DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2015-2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Senin 11 April 2016 15.00 WIB – selesai R. Rapat Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

:

1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal 2. DPD RI) 3. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

8.

Acara

:

1. Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016; 2. Pidato Pembukaan pada Awal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016; 3. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

1. Ir. Sefti Ramsiaty, MM. (Kepala Biro Persidangan I) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Mohon duduk sebagaimana yang telah diatur, para Anggota. Baik para protokol, mohon para Anggota Dewan yang terhormat yang masih ada di ruangannya untuk mengambil tempat duduk masing-masing biar kita membuka sidang ini. Baik, waktu sudah mulai pukul 15.00 WIB, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Sebelum memulai Sidang Paripurna DPD, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh anggota DPD yang saya hormati dan seluruh hadirin yang hadir pada ruangan ini dimohon untuk kita berdiri sejenak dan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

1

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan untuk duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 82 anggota dari 130 di mana keterangannya tugas satu, izin lima, dan sakit ada tiga orang. Dengan demikian, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-10 DPD ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang Dewan yang mulia. Sesuai dengan jadwal acara siding, Sidang Paripurna hari ini mempunyai tiga agenda pokok, yaitu pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016. Yang kedua, pidato pembukaan awal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016. Yang ketiga, laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan. Sebelum kita melakukan doa, sebagaimana kita tahu sidang ini seharusnya dimulai pukul 13.00 WIB, tetapi pagi tadi kita menetapkan jadwal sidang dan kegiatan semua sehingga Panmus tadi berlangsung dari pukul 10.00 – 14.00 WIB sehingga kita terlambat untuk memulai ini. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas seluruh anggota DPD ke depan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang dipercayakan kepada kita. Untuk itu, kami mohon Saudara Dedy Iskandar Batubara, senator dari Provinsi Sumatera untuk dapat memimpin doa untuk supaya jalannya sidang ini bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Kami persilakan. PEMBICARA: DEDY ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.S.P. (SUMATERA UTARA) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati, hadirin yang hadir, marilah bersama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya untuk memimpin doa secara Islam. Bagi saudara-saudara yang beragama lain kami persilakan untuk menyesuaikan. Auzubillahi minassyaitan nirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiabbil ‘alamin wabihi nasta'in 'ala umuriddunya waddin ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah, hari ini kami berkumpul di majelis Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini atas izin berkahi majelis ini sungguh engkau adalah yang maha pemberi keberkahan Allahumma Ya Allah Tuhan yang maha mengampun sungguh kami adalah orang-orang yang zholim yang tidak luput dari salah dan dosa. Ampuni dosa kami, dosa kedua Ibu dan Bapak kami, dosa istri, suami, dan anak-anak kami, dosa keluarga kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dosa orangorang yang berbuat baik kepada kami, dosa orang-orang yang doakan kami, dosa saudarasaudara kami yang juga tidak hadir di ruangan ini, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat Allahuma Ya Allah Tuhan yang maha tinggi yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Tuhan pemberi kedamaian dan keselamatan engkau adalah kedamaian dan keselamatan dari Mu segala kedamaian dan keselamatan kepada Mu kami kembali dalam kedamaian dan keselamatan hidupkan kami Ya Allah dalam kedamaian dan keselamatan masukan kami ke dalam surga Mu yang penuh dengan kedamaian Allahuma Allah ya Tuhan yang mengenggam kekuasaan dengan kuasa Mu engkau beri kami sedikit kekuasaan bimbing SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

2

kami untuk mampu menggunakan jabatan dan kekuasaan selalu dalam ridhoan Mu perihara langkah kaki kami agar senantiasa berjalan dalam kebaikan dan kebenaran kepada Mu kami meminta dan kami yakin engkau maha pangabul doa robbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adzabannar shallallahu alayhi walhamdulillahirobbil alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Sidang dewan yang mulia, mengawali Sidang Paripurna ke-10 ini kami sampaikan beberapa informasi sehubungan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD untuk bisa menjadi perhatian kita bersama di Masa Sidang ke-4 Tahun Sidang 2015 dan 2016 di mana masa sidang ini seluruh alat kelengkapan di harapkan dapat menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang telah di agendakan sejak masa sidang sebelumnya dan menyusun agenda sidang pada masa sidang ini sesuai dengan skala perioritas di masing-masing alat kelengkapan. Dari meja pimpinan kami informasikan bahwa tanggal 18 dan 22 Maret 2016 yang lalu Ketua DPD telah menerima surat dari DPR RI perihal penyampaian RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta RUU tentang Arsitek. Tadi pagi rapat Panmus telah memutuskan untuk menugaskan Komite I untuk membahas RUU tentang Pertanahan dan Komite II untuk membahas RUU tentang Karantina Hewan, dan Ikan, dan Tumbuhan, serta RUU tentang Arsitek. Di samping itu Pimpinan juga telah menerima surat dari DPR RI terkait permohonan untuk menunjuk alat kelengkapan guna membahas RUU tentang ekonomi kreatif yang mana ini adalah inisiatif dari DPD RI untuk itu tadi kami di Panmus telah menugaskan Komite III dan PPUU untuk membahas RUU tersebut bersama DPR RI dan Pemerintah secara Tripartit. Juga perlu kami informasikan bahwa tanggal 4 April 2016 yang lalu Mahkamah Konstitusi telah meminta DPD RI bersama-sama dengan DPR dan juga Presiden untuk memberikan keterangan pada Sidang Pleno MK pada pengujian perkara Nomor 11/PUU 14/2016 perihal permohonan pengujian Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Terhadap Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pemberian keterangan ini telah di lakukan oleh Komite I dan Komite II dan selanjutnya pada tanggal 14 April 2016 DPD RI akan dimintakan kembali untuk memberikan keterangan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada pengujian perkara Nomor 136/PU XIII/2015 perihal permohonan pengujian Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk kali ini kami menugaskan Komite I sesuai dengan bidang tugasnya untuk mewakili DPD RI kala memberikan keterangan di Sidang Mahkamah Konstitusi. Kedepan untuk memenuhi undangan serupa kita sepakati akan sesuaikan dengan pembidangan komite. Patut juga kita syukuri bahwa keterlibatan DPD RI dalam membahas RUU secara Tripartit dan dimintanya DPD RI hadir sebagai saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah langkah maju dan ini juga merupakan langkah kita bersama dalam membangun lembaga ini untuk dapat lebih diperhitungkan dalam sistem legislasi nasional. Kami juga meminta agar alat kelengkapan yang telah ditugaskan untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi di masing-masing alat kelengkapan dan tentu kami yakin melalui upaya tersebut langkah DPD RI dalam rangka memperkuat peran dan keterlibatan tidak hanya dalam pembahasan RUU namun juga tugas lainnya yang tentu saja berkaitan dengan kepentingan daerah dan juga nasional dapat terus kita tingkatkan. Dalam melanjutkan pelaksanaan tugas masa sidang ini kami meminta agar seluruh alat kelengkapan untuk dapat senantiasa dan terus mengikuti perkembangan kondisi kekinian yang tengah berkembang di masyarakat. Kasus menyanderaan 10 warga negara Indonesia yang terjadi di daerah perbatasan dengan Filipina tentunya perlu mendapat perhatian kita semua. DPD RI SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

3

berharap pemerintah dapat menyelesaikan dan mengambil langkah-langkah kongkrit khususnya guna penyelamatan seluruh korban penyanderaan tersebut. Dengan adanya kasus ini DPD RI melalui Komite I akan memberikan masukan konkrit melalui penyusunan RUU inisiatif tentang wilayah negara dengan memasukan klausul mengenai pengamanan wilayah negara khususnya di wilayah perbatasan. Pada saat yang bersamaan Komite I DPD RI juga akan menyusun RUU inisiatif tentang perubahan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, hal ini dilakukan mengingat perlu adanya penyesuaian pengaturan kekhususan bagi pengelolaan di wilayah Papua sebagai wilayah terdepan dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga terus mengingatkan agar terus kita mengikuti perkembangan persiapan pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Pelaksanaan Pilkada serentak gelombang kedua kita harapkan dapat berlangsung dengan baik daripada yang telah berlangsung ini. Berbagai kendala dalam pelaksanaan Pilkada serentak gelombang kesatu tahun 2015 diharapkan tidak terulang kembali dan menjadi catatan yang dapat dijadikan koreksi dan perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Terlibatnya Provinsi DKI Jakarta, Banten serta beberapa kebupaten kota di Provinsi Papua tentunya akan menjadikan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2017 ini menjadi semakin khusus dengan DKI sebagai Ibukota Negara dan akan menjadi barometer yang akan menyedot perhatian setidaknya di dalam negeri namun juga di dunia internasional. DPD RI juga akan turut berpartisipasi aktif dalam mendukung kesuksesan pelaksanaannya melalui pembahasan bersama dengan DPR dan Pemerintah terkait RUU perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. RUU ini merupakan wujud nyata peran serta DPD RI dalam mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas serta tata kelola pemerintahan daerah melalui pemilu kada daerah. Sidang Dewan yang mulia. Pada kurun waktu yang terakhir dimana permasalahan reklamasi di wilayah Jakarta juga tengah menjadi perbincangan diruang publik dalam kasus ini DPD RI meminta agar pemerintah melakukan review peraturan terkait penata dan pengelolaan lingkungan. DPD RI meminta pula agar pemerintah dapat mempertegas batasan tanggung jawab antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penataan dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah juga perlu mengkaji dampak kebijakan penataan dan pengelolaan lingkungan tersebut terhadap masyarakat secara lebih komprehensif. Pada masa sidang ini DPD RI melalui Komite II akan melakukan penyusunan RUU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga RUU tentang perubahan Undang-Undang tentang perlindungan varietas tanaman. Dengan disusunnya kedua RUU ini DPD RI berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan varietas tanaman khususnya dalam dukungan pembangunan ketahanan pangan nasional. Pada masa sidang ini kami juga meminta agar kita dapat terus mengikuti perkembangan pelaksanaan ujian nasional yang sedang diikuti anak-anak kita pada peserta didik. Kendati telah ditetapkannya UN ujian nasional bukan menjadi penentu utama kelulusan namun kami meminta agar pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan UN tersebut di mana ujian nasional harus kita manfaatkan sebagai momentum evaluasi kompetensi pelaksanaan pendidikan nasional sehingga pemerintah dapat terus melakukan strategi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu kami berharap Komite III dapat berperan aktif dan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan ujian nasional ini. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia juga kembali menghimbau kepada pemerintah untuk fokus terhadap pencegahan kasus kekerasan yang masih banyak menimpa anak perempuan dan kaum marginal lainnya. Bahkan DPD RI juga turut prihatin di tetapkannya status darurat kekerasan dibeberapa kabupaten dan kota seperti Serang dan Wonogiri. Kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya sangat kita perlukan untuk mengentaskan permasalahan ini. DPD RI melalui Komite III juga akan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

4

senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas kasus-kasus tersebut. Hal tersebut diwujudkan salah satunya melalui finalisasi RUU Inisiatif DPD RI tentang penghapusan kekerasan sexsual yang ditargetkan akan kita laksanakan pada tahun ini. Pada masa sidang ini Komite III juga akan melakukan pembahasan RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan, selain itu Komite III juga akan melakukan pembahasan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya kepada DPR RI terkait RUU sistem perbukuan, RUU tentang kebudayaan dan juga RUU tentang kekarantinaan kesehatan. Sidang dewan yang mulia, selain kasus tersebut diatas masih lambatnya pertumbuhan ekonomi sampai dengan permulaan triwulan kedua tahun 2016 meskipun pemerintah telah melakukan dua kali penurunan harga BBM hal ini belum mampu mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat disamping itu masih lemahnya index harga saham gabungan menunjukan iklim investasi di Indonesia masih belum menghadapi perbaikan dan juga ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara global, blow up kasus dugaan penyelewengan pajak yang dikenal sebagai Panama Papers telah meresahkan perekonomian global dugaan terlibatnya beberapa pengusaha asal Indonesia dalam kasus tersebut perlu menjadi perhatian kita bersama. DPD RI meminta agar pemerintah segera merespon kasus tersebut mengingat pemerintah tengah berkonsentrasi dalam peningkatan prima disektor pajak. Rencana pemerintah untuk menerapkan pengampunan pajak melalui pembicaraan RUU tentang penggunaan pajak dapat diharapkan dapat dikaji ulang. DPD RI berhadap agar pemerintah tidak memberikan pengampunan pajak terhadap pengusaha-pengusaha ... pajak tersebut. Diharapkan juga kedepan peningkatan perimbangan negara melalui sektor pajak dapat dilakukan tanpa melakukan upaya-upaya yang justru dapat merugikan negara untuk mendukung hal tersebut DPD RI melalui Komite IV akan melakukan penyusunan pandangan DPD RI terhadap RUU pengampunan pajak atau yang dikenal dengan tax amnesty sejalan dengan hal tersebut Komite IV juga akan melakukan penyusunan RUU inisiatif DPD RI tentang perubahan atas RUU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan RUU inisiatif DPD RI tentang penilai sebagai bentuk dukungan untuk akselerasi pembangunan kedepan. Sidang dewan yang mulia. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf h dan Pasal 196 Ayat 3 tata tertib DPD RI kegiatan Anggota DPD RI di daerah yang diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota dewan untuk menyerap, menghimpun, menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna disetiap awal masa sidang. Untuk itu secara berurutan kami akan mampersilakan kepada wakil masing-masing provinsi dapat menyampaikan laporan kegiatan di daerah dan juga perlu kami ingatkan sesuai dengan kesepakatan waktu penyampaikan laporan masing-masing provinsi adalah maksimal 5 menit. Oleh karena itu... PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Interupsi Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Laporan yang akan disampaikan nanti dapat lebih dipadatkan cukup pada garis-garis besarnya saja. Selanjutnya laporan yang lebih lengkap diserahkan kepada sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan

SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

5

PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Interupsi Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Dari laporan yang dibacakan. PEMBICARA : Interupsi Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Laporan tersebut menadi bahan penting... PEMBICARA : Interupsi Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Yang akan di administrasikan... (tidak jelas, red) PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Interupsi Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Khususnya Komite I, II, III dan IV. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Interupsi Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Pada kesempatan pertama PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Interupsi Pimpinan. Benny Ramdhani B96 Sulawesi Utara. Interupsi Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, sebentar, sebentar. Di sini mengatakan sesuai dengan kesepakatan kita tadi sudah pembuka masa sidang ini, penutup pembukaan sudah saya sampaikan. Ini agenda kita itu adalah mendengarkan laporan kegiatan kita..


6

PEMBICARA : Interupsi dulu Ketua. PEMBICARA : Yang kayak begini ini yang tidak jelas. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Interupsi Pimpinan. Benny Rhamdani B-96 Sulawesi Utara. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Atas teman-teman yang telah memberikan mandat kepada saya melalui surat dan dokumen resmi, tidak hanya nama tapi juga ditandatangani.Saya mohon izin kepada Pimpinan untuk diperkenankan saya menyampaikan surat yang surat ini akan ditujukan kepada Pimpinan DPD RI dan juga Badan Kehormatan. Yang sebelumnya saya mohon izin surat ini dibacakan di mimbar yang mulia forum paripurna kali ini. Terima kasih Pimpinan, hanya 5 menit. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Ini tidak diagendakan. Silakan saja lewat mekanisme.. Silakan yang lain. PEMBICARA : BASRI SALAMA, S.Pd (MALUKU UTARA) Silakan maju Pak Benny. PEMBICARA : Silakan maju 5 menit saja Pimpinan. PEMBICARA : Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DIY) Pimpinan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Mohon izin saya mendampingi Pimpinan. PEMBICARA : Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DIY) Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan. Jadi kalau dibacakan tidak ada di agenda. Saudara Benny, itu tidak ada di agenda Itu diserahkan kalau mau serahkan.


7

PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Pimpinan, Interupsi. Itu tidak ada di dalam agenda. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Saudara Benny. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Pimpinan yang tegas. Tidak ada di dalam agenda. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Iya, kita tidak bisa memberikan, tidak ada diagendakan oleh Panmus. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Interupsi Pimpinan. Pimpinan yang tegas, tidak ada di dalam agenda untuk hal ini. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Terima kasih, atas kesempatan yang diberikan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Tolong kembali dulu duduk. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Pak Benny mohon, tidak ada di dalam agenda. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Kalau urusan saya membaca ini dengan alasan Ibu tidak diagendakan apakah menutup sidang paripurna pada periode sebelumnya itu sesuai dengan tata tertib? PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Waktunya akan kami... (tidak jelas, red) SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

8

PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Mohon izin untuk disampaikan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Tolong Pak Benny kembali, tidak diagendakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Sekali lagi Pimpinan, mohon izin untuk disampaikan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Tolong hormati sidang paripurna ini Pak. Silakan dengar. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Iya, Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Kepada yang terhormat. PEMBICARA : Interupsi Pimpinan. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Dengarkan laporan daerah. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) .. (tidak jelas, red) untuk bisa menyampaikan... PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) ... Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) ...(tidak jelas, red) Saudara Benny untuk kembali. Silakan duduk.


9

PEMBICARA : Mohon laporan daerah diutamakan. PEMBICARA : Interupsi. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan Ibu. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Laporan daerah lebih penting. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Bapak menutup sidang paripurna saat itu juga tidak diagendakan.. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Masyarakat di daerah mendengarkan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Tolong hormati Pak Benny, ini sudah PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Mohon Pimpinan, aspirasi masyarakat itu lebih penting kita dengarkan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Laporan dari daerah. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Aspirasi masyarakat lebih penting untuk di dengarkan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Saya hanya minta waktu Pak Irman PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Nanti serahkan saja, serahkan nanti kita bisa bicara. Kami tidak memberikan ruang untuk Saudara.


10

PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Aspirasi masyarakat lebih penting untuk kita dengarkan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Tolong turun. Tidak boleh begitu. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Pimpinan, aspirasi masyarakat lebih penting kita dengarkan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) ... (tidak jelas, red) Kita aspirasi rakyat dulu lebih penting. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Tidak bisa Pak Benny. PEMBICARA : Pimpinan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) DPD RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. PEMBICARA : Interupsi Pimpinan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Dengan hormat kami yang bertanda tangan dibawah ini : PEMBICARA : Pimpinan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Kita lanjut bacakan ya Saudara-saudara. Kita lanjut bacakan. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

11

PEMBICARA : MESAKH MIRIN (PAPUA) Lanjut baca. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPD RI. Dengan hormat kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Benny Rhamdani Nomor Anggota PEMBICARA : Aspirasi masyarakat. PEMBICARA : Interupsi, interupsi PEMBICARA : Aspirasi masyarakat lebih penting. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) 2. Haji Ahmad Nawardi, S. Ag Nomor Anggota PEMBICARA : Interupsi Pimpinan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Jabatan : Anggota. Daerah pemilihan : Jawa Timur. PEMBICARA : Tidak bisa PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) 3. Abdul Aziz. Nomor Anggota : BA-23 PEMBICARA : Pimpinan aspirasi kita.. Tidak bisa...


12

PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Daerah pemilihan : Sumatera Selatan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Atas nama seluruh Anggota DPD RI PEMBICARA : Pimpinan PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Periode 2014-2019 PEMBICARA : Itu tidak bisa Pimpinan. PEMBICARA : Interupsi Pimpinan. PEMBICARA : Interupsi Pimpinan. PEMBICARA : Pimpinan. Pimpinan. PEMBICARA : Tolong kembali ke tatib. PEMBICARA : Semua duduk, kembali ke tatib. PEMBICARA : Tolong kembali ke tempat duduk masing-masing. PEMBICARA : Turun dulu Pak. Selesaikan Pimpinan dulu baru lanjut.


13

PEMBICARA : Jangan begitu dong, ini aspirasi dulu, PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Kita sudah santun dengan baik meminta izin. Apakah saat menutup Sidang Paripurna ada izinnya? Tidak. PEMBICARA: Pimpinan, mohon dilanjutkan pidatonya. PEMBICARA: Aspirasi lebih dahulu, aspirasi lebih dahulu. PEMBICARA: Setelah penyampaian laporan daerah. Mohon diberi kesempatan, Pimpinan. PEMBICARA: Ayo, ayo kembali. PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami minta kembali ke tempat Kembali, kembali. Saya minta kembali. Mohon duduk kembali. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Menutup sidang paripurna sepihak tidak pernah dipersoalkan. PEMBICARA: Pak Benny, turun dulu Pak Benny. PEMBICARA: Hei, turun, turun. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, tolong kembali ke tempat masing-masing. PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Tolong kembali ke tempat.


14

PEMBICARA: Hei, hei, hei, aspirasi. Astaghfirullohaladzim. PEMBICARA: Tolong yang tidak berkepentingan kembali ke tempat. PEMBICARA: Mohon kembali ke tempat semuanya dan Pimpinan mohon tegas. Lanjutkan paripurna sesuai dengan tatib. PEMBICARA: Tidak simpati, tidak simpati, tidak akan simpati. Tidak ada dalam agenda. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Dengan kerendahan hati, saya mendengar suara para anggota senator. Harus ada jaminan bahwa itu dibacakan pada rapat paripurna ini. Ada jaminan dari Pimpinan dibacakan. PEMBICARA: Cobalah berpikir yang objektif. Malu-maluin kita saja ini. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Harus ada jaminan dibacakan di paripurna ini. Tidak bisa, kita punya hak untuk berbicara. PEMBICARA: Turun, turun, nanti kita lanjutkan. Sampai malam kita. PEMBICARA: Ah, ngawur. PEMBICARA: Sampai malam. Ya, bagus. Lanjut, Ketua. Lanjut sampai malam, sampai malam. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Pak Ketua, interupsi Ketua.


15

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Sebentar-sebentar dulu. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Interupsi dulu, Ketua. Sebentar Ketua, saya interupsi. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Ini sidang saya skors. SIDANG DISKORS PUKUL 15.30 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 15.37 WIB PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, kita tambah skors 10 menit. SIDANG DISKORS 10 MENIT

SKORS DICABUT PUKUL 15.47 WIB PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Mari teman-teman sekalian. Ayo. Baik teman-teman sekalian. Baik, sesuai dengan agenda kita, mohon kita hormati sidang kita. Mari kita lanjutkan untuk mendengarkan laporan dari berbagai provinsi karena inilah hal yang penting dan rapat ini hanya, pada sidang paripurna ini hanya 12 hari. Oleh karena itu 10 menit telah berlalu, skorsing sidang saya cabut kembali. Mohon sekali lagi keikhlasan kita untuk sabar, keikhlasan kita untuk mengikuti dengan baik. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Pimpinan, satu menit. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Saya rasa cukup Pak Benny. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Tidak ada keinginan dan tidak ada niat kami mengganggu agenda paripurna penyampaian laporan hasil reses karena kami juga berkepentingan untuk menyampaikan itu kepada publik. Ini pertanggungjawaban moral dan politik. Tapi di luar itu, kami hanya minta SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

16

waktu kepada Pimpinan untuk kami bisa menyampaikan sikap kami. Kalau masalah teknis laporan reses disampaikan lebih dulu kemudian setelah itu kami mau menyampaikan, tidak ada masalah bagi kami. Yang penting Pimpinan Dewan menyampaikan dalam forum paripurna yang terhormat bahwa kami diberi kesempatan untuk menyampaikan itu. Silakan sampaikan, Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Kita buka laporan dulu. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Pak Ketua. Interupsi, Ketua. Mohon maaf. Tadi.. Mohon maaf Pak Ketua. Jangan dimulai dulu, Pak Ketua. Tadi pembicaraan kita dengan Pak Waka Pak Farouk menyepakati bahwa agenda tambahan di Paripurna bisa ditambahkan kok. Jadi teman-teman ini hanya meminta agenda tambahan untuk membacakan, menyampaikan. Jadi itu tadi sudah disepakati. Itu harus dibicarakan dulu, disepakati dulu, Ketua. Paling tidak menurut saya kita kembali lagi. Begitu tadi Pak Waka ya. Pak Farouk, tadi kita bicara Pak Farouk begitu jalan tengahnya. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Teman-teman sekalian, kita harus menghormati mekanisme kita. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Pak Ketua, siapa yang tidak menghargai mekanisme? Saya hanya bertanya ke Ketua... PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Beri jaminan akan berbicara.. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Pak Ketua, siapa yang tidak menghargai mekanisme? Saya mencoba membantu .. (tidak jelas, red). Tolong teman-teman. Siapa yang tidak menghargai mekanisme? Apakah Ketua menghargai mekanisme dengan tidak ..... (tidak jelas, red) PEMBICARA : GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Pak Asri, tolong gantian bicara. Oke, tapi sebentar. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Ini masukan di agenda. Jangan bicara tidak menghargai keputusan paripurna, yang tidak menghargai adalah Pimpinan. PEMBICARA : GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sudah cukup. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

17

PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Makanya kami usulkan dimasukan tambahan agenda paripurna. PEMBICARA : GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kita kan mau ngomong, jangan ... (tidak jelas, red) PEMBICARA: Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Kita dengarkan sekarang laporan daerah. Lebih penting. Mulai. PEMBICARA : Bukan masalah mulainya. Ini masukan dulu. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) ... (tidak jelas, red) Silakan Ibu. PEMBICARA: Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Silakan maju. Dengarkan. PEMBICARA : Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (RIAU) Sesuai dengan agenda rapat. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Pimpinan. Interupsi dulu, Pimpinan. Beri jaminan dari kami untuk membacakan dulu. Beri jaminan kami.. apakah awal atau dipertengahan? Tolong kami berikan sesuai pembicaraan tadi. Pak Farouk sudah bicarakan, oke kita akan diberikan kesempatan. Tolong kesempatan itu sampaikan kepada paripurna sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Farouk tadi. Oke, kita akan berikan kesempatan, kata Pak Farouk. Minta tolong Pimpinan, kesempatan itu sampaikan. PEMBICARA: Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Mohon Pimpinan yang tegas. Dimulai laporan daerah. Tolong laporan daerah segera di dengar. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Minta tolong Pimpinan, berikan kesempatan itu. PEMBICARA : ADRIANUS GARU, SE., M.Si (NTT) Tolong Pimpinan disepakati tadi yang ... (tidak jelas, red)


18

Saat skorsing Pimpinan, jalan tengahnya sudah ada. Silakan laporan daerah dan kemudian dilanjutkan dengan itu beri ruang. Hanya lima menit kok. Terima kasih Pimpinan. PEMBICARA : Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DIY) Kembali ke mekanisme tatib saja. Agenda itu dirapatkan di Panmus. PEMBICARA : Belum, belum, belum. Ini sedang kompromi. PEMBICARA : Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DIY) Kembali ke mekanisme tatib. PEMBICARA : MESAKH MIRIN (PAPUA) Benny maju. Benny maju. PEMBICARA : GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Tolong kembali ke tempat. PEMBICARA : H. AHMAD NAWARDI, S.Ag (JATIM) Pimpinan, diumumkan saja... PEMBICARA : Solusi Pimpinan. PEMBICARA : GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Tolong kembali dulu. Tolong kembali. Tolong duduk dulu. Duduk dulu. PEMBICARA : Kalimantan Barat, lanjut baca. PEMBICARA : Pimpinan. Solusi, Pimpinan. PEMBICARA : GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, kita lanjutkan. Tolong.. Kita lanjutkan. Tolong.. Kita selesaikan dulu laporan daerah.


19

PEMBICARA : Pimpinan, usul. Berikan saja ruang setelah laporan. PEMBICARA: Tolong hargai Saudara kami dari Kalimantan Barat baca itu. Tolong hargai. PEMBICARA : GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Mohon tenang. PEMBICARA : MARIA GORETI, S.Sos., M.Si (KALBAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan PEMBICARA: MESAKH MIRIN (PAPUA) Tidak. Setelah dengar ini tidak akan terjadi apa-apa. Pimpinan DPD tidak kenapakenapa kok. PEMBICARA: Pimpinan, mohon bicara Pimpinan. PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Akan disampaikan, Bapak, tolong sebentar, tolong dengarkan. PEMBICARA: Duduk, duduk, dengarkan orang pidato itu. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan mulai, ini waktunya terbatas sekali, sudah setengah empat. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Ibu Maria Goreti, sampaikanlah aspirasi masyarakat Kalimantan Barat. PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M.Si (KALBAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Laporan kegiatan di daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.


20

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada hari ini, Senin, 11 April 2016 kita semua berkumpul untuk mengikuti Sidang Paripurna ke-10 ini... PEMBICARA: BASRI SALAMA, S.Pd (MALUKU UTARA) Pimpinan, saya minta waktu bicara satu menit saja! Saya minta waktu bicara satu menit saja. PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M.Si (KALBAR) Beberapa laporan dari kami yang pertama, dari Komite I ... (tidak jelas, red) PEMBICARA: BASRI SALAMA, S.Pd (MALUKU UTARA) Saya minta waktu bicara satu menit saja. Saya tidak akan menggangu Saudara. PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M.Si (KALBAR) .... Kesejahteraan masyarakat dan martabat sebuah bangsa. PEMBICARA: GUSTI KANJENG RATU HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ikuti tata tertib. PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M.Si (KALBAR) Pembangunan .... (tidak jelas, red) dapat menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Yang kedua pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peruntukkannya, yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Gunakan pasal dalam tatib apabila terjadi kekacauan Pimpinan. PEMBICARA: Kalimantan Barat lanjut, terus. PEMBICARA: BASRI SALAMA, S.Pd (MALUKU UTARA) Saya tidak membela siapa-siapa. Saya minta waktu Bu Maria. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Ibu Maria, teruskan, bacakan aspirasi Anda. Bacakan aspirasi Anda. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Nanti, nanti. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

21

PEMBICARA: BASRI SALAMA, S.Pd (MALUKU UTARA) Pimpinan, Anda tidak perlu takut, saya tidak menyerang Anda. Saya cuma saran. PEMBICARA: Pak Basri, kasih kesempatan yang sudah ada di panggung. PEMBICARA: BASRI SALAMA, S.Pd (MALUKU UTARA) Kasih saya waktu satu menit.. PEMBICARA: Gunakan sanksi dalam tatib Pimpinan, manfaatkan itu. PEMBICARA: Kalimantan Barat lanjut PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M.Si (KALBAR) Komite II, permasalahan daerah terkait pembangunan daerah yang meliputi jalan, jembatan, dan ...(tidak jelas, red) PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Ibu Maria lanjut! PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M.Si (KALBAR) Masih dikeluhkannya ketersediaan listrik yang tidak memadai di provinsi Kalimantan Barat yang mengakibatkan PLN sering melakukan pemadaman listrik, hampir diseluruh wilayah. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer.. PEMBICARA: Coba yang lain duduk saja, duduk. PEMBICARA: Pimpinan, dalam Rapat Panmus tadi sudah kita ingatkan, tolong atur lalu lintas rapat dengan baik, tidak bisa PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU M.Sc (SULTRA) Jangan turun Ibu dari sini, kita back up, hanya Pimpinan yang bisa turunkan Ibu, jangan turun, sekali Ibu turun, kita... Pokoknya Ibu jangan turun.


22

PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Kita mendapatkan uang reses yang digunakan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Kita mendapatkan uang reses. Allahu Akbar. Supaya uang reses kita pertanggungjawabkan dalam laporan daerah. Tatib sudah mengatur kalau terjadi seperti ini, Sidang bisa diskors. Malu kita. Mohon Bapak Ketua kita distop dulu. Reses untuk kita pertanggungjawabkan dalam laporan. Tolong didengar laporan Ibu Maria Goreti yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat. PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Bapak dan Ibu sekalian.... PEMBICARA: MESAKH MIRIN (PAPUA) Pimpinan bikin apa setelah kita mengumpulkan aspirasi daerah? Ini persoalan, ngnggak bikin apa-apa kok. Ini kan kita mewakili daerah. Sekarang Pimpinan bikin apa untuk Papua? Contohnya untuk Papua, bikin apa? PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ssshh sudah diam, kita mau bicara. Mau dengar ngnggak? Bapak dan Ibu sekalian bisa kita lanjut tetapi kita akan agendakan ya. Setuju ya kita agendakan? Sepakat diagendakan, diserahkan dengan tidak maju ke depan karena tidak ada agenda di Panmus. Tolong nanti diserahkan. Pak Asri tolong diserahkan. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Mohon tadi kesepakatan kita dibacakan, dibacakan kalau tidak diagendakan di Panmus di Tata tertib jelas bisa menambahkan agenda di Paripurna. Siapa yang mengatakan tidak bisa? PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Saya bilang bisa. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Oke dibacakan. Lanjutkan agenda dan lain-lainnya, kan tadi kesepakatan kita. Memang apa susahnya kalau dibacakan Pimpinan? PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sekarang tolong. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Biar saja dibacakan ngnggak ada masalah supaya teman-teman provinsi bisa melaporkan.


23

PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kita agendakan tapi tolong diam semuanya ikuti acaranya. Laporan dulu. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Diagendakan dan dibacakan. Diputuskan dulu tambahannya. PEMBICARA: Ya, lanjut. Lanjut. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik ya. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Agendakan disampaikan dan disampaikan di paripurna bahwa diagendakan. PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sudah diagendakan, tolong diam. Kita dengarkan laporan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Pimpinan harus tegas pimpinan, pimpinan, pimpinan harus tegas yang jelas bahwa akan diagendakan dan dibacakan. Itu pimpinan, diagendakan dan dibacakan. PEMBICARA: Pimpinan dilemparkan ke floor agendanya. Pimpinan dilemparkan ke floor agendanya. Kalau memang disetujui baru kita putuskan, masuk dalam agenda atau tidak. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Kita dengar dulu laporan dari daerah ya abis itu kita terima, diberikan ke kita itu kan sudah formal nanti disampaikan dari tempat duduknya ya. PEMBICARA: GUSTI KANJENG RATU HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya dibacakan dari sana oke. PEMBICARA: Diserahkan.


24

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Tolong kembali tempat duduknya, kembali duduknya. Pak Benny pindah. Tolong tempat duduknya. PEMBICARA: Dibacakan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Dibacakan ya di sana ya. PEMBICARA: Tidak. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Tidak dimimbar tapi di bawah. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Diserahkan saja. PEMBICARA: Diserahkan saja. PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M. Si. (KALBAR) Aspirasi Komite II PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Mohon perhatian. PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M. Si. (KALBAR) Komite II. Permasalahan daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, jembatan, dan listrik... PEMBICARA : MESAKH MIRIN (PAPUA) Di samping ini saya ingatkan saja bahwa konsisten, harus konsisten, jangan sampai tidak, ini yang saya...


25

PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M. Si. (KALBAR) ..masih dikeluhkannya ketersediaannya listrik yang tidak memadai di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak mengakibatkan PLN sering melakukan pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah. Hal ini terjadi pada saat terjadi saat pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer di Provinsi Kalimantan Barat terganggu oleh pemadaman listrik oleh PLN. Padamnya listrik ini tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan ujian, namun juga di malam hari pada saat para pelajar siswa siswi sedang mengadakan suasana belajar. Masyarakat mendesak untuk segera merealisasikan sejumlah pembangunan pembangkit listrik yang direncanakan PT. PLN di bumi khatulistiwa. Aspirasi Komite III. RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Persoalan CSR hampir di seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat tidak memenuhi kewajiban pengembalian kepada masyarakat di sekitar berupa dana CSR perusahaan. Sebagai contoh dapat dilihat di Dusun Sanjan Ankunut di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Hanya sekitar 15% dari perusahaan sawit yang melaksanakan CSR. Meskipun perusahaan kelapa sawit itu sudah beroperasi pada 27 sampai 40 tahun. Yang terkait dengan Komite III. Pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Kalimantan Barat diwarnai dengan dugaan praktek jual beli lembar kunci jawaban. Polresta Pontianak menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini yakni Muhammad Sabirin, Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Ngabang Kabupaten Landa yang diduga sebagai pemasok lembar kunci jawaban Ujian Nasional serta Saiman, Karang Yudi Satrio dan Febi yang diduga sebagai pengedar dan penjual lembar jawaban Ujian Nasional. Selain itu menurut Kapolresta Pontianak, lembar jawaban UN telah dijual kepada sekitar 85 siswa seharga 8,24 juta rupiah. Persoalan lainnya pada saat Ujian Nasional hari ketiga persis di mata pelajaran Bahasa Inggris terjadi pemadaman lampu di beberapa sekolah di Kalimantan Barat dan yang paling menonjol sekali di Kota Singkawang listriknya mati sekitar 25 menit persis di saat Ujian Nasional Bahasa Inggris. Komite IV. Yang terkait dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus kepada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat. Di Provinsi Kalimantan Barat terus menjamurnya retail minimarket seperti Indomaret, Circle K, dan sebagainya yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil khususnya pemilik warung tradisional. Monopoli perusahaan retail ini menjamur hingga ke kelurahan yang kemudian dapat berpengaruh buruk bagi usaha kecil mikro seperti warung-warung milik warga masyarakat kecil. Permasalahan infrastruktur daerah menjadi isu utama dalam pembahasan di setiap tingkat musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di Provinsi Kalimantan Barat. Buruknya infrastruktur menyebabkan kabupaten/kota di Kalimantan sulit berkembang. Isu strategis prioritas pembangunan sangat banyak hanya formulasi saja yang berbeda namun semua sepakat dengan isu tematik di Kalimantan yaitu infrastruktur. Infrasturktur itu sangat berarti bagi kami untuk memberikan kemudahan daerah-daerah, untuk berkembang dan juga untuk memudahkan investor untuk masuk. Demikianlah laporan kegiatan kami di daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 18 Maret sampai 10 April 2016. Tertanda, Maria Goreti, S. Sos., M. Si., Dr. Oesman Sapta, Drs. H. Abdul Rahmi dan Ibu Hj. Rubaeti Erlita, S. Sos., S.H. Terima kasih.


26

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik sebagaimana kesepakatan kita tadi ya, supaya pokok-pokoknya saja, supaya dapat semua gilirannya ya karena kita mungkin ini akan masih panjang berlangsung. Oleh karena itu saya minta dari yang mewakili NTT, ya sampaikan. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M. Si. (NTT) Saya nggak bisa tausiyah masalahnya. Oke terima kasih. Hati boleh panas ya tapi kepala harus dingin lah. Senyum-senyum kita semua bersaudara ini. Perbedaan pandangan boleh ya tapi jadi lah satria itu saja. Laporan Paripurna kegiatan Reses Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur dari tanggal 18 Maret sampai 10 April 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudara Pimpinan DPD RI yang kami hormati, Pimpinan alat kelengkapan dan Anggota DPD RI yang kami hormati. Sekretaris Jenderal beserta jajaran Sekretariat DPD RI, Rekan-rekan media, singkatnya Sidang Paripurna dan Hadirin yang berbahagia. Selamat Paskah dulu buat rekan-rekan saya yang Nasrani karena dalam masa reses kemarin juga melakukan Hari Raya Paskah terus khusus kami bagi NTT sedang berduka sedikit, ada satu tokoh kami Bapak Yagopno Bawea mantan Menteri Tenaga Kerja juga berduka jadi kami Provinsi NTT sangat berduka atau kehilangan atas kepergian beliau. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Shaloom. Pertama-tama patutlah kita puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan waktunya pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna ke-10 Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 2015-2016. Pada awal masa sidang yang terhormat ini perkenanlah kami, Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan padahal sudah tadi, langsung yang kedua, bagian reses telah kami laksanakan sejak tanggal 18 Maret hingga 10 April 2016. Adapun yang perlu kami sampaikan dalam forum Paripurna ini, Komite I ini saya pikir semua daerah perbatasan, NTT, Papua, Kalimantan, termasuk Sulawesi Utara, masalah perbatasan harus diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah Pusat karena ini menyangkut harga diri atau garda terdepan wilayah NKRI. Terus, yang kedua permintaan dari Komite I juga agar seluruh staf desa di wilayah Republik Indonesia diangkat menjadi pegawai negeri dalam rangka mendorong otonomi desa yang menjadi kekuatan baru pembangunan sesuai visi misi Bapak Presiden, membangun dari daerah. Terus di Komite II revisi Undang-Undang tentang jalan, minimal ini DPD sebagai garda terdepan, kasihan daerah kita, minimal Undang-Undang tentang jalan raya ini, harus dirubah namanya supaya tidak ada lagi yang namanya jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, jalan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke harusnya, jadi karena apa nanti, tumpang tindih kepentingan, kalau Kepala Daerah salah melaksanakan, terakhir malah menjadi pidana. Jadi mohon advokasi dari DPD perjuangkan sama-sama ini. Terus Komite III dibidang Pendidikan, ini juga mohon prioritas untuk K2 diangkat menjadi pegawai negeri. Terus mobil ambulans untuk daerah-daerah Kepulauan maupun daerahdaerah terpencil, ini harus diprioritaskan, terus bidang tenaga kerja walaupun sudah masuk dalam pasar bebas, mungkin didorong untuk tenaga terampil di daerah sebelum dikirim ke Luar Negeri. Terus Komite IV, disini kita masih mendorong dalam rangka sinergitas pembangunan daerah dan pembangunan pusat agar kita sama-sama, memang kami kebetulan saya di Komite IV memang dalam rancangan untuk revisi Undang-Undang Sistem SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

27

Perencanaan Pembangunan Nasional dan disarankan dari stakeholder yang kami turun bahwa supaya ini diseriuskan sesuai agenda nasional kita bahwa sinergi bukan hanya sinergi berbicara tapi betul-betul sampai di lapangan dan tentunya dalam pandangan kita adalah melakukan evaluasi seluruh program-program pemerintah pusat yang ada di daerah dari azas manfaat karena banyak seperti di NTT banyak pelabuhan hanya pelabuhan ikan kapalnya tidak ada, akhirnya tidak lama tidak sampai 3 tahun rubuh. Jadi hanya nafsu mau membangun tetapi dari segi manfaat ini perlu dikaji, itu beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat kami. Demikian laporan reses kami Anggota DPD Dapil Provinsi NTT, atas perhatian dan ucapannya terimakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jakarta 11 April 2016, 1. 2. 3. 4.

Bapak Drs. Ibrahim Agustinus Meda; Bapak Abraham Liyanto; Adrianus Garu; Safrudin Atasoge Terima kasih. Salam.

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih saya mintakan kepada Senator Adrianus Garu, selanjutnya yang mewakili dari Provinsi Jateng, kami persilakan. PEMBICARA: Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. (JATENG) Bismillahiramanirrohim. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Pimpinan Sidang Paripurna yang saya hormati, yang terhormat saudara Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR, Bapak-Bapak Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Jajaran Kesekjenan beserta hadirin dalam Sidang Paripurna yang berbahagia. Puji Syukur Alhamdulillahirrabilalamiin, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali dari Provinsi Jawa Tengah memberikan laporan tentang serap aspirasi yang kami peroleh pada masa reses pada saat ini. Dari Komite I kegiatan reses kali ini memfokuskan pada 2 prioritas yaitu pengawasan pelaksanaan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan kemudian juga yang nomor dua evaluasi pilkada serentak Desember tahun 2015 di 21 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. A. Pelaksanaan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Pertama, urusan Pemerintah terdiri menjadi 3 bagian yaitu: urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Dua, urusan yang paling krusial adalah urusan pemerintahan kongruen yang terbagi menjadi 3 yaitu pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.


28

Tiga, penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan sebagai bentuk resentralisasi perubahan yaitu meningkatnya kewenangan gubernur untuk memberikan sanksi kepada daerah apabila tidak melaksanakan program pemerintah pusat selaku kepala daerah dan wakil pemerintah pusat. Empat, penyelarasan bentuk kelembagaan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota yang harus segera dipastikan untuk memudahkan koordinasi dan kepastian bentuk kelembagaan dan SOTK. Lima, masalah ketimpangan pengelolaan APBD. Enam, pemerintahan pusat harus segera mengeluarkan PP terutama tentang Pasal 21 dan 32 sehingga pemerintah daerah segera bisa bergerak untuk mengatur lembaga pemerintahan dan SOTK. Tujuh, aparatur sipil negara juga diperhatikan karena untuk PP dan peraturan pendampingnya juga belum jelas. B. Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2018: 1. Sering adanya peraturan dan surat edaran dari KPU tentang pelaksanaan teknis tahapan yang mengalami perubahan sehingga KPU Kabupaten terlambat dalam menyusun keputusan KPU. 2. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pilkada berpotensi menimbulkan keputusan yang bertentangan dan memiliki kecenderungan yang tidak konsisten. 3. Belum adanya standarisasi sosialisasi yang teruji dalam peningkatan partisipasi pemilih. 4. Rekruitmen PPS dan KPPS kental faktor like and dislike. 5. Erornya sistem informasi data pemilih pada waktu traffic jam. 6. Beban kerja PPK terlalu besar karena tidak ada rekapitulasai ditingkat PPS. 7. Terkait alat peraga kampanye menjadi momok mengurusi APK itu membutuhkan energi yang sangat sangat banyak. 8. Kekosongan hukum dalam Pilkada dimana dalam Undang-Undang 8/73 mengenai politik uang tidak ada sanksi pidananya yang jelas. 9. Perlu diatur mengikuti pendidikan ilmu pemerintahan dan Pimpinan. Komite II Tentang Pertanian dan Perkebunan: 1. Penggunaan Pupuk organik dan pestisida marak sekali digunakan oleh petani di Indonesia utamanya juga di Provinsi Jawa Tengah tetapi tentang harga jualnya tidak sebanding dengan keringat yang dihasilkan. 2. Ketergantungan pada Urea sebagai pupuk utama akan memperbesar biaya produksi sementara hasil panen akan cenderung menurun tiap tahunnya dan unsur hara dalam tanah berkurang 3. Peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan tidak begitu dirasakan oleh para petani. Masih banyak tengkulak yang memainkan harga beras dan hasil pertanian yang lainnya demi keuntungan sebelah pihak, tentunya perlu optimalisasi daripada gerakan sergap. Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Di beberapa tempat sudah ada semacam solusi bank sampah dan sedekah sampah yang itu juga merupakan gerakan, akan tetapi belum bisa menyentuh daripada akar-akar permasalahan daripada pengolahan sampah sebagai tindak lanjut dari Pengawasan Undang-Undang 18 Tahun 2008 Tentang Energi dan Sumber Daya SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

29

Mineral. Rasio ketersediaan listrik di Jawa Tengah sudah 100% namun rasio elektrifikasi baru mencapai 88,37%. 2. Provinsi Jawa Tengah sangat potensial dan mendukung dalam upaya diversifikasi energi dan konservasi energi namun pemanfaatannya belum optimal. Energi baru dan terbarukan yang potensial berada di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti tenaga surya, air, panas bumi, kotoran ternak, potensi gas rawa dan termasuk juga dalam hal ini sampah. Direncanakan tahun 2017 dibangun di Kota Solo dan Kota Semarang yaitu energi terbarukan berupa pengelolaan sampah. Komite IV Musyawarah perencanaan pembangunan ataupun Musrenbang telah diselenggarakan di beberapa kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah melalui Musrenbangwil. Mayoritas usulan dalam musrenbang adalah pembangunan infrastruktur yang menelan biaya sangat besar karena anggaran kabupaten/kota terbatas, maka setiap daerah memerlukan bantuan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membangun berbagai sarana infrastruktur prioritas lainnya yang ada di 35 kabupaten/kota. Tentang koperasi, pendirian koperasi di desa umumnya disambut baik oleh warga masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa. Seperti KUD yang menjadi tumpuan harapan petani di daerah kerjanya serta merupakan salah satu kelembagaan agribisnis dalam pedesaan dimana mengakomodir beberapa keanggotaan dari kelompokkelompok tani. Tiga, Pengembangan UMKM Batik di Jawa Tengah. Batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dilestarikan sebagai identitas di Indonesia, di mana dibeberapa Kota di Jawa Tengah, Blora, Grobogan, Tegal telah mengembangkan produksi batik. Para pengrajin batik di 3 daerah tadi mengalami kendala dalam pengembangan usaha batik mereka. Pemerintah Daerah diharapkan mau membina, memberikan pengarahan, tanggap, memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi pengrajin batik, agar pengrajin batik itu bisa berkembang seperti di Pekalongan, Solo, yang sudah dikenal sampai tingkat internasional. Demikian ringkasan laporan hasil kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, secara lengkap sudah kami sampaikan melalui Alat Kelengkapan Komite I, II, III dan IV. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah : Denti Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.; Dr. H. Bambang Sadono, S.H., M.H.; Drs. H. Akhmad Muqowam Terima kasih. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, Terima kasih Ibu Denty yang telah menyampaikan laporan resesnya, selanjutnya kami persilakan kepada yang mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (D.I. YOGYAKARTA) Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Paripurna dan Para Anggota Dewan yang berbahagia, saya akan menyampaikan beberapa poin dari tiap-tiap Komite yang menjadi isu di DIY. Nah selengkapnya nanti akan saya serahkan kepada Pimpinan.


30

Untuk Komite I, isu yang menonjol adalah tentang Implementasi Undang-Undang Desa, dimana salah satu keluhan dari aparat pemerintahan desa adalah tentang SDM di desa yang masih rendah, sementara beban kerja perangkat desa cukup berat dan berujung pada konsekuensi hukum.Nah, sementara itu pendamping desa belum maksimal mendampingi baik didalam perencanaan, penyusunan anggaran, maupun pelaporannya. Kemudian untuk Komite II, salah satu isu yang menonjol adalah persoalan masukan masyarakat tentang krisis energi. Nah masyarakat meminta supaya Pemerintah mengarahkan pada energi terbarukan, salah satunya adalah biodiesel. Potensi kelapa sawit di Indonesia yang sangat besar bisa dioptimalkan untuk menjadi salah satu sumber energi terbarukan. Kemudian untuk Komite III ada 2 isu yang menonjol, yaitu: 1. Tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, dan 2. Tentang BPJS Nah sedangkan untuk Komite IV ini yang menonjol adalah tentang keluhan pemerintah daerah terkait dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pemerintah daerah melihat perlu ada sinkronisasi perencanaan antara pemerinta pusat dengan pemerintah daerah. demikian beberapa pokok hal yang kami terima dari masyarakat dan pemerintah daerah DIY. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih yang mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Jatim. PEMBICARA: ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H. (JAWA TIMUR) Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan di Daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Periode Tanggal 18 Maret 2016 s.d. 10 April 2016. Mengawali laporan kegiatan reses kami berempat di Jawa Timur, kami memandang pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan daerah secara berkala untuk bertemu konstituen masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPD dalam mewujudkan fungsi checked and balances diantara DPR, DPD, dan Pemerintah. Permasalahan pada kesempatan reses kali ini, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan di daerah ada beberapa hal permasalahan dan aspirasi yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum dan sekian banyak aspirasi dan permasalahan yang dihimpun pada masa penyerapan aspirasi kali ini terdapat penitikberatan persolan yang perlu kami sampaikan untuk diteruskan pembahasannya. Yakni pada bidang Komite I perlu bagi pemerintah untuk menangkal radikalisme dan isu-isu terorisme serta proksi war dan soft war yang kian banyak banyak merambah di masyarakat. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi merebaknya radikalisme ini perlu bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari lembaga pendidikan maupun lembaga organisasi masyarakat. Berikutnya yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah perlu melakukan dialog yang intensif kepada kepala-kepala daerah di Jawa Timur khususnya yang baru dilantik pada Pilkada serentak yang baru lalu itu dan perlu kita membangun sinergi antara daerah dan pusat SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

31

agar terkoneksi dengan baik, mengingat otonomi daerah memberikan peluang yang sangat tinggi bagi kemajuan daerah dan seterusnya sampai poin 4. Pada bidang Komite II penyetopan pengambilan karang di alam sebagai bahan bangunan atau cinderamata. Jika rumah tempat ikan berlindung punah maka tingkat survivalnya tidak ada dan berakibat kepada beberapa spesies punah menjadi mata rantai menjadi spesies kepunahan spesies lainnya dan seterusnya sampai poin 6. Bidang Komite III satu yaitu kuota beasiswa untuk melanjutkan pendidikan strata 2 perlu ditambah dikarenakan masyarakat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi minimal harus berjenjang strata 2. Harapannya adalah pemerintah bisa memberikan kuota yang besar untuk melanjutkan jenjang pendidikan para dosen kita ke tingkat strata yang lebih tinggi sampai pada poin 10. Pada bidang Komite IV, desa perlu dimaksimalkan penyerapan anggarannya agar perekonomian desa lebih merata dalam upaya pembentukan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan seterusnya pada sampe poin 3. Penutup mengakhiri laporan ini kami menyampaikan harapan kami dari Jawa Timur kepada sidang yang terhormat ini semoga hasil kegiatan anggota DPD di daerah dapat ditindak lanjuti sehingga memberikan kepastian kepada daerah dan masyarakat atas persoalan yang sedang dihadapi. Kami atas nama anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam membacakan beberapa poin penting sebagai laporan atas hasil kegiatan kami di daerah dan semoga Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin. Akhiran, Allahumaa fiq ila Aqwamith thoriq. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Hj. Emilia Contessa B.58; Abdul Qadir Amir Hartono B.58; H. Ahmad Nawardi B.59; Drs. H. A. Budiono B.60. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pak Amir. Selanjutnya kami persilakan yang mau mewakili Provinsi Bali. PEMBICARA: Dr. SHRI I GUSTI NGURAH ARYA WEDARAKNA M W S III, S.E, M. Si. (BALI) Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Rekanrekan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Mengawali penyampaian laporan reses kami dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali yang terdiri dari saya Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Bapak Anak Agung Oka Ratmadi, Bapak Gede Pasek Suardika, Bapak I Kadek Arimbawa bermaksud untuk menyampaikan laporan reses sesuai dengan amanah konstitusi untuk masa sidang yang ke10 dan untuk itu dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan sebelumnya kami menyampaikan secara singkat dan sebelumnya kami menyampaikan duka cita pada masa reses beberapa waktu yang lalu telah kembali ke alam sunyi yaitu putra dari Bapak Anak Agung Oka Ratmadi yang telah selesai upacara Pelebon di Provinsi Bali dan semoga arwah dapat manunggal dengan Brahman. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

32

Untuk itu yang pertama kami sampaikan dengan Komite I, II , III, dan IV kami ringkas, mendorong pemerintah Bali dan pusat untuk meningkatkan pembangunan jalan shortcut di Bali khususnya untuk jalur Denpasar dan Singaraja atau Bali Utara meminta kepada pemerintah pusat dan Pemda Bali untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah landasan hukum tranportasi on line yang berbasis aplikasi yang telah mempengaruhi roda pariwisata di Bali. Ketiga meminta kepada Kementrian Dalam Negeri untuk memantau dan mengevaluasi peraturan-peraturan daerah yang tidak ada dan tidak sejalan dengan kerusakan alam dan juga merugikan masyarakat serta mencegah lahirnya kebijakan yang koruptif. Selanjutnya bahwa dari DPD RI Provinsi Bali bersepakat bersinergi dengan Bapak Gubernur dan juga DPRD Provinsi Bali untuk dapat menuntaskan kajian akademik serta Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali yang masih menggunakan Rancangan UndangUndang pada zaman Bung Karno yaitu No. 64 tahun 1958 yang dimana saat ini Provinsi Bali masih menggunakan Undang-Undang lama bersama dengan Provinsi NTB dan NTT. Yang kelima mendesak pemerintah Bali untuk membatalkan rencana proyek Reklamasi di Teluk Benoa serta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya kebijakan yang koruptif dalam polemik reklamasi Teluk Benoa Bali. Demikian dari Komite I Bapak Gede Pasek Suardika. Yang kedua, Komite II terkait dengan infrastruktur bahwa berkaca pada tragedi jebolnya jembatan di Bali Barat di beberapa waktu lalu dan juga terkait dengan karamnya, karamnya kapal penumpang di Selat Bali diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen pelabuhan. Dan kemudian yang ke-2 terkait dengan inspratruktur bahwa konsep pertanian atau pangairan Subak yang sudah lama berjalan dibutuhkan sebuah proteksi dari sistem atau dari pemerintah. Itulah dari komite ke 2, dan kemudian komite 3 bahwa pemanfaatan CSR dari forum BUMN bahwa di Bali telah bersepakat untuk dibentuknya kembali atau dihidupkannya kembali forum BUMN di penataan Zona Ekonomi di Pura Agung Besakih saat Karya Batara Turun Kabeh yang berlangsung pada tanggal 23 Maret sampai 13 April. Kemudian adanya aspirasi keberatan masyarakat terhadap kenaikan iuran BPJS dan adanya aspirasi untuk kembali ke program serupa milik daerah. Yang ketiga adanya suatu dukungan dari masyarakat adat terhadap Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual yang dimana akan bersinergi dengan Undang-Undang atau aturan awik-awik di desa adat di Bali. Selanjutnya bahwa aspirasi Masyarakat untuk menolak ide dari Bupati Banyuwangi yaitu tentang adanya pembangunan jembatan Jawa-Bali yang pernah di tolak pada awal tahun 2000-an. Kemudian terkait dengan Undang-Undang kerukunan umat beragama berinisiatif melakukan dialog dengan sejumlah komponen umat beragama yaitu Paris ada Hindu dharma, majelis ulama Indonesia di Bali dari majelis keumatan Kristen dan Katolik Budha serta konghuchu. Yang terakhir terkait dengan terpilihnya desa Ubud diminta kepada pemerintah pusat karena terpilihnya desa Ubud karena 10 besar destinasi terbaik dunia setelah London dan Istanbul. Mudah-mudahan menggerakkan pemerintah pusat untuk dapat memberikan perhatian kepada pariwisata di Bali. Komite IV bahwa mendorong suatu terjadinya hubungan dari hubungan antar daerah baik dari birokrasi dari tokoh-tokoh politik dan tokoh pemimpin. Baik di daerah maupun dipusat, dan mendukung adanya sebuah revisi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah demi tercapainya keadilan mengingat Bali telah menyumbangkan 30% dari pemasukan Valuta asing atau valas di Indonesia sehingga diperlukan dana atau komposisi yang seimbang antara Bali dengan pemerintah pusat. Demikian secara umum laporan reses dari penyerapan aspirasi masyarakat Provinsi Bali dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang tugas dan semoga DPD RI kembali menjadi lembaga yang berwibawa sesuai dengan aspirasi masyarakat Bali untuk menegakkan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

33

marwah dari Lembaga Perwakilan Daerah, dan untuk itu DPD RI juga mendapatakan satu masukkan untuk mendukung aspirasi Pembangunan Nasional semesta berencana yang mudah-mudahan bisa masuk ke dalam agenda amandemen dari konstitusi kita. Matursuksme. Wassalamualaikum Warahmatullohhi Wabaraokatuh. Namo budaya. Shalom. Om santi santi santi om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih dari Bali selanjutnya kami persilahkan kepada Nusa Tenggara Barat. PEMBICARA: Hj. ROBIATUL ADAWIYAH, S.E. (NTB) Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, Saudara-saudara Pimpinan alat kelengkapan kepanitiaan dan Badan Kehormatan DPD RI serta saudara pimpinan BPKK di MPR RI yang kami banggakan seluruh anggota DPD RI serta Hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankanlah kami pada sidang paripurna ke-10 masa sidang 4 tahun sidang 2015-2016 mengajak seluruh hadirin untuk menghaturkan segenap puji dan kehadirat syukur Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga kita semua dapat tetap melaksanakan tugas yang diembankan oleh negara menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Teriring pula sholawat dan salam semoga selalu tercurah untuk suri tauladan umat Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabatnya adan pengikut setianya hingga akhir zaman. Semoga sidang Paripurna yang di gelar hari ini menjadi bagian dari langkah kita guna membangun eksistensi lembaga menuju Lembaga Perwakilan yang diidamkan masyarakat di daerah. Saudara pimpinan anggota DPD RI serta hadirin yang kami hormati berikutnya secara singkat dapat kami sampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat didaerah berdasarkan bidang kerja dalam komite dengan uraian sebagai berikut. Ruang lingkup tugas Komite I pemerintahan daerah, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, tentang pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Pemda yang belum disertai dengan terbitnya peraturan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah temasuk beberapa SKPD tidak memiliki dasar pelaksanaan urusan pemerintahan dan tidak memiliki nomenklatur kewenangan tugas. Sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dinilai perlu adanya perlu perbaikan untuk revisi Undang-Undang Pilkada adapun beberapa substansi yang urgent dilakukan perbaikan diantaranya adalah perihal masa pencalonan, perihal perengkrutan PPS dan KPPS, perihal kampaye dan dana kampanye, perihal sengketa pemilihan serta mengharapkan penyusunan anggaran KPU sebaiknya diserahkan kepada Kabupaten Kota, masing-masing tidak perlu melalui KPU pusat. Ruang lingkup tugas Komite II, Pemerintah harus segera merealisasikan bendungan mujur yang telah lama dijanjikan serta sangat dinantikan oleh masyarakat sekitar. Kemudian insfrastruktur jalan irigasi yang perlu ditingkatkan lagi. Komite III bidang tenaga kerja untuk mendapat perhatian bersama terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada di BLK kabupaten Sumbawa Barat dan hasil diskusi dengan Pemkab Sumbawa Barat terkait kondisi SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

34

bangunan BLK kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini banyak sekali yang rusak kemudian ruang kelas dan sarana lainnya yang tidak memadai. Dana CSR agar bisa dimasukkan dalam APBD Kabupaten dimana peruntukannya dikoordinasikan dengan perusahaan terkait sehingga tidak ada lagi tumpang tindih denga program yang diterima masyaratkat bidang kesehatan adanya respon negatif dari masyarakat terkait kenaikan iuran BPJS yang diberlakukan mulai April 2016 dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penolakan. Demikian laporan kegiatan penyerapan aspirasi ini dibuat dan disampekan sesuai dengan amanat konstitusi yang diberikan kepada anggota DPD RI untuk menjadi acuan dan pertimbangan mendasar bagi pelaksanaan tugas tugas DPD ke depan semoga bermanfaat bagi pembangunan masyarakat daerah bangsa dan negara yang berorentasikan kepentingan masyarakat di daerah. Billahitaufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Baiq Diyah Ratu Ganefi; Drs. H. Lalu Suhaimy Ismy; Prof. Dr. Farouk Muhammad; Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terimakasih. Kami persilahkan Kalimantan Timur PEMBICARA: KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pd. (KALTIM) Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat para rekan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan para hadirin yang berbahagia eeh selanjutnya sesuai dengan jadwal sidang hari perkenankan kami menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah pada sidang berikut ini yang pertama aspirasi yang berhubungan dengan komite I yaitu masalah daerah otonomi baru dimana Kalimantan Timur ada beberapa daerah yang sudah diajukan diantaranya Kalimantan Tenggara beberapa pesisir pasir selatan dan sebatik di Kalimantan Utara kami mengharapkan mungkin walaupun hal ini mungkin banyak sudah mulai menurun dibicarakan tapi perlu diangkat kembali karna dengan adanya daerah daerah otonomi ini maka kami di Kaltim dan Kalimantan Utara itu bisa berperan dalam pembangunan di daerah kemudian implikasi Undang-Undang Nomor 23 2014 ya saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem tata kelola urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang baik di provinsi maupun di kabupaten kota seperti pendidikan, urusan kehutanan, kemudian perikanan dan kelautan, serta urusan SDM. Mungkin berikutnya yaitu masalah alokasi dana desa ya. Walaupun sudah terbagi dan sudah banyak dilaksanakan tetapi masih tertinggal sekitar 20% yang belum. Kemudian yang kedua yaitu Komite II yaitu masalah pembangunan yang terkait infrastruktur jalan jembatan irigasi dan listrik di daerah kami cukup banyak yang memberikan sumbangan ke negara tetapi pembangunan ini masih tersendat-sendat ya baik jalan dan lain sebaginya gitu. Untuk Komite III permasalahan yang cukup menonjol yaitu masalah implementasi Corporate Social Responsibility itu CSR dimana banyak perusahaan perusahaan yang ada SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

35

tidak sama sekali terlibat dengan pembangunan di daerah atau mengeluarkan CSR-nya sehingga yang mereka mereka keberadaanya menjadi masalah buat masyarakat di daerah. Kemudian masalah kebudayaan atau masalah yang berhubungan dengan pelestarian kebudayaan dimana tidak adanya singkronisasi antara Undang-Undang terkait kebudayaan dengan Perda yang berlaku sehingga menyebabkan banyak masalah yang seakan-akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan yang baik terhadap kebudayaan yang ada. Kemudian masalah BPJS sama dengan yang lain daerah lain masih banyak mendapat masalah di masyarakat-masyarakatnya sehingga banyak masyarakat dari kalangan bawah itu masih belum merasakan manfaat besar dari pada BPJS itu sendiri. Nah masalah perbukuan ini di daerah terutama sekali pustakaan hampir di seluruh pustakaan itu tenaga tenaga skill dari pustakaan tersebut sangat kurang sekali tidak ada dan bahkan kalau ada satu dua orang saja gitu oleh karena itu diperlukan tenaga tenaga yang skill di pustakaan begitu juga masalah buku. Kemudian yang terakhir yaitu masalah program prioritas pembangunan Kalimantan Timur 2017, anggaran kami memang cukup besar tapi masih banyak perlu penambahanpenambahan. Demikian laporan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihan Kalimantan Timur. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia utusan Provinsi Kalimantan Timur yang pertama Drs. H. Muhammad Idris, yang kedua H. Ahmad Hendry, yang ketiga Muslihuddin Abdurrasyid, kemudian Aji Muhammad Mirza Wardana, S.T. Demikian. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Kalimantan Timur. Saya persilakan Kalimantan Selatan. PEMBICARA: ANTUNG FATMAWATI, S.T. (KALSEL) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia laporan kegiatan Anggota DPD RI pada penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihan provinsi Kalimantan Selatan 18 Maret sampai dengan 10 April 2016 disampaikan pada Masa Sidang ke-4 Tahun Sidang 2015-2016 Paripurna ke-10 DPD RI Nusantara V tanggal 11 April 2016. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Pimpinan Daerah Republik Indonesia beserta Bapak Farouk Muhammad. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini atas nama anggota utusan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami sampaikan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan selakunya sesuai dengan jadwal sidang hari ini. Perkenankan kami menyampaikan laporan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan kami Kalimantan Selatan yang pertama ruang lingkup komite I pelaksanaan undang undang tentang pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah secara umum telah dirasakan oleh lapisan masyarakat seperti tentang pendataan penduduk pelayanan kartu tanda penduduk pelayanan puskesmas dan pendidikan. Ruang lingkup kegiatan Komite II, pengawasan tentang energi permasalahan energi listrik di daerah Kalimantan Selatan sementara ini selalu padam padam padam dan padam. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

36

Padahal kami adalah sangat banyak sumber energi Bapak Ketua, lumbung energi di Kalimantan Selatan dan pada intinya batu bara terbesar di Indonesia adalah terletak di Kalimantan Selatan kabupaten saya Tabalong tetapi kami selalu mati lampu. Selama ini sumber daya alam kami di bawa ke Jakarta tapi apa hasil yang di bawa dari Jakarta ke kami sangat sedikit dana royalti yang dikembalikan ke daerah kami sangat sedikit sekali. Kami mohon kedepannya ada regulasi yang mengatur bagaimana pembagian royalti itu dimana sumber energi itu berada lebih banyak lagi selama ini kami karena regulasinya itu begitu tadi tidak bisa untuk menaikkan dana royalti yang dikembalikan ke daerah itu sangatsangat merugikan kami daerah kami Kalimantan Selatan dan juga permasalahan yang ada di daerah kami adalah tenaga kerja tidak berimbang dengan yang di daerah dengan yang masuk dengan yang di daerah. Seharusnya kami minta 70% dengan 30% tetapi 70% yang banyak masuk dari luar Jawa, Kalimantan, maksudnya Indonesia khususnya tapi kami Kalimantan cuma 30% sedangkan pengangguran di tempat kami sangat banyak. Sekarang ini yang sangat kami ingin ke depan ini, kami itu tinggal kaya lembahlembah ya nanti akhirnya tetapi kami seperti itu tidak kami inginkan kami harapkan bargaining power untuk ketua ini, untuk kami di daerah lebih kuat lagi, itu yang kami inginkan, itu untuk Komite II. Untuk Komite III tanggung jawab sosial perusahaan CSR terjadi penurunan dana CSR dari sektor pertambangan karena turunnya harga batu bara di pasar internasional. Yang keempat adalah kegiatan Komite IV, Dinas Pekerjaan Umum, Program Pembangunan Jalan, dan Jembatan Drainase Jalan Trikora, program pembangunan kinerja pengolahan air minum, program peningkatan prasarana publik, dan lain-lain, kami ingin disini. Untuk anggaran di daerah mungkin bargaining-nya DPD lebih kuat lagi jadi anggaran ke daerah itu lebih banyak di-gelontorkan. Fungsinya kami disini adalah untuk membantu daerah bukan sekedar untuk bicara saja atau digaji saja, tidak, bukan itu harapan kita. Terima kasih Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalimantan Selatan. Kami persilakan Banten. PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (BANTEN) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Salam sejatera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota yang saya hormati. Mengingat waktu langsung saja aspirasi-aspirasi yang telah kami kumpulkan selama masa reses kemarin kami sudah masukkan di dalam bidang tugas masing-masing komite. Yang pertama untuk Komite I agenda prioritas yang telah dilaksanakan dalam kegiatan di daerah kali ini adalah inventarisasi materi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta terkait persoalan hukum di Provinsi Banten sebagai berikut. Yang pertama, terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Untuk mensinkronkan dan menyelaraskan UndangUndang Pemda yang baru ini pemerintah pusat perlu merevisi PP Nomor 38 Tahun 2007 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

37

yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah terutama evaluasi berbagai macam kebijakan peralihan urusan diberbagai tingkatan setelah terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru ini. Kedua, perlunya merevisi kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada terutama yang menyangkut poin-poin krusial seperti akurasi daftar pemilih, soal alat peraga yang diadakan oleh KPU ternyata tidak efektif, netralitas birokrasi dan PNS serta sanksi yang efektif sehingga menimbulkan efek jera, politik uang bagi calon kepala daerah dan tim nya, jaminan hak warga dalam memilih melalui mekanisme undang undang pemilih yang akuntabel dan peradilan pemilu. Yang ketiga, mendorong Mabes Polri agar mempertimbangkan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang masuk dalam wilayah hukum Polda Banten karna selama ini Tangerang baik kabupaten maupun Kota Tangerang dan Tangerang Selatan itu masuk dalam wilayah hukum Polda Metro. Oleh karena itu diusulkan agar kiranya untuk kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanggerang masuk dalam wilayah hukum Polda Banten guna terciptanya penyatuan wilayah hukum di Banten yang efektif, berdaya guna dan integratif. Mengingat Polda Banten sendiri sudah menyatakan kesiapannya dalam rangka hal yang dimaksud. Bidang tugas Komite II. Berkaitan dengan Komite II aspirasi yang diperoleh maka dapat direkomendasikan hal-hal terkait kenyataan yang ada pada petani di Provinsi Banten sampai hari ini rendahnya kualitas SDM para petani yang diakibatkan karena kurangnya pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi para petani. Selain faktor alam yang mengakibatkan sering kali gagal panen. Selain itu juga kurangnya alat pertanian dan juga irigasi yang sering kali tidak berfungsi menjadi masalah yang besar bagi para petani di Provinsi Banten. Pemerintah tidak perlu banyak program untuk petani, yang penting adalah harus fokus kesatu program yang disesuaikan dengan lingkungan petani di daerah masingmasing. Yang kedua, masyarakat Tanggerang Utara sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan mereka. Mereka memerlukan sebuah fasilitas pertanian yang baik guna menunjang produktivitas sektor pertanian yang sering terkendala karena adanya aliran air menuju lahan pertanian mereka yang kurang baik. Bahkan dewasa ini banyak kebijakan pemerintah daerah yang mengabaikan prinsip ketahanan lahan pertanian. Misalnya dengan munculnya izin, izin mendirikan bangunan yang sebenarnya daerah tersebut adalah lahan produktif pertanian. Komite III dalam masa reses ini banyak ditemukan berbagai permasalahan konstituen dan daerah pemilihan sebagaimana berikut. Sama dengan provinsi yang lain, persoalan CSR juga menjadi persoalan yang sama di Provinsi Banten. Tanggungjawab sosial perusahaan belum begitu terasa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Perusahaan hanya sekedar memberikan sumbangan semata belum mengedepankan tanggungjawab yang berkelanjutan. Sehingga masyarakat sekitar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dana CSR tersebut. Apalagi Provinsi Banten adalah provinsi yang terkenal dengan provinsi sejuta pabriknya. Harusnya hal-hal yang berkaitan dengan CSR itu pun itu menjadi suatu perhatian yang utama. Yang kedua, dana CSR dapat membantu pembangunan daerah namun disisi lain dana CSR ini kadang-kadang membuat pemerintah daerah main mata dan kehilangan keberanian dalam menegakkan keadilan jika perusahaan tersebut banyak melanggar aturan dikarenakan perusahaan tersebut telah banyak membantu pembangunan daerah. Yang ketiga, perhatian pemerintah terhadap budaya lokal harus menjadi perhatian serius jangan sampai kebudayaan lokal hilang dikalahkan oleh pesatnya tekhnologi karena kebudayaan merupakan jati diri bangsa. Yang keempat, maraknya buku sesat dan menyimpang membuat masyarakat resah. Terutama buku-buku yang banyak menyerang anak-anak sehingga dapat mempengaruhi pikiran si anak. Dalam hal ini pihak terkait harus bertindak tegas kepada penerbit dan penulis buku tersebut. Kelima, diskriminasi pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum masih terus terjadi. Hal ini terjadi karena belum SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

38

siapnya pemerintah dalam menyiapkan sistem penyelenggaraan BPJS. Program pemerintah Kartu Indonesia Sehat yang harusnya dinikmati oleh seluruh warga yang tidak mampu, ternyata belum sampai kepada seluruh warga yang benar-benar membutuhkan. Dan bahkan ada data yang diberikan oleh kader-kader Posyandu ternyata berbeda dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keenam. terjadinya kasus kekerasan seksual pada anakanak yang salah satunya dikarenakan sangat mudahnya anak-anak memperoleh informasi pornografi melalui gadget yang mereka miliki sehingga membuat mereka penasaran untuk mencobanya. Berkaitan dengan Komite III permasalahan diatas maka dapat diusulkan rencana tindak lanjut yang perlu segera disikapi : - DPD RI diharapkan agar dapat mengawasi CSR yang diberikan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan program CSR yang berkelanjutan kepada masyarakat. - DPD RI diharapkan dapat mengawal berkembangnya kebudayaan lokal sehingga jati diri bangsa dapat terjaga. - DPD RI diharapkan dapat menindaklanjuti temuan atau pengaduan masyarakat tentang buku-buku yang menyimpang. - DPD RI harus bisa memastikan kepada pemerintah agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengguna BPJS tidak terjadi pilih kasih. Tugas Komite IV. Banyak sekali masukan dan pandangan yang masuk ke Anggota Komite IV sebagaimana tercantum dalam tabel aspirasi dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Maka kami tuangkan dalam pokok-pokok persoalan. Yang pertama, pada Kamis yang lalu pemerintah Provinsi Banten baru saja menggelar Musrembang yakni membahas rencana kerja pemerintah daerah 2017. Ada 6 rancangan prioritas yang menjadi isu strategis RKPD Pemprov Banten Tahun 2017. Keenam isu ini yakni peningkatan kapasitas dan daya saing SDM untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Peninggkatan ketahanan dan keamanan pangan serta penguatan logistik pangan. Peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang merata. Selanjutnya peningkatan akses promosi dan mutu pelayanan kesehatan, pengendalian tataruang kelestartian lingkungan hidup dan sumber daya air. Litigasi serta adaptasi bencana serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan Pilkada Banten. Untuk itu harapan besar dari masyarakat dan pemerintah Provinsi Banten agar pemerintah pusat khususnya melalui Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mendorong perogram dan kegiatan prioritas yang diarahkan di Provinsi Banten terutama meliputi pembangunan infrastruktur, penanggulangan banjir, penyediaan air baku, pelayanan transportasi, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan kota baru Maja. Pengembangan Banten selama kurun waktu 15 tahun ini secara umum menunjukkan beberapa keberhasilan. Diantaranya realisasi investasi pada tahun 2015 sebesar 45 Triliun dimana PMA menduduki rangking ke 4 nasional. Dan PNDM menduduki ranking ke 6 nasional. PAD Tahun 2001 sebesar 222 Miliar sekian. Meningkat secara bertahap pada tahun 2016 ini sebesar 5,242 Triliun termasuk 10 besar nasional. Tentu hal tersebut masih terdapat permasalahan yang belum sepenuhnya selesai terutama untuk peningkatan realisasi, investasi di Provinsi Banten. Untuk itu masih diperlukan upaya stategis untuk mengatasi secara bertahap dan berkesinambungan terutama terkait infrastruktur karena investasi sangat terkait dengan kondisi infrastruktur tersebut. Untuk itu kami berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan Banten dengan meningkatkan alokasi APBN Tahun 2017 lebih besar lagi terutama dalam hal pembangunan dan perbaikan jalan nasional. Kami rasa itu saja secara ringkas.


39

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Banten, Andiara Aprilia Hikmat, H. Ahmad Subardi, Ahmad Sadeli Karim dan Habib Ali Alwi. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Terima kasih kepada Banten. Kami persilakan Sulawesi Tengah. PEMBICARA: Hj. NURMAWATI DEWI BANTILAN, SE. (SULTENG) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Pimpinan yang kami hormati dan saudara-saudari Anggota DPD RI yang kami hormati dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Semoga aktifitas-aktifitas kita dalam menjalankan peran kita sebagai Anggota DPD RI dapat berjalan dengan lancar. Dalam rangka memenuhi kewajiban Anggota DPD RI untuk menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihan. Maka kami dari Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, LSM, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa. Dalam melaksanakan kegiatan di daerah terdapat beberapa permasalah dan penyerapan permasalahan tersebut kami bagi dalam 3 kategori. Pertama, masalah yang bersifat lokal kami serahkan, koordinasikan dengan Bupati dan Walikota yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dan akan dipantau lebih lanjut sejauh mana penjelasannya pada masa reses Anggota DPD selanjutnya. Dan masalah yang bersifat regional kami koordinasikan, kami konsultasikan dengan Gubernur provinsi untuk ditindaklanjuti dan akan dipantau tindaklanjutnya pada masa reses berikutnya. Sedangkan masalah yang bersifat nasional kami bawa ke Jakarta untuk dilaporkan pada pembahasan Sidang Paripurna untuk dicarikan alternatif pemecahan melalui rapat pada alat kelengkapan antara lain pada komite. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut aspirasi yang disampaikan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum, beberapa hal yang menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua. Pertama adalah masyarakat mempertanyakan tentang perkembangan dana desa yang akan kembali dikucurkan oleh pemerintah pusat dan dengan kondisi Provinsi Sulawesi Tengah berbagai ketertinggalan yang masih dialami membuat masyarakat mengusulkan diadakannya pembentukan Provinsi Sulawesi Timur sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian masyarakat juga sangat berharap agar pengejaran teroris Santoso bisa segera selesai agar masyarakat Sulawesi Tengah bisa hidup aman, damai dan kembali seperti sediakala. Masyarakat Sulawesi Tengah juga mempertanyakan tentang wacana e-government yang mulai ramai dibicarakan dan beberapa daerah telah menerapkannya. Untuk di wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang terlalu luas menyebakan pelayanan tidak bisa maksimal oleh karena itu masyarakat mengusulkan agar Kabupaten Parigi Moutong di mekarkan menjadi Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong dan harapan besar ini DPD RI bisa ikut serta memperjuangkan serta mengawal aspirasi tersebut.


40

Untuk penambang liar di kawasan Taman nasional Lore lindu, Desa Sidole, Dusun Dongi-dongi, Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso sudah ada sekitar 1000 penambang emas tradisional liar di kawasan Taman Nasional Lore Lindu tepatnya di Desa Dongi-dongi. Dengan luas lahan sekitar 4 hektar di Daerah Aliran Sungai Sopu pada ketinggian sekitar 1400 meter dari permukaan laut. Kawasan ini merupakan hutan lindung milik negara bahkan milik dunia yang eksistensinya perlu dijaga karena sudah mendapatkan pengakuan. Masyarakat mengharapkan agar DPD RI juga ikut menegaskan kepada Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan agar mendapat respon positif untuk pengambilan langkahlangkah penindakan hukum supaya menjadi patokan aparat dalam tindakan yang terukur mengamankan wilayah tersebut. Kemudian permohonan normasilisasi sungai di Desa Namo, Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi karena setiap kali hujan deras sungai di Desa Namo banjir dan airnya meluap hingga ke jalan poros. Banjir juga berdampak lain seperti merusak lahan perkembunan rakyat. Kemudian di Kabupaten Sigi juga petani belum menikmati pupuk subsidi terutama di Desa Kantewu 2, Kecamatan Pipikoro. Kemudian perlunya perhatian pemerintah terhadap program-program gereja yang sinergi dengan program pemerintah dalam pembinaan mental spiritual mayarakat khususnya generasi muda. Bantuan Al kitab dan buku-buku rohani agar dapat dipakai sebagai perpustakaan gereja dan pembinaan umat sangat dibutuhkan di Kabupaten Banggai. Kemudian perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan pelabuhan termasuk pengadaan jumlah tenaga dokter dan perawat yang cukup untuk keperluan pelayanan di kantor kesehatan pelabuhan. Dan isu yang berkembang di masyarakat adalah tentang pembubaran DPD RI. Masyarakat Sulawesi tengah melakukan penolakan terhadap ide tersebut mengingat pendapat beberapa masyarakat yang sebagian besar lebih mengenal Anggota DPD RI dengan adanya kegiatan reses dibandingkan dengan Anggota DPR RI yang lebih banyak diketahui melalui media massa seperti siaran televisi. Yang menjadi saran warga adalah meleburkan partaipartai menjadi 2 atau 3 partai saja dan setiap partai hanya menduduki 6 kursi disetiap provinsi sehingga dapat menghemat anggaran negara. Semoga menjadi perhatian pemerintah terkait hal ini untuk dipertimbangkan sebagai masukan yang dapat membangun daerah yang lebih baik. Dan penolakan pembubaran DPD RI oleh masyarakat Sulawesi Tengah dengan melihat perbandingan kinerja DPD RI dengan menampung aspirasi masyarakat dibandingkan dengan DPR RI yang kelihatannya lebih mementingkan golongan partai misalnya dibandingkan masyarakat. Demikian laporan reses kami sampaikan, kiranya dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan harapan dapat segera ditindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada dilembaga DPD RI. Terima kasih Salam sejahtera untuk kita semua. Om santi santi santi om. Wabilahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tengah. Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, Ahmad Syaifullah Malonda. dr. Delis Jukarson Hehi, Shaleh Muhammad Aldjufri, Lc., M.A. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sulawesi Tengah. Kami persilakan Kalimantan Tengah. Untuk dimaklumi kita baru 9 provinsi, ini yang ke-10. Terima kasih.


41

PEMBICARA: Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG) Peserta Sidang Paripurna yang saya hormati. Saya tidak membacakan tetapi saya menyampaikan beberapa hal penting dan yang tertulis ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan saya. Saudara-saudara, teman-teman sekalian. Ada hal yang penting menyangkut prioritas program Kalimantan Tengah yaitu yang pertama menyangkut kedaulatan energi, kami belum berdaulat pak dalam soal energi seperti yang lain-lain menyampaikan laporan tadi sering padam listriknya, padahal sumber batu baranya melimpah. Dalam kaitan dengan ini ada hubungannya juga dengan konektifitas pengangkutan sumber energy listrik kami misalnya dari bahan batu bara itu sangat jauh dan mahal, karena itulah pemerintah kami dan masyarakat sangat mendukung adanya rel kereta api dari daerah Caho sampai ke Kabupaten Kapuas di Batanjung sepanjang kurang lebih sekitar 400an kilometer melewati 5 kabupaten. Tentu disamping nanti pengangkutan batu bara untuk proyek listrik juga bermanfaat untuk angkutan-angkutan umum, ini salah satu. Dan yang kami harapkan dalam waktu dekat karena sudah diprogramkan melalui pemerintah yaitu agar ada jalur kereta api juga yang menghubungkan Kapuas dengan Banjarmasin, itu titik awal karena jalannya tidak terlalu panjang, dekat, mungkin nanti ada nyambung lagi koneksi-koneksi yang lain. Kemudian untuk kedaulatan pangan, dulu hampir jadi poryek repitalisasi eks lahan gambus sejuta hektar di jaman presiden SBY, hampir jadi, nah ini kami tuntut, kami tuntut lagi agar hal yang hampir jadi dulu bisa dilanjutkan, karena kalau tidak lahan gambut itu berpotensi menimbulkan kebakaran lahan gambut yang menggelisahkan banyak orang, ya. Potensi oksigennya banyak di lahan gambut itu tapi kalau tidak dikelola diairi, ditata dengan baik akan rentan terhadap bahaya kebakaran, ya, dimusim kemarau. Yang lainnya adalah pemekaran kabupaten, ada satu pemekaran provinsi, dari kabupaten yang ada di Katoring Barat dan Katoring Timur, 5 kabupatennya, menginginkan ada provinsi yang baru, ini penting karena luar wilayah Kalimantan Tengah itu sangat luas, satu setengah kali Pulau Jawa, kabupatennya ada 13 dan 1 kota, 5 kabupaten menginginkan jadi satu provinsi yaitu daerah otonomi baru provinsi kota Waringin Raya. Ada lagi 4 kabupaten yang baru, yang diusulkan ya. Saya hanya mengharapkan agar nanti teman-teman di Komite I akan memproses ini secara berkasnya, apa kelengkapannya tetapi juga secara kritis dan obyektif dalam uji petik nanti memberikan saran-saran supaya tidak menjadi bencana pembakaran ini karena dalam studi Kemendagri banyak juga daerah-daerah baru ini yang tidak berkembang malah mundur, ya. Saya kira itu saja laporan saya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat di tindaklanjuti. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, kami persilakan Gorontalo. PEMBICARA: H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR BAHMID, Lc. (GORONTALO) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Perkenankan kami dari Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Hanna Hasanah Fadel Muhammad, Hj. Rahmiyati Haya,S.Pd., Abdul Rachman Abubakar Fahmid, dan Dewi Sartika, M untuk melaporkan hasil reses pada masa sidang ini. Pimpinan yang kami hormati. Seluruh anggota yang juga kami hormati. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

42

Ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan yang insyaallah akan kami ringkas seringkas-ringkasnya. Yang pertama dari Komite I, mengharapkan DPD RI dapat mengawal dan memperjuangkan 3 daerah pemekaran yang ada di provinsi Gorontalo untuk masuk pada persiapan pemekaran di tahun kedepan. Yang kedua, masyarakat menginginkan pola rekruitmen pendampingan desa harus mengedapankan SDM yang ada di desa tersebut karena merekalah yang memahami kondisi desa mereka. Yang ketiga, mengharapkan pemerintah pusat DPR RI dan DPRD RI untuk mempercepat revisi Undang-Undang Pilkada karena mengingat tahap Pilkada 2017 akan segera dilaksanakan. Dari Komite II, permasalahan listrik belum diperolehnya izin pembangunan GT dan dalam proses pembangunan PLTU Anggrek yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara 2,22 mega, walaupun persetujuan, redefain sudah sesuai dengan skala. Yang kedua, belum diperolehnya izin penetapan suplay gas dari SKK Migas dalam proses pembangunan PLTG Gorontalo viker untuk 100 mega di Desa Maleo. Yang ketiga, kurangnya pasokan listrik dikarenakan keterbatasan pembangkit tenaga listrik, saat ini kebutuhan listrik di provinsi Gorontalo sebesar 300 mega, tetapi yang tersedia hanya 260. Yang keempat, pembangunan PLTU dengan kapasitas yang tidak terlalu besar sangat rentan. Untuk Komite III, yang pertama mendorong pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah BPJS yang juga tidak selesai-selesai, diselesaikan secara lebih mendasar dan konfrehensif, dan kami menolak kenaikan premi atau iuran BPJS. Yang kedua, dalam bidang Agama, aspirasi dari Provinsi Gorontalo menginginkan agar Gorontalo menjadi embarkasi haji penuh, tidak lagi seperti sekarang hanya embarkasi haji antara. Yang terakhir, dalam bidang pembiaya pendidikan masayarakat di tempat kami mengharapkan tidak adanya diskriminasi antara sekolah-sekolah termasuk madrasah yang Negeri dan Swasta, yang kenyataannya sampai sekarang masih terjadi diskriminasi di lapangan walaupun dalam tataran tetorika menteri mengatakan tidak ada perbedaan tersebut. Dari Komite IV, mengharapkan adanya mendorong pemerintah pusat adanya reformasi terhadap masalah perencanaan pembangunan, dan juga melakukan evaluasi, reformasi terhadap pola penganggaran pembagian anggaran antara pusatr dan daerah agar jatah untuk daerah itu harus ditambah. Dan yang paling terakhir aspirasi yang banyak kami dengar saat reses baik melalui media saat kami melakukan dialog dan langsung adalah mempertanyakan kisruh kericuhan yang terjadi di DPD RI dan mereka menyayangkan hal itu terjadi, mereka menginginkan wajah DPD yang selama ini ada wajah yang santun, cerdas, dan beradab. Itulah aspirasi yang datang dari daerah Gorontalo, demikian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Gorontalo. Kami persilakan Sulawesi Tenggara. PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (SULTRA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Salam sejahtera. Om santi santi om. Yang saya hormati Bapak/Ibu Pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPD RI. Yang saya hormati Bapak Sekjen dan jajarannya. Untuk mempersingkat waktu saya langsung saja pada permasalahan yang kami temui pada reses anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

43

Tenggara tanggal 19 Maret hingga 20 April 2016, atas nama Bapak Drs.Abdul Jabar Toba, Bapak Drs. Yusran Sulondae dan Ibu Mulyati Saiman, M.Si., dan saya sendiri Wadeam Sinabolo. Saya langsung untuk Komite I. Yang pertama, meminta pemerintah memperluas dan memperbanyak pelayanan pruna untuk menjamin hak-hak kepemilikan lahan untuk masyarakat. Kedua, mengenai pemekaran dan pembentukan DOB daerah otonom baru, kami masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sedang berjuang untuk pemekaran dan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, Kota Raha, Kabupaten Kabaina, Kepulauan, Kabupaten Poleang, Kabupaten Muara Timur, dan Kota Raha. Alhamdulillah, Komite I DPD RI telah memfasilitasi kami dan khususnya anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara yaitu Bapak Drs. Yusran Sulondae yang dari Komite I telah melakukan pembicaraan yang intensif dan kunjungan kepada masayarakat di seluruh daerah calon DOB baru. Kami mohon Komite I dapat terus mengawal perjuangan aspirasi masyarakat di provinsi kami. Yang kedua, agar pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur jalan untuk mempercepat pembangunan di beberapa DOB di Sulawesi Tenggara. Perlu bapak ketahui di daerah kami dalam 2 tahun terakhir telah mekar 5 daerah otonomi baru berupa kabupaten yang infrastuktur dasarnya masih sangat memprihatinkan sehingga menyulitkan pembagunan di daerah tersebut. Dari Komite II, permasalahannya adalah listrik, air, dan pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan. Yang pertama, listrik. Bapak/ibu yang saya hormati. Belum lama pemerintah kita mengeluarkan daftar listrifikasi nasional di 34 provinsi, dan provinsi Sulawesi Tenggara menempati juara 4, sayangnya ini juara 4 dari bawah. Selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah pusat mengeluarkan paket kebijakan Indonesia Terang 2016 yaitu memprioritaskan 10 provinsi untuk segera terang benderang dan sayangnya kami yang juara 4 pun tidak terakomodasi dalam 10 provinsi yang akan diprioritaskan. Hal ini oleh masyarakat kami tentu merupakan suatu pukulan, kami merasa ada ketidak adilan disini dan kami mohon kepada pemerintah untuk juga memperhatikan kami. Kemudian masalah air, pada masa reses seluruh desa seluruh desa bahkan kota termasuk ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan kota kami menemukan dan masih terjadi kurangnya penyediaan air bersih, padahal kita tahu sendiri bahwa air bersih ini adalah sudah seperti saya rasa sih bagi masyarakat kita. Bapak/ibu, kita sekarang masuk era MDGS yang baru saja berlalu, masalah air ini masih menjadi sub poin. Era MDGS sekarang air bersih, penyediaan air bersih bagi masyarakat dunia bukan cuma Sulawesi Tenggara, bukan cuma Republik Indonesia, meningkat menjadi isu yang utama. Demikian pula dalam RPJM kita pemerintah mensyaratkan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia itu adalah hal yang penting dan dinaikkan statusnya. Nah kemudian Kementerian Pupera yang bertanggung jawab untuk masalah inipun telah menelurkan program seratus nol seratuss. Seratus yaitu akses masyarakat terhadap sanetasi, nol nya adalah zero komunitas kumuh, dan seratus adalah target Kemenpupera bahwa pada tahun 2019 kita sudah dapat memenuhi 100% kebutuhan air bersih bagi masyarakat, tetapi target inipun kami sangat menyangsikan karena ini merupakan target yang terus diulur, terus diulur. Oleh karena itu kami dari Sulawesi Tenggara menginginkan agar DPD RI bisa mengangkat isu air ini sebagai suatu isu nasional karena ini bukan lagi isu daerah kami dan kami yakin di daerah lain juga ada permasalahan begitu. Kemudian mengenai pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Sulawesi Tenggara sebagian besar itu adalah petani dan nelayan, lahan kami adalah lahan yang subur, masyarakat juga yang rajin tetapi produksi mereka tidak bisa dipasarkan karena beberapa hal misalnya adalah kurangnya pendampingan dalam hal ini penyuluh Kementerian Pertanian. Masyarakat digenjot untuk berproduksi tetapi pada saat panen raya yang sekarang sedang terjadi saya mengunjungi beberapa desa yang melakukan panen raya kemarin malam saya sampai jam 1 malam di wilayah transmigrasi masyarakat SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

44

Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali mereka panen besar-besaran jagung tetapi harga yang dijanjikan 6 ribu perkilo gram hanya di tawar 1800 kg. Saya kira pemerintah perlu hadir disana dengan rekomendasi kami yang pertama yaitu menyediakan sistem informasi pasar yang mudah di akses oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu kebutuhan apa yang diperlukan pada saat kapan. Kemudian dari Komite III masalah BPJS seperti yang disampaikan teman-teman dari provinsi lain, ini juga masih menjadi permasalahan yang ditemukan merata di Sulawesi Tenggara. Masih perlu dilakukan sosialisasi yang lebih genjar kepada masyaralat karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya BPJS ini. Kemudian kenaikan iuran BPJS, ini memberatkan. Masyarakat belum lagi paham akan BPJS, belum lagi bisa menerima manfaat dari BPJS tapi sekarang BPJS telah menaikkan tarifnya. Kemudian yang kedua dari Komite III adalah pariwisata. Bapak/ibu yang terhormat pemerintah pusat telah menelurkan 10 daerah tujuan wisata utama di Indonesia, salah satu ada di provinsi kami yaitu Wakatobi tetapi permasalahannya disana adalah akses. Disana telah dibangun bandara tetapi konektifitas dengan titik-titik pusat wisata yang lain kami masih membutuhkan misalkan dengan Bali dan Surabaya secara langsung agar para wisatawan yang berada disana juga bisa mengunjungi lokasi Wakatobi dan sekitarnya dengan lebih mudah. Kemudian Komite IV. Bapak/ibu di desa-desa, di kelurahan-kelurahan yang kami kunjungi, masyarakat yang ditemui mereka menyatakan kecemburuannya kepada masyarakat desa, mereka menginginkan agar alokasi dana desa itu juga bisa diberlakukan di kelurahan. Jadi meminta kepada pemerintah untuk juga memberikan dana khusus bagi kelurahan. Demikian singkat laporan kami dari Sulawesi Tenggara. Secara detil dan lengkapnya akan saya serahkan kepada Bapak/Ibu Pimpinan. Terima kasih. Wabilahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. PIMPINAN SIDANG: GUSTI KANJENG RATU HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya kita lanjutkan di Provinsi Sulawesi Utara. Kami persilakan. PEMBICARA: Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT) Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Pimpinan DPD RI yang saya hormati. Bapak dan Ibu Anggota DPD RI yang saya hormati. Bapak Sesjen bersama jajarannya dan hadirin yang kami hormati. Perkenankan saya menyampaikan laporan kegiatan kunjungan kerja ke daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Utara khususnya sebagai berikut. Informasi ini sudah kami katagorikan dalam komite-komite. Pertama untuk Komite I. Masyarakat didaerah perbatasan mengharapkan agar Anggota DPD RI dapat mendorong untuk memberi perhatian serius untuk penanganan masalah di wilayah perbatasan. Masalah yang juga agak diangkat di wilayah perbatasan adalah masalah warga keturunan Indonesia, People of Indonesian descent khususnya orang Indonesia yang bermukim di Philipina Selatan yang kedudukannya agak ilegal dan tanpa dokumen dan ini punya potensi kehilangan kewarganegaraannya. Komite I juga diharapkan dapat memproses secepat mungkin untuk pemekaran daerah khususnya untuk pembentukan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

45

Provinsi Bolaang Mongondow Raya dan juga usulan untuk kabupaten kota lainnya yang diusulkan oleh Sulawesi Utara . Untuk Komite II. Masalah pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Proyek pembangunan infrastruktur ini masih ada hambatan untuk masalah pembebasan lahan. Nah guna kelancaran pelaksanaan proyek infrastruktur ini khususnya jalan tol Manado-Bitung diharapkan DPD RI dapat mengupayakan kepada kementerian terkait dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Kedua, tentang kawasan ekonomi khusus Bitung yang sampai saat ini belum ada action, masih ada kendala dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung untuk operasional untuk kegiatan kawasan ekonomi khusus Bitung. DPD RI diharapkan untuk mengambil peran bagi pelaksanaan kegiatan operasional dari kawasan ekonomi khusus Bitung. Selanjutnya untuk penyaluran dana kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan juga DPD RI dapat memfasilitasi untuk dapat mendukung permodalan usaha kecil dan menengah agar tumbuh dan berkembang sehingga dapat memperkuat ekonomi rakyat. Selanjutnya mengenai tanaman cengkeh di Sulawesi Utara, saat ini harga lagi bagus tapi petani cengkeh seperti kehilangan daya untuk dapat memobilisasi penanaman tanaman cengkeh ini. Saat ini harga cengkeh berada dikisaran 120-150 ribu. Nah khususnya dalam penyediaan bibit dan membayar upah kerja DPD RI diharapkan dapat berperan dalam upaya untuk penyediaan dan penguatan modal bagi para petani. Mohon juga perhatian dari DPD RI untuk mendesak pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat termasuk mendorong berkembangnya usaha kecil menengah di tengah masyarakat. Saat ini sangat disayangkan banyak warung sebagai usaha rakyat sekarang tutup karena munculnya gerai Indomart atau Alfamart yang menjamur. Mohon DPD RI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan gerai Indomart dan Alfamart yang menjamur sampai ke kampung-kampung. Komite III. Beberapa hal yang kami sampaikan sebagai laporan. Pertama tentang tanggungjawab social perusahaan atau CSR dan kemudian kedua upaya kiranya yang dapat dilakukan oleh DPD RI dalam upaya meminimalisir ataupun dapat menghapus kekerasan sexsual yang sekarang ini marak di mana-mana. Dan terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kebijakan menaikan premi dari 3% menjadi 5% untuk peserta mandiri menjadi kontroversi ditengah masyarakat. Kenaikan premi ini bisa diterima jika saja standar pelayanan BPJS Kesehatan di masyarakat memadai dalam arti untuk layanan dasar di puskesmas dan rumah sakit rujukan bisa memenuhi kebutuhan layanan tersebut. Para tokoh agama juga di Sulawesi Utara menolak LGBT. Ini disampaikan secara khusus agar DPD bisa mengambil peran kongkret dalam isu terkait dengan LGBT ini. Komite IV. Masyarakat di Minahasa Tenggara khususnya di Kecamatan Belang belum memahami mengenai sistem kredit usaha rakyat yang dapat menopang permodalan usaha. Oleh karena itu maka pelu diintesifkan kerja sama dengan bank penyalur kredit usaha rakyat. Terkait dengan sektor pariwisata diharapkan DPD dapat mendorong agar supaya pengelolaan sektor pariwisata diberi perhatian serius karena sektor ini sangat strategis untuk dapat menggerakan ekonomi daerah. Ada terjadi semburan lumpur panas didaerah Lahendong yang ini agak bertambah parah, oleh karena itu PT. Geotermal Panas dan Energi dapat mengambil tindakan khusus kiranya Komite II DPD RI khususnya juga Komite IV terkait dengan anggaran agar dapat mengambil langkah-langkah dalam hal ini. Kualitas pelayanan mempengaruhi percepatan pembangunan daerah untuk itu terus didorong inovasi bagi kualitas pelayanan publik. Selanjutnya terkait dengan pantai yang namanya Boboca di Provinsi Sulawesi Utara memiliki keindahan alam yang luar biasa tapi saat ini semakin di jauhi oleh pengunjung karena bibir pantai semakin tercemar oleh sampah yang berserakan dan juga oleh kebersihan yang tidak terjaga. DPD RI juga diharapkan ikut serta dalam rangka penyelamatan lingkungan tetapi juga dalam mendorong tumbuh kembangnya pariwisata didaerah. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

46

Inilah beberapa hasil aspirasi dari hasil kegiatan Angota DPD RI di Sulawesi Utara kami berempat Pak Beni Rhamdani, Pak Fabiansyah Rundayang, Pak Marhany Pua, Pak Stefanus Balio. Kami sudah bertanda. Terima kasih atas pelaksanaan Sidang Paripurna ini. Tuhan memberkati kita semua. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Salam sejahtera. Om santi santi om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: GUSTI KANJENG RATU HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Kemudian Provinsi Jambi. PEMBICARA : H. ABU BAKAR JAMALIA (JAMBI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Yang terhormat Pimpinan beserta Anggota Dewan DPD RI yang saya hormati. Saudara Sekjen beserta stafnya serta hadirin yang di rahmati Allah. Puji dan syukur kepada Allah SWT karena sore hari ini kita masih dapat mengamanahkan konstitusi kepada kita untuk menyampaikan aspirasi daerah dari Provinsi Jambi. Pelaksanaan kegiatan, a. Kegiatan Komite I tentang Otonomi Daerah. Pemekaran kabupaten merupakan hal yang wajar mengingat wilayah kabupaten yang luas kondisi kita ini luar biasa luasnya maka pemekaran juga diharapkan untuk dapat memudahkan pelayanan publik. Syarat pembentukan kabupaten baru yakni Kabupaten Tabir, sudah terpenuhi baik itu syarat-syarat administrasi dan persyaratan teknisnya. Demikian pula pemekaran Kota Bungo dan Kabupaten Kerinci Ilir semoga saja tim independen yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dapat melaksanakan pekerjaan ini untuk dapat mengkaji di 3 kabupaten tersebut. Dua, masalah pertanahan. Di Kota Jambi banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah dan banyak juga terjadi sertifikat ganda di Provinsi Jambi dengan keputusan yang berbelit-belit. Tiga, pengawasan tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa mutlak diperlukan tetapi banyak desa di Provinsi Jambi mengeluhkan prosedur administrasi yang terlalu berlebih-lebihan serta laporan keuangan yang berbelit-belit. Saya singkatkan saja ketua. Kemudian ke Komite II. Satu, masalah harga karet dan sawit. Rendahnya harga karet dan sawit masih menjadi masalah utama yang harus dihadapi petani di Jambi. Hampir seluruh masyarakat mengeluh kapan pemerintah membantu memulihkan harga karet dan sawit hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat, daya beli masyarakat sangat menurun dan masyarakat hanya mampu membeli kebutuhan pokok sehari-hari saja dengan harga karet yang sangat murah dan itu untuk membiayai kebutuhan lainnya mereka mesti menahan diri. Dua, masalah jalan. Permasalahan jalan nasional masih menjadi perhatian pusat karena masih banyaknya kerusakan-kerusakan jalan-jalan nasional yang sehingga bisa membahayakan lalu lintas perdagangan ataupun masyarakat antara kota ke kota. Tiga, replanting sawit. Karena rendahnya penghasilan masyarakat kemudian banyaknya karet-karet kebun sawit yang tua masyarakat tidak mampu untuk mereplantingnya oleh karena itu kita berharap pemerintah memberikan bantuan berupa bibit maupun mereplanting kebun-kebun yang sudah tua karena pendapatan mereka jauh merosot pada saat ini. Keempat, masalah sengketa lahan. Masalah ini sudah berkali-kali disampaikan antara PT. Jambi Agro Wijaya dengan Kelompok Tani Simpang Meranti sampai saat ini belum juga selesai perlu kiranya kebijakan dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu kita SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

47

mohon kepada pemerintah untuk dapat memberikan pengertian untuk dapat membawa kebijakan yang adil untuk para petani kita. Dan lagi-lagi masalah pupuk sampai saat ini masyarakat masih mengharapkan kelak hadirnya pupuk karena langkanya pupuk di Provinsi Jambi. Oleh karena itu mohon perhatian pada pemerintah. Kemudian berkaitan dengan Komite III. Terkait Ujian Nasional 2016 dan pendidikan, DPD RI mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi anggaran agar tahun depan sehingga lebih banyak lagi khususnya sekolah di Provinsi Jambi bisa melaksanakan Ujian Nasional berbasis komputer. Kemudian terkait dengan fenomena LGBT yang juga disampaikan oleh rekan kita dari Sulawesi Utara perlu dibahas secara fenomena. Ini tidak saja merusak generasi muda khususnya di Provinsi Jambi umumnya Indonesia prilaku menyimpang dan propaganda kehidupan para LGBT melalui media sosial sangat meresahkan saya takut generasi muda dapat terpengaruh karena kodrat manusia kan jelas diciptakan berpasangan. Perilaku menyimpang kaum LGBT dapat membahayakan kesehatan mereka sejumlah penyakit sudah terdeteksi menyerang kepada mereka-mereka pelaku seksual yang tidak normal ini. Tiga, terkait jaminan kesehatan juga sama apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara saya dari provinsi lain. Empat, terkait ekonomi kreatif demi mendukung peningkatan industri kreatif dan pariwisata di Jambi masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Jambi berharap untuk dapat dukungan adanya beberapa festival yang dilakukan di beberapa kabupaten sehingga menjadi tempat rekreasi bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kemudian Komite IV pembangunan di Provinsi Jambi masih terfokus pada infrastruktur baik infrastruktur jalan, jembatan, sarana pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita mohon kedepan agar dana transfer daerah dapat diberikan secara profesional dan dapat menunjang pelaksanaan program prioritas tersebut. Dua, persoalan serius yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jambi adalah terkait dengan penanganan bencana alam kebakaran hutan maupun banjir, kami mohon kepada pemerintah pusat untuk lebih memberikan skala prioritas kepada daerah-daerah yang potensial tertimpa bencana untuk itu pemerintah melalui BNPB dan badan restorasi gambut perlu meningkatkan upaya aspek pencegahan kebakaran lahan juga percepatan pemulihan kawasan gambut yang terbakar. Kami langkahi saja. Terkait persoalan dana desa kami menemukan persoalan serius. Terkait dengan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan serta Penataan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, status ibukota kecamatan yang berubah status menjadi kelurahan padahal dalam pengamatan kami keseluruhan tersebut berada di daerah yang masih sangat membutuhkan dana desa karena merupakan wilayah pemekaran kecamatan baru. Terkait persoalan ini DPD RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri melalui direktorat pemberdayaan masyarakat desa untuk mengevaluasi peraturan tersebut kenapa? Kelurahan yang dipaksakan itu padahal mereka lebih desa daripada desa yang ada di sekitarnya. Kami langkahi saja. Kami menemukan banyak lahan tidur di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Kuala Batara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum dikelola secara maksimal. Mudah-mudahan lahan produktif ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menanam padi maupun jagung di lahan-lahan tersebut. Demikian laporan dari Provinsi Jambi yang dapat kami sampaikan sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti. Masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi. M. Syukur, SH, H. Daryati Uteng, SE., MM Hj. Juniwati Masjun Sofwan, H. Abubakar Jamalia ditandatangani.


48

PIMPINAN SIDANG: GUSTI KANJENG RATU HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Propinsi Jambi dilanjut Papua Barat PEMBICARA: MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT) Interupsi pimpinan, Pak Ketua, ruangannya agak panas. Tolong dong panas ruangannya. PEMBICARA : FAHIRA IDRIS, SE, MH (DKI JAKARTA) Iya ini AC-nya mati ini, panas sekali. PEMBICARA: JACOB ESAU KOMIGI, SH, MM (PAPUA BARAT) Terima kasih kesempatan yang diberikan buat Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan laporan kegiatan dalam rangka reses yang kami laksanakan pada 17 Maret sampai dengan 10 April yang dapat kami rangkumkan dalam beberapa item. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Bahwa provinsi Papua Barat mendorong melalui komite terkait untuk mendesak kementerian dalam negeri untuk menyelesaikan dua PP dari Undang-Undang 23, yakni penataan daerah dan disertada yang menurut janji pemerintah sudah diselesaikan pada bulan Maret, namun sampai dengan hari ini belum selesai. Dengan demikian maka semua aspirasi dari daerah yang menyangkut dengan pemekaran daerah yang sudah diakomodir oleh Komite I dapat tertampung melalui penataan desain besar penataan daerah yang lahir dari Undang-Undang 23. Yang berikut menyangkut Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dukungan kami sebagai berikut. Bahwa dukungan APBD bagi penyelenggara dan pengawas hendaknya dilakukan penandatanganan MoU, naskah perjanjian hibah daerah secara nasional, sebanyak 100 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahap dua tahun 2017. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pada pilkada pertama tanggal 15 Desember 2015 masih terdapat pemerintah daerah yang terlambat mengucurkan anggaran menyebabkan sehingga tahapan pilkada mengalami penundaan. Kemudian yang berikut adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kami mengusulkan bahwa alokasi dana desa yang dianggarkan pada tahun 2016, seluruhnya dialokasikan buat pemberdayaan ekonomi masyarakat maka untuk itu, kami mendorong supaya ada pendampingan-pendampingan kepada aparat kampung yang mengelola dana ini karena kita tahu dan percaya bahwa mereka memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengelola dana ini, apalagi untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Kemudian dalam sisi pendidikan. Kami memberikan apresiasi kepada kementerian yang menggagas program SM3T atau Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan Terluar dan Tertinggal. Namun kami mendorong agar sumber daya manusia yang digunakan sebagian tenaga guru SM3T hendaknya diambil dari daerah-daerah masing-masing sehingga dia lebih menguasai daerah dan geografi wilayah tertentu. Yang berikut kami menolak wacana kementrian pendidikan dasar dan menengah untuk menarik guru-guru PNS dari sekolahsekolah swasta karena kami sadari bahwa sekolah-sekolah swasta adalah sebagai perintis pendidikan. Jika wacana ini betul terjadi maka dapat dipastikan bahwa sekolah-sekolah swasta akan tutup karena mereka tidak dapat membayar gaji-gaji tenaga guru swasta. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

49

Yang terakhir, kami mendorong kementerian terkait dalam hal ini kementerian dalam negeri, kementrian hukum dan HAM untuk melakukan finalisasi terhadap perdasi dan perdasus dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan dana otsus. Yang kedua, mendorong kementerian terkait juga kementerian dalam negeri dan kementrian hukum dan HAM untuk segera menyelesaikan finalisasi terkait perdasi dan perdasus perekrutan Majelis Rakyat Papua karena sudah berakhir masa jabatannya dan Papua Barat sementara ada dalam tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Demikian beberapa item laporan yang kami sampaikan pada mimbar yang terhormat ini. Dengan harapan bahwa lembaga dan alat kelengkapan terkait menindaklanjuti semua laporan ini, dari semua provinsi yang disampaikan pada paripurna ini. Agar pada reses-reses yang akan datang, agar pada paripurna yang akan dating, tidak kita jumpai lagi laporanlaporan ini karena sudah dilakukan penyelesaiannya. Demikian laporan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. PIMPINAN SIDANG: GUSTI KANJENG RATU HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kita lanjutkan, terima kasih dari Papua Barat. Kita lanjutkan ke Sulbar. Kami persilakan. PEMBICARA: Pdt. MARTHEN, M.Th. (SULBAR) Ibu dan Bapak Pimpinan dan teman-teman Anggota DPD RI yang kami hormati. Banyak hal yang kami lihat, dengar, dan alami dalam pertemuan dengan masyarakat di daerah pemilihan, namun tidak semua hal yang kami lihat, dengar, dan alami bersama masyarakat di laporkan secara lisan di sini. Kami hanya melaporkan beberapa pokok-pokok penting. Yang pertama, data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik yang kemudian menjadi acuan perencanaan pembangunan di daerah dan pusat banyak yang bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur masih menjadi masalah utama yang ditanyakan, diusulkan, dan dikeluhkan masyarakat di Sulawesi Barat, terutama menyangkut pembangunan jalan, irigasi, dan pembangunan kelistrikan. Yang berikut, masalah rendahnya harga kelapa sawit di Sulawesi Barat. Pada saat kami melakukan reses harganya antara 500 sampai 800 kg, saya ulangi 500 – 800 rupiah perkilogram. Ini menjadi keluhan utama para petani terutama di toga kabupaten, Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, dan Mamuju tengah. Masalah berikut ialah menyangkut kenaikan premi BPJS juga Kartu Indonesia Sehat yang masih banyak salah sasaran. Masalah pendidikan di Sulawesi Barat merupakan masalah yang hampir setiap reses menjadi keluhan masyarakat. Kami menemukan beberapa sekolah yang gurunya hanya dua, ada contoh misalnya SMA Negeri 2 Tommo dan SMA Sarudu yang gurunya hanya dua orang, padahal sudah harus menamatkan pada tahun. Ini kita bisa membayangkan bagaimana kualitas anak-anak yang lulus dengan dua orang tenaga pendidik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa. Persoalan lain yang kami temukan ialah banyaknya proyek pembangunan di Sulawesi Barat, baik pembangunan jalan maupun pembangunan talut sungai mengalami masalah yang sangat serius. Misalnya, Sungai Mamasa yang anggarannya 44 miliar, baru selesai dikerjakan dan semuanya sekarang tidak ada lagi berfungsi, bahkan mengancam Kota Mamasa juga ada di Kecamatan Karosa, semuanya ini berasal dari APBN. Tidak ada pengawasan yang serius baik dari pihak pemerintah tetapi juga pihak-pihak yang lainnya. Yang berikut, program peningkatan kerukunan antar umat beragama dan penguatan semangat nasionalisme dalam keberagaman suku, diharapkan menjadi perhatian yang terus dari pemerintah pusat agar kenyamanan sosial dan kedamaian berbangsa tetap terjaga. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

50

Yang terakhir persoalan yang sangat intens disoroti mengenai LGBT, yang tentunya berbeda dengan problem orientasi seksual dan para LGBT, problem anatomi seksual transgender bukan topik baru dalam fiqih. Tentang status hukum menjadi transgender, melainkan bagaimana memastikan jenis kelaminnya agar ia mendapatkan hak dan kewajiban hukum yang tepat. Demikian laporan kami, terima kasih dan selamat sore. Marthen (B 113), Muhammad Asri Anas (B 114), KH. Muhammad Syibli Sahabuddin (B 115), Ir. H. Iskandar Muda Bahruddin Lopa (B 116). Sekian dan terima kasih PIMPINAN SIDANG: GUSTI KANJENG RATU HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Marthen, berikut dari Provinsi Maluku. PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (MALUKU) Laporan kegiatan daerah Anggota DPD RI dapil Maluku tanggal 18 Maret hingga tanggal 10 April. Yang kami hormati Pimpinan DPD RI, para Anggota DPD RI, Saudara Sekretaris Jenderal DPD RI bersama staf, serta hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah kami menyampaikan hasil aspirasi kami saat melakukan reses atau kunjungan kerja pada daerah kami sebagai berikut. Komite I terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai beriku. Yang pertama, perlu ditingkatkan pengawasan dari pemerintah pusat mengenai pengaturan pembinaan pengawasan terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, baik propinsi maupun kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan agar tidak terjadi kesalahan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik yang tidak memiliki standar pelayanan publik akan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat, atas permintaan sendiri, kalau bawahannya saja diberhentikan harusnya kepala daerah juga dikenakan sanksi yang cukup berat dibandingkan sekedar dengan pembinaan. Yang ketiga, perlu ditingkatkan pengawasan dari pemerintah pusat mengenai pengaturan pembinaan pengawasan terhadap hubungan antara kepala daerah provinsi, dalam hal ini gubernur, dan kepala daerah kabupaten kota dalam hal ini bupati atau walikota, yang tidak berjalan baik atau tidak harmonis sehingga akan mengganggu pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah. Komite II, terkait dengan pengawasan Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi. Pertama bahwa keputusan presiden Joko Widodo untuk pembangunan instalasi produksi gas alam Abadi Blok Masela di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan mekanisme on shore, dilakukan di darat bukan off shore di laut, merupakan kebijakan publik politik, maaf, merupakan kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama di kawasan timur Indonesia menyangkut penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan. Rencana pemerintah untuk membuka program studi baru di universitas-universitas yang berada di Provinsi Maluku dalam rangka untuk mempersiapkan SDM untuk Blok Masela dimaksud. Yang kedua, terkait dengan pembangunan infrastruktur desa. Yang pertama adanya peningkatan akses transportasi bagi darat, laut maupun udara, perlu dioptimalkan terutama di kawasan timur Indonesia karena jauhnya rentan kendali sehingga membantu akses masyarakat untuk mudah terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pembangunan. Yang kedua, yang tidak beda jauh dengan daerah yang lain yaitu penyediaan fasilitas kelistrikan bagi kebutuhan masyarakat di daerah-daerah. Mestinya perlu dioptimalkan baik SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

51

itu berupa daya kelistrikan, maupun instalasi infrastruktur kelistrikan. Yang ketiga, terkait dengan pengawasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dirasakan perlu ditingkatkan, terutama berkenaan dengan penambahan rute dan jalur jangkau armada pelayaran di daerah-daerah kepulauan untuk meningkatkan mobilisasi orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Penyedia jasa pelayaran laut sesuai karakteristik geografis di daerah kepulauan untuk membantu konektivitas antar daerah sehingga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pulau dan daerah-daerah terpencil. Komite III, yang pertama, terkait dengan rancangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang didapatkan adalah adanya ketidakpahaman mengenai CSR yang merupakan salah satu masalah yang ada di pemerintah daerah kami. Hal ini pastinya akan melemahkan fungsi kontrol yang perlu dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Klaim CSR adalah dalih bahwa kantor pusat berada di pusat sehingga kewenangan untuk memutuskan intervensi CSR harus kepada apa, siapa, dan bagaimana semuanya ditentukan di pusat. Terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pembukuan. Yang ditemui di provinsi kami adalah sudah sejak tahun 2013 tidak lagi mendapat dukungan bantuan baik buku dan hal-hal yang berupa anggaran untuk perpustakaan desa. Hal ini telah disurati kepada perpustakaan nasional namun belum ada respon yang baik, dengan alasan bahwa saat ini sementara dibangun gedung perpustakaan nasional. Terkait dengan implementasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, kendala utama yang dialami adalah adanya perusahaan yang seringkali ingkar dan tidak terbuka terkait dengan jumlah pegawai, maupun sistem pengupahan. Untuk BPJS kesehatan, masyarakat sangat bingung karena tumpang tindihnya pemanfaatan kartu kesehatan yang beredar di masyarakat. Komite IV. Pertama, mengingat bahwa ruang fiskal daerah tidak memenuhi harapan maka keberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan dana transfer pusat ke daerah, terutama di provinsi-provinsi kepulauan harus lebih besar nominalnya dari pada provinsiprovinsi continental. Kebijakan ini tentu disesuaikan dengan politik fiskal yang berpihak pada daerah-daerah tertinggal yang umumnya berada di provinsi-provinsi kepulauan. Yang kedua, dari Komite IV, aspirasi masyarakat di Maluku menghendaki agar baik APBN dan APBD dibidang kesehatan haruslah mencapai minimal 10% dari total APBN atau APBD, bukan yang sekarang terealisasi yaitu 5%. Dengan demikian, kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga dan rakyat memiliki kualitas kesehatan yang memadai. Untuk itu kami mendorong agar pimpinan DPD dan seluruh Anggota DPD dalam melakukan lobi-lobi untuk mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Kesehatan. Yang terakhir dari Komite IV, kami bersyukur karena akhirnya presiden RI memutuskan pengelolaan gas Blok Masela dilakukan di darat atau on shore. Selain tekanan dari masyarakat Maluku, pada tanggal 7 Maret 2016, kami Anggota DPD RI asal Maluku dengan melibatkan Anggota-Anggota DPD RI, DPR RI dan beberapa tokoh Maluku, mengundang secara langsung kepala SKK Migas beserta jajarannya untuk mendengar pikiran serta alasan yang rasional agar pemerintah RI dan SKK Migas harus menentukan putusannya untuk membangun kilang di darat atau onshore. Kami juga meminta pimpinan SKK Migas untuk meneruskan aspirasi ini kepada presiden RI. Seperti diketahui kandungan gas yang ada di Blok Masela itu merupakan kandungan gas yang terbesar di Indonesia saat ini dan potensinya bertahan sekitar 80 sampai 100 tahun. Pemerintah dan masyarakat Maluku menginginkan Maluku dapat mendapatkan PI 10% yang merupakan modal awal karena itu masalah ini harus dibicarakan oleh pemerintah, terutama dengan menteri ESDM serta SKK Migas. Demikianlah penyampaian laporan kami. Kami sangat berharap agar Rapat Paripurna ini dapat memberikan tanggapan dan masukan yang konstruktif, serta diharapkan pula pembahasan yang mendalam di Komite masing-masing, bersama pemerintah pusat serta kementerian dan badan terkait. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

52

terima kasih. Kami berempat yang bertanda tangan di bawah ini, Anggota DPD RI provinsi Maluku. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Senator dari Maluku, Ibu Novita karena jam telah menunjukkan 18.05 ya. Jadi sudah sepakat, jadi kami ingin informasikan, sebelum kami skorsing, nanti kita masuk lagi jam 19.30, bahwa sesuai dengan kesepakatan Rapat Panmus, Sidang Paripurna luar biasa ke-5 akan dilaksanakan pada hari Rabu jam 14.00, 13 April dengan agenda penyampaian ikhtisar, Hapsem yang ke II tahun 2015 dan laporan hasil pemeriksaan BPK. Diharapkan kehadirannya hari Rabu Jam 14.00. Oleh karena itu, apakah kita skor atau lanjut? PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Diselesaikan saja Ketua, diselesaikan saja ketua menurut kami. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Ini masih ada 14 lagi, jadi kita sudah harus istirahat makan malam. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M. Si. (NTT) Apa boleh, misalkan saya pikir dari Sabang sampai Merauke, rata-rata persoalannya sama. Apakah yang ke-14 provinsi ini diserahkan saja, tanpa dibaca untuk menghemat waktu, daripada kita skors sampai 19.30. Jadi minta pertimbangan provinsi-provinsi yang sudah. Saya pikir persoalan kita sama kok, satu nusa satu bangsa, ini sama juga persoalannya seperti yang ada di situ. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, kita telah memberikan waktu setiap provinsi 5 menit. Jadi kalau ada 14 lagi yang belum berarti ada 70 menit. Sekarang ini kan jam 6 lebih, jadi kita minta, bagaimana? PEMBICARA : (TIDAK JELAS) Yang belum 15 PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) 14 Pak. PEMBICARA : (TIDAK JELAS) 1 agenda tambahan PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Ya baik, itu nanti ya sudah. Kita skor ya sampai 19.30


53

KETOK 3X SIDANG DISKORS PUKUL 18.08 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 20.01 WIB PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Waktu kita sangat terbatas. Tadi yang terakhir apa ya? Tolong teman-teman kembali ke tempat duduk yang telah ditetapkan supaya dari Pimpinan bisa melihat gitu. Apakah kita bisa mulai? Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Selamat malam. Setelah kita melaksanakan shalat magrib, isya barangkali, dan istirahat makan malam, mudah-mudahan suasana kita makin baik, supaya kita bisa lebih kokoh lagi. Jadi kita mohon kepada teman-teman untuk bisa memasuki ruangan dan kita akan mulai, terakhir tadi baru Sulawesi, Maluku tadi. Mari kita dengarkan, sebab ini adalah juga tugas kita bersama, kita masih ada 14 lagi yang harus kita selesaikan, oleh karena itu saya persilakan kepada Senator yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ya, kami persilakan. PEMBICARA : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (SULSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om swastiastu. Yang saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan Sidang, yang saya hormati Bapak Ibu Para Anggota DPD RI, yang saya hormati Bapak Sekjen beserta seluruh jajaran, hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati. Dari Provinsi Sulawesi Selatan saya dipercayakan menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja atau bahasa populernya reses, pada masa sidang yang lalu dengan dua hal pokok. Yang pertama adalah usulan prioritas program dan kegiatan dari provinsi sulawesi selatan hasil musrenbang untuk usulan tahun 2017 dalam bentuk rekapitulasi akan kami serahkan sebentar. Yang kedua adalah catatan-catatan yang menjadi aspirasi penting pendekatan perkomite. Pertama Komite I. Peraturan Pemerintah terhadap penjabaran Undang-Undang Pemerintahan Daerah sampai saat ini belum ada yang dikeluarkan karena itu diharapkan Komite I untuk mendorong kementerian dalam negeri dan pemerintah supaya Peraturan Pemerintah tersebut segera diterbitkan. Kedua, mekanisme dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana desa dan terutama tentang pendampingan dana desa. Komite II tentang persoalan BPJS sama dengan semua tadi Bapak-bapak, Ibu. Yang kedua adalah pengalihan pengelolaan sekolah lanjutan atas dari pemerintah kabupaten ke Provinsi yang persiapannya tahun ini harus tuntas. Kemudian Komite III, penanganan harga gabah dan jagung, tadi juga beberapa Anggota menyampaikan. Pengelolaan tambang dan migas yang pengalihannya dari SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

54

kabupaten provinsi ke pusat. Komite IV, juga terkait dengan pengolahan dana desa, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Yang lain dari kami adalah PPUU, berharap, diharapkan tentang pembahasan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi ketetapan Sidang Paripurna DPD agar dikomunikasikan dengan DPR. Dan khusus BAP (Badan Akuntabilitas Publik) kita, aspirasi adalah penanganan lebih lanjut hak pensiun keuangan karyawan BRI se-Indonesia yang telah ditangani oleh BAP pada masa keanggotaan yang lalu, ada kesan bahwa penanganan yang lalu tidak tuntas. Terakhir dari Sulawesi Selatan, seluruh hasil kunjungan kerja menitip harapan kepada seluruh Bapak-Ibu anggota DPD RI agar persoalan yang terjadi di DPD segera dituntaskan secara bijak. Dan lebih khusus diharapkan kepada Pimpinan DPD untuk mengambil keputusan yang tepat yang terbaik buat organisasi Dewan Perwakilan Daerah kita ini. Itu harapan yang muncul pada setiap kunjungan kerja, setiap dialog. Secara pribadi saya ingin mengakhiri, ini bonus karena saya menyampaikan laporan, maaf pada Pak Iqbal dan Pak Bahar. Dalam budaya Bugis kalau sudah lebih banyak orang yang tidak suka, maka pemimpinlah yang harus sadar terhadap dirinya. Ini pernyataan pribadi saya, kepada Pimpinan, dan kepada kita semua, mohon maaf, sekian terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih, selanjutnya kepada Provinsi Kepulauan Riau, kami persilakan yang mewakili. PEMBICARA : HARIPINTO TANUWIDJAJA (KEP. RIAU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu Bapak-Ibu Pimpinan DPD RI, rekan-rekan Senator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Perkenankan saya menyampaikan beberapa catatan hasil reses dari Provinsi Kepulauan Riau. Pertama dari Komite I mengenai kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Batam, kawasan perdagangan bebas di pelabuhan bebas Batam, diharapkan dengan organisasi yang baru dapat meningkatkan Batam sehingga menjadi tujuan investasi yang lebih produktif dan bisa bersaing dengan tujuan investasi lain di regional ini. Kemudian kedua, mengenai masalah infrastruktur dasar dari Komite II, kami mendesak agar supaya masalah kelistrikan di Kepulauan Riau, seperti daerah-daerah kepulauan lain di Indonesia lebih ditingkatkan karena masih banyak ibukota kabupaten dan kota masih bermasalah apalagi daerah-daerah kepulauan. Kemudian, Komite III seperti juga disampaikan yang lain mengenai pelayanan BPJS yang diharapkan lebih baik sebelum ada peningkatan premi BPJS. Kemudian mengenai Komite IV, mengenai dana bagi hasil migas. Seperti kita ketahui Kepulauan Riau adalah penyumbang bagi hasil yang besar, tapi dana bagi hasil migas tahun 2015 kami masih belum disalurkan, masih ada yang tersisa sampai dengan kuartal pertama 2016 ini. Kemudian juga mengenai transparansi penghitungannya, dana bagi hasil migas sampai saat ini juga belum ada kejelasan. Kami mohon supaya lembaga DPD ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian juga mengenai masalah perekonomian masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya nelayan. Ada masalah besar di Kepulauan Riau khususnya para nelayan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

55

pembudidaya ikan kerapu, yang selama ini di ekspor terutama ke Hongkong secara hidup, kebijakan kementerian kelauatan yang melarang ekspor dengan kapal asing secara mendadak itu menyebabkan puluhan ribu nelayan itu tidak bisa menjual hasil perikanannya. Kami mengharapkan lembaga DPD dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini karena hal ini sudah disampaikan secara berulang kepada kementerian melalui organisasi, tapi sampai sekarang masih belum ada penyelesaian. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Selanjutnya yang mewakili Provinsi Aceh PEMBICARA : RAFLI (ACEH) Sebelum baca senyum simetris dulu. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ketua, Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, Bapak Wakil Ketua yang saya hormati, teman-teman Senator yang baik-baik budi yang juga saya hormati. Jadi saya mau bacakan sedikit reses kita yang kemarin tidak banyak-banyak. Dari Komite I mendukung pemekaran untuk wilayah kabupaten dan kota. Ada juga sih tuntutan untuk pemekaran provinsi, tapi untuk Komite I katanya belum dukung di sini, sebatas dukung untuk kabupaten dan kota dulu. Ada satu kabupaten yang mau dimekarkan, namanya Kabupaten Asja namanya. Mohon dukungan, mohon pemikiran. Kemudian untuk kawasan investasi juga penting. Terutama sekali yaitu Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang, itu sudah masuk 15 tahun terkatung-katung. Kalau KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lhoksumawe itu hanya sekedar buaian pusat saja buat Aceh. Sudah terbiasa itu buat Aceh. Mohon dukungan juga. Jadi kita konsentrasi ke Sabang sajalah dulu. Itu kapal pesiar kemarin merapat ke Sabang, ya merapat saja sendiri tanpa ada suatu hal yang penting untuk menjadi gerakan ekonomi produktif untuk Aceh. Kemudian ada juga Kawasan Industri Ladong. Nah, Ladong ini tempat Kerajaan Lamori dulu, jadi kerajaan tertua Aceh. Ini juga penting. Kemudian Kawasan Pengembangan Investasi Kualalangsa. Ini malah sudah ditutup. Jadi program tol laut buat Aceh itu sudah dibatalkan sekarang. Itu menyangkut dengan regulasi, menyangkut dengan keikhlasan pusat juga yang tidak benar-benar ikhlas buat Aceh. Ini hal penting. Kemudian untuk komite, dari Komite II. Komite III dulu. Ini menyangkut tentang Undang-Undang Kebudayaan. Masyarakat mendukung pengesahan Rancangan UndangUndang tentang kebudayaan dapat menjadi undang-undang yang diharapkan dapat meningkatkan upaya pelestarian seni budaya di Aceh yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ini sebenarnya bukan hanya persoalan dengan pemerintah pusat tapi kita di Aceh juga lagi mencari formula dinamis bagaimana menampilkan pesona keberadaan Kebudayaan Paseh yang merupakan awal peradaban santun nusantara itu sendiri. Itu harus dikemas, ini juga pekerjaan internal kami secara Aceh, tapi kalau untuk pusat kita mohon dukungan. Biasanya kalau peristiwa budaya, program-program peristiwa budaya untuk Aceh itu selalu di akhir tahun, karena orientasinya bukan kepada program tetapi lebih orientasinya bagaimana menghabiskan uang. Ini juga kecelakaan berat buat Aceh, begitu. Tidak bagus. Kemudian dari Komite II, eh Komite IV ini menyangkut dengan Musrembang Kota Sabang. Jadi untuk menjadikan Kota Sabang sebagai salah satu destinasi wisata nasional maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Diantaranya ketersediaan listrik, namun sampe sekarang gak banyak butuh listriknya, cuma sekitar 8 megawatt, tapi SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

56

gak pernah tuntas itu. Wacananya membangun listrik sampe 35.000 ya, jadi mohon dorongannya Ibu Ketua, Bapak Ketua. Kemudian Komite II, saya sendiri, ada satu ungkapan yang sudah di menjadi berita besar itu terowongan Grutai yang menghubungkan akses delapan kabupaten, itu yang sering banjir. Jadi makanya waktu minta dana kepedulian banjir itu sudah malu itu, dari Aceh banjir saja minta dana kepedulian yang dua puluh juta, yang tiga puluh juta. Jadi kemarin rencananya 2016 ini sudah dianggarkan tiba-tiba ini ditiadakan. Bolehlah Aceh itu lebih spesifik dulu lah, gitu mohon dukungan teman-teman, memang agak spesifik gitu. Jadi kita mohon ini lebih baik, ini laporan reses. Kemudian ada yang lebih wabil khusus, saya yang ingin menyampaikan. Saya ingin mengatakan bahwa peristiwa kita beberapa hari, ini adalah peristiwa penting. Peristiwa penting buat kita semua, terutama buat Ketua dan Wakil Ketua agar lebih respek terhadap niat baik dari seluruh Anggota DPD RI. Lebih respek, ini cinta, ini bicara cinta dan kasih saying, bicara pengabdian, jangan dipandang hal-hal yang lain dulu. Kemudian untuk Anggota DPD RI teruslah melakukan aksi yang sehat. Harapan saya semua teman-teman kita harus melakukan aksi yang sehat agar lembaga kita ini benar-benar berfungsi ideal, berimbang dengan legitimasi yang sudah diberikan oleh rakyat. Mari kembali kita merekonsiliasi batin kita, demi harkat martabat lembaga kita yang sangat represententatif dipilih oleh rakyat. Tepuk tanganlah jangan segan-segan, gimana sih. Jadi saya sampaikan mari kita merekonsiliasi batin kita demi kemandirian daerah sebagai wujud harkat martabat pemerintah Indonesia. Dalam keruncingan, manusia bimbang curiga, terbanglah ia menjelajahi dunia. Putih sayapnya, melambai cinta damai, bersamanya kibaran panji, panji hidup bersama. Merpati putih, jelajahilah dunia ini. Hembuskan udara baru, yang kau hirup dari malam. Biar bunga, bunga-bunga mekar menguntum, biar bibir-bibir segar DPD tersenyum. Terima kasih, terima kasih, berhikmah-berhikmah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih Saudara Rafli dari Aceh. Selanjutnya kami persilakan Maluku Utara yang mewakili. PEMBICARA : Drs. H. ABDURRAHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu. Ketua DPD RI yang saya hormati, Wakil Ketua DPD RI yang saya hormati, Saudarasaudara Senator Indonesia yang saya hormati.


57

Laporan reses dari provinsi Maluku Utara sesungguhnya tidak jauh beda, sama dengan laporan reses yang sebelumnya. Hanya satu yang mesti mendapat perhatian serius adalah soal dana desa dan honor pendamping desa yang kurang lebih sekitar empat bulan, ribuan tenaga pendamping desa itu tidak mendapat gaji dan bisa menimbulkan masalah sosial. Mungkin ini akan menjadi perhatian kita di Komite I. Sedangkan Komite II sama persis dengan yang lalu. Infrastruktur di wilayah Maluku Utara masih membutuhkan perhatian. Sedangkan Komite III masih berkeinginan kuat, pemda Provinsi Maluku Utara untuk menjadikan bandara Sultan Basbula Ternate sebagai bandara yang digunakan untuk direct jemaah haji dari Maluku Utara langsung ke Jeddah dan Madinah atau Mekkah. Sedangkan Komite IV, masih soal transfer dana ke daerah. Masih terlihat tidak sebagaimana diharapkan oleh daerah. Juknis-juknis yang mesti lebih cepat sampai ke daerah itu tidak segera sehingga bupati/walikota dalam menggunakan dana itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Ada empat hal pokok itu yang ingin kami sampaikan dan banyak lagi yang telah kami sampekan secara tertulis akan kami sampaikan kepada Pimpinan untuk di teruskan kepada alat kelengkapan masing masing. Terimakasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Shalom. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terimakasih pak Abdurrahman Lahabato selanjutnya kami persilahkan yang mewakili provinsi Papua PEMBICARA : Pdt. CARLES SIMAREMARE, S.Th. M.Si (PAPUA) Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Untuk menghemat, laporan kegiatan anggota DPD RI provinsi Papua di daerah pemilihan pada tanggal 18 Maret sampai dengan 10 April 2016 karena banyak jadi saya langsung serahkan saja. Sekian dan teerimakasih PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terimakasih kepada Pak pendeta yang sangat arif ya karena ini bagaimanapun kita akan bagikan kepada alat kelengkapan yang terkait. Selanjutnya yang mewakili provinsi Sumatra Selatan kami persilakan. PEMBICARA : SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati bapak dan ibu pimpinan DPD RI yang sekaligus juga Pimpinan Sidang Paripurna, yang saya hormati Sekretariat Jenderal beserta jajaran, yang saya sayangi yang saya banggakan dan saya hormati rekan-rekan Senator Anggota DPD RI. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

58

Perkenankan dan juga sebelumnya saya mohon izin kepada Pimpinan untuk mungkin tidak menyampaikan secara detail aspirasi pada laporan kegiatan daerah anggota DPD RI provinsi Sumatra Selatan, tetapi dalam hal ini, saya akan menyampiakan pointer-pointer yang telah kami rangkum sesuai dengan aspirasi yang berkaitan dengan bidang Komite I, II, III, dan IV. Hadirin Sidang Paripurna yang saya hormati, pertama untuk Komite I. Ada tercatat delapan belas detail aspirasi yang tentunya kedelapan belas detail aspirasi ini berkaitan yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya aspirasi juga berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya dilengkapi juga dengan detail aspirasi mengenai pengawasan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintah Daerah dan yang tidak kalah pentingnya aspirasi tentang pembentukan dan pemekaran daerah otonomi baru. Karena sebagaimana diketahui ada beberapa usulan daerah otonomi baru dari provinsi Sumatra Selatan yang telah mendapatkan ampres atau amanat presiden yang seyogyanya perlu dukungan politik dari kita semua untuk mendapatkan ruang untuk dibahas pada siding-sidang yang berkaitan dengan pengajuan daerah otonomi baru tersebut. Selanjutnya Komite II. Di Komite II ada sebelas detail aspirasi. Yang pertama berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar, tentang ketersediaan listrik. Selanjutnya permasalahan juga dibidang pertanian, serta juga aspirasi yang berkaitan dengan pelayanan sosial kemasyarakatan itu juga masih mendominasi beberapa aspirasi yang berkaitan dengan bidang komite II. Hadirin Sidang Paripurna yang saya hormati dan banggakan selanjutnya di Komite III tercatat ada dua belas aspirasi. Yang pertama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan program BPJS, yang saya rasa juga menjadi inventarisir permasalahan aspirasi dari beberapa daerah diwilayah NKRI. Lalu yang kedua, dirasakannya perlu dukungan legislasi yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual dan yang ketiga, yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program corporate responsibility social atau tanggung jawab sosial perusahaan yang diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat di sekitar perusahaan yang melakukan eksplorasi tersebut. Hadiri Sidang Paripurna yang berbahagia, terakhir dari Komite IV. Ada delapan detail aspirasi dengan pointer-pointer-nya. Pertama, yang sebagaimana disampaikan oleh rekan Senator dari Kepulauan Riau, formulasi mengenai dana bagi hasil, apakah yang berkaitan dengan masalah transparansi, masalah besaran dana bagi hasil, dan masalah pengucuran atau dana transfer dana bagi hasil yang waktunya tidak tepat itu juga mendominasi formulasi dana bagi hasil, khususnya untuk sektor kehutanan dan pertambangan. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya, aspirasi juga berkaitan dengan pelaksanaan dana desa. Ada beberapa aspirasi dari beberapa kepala daerah, khususnya kabupaten memohon agar mendapatkan dukungan untuk menambah peran dan wewenang mereka dalam mengontrol implementasi dana desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban karena hal tersebut berindikasi atau potensi terjadinya penyelewenangan dan itu dirasakan sangat diperlukan bertambahnya wewenang dan peran daripada pemerintah daerah. Yang terakhir, ini saya rasa juga mungkin terjadi di beberapa provinsi yang lain, tentang tumpang tindih beberapa regulasi. Yaitu yang pertama adalah regulasi UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPM, lalu juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan ini berimplikasi kepada kurang optimalnya perencanaan anggaran di daerah yang juga akan berimplikasi kepada serapan anggaran di daerah.


59

Demikianlah hal-hal yang telah kami rangkum untuk kami serahkan kepada Sidang Paripurna yang terhormat ini. Semoga apa yang menjadi aspirasi kita mendapatkan ruang untuk bisa lebih rill dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah. Mungkin itu saja saya atas nama Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas perhatian. Wabillahi Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (SUMBAR) Baik terima kasih, kami ucapkan kepada Ibu Siska dari Sumatera. Selanjutnya, kami persilahkan yang mewakili Porvinsi Riau. PEMBICARA : Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (RIAU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Senator para Pejabat Sekjen serta Pejabat eselon. Hadirin-hadirat yang berbahagia. Laporan hasil kegiatan Kunjungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Riau. Empat Anggota, tiga yang cantik, satu yang ganteng. Ibu Intsiawati Ayus, Abdul Gafar Usman, Rosti Uli Purba, Hj. Maimanah Umar. Oorang yang diberi amanah kami memperlihatkan kekompakan Senator dan menjaga nama baik lembaga sehingga dengan demikian Provinsi Riau merasa bangga dengan adanya lembaga DPD karena aspirasi yang disampaikan dari waktu ke waktu ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan wewenang yang ada. Oleh karena itu satu Pemda Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Sesjen dan Pimpinan dan kepada Anggota Komite I dan Komite II yang telah dapat menyelesaikan aspirasi daerah tentang RTRW Riau, Komite II, Komite I kami ucapkan terima kasih, beserta Anggota dari Riau, emmpat menteri, gubernur, DPRD, bupati, walikota hadir menyaksikan bahwa DPD mampu menfasilitasi aspirasi yang disampaikan oleh daerah. Terima kasih Pak Sesjen dan Pak Ketua. Kedua, daerah juga mengucapkan terima kasih dengan persoalan yang telah ditindaklanjuti. Pertama masalah DAK, selama ini pakai dana pendamping, hasil pertemuan BAP dangan KPK, BPK RI, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Inspektorat telah menghasilkan empat keputusan dan itu di cek oleh Komite IV ternyata keempat-empat itu telah ditindaklanjuti. Pertama DAK tidak lagi pakai dana pendamping itu hasil dari DPD. Kedua juklak juknis yang selama ini terlambat, sekarang sudah diterbitkan menurut informasi kementerian keuangan itu di cross check, satu bulan setelah APBN disahkan, telah diterima, oleh daerah dan daerah merasa bangga DPD ternyata dapat menindaklanjuti aspirasi daerah. Ketiga, bahwa juklak juknis itu berlaku selama tiga tahun bukan lagi satu tahun. Itu juga telah ditindaklanjuti. Keempat hal-hal aturan antara menteri keuangan dan menteri dalam negeri yang dianggap bertentangan, disepakati untuk dilakukan perbaikan. Itu sekali lagi, Riau bangga dengan DPD dan mengucapkan terima kasih dari hasil yang telah kita lakukan. Ketiga bahwa segala persoalan-persoalan aspirasi daerah menyangkut pertanahan, menyangkut anggaran, dan menyangkut kelistrikan dan jalan tol. Terima kasih lagi kepada Komite II, Komite IV sehingga Anggota Komite IV dari Riau telah memberikan komitmen kepada menteri keuangan tiga jangan. Masalah keuangan daerah jangan tidak, jangan kurang, SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

60

jangan terlambat dan itu sudah menjadi komitmen Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Teguh dan Bapak Menteri Keuangan yang difasilitasi oleh Sesjen dan Pimpinan. Kemarin masalah K2 menjadi persoalan di Riau, K2 yang tak tuntas-tuntas berdasarkan komunikasi administrasi kepada BKN. Kami Anggota DPD langsung ketemu dengan BKN regional 12, berserta dengan instansi terkait sehingga mendapat solusi. Pertama diperpanjang penyelesaikan administrasinya, yang kedua dijawab secara tertulis sehingga dengan demikian pengaduan yang disampaikan oleh daerah ditinjaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Harapan selanjutnya kiranya masalah listrik karena di Riau pembangunan yang cukup pesat sehingga listrik kami mengusulkan pada Paripurna ini melalui Komite II dan Pimpinan dan Sesjen kiranya dilakukan Rapat Koordinasi kelistrikan se-Sumatera, Riau siap menjadi tuan rumah dengan segala risiko yang diperlukan. Untuk itu ini sekali lagi kepada Komite II. Selanjutnya kepada Komite I. Perbatasan antara Riau dengan Sumatera Utara kira kita dapat duduk bersama dengan kementerian terkait serta dengan kawan-kawan yang menyangkut dengan hal-hal tersebut, dan Komite III masalah pariwisata di Riau itu adatiga pariwisata yang menarik. Satu pariwisata sejarah, dua pariwisata budaya, tiga pariwisata alam. Satu-satunya di dunia yang bernama Candi Muara Takus, Muara Takusnya satusatunya di dunia, tapi candinya memang banyak. Nah oleh karena, itu mohon kiranya juga nanti akan kami fasilitasi mengundang menteri pariwisata dan menteri PU untuk menindaklanjuti apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut. Dengan demikian masyarakat Riau bangga dengan adanya DPD. Oleh karena itu setiap kami berkunjung bersama-sama selalu menyampaikan salam masing-masing Anggota. Saya ke daerah masing-masing sehingga tampak kekompakan karena tenyata sistem yang kita hormati, ternyata memberikan kebanggan kepada DPD. Salam rakyat Riau kepada DPD mari kita hormati sistem, mari kita hormati norma, mari kita hormati hukum dalam hal-hal menyelesaikan persoalan. Rambut boleh berbeda, pikiran boleh berbeda tapi rambut samasama dikepala, itu nah apa yang disampaikan tadi oleh saudara saya dari Nusa Tenggara. Hati boleh panas tapi kepala boleh dingin. Insya Allah mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itulah harapan rakyat kepada kita dan kami sekali lagi atas nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah Senator dari daerah betul-betul komitmen dengan S31T serap, sampaikan, selesaikan sampai tuntas. Demikian terima kasih Kepada Sesjen dan kepada Pimpinan, kepada kawan-kawan semua. Terima kasih kepada Komite I, terima kasih Komite II, terima kasih Komite III, terima kasih Komite IV serta lembaga-lembaga lain yang telah memberikan respon kepada kami sehingga kami merasa bangga menjadi Senator. Demikian terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (SUMBAR) Terima kasih Pak Abdul Gafar Usman. Siap-siap yang mewakili Sumatera Barat kami persilakan. PEMBICARA: Hj. EMMA YOHANNA (SUMBAR) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

61

Yang kami hormati, Saudara Pimpinan DPD RI, Saudara Wakil Pimpinan DPD RI, Saudara-saudara Pimpinan alat kelengkapan, kepanitiaan, serta Pimpinan kelompok DPD di MPR, Sesjen beserta jajarannya, dan Saudara-saudaraku yang tercinta para Senator dari seluruh tanah air yang kita cinta. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah karena pada malam ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Sidang Paripurna ini. Kami dari Sumatera Barat setelah melakukan reses hampir sama dengan daerah-daerah lain, telah melakukan serap aspirasi, melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak lembaga. Saya tidak akan membacakan satu persatu laporan ini, namun ada beberapa catatan. Yang pertama usulan untuk revisi PKPU nomor 7 tentang Kampanye Media Massa atau Luar Ruangan. KPU belum mampu melakukannya sehingga dianggap sosialisasi untuk pelaksanakan pilkada yang baru saja di laksanakan itu kurang memadai. Kemudian juga tentang penetapan Undang-Undang nomor 6, Undang-Undang Desa maksudnya ya nomor 6, sangat merugikan Sumatera Barat karena secara geografis dan jumlah peduduk di Sumatera Barat kita tidak memakai istilah desa, yang kita pakai adalah nagari. Satu nagari itu bisa mencapai 4 sampai 10 desa. Sebelum Undang-Undang nomor 32 tahun ‘99 jumlah desa 5.200 sekarang hanya 880 nagari. Jadi disini sangat terjadi kesenjangan sekali yang kalau di total Sumatera Barat hanya mendapatkan dana desa lebih kurang 600 miliar. Ini tentu harapan dari daerah perlu DPD RI dalam hal ini memberikan perhatian. Kemudian juga di Komite II, bidang informasi dan komunikasi. Berharap supaya DPD RI mengambil peran untuk menertibkan yang namanya media sosial yang sering berdampak kepada rasial. Seperti informasi-informasi yang salah tentang ibukota, juga berdampak nantinya kepada daerah. Kemudian Komite III. Pariwisata yang akan menjadi ikon Sumatera Barat saat ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Namun sangat disayangkan karena Sumatera Barat bukan menjadi salah satu dari 10 daerah kunjungan wisata yang mendapat prioritas dari pemerintah. Untuk itu diharapkan peran dari DPD RI. Kemudian juga mengenai program pemerintah tentang kampung KB. Kami dari Anggota DPD RI Sumatera barat sangat memberikan dukungan dimana tujuannya ini adalah untuk bina keluarga balita, bina keluarga lansia, dan bina keluarga remaja. Yang tujuannya tentu nanti untuk dapat mengatasi bonus demografi. Dan juga persoalan yang kita hadapi mengenai penyakit masyarakat yang sangat marak sekali sehingga timbul kekhawatiran, Sumatera barat yang kita kenal dengan adat sekarang juga mengalami persoalan tentang LGBT, narkoba dan juga penyakit menular HIV. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati Pimpinan. Ada harapan dari masyarakat khususnya, dari rumah sakit umum pusat M. Jamil dimana sekarang sedang melakukan akreditasi pada Agustus yang akan datang harus mencapai tipe A. Kalau tidak, kalau mereka tetap pada tipe B, rumah sakit tidak akan mampu untuk menjalankan usahanya karena 180 miliar biayanya pertahun. Jadi setelah kunjungan kami ke sana, mereka sangat berharap kita dapat memberikan dukungan untuk kelengkapan dan juga untuk akreditasi tersebut. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, selengkapnya nanti akan saya serahkan kepada Pimpinan. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan karena ini adalah aspirasi. Saya ditanyakan tentang “Mata Nadjwa” yang mungkin kita semua menonton pada malam itu. Adanya tamu yang berasal dari Sumatera barat, saya sudah bertemu dan croscheck semuanya karena waktu itu dikatakan hampir 15 kali mencari Anggota DPD RI, tapi setelah saya coba crosscheck, saya tanyakan itu tidak benar dan dia pengakuannya, saya rekam lengkap, diarahkan oleh seseorang dari media. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Ini perlu saya sampaikan karena ini erat kaitannya dengan Anggota DPD RI yang berasal dari Sumatera Barat dan hadir di ruangan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

62

saya hanya 1 kali. Kemudian berputar-putar di lobi lantai, didepan, di lobi sana kemudian diarahkan untuk masuk keruang Pimpinan. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Harapan dari daerah kita sebagai wakil rakyat, wakil daerah yang diharapkan sebagai penyambung daerah dan pusat tentunya harus dapat memegang teguh amanah sebagai wakil yang dipercayakan. Terakhir terima kasih kepada Pimpinan karena pada waktu banjir, bencana yang menimbulkan kerugian yang sangat besar di Sumatera Barat, ditiga tempat, kami mendapatkan bantuan. Kemudian juga dari dirjen pengairan dan sungai mereka sudah sangat respon dan ikut menanggulangi banjir tersebut. Mudah-mudahan ke depan tentu ini akan dapat juga kita pertahankan, bukan hanya dipertahankan bukan hanya untuk satu daerah tetapi untuk semua daerah. Apalagi beberapa daerah kita adalah daerah yang sangat rawan dengan bencana. Demikian saja Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMBICARA: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (PIMPINAN SIDANG) Terima kasih kepada Ibu Emma Yohanna, selanjutnya saya persilakan yang mewakili Provinsi Sumatera Utara. PEMBICARA: PARLINDUNGAN PURBA, S.H. (SUMUT) Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om swastiastu. Horas. Nuwun sewu. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinana DPD RI, yang saya hormati Sekretariat Jenderal, dan yang saya hormati teman-teman Anggota DPD RI, dan hadirin sekalian. Izinkan kami atas nama Anggota DPD RI asal Sumatera utara melaporkan kegiatan dari tanggal 18 Maret sampai 10 April 2016 yang pada hari ini lengkap hadir di sini. Yang pertama, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis; yang kedua, Bapak Drs. H. Rijal Sirait; yang ketiga, Parlindungan Purba; dan keempat, Bapak Dedi Iskandar Batubara. Dan, kami sudah keliling ke 33 kabupaten kota se-Sumatera utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyingkatkan saja. Laporan tentang Komite I, yaitu ide tentang revisi Undang-Undang Nomor 14 tentang Dana Desa di mana masih ada di daerah kabupaten yang masih namanya desa dan kelurahan. Yang kedua dan di kota kalau dulu kotamadya masih namanya kelurahan, sedangkan desanya masih belum dapat. Yang selanjutnya tentang Pilkada serentak, di Sumatera Utara berjalan dengan baik walaupun masih ada yang tertunda, yaitu harus diatur kembali pemahaman tentang pilkada serentak oleh KPU maupun Panwas di kabupaten/kota dan pencalonan garda parpol. Yang kedua tentang Komite II terkait tentang matinya listrik di Pulau Nias sampai sekarang total, yaitu mengakibatkan adanya terganggu ujian nasional. Yang kedua ini terima kasih kepada Pimpinan Ibu Ratu dan Pak Ketua Pak Irman tentang pemulangan nelayan. Sudah ada dipulangi lagi, Bu, kemarin 7 dan dalam waktu dekat akan ada 15 lagi. Tetapi, pada saat itu kita ingin meminta supaya ada jelas batas antarnegara karena nelayan ini biasanya lewat lintas laut yang mereka tidak punya GPS. Jadi kita masih minta kepada Bakamla untuk terus. Selanjutnya, tentang Pekan Raya Sumatera Utara dan terminal Ampas dan terminal di, selanjutnya mengenai ekspor rotan. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

63

Komite III tentang ujian nasional berjalan dengan baik di Medan dan kami memberikan apresiasi juga kepada pemerintah yang telah membentuk destinasi kawasan Danau Toba. Jadi, diusulkan adanya SMK pariwisata di sana dan pembangunan infrastruktur. Dan juga, kami meminta supaya Perpres tentang otoritas destinasi Danau Toba ini segera diwujudkan. Yang keempat, tentang Komite IV tentang penyelenggaraan dana lewat KUR yang selama ini hanya lewat BRI. Jadi, kita minta kalau BMT juga boleh dapat menyalurkan dana tersebut sehingga lebih dekat dan lebih mendekatkan kepada kebutuhan di masyarakat. Ini beberapa laporan yang kami sampaikan, tetapi pada kesempatan ini ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Pimpinan dan kita sekalian, bahwa sehabis nanti kita akan membuat pertemuan dengan PLN. Jadi, sudah ada komitmen Komite II tempo hari, jadi PLN akan bertemu per-regional. Jadi per-Sumatera, Kalimantan, dan menjawab pertanyaan temanteman tadi. Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat dan akan mengundang kepala daerahnya masing-masing dan teman-teman dari seluruh Indonesia, akan dibuat di Jakarta. Demikian dapat kami sampaikan dan terakhir Selamat Ulang Tahun ini walaupun orangnya tidak ada, Pak Anang Prihantoro. Dan juga dalam waktu dekat akan ada 2 lagi yang ulang tahun ini. Ibu Wa Ode dan Pak Budiono, tanggalnya nanti kita rahasiakan. Dan kepada teman-teman, selamat. Habib Ali Selamat Ulang Tahun. Pak Anang sudah, tidak ada tetapi yang penting sampai salam kami, semoga panjang umur dan sukses selalu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, itulah yang dapatkami sampaikan laporan dari DPD RI asal Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Horas. Nuwun sewu. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pak Parlindungan Purba. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Provinsi Jawa Barat. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI (JAWA BARAT) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan dan Ibu Wakil Ketua, Bapak Wakil Ketua DPD RI yang saya hormati, Para Anggota Ibu-ibu, Bapak-bapak Anggota DPD RI seluruh Indonesia, Bapak Sesjen beserta jajarannya, hadirin yang semua hadir di tempat ini. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Mahakuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali setelah selama hampir satu bulan kita berpisah berada di daerah pemilihan masing-masing. Dan, alhamdulilah pada malam hari ini walaupun agak telat, kita masih bisa menyelesaikan sidang paripurna ini. Bapak dan hadirin sekalian, untuk singkatnya barangkali perlu kami sampaikan karena waktu yang sudah semakin malam. Kami berempat dari DPD RI dari perwakilan Jawa Barat telah menerima kurang lebih 116 aspirasi yang terdiri dari 33 aspirasi bidang komite I, 42 aspirasi bidang Komite II, 36 aspirasi bidang kewenangan Komite III, dan 5 aspirasi


64

bidang kewenangan Komite IV. Jadi, kalau dibaca satu persatu 136 terlalu panjang. Jadi, barangkali ada beberapa hal yang ingin kami tekankan di sini adalah: Pertama, seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat ini Jawa Barat adalah merupakan daerah yang terus-menerus dilanda bencana, baik banjir, longsor, dan lain-lain. Tetapi, ada yang paling menarik adalah bencana banjir di Kabupaten Bandung. Ini sudah berlangsung lebih dari 12 tahun, Pak. Jadi, sudah 12 belas tahun, tetapi kelihatannya tidak menemukan jalan keluar. Mungkin kalau itu terjadi di DKI itu heboh sekali, tetapi masyarakat yang hampir lebih dari lima kecamatan di Kabupaten Bandung setiap tahun asal mendekati musim hujan mereka sudah siap-siap untuk banjir yang tingginya tahun ini paling parah, yaitu mencapai 2,2 sampai 3 meter. Jadi, barangkali ini adalah hal yang sangat penting mendapat perhatian kita karena sepertinya tidak ada upaya yang serius dari pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah dan mereka mengeluh kepada kita, kepada kami Anggota DPD RI dari Jawa Barat. Dan, kami ingin mengusulkan kepada Bapak dan Ibu Pimpinan bahwa sebetulnya daerah banjir itu sudah diketahui, yaitu daerah aliran DAS Sungai Citarum. Dan, itu sudah ada BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Citarum) dan anggarannya juga ada. Akan tetapi, kita tidak tau apakah anggaran itu tersalur dengan baik atau tidak, yang pasti masyarakat di hulu Sungai Citarum, di tengah Sungai Citarum, dan di akhir Sungai Citarum di Bekasi dan Karawang juga adalah daerah yang terus-menerus setiap tahun kena banjir. Jadi, ini barangkali perlu mendapat perhatian kita dari DPD RI. Kemudian, yang kedua adalah adanya relokasi dari wilayah-wilayah yang dijadikan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Seperti yang Bapak-Ibu ketahui bahwa di Jawa Barat sekarang sudah digenangi sebuah waduk namanya Waduk Jati Gede, dan ada ratusan masyarakat yang sekarang terkatung-katung karena dana relokasinya belum dibayar dengan baik. Kalaupun ada dibayar alakadarnya, mereka dengan 29 juta tidak bisa membuat apa-apa. Jangankan untuk memindahkan sekolah anaknya, bahkan untuk membangun rumah pun mereka tidak bisa. Jadi, barangkali hal ini yang perlu mendapat perhatian kita. Kemudian, adanya perubahan alih fungsi lahan. Di wilayah utara Jawa Barat saat ini seperti Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketahui bahwa telah terjadi pembangunan perumahan yang luar biasa. Jadi, di mana Karawang, Indramayu, dan Cirebon adalah sebagai Lumbung Pangan Nasional saat ini tinggal kenangan barangkali walaupun salah satu nawacita Bapak Presiden Jokowi adalah kedaulatan pangan. Ini seperti jauh panggang dari api. Bapak dan Ibu sekalian, hal lain yang menjadi keluhan masyarakat tentang adanya masalah-masalah pertanahan di Indonesia. Jadi, itu hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian kita. Mudah-mudahan melalui sidang paripurna ini kami sampaikan rinciannya kepada Pimpinan untuk disampaikan kepada masing-masing komite untuk ditanganinya. Itu saja. Atas nama Anggota DPD RI asal Jawa Barat: H. Oni Suwarman, Dra. Ir. H. Eni Sumarni, M.Kes, H. Aceng Fikri, S.Ag., dan saya sendiri Ayi Hambali. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik. Selanjutnya siap-siap yang mewakili Provinsi DKI Jakarta. PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (DKI JAKARTA) Bismillahhirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

65

Om swastiastu. Kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu Pimpinan DPD RI, kepada yang saya hormati dan saya sayangi para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Senator Republik Indonesia, kepada yang saya hormati Bapak Sesjen dan jajarannya, serta Saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan ridha-Nya hingga malam hari ini kita masih bisa dapat berkumpul di ruang sidang paripurna ini. Kami semua berharap semoga ke depan kita lebih semangat untuk mengemban tugas-tugas keparlemenan dan bersatu padu dalam penguatan DPD RI agar dapat memiliki wewenang yang lebih kuat lagi sehingga DPD RI tidak dianggap sebagai pelengkap dalam sistem ketatanegaraan. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja. Menyangkut tugas Komite I, Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung pada tahun 2017. Tahapan Pilkada DKI sudah mulai, tentu kita harus mengawal hajatan ini berjalan dengan aman, lancar, aman, dan demokratif sehingga dibutuhkan peran serta seluruh elemen untuk menjaga dan mengawal potensi-potensi yang menyebabkan kegaduhan atau kecurangan saat pilkada. Yaitu, persoalan daftar pemilih tetap yang selalu menjadi masalah di setiap pemilu, kemudian netralitas PNS dan penyelenggara pemilu serta media massa, pendanaan pemilu yang bersumber dari APBD DKI Jakarta, masalah keamanan dan ketertiban termasuk di dalamnya isu-isu yang dapat memecah-belah kesatuan dan persatuan, serta pengawasan pemilu, dan sengketa hasil pemilu. Menyangkut tugas Komite II, belum lama ini kita dihadapkan oleh persoalan protes sopir angkutan konvensional terhadap transportasi berbasis aplikasi, yaitu Grab Car, Grab Taxi, Gojek, Grab Bike, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kericuhan sesama pelaku jasa transportasi dalam mencari rezeki. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ memang tidak mengakomodasi keberadaan Gojek dan sejenisnya. Selain itu, UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dinilai saat ini tidak lagi mampu mengakomodasi perubahan teknologi dan informasi sehingga memang perlu dibuatkan payung hukum yang dapat mengakomodasi keberadaan mereka. Terlebih saat pemerintah belum mampu memberikan pelayanan transportasi yang baik, nyaman, aman, dan lancar di tengah masyarakat. Untuk Komite IV, saya lompat sebentar ke Komite IV, pasca Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dan berencana berkonsultasi terlebih dahulu dengan presiden sebelum melanjutkan serta munculnya nama WNI yang memiliki aset di negara Tax Haven dalam dokumen bertajuk Panama Papers. Kiranya dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan meningkatkan tax ratio sebagai sebesar 16% melalui kebijakan pengampunan pajak dikhawatirkan tidak efektif karena ketidakjelasan tujuan dan aturannya serta ketiadaan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, bila kebijakan ini diterapkan, sebaiknya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak, tetapi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kebutuhan dan kedisplinan wajib pajak. Untuk Komite III, saat ini sebagian masyarakat terutama orang tua resah dan takut karena begitu masifnya promosi dan propaganda LGBT di berbagai platform media yang sebagian besar sangat mudah diakses oleh anak-anak. Propaganda LGBT di kalangan anak dan remaja saat ini sebetulnya telah melanggar hak-hak asasi anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin anak untuk tumbuh kembang secara wajar dan alamiah. Mereka yang sering mempropagandakan ini telah melanggar juga hak asasi orang lain, yaitu melanggar hak asasi anak untuk tumbuh kembang secara wajar dan alamiah. Oleh karena itu kami meminta DPD RI untuk merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah, dalam hal ini beberapa kementerian terkait untuk menyusun program dan kegiatan konkret untuk menangani persoalan LGBT. Satu, untuk Kemensos membentuk sebuah badan khusus di SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

66

bawah dengan Kemensos dengan terminologi LGBT, menyusun program-program untuk mengembalikan fungsi sosial para LGBT. Kedua, untuk Kemenag mensyaratkan warga Indonesia yang mau menikah harus punya sertifikat pendidikan pranikah. Tiga, untuk Kemenkes menyusun buku panduan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu LGBT dari berbagai perspektif. Untuk Kemenristekdikti, kita harapkan untuk menyelesaikan silang pendapat tentang LGBT dengan membuat kajian mendalam tentang LGBT dengan pendekatan-pendekatan multidisplin. Untuk Kemendikbud menjadikan dunia pendidikan sebagai penyelamat anak-anak kita dari teror kultural dan ideologis LGBT lewat bahan ajaran, misalnya pendidikan budi pekerti, kegiatan ekstrakulikuler. Untuk Kominfo tegas memberikan peringatan dan memblokir semua konten promosi dan propaganda LGBT di semua platform di media komunikasi. Untuk Kemenko PMK, segera gulirkan program turunan dari revolusi mental, yaitu gerakan kultural untuk membendung dan melindungi anak bangsa dari promosi dan propaganda LGBT. Kami juga meminta DPD RI merekomendasikan kepada DPR untuk membahas dan mengesahkan RUU Ketahanan keluarga untuk menjadi undang-undang. Karena, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi jembatan tercapainya ketahanan negara melalui revitalisasi peran keluarga, termasuk dalam menjawab tantangan LGBT. Demikianlah laporan kegiatan DPD RI di DKI Jakarta. Ada satu pantun khusus untuk teman-teman semua. Anak tani pergi ke dusun. Sampai di kampung menebang kayu. Aspirasi rakyat telah disusun. Semoga daerah bertambah maju. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Senator Fahira dari DKI. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PEMBICARA: BELITUNG)

BAHAR

BUASAN,

S.T.,

M.S.M.

(KEPULAUAN

BANGKA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati teman-teman Anggota DPD RI, yang terhormat Bapak Sesjen beserta jajarannya, teman-teman media massa yang saya cintai dan saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada Pimpinan Sidang Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan hasil kunjungan ke daerah kami yang dimulai sejak 18 Maret sampai 10 April tahun 2016. Dari Komite I, mengenai pelaksanaan pilkada serentak yang lalu, hal yang paling banyak mendapat catatan adalah mengenai penyelenggaraan. Persoalan yang muncul banyak yang masuk dalam kategori tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih sampai kepada pungut hitung dan hasilnya. Semua itu terjadi sesungguhnya berakar dari belum adanya kepaduan antara aturan dan teknis pelaksanaan sehingga segala persoalan itu perlu menjadi poin-poin perbaikan. Dari Komite II, pada reses periode ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite II telah fokus, tetap fokus pada upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat desa, SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

67

infrastruktur desa, pemberdayaan nelayan, infrastruktur perhubungan, maupun infrastruktur pendukung pariwisata. Hal ini tentu saja senafas dengan program pemerintah yang menetapkan salah satu kawasan wisata strategis nasional di Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Belitung khususnya. Penetapan tersebut tentunya disambut gembira dan antusias oleh masyarakat. Wawasan masyarakat terkait dengan kawasan strategis nasional masihlah sangat terbatas. Karenanya, menjadi sangat penting agar pemahaman masyarakat atas konsekuensi penetapan kawasan strategis nasional yang tentunya berimplikasi pada peluang dan tantangan yang mengiringinya terus ditingkatkan melalui sosialisasi maupun metodemetode lain yang efektif. Ditemukan pula bahwa tuntutan untuk mempercepat pembangunan dan pembenahan infrastruktur perhubungan laut dan udara dalam rangka mengakselerasi keberhasilan capaian sebagai kawasan wisata strategis nasional sangat mendesak, di samping desakan untuk pembangunan dan ketersediaan daya listrik sebagai salah satu syarat untuk mempercepat masuknya investasi. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, Komite III ada beberapa prioritas yang dibahas dalam reses kali ini. Masalah BPJS, terdapat peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BPJS kesehatan belum tersosialisasi terlebih dahulu sehingga menyulitkan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan pasien BPJS kesehatan, perlu juga mempertimbangkan jumlah maksimal perbandingan jumlah dokter, pasien, dan waktu periksa sehingga menjamin mutu pelayanan dan tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pun lebih maksimal. Banyak masyarakat belum mendukung kenaikan iuran BPJS. Ujian Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup berjalan dengan baik. Dari Komite IV, selama reses melaksanakan pertemuan serta diskusi terbuka bersama para pejabat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dengan masyarakat yang mewakili berbagai elemen dan pelaku pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Induk, 2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangka Induk, 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Bangka Induk, 4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah, 5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah, 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 7. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 8. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 9. Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 10. Karang Taruna Kabupaten Bangka Induk, 11. Forum Wartawan Kejaksaan Agung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 12. Hipmikindo Kabupaten Bangka Tengah, 13. Tokoh masyarakat dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pengantar laporan kegiatan reses tanggal 18 Maret sampai 10 April 2016 di daerah kami dari kami Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun aspirasi masyarakat yang berhasil diidentifikasi secara spesifik dan mendalam terangkum dalam lampiran laporan ini. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih. Jakarta, 11 April 2016.


68

Hormat kami Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bangka Belitung: Drs. Hudarni Rani, S.H., Herry Erfian, ST., Tellie Gozalie, S.E., Bahar Buasan, ST., M.S.M.. Sekian, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Pak Bahar dari Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya, kami persilakan dari Provinsi Lampung. PEMBICARA: SYARIF, S.H. (LAMPUNG) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om swastiastu. Saya teruskan saja. Yang saya hormati Bapak Pimpinan DPD RI dan Wakil Ketua Pimpinan yang saya hormati dan anggota DPD RI seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan, dan pers yang sudah hadir meliput agenda kegiatan paripurna ini. Laporan kegiatan reses dari Provinsi Lampung 2016. Yang pertama dari Komite I adalah tentang keamanan. Di Lampung rentan terjadi konflik-konflik yang diakibatkan oleh konflik yang diakibatkan oleh narkoba, kejahatan, pembegalan, dan sebagainya, yaitu yang harus diperhatikan sekali oleh pemerintah pusat, terutama Kapolri yang ada di pusat. Yang kedua adalah tentang DOB yang akan dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Lampung Tengah, Seputih Barat, dan Seputih Timur. Dan yang ketiga adalah jaminan investasi dan usaha. Untuk Komite II, krisis listrik berakibat pada terganggunya industri jam belajar dan kegiatan sosial. Untuk Komite III, minimnya guru PNS di sekolah, terutama di pedesaan. Dan untuk Komite IV, agar diperhatikan prioritas anggaran APBN untuk daerah seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk selengkapnya, Pak Ketua, sudah ada terlampir dalam buku laporan hasil reses 2016. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Pak Syarif. Selanjutnya yang terakhir, dari Provinsi Bengkulu dipersilakan. PEMBICARA : H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD RI dan Wakil-Wakil Ketua DPD RI, yang terhormat seluruh Ketua dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, Bapak Sekretaris Jenderal dan seluruh pejabat di lingkungan Sekretaris Jenderal DPD RI, rekan-rekan Senator se-Indonesia. rekan-rekan media cetak maupun elektronik, dan hadirin sekalian yang kami muliakan.


69

Bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa pada malam hari ini bisa hadir bersama, mudah-mudahan sehat dan tidak kurang satu pun juga. Salawat dan salam tentunya untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ketua dan Wakil Ketua dan hadirin sekalian sidang paripurna yang kami muliakan. Izinkan kami dari Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan laporan kegiatan kami di daerah yang kami lakukan semenjak tanggal 18 Maret s.d. 10 April 2016 yang lalu. Sebagaimana amanat konstitusi dan juga petunjuk di dalam kami kerja di daerah dibagi berdasarkan empat komite pendalaman. Yang pertama Komite I, saya sendiri sudah melaksanakan kegiatan hampir semua kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu untuk mendalami mengenai Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Pilkada. Ada banyak beberapa hal yang kami lakukan dan pada dasarnya tidak jauh beda permasalahan dan juga apirasi sebagaimana dengan provinsi-provinsi yang telah menyampaikan laporannya tadi. Dan, untuk selanjutnya untuk Komite I ini ada terinci dalam laporan kami dan nanti akan kami sampaikan. Untuk komite II, yang dilakukan oleh senator Riri Damayanti sudah juga melakukan banyak pertemuan-pertemuan di kabupaten/kota, bahkan kami semua melakukan pertemuan terakhir di Provinsi Bengkulu yang dilakukan untuk pendalaman tentang infrastruktur dasar yang memang sangat diperlukan di Provinsi Bengkulu. Yang kedua kaitan dengan permasalahan listrik, suatu hal yang tentunya menjadi perhatian khusus kami, kami banyak sekali mempunyai kesempatan potensi energy, namun belum secara maksimal dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, masalah SDM ini juga menjadi fokus perhatian dari senator Riri Damayanti. Selanjutnya, yang berkaitan dengan dukungan-dukungan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan dana sosial yang juga yang menjadi perhatian dan dukungan dan sangat mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan untuk kepentingan masyarakat kecil. Bapak-Ibu hadirin sekalian, Ketua yang kami hormati, selanjutnya Komite III yang dilakukan oleh Saudara Senator Eni Khairani mendalami tentang permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga cukup banyak dan dipublikasikan juga di beberapa media terkemuka di Bengkulu, baik cetak maupun elektronik dan dilakukan juga komunikasi-komunikasi dengan komunitas perempuan dan pemerhati anak. Selanjutnya, juga membahas dan mendalami dengan beberapa komponen daerah terhadap Rancangan Undang-Undang Kebudayaan. Selanjutnya, kaitan dengan BPJS tidak luput menjadi perhatian dan problem-problem yang ada di BPJS tentunya tidak jauh beda dan rekomendasi pun mirip-mirip sama dengan BPJS yang ada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang sudah dilaporkan tadi. Juga yang berkaitan dengan LGBT, ini juga tentunya menjadi perhatian dan ini banyak sekali mendapat perhatian dari komunitas-komunitas pemerhati di Provinsi Bengkulu maupun di Kota Bengkulu. Yang terakhir Komite IV, ini dilakukan oleh Senator H. Mohammad Saleh, melakukan penekanan-penekanan terhadap bagaimana tentang tenaga yang dalam bidang pendidikan dalam ilmu kesehatan. Lebih khusus dan lebih mendalami, Senator Mohammad Saleh yang berkaitan dengan yang sekarang ini memang menjadi perhatian kita bersama, terhadap pembangunan di pedesaan, yaitu Undang-Undang Desa yang berkaitan dengan dana desa. Dan, ini tentunya dikupas tuntas dan semua permasalahan memang didalami oleh Senator Saleh, mudah-mudahan ini menjadi rekomendasi yang sangat menarik Bengkulu untuk kepentingan kita bersama. Terakhir Komite IV, Saudara Mohammad Saleh ini mendalami tentang enam isu strategis untuk membuat daya ungkit pembangunan berbasis ekonomi potensi yang ada di Bengkulu dan ini tentunya rumusan-rumusan yang strategis yang mudah-mudahan akan menjadi pengayaan-pengayaan untuk melakukan pembangunanpembangunan selanjutnya.


70

Bapak-Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, kami tentunya bersepakat berempat untuk terus memperkuat kelembagaan, baik di daerah maupun di pusat. Informasi kepada Pimpinan, pada bulan Mei kami melakukan pendekatan mengangkat mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu dan mengharapkan Pimpinan untuk hadir. Kami akan memberikan penghargaan kepada bintang-bintang kelas se-Kota Bengkulu untuk membangun dan juga mengangkat, memberikan penghargaan kepada anak-anak siswa yang berprestasi se-Kota Bengkulu. Bapak-Ibu, hadirin sekalian, untuk lengkapnya tentunya laporan ini akan kami sampaikan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan yang kami sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Bapak-Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, kami mohon maaf apabila di dalam tugas-tugas kami di daerah ada kekurangan dan mungkin juga koordinasi-koordinasi kami dengan pusat juga belum begitu baik dalam koordinasinya untuk dapat diperbaiki pada masamasa yang akan datang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Kanedi ditandatangani, Eni Khairani ditandatangani, Riri Damayanti ditandatangani, dan Mohammad Saleh ditandatangani. Sebelum saya turun dari mimbar ini, saya ingin mengingatkan bagi kita bersama. Saya tidak tahu mengapa Bengkulu ini yang terakhir begitu. Ini mungkin ada marwahmarwah sendiri begitu. Lahirnya bangsa ini dimulai dari komitmen di Bengkulu, saya perlu ingatkan itu, dengan komunikasi Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Saya hanya ingatkan sedikit saja, Bapak-Ibu sekalian, ini menurut orang-orang tua di Bengkulu, ada percakapan yang luar biasa mempunyai makna yang harus kita ingat dan kita pegang sebagai anak bangsa yang meneruskan. Bung Karno pernah berbicara dengan Ibu Fat, dia akan melamar Ibu Fat, tetapi Ibu Fat tahu siapa Bung Karno. Pendek cerita, Bung Karo begitu meyakinkan, “Hai Dek Fat, kalau lamaran saya ditolak, maka berhentilah saya memikirkan berdirinya bangsa Indonesia.” Tepuk tangan, Bapak-Ibu sekalian. Maka dengan semangat seperti itu, Bu Fat tentunya demi kepentingan bangsa, maka dia terimalah lamaran itu dengan segala konsekuensi yang diselesaikan dengan sebaikbaiknya. Saya tahu, Bapak-Ibu sekalian, begitu pelik permasalahan Bung Karno di dalam perjuangan rumah tangganya maupun di dalam perjuangan dia membangun bangsa ini. Jadi, berkat dukungan Bung Karno-lah dengan Ibu Fat dan komitmen itu ada di Bengkulu sehingga ini bisa terwujud dan kita bisa menikmati di gedung yang mewah ini. Saya teringat dan saya melihat, Bapak-Ibu sekalian, ada benteng Fort Malborough. Bung Karno diasingkan dan pernah menurut cerita diinterogasi di benteng itu. Dan, dia melihat kita sekarang ini, apakah dia menangis? Saya yakin dia akan tertawa dan dia bahagia bahwa kita bercita-cita untuk meneruskan bangsa yang besar ini karena senator seluruh Indonesia mempunyai tanggung jawab memajukan daerah-daerah kita dan memajukan bangsa yang kita cintai ini. DPD RI adalah suatu rumah kita. Boleh kita lakukan sekehendak hati kita, tetapi ingat DPD RI ini milik kita. Ini yang perlu saya ingatkan. Boleh kita berbuat apa pun di sini, tetapi sedikit saja saya ingatkan, DPD RI ini milik kita sendiri, milik kita sendiri. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


71

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, Saudara-saudara sekalian, kita telah mengakhiri laporan daripada provinsi sebagai reses. Sebagaimana kita sepakati tadi, kita berikan waktu yang terbatas karena waktu juga jam setengah 10. Kepada Pak Benny Rhamdani, mohon waktu dan tempat saya persilakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Di podium atau di sini, Pak Ketua? PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Di podium ya. Arif sekali Ketua kita ini. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Pimpinan, Pimpinan mohon maaf sebelum Pak Benny menyampaikan. Saya hanya mengingatkan kalau ada usul penambahan agenda, jangan diputuskan oleh Pimpinan sendiri. Harus menanyakan kepada floor. Tetapi, karena tadi sudah diketok, silakan. Ini menjadi preseden buruk buat kita. Sehingga, saya mengingatkan kepada Pimpinan untuk lain kali ada penambahan agenda di luar yang diputukan oleh Panmus, serahkan ke floor untuk diputuskan di floor, bukan oleh Pimpinan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih. Silakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Terima kasih, Pak Ketua. Ibu Wakil Ketua dan Pak Wakil Ketua. Yang pertama, saya minta Sesjen untuk tidak mematikan listrik sebagaimana yang dilakukan tadi kepada kami. Ada dua dokumen di tangan saya atas mandat 60 Anggota DPD RI, 14 masih ada di daerah, total 74. Dan, 60 sudah bertanda tangan dan bisa dibuktikan secara otentik ya di sini. Di dokumen di mana 60 Anggota DPD telah menanda tangan, saya tidak akan bacakan nama-namanya karena ini menjadi konsumsi Badan Kehormatan. Tetapi, saya perlu perlihatkan sebentar saja. Ini dokumen otentik yang benar-benar ditandatangani oleh orangorang yang benar-benar DPD. Bukan surat atas nama DPD, kemudian dikirim ke lembaga lain. Yang kedua, kenapa Pak Rijal?


72

PEMBICARA: Kalimat yang mengatakan benar-benar Anggota DPD, .... (kurang jelas, red.) belum? PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Saya tidak tanda tangan. Saya tidak tanda tangan. Saya tetap pada ... (kurang jelas, red.) PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Silakan lanjutkan, Pak Benny. Mohon maaf, Pak Benny. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Kalau tidak tanda tangan jangan khawatir. Ini hanya 60, Bu. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Pak Benny, mohon maaf, Pak Benny dibacakan saja. Tidak usah dikomentari. Silakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Saya tidak akan bacakan ini karena terlalu panjang. Ini kronologis berkaitan dengan terbentuknya Pansus dan keputusan yang diambil oleh Pansus dan disetujui oleh Paripurna. Yang saya akan bacakan di dua halaman ini. Tiga Anggota DPD RI mewakili 60 Anggota DPD RI dengan isi surat : Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPD RI di tempat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : Benny Ramdhani No. Anggota : B-96 Jabatan : Anggota Daerah Pemilihan : Sulawesi Utara 2. Nama : H. Ahmad Nawardi, S.Ag. No. Anggota : B-59 Jabatan : Anggota Daerah Pemilihan : Jawa Timur 3. Nama : Abdul Aziz No. Anggota : BA-23 Jabatan : Anggota Daerah Pemilihan : Sumatera Selatan


73

Atas nama seluruh Anggota DPD RI Periode 2014-2019 (sebagaimana yang nama-namanya tercantum dan tandatangan di lembar dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dengan surat ini). Ini maksud kami. Dengan ini menyampaikan surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPD RI atas dua pelanggaran kode etik yaitu : 1. Tidak mau menandatangani tata tertib DPD RI hasil Keputusan Paripurna tanggal 15 Januari 2016. 2. Dalam Sidang Paripurna pada tanggal 17 Maret 2016 dengan agenda penyampaian laporan perkembangan kinerja alat kelengkapan, Pimpinan DPD RI sebagai Pimpinan Sidang dalam hal ini Saudara Irman Gusman dan Saudara Prof. Dr. Farouk Muhammad selaku Wakil Ketua telah menutup Sidang Paripurna secara sepihak tanpa persetujuan forum, bahkan disaat alat kelengkapan Badan Kehormatan DPD RI yang diwakili Saudara A.M. Fatwa (Ketua BK) belum menyelesaikan penyampaian laporannya dan masih berdiri di atas podium, berdiri di tempat saya berdiri hari ini. Atas laporan surat ini selanjutnya kami meminta Badan Kehormatan untuk memproses laporan kami dan mengambil tindakan dan memberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPD RI dalam waktu 1x24 jam yang hasilnya disampaikan pada Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu yaitu dalam Sidang Paripurna terdekat setelah Sidang Paripurna hari ini. Demikian surat mosi tidak percaya ini kami sampaikan sebagai dasar laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan DPD RI. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua demi kehormatan lembaga DPD RI yang semua anggotanya diberikan dana, fasilitas, gaji yang cukup istimewa oleh rakyat dan karena itulah kita ingin menjaga kehormatan dan marwah lembaga ini. Demikian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 11 April 2016 Hormat kami yang telah bertandatangan, Atas nama 60 Anggota DPD RI. Abdul Aziz, BA-23, Sumsel. Benny Ramdhani, B-96, Sulawesi Utara H. Ahmad Nawardi, S.Ag., B-59, Jatim Tembusan :  Presiden Republik Indonesia. (Kami akan antar bersama-sama)  Wakil Presiden Republik Indonesia. (Kami akan antar bersama-sama suratnya)  Ketua dan Wakil Ketua MPR RI (Kami akan antar bersama-sama suratnya)  Ketua dan Wakil Ketua DPR RI (Kami juga akan antar bersama-sama suratnya), kemudian  Mahkamah Agung RI (Kami akan antar juga suratnya)  Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Kami akan antar juga suratnya)  Badan Pemeriksa Keuangan RI (Kami juga akan antar suratnya) dan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

74

 Komisi Yudisial RI (Kami juga akan antar suratnya), dan terakhir adalah  Arsip. Terima kasih atas perhatian kita semua. Merdeka. Merdeka. Kami minta Badan Kehormatan untuk menerima laporan kami. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan ke sini saja, nanti saya sampaikan. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Harus melalui Pimpinan. PEMBICARA : M. ASRI ANAS (SULBAR) Pak Benny, mohon maaf. Alur mekanisme tentang pemberian ke Badan Kehormatan menurut saya tidak ada masalah. Biar besok juga diserahkan tidak ada masalah. Ada Pak Lalu di sini yang bisa menjadi Pimpinan. Usulan saya adalah Pak Lalu sebagai Pimpinan menerima. PEMBICARA : Pimpinan BK ya. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Mohon maaf, mosi tidak percaya tidak ada di dalam hukum kita. Mosi tidak percaya itu ilegal. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH (RIAU) Sudah Bu, diterima saja, selesai dan tidak usah dikomentari atau harus diapakan. Diterima saja, cukup, selesai. Terima, cukup, selesai. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, saya rasa sudah selesai. Tinggal diproses. Sidang dewan yang mulia, demikianlah pembukaan Masa Sidang ke-4 dan Sidang Paripurna ke-10 kita laksanakan dan juga laporan kegiatan daerah yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sidang ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah Sidang Paripurna ke-10 kami tutup. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 21.38 WIB SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS IV TS 2015-2016 SENIN, 11 APRIL 2016

75

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

Recommend Documents