DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
RISALAH SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2016-2017 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I.
KETERANGAN
1. 2. 3.
Hari Tanggal Waktu
: : :
Kamis 17 November 2016 09.55 WIB – 13.47 WIB R. Rapat Nusantara V
4.
Tempat
:
5.
Pimpinan Sidang
:
Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)
6.
Sekretaris Sidang
:
1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI)
7.
Panitera
:
1. Ir. Sefti Ramsiaty, MM. (Kepala Biro Persidangan I) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)
8.
Acara
:
1. Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2016 – 2017; 2. Pidato Pembukaan pada awal Masa Sidang II Tahun Sidang 2016 – 2017; 3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.
9.
Hadir
:
Orang
10.
Tidak hadir
:
Orang
II. JALANNYA RAPAT : RAPAT DIBUKA PUKUL 09.55 WIB
PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Dimohon mengambil tempat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Atas izin Pak Ketua, saya mulai memimpin, nanti mungkin bergantian karena Ibu Hemas kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Sebelum memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota DPD serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
1
PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilakan duduk kembali. Berdasarkan catatan hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini baru hadir 36 orang, 6 izin, dan 2 tugas. Dengan demikian ini masih belum memenuhi kuorum. Saya mohon persetujuan, apa kita tunda 5 sampai 10 menit, atau kita mulai saja? PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H (BENGKULU) Kami menyarankan kita tunda 10 menit, setelah itu kita langsung laksanakan untuk mendengar laporan saja. Terima kasih, Pak. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik 10 menit, setuju? Baik KETOK 1X
SIDANG DISKORS PUKUL 10.00 WIB
SKORS DICABUT PUKUL 10.10 WIB
Baik para Anggota yang sama kami hormati. Waktu 10 menit sudah lewat, kita bisa mulai, nanti dengan catatan ada 3 anggota yang mewakili pimpinan ke Mahkamah Konstitusi. Kami persilakan nanti untuk meninggalkan tempat pada waktunya, itu Pak Muqowam, Pak Nono dengan Ibu Iin. Kiranya tetap seperti yang disampaikan dalam Rapat Panmus kemarin untuk sesuai dengan apa yang telah diajukan pada, oleh DPD pada periode sebelum RUU-nya, jadi ada RUU, ada ini, jadi tolong nanti sudah disiapkan oleh staf. Baik para Senator yang kami hormati dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, dengan nama Allah SWT, Sidang Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna yang hari ini mempunyai 3 agenda pokok, yaitu pembukaan Masa Sidang ke-2 Tahun Sidang 2016 – 2017. Kedua, pidato pembukaan pada awal Masa Sidang ke-2, ketiga laporan kegiatan Anggota dari daerah pemilihan. Sebelum memulai agenda sidang, kami informasikan bahwa pada Sidang Paripurna ini akan kedatangan tamu, anak-anak kita dari Yayasan Masdalifah Sekolah Islam Alam dan Sains Al Jannah Depok bersama guru pendampingnya, mereka sudah ada dibelakang, kita berikan applause. Mudah-mudahan nanti diantara ini ada yang menjadi senator di kemudian hari, kita doakan. Mengawali sidang paripurna ini mari kami mengajak kita semua untuk berdoa bagi kelancaran pelaksanaan tugas seluruh Anggota DPD kedepan khusunya dalam rangka mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Untuk itu kami mohon SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
2
kesediaan Saudara H. Muhammad Idris senator dari provinsi Kalimantan timur untuk memimpin doa. PEMBICARA: DRS. H. MUHAMMAD IDRIS S (KALIMANTAN TIMUR) Dikodak dulu Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Pimpinan Dewan yang kami hormati dan hadirin sekalian berbahagia, pada Bapak dan Ibu yang beragama selain agama Islam dengan arif dan bijaksana dimohon berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal'alamin. Bismillahirrahmanirrahim… Alhamdulillahirrabil alamiin… Hamdan Naimin, Hamdan Syakirin, Hamdan Yuwafi Ni’amah wa yukafi mazidah. Ya Robbana Lakalhamdu Ka Ma Yambagi Lijalali Wajhikal Karimi Wa Ádhimi Sulthonik. (Berdoa dalam bahasa Arab) Allahumma yaa Allah, yaa Aalim, Kau maha tahu apa yang ada dibenak hati kami semuanya. Allahumma yaa Allah yaa sammi, Kau halik yang maha mendengar segala doa dan pinta kami. Allahumma yaa Allah yaa basiir, Kau halik yang maha menatap dan memandang saat ini hamba-hambaMu yang menundukkan kepalamu menadahkan tangan berdoa munajat kehadirat-Mu. Alhamdulillahirabbil 'alamiin. Kami sadar ya Allah bahwa berkat rahmat dan karunia Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami menghadiri Rapat Paripurna Dewan keempat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2016 – 2017, Allahumma yaa Allah yaa mujibassaillin, kami mohon ya Allah, Kau berkenan menjadikan awal niatan kami ini meliput segala kebaikan. Pertengahannya menumbuhkan perhatian dan kesepahaman, semoga akhir dari kegiatan yang kami selenggarakan ini mampu melahirkan tekad mencari solusi dari berbagai permasalahan, bukan ya Allah tempat untuk menumpukkan masalah. Ya Rab kami yakin akan makbun-nya doa restu-Mu yang berguna. (Berdoa dalam bahasa Arab) Kami memohon kepada-Mu, tetapkanlah diri kami semua ya Rab, selalu dalam kesehatan dan keselamatan lahir dan batin. Ya Allah, yakinkan diri kalau semuanya ya Rab dengan takwa dan istiqomah. Hindarkan kami semua ya Allah dari berbagai penyebab persoalan dan penyesalan. Sesungguhnya Engkau ya Rab, Maha mendengar segala doa dan pinta kami. (Berdoa dalam bahasa Arab) Perbaikilah urusan kami semua yang Rab, pertautkanlah hati kami, peliharakanlah iman dan hikmah di hati kami, mohon ya Allah taburkan kepada kami semua pemenuhan janji seperti yang Engkau janjikan kepada kami. (Berdoa dalam bahasa Arab) Kau Maha Penolong, mohon ya Allah anugrahilah pertolongan kepada kami semua, seperti pertolongan yang pernah Engkau berikan kepada orang-orang yang sangat yang Engkau cintai agar kami dapat mengalahkan musuh-musuhMu dan musuh-musuh kami. (Berdoa dalam bahasa Arab) Mohon ya Allah, jadikan seluruh rangkaian kegiatan yang kami selenggarakan ini dalam bentuk rasa syukur kami kehadirat-Mu. Mohon ya Allah jadikan kegiatan kami ini kegiatan Kau rahmati dan Kau berkahi. Jadikan pula ya Allah perpisahan kami seusai ini sekalipun untuk sementara perpisahan yang Kau berikan ini petunjuk dan perlindungan kepada-Mu ya Rab, tumpuan harapan kami memohon doa menaruh harapan. SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
3
(Berdoa dalam bahasa Arab) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Kyai Sidang dewan yang mulia, sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Peraturan Tata Tertib, pada pembukaan masa sidang kami sampaikan beberapa catatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas kepada masing-masing alat kelengkapan untuk menjadi perhatian kita bersama, khususnya pelaksana tugas pada Masa Sidang ke-2. Di masa sidang ini diharapkan seluruh alat kelengkapan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tugas-tugas yang telah diagendakan sejak dari masa sidang sebelumnya. Secara garis besarnya dapat kami ulas sebagai berikut. Pertama Komite I, pada sidang kedua Komite I akan melaksanakan pengawasan tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 dan pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu bersama DPR dan pemerintah. Kedua agenda ini merupakan kegiatan prioritas mengingat dalam waktu dekat beberapa daerah termasuk provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang menjadi barometer, pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan melaksanakan pilkada dimaksud. Mengingat pentingnya agenda tersebut kami meminta agar Komite I dapat terus mengawal tahap pelaksanaan pilkada, walaupun belum turun ke lapangan. Insya Allah nanti pada Masa Sidang ke-III baru kita akan turun ke daerah kita masing-masing, terutama yang ada pilkada pada tahun 2017. Sementara itu untuk RUU tentang penyelenggaraan pemilu kami mengharapkan DPD RI dapat memberikan masukan terhadap materi pembahasan tersebut. Dua, Komite II, pada sidang ini akan melanjutkan proses akhir pembahasan RUU Perlindungan Varietas Tanaman dan RUU perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembahasan terhadap kedua RUU tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan berbasis lingkungan karena tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang masif dilakukan dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan lingkungan. Dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan kedua RUU tersebut, kita berharap berbagai permasalahan lingkungan sebagai dampak pembangunan yang dihadapi daerah dapat diatasi. Selain itu Komite II pada sidang ini juga akan membahas pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Komite III, pada Masa Sidang ke-2 ini Komite III akan membahas pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional. Pembahasan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan stimulus dalam perkembangan wirausaha nasional sebagai penopang ekonomi nasional yang handal. Langkah ini diharapkan dapat menopang berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintah yang fokus dalam pengembangan unit usaha kecil dan menengah sebagai kekuatan ekonomi nasional. Disamping itu Komite III juga akan melakukan pembahasan program pemerintah yang berkaitan dengan obat dan makanan serta dibidang pendidikan akan melakukan pembahasan pendidikan kedokteran layanan primer dan pembentukan karakter melalui full day school. Komite IV, pada sidang ini akan membahas pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut ikhtisar pemeriksaan semester I BPK tahun 2016. Selain itu, pembahasan komite, dan dalam pembahasan ini diharapkan tentu bekerja sama dengan BAP. Selain itu Komite IV juga melakukan pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
4
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBNP untuk tahun 2016 atau Undang-Undang APBNP ditahun 2016 fokus pada penundaan penyaluran sebagian DAU tahun 2016. Agenda ini diharapkan dapat selesai sesuai target yang telah dirancang, mengingat permasalahan penundaan DAU kemarin memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap pengelolaan anggaran di daerah. Disamping itu Komite IV juga harus melakukan pembahasan terhadap pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya terkait dana bagi hasil serta melaksanakan harmonisasi RUU usul inisiatif DPD RI tentang penilai bersama PPUU. Disamping kerja beberapa alat kelengkapan utama yang telah disebutkan, seluruh alat kelengkapan DPD lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini secara efektif dan efisien guna mencapai target kerja alat kelengkapan yang ditetapkan. Kami juga meminta agar kita terus peka dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kurun waktu terakhir. DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah tentu juga perlu memberi sumbangsih untuk menjaga stabilitas daerah. Kejadian meledaknya bom di rumah ibadah di Samarinda beberapa waktu lalu merupakan salah satu gangguan yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Untuk itu DPD RI menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban yang terkena bom serta mengutuk keras tindakan tersebut. Sampai itu sangat-sangat prihatin dengan adanya berbagai tindakan lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bangsa. Perlu bagi kita semua untuk terus menjaga komitmen dan menghadapi dalam menghadapi upaya-upaya yang ditujukan memecah belah persatuan dan kesatuan karena sebagai bangsa yang terlahir dalam kebhinekaan menjadi suatu keniscayaan bagi kita bersama untuk menjadikan keberagaman tersebut sebagai suatu kekuatan. Kami meminta seluruh anggota DPD RI bersama elemen di daerah dapat berperan sebagai perajut kebhinekaan tersebut sehingga isu-isu perpecahan yang justru dapat merugikan masyarakat dan daerah dapat diredam. Kita juga perlu terus memperhatikan beberapa dampak pelaksanaan pemilihan presiden di Amerika Serikat yang berdampak terhadap ekonomi nasional. Sebagaimana kita ketahui sejak penetapan pemenang pemiihan presiden Amerika Serikat, berimplikasi terhadap beberapa sektor perekonomian dan perdagangan yang mengakibatkan pelemahan nilai tukar rupiah. Berbagai dampak pelemahan tersebut perlu diwaspadai mengingat pondasi ekonomi nasional khususnya di daerah masih sangat rentan terhadap tekanan ekonomi global. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok di daerah yang mulai mengalami kenaikan sehingga menambah beban ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Disamping itu, mengingat secara fundamental perekonomian nasional yang mulai meningkat menjadikan Indonesia menjadi salah satu emerging market potensial untuk itu DPD RI meminta agar pemerintah Indonesia dapat lebih selektif dalam melakukan kerjasama dengan pihak asing yang berinvestasi di Indonesia dan memperkuat imigrasi daerah border agar proses transfer of knowledge dari pelaksana proyek yang ada tidak disalahgunakan. DPD RI juga meminta agar pemerintah secara proporsional melibatkan tenaga kerja profesional lokal dalam proyek-proyek dari investor asing. Perlu disampaikan, kami sudah bicarakan di, dengan Pimpinan, bahwa insya Allah untuk Masa Sidang Ke-III karena Masa Sidang ke-II sangat terbatas sekali dan dana tidak mencukupi, kita akan mendorong bersama alat kelengkapan, dibentuknya suatu pansus tentang tenaga kerja asing karena dimana-mana terjadi begitu masuknya tenaga kerja asing sehingga DPD tentu perlu memberi perhatian tentang hal ini. Insya Allah kita mudah-mudahan kita sepakati nanti masa sidang berikutnya kita bentuk pansusnya.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
5
Sisi lain pemerintah memiliki tantangan untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan menstimulus potensi pariwisata daerah dengan target mendatangkan wisatawan mancanegara. Sidang dewan yang mulia, memenuhi ketentuan Pasal 12, sebelumnya kami sampaikan juga bahwa Pimpinan kemarin juga sudah menyepakati akan membentuk satu tim kecil untuk memonitor terkait perkembangan situasi tanggal 4 November. Jadi ini Pimpinan akan dan juga ada permintaan melalui Senator dari DKI bahwa ada pimpinan dari kelompok masyarakat yang akan menghadap Pimpinan dan kami sudah siap untuk menerima ini. Nanti kita akan sama, jadi ini kita belum bawa kepada alat kelengkapan karena ini masuk dalam proses penegakan hukum, tapi kita juga tidak membiarkan karena ini punya dampak ke daerah-daerah. Memenuhi ketentuan Pasal 12 Huruf a dan Pasal 196 Ayat (3) Tata Tertib DPD RI kegiatan Anggota DPD RI di daerah yang diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Anggota DPD RI untuk menyerap menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna setiap awal masa sidang. Untuk itu secara berurutan kami akan mempersilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan laporan kegiatan di daerah. Perlu kami ingatkan, sesuai dengan kesepakatan, bahwa waktu penyampaian laporan masing-masing provinsi maksimal 5 menit. Mohon ini sama-sama kita patuhi supaya kita bisa selesai tepat pada waktunya. Berkenaan dengan itu, kiranya laporan yang akan disampaikan nanti dapat lebih dipadatkan dan cukup garis besarnya saja. Laporan yang lebih lengkap agar diserahkan kepada Pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan dan akan menjadi bahan penting yang akan bilang diartikulasi oleh alat-alat kelengkapan DPD khususnya Komite I, II, III, dan IV. Kami juga sudah bicara dengan Pimpinan, nanti dalam kegiatan berikut, terkait dengan tindak lanjut dari aspirasi ini, mana memang yang memerlukan, akan kita bawa ke lantai 8, akan kita bawa ke sana sehingga bisa mengundang pejabat yang berkompeten. Nah, iini yang perlu kita sampaikan. Pada kesempatan pertama kami persilakan wakil dari Provinsi Bangka Belitung dan selanjutnya mohon siap-siap wakil dari Lampung. Silakan. PEMBICARA: HERRY ERFIAN, S.T. (BANGKA BELITUNG) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Om Swastiastu. Yang kami hormati dan kami banggakan Pimpinan DPD RI, yang kami hormati rekan-rekan Senator seluruh Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPD RI beserta seluruh jajarannya, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur khadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bersilahturahmi dalam Sidang Paripurna pada pagi hari ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kami Anggota Senator dari Provinsi Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan reses kami dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal 15 November 2016 dan beberapa hal yang penting yang kami dapati dalam proses reses kali ini adalah Komite I berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia yang Bangka belitung termasuk salah satu yang melaksanakannya. Ada beberapa hal yang mempunyai masalah, yaitu pertama terkait dengan SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
6
pelaksanaan proses pilkada tersebut adalah belum tuntasnya proses perekaman e-ktp di provinsi tersebut. Di Komite II, kami mendapati masukan dari pemerintah daerah terkait dengan bencana alam yang dialami oleh provinsi Bangka belitung 1 tahun yang lalu yang telah mengusulkan dana tanggap darurat ke pemerintahan pusat atas banyaknya infrastruktur yang rusak di provinsi Bangka Belitung tapi sampai sekarang pun dana yang diusulkan oleh pemerintah daerah belum terealisasi. Mohon ini menjadi perhatian kepada Pimpinan DPD RI untuk memfasilitas pemerintah daerah kami dengan pemerintah pusat terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya kami di Komite IV dapat masukan juga dari pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah kami mengalami beberapa masalah terkait dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten, kota ke provinsi. Banyak ada beberapa hal yang menjadi kendala terutama dari segi anggaran dan juga pengalihan tenaga kerja, tenaga honor yang ada di kabupaten ke provinsi. Adapun beberapa masukan lainnya sudah kami rangkumkan dalam laporan ini yang paling penting adalah kami mohon menjadi perhatian Pimpinan agar dapat menindaklanjuti setiap aspirasi yang telah kami sampaikan dalam laporan ini. Demikian dari kami. Wabillahitaufik walhidayah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Tepuk tangan dulu. Contoh yang baik. Kami persilakan dari Lampung. PEMBICARA: Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Om swastiastu. Namu budaya. Pimpinan yang saya hormati, Bapak, Ibu sekalian, Anggota Senator Indonesia yang berbahagia, yang saya hormati juga. Mewakili ketiga rekan saya dari Lampung, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentu sangat singkat, selebihnya nanti akan disampaikan kepada Pimpinan. Untuk Komite I yang sangat menonjol adalah terkait dengan sertifikasi tanah, tanahtanah di Lampung yang sebagian besar belum disertifikatkan dan sosialisasi tentang sertifikasi tanah oleh BPN yang memang sangat kurang sehingga masyarakat seringkali untuk proses sertifikasi harus mengurus sendiri dengan prosedur yang kesannya adalah berbelit-belit. Artinya tingkat sosialisasi yang belum maksimal oleh BPN. Kemudian yang kedua, terkait dengan status Polda Lampung yang meningkat, kemudian karena peningkatan status itu tentu saja masyarakat berharap Polda Lampung bisa menyelesaikan banyak hal terkait dengan penanganan kejahatan dan perlindungan kepada masyarakat, termasuk diantaranya konflik-konflik yang berkembang terkait seputar konflik kepemilikan tanah terutama HGU. Kemudian terkait dengan Komite II, yang sangat menonjol adalah apa yang terjadi dengan anjloknya harga karet, sawit sudah mulai naik tetapi singkong justru jatuh ke jurang. SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
7
Para petani sejak 2 tahun lalu mulai membongkar sawit karena sawit harganya jatuh tapi ternyata setelah sawit dibongkar menjadi tanaman singkong justru singkongnya jatuh, luar biasa, ini sudah jatuh tertimpa tangga pula ini. Yang berikut terkait dengan proses ganti rugi jalan tol transsumatera yang alhamdulillah sudah hari ini sudah terjadi dibagian paling ujung. Artinya konflik terkait dengan ganti rugi jalan tol mudah-mudahan bisa berakhir meskipun berakhirnya di pengadilan. Kemudian perhatian pemerintah pada petani-petani kreatif dan inovatif memang kurang. Sekarang sudah banyak petani-petani di Lampung yang mulai terbiasa dengan membuat pupuk sendiri, tetapi perhatian pemerintah masih sangat kurang. Kemudian persoalan listrik untuk petambak udang di Kabupaten Tulang Bawang yang bermitra dengan Central Pertiwi Bahari. Ada 4.000 hektar terkait dengan 2.426 petambak yang bermitra dengan PT tersebut, listriknya mulai tahun ini diputus dan mereka kesulitan untuk bisa mengelola tambak seluas 4.000 hektar itu. Oleh karena itu perlu difasilitasi untuk PLN bisa memasang listrik di tempat tersebut terkait. Dengan Komite III, bahwa program full day school yang menarik kalangan dunia pendidikan, ternyata para guru menjadikan sebagai sarana pembentukan perilaku yang disejajarkan dengan pencapaian kurikulum ini perlu kajian dan perhatian yang serius. Tokoh adat dan tokoh masyarakat juga menyampaikan hal yang serupa terkait dengan program full day school di Lampung. Kemudian terkait dengan ketenagakerjaan, Provinsi Lampung yang merupakan provinsi kelima terbesar pengirim TKI ke luar negeri, diharapkan BPN2TKI lebih bisa diarahkan untuk melaksanakan pengelolaan TKI, terutama penempatan dan advokasi TKI yang berhadapan dengan persoalan hukum di luar negeri. Kemudian dalam hal kewirausahaan, agar penerapan SNI bagi usaha pemula yang sederhana tidak rumit dan berbiaya murah atau terjangkau, persoalan untuk mendapatkan surat sertifikat rekomendasi terkait sulitnya, panjangnya prosedur cenderung mempersulit biaya dan mahal maka diharapkan UMKM, IKM agar bisa melalui APBN atau APBD supaya pertumbuhan usaha dalam jaminan sekian periode penundaan dapat berjalan. Hendaknya pelatihan juga berdimensi paket seperti three in one, ini masukan dari atau bidang kewirausahaan. Bapak, Ibu sekalian, demikian secara ringkas. Masih banyak hal yang tentu tidak saya bacakan, untuk saya serahkan kepada Pimpinan dan kemudian nanti oleh alat kelengkapan agar bisa ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Lampung. Kami persilakan Bengkulu, selanjutnya persiapan Sumsel. PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H (BENGKULU) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
8
Pimpinan yang terhormat, seluruh Anggota DPD RI, hadirin sekalian, media cetak dan Sekjen beserta seluruh jajarannya. Perkenan kami dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 November 2016. Komite I, pengawasan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah sampai dengan Pemerintahan Desa dan juga terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu di daerah. Komite II dalam pengawasan dan juga menampung aspirasi tentang kondisi tentang bencana di daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu Kabupaten/Kota dan memang akhirakhir ini semua kabupaten juga mengalami bencana, ada yang berat dan ada yang ringan. Selanjutnya tentang lingkungan, sampah juga tidak luput dari perhatian dan juga menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Yang selanjutnya berkaitan dengan tenaga kelistrikan di Provinsi Bengkulu, juga ditindaklanjuti, didalami seluruh permasalahan sehingga rekomendasi ini juga ada di dalam laporan ini. Selanjutnya Komite III, dalam bidang Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional juga dibahas, didikusikan dan juga ditampung aspirasi. Selanjutnya berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan, sudah juga ditindaklanjuti, dibahas dan juga ditampung aspirasi dan masukan-masukan yang berkaitan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu terangkum dalam laporan lengkap, laporan kami dari Anggota DPD RI wilayah Provinsi Bengkulu. Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan ini juga sudah dibahas tuntas, ditampung aspirasi dan juga diberikan beberapa rekomendasi berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Bengkulu. Terakhir Komite III dalam bidang penguatan pendidikan karakter atau full day school ini juga dibahas tentang pemerhati pendidikan dan juga orang tua dan alhamdulilah rekomendasi berkaitan dengan full day school ini juga ada dalam rekomendasi ini. Khusus untuk Komite IV ini membahas tentang strategi dan isu-isu pembangunan Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Provinsi Bengkulu dan dukungan dari APBN serta juga keberpihakan pemerintahan pusat. Juga sudah dibahas dan juga sudah dimasukan beberapa rekomendasi yang perlu kita bahas bersama sebagai keanggotaan lembaga DPD RI. Yang terakhir yang berkaitan dengan Komite IV, berkaitan dengan perlunya sosialisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan, baik itu keuangan, penyelenggaran pemerintahan sampai dengan pemerintahan di desa sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, rekomendasi dan beberapa masukan juga sudah dapat disampaikan dalam laporan resmi dari wilayah pemilihan Provinsi Bengkulu. Sebagai kesimpulan, DPD RI Bengkulu turut membantu menciptakan suasana yang kondusif terhadap beberapa persoalan sosial di masyarakat sebagai duta daerah di pusat. DPD RI Bengkulu akan menjadi duta yang aktif dan responsif terhadap setiap permasalahan, informasi yang menjadikan daerah adalah fokus perhatian. DPD RI wilayah Provinsi Bengkulu, wakil Provinsi Bengkulu akan memberikan perhatian khusus terhadap daerah pembangunan daerah dengan melakukan koordinasi dan sinergitas terhadap perencanaan percepatan pembangunan daerah, khususnya infrastrukstur daerah lintas kota dan lintas sektoral kabupaten secara nasional dalam mengaktualisasikan apresiasi masyarakat dapat disetarakan DPD RI dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyikapi beberapa aspirasi masyarakat, DPD RI yang diwakili oleh 4 Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu, akan terus meningkatkan upaya komunikasi koordinasi sehingga semua yang berkaitan dengan pembangunan Provinisi Bengkulu dapat terinformasi dan terkoordinasi dengan baik. Demikianlah laporan ini sesuai, disusun dan disampaikan secara resmi sebagai amanat konstitusi dan tanggung jawab kami menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, sama dengan di Lampung tadi, di Bengkulu SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
9
itu beberapa yang kami temukan banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan dampak dari menurunnya beberapa harga. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama, untuk kita carikan solusi dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan, perbanyaak maaf, apabila ada yang kurang kepala Allah kami mohon ampun. Wabillahitaufik walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Kanedi, S.H., ditandatangani, Eni Khairani, ditandatangani, Mohammad Shaleh ditandatangani, Riri Damayanti ditandatangi. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak, Ibu sekalian semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Tepuk tangan, biasanya Bang Ken itu semangat, ini kok sekarang suaranya ini ya. Silakan Sumatera Selatan. PEMBICARA: Hj. ASMAWATI, S.E., M.M. (SUMSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya juga lah kita semua dapat kembali dari kegiatan di daerah selama dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 15 November 2016. Pimpinan DPD RI yang kami hormati, Saudara-saudari Anggota DPD RI, Saudara Sesjen dan jajarannya yang kami hormati, Hadirin-hadirat yang berbahagia. Kegiatan kami di daerah kali ini, kami Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat mengenai beberapa hal sesuai dengan kegiatan bidang tugas kami masing-masing. Diantaranya yaitu mengenai penanggulangan bencana. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah suatu proses yang dinamis, terpadu, berkelanjutan dan meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan, merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan pembangunan kembali. Daerah masih mengalami kendala dalam penanggulangan bencana karena terbatasnya sarana prasarana dan anggaran sehingga membuat langkah penanganan sering tidak optimal dan kurangnya koordinasi dari, baik dari pusat maupun daerah. Juga permasalahan sama kami hadapi, seperti di Belitung, Saudara kami, masalah pelimpahan wewenang ke provinsi dari kabupaten kota mengenai seperti galian C sehingga seluruh aktivitas yang berada di kabupaten kota itu seperti tidak ada pengawasan sama sekali, saling berbantah-bantah karena tahunya mereka sudah dilimpahkan ke provinsi. Yang kedua pengawasan undang-undang masukan terhadap Rancangan UndangUndang Kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan Indonesia diharapkan tidak hanya sekedar menggelar keuntungan, mengejar keuntungan, tapi diutamakan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Inilah semangat kewirausahaan sosial yang tidak hanya mampu menambah lapangan kerja, tetapi juga menciptakan multiplier effect untuk menggerakkan roda perekonomian demi terciptanya kesejahteraan sosial. Kewirausahaan sosial harus menitikberatkan keterlibatan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat kurang SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
10
mampu, secara finansial maupun keterampilan. Secara bersama-sama akan menggerakkan usaha sehingga menghasilkan pendapatan. Selanjutnya masalah anggaran dan keuangan. Beberapa daerah mengalami penurunan opini BPK RI dari WTP, misalnya menjadi WDP. Selain daerah yang mengalami penurunan opini ada juga daerah yang tidak pernah mendapatkan opini WTP maupun WDP. Ada 2 permasalahan dalam penyajian LKPD, yaitu pencatatan aset tetap dan aset lainnya dimana banyak temuan BPK terkait aset belum ditindaklanjuti dan permasalahan kualitas SDM yang terbatas. Misalnya, seperti pelatihan dari perwakilan BPKP perlu ditingkatkan, khususnya terkait review LKPD dan aplikasi SIMDA barang sehingga penggunaan aplikasi tersebut terlaksana dengan baik dan benar. Kemudian dengan kebijakan pemotongan DAK fisik 10%. Banyak keluhan dari semua, saya kira semua daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, pembayaran sebagian DAU 2016 yang sangat merugikan daerah. Kas daerah selalu mengalami kekurangan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar tagihan-tagihan, baik oleh pihak ketiga maupun SKPD. Pemerintah daerah mengharapkan agar dana transfer ke daerah harus berkepastian dan disalurkan setiap bulan karena selama ini disalurkan pertriwulan. Saudara Pimpinan dan Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Paripurna yang kami muliakan. Demikianlah laporan kami di daerah, Tahun Sidang 2016 – 2017. Saya mewakili 3 teman yang masih di daerah. Kepada semua pihak kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya demi kelancaran kita bersama dan semoga laporan kami ini memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, khususnya di daerah yang kami wakili dan bisa kita tindak lanjuti. Demikian. Wabillahitaufik walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sumatera Selatan. Selanjutnya kami persilakan Kepri. Mohon siap DKI. PEMBICARA: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KEP. RIAU) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang saya hormati Saudara Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para Senator Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta para hadirin yang saya muliakan. Izinkanlah kami langsung saja kepada poin-poin yang merupakan wujud pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan yang kami lakukan selama masa reses ini. Oleh karena itu kami akan mulai dengan Komite I. Persoalan Komite I telah berulang-ulang kami sampaikan dalam Sidang Paripurna bahwa terjadinya kelemahan daya saing untuk Kota Batam diakibatkan belum selesainya pertikaian antara pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam yang menjelma menjadi badan pengusahaan Kota Batam. Bila Bapak, Ibu hari ini berada di Kota Batam maka tidak lebih dari 5.000 spanduk saat ini masih terpasang di seluruh penjuru Kota Batam untuk menolak yang namanya UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita). Uang Wajib Tahunan SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
11
Otorita adalah uang yang diwajibkan bagi masyarakat, baik pengembang maupun pengusaha untuk mendapatkan tanah, baik untuk rumah maupun untuk bidang usaha. Uang Wajib Tahunan Otorita telah dinaikkan secara mendadak oleh pimpinan Badan Pengusahaan Batam atau Otorita Batam. Oleh karena itu terdapat penolakan dari masyarakat karena bagi masyarakat di Kota Batam yang memiliki tanah yang telah berusia 20 tahun maka dia wajib membayar kembali. Ini mengakibatkan kenaikan yang sangat tinggi baik dari masyarakat maupun dari pengusaha melakukan penolakan pemberlakuan tarif yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam. Oleh karena itu tentu saja kita sangat berharap adanya pertemuan yang saling sinergi untuk dapat memastikan hubungan antara pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam. Komite II, saat ini menekankan kepada kunjungan, kepada kabupaten yang di ujung laut cina selatan yang disebut dengan Kabupaten Anambas. Kabupaten Anambas memiliki potensi migas yang terbesar saat ini untuk memberikan kontribusi kepada negara kita. Namun seperti juga pada tempat-tempat yang lain, Kabupaten Anambas terjadi krisis listrik yang berkepanjangan. Akibatnya adalah apabila di Kabupaten Anambas para nelayannya ingin menyimpan hasil nelayannya melalui cool storage atau tempat penyimpanan yang dapat mempertahankan ikannya lebih lama sebelum dijual, apakan daya, listrik tak sampai. Selanjutnya, izinkanlah kami juga menyampaikan pada hasil Komite III. Bahwa pada masa reses ini kita dikejutkan dengan musibah adanya TKI ilegal dari Malaysia yang karam di depan Laut Pulau Batam. Tidak kurang dari 54 orang meninggal pada musibah tersebut. Tentu saja bagi Kota Batam ini adalah suatu peringatan keras untuk bagaimana TKI ilegal ini tidak akan berulang pada pengiriman dan kepulangannya secara ilegal. Namun demikian, kami dapat memastikan bahwa telah terjadi jaringan mafia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berangkat tanpa surat apapun dan dapat pulang tanpa surat apapun secara aman dan ini terus berlanjut dan berlanjut sehingga menyebabkan Kota Batam kesulitan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang mengalami musibah itu. Oleh karena itu BPN2TKI tentunya harus memberikan prioritas bagi kami di daerah perbatasan untuk mendapatkan kemudahan memberikan pelayanan hal tersebut. Pada Komite IV menekankan kepada APBN di mana Kepri sebagai penghasil migas dinilai kurang berkalian dalam mengatur proposi alokasi transfer daerah baik DAU maupun DBH sebagaimana juga dirasakan oleh sahabat-sahabat semuanya. Demikianlah beberapa poin yang dapat kami sampaikan, banyak sekali tentu saja karena keterbatasan waktu tidak dapat kami uraikan satu persatu. Oleh karena itu izinkanlah seperti biasanya kami tutup dengan sebuah pantun. Puas sudah kutanam padi yang tumbuh hanya ilalang. Sudah puas menjemput aspirasi, jalan keluarnya yang belum datang. Wasalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih pantunnya. Silakan DKI, mohon siap-siap Jawa Timur. PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (DKI JAKARTA) Bissmillahirrahmannirahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ketua dan para wakil ketua DPD RI, yang saya hormati para Pimpinan alat kelengkapan dan sahabat-sahabat saya Anggota DPD RI dan juga Sesjen SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
12
dan Jajaran dan juga mudah-mudahan ini masih ada ini dari yayasan Mudzalifah Sekolah Islam Alam Sains Al Jannah Sepok. Saya juga berharap mudah-mudahan kursi-kursi kosong kita di atas mungkin pada saat kita siding paripurna mungkin bisa diisi karena sangat banyak sekali ade-ade mahasiswa kita yang sangat ingin tahu jalannya acara sidang paripurna DPD RI. Kalau tadi Pak Hardi di belakang saya di awal kasih pantunnya. Enak benar sambel terasi dimakan dengan nasi ketupat. Izinkah kami menyampaikan aspirasi hasil reses amanat rakyat. Pada sidang paripurna yang mulia ini perkenankanlah kami Anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta menyampaikan beberapa temuan yang menonjol, yang pertama dari Komite 1, pelaksanaan Pilkada tahun 2017 di DKI Jakarta pada saat ini sudah memasuki masa kampanye yang dimulai dari 28 Oktober dan 11 Februari yang akan datang. Selama masa kampanye tersebut sedikitnya terdapat 2 permasalahan yang menjadi perhatian khusus selain adanya tuntutan dari kelompok masyarakat yang dipimpin para ulama untuk mempercepat proses hukum atas Gubernur Petahanan atas dugaan tentang penistaan agama dan juga baru berlangsung 2 minggu tetapi Badan Pengawasan Pemilu sudah menemukan sedikitnya 27 kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan dari 137 titik kampanye terdapat 66 titik diduga terjadi pelanggaran. Untuk itu DPD RI mendorong pemerintah dan KPU untuk melakukan edukasi politik kepada masyarakat sehingga tahapan pilkada dapat berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat serta mendorong Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan di setiap provinsi khususnya institusi pendidikan tinggi untuk bersama-sama melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada. Yang kedua dari Komite 2, masalah pengawasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pelaksanaan program tax amnesty tahap 1 berakhir pada tanggal 30 september 2016 dan kini telah memasuki tahap ke-2 tercatat jumlah tebusan mencapai 97,2 trilyun dengan dana repratriasi 137 trilyun. Ada beberapa catatan yang berhasil kami himpun selama masa reses diantaranya pelaksanaan program tax amnesty meski dinilai cukup berhasil sejak penerimaan di tahap I namun dari sisi kepesertaan masih sangat jauh dari target 25 juta WP hanya 360.000 yang mengikuti program tersebut juga tercatat ada 200 WP besar yang belum ikut dengan berbagai alasan. Di sisi lain masih banyak masyarakat yang bingung mengenai program tersebut. Salah satunya karena belum maksimalnya sosialisasi detail program tax amnesty sementara pada bulan pertama periode dua program tax amnesty masih sepi peminat. Oleh karena itu DPD RI meminta kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, serta bank untuk terus melakukan langkah koordinasi untuk sosialisasi detail program tax amnesty terutama pelaku usaha UMKM yang dinilai belum digarap maksimal. Yang ketiga dari Komite 3, masalah permasalahan penguatan pendidikan karakter atau pro kontra full day school. Saat ini memang bangsa Indonesia sedang mengalami permasalahan fundamental diantaranya ancaman disintegrasi bangsa, kerusuhan sosial, radikalisme terorisme, tantangan globalisasi berupa pengaruh negatif teknologi informasi dan komunikasi, budaya asing, hedonisme, kapitalisme, dan lain-lain. Oleh karena itu wacana Kemendikbud yang akan menerapkan sistem full day school untuk pendidikan dasar SD dan SMP baik negeri maupun swasta menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung tetapi banyak juga yang mempertanyakan urgensi dari kebijakan ini. Oleh karena itu DPD merekomendasikan apa pun kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Kemendikbud harus melibatkan semua elemen termasuk orang tua dan peserta didik karena jika semua kebijakan muaranya dari bawah maka kebijakan ini akan mudah untuk direalisasikan. Yang kedua, Kemendikbud perlu memperhatikan kesiapan fasilitas dan seluruh komponen di sekolah serta program-program sekolah yang dapat mencapai tujuan pendidikan karakter. Ketiga, sekolah memanfaatkan full day school sebagai SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
13
strategi pengembangan dan inovasi sistem pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas murid baik dari sisi cara berpikir, bersikap, dan sisi keterampilan mengenal potensi diri dan lingkungannya yang selama ini mungkin belum tergali maksimal. Kalau sudah seperti itu kebijakan ini pasti berdampak terhadap kemajuan pendidikan kita. Terakhir dari Komite IV, tentang pengelolaan sampah DKI Jakarta. Sejak tanggal 21 Juli 2016 lalu Pemprov mengambil alih seluruh pelaksanaan dan pengoperasian TPST Bantar Gebang. Pemprov DKI juga berencana membangun fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility di daerah Cilincing, Marunda, dan Duri Kosambi sebagai master plan dalam mengelola sampah di Jakarta. Dengan adanya ITF diharapkan pengolahan sampah dapat menghasilkan energi listrik atau pembangkit listrik berbasis sampah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada hakikatnya pengelolahan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Oleh karena itu DPD menghimbau kepada Pemprov DKI Jakarta, pertama, proyek ITF menelan anggaran yang sangat besar perlu dikaji terlebih dahulu jangan sampai sia-sia apakah sistem atau teknologi yang digunakan bertentangan dengan aturan yang ada. Yang kedua, pro dan kontra tentang pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah harus diperhatikan. Yang ketiga jangan sampai manfaat listrik yang dihasilkan menimbulkan masalah baru akhirnya pemprov terjebak dalam untung rugi bisnis semata daripada mementingkan proses pengelolaan sampah yang sehat dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Demikianlah laporan dari Anggota DPD DKI Jakarta. Wasalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Fahira Idris, Dr. AM Fatwa, dan mohon doa juga untuk sahabat kami Prof. Dr. H. Dailami Firdaus yang hari ini masih dirawat di rumah sakit dan terakhir dari Abdul Aziz Khafia, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik terima kasih DKI. Hanya buka pantun, tutupnya tidak. Silakan Jawa Timur, selanjutnya persiapan DIY. PEMBICARA: ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H. (JAWA TIMUR) Bismillahhirrahmannirrahim. Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPD RI, Sekjen dan jajarannya, rekan-rekan Senator seluruh Indonesia, Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Izinkan siang hari ini kami membacakan laporan kegiatan di daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di provinsi Jawa Timur periode tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 November 2016. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Mengawali laporan kegiatan di daerah yang telah kami lakukan, puji syukur kehadirat Allah SWT lillahirobbi walaupun semalam juga kabupaten Malang diguncang oleh gempa tapi tidak menyurutkan semangat dan niat kami untuk menjaring aspirasi di daerah. Kemampuan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan sesuai aturan dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama. SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
14
Untuk itulah pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat daerah yang merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan daerah secara berkala dalam bertemu dengan konstituen masing-masing guna meningkatkan kualitas produktivitas dan kinerja DPD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta guna mewujudkan peran DPD dalam mewujudkan check and balances antara DPR, DPD, DPRD, dan pemerintah serta pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud terdapat beberapa permasalahan dan aspirasi yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat umum dari sekian banyak aspirasi dan permasalahan yang dihimpun pada masa penyerapan aspirasi kali ini terdapat persoalan yang perlu kami sampaikan untuk diteruskan pembahasannya sebagaimana tertulis. Intinya dari persoalan-persoalan sebagaimana dikemukakan diatas diperlukan perubahan dalam hal politik anggaran perbankan, perindustrian, dan perdagangan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, bagi kepentingan petani. Alokasi 10 persen anggaran APBD serta APBD 1 dan 2 diperlukan untuk perluasan areal baru, infrastruktur pertanian pascapanen, pengolahan hasil dan mekanisasi. Industri agro yang tangguh serta perbankan dan perdagangan yang berpihak pada para petani merupakan komponen yang sangat dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut. Berikutnya adalah pemerintah telah menargetkan penyaluran dana kredit usaha sebesar 100 sampai 120 triliun di tahun 2016. Program ini sangat dibutuhkan oleh UMKM namun masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dana tersebut belum mengetahui tata cara peminjaman dana tersebut karena masih kurangnya sosialisasi sehingga penyerapan dana tersebut kurang merata di semua daerah. Ada yang sudah terserap dan cukup optimal tetapi ada pula yang serapannya masih minimal. DPD RI mengusulkan agar bank penyaluran dana KUR melalui sosialisasi lebih optimal dan mengatur kuota masing-masing bank agar lebih fleksibel sehingga tidak ada bank yang sampai kehabisan dana sementara penyerapan di bank lain masih minim dan masih jauh di bawah target. Akhirnya mengahiri laporan ini kami menyampaikan harapan semoga hasil dari kegiatan reses Anggota DPD RI di daerah dapat ditindaklanjuti secara cepat, arif, dan bijaksana sehingga memberikan kepastian kepada daerah dan masyarakat atas permasalahanpermasalahan yang sedang dihadapi. Kami atas nama Anggota DPD RI dari provinsi Jawa Timur mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan beberapa poin penting sebagai laporan hasil kegiatan kami di daerah dan semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wabillahi taufik walhidayah. Wabiridho walinayah. Waallahu muafik ilaaquamitoriq. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, tepuk tangan untuk Jawa Timur. Kami persilakan DIY. Selanjutnya siap Jawa Tengah. PEMBICARA: Drs H. A. HAFIDH ASROM, M.M. (D.I. YOGYAKARTA) Asalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
15
Om swastiastu. Bapak Pimpinan beserta seluruh Wakil-wakil Pimpinan dengan Bapak Ibu Anggota DPD yang dirahmati Allah, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Kami akan bacakan hasil dari agenda yang dilakukan oleh Anggota DPD dari DIY. Pertama Komite I yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 23, yaitu tentang Pemerintah Daerah. DIY sekarang lagi penyesuaian untuk kepentingan-kepentingan peralihan yang dilakukan oleh atas dasar Undang-Undang Nomor 23. Kemudian yang kedua dalam pelaksanaan Pilkada saya kira situasi yang agak kondusif di Yogyakarta sehingga perlu pengawasan lebih lanjut. Kemudian Komite II yang terkait dengan sampah, saya kira ini banyak perlu perhatian secara khusus bagaimana pengelolaan sampah yang terbaik untuk kepentingan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Komite IV yang terkait dengan pariwisata perlu pembangunan pariwisata secara keseluruhan harus secara terintegrasi antarprovinsi saya kira ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan ke depan karena Yogyakarta termasuk kedua kunjungan pariwisata di Indonesia yang sangat baik dan Alhamdulillah pada tahun ini sangat luar biasa dengan yang paling banyak dikunjungi sekarang ini adalah pengembangannya daerah Gunung Kidul yang sangat luar biasa gitu. Kita harapkan event-event jadwal pariwisata ini secara terintegrasi sehingga ke depan bisa kunjungan wisata ini bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian Komite IV yang terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 23 masalah pengalihan pemerintah daerah dari kabupaten ke provinsi, ini yang terkait Undang-Undang 23 ini banyak kendala di lapangan. Kami berkunjung ke Kabupaten Kulonprogo ternyata di Kuloprogo ada juga yang memang sudah tidak dianggarkan masalah SDM-nya kemudian di kabupaten kemudian dilimpahkan ke pusat untuk provinsi ternyata di pusat juga dikembalikan lagi sehingga tahun 2017 ini belum dianggarkan oleh pusat hingga ada 67 PNS yang diperkirakan nanti tidak akan bisa gajian pada bulan Januari. Jadi ini sangat perlu untuk kita seriusi. Kemudian yang kedua terkait undang-undang tax amnesty saya kira sangat bagus perkembangannya daerah Istimewa Yogyakarta karena kesadaran dari masyarakat sudah bagus dengan teknik teknik diekspos yang dilakukan oleh Kanwil Pajak sehingga ke depan bisa lebih baik lagi. Ada aspirasi dari pajak yang terkait dengan batas akhir penyampaian SPT pada bulan Maret tahun 2017 yaitu berbarengan juga pada penyerahan tax amnesty periode kedua. Lah ini DPD RI diminta untuk memfasilitasi, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terutama Dirjen Pajak supaya ada pemunduran waktu untuk salah satu tax amnesty mungkin diundur 1 bulan sehingga tidak berbarengan sehingga crowded yang diakhirnya yang akan dialami oleh Dirjen Pajak ini bisa berpindah untuk SPT-nya tetap bulan Maret kemudian yang tax amnesty diundur jadi bulan berikutnya. Ini aspirasi dari Dirjen Pajak yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ada juga yang terkait dengan ketidaktahuan masalah dana desa. Ketidaktahuan dana desa sekarang ini dibuat atas dasar keputusan Menteri Dalam Negeri namun dari pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pajak ini belum bisa menyentuh dari Dirjen Kepajakan sehingga belanja yang dilakukan oleh bendahara desa ini banyak yang belum bayar pajak itu. Jadi kesulitan di lapangan ini saya kira. Ini perlu dicermati sehingga APBN yang diberikan lewat desa ini bisa juga terserap pajaknya. Jadi ini perlu perhatian khusus. Kemudian yang terakhir yang masalah terkait dengan bandara kami berdiskusi juga masalah bandara. DPD RI kita mencoba untuk memfasilitasi masyarakat yang berdampak supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan SDM-nya sehingga SDM yang dibutuhkan untuk bandara yang ada di Kulonprogo sekitar 15.000 yang kita harapkan itu bisa paling tidak 90% dari masyarakat Kulonprogo dan Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik sekarang telah dilakukan dengan dana CSR oleh Angkasa Pura yang itu melakukan pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan masalah SDM yang terkait dengan satpam kemudian SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
16
perbengkelan, kemudian ini yang diharapkan nanti mulai tahun 2017 bisa menyerap tenaga untuk kepentingan pembangunan bandara. Mohon doa restu Insya Allah pada bulan akhir bulan ini akan ada ground breaking yang ada di Kulonprogo mudah-mudahan tidak mundur dan nanti dimulainya pembangunan secara bertahap tahun 2017 ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Masalah pembebasan tanah saya kira bisa menjadi contoh setelah diusulkan dari DPD RI tentang Undang-Undang apprisal itu sehingga Yogyakarta menjadi kota yang baik polanya pola ganti untung jadi tidak ganti rugi sehingga harga standarnya yang seharusnya Rp200.000 ini bisa menjadi Rp564.000/meter persegi sehingga masyarakat merasa apa ini ada kehadiran bandara ini merupakan suatu keberkahan sendiri bagi yang punya tanah termasuk juga ada investor-investor dari luar kota yang nitip beli tanah di Kulonprogo itu setelah kami cermati aliran dana yang 4 seperempat triliun kami kemarin berkoordinasi dengan bank-bank pembayar itu ternyata juga ada aliran setelah ditransfer kepada masyarakat Kulan Progo ini langsung di pindah ke rekening yang lain di daerah kota lain begitu berupa Kulon Progo, Purworejo, dan daerahnya Embak Denty ini Purworejo ini daerah Kutoarjo ini investor yang masuk ada titip 10 milyar, ada titip 15 milyar ini. Ini pengamatan kami yang ada di lapangan. Demikian yang bisa saya laporkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Semoga cepat terbangun bandaranya. Saya persilakan Jawa Tengah. Selanjutnya mohon persiapan Jawa Barat. PEMBICARA: Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. (JAWA TENGAH) Bismilahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om swastiastu. Bapak Ibu Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang kami hormati, yang terhormat juga jajaran Kesekjenan, Pak Sesjen dan kemudian juga Bapak Ibu rekan-rekan senator Indonesia yang berbahagia hadirin semuanya. Puji syukur Alhamdulilahhirabil alamiin kami berempat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah telah selesai melaksanakan tugas serap aspirasi dan silaturahmi kepada masyarakat Jawa Tengah dan hari ini akan saya sampaikan beberapa poin yang tentunya akan menjadi pokok bahasan dalam alat kelengkapan masing-masing komite. Komite I terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di mana pelaksanaan Undang-Undang Desa sangat dirasakan manfaatnya oleh desa baik untuk perbaikan infrastruktur ataupun dengan pemberdayaan. Partisipasi dan ide-ide memajukan desa mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Tentang gagasan penguatan sektor ekonomi, sosial, agama, dan budaya mulai banyak bermunculan. Keinginan tersebut menyiratkan optimisme untuk mempercepat pembangunan di bidang sektor non-infrastruktur namun bersamaan dengan tumbuhnya optimisme tersebut penguatan bisa ada muncul pula beberapa keluhan tentang adanya tumpang tindih regulasi antara kementerian sehingga cukup membingungkan dan kemudian aparat desa juga mengeluh lambatnya regulasi serta buku panduan tentang juknis dan pembekalan teknik perencanaan pelaksanaan dan pembuatan laporan. Selanjutnya rumitnya proses administrasi juga menimbulkan rasa was-was bagi para perangkat pelaksanaan kegiatan pada sisi lain keberadaan pendamping desa dan pendamping lokal desa justru membuat perangkat desa semakin kecewa sebab ternyata pendamping desa tidak SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
17
memiliki kecakapan yang cukup dalam penguasaan wawasan maupun teknis yang memadai. Terkait dengan Pilkada serentak dan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih ada persoalan terkait pelaksanaan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2014 di antaranya adalah syarat pemilih harus ber-KTP, ber e-KTP. Di Kota Salatiga yang pemilihnya 130 ribu masih ada sekitar 58 yang belum ber e-KTP. Pemilih pemula yang pada bulan Februari 2017 berusia 17 tahun tapi belum mempunyai KTP juga belum ada solusi. Pemilih yang bekerja di luar negeri dan di luar kabupaten kota juga belum bisa terlayani hak memilihnya dalam Pilkada tersebut. Untuk kabupaten dan kota yang Pilkadanya 2017 berarti nanti akan menyelenggarakan Pilkada kembali pada tahun 2022 sedangkan Undang-Undang Nomor 10 mengamanatkan Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 berarti hanya berjarak 2 tahun dan hal ini perlu adanya regulasi yang jelas. Hasil laporan Komite II, iklim dan cuaca yang kurang berpihak kepada khususnya sektor pertanian menyebabkan beberapa hasil bumi yang sudah siap dipanen gagal panen dan kemudian juga lonjakan harga terutama cabe keriting merah yang juga memusingkan para konsumen tetapi juga sebenarnya membahagiakan para petani tetapi sayangnya petani kurang bisa memanfaatkan peluang tersebut karena mereka akhirnya memanen saat cabenya masih muda. Jadi kualitasnya tidak sesuai yang diinginkan. Terkait juga masih dengan iklim, bencana banjir, dan tanah longsor banyak terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah perlu adanya antisipasi dan kemudian juga kebijakankebijakan preventif untuk penanggulangannya karena diperkirakan masih ada beberapa bulan kondisi cuaca yang demikian. Komite III, 1. Kondisi perekonomian Indonesia yang masih belum stabil seringkali menimbulkan permasalahan khususnya bagi wirausahawan kecil menengah disamping kesusahan mencari modal juga kesulitan mendapatkan bahan baku; 2. Dalam hal kekanakan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah masih banyak ditemui beberapa wilayah yang memiliki angka pengangguran yang sangat tinggi oleh karena itu pemerintah pusat mulai melalui pemerintah daerah diharapkan dapat memberi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran seperti memperbanyak mengadakan pelatihan-pelatihan yang tepat sasaran; 3. Masalah pengawasan obat dan makanan perlu setidaknya dilakukan sidak atau inspeksi berkala. Hal tersebut juga untuk menekan peredaran obat dan makanan yang kadaluarsa maupun obat-obat ilegal yang beredar luas di masyarakat; 4. Mengenai rencana full day school program yang telah direncanakan oleh pemerintah banyak menuai pro dan kontra karena siswa diharuskan belajar dari pagi sampai sore sedangkan fasilitas yang ada di sekolah juga belum banyak yang memadai sedangkan metode yang dipakai juga masih banyak harus dikaji ulang. Komite IV, 1. Pengawasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK/07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun 2016 berdampak pada anggaran pemerintah Provinsi Jawa tengah serta 19 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penundaan DAU paling besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Diharapkan penundaan penyaluran sebagian DAU justru merupakan momentum dari daerah untuk melakukan penghematan. 2. Pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak ataupun tax amnesty di mana usaha mikro kecil dan menengah merupakan komponen penting dalam perekonomian Indonesia selama ini. Pemerintah memang sudah melakukan sosialisasi namun perlu adanya perbedaan antara sosialisasi kepada konglomerat dan pengusaha menengah ke
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
18
bawah. Sosialisasi juga harus masif segmentif agar wajib pajak mendapatkan penjelasan yang cukup dan tidak terjadi keresahan di masyarakat. Demikian beberapa poin laporan yang dapat kami sampaikan. Kalau tadi berapa teman-teman menyampaikan pantun seandainya saya boleh untuk menyampaikan dengan versi bahasa Jawa. Bagi yang tidak tahu artinya mohon tanya sebelahnya. Suminten klolotan timboh, cukup semanten nyuwon pangapuroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Yang tidak tahu artinya nanti tanya saya deh. Terima kasih Jawa Tengah. Silakan Jawa Barat. Selanjutnya mohon persiapan NTT. PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal DPD RI, Hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, sholawat dan salam ke junjungan Agung Nabi Besar Muhammad SAW bahwa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat walaupun ada beberapa teman kita yang sekarang lagi menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk itu kita doakan agar rekan-rekan kita yang sekarang masih menderita sakit bisa kembali berkumpul dengan kita semua, Aamiiin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya banggakan, Anggota DPD RI asal Jawa Barat pada hari ini akan menyampaikan beberapa aspirasi yang dapat kami tampung selama kami berada di daerah yaitu terdiri dari 8 aspirasi dari Komite I, 6 aspirasi menyangkut kewenangan Komite II, 3 aspirasi bidang kewenangan Komite III, dan 2 aspirasi di bidang Komite IV. Aspirasi Komite 1 meliputi hal-hal sebagai berikut bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang telah diundangkan dan berlaku sejak 1 juli 2016 dimana terkait tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan dirasa memasung kemandirian KPU seperti yang tertuang pada Pasal 9 Huruf a tersebut dimana dalam penyelenggaraan pemilihan tugas dan wewenang KPU meliputi, menyusun, dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman khusus untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang keputusannya bersifat mengikat. Hal tersebut menjadi keluhan bagi KPU kabupaten/kota di Jawa Barat karena dirasa merampas kemandirian KPU dan menghilangkan independensi KPU dalam penyusunan peraturan KPU. Kedua, yang dapat kami tangkap adalah kendala dalam proses recruitment. Rekruitment Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, dan Panitia pemungutan suara PPS berdasar pada peraturan KPU yang mensyaratkan tidak boleh yang sudah 2 kali periode menjadi pelaksana PPK dan PPS. Selain itu batas usia minimum 25 tahun untuk menjadi anggota PPK dan PPS hal ini dirasakan sangat memberatkan bagi penyelenggaraan tapi penyelenggaraan KPU di daerah. Ketiga pembiayaan, pembiayaan Pilkada yang saat ini masih menggunakan APBD hal ini sangat terkait dengan adanya masih adanya pemanfaatanpemanfaatan oleh pertahanan. Nah hal ini KPU seluruh Jawa Barat menemui menyarankan memohon kepada DPD RI untuk segera dianggarkan oleh APBN terutama nanti terkait SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
19
dengan adanya pilkada serentak dan mau atau pemilu yang akan menjalankan di tahun 2019. Itu perlu perhatian DPD RI karena KPUD di daerah meminta agar Pemilu 2019, pemilu serentak di tahun 2019 adalah sudah menggunakan APBN kelima daftar memilih tetap ini masih juga menjadikan kendala karena desakan untuk dekat itu sama dengan daerah lain saat ini kekurangan daripada format e-KTP ini hampir mau seluruh Jawa Barat, saat ini adalah lagi kekurangan blanko e-KTP. Yang kelima maaf yang keenam kendala dalam penyerahan pemilu adalah kurang siapnya produk hukum atau regulasi. Nah KPU berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintah segera menyiapkan produk hukum terkait banyak dalam pemilu yang akan datang yaitu 2019 yang akan datang karena pengalaman di Mei 2012 terkesan tergesa-gesa dan hasilnya tidak maksimal. 7 permintaan dari kota Cimahi dan kota Sukabumi yang saat ini Kota Cimahi hanya memiliki 3 kecamatan dan kota Sukabumi hanya memiliki 5 kecamatan, hal ini sudah membuat sesak dari pemerintah daerah dan dirasakan pemerintahan kurang representatif. Untuk itu, kedua kota tersebut meminta kepada DPD RI untuk memediasi kota kabupaten di sekitarnya untuk bisa berlebih berwawasan kepada kepentingan nasional daripada kepada ego sektoral. Ke delapan kasus pertanahan jadi selama kemarin reses itu kami Komite 1 khususnya disibukkan dengan adanya pengaduan dari masyarakat Teluk Jambe dimana lahan yang sudah dihuni puluhan tahun itu sekarang menjadi pemilikannya adalah PT. Pertiwi Lestari dimana masyarakat hanya diberi dana kompensasi atau dana korohiman 30,000,000. Hal ini sangat menyesakkan dada mereka karena dengan 30,000,000 hanya memindahkan tanah dan tidak punya lahan apalagi lahan untuk pertanian, jangankan lahan pertanian, lahan untuk perumahannya pun tidak punya. Akhirnya mereka meminta bantuan ke LBH dan DPD RI terlibat untuk memediasi sampai datang kami kepada DPRD provinsi dan Kapolda yang mengamankannya yang terlalu berlebihan karena menurunkan Brimob. Akhirnya dicapai kesepakatan yang masyarakat yang tinggal di LBH Jakarta dipulangkan tanggal 15 kemarin dengan diberikan jaminan ditempatkan dulu di rumah susun. Jadi ini memohon mereka, baik LBH maupun masyarakat tani Indonesia meminta kepada DPD RI untuk terus memantau karena terus terang saya sendirian ini rasanya kurang berpengaruh. Saya sudah datang kepada Kapolda Jabar. Awal-awalnya sangat alot karena permasalahan mereka pasti pro kepada kepemilikan yang memiliki hak atas lahan tersebut. Aspirasi dari Komite II meliputi 6 hal, antara lain permasalahan banjir ini yang tidak kunjung selesai, permasalahan banjir di Jawa Barat ini yang sangat memprihatinkan adalah di kota itu sendiri sampai memakan korban. Jadi ini yang membuat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Wagub dan kami juga diundang mengadakan kesepakatankesepakatan antar Bandung raya akan tetapi tetap meminta kepada DPD RI untuk memasukkan kepada APBN. Harus ditunjang oleh APBN walaupun di daerah masing masing juga nanti ada kesempatan-kesempatan yang menjadi hak dan kewajibannya akan tetapi karena ini adalah sangat kompleks permasalahannya melibatkan juga BNPB dan kehutanan, Kementerian PU, dan lain lain maka meminta kepada DPD RI untuk memotori pergerakan APBN dan yang kedua banjir di provinsi Jawa Barat itu terjadi lagi di Ciamis bahkan sekarang di kabupaten Bekasi. Nah ini juga permasalahannya akibat dari pengelolaan hutannya ini sekarang memenuhi provinsi dan pemerintah daerah tidak bisa touch langsung yang akibatnya tidak ada kepedulian terhadap hutan tersebut akibatnya yang menerima bencana adalah pemerintah daerah ini yang terjadi di Jawa Barat. Aspirasi bidang Komite III ini menekankan kepada dua hal.. PEMBICARA: Interupsi Ketua, mungkin waktu bisa dibatasi.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
20
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Ya pertama yaitu tentang full day school yang harus ditinjau ulang, yang kedua adalah pendidikan moral pancasila enaknya DPD dihidupkan kembali. Aspirasi Komite IV masalah yang klise yaitu tentang bantuan permodalan bagi masyarakat masih dirasakan sangat sulit. Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan. Dari Jawa Barat Kami bersama Bapak H. Oni Suwarman, Bapak Aceng Fikri, dan Bapak Ayi Hambali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Jawa Barat. Silakan NTT. Selanjutnya mohon persiapan NTB. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Pimpinan DPD RI yang kami hormati, Pimpinan alat kelengkapan, Bapak Ibu Anggota DPD yang sangat kami cintai, Bapak Setjen dan Sekretariat, Rekan-rekan media, singkatnya kita semua yang ada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya sampaikan selamat tengah hari atau pagi ni, selamat siang. Kok suaranya ilang semua ini, selamat siang. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin tentang agenda kunjungan kerja atau reses DPD RI dari 26 Oktober sampai dengan tanggal 15 November 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, masyarakat NTT meminta perhatian serius DPD RI dan pemerintah pusat kaitan dengan agenda pemekaran wilayah otonomi baru di beberapa kabupaten yang ada di provinsi NTT Yang kedua perbatasan yang menjadi masalah adalah masalah perbatasan antara ya itu yang masih menjadi isu sengit di NTT, perbatasan antara wilayah NTT dan Timor Leste yang sampai hari ini belum terselesaikan diminta perhatian serius pemerintah pusat untuk bisa segera diselesaikan. Terus yang berikut diminta juga kepada pemerintah pusat untuk perhatian untuk menggerakkan industri sebagai pendorong ekonomi masyarakat NTT karena NTT berbatasan dengan 2 negara tetangga yaitu Australi dengan Timor Leste karena sampai dengan hari ini, daya beli masyarakat NTT ke Timor Leste itu sangat luar biasa. Terus yang berikut meminta perhatian khusus pemerintah pusat dalam rangka pembangunan infrastruktur karena mengingat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan tentu tingkat kesulitannya beda dengan pulau Jawa. Yang berikut meminta juga perhatian pemerintah pusat ya kaitan dengan kelangkaan pupuk di beberapa daerah pertanian yang ada di Nusa Tenggara Timur dimana selama ini salah 1 contoh setelah kami lakukan kunjungan di 1 hamparan areal persawahan Lembor pemerintah pusat hanya mengalokasikan pupuk kepada petani hanya 1 musim. 1 kecamatan itu contoh memiliki 7,000 hektar, pemerintah hanya mengalokasikan hanya 7 hektar padahal musim di situ 3 kali tanam dalam setahun. Ini juga jadi perhatian serius. Mudah-mudahan Senator saya yang lain tidak terdapat seperti soal yang di NTT. Yang berikut kaitan dengan pembangunan dermaga ya ini diminta serius kepada Komite II Saudara-saudara saya tolong dengan sangat ini untuk ditinjau kembali pembangunan dermaga dermaga khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur karena dari tahun ke tahun pembangun dermaga baru makin dibangun tapi tidak ada kapal yang bersandar di pelabuhan itu. Hanya nafsu membangun kapalnya nggak SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
21
ada sehingga ada istilah di sana pelabuhan ikan, hanya ikan saja yang nempel. Jadi sedih juga ya kan, ini juga jadi perhatian dan diharapkan pengembangan dermaga-dermaga lama karena itu merupakan dermaga yang berdampak ekonomi kepada masyarakat. Terus yang terakhir ya kaitan dengan tax amnesty ya ini juga menjadi masalah serius karena nafsu pemerintah pusat untuk mengejar calon-calon pajak baru, ya untuk mengikuti program tax amnesty ternyata ketika kita melakukan dialog ya dengan kantor pelayanan pajak yang ada di daerah yang jadi masalah utama sekarang adalah dana sosialisasi ya, terus dana untuk melakukan kegiatan itu di kantor Pratama beberapa tempat di daerah kami di NTT tidak memadai sehingga program ini gayanya stagnan karena memang kondisi keuangan di daerah itu enggak ada. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan nanti lengkapnya kami serahkan ke pimpinan. Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat kita semua. Om shanti-shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik silakan NTB. Mohon persiapan Bali. PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NTB) Kalau salah ada sanksinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini tetapi kelihatannya tidak penuh ini, Teman-teman seluruh Anggota DPD RI yang saya banggakan. Perkenankan pada pagi hari ini Kami Anggota DPD RI di Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, Drs. H. Lalu Suhaimy Ismi, Prof. Dr. Farouk Muhammad, dan Hj. Robiatul Adawiyah, menyampaikan beberapa aspirasi yang mudah mudahan saja bisa menjadi realisasi kami karena setiap habis reses kami mempunyai beberapa aspirasi yang Insya Allah mudah-mudahan pada saat ini kita akan merealisasikannya setelah Pak Ketua, Pak Saleh ada di depan kita. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa aspirasi yang memang ini kami pilih yang menjadi mudah-mudahan ini akan menjadi prioritas bagi Nusa Tenggara Barat dan mudah-mudahan akan terealisasi yaitu 1 dari Komite I yaitu sehubungan dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang sepenuhnya belum selesai. Hambatan terbesar yang dialami daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat adalah proses adaptasi masa transisi dari kebijakan pengambilan, dari kebijakan pengambilan sebagian kewenangan yang semula menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada pemerintah provinsi. Ini artinya beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar bahwa sekarang ini urusan-urusan, sekolah-sekolah, sekolah utamanya adalah sekolah-sekolah menengah lanjutan atas itu dikembalikan kepada provinsi. Itu yang kita harapkan nantinya bahwa urusan-urusan sekolah yang terletak di kabupaten biarlah menjadi urusan kabupaten kota itu sendiri. Jadi itu 1 saja yang menjadi prioritas kami di Komite I.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
22
Kemudian di Komite II, yaitu mendorong pemerintah pusat harus segera serius menangani menurunnya harga gabah serta hasil pertanian lainnya, karena kita tahu bahwa cuaca iklim ini juga menyebabkan bahwa harga gabah dan harga hasil-hasil pertanian lainnya ini, menurun drastis salah satu mungkin disebabkan karena infrastruktur jalan yang perlu ditingkatkan, dan kami harapkan nantinya Kementrian PU ini bisa melihat bagaimana infrastruktur jalan terutama adalah di daerah-daerah hasil pertanian, yang kita harapkan hasil hasil pertanian itu segera dapat dijual hasilnya kepada di daerah-daerah yang bisa dijual. Tetapi ini yang terkendala adalah karena infrastruktur jalan yang tidak dilanjutkan dan ini yang perlu sekali untuk ditingkatkan di daerah Nusa Tenggara Barat. Di samping itu Komite II juga mengingatkan kita semua, bahwa sekarang ini alat-alat pertanian juga yang diekspor itu juga, bahwa di NTB ada BUMD yang khusus membuat alat-alat pertanian, tetapi kalau alat-alat pertanian ini menjadi ekspor seperti cangkul ini juga akan mematikan para pengrajin kita. Terakhir adalah dari Komite III, masalah bidang tenaga kerja. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah melihat di televisi bahwa kapal tenggelam, khususnya adalah TKI. Itu TKI illegal, karena Nusa Tenggara Barat adalah provinsi terbesar ketiga yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Jadi ini perlu pemikiran kita bersama, bagaimana agar hal ini tidak terjadi dan ini terjadi terus-menerus. Jadi memang kami, khususnya saya kebetulan berada di Komite III, berkoordinasi terus dengan Ketua komite III yang kebetulan adalah beliau dapil Kepri. Jadi kepada Pak Hardi saya mengucapkan terima kasih, karena kami kordinasi terus karena di sana pada kapal tenggelam itu ada 4 orang meninggal kemudian 22 selamat itu pun ilegal tidak ada dokumentasi sama sekali. Jadi kami harapkan nantinya, ketegasan pemerintah terhadap PJ TKI ataupun calon yang mengirim tenaga secara illegal, ini perlu sanksi khusus, perlu pemikiran khusus, bagaimana DPD RI memikirkan bahwa TKI walaupun sudah ada moratorium, tetap saja ingin berangkat ke luar negeri. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan dari dapil Nusa Tenggara Barat. Semoga saja apa harapan kami apa yang menjadi aspirasi kita, walaupun tiga, tetapi mudah-mudahan semua terealisasi. Karena saya mendengar tadi hampir semua provinsi-provinsi juga mempunyai permasalahan yang sama. Demikian terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om swastiastu. Om shanti shanti om. Salah kan, salah kan. PEMBICARA: H. MOHAMMAD SALEH, SE (KETUA DPD RI) Ini udah berulang kali masih aneh juga ya. Next, pasti yang ini tidak akan keliru mengucapkannya. Berikut tolong siap nanti Banten. PEMBICARA: Dr. SHRI I GUSTI NGURAH ARYA WEDAKARNA M W S III, SE. (MTRU), M.Si (BALI) Hati-hati ada pasal penistaan agama itu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Om namo budaya. Om swastiastu. Yang Terhormat Pimpinan DPD RI. Yang kami muliakan kawan-kawan seperjuangan dari Anggota DPD seluruh Indonesia, para Senator Indonesia, dan para hadirin. Kami dari DPD RI Provinsi Bali saya bersama bapak- bapak I kadek Ambarawe, Bapak Anak Agung SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
23
Ngurah Oka Ratmadi yang kebetulan hadir dan Bapak Gede Pasek Suardika ingin melaporkan secara sekilas. Tentang penyerapan aspirasi di provinsi Bali, secara singkat saja, yang untuk pertama dari Komite I terkait dengan pilkada di kabupaten Buleleng, sangat disayangkan terjadinya kelangkaan kandidat calon Bupati yang dimana pada saat pilkada saat ini, hanya akan diikuti oleh satu calon sehingga dan calon independen yang ada dari 40,000 suara yang atau KTP yang dibutuhkan, setelah melalui proses dari Bawaslu dan juga menulis siding, dengan ada gugatan dari 40,000 KTP hanya kurang 47 ktp saja. Nah sehingga disayangkan sekali pilkada Kabupaten Buleleng hanya diikuti oleh satu calon dengan kota kosong. Kedua sehubungan dengan kondisi keamanan di provinsi Bali, kami menyambut baik tentang di bentuknya The Jagabaya Insitute yang membantu sistem keamanan tradisional yang kebetulan dipimpin oleh putra Bali yang sudah lama menjadi Kapolda di Sulawesi tengah, dan menangani berbagai konflik dan mudah-mudahan ini bisa membantu dari Bali yang terutama hidup dari dunia pariwisata. Untuk Komite II yaitu terkait dengan penegakan Undang-Undang penanggulangan bencana, yaitu penegakan peraturan untuk pencegahan, pengawas infrastruktur, dan manajemen penanganan bencana secara terpusat dan penyederhanaan birokrasi. Atas nama masyarakat Bali dan juga anggota DPD RI dari provinsi Bali kami mengucapkan terima kasih, kepada partisipasi dan juga bantuan yang dikumpulkan oleh kawan-kawan senator Indonesia dalam menghadapi musibah atau memberikan sumbangan kepada masyarakat kami di Jembatan Kuning, di Nusapenida, Kabupaten Klungkung semoga segala amal baik dapat mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan yang Maha kuasa. Kemudian dari Komite III, terkait dengan fullday school kami sampaikan bahwa provinsi Bali pada prinsipnya siap untuk menjadi proyek percontohan atau program percontohan, karena mengingat bahwa sistem fullday school sudah banyak diterapkan bahkan di sekolah-sekolah swasta sudah dari tahun 1990-an. Nah, sehingga pada prinsipnya sumber daya manusia maupun infrastruktur, tidak ada kendala, tetapi perlu dilakukan suatu kajian lebih mendalam sebelum diberlakukan secara nasional. Terkait dengan beberapa hal kami laporkan dari Komite III bahwa dalam masa reses bahwa kami telah meresmikan forum CSR BUMN yang kebetulan yang sudah dihadiri juga oleh salah satu wakil menteri atau deputi dari Kementrian BUMN. Kemudian yang kedua kita meresmikan kelompok-kelompok pedagang tradisional, khususnya di kawasan Danau Buyan, dan juga Danau Tamblingan. Kemudian juga kami mewakili DPD RI pada saat hadir pada acara konferensi interpol ke-85 atau interpol sidang umum di Nusa Dua yang diikuti oleh 169 negara yang sudah berlangsung dengan baik dan sukses, dan Indonesia untuk pertama kali menjadi tuan rumah dalam sejarah dari organisasi ini. Kemudian, terkait juga dengan permasalahan tenaga kerja taksi online dan taksi resmi Komite III mengundang Dirjen Perhubungan Darat untuk menyelesaikan kasus terjadinya sweeping antara taksi online atau taksi resmi ini yang banyak menyasar pada daerah-daerah pariwisata dan sudah ada solusi. Salah satunya nantinya rekomendasinya dari DPD RI untuk merevisi Peraturan Menteri No. 32. Kemudian dalam masa reses ini, kami juga sudah melakukan suatu inisiatif dari DPD RI untuk pembangunan sebuah icon baru pembangunan sebuah Geopark Unesco Batur, bangunan patung dari Dewi Danu atau Dewi Gangga yang tertinggi di dunia, yang akan dipasang di Danau Batur di kawasan Said Geopark yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bertahan untuk salah satu warisan budaya bangsa. Untuk Komite IV dapat kami sampaikan bahwa mendukung kebijakan satgas pungli dari pemerintah pusat, terkait juga dengan tax amnesty yang di mana dari laporan Bank Indonesia Denpasar bahwa pencapaian sudah cukup memuaskan untuk Provinsi Bali, sudah hampir mencapai 1 trilyun, dan peningkatan sektor pertanian dan juga tata pemerintahan kelola yang baik.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
24
Maka dari itu, demikianlah laporan ini dapat kami sampaikan dan dalam rangka menjalankan tugas fungsi dan kewenangan DPD sesuai dengan amanat konstitusi, dan besar harapan kami untuk masyarakat di bawah untuk aspirasi ini dapat bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan DPD RI, sehingga ke depan masyarakat di daerah dapat merasakan dengan baik. Matur suksma untuk semua. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Namo budaya. Om shanti shanti om Terima kasih. PEMBICARA: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih, itu yang benar Pak itu. Silakan Banten. Selanjutnya siap Kalimantan Barat. PEMBICARA: KH. AHMAD SADELI KARIM, LC (BANTEN) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat kumpul hari ini sebagai awal dari masa sidang kita. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD RI beserta Ibu Wakil Ketua. Yang kita hormati para rekan Senator yang Allah muliakan, hadirin yang berbahagia juga Pak Sesjen beserta jajaran. Alhamdulillah bahwa hal ini saya diminta teman-teman untuk menyampaikan laporan kunjungan kerja Anggota DPD RI dari Provinsi Banten, mudah-mudahan dapat memberikan lebih lanjut kepada kita untuk maslahat rakyat Indonesia. Saya tidak akan bacakan seluruhnya tapi hanya poin-poin yang penting saja. Komite I saya rasa sama dengan yang lain, bahwa mengenai undang-undang tentang pemerintah daerah yang belum ada PP nya, sehingga pemerintah daerah belum bisa membuat juknisnya. Maka dari itu untuk kelancaran daripada pemerintahan negara ini perlu adanya secepatnya perintah membuat PP tentang undang-undang itu. Kedua Komite II, tentang undang-undang tentang penanggulangan bencana, serta masalah yang sama ini masalahnya sama diseluruh indonesia bahwa terkait SDM, masih belum bagus, maka dari itu secepatnya secepatnya pengawasan dari kita juga perlu teruskan, supaya juga bagaimana kalau ada bencana bisa cepat diselesaikan. Komite III ada beberapa hal. Masalah wirausaha ini karena banjirnya produk-produk luar negeri yang sangat murah, sehingga produk kita susah bersaing. Ini masalah, saya rasa tidak tahu di Bali seperti apa ya, tempat lain misalnya. Ini perlu adanya apa namanya pemerintah memperhatikan masalah ini. Juga adanya pungutan liar kepada calon tenaga kerja untuk pabrik di Banten. Ini saya rasa ini tidak tahu ya kalau tempat lain. Pribumi itu orangorang miskin daerah itu bekerja harus membayar 2 juta-3 juta bahkan yang masuk itu bukan orang dari Banten, tapi dari luar ini. Juga masalah pungli ini saya rasa aparat juga harusnya secepatnya menanggulangi masalah ini. Juga masalah, ada beberapa SMA atau tempat lain tidak tahu seperti apa, masuk SMA itu juga perlu uang tapi masih bayar SPP. Ini mengeluh masyarakat kepada kami di Banten, bahwa banyak SMA - SMA itu Banten kota bahwa yang mereka itu harus membayar SPP. Padahal kalau tidak salah pemerintah sudah menggratiskan dengan adanya BOS, belum ya SMP. Baik, untuk Komite IV, pemerintah daerah, berharap kabupaten kota bahwa pemerintah pusat agar APBN 2017 tidak lagi menunda-nunda atau mengurangi adanya SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
25
alokasi umum. Ya, sekaligus pemerintah daerah itu semulapun tidak tercapai, tapi DAU betul-betul dilaksanakan dengan baik. Itu mungkin hal-hal yang disampaikan bisa begitu ada beberapa prioritas proyek di Banten, 12 kalau tidak salah sudah SK Presiden, tolong ini cepat lagi dilaksanakan, supaya pembangunan di Banten lebih makmur lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Atas nama teman-teman kami dari Ibu Andiara Aprilia Hikmat, Bapak H. Ahmad Subadri, dan Prof. Habib Alwi menyampaikan salam kepada semuanya. Akhirul qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Banten. Selanjutnya Kalimantan Barat. Oke selanjutnya persiapan Kalimantan Tengah. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL RAHMI (KALBAR) Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selamat dan salam kepala junjungan kita Nabi Muhammad. Yang kami hormati Pimpinan DPD RI beserta seluruh anggota, yang kami hormati Sesjen DPD RI beserta seluruh jajaran kesekjenan DPD RI, wartawan yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan di daerah pemilihan DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 November secara garis besarnya. Yang pertama, kami ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dinamika politik nasional yang cenderung semakin memanas dan itu sangat terasa di daerah, sangat terasa di daerah. Hal ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita merawat dan memelihara kebhinekaan betapa pentingnya kita merawat dan memelihara kebhinekaan yaitu antara lain dengan cara bagaimana kita mengakui, menghargai eksistensi, setiap kelompok yang ada di negeri ini. Pluralitas adalah realitas dari masyarakat kita, tetapi bukan caranya dihadapi dengan pluralisme. Nah pluralisme ini cenderung mengajarkan orang untuk menyamaratakan dan akhirnya mengintervensi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah sedangkan bangsa kita bangsa yang prioritas itu memelihara kebhinekaan haruslah dengan saling menghormati, tidak saling mencampuri hal-hal yang tidak pantas untuk dicampuri. Itulah makna dari pemeliharaan kita terhadap kebhinekaan. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormat, berikutnya terkait dengan pilkada serempak gelombang kedua di Kalimantan Barat diikuti 1 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Landak, 1 calon, calon tunggal, dan di Kota Singkawang dengan 5 calon dan 2 independen atau calon perseorangan. Sampai hari ini Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu terkait dengan Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan yang rentangan perbatasannya lebih 800 kilometer, sampai hari ini masih banyak persoalan pertama yang terkait dengan penyelundupan barang-barang. Yang kedua, terkait dengan penyelundupan obat-obat terlarang, yaitu narkoba. Dan itu sangat luar biasa pengaruhnya dan di daerah daerah, di perkampungan orang menggunakan narkoba itu sudah menjadi hal-hal yang terkesan biasa, dan sampai hari ini aparat yang diamanahkan untuk itu masih jauh dari harapan untuk menangani masalah tersebut. Yang berikutnya yaitu masalah yang terkait dengan program transmigrasi. Kalimantan Barat adalah salah satu daerah penerima transmigrasi yang cukup besar. Diantara SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
26
permasalahan yang sering mengemuka adalah pertama terkait dengan masalah tanah, baik itu kecukupan lahan yang dijanjikan maupun legalitas dari kepemilikan tanah tersebut. Nah ini cenderung berakibat permasalahan dengan masyarakat setempat, dan juga kadang-kadang dengan perkebunan. Yang kedua terkait dengan masalah soliditas sosial yang ini harus senantiasa terus menerus diperhatikan oleh pemerintah dan warga masyarakat tentunya. Yang berikutnya yaitu terkait dengan pengalihan kewenangan dari kabupaten kota ke provinsi, sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Persoalan yang mengemuka di Kalbar khususnya terkait dengan pengalihan guru-guru SMA ke provinsi. Sampai hari ini pemerintah provinsi belum bisa mengatasi untuk guru honornya yang jumlahnya lebih kurang 8000. Kalau yang PNS karena memang sudah ada anggaran dari pemerintah tetapi, untuk guru honorer tidak bisa yang bisa diatasi. Terkait dengan masalah dana desa sampai sekarang masih sangat dibutuhkan sosialisasi secara terus menerus. Nah sehingga pelaksanakan dari dana desa tersebut, benarbenar bisa memberi dampak sebagaimana yang kita harapkan. Sekalipun dalam pelaksanaan tahun pertama dan kedua ini, sekitar 90% dana desa masih dialokasikan untuk infrasruktur. Jadi belum masuk pada program yang terkait dengan program kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi. Kemudian yang terkait dengan masalah tax amnesty Kalbar tergolong bukan daerah, sampai hari ini tidak termasuk daerah penyumbang terbesar, yaitu urutan ke-27 ya. Dengan dana tebusan mencapai Rp. 463.000.000.000,00. Kemudian yang terakhir pemotongan DAK, itu sangat mempengaruhi pelaksana pembangunan di daerah. Nah sehingga proyek-proyek yang telah selesai masih banyak yang belum bisa dicairkan. Nah itu tentu saja menimbulkan persoalan di daerah. Nah inilah garis besar dari laporan kegiatan di daerah pemilihan, dari Kalimantan Barat. Kami yang beranggotakan 4 orang yaitu Ibu Maria Goreti, Bapak Oesman Sapta, kami sendiri Abdul Rahmi, dan Ibu Rubaeti. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Kalimantan Barat. Kami persilakan Kalimantan Tengah. Sekarang waktu sudah jam 12 lewat, kita sudah atau baru 17. PEMBICARA: Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M., M.Si. (KALTENG) Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swastiastu. Namo budaya Yang saya hormati, Bapak Pimpinan DPD RI para Anggota DPD RI Yang saya hormati Bapak Sesjen DPD RI beserta seluruh jajaran, para wartawan hadirin sekalian yang berbahagia. Kami ingin menyampaikan hasil reses para senator DPD RI Kalimantan Tengah dan nantinya secara lengkap adalah di dalam laporan ini, tetapi ada hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini, yang kami anggap sangat penting sekali untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah menyangkut terkait dengan tata ruang Kalimantan Tengah, Pak Ketua dan Anggota DPD RI, dimana kita tahu program Presiden adalah mempercepat sertifikasi, tapi kondisi kita di Kalimantan Tengah ini terhambat dengan penyelesaian tata ruang yang belum selesai. Dari tanah yang terpakai 45% untuk penggunaan budidaya dan SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
27
lain-lain, baru 20% yang disetujui oleh pemerintah pusat. Jadi dari 6,7 juta hektar itu baru 3 juta, sementara 3,7 juta hektar itu masih berstatus kawasan hutan. Padahal kondisi di lapangan, fakta di lapangan, ini sudah menjadi areal perkebunan, tanah masyarakat, dan lainlain, sehingga akibat ini sertifikasi di Kalimantan Tengah termasuk yang sangat minim realisasinya. Sebagai contoh, 30.000 persil yang diberikan jatah oleh pemerintah pusat, itu baru 10%, nah inilah. Ada satu kesepakatan bersama 4 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tata Ruang, kemudian juga Menteri Kehutanan, dengan program PP 4 itu sudah dilaksanakan tetapi juga terkendala, karena dari Kementerian Kehutanan yang belum menindaklanjuti. Kami harapkan ini bagi kita saya berharap, bagaimana kita mempercepat, karena kamipun sebenarnya melalui Komite I-pun ketika Pak Ferry menjadi menteri sudah menyampaikan. Salah satu keberhasilan Kementrian Tata Ruang dan PPN adalah bagaimana mempercepat sertifikasi, redistribusi tanah yang dijanjikan oleh Presiden kita. Nyatanya juga ketika ini tidak berhasil beliaupun sebenarnya sudah apa yang dilakukan pergantian. Kami harapkan dengan menteri baru, program yang diharapkan oleh Presiden dan diharapkan oleh masyarakat ini dapat segera terwujud. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan adalah rencana program pembangunan rel kereta api, yaitu dari Palangkaraya ke Banjarmasin. Nah harapan kami, ini mengingat penting sekali baik intensnya arus barang dari Banjarmasin ke Palangkaraya, dan sebaliknya. Begitu juga angkutan manusia yang sangat padat, maka kami berharap melalui pimpinan nantinya, bersama-sama dengan senator dari Kalimantan Tengah dan Senator Kalimantan Selatan, untuk mengundang Menteri Perhubungan membicarakan tentang keseriusan karena kami tidak ingin nantinya, janji dari pemerintah Jokowi ini sampai nanti berakhir realisasinya tidak ada. Padahal ini sangat penting sekali untuk membangun kereta api dari Palangkaraya ke Banjarmasin. Karena saat ini sudah 2 tahun, kita belum tahu progress-nya, dengan nantinya kami mohon difasilitasi kita bisa membicarakan untuk mengevaluasi bagaimana progress-nya, hambatannya, bersama dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan rel kereta api dari Palangkaraya ke Banjarmasin dan sebaliknya itu bisa segera terwujud. Yang ketiga adalah persoalan juga yang menjadi sangat penting bagi kami adalah kelistrikan. Yang sering kami mengalami byar pet ataupun pemadaman akibat sebenarnya penyelesaian transmisi jaringan yang belum selesai. Dari sisi power plan sebenarnya apabila masuk ke seluruh jaringan maka pemadaman yang selalu terjadi di Kalimantan Tengah itu bisa dihindari, yaitu penyelesaian jaringan transmisi, yang sebenarnya baru selesai dari Kalsel ke Palangkaraya, dan Sampit yang belum selesai adalah Sampit ke Pangkalanbun, begitu juga penyelesaian jaringan transmisi dari Bartim ke Muarateweh, Barito Utara kemudian nyambung ke Meruyung Raya, terus berputar ke Gunung Mas hingga kembali lagi ke ke Palangkaraya. Apabila jaringan transmisi ini selesai sebenarnya power plan-power plan yang sudah dibangun itu bisa masuk kelistrikannya ke dalam jaringan, sehingga ini akan menghindari terjadinya pemadaman yang saat ini Kalimantan Tengah itu tergantung dengan Kalsel. Jadi kalau di Kalsel itu turun mesin, ya kami juga ikut padam, ataupun tower-nya pernah dicuri maling sehingga patah sehingga perbaikan tower kami pun juga ikut padam. Ini yang yang kami harapkan bagaimana kita nanti bisa melakukan koordinasi dengan PLN, pemerintah pusat, untuk percepatan penyelesaian jaringan transmisi di Kalimantan Tengah. Yang ketiga pimpinan yang juga kami sangat ketuju adalah perlunya kita karena saat ini adalah masyarakat kita, terhadap pengangguran juga semakin meningkat.Di satu sisi ada fenomena dengan membukanya bebas visa khususnya mohon maaf dari Negara Cina, yang begitu banyak, yang bekerja justru di sektor-sektor tenaga kerja biasa. Maka kami sepakat sekali untuk membentuk pansus melakukan evaluasi sehingga tenaga-tenaga buruh kasar itu sebenarnya adalah menjadi milik bangsa kita, bukan dari tenaga asing, karena aturannya SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
28
sudah jelas tenaga asing itu hanya bekerja pada sektor-sektor khusus yang merupakan keahlian yang memang kita tidak memiliki. Nah untuk itu saya pikir kita ingin mengingatkan pemerintah pusat, agar ini menjadi perhatian yang sangat serius untuk bagaimana kita menghindari lapangan-lapangan kerja yang sebenarnya sangat diperlukan oleh masyarakat dalam kondisi ekonomi yang susah, ini bisa di gunakan oleh masyarakat dan bangsa sendiri. Yang terakhir Pimpinan adalah kami juga sepakat, tadi rekan-rekan juga mengatakan kami juga Kalimantan Tengah sama yaitu kita ingin satu kepastian pemerintah pusat, apakah pemotongan DAU itu penundaan ataukah ini sebenarnya pemotongan supaya pemerintah daerah ada satu kepasti memprogramkan di tahun 2017. Sebagai contoh kami Kalimantan Tengah ini di potong DAU kita sampai 300 milyaran lebih, yang sebenarnya ini sangat penting untuk pembangunan, tadi seperti teman-teman katakan. Nah yang kedua yang sangat kita persoalkan juga dengan pemerintah pusat ini adalah pemotongan terhadap dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu kan adalah merupakan hak daerah yang dihitung dari sumber daya alam yang di ambil. Nah kita berharap pemerintah pusat ini ada satu kepastian, apakah ini ditunda, apakah ini memang dipotong, karena bagi kami Kalimantan Tengah pun akibat kegiatan pemilu pemilihan kepala daerah tahun 2015, sebenarnya ada hutang mereka kurang lebih 30-an milyar yang digelontorkan ke anggaran tahun 2017. Nah kita berharap pemerintah pusat kalau ini memang penundaan sudah barang tentu ini juga harus disampaikan kepada pemerintah daerah, sehingga perencanaan keuangan APBD tahun 2017 ini bisa dimasukkan kalaupun ini memang tidak ada maka anggaran tersebut nantinya akan ditiadakan sehingga bisa menghitung kembali kapasitas APBD di daerah. Nah inilah yang mungkin Pak Pimpinan yang bisa kami sampaikan dalam acara reses kami, yang dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober sampai 15 November ya. Saya juga ingin pantun sedikit. Buah mangga buah kedondong Bantu dong untuk menyelesaikan masalahnya. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. PEMBICARA: DR (HC) A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Saudara Ketua, saya sedikit ada interupsi selingan ya, interupsi selingan di dalam soal penyampaian salam-salam. Saya terinspirasi ada salam kasihan dari Pak Mawardi tadi itu yang kira-kira itu bahasa Dayak lah. kira-kira itu ya. Jadi menurut saya kita ini tidak ada suatu keputusan atau seolah-olah itu harus diucapkan ini, ini, ini kalau DPD. Itu tidak ada itu itu cuma kebiasaan, jadi orang yang kebetulan bukan muslim ya tidak harus juga mengucapkan assalamualaikum. Sebab itu kalau dikaji soal syariat itu, itu ada masalah doa kami itu. Jadi nanti ada menyangkut masalah perasaan keyakinan ya. Jadi daripada salahsalah seperti rekan kita Saudara Andre tadi dari NTT itu. Itukan nanti disangka nanti mengejek padahal memang ya beliau itu mungkin tidak hafal. Nah jadi menurut saya sampaikan saja salam menurut keyakinannya. Ya sudah assalamualaikum, ya sudah mau tambah salam sejahtera di Malaysia itu biasa itu salam sejahtera itu biasa saja, ya. Jadi kita jangan seolah-olah seperti dipaksakan harus mengucapkan tiga jenis begini, ini, ini, ini, jadi disamping memperpanjang waktu kadang-kadang juga disangka kita memperolok-olok kan padahal memang karena kita tidak biasa dan tidak tahu. Saya ingat dulu ada seorang profesor anggota kita di sini itu wah berulang-ulang tidak bisa betul mengucapkan “om swastiastu”, itu ya. Jadi saya kira ini tidak ada suatu keputusan tentang hal ini tidak ada surat keputusan SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
29
tentang itu. Jadi itu jangan seolah-olah dijadikan kewajiban harus mengucapkan ini. Saya kira ini penting supaya jangan ada di antara kita ini, yang perasaan keagamannya itu terganggu. Ya jadi biarkan saja menurut keyakinan orang itu, tiap-tiap mau menyampaikan dan kalau bukan orang muslim ya tidak mesti harus mengucapkan assalamualaikum ya jadi jangan orang didoktrinkan oleh suatu, seolah-olah ada peraturan, tidak ada peraturan di DPD tentang itu Terima kasih. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Berikut. PEMBICARA: Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M. (JAMBI) Interupsi Pimpinan, pimpinan interupsi, Daryati B-18. Mohon izin. Saya tidak membacakan laporan karena karena saya mau berangkat ke bandara Pak. Dimohon izin saya menyerahkan duluan boleh Pak? Mohon izin kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan berikut, kami persilakan Sulawesi Tengah dan siap-siap Sulawesi Utara. Tadi ada pertanyaan Pak Mawardi untuk diketahui oleh para Senator juga bahwa DAU itu bukan dipotong hilang, tapi penundaan. Insya Allah Bulan Desember itu pemerintah sudah menjanjikan ada yang keluar nanti sisanya akan disalurkan lagi. Kalau ada lagi yang lain yang mau serahkan, tidak akan ditolak. PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULTENG) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om namo budaya. Om Swastiastu Mohon maaf Pak A.M. Fatwa. Saya bangga mengucapkan om swastiastu. Saya bangga mengucapkan salam sejahtera untuk kita sekalian, walaupun tidak ada aturan tentang itu. Tapi saya bangga, karena teman-teman saya yang di luar Islam. Wah, hebat Pak Malonda. Boleh kah saya seperti itu? Boleh, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Pimpinan DPD RI rekan-rekan Anggota DPD RI I love you full, Sesjen DPD RI, para undangan sekalian Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syaifullah Malonda. Mohon maaf karena sebenarnya kami di daerah ada musrembang Pak, dari kemarin sampai besok. Jadi semuanya meminta izin. Kebetulan saya sendiri yang sudah selesai diberi tugas untuk memberi laporan ini. Laporan ini akan kami serahkan kepada Ketua karena semuanya sudah lengkap namun ada satu hal setelah saya mendapat mendengar beberapa informasi beberapa laporan reses dari teman-teman sekalian. Saya kasih contoh itu Bang Andri Garu. Laporan reses yang dia berikan bahwa kekurangan pupuk yang ada di daerahnya. Ini terjadi di daerah saya, juga periode lalu. Di Kabupaten Sigi itu mereka kekurangan pupuk. Nah pada saat itu saya memberikan laporan Paripurna ini tentang pupuk. Oleh Sesjen pada waktu Ibu Siti Nurbaya langsung menghubungi Dirjen SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
30
Pupuk itu, minimal pada saat laporan itu sampai ke dirjen, walaupun melalui by telepon ke dinas kabupaten maupun provinsi di daerah itu, dinas kabupaten-provinsi heran, ini laporan bagaimana ini Pak Dirjen, padahal di daerah kami itu pupuk masih ada. Ini laporan dari DPD coba dicek di lapangan, dan ternyata betul di Kabupaten Sigi itu hampir sekitar 25 ton kekurangan pupuk ya. Nah setelah itu, laporan yang kami berikan kepada, melalui Ibu Sesjen pada waktu itu Siti Nurbaya, mohon maaf ya tidak membeda-bedakan dengan yang lain. Kami difasilitasi oleh dirjen pada waktu itu menghubungi provinsi dengan kabupaten memang betul-betul ada kekurangan pupuk di sana. Bahkan kabupaten, kepala dinas di kabupaten maupun provinsi itu, setelah saya pulang ke daerah itu ditanyakan Pak, betul Pak laporannya Bapak ini betul, dan Alhamdulillah satu minggu setelah itu turun pupuk di daerah itu. Nah begitulah saya harap seperti ini juga kita pilah-pilah yang mana memang kewenangannya menteri, minimal Pimpinan DPD RI menyerahkan semua ini kepada mereka. Untuk Sulawesi Tengah misalnya, ada jalan di satu kabupaten yang sudah di aspal tapi rusak, ada dalam laporan kami ini Pak untuk Komite II. Nah minimal PU, Kementerian PU itu menghubungi dirjennya, kepala dinas yang ada di sana, bahwa memang ada jalan yang rusak di kabupaten itu. Setidak-tidaknya kabupaten itu mengerti bahwa memang betul-betul anggota DPD ini bekerja di daerahnya. Kok bisa ya laporan tentang jalan yang rusak di kabupaten saya, ada sampai di Jakarta. Sehingga komunikasi kami dengan dinas-dinas yang ada di daerah, bisa lancer. Karena itu tugas politik kita Pak, bukan tugas konsitusional kita, karena tugas konstitusional kita sebagai anggota DPD adalah legislasi, tapi tugas politik kita bagaimana kita mampu menampung semua aspirasi yang ada di daerah, diberikan ke pusat. Karena selama ini ketika semua laporan yang kita buat, tidak ada tindak lanjut. Saya berharap walaupun tidak ada tindak lanjutnya, tapi informasi yang kita berikan ini sampai kepada kementrian tertentu, kementerian tertentu walaupun cuma melalui by telpon kepada daerah, daerah pasti mengerti, bahwa oh inilah tugas DPD RI. Apa yang disuarakan oleh masyarakat ternyata ini, walaupun kami di dinas, di kabupaten, maupun di provinsi itu tidak tahu hal yang begitu, karena kita langsung ke masyarakat, bukan kepada dinas-dinas. Jadi saya berharap apa yang kita laporkan pada reses kali ini bisa ditindaklanjuti, diberikan kepada, kita kasih contoh misalnya dinas pertanian, dinas pertanian ini akan dihubungkan langsung nanti oleh dirjen yang ada di Kementrian Pertanian, sehingga mereka tahu bahwa inilah laporan DPD RI. Ketika mereka kaget ini laporan dari mana, dirjen yang ada di Kementerian harus mengatakan ini laporan dari DPD RI, Senator dari Sulawesi Tengah. Otomatis gubernur, bupati, akan menindaklanjuti ini, walaupun hanya by telepon melalui kementrian, karena kementrian itu dibawah-bawahnya, sektornya dia, agar berjalan secara langsung. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf Billahi fii sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang. Om namo budaya. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Luar biasa, silakan Sulawesi Utara. Selanjutnya siap Kalimantan Timur.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
31
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Terima kasih Pimpinan. Mohon izin Sulawesi Utara tidak akan membacakan laporan hasil reses karena antara membacakan dan menyerahkan sama juga nilainya, 4 orang hadir, 1 izin shalat dzuhur, 3 ada di meja ya. Sebelum saya serahkan secara resmi saya ingin menyampaikan pantun. Sambel terasi dimakan dengan undang Insya Allah tak ada ikan hias di Rumah Makan Padang. Aspirasi diserap dan sampaikan berulang-ulang. Insya Allah tidak sekedar menjadi penghias isi gudang. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, terima kasih Sulawesi Utara, tepuk tangan karena sudah menyumbang waktu. Silakan Kalimantan Timur. Selanjutnya siap yang meja kosong berarti kita lewati yang belakang Gorontalo ya. PEMBICARA: DRS. H. MUHAMMAD IDRIS (KALTIM) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya saya tidak bisa menyebutnya. Bapak Pimpinan DPD RI yang kami hormati, teman-teman Anggota DPD RI se-Indonesia yang kami hormati, Bapak Sesjen dan seluruh jajarannya yang kami banggakan. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, izinkan kami mewakili teman-teman Anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Timur. Pak KH. Muslihuddin Abdulrasyid lagi sholat Pak, Pak H. Ahmad Hendri lagi ada keperluan yang mendadak, kami tinggal berdua dengan Pak H. Muhammad Mirza Wardana. Cuma dia tidak duduk di tempatnya Pak. Kemudian saya sendiri H. Muhammad Idris. Bapak-bapak sekalian dan hadirin sekalian yang berbagia kendati sudah disepakati bahwa pembacaan hasil reses ini hanya diberi waktu 5 menit, jadi kalau lebih Pak saya mohon maaf, karena ada juga teman-teman yang langsung menyerahkan mudah-mudahan ini kurang lebih seperti itu. Komite I di dari Provinsi Kalimantan Timur ada tiga hal Pak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah rencana pembangunan pabrik kimia NPK Cluster di Bontang. Sesungguhnya kemarin juga kami sudah sampaikan kepada Bapak Pimpinan dan Insya Allah akan ditindaklanjuti. Tepatnya adalah di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun lima pabrik besar yang akan mendukung tentang pangan nasional di Indonesia. Cuma ada persoalan yaitu di lokasi rencana pembangunan pabrik tersebut ada 7 RT Pak 500 kepala keluarga dan kurang lebih 2.000 jiwa. Itu apabila dibangun pabrik di situ maka masyarat di 7 RT ini akan sangat terganggu dan malah justru terancam kesehatannya. Oleh karenanya dengan sangat hormat mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini DPD RI berkenan untuk memfasilitasi mempertemukan beberapa menteri yang terkait di dalamnya terutama menteri lingkungan hidup, BUMN, kemudian tata ruang dan pertanahan Gubernur Bontang, dan Walikota Bontang, dan perwakilan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua masalah tapal batas, yang ada di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kendati yang saya sampaikan adalah tapal batas yang ada di Kalimantan utara di 6 kecamatan yang masuk di dalam rencana pemekaran atau DOB, salah satu kecamatan yang bernama Kecamatan Lumbis Ogong itu terdiri 154.000 hektar Pak, itu masih menjadi sengketa dengan pihak Malaysia dan di dalamnya ada 21 desa yang terdapat di dalamnya, syukur Alhamdulillah dari 21 desa itu warganya masih sangat setia bahwa kami adalah warga negara republik Indonesia. Di dalam reses kemarin kami mengunjungi 5 SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
32
kecamatan di antara 6 kecamatan itu dan kami langsung bertemu dengan kepala kepala desa yang ada di dalamnya. Ini mohon di disampaikan kepada pemerintah di republik ini, supaya ini bisa ditindaklanjuti. Sebab kalau tidak, ada kekhawatiran akan terjadi seperti Pulau Hambalat dulu, setelah Malaysia masuk baru kelabakan mengirim alat persenjataan yang begitu besar. Tentu ini memakan waktu dan biaya tidak sedikit. Yang ketiga, kemarin Pak Gubernur Kalimantan Utara juga menyarankan supaya wilayah kantor gubernur itu masih ada di wilayah kecamatan Pak. Jadi diharapkan supaya nanti kecamatan ini ada solusi lalu ditingkatkan menjadi kabupaten atau kota. Tiga hal ini di Komite I hal-hal penting yang lainnya sudah banyak tadi disampaikan oleh teman-teman. Yang kedua komite II, Pak sebenarnya banyak sekali permasalahan yang ditemukan di masyarakat cuma ada dua hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pengawasan undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Permasalahannya adalah sosialisasi undang-undang dan dinilai masih sangat kurang, ini di dua provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Akibatnya menimbulkan permasalahan yang terjadi di sana-sini, apalagi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih sangat jauh berbeda dengan daerah lain yang sudah maju. Yang kedua adalah pengawasan undangundang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya tentang pemanfaatan sampah untuk energi listrik. Tadi juga sudah banyak disampaikan oleh kawan kawan dari provinsi lainnya. Kemudian, komite III ini ada tiga Pak. Yang pertama berkenaan dengan kewirausahaan secara umum dunia kewirausahaan baik skala daerah maupun nasional belum mengetahui adanya Undang-Undang wirausahaan. Oleh karena nya perlu disosialisasikan lebih lebih maksimal lagi, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara jelas. Yang kedua masalah pendidikan, pembinaan pendidikan di di daerah seperti yang juga disampaikan oleh teman-teman anggota DPD di provinsi lainnya, bahwa masalah kewenangan antara kabupaten kota dengan gubernur ini, di sekolah lanjutan SMK, ini menimbulkan masalah yang sangat besar Pak. Sebab fisiknya ada di kabupaten kota, sementara kewenangannya ada di provinsi. Sehingga bila walikota bupati ingin memberikan biaya kepada siswa-siswi yang ada di sana itu, jangan-jangan disalahkan pula. Kemudian yang ketiga masalah kesehatan. Masalah vaksin palsu yang beredar dirilis resmi dari BPOM di Kalimantan Timur dan Kalimantan utara, ya syukur Alhamdulillah ini sangat dikhawatirkan beredarnya, sekalipun sampai saat ini secara kuantitatif masih sangat sedikit. Kemudian Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT yang kami hormati. Dari Komite IV ada beberapa masalah yang ditemukan. Kendati ada dua yang perlu saya garis bawahi. Pertama penundaan pencairan dana alokasi umum pada daerah yang telah, ini daerah telah terhambat percepatan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya, sama dengan kawan-kawan yang lainnya. Yang kedua adalah sosialisasi yang kurang. dari pemerintah terhadap program tax amnesty yang di Kalimantan timur, Kalimantan utara juga banyak yang ikut serta membayar pajak. Tapi mereka tidak tahu uangnya ke mana dan nanti akan dipergunakan untuk apa. Sebagai partisipasi dan perhatian secara serius dari teman-teman warga negara Republik Indonesia, bahwa beberapa hari terakhir ini banyak saudara-saudara kami mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita atas kejadian atau peledakan bom di dekat gereja Oukemene di Samarinda beberapa hari yang terjadi ini yang lalu. Mudah-mudahan penangan ini segera bisa diatasi dan tidak menjalar ke daerah daerah lain. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan terima kasih atas segala pengertiannya dan memang kalau ada hal hal yang kurang berkenan. Wabilahi taufik walihidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
33
PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih tepuk tangan untuk Kalimantan Timur. Silakan Kalimantan Selatan dengan catatan ini duduknya di tempat lain, tidak kelihatan. Persiapan Gorontalo ya, Gorontalo silakan. PEMBICARA: Hj. RAHMIYATI JAHJA, S.Pd. (GORONTALO) Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om swastiastu. Bapak-bapak, tidak ada ibunya jadi Bapak-bapak pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati, rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dari Aceh sampai Papua barat yang saya cintai, Bapak Sesjen dan seluruh jajaran para asisten staf ahli media sosial yang ada, media cetak, media elektronik, hadirin yang berbahagia. Saya ditugaskan oleh teman-teman untuk membacakan laporan reses sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 November, sebagai berikut. Komite I KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan tiga pasang calon walaupun sempat tertunda disebabkan oleh permasalah ijazah salah satu calon wakil gubernur. Menjelang Pilkada Gubernur 2017 di Provinsi Gorontalo guru SMA, SMK menjadi obyek politisasi. Kecenderungan atau aspirasi yang berkembang di kalangan guru-guru SMA, SMK sulit untuk dihindari dari tarik menarik politisasi berkaitan dengan pengelolaan guru-guru tersebut. Para guru lebih cenderung mengharapkan SMA, SMK dikelola oleh Pemprov dari pada oleh Pemkab atau Pemkot. Komite II. Ada tayangannya, saya tadi memberikan ada tayangan yang ada hubungannya dengan banjir. (suara tayangan video, red) “Kami sampaikan dalam perjalanan ini sudah sekitar 5 gunung yang sudah hancur total ya”. Bagaimana sih tidak kelihatan mas, mohon maaf pak. Ya sudahlah saya lanjutkan untuk efisiensi waktu. Bencana banjir di Provinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Gorontalo meliputi 9 kecamatan dan alhamdulillah bisa diatasi dan terima kasih untuk sahabat Komite II yang telah menyumbang melalui solidaritas Komite II yang terkumpul kurang lebih Rp 14,500,000. Berikut tadi sebenarnya sudah tayangan salah satu tambang ilegal yang sudah berulang-ulang kali, sudah berulang-ulang kali dimana tambang tersebut menjadi bias untuk area persawahan penduduk sehingga tidak bisa ditanami lagi padi. Ini sudah berulang-ulang kali Pak Ketua baik ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan Presiden sampai dengan hari ini tidak ada realisasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh senator dari Sulawesi Tengah bisa menggugah hati para pemangku kepentingan. (Suara tayangan video)“Di Kecamatan Telaga Jaya, saya bersama Bapak Camat Telaga Jaya dan seluruh warga hari ini. Alhamdulillah.” Rusak tidak usah, tidak usah. Mohon maaf. Tidak bisa. Sudah mas tidak usah. Terima kasih saya lanjutkan. Berikut Komite III. Permasalahan pendidikan, kurikulum 2013 sudah baik tapi sistem penilaian terlalu rumit. Yang kedua, buku siswa sering terlambat dikirim oleh Kementerian Pendidikan untuk semester 1 biasa dikirim pada akhir semester 1 atau awal semester 2 bahkan untuk kelas 5 sudah 3 tahun berjalan kurikulum 13 belum pernah ada dropping buku. Berikut, tiap siswa memerlukan 8 buku tema untuk 1 tahun buku tidak bisa digunakan lagi untuk siswa yang berikutnya karena setiap siswa mengerjakan tugas langsung di buku tema tersebut. Berikut, guru sangat minim mendapatkan pelatihan yang aplikatif dan berkualitas. Bapak, ibu sekalian untuk Komite IV. Setelah anggaran DAU dipotong hingga 96 M
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
34
tahun 2016, tahun 2017 dana yang mengucurkan ke Provinsi Gorontalo malah menyusut jika dibandingkan dengan total dana transfer ke daerah 2016. Demikian singkat, mohon maaf tayangan tidak jadi. Saya tutup dengan 1 ungkapan “satu makna yang membuat kita bahagia yaitu cinta dan satu rasa yang menjadikan kita dewasa adalah masalah”. Allahul-Musta'an. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Berikut kami persilakan Sulawesi Tenggara, persiapan Sulawesi Selatan. Ini masih ada 7 kalau kita bisa tepat 5 menit berarti 35 menit kita bisa selesai pukul 13.30 WIB maksudnya tidak perlu skorsing mohon kita sepakati. Terima kasih. PEMBICARA: Drs. H. YUSRAN A. SILONDAE, M.Si (SULTRA) Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om swastiastu. Yang kami hormati Bapak Pimpinan DPD RI. Yang terhormat rekan-rekan senator. Yang terhormat Sekjen beserta staf. Hadirin yang sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan kegiatan reses yang telah kami laksanakan beserta rekan-rekan mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 November kemarin. Sebenarnya laporan ini sudah kami tuangkan dalam bentuk tertulis, ini lengkap dan sebentar kami akan serahkan kepada Bapak Pimpinan. Didalamnya ini telah memuat berbagai macam saran, usul dan masukan-masukan mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan dan sebagai bahan untuk bisa ditindaklanjuti. Namun demikian barangkali pada kesempatan ini juga kami ingin menggarisbawahi 1, 2 diantaranya ini juga sesuai dengan pesan-pesan dari konstituen kami. Pertama untuk Komite I yaitu tentang pengisian tenaga-tenaga pendamping desa dan tenaga-tenaga pendamping lokal desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang 2014 tentang Desa. Diharapkan sebenarnya ini itu dapat terpenuhi untuk semua desa dan juga kecamatan namun kenyataannya untuk di Sulawesi Tenggara sampai saat ini belum bisa terpenuhi jadi masih banyak desa-desa begitu juga kecamatan itu yang tidak ada tenaga-tenaga pendamping desa dan tenaga pendamping lokal desa. Bahkan lebih parah ada 1 kabupaten yaitu Kabupaten Buton Tengah itu sama sekali satupun tidak ada pendamping desanya. Nah ini mudahmudahan yang melalui kesempatan ini bisa mendorong bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa untuk memberikan perhatian karena ini kegiatan sudah berjalan 2 tahun 2015 dan 2016 tadi bisa dikatakan dia berjalan, berjalan sendiri tanpa tenaga ahli dan tanpa pendamping desa. Kemudian yang kedua, masih untuk Komite I menyangkut mengenai perombakan kawasan hutan. Kelihatannya di daerah ini sekarang perombakan kawasan hutan itu semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Ada usulan-usulan dari mereka dimana kawasan-kawasan lindung yang tadinya kawasan lindung ini untuk diturunkan statusnya menjadi APL tetapi kelihatannya tindaklanjut juga tidak ada baik oleh pemerintah pusat begitu juga pemerintah provinsi. Jadi harapan mereka agar supaya ini bisa termanfaatkan dan SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
35
memang mereka sebenarnya ini sudah ada di dalam lokasi tersebut pada waktu pengukuran penetapan sebagai kawasan lindung mereka sudah berdiam didalamnya tapi pengukuran tetap dilakukan. Nah sekarang ini bagaimana status hukumnya mereka tetap menuntut agar supaya tetap diakui tanah mereka yang ada di dalamnya dan bisa mereka manfaatkan tanpa ada kekuatan-kekuatan hukum yang bisa mengganggu. Kemudian yang kedua, ini juga barangkali perlu kami sampaikan ini mengenai sengketa-sengketa pertanahan. Jadi disana itu pak sekarang ini sudah marak sekali sengketasengketa pertanahan, sengketa-sengketa pertanahan ini antara pemilik-pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu dengan masyarakat pemilik lahan begitu juga itu perusahaan perusahaan pemilik hak guna usaha itu biasanya untuk perkebunan-perkebunan karena apa mereka kalau sudah memang IUP atau memegang hak guna usaha kadang-kadang lahanlahan, tanah-tanah masyarakat yang ada didalamnya itu, itu rasanya mereka sudah kuasai secara langsung sehingga dalam mengeksploitasi atau memanfaatkan kadang-kadang mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada didalamnya. Nah kalau ini tidak cepat kita tangani ini kita khawatirkan bisa saja nanti terjadi juga seperti Mesuji yang ada di Provinsi Lampung dan gejala-gejalanya ini fenomena ini sudah mulai muncul pada saat sekarang. Jadi lebih baik mulai sekarang ini kita mendorong kepada pemerintah dalam hal ini juga kepada Badan Pertanahan untuk menyelesaikan masalah ini sebelum lebar kemanamana karena kalau sudah melebar ini sudah susah untuk diselesaikan. Kemudian berikutnya ini kami disampaikan juga mengenai tenaga kerja asing. Tadi terima kasih sudah singing. Jadi tenaga kerja asing ini pak terutama dari Cina seperti barangkali Pak Ketua dalam hal ini Pak Farouk begitu juga Wakil Ketua Komite III Ibu Fahira pada waktu kunjungan kita di lapangan kita melihat sendiri itu adanya tenaga-tenaga asing tetapi itu sebenarnya masih sebagian kecil dari tenaga-tenaga si Cina yang masuk itu satu tempat, tetapi kalau kita lihat sekarang itu semakin marak dan semakin ramai, semakin masif mereka. Jadi mereka ini masuk hampir semua dilokasi-lokasi penambangan, apakah itu di penambangan nikel, apakah itu di penambangan emas, apakah itu di penambangan aspal mereka ada di dalamnya dan mereka ini mengerjakan seperti tadi yang disampaikan salah satu rekan dari Kalimantan Tengah bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dan tidak juga memerlukan terlalu teknologi tinggi. Nah ini juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat mereka bisa kerjakan tetapi justru mengambil tenaga-tenaga dari luar. Nah di samping itu sudah ada juga gejala mereka ini sudah melakukan tindak-tindak kriminal sudah mulai ribut dengan warga masyarakat sehingga kadang-kadang juga sudah terjadi konflik untuk sekarang ini kelihatan masih bisa diatasi oleh pihak-pihak kepolisian atau pihak yang berwajib tapi kita tidak tahu dalam perkembangannya yang akan datang bisa saja nanti ini semakin ramai, semakin masif, sudah sulit untuk kita kendalikan. Kemudian yang terakhir barangkali ini juga disampaikan hasil dari reses ini mengenai pemerataan tenaga-tenaga guru baik SD, SMP maupun tenaga guru untuk di tingkat SLTA. Kelihatan ini kalau kita lihat rasionya itu cukup ideal, misalnya saja untuk guru SD, guru SD antara murid dengan, antara guru dengan murid itu 1 banding 14 tetapi kenyataannya di lapangan kalau kita lihat ada sekolah-sekolah yang malah 1 sekolah hanya 1 atau 2 orang gurunya tapi sebaliknya itu bertumpuk di kota-kota, di ibu kota, kota kabupaten sampai di ibukota provinsi. Nah barangkali pemerataan tenaga-tenaga guru seperti ini baik yang ada di SMP yang ada di tenaga SD maupun tenaga SMA berkali kita bisa dorong supaya ada tegas konstituen disini dalam hal ini oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur untuk adakan pemerataan tenaga-tenaga guru tersebut. Kemudian yang terakhir satu lagi ini, usul yang disarankan oleh konstituen kita jadi mereka juga meminta kita ini sekarang ini lagi aktif sekali aktif sekali dalam mengadakan sosialisasi-sosialisasi 4 pilar nah kalau bisa katanya di samping kita sebagai anggota MPR SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
36
mengadakan sosialisasi 4 pilar kalau bisa juga dilembagakan sekaligus seperti dulu, dulu itu kan ada BP7. Nah ini barangkali bisa lebih efektif berjalan dari pada macam kita ini yang bersifat temporer sekali-sekali saja nanti pada waktu reses kita turun tetapi kalau memang sudah ada lembaga yang bertanggung jawab mereka yang akan lakukan, kita tinggal supervisi saja. Saya kira ini yang kami sampaikan ada juga pesan-pesan yang kelihatannya ini juga dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota cukup memberikan apresiasi cukup bagus dengan anggota-anggota DPD yang sangat aktif turun ke lapangan mulai dari provinsi sampai kabupaten kota yang di antara lain melalui kegiatan reses ini untuk menampung aspirasiaspirasi masyarakat yang ada akan tetapi tetap juga seperti tadi disampaikan rekan-rekan itu dipertanyakan itu bagaimana tindaklanjutnya dan realisasinya yang kadang-kadang seperti yang tuangkan masuk di dalam hasil kegiatan reses kita ini masih yang itu itu juga pak yang sebagian besar dari itu kita ulang itu diulangi lagi mereka minta tetapi lagi sampai kira-kira ini bisa ada harapan untuk direalisasikan. Jadi ini dimintakan agar supaya betul-betul hasil reses kita ini bisa ditindaklanjuti dan juga bisa realisasi. Saya kira ini akan sampaikan terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sulawesi Tenggara. Persilakan Sulawesi Selatan. Mohon persiapan Maluku. PEMBICARA: A.M. IQBAL PAREWANGI (SULSEL) Bismillah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Anggota DPD RI Sulawesi Selatan kesimpulan laporannya DR. Ir. H. Abdul Aziz Kahar Muzakar, DR. H. Ajiep Padindang S.E., M.M., Drs. H. Bahar Ngitung, MBA dan yang paling muda A.M. Iqbal Parewangi. Ada 41 poin dari keseluruhan yang ada di sini dan kami berempat tadi berembug dan kemudian bersepakat bahwa ada poin-poin tertentu yang akan disebut dengan cepat ringkasannya tetapi ada 1 bagian secara bulat kami berempat dimintakan untuk di baca secara lengkap sebanyak 2 paragraf. Yang pertama, menitipkan agar DOB Bone Selatan dan Tengah dapat menjadi perhatian, mendapatkan perhatian khusus seperti Pak Benny dan teman-teman di Komite I. Kemudian yang kedua, sertifikasi tanah di daerah transmigrasi. Lalu untuk di komite ini banyak ada 20 di Komite I silakan nanti pimpinan yang saya hormati Pak Sekjen di telisik dengan lebih rapi. Kemudian di Komite II, ada 4 cluster yang perlu mendapatkan perhatian yaitu pada bidang kehutanan dan lingkungan hidup khususnya di Luwu, infrastruktur di Bone, pertanian di Enrekang, kemudian perkebunan di Luwu. Pimpinan dan segenap sahabat senator yang saya hormati. Kemudian terkait dengan DAU perlu juga disampaikan bahwa lebih dari 1 trilliun rupiah untuk Sulsel itu mengalami kekurangan Dana DAU disebabkan pengalihan status pengolahan Sekolah Menengah Atas atau sedrajat dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi. Kemudian case pegawai negeri, maaf kok case. Pegawai honorer tenaga kontrak sebanyak 160 ribu yang tidak dapat dibiayai oleh alokasi DAU, Bapak Pimpinan. Kemudian pengelolaan dana desa mengalami keterlambatan realisasikan dan SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
37
pertanggungjawaban itu disebabkan masih dirasakan adanya dualisme pengaturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Itu beberapa poin dari 40 yang awal. Untuk satu yang terakhir sebagai mana kesepakatan kami berempat ijinkan saya untuk membacakannya secara lengkap yang boleh kami sebut sebagai pesan dari tanah serambi Madinah. Selanjutnya terkait kondisi kekinian Indonesia di bidang keagamaan. Uraian singkat berikut merupakan rangkuman atas aspirasi-aspirasi dari banyak pihak selama masa kegiatan reses Oktober-November 2016 lalu di Sulawesi Selatan yang masuk bukan hanya lewat pintu Komite III tetapi lewat semua Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan. Perhatian masyarakat terhadap kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Cahaya Purnama begitu besar. Tidak sebatas di Jakarta saja tetapi meluas secara nasional. Aksi damai 4 November 2016 lalu sebagai gambaran bukan saja berlangsung akbar di Jakarta tetapi juga di daerah Jawa lainnya Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan sejumlah daerah di segenap penjuru Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri aksi damai tersebut diikuti 100,000 orang lebih yang berlangsung serempak di berbagai kabupaten dan kota. Itu baru fakta kuantitatifnya, belum lagi beragam fakta kualitatif seperti diskursus tematik yang terus meluas dan menukik, kesibukan media massa meracik beragam berita dan cerita, pengerahan pasukan pengamanan dari POLRI dan TNI, hingga kesibukan Presiden Joko Widodo blusukan ke berbagai Ormas Islam ditambah mengundang sejumlah tokoh Ormas Islam yang tidak sempat diblusukinya. Besarnya respon terhadap kasus penistaan agama tersebut sudah semestinya menjadi first warning atau peringatan awal serius bagi semua pihak yang mencintai NKRI termasuk DPD Republik Indonesia. Pesannya jelas, pesan dari tanah serambi Madinah jelas, jangan main-main terkait keyakinan agama apalagi antar agama, apalagi agama Islam. NKRI bukan negara sekular juga bukan negara atheis. NKRI yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kado terindah umat Islam kepada bangsa dan negaranya, ghirah keislaman sangat menentukan perjuangan melawan penjajah hingga terebut kemerdekaan negeri ini. Sampai hari ini tercatat seluruh Pahlawan Nasional Indonesia yang lahir sebelum abad 19, kemudian 81,7% yang lahir pada abad 19, dan 75,8% yang lahir setelahnya adalah para syuhada syahadatain. Girah keislaman itu juga sangat menentukan terjaganya kerukunan hidup berbangsa dan bernegara kita kini dan kelak karena bagi umat Islam di dalam pesan dari serambi Madinah ini diyakini bahwa menjaga NKRI dari segala bentuk ancaman dan rongrongan termasuk penistaan dalam segala bentuknya sudah merupakan tanggung jawab kesejarahan dan masa depan. Pesan dari tanah serambi Madinah ini jelas, girah keislaman senantiasa menjaga NKRI. Oleh karena itu siapapun yang mencintai NKRI jangan usik keyakinan religius umat Islam, izin senior Pak Ajiep Padindang saya sudah menyampaikan amanah itu secara terbuka di depan Sidang Paripurna resmi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada hari ini. Pimpinan terimakasih atas kesabarannya. Bapak, ibu, sahabat saya Senator Republik Indonesia terima kasih atas kesabarannya dan terima kasih atas kesediannya mendengar keterusterangan orang Sulawesi Selatan. Walbillahi taufik walhidayah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sulawesi Selatan. Kami persilakan Maluku. Selanjutnya persiapan Papua Barat.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
38
PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (MALUKU) Laporan kegiatan di daerah anggota DPD Provinsi Maluku dari tanggal 26 Oktober sampai 15 November. Yang kami hormati pimpinan DPD RI, para anggota DPD RI, Sekertaris Jenderal DPD RI bersama staf hadirin yang berbahagia. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk tidak semua. Kami dari Provinsi Maluku baik Komite I, II, III, dan IV, memiliki aspirasi yang tidak jauh beda dari provinsi-provinsi yang lain sehingga perkenankanlah kami hanya menyampaikan hal-hal yang lebih spesifik sesuai dengan provinsi kami. Pertama Komite I terkait dengan Pilkada serentak, ada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten SBB (Seram Bagian Barat) sampai detik ini masih ada permasalahan yang berhubungan dengan tapal batas. Itu artinya akan ada permasalahan untuk yang namanya DPT. Untuk itu kami mendorong dari Pimpinan DPD agar dapat memberikan masukan ke Kemendagri agar segera menetapkan tapal batas yang sah antara kedua kabupaten tersebut yaitu Kabupaten SBB dan Kabupaten Maluku Tengah. Yang kedua, masih terkait dengan Pilkada bahwa salah satu kabupaten yang merupakan peserta dari Pilkada serentak yaitu Kabupaten Maluku Tengah hanya ada satu pasangan calon itu berarti tidak mencerminkan adanya demokratis. Untuk itu dari Komite I berharap agar adanya regulasi Permen dari Menkumham atau regulasi setingkat Perpu RI yang mengatur tentang masalah yang terjadi di Maluku Tengah tentang pasangan calon dan juga mungkin terjadi di kabupaten atau provinsi yang lain. Selanjutnya dari Komite II. Maluku hanya memiliki satu EWS yaitu Early Warning System yang hanya berada di Kepulauan Banda padahal kepulauan Maluku begitu banyak. Yang kedua, terkait dengan Komite II bahwa gedung pengolahan sampah yang dibangun oleh Kementerian PU sejak tiga tahun lalu sama sekali belum beroperasi hingga saat ini. Yang ketiga dari Komite II, bantuan pemerintah pusat untuk pengelolaan sampah di Maluku tidak di dukung dengan fasilitas pengolahan sampah seperti alat-alat berat untuk pengolahan sampah. Komite III, tidak jauh berbeda dari provinsi yang lain. Kemudian Komite IV yang sangat spesifik yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal di Maluku sesuai dengan aspirasi masyarakat maka pemerintah pusat dengan dorongan dari lembaga DPD RI ini dapat mengeluarkan Inpres Maluku terkait dengan lumbung ikan nasional yang sampai detik ini hanya merupakan wacana semata. Yang terakhir sudah tentu harapan daripada kami tidak jauh berbeda dengan harapanharapan seperti Paripurna-paripurna sebelumnya dan harapan kami yang kedua agar apa yang disampaikan oleh Senator dari Sulawesi Tengah itu dapat terealisasi. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami anggota DPD dari wakil Provinsi Maluku Hj. Anna Latuconsina, Dr.Nono Sampono, M.Si, Prof. Dr. John Pieris, SH., MS., Novita Anakotta. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Maluku. Selanjutnya dipersilakan Maluku Barat dan persiapan Maluku. Papua Barat itu satu belum dilantik, satu maju ke Pilkada. Silakan Maluku eh Papua. Mau sama dengan Papua Barat juga boleh.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
39
PEMBICARA: YANES MURIB, M.M. (PAPUA) Yang saya hormati Pak Ketua, Wakil Ketua dan; Yang saya hormati Anggota DPD, Senator seluruh Indonesia dan; Yang saya hormati Pak Sekjen dan seluruh jajarannya. Perkenankan saya untuk menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja dari 4 anggota Dapil Provinsi Papua saya sampaikan laporan secara singkat. Pertama sebelum saya sampaikan Pak Ketua ya, pimpinan saya laporkan mewakili 3 anggota walaupun 3 anggota dari DPD Papua tidak ada koordinasi dengan saya sampai sidang ini, saya juga tidak tahu apa kendala beliau bertiga tetapi paling tidak mewakili 3 anggota yang saya sampaikan tanpa mengurangi. Pertama Komite I. Dalam sidang paripurna ini saya laporkan yang penting-penting saja. Kami melihat masyarakat Papua sangat berantusias dalam hal ini khususnya perhatian pemerintah pusat terhadap permasalahan dan isu-isu Papua yang sekarang ini masyarakat memberikan apresiasi kepada pemerintah yang sekarang adalah terutama rencana strategis pembangunan infrastruktur Papua karena masyarakat sudah melihat pembangunan jalan trans nasional di pegunungan Papua sudah berjalan sedang berjalan sampai sekarang. Kemudian rencana pemerintah juga akan membangun jalan kereta api di Papua mulai dari Papua Barat Sorong kemudian masuk ke Papua diharapkan pembangunan infrastruktur ini bisa memberikan dampak yang positif kepada itu masyarakat Papua karena selama ini kita lihat dimana rakyat Papua itu semakin tertinggal semakin jauh dari perhatian pemerintah semakin jauh dari yang perkembangan karena memang infrastruktur di daerah, di Papua sangat sulit satu daerah ke daerah yang lain harus dengan menggunakan pesawat dan di dunia ini mungkin setiap hari menggunakan pesawat itu masyarakat Papua dan orang Papua menganggap bahwa pesawat itu bukan lagi transpor udara atau pesawat yang bisa terbang tetapi sudah dianggap itu sudah angkutan umum, sudah mobil itu begitu, sudah dianggap mobil bayangkan orang pakai koteka saja setiap hari naik pesawat untuk ke kota karena, jadi ini kita perlu memberikan dorongan kepada pemerintah agar bisa menseriusi programprogram yang diangkat penting dan bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat Papua. Kedua, saya juga perlu sampaikan perkembangan untuk Pilkada serentak jilid 2 di Provinsi Papua dalam koordinasi kami dalam kunjungan sampai sekarang kesiapan dari sisi KPU, pihak KPU dan juga dari segi keamanan semua berjalan dengan baik tetapi memang perlu juga akan diantisipasi, antisipasi itu perlu itu mungkin potensi-potensi yang ke depan memungkinkan ada kendala-kendala itu kami juga sampaikan agar kita bersama-sama mengawasi semua kemungkinan itu. Kemudian satu lagi yang penting menurut saya adalah dalam kunjungan ini kami temukan juga di Papua bukan hanya masalah kemiskinan yang selama ini dipandang Papua itu adalah wilayah yang penduduknya miskinnya paling tinggi atau paling besar tapi yang kami temukan selain itu adalah permasalahan angka kematian pak. Angka kematian yang sangat besar di Papua tingginya angka kematian ini ialah ada faktor terutama pertama kali yang kami lihat adalah faktor sex bebas ini sangat tinggi di Papua dan kemudian faktor kedua adalah minuman keras dan alkohol atau alkohol kemudian faktor ketiga narkoba. Saya mewakili Papua meminta kepada Komite III agar Komite III bisa membantu masyarakat Papua melalui pemerintah terkait agar permasalahan-permasalahan terkait dengan tingginya kematian masyarakat ini bisa atau lewat pimpinan dalam forum ini saya mendesak agar memberikan perhatian khusus karena kita pemerintah dan DPD memberikan perhatian hanya khusus kepada pembangunan tetapi tidak memperhatikan soal angka kematian yang sekarang kami temukan dalam kunjungan kerja ini.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
40
Kemudian dari komite lain juga melaporkan bahwa permasalahan pendidikan di Papua dinilai pendidikan yang sekarang diterapkan itu kurang efektif karena itu diharapkan ada pola-pola tertentu yang dianggap lebih cepat lebih bisa memaksimalkan anak Papua itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik harus dibuat salah satu usulannya adalah boarding school atau sekolah berpola asrama. Sekolah berpola asrama ini sangat tepat untuk di Papua khususnya pedalaman-pedalaman yang di sana. Mungkin di media, di Indonesia anak-anak dari di desa berapa jauh berkilo-kilo ke sekolah tetapi belum pernah ekspose di Papua, lebih parah di Papua bahkan anak-anak yang usia pendidikan 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun itu belum sekolah bapak, ibu karena saking jauhnya. Jadi pola-pola pendidikan asrama ini cocok untuk di Papua khususnya yang di daerah-daerah pedalaman itu agar anak-anak yang usia sekolah itu mereka tidak perlu harus pulang pergi ke kedaerahnya atau kampungnya tapi mereka ditempatkan di asrama dan belajar, dan disitu mereka bisa membentuk karakter dengan baik. Itu usulan yang paling penting menurut saya dari pendidikan ya, dari sisi pendidikan. Kemudian usulan pemerintah agar pemotongan anggaran yang terjadi di tahun 2016 itu tidak terulang lagi di tahun 2017 itu sangat-sangat ditegaskan kepada pemerintah Papua karena dampaknya besar sekali dalam kegiatan pemerintah daerah, pembangunan di daerah mana dalam program-program yang mereka sudah canangkan tetapi untuk untuk mewujudkannya banyak yang mengalami kendala karena anggaran, cost-cost yang sudah di dipotong oleh pemerintah pusat dan diharapkan tahun 2017 itu tidak dipotong lagi ya itu usulan dari pemerintah ya pak. Ini penting saja ini saya sampaikan ini, yang tidak penting tidak usah dan juga ini pesan moral dari masyarakat juga agar jangan lagi ada anggota maupun anggota DPD RI atau pimpinan yang tersangkut korupsi karena alasan mereka masyarakat sudah terlanjur bangga dengan Anggota DPD RI. Menurut saya pesan moral masyarakat Papua ini kepada DPD ini sangat mereka antusias ya memberikan support tetapi pesan itu menjadi penting bagi kita semua karena masyarakat Papua mendapatkan apa kehadiran DPD baik kami dari anggota, 4 anggota maupun juga pimpinan ketika kita kunjungan di Papua dan juga banyak program-program dari DPD yang dirasakan langsung oleh masyarakat karena itu mereka mencintai DPD tetapi ingat jangan sampai kepercayaan itu nanti akan apa akan berkurang ketika kita punya mendapatkan masalah-masalah seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Hal penting lagi dari Komite IV bahwa masyarakat Papua menilai kinerja daripada Badan Pemeriksa Keuangan di Provinsi Papua sangat-sangat tidak jelas bahkan tidak efektif sementara kita tahu Papua itu nomor urut 3, eh nomor urut 2 angka korupsi, 2 atau 3 angka korupsi tertinggi di Indonesia, nomor satu siapa ya tidak tahu tetapi kinerja BPK sangatsangat minim karena itu ya kita DPD khususnya Komite I dan kita mendorong BPK agar dan juga Pak Ketua dan Pak Wakil agar memberikan support kepada BPK untuk bekerja dengan lebih baik di Papua. Saya akhiri laporan ini yang lain mungkin saya serahkan dulu supaya nanti akan dibacakan oleh pimpinan. Waktu yang saya dapat sampaikan dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Tepuk tangan. Jago, 15 menit. Ini baru satu orang ini yang lapor ini kalau 4 orang berapa lama ini. Silakan Sumatera Utara. Selanjutnya terakhir tolong siap Riau. PEMBICARA: Drs. H. RIJAL SIRAIT (SUMUT) Bismillahirahmannirohim. SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
41
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua. Yang terhormat bapak, ibu rekan-rekan senator dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Mari kita sama-sama menyerahkan diri kepada Allah SWT semoga acara kita ini tetap mendapat restu dan ridho daripada-Nya. Amin. Bapak Ketua, Pak Sekjen dan Kesekjenan, seluruh yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Laporan kami sedikit satu saja yang ingin saya sampaikan karena keseluruhan hampir sama Komite I, Komite II, Komite III. Undang-Undang Nomor 6 tentang desa sama seluruh yang ada desa di seluruh Indonesia. PP 43 sama. Masalah kereta api sama Komite II. Komite III masalah ekonomi kreatif dan UKM. Masalah 4 tentang lain-lain desa yang tertunda, 3 tahapan menjadi 2 tahapan yang sampai saat ini juga belum hadir. Yang ingin kami sampaikan pada saat siang ini tentang peraturan Bapak Presiden Nomor 87 tentang Pungli yang komandannya adalah Bapak Wiranto yang saat ini sangat meresahkan di Provinsi Sumatera Utara. Kami reses kemarin Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pernah memanggil seluruh Kementerian Agama kabupaten kota dan seluruh Kepala Madrasah Tsanawiyah Aliyah mereka menyampaikan tentang yang dikatakan Pungli itu apa saja Ada sekitar 60 poin yang dikatakan pungli sampai-sampai kepada infaq Jumat anak-anak di sekolah termasuk Pungli. Ini yang perlu kami sampaikan. Kami harapkan Komite I atau Komite III bisa memanggil Pak Wiranto sebagai komandannya apa-apa saja yang dikatakan Pungli itu. Ini catatan untuk kita semua tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara saya yakin tapi akan meluas di seluruh Indonesia Pungli itu apa. Ini yang perlu kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini Pak Ketua dan rekanrekan senator yang terhormat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak, ibu, saudara sekalian saya mohon maaf. Walbillahi taufik walhidayah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Luar biasa Sumatera Utara, sudah pernah saya tulis pak keluar di surat kabar itu. Silakan Riau. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang mulia ketua, wakil ketua, ketua dan wakil ketua alat kelengkapan, anggota senator, Sekjen, pejabat eselon 1 sampai eselon 4, pejabat struktural, fungsional, para undangan, para wartawan, hadirin yang berbahagia. Riau sangat setia anggota tertua kita Ibu Dr. Maimanah Umar memberikan contoh kepada kita semua walaupun sesungguhnya sudah fisik tetapi dia memberikan contoh tetap duduk sampai akhir dalam laporan kita ini. Nah itulah yang memberikan spirit kepada kami Riau dengan kompaknya telah melaksanakan, kami tidak menyampaikan reses kepada masyarakat DPD tidak ada reses tetapi DPD ada bertugas di daerah. Oleh karena itu kami tetap bertugas di daerah jadi tidak ada reses bagi anggota DPD dan tidak ada nomenklatur dalam Tatib kata-kata reses. Oleh karena itu satu bahwa kami memegang sumpah yang dibacakan bahwa sumpah itu berkewajiban memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakili ini pegangan kami. Nah oleh karena itu Alhamdulillah sekarang masyarakat Riau sangat SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
42
rindu dan sangat senang dengan kehadiran DPD dengan lembaga di tingkat pusat dengan kita menterjemahkan berkewajiban tersebut maka masyarakat daerah sangat senang dan sangat bangga dengan adanya DPD ternyata kita bisa mem-balance informasi-informasi negatif dengan DPD, kita kompensasikan dengan pembuktian penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di daerah maka orang daerah sesungguhnya mendoakan dengan rindu terhadap eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebagai contoh bahwa kami telah mengundang instansi pusat untuk turun ke daerah menyelesaikan masalah abrasi di Kabupaten Meranti didaerahnya Ibu Intsiawati Ayus ternyata kami terima kasih kepada pimpinan dan sekjen dan alat kelengkapan kita duduk bersama orang pusat dengan orang daerah menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah sehingga orang rakyat wah ini DPD bisa mengundang pusat ke daerah, bisa mengundang orang daerah ke pusat dan kita duduk untuk menyelesaikan persoalan. Persoalan jalan yang memang kadang jalan-jalan nasional dengan komunikasi kita cukup telepon kepala balai, telepon kepala balai ternyata kepala balai sangat senang apabila disebut dari Dewan Perwakilan Daerah. Kata-kata Dewan Perwakilan Daerah telah menyentuh bahwa kita betul-betul pejuang tanpa pamrih dan tanpa neko-neko betulbetul kita memperjuangkan daerah sehingga dengan demikian komunikasi telepon kita dengan kepala balai turun lihat jalan 3 hari turun eksistensi dari apa yang kita harapkan. Masalah dana BOS yang terlambat kita telepon Dirjen Perbendaharaan dengan komunikasi 2 hari setelah telepon dana BOS turun, DAU yang menjadi persoalan, DAK yang menjadi persoalan ternyata kerjasama saling mengingatkan dengan Kementerian Keuangan ternyata ada DBH bayar tunda. Jadi ternyata dana bagi hasil ada dana bagi tunda pak nah inilah yang kita ambil peluang tertunda bayar DBH tahun 2015 bayar 2016 sehingga bisa dikompensasikan. Kita negosiasi Komite IV daerah-daerah yang Pilkada tidak ada istilah penundaan, tidak ada istilah pengurangan terhadap DAU khusus bagi daerah-daerah yang Pilkada. Oleh karena itu kami sampaikan kepada bapak semua alhamdulillah dengan 4 komunikasi yang intens pertama anggota dengan alat kelengkapan, alat kelengkapan dengan Sekjen, Sekjen dengan pimpinan ternyata kita mampu untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang terjadi di daerah secara efektif. Sekali lagi kami atas nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan yang respon, kepada Sesjen dengan perangkatnya yang respon, mohon maaf Pak Sesjen yang kadang-kadang malam hari kami telepon Pak Sesjen surat bisa dilaksanakan dan kawan-kawan di alat kelengkapan juga kami diganggu saban waktu mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi yang telah kami sampaikan ini akan kami segera melakukan komunikasi 4 sudut tadi anggota, alat kelengkapan, pimpinan dan Sesjen. Oleh karena itu sekali lagi Pak Sesjen, saya juga menguji pimpinan menelepon malam hari ternyata diterima, Pak Sesjen juga begitu dan juga kawankawan semua. Alhamdulillah, inilah harapan kami. Inilah Ibu Maimanah sebagai orang tua kami yang selalu memberikan contoh kepada kami untuk turun ke bawah tidak ada hari yang tidak berguna dan tidak ada alasan kesehatan namun kalau Ibu Maimanah tidak turun orang daerah yang datang ke rumah dia pokoknya tidak ada alasan itu tidak terserap aspirasi. Demikian kami sampaikan mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan tadi pantun Pak Benny tadi saya kira perlu diperbanyak ya Pak Benny supaya kita merasakan semua dan pimpinan dengan anggota dan itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih mudahmudahan DPD kedepan dirasakan oleh masyarakat dan isu-siu yang negatif bisa kita eliminir dengan pembuktian kerja kita dan saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan tadi oleh Sulawesi Selatan. Saya tidak lagi mengulang lagi karena ternyata persoalan daerah persoalan nasional, persoalan nasional adalah persoalan daerah dan disini saya berharap kepada pimpinan kita harus melakukan pengawasan terhadap apa yang terjadi karena ini adalah masalah daerah dan masalah nasional.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
43
Terakhir masalah Pilkada kami mohon kepada Komite I jangan pada pemilihan dilakukan pengawasan tapi justru pada saat kampanye ini marilah kita turun sebagai mengawasi Pilkada tersebut, bukan saja Komite I tapi barangkali semua anggota dan ini kami harapkan kebijakan pimpinan untuk kalau betul kita mengawasi pelaksanaan Pilkada tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, luar biasa sudah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan semua. Sidang dewan yang mulia, sebagai rangkaian akhir Sidang Paripurna kami sampaikan bahwa dalam rapat Panmus kemarin sudah disepakati ada penggantian keanggotaan alat kelengkapan tahun 2016-2017 dari Provinsi Bengkulu, maaf tadi belum dicantumkan dalam agenda mestinya ada agenda ini pengambilan keputusan jadi kami mohon maaf tadi. Jadi ada penggantian PURT semula Bapak H. Mohammad Saleh digantikan oleh Riri Damayanti. Kemudian di BPKK semula H. Mohammad Saleh digantikan oleh H. Ahmad Kanedi. Untuk itu kami mohon persetujuan dari sidang apakah ada yang keberatan sebelum disetujui? KETOK 2X Terima kasih. Berikut kami informasikan bahwa kami telah menerima tembusan dari DPR perihal RUU tentang jabatan hakim dan RUU tentang penyelenggara pemilu hal ini telah disepakati dalam rapat Panmus kemarin bahwa untuk pembahasannya akan ditindaklanjuti oleh Komite I. Pimpinan juga telah menerima surat pengunduran diri dari Saudari Senator Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Saudara Abdullah Manaray sebagai anggota DPD terkait keikutsertaannya dalam Pilkada didaerahnya masing-masing. Selanjutnya administrasi pengunduran diri akan diproses melalui Sekretaris Jenderal Kami meminta agar dalam sidang yang relatif singkat ini kita semua dapat terus meningkatkan kerja-kerja politik demi memajukan daerah melalui produk-produk legislasi sebagai bentuk artikulasi kerja kita di alat kelengkapan maupun secara perorangan untuk itu kami mengharapkan seluruh anggota dapat melaksanakan tugas secara disiplin khususnya dalam menghadiri setiap rapat dan kegiatan di alat kelengkapannya. Sebelum menutup sidang ini kami sampaikan bahwa Sidang Paripurna ke-5 dengan jadwal penutupan Masa Sidang Ke-2 Tahun Sidang 2016-2017 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Pimpinan, interupsi sebentar pimpinan. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
44
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Mohon waktu 2 menit untuk 2 hal yang insya Allah penting untuk disampaikan. Yang pertama melihat situasi dan kondisi politik nasional yang beberapa hari ini bahkan 2 minggu ini ya paska demo 4 November ternyata telah mengundang reaksi dan respon di beberapa daerah, Papua merespon dan bergerak kemudian Kupang NTT juga merespon dan bergerak. Hari ini di dapil saya ribuan orang turun ke jalan sebagai bentuk respon terhadap aksi 4 November. Apapun yang melatarbelakangi dan menjadi aksi 4 November. Nah situasi politik nasional ini sangat berpengaruh terhadap kondisi daerah dan teman-teman di beberapa daerah yang saya sebutkan tadi bahkan ada beberapa daerah lain yang terus melakukan konsolidasi dan mereka akan terus bergerak untuk melakukan aksi-aksi berikutnya. Karena situasi politik nasional ini berpengaruh kepada daerah dan DPD, kita semua yang mewakili daerah saya mengusulkan mudah-mudahan disetujui oleh pimpinan dan juga anggota, kiranya DPD bisa meminta waktu Presiden untuk bertemu di istana dan dalam pertemuan itu DPD wakil-wakil daerah bisa menyampaikan catatan-catatan penting untuk pemerintah, presiden mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat mengantisipasi kondisi yang tentu kita tidak harapkan bersama. Masalah teknis nanti apa yang akan disampaikan secara substantif pointer-pointer bisa dibentuk tim ya kemudian dalam pertemuan siapa yang akan bicara nanti juga kita serahkan kepada pimpinan untuk mewakili anggota iya dan itu tentu silakan pimpinan yang mengatur untuk pertemuan dengan presiden karena memang presiden juga sudah mengambil langkah-langkah untuk bertemu dengan berbagai pihak dan itu tentu silakan pimpinan yang mengatur secara teknis pertemuan dengan Presiden dan DPD belum berkesempatan untuk bertemu dengan presiden di istana. Yang kedua, mohon maaf ini masalah internal ya dan penting untuk disampaikan tapi tidak untuk direspon di tempat ini, saya meminta untuk pimpinan nanti menanyakan langsung kepada Sesjen di ruang pimpinan berkaitan dengan informasi keberangkatan Sekjen dan beberapa orang Kesekjenan ke Beijing atau China. Saya baru mendapatkan dokumennya yang juga dikasih oleh staf kesekjenan iya surat undangan yang memang ada keanehan dari surat undangan ini karena sudah menyebut nama-nama sangat tidak lazim undangan dari negara tertentu untuk menghadiri apapun itu namanya. Saya tidak suudzon tapi berhusnudzon saja mudah-mudahan kunjungan ini bermanfaat tapi tentu pimpinan berkewajiban untuk menanyakan kepada sekjen dan mereka-mereka yang berangkat apa alasan keberangkatan ke China Beijing dan apa hasilnya yang insya Allah hasilnya juga mungkin bisa disampaikan oleh pimpinan kepada kami nanti. Keanehan kedua adalah kita tahu bersama bahwa di masa masa sidang dan tahun anggaran berjalan bahkan ke belakang pemerintah telah melakukan kebijakan penghematan anggaran dan itu juga berdampak kepada lembaga kita bahkan terjadi pengurangan kegiatan yang cukup bahwa serius di alat kelengkapan DPD tapi toh justru kesekjenan masih bisa ya menggunakan anggaran kesekjenan untuk berangkat keluar negeri. Nah ini saya pikir perlu dijelaskan sekali lagi nanti kalau pimpinan meminta dokumen suratnya ini dikirim oleh staf dan diberikan oleh staf didalam lah ini juga untuk menunjukkan bahwa teman-teman staf selain DPD juga merespon dan bereaksi terhadap kunjungan kesekjenan tidak hanya DPD tentu, tidak hanya saya tapi teman-teman di dalam juga bereaksi atas kunjungan ini. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih masukannya karena yang kedua tadi akan perhatian pimpinan dan waktu itu memang sudah pernah ditanyakan. Terkait yang pertama untuk minta bertemu dengan presiden itu sebenarnya sudah pernah janji presiden itu waktu saya ketemu beliau di Gontor beliau setuju, beliau akan datang di istana bahkan mau di Istana Bogor kirim surat SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
45
terus tanya-tanya, tidak ada ininya tidak ada jawabannya, tanya oh ini masih atur waktu, atur waktu begitu terus. Jadi sudah pernah itu tapi ya nanti mungkin dengan kondisi yang semacam ini kita akan coba lagi Pak Sekjen kita anukan lagi mintakan khusus itu tapi mungkin terkait dengan ini ya kita kewajiban kita juga ikut mengendalikan sambil menunggu sementara mungkin ada proses hukum praperadilan yang akan dilakukan oleh Pak Ahok. Baik, kemudian menindaklanjuti berbagi aspirasi masyarakat memang selama ini kan biasanya pada umumnya kita serahkan kepada alat kelengkapan tapi memang kita melihat mungkin penyelesaian pada tingkat alat kelengkapan itu kadang-kadang kurang efektif sehingga mungkin tadi kami sudah bicara dengan Pak Ketua hal-hal tertentu, isu-isu tertentu kami akan bawa, sebenarnya juga pernah dilakukan misalnya soal dana kelurahan itu sudah antaranya itu dana kelurahan sudah kita selesaikan di tingkat ini antara Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri, kita lagi menunggu PP nya tapi sebagai gambaran informasi ke teman-teman bahwa kita sudah memperjuangkan adanya dana kelurahan bukan saja dana desa saya rasa tapi masukan itu terima kasih Pak Benny. Baik, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulilahirabilalamin puji syukur kehadirat Allah SWT Sidang Paripurna ke-4 kami tutup. Wabbilahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om shanti shanti shanti om. KETOK 3X RAPAT DITUTUP PUKUL 13.47 WIB
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-4 MS II TS 2016-2017 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
46
