“Banking” Weekly Hotlist (3 November – 7 November 2014) Senin, 3 November 2014
Pembiayaan Konsumsi Tumbuh Tertinggi Hingga kuartal III 2014, kredit perbankan di Propinsi Sulawesi Utara mencapai Rp 25,09 triliun, meningkat 10,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada kredit konsumsi sebesar 12,22% (yoy) atau mencapai Rp 15,18 triliun hingga kuartal III 2014. Kredit konsumsi pun memiiliki kontribusi terbesar yaitu 60,52% dari total kredit. Selanjutnya, kredit modal kerja juga tumbuh cukup baik sebesar 7,76% (yoy) menjadi Rp 7,13 triliun dan memiliki pangsa sebesar 28,44%. Sementara itu, kredit investasi memiliki pertumbuhan yang paling rendah sebesar 4,99% (yoy) menjadi Rp 2,77 triliun dengan kontribusi 11,04%. Seiring dengan pertumbuhan kredit, DPK juga mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 12,97% (yoy) pada kuartal III 2014. Total DPK hingga kuartal III 2014 mencapai Rp 19,82 triliun. Berdasarkan komponennya, pertumbuhan tertinggi diraih oleh deposito sebesar 27,24% (yoy), diikuti oleh giro sebesar 12,98% (yoy), lalu tabungan sebesar 3,42% (yoy). Namun berdasarkan kontribusi masing-masing komponen DPK, tabungan memiliki kontribusi terbesar yakni 44,58% atau mencapai Rp 8,83 triliun. Selanjutnya konstribusi deposito pun cukup tinggi yaitu 36,69% yakni sebesar Rp 7,27 triliun. Sementara giro memiliki kontribusi terendah yaitu sebesar 16,73% atau mencapai Rp 3,71 triliun. Pertumbuhan DPK yang tinggi mendorong menurunnya LDR dari 129,6% menjadi 126,6% pada kuartal III 2014. Sejumlah perbankan optimis dapat menghimpun DPK di tengah ketatnya likuiditas. Tumbuhnya DPK dapat mendorong pertumbuhan aset perbankan. Hingga kuartal III 2014, aset perbankan di Propinsi Sulawesi Utara tercatat Rp 38,82 triliun, meningkat 14% (yoy). Pertumbuhan aset ini sejalan dengan perluasan jumlah kantor cabang perbankan, baik bank umum maupun BPR. (Sumber: Bisnis Indonesia, 3 November 2014, 23)
Garap Retail, Bankir Lebih Optimis Potensi sektor retail dan usaha kecil menengah di Propinsi Sumatera Barat menjadi pertimbangan strategi perbankan dalam meningkatkan kinerja. Indra Wediana, Direktur Pemasaran dan Syariah PT BPD Sumbar (Nagari), mengakui pihaknya sedang melakukan strategi peningkatan porsi penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif UKM dan retail. Bank
Nagari saat ini tengah berfokus menggarap pasar Sumbar dan mengurangi ekspansi ke luar daerah. Hal yang sama dilakukan oleh PT BNI Syariah. Asep Mulyana, Branch Manager Kota Padang PT BNI Syariah, mengatakan bahwa sektor retail seperti jasa perdagangan dan pertanian skala kecil merupakan salah satu sektor prioritas perseroan. Berdasarkan data OJK, aset bank umum dan BPR di Propinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan pada Agustus 2014 sebesar 7,31% (yoy) ke posisi Rp 47,48 triliun. Muhammad Ilham, Kepala Perwakilan OJK Sumatera Barat, mengatakan kondisi perbankan di Sumatera Barat relatif masih baik walaupun tidak tumbuh signifikan. (Sumber: Bisnis Indonesia, 3 November 2014, 23)
Bank Pertebal Pencadangan Perlambatan kinerja ekonomi dan kenaikan suku bunga mendorong penurunan kualitas kredit perbankan, sehingga untuk mengantisipasi resiko gagal bayar, sejumlah perbankan menaikkan pencadangan. Gatot M. Suwondo, Direktur Utama PT BNI Tbk, mengatakan bahwa kalangan perbankan harus lebih berhati-hati di tengah suku bunga yang cenderung tinggi. Adapun kualitas (non-performing loan/NPL) kredit BNI cenderung terjaga pada kuartal III 2014 di level 2,2%, lebih rendah dibandingkan kuartal III 2013 yang mencapai 2,4%. Walaupun begitu, pihaknya tetap meningkatkan rasio pencadangan dari 125,2% menjadi 129% pada September 2014. Maryono, Direktur Utama PT BTN Tbk, mengatakan saat ini pihaknya tengah berhati-hati dalam memacu penyaluran kredit seiring dengan tingginya NPL gross perseroan yang mencapai 4,85% pada kuartal III 2014. Sama halnya dengan Bank BTN, Bank Mandiri juga mengalami peningkatan NPL walaupun tidak signifikan. Per kuartal III 2014, NPL Bank Mandiri tercatat 0,46%, meningkat dibandingkan posisi tahun lalu yang mencapai 0,38%. Budi Gunandi Sadikin, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, mengungkapkan saat ini pihaknya akan fokus menjaga kualitas aset serta memperhatikan resiko likuiditas. Sementara, PT BCA Tbk mencatatkan penurunan kualitas aset tercermin dari meningkatnya NPL dari 0,5% menjadi 0,7%. Anthony B. Elam, Direktur Bank BCA, mengungkapkan kenaikan NPL ini terjadi karena ada beberapa nasabah yang kesulitan membayar. Kenaikan NPL juga terjadi pada PT Bank Permata Tbk, baik NPL gross dan NPL net dari 1,1% dan 0,3% tahun lalu menjadi 1,4% dan 0,8% pada akhir September 2014. Sandeep Jain, Direktur Keuangan Bank Permata, mengungkapkan bahwa saat ini perbankan tengah dihadapkan oleh biaya pendanaan yang tinggi dan pertumbuhan bisnis yang lebih lambat. Menanggapi hal ini, Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan dengan menaiknya NPL, terdapat kemungkinan bahwa perbankan akan menurunkan pencadangan untuk meningkatkan pendapatan. Halim menambahkan bahwa perbankan harus memastikan pencadangan yang cukup. (Sumber: Bisnis Indonesia, 3 November 2014, 24)
Industri Kartu Kredit Meningkat Berbeda halnya dengan pertumbuhan industri perbankan yang cenderung mengalami perlambatan, bisnis kartu kredit justru mengalami peningkatan setelah sebelumnya diperkirakan melambat. PT Bank CIMB Niaga Tbk pada kuartal III 2014 mencatatkan pertumbuhan bisnis kartu kredit sebesar 30,6% (yoy) menjadi Rp 4,95 triliun. Arwin Rasyid, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, mengharapkan bisnis akan terus mencatatkan pertumbuhan seiring dengan dilakukannya kerjasama dengan Air Asia Indonesia dengan meluncurkan CIMB Niaga AirAsia BIG Card. Pertumbuhan bisnis kartu kredit juga dicatatkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. Meri Ui, Head Unsecured Loan Bank OCBC NISP mengatakan pertumbuhan kartu kredit perseroan mencapai 32% (yoy) dan saat ini pihaknya telah memiliki 130.000 unit kartu dimana 85% diantaranya merupakan kartu platinum untuk segmen nasabah dengan penghasilan lebih dari Rp 10 juta. Untuk meningkatkan bisnis ini, perseroan akan melakukan strategi cross selling dan membidik nasabah baru dengan mengembangkan produk baru dengan beberapa mitra. Selain itu, pihaknya juga akan tetap mengandalkan jaringan grup perusahaan induknya OCBC Overseas Investment Pte Ltd dimana 20% sales adalah overseas transaction, khususnya dari Singapura. Sebelumnya Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. PBI ini membatasi kepemilikan kartu untuk nasabah yang minimal telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Selain itu, PBI ini juga melarang nasabah dengan pendapatan Rp 3 Juta untuk memiliki kartu kredit. Sementara untuk nasabah berpenghasilan Rp 3 juta – 10 juta hanya boleh memiliki 2 kartu. Steve Marta, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), mengungkapkan adanya regulasi pembatasan kartu ini diperkirakan pertumbuhan bisnis kartu kredit hanya akan sebesar 5%. (Sumber: Bisnis Indonesia, 3 November 2014, 24)
BNI Perbesar Pangsa Kredit Infrastruktur PT BNI Tbk akan memprioritaskan penyaluran kredit untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2015. Adapun tahun ini, pihaknya telah mengalokasikan Rp 60 triliun untuk kredit infrastruktur. Namun hingga kuartal III 2014, kredit yang terpakai hanya 55% dari plafon. Krishna R. Suparto, Direktur Bisnis Banking BNI, mengatakan kredit infrastruktur membutuhkan waktu yang lama karena terkendala faktor pembebasan lahan dan lainnya, namun pihaknya akan tetap berupaya untuk mendorong kredit infrastruktur. Senada dengan Krishna, Gatot M. Suwondo, Direktur Utama Bank BNI, mengatakan pertumbuhan kredit sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebab perlambatan kredit saat ini karena ekonomi yang melambat. Untuk penyaluran kredit, pihaknya akan tetap menyasar sektor
infrastruktur karena potensinya yang masih sangat besar seiring dengan rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur pelabuhan, jalan tol dan proyek lainnya. (Sumber: Bisnis Indonesia, 3 November 2014, 24)
Permintaan Kredit Rumah Lima Bank Melambat Kenaikan suku bunga dan regulasi yang lebih ketat mendorong penurunan permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT BCA Tbk mengakui regulasi yang ketat serta tingkat bunga yang tinggi sebagai akibat dari kenaikan biaya dana merupakan faktor utama stagnannya pertumbuhan KPR perseroan. Nilai Outstanding KPR per September 2014 tercatat Rp 52,92 triliun, hanya tumbuh 0,9% (yoy). Gatot M. Suwondo, Direktur Utama PT BNI Tbk membenarkan bahwa regulasi yang ketat yakni sejak dilakukannya kebijakan Loan To Value (LTV) Bank Indonesia merupakan faktor utama perlambatan kredit KPR. Hingga September 2014, outstanding KPR BNI mencapai Rp 32,76 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 34,08% (yoy). Pada akhir tahun, Bank BNI menargetkan outstanding KPR sebesar Rp 34 triliun. PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69% (yoy) menjadi Rp 26,34 triliun pada September 2014, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 30,78% (yoy). Tardi, EVP Consumer Finance Bank Mandiri, mengatakan tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan KPR mencapai 10% (yoy). PT CIMB Niaga Tbk bahkan mengalami penurunan outstanding pada September 2014 sebesar 1,4% menjadi Rp 22,3 triliun. Tony Tardjo, Head of Consumer Lending CIMB Niaga, mengatakan pihaknya berharap tahun ini KPR akan mencatatkan pertumbuhan walaupun hanya satu digit dan pada tahun depan diharapkan tumbuh 10%. Perlambatan pertumbuhan KPR pun terjadi pada bank BTN. Per September 2014, outstanding KPR tumbuh 17,81% menjadi Rp 97,94 triliun. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan posisi September 2013 yang mengalami pertumbuhan sebesar 25,8% (yoy). Untuk mengatasi likuiditas yang ketat, Bank BTN melakukan kerjasama dengan Cagamas dalam melakukan sekuritisasi aset KPR. Dana hasil sekuritisasi ini akan digunakan sebagai modal ekspansi pembiayaan perumahan. (Sumber: Indonesia Finance Today, 3 November 2014, 1)
Selasa, 4 November 2014
Bank BUKU I dan II Pesimistis Capai Target Laba Sejumlah pelaku perbankan BUKU I dan II pesimis akan mencapai target laba bersih hingga akhir tahun ini. Tekanan biaya dana dan peningkatan beban provisi merupakan faktor utama penyebab penurunan laba ini. Heru Sukanto, Direktur Utama PT BRI Agro Niaga Tbk mengatakan laba akhir tahun ini kemungkinan meleset dari target sebesar Rp 62 miliar. Hingga September 2014, laba BRI Agro baru mencapai Rp 40,17 miliar, menurun 23,29% (yoy). Heru menambahkan perseroan akan melakukan restrukturisasi kredit bermasalah agar laba bersih dapat tercapai. Selain itu, biaya dana diperkirakan akan tertekan seiring dengan pembatasan bunga deposito. Benny Purnomo, Wakil Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk, mengatakan saat ini pihaknya masih kesulitan mendapatkan laba. Adapun hingga saat ini perseroan masih membukukan rugi sebesar Rp 19,65 miliar. Sama halnya PT BRI Agro Niaga Tbk, MNC Bank juga akan melakukan restrukrisasi kredit bermasalah. Sementara itu, Paulus Wiranta, Direktur Utama PT Bank Pundi Indonesia Tbk, mengatakan target laba tahun ini sulit dicapai. Pasalnya hingga September 2014, laba perseroan baru mencapai Rp 1 triliun, masih jauh dibandingkan target tahun ini sebesar Rp 8 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada PT Bank BPD Jatim Tbk. Hadi Sukrianto, Direktur Utama Bank Jatim mengatakan hingga akhir tahun perseroan kemungkinan akan mengalami perlambatan pertumbuhan laba dari 15,19% pada tahun 2013 ke 12,7%. Walaupun begitu, beliau optimis bahwa perseroan akan membukukan laba sesuai dengan target. Untuk mencapai hal tersebut pihaknya akan fokus pada segmen konsumen yang resikonya rendah. Pertumbuhan laba yang terbatas diakui karena bank harus meningkatkan provisi akibat kenaikan NPL. (Sumber: Indonesia Finance Today, 4 November 2014, 1)
LKD akan Terhubung dengan Produk Tabungan Bank Indonesia berencana akan melakukan interkoneksi Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan produk tabungan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transaksi dan meningkatkan jumlah tabungan dari masyarakat. Ronald Waas, Deputi Gubernur BI, mengatakan saat ini Layanan Keungan Digital (LKD) menggunakan uang elektronik sebagai media transaksi namun tidak dapat digunakan sebagai media tabungan karena simpanan terbatas dan tidak dijamin oleh LPS. Interkoneksi ini sangat dimungkinkan seiring dengan program Branchless Banking oleh OJK. Ronald menambahkan, kedepannya LKD melalui uang elektronik dapat diintegrasikan dengan produk Tabunganku. Adapun produk Tabunganku merupakan media simpanan tanpa beban biaya administrasi dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Terkait program laku pandai sebagai implementasi dari branchless banking, Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengemukakan bahwa saat ini pihaknya akan fokus pada persiapan infrastruktur dan edukasi masyarakat. Pada tahap awal, pihaknya akan memasarkan tabungan mikro dan asuransi mikro. Untuk menjaring masyarakat, program laku pandai akan menggunakan jasa agen yang telah dibina oleh perbankan. Dengan program ini, diharapkan OJK dana menghimpun dana sebesar Rp 200 Triliun. Mulya E. Siregar, Deputi komisioner OJK, menambahkan sejumlah aturan harus direlaksasi agar BPD dapat ikut serta dalam layanan ini. Salah satu syarat antara lain harus memiliki cabang di Indonesia Timur. (Sumber: Indonesia Finance Today, 4 November 2014, 8)
Transaksi Non Tunai Ditargetkan Capai 2,4% dari PDB Bank Indonesia menargetkan transaksi non tunai sebesar 2,4% dari PDB Indonesia pada tahun depan. Adapun hingga akhir tahun, total transaksi non tunai diperkirakan mencapai 1,8% dari PDB. Pemberian subsidi dari pemerintah kepada masyarakat melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) diperkirakan mampu mendorong pencapaian target transaksi non tunai. Rosmaya Hadi, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengaturan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, mengatakan hingga Oktober 2014, transaksi non tunai telah mencapai 1,6% dari PDB. Pergerakan yang cepat ini dikarenakan program bantuan yang menggunakan layanan keuangan digital melalui uang elektronik berbasiskan server e-money PT Bank Mandiri Tbk. Ronald Waas, Deputi Gubernur BI, mengatakan kedepannya diharapkan uang elektronik ini dapat digunakan untuk simpanan meski tidak ada bunga simpanan seperti produk tabungan. Budi Gunandi Sadikin, Direktur Utara PT Bank Mandiri Tbk, mengatakan bantuan masyarakat melalui emoney akan mendorong budaya menabung dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat berpendapatan rendah dapat menjadi potensi likuiditas baru bagi perbankan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yessy D. Yosetya, VP Digital Service Delivery PT XL Axiata Tbk, yang mengatakan bahwa sarana penggunaan e-money akan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi non tunai. Selanjutnya, pihaknya akan menfasilitasi pengadaan SIM card untuk penerima bantuan pemerintah. (Sumber: Indonesia Finance Today, 4 November 2014, 8)
Porsi Nontunai Diperbesar Transaksi Non Tunai terus menanjak naik. Rosmaya Hadi, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengungkapkan posisi transaksi nontunai hingga September 2014 sebesar 1,6% dari total PDB Indonesia atau tercatat terdapat 133,77
juta transaksi dengan total nilai Rp 5,2 triliun. Saat ini telah terdapat 18 penerbit uang elektronik. Komitmen pemerintah juga ikut mendukung peningkatan uang elektronik ini. Pasalnya sejumlah bantuan telah terintegrasi dengan menggunakan uang elektronik, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggandeng PT Bank Mandiri Tbk dan PT BRI Tbk. Budi Gunandi sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan kerjasama ini menguntungkan bagi perbankan dalam jangka panjang. Uang yang mengendang pada uang elektronik dapat menjadi potensi likuiditas perbankan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Budi Setiawan, Direktur Utama PT Pos Indonesia, yang mengatakan bahwa bantuan sosial melalui non tunai dapat mengurangi beban masyarakat, khususnya pedalaman yang membutuhkan waktu dan biaya yang banyak dalam menjangkau layanan keuangan. Ronald Waas, Deputi Gubernur Bank Indonesia, menanggapi positif upaya peningkatan transaksi non tunai ini. Menurutnya, penyaluran bantuan menggunakan uang elektronik dapat mempercepatan implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD). (Sumber: Bisnis Indonesia, 4 November 2014, 19)
Industri Syariah Garap Mikro Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan pihaknya sedang mendorong pelaku perbankan dan keuangan nonbank syariah agar masuk ke dalam segmen mikro. Lebih lanjut, industri keuangan syariah perlu melakukan pengembangan produk agar dapat dikenal di masyarakat. Di sisi lain, penghimpunan dana keuangan syariah masih memiliki potensi yang besar, contohnya dari zakat, sedekah dan wakaf. Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, mengatakan saat ini pihaknya tengah menjalin kerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) dalam menyusun acuan pengaturan zakat. Zakat memiliki peran penting bagi financial safety net ketika negara menglami tekanan krisis perekonomian. Selain itu, zakat juga dapat mempengaruhi stabilisasi harga dan mendorong intermediasi sehingga dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil. Azmi Omar, Direktur Jendral Islamic Research and Training Institute-IDB, mengatakan dalam memaksimalkan peran zakat perlu dibentuk standar pengelolaan zakat dan wakaf yang mengatur teknis-teknis penyaluran zakat. Di sisi lain, kinerja industri perbankan syariah, khususnya pada unit-unit syariah (UUS) justru mengalami penurunan akibat dari melambatnya pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat, seperti contoh PT OCBC NISP. Pada kuartal III 2014, bank OCBC NISP membukukan laba sebesar Rp 23,8 miliar, menurun 43,6% (yoy). Koko T. Rachmadi, Head of Syariah Business Bank OCBC NISP, mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus ekspansi bisnis, sehingga biaya yang digelontorkan pun cukup banyak. (Sumber: Bisnis Indonesia, 4 November 2014, 20)
KPR Kembali Menggeliat Sejumlah pelaku perbankan mengakui tengah meningkatkan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui penurunan suku bunga dan memperluas jaringan, seperti contoh PT BCA Tbk. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT BCA Tbk, mengatakan perseroan telah mencatat peningkatkan sebesar 20% dalam dua bulan terakhir setelah menurunkan bunga sebesar 0,25%. Hingga September 2014, outstanding penyaluran KPR Bank BCA tercatat Rp 52 triliun, hampir sama dengan posisi tahun lalu. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan akibat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Henry Konaefi, Direktur Konsumer Bank BCA, mengatakan terjadi pergeseran tipe rumah dan apartemen yang dibiayai yakni ke tipe dengan harga Rp 1 miliar. Pergeseran ini disebabkan oleh adanya kebijakan Loan To Value (LTV) yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang mengakibatkan konsumen menjadi selektif memilih karena harus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan. Sementara itu, PT BTN Tbk berencana untuk menurunkan bunga KPR pada awal tahun depan untuk memacu pertumbuhan kredit perumahan. Selain itu, pihaknya berupaya untuk memperluas kerja sama dengan pihak developer. Maryono, Direktur Utama PT BTN Tbk, sejak BI memberlakukan kebijakan LTV, banyak developer yang menyediakan fasilitas cicilan uang muka bagi calon pembeli rumah. (Sumber: Bisnis Indonesia, 4 November 2014, 20)
Laba Bersih BRI Agro Melorot Hingga Septmber 2014, laba bersih BRI Agro tercatat Rp 40,17 miliar, menurun 23,29% (yoy). Walaupun begitu, Heru Sukanto, Direktur Utama BRI Agro, menyatakn pihaknya optimis akan mencapai target laba bersih sebesar Rp 68 miliar. Optimisme perseroan sejalan dengan perkiraan akan membaiknya biaya dana seiring dengan penurunan suku bunga deposito. Selain itu, ada kemungkinan pihaknya akan mendapatkan dana segar sebesar Rp 3 miliar dari penjualan aset ekstra berupa NPl di pecan baru yang sudah di-write off dan LDR perseroan masih aman di level 89,76%. Amannya likuiditas juga diindikasi oleh tingginya CAR sebesar 20,43%. Hingga September, beban bunga BRI Agro tercatat Rp 240,18 miliar, naik 81,16% (yoy). Adapun pendapatan bunga yang didapat hanya naik 45,51% (yoy) menjadi Rp 431,5 miliar. BRI Agro berencana memacu porsi kredit ritel ke posisi 14%. NIM juga diperkirakan akan membaik. Pihaknya juga mengantisipasi skenario terburuk dengan menaikkan dana cadangan sebesar 395,52%. (Sumber: Bisnis Indonesia, 4 November 2014, 20)
BTN Buka Opsi Cari Mitra Strategis Selain melakukan pengembangan strategis, PT BTN Tbk juga membuka peluang kerjasama dengan partner strategis dalam membesarkan unit usaha syariah (UUS) sebelum dilepaskan (spin off) tahun 2017. Tujuan dibukanya peluang kerjasama ini bukan hanya untuk menambah modal, namun juga unutk mengembangkan unit usaha syariah perseroan. Maryono, Direktur Utama PT BTN Tbk mengatakan saat ini pihaknya terus menambah modal sampai sekitar Rp 1 triliun. Perseroan menargetkan aset UUS dapat mencapai Rp 20 triliun. Adapun hingga akhir September 2014, total aset UUS BTN tercatat Rp 10,53 triliun, tumbuh 18,87% (yoy). Sementara itu, total DPK mencapai Rp 7,9 triliun, meningkat 18,80% (yoy) dan pembiayaan tercatat Rp 9,13 triliun, tumbuh 22,75% (yoy). Maryono berharap ketika dilakukan spin off UUS BTN relatif kuat. OJK juga memberikan peluang bagi investor asing yang ingin menanamkan investasinya di perbankan syariah nasional. Adapun salah satu dukungan OJK dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan otoritas dari Uni emirat Arab terkait prinsipprinsip kerja sama dalam pengembangan bisnis perbankan syariah. Edy Setiadi, Kepala departemen Perbankan Syariah OJK, mengatakan Uni Emirat tengah gencar menjajaki industri perbankan syariah Indonesia. (Sumber: Bisnis Indonesia, 4 November 2014, 20)
Rabu, 5 November 2014
Warga Miskin Terakses Bank Mulai tanggal 3 November 2014, Pemerintah mengeluarkan subsidi langsung dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). PSKS adalah subsidi langsung pemerintah ke rekening simpanan rumah tangga sasaran menggunakan sistem layanan keuangan digital dengan nomor telefon seluler sebagai nomor rekening. Bantuan nontunai pemerintah telah mendorong akses warga miskin ke perbankan. Hingga akhir 2015, bantuain ini akan menyasar 15,5 juta rumah tangga. Eni V Panggabean, Direktur Eksekutif Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, menyatakan bahwa program bantuan nontunai ini merupakan terobosan karena dapat menjadi pintu masuk warga ke dalam sistem perbankan. Bambang Widiyanto, Sekretaris Eksekutif TNP2K, menyatakan bahwa nilai PSKS sebesar Rp 200.000 per bulan per keluarga. Pada November-Desember 2014, total nilainya Rp 6,2 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Tahun ini, Bank Mandiri menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ke depannya, Bank Mandiri akan menggandeng agen berbadan hukum, seperti jaringan ritel dan pribadi. Rudy Gobel,
Kepala Departemen Komunikasi TNP2K, mengatakan dengan sistem integrasi ini diharapkan tidak ada lagi perbedaan data antar kementerian dan lembaga. Selain itu, dengan layanan keuangan digital masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau mesin ATM. (Sumber: Kompas, 5 November 2014, 1)
Agen Bank Perluas Layanan Seiring dengan implemntasi program layanan keuangan digital (LKD), keberadaan agen juga diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bank. Hal ini dilakukan agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan bank menjadi lebih mudah. Pada bulan Juli 2014, Bank Indonesia menerbitkan Surat edaran BI nomor 16/12/DPAU tentang LKD dalam rangka Keuangan Inklusif melalui agen LKD individu. Peter Jacobs, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, mengatakan operasional individu LKD tergantung pada kesiapan bank itu sendiri. Apabila agen bank sudah siap, bank tersebut tinggal melaporkan ke Bank Indonesia. Hery Gunardi, Direktur Micro and Retail Banking PT Bank Mandiri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan izin kepada BI untuk 9.000 agen LKD dalam setahun ke depan. Perbankan juga saat ini tengah menunggu regulasi tentang bank nirkantor dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar agen LKD dapat menjalankan fungsi menabung dan tarik tunai. Anika Faisal, Direktur PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menyatakan pihaknya telah melakukan uji coba bank nirkantor sejak 2013 dan hasilnya cukup baik serta bermanfaat bagi masyarakat. (Sumber: Kompas, 5 November 2014, 17)
Sertifikasi SDM Sektor Perbankan Sertifikasi merupakan salah satu solusi standarisasi Sumber Daya Manusia dalam sektor perbankan. Walaupun demikian, saat ini baru bidang manajemen resiko yang mewajibkan sertifikasi. Zulkifli Zaini, Ketua Ikatan Bankir Indonesia (IBI), mengatakan seorang bankir wajib memiliki tiga sertifikasi bidang, yakni manajemen resiko, pengetahuan bank secara umum dan kompetensi sesuai bidangnya. Sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh IBI melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) terdiri beberapa tingkatan, sepereti manajemen resiko dari level 1 hingga 5. Hingga saat ini, LSPP telah melakukan uji sertifikasi kepada 71.120 orang di industri perbankan atau 14% dari total pekerja di industri perbankan sebesar 500.000 orang. Fransisca Oei, Direktur PT Bank Danamon Tbk, mengatakan kompetensi karyawan harus terus ditingkatkan seiring dengan dinamisnya sektor perbnakan. Ferry Prima, Vice President Human Capital Service Group PT Bank Mandiri Tbk, mengatakan semakin tinggi jabatan bankir
maka semakin tinggi pula kompetensi yang diperlukan. Sektor perbankan membutuhkan kompetensi kemampuan komunikasi dan ketelitian dan kemampuan menjual produk. (Sumber: Kompas, 5 November 2014, 17)
Kala Bank Besar Begitu Gusar Gatot M. Suwondo, Direktur Utama PT BNI Tbk, mengatakan terdapat 2 jenis konsolidasi bank menurut OJK yakni merger dan akuisisi serta konsolidasi strategis seperti pembagian kerja untuk penyaluran kredit. Untuk konsolidasi strategis, Bank BNI telah memposisikan diri sebagai bank yang fokus pada bisnis banking consumer dan ritel. Selain itu, BNI juga tengah memperkuat ekspansi ke luar negeri, seperti Singapura, Hong kong, Tokyo, London dan New York. Terkait konsolidasi, Gatot yang juga sebagai Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyarankan agar konsolidasi dilakukan pada bank BUKU I dan II yang pada umumnya memiliki modal terbatas. Sebaliknya bank BUKU III dan IV cenderung siap menghadapi MEA 2020. Yap Tjay Soen, Direktur BNI, mengatakan perbankan lokal akan menjadi kunci menghadapi persaingan pasar ASEAN. Lebih lanjut mengenai konsolidasi, Felia Salim, Wakil Direktur Utama BNI, mengatakan upaya konsolidasi tidak akan efektif dalam mengurangi jumlah bank di Indonesia. Selain itu, terkait tujuan konsolidasi untuk mencapai efisiensi, Felia menuturkan bahwa efisiensi lahir dari kompetisi bukan dari konsolidasi. (Sumber: Bisnis Indonesia, 5 November 2014, 23)
Cari Pegawai Tak Seperti Gigit Cabai Beberapa waktu yang lalu lembaga survei PricewaterhouseCoopers (PwC) menambahkan indikator baru dalam penelitiannya yakni Sumber Daya Manusia (SDM). Hasil penelitian yang diklaim 80% mencerminkan perbankan nasional menyatakan bahwa SDM merupkan hal kedua terbesar yang diperebutkan perbankan setelah Dana Pihak Ketiga (DPK). PwC juga mencatat turn over pegawai di sektor perbankan mencapai 10%. Jusuf Wibisana, Partner PwC Indonesia, mengatakan idealnya turn over pegawai di sektor perbankan sebesar 5% karena terkait dengan pentingnya data-data nasabah agar tidak berpindah ke bank lain. Senada dengan hasil penelitian Pwc, Fransisca Oey, Direktur Kepatuhan Bank Danamon, mengakui turn over pegawai di Bank Danamon mencapai 10%-15%. Sementara Maryono, Direktur Utama PT BTN Tbk, mengatakan turn over di bank BTN mencapai 10%. Lebih besar dari bank BTN, Wan Wazly Abdullah, Chief Financial Officer Bank CIMB Niaga, mengatakan turn over perseroan tercatat 12%. Tingginya turn over berdasarkan penelitian PwC disebabkan oleh tawaran gaji yang lebih menarik (54%), mengincar kesempatan berkarir yang lebih prospektif (37%), terdapat tantangan yang lebih atraktif (4%); dan kurang puas dengan gaya kepemimpinan atasan (4%).
Sementara menurut Zulkifli Zaini, Ketua Ikatan Bankir Indonesia, turn over yang tinggi disebabkan oleh banyak bank yang ingin serba instan yakni beberapa bank enggan menyiapkan SDM sendiri karena membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Ferry Prima Adhyaksa, Vice President Human Capital Services Group PT Bank Mandiri Tbk, mengakui perebutan SDM di industri perbankan memang ketat. Sistem perekrutan yang baik yang diterapkan Bank Mandiri mampu menekan turn over sebesar 5%. Saat ini terdapat sekitar 500.000 orang yang bekerja pada industri perbankan, sementara kebutuhan tiap tahunnya tercatat 25.000 orang. Menjelang MEA 2020, diperkirakan kebutuhan akan SDM di industri perbankan semakin tinggi. (Sumber: Bisnis Indonesia, 5 November 2014, 24)
Kamis, 6 November 2014
Menanti Transformasi LDR Destry Damayanti, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, memperkirakan pada tahun 2020 nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) akan mencapai 136%. Adapun tahun depan, pihaknya memperkirakan LDR akan mencapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa ke depannya, sektor perbankan Indonesia akan sulit menjalani fungsi intermediasinya, yakni menyalurkan kredit. Kondisi ini jauh lebih tinggi dibandingkan kisaran LDR yang ditetapkan regulator yakni 78%-92%. Kalangan perbankan meminta regulator untuk mentransformasi LDR. Sunarsip, Ekonom The Indonesia Economic Intelligence, menyarankan pemerintah mengganti indikator dari LDR ke LFR (Loan to Financing Ratio) pasalnya perbankan mempunyai sumber pembiayaan lain bukan hanya DPK. Ryan Kiryano, Kepala Ekonom PT BNI Tbk, mengatakan dengan perubahan indikator dari LDR ke LFR, surat utang dan dan sumber dana lain diakui sebagai DPK. LDR yang sempat 92,19% mendorong perbankan dalam mengurangi penyaluran kredit. Sonny John, Analis UOB Kay Hian Securities, memperkirakan pertumbuhan kredit tahun ini akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 20%. Padahal sebelumnya Sri Adiningsih, Ekonom UGM, mengatakan untuk mencapai target 7%-8%, sektor perbankan harus menumbuh 20%. Menanggapi hal ini, Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Perbankan OJK, mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji usulan perubahan LDR ke LFR dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. (Sumber: Bisnis Indonesia, 6 November 2014, 19)
Kompetisi Kredit Mikro Bakal Ketat Diimplementasikannya kebijakan pembatasan suku bunga diperkirakan akan mendorong persaingan penyaluran kredit segmen mikro. Ahmad Baiquni, Direktur Keuangan PT BRI Tbk, mengatakan suku bunga kredit mikro yang ideal adalah 19%. Adapun suku bunga kredit mikro yang ditetapkan BRI cenderung lebih rendah dibandingkan bank lain. Per September 2014, penyaluran kredit mikro BRI telah mencapai Rp 148,43 triliun, naik 15,38% (yoy) dengan jumlah nasabah seperti 7,1 juta. Ke depannya, BRi akan tetap fokus menyalurkan kredit mikro di Indonesia. Sofyan Basir, Direktur Utama Bank BRI, berharap tahun ini pernyaluran kredit secara total tumbuh 15% dan tahun depan 20%. Sama dengan halnya dengan BRI, PT BTPN Tbk juga kerap menfokuskan ke penyaluran kredit mikro. Per September, BTPN membukukan pertumbuhan kredit sebesar 13% (yoy) menjadi Rp 51,1 triliun. (Sumber: Bisnis Indonesia, 6 November 2014, 19)
Bank Bisa Akses Rp 3,5 Triliun Lukman Saifuddin, Menteri Agama RI, mengatakan perbankan syariah berpotensi mengakses dana haji dan dana abadi umat sebagai salah satu sumber DPK. Adapun secara nominal dana haji tercatat sekitar Rp 67 triliun dan dana abadi umat sebesar Rp 3,5 triliun. Berdasarkan Undang-undang, dana haji dan dana abadi umat kini dapat diinvestasikan dan pengelolaan dilakukan secara syariah. Namun walalupun begitu, pemanfaatan dana haji dan dana abadi umat baru pada dapat dilakukan pada tahun 2015, satu tahun setelah aturan disahkan. Edi Setiadi, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, mengatakan dana tersebut tidak dapat dihimpun untuk ekspansi, namun untuk simpanan seperti deposito atau giro. Selain itu, Bnk syariah juga dapat bertindak sebagai manajer investasi terhadap dana haji atau dana abadi umat. (Sumber: Bisnis Indonesia, 6 November 2014, 20)
Laju Kredit 2014 Hanya Tumbuh 12% Mirza Adityswara, Deputi Gubernur Bank Indonesia Senior, mengatakan BI menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit perbankan dari 15%-17% menjadi 12% pada tahun ini. Budi G. Sadikin, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, mengatakan perlambatan ekonomi Indonesia dan kebijakan yang ketat kerap menekan bisnis perbankan. Pertumbuhan kredit diperkirakan akan sejalan dengan proyeksi BI. Adapun pertumbuhan kredit konsolidasi Bank Mandiri tercatat tumbuh 12,4% (yoy) dan kredit bank mencapai 14,2% (yoy). Hingga tahun depan,
pihaknya akan tetap fokus mengatasi kondisi likuiditas yang ketat. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT BCA Tbk, mengatakan bisnis perbankan pada tahun depan dapat lebih lambat dari tahun ini. Per September 2014, bank BCA membukukan portofolio kredit sebesar Rp 330,7 triliun, tumbuh 10,6% (yoy). Tahun depan, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 14% dan pertumbuhan DPK 12%. Berdasarkan data SPI, LDR mencatat mengalami penurunan dari 92,19% pada Juli 2014 menjadi 90,63% pada Agustus 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan berangsur membaik. Walaupun begitu, Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mengatakan perbankan perlu berhati-hati. Selain itu, Nelson menambahkan bahwa second reserves bank juga meningkat di Bank Indonesia. Penempatan dana bank pada Surat Berharga Negara (SBN), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBi) pada Agustus tercatat masing-masing Rp 412,96 triliun, Rp 96,34 triliun dan 77,55 triliun. Adapun terkait kondisi likuiditas yang membaik, OJK menyarankan perbankan untuk menggenjot penyaluran kredit perbankan namun dilakukan dengan lebih cermat. (Sumber: Bisnis Indonesia, 6 November 2014, 20)
Kredit Pertanian Masih Potensial Berdasarkan data SPI Agustus 2014, total penyaluran kredit di sektor pertanian tercatat Rp 199,6 triliun dengan NPL Rp 4,2 triliun. Porsi kredit sektor ini dirasakan sangat rendah dibandingkan total penyaluran kredit nasional. Hal ini memperkuat pentingkan pembentukan khusus untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor ini. Djarot Kusumayakti, Direktur Bisnis UMKM PT BRI Tbk mengatakan kredit pertanian cukup potensial karena margin yang cenderung tinggi. Hal yang senada diungkapkan Heru Sukanto, Direktur Utama PT BRI Agroniaga Tbk, mengatakan pihaknya telah membuka kantor cabang baru untuk fokus ke dalam sektor ini, walaupun persaingan cukup ketat. Sudarmin, Direktur Operasional dan Keuangan BRI Agro, menanggapi pembentukan bank khusus memang berdampak positif pada sektor pertanian dan pihaknya mangaku siap apabila diperintahkan untuk menjadi bank khusus pertanian. (Sumber: Bisnis Indonesia, 5 November 2014, 24)
Jumat, 7 November 2014
Perbankan Dikeluhkan Berdasarkan hasil survei Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ditemukan bahwa sebanyak 96,6% konsumen di Indonesia tidak puas dengan layanan perbankan. David Tobing, Koordinator Komisi Komunikasi BPKN, mengungkapkan sebagian besar konsumen mengeluhkan layanan call center. Selain itu, menurutnya bank tidak menjelaskan produk mereka kepada nasabah secara rinci dan mudah dipahami. Pada periode waktu Januari – September 2014, BPKN menerima 250 keluhan, 87 laporan mengenai layanan perbankan. Eko Budiyono, Wakil Ketua Perbanas, mengatakan saat ini sektor perbankan selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Selain itu, dalam survei perlu dijelaskan detail mana yang menyebabkan ketidakpuasan konsumen. (Sumber: Kompas, 7 November 2014, 19)
Nilai Penjaminan Segera Diturunkan Seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana menurunkan nilai jaminan simpanan rekening nasabah di bawah angka Rp 2 miliar. Aris Suseno, Kepala Bagian Humas LPS, mengatakan rencana tersebut akan dilakukan pada tahun depan apabila tidak terjadi krisis di dalam negeri maupun global. Adapun saat ini, pihaknya tengah mengkaji nilai maksimal uang nasabah di bank dengan mempertimbangkan nilai jaminan secara rata-rata. Arief Budi Santoso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, mengatakan saat ini terdapat enam faktor resiko yang perlu diwaspadai dalam perekonomian nasional, yakni resiko normalisasi the Fed, resiko perlambatan ekonomi China, resiko resiko perlambatan ekonomi domestik, resiko perlambatan kredit, resiko kenaikan inflasi dan resiko pembalikan arus modal. Rimawan Pradiptyo, Pakar ekonomi dari Univesitas UGM memaparkan pemerintah perlu menggenjot pembangunan infrastruktur yang diperoleh dari pengalihan subsidi BBM yang direncanakan naik. Sementara itu, Arief Budisusilo, Pemimpin redaksi Bisnis Indonesia, mengatakan kondisi perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik. (Sumber: Bisnis Indonesia, 7 November 2014, 23)
Kredit BPD Belum Optimal Belum optimalnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah menghambat penyaluran kredit oleh bank-bank pembangunan daerah hingga akhir tahun ini. Serapan anggaran pemerintah daerah yang rendah tercermin dalam belum optimalnya pelaksanaan sejumlah proyek pemerintah daerah. Padahal sebagian besar porsi kredit oleh BPD ditujukan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah daerah. Mulyatno, Direktur Korporasi dan Syariah PT BPD DKI Jakarta, mengatakan hingga September 2014, laju pertumbuhan bank-bank BPD secara umum masih melambat. Untuk mengenjot penyaluran kredit, Bank DKI memilih mengoptimalkan kreditnya ke segmen nasabah individu dan ritel, baik kredit produktif maupun konsumtif. Selain itu, Bank DKI juga aktif bergabung pada proyek-proyek kredit sindikasi. Hingga kuartal III 2014, Bank DKI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 22,84 triliun, naik 28,02% (yoy). Hal yang sama juga dilakukan oleh Bank Jatim. Hadi Sukrianto, Direktur Utama Bank Jatim, mengatakan hingga kuartal III 2014, penyaluran kredit didominasi oleh kredit consumer yang mencapai Rp 16,22 triliun atau sebesar 55,26% dari total kredit sebesar Rp 26,09 triliun. Adapun kredit komersial dan UMKM tergolong masih rendah yakni masingmasing Rp 5,61 triliun dan Rp 4,33 triliun. Selain penyaluran kredit yang belum optimal, tekanan beban bunga yang tinggi mendorong sejumlah BPD mengalami penurunan laba. Berdasarkan data SPI Agustus 2014, laba BPD mengalami penurunan sebesar 11,77% (yoy) menjadi Rp 7,34 triliun. Terkait penurunan laba, Mulyatno menambahkan ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan penurunan laba yakni meningkatnya biaya operasional seiring dengan aktivitas ekspansi BPD berupa pengembangan jaringan kantor dan teknologi informasi. Selain itu, besarnya kredit bermasalah pada segmen mikro juga mendorong penurunan laba BPD. (Sumber: Bisnis Indonesia, 7 November 2014, 24) ***
