DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2014-2015 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: : :

Kamis 13 Agustus 2015 10.19 WIB – 14.20 WIB

4.

Tempat

:

R. Rapat Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

:

1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

:

Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

8.

Acara

:

1. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan; 2. Penyampaian Laporan Kinerja PURT Tahun Sidang 2014-2015; 3. Pidato Penutupan pada Akhir Masa Sidang IV dan Tahun Sidang 2014-2015.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG: SIDANG DIBUKA PUKUL 10.19 WIB PIMPINAN SIDANG : Prof. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) ... (suara tidak terekam) Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan Lagu Indonesia Raya. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : Prof. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para Senator yang kami hormati, dengan terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat datang setelah kita reses dan juga Selamat Idul Fitri, atas nama Pimpinan Selamat Idul Fitri kepada sahabat senator yang merayakannya. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini yang telah hadir baru 27 orang anggota dan telah menandatangani daftar hadir. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

1

Dengan demikian sidang masih belum memenuhi syarat. Diminta persetujuan forum kit atunda 10 menit. 10 menit setuju? Baik kita skors 10 menit. KETOK 1X SIDANG DISKORS 10 MENIT

PIMPINAN SIDANG : Prof. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Dimohon kembali ke tempat masing-masing. Tempel menempel pipi dilanjutkan nanti. Sebelum saya mulai, saya lihat juga beberapa jago kita yang mau maju ini sudah hadir di sini. Baik, Ibu Wakil Ketua, para Senator, forum yang kami hormati, kami sampaikan Ketua sedang ada acara, sedang menerima Mendagri, ada marketing awards di lantai 8, jadi kami ditugaskan untuk membuka dulu karena memang sudah waktunya. Tadi kita audah skors sudah mencapai lebih 10 menit. Walapun kehadiran baru 46, saya minta persetujuan, sudah 48, saya minta persetujuan karena toh tidak ada pengambilan keputusan, hanya mendengarkan laporan dapat kita lanjutkan. Skors saya bisa cabut. KETOK 1X Sudah 52. Oke. Dengan mengucapkan bismillahirahmanirahiim Sidang Paripurna ke-14 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang dewan yang mulia, sesuai jadwal acara, sidang paripurna kali ini mempunyai 3 agenda pokok. Pertama, laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Dua, penyampaian laporan kinerja PURT Tahun Sidang 2014-2015. Mohon maaf ini nanti tertutup. Ketiga, pidato penutupan akhir masa sidang. Mengawali sidang paripurna ini kami sampaikan rasa duka dan belasungkawa atas wafatnya Hj. Uraiharima, ibu mertua dari Ibu Hj. Rubaiti Erlita, S.Sos. mana Ibu Hj. Rubaiti dimana? Tadi sudah ada. Kemudian juga ibunda dari H. Ahmad Jajuli, senator dari Provinsi Lampung. Semoga amal ibadah almarhumah diterima Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendapat tempat terbaik disisi-Nya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf h dan Pasal 196 tata tertib DPD RI, kegiatan anggota DPD di daerah yang diwakili dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna setiap awal masa sidang. Untuk itu, secara berurutan kami akan mempersilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan laporan kegiatan di daerah. Perlu kami ingatkan, sesuai dengan kesepakatan bahwa waktu penyampaian laporan masing-masing provinsi adalah maksimum 5 menit. Berkenaan dengan itu, kiranya laporan yang akan disampaikan nanti dapat lebih dipadatkan cukup garis besarnya saja. Selanjutnya laporan yang lebih lengkap diserahkan kepada Pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan. Laporan tersebut menjadi bahan penting alat kelengkapan DPD khususnya Komite I, II, III dan IV sebagai aptukalis politik DPD. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

2

Pada kesempatan pertama, kami persilakan wakil dari Provinsi, dari sini ya, dari depan urutannya dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan laporan kegiatan di daerah pemilihannya. Saya persilakan. Saya mohon begitu provinsi yang satu selesai akan turun mimbar, provinsi berikutnya sudah ancang-ancang siap naik. Ini untuk mengefisienkan waktu. Silakan Pak. PEMBICARA : Ir. H. ABDUL JABBAR TOBA (SULTRA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, Bapak dan Ibu Anggota DPD RI, Bapak Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan Saudara-saudara yagn saya hormati. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Selamat Idul Fitri 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita yang telah lalu dan kembali kepada fitrahnya, suci dan bersih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin sampaikan bahwa dari kami berempat ini saya hadir sendirian. Salah satu diantaranya memang mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Munah sehingga dengan demikian tidak sempat hadir. Saya sering main-main Pak bahwa seharusnya yang membaca itu yang muda, kok dikasih yang tua yang membaca. saya bilang anda semua bertiga ini berdosa kepada saya, ini kelakar. Tapi sebenarnya sesungguhnya ada maksud saya kenapa kok begitu, karena tidak hadir. Ini barangkali peranan dari BK yang perlu menegur yang tidak pernah hadir. Jadi bukan saya Sulawesi Tenggara Pak, tapi banyak diantara teman kita yang tidak pernah hadir, sampai 4-5 bulan tidak hadir. Seharusnya BK sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Itu saran saya Pak. Terima kasih, kemudian saya bacakan bahwa hasil reses kita yang berlangsung tanggal 10 Juli sampai 11 Agustus dari 4 komite. Masing-masing komite ada masalah. Komite I ada 13 masalah, Komite II ada 10 masalah, Komite III 6 masalah dan Komite IV 12 masalah, sehingga demikian ada 41 masalah. Saya sadar kalau saya tidak mungkin membacakan semua karena terlalu panjang. Oleh karena itu saya hanya mau membaca bagian-bagian yang sangat penting. Jadi Komite I saya mencoba membacakan yaitu perlu penetapan batas kawasan hutan lindung dengan pemukiman. Di Sulawesi Tenggara memang banyak pemukiman di kawasankawasan hutan. Itu disebabkan karena pada saat itu terjadi transmigrasi tahun 1982 dan sampai sekarang tidak ada batasnya. Hutannya sudah tidak ada tapi yang tumbuh adalah rumah-rumah penduduk. Itu yang pertama Komite I. Komite II, Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum optimal dimanfaatkan oleh nelayan. Salah satu penyebabnya, banyaknya persyaratan yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Namun sekarang sudah diturunkan dari 21% menjadi 12% tetapi persyaratan di lapangan tetap diminta ada namanya sertifikat tanah atau ada agunan sehngga dengan demikian petani atau nelayan tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, Komite III kepemudaan. Perlu perhatian pemerintah terhadap kaum pemuda yang tidak sempat melanjutkan pendidikannya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan diperlukan sarana dan fasilitas olahraga untuk meningkatkan minat dan partisipasi olahraga pada pemuda-pemuda ini. Ini perlu karena banyak pemuda kita yang tidak ada kerjanya, malam-malam di jembatan-jembatan itu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah Komite IV. Komite IV ini ada beberapa yang dia kemukakan tapi namun kemudian saya bacakan. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebanyak 127 desa di Kabupaten Kolaka Utara sebesar 34 milyar namun sepenuhnya tidak bisa dicairkan. Ini disebabkan karena sebagian kegiatan desa belum lengkap berkas pencairannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)nya kemudian SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

3

RKPM ataupun APBD Desa. Inilah yang ditemukan teman-teman di lapangan. Mudahmudahan nanti kami serahkan kepada masing-masing kepada komite-komite. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kami persilakan Sulawesi Selatan. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG, M.B.A. (SULSEL) Interupsi, Pak Ketua. Saya minta Pak Ajiep tinggal dulu kita mau foto karena satu-satunya pada pagi hari ini Sulawesi Selatan. PEMBICARA : Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastyastu Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua Pimpinan Sidang Paripurna, Bapak Ibu Anggota DPD yang kami muliakan, hadirin sekalian yang sama berbahagia. Saya ditunjuk oleh tiga perwakilan dari Sulawesi Selatan untuk mewakili menyampaikan laporan ini. Sebenarnya Sulsel itu selalu lengkap, hadir pada paripurna. Hanya terkadang Pak Ustadz Azis memang beliau tokoh penyeimbang. Jadi sering ada di belakang duduk, dia lihat kurang-kurang sebelah kiri duduk lagi sebelah kiri. Tadi di belakang duduk tapi kami isyaratkan supaya ke depan supaya betul-betul lengkap kelihatan dan tidak ada yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah di empat ini. Bapak Pimpinan yang kami hormati, laporan tertulis sebagaimana seharusnya juga para Anggota DPD Sulawesi Selatan telah menyampaikan laporan ke Sekretariat Jenderal himpunannya kumpulannya sudah kami pegang sehingga tidak perlu kami bacakan selain waktu yang tidak lebih dari yang disepakati 5 menit. Yang kedua tradisi kita membacakan seperti ini tindaklanjutnya yang justru yang say sampai sekarang belum ketahui karena itu yang kami mau titipkan kepada Pimpinan DPD adalah seperti yang dibicarakan pada Rapat Panmus kemarin, perlunya ada semacam rapat bersama antara Pimpinan DPD dengan Pimpinan Alat Kelengkapan, salah satunya adalah kita bicarakan tindak lanjut dari hasil laporan daerah pada setiap selesai kunjungan kerja atau reses yang disampaikan secara terbuka melalui paripurna seperti ini. Paripurna ini adalah bagiann dari pertanggungjawaban publik bahwa DPD telah melaksanakan kegiatan di daerah masing-masing. Tetapi tindak lanjut hasil temuan masukan kita itu juga perlu publisir sehingga publik tahu ini hasil perjuangan, ini hasil yang dilakukan para Anggota DPD di Jakarta. Saya kira itu pengantar pertama. Pengatar kedua saya, mudah-mudahan dalam perubahan tata tertib nanti kita bisa merumuskan suatu model sidang paripurna yang efektf dan efisien. Hari ini kita paripurna seperti kesepakatan Panmus kemarin. Tanggal 19 kita paripurna lagi untuk pembukaan masa sidang. Mungkin perlu dipikirkan satu waktu penutupan dan sekaligus pembukaan masa sidang sehingga dia lebih efektif. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

4

Saya kira itu saja. Mohon izin Bapak bertiga, kami serahkan saja apa yang telah kita rumuskan, yang telah kita sepakati sesuai hasil rapat kami di Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu sebelum berangkat ke Jakarta. Saya kira demikian. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya persilakan kepada Maluku. Siap-siap berikutnya Sulawesi Barat. PEMBICARA : Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (MALUKU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastyastu. Pimpinan dan rekan-rekan senator sekalian, mewakili senator dari Maluku, kebetulan saya satu-stunya yang baru hadir, yang lainnya belum bisa hadir dengan berbagai alasan. Izinkan saya akan menyampaikan laporan kegiatan hasil dari reses yang baru saja kita jalankan. Namun sesuai kesepakatan kita bersama yang tadi disampaikan oleh Pimpinan bahwa kita diberikan alokasi waktu yang terbatas. Izinkan saya tidak membacakan rincian temuan dari teman-teman. Nanti akan saya sampaikan tetapi saya akan memanfaatkan waktu ini untuk menyampaikan hal penting yang saya rasakan yang sangat mendasar khususnya bagi kami provinsi- provinsi yang berada di kawasan tertinggal. Pimpinan dan teman-teman senator sekalian, kita juga mengetahui bahwa 70 tahun republik ini merdeka masih terjadi disparitas dari pembangunan nasional kita ada perbedaan yang sangat mencolok antara kawasan, saya ambil contoh misalnya antara kawasan barat dan timur. Dalam banyak hal di timur tertinggal, ini persoalan serius. Kami di timur ini saya mencatat kurang lebih ada 6-7 provinsi tertinggal diluar masih ada 1 atau 2 di kawasan barat. Nah oleh karena itu yang diperlukan adalah anggaran, tidak ada kata lain, anggaran. Kita bersyukur bahwa Papua mendapatkan otsus dan di sana ada tambahan anggaran. Kalau ini masih terus berlangsung maka disparitas akan bertambah. Saya ambil contoh misalnya tentang desa. Uang yang turun di desa tentu yang di barat lebih banyak. Nah oleh karena itu harus ada upaya-upaya bagaimana disparitas ini jangan semakin jauh yaitu dengan ada perubahan politik anggaran. Saya ambil contoh Jakarta Raya. Maaf teman-teman senator dari DKI. Mungkin dengan anggaran 74 trilyun APBN sudah mungkin rasanya tidak perlu untuk Jakarta karena infrastruktur yang dibangun di Jakarta dengan menggunakan tangan swasta sudah cukup sehingga APBN itu bisa didorong ke daerah yang belum maju. Saya kasih contoh analogi begini, kalau saya sebagai orang tua punya anak tiga, yang satu mau lulus kuliah, yang satu tenagh-tengah, yang satu mau masuk. Kalau tidak ada perubahan dalam mengatur anggaran maka anak saya yang paling bungsu tidak akan masuk kuliah. Oleh karena itu yang tua saya panggil. “Le, kamu mulai hari ini Bapak tidak kasih uang untuk uang transport dan uang makan karena uang itu mau dipakai adik kamu masuk kuliah. Dari mana uangnya? Bapak punya sepeda motor, kamu ojek.” Nah itulah. Jadi DKI itu sudah bisa mandiri dengan swasta, ngapain harus mendapatkan APBN lagi? Daerah-daerah yagn sudah maju juga demikian. Ada baiknya anggaran itu diarahkan kepada daerah-daerah yang belum maju terutama untuk membangun infrastruktur sehingga investor bisa datang dan muncul simpul-simpul ekonomi yang baru. Ini satu. Yang kedua ada ruang sebenarnya, say aambil contoh provinsi kepulauam, ada tujuh mengusulkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Dibalik itu ada kompensasi anggaran SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

5

yang cukup longgar bagi provinsi kepulauan. Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Sulawesi Utara, Riau dan Bangka Belitung. Kalau ini berjalan maka lumayan. Saya ketemu dengan Ketua Komisi V di DPR, ini sudah masuk di prolegnas. Sudah masuk dan saya kira melalui forum ini kami mengusulkan kepada DPD RI untuk ikut memperjuangkan hal ini. Ketua Komite I Pak Muqowam mohon izin saya mendahului untuk.. tapi saya sudah ketemu Ketua Komisi V untuk menyampaikan hal ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang perbatasan. Maaf Ketua Komite I, perbatasan kan kita akan menngajukan Rancangan Undang-Undang itu kembali. Ini penting karena dalam teori, baik buruknya sebuah negara tergantung manajemen perbatasan. Tadi kita bicara dengan Ibu Wakil Ketua, kalau melihat rumah orang itu kita lihat kamar mandinya atau dapurnya. Kalau melihat sebuah negara dia bagus atau tidaknya tergantung perbatasan. Oleh karena itu, kita sudah melihat semua ujung-ujung perbatasan. Kami juga di daerah Maluku punya wilayah perbatasan yang perlu juga mendapat perhatian. Oleh karena itu Undang-Undang tentang RUU Perbatasan itu hendaknya kita juga ikut memperjuangkannya. Saya kira itu saja tiga hal. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Berikut, Sulawesi Barat. Berikut mohon siap-siap saja nanti Gorontalo. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Bismillahirahmanirahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Yang kami hormati Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPD RI, Bapak Ibu Anggota DPD RI yang hadir pada sidang paripurna ini. Saudara-saudara para jurnalis yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita bertemu kembali untuk menyampaikan dan melaksanakan tugas konstitusi kita sebagai Anggota DPD RI setelah sebulan kita melakukan yang biasa kita sebut dengan reses untuk melakukan penyerapan aspirasi dan mendapatkan masukan dari daerah dan masyarakat. Dalam perjalanan kami yang hampir 1 bulan ini, beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk kita cermati bersama khususnya temuan, masukan, atau hal-hal yang bersifat konstruktif dari masukan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Yang pertama adalah, mungkin kami tidak bisa laporkan secara keseluruhan Ketua, pilkada serentak 2016 atau biasa kita sebut semester 1, masukan dari pemerintah daerah khususnya mereka-mereka yang menjadi pelaksana sesuai dengan amanah konstitusi mengharapkan DPD RI aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pilkada agar substansi dan tujuan demokrasi benar-benar tercapai. Tentu persoalan regulasi khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 masih sangat banyak kekurangan seperti yang kita lihat selama ini DPD RI Sulawesi Barat dalam masukan-masukan yang kami terima tentu mengharapkan adanya penyempurnaan-penyempurnaan yang baik secara materi, UndangUndang maupun hal-hal teknis lainnya. Tentu uraiannya kami lampirkan. Kedua, pemerintah Sulawesi Barat megnharapkan agar Dewan Perwakilan Daerah mengambil peran strategis dalam rangka peningkatan dana transfer daerah khususnya SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

6

rencana pemerintah pusat untuk menaikan asumsi transfer daerah yang menyangkut 24 item program pembangunan baik yang biasa kita sebut DAK Reguler, DAK Afirmasi maupun Dak Infrastruktur Publik guna percepatan pembangunan daerah. Tentu masukan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kami lampirkan. Yang ketiga, pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tentang desa memberi pengaruh sangat besar dalam pembangunan desa khususnya dana alokasi desa, banyak masukan dari pemerintah daerah dalam hal penyempurnaan peraturan pemerintah, pendukung pengawasan dari Dewan Perwakilan Daerah serta penataan sistem, peran, fungsi provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dan kabupaten sebagai daerah otonom. Tentu seluruh hal yang menyangkut masukan kami lampirkan. Yang keempat, konflik perbatasan baik provinsi, kabupaten yang masih sangat banyak di daerah-daerah di seluruh Indonesia khususnya di Sulawesi Baratpun mengalami hal yang sama. Harus ada solusi secara hukum administrasi pemerintahan yang dilakukan secara baik. Tentu melalui kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Komite I yang memfasilitasi kami dalam konflik perbatasan, pengelolaan tambang dengan Kalimantan Selatan dan sudah diselesaikan di Istana Negara satu bulan yang lalu. Yang kelima, kami berharap bahwa DPD terus aktif melakukan pengawasan dan juga mendorong infrastruktur yang bersifat transnasional atau nasional yang berada di wilayahwilayah perbatasan, kami memiliki berbagai masukan. Terlampir diantaranya adalah perbatasan antara Sulawesi Barat dengan perbatasan Sulawesi Selatan, Luwuk Utara dan Tana Toraja. Kemudian yang lain adalah hal-hal yang menyangkut tentang peraturan pemerintah khususnya menyangkut PP No. 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah jika koperasi tidak bisa dianggap sebagai.. tidak bisa dibina maka lebih baik dibubarkan. Banyak koperasi yang menjadi sumbu ekonomi di daerah-daerah khususnya di Sulawesi Barat. Tentu DPD diharapkan mengambil peran strategis untuk melakukan konsolidasi terhadap program pengembangan ekonomi masyarakat khususnya yang berbasis koperasi. Ada 16 poin yang akan kami, yang menjadi catatakan pokok kami, Pimpinan dan para anggota yang terhormat. Mungkin kami tidak bisa bacakan satu per satu. Tetapi melalui kesempatan ini kami hanya ingin memberikan penekanan, DPD Provinsi Sulawesi Barat mengharapkan kepada Pimpinan DPD RI khususnya alat kelengkapan agar serius melakukan konsolidasi seluruh masukan-masukan yang kita berikan dari tahapan paripurna ke paripurna, dari tahapan reses ke reses. Kenapa? Karena ini adalah momentum dan kepercayaan buat kita semua. Jika ini tidak bisa terlakasana rasanya trust itu akan semakin turun dan kami berharap khususnya kepada Pimpinan DPD untuk serius menanggapi seluruh masukan dari 344 provinsi dalam 5 kali reses yang kita lakukan setiap tahun. Itu saja Pimpinan yang menjadi penekanan dari kami. Terima kasih. Doa kami kepada Pimpinan agar tetap sehat memimpin DPD dan doa saya kepada seluruh Anggota DPD kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk terus menjalankan tugas dan tanggungjawab kita. Terima kasih. Billahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Karena didoakan kita beri tepuk tangan dulu. Silakan.

SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

7

PEMBICARA : Hj. RAHMIYATI JAHJA, S.Pd (GORONTALO) Bismillahirahmanirahiim. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan DPD RI, yang saya hormati rekan-rekan Anggota DPD RI, yang saya hormati Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal bersama seluruh jajaran, hadirin media elektronik dan media cetak, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu Puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini saya menggantikan teman-teman, kebetulan Provinsi Gorontalo dari 4 anggota hanya saya sendiri yang hadir dan saya harus mewakili teman-teman yang tercinta. Berikut ini saya akan menyampaikan laporan antara lain dari tanggal 10-11 Agustus 2015 sebagai berikut : Pemilihan kepala daerah serentak ada 3 kabupaten yang mengikuti. Yang pertama Kabupaten Pohuwato, yang kedua Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Yang anehnya di sini ada ketua partai justru tidak menggunakan kendaraan partainya. Ini menjadi catatan. Kemudian yang kedua adalah masalah kenaikan harga, alhamdulillah di Provinsi Gorontalo stabil maupun ada kenaikan tapi ada catatan bahwa caya beli masyarakat sangat kurang. Yang ketiga adalah masalah BPJS dan yang terakhir adalah di Provinsi Gorontalo masih terdapat permasalahan terkait dengan dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2015. Transfer daerah belum mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan di daerah termasuk munculnya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan peruntukan alokasi anggaran sehingga dianggap mencederai rasa keadilan daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD disebutkan tidak sejalan dengan kebijakan pusat sehingga mengganggu perencanaan anggaran penerimaan pusat, kualitas belanja daerah tidak terjaga terlihat dari rendahnya belanja daerah dibanding belanja pegawai serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman. Selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, teman-teman, minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin dan saya akan menyerahkan hasil reses Provinsi Gorontalo kepada Pimpinan. Demikian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. . PIMPINAN SIDANG : Prof. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih, Gorontalo. Berikut kosong semua. Baik lewat, Maluku Utara silakan. PEMBICARA : BASRI SALAMA, S.Pd (MALUKU UTARA) Bismillahirahmaniirahiim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Pimpinan yang terhormat, anggota senator yang berbahagia, kami yang sempat hadir 3 orang ditambah Mesakh, Mesakh sudah pindah ke Maluku Utara ini. Ibu Ati Armaiyn lagi SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

8

izin. Saya diminta teman-teman untuk menyampaikan hasil reses kami bahwa tidak berbeda jauh dengan reses-reses sebelumnya, aspirasinya mirip-mirip. Cuma ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh masyarakat Maluku Utara dan pemerintah daerah terkait dengan transfer daerah khusus DAK dan DAU. Sampai saat ini daerah-daerah mengeluh karena rumus hitungan DAU DAK itu sampai saat ini revisi tentang Undang-Undang No. 23 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah itu belum menghitung laut. Kita baru menggunakan pendekatan pada Undang-Undang Kelautan, sesungguhnya ini sangat mencederai rasa keadilan dengan daerah-daerah yang luas daratannya lebih besar dari daerah-daerah yang luas lautnya lebih besar. Problem ini hampir tiap tahun menjadi keluhan masyarakat di daerah-daerah kepulauan khususnya beberapa provinsi kepulauan. Kami sangat berharap kenaikan DAU, kenaikan DAK dapat mendorong dan mengurangi disparitas antara pemerintah daerah lain dengan daerah provonsi kepulauan. Yang kedua, terkait dengan dana desa. Sampai saat ini Maluku Utara belum tertransfer dana desa ke beberapa kabupaten, baru beberapa kabu[aten kurang lebih 4 kabupaten yang baru dicairkan dana desanya. Ini terkendala dengan RPJMD Desa yang belum disiapkan oleh pemerintah di tingkat desa. Karena memang petunjuk teknis dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah juga belum selesai dilaksanakan. Yang ketiga terkait dengan BPJS. BPJS hampir di semua daerah-daerah mungkin punya masalah. Kami di Maluku Utara dari satu kecamatan ke kabupaten itu untuk mengurus dengan BPJS untuk mendapatkan rekomendasi BPJS itu kita mengeluarkan biaya per orang per keluarga itu Rp. 25.000 tapi perjalanan mengurus itu bisa lebih dari 2 juta rupiah. Ini harus ada langkah-langkah lain dari pemerintah pusat ke daerah. Birokrasi pengurusan BPJS itu lebih bisa dipermudah sampai di tingkat desa. Tidak perlu masyarakat dari tingkat desa yang kepulauan harus mengurus kartu BPJS harus ke kabupaten dengan biaya yang cukup tinggi. Yang keempat terkait dengan dunia pendidikan. Kami daerah-daerah tertinggal itu daerah-daerah yang jauh dan terisolir dari kabupaten maupun provinsi sangat kurang guru. Daerah-daerah terisolir, kami bahkan beberapa desa dan kecamatan ada sekolah yang 6 kelas gurunya cuma dua. Nanti kami akan sampaikan rincian keseluruhan masalah guru di daerah kami, pak Sulistyo juga ada, daerah-daerah terpencil kami sampai saat ini pembagian dana insentif untuk guru-guru di daerah terpencil juga belum jelas. Kategori daerah terisolir itu seperti apa sehingga banyak tempat daerah-daerah di kepulauan kami banyak guru di daerah tertinggal tapi tidak mendapat insentif dari dana pemerintah. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan. Garis besarnya akan kami serahkan sebagai bagian dari laporan kepada Pimpinan. Terima kasih. Billahitaufik walhidyah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Maluku Utara. Kami persilakan Aceh. Untuk Pak Basri dari Maluku Utara dan teman-teman dari provinsi kepulauan, rujukan yang bisa dipakai untuk dana untuk provinsi kepulauan itu Undang-Undang No. 3, ada tiga sumber dana di sana. Satu, DAU yang sudah mengakomodir wilayah laut. Kedua, ada DAK khusus untuk percepatan, kemudian ada dana percepatan lagi. Ada tiga sumber dana. Jadi mohon ini dirujuk Undang-Undang No. 23. Saya persilakan kepada Aceh.


9

PEMBICARA : RAFLI (ACEH) Bismillahirahmanirahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, masih suasana lebaran. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua, yang sangat mulia teman-teman utusan dari daerah Dewan Perwakilan Daerah, saya belum menyebutnya senator. Alhamdulillah mungkin persoalan banyak yang persis sama, bagaimana daerah selalu mengharap kemandiriannya di bidang apa pun. Oleh karena itu, secara spesifik mungkin saya akan menceritakan tentang Aceh. Usia perdamaian Aceh itu sudah masuk 10 tahun antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Ini adalah sesuatu capaian yang sangat luar biasa dengan segala konsekuensinya . Kita berharap di sini bagaimana segala aturan regulasi yang mendukung tentang menjaga usia perdamaian ini adalah bentuk komitmen, ini adalah bentuk keseriusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya Aceh. Banyak hal-hal yang masih diperjuangkan untuk menuju masyarakat itu betul-betul mengabdi demi bangsa yang besar ini. Akhir-akhir ini kita melihat di Aceh masih ada gejolak-gejolak kecil. Mungkin kecil, tetapi kalau ukurannya di Aceh ini besar. Jadi oleh karena itu, saya berharap kami dari empat komite dengan masing-masing bidangnya, kalau saya di Komite II bagaimana potensipotensi sesuai dengan bidang saya ini benar-benar harus mendapat respons yang baik dari pemerintah pusat. Saya hanya menyebutkan secara umum, rincinya banyak sekali. Begitu juga dengan Komite I, III, dan Komite IV. Harapan saya di sini adalah kita DPD, sekali lagi saya mengajak teman-teman, kita DPD adalah wakil yang sangat representatif di daerah, tetapi pada saat ini kondisi sekarang kita belum bisa mempertegas, belum bisa mempertahankan legitimasi yang kita pegang sebesar itu. Secara umum, saya ingin sampaikan tentang Aceh menyangkut dengan hal-hal regulasi, menyangkut dengan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), seperti dana Otsus. Dana otsus ini kita berharap jangan dibatasi sampai 2000 berapa. Kita berharap dana Otsus ini bisa seterusnya selamanya dan kami juga ridho seluruh daerah juga mendapat Otsus selamanya. Setuju tidak? Besarlah suaranya setuju, setuju tidak? Ini dia. Jadi oleh karena itu, bila ini ada ini kita semakin cinta kepada bangsa Indonesia yang besar ini. Kalau tidak, saya pikir ini akan menjadi menjadi rutinitas kosong, jadi kita jadi malas begitu. Nah, inilah laporan reses kita secara umum. Jadi, kalau saya sebutkan ini untuk apa saya sebutkan panjang sekali ini, ini kan ke tong sampah juga masuknya. Benar tidak? Jadi, oleh karena itu sekali lagi saya harapkan kepada teman-teman, kemandirian daerah itu penting. Indonesia yang besar ini dibentuk dengan bangsa-bangsa yang besar. Bangsa Aceh yang besar, bangsa NTB yang besar, bangsa NTT yang besar, Sulbar yang besar, Jambi yang besar, Bengkulu yang besar, panjanglah semua pokoknya, Yogya apalagi. Jadi, oleh karena itu Ibu Ketua yang terhormat, Bapak Ketua, jadi harapan saya jadi kita itu biar enjoy gitu kerjanya, jangan sakit hati gitu. Legitimasi kita itu benar kita pegang itu. Kalau tidak, ini rutinitas saja. Insya Allah mudah-mudahan ini harapan saya, penekanan saya kepada pemerintah Aceh tadi secara keseluruhan bagaimana dana otsus ini betul-betul bisa selamanya seumur masa. Ini mengingat jasa Aceh untuk Indonesia tidak tanggung-tanggung. Jangan ingat pesawat, itu kecil. Terima kasih banyak. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafli. Selanjutnya, saya persilakan kepada Jambi. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

10

Ada interupsi, saya persilakan. Ada tambahan Aceh? PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (ACEH) Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Kita secara sistemik bersama-sama sudah menyusun dalam naskah yang legitimate. Semua kita teken. Tetapi, ada beberapa hal yang tidak ada di situ yang dibaca oleh Saudara Rafli. Itu tidak mewakili saya dan teman-teman. Itu aspirasi dia sebagai orang yang punya otoritas yang legitimate. Ini sekadar penjelasan dari saya, Sudirman, dan Adinda Fachrul Razi. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Silakan, Jambi. PEMBICARA: M. SYUKUR, S.H. (JAMBI) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Anggota DPD yang saya hormati, saya tidak mengatakan Jambi sebagai bangsa, nanti takut dibilang makar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah usulan dari seluruh seluruh masyarakat Jambi, DPD harus sensitif terhadap isu-isu kemasyarakatan. Mayoritas masyarakat Jambi 80% hidup pertanian sawit dan karet. Perlu Bapak-Ibu ketahui, sawit sekarang jatuh di level harga di tengah masyrakat Rp800 dari harga Rp1.600, hampir 50%. Yang kedua adalah harga karet, harga karet jatuh di petani sekarang adalah Rp6.500 perkilo dari harga Rp10.000 lebih, hampir 50%. Maka dari itu, masyarakat Jambi meminta DPD, khususnya lembaga ini, untuk sangat sensitif soal-soal yang seperti ini, untuk mendorong pemerintah, khususnya pertanian melalui Disbun-Disbun di daerah, untuk untuk menetapkan harga satuan di setiap provinsi. Yang kedua, masalah pupuk. Masalah pupuk juga menjadi kajian, khususnya di Komite II, sudah saatnya sebenarnya pemerintah pusat mengganti subsidi pupuk menjadi subsidi harga. Hampir 35 triliun tiap tahun yang dikucurkan oleh pemerintah, tetapi tidak berdampak langsung pada tengah-tengah masyarakat. Andaikata misalnya subsidi 35 triliun itu digantikan dengan subsidi harga, saya pikir harga sawit, harga karet, dan harga gabah akan terpenuhi kebutuhan masyarakat kita. Saya beri contoh, misalnya gabah, kalau rata-rata masyarakat Bali punya setengah hektar, maka dia hanya penghasilan satu bulan hanya mendapatkan sekitar Rp1.800.000 dengan HPP dengan harga Rp3.700. Tetapi, kalau ini disubsidi dari subsidi pupuk, maka saya yakin seluruh masyarakat dan potensi gabah atau padi bisa mendapat hasil perkeluarga minimal adalah Rp3 juta. Dengan angka ini, saya yakin seluruh masyarakat Indonesia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Yang keempat, menyangkut Komite IV, pemerintah provinsi Jambi, khususnya adalah menyangkut penerimaan dana bagi hasil PPH Pasal 21. Di Provinsi Jambi, banyak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Provinsi Jambi, tetapi berkantor di Jakarta sehingga ini tidak masuk pendapatan ke wilayah Provinsi Jambi. Maka dari itu, berharap juga DPD secara lembaga untuk mendorong ini. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk Provinsi Jambi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

11

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Berikut Riau. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtrera bagi kita semua. Om swastyastu. Pimpinan yang kami hormati, para pejabat Sesjen Eselon I sampai Eselon IV, yang berbahagia para senator, pejabat, undangan, serta para wartawan yang kami hormati. Laporan reses kunjungan daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Riau: 1. Intsiawati Ayus, S.H., M.H.; 2. Rosti Uli Purba; 3. DR. Hj. Maimanah Umar, 4. Abdul Gafar Usman. Tema reses dan tema kunjungan kerja adalah mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah. Itu tema kunjungan kerja kami dan tema reses kami, mengawal dan memperjuangkan. Kedua, bahwa kami tetap menjaga nama baik lembaga ini. Di muka forum, di muka pemerintah, di muka masyrakat tidak boleh pernah terucap bahwa DPD kurang kewenangannya, itu tidak boleh diucapkan di muka forum, itu jadikanlah introspeksi internal kita. Jadi, kalau internal boleh kita mengatakan bahwa kita kurang, tetapi di muka forum, di muka masyarakat tidak boleh diucapkan, itu prinsip yang kami lakukan. Yang ketiga, dari persoalan-persoalan yang muncul, kami mengucapkan terima kasih kepada Setjen, kepada Pimpinan, yang telah mendukung sepenuhnya komunikasi administratif kepada eksekutif yang menjadi aspirasi dari daerah Provinsi Riau. Selanjutnya, kepada Bapak-bapak dan Ibu, masalah asap di Riau telah ditanggapi secara positif oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintahan desa sehingga Bapak-bapak pernah menonton di TV, anak gadis cantik di Riau ikut memadamkan asap sebagai petugas pemadam asap di Riau. Artinya, kalau gadis cantik sudah turun, apalagi yang gaek-gaek seperti saya ini, berarti semuanya sudah menjadi persoalan yang komperehensif. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Ketua yang telah mengundang di ruang pimpinan sehingga masalah asap di Riau bukan dilihat lagi sebelah mata. tetapi sudah menjadi persoalan yang komperehensif. Selanjutnya juga, kami berharap kepada Setjen dan kepada Pimpinan, ternyata di Riau itu menjadi persolan yang sangat mendasar, RTRW sampai sekarang belum mendapat pengesahan dari pemerintah pusat yang ini berdampak secara sistemik, baik kepada pembangunan fisik maupun pencairan dana serta image dari negara-negara tetangga karena Riau itu walaupun provinsi, tetapi di sana ada konsul Malaysia, konsul Singapura, dan di sana juga lintas-lintas internasional sehingga berpengaruh kepada image kepada negara Indonesia, kenapa pembangunan di sini tidak bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, kami atas nama Anggota DPD berharap kiranya komunikasi administratif dan komunikasi kelembagaan masalah RTRW, kami berharap kepada Komite II yang terkait dengan kementerian dan Komite I agar ini dilakukan secara tuntas pada periode sebelum reses berikutnya. Dan, ini menjadi harapan oleh masyarakat Riau, setelah RTRW ini dikomunikasikan oleh DPD, maka kami mengundang pimpinan komite yang terkait dan pimpinan untuk turun melakukan rapat, rapat apa namanya Pak Ajiep kemarin itu, bukan rakerda rapat sinkronisasi sehingga kehadiran pimpinan DPD dan pimpinan alat kelengkapan merupakan suatu bukti bahwa DPD adalah lembaga yang punya wibawa dan DPD mampu SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

12

menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat pusat sehingga ini menjadi hadiah yang terhormat bagi DPD untuk turun ke daerah. Kami atas nama DPD Riau mengundang Pimpinan untuk turun ke daerah membuktikan DPD itu eksis dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi aspirasi daerah. Selanjutnya juga, masalah guru Provinsi Riau. Kami telah mengumpulkan bupati dan walikota serta gubernur menyatakan bahwa daerah Riau siap memberikan honor guru-guru itu, guru honor, tetapi perlu mendapat persetujuan dari Menpan yang menurut PP Nomor 48 tidak dibenarkan mengangkat guru honor. Nah, oleh karena itu juga kami berharap kepada Sesjen dan Pimpinan agar dapat menyurati Menpan, Riau siap untuk memberikan honor kepada guru asal ada persetujuan dari Menpan. Karena, tanpa persetujuan nanti dianggap melanggar aturan dan pearturan-peraturan. Selanjutnya yang terakhir, dari semua aspirasi yang telah disampaikan kepada kami, tetap kami tindaklanjuti seperti metode yang kami lakukan S31T, sudah diserap jangan disimpan, tetapi harus disampaikan. Kalau sampai kita cek apa memang telah selesai apa belum, setelah selesai masih belum menjadi harapan, perlu dituntaskan. Nah, sebelum reses berikutnya, kami terima kasih kepada Pimpinan Komite II yang telah menindaklanjuti dan tambah lagi satu RTRW mengundang Menteri Kehutanan dan Menteri RTRW sehingga dengan demikian, dan juga kepada Komite I kami juga mengucapkan terima kasih, dan terima kasih ini juga kepada Pimpinan yang telah memfasilitasi secara kelembagaan dan Setjen memfasilitasi secara administratif. Ini adalah sesuatu yang menjadi dambaan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini betul-betul sampai, dan apa yang kami minta betul-betul dapat, apa yang kami tuntut betul-betul selesai. Terima kasih kepada Pimpinan alat kelengkapan yang telah mem-follow up. Secara administratif akan kami berikan secara sempurna. Demikian, terima kasih. Laporan hasil reses dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan kewibawaan yang berada kita. Demikian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Riau. Saya persilakan Sumatera Selatan. PEMBICARA: MESAKH MIRIN (PAPUA) Pimpinan, Pimpinan. Interupsi, Pimpinan. Papua sudah siap, jadi nanti kambali ke Papua sekarang begitu. Terima kasih PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, kembali setelah dari belakang. Itu tradisi. Sumatera Selatan. PEMBICARA: Hj. ASMAWATI, S.E., M.M. (SUMSEL) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPD RI, yang terhormat Anggota DPD RI yang saya cintai, Bapak Sesjen beserta jajarannya yang kami hormati, dan semua rekan-rekan media yang pada kesempatan ini hadir. Kami dari Sumatera Selatan akan menyampaikan informasi yang didapat sebagai berikut, yaitu setelah penyerapan aspirasi dari daerah-daerah yang kami kunjungi, terdapat: Pertama, pertama kali dalam sejarah di Sumatera Selatan, lima calon bupati dan wakil bupati tidak lolos di tujuh kabupaten dalam hal kesehatan. Sehingga, tidak lolosnya SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

13

kesehatan ini dari Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Selatan dan KPU Sumatera Selatan, hal ini telah menimbulkan gelombang ketidakpuasan daripada calon bupati dan wakil bupati dan tim kampanye serta partai politik pengusung terhadap IDI dan KPU. Kedua, OKI menjadi salah satu kabupaten yang mengalami musibah kebakaran hutan di mana disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya tradisi turun-temurun masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar ataupun sonor aktivitas kayu yang terbenam di dalam tanah, dan menangkap ikan di dalam lahan gambut dengan cara membakar. Program penanggulangan bencana asap dimulai sejak dini, di antaranya melalui program pengelolaan hutan lahan kehidupan dan program masyarakat peduli api. Namun, hal itu itu masih saja terjadi. Yang ketiga, banyaknya rangkap jabatan yang ada di KUA tingkat kecamatan dan mengakibatkan kendala proses jalannya pekerjaan, maka dari itu perlu perhatian yang serius masalah eselonisasi pejabat tingkat kecamatan yang bersangkutan. Keempat, sosialisasi tentang transfer dana desa kurang dan bahkan tidak ada sama sekali. Jangankan masyarakat umum, perangkat desa saja banyak yang tidak mengetahui halhal mendasar teknis dan operasional dana tersebut. Pada kesempatan ini, kami sebagai wakil dari Sumatera Selatan menyerap aspirasi masyarakat hendaknya masyarakat merasakan bahwa kepedulian dari pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun provinsi dan kami sebagai wakil juga diharapkan untuk membawa aspirasi ini sampai ketika pusat dan kepada kepentingan komite-komite yang bersangkutan. Demikian laporan kegiatan daerah kami. Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan suksesnya kegiatan daerah ini diucapkan terima kasih. Semoga laporan kegiatan di daerah yang kita dapati semasa reses bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Waslaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sumatera Selatan. Saya persilakan Kep. Ri. PEMBICARA: HARIPINTO TANUWIDJAJA (KEP. RIAU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Yang kami hormati Pimpinan DPD RI serta rekan-rekan Anggota DPD RI, Sesjen DPD RI beserta jajarannya, para hadirin semua. Langsung saja kami sampaikan permasalahan yang didapatkan dari Kepulauan Riau. Terkait dengan percepatan pembangunan daerah berciri kepulauan, seperti juga beberapa daerah kepulauan yang lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pasal 29 Ayat (6) belum ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah sehingga alokasi dana untuk mempercepat pembangunan itu belum dapat terlaksana, belum menghitung luas kelautan. Itu salah satu kendalanya di mana Kep. Ri itu 96% wilayahnya adalah laut. Kemudian, permasalahan di Batam, permasalahan kelembagaan. Dualisme pemerintahan antara pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengelola Kawasan Batam yang masih terus berlanjut sehingga tidak dapat memberikan iklim investasi yang kondusif sehingga free trade zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak berjalan dengan sangat optimal. Ada banyak poin-poinnya di sini.


14

Kemudian juga, status lahan di Pulau Rempang, Galang yang telah tersambung dengan Pulan Batam dan Pulau Janda Berias sampai sekarang masih status quo sudah sekian tahun lamanya sehingga perluasan investasi tidak dapat dijalankan. Masih terkait dengan kondisi kawasan perdagangan bebas di mana kawasan perdagangan bebas harusnya mendapatkan kebebasan untuk keluar masuk lalu lintas barang, tetapi masih terjadi razia oleh aparat, oleh dinas, atau Kementerian Perindustrian Perdagangan terhadap barang-barang yang tidak mempunyai SNI. Sebetulnya kawasan perdagangan bebas adalah bersifat sementara seperti bondet itu, tetapi terjadi razia. Jadi, ini mengurangi kekhususan kawasan perdagangan bebas tersebut. Kemudian juga, masih sangat perlunya pengembangan pelabuhan laut di Batam. Sekarang kapasitas pelabuhan laut utama di Batam itu, Pelabuhan Batu Ampar masih sekitar 600.000 TEU (twenty- foot equivalent unit) pertahun di mana potensinya di Selat Malaka perdagangannya adalah sekitar 45 juta TEU pertahun sehingga kapasitasnya masih sangat besar. Kami harapkan pelabuhan laut di Batam dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat, ditingkatkan kapasitasnya, baik dari sisi pendalaman kolam dan juga peralatan-peralatannya sehingga bisa disandari oleh kapal yang lebih besar karena saat ini hanya mampu disandari oleh feeder, kapal-kapal feeder, belum bisa disadari oleh mother vessel. Kemudian, persoalan klasik adalah masalah tenaga listrik di luar Batam, di Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, Anambas. Memang ironis kami sebagai pengimpor gas energi, tetapi di daerah-daerah, termasuk di ibu kota provinsi listrik masih sangat bermasalah, masih seperti minum obat batuk, tiga kali mati setiap hari. Demikian juga, kawasan kami masih terjadi masalah ketersediaan sembako karena kami sangat tergantung kepada mendatangkan sembako dari wilayah-wilayah di wilayah Indonesia lainnya di mana sangat tergantung kepada cuaca, moda transportasi, apalagi kalau sembako tersebut harus di kirimkan ke Anambas, Natuna, Lingga, dan lain sebagainya. Ingin saya sampaikan satu hal yang agak spesifik mengenai kondisi di Batam di mana karena penurunan harga komoditas dunia sehingga industri di Batam industri galangan kapal sangat menurun sehingga terjadi angka pengangguran sangat tinggi saat ini, angka kriminal sangat naik. Tetapi, di lain pihak pemerintah pusat, Kementerian ESDM ingin menjadikan Batam sebagai pilot project untuk elpiji 3 kilo dengan harga keekonomian di mana Batam memang sudah beberapa kali menjadi pilot project untuk seperti solar yang pembatasan dan lain sebagainya. Kami mendapatkan masukan, kami meminta pemerintah menunda. Kami tidak ingin Batam menjadi pilot project karena bila dilaksanakan, harga elpiji 3 kilo harus dibeli oleh masyarakat senilai sekitar Rp50.000. Kami menolak dengan kondisi Batam yang saat ini kesulitan. Kami meminta itu dipertimbangkan lagi agar jangan Batam lagi yang menjadi pionir uji coba ini dengan kondisi Batam saat ini. Kemudian juga, di Anambas mungkin ilustrasi masalah-masalah di kepulauan di contoh di Pulau Air sana di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Ambas, sampai saat ini listrik hanya enam jam satu hari dan itu adalah PLTD Desa, bukan PLN. Sementara, jarak 10 kilometer dari desa tersebut karena sudah menikmati fasilitas PLN sudah jauh lebih baik, listriknya 17 jam perhari. Kami sangat mengharapkan bahwa masih banyak daerah-daerah seperti ini, kami sangat mengharapkan segera diperhatikan koneksi listrik PLN untuk desa-desa yang jumlahnya sangat banyak di Kepulauan Riau sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat.Demikian juga dengan masalah air bersih. Kemarau 1 – 2 bulan, kami kesulitan karena pengelolaannya hanya berdasarkan pipa-pipa dari PNPM semata. Sekarang ini di Kepulauan Riau khususnya daerah Anambas, Natuna, dan Lingga yang sangat mengandalkan dana bagi hasil pusat, khususnya migas, perekonomian sangat menurun karena dana bagi hasil yang sangat menurun. Akibat daya beli yang berkurang sehingga kapal kargo yang mengirim sembako ke daerah tersebut juga berkurang. Akibatnya,di hasil-hasil perikanan juga kesulitan untuk pasarkan keluar daerah-daerah SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

15

tersebut. Kami sangat mengharapkan pemerintah memperhatikan dan memberikan solusi atas permasalahan ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Kep. Ri. Saya persilakan dari Sumatera Utara. Untuk Kep. Ri tadi ada yang mendesak soal elpiji, itu bisa juga dibantu melalui rilis media agar dibantu oleh staf humas dan juga mungkin dikomunikasikan dengan menteri terkait, Pak Hari tadi yang mendesak elpiji. Silakan, Pak. PEMBICARA: DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.SP. (SUMUT) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kami sampaikan laporan kegiatan di daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Juli 2015 s.d. 11 Agustus 2015. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Sesjen beserta jajaran, Bapak-Ibu para Anggota DPD yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam keharibaan junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Pimpinan dan Anggota yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam masa reses tanggal 10 Juli 2015 s.d. 11 Agustus 2015. Kami yang melaksanakan reses: Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis; Drs. H. Rijal Sirait; Parlindungan Purba; saya Dedi Iskandar Batubara. Komite I, mendorong pemerintah agar menjadikan Pelabuhan Teluk Nibung sebagai pelabuhan internasional. Kemudian, memangkas sekat-sekat birokrasi yang masih terus terjadi di daerah dan fokus untuk melakukan penanganan pada hal-hal terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Komite II, berkaitan dengan kondisi Pelabuhan Belawan agar survei dan pelaksanaan bersadarnya kapal Pelni segera dilakukan di pelabuhan baru Belawan Lama karena sistem di sana sudah baik dan terpisah antara barang dan penumpang. Kemudian, pelabuhan baru Belawan Lama semoga dapat menjawab keluhan penumpang tentang porter. Berkaitan dengan kondisi stasiun kereta api, untuk poin yang kedua, memperhatikan persimpangan kereta api yang belum ada palang pintu. Pemerintah hendaknya juga memperhatikan aspek asuransi kecelakaan dan plafon asuransi harus disesuaikan. Pemerintah diminta juga untuk meningkatkan program mudik gratis sebagai pelayanan yang memudahkan bagi masyarakat. Tiga, berkaitan dengan kondisi listrik di Pulau Nias, minta pada pemerintah untuk menambah investasi kelistrikan di area Pulau Nias karena sampai saat ini masih sering terjadi pemadaman listrik akibat defisit daya dari PLTD yang sudah ada. Pemerintah juga diminta serius untuk membangun jaringan listrik di area Pulau Nias. Kemudian, mendukung dan meminta kementerian terkait mempercepat proses pembangunan serta pengembangan Bandara Binaka Nias. Berkaitan dengan pendangkalan Sungai Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan agar pemerintah pusat mengeruk dan menormalisasi aliran Sungai Batang Toru. Sungai dikeruk, maka sawah-sawah yang selama ini tidak produktif diharapkan akan menjadi produktif sepanjang tahun. Berkaitan dengan penangkapan nelayan Indonesia oleh polisi Diraja Malaysia yang dijatuhi hukuman masing-masing ABK denda 8.000 ringgit dan nahkoda 10.000 ringgit, maka pertama diminta agar Bakamla RI dan agensi penguat kuasa SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

16

maritim Malaysia duduk bersama dan meningkatkan serta menegaskan kembali MoU tentang penghalauan nelayan jika keluar batas wilayah. Kami kira karena ini yang paling update baru saja terjadi. Kedua, agar hubungan Malaysia-Indonesia juga lebih ditingkatkan dan pemerintah segera menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah laut. Komite III, terkait dengan kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi pada anak di sekolah harusnya tidak hanya tertumpu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya di mana pihak lembaga pendidikan atau sekolah harus fokus melakukan pengawasan. Guru honor di swasta yang dibiayai APBN dan APBD masih ditemukan banyak masalah dari aspek kesejahteraan. Pembayaran tunjangan fungsional bagi guru non-PNS pun sampai hari ini belum jelas polanya. Maka, masih banyak yang tidak menerima pembayaran tunjangan profesi guru. Menerapkan pendidikan berdasarkan karakter dan pendidikan murah tentu saja bagi masyarakat. Komite IV, selaku lembaga perwakilan daerah tentu memberikan perhatian besar terhadap kebijakan desentralisasi fiskal yang diartikulasikan melalui kebijakan dana transfer daerah dalam APBN. Beberapa kasus yang ditemukan di beberapa desa bahwa dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat memang sudah sampai ke rekening desa, tetapi sebagian besar desa belum berani menggunakannya karena belum jelas petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya, serta beberapa kabupaten juga belum menerbitkan peraturan bupati terkait dengan pengelolaan dana desa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 berpotensi menimbulkan permasalahan di tingkat desa. Terkait dengan kepastian alokasi dana desa yang besar dan masa jabatan kepala desa yang berpeluang sampai 3 periode sehingga menjadikan jabatan kepala desa menjadi rebutan banyak pihak. Sebagai kuasa pengguna anggaran, posisi kepala daerah yang strategis berpotensi pula terjadinya penyelewengan dan sebagainya. Kami kira itu beberapa hal catatan reses yang bisa kami laporkan pada forum Paripurna yang berbahagia ini. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sumatera Utara. Saya persilakan Sumatera Barat. PEMBICARA: H. NOVI CANDRA, S.E. (SUMBAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Salam sejahtera. Om swastyastu. Pimpinan DPD beserta anggota DPD RI yang sama-sama kita hormati, alhamdulilah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita hadir pada Sidang Paripurna DPD RI dalam rangka menyampaikan laporan hasil reses dari masingmasing anggota. Kami Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat setiap pelaksanaan reses selalu menyimpulkan, selalu membuat laporan secara bersama-sama yang semakin hari semakin banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat Sumatera Barat sangat berharap pada lembaga kita, kepada DPD RI agar bisa memperjuangkan harapan atau keinginan dari masyarakat tersebut. Tetapi, pada kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini, kami hanya menyampaikan beberapa hal.


17

Yang pertama, terkait dengan situasi pilkada yang terjadi di Sumatera Barat pada hari ini. Ada banyak masukan atau penolakan dari masyarakat terhadap keputusan MK mengenai mantan narapidana yang dihukum di atas lima tahun yang diperbolehkan untuk maju dalam pilkada. Terus yang kedua, juga masukan dari masyarakat mengenai hasil dari proses pilkada nanti agar kita dari DPD RI supaya meminta secara nasional mengenai quick count diadakan. Karena dari beberapa pengalaman, hasil quick count yang berbeda dengan hasil yang sebenarnya itu mengakibatkan terjadinya konflik di tingkat masyarakat. Terus, yang sangat marak di Sumatera Barat pada hari ini adalah permasalahan tambang, apakah itu tambang liar atau kadang-kadang tambang resmi yang hanya dikuasai oleh oknum-oknum pejabat. Dulu pernah kejadian di Sumatera Barat ada ribut-ribut permasalahan tambang dan waktu itu Ketua DPD RI langsung turun ke lapangan dan malah terjadi pergantian pimpinan polisi daerah atau kapolda pada waktu itu akibat mem-backup usaha-usaha tambang liar dari masyarakat, dan kejadian itu muncul lagi pada hari ini. Kami inginkan kepada pimpinan dari DPD RI agar kembali datang dan hadir untuk memproses kejadian tambang-tambang hal tersebut karena sudah sangat meresahkan sekali bagi masyarakat yang ada di daerah Sumatera Barat. Terus yang terakhir, Sumtera Barat itu terkenal dengan sumber air bersih, tetapi pada saat ini banyaknya masyarakat-masyarakat pedesaan yang tidak menikmati air bersih dan mereka berharap agar program-program nasional, seperti Pamsimas semakin digalakkan dan semakin banyak daerah Sumatera Barat. Demikianlah hasil reses yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Billahitaufik walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sumatera Barat. Kami persilakan Bangka Belitung. Untuk Sumatera Barat terkait kasus tadi mohon di-follow up dengan PAP supaya kita siap. PEMBICARA: HERRY ERFIAN, S.T. (KEP. BABEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat saudara-saudari Anggota DPD RI seluruh Indonesia, yang terhormat Bapak Sesjen beserta jajarannya, hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul hadir di ruangan ini mengikuti kegiatan Sidang Paripurna DPD RI. Pada kesempatan ini, izinkan kami Anggota DPD RI Kepulauan Provinsi Bangka Belitung menyampaikan laporan berkaitan dengan hasil kunjungan kami ke daerah dimulai pada tanggal 10 Juli sampai dengan 11 Agustus 2015. Pimpinan dan hadirin sidang yang kami hormati, sama seperti kegiatan reses kami yang lalu, kami mendapat banyak sekali masukan atau aspirasi dari masyarakat dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV. Tetapi, dalam kesempatan ini kami tidak akan membacakannya satu-persatu karena semuanya telah kami susun dalam laporan ini. Tetapi, hal yang paling mendasar sebagai provinsi penghasil timah, kami meminta kepada pemerintah usat, untuk memperbaiki tata kelola pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung karena bagaimanapun juga timah adalah sebagai urat nadi perekonomian provinsi kami Bangka Belitung. Harapan kami SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

18

semoga aspirasi ini menjadi perhatian kita semua dan juga pimpinan DPD RI bagaimana kita bersama-sama berusaha agar semua aspirasi ini dapat ditindaklanjuti sehingga keberadaan lembaga kita DPD RI ini memberi arti penting bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Republik Indonesia ini. Demikian laporan dari kami. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih memecahkan rekor yang paling cepat. Berikut, silakan Jawa Barat. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (JABAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swasiastu. Bapak dan Ibu Pimpinan DPD yang kami hormati, para anggota Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia yang kami hormati, Bapak dan Ibu dari Sekretariat Jenderal, serta para jurnalis yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir berkumpul setelah kita melaksanakan tugas di daerah selama satu bulan dan tidak lupa saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aidin wal Faidzin, semoga apa yang sudah kita lakukan dengan berpuasa kita mendapat ampunan dari Tuhan Yang Mahakuasa, amin ya rabbal alamin. Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, saya tidak akan membacakan dari apa yang disampaikan, yang akan dilaporkan nanti akan kami sampaikan. Saya hanya mengingatkan barangkali, karena setiap kali reses kita telah menyampaikan dari masingmasing provinsi ada puluhan atau ratusan malah aspirasi yang disampaikan oleh masingmasing kabupaten, Untuk reses kali ini, Jawa Barat ada lebih kurang menampung 110 aspirasi yang terdiri dari 31 aspirasi untuk Komite I, 30 aspirasi untuk Komite II, 30 aspirasi bidang Komite III, dan 19 aspirasi bidang kewenangan Komite IV. Artinya, kalau satu propinsi itu ada seratus aspirasi, maka dalam empat kali masa sidang itu ada lebih 400 aspirasi dan kalau itu dikalikan, banyak sekali jumlah aspirasi itu. Tetapi, kemudian apakah kita sudah tahu dari aspirasi kita ini apakah sudah dilaksanakan atau dituntaskan seperti yang kata Ketua BAP tadi S3T (disampaikan, diselesaikan, dan dituntaskan). Barangkali ini yang menjadi masalah bagi kita karena rasanya sampai saat ini kami, khususnya di Jawa Barat, jarang sekali aspirasi yang sudah disampaikan itu bisa selesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu Pimpinan DPD RI bahwa paling tidak ada satu aspirasi dari setiap anggota yang bisa kita kawal, kita selesaikan pada satu masa sidang. Artinya, kita akan mendapatkan 4 dari 1 provinsi, kemudian ada 120 aspirasi yang kita tuntaskan dalam satu kali masa sidang. Artinya, suara kita di tengah masyarakat itu akan lebih didengar. Jadi, tidak hanya dengan menyampaikan kelemahan kewenangan kita tanpa kita berbuat sesuatu. Jadi, marilah barangkali saya mohon kepada Ibu dan Bapak Pimpinan mengawal aspirasi-aspirasi ini. Satu orang satu aspirasi saja. Jadi, dari Jawa Barat tidak perlu 110 aspirasi ini diselesaikan. Kita pilih salah satu dari masing-masing anggota, dan kemudian kita tuntaskan, maka insya Allah, tetapi dalam satu kali masa sidang. Artinya, dalam 5 kali masa sidang itu akan ada 20 di Jawa Barat dan 20 di provinsi lain, kalau kali 34 provinsi, maka akan lebih dari dalam satu tahun barangkali jumlahnya akan dari 400 – 500 aspirasi yang bisa kita tuntaskan. Itu artinya akan dengan sendirinya mengangkat nama DPD yang saat ini barangkali kita sama-sama SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

19

merasakan bahwa pada masa sidang yang lalu kita di-bully habisan-habisan, di koran yang namanya koran Senator saja mem-bully kita, kita di-bully juga oleh alumni DPD sendiri, dan kemudian kita juga saat ini lebih banyak dikecilkan oleh orang lain. Daripada kita melawan itu, lebih baik berbuat sesuatu, mari kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Barangkali itu saja dari ini. Laporannya akan kami sampaikan kepada Pimpinan. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Jawa Barat. Silakan DKI. PEMBICARA: DR. ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si. (DKI JAKARTA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Sidang yang saya hormati, Anggota Senator yang mulia, mari kita bersyukur kepada Allah dan bershalawat kepada Rasulullah dan terima kasih yang masih tetap setia untuk mendengarkan pidato saya pada pagi hari ini. Pertama, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan saya sudah memaafkan jika di antara Senator ada yang punya salah dan dosa kepada saya. Perlu diketahui bahwa jika provinsi lain melakukan reses atau kunjungan ke dapil dengan masa waktu yang telah ditetapkan, maka satu-satunya provinsi yang hampir tiap hari turun ke dapil, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, banyak sekali aspirasi yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta, baik di masa reses maupun di luar masa reses. Namun, untuk menghemat waktu, saya akan membacakan secara pointer saja dari masing-masing perwakilan komite yang ada. Pertama, mewakili Komite I yang menangani masalah pemerintahan daerah dan juga termasuk masalah tata ruang dan masalah pertanahan. Yang menjadi sorotan pada hari ini adalah dari aspirasi yang berkembang mengenai rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait reklamasi pantai utara Jakarta yang menuai berbagai macam persoalan karena ini menyalahi peraturan dan menyalahi perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dan masih banyak masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan ini. Untuk itu, kami mengimbau kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau ulang terkait masalah reklamasi pantai utara. Terkait dengan Komite II adanya fenomena Gojek yang berkembang di Provinsi DKI Jakarta, namun regulasinya belum ada, dan sepaham kami bahwa transportasi dalam hal ini kendaraan bermotor roda tidak masuk dalam kaitan transportasi, untuk itu kami mendorong untuk Komite II yang diwakili oleh Prof. Dailami mendorong dan mengimbau kepada pemerintah harus membuat regulasi yang tepat. Terkait dengan Komite III, ini terkait dengan usulan dan inisiasi dari Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta mengenai perlindungan bahasa dan kesenian daerah yang salah satunya adalah perlindungan bahasa daerah. Terkait dengan Komite IV, yang lagi-lagi belum terselesaikan ini masalah APBD Propinsi DKI Jakarta, masalah komunikasi antara eksekutif dengan legislatif yang sampai dengan hari ini belum ada titik temu. Utuk itu, DPD mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencari terobosan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan, masih banyak lagi aspirasi-aspirasi yang berkembang, untuk lebih detail dan lebih lengkapnya akan saya serahkan untuk menjadi pertimbangan, untuk menjadi dorongan kepada kita semua. Mudah-mudahan aspirasi yang sudah sampai ke meja kita semua ini dapat diselenggarakan dan dijalankan sesuai dengan amanah kita semua. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

20

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih untuk DKI. Saya persilakan Bengkulu. PEMBICARA: RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi. (BENGKULU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat teman-teman Senator Republik Indonesia. Berikut ini akan saya sampaikan hasil laporan dari kegiatan teman-teman atau Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu. Yang pertama Komite I, sosialisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang masih sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi Bengkulu. Yang kedua, permasalahan harapan dari masyarakat Bengkulu kepada Senator Anggota DPD RI lebih fokus mengawasi pilkada langsung sampai pelantikan nanti. Dan, ini ada sedikit tambahan dari Sumatera Selatan tadi menyampaikan bahwa masalah kesehatan calon-calon kepala daerah kita, saya ada sedikit tambahan, yaitu tentang kesehatan calon kepala daerah kita, khususnya calon-calon kepala daerah yang terindikasi atau pernah terkena istilahnya pernah menjadi tersangka kasus narkoba. Ini sudah pernah saya komunikasikan dengan BNN, itu harapan dari BNN adalah untuk diusulkan tes DNA untuk untuk mengantisipasi calon-calon kepala daerah yang pecandu narkoba. Kemudian adalah masalah ijazah palsu yang masih sangat banyak terjadi di pencalonan pilkada ini. Kemudian di Komite II, terjadinya lonjakan harga barang-barang, khususnya menjelang lebaran dan hari Raya Idul fitri. Kemudian, yang kedua adalah infrastruktur jalan yang masih harus diperhitungkan, masih harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pada saat kemarin aarus mudik dan arus balik. Selanjutnya, Komite III yang pertama adalah pendidikan, masih perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan ujian nasional serta kebijakan dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua, tenaga honorer K2 harus menjadi perhatian pemerintah secara komprehensif dan berprikemanusiaan. Yang ketiga, masyarakat Bengkulu berharap persoalan-persoalan BPJS segera dituntaskan, khususnya yang kemarin sempat adanya fatwa MUI. Yang terakhir adalah Komite IV, perlunya keseimbangan potensi pajak antara pusat dan daerah. Yang kedua, perlu dukungan pemerintah pusat dalam penyerapan pajak bumi dan bangunan di sektor P3 (Pajak Perkebunan dan Pertambangan). Sekian pointer-pointer dari hasil reses Provinsi Bengkulu. Mungkin data lengkap akan saya berikan kepada kedua Pimpinan. Akik Bengkulu batu rafesya, aspirasi rakyat Bengkulu tuntaskan segera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-70. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Bengkulu. Dipersilakan Lampung. PEMBICARA: Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

21

Salam sejahtera. Bapak Wakil Ketua, Ibu Wakil ketua yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian Senator Indonesia yang berbahagia, laporan dari Provinsi Lampung saya akan ambil pokok-pokoknya saja. Terkait dengan Komite I, yang sangat menonjol yaitu masih klasik laporan tentang keamanan, begal, dan kerusuhan yang masih saja terjadi sangat banyak meskipun pihak kepolisian juga sudah bekerja mati-matian untuk itu. Yang berikut, terkait dengan pemilihan kepala daerah, delapan daerah kabupaten/kota yang sedang disiapkan untuk pilkada langsung bersama yang lain. Kemudian, terkait dengan Komite II, yaitu soal daging sapi, yang pertama. Jadi, Lampung itu gudangnya pakan ternak sehingga di Lampung juga ada feedlot-feedlot yang memelihara sapi impor dari Australia, tetapi sapi rakyat memang kurang terperhatikan. Yang terpenting adalah bagaimana swasembada daging juga mengandalkan sapi dari rakyat, tentu dengan menggalakkan dan mendorong breeding karena perusahaan-perusahaan besar tidak melakukan breeding, hanya penggemukan, sehingga rakyat yang harus didorong untuk melakukan breeding. Terkait dengan kekeringan dan Elnino di Lampung, 217,855 hektar sawah yang diperkirakan tidak akan bisa panen karena kekeringan di Lampung. Kemudian, terkait dengan kelangkaan gas elpiji, harga elpiji 3 kilogram mencapai Rp20.000, bahkan di atas Rp30.000 pertabung. Tetapi, ada kecenderungan penggunaan LPG juga dilakukan oleh para petani terkait dengan kekeringan, yaitu untuk pengganti Bbm. Jadi, gas elpiji 3 kilo itu digunakan untuk mesin-mesin pompa air. Kemudian, alih fungsi lahan cukup memprihatinkan. Di Provinsi Lampung sebanyak 24,59% lahan sawah beralih fungsi ke perkebunan karet, sawit, dan juga perumahan. Kemudian, soal jalan tol Sumatera, persoalan yang pada bulan-bulan terakhir ini mengemuka adalah belum pastinya soal ganti rugi lahan. Pendataan sudah selesai, tetapi ganti rugi lahan belum pasti nilainya, itu yang menjadi kegelisahan masyarakat. Kemudian, terkait dengan Komite III, yaitu BPJS. Kemudian, BPJS terutama yang paling sering dialami masyarakat adalah bahwa peserta BPJS itu ditolak karena adanya penolakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan lemah karena biaya tanggungan pasien yang terlalu kecil. Kemudian, terkait dengan perlindungan bahasa dan kesenian daerah, bahwa upaya melestarikan bahasa dan aksara Lampung, pemerintah daerah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2008 dalam peraturan tersebut mencakup aspek-aspek bahasa, aksara Lampung, kesenian purbakala, dan pakaian daerah. Artinya, di Lampung hal itu menjadi perhatian juga serius pemerintah daerah. Kemudian, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, lemahnya penguasaan syari'at ibadah bagi jamaah yang dipengaruhi oleh permasalahan kualitas manasik haji. Ada benarnya karena sebagian masyarakat masih awam terhadap manasik haji dan langkah strategis yang perlu dibenahi adalah pembagian buku manasik haji sebelum berangkat haji, kemudian juga kemasan buku panduan haji dibuat menarik supaya mudah dipahami. Pengembangan ekonomi kreatif, potensi yang ada di Lampung sangat besar. Lampung menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif, Lampung kaya industri kreatif dan sumber daya manusia juga sudah memadai. Oleh karena itu, produk ekonomi kreatif menjadi kontributor besar pengembangan wisata di Provinsi Lampung. Yang terakhir Komite IV terkait dengan pembangunan bidang koperasi, bahwa ada banyak operasi yang mati suri dan mati beneran itu diakibatkan lebih karena koperasi seringkali lahir atau dibuat bukan karena kebutuhan, tetapi karena iming-iming adanya bantuan dari pemerintah tanpa pendidikan. Sehingga, banyak koperasi kemudian gulung tikar setelah uang pemberian pemerintah itu juga dibagi oleh kebanyakan pengurusnya. Kata kuncinya adalah pendidikan koperasi sangat minim sehingga bantuan pemerintah seringkali justru menjadi sumber masalah perkoperasian. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil kunjungan kerja empat Anggota DPD RI. Sementara saya sendiri, yang lain Pak Jajuli baru SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

22

saja hadir, selamat datang Pak Ustadz. Kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Lampung. Saya persilakan DIY. Untuk Lampung, Pak Jajuli, tadi kami semua sampaikan belasungkawa dan mendoakan kepergian ibunda. PEMBICARA: Ir. H. CHOLID MAHMUD, M.T. (DIY) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita bersama. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan mewakili Bapak-Ibu Anggota dari DPD DIY. Yang pertama, di DIY sedang bersiap-siap untuk pilkada, itu ada 3 daerah dari 5 daerah, yaitu di Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Di tiga daerah itu tidak ada calon tunggal, jadi akan bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, dalam penggunaan anggaran desa ini ada permintaan dari pemerintah desa agar BPK ikut mengawal dan mendampingi implementasi anggaran desa, tetapi bersifat preventif. Jadi, tidak mencari-cari kesalahan setelah anggaran itu berjalan, tetapi lebih banyak memberikan bimbingan sebelum anggaran itu diturunkan. Ini harapan dari pemerintahan desa. Kemudian, pemerintah kota dan Pemprov DIY sedang melakukan revitalisasi kawasan keraton yang dimulai dari kawasan alun-alun utara Yogyakarta. Pemprov dan pemkot mengharapkan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah pusat karena ini menyangkut objek-objek wisata vital di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, ada beberapa keluhan terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi. Jadi, nilai tukar rupiah yang semakin melemah ini membuat perekonomian masyarakat semakin sulit. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar akses masyarakat lemah terhadap permodalan untuk bisa dipermudah. Selain itu, juga berharap pengusaha-pengusaha kecil dibekali dengan kemampuan dan keahlian yang dapat menunjang produksi maupun pemasaran. Mereka juga berharap agar pemerintah mempermudah proses pendirian koperasi yang didahului dengan pembinaan-pembinaan yang diperlukan sehingga kelompok masyarakat ekonomi lemah bisa memperkuat eksistensi mereka di dalam situasi ekonomi yang sulit. Keluhan juga dari masyarakat kecil, yaitu kehadiran toko-toko berjaringan atau minimarket ini sangat mengganggu usaha-usaha masyarakat kecil yang sedang tumbuh. Karena itu, mereka berharap agar pemerintah membuat regulasi yang lebih berpihak kepada kepentingan usaha rakyat. Di samping itu, juga pemerintah perlu memberi perhatian untuk menjadikan pasar-pasar tradisional menjadi tempat belanja yang nyaman sehingga membuat usaha-usaha masyarakat kecil tumbuh secara baik. Diperlukan juga adanya perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi para pelaku ekonomi lemah itu dari gempuran pemodalpemodal besar yang sampai masuk ke kampung-kampung di berbagai daerah. Demikian beberapa poin yang kami sarikan dari laporan empat Anggota DIY. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


23

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada DIY. Saya persilakan Jawa Timur. PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI, S.Ag. (JATIM) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wani’matillah lahawla walaquwwata illa billah. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, Saudara dan Saudari Senator RI seluruh Indonesia, pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena pada hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita mampu hadir di dalam Rapat Paripurna ini. Yang kedua, shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-Ibu Anggota Senator yang saya hormati, pertama-tama sebelum saya menyampaikan laporan reses dari tanggal 10 Juli sampai 11 Agustus ini, kami dari Senator Republik Indonesia dari Jawa Timur berempat mengucapkan belasungkawa suka duka kepada anggota Senator yang berduka yang baik keluarga, family-nya yang telah mendahuluinya. Semoga arwahnya diterima oleh Allah. Kami juga ikut berduka banyak musibah yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, mulai dari musibah di Papua, musibah antaragama, dan musibah-musibah yang lain. Semoga itu menjadi introspeksi dan renungan bagi kita semua sebagai senator Indonesia. Yang ketiga, kami sampai saat ini juga dari senator dari Jawa Timur, atas nama Jawa Timur dan juga atas nama Gunung Raung juga meminta maaf karena mengganggu aktivitas penerbangan di Bali dan beberapa daerah. Kami dari warga Jawa Timur telah berusaha berdoa kepada Allah agar Gunung Raung tidak mengganggu daerah-daerah yang lain, tetapi kami sebenarnya cukup terganggu adanya meletusnya Gunung Raung dan sampai saat ini memang bantuan dari pemerintah pusat belum seberapa besar terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Gunung Raung. Kami berharap nanti Pimpinan DPD RI bisa datang bersama-sama kepada warga yang terkena dampak Gunung Raung dan berdoa bersama-sama di bawah di daerah Gunung Raung sehingga letusan Gunung Raung tidak berdampak terhadap perekonomian kita karena terutama teman-teman dari Bali akibat Gunung Raung beberapa kali juga dan NTB juga pernah mengeluh, akibat Gunung Raung, aktivitas berangkat dari Jakarta pulang pergi tidak bisa. Selanjutnya, kepada seluruh Senator kami ingin melaporkan bahwa ini adalah kewajiban konstitusi juga bahwa kami telah melakukan kegiatan di daerah selama 1 bulan mulai tanggal 10 Juli sampai 11 Agustus. Perlu kami laporkan aktivitas itu karena ini adalah kewajiban kami. Namun, aspirasi-aspirasi yang kami dapatkan sama seperti aspirasi yang terdahulu, tidak berbeda mulai urusan otak sampai urusan perut, maksudnya urusan pendidikan, urusan perut urusan ekonomi, yang disampaikan oleh masyarakat. Kami merasa sampai saat ini masih punya utang kepada masyarakat Jawa Timur karena belum mampu memecahkan urusan-urusan, terutama urusan ekonomi. Seperti, kami selalu dibandingbandingkan dengan tetangga sebelah yang mampu memberikan dampak positif bantuan langsung kepada masyarakat. Tetapi, sampai saat ini memang kami meminta maaf hanya bisa berdoa kepada seluruh rakyat Jawa Timur, tetapi tidak bisa memberikan secara finansial. Namun, harapan kami ke depannya kepada Pimpinan DPD maupun pada seluruh senator Indonesia yang ada, mari kita bersama-sama. Saya kira kalau kita bersama-sama untuk membangun, bersama-sama mewujudkan impian masyarakat, terutama Jawa Timur yang menjadi lumbung pangan nasional ketika kita saat ini misalnya kekurangan daging, Jawa Timur alhamdulillah daging tidak kurang. Ketika Indonesia kekurangan beras, harus impor beras, beras naik, tetapi Jawa Timur alhamdulillah tidak kekurangan beras, masih bisa memenuhi daerah-daerah lain. Tetapi, apabila Jawa Timur ini tidak diperhatikan, kurang SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

24

perhatian dari pemerintah pusat meskipun kemarin Menteri Pertanian datang ke Jawa Timur beberapa kali alhamdulillah memberikan banyak bantuan kepada Jawa Timur berupa alatalat pertanian dan lain sebagainya, tetapi kami tetap butuh perhatian dari pemerintah pusat di forum yang terhormat ini, semoga ini juga didengar oleh Pak Jokowi dan para menteri. Kami dari Jawa Timur, pertama satu, membutuhkan perhatian dari aspek pembangunan waduk-waduk yang ada. Revitalisasi waduk untuk mengairi persawahan yang banyak kekeringan. Yang kedua, dari aspek pupuk yang juga sudah dibahas oleh Komite II menjadi perhatian atensi Komite II, juga pupuk kimia, kami dari Jawa Timur banyak berharap dari para petani agar pupuk ini memang harus segera dihapus subsidinya karena tidak bermanfaat bagi petani, tetapi bermanfaat bagi para cukong-cukong dan pemilik modal. Ketiga, selain persoalanpertanian, kami juga persoalan keamanan menjelang pilkada karena dari 38 kabupaten kota, untuk 2015 sekitar 18 kabupaten kota akan menggelar pilkada, 5 kabupaten sudah final 2015 akan menggelar pilkada, 3 kabupaten 1 – 2 masih abu-abu karena masih negosiasi antarpetinggi parpol, dan satu memutuskan ditunda 2017. Namun, yang terpenting dari itu adalah soal keamanan, kami mendapat aspirasi, baik dari Polda maupun dari Polres karena ini berbarengan dengan Pilkades serentak pula di beberapa daerah, maka ini akan mengalami kerawanan-kerawanan keamanan. Untuk itu, mohon perhatian terutama dari DPD RI bagaimana anggaran keamanan terutama yang mereka harapkan yang masih kurang, terutama Polres-Polres yang akan menjaga keamanan di kabupaten yang akan menggelar pilkada. Mungkin itu, selebih cukup banyak kalau dibacakan tidak cukup satu hari, dua hari, jadi akan kami serahkan kepada Pimpinan. Nanti biar diserahkan menjadi perhatian tersendiri. Di sini kami hanya poin-poinnya saja sehingga ini menjadi perhatian kita semua. Bapak dan Ibu Anggota Senator yang saya hormati, demikian apa yang bisa kami sampaikan di forum Paripurna yang terhormat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan ucap, perkataan, dan lain sebagainya, kami atas nama Anggota Senator dari Jawa timur mengucapkan permohonan maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Jawa timur. Kami persilakan Kalimantan Barat. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL RAHMI (KALBAR) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat-Nya kita dapat hadir pada acara yang mulia ini. Yang kami hormati Pimpinan DPD RI beserta seluruh Anggota, yang kami hormati Sesjen DPD RI beserta seluruh jajarannya, hadirin yang kami muliakan. Memulai laporan kegiatan di daerah pemilihan, kami sampaikan pantun. Mohon maaf menyebut nama seseorang, Bu Antung dari Kalimantan Selatan, ada ya? Ibu kota provinsinya Banjarmasin. Mumpung masih dalam Syawalan, kami haturkan mohon maaf lahir dan batin. Yang ahli pantun tolong diperbaiki kalau belum sempuna. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, secara singkat laporan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama untuk Komite I, persoalan di Kalbar masih tetap sama. Pertama, masalah pemekaran dua kabupaten dan satu provinsi pemekaran yang sudah masuk ke Prolegnas yang sampai hari ini belum jelas ujungnya ke mana. Yang kedua, masalah perbatasan yang sampai SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

25

hari ini ada dua border yang sudah resmi dibuka, tetapi dalam penataannya masih seperti yang dulu, padahal presiden sudah dating, kemudian seluruh komisi yang ada di DPR RI sudah dating, termasuk komite yang ada di DPD juga sudah datang ke sana, tetapi masih tetap seperti yang dulu. Ini adalah pertanyaan terhadap kinerja pusat. Terkait dengan pilkada, di Kalimantan Barat ada tujuh kabupaten yang melaksanakan pilkada. Dari 7 kabupaten, ada 5 yang maju dari petahana, yaitu incumbent. Tetapi, alhamdulillah semua terpenuhi calon lebih dari satu. Mudah-mudahan ini pertanda baik perkembangan demokrasi di Kaliamntan Barat. Aamiin. Kemudian dari Komite II, permasalahan ekonomi masih tetap sama. Persoalan komoditi yang turun-naik dan terakhir karet turun harganya dari Rp7.000 menjadi Rp6.000. Harga barang juga demikian. Lebaran naik, sekarang belum turun-turun sepertinya. Ini masih merupakan hal-hal yang menghiasi dunia perekonomian Kalimantan Barat. Di bidang infrastruktur juga masih seperti yang dulu, jalan-jalan nasional yang masih belum terbenahi. Demikian pula, energi listrik di Kalbar secara umum masih tetap listrik itu PLN disamakan dengan perusahan milik negara. Kalau ada angina, dia padam, jadi seperti lilin yang ditiup angin jadi padam. Demikian pula, penyediaan air baku air bersih di beberapa kabupaten masih masalah. Di kabupaten asal Bu Rubaeti juga masalah air minumnya dan beberapa kabupaten lain. Contoh yang agak mencolok, kabupaten yang paling dekat dengan kota Pontianak, tercatat sekitar 8.000 warga menjadi pelanggan tetap antrean air minum ke PDAM, itu kemarin penyediaan air minum untuk warga. Sedangkan untuk Komite III, masalah kebudayaan sebagaimana disampaikan dari Lampung tadi, persoalan bahasa daerah di sana digalakkan. Beberapa radio memang mengkhusus bahasa daerah karena kita pahami dalam berbagai macam proses, khususnya dalam proses pendidikan, bahasa menjadii penting. Ketika komunikasi kurang dipahami oleh peserta didik, kadang-kadang pemahaman terhadap konten informasi menjadi masalah sehingga masalah bahasa di Kalbar menjadi penting, khususnya bahasa daerah. Bahkan kalau bisa disetarakan perhatiannya terhadap bahasa Indonesia. Kemudian, tentang masalah kebakaran lahan dan hutan, di Kalbar tiga bulan dijadikan sebagai masa siaga menghadapi kebakaran hutan dan alhamdulillah tidak terjadi kebakaran hutan yang menimbulkan persoalan sampai ke negara tetangga. Namun demikian, edaran dari Polda Kalimantan Barat itu sempat menimbulkan reaksi dari warga masyarakat, yaitu edaran yang melarang para petani membakar lahan untuk ladang. Hampir saja terjadi demo, tetapi dapat ditahan ke Polda. Karena, bagi masyarakat itu tidak ada jalan lain ketika berladang, kecuali harus dibakar. Mau dikemanakan bekas tebangan itu? Dan, selama ini bukan ini, yang menjadi masalah bukan petani, tetapi para pekebun yang besar-besar itu yang menimbulkan masalah. Sementara, seolah-olah ini dibebankan kepada petani. Ini sempat menimbulkan reaksi di Kalimantan Barat. Kemudian, di bidang kesehatan masih tetap BPJS masih tidak selancar yang diharapkan dalam proses pencairannya, penggunaannya. Kemudian, penyebaran tenaga kesehatan juga masih masalah di Kalimantan Barat, termasuk kualitas pelayanan dari aparat. Di bidang pendidikan, juga masalah terutama di perbatasan. Sebagai gambaran, di sebuah kabupaten di Kalbar, yaitu Kabupaten Sanggau di Kecamatan Entikong, di sana ada sepuluh dusun sebagai gambaran, sepuluh dusun ini saling berjauhan. Kalau pergi ke kecamatan itu memakan waktu berhari-hari perjalanan, tetapi kalau ke Malaysia itu hanya memakan waktu lima jam perjalanan sehingga ini menjadi persoalan bagi warga di perbatasan, sementara untuk mengatasi persoalan ini terkesan kurang serius pemerintah. Ini salah satu catatan penting kita untuk masalah nasionalisme dan hal-hal lain untuk masyarakat perbatasan. Kemudian dari Komite IV, masalah yang menonjol masih tetap pada masalah dana desa. Masih terdapat beberapa kabupaten yang satu pun belum ada pencairan dana desa dengan permasalahan tadi ya, mulai dari Pergub-nya yang baru muncul, kemudian kesiapan RPJMDes-nya yang belum siap dan sebagainya. Sehingga, terkait dengan masalah dana desa SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

26

ini, memang untuk Kalimantan Barat untuk daerah-daerah yang terpencil yang jauh yang istilah di sana desa-desa yang tempat jin ditendang begitu, desa-desa ini memang masih sulit. Kemudian, reaksi dari kepala desa juga tidak sama. Ternyata tidak semua bergembira kepala desa menerima dana desa. Bahasa singkatnya begini, kami diberi tanggung jawab yang berat dengan berbagai macam persyaratan, penjara makin dekat, tetapi sama sekali tidak ada kebijakan untuk memperhatikan kesejahteraan aparat desa. Ini bagaimana? Jadi, ini catatan dari para kepala desa ya. Termasuk, masalah kelembagaan ekonomi di pedesaan, ini juga masih menjadi perbincangan ketika kita turun ke masyarakat antara koperasi dengan bumdes karena bumdes ini bisa saja bumdes itu berupa koperasi, tetapi bisa juga pemahaman bumdes itu sebagaimana BUMD di kabupaten dan provinsi. Oleh karena itu, terhadap masalah ini perlu penyikapan yang ditegaskan dari DPD tentang kelembagaan ekonomi menyambut semakin banyaknya dana-dana masuk desa. Yang kita tahu bahwa sekarang lebih dari 2o triliun kalau terserap semua dan tahun depan diperkirakan 40 triliun dana desa ini. Inilah yang dapat kami disampaikan. Selengkapnya kami serahkan kepada Pimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Kalbar. Silakan selanjutnya NTT. PEMBICARA: SYAFRUDIN ATASOGE ,S.Pd. (NTT) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan DPD yang saya hormati, Anggota Senator se-Indonesia yang saya hormati, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan tugas dan aktivitas kita, terutama hari ini melaksanakan Sidang Paripurna. Yang pertama, tentunya masih dalam suasana Syawal, izinkan kami dari Nusa Tenggara Timur menyampaikan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Sidang Paripurna yang saya hormati, berikut akan saya sampaikan mewakili empat Senator dari Nusa tenggara timur berkenaan dengan hasil reses yang sudah kami laksanakan. Yang pertama adalah menyangkut Komite I, ada beberapa hal yang disoroti di Komite I adalah yang pertama berkenaan dengan terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, dan NTB yang masih menggunakan Undang-Undang sementara Nomor 64 Tahun 1958 sehingga kemudian perlu adanya revisi sehingga NTT menginginkan kemudian direvisi dan mengusulkan menjadi provinsi kepulauan Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, berkenaan dengan daerah otonomi baru, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini sudah mengusulkan sebanyak 7 calon DOB, 2 kabupaten sebelumnya sudah diusul pada periode yang lalu: Adonara dan Kota Maumere; kemudian ada beberapa lagi 2 kabupaten: Pantar, Amanatun; kemudian provinsi kepulauan Flores; dan sudah disiapkan lagi adalah kotamadya Bung Karno Ende dan calon DOB Manggarai Barat Daya. Sehingga, NTT mendorong untuk segera bisa dibahas mengenai persoalan DOB. Yang berikut adalah menyangkut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 soal Desa. Ini penerjemahan daripada turunan atau PP soal UndangUndang Desa ini sangat tumpang tindih di bawah. Jadi, ini perlu kemudian DPD mendorong agar kemudian PP yang harus turunan dari Undang-Undang Nomor 6 ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di bawah. Mengenai Undang-Undang Desa juga berkaitan dengan dana desa, ini terjadi pemerintah desa itu sangat lemah dalam pemahaman sehingga SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

27

perlu diterbitkannya juklak, kemudian pelatihan dan sosialisasi secara terarah agar realisasi dana desa tersebut tepat pada sasarannya. Yang berikut adalah masih dengan desa, perlu diterbitkannya Permendagri mengenai pemekaran desa. Bukan hanya desa-desa yang mau dimekarkan, tetapi juga banyak permintaan kelurahan yang kemudian mau turun statusnya menjadi desa sehingga ini perlu disikapi. Yang berikut adalah masih di Komite I menyangkut pilkada ada dua hal. Pilkada secara langsung hari ini kita tahu bersama, kalau NTT ada 9 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak di 2015, dan dari 9 itu 1 yang punya calon hanya 1 pasang. Jadi, ini menyangkut persoalan ini saya pikir seluruh Indonesia, jadi memang Komite I khususnya lebih mendorong pada masa sidang berikut. Kemudian, masyarakat NTT juga mengusulkan penerapan pilkada elektronik sehingga bisa melakukan efisien dari sisi anggaran. Jadi, mudah-mudahan ini bisa didorong secara bersama. Yang berikut, masih Komite I yang terakhir adalah soal wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan ini NTT bukan hanya darat, tetapi juga laut dan udara. Hari ini banyak kita soroti hanya darat, ternyata di wilayah perbatasan laut itu sering terjadi. Saya kemarin menemukan bahwa illegal fishing banyak nelayan-nelayan dari luar, dari Australia itu masuk ke wilayah laut Sawu, Laut Flores. Jadi, ini memang luar biasa daerah-daerah perbatasan ini sehingga kami masih tetap mengusulkan untuk rancangan undang-undang pengelolan wilayah perbatasan. Untuk Komite II, ada beberapa hal mengenai pembangunan insrastruktur jalan, jembatan, kemudian pembangunan infrastruktur jaringan listrik, kemudian pembangunan irigasi. Yang berikut adalah juga didatangkan bibit kemiri sunan untuk beberapa kabupaten dan selain dari itu adalah persoalan air bersih sehingga dibutuhkan mesin bor air dalam rangka penyediaan air bersih. Yang berikut adalah Komite III, ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyangkut pendidikan, di NTT mesti harus dibuat roadmap pembangunan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi geografis NTT. Selain dari itu adalah juga tenaga guru yang lebih diperhatikan karena kondisi NTT yang cukup banyak daerah-daerah terpencil, hampir seluruh kabupaten menjadi daerah-daerah terpencil, sehingga butuh tenaga-tenaga guru. Yang berikut adalah persoalan kekeringan yang panjang kemarin di kabupaten yang ada di NTT, itu membutuhkan perhatian yang serius sehingga sangat dibutuhkan pasokan air bersih, makanan, dan obat-obatan buat masyarakat yang terkena dampak kekeringan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga, tenaga-tenaga dokter itu hampir sangat terbatas di daerah-daerah pelosok-pelosok NTT sehingga ini mesti harus diperhatikan. Yang berikut adalah mengenai people smuggling dan human traficking di mana NTT merupakan salah satu sentra pengirim TKI dan TKW. Selain memperbaiki sistem rekruitmen TKI dan melaksanakan law enforcement terhadap PJTKI yang nakal, di samping itu sebagai alternatif harus diikuti mendorong menumbuhkembangkan UKM seperti ekonomi kreatif yang padat karya serta ramah lingkungan dan mampu bersaing dengan pasar domestik dan regional. Kemudian, dalam dalam hal kerja sama triangle antara Kupang, Darwin, dan Dili diharapkan kemudian dimasukkan Rotendao menjadi salah satu destinasi. Yang berikut adalah salah satu aspirasi dari masyarakat Ende menginginkan agar kemudian Danau Kelimutu menjadi disamakan dengan Komodo menjadi salah satu keajaiban dunia. Yang terakhir untuk Komite IV, adalah perlu adanya salah satu usulan ini adalah perlu adanya asuransi bagi para petani. Ini diharapkan agar DPD bisa mendorong lahirnya rancangan undang-undang asuransi untuk petani. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bilahitaufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih untuk NTT. Saya persilakan Jawa Tengah. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

28

PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JATENG) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Sidang dan Anggota DPD dari Sulawesi Selatan yang tadi mengklaim paling banyak, paling 4, tetapi ternyata sekarang hanya Saudara Iqbal Parewangi saja. Coba difoto lagi masih kosong, saya kira rupanya paling kompak itu Jawa tengah masih empat orang itu. Baik, pada Sidang Paripurna yang mulia ini perkenan kami menyampaikan laporan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPD Jawa Tengah. Ada Bu Denty, Pak Sulis, dan Mas Bambang semuanya ada semua. Selama masa reses mulai tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus. Pertama adalah Komite I, pertama Undang-Undang Desa saya kira semuanya sudah sama dengan dari laporan yang lain. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Pemda karena Undang-Undang ini baru, perlu ada peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, Pilkada di Jawa Tengah itu ada 21 kabupaten kota dan insya Allah semuanya hampir siap. Rekomendasi untuk Undang-Undang No. 6 adalah pertama adalah segera pencairan dana desa sesuai amanat Undang-Undang No. 6, tetapi secara keseluruhan sekalian saya kira duit yang masuk ke desa itu di Jawa ini 700 sampai 900. Saya kira di seluruh Indonesia juga sama. Saya sebagai mantan Ketua Pansus ini merasa kaget ada dana begitu gede untuk desa. Kemudian, soal aparat desa masih banyak yang kosong terhadap Sekdes yang PNS. Pak Farouk, harus ada segera ambil alih pemerintah itu mau ditaruh di desa itu atau kemudian diambil ke induknya. Sekdes yang masih PNS itu. Kemudian, BPD, BPD ini saya kira hari ini undang-undang memberikan catatan paling banyak 7, padahal di beberapa desa itu ada lebih dari 7. Saya kira sama problem kita. Karena itu, ada rekomendasi dari kita semua barangkali, Komite I adalah bagaimana agar PP No. 43 itu juga berlaku sesuai dengan draf yang lama, sesuai dengan PP yang lama karena kalau kemudian lebih dari 7 itu tidak mudah di desa. Kemudian, Komite II bidang pertanian, soal kekeringan di Jawa Tengah itu juga ada di Temanggung di kampungnya Bu Denty, kemudian Kendal, Cilacap, Wonogiri, Boyolali, dan Grobogan. Pvertanian yang lain adalah soal produktivitas tanaman holtikultura yang kian rendah. Kemudian, soal kartu tani, rekomendasinya adalah pemerintah harus membuat regulasi yang berkaitan dengan irigasi bibit, kemudian penurunan harga, pelatihan pendampingan masyarakat holti dan project kartu tani, dan pendataan jumlah petani gabotan dan potan. Kemudian untuk koperasi, Ibu-Bapak sekalian, rekomendasinya adalah perlu respons pemerintah untuk membuat programa fasilitasi pembentukan koperasi dan pendampingan terhadap jalannya koperasi. Komite III, ekonomi kreatif, kemudian bahasa dan kesenian. Untuk ekonomi kreatif, satu hal yang kami catat adalah perlu dukungan modal, kemudian untuk selanjutnya adalah yang kedua adalah dukungan untuk pemasaran bagi produk-produk ekonomi kreatif. Kemudian, untuk bahasa itu memastikan bahwa bahasa dan kesenian masuk kurikulum wajib pendidikan formal. Kemudian, perlu menerbitkan regulasi tentang perlindungan bahasa dan kesenian daerah yang saat ini nyaris terancam punah. Kemudian, di bidang pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Sosial BPJS, saya kira mutatis-mutandis dengan teman-teman yang lain bahwa di lapangan masih banyak sekali persoalan terhadap pelaksanaan BPJS ini. Kemudian, soal ibadah haji, waiting list saya kira perlu kita berpikir. Waiting list kita itu ada satu kabupaten yang sampai dengan 2035. Saya kira SBY dengan Menteri agama SDA pada waktu itu kemudian dibuka, kemudian open desk seperti sekarang yang terjadi itu secara psikologis itu akan berpengaruh kepada umat Islam. Jadi, kalau 2035 itu kemudian ya kalau masih hidup, kalau tidak? Ini impact-nya adalah munculnya berbagai macam umroh yang SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

29

kian menjadi bisnis. Jadi, saya kira DPD perlu mengambil sikap barangkali ada moratorium terhadap pendaftaran yang sudah sampai dengan tahun 2035 di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Kemudian, soal kepemudaan, soal olah raga nasional, soal kepariwisataan, kemudian soal dosen dan guru. Pak Sulis mendapatkan satu fakta bahwa Undang-Undang dosen dan guru itu gagal dalam pelaksanaannya dan implementasinya. Ini pertama adalah soal kebijakan manajemen pengolahan guru perlu resentralisasi kembali agar sentralisasi guru tidak sekadar memindahkan persoalan guru. Kemudian, soal Undang-Undang berkaitan dengan ini juga itu adalah bahwa guru dan dosen selama ini belum sesuai dengan harapan. Kemudian, Ketua dan Bapak sekalian, soal sekolah 5 hari. Saya kira kita punya provinsi punya, Jawa Tengah berbagai macam daerah menolak. Karena itu, mohon ini menjadi kebijakan kita terutama teman-teman di Komite III untuk merespons ini, menolak atau mempertimbangkan terhadap sekolah 5 hari dari 6 hari. Jadi, pemberlakuannya harus memperhatikan aspirasi dan berbagai macam stake holder, utamanya adalah kesiapan di sisi pendidikan, Bu Fahira, saya kira ini sangat perlu sekali. Kemudian, yang juga terjadi adalah di Komite IV, koperasi masalah pemasaran. Kemudian, rekomendasinya ada banyak sekali. Kemudian, soal perimbangan keuangan pusat daerah. Pertama adalah ketidakadilan yang menurut orang Cepu ini. Cepu menerima 2 miliar, tetapi bahwa Bojonegoro menerima 400 sampai dengan 500 miliar. Ini persoalannya Undang-Undang No. 33, Pak Farouk, bahwa mulut sumur itu berada di mana, itu yang menjadi pertimbangan. Sehingga, banyak sekali sumber daya yang di bawah tanah itu di Cepu, tetapi karena mulut sumur itu di Bojonegoro, Bojonegoro yang mengambil banyak duit dari eksplorasi minyak di Cepu dan Bojonegoro ini. Kemudian terakhir, adalah berkaitan dengan keinginan kami Bapak-Ibu sekalian. Tadi selalu disebut Komite I, II, III, dan IV. Saya mohon kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan manajemen yang baik terhadap laporan-laporan in. Mohon maaf, kami selaku Komite I tidak pernah menerima apa pun tentang hasil Paripurna ini mulai dari sidang mulai masa, kalau telah terima itu adalah buku tebal-tebal itu secara keseluruhan. Jadi, saya minta ini agar ada tabulasi, oh ini alat kelengkapan Komite I dikasih, Komite II dikasih, Komite III dikasih, Komite IV dikasih sehingga nanti kita bisa meng-cluster mana persoalan tanah, mana persoalan, dan sebagainya. Jadi, ini persoalan Sekretariat Jenderal saya kira Pak Ketua agar ini bisa juga secara baik. Lalu terakhir, karena Komite I berkaitan dengan daerah, saya umumkan di sini bahwa ada 10 calon DPD yang mencalonkan menjadi pimpinan daerah. Pertama, cagub Maya Rumantir. Mana Bu Maya Rumantir? Lalu, yang kedua adalah cawagub Habib Ismail, sosialisasi. Gusti Farid, sosialisasi. Kemudian, Pak Marthen berdiri Pak Marthin. Kemudian, calon bupati walikota ada Pak Ria Saptarika, mana Pak Ria tadi? Kemudian, Ibu Percha Leanpuri, Sumatera Selatan. Kemudian, Bu Aryanthi Baramuli. Kemudian, Pak Rusman Emba, sosialisasi juga. Kemudian, Pak Ma'mun Amin. Kemudian, terakhir ada Saudara Bambang Susilo di Pasir, Kalimantan Timur. Jadi, saya kira sepuluh orang ini, Pak Ketua dan Ibu Wakil Pimpinan, agar kita berdoa. Jadi, DPD ini adalah yang mantan gubernur menjadi DPD juga banyak, yang DPD menjadi gubernur juga ada, yang dari bupati, walikota, DPD banyak, yang nanti menjadi bupati, walikota juga banyak. Saya kira ini soal politik kita semua. Pak Kanedi, terima kasih. Ini mantan walikota ini. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Jawa Tengah yang sekaligus juga sebagai Ketua Komite I. Kaltim kami persilakan.


30

PEMBICARA: KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pd.I. (KALTIM) Bismillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para Anggota, serta para hadirin, Sekretaris Jenderal yang saya hormati. Mungkin saya langsung untuk menyampaikan beberapa hal yang ada di daerah kami berdasarkan komite yang ada. Yang pertama mungkin Komite I tentang pemerintahan daerah. Kita melihat bahwa penyusunan rencana tata ruang dan pembangunan daerah belum memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan lokal. Hal ini terlihat dari keberadaan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota yang pada gilirannya sering berdampak pada timbulnya gesekan-gesekan atau konflik antara masyarakat adat dan lokal dengan para pengusaha sektor perkebunan, pertambangan, dan khususnya di Kalimantan Utara yang masih di bawah Kalimantan Timur. Kemudian, masalah pemerintahan desa. Adanya penggabungan beberapa dirjen kementerian menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih menimbulkan kebingungan bagi desa karena selama ini desa diatur oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri. Kemudian, Undang-Undang Desa masih belum diturunkan dalam berbagai bentuk aturan dan regulasi terkait untuk memudahkan pelaksanaan. Mungkin Komite II yang berhubungan dengan masalah kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, baik di masa Ramadhan maupun menjelang Idul Fitri. Komite III, yang pertama masalah pendidikan. Masalah pendidikan di daerah, terutama masalah guru itu terasa sekali bahwa guru, terutama sekali di daerah-daerah timur dan Kalimantan Timur juga di pedalaman-pedalaman tinggal tampaknya kurang mendapat perhatian secara serius dari pemerintah pusat, dan ini mungkin juga daerah-daerah yang lain di mana pertama sekali dari segi kuantitas guru belum merata, begitu juga kualitasnya sehingga tampaknya untuk ke depan, DPD perlu mengambil gagasan bagaimana supaya guru-guru ini sudah ada gerakan-gerakan ke depan untuk melakukan pemantauan barangkali, pemetaan, kemudian mulai melakukan pemenuhan dari segi kuantitas, dan juga meningkatkan kualitas tenaga guru karena ketika pendidikan itu seperti yang sekarang, insya Allah Indonesia masih seperti ini saja, tidak ada perkembangan. Kemudian, masalah BPJS kurang sampai ke bawah sehingga sosialisasi ini kurang tertangkap atau tidak dimanfaatkan oleh orang-orang di daerah. Daerah tampaknya dengan jaminan kesehatan yang ada di daerah itu lebih bagus daripada BPJS sehingga kadang-kadang kurang mendapat perhatian BPJS itu sendiri. Kemudian masalah Komite IV, masalah kuota BBM yang belum memenuhi hajat orang-orang Kaltim sehingga perlu barangkali untuk ke depan BBM ini harus dipenuhi karena di daerah kami memang produk-produk BBM sendiri, tetapi kami belum bisa memenuhi sehingga listrik atau mungkin alat-alat yang lain belum bisa terpenuhi, Untuk rincian yang lain barangkali kami akan sampaikan ke Pimpinan. Baik, saya tutup dengan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Berikut, Kalsel. Banten. Eh, ada? PEMBICARA: ANTUNG FATMAWATI, S.T. (KALSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

31

Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Farouk Muhammad selaku Wakil Ketua DPD RI, juga serta Ibu Ratu Kanjeng Hemas sebagai Wakil Ketua DPD RI, juga rekan-rekan Senator seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil ‘alamin, wasshalatu wassalamu'ala asrofil anbiya iwal mursalin wa'ala alihi wasahbihi ajma'in, ama ba'du. Saya sebagai pribadi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Biarpun terlambat, tetapi tidak apaapa. Semoga kita di sini amal ibadah kita selama satu bulan penuh puasa diterima oleh Allah SWT dan semoga kita semua sehat walafiat, aamiin ya rabbal alamin. Kegiatan Komite I perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang peningkatan partisipasi peran masyarakat dalam pembangunan pedesaan dan pemberian keterbukaan informasi sehubungan dengan proses pembangunan di pedesaan. Selama ini yang dipertanyakan oleh masyarakat kita adalah aspirasi yang dibawa oleh Senator wakil kita di Senayan ini perlu dipertanyakan oleh mereka, kenapa selama ini tidak terealisasi dan mereka perlu minta pengawalan yang tepat. Jadi, juga mereka menanyakan tentang dana-dana aspirasi seperti yang kemarin lagi berkembang di masyarakat, itu sangat membantu seandainya itu DPD bisa menggulingkan bantuan-bantuan yang bisa di, tetapi kelihatanya kita DPD tidak bisa membantu sejauh itu dana-dana yang diperlukan oleh masyarakat karena keterbatasan kita sebagai DPD tidak sampai sejauh itu. Kegiatan Komite II, masyarakat banyak mengeluh dengan naiknya harga barang kebutuhan pokok yang cukup signifikan naiknya. Dinas terkait seharusnya menindaklanjuti, memberikan sanksi bagi penjual makanan yang mengunakan bahan berbahaya. Kegiatan Komite III, harus ada pembinaan terhadap para pelaku ekonomi kreatif agar produk berkualitas, seperti perizinan, packing, mutu, penggunaan bahan yang tidak membahayakan masyarakat yang akan memakai konsumsi produk ekonomi kreatif. Kegiatan Komite IV, usulan baru pembangunan sarana prasarana transportasi harus memperhatikan dokumen, perencanaan, dan kelengkapan dokumen teknis sesuai dengan keputusan menteri, pedoman dan proses perencanaan di lingkungan Kemenkeu. Demikianlah laporan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Salah dan khilafnya mohon maaf. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan: Gusti Farid Hasan Aman, Habib Abdurrahman Bahasyim, Habib Hamid Abdullah, Hj. Antung Fatmawati. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Banten. PEMBICARA: H. AHMAD SUBADRI (BANTEN) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah washalatu wassalamu'ala rasulillah amma ba’du. Bapak-Ibu Pimpinan DPD beserta seluruh Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia mewakili Bapak-bapak dan Ibu Anggota DPD RI dari Banten. Saya pertama menyampaikan permohonan kami Anggota DPD Banten, maaf lahir batin dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-70. Selanjutnya, Bapak dan Ibu Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat, ini saya yakin ada banyak kesamaan aspirasi dari seluruh daerah, terutama kemarin menjelang Idul Fitri saya yakin aspirasinya itu THR untuk konstituen kepada para Anggota Dewan. Itu pasti aspirasi yang paling banyak disampaikan karena kalau kita ke daerah itu jarang sekali masyarakat yang mempertanyakan soal produk legislasi apa yang kita bahas, melainkan justru hal-hal yang konkret riil dirasakan dan dibutuhkan masyarakat yang SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

32

menjadi tumpuan harapan. Ini barangkali melalui Pimpinan kita harus juga memformulasikan bagaimana, kalau kemarin di DPR ada istilah dana percepatan pembangunan daerah, saya kira DPD perlu merespons ini dengan tetap menghindari penyelewengan dan penyimpangan. Berikutnya, Pimpinan, terkait Komite I ini ada aspirasi dari kepolisian daerah Banten di mana wilayah Banten ini ada 8 kabupaten/kota, 3 kabupaten/kota masuk ke wilayah Polda Metro dan 5 lainnya masuk pada Polda Banten. Ini mengharapkan, baik Polda maupun masyarakat agar kepolisian di Banten ini dalam satu kesatuan, yaitu Polda Banten. Jadi, konsekuensinya saya kira harus ada peningkatan status polda. Yang kedua, sebelum pilkada di Banten ada sekian ratus desa yang menyelenggarakan pilkades dan ini alhamdulillah berjalan aman, tertib, dan lancer, hanya tinggal satu kabupaten lagi di Kabupaten Lebak dalam waktu dekat akan diselenggarakan pilkades. Pilkada dari 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, ada 4 kabupaten/kota, yaitu Kota Tangerang Selatan, kemudian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon. Sempat ada satu kabupaten yang nyaris calon tunggal, tetapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan akhirnya muncul satu pasangan calon sebagai competitor. Nah, ini juga ada aspirasi terkait dengan hal ini di mana munculnya calon tunggal ini saya kira juga dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang cenderung dirasakan mempersulit warga negara untuk nyalon pada pemilu kepala daerah karena saya kira tidak semua orang itu mau menjadi kandidat dalam pemilukada, hanya para politisi-lah yang pada umumnya cenderung berminat untuk maju dalam kompetisi pilkada. Sementara, dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang harus mundur anggota dewan dalam pencalonan pilkada, ini dianggap berdampak menjadi mempersulit melahirkan calon-calon pemimpin di daerah. Ini saya kira ada usulan dari masyarakat ketika kami berdiskusi di sana, ini bagaimana caranya putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa ditinjau ulang ya. Apakah nanti perlu amandemen konstitusi mungkin dengan menambahkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat agar bisa mengoreksi keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena, saya kira kalau bersifat final dan binding ini, putusan sekian ratus anggota Dewan saja bisa dibatalkan oleh 9 anggota MK, saya kira putusan anggota MK juga ini perlu mendapatkan koreksi dari lembaga, dalam hal ini diwacanakan oleh MPR. Barangkali ini juga menjadi pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Kemudian, yang berkaitan dengan Komite II, saya kira umumnya sama menyangkut infrastruktur, kemudian sektor ekonomi. Ini utamanya di Banten ini banyak sekali proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh presiden, tetapi dalam implementasinya ini masih terkendala, termasuk saya kira yang sangat penting saat ini adalah pengadaan Waduk Karian di mana bukan saja di pedesaan, sekarang ini kesulitan air sudah di tingkat perkotaan. Yang dari Komite III ini terutama adalah soal BPJS yang masih amburadul. Saya kira untuk Komite IV juga sama berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bali.


33

PEMBICARA: Dr. SHRI I GUSTI NGURAH ARYA WEDAKARNA M W S III, S.E. (MTRU), M.Si. (BALI) Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati saudara-saudara rekan-rekan Senator RI, para hadirin, Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om namo buddhaya om swastyastu. Mengawali penyampaian laporan reses Provinsi Bali dengan mengucapkan angayu bhagya ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, pada hari ini kami dari DPD Bali yang hadir kami sendiri dengan Bapak A.A. Ngr Oka Ratmadi mewakili rekan-rekan, yaitu Bapak Kadek Arimbawa dan Bapak Pasek Gede Suardika akan melaporkan hasil reses Anggota DPD di Provinsi Bali dengan pembagian dengan empat komite. Yang pertama terkait dengan Komite I, bahwa adanya aspirasi dari masyarakat terkait dengan revisi Undang-Undang pembentukan Provinsi Bali yang juga telah masuk ke dalam Prolegnas 2015 – 2019, berdasarkan pertemuan dengan para pakar hukum, eksekutif, tokoh agama, tokoh adat, insan pers, LSM, dan mahasiswa yang berharap nantinya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali sebagai landasan filosofi hidup masyarakat Bali dalam dimasukkan ke dalam pasal perpasal revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1958 yang dibuat pada zaman Bung Karno tentang pembentukan daerah tingkat satu. Angayu bhagya bahwa ini telah masuk dan mudah-mudahan menjadi prioritas di rancangan undang-undang 2016. Laporan dari Komite II, bahwa terkait dengan masalah transportasi selama hari Raya Idul fitri dan hari Raya Galungan Kuningan yang di mana Bali menjadi salah satu destinasi terpadat selama hari libur tempo hari, bahwa diperlukan ada satunya transportasi alternatif untuk Provinsi Bali yang di mana dalam rencana pemerintah Provinsi Bali akan mendirikan dan membangun beberapa infrastruktur. Salah satunya adalah dengan adanya kereta api dan juga peningkatan kapasitas kapal pesiar di pelabuhan-pelabuhan dan juga memaksimalkan fungsi Pelabuhan Gilimanuk untuk menghubungkan Bali dan Jawa serta Pelabuhan Padangbai untuk menghubungkan Bali dengan Nusa Tenggara. Terkait dengan letusan Gunung Raung di Jawa Timur cukup memberikan dampak yang signifikan, yaitu terutama dengan penutupan Bandara Ngurah Rai yang akhirnya dapat merugikan satu bidang pariwisata. Kurang lebih terdapat hampir 100.000 turis dan wisatawan yang membatalkan kunjungan ke Bali dalam waktu hampir satu bulan terjadinya erupsi. Terkait dengan Komite III, bahwa kami mengucapkan terima kasih atas dukungan juga dari DPD RI terkait dengan revitalisasi pasar-pasar tradisional, di antaranya Pasar Sukawati, Pasar Kumbasari, yaitu dengan adanya alokasi dana cukup tinggi dari pemerintahan kali ini di mana dalam Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, diperlukan suatu perlindungan terhadap pusat pasar tradisional yang saat ini tengah menghadapi persaingan dengan pusat oleh-oleh yang modern yang ada di sejumlah titik pariwisata. Kemudian, ketergantungan bahan baku dari Bali yang saat ini Bali tidak mandiri lagi dalam hal bahan baku pengrajin, seperti masih dibutuhkannya kayu dan bahan dari Kalimantan dan Sulawesi dan juga bahan-bahan makanan dari Jawa Timur khususnya yang nantinya diharapkan dapat lebih ditingkatkannya ketahanan pangan dari ekonomi masyarakat Bali. Salah satunya adalah dengan moratoriumnya fungsi pengalihan dari lahan yang ada di Bali, dari tanah sawah menjadi tanah-tanah untuk keperluan pariwisata. Selain itu, kami laporkan bahwa kami sudah menyelesaikan permasalahan dengan beberapa mahasiswamahasiswa yang tempo hari tidak mendapatkan haknya, yaitu di tiga perguruan tinggi, yaitu SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

34

di Universitas Mahasaraswati terkait dengan permasalahan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian STIKES Majapahit di utara Bali, dan kemudian yang terakhir adalah Prodi Fisioterapi di Universitas Udayana yang di mana mudah-mudahan segera turunnya izin dari Kementrian Dikti. Selanjutnya, sikap untuk menolak proyek geothermal di Bedugul dan juga dihilangkan atau dicabutnya status KSPN Besakih karena dianggap merusak tatanan adat dan budaya Bali. Kemudian, salah satu kasus isu nasional, yaitu tentang pembunuhan Angeline yang berlokasi di Denpasar, kami dari DPD RI mendorong untuk untuk diterapkannya sanksi adat bagi para pelaku kejahatan dan juga kriminal. Selanjutnya, penataan airport Ngurah Rai yang di mana kami telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura bahwa di setiap pintu-pintu masuk di Bali terdapat bahasa daerah dan juga aksara-aksara yang menjadi salah satu icon dari Bali. Hal ini sebagai satu wujud untuk dukungan agar RUU Bahasa Daerah dan juga kesenian. Komite III juga telah memberikan rekomendasi dan puji astungkara telah berhasil setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama terkait dengan pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan di Buleleng yang mudah-mudahan pada tahun 2015 ini bisa berjalan. Terakhir, tentang terkait dengan Pasar Sidan yang telah ditetapkan sebagai pasar sukla yang terdapat di Kabupaten Gianyar. Beberapa hal tentang internasional, kami menyambut baik tentang dibebaskannya 40 negara sehingga terhadap visa atau visa on arrival sehingga bisa menggenjot target pemerintahan untuk 20 juta wisatawan. Terkait dengan rencana pemerintah untuk mengizinkan warga negara asing memiliki hak atau sertifikat tanah di atas nilai 5 miliar, DPD RI Provinsi Bali menolak dengan keras karena bagaimanapun juga kedaulatan tanah dan ibu pertiwi adalah merupakan hak eksklusif dari warganegara Indonesia. Untuk itulah, beberapa hal yang terkait dengan diplomatik bahwa saat ini kantor DPD RI di Bali juga telah menjadi salah satu panutan dari beberapa konsul jenderal, baik dari konferensi-konferensi internasional. Hal ini dibuktikan dengan mulai dilibatkannya dalam periode ini DPD Bali dalam kegiatan-kegiatan diplomatic gathering maupun juga acara-acara yang melibatkan international relation. Yang terakhir untuk Komite IV yang dipimpin oleh, yang diwakili oleh Bapak Anak Agung Ratmadi, ada tiga usulan, ada tiga juga hasil laporan reses. Yang pertama, terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa diperlukan ada suatu regulasi untuk memperkuat desa adat yang saat ini dipengaruhi oleh implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang kedua, bahwa dukungan tentang sistem ekonomi Pancasila, yaitu dengan pemberdayaan koperasi dan juga pemberdayaan ekonomi lembaga LPD Bali yang saat ini jumlah dari tabungan masyarakat di desa adat sebesar 16,5 triliun yang lebih besar dari bank konvensional atau BPR yang di Bali sepatutnya mendapatkan perhatian. Kami berterima kasih dengan adanya pengecualian Bali dan Papua dalam Undang-Undang Keuangan atau OJK yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga parlemen. Selanjutnya, bahwa pemasukan Bali sebesar, 2015 APBD Bali, telah mencapai hampir 6 triliun yang mudah-mudahan pada tahun 2019 ini bisa ditingkatkan minimal menjadi 10 triliun. Terlebih 30% dari devisa Indonesia dihasilkan dari Provinsi Bali dan untuk itulah diperlukannya suatu keputusan melalui undang-undang khusus untuk Provinsi Bali di Prolegnas 2016. Demikian kami sampaikan laporan reses penyerapan aspirasi masyarakat daerah Bali. Dan untuk itu, kami ucapkan Dirgahayu Provinsi Bali yang jatuh pada besok hari tanggal 14 Agustus dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-70. Terima kasih. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih pada Bali. Saya persilakan NTB. Mohon waktunya diperhatikan.


35

PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NTB) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Pertama-tama, saya dan seluruh teman-teman, khususnya dapil Nusa Tenggara Barat mengucapkan minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian, kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan yang baru juga dilaksanakan oleh teman-teman kita dari DPD Bali. Kemudian, kami juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang beberapa hari akan kita laksanakan. Pimpinan DPD yang terhormat, Bapak Sekretariat dan semua yang hadir pada pagi hari ini, memang laporan ini tidak akan saya baca, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi, saya mengingatkan kita kembali, saya mengingatkan kepada Pimpinan DPD RI, pada reses terdahulu ketika saya membaca, bahwa ini persoalan daerah kita yang saya dengar tadi dari teman-teman, banyak sekali yang hampir sama dengan persoalan-persoalan kita antara daerah satu dengan daerah lainnya. Misalnya, seperti listrik, jalan, guru, pendidikan, pilkada, dan semuanya itu hampir sama di seluruh Indonesia. Jadi, saya mengingatkan saya masih ingat ketika itu saya mengusulkan kepada Pimpinan bahwa setiap reses atau setelah kita mendapatkan laporan untuk mempublikasikan kepada media massa di seluruh Indonesia bahwa ada permasalahan di 33 provinsi yang hampir sama. Tetapi, saya minta bahwa di satu provinsi tentu ada persoalan yang mendesak di sana. Kalaupun pemerintah tidak membaca, minimal sekali bahwa media massa sudah mempublikasikan bahwa satu daerah memang mempunyai permasalahan yang sangat urgent sehingga kalau tidak dibaca dengan presidennya, ya minimal menterinya yang akan membaca permasalahan di daerah. Jadi, Pimpinan DPD RI saya menekankan kembali bahwa setelah laporan reses ini masing-masing provinsi harus dipublikasikan sesuai dengan kepentingan daerahnya. Karena, jangan sampai reses berikutnya muncul lagi ratusan aspirasi yang itu nantinya akan menjadi bumerang untuk anggota di daerah. Karena, terus terang saja kalau kita turun ke daerah selalu ditanya mana realisasi dari reses berikutnya, mana realisasi dari reses-reses yang terdahulu. Jadi, saya minta kepada Pimpinan DPD RI dan kita semua agar nantinya masyarakat merasa bahwa DPD ini punya arti, punya juga perjuangan untuk masyarakat. Terakhir, saya juga mungkin mencoba untuk mendapat aspirasi dari teman-teman bahwa mungkin kita harus di Sipur ini, kalau daerah yang misalnya lengkap tentu ada apresiasi untuk daerah itu sehingga kita tidak melihat ketika sudah selesai membaca, mereka sudah tidak ada di tempat lagi. Itu saja terakhir. Selamat kepada para sahabat yang ikut dalam pilkada ini. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan DPD dengan nantinya teman-teman ikut di pilkada ini bisa membuat satu keputusan berguna untuk ke daerahnya. Demikian, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih NTB. Saya persilakan Sulawesi Utara.


36

PEMBICARA: Dr. MAYA RUMANTIR, MA., Ph.D. (SULUT) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu namo buddhaya. Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, rekanrekan Senator yang saya banggakan dan saya muliakan, juga yang terhormat Bapak SesjenWasesjen dan seluruh jajarannya yang hadir pada saat ini. Oleh kasih dan Pimpinan Tuhan Yang Mahakuasa, maka Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan kegiatan kunjungan kerja dan diskusi serta penyerapan aspirasi di Provinsi Sulawesi Utara. Saya akan mewakili ketiga teman rekan senator yang tidak hadir pada saat ini, dan akan membacakan hasil-hasil serapan aspirasi dari Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, untuk memenuhi kewajiban sebagai Anggota DPD RI, maka dengan ini kami akan laporkan hasil dan berharap ditindaklanjuti oleh DPD RI melalui komite-komite yang ada sebagai berikut. Komite I, tentang pemekaran daerah. Mohon perhatian pemerintah untuk menindaklanjuti tentang pengusulan pemekaran daerah otonomi baru, yakni Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Kota Langowan, Kota Tahuna, Kabupaten Talaud Selatan. Di bidang pertanahan, masalah pertanahan adalah sesuatu yang sangat krusial, di antaranya lambatnya respons lembaga ataupun institusi yang berwewenang dalam merespons konflikkonflik tanah. Tidak maksimalnya pejabat yang terkait dalam menggunakan kewenangan sebagai mediator penyelesaian tanah, antara lain Kepala BPN, walikota, dan gubernur. Berikutnya, mengenai perbatasan, tidak adanya aturan atau perundangan yang secara spesifik mengatur tentang daerah-daerah perbatasan. Undang-Undang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008 tidak secara riil berkaitan langsung dengan fungsi negara untuk secara sistematis dan sinergis dalam menyejahterakan rakyatnya. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah puskesmas, ataupun rumah sakit; peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan; serta penambahan personel keamanan di daerah-daerah perbatasan. Pengelolaan keutuhan wilayah dan penegakan kedaulatan NKRI, pertahanan dan keamanan nasional, serta pendayagunaan sumber daya alam dan pemerataan pembangunan perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain itu, juga perlu dipikirkan dan dicarikan upaya untuk membangun daya saing warga masyarakat di perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga dan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan wilayah Indonesia. Pengawasan lalu lintas barang dan orang yang belum menjadi prioritas negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang bersangkutan. Berikutnya tentang masalah keamanan, khususnya di daerah perbatasan, akhir-akhir ini masyarakat mulai merasa tidak nyaman dengan adanya berbagai peristiwa pembunuhan, perampokan, penculikan, tawuran antarkampung, dan beredarnya teror isu bom. Ini perlu kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengamanan dan menambah penerimaan personel baru Polri di daerah dan dukungan dana kamtibnas. Tingkat kejahatan kriminalitas tertinggi di Sulut ada di Bolmong diikuti oleh Manado, Minahasa, dan daerah yang berbatas dengan negara tetangga. Masalah PLT, isu yang berkembang soal figur dan kendaraan politik, karena tugas PLT kepala daerah mempengaruhi jalannya pilkada, apalagi beberapa bulan sebelum pilkada. PLT memegang kendali penuh pemerintahan. Di Sulawesi utara ada tujuh kabupaten kota yang akan menggelar pilkada, juga pemilihan gubernur. Masyarakat berharap agar pemerintah pusat dapat menempatkan seorang pejabat yang ditunjuk untuk dapat mengatasi permasalahan di daerah dan akan ikut memperlancar proses dalam tahapan pilkada. Masalah pertambangan dari Komite II, terkait gugatan warga Pulau Bangka di Kupang Minahasa Utara tentang izin eksplorasi yang ditandatangani bupati, putusan PK SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

37

Mahkamah Agung menerima gugatan warga, warga menang lagi sehingga izin eksplorasi sudah final batal demi hukum. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan bupati atau Pemda Minahasa Utara. Sedangkan, untuk gugatan warga terkait izin usaha produksi yang ditandatangani oleh Menteri ESDM di PTUN Jakarta yang diputuskan pada tanggal 14 Juli 2015, hakim juga mengabulkan keseluruhan gugatan warga, warga menang lagi. Saat ini sementara menunggu hasil putusan PK Mahkamah Agung di PTUN, masih berlangsung juga sidang gugatan di PN (Pengadilan Negeri) Manado tentang izin lingkungan hidup dan amdal yang ditandatangani oleh Bupati Minahasa Utara. Masalah infrastruktur, pembangunan jalan tol Manado Bitung terkendala pembebasan lahan. Sekiranya Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat pemilik tanah, juga perlu keterbukaan tentang harga tanah. Mohon perbaikan jalan-jalan yang ada di Sulawesi Utara, banyak yang rusak, berlubang, dan sempit. Dari Komite III tentang kesehatan, BPJS mengalami kendala dalam pelayanan di rumah sakit dan puskesmas karena masuk di puskesmas harus membuat surat rujukan ulang berlaku satu bulan dan rumah sakit harus buat rujukan kembali. Kalau tidak berani ataupun tidak tegas, tidak akan dilayani. Dan, obat-obatan juga sangat terbatas hanya tujuh macam. Mohon para senator bisa menyampaikan ke pihak yang berwenang untuk lebih meningkatkan pelayanan BPJS. Perlu adanya rekruitmen para medis dari masyarakat lokal untuk puskesmas di 15 kabupaten kota. Salah satu pulau terpencil yang ada di dekat perbatasan Filipina, yaitu Pulau Miangas sangat perlu diperhatikan, terutama tenaga medisnya, yaitu dokter juga perawat agar bisa standby di tempat atau puskesmas. Dokter PTT di daerah terpencil di Bolmong Utara dan Remboken sudah bertahun-tahun mengabdi, namun belum juga diangkat menjadi PNS. Diharapkan perhatian pemerintah untuk adanya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga medis di daerah mengingat karena sangat dibutuhkan tenaga medis. Usulan peningkatan pelayanan posyandu bagi anak-anak dan posyandu lansia berupa peralatanperalatan medis dan lain-lain. Diharapkan pemerintah membuat peraturan untuk bebas rokok karena akibat yang ditimbulkan bagi perokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini tentu sangat memprihatinkan bagi generasi muda ke depan. Baiklah, saya tidak akan membacakan semuanya. Namun, secara lengkap akan kami serahkan kepada Pimpinan untuk bisa diterima dengan baik. Sedangkan, masih ada lagi di Komite IV saya belum bacakan, namun sudah cukup waktunya. Baiklah akhirnya, perkenankan saya mohon doa dan restu dari rekan-rekan senator dan terutama Pimpinan DPD RI, semoga saya yang salah satu sebagai peserta pilkada serentak dan juga rekan senator Aryanti Baramuli untuk ikut menjadi salah satu calon walikota di Bitung. Mohon doa dan restunya dan dukungannya, semoga kami sekalian mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas mulia bagi bangsa dan negara terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om. Tuhan memberkati kita sekalian. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Kita ikut mendoakan. Saya persilakan Sulawesi Tengah.


38

PEMBICARA: Hj. NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E. (SULTENG) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Pimpinan yang kami hormati dan banggakan serta seluruh Anggota DPD RI yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan yang indah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan untuk bisa melaksanakan Sidang Paripurna bersama di awal masa sidang tahun ke-2 DPD RI di periode 2014 – 2019. Berkaitan dengan telah dilaksanakannya penyerapan aspirasi masyarakat di daerah yang telah dilaksanakan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 11 Agustus 2015 dengan tujuan dan ruang lingkup, yaitu sosialisasi lembaga DPD RI, produk yang telah dihasilkan, serta upaya penguatan lembaga dalam kaitan efektivitas otonomi daerah, khususnya kepada masyarakat. Penyerapan dimaksud kami bagi dalam tiga kategori. Yaitu, masalah yang bersifat lokal kami serahkan kepada bupati atau walikota yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dan akan dipantau tindak lanjutnya sejauh mana penyelesaiannya pada masa reses anggota DPD RI selanjutnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk yang kedua, masalah yang bersifat regional kami serahkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti dan akan dipantau tindak lanjutnya juga pada masa reses Anggota DPD RI berikutnya. Sedangkan, untuk masalah yang bersifat nasional kami bawa ke Jakarta untuk kami laporkan pada pembahasan Sidang Paripurna untuk dicarikan alternatif pemecahan melalui rapat pada komite masing-masing di setiap alat kelengkapan. Adapun untuk beberapa aspirasi, kami hanya membacakan masing-masing poin. Untuk di Komite I, yaitu berkaitan dengan dana desa, kita berharap bahwa dana desa menjadi salah satu solusi konkret untuk masalah desa yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Oleh karena itu, penerapannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa. Makanya, diharapkan agar dalam perencanaan implementasi dan evaluasi, masyarakat bisa terlibat aktif. Kita juga berharap agar penggunaan dana ini dilakukan secara transparan dan partisipatif agar mencegah potensi penyalahgunaan anggaran yang lagi marak dilakukan oleh para pejabat di segala sektor. Berkaitan dengan Pilkada yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu ada 9, terdiri dari pemilihan gubernur, pemilihan 1 kotamadya Palu, 1 walikota, dan 8 bupati atau 8 kabupaten. Seperti yang kita ketahui tujuan pilkada ini tentu kita ingin dengan proses yang ada agar melahirkan pimpinan yang memiliki kualitas yang semakin baik sehingga cita-cita dari otonomi daerah untuk mempercepat kesejahteraan dan kualitas layanan publik daerah dapat terlaksana. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa begitu banyak masalah dalam proses pilkada yang dipicu oleh penyelenggara yang tidak bersih. Mereka bermain pada salah satu kandidat sehingga melahirkan kekecewaan dari pihak yang kalah. Makanya, butuh pengawasan semua pihak agar pilkada nanti dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk Komite II, berkaitan dengan perkebunan pertambangan ada beberapa hal yang menjadi prioritas, yaitu pemerintah daerah harus berperan aktif dalam membina petani di mana pemerintah harus berkontribusi dalam hal memberikan pengetahuan. Namun, fokus pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan serta instansi terkait untuk segera melakukan pembinaan berkelanjutan kepada kelompok tani. Untuk infrastruktur, ini ada beberapa hal juga sehingga di sini dari Komite II, Dinas PU, beserta instansi terkait agar segera merespons apa yang menjadi permasalahan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah mengenai infrastruktur jalan dan penganggaran terkait infrastruktur jalan yang dinaungi oleh dinas pekerjaan umum harus menjadi konsen bersama demi terciptanya ekonomi yang merata. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

39

Untuk Komite III, berkaitan dengan beberapa hal dari Kabupaten Morowali Utara yang didapatkan itu adalah diusulkannya untuk loket melakukan pembayaran premi BPJS di setiap kecamatan. Dan, beberapa hal yang berkaitan dengan rumah ibadah untuk dari sisi penganggaran, bantuan pemerintah melalui anggaran negara, baik itu APBN maupun APBD dalam pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah perlu ditingkatkan, termasuk peningkatan kesejateraan tokoh agama, baik itu pendeta, pastur, imam masjid, maupun ustadz yang ada di daerah. Khusus untuk Komite IV, ini ada beberapa hal yang menjadi prioritas aspirasi dari masyarakat selama reses, yaitu diharapkan bahwa DPD RI dapat mendorong pemerintah agar dalam pengelolaan APBN lebih banyak peningkatan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, untuk mengatasi pengangguran perlunya diciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak. Dan, mengharapkan penyusunan untuk RUU APBN 2016 bisa lebih proporsional, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur daerah. Dan, kurangnya perhatian perbankan untuk memberikan bantuan modal bagi usaha nelayan, mohon perhatian dan dorongan dari DPD RI. Demikian laporan reses ini kami sampaikan. Kiranya dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Kalimantan Tengah. PEMBICARA: Hj. PERMANA SARI, Ssi., M.M., M.B.A. (KALTENG) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan DPD RI serta rekan-rekan Senator yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul pada Sidang Paripurna dan juga alhamdulillah juga akhirnya telah sampai kita kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan laporan kunjungan kerja dari Provinsi Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ini walaupun bukan penutup, tetapi sudah hampir di penghujung acara kita. Untuk menyingkat laporan ini, saya coba untuk meringkasnya. Tetapi, sebelumnya saya mewakili rekan-rekan dari Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian, terkait dengan laporan dari Komite I, yang saya sampaikan itu ada dua hal yang menjadi prioritas yang minta perhatian dari DPD. Yaitu, yang pertama terkait pilkada serentak yang juga akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah, yaitu terkait masalah SARA. Isu SARA ini sudah mulai berkembang di sana, mudah-mudahan para petugas yang berwajib, baik TNI, POLRI, maupun BIN bisa bekerja sama untuk menindak tegas oknum yang mengambil keuntungan dengan menyebarkan isu SARA tersebut sehingga isu ini tidak berkembang menjadi lebih jauh lagi dan membawa kerugian. Kemudian, juga terkait pilkada ini, sampai detik ini pilkada serentak di Kalimantan Tengah belum mendapatkan kepastian dana yang jelas dari pemerintah daerah. Dana yang dianggarkan itu sebesar 162 miliar oleh KPU provinsi, hanya disetujui 102 miliar, tetapi sampai saat ini masih ada kekurangan anggaran sekitar 60 miliar yang berdampak pada proses penyelenggaraan pilkada. Untuk itu, SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

40

diharapkan agar pemerintah bisa membantu mencari jalan keluar agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian, prioritas juga adalah masalah, saya kira di beberapa propinsi juga terjadi, RTRWP Kalimantan Tengah yang sampai sekarang belum selesaiselesai juga. Saya sudah bertahun tahun hampir setiap kunker itu dilaporkan terus, dan kita sudah berusaha memanggil pihak-pihak terkait, misalnya itu pihak kehutanan, PU, dan lain sebagainya. Bila kita di sini, laporannya dianggap sudah selesai, tetapi bila kita ke daerah, nyatanya belum ada sama sekali. Yang dianggap selesai itu masih berupa peraturan menteri, kalau di Kalimantan Tengah masih Peraturan Menteri yang Nomor 529. Menurut Kementerian Kehutanan, “Ibu itu sudah selesai dengan adanya Permen 529”. Sementara, Permen itu bukan merupakan bagian dari peraturan perundangan. Jadi, ya RTRWP sampai sekarang. Kami punya Perda Nomor 8 yang merupakan Perda RTRW, tetapi itu tidak diakui, padahal itu sudah merupakan keputusan dari DPRD. Jadi, mohon bersama-sama kita menyelesaikan masalah RTRWP ini karena menyebabkan ketidakpastian hukum di daerah. Jadi, masih berpotensi menimbulkan konflik, misalnya masalah sertifikasi lahan dan lainlain. Kemudian dari Komite II, saya kira masalahnya adalah hampir sebagaian besar sama dengan provinsi, tetapi khusus untuk di Kalimantan Tengah ini yang terkait dengan masalah energy, Pak. Di sana ada pembangunan PLTU di Pulang Pisau yang memang direncanakan semestinya sudah selesai dua tahun yang lalu. Kemudian karena belum selesai, pada waktu itu pernah dilakukan kunjungan ke sana, saya dilaporkan bahwa ya memang ada keterlambatan karena masalah teknis, tetapi bulan Juli ini sudah selesai, akan segera dilaunching, tetapi ternyata sampai sekarang belum bisa juga dengan alasan masih seperti sebelumnya masalah teknis juga. Diundur sampai Desember launching-nya, operasionalnya. Tetapi, dari hasil pengawasan kami ke sana, ada informasi bahwa keterlambatan disebabkan konsultan yang digunakan oleh PLN adalah PT PLNE yang merupakan anak perusahaan dari PLN itu sendiri. Jadi, mereka sendiri tidak bisa melakukan pengawasan kepada konsultannya sendiri, Pak. Jadi, banyak sekali masalah teknis yang didapat di lapangan karena hal tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti di Komite II. Kemudian Komite III, masalahnya saya kira sangat, saya kira di hampir semua provinsi ini, terutama di daerah khusus terpencil dan pedalaman, yaitu terkait dengan kesejahteraan para guru dan tenaga medis. Jadi, dimohonkan untuk insentif khusus dari pemerintah untuk lebih diprogramkan. Kemudian dari Komite IV, yaitu terkait timing penetapan pagu definitive, yaitu kesulitan yang dihadapi oleh pemda sekarang akibat terlambatnya penetapan pagu definitif oleh Kementerian Keuangan sehingga diharapkan ke depan Permenkeu (Peraturan Pemerintah Kementerian Keuangan) tentang pagu definitif APBN berikutnya itu sudah diterima daerah paling lambat akhir Juli atau Agustus tahun berjalan sehingga pelaksanaan APBN di daerah itu bisa berlangsung dengan baik. Sekian dan terima kasih. Laporan kunjungan kerja dari provinsi Kalimantan Tengah telah saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Papua. PEMBICARA: YOHANES MURIB (PAPUA) Pertama, Pimpinan DPD RI yang saya hormati, para Senator se-Indonesia yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Sebelum Senator DPD Provinsi Papua membacakan SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

41

laporan reses, saya juga ucapkan terima kasih atas teman-teman di ruangan sidang ini atas kesabaran, walaupun teman-teman yang lain tidak sabar dalam menghadapi ujian ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Kami dari Komite I memberikan laporan perkembangan di daerah. Pertama, di beberapa daerah di kabupaten/kota Provinsi Papua mengalami gangguan keamanan sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial, terutama ada aksi-aksi kelompok sipil bersenjata yang lima bulan terakhir sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat merugikan masyarakat dan juga mengganggu stabilitas pembangunan di daerah. Karena itu, kami dari DPD Papua meminta perhatian melalui DPD RI maupun juga instansi terkait untuk sama-sama kita memperhatikan isu-isu daerah yang kita anggap sepele, tetapi kemudian hari bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Kemudian dalam hal ini, rakyat Papua meminta pemerintah pusat bahwa aksi kekerasan oleh kelompok sipil tadi dan beberapa permasalahan isu yang muncul di Papua, jangan menganggap sekadar melakukan kekerasan atau seolaholah mau keluar dari NKRI. Ini adalah akibat dari kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena itu, jangan menganggap bahwa kelompokkelompok yang pro-Indonesia/NKRI maupun kontra, jangan menganggap bahwa yang semua itu menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang minta merdeka, tetapi sebenarnya sadar tidak sadar perhatian pemerintah pusat yang belum dirasakan oleh masyarakat di daerah. Karena itu, saya minta perhatian dari pemerintah pusat. Dan, laporan lain masih Komite I, pemerintah maupun masyarakat Papua meminta masalah pembangunan smelter Papua harus diseriusi dan segera dilaksanakan. Bukan saja janji-janji karena janji-janji itu menteri-menteri atau presiden terdahulu sudah sampaikan hal yang sama, dan masyarakat Papua bosan dengan janji-janji. Tetapi, harus ada keseriusan karena itu berdampak kepada ada kesejahteraan masyarakat dan juga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Papua. Dan, laporan masih dari Komite I juga, jika pemerintah mengalokasikan anggaran atau dana desa berdasarkan populasi atau jumlah penduduk, maka rakyat Papua merasa sangat dirugikan. Karena kalau berdasarkan jumlah penduduk, maka yang untung Pulau Jawa dan seterusnya, Papua tidak masuk kriteria itu. Sementara, Papua punya masalah khusus, masalah topografi dan juga demografi, tantangan pelayanan medan, dan juga kendalakendala lain yang sebenarnya diakomodir agar pembagian atau transfer daerah itu harus imbang karena itu bisa menimbulkan iri hati atau kecemburuan kepada masyarakat di daerah. Saya minta dan masyarakat juga minta Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 itu perlu diperbaiki kembali tentang pembagian atau transfer dana desa. Kemudian, pemerintah dan masyarakat dari Papua juga menilai bahwa pengiriman penduduk daerah transmigrasi dianggap sebagai kiriman penduduk miskin. Sementara, Papua adalah salah satu penduduk di provinsi di Indonesia yang angka 88% nya adalah miskin. Lalu, kenapa pemerintah pusat harus mengirim lagi penduduk transmigrasi yang juga miskin. Apa itu menambah persoalan di Papua? Saya minta juga dari mewakili masyarakat Papua, kalau melakukan pengiriman masyarakat miskin perlu koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, jangan asal kirim. Karena kalau tidak, status orang Papua, masyarakat asli Papua tidak akan berubah. Konsentrasi pembangunannya nanti akan tidak jelas mau ke mana seperti apa. Masih Komite I, usulan RUU Otsus Plus itu sangat serius dan sangat mendesak. Bagi orang luar Papua mungkin itu biasa, tetapi bagi masyarakat Papua dan pemerintah Papua ini terdesak. Kami Provinsi Papua mengharapkan jangan tunda lagi tahun 2016 menjadi 2017, dan kami desak melalui DPD RI, 2016 sudah disahkan dan diselesaikan karena itu salah satu solusi bagi permasalahan-permasalahan di Papua. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

42

Juga saya laporkan untuk Komite II, meminta status Bandar Udara Yahukimo untuk ditingkatkan. Diharapkan mohon dukungan dari Komite II agar pembangunan, itu salah satu infrastruktur yang bisa berdampak kepada pembangunan di daerah. Kemudian Komite III, banyak guru dan tenaga medis meninggalkan pos di pedalaman karena tidak tersedianya rumah dinas yang layak, dan sarana-prasarana yang tidak layak. Ini masalah yang serius. Ditugaskan, tetapi tidak diberikan perhatian atau diberikan fasilitas yang layak sehingga di pedalaman-pedalaman tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kemudian, di bidang pendidikan juga, diharapkan relawan sebagai tenaga pengajar secepatnya diganti dengan guru yang sebenarnya agar mutu pendidikan lebih baik lagi dan fasilitas-fasiltas lainnya. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) 10 menit. PEMBICARA: YOHANES MURIB (PAPUA) Baik, Pak Ketua. Komite IV, melaporkan bahwa Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan perlu melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan opini audit BPK. Yang kedua, perlu ada teguran terhadap para bupati yang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK. Dan, akhir dari laporan ini walaupun Komite III tidak menyampaikan, tetapi saya mewakili empat anggota saya sampaikan, terkait dengan insiden di Tolikara. Saya laporkan juga sekaligus kepada Pimpinan dan rekan-rekan Senator nasional, bahwa terkait dengan insiden di Tolikara tanggal 17, sampai hari ini pihak-pihak yang diindikasikan terlibat di dalam masalah ini sudah ditahan dan sedang dalam penyelidikan aparatur. Kami Senator dari Papua juga menyampaikan bahwa insiden atau permasalahan ini jangan digeneralisasi ke pihak-pihak yang lain karena oknum-oknum pelakunya sudah dalam proses hukum. Kami dari DPD Papua juga menyatakan bahwa dengan insiden ini seluruh orang Kristen di Indonesia maupun di luar Indonesia merasa dirugikan karena kami merasa bahwa insiden ini orang Kristen sangat dirugikan karena kami tidak diinginkan terjadi hal ini. Karena itu, saya juga mewakili masyarakat Papua menyampaikan atas gangguan dalam pelaksanaan ibadah bulan Ramadhan kemarin, kami dari rakyat Papua menyampaikan mohon maaf sebesarbesarnya kepada seluruh warga Indonesia, khususnya agama Muslim. Kiranya seperti orang tua kami di Papua dari dulu masuk ke NKRI sampai sekarang tidak pernah ada masalah, baru kali ini. Karena itu, mari kita sama-sama jaga keutuhan NKRI. Sekian dan terima kasih atas penyampaian laporan dari DPD Papua. Kurang dan lebih mungkin tutur kata saya, mohon maaf. Akhir kata, Indonesia dikenal sangat cantik dan menawan karena cenderawasih ada di Papua. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Ya lewat sedikit, tetapi ada pesan-pesan. Bagus, terima kasih. Silakan Papua Barat, terakhir. PEMBICARA: JACOB ESAU KOMIGI, S.H., M.M. (PAPUA BARAT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

43

Izinkan saya untuk menyampaikan hasil laporan reses Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI dan seluruh rekan-rekan Senator yang berbahagia, para hadirin sekalian. Dari hasil laporan ini, ada kurang lebih 15 poin. Saya hanya membacakan 3 bagian yang penting dan yang mengemuka dari hasil reses ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sampai dengan tanggal di mana kami reses, banyak kepala kampung yang belum merealisasikan dana desa dimaksud karena belum ada juknis yang jelas dan ada rasa ketakutan salah menggunakan dana tersebut. Sehingga, sampai dengan hari ini masih banyak yang mengendap di rekening kepala kampung. Yang kedua, masalah pemekaran daerah otonom baru terus masih menjadi primadona di masyarakat karena di Provinsi Papua Barat ada 10 daerah kabupaten/kota dan Provinsi Papua Barat Daya yang terus mengemuka. Pemerintah dan masyarakat terus sampai dengan hari ini masih menunggu proses pemekaran itu karena itu bukan saja memperpendek rentang kendali pelayanan, tetapi ada beberapa wilayah yang ketika itu dimekarkan akan menjadi solusi bagi pemecahan persoalan-persoalan internal di tengah masyarakat yang sampai dengan hari ini di beberapa wilayah setelah kami turun, ada kepala wilayah distrik yang ada dua versi, dipimpin oleh dua kepala wilayah distrik, ada yang versi kabupaten induk dan ada yang versi kabupaten pemekaran. Dan, terus terjadi konflik internal di masyarakat sehingga kami merekomendasi ini menjadi poin di mana didorong oleh DPD RI untuk melakukan terobosan dalam rangka pemekaran daerah ini dipercepat. Yang berikut, menyangkut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak pada tanggal 15 Desember nanti. Bahwa, secara keseluruhan ada delapan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat yang siap untuk melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 15 karena seluruhnya mendapat dukungan dari APBD pemerintah. Untuk itu, kami memberikan apresiasi kepada semua pemerintah daerah yang sudah mendukung dan sampai saat ini tahapan pilkadanya berjalan dengan lancer. Mungkin tiga hal itu yang dapat kami sampaikan dan selengkapnya akan kami serahkan kepada Pimpinan. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesaikan 33 provinsi. Saya mencoba mencatat kompilasi masukan-masukan menonjol. Kiranya ini akan ditindaklanjuti pada masing-masing alat kelengkapan, khususnya komite. Pertama, dana desa, pilkada, perbatasan, dan RTRW pada Komite I. Kemudian untuk Komite II, masalah listrik, masalah infrastruktur, harga komoditas, kelapa sawit, karet, dan garam, kemudian pupuk. Komite III, masalah BPJS masih hampir di beberapa daerah provinsi. Kemudian, pendidikan, khususnya perhatian terhadap guru. Keempat, dana desa untuk Komite IV. Nah, saya harapkan juga isu-isu menonjol ini oleh Sekretariat Jenderal coba sejauh mungkin ini ditampung dalam pidato pengantar Ketua DPD pada besok sehingga paling tidak itu terpublikasikan bahwa hasil reses ini kita berikan perhatian kepada presiden dalam sidang tersebut walaupun kita tidak perlu rinci. Tolong Sesjen ya. Baik, Sidang Dewan Yang Mulia, berdasarkan Pasal 274 Ayat (1) Huruf e UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014, PURT menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna. Untuk itu, kita memasuki agenda laporan kinerja PURT tahun 2014 – 2015. Sebagaimana tadi kami sampaikan sebelumnya, laporan PURT disampaikan dalam sidang yang bersifat tertutup. Apakah dapat disetujui? KETOK PALU 2X


44

Baik, kami persilakan kepada Pimpinan PURT menyampaikan laporannya, dan kami mohon kesediaan mereka yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan ruangan ini dulu. PEMBICARA: HABIB ALWI (KETUA PURT) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastyastu Pimpinan DPD RI yang kami hormati para anggota yang kami hormati hadirin dan hadirot yang berbahagia terlebih dahulu mari kita ucapkan syukur Alhamdulilah kehadirat Allah SWT pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-14 DPD RI dan penutupan tahun Sidang 2014 - 2015 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lembar sudah ada di tangan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian sebagai lembar laporan saya akan memperingkas saja karena setiap selesai reses PURT memang tidak melaporkan alat kelengkapan yang lain yang melaporkan tapi PURT melaporkan dalam laporan akhir, laporan tahunan saja dan hari ini adalah PURT melaporkan seluruh apa-apa yang telah dilakukan selama 1 tahun Bapak-Ibu hadirin sekalian hari ini izinkan kami atas nama seluruh anggota PURT DPD RI melaporkan hasil pelaksanaan tugas PURT pada tahun sidang 2014 - 2015 yaitu bahwa PURT dalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun merupakan kewajiban dan akuntabilitas kinerja PURT DPD RI laporan pelaksanaan tugas PURT merupakan laporan tugas dengan periode waktu 1 Oktober 2014 pada saat kita dilantik sampai dengan 13 Agustus 2015, hari ini. Substansi pokok laporan PURT DPD RI adalah berkenaan dengan capaian pelaksanaan tugas PURT dalam lingkup tugas penyusunan 1. Kebijakan anggaran DPD RI. 2. Penyusunan kebijakan kerumahtanggaan yang meliputi kebijakan pembukaan kantor DPD RI di ibukota propinsi dukungan sarana dan prasarana dan kebijakan PURT DPD RI dalam pengawasan, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Berkenaan dengan pelaksanaan tugas PURT DPD RI dimaksud dapat dilaporkan sebagai berikut: Sesuai dalam kebijakan anggaran kami laporkan bahwa pagu anggaran DPD RI tahun 2014 adalah 600 miliar sekian. Dari pagu tahun anggaran 2014 tersebut realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar 605 miliar sekian. Jadi kurang lebih sekitar 90,35% capaian yang sangat baik pada tahun anggaran 2014 terutama atas ketaatan kami ulangi atas ketaatan terhadap pengelolaan keuangan negara baik yang ditetapkan oleh pemerintah atau pun pengelolaan anggaran internal DPD yang bertujuan untuk akuntabilitas keuangan DPD RI kembali memperoleh hasil penilaian tertinggi di Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan lembaga negara atau pemerintah wajar tanpa pengecualian, WTP. Atas capaian tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 9 tahun berturut-turut DPD RI selalu memperoleh opini tertinggi dari BPK RI hal ini tentu harus terus kita pertahankan dan membutuhkan dukungan dari kelembagaan DPD RI. Untuk tahun 2015, pagu definitif kita yang ditetapkan pada bulan September 2014 adalah sebesar 763.893.352.000 rupiah. Selanjutnya pada Februari 2015 pemerintah menetapkan besaran tambahan anggaran melalui APBNP sebesar 375 miliar sehingga pagu DPD RI pada tahun 2015 yang kita jalani ini menjadi sebesar satu triliun 138 miliar 893 2 ribu rupiah sampai dengan 31 bulan kemarin realisasi anggaran DPD RI tahun 2015 baru sampai 300 miliar 300 30 juta 9 90 2000 21 rupiah atau 30 2,9 26 persen mungkin pertanyaannya kok rendah sekali secara umum masih rendahnya realisasi anggaran DPD RI tahun 2015 adalah karena beberapa faktor eksternal misalnya adanya kebijakan penghematan perjalanan dinas atau meeting konsinyering bagi seluruh kementerian atau lembaga dan terlambatnya realisasi APBN-P DPD RI tahun 2015 yang meskipun tambahan anggaran telah ditetapkan pada bulan Februari namun baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan april 2015 mengingat alokasi tambahan anggaran kegiatan pada APBNP harus melalui repti dan persetujuan dari BPKP selain itu realisasi pengadaan barang dan jasa terutama pembangunan gedung kantor DPD RI di 3 provinsi yaitu NTT, SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

45

Jogja akan Kalimantan Tengah baru dimulai pada bulan Juni 2015 namun demikian PURT DPD RI optimis bahwa realisasi anggaran DPD hingga akhir tahun 2015 dapat mencapai 80 % seiring dengan capaian tugas yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPD dan Sekretariat Jendral DPD sedangkan berkenaan dana alokasi pagu DPD untuk tahun anggaran 2016 pemerintah telah menetap kan pagu sementara pagu tahun 2016 adalah satu triliun 69 miliar 500 69.594.539.000 rupiah salah satu dasar penetapan alokasi pagu kementerian atau lembaha tahun 2016 adalah didasarkan pada alokasi pagu definitif tahun anggaran 2015 dan data realisasi anggaran dimaksud pada tahun anggaran 2014 maka jika dibandingkan pagu definitif kita di luar APBNP tahun 2015 yang sebesar 763 miliar sekian maka pagu anggaran tahun 2014 mengalami sebesar 305 miliar sekian berarti 40,02 persen namun demikian pagu anggaran DPD tahun 2016 dipandang masih belum memadai sehingga perlu diusulkan penambahan mengingat saat ini proses penetapan pagu baru pada penetapan pagu anggaran sementara maka perlu ada komunikasi politik atas usulan penambahan pagu tahun 2016 tersebut harus menjadi prioritas utama Pimpinan DPD RI dan PURT DPD RI Tahun Sidang 2015 - 2016 untuk dilakukan pendekatan secara politik terhadap pihak legislatif yaitu Komisi III DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI serta kepada eksekutif dalam hal ini kementerian keuangan dan kementerian Bappenas untuk dapat menyetujui usulan penambahan anggaran DPD RI tahun 2016 secara proporsional dan memadai Bapak-Ibu hadirin sekalian berkenaan dengan kebijakan kerumahtanggaan DPD RI Tahun Sidang 2014 - 2015 PURT DPD RI memprioritaskan pada lanjutan proses pembentukan kantor DPD RI Ibukota Propinsi dan optimalisasi dukungan sarana dan prasarana di gedung kantor di ibukota negara dalam rangka pembentukan dan pengelolaan kantor DPD RI di ibukota propinsi PURT DPD RI Tahun Sidang 2014 - 2015 melakukan kegiatan supervisi dan monitoring pembentukan dan pengelolaan kantor DPD RI yang bertujuan untuk 1. Komunikasi politik Anggota PURT DPD RI dengan pemerintah daerah khususnya gubernur ketua DPRD dan sekretaris daerah untuk dukungan hibah tanah dalam rangka pembangunan gedung kantor DPD RI di daerah yang berasal dari dana APBN 2. Mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan surat keputusan gubernur yang menyatakan hibah tanah pembangunan 3. Menginventarisir kebutuhan untuk optimalisasi pengelolaan kantor sementara DPD RI di ibukota provinsi yang dilaksanakan oleh penanggung jawab atau kepala kantor hingga tahun 2014 masih terdapat hambatan dalam upaya pembentukan kantor DPD ibukota propinsi khususnya untuk pembangunan gedung kantor permanen DPD RI di ibukota provinsi meskipun amanat pembentukan kantor telah ditegaskan kembali dalam pasal 22 ayat 4 pada tahun anggaran 2014 alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor permanen DPD RI telah dialokasikan oleh pemerintah 3 provinsi Sumatera Selatan DI Yogyakarta Nusa Tenggara Timur dalam perkembangannya yang dapat direalisasikan pembangunan pada tahun 2014 hanya di provinsi Sumatera Selatan dan telah selesai pembangunannya pada bulan Desember 2014 tinggal kita menunggu diresmikannya itulah kantor pertama kali DPD RI di daerah yang akan diresmikan diharapkan bisa diresmikan secepatnya dan dihadiri oleh semua anggota DPD RI terima kasih semua di sisi lain untuk provinsi Yogyakarta pembangunan tidak terealisasi karena terkendala administrasi penyelesaian hibah berupa penghapusan aset tanah dan pelelangan (...) DIY tidak dapat selesai sehingga tidak untuk dilakukan pada tahun 2014 sedangkan di propinsi NTT terkendala karena tidak ada pemenang lelang hingga 3 kali lelang ulang tidak ada pemenangnya alasan tidak ada pemenang dalam pelelangan di provinsi NTT adalah mengingat harga penawaran yang diajukan peserta tender melebihi harga penawaran sendiri HPS yang ditetapkan panitia pengadaan adapun HPS untuk nilai pembangunan gedung kantor permanen DPD RI di ibukota Kementerian provinsi disusun berdasarkan perhitungan teknis dari Kementerian PU untuk tahun 2015 sesuai alokasi anggaran yang akan dilakukan SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

46

pembangunan gedung kantor DPD RI di 3 Provinsi dan ini dananya dalam kondisi stand by yaitu Yogyakarta NTT dan Kalimantan Tengah peletakan batu pertama ground breaking pembangunan kantor di Yogjakarta dan NTT telah dilakukan pada bulan Juni 2015 dan diharapkan pada bulan Desember 2015 pembangunan dapat diselesaikan seiring dengan berjalannya proses pembangunan gedung kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, PURT DPD RI bersama dengan sekjen juga mempersiapkan perangkat sistem pendukung kantor di ibukota propinsi yang dijalankan dalam bentuk operasionalisasi dan pengelolaan kantor sementara DPD RI di ibu kota provinsi secara simultan dipersiapkan juga personil dan model operasional kegiatan anggota DPD RI di daerah yang berlangsung di kantor sementara di ibukota propinsi seiring pula dengan terus dilakukan komunikasi indikasi politik yang intens untuk penyiapan tanah pembangunan gedung kantor permanen dibeberapa ibukota provinsi lain desa kalianhadirin sekalian para rekan-rekan Senatoryang berbahagia PURT pada masa sidang 2015-2016 juga sedang memperjuangkan penyelesaian administrasi dengan hibah dari seluruh melalui komunikasi politik dan pemerintah daerah sehingga diharapkan kantor DPD RI dapat terwujud di 33 provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang no 17 tahun 2014 di sisi lain PURT juga hendak melakukan komunikasi politik dan memberikan pemahaman kepada pemerintah dan DPR agar anggaran untuk pembangunan di kantor DPD tetap tersedia pada Pagu anggaran DPD tahun 2016 agar tidak dihapuskan atau di blokir sehingga secara bertahap kantor DPD RI kota provinsi dapat Pimpinan DPD yang terhormat, anggota DPD yang terhormat dan yang berbahagia dalam upaya untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI yang dilaksanakan oleh anggota DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI PURT pada tahun 2015 telah merumuskan beberapa tambahan volume kegiatan dan kegiatan baru yang telah dialokasikan dalam APBN-P tahun 2015 dan di alokasikan pula pada tahun 2016 apa saja tambahan-tambahannya diskusi yang pertama kegiatan diskusi anggota DPD RI di kantor DPD RI di kota provinsi semula kosong menjadi 3 kali setahun peranggota 3 kali setahun peranggota bisa melakukan kantor DPD RI di ibukota provinsi kegiatan baru ini yang kedua rapat kerja anggota DPD RI dengan pemangku kepentingan daerah dalam rangka konsolidasi percepatan pembangunan daerah awalnya kosong menjadi 2 kali pertahun perprovinsi kegiatan baru 2 kali pertahun baik dalam muslembang atau apapun silakan yang ketiga kunjungan Anggota DPD RI ke daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya pada masa sidang di kota negara semula 8 kali pertahun peranggota menjadi 12 kali pertahun peranggota penambahan kegiatan volume meliputi 10 kali ke daerah pemilihan masingmasing dari 2 kali ke daerah pemilihan lainnya yang dibuktikan dengan surat undangan yang keempat biaya publikasi kegiatan anggota DPD RI dimedia daerah diketahui juga yang semula 25 juta pertahun peranggota menjadi 60 juta pertahun peranggota berarti penambahan volume kegiatan yang kelima dialog interaktif talkshow anggota DPD RI di media elektronik daerah yang semula 25 juta pertahun peranggota menjadi 60 juta pertahun peranggota penambahan volume kegiatan dan yang keenam staf ahli anggota DPD RI di ibukota negara yang tadinya satu orang menjadi 2 orang penambahan Bapak-Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan pada tahun sidang 2014 - 2015 PURT telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang dan peraturan DPD RI tentang tata tertib namun demikian masih terdapat beberapa prioritas materi yang harus dilanjutkan pada periode PURT DPD RI tahun sidang selanjutnya beberapa substansi yang masih harus dilanjutkan prosesnya pertama berkenaan dengan pembentukan kantor DPD RI di ibukota provinsi terdapat 2 substansi yang harus dilanjutkan yang pertama pembentukan kantor permanen berupa pembangunan gedung kantor DPD RI dan yang kedua lanjutan pengelolaan kantor sementara penyelesaian kantor permanen DPD RI selesai dibangun komunikasi politik DPD RI dan PURT periode mendatang harus terus dilakukan untuk lebih memberi pemahaman kepada DPR RI atas urgensi pembangunan kantor permanen di ibukota provinsi sesuai amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 mengingat adanya tuntutan dari pemerintah propinsi yang telah SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

47

menghibahkan tanah kepada DPD RI agar tanah tersebut dibangun gedung kantor DPD jika tidak ada langkah nyata dari DPD RI maka pemerintah propinsi telah menyatakan akan menarik kembali tanah yang telah dihibahkan untuk itu komunikasi politik tentang penambahan anggaran pembangunan gedung kantor DPD RI di ibukota propinsi perlu mendapatkan perhatian utama yang kedua proses penyusunan anggaran DPD RI untuk tahun anggaran 2016 masih pada tahap penyusunan pagu anggaran sementara sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pagu anggaran DPD masih belum optimal untuk melaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI selain itu usulan tambahan anggaran yang berkenaan dengan rencana pembangunan gedung kantor di ibukota negara hal ini harus menjadi catatan utama pimpinan DPD RI dan PURT tahun sidang berikutnya untuk juga di lakukan bukan pendekatan secara politik pad apihak legislatif yaitu Komisi III DPR RI dan Badan Anggaran serta pihak eksekutif Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bapenas dan yang ketiga adanya kebutuhan pembangunan kantor DPD RI di ibukota negara didasarkan pada kebutuhan bahwa hingga saat ini DPD RI periode 20042014, 2014 sampai hari ini belum memiliki kantor permanen ruang kerja anggota DPD RI ruang persidangan paripurna Paripurna DPD RI yang representatif belum punya pimpinan DPD RI dan PURT tahun sidang berikut perlu terus memperjuangkan hal ini agar sosok kelembagaan DPD RI dapat lebih secara nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya pada pembahasan penataan komplek parlemen Senayan yang dikoordinasikan oleh DPR RI Kelima pembahasan dan kementerian terkait mengenai standar-standar biaya yang sudah tidak sesuainya dengan kekinian dan menjadi keluhan anggota DPD RI misalnya standar biaya perjalanan dinas, hotel, dan lain sebagainya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI itu pun harus perlu jadi perhatian hadirin sekalian apa yang telah dihasilkan pada tahun 2014 - 2015 adalah upaya optimal yang bisa dilakukan oleh PURT DPD RI mengingat kebijakan anggaran dan kerumah tanggaan DPD RI kaitannya aturan perundang undangan yang mengikat di luas di atasnya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya maka dalam setiap pengambilan keputusan PURT selalu berupaya berpedoman pada aturan ini hal ini agar akuntabilitas pelaksanaan kebijakan anggaran dan kerumahtanggaan dapat dilaksanakan secara tepat dan benar mengakhiri laporan kinerja PURT tahun 2014 - 2015 ini PURT DPD RI menyampaikan penghargaan yang seperti kepada pimpinan DPD RI alat kelengkapan DPD RI atas kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan tugas PURT DPD RI tahun sidang 2014-2015 dapat berjalan dengan baik kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran sekjen atas dukungan teknis administrasif dan keahlian yang di kepada PURT DPD RI tahun sidang 2014- 2015 sehingga seluruh tugas dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara demikian laporan kami Jakarta 13 Agustus pimpinan panitia urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Habib Ali ketua ditandatangani H. Novi Candra wakil ketua ditandatangani dan Fabian Richard Sarundajang ditandatangani terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doanya PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ketua PURT, dan harapan kami juga kiranya Pimpinan PURT secara terus menerus mengingatkan Anggota PURT untuk terus menerus mengkomunikasikan keputusan-keputusan atau isu-isu yang dibahas oleh PURT dengan anggota provinsi lainnya. Sebaliknya, anggota provinsi lainnya juga tidak perlu segan-segan untuk terus memonitor perkembangan hal-hal yang diputuskan atau dibicarakan oleh PURT. Sidang yang kami muliakan, sebelum melanjutkan sidang kami nyatakan sidang paripurna bersifat terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju? SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

48

KETOK 2X Sebagai rangkaian akhir dari agenda sidang paripurna terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Saya tidak perlu baca secara rinci ya, saya selesaikan dulu ini. Saya tidak perlu baca tapi poin-poinnya saja karena waktunya sudah sangat ini. Ada catatan terkait tadi Tolikara, kiranya pemerintah tuntas menyelesaikan ini. Kemudian terkait masuk musim kemarau kita harapkan pemerintah mengambil peran yang langkah-langkah yang lebih terarah dan komprehensif strategis. Kelangkaan daging sapi di pasaran, juga agar pemerintah melakukan evaluasi kebijakan produksi BBM jenis pertalite. Kemudian program-program sosial kemasyarakatan seperti BPJS tadi banyak sekali disebutkan termasuk listrik tadi itu disampaikan. Sidang dewan yang mulia, kita juga disini menghimbau agar pemerintah memberikan perhatian yang serius untuk mensinergikan lembaga penegak hukum dan melakukan tindakan untuk anti kriminalisasi seperti yang banyak dipraktekan dewasa ini, mengambil tindakan tegas terhadap pelaku narkoba, kasus narkoba. Berikut terkait pilkada, tadi sudah banyak disampaikan dan kita harapkan tadi sudah disampaikan ada 10 jago kita dari Anggota DPD yang ikut, kita doakan semoga mereka berhasil karena ini berhasil akan sedikit banyak merubah potret wajah dari DPD baik secara internal maupun nanti dalam komunikasi kita membangun hubungan dengan pemerintah daerah. Bayangkan ada 10 pemerintah daerah kalau berhasil tentu di tempat-tempat itu tentu porsi DPD akan mendapat tempat yang lebih baik lagi. Kemudian kami menyampaikan nanti kalau diperlukan untuk membantu rekanrekan saya baru terima bahan-bahan dari Mendagri nanti kita akan perbanyak yaitu dukungan Pemda dalam mensosialisasikan pilkada serentak. Cuma di sini ada kekeliruan, kalau ada yang pernah sudah dapat tadi saya sudah koreksi tadi kepada Menteri Dalam Negeri, ini ada kesalahan yang prinsip, “Petahanan dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir” juga “Petahanan dilarang menggunakan program kegiatan pemda untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.” Kata masa jabatan berakhir itu prinsip sekali, karena ada yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juni 2016, berarti Desember dia masih bisa melakukan. Tadi saya sudah ingatkan Mendagri untuk segera koreksi ini, bukan sebelum berakhir masa jabatannya tapi sebelum pilkada itu sendiri. itu yang tidak boleh dilakukan penggantian pejabat dan menggunakan program kegiatan pemda untuk pemilihan tersebut. Kemudian ada yang lebih teknis lagi di sini termasuk dukungan pengamanan. Ini nanti saya minta sekretariat untuk diperbanyak dan kemarin sudah disepakati juga untuk Komite I menyusun program pengawasan yang melibatkan seluruh anggota kembali ke daerahnya masing-masing pengawasan atas pelaksanaan pilkada Komite I yang menjadi ini untuk menjamin pelaksanaan pilkada yang luber. Sidang dewan yang mulia, selama Tahun Sidang 2014-2015 DPD menghasilkan keputusan terkait konstitusionalnya yaitu 1 RUU, 20 hasil pengawasan, 4 pertimbangan terkait anggaran, 2 usulan Prolegnas DPD. Di tahun sidang ke depan kami minta agar seluruh Anggota DPD dapat meningkatkan produktifitas kerjanya agar target kerja tahun ini dapat tercapai. Apa yang disampaikan oleh Senator dari Sulawesi Tenggara tadi Pak Abdul Jabbar kiranya akan menjadi perhatian kita. Saya juga mendapat masukan dari Senator Pak Ghazali dari Aceh untuk mengingatkan teman-teman kiranya bisa bersabar untuk tidak mengakibatkan ada bangku provinsi yang sama sekali kosong. Minimal tolong ada yang jaga supaya jangan sampai bangku dan kursi itu diambil orang. Kemudian berikut, kemarin kami di Panmus sudah menyetujui ada 1 RUU yang sekarang sudah disiapkan oleh Komite IV, kita ini untuk menjamin hasil kerja kita kinerja kita itu betul-betul keluar pada waktunya supaya ini bisa sampai ke DPR. Kami mohon kesediannya besok kita sepakati Pak PPUU, Pak Pasek tanggal 18 besok tolong diagendakan dulu untuk menyelesaikan RUU yang sudah SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

49

disampaikan oleh Komite IV kepada PPUU untuk harmonisasi. Apabila sudah selesai di situ maka RUU ini akan disahkan pada tanggal 19 ya Pak? Iya paripurna. Jjadi kalau ini sudah tuntas kita punya selesaikan, jadi mohon pengertian ini, tadi kemarin sudah kita putuskan bersama. Kami juga Pimpinan dan kita menyampaikan terima kasih kepada senator yang mengikuti Muktamar NU di Jombang masing-masing Pak Muqowam, Pak Abdul Kadir Kartono kemudian Pak Habib juga ya? Kemudian Pak Beni Ramdani. Akhirnya berhasil mengeluarkan satu rekomendasi NU benar-benar sangat bagus sekali untuk mendukung amandemen bagi peningkatan penguatan kewenangan DPD. Kita menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, juga teman-teman yang mengikuti Muktamar Muhammadiyah untuk menindaklanjuti surat dari pimpinan, kami membuat surat kepada NU, kepada Muhammadiyah juga untuk melakukan yang sama walaupun tidak eksplisit tapi Muhammadiyah juga sudah mencantumkan juga secara implisit mendukung adanya jihad konstitusi, salah satunya itu istilahnya, juga kepada Matlaul Anwar, Pak Kyai Sadeli. Mudahmudahan pasti kita perlu terpilih kembali bapak? Selamat sudah terpilih kembali dan juga ada poin rekomendasinya. Kita sampaikan terima kasih semua. Besok akan ada tiga rangkaian acara mulai jam 08.00 itu pidato presiden, pidato kenegaraan di depan Sidang MPR, kemudian 09.30 Sidang Bersama DPR, DPD, yang giliran DPD sebagai pelaksana dan ketiga Sidang DPR tentang nota keuangan. Kita semua ikut dan untuk menjamin kehadiran kita yang seoptimal mungkin sudah diatur agar mulai besok, eh malam ini ya semua menginap di hotel yang sudah sudah disediakan, karena kenapa? Karena sukar di bisa dijamin apalagi teman-teman dengan kondisi lalu lintas ini bisa sampai tepat waktu pada jam 07.30 di sini. Jadi mohon masing-masing komite sudah diatur kita menginap di tempat yang telah disediakan. Kemudian besok juga mengenai tempat duduk. Mohon besok walaupun tempat duduk itu sudah diatur pembagian orang-orangnya tapi begitu menjelang acara dimulai mohon kita isi yang di depan, jangan sampai terlihat ada kosong yang di depan apalagi kalau kosongnya itu sampai banyak, begitu. Jadi mohon pengertian besok kita kita mau menunjukkan besok itu DPD hadir secara optimal. Berikut kami sampaikan juga beberapa yang kita diputuskan dalam Rapat Panmus pertama tentang agenda Sidang Paripurna ke-2 tanggal 19 Agustus nanti. Pertama, penetapan keanggotaan alat kelengkapan. Nah kami sampaikan berdasarkan tata tertib Pasal 36 Ayat 57, sifat keanggotaan itu sudah dibagi periodenya, empat periode karena 4 anggota, periode Pertama, itu Tahun Sidang I dan II. Jadi praktis sebenarnya belum ada pergantian keanggotaan pada tahun sidang kedua ini karena digabung, untuk itu dan seterusnya begitu. Namun tidak mengurangi hak dari provinsi apabila akan mengajukan. Oleh karena itu kami mohon masing-masing provinsi apabila akan mengajukan perubahan itu mohon disampaikan sebelum tanggal 19, artinya tidak akan kita ubah, itu hak ada pada provinsi. Kalau ini disampaikan maka pimpinan akan menetapkan keanggotaan alat kelengkapan yang berubah. Kalau tidak berubah berarti tetap. Agenda kedua, pengesahan pimpinan alat kelengkapan merujuk kepada Pasal 38 Ayat 4, masa kerja ini alat kelengkapan adalah satu tahun sidang, memang ini ternyata tidak sinkron, ini adalah sebenarnya waktu itu ada kekeliruan tapi karena tertera seperti itu maka kita harus patuhi. Namun ada semacam kesepakatan kita akan diutamakan masing-masing alat kelengkapan itu yang perlu ditanyakan apakah sepakat melakukan perubahan. Artinya, kalau alat kelengkapan yang bersangkutan sepakat, oke kami tidak akan berubah lanjutkan saja, pimpinan tinggal datang, lanjutkan pimpinan alat kelengkapan tersebut tapi kalau akan ada pergantian oke diserahkan silakan diproses untuk pergantian pimpinan. Nah ketiga adalah pengesahan RUU Perkoperasian. Jika telah disahkan oleh PPUU pada bersama di Komite IV dalam sidang tanggal 18. Yang berikut akan ada dialog nasional dengan menghadirkan tokoh-tokoh daerah. Nanti TORnya akan dibagi kepada masing-masing daerah untuk dipelajari, direncanakan pada tanggal 1 Oktober atau sekitar itu tapi bertepatan dengan hari ulang tahun DPD yang SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

50

ke-11. Untuk yang berikut tentang jadwal, jadi ada perubahan tentang jadwal harian, jadwal mingguan. Jadi kembali menggunakan pola seperti sebelumnya yaitu pada hari senin, selasa, rabu setengah hari itu hari komite, termasuk Pansus rabu, setengahnya rabu siang sampai kamis itu alat kelengkapan lain. Kemudian jumat, Panmus, internal provinsi termasuk PPUU. Jadi mohon ini kita menyesuaikan tapi tentu ini berlaku pada masa sidang berikutnya. Kemudian disetujui pula tentang kegiatan pada waktu ada namanya Rakerda tadi yang disinggung, itu kalau dilaksanakan pada masa reses itu tetap akan diperhitungkan sebagai kegiatan perjalanan tersendiri sepanjang masa hari sisa resesnya itu masih ada. Itu bisa diperhitungkan. Nah jadi mohon kepada rekan-rekan ini untuk tidak lagi, salah satu yang dikomplain waktu di Jambi. Saya bilang haknya harus dikasih kepada anggota karena dia sepanjang masih ada sisa hari yang dia gunakan karena yang dihitung hanya 20 hari, 20 hari itu dianggap dia sudah berada kembali di Jakarta. Jadi kalau dia kembali ke daerah dianggap anggota itu kembali ke daerah. Berikut juga disepakati istilah rakerda. Jadi masukan dari teman-teman senator dari Sulawesi Selatan sangat kritis, menggunakan istilah rakerda itu sangat sifatnya struktural mengikat. Jadi sementara yang kita lakukan tidak bisa, apalagi ini dikhawatirkan akan nanti saling.. Jadi akhirnya sepakat kemarin kita jadi kita tidak lagi mengunakan istilah rakerda tapi juga tidak menggunakan konsolidasi seperti di dalam program anggaran, kita sepakat menggunakan istilah sinkronisasi. Namun untuk tidak menyimpang dari tatib Pak Iqbal, itu harus diberi label rapat koordinasi. Jadi karena tatibnya tidak ada rapat sinkronisasi, rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah. Jadi kurang lebih kalau disingkat RKS Asda bukan rakerda, kalau disingkat. Kemudian dalam hal ini sudah ada jadwalnya kita tetap usahakan kalau bisa mohon anggota menyesuaikan sehingga kami bisa estafet ke mana-mana ke daerah yang perlu dikunjungi. Nah tadi banyak tadi ada beberapa laporan yang masuk terkait dengan masalah keamanan, terutama dalam pelaksanaan pilkada, termasuk dengan Aceh. Saya sendiri akan ke Aceh. Saya tambahkan, selain acara rapat koordinasi sinkronisasi, keluar itu saya karena secara pribadi latar belakang itu, saya undang pimpinan aparat keamanan untuk memberikan pengertian agar mereka serius dalam menjamin keamanan pilkada yang luber. Itu beberapa hal yang kami lakukan dewasa ini, tadi ada yang mau interupsi. Sebelumnya saya mau kasih Ibu. Silakan. PEMBICARA: GKR HEMAS (WAKIl KETUA DPD ) Ya terima kasih, Pak Farouk. Mungkin saya akan menyampaikan karena ini sudah cukup lama dan nanti pada saat terjadinya bencana alam selalu yang dikejar saya. Tetapi, sampai hari ini karena kita sudah menyetujui dan mengesahkan pedoman pengelolaan dana bantuan kemanusiaan untuk korban bencana, itu keputusan pimpinan bukan keputusan paripurna waktu itu memang sudah menyetujui di dalam Sidang Panmus. Sedangkan, perbaikan isi substansinya memang besaran iuran waktu itu masih bermacam-macam, ada yang saya mengusulkan 500, tetapi ada yang mengatakan 1 juta. Jadi, ini keputusan tentu secepatnya supaya kami bisa langsung memotong dari gaji Bapak-Ibu sekalian, supaya terkumpulnya langsung di bendahara di bagian keuangan. Ini yang biasa kami lakukan, kalau dulu 250, sekarang mungkin akan kita potong 500, tetapi 250 saja pada waktu itu teman-teman sudah begitu gajian hari pertama langsung bersih itu uangnya, sudah ditarik semua. Nah, ini kita berharap karena ini sukarela dan tentu sudah diputuskan untuk dana bantuan bencana alam, jadi ini juga menjadi satu tanggung jawab kita bersama untuk daerah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

51

Baik, terima kasih. Ada yang interupsi tadi, mohon menyesuaikan waktunya. PEMBICARA: Ir. RIA SAPTARIKA, M.Eng. (KEP. RIAU) Ya, Saya pimpinan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan yang berbahagia, saya ingin mempertanyakan terkait pilkada dan hak anggota, Pimpinan. Tadi staf saya, ini juga mewakili tentu sepuluh rekan-rekan yang juga maju di pilkada, staf saya menyampaikan bahwa sejak pengajuan pemberitahuan maju kepada pilkada daerah, bahwa hak anggota, khususnya hak anggota perseorangan, apakah itu tadi dialog interaktif, lalu kemudian media, dan juga SPPD perorangan itu sudah tidak bisa lagi diterima. Nah, padahal kan status hukumnya belum ada atau payung hukumnya belum ada. Demikian, Pimpinan. Mohon penjelasan dan kebijakannya. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Untung saya tadi memang sudah saya siapkan, saya lupa tadi. Jadi, Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 memang menyatakan mengundurkan diri itu tidak dapat dicabut kembali setelah ditetapkan. Nah, di sini berbicara pengunduran diri boleh saja secara administratif. Tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17, saya bacakan Pasal 311, “Anggota DPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud Pasal 307 digantikan oleh calon anggota DPD yang memperoleh suara paling banyak urutan berikutnya. Ini menggambarkan tidak ada kekosongan, jadi anggota DPD yang sekarang mengundurkan diri akan mau kepada pilkada itu secara administratif itu menunggu keputusan. Jadi dengan demikian, tadi saya sudah bicara dengan staf memastikan hak-haknya itu masih tetap melekat. Kami tidak tega melepas kalian, tetapi yang menyangkut kegiatan-kegiatan operasionalnya mohon juga tidak hanya tanda tangan, jadi betul-betul harus ikut. Baik, saya pikir cukup jelas semua. Demikianlah kita melalui seluruh agenda hari ini. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama agar waktu-waktu ke depan dapat berjalan dengan yang baik. Berkenaan dengan itu, silakan. PEMBICARA: Prof. Dr. JOHN PIERIS, S.H., M.S. (MALUKU) Kemarin saya ikut rapat Panmus, tetapi tidak ada kesempatan menyampaikan pemikiran dari Pansus MD3. Kami meminta supaya Pimpinan serius untuk melobi Pimpinan MK supaya putusan MK 79 itu segera diturunkan sebab agak kesulitan Pansus MD3 untuk merampungkan tugas-tugas itu, juga Tim Litigasi. Jadi, kalau boleh 1 atau 2 minggu ini bisa bertemu dengan Pimpinan, maka saya kira tidak salah. Bukan intervensi, tetapi ini untuk kepentingan kita. Itu satu. Kedua, kalau saya mengikuti setiap laporan daerah dalam Sipur itu, anggaran kesehatan kita itu sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kesehatan itu paling sedikit 5%. Kalau DPD mengusulkan paling sedikit 15%, luar biasa. Sangat riskan kalau hanya 5% dari APBN dan APBD. Paling sedikit bidang kesehatan itu 15% dari APBN dan APBD, Pak. Kalau ini bisa masuk dalam pidato Ketua besok, itu menarik. Yang ketiga, bagi provinsi kepulauan dan kelautan, saya kira perlu ada upaya serius dari Pimpinan DPD untuk mengusulkan ada indeks kemahalan konsumsi, konstruksi, dan SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

52

transportasi. Sebab jika tidak, seperti di Papua itu semen bisa 500 ribu persak. Maluku juga seperti itu. Sangat merugikan, sangat menciptakan penderitaan yang sangat struktural terhadap daerah-daerah yang ada di sana. Nah, dalam rangka itu, Pak Pimpinan, Ibu Pimpinan, tidaklah salah kalau kita mengingatkan lagi negara ini, pemerintah ini untuk menoleh ke bagian wilayah kita yang tertinggal karena geografis kepulauan dan kelautan, tidak salah kalau kita mengusulkan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Kepulauan dan Kelautan lagi. Sebab jika tidak, sisa penderitaan itu akan tetap menganga, akan tetap menganga, Pak. Tidak bisa disamakan dengan kontinental, sama sekali tidak bias. Kalau ini tidak diseriusi, agak sulit, Pak Ketua. Saya di beberapa daerah mengatakan bahwa NKRI bukan harga mati, NKRI harga yang bisa ditawar. NKRI harga mati jika keadilan sosial itu juga harga mati. Kan logika politik begitu. Jadi, kalau mau harga mati NKRI, kita persoalkan supaya keadilan juga harga mati. Jikatidak, akan terjadi gerakan-gerakan separatis yang muncul di berbagai daerah. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih masukannya. Yang pertama. PEMBICARA : Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (ACEH) Pimpinan, dari apa yang disampaikan Prof. John tadi, kalau memang besok ada pidato resmi dari pimpinan kita di sidang tahunan itu juga ini perlu disampaikan, tadi keluhan teman-teman dari Papua sekaitan dengan dana desa misalnya kan, jangan disamakan dengan suasana di Pulau Jawa ini jumlahnya, karena sekaitan dengan rumitnya komunikasi di daerah-daerah seperti di Papua dan daerah kepulauan seperti kata Prof. Jhon tadi. Ini juga perlu ada ketegasan dari juru bicara kita besok di sidang tahunan, ini tambahan dari saya Pak. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Mengenai MK, saya sudah minta Sekretaris Jenderal supaya membuat surat kepada Pimpinan MK. Saya mau minta bersama Pimpinan Pansus kita audensi ke sana. Terima kasih mengingatkan. Berikut soal anggaran kesehatan. Kita akan coba kalau desa nanti kita lihat saya bersama tim untuk mempelajari itu. Kalau kepulauan mungkin sementara minimal merujuk Udang-Undang No. 23 karena ada 3 sumber anggaran di sana, perbesar DAU, ada DAK yang khusus kemudian ada lagi tambahan satu dana percepatan. Mungkin PPnya ini yang perlu kita kejar dulu sebelum nanti. Terima kasih masukannya Prof, terima kasih masukannya Pak Gazali. Selanjutnya kami persilakan Senator Pak Jamalia untuk pimpin doa. Silakan. PEMBICARA : H. ABU BAKAR JAMALIA (JAMBI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, rekan-rekan para senator serta Sekjen dan Wakil Sekjen beserta ini. Sebelum kita menutup Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang IV Tahun 2015, mari bersama-sama kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan selama Masa Sidang IV ini. Izinkan kami memandu pembacaan doa ini menurut agama Islam dan bagi Saudara-saudara saya yang beragama lain dapat SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI MS IV TS 2014-2015 KAMIS, 13 AGUSTUS 2015

53

menyesuaikan dan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita awali dengan Al Fatihah. [BERDOA DALAM BAHASA ARAB] Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Mu ya Allah, segala rahmat dan kenikmatan adalah anugerah-Mu ya Allah, Maha Suci Engkau pemilik segala pujian dan kekuasaan, telah begitu banyak nikmat telah Engkau berikan kepada kami terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan rohani dan jasmani sehingga dengan rahmat-Mu itu kami dapat melaksanakan Sidang Paripurna ke-14 ini dengan keadaan baik. Ya Allah ya Gaffar, ampunilah segala kesalahan dan khilafan kami, maafkan segala kelalaian dan kelengahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan guru-guru kami, serta para pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah momen sidang paripurna ini sebagai suatu ikhtiar kami senantiasa menjaga konsistensi kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah kami. Kami mohon Ya Allah, kabulkan cita-cita kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Tuntun hati dan langkah kami untuk tetap istiqomah menyelesaikan berbagai persoalan di daerah kami. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan, kesehatan rohani kami pada masyarakat kami dan berkahilah pertemuan kami ini agar supaya dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu kasih sayang-Mu, hindarkanlah kami dari segala fitnah dan memecah-belah persaudaraan dan keutuhan bangsa dan negara kami. Lindungi kami ya Allah daripada bencana alam, krisis ekonomi dan krisis moral. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fiddunya khasanah, wafil akhiroti khasanah waqina'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, Sidang Paripurna Ke-14 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami tutup dan kami mohon maaf kalau pelaksanaan sidang ini membuat perut kita berkeroncongan karena tidak ada waktu untuk makan siang. Walbillahi taufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om shanti shanti shanti om. KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB


54

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

Recommend Documents