“Banking” Weekly Hotlist (17 November – 21 November 2014) Senin, 17 November 2014
Simpanan Bisa Lebih Tinggi Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, memperkirakan pertumbuhan DPK akan mencapai 12-14%, sementara pertumbuhan kredit dipatok 15-17%. Pertumbuhan kredit pun cenderung beragam antar kelompok BUKU bank. Pertumbuhan kredit bank pada kelompok BUKU IV tercatat 10,9%, sementara BUKU I lebih tinggi yakni 19,1%. Rasio LDR juga membaik dari 92,12% pada Juli 2014 menjadi 90,63% pada Agustus 2014. Hingga akhir tahun, Bank Indonesia memprediksi LDR mencapai 89% - 90%. Berdasarkan survei The Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions 2014, pada triwulan III 2014, konsumen Indonesia cenderung fokus menabung. Agus Nurudin, Managing Director Nielsen Indonesia mengatakan sekitar 74% masyarakat yang disurvei mengalokasi dana cadangan dalam bentuk tabungan. Kondisi ini meningkat dibandingkan persentase triwulan sebelumnya yang tercapai 65%. Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, mengatakan penetapan suku bunga acuan tidak selalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh di Jepang dan Eropa dimana suku bunga kian rendah, namun tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Adapun Bank Indonesia kembali menetapkan BI Rate pada level 7,5%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi terus melambat yakni mencapai 5,01% pada triwulan III 2014. (Sumber: Kompas, 17 November 2014, 20)
Bisnis Kartu Debet Bakal Melonjak Tommy Singgih, Vice President Head of Business Development PT MasterCard Indonesia, mengatakan pangsa penggunaan kartu debet di Indonesia baru mencapai 10%. Oleh karena itu pihaknya mengatakan bahwa potensi kartu debet masih tinggi namun harus diiringi dengan peningkatan akses masyarakat terhadap perbankan. Selain itu, potensi yang tinggi juga seiring dengan kebijakan pembatasan kartu kredit oleh Bank Indonesia yang membatasi penggunaan kartu kredit untuk nasabah dengan penghasilan Rp 3-10 Juta. Tommy menuturkan kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi bisnis kartu kredit perusahaan karena pihaknya telah fokus
pada segmen atas (affluent). Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi menggunakan kartu debet pada September 2014 mencapai 344,5 juta kali dengan nilai nominal Rp 379,2 triliun. Upaya pengembangan kartu kredit dan debet terus dilakukan oleh MasterCard dengan mengeluarkan program MasterCard Destination Bali. Poully Gunharie, Vice President Acceptance Development MasterCard Indonesia, mengatakan program ini didasari oleh potensi Bali sebagai magnet pariwisata yang sangat tinggi. (Sumber: Bisnis Indonesia, 17 November 2014, 23)
Laba Seret, Pertumbuhan Kantor Lesu Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Agustus 2014, jumlah jaringan bank umum tercatat 19.307 unit, meningkat 4,07% dibandingkan posisi Desember 2013 (year to date/ytd). Kondisi ini melambat dibandingkan posisi Agustus 2013 yang meningkat sebesar 7,05% (ytd). Perlambatan terutama terjadi pada kelompok bank campuran dan bank asing. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT BCA Tbk, mengatakan perlambatan ini terjadi seiring dengan perlambatan pertumbuhan laba perbankan, sehingga bank lebih mengurangi ekspansi. Selain mengurangi ekspansi, strategi lain yang dipilih oleh bank adalah merelokasi kantor bank yang sekiranya kurang potensial ke lokasi lain yang lebih strategis dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini diakui oleh Benny Purnomo, Wakil Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank). Pada tahun 2015 pihaknya berencana untuk melakukan relokasi kantor yang dinilai kurang produktif. Walaupun tidak melakukan ekspansi pada tahun depan, bank MNC akan menganggarkan belanja modal dengan memperkuat basis teknologi informasi. Vera Eve Lim, Direktur Keuangan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, mengatakan pihaknya telah memangkas 200 kantor cabang baik induk maupun anak perusahaan seiring dengan penurunan laba bersih konsolidasi sebesar 25%. (Sumber: Bisnis Indonesia, 17 November 2014, 24)
Bank Indonesia Minta Rasio Likuiditas Dikerek Bank Indonesia meminta perbankan untuk menjaga rasio likuiditas (liquid coverage ratio/LCR). Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini rasio LCR perbankan telah mencapai 90%. Pada tahun depan, OJK berencana mulai menerapkan perhitungan LCR perbankan dari 60% lalu dinaikkan bertahap hingga 100% pada tahun 2019. Berdasarkan dokumen consultative paper, LCR merupakan standar perhitungan rasio likuiditas dari kerangka Basel III yang dipublikasi oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Rasio ini bertujuan untuk mendorong ketahanan jangka pendek berdasarkan profil resiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki kecukupan HQLA (High Quality Liquid
Asset). Budi Satria, Sekretaris PT BRI Tbk mengatakan BRI telah melakukan LCR sebagaimana perhitungan, adapun nilai LCR perseroan mencapai level 250%. Selain LCR, perhitungan resiko likuiditas lain dalam consultative paper antara lain penggunaan monitoring tool untuk pengawasan dan Net stable Funding Ratio (NSFR). Halim menambahkan bahwa BI tengah mengkaji konsep NSFR yang dapat mengatur rasio likuiditas jangka panjang industri perbankan. (Sumber: Bisnis Indonesia, 17 November 2014, 24)
Selasa, 18 November 2014
OJK Endus Praktik Monopoli Bancassurance OJK mengungkapkan sedikitnya enam bank diindikasikan melakukan praktik monopoli bancaassurance. Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, kerjasama bancaassurance keenam bank tersebut menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak memberikan pilihan produk yang memadai bagi konsumen. Dumoly Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK mengatakan praktek ini sangat merugikan konsumen dan mendorong iklim usaha yang tidak sehat, oleh karena itu pihaknya berencana untuk membentuk tim pengawasan. Bancaassurance merupakan salah satu jalur distribusi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan perusahaan asuransi di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), kontribusi bancaassurance terhadap premi asuransi jiwa mencapai 35% pada semester I/2014. Sebelumnya PT BRI Tbk telah diberikan penalti senilai Rp 25 miliar dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) karena telah melakukan monopoli asuransi kepada nasabah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hal yang sama juga terjadi pada PT Asuransi Jiwa Bringin dan PT Heksa Eka Life Insurance yang mendapatkan penalti masing-masing sebesar Rp 19 miliar dan Rp 13 miliar. Anthony Soewandy, CEO Bank Victoria, memperkirakan produk asuransi dengan unsur investasi akan tumbuh sebesar 25% pada tahun mendatang. Bancassurance masih mempunyai potensi yang tinggi karena selain menguntungkan perusahaan asuransi, bank juga mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan pendapatan dari fee based income. (Sumber: Bisnis Indonesia, 18 November 2014, 3)
Biaya Transfer Maksimal Rp 6.500 Bank Indonesia menetapkan biaya transfer sebesar Rp 6.500 melalui automated teller machine (ATM), lebih rendah dibandingkan biaya transaksi tarik tunai antar bank sebesar Rp 7.500.
Peter Jacobs, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia mengatakan jika biaya transfer terlalu tinggi maka akan berlawanan dengan apa yang difokuskan Bank Indonesia saat ini yakni mewujudukan cashless society melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Adapun BI juga memahami kenaikan biaya transaksi antarbank karena alasan inflasi. Suwignyo Budiman, Direktur PT BCA Tbk, mengatakan pihaknya telah menyesuaikan tarif transfer antar bank sesuai dengan arahan Bank Indonesia per tanggal 1 November 2014. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Bank Muamalat dan PT Bank Mandiri. Bank Mualamat mengumumkan perubahan tersebut melalui website bank. (Sumber: Bisnis Indonesia, 18 November 2014, 3)
BI Waspadai Lembaga Shadow Banking Bank Indonesia dan OJK saat ini tengah mengindentifikasikan dan mengkaji adanya kemungkinan Shadow Banking di Indonesia. Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, mengatakan shadow banking merupakan salah satu megatren yang tidak dapat dihindari, sehingga perlu disediakan landasan hukum dan pemahaman yang jelas terkait shadow banking. Misalnya, terkait lembaga keuangan mikro banyak yang bersifat tradisional dan non-tradisional yang dapat dikategorikan shadow banking, oleh karena itu diperlukan suatu kejelasan UndangUndang keuangan mikro, sehingga megatren ini dapat diatasi. Adapun jumlah shadow banking diperkirakan telah melalui jumlah lembaga pembiayaan formal. Nanang Hendarsah, Deputi Task Force Financial Bank Indonesia, mengatakan bahwa kondisi shadow banking di Indonesia masih terkendali. Pahala N. Mansury, Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank Mandiri Tbk mengatakan kemungkinan terciptanya shadow banking sangat kecil karena kebijakan industri perbankan saat ini cenderung ketat. Adapun agenda sektor keuangan dalam G-20 adalah mengatasi shadow banking, meningkatkan ketahanan lembaga keuangan terhadap krisis, mengatasi resiko sistemik yang disebabkan oleh kegagalan lembaga keuangan besar serta melanjutkan agenda reformasi pasar keuangan derivatif. (Sumber: Bisnis Indonesia, 18 November 2014, 20)
Awal 2015, Bunga Kredit Rumah Turun Kebijakan pembatasan suku bunga deposito oleh OJK pada bulan Oktober lalu mendorong sejumlah perbankan menghitung kembali suku bunga KPR. Tony Tardjo, Head of Consumer Lending PT Bank CIMB Niaga Tbk, mengatakan pihaknya akan menurunkan suku bunga KPR untuk mencapai target KPR. Menurutnya, dengan adanya kebijakan pembatasan suku bunga deposito oleh OJK seharusnya pada tahun depan suku bunga KPR sudah dapat diturunkan. Adapun besarnya penurunan suku bunga KPR sangat tergantung dari kondisi pasar pada awal
tahun depan. Hingga September 2014, suku bunga KPR perseroan tercatat 12%. Senada, Maryono, Direktur Utama Direktur utama PT BTN Tbk, mengatakan penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembatasan suku bunga deposito. Pihaknya baru akan menurunkan bunga KPR pada bulan Januari tahun depan karena mayoritas simpanan deposito di BTN berdurasi 3 bulan sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Selain itu, pihaknya mengaku kesulitan ketika akan menaikkan suku bunga KPR karena sebagian besar nasabah BTN merupkan masyarakat menengah bawah. KPR BTN hingga kuartal III/2014 tercatat Rp 97,94 triliun atau sebesar 88,61% dari total kredit BTN. (Sumber: Bisnis Indonesia, 18 November 2014, 20)
Tahun Depan Margin Perbankan Diprediksi Naik Net Interest Margin (NIM) diperkirakan membaik pada tahun depan seiring melonggarnya likuiditas. Selain itu, adanya kebijakan pembatasan suku bunga deposito pun merupakan salah satu faktor peningkatan NIM karena dengan adanya kebijakan tersebut biaya dana menjadi menurun. Vera Eve Lim, Direktur Keuangan PT Bank Danamon Tbk mengungkapkan apabila tidak ada perubahan BI Rate, maka NIM akan mengalami perbaikan. Selain itu, kebijakan pembatasan suku bunga kredit deposito pun efektif menekan biaya dana deposito, sehingga NIM meningkat. Per kuartal III 2014, NIM Bank Danamon tercatat 8,3%. Pada tahun depan, pihaknya memperkirakan akan terjadi perbaikan likuiditas dimana pertumbuhan likuiditas akan berada diatas pertumbuhan kredit. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Maryono, Direktur Utama PT BTN Tbk. Menurutnya, penurunan suku bunga kredit baru bisa dilakukan setidaknya tiga bulan setelah penurunan suku bunga deposito. Penurunan suku bunga deposito yang lebih cepat dibandingkan penurunan suku bunga kredit mendorong kenaikan NIM. Per September 2014, NIM BTN tercatat 4,42%. Achmad Baiquni, Direktur Keuangan PT BRI Tbk memperkirakan hingga akhir tahun ini, NIM BRI akan terjaga pada level 8% karena biaya dana yang terus menurun. Biaya dana menurun seiring penurunan suku bunga deposito BRI sebesar 25-50 basis poin. Selain itu, pihaknya mengaku segmen kredit BRI yang fokus pada kredit mikro mampu memberikan margin yang tinggi. Nelson Tampubolon mengatakan NIM perbankan akan membaik seiring kebijakan pembatasan bunga deposito, namun dalam jangka panjang NIM akan kembali pada level yang wajar. NIM perbankan diperkirakan akan mencapai 5%, namun akan mengalami penyesuian setelah perbankan menurunkan suku bunga kredit. (Sumber: Bisnis Indonesia, 18 November 2014, 20)
Rabu, 19 November 2014
Tekan Ekspektasi Inflasi, BI Naikkan BI Rate 25 Bps Seiring dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 7,75% untuk menekan ekspektasi inflasi. Selain itu, Bank Indonesia pun menetapkan lending facility rate sebesar 8%, meningkat 50 basis poin dan tetap mempertahankan deposit rate pada level 5,75%. Agus DW Martowardojo, mengatakan dengan kenaikan ini diperkirakan ekspektasi inflasi pasca kenaikan BBM tetap terkendali dan bersifat temporer. Selain itu, kebijakan ini pun mampu menjaga inflasi 2015 tetap pada target BI sebesar 4%±1%. Kebijakan ini dinilai masih konsisiten dalam mengelola transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Berdasarkan data Bank Indonesia, defisit neraca transaksi berjalan menurun dari US$ 8,7 miliar pada kuartal II 2014 menjadi US$ 6,8 miliar pada kuartal III 2014. Selain itu, Bank Indonesia juga menyiapkan kebijakan makroprudensial dalam rangka memperluas sumber pendanaan bagi perbankan, mendukung pendalaman pasar keuangan serta mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas. Kebijakan tersebut antara lain memperluas cakupan definisi simpanan dalam indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan memasukkan surat-surat berharga yang diterbitkan bank dan mendorong penyaluran kredit UMKM. Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia menambahkan dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, inflasi akhir tahun diperkirakan mencapai 7,7% - 8,1%. Selain melalui peningkatan BI rate, Bank Indonesia pun akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait kenaikan tarif angkutan umum dan upaya stabilisasi harga pangan. David Sumual, Ekonom PT BCA Tbk mengatakan langkah BI dalam menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat untuk menjaga ekspektasi inflasi. Kenaikan ini diperkirakan akan menjaga inflasi pada kisaran 7,5%. Namun, kebijakan ini berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat akan tertahan. Lebih lanjut pihaknya memperkirakan hingga akhir tahun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5%. (Sumber: Indonesia Finance Today, 19 November 2014, 1)
Kenaikan Harga BBM Tidak Berdampak Signifikan Kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini sejumlah regulator dan pelaku perbankan tidak akan berpengaruh signifikan pada kinerja perbankan. OJK memperkirakan kebijakan ini hanya akan sedikit menurunkan permintaan kredit, sementara sejumlah perbankan mengatakan kebijakan ini tidak akan mendorong rasio kredit bermasalah (NPL). Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan perbankan telah mengantisipasi hal ini dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Selain itu, OJK telah melakukan stress test dan hasil tes tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan, termasuk perbankan cukup kuat dalam menghadapi tantangan. Adapun dalam tiga bulan atau empat bulan kedepan, kredit konsumsi, seperti Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) diperkirakan akan mengalami penurunan namun dalam jangka panjang akan meningkat dan kembali stabil. Budi G Sadikin, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong Bank Indonesia dalam meningkatkan BI rate sebesar 25 basis poin, namun dengan kenaikan ini, pihaknya meyakini tidak akan ada kenaikan resiko kredit. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan permintaan kredit, khususnya kredit konsumsi pada awal tahun 2015. Pihaknya memperkirakan pertumbuhan kredit konsumsi tidak akan sebesar periode sebelumnya. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT BCA Tbk, mengungkapkan kebijakan ini tidak akan mempengaruhi peningkatan NPL, namun akan berpengaruh pada penurunan permintaan kredit konsumsi, seperti KPR, KKB dan kartu kredit hingga tahun depan. (Sumber: Indonesia Finance Today, 19 November 2014, 8)
Bank Swasta Prediksi Kredit Konsumen Tumbuh di Bawah 15% Sejumlah bank swasta memperkirakan pertumbuhan kredit konsumen tidak akan mencapai level 15%. Kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini merupakan faktor utama penyebab penurunan kredit konsumen ini. Michellina Triwardhany, Consumer Banking Director PT Bank Danamon Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan kredit konsumen sebesar 24% hingga akhir tahun 2014. Namun pada tahun 2015, pihaknya memperkirakan pertumbuhan kredit konsumen tidak akan mencapai 15%. Per September 2014, kredit ritel dan konsumen Bank Danamon tumbuh sebesar 24% menjadi Rp 10,38 triliun. Jumlah ini meliputi portofolio KPR, Kredit Tanpa Anggunan (KTA), kartu kredit dan pembiayaan syariah. Tahun depan, bank akan lebih fokus memasarkan kartu kredit dan KTA. Bianto Surodjo, Ritel & Consumer Director PT Bank Permata Tbk, mengatakan pertumbuhan kredit konsumsi pada tahun depan akan melambat dan cenderung sama pada tahun ini. Per September 2014, outstanding kredit konsumsi Bank Permata mencapai Rp 23,37 triliun, tidak jauh berbeda dengan posisi Desember
2013 yang mencapai 23,1 triliun. Pada tahun 2015, pihaknya menargetkan pertumbuhan total kredit akan mencapai 15% dan akan tetap fokus pada produk KPR dan KKB. Sementara itu, PT OCBC Niaga menargetkan pertumbuhan kredit konsumen hanya sebesar 11% pada tahun depan. Andrea Krishnawan, Direktur Bank OCBC NISP, mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada permintaan kredit segmen ritel. Selain itu, regulasi kredit properti yang lebih ketat sejak September 2013 pun membuat pertumbuhan KPR terhambat. Perkiraan perlambatan pertumbuhan KPR, mendorong Bank OCBC NISP lebih gencar mendorong bisnis kartu kredit. Meri Ui, Division Head Unsecured Loan OCBC NISP mengatakan pertumbuhan bisnis kartu kredit pada tahun 2015 dipatok sebesar 30-40%. Adapun per September 2014, kinerja bisnis kartu kredit Bank OCBC NISP telah mencapai 32%. Untuk mencapai target, pihaknya akan tetap fokus membidik segmen affluent dan emerging affluent serta bertumpu pada strategi cross selling. (Sumber: Indonesia Finance Today, 19 November 2014, 8)
Modal dan LCR Perbankan Penuhi Basel III Sejumlah kalangan menilai perbankan Indonesia telah memenuhi beberapa kriteria aturan Basel III, yakni permodalan dan pemenuhan alat likuid atau Liquidity Coverage Ratio (LCR). Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan, rasio modal inti perbankan Indonesia mencapai 14% - 15%, berada diatas ketentuan Basel III sebesar 8%. Selain itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 19%. Selain dari sisi permodalan, tingkat LCR Indonesia juga hampir mencapai 100%, yakni 90%. Kondisi ini jauh diatas ketentuan OJK sebesar 70%. LCR merupakan rasio alat likuid yang wajib dimiliki perbankan untuk menopang likuiditas saat krisis berlangsung selama 30 hari. Rasio ini harus terus ditingkatkan hingga mencapai 100% pad tahun 2018. Sebelumnya OJK telah menerbitkan consultative paper yang berisikan pemenuhan LCR sebesar 70% pada 2015 dan 100% hingga akhir 2018. Ketentuan ini berlaku untuk bank BUKU III dan BUKU IV serta untuk kantor cabang asing (KCBA). Gandjar Mustika, Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, mengatakan bank perlu menjaga alat likuid yang berkualitas tinggi atau High Quality Liquid Asset (HQLA). Selain itu, bank perlu menghitung net cash outflow atau arus kas keluar. Aryo Bimo Notowidigdo, Kepala Divisi treasury PT BNI Tbk, mengatakan alat likuid pada bank BUKU III dan IV sudah cukup untuk memenuhi LCR. Lebih lanjut, potensi dana keluar Indonesia terbilang minim karena operasional bank asal Indonesia di luar negeri tidak signifikan. Per September 2014, aset kantor luar negeri BNI mencapai US$ 1,71 miliar atau setara Rp 34,2 triliun. Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur PT OCBC NISP Tbk juga mengungkapkan bahwa LCR bank telah mencapai 150% sedangkan rasio cadangan sekunder mencapai 30%. (Sumber: Indonesia Finance Today, 19 November 2014, 9)
Surat Utang akan Masuk Komponen LDR Bank Indonesia akan memperluas cakupan definisi simpanan dalam perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan menambahkan surat-surat berharga pada komponen simpanan, sehingga komponen simpanan akan terdiri dari surat utang dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, mengungkapkan dengan adanya pengaturan ini maka bank memiliki pilihan mencari dana baik dari obligasi maupun DPK. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menekan ekspektasi inflasi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Perluasan definisi simpanan ini akan meningkatkan jumlah DPK, sehingga rasio intermediasi perbankan (Loan to Deposit Ratio/LDR) akan menurun. Penurunan ini akan mendorong ruang ekspansi kredit bagi perbankan. Irman A. Zahiruddin, Direktur PT BTN Tbk, mengatakan hal ini sudah sepantasnya dilakukan pasalnya bank juga mengandalkan sumber dana lain untuk menopang ekspansi. Untuk BTN, rasio yang digunakan adalah Loan to Funding Ratio (LFR). Saat ini LFR BTN tercatat 87%. Bank kerap menggunakan surat utang sebagai sumber dana ekspansi kredit. Surat utang merupakan solusi untuk mengatasi mismatch pembiayaan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Vera Eve Lim, Direktur Keuangan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Menurutnya, bank cenderung kesulitan mencari sumber dana di luar DPK dalam mendanai kredit. Hingga September LDR Bank Danamon tercatat 91,3%, namun apabila surat berharga dimasukkan dalam DPK, maka rasio tersebut mencapai 85,9%. Sementara Aviliani, Pengamat Ekonomi Economic Think Tank (EC Think) memperkirakan pada tahun 2015, perbankan Indonesia akan mengalami kesulitan likuiditas. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit mendorong kebutuhan akan modal meningkat. Adapun hal yang harus dilakukan perbankan dalam mendapatkan likuidtas adalah dengan menaikkan suku bunga simpanan, mencari pinjaman dari luar negeri walaupun memiliki resiko yang tinggi yakni resiko fluktuasi nilai tukar dan ketiga adalah dengan melakukan penjualan saham dan atau menerbitkan obligasi. Lebih lanjut, Aviliani memperkirakan pertumbuhan kredit tahun depan akan mencapai 15%. (Sumber: Indonesia Finance Today, 19 November 2014, 9)
Pasar Global Berpengaruh Kredit macet Jusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia menilai kredit macet pada sektor perkebunan dan pertambangan cenderung tinggi. Namun, hal ini bukan berasal dari bank, melainkan dari kondisi global. Melemahnya permintaan dan harga komoditas di pasar global merupakan penyebab menurunnya kedua sektor tersebut. Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, mengatakan kredit macet di kedua sektor ini masih terjaga. Adapun kenaikan kredit macet sektor perkebunan dan pertambangan terutama terjadi di Sumatera dan
Kalimantan. Sigit Pramono, Ketua umum Perbanas, mengatakan perbankan cenderung mengikuti arah sektor masing-masing. Pertumbuhan kredit akan mengikuti tren kegiatan ekonomi di suatu tempat. Sementara Budi G. Sadikin, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk mengatakan kegiatan ekonomi akan sangat berpengaruh pada program pemerintahan baru. Namun, hal ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan. (Sumber: Kompas, 19 November 2014, 20)
Bank Indonesia Overdosis Lana Soelistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia, mengatakan kebijakan kenaikan BI Rate oleh Bank Indonesia terlalu reaktif dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kenaikan BI Rate, maka pengusaha akan cenderung memilih menarik utang luar negeri dengan suku bunga yang lebih rendah, padahal utang luar negeri Indonesia kian membesar. Hingga September 2014, utang luar negeri Indonesia tercatat US$ 292,3 miliar, meningkat 2,1% dibandingkan triwulan sebelumnya. Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, menambahkan penetapan kenaikan BI Rate pun sejalan dengan situasi suku bunga global yang meningkat. Ryan Kiryanto, Ekonom PT BNI Tbk mengatakan kebijakan ini akan berdampak bagi perbankan dan sektor riil. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah memangkas estimasi pertumbuhan menjadi 5,1% dari 5,2%. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI, mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengurangi konsumsi rumah tangga, belanja negara dan investasi. (Sumber: Bisnis Indonesia, 19 November 2014, 1)
Emiten Perbankan Tumbuh 30% Walaupun mengalami penurunan kinerja, performa saham emiten perbankan justru kian bertumbuh. PT BNI Tbk mencatat pertumbuhan kapitalisasi pasar terbesar yakni 36,56% dari Rp 80,4 triliun pada awal tahun menjadi Rp 109,8 triliun pada akhir bulan lalu. Walaupun begitu, PT BCA Tbk masih menjadi emiten perbankan dengan kapitalisasi pasar terbesar yakni Rp 318,5 triliun pada Oktober 2014. Alfred Nainggolan, Analis PT Koneksi Kapital, mengakui emiten perbankan banyak menjadi buruan baik oleh investor asing maupun lokal. Sonny John mengatakan empat bank dengan nilai kapitalisasi pasar tertinggi yakni BCA, BNI, Bank Mandiri dan BRI diperkirakan mampu menjaga stabilitas NIM hingga akhir tahun, seiring potensi penurunan cost of fund dan membaiknya likuiditas. Sanjay Jain, analis Credit Suisse, mengatakan selain keempat bank BUKU IV tersebut, emiten bank lain yang mencatatkan kapitalisasi yang baik adalah Bank Danamon, BTN, BTPN dan Bank Jabar. Alfred menambahkan
potensi saham perbankan masih tinggi hingga tahun depan. Kenaikan kapitalisai yang besar juga mendorong tren positif terhadap deviden dalam beberapa tahun terakhir, Seperti contoh, BCA akan membagikan deviden sebesar Rp 1,23 triliun untuk periode tahun buku 2014. (Sumber: Bisnis Indonesia, 19 November 2014, 13)
Ketergantungan Pendapatan Bunga Masih Tinggi Perbankan di Indonesia masih sangat bergantung pada pendapatan bunga sebagai sumber utama pendapatan perbankan. Per Agustus 2014, pendapatan bunga perbankan berkontribusi sebesar 78% dari total pendapatan, lebih tinggi dibandingkan kondisi Agustus 2013 yang mencatat kontribusi sebesar 75,9%. Kontribusi pendapatan bunga terbesar diraih oleh kelompok bank BUSN non devisa yakni 95,1% dari total pendapatan. Sebaliknya pendapatan non bunga masih cenderung rendah. Hal yang sama juga terjadi pada BPD. Hotma Parulian Manalu, Manager Financial Institution Ratings PT Pemeringkat Efek Indonesia, mengatakan ketergantungan BPD pada penyaluran kredit cukup besar terlihat dari NPL BPD yang cenderung tinggi dibandingkan kelompok bank lain. Sementara Syarkawi Rauf, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, menegaskan margin perbankan, khususnya pada kredit mikro sudah terlalu tinggi. Pihaknya berharap ada roadmap dari OJK untuk menekan suku bunga kredit perbankan, khususnya mikro. (Sumber: Bisnis Indonesia, 19 November 2014, 23)
Bank Syariah Mulai Ekspansi Bank Syariah akan memperluas ekspansi melalui layanan berbasis kartu. Hendiarto, Direktur Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengatakan pada tahun depan pihaknya berencana untuk mengerluarkan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) berbasis syariah dan saat ini rencana tersebut tengah dikaji. Tujuan utama perseroan dalam bisnis kartu ini adalah sebagai bentuk pengembangan produk yang ditujukan untuk mengaktifkan nasabah existing customer based yang loyal kepada perseroan dan untuk meningkatkan cross selling dan kegiatan transaksional. Sebelumnya hanya BNI Syariah yang satu-satunya bank syariah yang masuk ke dalam bisnis kartu yakni hasnah card. BNI Syariah pun kerap pesimis terhadap bisnis ini mengingat tahun ini perseroan hanya menetapkan target penambahan kartu yang moderat yakni sebesar 25.000 kartu. Dinno Indiano, Direktur Utama BNI Syariah, mengatakan perseroan menghadapi tantangan berat tahun depan seiring dengan kebijakan pembatasan kartu oleh BI. Menurutnya, Bank Indonesia seharusnya memberikan keberpihakan pada bank syariah mengingat segmentasi kartu bank syariah masih cenderung rendah. J Mahameru, Kepala Divisi Kartu BNI Syariah, mengatakan pihaknya akan menyasar segmen nasabah yang sering
berpergian ke luar negeri, hal ini didukung oleh kerjasama perseroan dengan perusahaan penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia melalui program promosi bersama untuk cicilan paket umrah dengan menggunakan kartu hasanah debit maupun kartu pembiayaan hasanah card. Selain itu, strategi lainnya yang akan dilakukan oleh perseroan adalah dengan meningkatkan limit kartu pada musim liburan. (Sumber: Bisnis Indonesia, 19 November 2014, 24)
Wapres Jusuf Kalla Minta Bunga Kredit Turun Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia meminta perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit yang kian tinggi. Tingginya suku bunga perbankan akan membuat daya saing industri keuangan Indonesia rendah dibandingkan negara lain, apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, bunga yang tinggi akan mempersulit masyarakat dan perusahaan yang membutuhkan modal kerja. Sementara itu, Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan pihaknya tidak dapat mengeluarkan regulasi untuk membatasi suku bunga kredit, namun mengharuskan pelaku perbankan untuk melakukan efisiensi. Selain itu, dalam meningkatkan efisiensi OJK tengah berupaya untuk melakukan konsolidasi perbankan. Sigit Pramono, Ketua Umum Perbanas, mengungkapkan tingginya suku bunga perbankan dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik faktor eksternal maupun faktor internal. Tingginya tingkat inflasi di Indonesia mendorong regulator untuk meningkatkan suku bunga acuan. Selain itu, ekspektasi terhadap tingkat pengembalian dana pada produk perbankan kian tinggi sehingga meningkatkan biaya dana, apabila biaya dana dapat ditekan maka suku bunga kredit pun dapat menurun. Sementara itu, Syarkawi Rauf, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta OJK dalam membuat roadmap untuk menurunkan suku bunga perbankan. (Sumber: Bisnis Indonesia, 19 November 2014, 24)
Banking Hitung Ulang Biaya Kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong sejumlah perbankan untuk menghitung kembali target dan rencana bisnis bank (RBB). Tri Joko Prihanto, Direktur Keuangan dan Perencanaan PT Bank Bukopin Tbk mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada penyaluran kredit perbankan dan pada akhirnya akan berdampak pada rasio kredit macet (NPL) jika perbankan tidak berhati-hati. Walaupun begitu, perbankan telah mengantisipasi dampak kenaikan harga ini dalam RBB dan pengaruhnya tidak akan signifikan terhadap kinerja perbankan. Jahja Setiaamadja, Presiden Direktur PT BCA Tbk mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan meningkatkan resiko inflasi, sehingga suku bunga acuan harus meningkat,
begitupula dengan suku bunga perbankan. Walaupun bepengatruh negatif terhadap daya beli masyarakat namun akan memperkuat APBN. Berdasarkan data Bank Indonesia, suku bunga menunjukkan tren yang meningkat. Suku bunga deposito naik 18 basis poin ke 8,48% pada September 2014, sementara suku bunga kredit meningkat 11 bps ke 12,87%. (Sumber: Bisnis Indonesia, 19 November 2014, 24)
Kamis, 20 November 2014
Akses Semakin Terbuka OJK menerbitkan layanan keuangan nirkantor yakni layanan keuangan melalui agen yang berlaku pada tanggal 1 januari 2015. Layanan ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat. Regulasi ini tertuang dalam peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif. Lembaga keuangan yang dapat mengajukan permohonan layanan keuangan nirkantor adalah bank, perusahaan, asuransi, asuransi syariah serta lembaga jasa keuangan lainnya. Layanan dasar perbankan yang dapat diakses masyarakat antara lain tabungan, kredit mikro, asuransi mikro, dan produk lainnya yang disetujui OJK. Rekening tabungan nirkantor hanya boleh dimiliki oleh masyarakat yang belum mempunyai rekening. Adapun saldo maksimal Rp 20 Juta dan bagi hasil mulai dari Rp 1. Selain tabungan, masyarakat juga dapat mengajukan kredit mikro, khususnya untuk kegiatan usaha yang produktif. Adapun nasabah harus memiliki rekening maksimal 6 bulan baru dapat mengajukan pinjaman, namun kepemilikan kurang dari 6 bulan juga dapat diberikan pinjaman apabila disetujui oleh bank dan bank yakin akan kegiatan usaha nasabah. Layanan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menabung. Selain itu, layanan ini merupakan potensi DPK bagi perbankan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) September 2014, DPK perbankan meningkat 12,84%, sementara kredit meningkat 12,86%. Rohan Hafas, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri Tbk akan memulai segera layanan ini melalui 450 agen. (Sumber: Kompas, 20 November 2014, 20)
Paket November Buka Akses Finansial Muliaman D. Hadad mengatakan serangkaian aturan yang diistilahkan paket November dilakukan untuk memperdalam pasar keuangan serta memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan oleh regulator. Terkait industri perbankan, pengaturan ini menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan. Lima dari enam beleid sektor perbankan mengatur agar bank semakin memperkuat kapasitas internal. Aturan-aturan tersebut antara lain penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen resiko bagi
konglomerasi keuangan, penilaian kualitas asset dan kewajiban penyertaan modal minimum bagi perbankan syariah, peningkatan modal BPR dan mendorong pendalaman pasar keuangan melalui layanan keuangan tanpa kantor (laku pandai). Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan konglomerasi keuangan di industri keuangan mendapatkan porsi penting dalam rencana pengawasan dan pengaturan oleh regulator. Dalam pelaksanaanya, setiap induk konglomerasi diwajibkan menunjuk direktur yang membawahi fungsi pengawasan terintegrasi, membentuk komite manajemen resiko terintegrasi berikut satuan kerja yang melakusanakan fungsi tersebut. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT BCA Tbk mengaku siap melakusanakan aturan tersebut. (Sumber: Bisnis Indonesia, 20 November 2014, 3)
Giliran OJK Minta Bank Tahan Bunga Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengharapkan kenaikan BI Rate tidak memicu perbankan dalam menaikkan suku bunga deposito kembali. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT BCA Tbk, mengatakan pihaknya tidak serta merta menyesuaikan suku bunga simpanan, terutama deposito karena ingin melihat terlebih dahulu dampak dari kenaikan harga bahan bakar terhadap inflasi dan ketersediaan DPK. Likuiditas BCA pun dinilai cukup dengan LDR yang mencapai 75,9%. Selain itu, pihaknya juga memantau pergerakan dana deposito. Apabila terdapat tendensi menurun, pihaknya akan menaikkan suku bunga depostio agar dana tertarik kembali. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Bank Permata Tbk. Roy Arman Arfandi, Plt Direktur Utama Bank Permata mengatakan pihaknya ingin melihat perkembangan pasar terlebih dahulu. Sementara itu, Ahmad Baiquni, Direktur Keuangan PT BRI Tbk mengatakan tidak menutup kemungkinan perseroan akan menaikkan suku bunga yang tinggi diatas aturan OJK. Kenaikan ini akan mendorong besarnya cost of fund, sehingga perlu menaikkan suku bunga kredit. (Sumber: Bisnis Indonesia, 20 November 2014, 24)
Insentif Kredit UMKM Disiapkan Bank Indonesia mempersiapkan kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan penyaluran dana ke sektor UMKM. Agus Martowardojo meminta perbankan untuk mengurangi penyaluran kredit ke sektor yang tidak produktif. Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, pihaknya berpaya untuk mendorong perbankan agar menyalurkan dana ke sektor produktif, seperti UMKM dengan memberikan insentif. Menurutnya apabila perbankan telah melakukan penyaluran ke UMKM dengan pangsa pasar tertentu terhadap total outstanding perbankan, Bank Indonesia akan memberikan jasa giro kepada perbankan tersebut. Adapun saat ini
rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Berdasarkan PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM minimal 20% yang dilakukan secara bertahap. Pada 2015, bank harus menyalurkan kredit ke sektor UMKM sebesar 5% dari total kredit dan semakin meningkat pada 10%, 15% dan 20% pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Adapun jumlah penyaluran kredit UMKM pada September Rp 655,62 triliun, tumbuh 11,24%. (Sumber: Bisnis Indonesia, 20 November 2014, 24)
Jumat, 21 November 2014
Bank Mengerem Kredit Kendaraan Bermotor OJK mencatat Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) telah mengalami perlambatan sejak triwulan II 2014. Berdasarkan data dari OJK, hingga kuartal III 2014, KKB mencatat Rp 121,09 triliun, meningkat 14,79% (year on year/yoy). Kondisi ini melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 17,63% (yoy). PT Bank CIMB Niaga Tbk mengatakan pihaknya tidak akan menargetkan KKB yang tinggi, yakni hanya 10%. Hal ini dilakukan sebagai respon atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk mencapai target tersebut pihaknya akan menurunkan suku bunga kredit, walaupun BI trlah menaikkan BI Rate. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Bank Danamon Tbk. Pihaknya melalui anak perusahaannya, Adira Finance, menargetkan pertumbuhan pembiayaan kendaraan hanya sebesar 3%. Selain KKB, secara umum perseroan juga menargetkan pertumbuhan kredit konsumer yang lebih rendah. Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan permintaan KKB. Namun dampaknya hanya selama 3-6 bulan. (Sumber: Bisnis Indonesia, 21 November 2014, 19)
BI Kembangkan Prinsipal Domestik Direktur Kebijakan dan Perizinan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Farida Peranginangin mengatakan saat ini Bank Indonesia tengah membangun infrastruktur pembayaran ritel domestik dan akan dirilis pada tahun depan. Setelah dirilis nantinya sistem pembayaran tersebut akan dialihkan pada lembaga yang berbasiskan profit. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi peran principal asing dalam sistem pembayaran domestik. Steve Marta, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mengatakan wacana ini telah direncanakan sejak 3 tahun lalu. Walaupun begitu, dengan adanya infrastruktur ini maka akan tercipta efisiensi biaya dan akan memperluas jangkauan domestik. Upaya ini akan berdampak pada penciptaan National Payment Strategy System (NPSS). Hampir semua penyebaran kartu
domestik menggunakan principal asing. Santoso, Senior General Manager Head of Consumer Card PT BCA Tbk mengatakan saat ini pihaknya bekerjasama dengan American Express. Potensi transaksi American Express sangat besar mengingat 5-10% transaksi di Indonesia telah menggunakan kartu. (Sumber: Bisnis Indonesia, 21 November 2014, 20)
J Trust Co, Ltd. Bayar Tunai Rp 4,41 Triliun J Trust Co, Ltd secara resmi menjadi pemegang 99% saham PT Bank Mutiara Tbk setelah membayar Rp 4,41 triliun. J Trust pun berkomitmen menambah modal untuk memperkuat Bank Mutiara. Kartika Wirdjoatmodjo, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mrngatakan nilai penjualan sebesar Rp 4,41 trilium merupakan prestasi, pasalnya tidak banyak penjualan bank yang mengalami penyehamatan dapat mencapai 50% dari penyertaan modal sementara sebesar Rp 8,2 triliun. Sebesar 0,996% saham Bank Mutiara masih dimiliki oleh LPS. Sisa tersebut akan dijual selama 2 bulan kedepan kepada pihak yang ditunjuk oleh J Trust. Dengan terjualnya Bank Mutiara, total aset LPS menjadi sekitar Rp 50 triliun, Nobiru Adachi, Representatif Director & Senior Managing Director J Trust Co. Ltd mengatakan pihaknya akan mengembangkan Bank Mutiara dengan menyasar segmen ritel, mikro dan small medium enterprises (SME). J Trust menilai potensi bisnis perbankan sangat besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mewajibkan J Trust untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) menjadi di atas 14% dalam waktu 3 tahun kedepan. Selain itu, pihaknya juga meminta agar J Trust tidak menjual Bank Mutiara dalam 10 tahun kedepan. (Sumber: Bisnis Indonesia, 21 November 2014, 20) ***
