“Banking” Weekly Hotlist (26 Januari – 30 Januari 2015) Senin, 26 Januari 2015
BI Pertahankan Kebijakan Moneter Ketat Bank Indonesia akan tetap mempertahankan kebijakan moneter ketat sebagai upaya untuk menjaga inflasi dan mengantisipasi kenaikan suku bunga the Fed. Kenaikan suku bunga the Fed sebagai instrumen dari kebijakan normalisasi the Fed dalam jangka pendek akan mendorong capital outflow dari Indonesia. Sejumlah analis menyambut baik penerapan kebijakan moneter ketat yang dilakukan BI. Lana Soelistianingsih, Ekonom Samuel Asset Management, mengatakan kebijakan ini dirasakan mampu untuk meredam capital outflow karena suku bunga sebesar 7,75% saja dapat mampu mempertahankan portofolio di Indonesia. Eric Sugandi, Ekonom Standard Chartered, menambahkan apabila BI Rate diturunkan malah akan menyebabkan current account deficit yang semakin lebar. Di lihat dari sisi kelembgaan, Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif INDEF, menilai bahwa hal yang paling penting adanya koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga inflasi. (Sumber: Indonesia Finance Today, 26 Januari 2014, 7)
OJK Bisa Mendenda Bank hingga Rp 500 Juta OJK akan segera menerbitkan Peraturan OJK mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Apabila terlambat mengumpulkan laporan tersebut, bank akan dikenakan denda sebesar Rp 500 Juta. Menurut OJK, perbankan harus menyampaikan laporan secara rutin bulanan, triwulan dan tahunan serta publikasi lainnya. Selain itu, laporan keuangan juga perlu ditampilkan dalam situs bank. Laporan bulanan bank paling lambat diterima OJK pada akhir bulan berikutnya. Laporan keuangan sangat penting untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan, seperti laba rugi, perkembangan aset dan informasi lainnya. Adapun terkait sanksi, OJK akan mengenai sanksi sebesar Rp 1 Juta per harinya apabila bank terlambat mengumumkannya di surat kabar, denda Rp 50 juta untuk bank yang tidak melaporkannya, dan Rp 100 – 500 juta apabila laporan tidak sesuai dengan keadaannya. (Sumber: Indonesia Finance Today, 26 Januari 2014, 8)
Pertanggungjawaban Pungutan OJK Harus Transparan Kalangan perbankan meminta OJK untuk dapat mempertanggungjawabkan pungutan yang dikenakan pada pelaku sektor keuangan. Gatot M. Suwondo, Direktur Utama PT BNI Tbk mengatakan pertanggungjawabannya jangan hanya dilakukan di depan DPR saja namun dilakukan kepada seluruh pelaku sektor keuangan. Lebih lanjut, pihaknya mengatakan bahwa industri perlu mengetahui secara jelas penggunaan pungutan, seperti besarnya pungutan yang diperoleh, alokasi penggunaan dan sisa dari pungutan tersebut. Susy Meilina, Direktur PT MNC Securities, mengatakan bahwa OJK perlu menganut sisten transparansi terhadap pungutan OJK. Rahmat Waluyanto, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan bahwa pungutan dari pelaku industri keuangan digunakan untuk membiayai anggaran operasional sepanjang tahun, seperti pengembangan, pengaturan dan pengawasan. Total pungutan pada tahun 2014 yang dihimpun OJK tercatat Rp 2 triliun. Adapun untuk kegiatan operasional tahun 2015, OJK membutuhkan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun, sehingga OJK masih membutuhkan dana sebesar Rp 1,7 triliun lagi. OJK saat ini tengah melakukan revisi dan amandemen kepada Kementerian Keuangan terkait subjek atau pihak mana saja yang akan dikenai pungutan serta mekanisme dan dasar penepatan pungutan. (Sumber: Indonesia Finance Today, 26 Januari 2014, 11)
Penempatan di BI Meningkat Kelebihan likuiditas perbankan umum yang ditempatkan di Bank Indonesia meningkat sebesar 25,68% dari 467,92 triliun pada November 2013 menjadi Rp 588,1 triliun. Kenaikan penempatan ini ditenggarai oleh melambatnya pertumbuhan kredit. Agus DW Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, mengatakan bahwa kenaikan penempatan ini akan berlanjut pada akhir tahun 2014 dan Januari 2015. A. Prasentyantoko, Pengamat Ekonomi Unika Indonesia mengatakan, penempatan likuiditas di Bank Indonesia bukan hanya dimanfaatkan sebagai instrumen moneter namun juga sebagai instrumen investasi. Gatot M. Suwondo, Direktur Utama Bank BNI mengatakan upaya ini dilakukan untuk menjaga likuiditas. (Sumber: Kompas, 26 Januari 2014, 20)
Utang Bank Berpotensi Meningkat Berdasarkan data statistik utang Indonesia, total utang bank di Indonesia meningkat sebesar 29,19% pada November 2014 menjadi Rp US$ 31,6 miliar. Berdasarkan kelompok bank, bank swasta nasional mencatat nominal tertinggi yakni sebesar US$ 16,04 miliar. Dari sisi korporasi, Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, mengatakan utang bank dimanfaatkan untuk mendiversifikasi produk dana murah. Hingga tahun 2014, Bank Indonesia telah menerima pengajuan utang sebesar Rp 7,5 miliar. Kendati demikian, Bank Indonesia telah menerapkan prinsip kehatia-hatian pada korporasi dan mengatur ketentuan lindung nilai (hedgings) debitur. Selain utang, bank juga akan menghimpun dana lain, seperti menerbitkan obligasi. Adapun bank yang berencana menerbitkan obligasi tahun ini adalah PT Bank OCBC NISP Tbk. Pada semester I 2015, bank akan menerbitkan obligasi senilai Rp Rp 3 triliun. (Sumber: Bisnis Indonesia, 26 Januari 2014, 23)
Bunga Bank Enggan Turun Beberapa pelaku industri perbankan belum berniat menurunkan suku bunga kredit pasca kebijakan pembatasan suku bunga deposito. Sejumlah pelaku perbankan menuturkan bahwa hal dikarenakan cost of fund yang belum menurun dan bank masih akan mengkaji penurunan suku bunga kredit. Berbeda halnya dengan sejumlah bank lain, Bank CIMB Niaga telah menurunkan bunga kredit konsumsi, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dipangkas 50 bps dan Kredit Pemilikan Motor (KPM) dipangkas 100 bps. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit. (Sumber: Bisnis Indonesia, 26 Januari 2014, 23)
Selasa, 27 Januari 2015
Kinerja Bank : Laba Tumbuh (Tak) Seperti Dulu Berdasarkan data OJK hingga November 2014, perbankan nasional memperoleh laba Rp 103,55 triliun, hanya tumbuh 5,08% dibandingkan dengan November 2013 yang tercatat Rp 98,54 triliun. Kalangan bankir maupun otoritas memang sudah memprediksi kondisi berat yang diarungi industri bank sepanjang tahun lalu. Keringnya likuiditas serta pengaruh ekonomi
eksternal cukup berat dirasakan perbankan. Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum per November 2014 sebesar 11,9% (yoy). Rasio laba bersih terhadap pendapatan bunga bersih bank tercatat 41,44%. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, rasio itu lebih rendah. Pada 2013, rasio laba terhadap pendapatan masih berada dikisaran 43,9%. Menyempitnya rasio ini mengonfirmasi persaingan suku bunga simpanan memperebutkan dana masyarakat. Beberapa kelompok bank sempat mematok suku bunga simpanan cukup tinggi untuk menarik dana nasabah. (Sumber: Bisnis Indonesia, 27 Januari 2015, 10)
Insentif ATMR Sektor Prioritas Pengurangan bobot risiko dilakukan agar bank lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor infrastruktur, pertanian, dan maritim. Dimana hal ini sejalan dengan arah pembangunan pemerintah yang bertumpu pada tiga sektor tersebut. Dalam SE Bank Indonesia No.13/6/DPNP Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan pendekatam standard, tingkat ATMR memang diatur bervariasi berdasarkan segmen, bukan sektor kegiatan ekonomi. Secara teori, pengurangan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) memang akan menghemat modal bank. Bank tidak perlu menyisihkan pencadangan yang setara dengan nilai kredit sehingga modal bank tidak tergerus. Alhasil bank masih punya modal untuk terus ekspansi. (Sumber: Bisnis Indonesia, 27 Januari 2015, 24)
Rabu, 28 Januari 2015
Pemerintahan Jokowi Belum Fokus ke Sektor Perbankan Kalangan perbankan menilai pemerintahan Jokowi-JK yang baru berjalan 100 hari kurang memberikan perhatiannya terhadap industri perbankan di Indonesia. Pemerintahan kerap membuat gebrakan pada sektor riil, seperti komitmen pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor mikro serta maritime, namun dirasakan belum fokus pada sektor perbankan. Selain itu, pemangkasan anggaran subsidi BBM juga merupakan kebijakan yang
berani yang ditempuh pemerintahan. Walaupun begitu, pihak perbankan masih menunggu pengalihan anggaran subsidi BBM tersebut. Pasalanya pengalihan anggaran ke sektor yang lebih produktif seperti infrastruktur diperkirakan mampu mendorong kondisi perekonomian Indonesia. (Sumber: Indonesia Finance Today, 28 Januari 2015, 9)
Kredit Investasi Melemah Pelemahan kredit terbesar terjadi pada kredit investasi. Pelemahan ini terutama bersumber dari melemahnya belanja modal pemerintah dan swasta. Per November 2014, total kredit investasi tercatat Rp 881,52 triliun, meningkat 13,73% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Kondisi ini cenderung melemah dibandingkan angka pertumbuhan pada November 2013 yang mampu mencapai 33,31% (yoy). David Sumual, Kepala Ekonom Bank BCA, mengatakan perlambatan ini terjadi seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain kredit investasi, perlambatan juga terjadi pada kredit modal kerja dan konsumsi walaupun masih dalam kondisi yang moderat. Pertumbuhan kredit modal kerja melambat dari 18,98% pada November 2013 menjadi 11,57% pada November 2014. Adapun per November 2014 kredit konsumsi tumbuh sebesar 10,84%, lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan pada November 2013 sebesar 15,25%. David menambahkan tren perlambatna suku bunga ini juga terjadi akibat kenaikan suku bunga Bank Indonesia, sehingga permintaan akan kredit cenderung menurun. (Sumber: Kompas, 28 Januari 2015, 20)
Perbankan Masih Ekspansif Proyeksi pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin mendorong perbankan kian ekspansif memperluas jaringan dengan membuka cabang baru. Selain membuka cabang baru, beberapa bank bahkan berencana untuk menambah agen terkait penerapan program layanan tanpa kantor atau branchless banking. PT Bank Victoria mengakui pihaknya akan membuka 4 kantor cabang di Manado dan Medan. Sementara itu, bukan hanya akan membuka cabang baru, Bank BRI juga akan meningkatkan pertumbuhan organiknya dengan memperluas jaringan branchless banking melalui penambahan agen baru serta meningkatkan jaringan elektronik. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bank Mayapada yang akan lebih memperkuatkan sistem teknologi infomasi. Sementara itu, OJK menambahkan
pihaknya akan mendorong bank untuk membuka kantor cabang baru ke zona yang belum terjangkau akses perbankan. (Sumber: Bisnis Indonesia, 28 Januari 2015, 23)
OJK Bidik Korea Selatan OJK akan melakukan kerjasama bilateral dengan Korea Selatan untuk mempermudah akses perbankan domestik ke negara tersebut. Adapun rencana morandum of understanding (MoU) akan mencakup cross border dan komitmen untuk mempermudah proses ekspansi perbankan Indonesia di Korea Selatan. Sama halnya dengan kerjasama-kerjasama sebelumnya, proses ini juga mengedepankan aspek resiprokal. Kerjasama ini disambut baik oleh bank yang memang berencana untuk melakukan ekspansi ke Korea Selatan, seperti Bank BNI. BNI berencana melakukan ekspansi ke Korea Selatan pada tahun ini dengan membuka kantor cabang penuh (full licence). Adapun saat ini, pihaknya telah pada tahap mengajukan proposal dan berharap agar izin pembukaan cabang ini dapat disetujui oleh Financial Supervisory Korsel. Dengan memanfaatkan banyaknya jumlah TKI di Korea Selatan, BNI akan fokus pada bisnis ritel, yakni pengiriman uang atau remitansi dari TKI. (Sumber: Bisnis Indonesia, 28 Januari 2015, 23)
Revisi RUU Perbankan Rampung Tahun Ini Komisi XI DPR RI menargetkan revisi undang-undang perbankan akan rampung pada tahun ini. Salah satu hal yang akan diubah adalah mengenai porsi kepemilikan asing. Gus Irawan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, mengatakan saat ini dana asing sudah terlalu bebas memiliki bank di Indonesia dan kedepannya porsi dana asing tidak akan melebihi 50%. Selain porsi kepemilikan asing, DPR juga akan menyelesaikan revisi undang-undang Nomor 6/2009 Bank Indonesia mengenai fungsi pengawasan dan memperkuat peran Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Menanggapi hal tersebut, Bank Mandiri menyuarakan mengenai opsi merger perlu dilakukan untuk mendorong daya saing perbankan Indonesia di kawasan ASEAN. (Sumber: Bisnis Indonesia, 28 Januari 2015, 24)
Bank Syariah Berharap Suntikan Modal Sejumlah bank syariah berharap mendapat suntikan dana dari para induk bank konvensional. PT BTPN Syariah berharap mendapat suntikan dana agar mampu menaikkan status bank menjadi kelompok bank BUKU II dengan modal inti Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun. Hal yang sama juga diharapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri. Pihaknya berharap mendapat suntikan modal sebesar Rp 500 miliar dan permintaan tersebut telah tertera dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015. Untuk menjaga CAR menjadi sebesar 15%, BRI Syariah juga berharap mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 500 miliar dari induk perusahaan. Setelah sebelumnya mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 300 miliar, BCA Syariah pun berharap induk perusahaan dapat kembali mendukung likuiditas bank. Berbeda halnya dengan sejumlah bank syariah, PT BNI Syariah justru menyatakan pihaknya belum memerlukan suntikan dana dari induk perusahaan. Hal ini dikarenakan sejumlah indikator, seperti CAR masih cenerung baik. Analis memperkirakan bank syariah dapat tumbuh pada tahun ini. Pembiayaan oleh bank syariah diproyeksikan tumbuh sebesar 25%. Selain itu, pihaknya menambahkan bank syariah dapat menekan rasio Non Performing Financing (NPF) ke level 3%. Cahyo Kartiko, Ketua Umum Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jabodetabek mengatakan NPL yang tinggi pada bank syariah disebabkan oleh kondisi ekonomi dan politik di Indonesia, sehingga menyulitkan dunia perbankan secara umum. (Sumber: Bisnis Indonesia, 28 Januari 2015, 24)
Kamis, 29 Januari 2015
Bank Nirkantor Segera Beroperasi OJK telah mengeluarkan izin operasi bank nirkantor untuk 17 bank dari Indonesia. Hingga satu atau dua bulan kedepan diperkirakan bank nirkantor sudah dapat beroperasi. Layanan bank nirkantor dilakukan agar masyarakat Indonesia, terutama yang berada di wilayah pinggiran dan daerah yang sulit dijangkau dapat ikut menikmati akses layanan keuangan, khususnya perbankan. Adapun produk yang dapat diakses melalui bank nirkantor antara lain tabungan, kredit mikro dan asuransi mikro. Bank-bank yang peserta layanan bank nirkantor sebelumnya telah memasukkan pengajuan skema bisnis ini ke dalam Rencana Binis Bank (RBB) Tahun 2015. Bank BRI merupakan salah satu peserta bank nirkantor. Saat ini, bank telah memiliki 35.000
agen yang dapat melayani transaksi keuangan digital. Adapun target tahun 2015, bank akan menambah 50.000 agen dan menargetkan 10 juta transaksi keuangan digital. (Sumber: Kompas, 29 Januari 2015, 20)
Tak Bisa Andalkan Bank OJK menyatakan bahwa pendanaan proyek infrastruktur tidak dapat mengandalkan perbankan. Pasalnya perbankan tidak memiliki ruang yang cukup untuk mendanai pembiayaan jangka panjang seperti infrastruktur. Adapun pasar modal yang nantinya akan lebih berperan mendanai pembangunan infrastruktur dibandingkan perbankan. Hal yang sama diungkapkan oleh Budi Gunandi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri. Menurutnya saat ini selisih kredit dan DPK bank hanya berkisar Rp 300 triliun. Adapun untuk membiayai pembangunan infrastruktur, Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahunnya. Lebih lanjut, indikator LDR yang saat ini mencapai 88,65% kerap menunjukkan kurang likuiditas oleh perbankan. Walaupun terdapat skema redefinisi simpanan pada LDR, namun hal tersebut tidak akan menggenjot kredit, khususnya infrastruktur secara signifikan. (Sumber: Bisnis Indonesia, 29 Januari 2015, 23)
Bank terus Pupuk Modal Kalangan perbankan akan terus memupuk modal dengan cara menahan laba dan menerbitkan saham baru. Hal ini dilakukan terkait penerapan standar Basel III dan aturan minimal permodalan untuk konglomerasi keuangan. Per November 2014, modal bank tercatat Rp 746,56 triliun dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 19,77%. Kondisi ini sudah cenderung baik, namun masih perlu ditingkatkan terkait adanya penerapan aturan permodalan yang lebih ketat. Bank OCBC NISP berupaya memupuk modal dengan cara menahan laba. Adapun modal dirasakan masih cukup untuk membiayai ekspansi bank, sehingga bank tidak perlu melakukan right issue untuk memupuk modal. Ach,mad Baiquni, Direktur Keuangan Bank BRI, mengatakan pihaknya memiliki potensi laba seiring keputusan pemegang saham untuk mengurangi deviden saham sebesar 10%. Dengan adanya pengurangan deviden ini, pihaknya memperkirakan CAR bank dappat terjaga pada posisi 17% - 18%. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank BCA, mengatakan saat ini likuiditas bank masih cenderung aman untuk menopang ekspansi bank dan anak usaha, sehingga pihaknya belum berencana untuk melepas saham bank. Sementara itu, Bank Mayapada memutuskan untuk melakukan right issue pada tahun ini untuk mendorong CAR kle level 13%. Melalui right issue, diharapkan bank dapat
memperoleh penambahan modal sebesar Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar. Adapun dana ini akan dimanfaatkan untuk mendorong target pertumbuhan kredit sebesar 20% - 25%. (Sumber: Bisnis Indonesia, 29 Januari 2015, 23)
Perbankan Tetap Optimis Walaupun pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 akan kembali melambat, namun Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan dapat meningkat. Pasalnya pertumbuhan ekonomi tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbankan. Berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB), rata-rata pertumbuhan kredit akan mencapai 16,4% di tahun 2015. Budi G. Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, mengungkapkan tahun 2015 terdapat potensi untuk meningkat setelah sebelumnya pada tahun 2014, perbankan cenderung mengalami perlambatan. Berbeda halnya dengan proyeksi OJK dan Bank Mandiri, Luianto Sudarmana, Direktur Utama PT Windu Kentjana Internasional Tbk, memperkirakan tahun ini pun perbankan akan mengalami perlambatan pertumbuhan kredit seiring tingkat suka bunga yang masih tinggi. (Sumber: Bisnis Indonesia, 29 Januari 2015, 23)
Jumat, 30 Januari 2015
Sejumlah Bank Target Pertumbuhan E-Money 30% Tahun Ini Sejumlah bank menargetkan pertumbuhan uang elektronik sebesar 20% - 30% pada tahun 2015. Sejumlah bank bergabung membentuk fasilitas pembayaran parkir melalui uang elektronik di Terminal Parkir Elektronik (TPE) dengan bekerjasama dengan Provinsi DKI. Adapun sejumlah bank tersebut terdiri dari PT BNI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT BRI Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT BCA Tbk dan PT BPD DKI. Layanan ini dilakukan untuk meningkatkan transaksi dan jumlah kartu uang elektronik. Selain itu, upaya ini dsangat sesuai untuk mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dikonsepkan oleh Bank Indonesia. Adapun masing-masing bank juga mengupayakan peningkatan uang elektronik, seperti Bank Mandiri yang akan menambah alat transaksi uang elektronik di beberapa ruas tol. Adapun hingga tahun lalu, kontribusi pembayaran jalan tol terhadap total transaksi uang elektronik
sebesar 70%. Sementara itu, BRI akan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, seperti perusahaan parkir, pembayaran tol, wahana bermain, bahkan masuk ke sektor pendidikan untuk mendorong penggunaan uang elektronik. Adapun target pertumbuhan penggunaan uang elektronik Brizzi sebesar 48% menjadi 4,6 juta kartu. Bank DKI mengatakan bahwa transaksi uang elektronik dinilai masih kurang dimanfaatkan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya akan giat melakukan sosialisasi penggunaan uang elektronik kepada masyarakat. (Sumber: Indonesia Finance Today, 30 Januari 2015, 9) ***
