibatan semua anggota dalam penyusunan daripada dan perlu kami sampaikan, setelah 10 tahun kita bekerja, ini perubahannya bukan sederhana, adalah fundamental, yang sangat mendasar sekali. Mudah-mudahan dengan mekanisme baru ini akan lebih meningkatkan kinerja DPD dalam bidang fungsi anggaran kita. Untuk itu, dapatkah kita menyetujui peraturan DPD RI tentang pedoman pelaksanaan pemberian pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN? KETOK 2X Baik tepuk tangan buat Panmus, ya terima kasih buat kita semua. Saudara-saudara sekalian saya ingin menawarkan karena yang lain hanya mendengarkan progress report, barangkali sudah disiapkan dan dibagikan kepada anggota, saya ingin menawarkan kepada pertama Komite I, BAP, BKSP, dan BPKK ya apakah bisa diserahkan saja ke kami. Ya jadi kalau bisa saya mohon kepada Komite I untuk bisa menyerahkan kepada kami. Saya persilakan, Pak Benny. PEMBICARA : BENNY RHAMDANI (WAKIL KETUA KOMITE I) Interupsi, Pimpinan Melihat situasi waktu yang sudah sangat tidak memungkinkan, Komite I juga memberikan penghormatan kepada forum yang tadi mayoritas menyetujui di luar alat kelengkapan yang sudah menyampaikan progress report, tentu komite I akan tunduk pada keputusan Paripurna dan mayoritas suara untuk menyerahkan, tetapi dengan satu catatan kritis yang harus diingat oleh Pimpinan dan juga ke Kesetjenan ya, kita menganggap bahwa Paripurna itu momentum yang sangat penting dan strategis. Rakyat, publik, media harus tahu apa yang menjadi tugas komite untuk disampaikan secara terbuka. Ini pertanggungjawaban moral dan politik kita. Tetapi, ibadah Shalat Jum'at juga adalah hal yang lain yang sangat penting, yang sangat penting tidak boleh kita tinggalkan, yang penting tentu tidak boleh kita abaikan. Catatan kritis saya secara pribadi, saya menggunakan hak anggota DPD untuk meminta, ke depan, tolong dicatat, Pak Sesjen, kiranya rapat paripurna yang penting dan SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

24

strategis ini tidak dijadwalkan pada hari Jum'at ya, kita bisa menggunakan hari yang lain. Saya yakin semua Anggota DPD bisa menerima dan setuju dengan pandangan saya secara pribadi. Atas izin seluruh anggota Komite I, Pimpinan, saya akan menyerahkan secara langsung dokumen resmi. Yang pertama, pelaksanaan tugas Komite I. Yang kedua, program strategis Komite I periode 2014 – 2019. Ketiga, kertas posisi Komite I DPD RI. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih. Baik, terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan Komite I. Jadi, begini catatannya, pertama, apresiasi. Yang kedua begini, kita usahakan kalau memang ada laporan segala macam yang panjang itu kita hindarkan hari Jumat, tetapi ada hal tertentu yang hanya mengambil keputusan tidak panjang ya kita tetapkan pada hari Jum'at tidak ada masalah. Kalau ada hal urgent, ya kita sepakati itu ya. KETOK 2X Kemudian, ke BAP silakan kalau ada yang mau disampaikan. Yang kedua, saya lupa, mohon kepada Sekretariat dari masing-masing komite untuk membuat ringkasannya dari laporannya untuk dijadikan press release untuk dibagikan. Mohon ya melalui Bapak Sekretariat Jenderal, secara ringkas nanti apa yang telah dilaksanakan. Baik, kepada BAP kami persilakan. Pak, hallo Pak Gafar, ayo. Terima kasih kepada BAP. Tolong Sekretariat BAP untuk membuat release-nya mana yang perlu untuk disampaikan ke publik. Kemudian, kepada BKSP kami persilakan untuk bisa menyerahkan laporannya. Yang selanjutnya, kepada Pimpinan BPKK untuk bisa menyampaikan. PEMBICARA : Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH (KETUA BPKK) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan Ibu-Bapak sekalian, saya hanya akan menambahkan informasi sedikit saja, bahwa pembekalan kelompok DPR kita laksanakan tanggal 8 – 9. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik mohon diingat. Tempat? PEMBICARA : Tidak jelas itu pembekalan apa, Pak. Pak Bambang, pembekalan apa Pak, tolong dijelaskan, Pak. Iya tidak jelas ini pembekalan 8 – 9, coba dijelaskan.


25

PEMBICARA : Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH (KETUA BPKK) Terima kasih. Jadi, pembekalan Kelompok DPD di MPR dilaksanakan tanggal 8 – 9 Desember karena memang itu batas akhirnya ya, ini tempat baru dicari tetapi tanggalnya sudah kita tetapkan, terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ini program MPR ya, jadi di MPR ini, dan semua fraksi-fraksi. Baik, mohon waktunya ya. Baik, teman-teman sekalian, sebentar-sebentar, ini masih ada waktu, kita harus memanfaatkan 5 menit ini. Pertama, ini kita harus mendengarkan laporan Pimpinan PURT ya terhadap 2 hal. Yang pertama, mengenai peraturan DPD RI tentang petunjuk operasional kegiatan rapat, kemudian peraturan DPD RI tentang staf ahli dan asisten. Seyogyanya harapannys ini dilakukan secara tertutup karena ini masalah internal, tetapi karena ini hanya disampaikan kepada Pimpinan ya, kita sepakati ya tidak usah ditutup ya, jadi biar diserahkan saja. Silakan kepada Pimpinan PURT untuk disampaikan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pada Sidang Paripurna ini ada 2 hal untuk PURT ini yang telah dibagikan kepada kita semua untuk dapat persetujuan kita ya. Dapatkah kita menyetujui peraturan DPD RI tentang petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas DPD? Yang kedua, untuk dapat kita menyetujui peraturan DPD RI tentang staf ahli DPD dan asisten ahli Anggota DPD? Dapatkah kita setujui, Bapak-Ibu sekalian? KETOK 2X Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG, MBA (SULSEL) Pimpinan, Pimpinan, Bahar Ngitung 103. Terima kasih Pimpinan dan sahabat-sahabat senator Indonesia. Saya hanya merasa prihatin setelah ketua PURT melangkah dengan gagah naik, tetapi saya harus menyampaikan bawa saya kurang lebih 5 tahun di lembaga DPD ini. Baru kali ini reses, biaya reses terlambat. Oleh karena itu, mohon kiranya Pimpinan itu untuk lebih banyak memperhatikan kesejahteraan anggota, bukan sebaliknya bahwa keputusan PURT yang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota justru menjadi terhalang di tingkat Pimpinan. Yang kedua, 30 hari masa reses adalah waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kepada Pimpinan saya titipkan harapan saya agar tugas dan fungsi Pimpinan sebagaimana diamanatkan dalam tata tertib itu dapat lebih ditingkatkan. Saya sedih mendengar bahwa tim negosiasi kita tentang MD3 itu ditolak masuk ke ruangan DPR, bahkan di dalam tim itu ada unsur Pimpinan hadir. Dan, juga ini merupakan, kalau menurut saya perjuangan kita usulan 13 perubahan untuk masuk di dalam perubahan MD3 itu tidak diterima, ini adalah satu indikasi bahwa isu yang dikembangkan dulu bahwa kalau kita di KMP akan lebih mudah untuk bernegosiasi dengan DPR, itu menjadi mustahil buat saya. Oleh karena itu, ini tanda-tanda bahwa amandemen akan sulit terwujud karena MD3 saja tidak. Yang ketiga, harapan saya bahwa ketiga Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua untuk dapat memikirkan bagaimana kesejahteraan anggota lebih ditingkatkan untuk membangun daerahnya masing-masing dalam bentuk dana aspirasi. Terima kasih. SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

26

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Jadi perlu saya informasikan, bukan keterlambatan, tetapi karena memang terkait dengan keputusan PURT tadi malam, ya Pak Habib ya, sudah diputuskan. Tetapi, hari ini sudah ditransfer ya dana tersebut. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi, PURT sudah cepat. Baik, jadi saya ingin kami informasikan dengan wafatnya sahabat kita Pak Aidil Fitrisyah sehingga pada 22 November yang lalu telah diadakan pemilihan pimpinan secara musyawarah sehingga Pimpinan PURT sekarang terpilih Saudara Habib Ali Alwi, Senator dari Banten yang didampingi oleh Pak Fabian Richard Sarundajang dan Bapak Novi Candra ya. Kemarin juga Panmus, Saudara-saudara sekalian mohon dengarnya ya, bahwasanya masa siding, kemarin Panmus telah bersidang bahasan jadwal sidang yang kedua tahun 2014 – 2015 itu dimulai 12 Januari ya dan berakhir pada tanggal 22 Maret dan sebagainya. Kemudian, juga telah kita lakukan juga penyusunan renstra, kami tidak usah uraikan, dan kita minta kepada Panmus untuk lebih mempertajam lagi supaya ini bisa kita wujudkan untuk 5 tahun ke depan daripada DPD RI yang ke depan. Juga sebagaimana tadi yang sampaikan oleh Pak Bahar ya, kita masih terus melakukan komunikasi ya soal putusan MK dan kita harapkan putusan MK yang judicial review mengenai Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 ini akan bisa diputuskan sehingga kita punya dasar hukum untuk bisa lebih meningkatkan peran dan fungsi kita melalui putusan MK tersebut. Ini beberapa hal yang ingin disampaikan. Kemudian, bagi Anggota DPD yang akan ke daerah, kita harapkan nanti dalam pengawasannya untuk dapat membangun sinergi dengan stakeholder yang ada di daerah, terutama juga mengawasi dampak dari kebijakan kompensasi daripada pengurangan subsidi BBM. Nanti akan dikirimkan agenda-agenda yang akan dilaksanakan nanti melalui Sekretariat Jenderal. Inilah, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa kami sampaikan dan perlu kami ingatkan juga pada Januari masa sidang berikutnya sebagai pengalaman kita mohon perhatian untuk kita semuanya menyerahkan ya data untuk pengisian LHKPN. Biasanya di DPD ini punya tradisi menyerahkan itu bersama. Jadi, nanti KPK datang dari Pimpinan semuanya nanti akan dilakukan seremonial. Jadi, bukan satu-satu kayak KPK, tidak begitu mekanismenya ya. Kita harus semuanya bersama ya, jadi kita harapkan nanti pada Januari, Pimpinan KPK kita undang dan sebagainya dan dia hadir di sini dan kita akan menyampaikan. Itulah pengalaman kita dan bedanya dengan tahun yang lalu ya di Sekretariat Jenderal dari Eselon I sampai III untuk bisa menyerahkan itu. Terakhir, ya karena ini adalah kesempatan yang istimewa buat kita di akhir penghujung 2014, dari meja pimpinan kami menyampaikan kepada saudara-saudara kami yang merayakan Hari Natal, kami ucapkan Selamat Natal. Juga, bagi keseluruhan buat kita untuk merayakan Tahun Baru 2015. Semoga Hari Raya Natalnya bagi yang merayakan dan Tahun Baru bisa kita akhiri dengan baik dan menghadapi tahun 2015 dengan jauh lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita. Inilah yang bisa kami sampaikan dan mohon doa singkat, doa sapujagat oleh saudara kita, oleh Pak Abu Bakar Jamalia dari Provinsi Jambi untuk memandu doa. Kami persilakan dengan segera.


27

PEMBICARA : BASRI SALAMA, S.Pd. (MALUT) Pimpinan, Pimpinan, Basri Salama (118) menyampaikan infromasi. Pimpinan, saya ingin menyampaikan kemarin Pak Aidil meninggal itu kita hampir kehilangan sense of moral. Hampir tidak ada kepedulian dari Pimpinan dan kita semua. Sekarang Sultan Ternate itu sudah sakit di rumah sakit kurang lebih 2 minggu. Kita hampir luput dari perhatian. Jokowi saja datang jenguk, Pak. Saya sedih melihat Sultan terkapar di rumah sakit, sampai saat ini belum satu pun setelah saya dengan Ibu Ati yang teman dari Maluku Utara yang datang jenguk. Saya meminta kepada teman-teman dalam keadaan Sultan sekarang masih posisinya sangat drop di Rumah Sakit Pondok Indah. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik nanti dicek saja. Nanti diwakili dari Pimpinan. Terima kasih. Silakan. PEMBICARA : H. ABU BAKAR JAMALIA (JAMBI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk memimpin doa menurut keyakinan Agama Islam dan bagi saudara-saudara saya yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirahamnirohim. Alhamdulillahirabbil ‘alamin, hamdan yuwafi ni’amahu wa yukafi u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa’adzimi sulthanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Ya Tuhan kami, anugerahkan kami kekuatan dan kecerdasan dalam mengemban amanat rakyat dan daerah dalam melaksanakan dan memanfaatkan masa reses yang akan kami laksanakan mulai tanggal 6-12-2014 sampai dengan tanggal 11-1-2015. Ya Allah Ya Tuhan kami, terimalah segala pinta dan hamba-hambanya. Mudah-mudahan segala urusan kami dijauhkan dari segala marabahaya dan segala macam fitnah sehingga kami dapat menampung dan membawa aspirasi daerah dan masyarakat yang kami wakili dengan baik dan bermanfaat untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya Allah berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat menjalankan amanah ini dengan jujur dan ikhlas demi kebahagian kita bersama. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Abu Bakar Jamalia yang telah mendoakan daripada Rapat Paripurnanya. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillah, Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X Terima kasih. SIDANG DITUTUP PUKUL 16:16:19 WIB SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MS I TS 2014-2015 JUMAT, 5 DESEMBER 2014

28

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents