BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Pendidikan a. Kondisi Umum Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan watak, pribadi dan mental serta kualitas manusia dalam menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masalah serta mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan kualitas

sumber

daya

manusia

adalah

;

kependudukan,

ketenagakerjaan, derajat kesehatan, dan konsumsi penduduk, karena faktor tersebut secara sinergis menjadi pendukung berlangsungnya pendidikan secara baik. Kemajuan

penyediaan

sarana

pendidikan

di

Kabupaten

Pekalongan sampai tahun anggaran 2010 menunjukan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini tercermin pada peningkatan penyediaan sarana pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP dan SM yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Namun demikian catatan keberhasilan dalam penyediaan sarana tersebut

diatas

tidak

secara

otomatis

dapat

mengatasi

permasalahan/persoalan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Masih panjang catatan-catatan permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan seperti masih banyaknya gedung – gedung yang rusak sehingga kurang memenuhi standar pendidikan. Banyaknya penduduk

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

kurang mampu yang tiadak mengenyam pendidikan, tradisi belajar mengajar yang kurang antisipatif terhadap perkembangan jaman dan cara

pandang

sebagian

masyarakat

terhadap

kelangsungan

pendidikan nasional, juga menjadi permasalahan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Dari permasalahan pendidikan tersebut maka tantangan yang perlu dijawab dengan segera adalah : 1) Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pendidikan

untuk

meningkatkan kualitas pendidikan 2) Tercapinya program pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun bagi seluruh anak usia sekolah serta semakin meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 3) Mampu

mengembangkan

sistem

pendidikan

yang

dinamis,

profesional dan proporsional. b. Kebijakan Program Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2011, arah kebijakan pembangunan urusan pendidikan adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan kualitas SDM melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia 0 – 6 tahun untuk pengembangan bakat dan pembinaan mental dengan indikator : a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan sebesar 65%; b) Meningkatnya

sarana prasarana pendidikan pra sekolah

sebesar 35%. 2) Pemberian hak dasar pelayanan pendidikan yang bermutu melalui pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan indikator :

Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010

75


a) Meningkatnya

angka partisipasi pendidikan dari 80,27%

menjadi 95%; b) Miningkatnya sarana prasarana pendidikan dasar dari 65% menjadi 100%. 3) Peningkatan pelayanan pendidikan menengah melalui peningkatan kualitas

penyelenggaraan

pendidikan,

peningkatan

sarana

prasarana dan peningkatan kompetensi siswa dengan inikator : a) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah dari 31,91% menjadi 55%; b) Meningkatnya sarana prasarana pendidikan menengah dari 13,82% menjadi 40%. 4) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja melalui pengembangan

model-model

pendidikan

luar

sekolah

yang

aplikatif, dengan indikator : a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan non formal dari 50% menjadi 75%; b) Meningkatnya lulusan yang dapat terserap pasar kerja dari 25 % menjadi 40%. 5) Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, dengan indikator : a) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik

dari 65 % menjadi

85%; b) Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik

81% menjadi

100%; c) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik; d) Meningkatnya kualitas pendidikan dengan hasil NEM dari 6,38 menjadi 7,8;


76


e) Berkurangnya angka putus sekolah dari 2,2% menjadi 1,5%. 6) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pemerataan jangkauan pelayanan pendidikan dengan indikator : a) Meningkatnya kinerja lembaga pendidikan dari 75 % menjadi 100%; b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dari 35% menjadi 50%; c) Meningkatnya pemerataan dan jangkauan pelayanan pendidikan dari 80,27% menjadi 95%. Total anggaran dan realisasinya untuk urusan pendidikan selama Tahun 2006 s.d. 2010 adalah sbb. Tabel 4.1. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

158.386.177.000

145.227.436.363

91,69 %

2

2007

184.548.741.480

173.044.875.755

93,77 %

3

2008

234.028.215.623

232.225.826.838

90,23 %

4

2009

294.568.137.583

290.776.532.063

98,71 %

5

2010

377.163.810.400

357.072.548.373

94,67 %


77


Grafik 4.1. Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan Periode 2006 - 2010 Rp400.000.000.000 Rp350.000.000.000 Rp300.000.000.000 Rp250.000.000.000

TAHUN

Rp200.000.000.000

ANGGARAN

Rp150.000.000.000

REALISASI

Rp100.000.000.000 Rp50.000.000.000 Rp0 TAHUN

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN 158.386.177.000 184.548.741.480 234.028.215.623 294.568.137.583 377.163.810.400 REALISASI

145.227.436.363 173.044.875.755 232.225.826.838 290.776.532.063 357.072.548.373

c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Realisasi anggaran program urusan pendidikan Tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sesuai tabel berikut: NO

PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN 2006

2007

2008

2009

2010

Dinas Pendidikan 1

Belanja Aparatur

258.658.000

-

-

-

-

127.898.750.541

-

-

-

-

-

6.625.344,791

6.222.804.722

5.459.731.046

3.732.950.023

-

392.834,250

358.079.500

336.716.750

262.949.000

Daerah 2

Belanja Publik

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

Program Peningkatan


78


NO

PROGRAM


2007

2008

2009

2010

-

396.130,500

118.016.000

223.538.000

119.900.000

-

115.637,000

40.000.000

15.000.000

50.000.000

-

1.954.620,000

7.015.569.220

35.396.984.500

29.038.496.285

-

1.834.295,000

1.774.069.000

1.737.679.000

640.645.000

-

1.190.370,150

2.946.709.600

233.946.200

-

-

134.500,000

262.175.000

173.000.000

158.245.000

-

546.110,000

1.023.158.250

938.560.000

636.500.000

-

485.968,950

26.300.000

-

-

-

398.585,900

450.809.400

153.989.000

-

Sarana dan Prasarana Aparatur 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6

Program Pendidikan Anak Usia Dini

7

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

8

Program Pendidikan Menengah

9

Program pendidikan Non Formal

10

Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga

11

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

13

Program Manajemen


79


NO

JUMLAH ANGGARAN

PROGRAM

2006

2007

2008

2009

2010

Pelayanan Pendidikan 14

Program

-

-

-

-

35.000.000

128.157.408.541

14.074.396.541

20.237.690.692

44.669.144.496

34.674.685.308

128.157.408.541

14.074.396.541

20.237.690.692

44.669.144.496

34.674.685.308

Pelayanan Publik

JUMLAH

JUMLAH TOTAL

Khusus untuk tahun 2006 program kegiatannya berbeda karena mengacu kepada Kepmendari Nomor 29 Tahun 2002, sementara program kegiatan tahun 2007-2010 mengacu ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. d. Capaian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2006 – 2010 yang terkait

urusan

pendidikan

mendukung

capaian

kinerja

urusan

pendidikan sebagai berikut: Tabel 4.3. Pencapaian Angka Prestasi Pendidikan 2006-2010 NO 1

URAIAN

CAPAIAN KINERJA (%) 2006

2007

2008

2009

2010

Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI

2

108,45

106,30

103,28

102,57

102,57

b. SMP/MTs

85,93

89,93

94,68

99,43

99,,43

c. SMA/SMK/MA

36,97

39,81

43,57

61,11

61,13

Angka Partisipasi Murni


80


NO

URAIAN

CAPAIAN KINERJA (%) 2006

2007

2008

2009

2010

(APM)

3

4

5

a. SD/MI

97,35

98,24

87,94

86,80

87,26

b. SMP/MTs

81,42

83,74

72,37

73,15

75,55

c. SMA/SMK/MA

26,73

28,78

31,45

40,94

40,95

a. SD/MI

0,006

0,007

0,006

0,003

0,004

b. SMP/MTs

0,019

0,018

0,015

0,004

0,009

c.

0,015

0,019

0,012

0,011

0,012

a. SD/MI

99,69

99,71

99,85

99,89

99,90

b. SMP/MTs

78,57

83,57

83,29

87,21

99,14

c.

97,98

85,51

82,21

90,12

99,10

71,50

80,49

80,68

93,76

80,41

52,38

58,68

68,28

83,90

74,41

58,00

63,00

67,53

72,65

78,28

6,53

6,88

6,86

6,74

6,78

6,63

6,68

6,23

6,34

6,36

7,10

7,14

6,64

6,44

7,07

Angka Putus Sekolah

SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan

SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

6

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

7

Guru

Yang

memenuhi

kualifikasi S1/D-IV 8

Pencapaian Nilai Rata-rata UASBN dan UN a. Pencapaian Nilai Rata-rata UASBN SD/MI b. Pencapaian Nilai Rata-rata UN SMP/MTs c. Pencapaian Nilai Rata-rata UN SMA/MA dan SMK


81


Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa: -

APK selama kurun waktu Tahun 2010 dibandingkan dengan Tahun 2006 pada jenjang pendidikan SD/MI terdapat penurunan sebesar 5,42%, jenjang pendidikan SMP/MTS megalami kenaikan sebesar 15,71%,

dan

jenjang

pendidikan

kenaikan sebesar 65,35%.

SMA/SMK/MA

mengalami

Penurunan APK pada jenjang SD/MI

karena pada tahun 2006 banyak anak usia dibawah 7 tahun (under) langsung masuk SD/MI, hal ini disebabkan belum berkembangnya

program

PAUD

di

masyarakat

Kabupaten

Pekalongan. Pada perkembangannya, selama kurun waktu lima tahun Program PAUD semakin berkembang. Lembaga-lambaga PAUD baik formal maupun non formal semakin banyak didirikan, disertai dengan semakin meningkatnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD terlebih dahulu sebelum masuk SD/MI. -

Terdapat penurunan APM Tahun 2010 dibanding Tahun 2006 pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 10,36%. Sedangkan selisih penurunan APM terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 7,21% dan jenjang SMA/SMK/MA mengalami kenaikan sebesar 53,20%. Penurunan APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs ini disebabkan

keberhasilan

program

Keluarga

Berencana

dari

pemerintah dan masih banyaknya anak-anak di Kabupaten Pekalongan yang bersekolah di kota-kota perbatasan sehingga menyebabkan jumlah usia sekolah siswa mengalami kenaikan yang lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk. Disamping itu adanya krisis ekonomi dunia juga menyebabkan turunnya angka APM. Tenaga kerja korban PHK yang sebagian


82


adalah urban akan kembali ke daerah asal beserta anggota keluarganya, sehingga anak usia sekolah korban PHK juga akan kembali ke daerah asal. Hal ini tentu mengurangi jumlah siswa di Kabupaten Pekalongan. -

Terdapat penurunan angka putus sekolah Tahun 2010 dibanding Tahun 2006 di semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD/MI angka putus sekolah turun sebesar 33,33%; jenjang SMP/MTs turun sebesar 52,63%; dan jenjang SMA/SMK/MA turun sebesar 20,00%.

-

Terdapat kenaikan angka kelulusan Tahun 2010 dibanding Tahun 2007 di semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD/MI angka kelulusan naik sebesar 0,19%; jenjang SMP/MTs naik sebesar 18,63%; dan jenjang SMA/SMK/MA naik sebesar 15,89%.

-

Terdapat kenaikan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2010 dibanding Tahun 2006 sebesar 12,46%.

-

Terdapat

kenaikan

angka

melanjutkan

dari

SMP/MTs

ke

SMA/SMK/MA Tahun 2010 dibanding Tahun 2006 sebesar 42,06%. Tabel 4.4 Data Sekolah, Siswa dan Pembangunan NO 1

2

3

INDIKATOR Jumlah Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA/SMK Jumlah Siswa a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA/SMK Pembangunan RKB a. SD/MI b. SMP/MTs

2006

2007

2008

2009

2010

644 89 36

642 102 38

648 108 44

648 110 47

649 110 52

115.294 37.322 14.561

113.068 38.025 15.671

110.010 40.839 17.177

107.324 41.932 20.560

104.724 41.276 20.412

-

-

3 SDN 5 SMP Satap

-

-


83

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN NO

INDIKATOR c.

4

SMA/MA/SMK

2.

2 Unit (SMA Talun dan SMK Kedungwuni)

-

-

1 unit SMA Talun

1 unit SMAN Kandangserang

-

73 SD/MI (DAK) 6 ruang (SMA Sragi dan Wiradesa)

Rehab Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA/SMK

2007

2 lokal SMK

Pembangunan USB a. SD/MI b. SMP/MTs

c.

5

SMA/MA/SMK

2006

5 SMPN -

2008 4 SMPN 2

1 Unit SMP2 Wonopringgo 1 Unit SMP 5 Sragi 1 Unit SMK Sragi

103 SD/MI (DAK) -

2009

2010 -

-

-

-

1 unit SMK Lebakbarang 1 unit SMA Petungkriyono

-

142 SD/MI (DAK) -

1 ruang -

Kesehatan a. Kondisi Umum Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pekalongan secara umum mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dengan terus meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang sudah mencapai angka lebih dari 70 tahun atau lebih dari target Nasional yaitu 67,9 tahun pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan. Namun apabila dilihat dari indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pekalongan mengalami kemunduran. Pada tahun 2006 AKB sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada


84


tahun 2010 AKB 11 per 1.000 kelahiran hidup, angka tersebut lebih baik dari target Nasional yaitu 40 per 1000 kelahiran hidup. Tiga penyebab kematian bayi tertinggi adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, prematur. Kematian Bayi banyak terjadi di daerah pegunungan seperti Kandangserang, Paninggaran dan Petungkriono di mana akses menuju fasilitas

kesehatan

cukup

jauh,

terutama

untuk

kasus-kasus

emergency yang harus dirujuk ke rumah sakit. Penempatan bidan desa, satu desa satu orang bidan desa rupanya masih kurang untuk melayani masyarakat mengingati di daerah atas medannya cukup luas serta cukup sulit. Angka Kematian Ibu juga mengalami peningkatan, pada tahun 2006 sebesar 149 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 162 per 100.000 kelahiran hidup atau 26 kasus kematian ibu pada tahun 2010. Setelah dikaji lebih mendalam, sebagian besar kasus kematian yang terjadi adalah kategori kasus yang penanganannya diluar kewenangan bidan, sehingga perlu dirujuk ke rumah sakit. Kondisi ibu yang akan melahirkan tersebut membutuhkan pertolongan emergency seperti misalnya keracunan kehamilan (pre-eklamsia), perdarahan post partum, atau ibu hamil dengan riwayat persalinan yang tidak baik. Kendala

yang

dijumpai

adalah

kurangnya

tenaga

ahli

yang

berkompeten di bidang kebidanan dan kandungan (dokter spesialis obsgyn) terutama di RSUD Kajen belum ada dokter spesialis obsgyn yang menetap, sehingga kasus yang dirujuk menjadi tidak tertangani atau terlambat untuk ditangani. Selain

itu

ada

penataan

manajeman,

terutama

dalam

pencatatan dan pelaporan kasus-kasus kematian yang dijalankan


85


beberapa tahun terakhir yaitu sistem pencatatan parallel yang saling terintegrasi antara kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan kegiatan registrasi penyebab kematian yang sudah dilaksanakan di semua puskesmas di Kabupaten Pekalongan. Kasus kematian ibu dan anak dapat cepat diketahui dengan sistem pesan singkat (SMS) yang diterapkan. Dari perbaikan sistem ini diharapkan akan berdampak pada tersedianya data yang lebih bisa dipercaya, untuk diolah sehingga diperoleh solusi serta intervensi yang tepat untuk mengatasi tingginya angka kematian. Disisi lain upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

dilakukan, terutama dengan dengan meningkatkan peran serta

masyarakat melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Dengan program ini bertujuan agar bila sebuah keluarga yang didalamnya ada ibu hamil, akan diajak untuk turut merencanakan persalinannya. Mulai dari mengisikan data pada stiker P4K yang akan ditempel di rumahnya sampai dengan pemantauan pelaksanaannya oleh bidan setempat. Data ibu hamil tersebut berisi rencana melahirkan dimana, ditolong siapa, mempersiapkan calon donor darah dan jika mengalami keadaan darurat dibawa ke tempat rujukan dengan kendaraan siapa. Sehingga ibu hamil tersebut, menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga dan lingkungan di mana dia tinggal. Dari segi fasilitas kesehatan ada penambahan poliklinik kesehatan desa (PKD) dari 67 PKD pada tahun 2006 menjadi 166 PKD pada tahun 2010, meskipun jumlah PKD belum sesuai dengan harapan yaitu setiap desa mempunyai PKD. Hal ini yang menunjukkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ada peningkatan.


86


Jumlah Puskesmas yang ada sekarang 26 puskesmas yaitu 7 puskesmas perawatan dan 19 puskesmas non perawatan. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan yang hampir satu juta jiwa, penambahan puskesmas agar masyarakat dapat dilayani dengan baik dan memadai dibutuhkan paling sedikit 4 puskesmas lagi. Namun untuk pembangunan puskesmas baru dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk itu akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan puskesmas Wonokerto 2 pada tahun 2011 ini. Tabel 4.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2006 – 2010 Tahun INDIKATOR KESEHATAN Usia harapan hidup

2006

2007

2008

2009

2010

67.70

67.90

70.28

70.28

5

5

4

8

11

83/15.650

76/15.094

62/15.358

120/15.747

184/16.009

149

176

173

114

162

24/16.033

29/15.812

28/16.124

18/15.710

26/16.009

995

995

996

992

989

2.49

2.33

2.46

2.27

2.40

Rumah sakit pemerintah

2

2

2

2

2

Rumah sakit swasta

1

1

1

1

1

Puskesmas induk

26

26

26

26

26

Puskesmas pembantu

53

50

49

50

50

Angka Kematian Bayi per 1000

70.28

kelahiran hidup Jml kematian Bayi/Jml Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Jml kematian Ibu/Jml Kelahiran Hidup Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase Balita Gizi Buruk (%)

Jumlah sarana kesehatan


87

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN Tahun INDIKATOR KESEHATAN

2006

Poliklinik kesehatan desa (PKD) Posyandu

2007

2008

2009

2010

67

101

121

160

166

1.369

1.375

1.385

1.377

1.382

b. Kebijakan Program Arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan sesuai RPJMD 2006-2011 adalah sebagai berikut : 1)

Mencukupi

Sumber

daya

Kesehatan

dengan

Indikator

tercukupinya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan secara merata. 2)

Menurunkan angka kesakitan karena penyakit menular.

3)

Meningkatkan cakupan Imunisasi.

4)

Meningkatkan Posyandu

Peran

dengan

Serta

Masyarakat

Mengaktifkan

dan

melalui

Revitalisasi

meningkatkan

strata

Posyandu Purnama dan Mandiri dari 19% menjadi 45% 5)

Meningkatkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat.

6)

Meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan membuat sarana Jamban percontohan, rumah sehat percontohan dan sarana kesehatan ditempat – tempat umum.

7)

Terakreditasinya RSUD Kajen menjadi RSU Type C dengan mencukupi sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memenuhi syarat.

8)

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum terakses dana dari Pusat dengan pengobatan gratis di Puskemas dan disediakan dana pendamping askeskin dari APBD Kabupaten.


88


Total anggaran dan realisasi urusan kesehatan tahun 2006 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 4.6. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

62.032.558.999

54.272.612.168

87,49 %

2

2007

79.924.770.082

69.402.651.457,5

86,83 %

3

2008

108.621.910.000

94.838.100.296

87.31 %

4

2009

107.585.764.000

97.322.115.821

90,46 %

5

2010

169.474.030.960

111.079.211.929

65,54 %

Grafik 4.2. Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan Periode 2006 – 2010 Rp200.000.000.000 Rp150.000.000.000 TAHUN Rp100.000.000.000

ANGGARAN REALISASI

Rp50.000.000.000 Rp0 TAHUN

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010


54.272.612.168 69.402.651.457,5 94.838.100.296 97.322.115.821 111.079.211.929


89


c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Realisasi anggaran program urusan kesehatan sampai dengan tahun 2010 adalah sesuai tabel berikut : Tabel 4.7. Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

Dinas Kesehatan 1 Belanja Aparatur Daerah 2 Belanja Publik 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8 Program Pengawasan Obat dan Makanan 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2006

2007


2009

2010

1.847.094.096

-

-

-

-

29.759.612.625 -

8.192.727.903

8.025.896.233

3.005.364.422

1.944.121.462

-

1.187.810.000

1.043.691.500

1.924.636.630

641.781.000

-

48.110.000

142.266.100

58.095.000

107.365.000

-

2.358.123.554

1.666.872.103

1.475.998.500

3.878.144.350

-

148.189.200

405.407.900

437.243.000

1.355.172.500

-

5.900.000

5.850.000

4.981.000

8.800.000

-

197.433.700

511.436.950

550.312.250

597.807.600

-

49.800.000

99.190.000

74.660.000

97.620.000


90


NO

PROGRAM

11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular Progaram Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / RS Jiwa / RS Paru-paru/ RS. Mata Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / RS Jiwa / RS Paru-paru/ RS. Mata Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

12

13

14

15

16

17

18

2006

2007 -

JUMLAH ANGGARAN 2008 -

2009 82.980.000

2010 120.289.250

-

724.886.500

616.590.000

477.620.000

619.716.000

-

49.100.000

43.575.000

27.280.000

60.540.000

-

574.446.449

842.426.162

503.701.184

1.610.759.439

-

10.405.218.854

10.482.617.600

6.772.524.800

1.770.597.800

-

2.535.260.377

7.324.705.292

-

-

-

-

129.120.000

-

-

-

70.590.000

75.000.000

53.220.000

59.955.000


91


NO

PROGRAM

19

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan

20

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

JUMLAH

-

JUMLAH ANGGARAN 2007 2008 5.900.000 6.000.000

2009 5.000.000

2010 7.917.500

-

108.160.000

107.910.000

72.241.000

95.710.000

31.606.706.721

26.661.650,537

31.528.554.840

15.525.857.786

-

-

-

2006

Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 1 Belanja 28.300.000 Aparatur Daerah 2 Belanja Publik 16.765.882.229 3

4

5

6

7

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

12.976.296.901

-

3.185.961.044

2.823.173.075

3.419.795.451

3.630.607.925

-

2.035.784.645,5

3.684.843.691

3.250.975.799

4.225.318.072

-

292.387.800

292.382.500

432.026.500

202.466.800

-

6.855.000

51.000.000

76.565.000

85.260.000

-

892.259.417

806.349.402

989.869.940

794.638.100

-

3.987.771.366

8.515.996.782

5.338.504.148

6.938.368.836


92


NO

9

10

PROGRAM

2006

rumah sakit / RS Jiwa / RS Paru-paru/ RS. Mata Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / RS Jiwa / RS Paru-paru/ RS. Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan JUMLAH

7

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program


2009

2010

-

446.166.815

879.191.276

718.803.350

683.822.330

-

-

43.200.000

41.428.340

-

16.794.182.229

10.847.186.087,5

17.096.136.726

14.267.968.528

16.560.482.063

-

-

-

5.168.861.798

3.342.503.746

-

-

-

218.022.000

10.445.000

-

-

-

134.333.800

24.479.000

-

-

-

-

50.000.000

-

-

-

15.800.000

-

-

-

-

677.044.113

316.000.000

-

-

-

4.998.455.072

4.852.531.585

Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6

2007


93


NO

8

PROGRAM

2006

2007

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / RS Jiwa / RS Paru-paru/ RS. Mata Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / RS Jiwa / RS Paru-paru/ RS. Mata

-


-

-

JUMLAH JUMLAH TOTAL

48.400.888.950

10.873.847.738

48.624.691.566

2009

2010

190.070.000

270.277.790

11.402.586.783

8.866.237.121

41.196.413.097

38.403.016.085

Program-program pada urusan kesehatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, SKPD yang melaksanakannya yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Keraton, RSUD Kajen. Khusus untuk tahun 2006 program kegiatannya masih mengacu kepada Kepmendari Nomor 29 Tahun 2002, sedangkan program kegiatan tahun 2007-2010 mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. d. Capaian Kinerja Target dan Capaian kinerja urusan kesehatan menurut RPJMD 2006-2011 adalah sebagai berikut : Di bidang kesehatan pada aspek pelayanan umum beberapa indikator kesehatan sudah seperti yang diharapkan (100%) yaitu cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalingan

oleh

tenaga

kesehatan

yang


memiliki

kompetensi

94


kebidanan, cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD. Sedangkan indikator kesehatan lain yang peningkatannya sangat kecil adalah rasio puskesmas, pustu dan PKD (0,25 per 1000 penduduk) dan rasio tenaga medis (0,127 per 1000 penduduk). Dengan kondisi sumber daya kesehatan yang ada tersebut langkah yang diambil untuk diprioritaskan adalah pelayanan promotif dan preventif. Pola hidup bersih dan sehat terus diupayakan agar menjadi pilihan

masyarakat

Kabupaten

Pekalongan

dengan

dukungan

Eksekutif, Legislatif, para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkonsentrasi pada bidang kesehatan. Tabel 4.8. Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Umum Wajib Tahun 2006 - 2010 INDIKATOR KESEHATAN Rasio posyandu per 1000 balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk Rasio rumah sakit per 1000 penduduk Rasio dokter per 1000 penduduk Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Cakupan Gizi perawatan (%)

buruk

mendapat

2006

2007

Tahun 2008

19.0 0.16

17.5 0.20

19.4 0.21

19.3 0.24

19.6 0.25

0.0034

0.0034

0.0033

0.0031

0.0031

0,130 0,130

0,135 0,135

0,133 0,133

0,124 0,124

0.127 0.127

97.44

68.57

100.00

100.00

100.00

96.07

97.43

101.89

99.66

100,9

95.05

86.57

86.57

91.17

91,00

100

100

100

100

100


2009

2010

95


INDIKATOR KESEHATAN Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)

2006 81.32

2007 91.75

Tahun 2008 96.10

2009 78,06

2010 81,9

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Cakupan kunjungan bayi (%) Cakupan puskesmas (%) Cakupan pembantu puskesmas (%)

100

100

100

100

100

24.00

25.00

41.47

42,93

98.15 136.84 17.67

99.76 136.84 17.31

99.66 136.84 17.67

99.66 136.84 17.54

99.75 136.84 18.73

Di Kabupaten Pekalongan rasio posyandu per 1000 balita pada tahun 2006 sebesar 19,0% dan pada tahun 2010 sebesar 19,6%. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan terlihat dengan bertambahnya posyandu dari 1.377 menjadi 1382. Angka kesakitan penyakit menular di Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2006-2010, angka kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) tertinggi sebesar 8 per 10.000 penduduk pada tahun 2007 dan terus menurun pada tahun 2010 menjadi sebesar 2 per 10.000 penduduk. Penurunan angka

kesakitan

DBD

diikuti

dengan

menurunnya

jumlah

desa/kelurahan endemis menjadi sebesar 71 desa/kelurahan pada tahun 2010 dibanding tahun 2009 sebesar 101 desa/kelurahan. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

untuk

melakukan

Gerakan

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3 M Plus dalam memberantas penyakit DBD dapat dilihat dengan meningkatnya Angka Bebas Jentik pada tahun 2010 menjadi 92,24%. Angka Kematian / Case Fatality Rate (CFR) akibat penyakit DBD masih tinggi, dimana pada tahun 2010 sebesar 6,28 %,


96


mengalami kenaikan dibanding tahun 2006 sebesar 2,84%. CFR yang tinggi kemungkinan karena keterlambatan membawa penderita ke Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan dan kurangnya pengetahuan keluarga

penderita

tentang

tanda-tanda

penyakit

DBD

serta

kemungkinan karena penatalaksanaan penderita DBD yang kurang tepat di Rumah Sakit. Angka kesakitan malaria / Annaul Parasite Incedence (API) cenderung mengalami penurunan dengan melihat angka API dari tahun 2006 sebesar 0,04 per 1000 penduduk menjadi sebesar 0,01 per 1000 penduduk pada tahun 2010 dan pada 2 (dua) tahun terakhir tidak ada kasus indegenous (penularan setempat), semuanya kasus import. Hal ini karena Surveilans penyakit malaria yang semakin ketat, adanya koordinasi dengan lintas sektor terkait dan adanya kerjasama lintas batas daerah endemis malaria dalam menjaring kasus import dari daerah endemis malaria baik dari Jawa maupun luar Jawa. Ketepatan pemeriksaan mikroskopis sediaan darah malaria oleh petugas kesehatan dalam menegakkan diagnosa malaria meningkat ditandai dengan angka eror rate (kesalahan dalam pemeriksaan sediaan darah) yang 0%. Dengan cepat ditemukan dan cepat ditanganinya penderita malaria akan mengurangi resiko penularan penyakit malaria. Meningkatnya

kinerja

surveilans/pengamatan

penyakit

menular ditandai dengan meningkatnya Angka penemuan kasus baru TBC / Case Detection Rate (CDR) yaitu dari 78% (721 kasus) menjadi 81,9% (857 kasus). Dengan sistem surveilans yang baik, maka penderita akan cepat ditemukan dan segera diberi tatalaksana pengobatan sesuai prosedur tetap pengobatan penderita TBC.


97


Penatalaksanaan

pengobatan

penderita

TBC

setiap

tahun

menunjukkan tingkat keberhasilan yang terus meningkat dengan ditandai meningkatnya angka konversi (angka penderita dengan BTA positif menjadi BTA negatif) dari 92% tahun 2006 menjadi sebesar 97,5% pada tahun 2010. Ketepatan dalam menegakkan diagnose penderita TBC setiap tahun

semakin membaik ditandai dengan

semakin turunnya angka error rate (salah pemeriksaan) yaitu dari sebesar 11,1% pada tahun 2007 menjadi sebesar 4,2% pada tahun 2010. Penegakkan diagnose penderita TBC yang tepat dan tatalaksana penderita yang sesuai prosedur pengobatan, maka akan memberikan angka kesembuhan (Cure Rate) penderita TBC semakin meningkat yaitu dari angka 93% pada tahun 2006 menjadi 95,4% pada tahun 2010. Angka penemuan penderita baru kusta / Case Detection Rate (CDR) dari tahun 2006 -2010 masih diatas target nasional dengan angka CDR tertinggi tahun 2006 sebesar 16 per 100000 penduduk dan tahun 2010 sebesar 13 per 100000 penduduk (target nasional sebesar 5 per 100000 penduduk). Penjaringan penderita kusta pada usia anakanak terutama anak sekolah yang dilakukan oleh petugas kesehatan berhasil menemukan penderita pada anak sekolah pada tahun 2010 sebesar 25%. Penemuan penderita kusta yang cepat dan tepat, akan memudahkan

dalam

penatalaksanaan

penderita

sehingga

akan

mengurangi resiko kecacatan. Keberhasilan pengobatan penderita kusta semakin meningkat ditandai dengan menurunnya angka prevalensi / angka kesakitan kusta dari 1,9 per 10000 penduduk pada tahun 2006 menjadi 1,3 per 10000 penduduk pada tahun 2010 dan


98


menurunnya angka proporsi kecacatan tingkat 2 dari 13,8% pada tahun 2008 menjadi 9% pada tahun 2010. Angka

Sero

Survei

Immunodeviciensi Virus (HIV)

/

Penjaringan

suspek

Human

menunjukkan peningkatan jumlah

suspek yang ditemukan dan diperiksa yaitu pada tahun 2006 sebesar 56 orang menjadi 118 orang pada tahun 2010. Peningkatan jumlah suspek

yang

diperiksa

akan

mempengaruhi

angka

penemuan

penderita HIV, hal ini ditandai dengan meningkatnya penemuan kasus HIV dari tidak ada pada tahun 2006 menjadi sebesar 5 orang pada tahun 2010. Semua kasus HIV yang terjaring dalam sero survei mendapat penatalaksaan sesuai dengan prosedur yang ada. Tabel 4.9. Angka Kesakitan Penyakit Menular di Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No 1

2

Penyakit

2006

2007

DBD Kasus (orang) IR per 10.000 penduduk CFR ABJ DESA ENDEMIS

352 4,07 2,84 % 92,03% 33

718 8,16 1,53 % 89,50 % 42

403 4,52 0,74 91,46 % 78

735 7,61 1,09 91 101

223 2,28 6,28 92,24 71

0,04 (34 ks) 0,17

0,03 (24 ks) 0 ,24

0,09 (80 ks) 0

0,03 (18 ks) 0

0,01 (12 ks) 0

78 (721Ks) 92 % 93 % 4,10 % 96 %

78 % (722 ks) 93 % 94 % 11,1 % 98 %

73 % (695 Ks) 94 % 94 % 4,5 % 96,6 %

81,2 % (767 ks) 97,4 % 97,2 % 1,6 % 98,4 %

81,9 % ( 857 ks) 97,5 % 95,4 % 4,2 % 97 %

MALARIA API per 1000 penduduk ERROR RATE (%)

3

TB PARU CDR Konversi Cure Rate ERROR RATE Succes Rate

2008


2009

2010

99


No 4

Penyakit KUSTA CDR per penduduk

2006 10.000

PREVALENSI 10.000 peddk Proporsi anak Prop.Cacat TK 2

5

HIV Serosurvei Kasus HIV HIV di Layani

per

2007

2008

2009

1,6 (167 ks) 1,9

1,4 (123 Ks) 1,6

1,5 (138 Ks) 1,8

1,3 (119 ks) 1,6

6,60 % 9,60 %

12,20 % 7,30 %

13,70 % 13,80 %

13,4 % 10,9 %

56 0 100%

107 1 100%

106 2 100%

2010 13 ( 130 ks) 1,3

68 1 100%

25 % 9%

118 5 100%

Tabel 4.10. Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No

Uraian

1

Jumlah Posyandu

2

2006

2007

2008

2009

2010

1,369

1,375

1,385

1,377

1,382

Jumlah balita

72,157

78,700

71,321

71,321

70,623

Rasio

18.97

17.47

19.42

19.31

19.57

Tabel 4.11. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No.

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1

Jumlah Puskesmas

26

26

26

26

26

2

Jumlah Poliklinik Kesehatan Desa Jumlah Pustu

67

101

121

160

166

53

50

49

50

50

3


Ket.

100


No.

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

4

Jumlah Penduduk

5

Ket.

89,562

91,887

12,365

77,711

1,002,826

Rasio Puskesmas per satuan penduduk

0.029

0.029

0.028

0.027

0.026

6

Rasio poliklinik per satuan penduduk

0.075

0.113

0.133

0.164

0.166

7

Rasio Pustu persatuan penduduk

0.060

0.056

0.054

0.051

0.050

Per 1000 pddk Per 1000 pddk Per 1000 pddk

Tabel 4.12. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No.

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1

Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

0

0

0

0

0

2

Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit khusus lainnya milik pemerintah

0

0

0

0

0

3

Jumlah Rumah Sakit AD/ALU/AL/POLRI

0

0

0

0

0

4

Jumlah Rumah Sakit Daerah

2

2

2

2

2

5

Jumlah Rumah Sakit Swasta

1

1

1

1

1

6

Jumlah seluruh Rumah Sakit

3

3

3

3

3

7

Jumlah Penduduk

889,562

891,887

912,365

977,711

1,002,826

8

Rasio Rumah Sakit thd Penduduk

0.0034

0.0034

0.0033

0.0031

0.0030


101


Tabel 4.13. Jumlah Dokter di Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No 1 2

Uraian Jumlah Dokter (Umum, Gigi dan Spesialis) Jumlah Penduduk

2006

2007

2008

2009

2010

116

120

121

121

124

889.562

891.887

912.365

977.711

1.002.826

Rasio 0,130

0,135

0,133

0,124

0,124

Tabel 4.14. Jumlah Pasien di RSUD Kraton dan Kajen Tahun 2006 - 2010 No. 1

2

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

RSUD Kraton a. Rawat Inap (orang)

12.192

12.903

12.204

12.692

12.725

b. Rawat Jalan (orang)

77.080

87.102

85.448

92.604

94.615

a. Rawat Inap (orang)

-

4.953

5.506

6.352

6.222

b. Rawat Jalan (orang)

-

22.416

32.837

34.221

34.819

RSUD Kajen

Prestasi/Penghargaan selama Tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut : 1) Penghargaan yang diterima atas prestasi di bidang kesehatan a) Tahun 2007


102


 Juara II Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kelompok umur 2 – 5 tahun dari Kecamatan Kandangserang.  Juara III Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kelompok umur 6 – 12 bulan dari Kecamatan Talun. b) Tahun 2008  Juara I Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kelompok umur 6 – 24 bulan dari Kecamatan Paninggaran. c) Tahun 2009  Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapat Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan atas prestasi dalam pembangunan kesehatan : -

Pemberian Sertifikasi TT 5 Dosis bagi WUS dimulai sejak tahun 2003 – sekarang.

-

Penerapan Sistem Manajemen terpadu logistik imunisasi dengan menggunakan sistem SMS (Storage Management System) dimulai sejak tahun 2004 – sekarang.

-

Peningkatan Sistem Registrasi Vital dan Sertifikasi Medis Penyebab Kematian dimulai sejak tahun 2006 – sekarang.

-

Pilot Proyek Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara dengan metode IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) di mulai sejak tahun 2008 - sekarang.

 Peringkat IV Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk umur 2-5 tahun dari Kecamatan Kedungwuni.


103


 Juara Harapan I Lomba Cerdas Cermat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tingkat SLTP Provinsi Jawa Tengah. d) Tahun 2010  Juara II Tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Balita Sehat Kelompok umur 6 – 24 bulan A.n. Rafif Bahran Maulana umur 13 bulan Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang.  Juara I Safari Krida Tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Pramuka Bakti Husada  Juara Harapan III Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Posyandu Dahlia Desa Kayugeritan Karanganyar. 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan Survey

Kepuasan

Masyarakat

sesuai

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di semua puskesmas (26 puskesmas). Hasil nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelayanan sebesar 76,57 atau termasuk dalam kategori mutu pelayanan B (range Baik : 62,51 - 81,25). Indeks Kepuasan

Masyarakat

dipergunakan

untuk

merencanakan

perbaikan disisi yang kurang serta meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan telah mempunyai sarana publikasi melalui website dinkes_pekalongankab.go.id dan dinkeskabpekalongan.blogspot.com

dalam

rangka

penyebarluasan

informasi dibidang kesehatan dan transparansi. 4) Kabupaten Pekalongan merupakan daerah percontohan untuk program peningkatan sistem registrasi penyebab kematian yang


104


sedang dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI yang bekerjasama dengan WHO dan University of Queensland. Pada awal tahun 2010 telah dikuatkan dengan terbitnya Surat Keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010, Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 sebagai dasar pelaksanaan registrasi kematian dan penyebab kematian. Saat ini registrasi sudah dikembangkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari registrasi penyebab kematian adalah diperolehnya angka-angka kematian yang lebih valid dibandingkan dengan survey dan hasil registrasi dapat diolah dan dianalisa sebagai salah satu pedoman perencanaan pembangunan di bidang kesehatan. 5) Di Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa bekerjasama

pasca

sarjana

dengan

dari

Badan

University

Penelitian

dan

of

Queensland

Pengembangan

Kementerian Kesehatan RI . Penelitian yang dilaksanakan tentang sistem pencatatan kesehatan ibu dan anak melalui kohort yang memantau perkembangan kesehatan ibu dan anak yang berjalan di Kabupaten

Pekalongan.

Hasil

Penelitian

tersebut

akan

dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan sebagai referensi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 6) Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan merupakan Pilot Proyek Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara dengan metode IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) di mulai sejak tahun 2008 sekarang.


105


3.

Pekerjaan Umum a. Kondisi Umum Pada urusan pekerjaan umum, yang menjadi tolok ukur utama adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Infrastruktur dan sarana prasarana belum mampu mendorong potensi ekonomi lokal secara optimal. Kondisi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Kabupaten

Pekalongan

Tahun

2006

menunjukkan

perlunya

peningkatan kuantitas dan kualitas untuk mendukung sektor strategis tersebut. Sedangkan prasarana pengairan, berfungsi strategis dalam mendorong

produktifitas

pertanian

sebagai

salah

satu

sektor

unggulan. b. Kebijakan Program Kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan menjadi 80,82 km; 2) Meningkatnya cakupan pelayanan sistem jaringan dan kapasitas air bersih di Kabupaten Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM; 3) Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan pedesaan dari jalan batu menjadi jalan aspal; 4) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air; 5) Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi; Kebijakan

pembangunan

pada

Dinas

Pengairan,

Pertambangan, Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Pekalongan diarahkan kepada :


106


1) Pemantapan Prasarana Pengairan Dengan

mengembangkan

system

operasi

dan

pemeliharaan

termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana pengairan. 2) Pengendalian Daya Rusak Air Memelihara tata ruang dan tata lahan sesuai dengan daya dukung alam, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peranan sumber daya air untuk memelihara keseimbangan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. 3) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang memadai, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan teratur dan melaksanakan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. 4) Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menambah

luas

dan

memelihara

ruang

terbuka

hijau,

meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menambah dan memelihara ruang terbuka hijau. 5) Penambahan titik serta pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Penambahan

titik

LPJU

baru

sesuai

proritas

yang

telah

direncanakan dan pemeliharaan yang rutin untuk memastikan LPJU yang telah terpasang dapat berfungsi dengan baik 6) Pengembangan ketenagalistrikan Pengembangan ketenagalistrikan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.


107


7) Pemanfaatan, rehabilitasi dan pemuliaan cadangan sumber daya mineral Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya mineral serta mengembangkan sumber mineral yang terbaharukan. Total anggaran dan realisasinya untuk urusan pekerjaan umum selama Tahun 2006 s.d. Tahun 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.15. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Periode 2006-2010 JUMLAH NO

CAPAIAN

TAHUN ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

1

2006

35.521.470.000

34.224.095.247

96,35 %

2

2007

66.152.178.056

58.468.352.827

88,38 %

3

2008

71.015.024.400

67.821.002.740

96,50 %

4

2009

69.146.585.000

65.900.458.829

95,31 %

5

2010

42.711.473.980

40.633.618.743

95,14 %


108


Grafik 4.3. Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Periode 2006 – 2010 Rp80.000.000.000 Rp70.000.000.000 Rp60.000.000.000 Rp50.000.000.000

TAHUN

Rp40.000.000.000

ANGGARAN

Rp30.000.000.000

REALISASI

Rp20.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp0

1

2

2006

3

4

5

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN 35.521.470.000

66.152.178.056

71.015.024.400

69.146.585.000

42.711.473.980

34.224.095.247

58.468.352.827

67.821.002.740

65.900.458.829

40.633.618.743

TAHUN REALISASI

c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Anggaran dan realisasi program urusan pekerjaan umum Tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sesuai tabel berikut : Tabel 4.16. Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

2006

2007

Dinas Pekerjaan Umum 1 Belanja 1.582.953.724 Aparatur Daerah 2

Belanja Publik

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program

4

5


2009

2010

-

-

-

-

16.438.940.596

-

-

-

-

-

1.518.727.735

1.070.331.810

613.756.684

302.140.889

-

2.090.164.915

2.099.784.590

5.887.675.450

877.138.000

-

92.150.000

-

-

-


109


NO

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

2006

2007


2009

2010

-

38.000.000

16.200.000

28.980.000

-

-

16.119.282.000

7.773.727.590

622.433.100

646.090.950

-

233.699.000

1.749.923.100

186.418.000

-

-

-

44.180.000

134.239.000

80.308.000

-

96.850.000

-

-

-

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong

-

5.446.297.400

18.791.649.459

14.314.314.350

6.547.942.000

-

69.964.000

-

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

-

635.223.000

-

-

-

-

3.986.718.450

-

-

-


110

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN JUMLAH ANGGARAN 2007 2008 38.321.500 -

NO

PROGRAM

15

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

-

-

-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

16

17

18

19

20

JUMLAH

2006

2009

2010 -

-

-

7.106.819.000

-

-

4.404.603.200

4.244.089.000

933.949.000

-

4.386.657.020

7.238.151.804

2.460.459.900

894.453.548

-

1.032.827.500

434.313.700

904.333.000

584.436.200

-

-

98.070.000

-

-

18.021.894.320

35.784.882.520

43.720.935.253

36.503.517.484

10.866.458.587

178.133.799

-

-

-

1.231.511.064

9.118.206.655

-

-

-

-

-

500.061.708

379.448.018

1.383.420.496

-

-

358.262.200

935.037.008

1.787.501.703

1.822.996.325

-

-

-

98.450.000

79.750.000

Kantor PSDA / Dinas PPKP 1

Belanja Aparatur Daerah

2

Belanja Publik

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan

4

5


111


NO

PROGRAM

2006

2007


2009

2010

Disiplin Aparatur 6

7

8

9

10

11

12 13

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

-

-

-

12.100.000

10.000.000

-

-

-

128.584.800

-

-

-

-

-

69.470.000

-

6.203.074.550

6.064.026.925

4.953.743.060

3.050.235.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

-

-

-

1.615.931.870

780.237.000

-

-

-

39.900.000

-

-

8.090.677.450

5.955.201.042

2.267.785.400

3.560.418.900

-

-

-

75.000.000

74.925.000


112


NO

PROGRAM

2006

2007


2009

2010

Cepat Tumbuh JUMLAH JUMLAH TOTAL

9.296.340.454

15.152.075.908

13.333.712.993

12.362.417.329

10.679.543.289

27.318.234.774

50.936.958.428

57.054.648.246

48.865.934.813

21.546.001.876

Untuk Kantor Pengelolaan SDA mulai Tahun 2006 s/d 2008 dan berubah menjadi Dinas Pengairan Pertambangan Kebersihan dan Pertamanan sejak tahun 2009 S/d 2010 Program kegiatan tahun 2007-2010 mengacu ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sementara tahun 2006 mengacu kepada Kepmendari Nomor 29 Tahun 2002. d. Capaian Kinerja Kondisi infrastruktur prasarana jalan di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 menunjukkan tingkat yang beragam seperti dapat dilihat dari berikut ini : Tabel 4.17. Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 - 2010 No 1 2

Uraian Jalan Aspal Jalan Batu/kerikil

Panjang (Km) Th.2006

Th.2007

Th.2008

Th.2009

Th.2010

436.73

476,86

482,31

496,74

504,92

69,60

65,13

58,08

44,27

43,74

3

Jalan Beton

0,20

1,10

2,94

4,32

3,42

4

Jalan Tanah

12,00

15,00

14,75

12,75

6,00


113


Tabel 4.18. Kondisi Fisik Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 Panjang (Km)

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

Kondisi Jalan Kabupaten 1. Baik

339.60

178.24

182.28

212.05

281.82

2. Sedang

87.89

204.37

219.48

200.23

135.31

3. Rusak

90.97

175.47

121.82

107.25

92.50

4. Rusak Berat

61.69

42.00

34.50

38.55

48.45

518.52

558.08

558.08

558.08

558.08

Jumlah

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Pekalongan sampai akhir tahun 2010 dapat dilihat dari berikut ini : Tabel 4.19. Jumlah Jembatan Berdasarkan Jenis Konstruksi Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 - 2010 No 1

Uraian Jembatan

Jumlah (bh) Th.2006

Th.2007

Th.2008

Th.2009

Th.2010

43

43

43

43

43

Komposit 2

Jembatan Busur

3

3

3

3

3

3

Jembatan Beton

240

241

241

243

243

4

Jembatan Plat

14

14

14

14

14

5

Jembatan Rangka

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

Baja 6

Jembatan Gantung


114


Tabel 4.20. Jumlah Jembatan Berdasarkan Kondisi Fisik Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No

Jumlah (bh)

Uraian

Th.2006

1

Jembatan Baik

2

Jembatan Sedang

3 4

Th.2007

Th.2008

Th.2009

Th.2010

287

288

288

296

290

12

5

5

5

14

Jembatan Rusak

5

14

14

8

5

Jembatan Rusak

2

0

0

0

0

Berat

Tabel 4.21. Pembangunan Trotoar dan Drainase Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 - 2010 No

Uraian

Jumlah Th.2006

Th.2007

Th.2008

Th.2009

Th.2010

Satuan

1

Trotoar

34.490

34.490

36.990

37.190

37.190

m2

2

Drainase

67.505

67.505

67.805

68.005

68.005

M

Tabel 4.22. Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No

Uraian

1

Bronchapturing

2

Sumur Dalam

3

Sumur Dalam sederhana

Jumlah

Satuan

Th.2006

Satuan

Th.2008

Th.2009

Th.2010

10

31

52

70

76

Unit

4

6

12

21

28

Unit

1

1

1

2

4

Unit

4

SPAM IKK

-

-

12.440

25.160

25.160

5

MCK

-

20

20

40

40

Unit

6

MCK Plus

-

-

-

-

2

Unit


M

115


Tabel 4.23. Pembangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No

1

Jumlah

Uraian

Th.2006

Th.2007

Th.2008

Th.2009

Th.2010

3

8

10

22

32

Pembangunan Gedung

Satuan

unit

Tabel 4.24. Pembangunan di Bidang Perumahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No

Uraian

Th.2006

Th.2007

Th.2008

Th.2009

Th.2010

1

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

118,108

121,756

134,193

149,002

158,341

2

Rumah Tangga Pengguna Listrik

113,123

119,383

123,051

128,390

-

3

Rumah Tangga Bersanitasi

81,1

82,72

84,41

86,1

87,8

4

Lingkungan Permukiman Kumuh

13,94

13,44

12,94

12,44

11,94

5

Rumah Layak Huni

64,068

63,309

63,411

66,127

66,127

6

Tipe A (layak huni dan sesuai

64,068

63,309

63,411

66,127

66,127

59,585

59,997

64,054

64,675

64,675

48,290

46,262

46,202

48,841

48,841

81,1

82,72

84,41

86,1

87,8

standar kesehatan) 7

Tipe B (layak huni tetapi belum sesuai standar kesehatan)

8

Tipe C (belum layak huni dan belum sesuai standar kesehatan)

9

Persentase

Rumah

Tinggal

Bersanitasi


116


Tabel 4.25. Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No

Uraian

1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan

Luas

Wilayah

ber-

Th.2006

Satuan

Th.2008

Th.2009

Th.2010

30,10

30,27

30,45

30,36

30,25

HPL/HGB (%) 2

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan (%)

3

Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

-

-

-

-

20

-

-

-

-

45

Selanjutnya di bidang pengairan, sumber daya air permukaan yang terdapat di Wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi sungaisungai besar dengan anak sungai yang melintas di sepanjang Wilayah Kabupaten Pekalongan, sungai-sungai tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 1) Sungai Sragi Sungai Sragi mempunyai panjang 39,39 km yang melintasi Wilayah Kecamatan Kandangserang, Kesesi, Kajen, Bojong, Sragi dan Siwalan dengan daerah tangkapan air seluas 195,04 km 2 dan memiliki 6 anak sungai yaitu Sungai Siwedus, Sungai Gutomo, Sungai Boro, Sungai Cempreng, Sungai Mrican dan Sungai Gosek. 2) Sungai Sengkarang Sungai Sengkarang mempunyai panjang 44 km yang melintasi Wilayah Kecamatan Petungkriono, Lebakbarang, Karanganyar, Wonopringgo,

Kedungwuni

dan

Wiradesa

dengan

daerah

tangkapan air seluas 189 km2 dan memiliki 10 anak sungai yaitu Sungai Kumenyep, Sungai Jurang, Sungai Pundutan, Sungai


117


Meduri, Sungai Welo, Sungai Blimbing, Sungai Tanjung, Sungai Bremi, Sungai Mendolo dan Sungai Parangan. 3) Sungai Kupang Sungai Kupang mempunyai panjang 7,8 km yang melintasi Wilayah Kecamatan Karangdadap dan Talun dengan daerah tangkapan air seluas 125,97 km2 dan memiliki 2 anak sungai yaitu Sungai Sumilir dan Sungai Gawe. Tabel 4.26. Kondisi Irigasi, Sungai dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No.

URAIAN

A

IRIGASI DAN SUNGAI

1

Luas Area Sawah yang Dialiri (Ha)

2

Bangunan Bendung Irigasi (Buah) - Rasio Jaringan Irigasi - Luas Irigasi Kabupaten dalam

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

25.818,88

25.818,88

25.818,88

27.948,88

110

308

308

308

348

0,0135

0,0137

0,0137

0,0137

0,0139

13.578,75

14.087,91

14.979,27

16.893,55

18.616.43

26.082,45

Kondisi Baik 3

Bangunan Air (Buah)

790.00

790.00

790.00

790.00

790.00

4

Kondisi Bangunan Air Baik (Buah)

629.00

630.00

643.00

645.00

658.00

5

Saluran Primer Sekunder (km)

352.89

354.90

354.90

354.90

389.58

6

Kondisi Saluran Air Baik (km)

325.07

335.10

336.92

338.43

349.33

7

Intensitas Pertamanan (%)

225.16

227.95

230.00

233.00

237.00

8

Jumlah Sungai (Buah)

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

9

Jumlah Anak Sungai (Buah)

342.00

342.00

342.00

342.00

342.00

10

Panjang Sungai (km)

716.26

716.26

716.26

716.26

716.26

B

LINGKUNGAN HIDUP

1

Daya Tampung TPS (m3/hari)

2

Prosentase Penanganan Sampah

360.00

360.00

408.00

414.00

414.00

22.87

21.06

21.06

20.89

20.53

(%)


118

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

No.

URAIAN

3

Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

2006

2007

2008

2009

2010

11.57

10.92

10.66

10.57

10.39

115.70

109.20

106.60

105.70

103.90

persatuan penduduk (%) 4

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

5

Prosentase Daya Tampung TPS (%)

0.040

0.038

0.042

0.042

0.041

6

Rasio Tempat Pembuangan Sampah

0.40

0.38

0.42

0.42

0.41

(TPS)

Tabel 4.27. Kondisi Luas Penambangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 – 2010 No. A

TAHUN

INDIKATOR

2006

ditertibkan (Ha) Luas Area Penambangan yang Liar

2

(Ha)

4.

2008

2009

2010

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Luas Penambangan Liar yang

1

2007

-

-

-

-

14,45

10,00

30,00

71,45

81,42

109,415

Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal a. Kondisi Umum Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun

dalam

era

desentralisasi.

Sejalan

dengan

perubahan

paradigma perencanaan pembangunan, UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang


119


perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah telah mengakomodasi redesign sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah. Perencanaan

adalah

suatu

proses

untuk

menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber

daya

yang

tersedia.

Perencanaan

pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang adalah disamping membuat perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), juga telah membuat perencanaan yang bersifat khusus, misalnya perencanaan pembangunan bidang Ekonomi antara lain Masterplan Pembangunan Ekonomi, RPJM Kawasan Agropolitan, Bidang Sosial Budaya antara lain Masterplan Pendidikan, Indikator kesejahteraan rakyat; Bidang Fisik Prasarana antara lain Masterplan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Pekalongan, Rancangan RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 – 2030. b. Kebijakan Program Sesuai dengan RPJMD Tahun 2006 – 2011 arah kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada : 1) Peningkatan

efektivitas

dan

keterpaduan

pelaksanaan

pembangunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2) Peningkatan kerjasama pembangunan daerah. 3) Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. 4) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta pengembangan

iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan penanaman modal.


120


Total

anggaran

dan

realisasi

urusan

Perencanaan

Pembangunan dan Penanaman Modal tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut: Tabel 4.28 Total Anggaran dan Realisasi Urusan Perencanaan Pembangunan Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

4.154.095.000

3.834.338.853

92,30 %

2

2007

5.287.545.841

5.039.989.521

95,32 %

3

2008

5.720.624.900

5.340.507.668

93,37 %

4

2009

5.071.060.710

4.889.379.061

96,42 %

5

2010

5.515.292.000

5.299.036.500

96,08 %

Grafik 4.4 Anggaran dan Realisasi Urusan Perencanaan Pembangunan Periode 2006 - 2010 Rp7.000.000.000 Rp6.000.000.000 Rp5.000.000.000 TAHUN

Rp4.000.000.000

ANGGARAN Rp3.000.000.000

REALISASI

Rp2.000.000.000 Rp1.000.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

4.154.095.000

5.287.545.841

5.720.624.900

5.071.060.710

5.515.292.000

REALISASI

3.834.338.853

5.039.989.521

5.340.507.668

4.889.379.061

5.299.036.500

TAHUN


121


c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Anggaran

dan

realisasi

program

urusan

perencanaan

pembangunan sampai dengan tahun 2010 adalah sesuai tabel berikut: Tabel 4.29. Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

Bappeda / Bappeda PM 1 Belanja Aparatur Daerah 2 Belanja Publik 3 4

5

6 7 8

9

10 11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2006

2007


2009

2010

2.350.940.750

-

-

-

-

311.130.000

-

-

-

-

-

694.901.626

689.090.090

619.473.473

589.554.300

-

173.918.500

69.932.500.

76.000.000

306.242.500

-

45.400.000

55.000.000

30.000.000

30.000.000

-

684.933.500

507.469.500

451.521.000

279.441.000

-

223.850.000

150.000.000

155.000.000

98.500.000

-

925.708.650

822.492.900

787.508.000

803.912.250

-

25.000.000

69.659.000

99.733.000

251.333.000

-

700.045.000

1.088.105.000

761.551.000

492.583.000

-

375.901.000

580.797.000

75.438.883

174.283.500


122


NO

PROGRAM

12

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Sosialisasi Dan Pengembangan Kreatifitas Dan Inovatif Program Perencanaan Tata Ruang Program Kaji Terap Teknologi Tepat Guna Penyulingan Daun Cengkeh

13

14

15

16 17

JUMLAH JUMLAH TOTAL

-

JUMLAH ANGGARAN 2008 2009 29.910.000

-

-

-

120.000.000

157.085.000

-

-

-

79.850.000

-

-

-

-

-

124.950.000

-

-

-

-

124.750.000

-

-

-

-

74.900.000

2.350.940.750

3.849.658.276

4.032.545.990

3.285.985.356

3.537.494.550

2.350.940.7 50

3.849.658.2 76

4.032.545.9 90

3.285.985.3 56

3.537.494.55 0

2006

2007

2010 29.960.000

d. Capaian Kinerja Target

dan

realisasi

kinerja

urusan

perencanaan

pembangunan secara umumnya adalah sebagai berikut :


123


Tabel 4.30. Capaian Kinerja Perencanaan Umum Pembangunan Daerah JENIS PRODUK PERENCANAAN Penyusunan Rancangan RPJPD Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Rancangan RTRW Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) Penyusunan KUA Penyusunan PPAS LPPD SKPD LAKIP SKPD Tata Cara Musrenbang AMJ Bupati

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2006 -

2007 1

JUMLAH PRODUK 2008 -

2009 -

2010 -

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 -

1 1 1 1 -

1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 -

Capaian kinerja untuk perencanaan umum pembangunan daerah seluruhnya telah terealisir, dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 100%. Target dan realisasi perencanaan bidang fisik dan prasarana dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 4.31. Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana NO 1 2 3

2

3

JENIS PRODUK PERENCANAAN Inventarisasi Jalan Desa Studi Kelayakan Gedung Kesenian, Perpustakaan umum dan Gedung Pemuda Studi Kelayakan Gedung Pelayanan Terpadu, Sayap Masjid Al Muhtaram dan Terminal Wiradesa Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Sarana dan Prasarana Masterplan Sistem

2006 -

2007 1

JUMLAH PRODUK 2008 1 -

2009 -

2010 -

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1


124


NO

4

5

JENIS PRODUK PERENCANAAN Penyediaan Air Minum Kabupaten Pekalongan Renstra Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2015 Rancangan RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2030

2006

2007

JUMLAH PRODUK 2008

2009

2010

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Target dan realisasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal yaitu dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.32. Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal NO 1 2 3 4 5 6 7 8

JENIS PRODUK PERENCANAAN Direktori Usaha Perusahaan Indag Tahun 2006 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Profil Kegiatan Usaha Kab. Pekalongan Tahun 2006 Masterplan Kawasan Agropolitan Kab. Pekalongan Profil Lumbung Pangan Kab. Pekalongan Tahun 2008 Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah RPJM Kawasan Agropolitan Peluang dan Potensi investasi

2006 1

2007 -

JUMLAH PRODUK 2008 -

2009 -

2010 -

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1 -

1

Target dan realisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :


125


Tabel 4.33. Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya NO 1 2 3 4 5 6

5.

JENIS PRODUK PERENCANAAN Profil Daerah Kabupaten Pekalongan Profil Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Pekalongan Masterplan Pendidikan Kab. Pekalongan Potret Pembangunan Kab. Pekalongan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)

2006 1

2007 1

JUMLAH PRODUK 2008 1

2009 1

2010 1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

Perhubungan a. Kondisi Umum Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan

perwujudan

wawasan

nusantara,

memperkukuh

ketahanan nasional, mempererat hubungan antar wilayah dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau

seluruh

wilayah

daratan

transportasi lainnya,oleh karena itu

dan

memadukan

moda

perlu lebih dikembangkan

potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.


126


Perkembangan penyiaran

telah

teknologi

melahirkan

dan

informasi

masyarakat

terutama

informasi

yang

dunia besar

tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi, informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan

telah

menjadi

komoditas

penting

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) saat ini merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat dan pemerintah ini terbukti makin luasnya penggunaan TI di berbagai sektor seperti e-banking, e government, e-procurenment serta transaksi - transaksi disamping untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi efisiensi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. b. Kebijakan Program Kebijakan pembangunan urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pekalongan

diarahkan pada: 1) Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

bidang

perhubungan,

komunikasi dan informatika 2) Terwujudnya

perencanaan

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika di Kabupaten Pekalongan 3) Terlaksananya

manajemen dan rekayasa lalu lintas guna

terwujudnya keselamatan lalu lintas 4) Tersedianya Pelayanan Angkutan umum 5) Terwujudnya jasa layanan informasi bagi masyarakat umum


127


6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7) Terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan Total anggaran dan realisasinya untuk urusan perhubungan selama Tahun 2006 s.d. Tahun 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.34. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Perhubungan Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010

JUMLAH ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 6.232.876.000 5.863.796.653 5.714.154.501 5.313.451.995 5.596.620.640 5.114.586.826 3.979.488.000 3.420.912.539 4.499.355.000 3.624.596.552

CAPAIAN (%) 94,08 % 92,99 % 91,39 % 85,96 % 80,56 %

Grafik 4.5. Anggaran dan Realisasi Urusan Perhubungan Periode 2006 - 2010 Rp7.000.000.000 Rp6.000.000.000 Rp5.000.000.000 TAHUN

Rp4.000.000.000


REALISASI

Rp2.000.000.000 Rp1.000.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

6.232.876.000

5.714.154.501

5.596.620.640

3.979.488.000

4.499.355.000

REALISASI

5.863.796.653

5.313.451.995

5.114.586.826

3.420.912.539

3.624.596.552

TAHUN


128


c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Anggaran dan realisasi program urusan perhubungan tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sesuai tabel berikut : Tabel 4.35. Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

2006

2007


2009

2010

Dinas Perhubungan/Dinas Perhubungan Kominfo 1 Belanja 705.434.329 Aparatur Daerah 2

Belanja Publik

3


483.694.820

429.020.206

551.859.447

517.673.218

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

246.710.120

161.812.000

113.715.000

83.549.500

25.000.000

33.000.000

29.923.000

5

6

7

8

2.869.770.000

335.174.900

260.006.680

59.900.000

168.163.820

344.722.625

93.924.200

89.015.000


88.028.978

129


NO

PROGRAM

9

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

10

11

12

JUMLAH

2006

3.575.204.329

JUMLAH ANGGARAN 2007 2008 294.834.660 139.380.000

2009 69.304.000

14.778.609

56.575.000

759.913.150

680.361.825

271.102.870

68.882.895

34.996.500

9.999.500

2.498.543.559

1.688.969.731

2010 99.001.600

Kantor Pengelolaan Data dan Informasi Telematika 1 Belanja 523.038.191 Aparatur Daerah 2

Belanja Publik

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa Program Penyelamatan

4

5

6

7

165.281.000 227.254.270

357.404.275

149.226.000

132.247.000

12.621.000

405.147.000

129.056.900

49.100.000

133.055.600


130


NO

8

9

10

11

12

PROGRAM

2006

dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Pemeliharaab Rutin/berkala sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan JUMLAH

JUMLAH TOTAL

2007


2009

2010

78.855.000

43.288.000

91.744.000

100.227.400

47.185.000

227.596.500

229.099.690

688.319.191

1.229.022.770

1.184.184.865

1.303.082.637

1.123.428.196

4.263.523.520

3.727.566.329

2.873.154.596

1.303.082.637

1.123.428.196

Mulai tahun 2009 Kantor Pengelolaan Data dan Informasi Telematika bergabung ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.


131


d. Capaian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2006 – 2010 yang terkait urusan perhubungan mendukung capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 4.36. Pembangunan Sistem Jaringan Transportasi No

Uraian

2006 6 bh milik Pemda , 2 bh milik Desa


1

Terminal

2

Halte

2 bh milik Desa

3

Jaringan Trayek AKDP

4

Jaringan Trayek Perdesaaan

12 jalur, 213 Armada 8jalur, 209 Armada

3 bh milik Pemda, 2 bh milik Desa 12 jalur, 213 Armada 12jalur, 216 Armada

5

Jaringan Trayek Perbatasan

2 jalur , 16 Armada

2 jalur , 16 Armada

TAHUN 2008 6 bh milik Pemda , 2 bh milik Desa 6 bh milik Pemda, 2 bh milik Desa 12 jalur, 213 Armada 12 jalur, 209 Armada 2 jalur , 16 Armada





2 jalur , 16 Armada

2 jalur , 16 Armada

Tabel 4.37. Pembangunan Sistem Jaringan Komunikasi dan Informasi No 1

Uraian

2006 -

2007 -

TAHUN 2008 -

-

-

-

2 3

Jaringan Wifi Kominfo Website Pemda Menara BTS

4

Stasiun Radio

-

-

-

5

Warnet

-

-

-

6

Wartel

-

-

-


2009 18 Instansi

2010 18 Instansi

1 bh 81 bh Milik swasta 5 bh Milik swasta,1 bh milik Pemda 18 bh milik swasta 40 bh milik swasta

1 bh 81 bh Milik swasta 5 bh Milik swasta,1 bh milik Pemda 18 bh milik swasta 40 bh milik swasta

132


Tabel 4.38 Pembangunan Sarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas No

TAHUN

Jenis Sarana Pendukung

2006

2007

2008

2009

2010

1

Rambu Lalu lintas

182 bh

675 bh

765 bh

851 bh

851 bh

2

APILL

-

40 unit

48 unit

49 unit

51 unit

3

RPPJ

10 bh

51 unit

72 bh

81 bh

81 bh

4

Traffic Cone

-

415 bh

415 bh

415 bh

415 bh

5

ZOSS (zona selamat

-

-

3 bh

3 bh

3 bh

sekolah) 6

Paku Jalan

250 bh

550 bh

550 bh

550 bh

550 bh

7

Rambu Suar

2 bh

2 bh

2 bh

2 bh

2 bh

8

Pagar

-

-

455 meter

455 meter

455 meter

pengaman

jalan

Tabel 4.39. Jumlah Kendaraan Yang di Uji No

TAHUN

Jenis Sarana Pendukung

2006

2007

2008

2009

2010

1

Mobil Penumpang

0 unit

0 unit

0 unit

0 unit

0 bh

2

Mobil Bus

797 unit

797 unit

665 unit

412 unit

410 unit

3

Mobil Barang

3357 unit

3357 unit

3606 unit

2.389 unit

2.525 unit

4

Kereta Gandeng

2 unit

2 unit

1 unit

1 unit

0 unit

5

Kereta Tempel

-

-

0 unit

1 unit

1 unit

6

Kendaraan Khusus

-

-

0 unit

1 unit

15 unit

6.

Lingkungan Hidup a. Kondisi Umum Kabupaten Pekalongan merupakan daerah sentra industri terutama industri batik. Kegiatan industri berpotensi menghasilkan limbah cair, padat dan udara yang apabila tidak dikelola dengan baik


133


akan

menimbulkan

permasalahan

pencemaran

yang

dapat

berkembang menjadi potensi keresahan masyarakat , Jumlah kegiatan industri tekstil di Kab. Pekalongan yang potensial menghasilkan air limbah adalah  30 untuk industri menengah dan  12.400 Home Industri kecil (meliputi Industri Pembatikan, Printing/Sablon, Jeans Wash, Pertenunan dan Pewarnaan benang).

Sebagian industri di Kab. Pekalongan mulai beralih

menggunakan bahan bakar batubara (terdapat + 25 industri pemakai batubara di Kab. Pekalongan). Selain itu di Kabupaten Pekalongan terdapat 6 (enam) sungai yang berpotensi tercemar oleh limbah industri, yaitu : Sungai Sragi Lama (Rembun), Sungai Kapidodo (Kangkung), Sungai Slempeng, Sungai Mrican, Sungai Meduri, Sungai Sengkarang (Pencongan) dengan kondisi kualitas air di atas rata-rata baku mutu yang ditentukan Akibat krisis ekonomi saat ini, berbagi pihak terutama pelaku ekonomi

berusaha

menciptakan

kondisi

memaksimalkan

untuk

mengurangi biaya pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran. Meskipun

demikian

semua

pihak

tetap

berharap

pengelolaan

lingkungan harus tetap terjaga dengan baik. Dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan yang ada pada Pemerintah,maka partisipasi dan peran serta semua pihak sangat diperlukan. Selanjutnya napabila exploitasi sumber daya alam tidak diikuti penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penegakan aturanaturan yang ada dan tanggungjawab semua pihak, maka akan terjadi berbagai masalah bila tidak segera diatasi akan menimbulkan kerusakan lingkungan.


134


b. Kebijakan Program Kebijakan

Pembangunan

bidang

Lingkungan

Hidup

di

Kabupaten Pekalongan disusun dengan orientasi pada : 1) Pengembangan data, informasi dan studi lingkungan pada setiap perencanaan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan 2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan 3) Peningkatan pemantauan dan pemulihan lingkungan pada setiap pasca kegiatan yang berpengaruh pada lingkungan 4) Peningkatan perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup 5) Pengembangan dan pengelolaan serta rehabilitasi kawasan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup 6) Pengembangan manajemen dan optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 7) Pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau 8) Pengembangan data, informasi dan studi eksploitasi dan eksplorasi sumber daya mineral Tabel 4.40. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Lingkungan Hidup Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

6.970.578.000

6.083.018.298

87,27 %

2

2007

11.737.709.987

10.255.805.723

87,37 %

3

2008

11.286.550.000

10.779.211.382

96,87 %

4

2009

2.999.776.000

2.714.600.237

90,49 %

5

2010

3.405.261.000

3.039.570.891

89,26 %


135


Grafik 4.6. Anggaran dan Realisasi Urusan Lingkungan Hidup Periode 2006 - 2010 Rp14.000.000.000 Rp12.000.000.000 Rp10.000.000.000 TAHUN

Rp8.000.000.000


REALISASI

Rp4.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

6.970.578.000

11.737.709.987

11.286.550.000

2.999.776.000

3.405.261.000

REALISASI

6.083.018.298

10.255.805.723

10.779.211.382

2.714.600.237

3.039.570.891

TAHUN

c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Anggaran dan realisasi program urusan lingkungan hidup tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sesuai tabel berikut: Tabel 4.41. Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

2006

2007


Dinas Lingkungan Hidup / Kantor Lingkungan Hidup 1 Belanja 113.664.000 Aparatur Daerah 2

Belanja Publik

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

4

2009

2010

-

-

-

4.616.094.800

-

-

-

-

-

1.475.121.493

1.209.894.107

131.862.623

112.599.317

-

1.135.749.000

1.329.743.736

57.826.000

46.595.000


136


NO 5

6

7

8

9

10

11

12

13

PROGRAM Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Program Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Mineral Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2006

2007


2009

2010

-

74.186.000

89.500.000

-

-

-

16.165.000

20.212.000

9.745.000

10.677.000

-

701.313.000

427.640.000

175.6000.000

297.741.400

-

1.178.022.890

1.277.063.750

903.589.700

1.253.382.065

-

148.613.300

-

-

-

-

77.216.850

293.927.450

-

-

-

-

-

41.025.000

103.612.000

-

43.750.000

-

-

-

-

1.530.199.800

969.836.400

-

-


137


NO

PROGRAM

14

Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum JUMLAH

JUMLAH TOTAL

2006 -

JUMLAH ANGGARAN 2007 2008 1.906.607.500 1.603.072.260

2009

2010 -

-

4.729.758.800

8.286.944.833

7.220.889.703

1.319.648.323

1.824.606.782

4.729.758.800

8.286.944.833

7.220.889.703

1.319.648.323

1.824.606.782

Untuk Dinas Lingkungan Hidup mulai Tahun 2006 s/d 2008 dan berubah menjadi Kantor Lingkungan Hidup sejak tahun 2009 S/d 2010 d. Capaian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2006 – 2010 yang terkait urusan lingkungan hidup dengan capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 4.42. Capaian Kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup NO 1 1 2 3

4

5

URAIAN 2 Pembelian alat pemantau kualitas air 1 paket Pembelian alat ukur sebaran limbah 1 paket Pembuatan IPAL Industri Kecil Tahu Tempe 1 paket Laporan pantauan kualitas air, lapaoran status LH Daerah dan laporan Vol. Sampah perbulan 1 paket Pembangunan rumah mesin 1 unit

2006

2007

3 1 paket

4 -

1 paket

TAHUN 2008

2009

2010

5 -

6 -

7 -

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1 unit

-

-

-


138


NO

URAIAN

1 6

2006

2007

3 -

4 1 paket

-

13 14

2 Pengadaan alat laboratorium lingkungan 1 paket Pengadaan mesin pengolah sampah 1 unit Pengadaan alat dan mobil laboratorium - Pengadaan alat laboratorium : 1 paket - Pengadaan mobil laboratorium : 1 unit Penyelesaian IPAL terpadu kecil batik simbangkulon - Pengadaan pipa saluran tersier 4 in : 637,6 meter (satuan/vol) - Pemasangan pipa saluran tersier 4 in : 1 paket - Pengadaan alat pengukur debit air limbah : 19 Unit - Pemasangan alat pengukur debit air limbah : 1 unit - Perbaikan saluran IPAL simbangkulon : 1 paket Pembangunan sumur resapan 7 unit Pengadaan fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan limbah laboratoriun : - Pengadaan unit pengolahan limbah cair yang mengandung logam berat : 1 unit - Pengadaan unit pengolahan limbah padat non lumpur : 1 unit Penyelesaian IPAL terpadu kecil batik simbangkulon : - Pembangunan saluran tersier 4 in : 1 paket - Pemasangan alat ukur debit air limbah dan pembenahan jaringan : 1 paket - Pengadaan alat pengukur debit air limbah /flow meter : 93 unit Pengadaan reaktor biogas : 8 unit Menunjang kegiatan Adipura

15

Pemeliharaan Tugu Adipura

7 8

9

10 11

12

TAHUN 2008

2009

2010

5 -

6 -

7 -

1 unit

-

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1 unit

-

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

19 unit

-

-

-

-

1 unit

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

7 unit

-

-

-

-

1 unit

-

-

-

-

1 unit

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

1 paket

1 paket 1 paket

-

-

-

93 unit

-

-

-

-

8 unit -

-

-

-

-

6 unit 1 paket 1 paket


139


NO 1 16 17 18 19 20

21 22 23

24 25

26

26

27

URAIAN

2006

2007

2 Penunjang Kegiatan DAK Bid. Lingkungan Hidup Pengadaan Reagen Laboratorium

3 -

4 -

-

Pengadaan Tempat Sampah Limbah Industri Rokok Pengadaan Mobil Tangki Penyedot Limbah Intensifikasi Pekarangan dengan Kegiatan Multi Perpose Tree Species (MPTS) Penunjang Menuju Akreditasi Laboratorium Lingkungan Penyusunan DED TPA Boyoteluk Peningkatan Sarana Kebersihan : - Tong sampah - Gerobak sampah - Mesin potong rumput - Mesin potong rumput dorong - Mobil pick up sampah - Mobil tangki air Pemeliharaan rutin / berkala TPA Penyempurnaan lingkungan TPA Bojonglarangan : - Pembuatan garasi bludozer - Perbaikan kantor TPA - Pembuatan bak air bersih Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah - Pembuatan jembatan - Peningkatan jalan menuju pengolah sampah Pengadaan Kontainer ; - Tong sampah - Kontainner sampah - Landasan kontainner Peningkatan Pelaksanaan Prokasih - Pengambilan sample air limbah industri dan air sungai guna Pemeriksaan analisa kualitas air, bekerja sama dengaan laboratorium rujukan Gubernur Jateng. - Pemeriksaan air limbah industri - Pemeriksaan kualitas air sungai

TAHUN 2008

2009

2010

5 -

6 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

-

-

-

-

-

1 paket

-

-

1 paket -

-

500 unit 70 unit 25 unit 2 unit 1 unit 1 unit 940 M3

-

-

-

-

1 paket 1 paket 1 paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P;3 m L: 4m P: 400m L:4m

-

-

-

-

35 bh 6 unit 1 unit

-

-

-

-

-

-

-

16 Perush 1 ttk, 3kl per 15 ttk, 3kl

10 Perush -

-

-

-


140


NO

URAIAN

1 28

2 Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan Hidup Pengendalian kegiatan pertambangan dan pemeriksaan kualitas ABT/APT : - Terselenggaranya pembinaan penambangan BGGC dan pemakaian ABT/APT - Terlaksananya pemeriksaan kualitas ABT/APT - Terlaksananya evaluasi pengendalian pertambangan - Terlaksananya evaluasi dan pengendalian pengambilan / pemakaian ABT/APT Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan Bid. Lingkungan Hidup (PROPER) - Pembinaan terhapad perusahaan besar dan menengah Pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan industri dan pertambangan. - Terlaksananya pengendalian dan evaluasi penerapan dokumen lingkungan terhadap pengusaha home industri dan pertambangan. - Terlaksanaya uji limbah padat batubara - Terlaksananya sosialisasi pengelolaan limbah dan kegiatan Pertambangan - Terpasangnya papan pertambangan - Data sebaran mata air meningkat Pembangunan IPAL industri kecil tahu tempe Pengadaan Reagen laboratorium Penyempurnaan Taman Pantura Penyempurnaan Pot/Taman gazon jalur Podo – Surabayan Penataan lingkungan wilayah Kec. Kedungwuni Pembuatan Taman di Kab. Pekalongan Penataan Taman Bermain anak dilingkungan alun - alun /GPU Kajen

29

30

31

32 33 34 35 36 37 38

2006

2007

3 10 perush

4 -

3 kl

TAHUN 2008

2009

2010

5 -

6 -

7 -

-

-

-

-

19 ttk

-

-

-

-

12 kl

-

-

-

-

15 kl

-

-

-

-

-

18 perush

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 ttk

-

-

-

-

4 kl

-

-

-

-

10 unit 12 ttk 2 unit

-

-

-

-

35 jenis 1 paket 1 paket

1 paket

-

-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

1 paket 1 paket

1 paket -

-

-


141


NO

URAIAN

1 39

2 Penyusunan Rencana Landscape seKab. Pekalongan Penataan taman wilayah kec. Siwalan Penataan lingkungan sungai pencongan Pemeliharaan rutin / berkala LPJU Pengadaan LPJU Meterisasi dan Penggantian LPJU Pengadaan Lampu Hias Penyusunan Rencana Induk LPJU seKab. Pekalongan Penelitian Sumber Daya Mineral di Kab. Pekalongan Penelitian Potensi Pertambangan Pekan Penghijauan dan konservasi Alam Nasional (PPKAN) - Penghijauan lahan kritis

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50

51

52 53 54

- Penyuluhan sosialisasi manfaat penghijauan - Lomba mengarang pelajar se-Kab. Pekalongan Pengadaan Sarana kebersihan a. Tong sampah b. Gerobak sampah c. Kontainner d. Mesin Potong Rumput Pengaspalan Jalan Menu TPA Bojonglarangan - Terwujudnya kegiatan pengaspalan jalan Pengadaan Pot serta Taman Hias Penyempurnaan gapuro tugu batas tirto Kab. Pekalongan Pemasangan lampu penerangan jalan umum jalur Kajen Wiradesa

2006

2007

3 -

4 1 paket

-

TAHUN 2008

2009

2010

5 -

6 -

7 -

-

1 paket 1 paket

-

-

-

1 paket 1 paket 1 paket 14 unit 1 paket

1 paket 1 paket -

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

-

1 paket

-

-

4.900 btg

-

-

-

120 Unit 25 Unit 6 Unit 15 Unit

-

-

-

-

P : 250 meter L;3 meter 200 unit 1 unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.790 pohon 5 Desa 115 siswa

30 ttk


142


7.

Kependudukan dan Catatan Sipil a. Kondisi Umum Kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang cukup substansial. Dewasa ini telah banyak memunculkan berbagai masalah lain yang cukup mendasar. Pada awalnya pembangunan kependudukan hanya tertuju pada bagaimana menekan angka kelahiran serendah mungkin. Namun kemudian sudah tidak relevan lagi karena masalah yang dihadapi semakin luas dan kompleks. Guna

mewujudkan

tertib

administrasi

kependudukan,

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kemetrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan sampai dengan akhir Desember 2010 sebanyak 1.002.826 jiwa, terdiri dari laki-laki 512.419 jiwa dan perempuan 490.407 jiwa. Apabila dibanding dengan jumlah penduduk tahun 2006 sebanyak 891.442 jiwa, maka pertumbuhan penduduk dari tahun 2006 sampai tahun 2010 mencapai 12,49%. b. Kebijakan Program Arah kebijakan pembangunan pada urusan kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan RPJMD Tahun 2006 – 2011 diarahkan pada terwujudnya tertib administrasi kependudukan dari 30% menjadi 80%. Total anggaran dan realisasi urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :


143


Tabel 4.43. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

1.312.424.000

1.143.858.997

87,16 %

2

2007

2.464.479.338

2.291.864.890

93,00 %

3

2008

2.239.003.000

1.960.974.626

87,14 %

4

2009

3.031.924.500

2.744.145.633

90,51 %

5

2010

4.694.065.216

3.568.854.095

76,03 %

Grafik 4.7. Anggaran dan Realisasi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Periode 2006 - 2010 Rp5.000.000.000 Rp4.000.000.000 TAHUN

Rp3.000.000.000


REALISASI

Rp1.000.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

1.312.424.000

2.464.479.338

2.239.003.000

3.031.924.500

4.694.065.216

REALISASI

1.143.858.997

2.291.864.890

1.960.974.626

2.744.145.633

3.568.854.095

TAHUN

c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Realisasi

anggaran

program

urusan

kependudukan

dan

catatan sipil tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sesuai tabel berikut :


144


Tabel 4.44. Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

2006

2007


Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/ Dindukcapil 1 Belanja 142.885.553 Aparatur Daerah 2 Belanja Publik 543.557.500 4 Program 719.773.643 Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Program 59.410.500 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7 Program 957.121.300 Penataan Administrasi Kependudukan JUMLAH JUMLAH TOTAL

2009

2010

-

-

-

836.498.673

1.075.854.921

910.120.298

115.116.000

63.105.250

152.175.000

2.500.000

6.864.940

14.850.000

354.666.750

453.151.000

428.806.050

686.443.053

1.754.305.443

1.308.781.423

1.598.976.111

1505951348

686.443.053

1.754.305.443

1.308.781.423

1.598.976.111

1505951348

d. Capaian Kinerja Capaian kinerja dari pelayanan dokumen kependudukan baik KK, KTP dan akta catatan sipil tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :


145


Tabel 4.45. Pelayanan Dokumen Kependudukan Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No

Uraian

1. 2. 3.

KK KTP Akta Catatan Sipil - Akta kelahiran - Akta perkawinan - Akta perceraian - Akta kematian - Akta pengesahan anak - Akta pengakuan anak - Akta pengangkatan anak - Akta kutipan kedua - Akta perubahan nama Leges

4.

8.

2006

2007

2008

2009

2010

Satuan

83.477 39.828

87.565 70.415

122.480 88.089

111.119 70.480

43.719 92.608

lembar lembar

15.316 41 2 6 2

14.017 12 0 7 -

65.130 25 2 10 -

75.538 24 3 14 -

51.732 15 3 4 -

lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

1

-

-

-

100

Lembar

7

5

6

7

10

Lembar

-

-

56 -

2 2

15 -

Lembar Lembar

-

-

4.054

3.391

2.829

Lembar

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Kondisi Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan terpadu. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ini merupakan implementasi dari Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 dan 41 Tahun 2007, yang intisarinya untuk melaksanakan dua urusan wajib yakni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dengan Visi : ” Mewujudkan Kesetaraan Gender serta Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera ”. dan Misi nya : 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga.


146


2) Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak. 3) Memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program Keluarga Berencana. 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Program KB. 5) Meningkatkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana yang akuntabel. Selaras dengan pelaksanaan visi dan misi dibutuhkan strategi dan arah kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan melalui strategis yang terencana dalam unit pencapaian kinerja yang maksimal dilakukan langkahlangkah strategis sebagai berikut : 1) Membangun komitmen bersama antara pengambil kebijakan dengan pengelola program. 2) Mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan stake holder. 3) Mengintegrasikan program lintas sektoral sebagai tindak lanjut dari pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan para stake holder. 4) Penguatan dan peningkatan kelembagaan pengelola program kegiatan. 5) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Permasalahan

umum

dalam

pembangunan

urusan

pemberdayaan perempuan adalah masih terjadinya kesenjangan gender dalam pembangunan, tingginya tingkat kekerasan berbasis gender dan anak , belum adanya forum-forum anak , kurang mantapnya organisasi perempuan dan materi-materi pemberdayaan


147


perempuan yang mampu mempresentasikan kebutuhan perempuan, masih lemahnya implementasi hak-hak anak dan perlindungan pada anak serta masih kurangnya ketersediaan data pilah dan belum adanya

sitim

informasi

gender

dan

anak

guna

mendukung

perencanaan dan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. b. Kebijakan Program Kebijakan pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diarahkan dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program, meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan sitem informasi dan analisis gender, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Total anggaran dan realisasi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.46. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

0

0

0%

2

2007

0

0

0%

3

2008

0

0

0%

4

2009

6.350.953.550

6.148.498.756

96,81 %

5

2010

6.475.553.000

6.131.248.269

94,68 %


148


Grafik 4.8. Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2006 - 2010 Rp7.000.000.000 Rp6.000.000.000 Rp5.000.000.000 TAHUN

Rp4.000.000.000


REALISASI

Rp2.000.000.000 Rp1.000.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

0

0

0

6.350.953.550

6.475.553.000

REALISASI

0

0

0

6.148.498.756

6.131.248.269

TAHUN

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tabel 4.47. Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

Badan PP dan KB 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Keluarga Berencana 5 Program Kesehatan Reprodukdi Remaja 6 Program Pelayanan Kontrasepsi 7 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

2006

JUMLAH ANGGARAN 2008 2009

2007

2010

-

-

-

222.616.913

486.164.681

-

-

-

1.046.256.500

475.426.150

-

-

-

21.660.000

10.000.000

-

-

-

424.092.150

688.144.800

-

-

-

39.500.000

90.000.000

-

-

-

125.808.400

-

-

-

55.802.000


29.787.500

149


NO 8

9

10

11 12 13

PROGRAM

2006

yang Mandiri Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / Aids Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu - Padu

JUMLAH ANGGARAN 2008 2009

2007

2010

-

-

-

-

30.000.000

-

-

-

-

19.400.000

-

-

-

25.000.000

-

-

-

-

30.000.000

9.925.000

-

-

-

25.000.000

-

-

-

-

53.371.000

143.747.200

JUMLAH

0

0

0

2.069.106.963

1.982.595.331

JUMLAH TOTAL

0

0

0

2.069.106.963

1.982.595.331

Urusan Wajib

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak pada tahun 2006 sampai 2008 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana. Sejak tahun 2009 Urusan Wajib

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak mulai dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. d. Capaian Kinerja Program

yang

telah

dilakukan

di

bidang

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak adalah Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui memetakan potensi organisasi

dan

lembaga

masyarakat


yang

berperan

dalam

150


pemberdayaan perempuan dan anak, Pembentukan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan, Pelatihan Sistem Informasi Gender & Anak, hal ini dapat terlihat bahwa masyarakat sudah berani melaporkan tindakan KDRT yang ada di rumahtangga maupun lingkungannya seperti di tahun 2008 ada 4 kasus atau 0,0023 dari 176.103 jumlah rumah tangga , tahun 2009 ada 9 kasus atau 0,0051 dari 177.264 jumlah rumah tangga, sedangkan di tahun 2010 ada 10 kasus atau 0,0055 dari 179.755 jumlah rumah tangga. Meningkatkan Peran serta Perempuan dalam Pembangunan dapat terlihat partisipasi pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2008 sebanyak 4.023 orang atau

2,16 dari jumlah

186.259 pekerja perempuan , pada tahun 2009 sebanyak 4.411 orang atau 2,17 dari jumlah 203.553 pekerja perempuan dan tahun 2010 sebanyak 4.735 atau 2,31 dari jumlah 204.570 pekerja perempuan meningkat 0,15 dari tahun 2008. karya

Perempuan

dalam

Penyelenggaraan Pameran Hasil

Pembangunan,

Pembinaan

terhadap

Organisasi Wanita di Kab.Pekalongan dan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera dan meningkatkan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak melalui penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dari tahun 2008 ada 17 kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, tahun 2009 ada 17 kasus pengaduan dan di tahun 2010 ada 24 kasus pengaduan, semua pengaduan terlayani dengan prosentase 100 % Dibidang Keluarga Berencana, jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2006 sebanyak 120.565 orang atau 77,89 % dari 154.785


151


Pasangan Usia Subur

(PUS) menjadi 135.028 orang atau 80.98 %

dari 166.740 PUS pada tahun 2010, meningkat 12 %. Peserta KB Baru pada tahun 2009 sebanyak 17.333 orang atau 84,42 % dari PPM PB 20.533 menjadi 19.555 orang

atau 106,42 % dari PPM PB 18.376

pada tahun 2010, meningkat 22 %. Berikut ini perkembangan jumlah peserta KB dari tahun 2006 – 2010 : Tabel 4.48. Banyaknya Peserta KB Aktif dan Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2006 – 2010 No

9.

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Peserta KB Aktif

120.565

125.279

125.841

129.678

135.028

2.

Pasangan Usia Subur

154.785

158.287

159.783

163.708

166.740

3.

Prosentase (%)

77,89

79,15

78,76

79,22

80,98

Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Kondisi Umum Salah

satu

tujuan

Pembangunan

Nasional

adalah

untuk

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial. Sedangkan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana sasaran utamanya adalah manusia yang menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selanjutnya salah satu aspek penduduk yang sangat mendasar dalam

kehidupan

manusia

adalah


ketenagakerjaan,

kareana

152


mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari, dimensi social berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan lapangan kesempatan kerja / berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Kendala yang dihadapi dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan melalui kegiatan proyek pembangunan yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah. b. Kebijakan Program Kebijakan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Pekalongan diarahkan pada : 1) Peningkatan prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. 2) Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS. 3) Memantapkan komitmen kemitraan dan kerja sama lintas sektoral dengan memanfaatkan jejaring yang ada. 4) Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan pencari kerja. 5) Meningkatkan kualitas program transmigrasi. 6) Meningkatkan ketrampilan pencari kerja untuk siap kerja.


153


7) Mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antar pekerja, pengusaha dan pemerintah. 8) Mengoptimalkan pengawasan ketenagakerjaan. Total anggaran dan realisasi urusan sosial tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.49. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

8.705.993.000

7.879.946.208

90,51 %

2

2007

10.463.626.809

9.399.465.874

89,83 %

3

2008

10.798.186.780

9.192.070.373

85,13 %

4

2009

4.630.676.000

4.499.112.330

97,16 %

5

2010

4.346.608.000

4.121.396.487

94,82 %

Grafik 4.9. Anggaran dan Realisasi Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode 2006 - 2010 Rp12.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp8.000.000.000

TAHUN

Rp6.000.000.000

ANGGARAN REALISASI

Rp4.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

8.705.993.000

10.463.626.809

10.798.186.780

4.630.676.000

4.346.608.000

REALISASI

7.879.946.208

9.399.465.874

9.192.070.373

4.499.112.330

4.121.396.487

TAHUN


154


c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Tabel 4.50. Realisasi Anggaran Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

2006

Dinsos PM dan KB / Dinsosnakertrans 1 Belanja Aparatur 863.866.220 Daerah 2 Belanja Publik 834.394.150 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Program Keluarga Berencana 8 Program Pembinaan Anak Terlantar 9 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 10 Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo 11 Program -

2007


2009

2010

-

-

-

-

358.266.243

340.630.971

431.597.258

318.434.963

116.390.000

955.810.000

68.991.950

42.480.000

4.700.000

-

25.000.000

-

179.000.000

130.000.000

-

-

-

2.099.303.360

-

-

-

-

167.093.000

-

-

-

15.000.000

-

-

-

10.000.000

-

954.881.000

-

-

-


155


NO

12

13

14

15

16

17

18

19

PROGRAM Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Kesehatan Reprodukdi Remaja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Peran Lembaga / Stakeholder dalam Penanggulangan Kemiskinan Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelestarian Nilainilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), SIBI dan SIG Program Pengembangan

2006

2007


2009

2010

-

165.000.000

123.022.000

-

-

-

137.256.000

140.000.000

-

-

-

-

20.895.000

-

-

-

37.000.000

-

-

-

-

104.395.000

-

30.000.000

-

-

-

-

62.496.500

68.852.000

-

-

-

75.000.000

50.000.000

-

-

9.000.000

-


156


NO

20

21

PROGRAM Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), SIBI, SIG dan Nakertrans Program Pengembangan bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga JUMLAH

2006

2007


2009

2010

-

47.500.000

24.903.00

-

-

19.850.000

-

-

-

1.698.260.370

2.124.238.243

3.834.564.331

0

0

-

-

-

-

161.705.189

208.936.178

-

-

44.500.000

28.500.000

-

-

24.950.000

6.600.000

-

-

-

669.327.936

807.774.000

343.890.800

-

-

349.387.000

-

743.284.000

-

-

-

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 Belanja Aparatur 126.863.038 Daerah 2 Belanja Publik 1.102.563.314 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 7 Program Transmigrasi Lokal 8 Program Peningkatan Kualitas dan


157


NO

9

10

PROGRAM

2006

Produktivitas Tanaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan JUMLAH

JUMLAH TOTAL

2007


2009

2010

-

668.605.000

416.297.853

-

155.594.850

-

49.907.000

112.264.390

-

225.164.500

1.229.426.352

1.692.951.189

1.441.926.357

2.051.339.708

1.204.417.113

2.927.686.722

3.817.189.432

5.276.490.688

2.051.339.708

1.204.417.113

d. Capaian Kinerja Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pekalongan tahun 2010 terbagi dalam 22 kriteria. Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang menonjol adalah Keluarga Fakir Miskin (KFM) yang pada tahun 2010 sejumlah 44.272 KK atau 133.624 jiwa, yang mana jumlah ini turun 26,07% dibandingkan tahun 2009. Kondisi lain yaitu untuk Keluarga yang Berumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang pada tahun 2010 sejumlah 11.908 KK, turun sebesar 4, 98% dari jumlah pada tahun 2009. Anak Jalanan (AJ) pada tahun 2010 berjumlah 68 anak, kondisi ini turun 45,60% dari tahun 2010. Anak Balita Terlantar (ABT) tahun 2010 sebanyak 728 anak, angka ini turun 37,62% dari tahun 2009. Anak Terlantar (AT) tahun 2010 sebanyak 1.220 anak, turun

44,70% dari tahun 2009. Lanjut Usia Terlantar

(LUT) ada 43.720 jiwa, dimana jumlah ini turun 15,09% dibanding tahun 2009. Kondisi lain yang juga memerlukan perhatian adalah jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi tahun 2010 sebanyak 4.601 jiwa, angka ini naik 14,31% dibanding tahun 2009.


158


Tabel 4.51. Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2006 – 2010 NO JENIS PMKS

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 Ket

PMKS : Keluarga Fakir Miskin (KFM) Keluarga berumah Tidak layak huni (RTLH) Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana (DRB) Penyandang Cacat (PENCA) Anak Terlantar (AT) Lanjut Usia Terlantar (LUT) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Anak Nakal *)

YANG SUDAH DITANGANI TH TH TH 2007 2008 2009

POPULASI

TH 2006

44.031

-

430

1.350

1.230

-

11.571

190

-

8

550

-

6.695

100

40

300

153

1532 (bantuan)

6161

65

-

242

78

53

2.236

25 50

85 180

70 60

39 62

20 5

7.105

-

-

-

96

-

220

100

100

100

50

100

284

303

35

15

1

72

108

143

15

2

57

49

31

-

-

7 -

5 -

6 1

8 -

-

PSKS : Karang Taruna (KT) 305 (Desa,Kec,Kab) *) Pekerja Sosial 1.428 Masyarakat (PSM) Wanita Pemimpin 169 Kesejahteraan Sosial (WPKS) Organisasi Sosial 20 Dunia Usaha 9 : *) Penanganan berkelanjutan.


TH 2010

159


Tabel 4.52. Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Dinsosnakertrans JENIS KELAMIN

JUMLAH

KENAIKAN (%)

10.269

19.960

18,69

10.408

10.725

21.133

5,88

2008

11.508

11.554

23.057

9,10

2009

13.329

13.034

26.363

14,34

2010

14.490

14.803

29.293

11,11

TAHUN

L

P

2006

9.691

2007

Kondisi

jumlah

pencari

kerja

naik

turun

prosentasenya

dikarenakan jumlah penduduk usia kerja yang meningkat sehingga mengakibatkan jumlah angkatan kerja meningkat pula. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat pencari kerja yang meningkat akan manfaat AK-1 atau Kartu Pencari Kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, yang berarti kebutuhan akan AK-1 itu sendiri dari masyarakat juga meningkat. Semakin banyaknya manfaat dari AK-1

itu

sendiri

juga

yang

mendorong

masyarakat

untuk

membuatnya. Tabel 4.53. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja

NO

TAHUN

JENIS PROGRAM

2006

2007

L

P

L

2008 P

2009

L

P

L

2010 P

L

P

1

AKAL

257

140

129

322

155

157

243

384

182

326

2

AKAD

71

15

45

0

0

0

59

66

820

202

3

AKAN

78

138

22

217

45

701

18

654

41

426

406

293

196

539

200

858

320

1104

1043

654

JUMLAH


160


Tabel 4.54. Kondisi Perusahaan Yang Tercatat Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi TAHUN NO

KONDISI PERUSAHAAN

1

BESAR

2 3

2006

2007

2008

2009

2010

37

37

37

37

37

SEDANG

125

125

125

125

125

KECIL

209

216

280

299

315

371

378

442

461

477

JUMLAH

Tabel 4.55. Jumlah Kecelakaan Kerja Yang Dilaporkan Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi TAHUN NO

JUMLAH KASUS KECELAKAAN KERJA

2006

2007

2008

2009

2010

1

DIDALAM PERUSAHAAN

77

76

76

109

86

2

DILUAR PERUSAHAAN

34

29

31

25

26

3

MENINGGAL DUNIA

1

2

0

0

1

112

107

107

131

113

JUMLAH


161


Tabel 4.56. Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Dalam Laporan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi YANG DAPAT TAHUN

JUMLAH KASUS

DITANGANI

PERSELISIHAN

SECARA

PENANGANAN

PROSEDURAL 2006

21

21

100%

2007

7

7

100%

2008

20

20

100%

2009

3

3

100%

2010

8

8

100%

Perselisihan Hubungan Industrial pada tahun 2006 dan 2008 tinggi hal ini disebabkan prosentase kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga tinggi, akibatnya tuntutan kenaikan upah sundulan dari pekerja juga tinggi sehingga terjadi perselisihan dengan pihak pengusaha. Pada tahun 2009 Prosentase kenaikan UMK tinggi akan tetapi prosentase pencapaian UMK terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) nilainya besar sehingga tidak terjadi banyak tuntutan kenaikan upah dari pekerja disamping itu petugas mediator telah mengantisipasi dari terjadinya kasus-kasus perselisihan tahun lalu dengan mengoptimalkan pembinaan ke perusahaan-perusahaan agar dapat mengurangi timbulnya perselisihan.


162


Tabel 4.57. Ketetapan UMR / UMK Di Kabupaten Pekalongan TAHUN

JUMLAH UMR / UMK

2006

Rp. 500.000

2007

Rp. 525.000

2008

Rp. 615.000

2009

Rp. 700.000

2010

Rp. 760.000

Tabel 4.58. Penanganan Pemberangkatan Transmigrasi TAHUN

JUMLAH KK

2006

10 KK ( Prov. Bengkulu Selatan )

2007

10 KK ( Prov. Bengkulu Selatan )

2008

10 KK ( Prov. Jambi )

2009

15 KK ( Prov. Sulawesi Selatan)

2010

20 KK ( Prov. Bengkulu ) 30 KK ( Prov. Sulawesi Selatan - bantuan bibit lada )

Tabel 4.59. Data Pelatihan Yang Dilaksanakan UPT BLK JENIS PELATIHAN TAHUN

TATA

PENJAHI

KOMPU

TEKNISI

RIAS

TAN

TER

HP

2006

-

-

-

-

-

-

2007

-

-

-

-

-

-

2008

-

-

-

-

-

-

2009

32 org

16 org

32 org

32 org

32 org

16 org

2010

-

16 org

16 org

-

16 org

-


OTOMOTIF

DINAMO / WIKEL

163


10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Kondisi Umum Secara umum Koperasi di Kabupaten Pekalongan mengalami perkembangan.

Dari sisi kelembagaan jumlah koperasi meningkat

dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2010, jumlah koperasi di Kabupaten Pekalongan sebanyak 377 koperasi, meningkat sebanyak 59 koperasi dibandingkan tahun 2006 (318 koperasi), atau meningkat sebesar 18,55 persen.

Jumlah tenaga kerja yang terserap juga

mengalami peningkatan menjadi 1.224 orang.

Dari sisi keuangan,

pertumbuhan asset dan modal kerja juga meningkat secara signifikan, hal ini merupakan indikator meningkatnya partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan koperasinya. b. Kebijakan Program Kebijakan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai berikut : 1) Peningkatan dan pengembangan koperasi dan UMKM. 2) Mengembangkan SDM koperasi, UMKM, secara intensif melalui transformasi ketrampilan dan teknologi 3) Pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi melalui penganekaragaman produksi dan distribusi 4) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme

pasar

dengan

peningkatan

pemanfaatan

dan

penguasaan teknologi, pengembangan ekspor serta peguatan institusi 5) Mengembangkan jaringan produksi, distribusi dan system informasi pasar dlam dan luar negeri


164


6) Meningkatkan dan menciptakan keunngulan kompetitif dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas 7) Penngembangan system permodalan bagi koperasi dan UKM 8) Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM Total anggaran dan realisasi urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.60. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010

JUMLAH ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 4.054.800.000 3.637.625.393 4.852.676.649 4.399.558.800 7.225.048.840 6.406.726.399 9.804.091.800 9.100.027.304 17.747.085.000 14.711.106.610

CAPAIAN (%) 89,71 % 90,66 % 88,67 % 92,82 % 82,89 %

Grafik 4.10 Anggaran dan Realisasi Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Periode 2006 - 2010

Rp20.000.000.000 Rp15.000.000.000 TAHUN Rp10.000.000.000

ANGGARAN REALISASI

Rp5.000.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

4.054.800.000

4.852.676.649

7.225.048.840

9.804.091.800

17.747.085.000

REALISASI

3.637.625.393

4.399.558.800

6.406.726.399

9.100.027.304

14.711.106.610

TAHUN

c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program


165


Realisasi anggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama tahun 2006 – 2010 sebagai berikut : Tabel 4.61. Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

2006

2007


Dinas Koperasi dan UKM/Dinkop Ukm Indag 1 Belanja Aparatur 100.845.596 Daerah 2 Belanja Publik 358.327.550 3 Program Pelayanan 147.057.483 Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan 90.828.500 Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Program Peningkatan 10.560.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Penciptaan 84.200.000 Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 7 Program 59.864.400 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 8 Program 74.620.900 Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 9 Program Peningkatan 221.073.580 kualitas Kelembagaan Koperasi JUMLAH

459.173.146

688.204.863

2009

2010

-

-

-

156.308.157

658.500.250

711.303.514

104.030.000

94.845.800

95.748.740

9.620.000

18.145.000

-

-

-

219.251.500

-

-

27.935.000

-

-

107.795.000

1.734.283.925

-

624.939.657

2.505.774.975

807.052.254

d. Capaian Kinerja


166


Tabel 4.62. Pembangunan Bidang Koperasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 - 2010

NO

JENIS

A

Kelembagaan 1. Jumlah Koperasi/KUD 2. Penyelenggaraan RAT 3. Jumlah karyawan 4. Jumlah Anggota

B

Keuangan 1. Koperasi Unit Desa - Modal Sendiri (juta) - Modal Luar (juta) - Asset (juta) 1.

Koperasi Non KUD - Modal Sendiri (juta) - Modal Luar (juta) - Asset (juta)

2006

2007

318 112 702 100.422

327 121 702 100.670

8.245,00

TAHUN 2008

2009

2010

355 133 1.078 103.324

365 141 1.123 120.953

377 141 1.224 127.675

616,14

633,35

1.027,97

1.718,00

3.789,00 10.544,00

23.987,00 13.603,69

11.750,00 13.750,00

12.615,00 23.750,00

3.105,00 30.739,00

8.486,00

6.979,07

9.887,00

10.181,00

13.256,00

8.385,00 13.681,00

11.931,15 19.023,42

12.337,00 24.438,00

15.425,00 25.131,00

32.167,00 81.652,00

11. Kepemudaan dan Olah Raga a. Kondisi Umum Pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun Kabupaten Pekalongan, pemuda dapat menjadi aset untuk percepatan pembangunan dan juga dapat menjadikan gendala, penghambat dan beban pembangunan. Peranan pembangunan,

pemuda

sebagai

aset

untuk

percepatan

sangat tergantung pada kualitas sumber daya

pemuda, Generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi, kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi pembangunan di


167


Kabupaten Pekalongan, sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreatifitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan. Dengan dasar pemikiran tersebut maka diperlukan usaha– usaha dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya generasi muda, termasuk didalamnya kebijakan dan program pemerintah yang mengarah pada pemberdayaan generasi muda dan organisasi kepemudaan. Melihat kondisi yang dihadapi bangsa ini, maka kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi sebagai upaya mengatasi masalahmasalah yang dihadapi oleh pemuda itu sendiri dan Negaranya. Karena sesungguhnya suatu masyarakat bahkan Negara akan dinamis maju dan berkembang manakala para pemuda bergerak dinamis dan peduli pada lingkungannya. Kemudian di bidang olahraga, di Kabupaten Pekalongan mulai mengalami peningkatan dalam pembinaan, pembangunan kelengkapan sarana prasarana, kemajuan prestasi dan penghargaan. Prestasi tidak datang tiba-tiba, namun membutuhkan proses dan perjuangan dan waktu yang lama untuk mencapainya. Keberhasilan olahraga suatu daerah tidak hanya dinilai dari keberhasilan dalam suatu event, sebab ukuran perolehan medali sebenarnya bukan mencerminkan proses pembinaan dan pembangunan olahraga suatu daerah, karena sering kali ada kasus pembelian pemain dari daerah lain. Aktivitas olahraga tidak hanya berakhir pada pencapaian prestasi yang tinggi yang diukur dengan medali, namun olahraga merupakan wahana untuk peningkatan kualitas hidup manusia yang


168


menyangkut

fisik,

merupakan

alat

mental,

emosional

pembangunan

dan

dalam

sosial

rangka

.

olahraga

peningkatan

kesejahteraan rakyat. b. Kebijakan Program Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2011 arah kebijakan pembangunan urusan pemuda dan olahraga diarahkan mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan melalui penguatan organisasi kepemudaan dan meningkatkan budaya olahraga dan sarana prasarana olahraga di lingkungan masyarakat dengan harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani. c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Tabel 4.63. Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

Olah raga 1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasara Olah Raga

JUMLAH

2006

2007


2009

2010

-

-

-

736.540.800

142.696.000

-

-

-

-

50.449.000

-

-

-

736.540.800

193.145.000


169


Urusan Wajib

Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun

2006 sampai 2008 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sehingga anggarannya masih bergabung dengan Dinas Pendidikan. Sejak tahun 2009 Urusan Wajib

Kepemudaan dan Olah Raga mulai

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata

dan

Kebudayaan. d. Capaian Kinerja Di bidang kepemudaan selama tahun 2006 – 2010 terdapat beberapa prestasi antara lain : 1) Tahun 2007 Juara 1 Pemuda Pelopor tingkat Jawa Tengah dan Juara III tingkat Nasional bidang Wirausaha an. H. Failasuf SE 2) Tahun 2009 Juara III Pemuda Pelopor tingka Provinsi Bidang Bahari tahun 2009 atas nama Mukhsin, S.Pi dari Desa Depok Siwalan 3) Tahun 2010 a) Juara I Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Bidang Pendidikan tahun 2010 atas nama Erlita Rismiliyana b) Juara

I

Pemuda

Pelopor

tingkat

Provinsi

Bidang

Kewirausahaan tahun 2010 atas nama Ahmad Masruri Di bidang Olahraga dari Pelaksanaan PORDA tahun 2005 Kabupaten Pekalongan peringkat 32 serta pada PORPROV Jateng tahun 2009 Kabupaten Pekalongan berada pada peringkat 30 (lebih baik dari pelaksanaan tahun 2005 pada peringkat 32) dengan perolehan medali sebagai berikut :


170


Tabel 4.64. Daftar Perolehan Medali Porprov 2009 No.

NAMA

CABOR

ATLET / PELATIH

1

2

3

JENIS

JUMLAH

MEDALI

MEDALI

4

5

1.

TRIMANTO

Atletik

Emas

2.

ISKANDAR

Pencak Silat

Emas

4

3.

DINI NURUL HAYATI

Pencak Silat

Emas

Emas

4.

HERJUNARKO

Tae Kwon Do

Emas

5.

YONI HERISETIAWAN

Atletik

Perak

6.

ARFAN KHAEDAR

Catur

Perak

3

7.

KUSTIYANINGSIH

Pencak Silat

Perak

Perak

8.

IKEWATI

Atletik

Perunggu

9.

AKBAR KHOLIBI ANJIK

Pencak Silat

Perunggu

10.

AHMAD TEGUH P.

Pencak Silat

Perunggu

5

11.

SAPTO AJI P.

Pencak Silat

Perunggu

Perunggu

12.

DARUL HILDA

Tae Kwon Do

Perunggu

Pada tahun 2010 di Bidang olah raga memperoleh : 1) Juara III Kejuaraan Provinsi Catur atas nama Retno Prasetyo 2) Juara 1 Kejurwil Pencak silat atas nama Hastian 3) Juara 3 Kejurwil Pencak silat atas nama Linda 4) Juara 2 MTB dual slalom bike atas nama arif afiyanto di Banten dan Juara 3 di Jakarta 5) Juara 3 komite Kejuaraan Karate an. M Faza 6) Peringkat 7 dari 35 Kabupaten/kota Lomba gerak jalan cepat 28 km tingkat Jawa Tengah 7) Peringkat IV dari 35 Kabupaten/kota Kejuaraan Tenis Piala Kadinpora Provinsi Jawa Tengah


171


8) 1 perak dan 1 perunggu pada Kids Atletik nomor lempar turbo dan formula an Dwi Mahendra Setyo Prayogi.

12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Kondisi Umum Perkembangan Pembaharuan politik dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, yang dikenal dengan reformasi membawa implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan politik dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan serta terwujudnya demokratisasi yang diharapkan sesuai UUD’45 dan Pancasila. Demokratisasi yang berjalan telah membuka perspektif baru menyangkut interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis diperlukan keamanan dan ketertiban umum melalui langkahlangkah antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah. Tujuan Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. b. Kebijakan Program


172


Arah Kebijakan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik ini sesuai RPJMD Tahun 2006 - 2011 diarahkan pada upaya : 1) Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif

terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat, 2) Peningkatan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah

guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. Total anggaran dan realisasi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut: Tabel 4.65. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

3.428.080.000

3.147.909.822

91,83 %

2

2007

5.878.091.651

5.472.337.722

93,10 %

3

2008

6.213.090.000

5.980.500.561

96,28 %

4

2009

9.650.470.000

9.048.801.794

93,77 %

5

2010

7.322.001.000

6.969.747.943

95,19 %

Grafik 4.11.


173


Anggaran dan Realisasi Urusan Kesatuan Bangsa dan Plitik Dalam Negeri Periode 2006 - 2010

Rp12.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp8.000.000.000

TAHUN

Rp6.000.000.000

ANGGARAN REALISASI

Rp4.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

3.428.080.000

5.878.091.651

6.213.090.000

9.650.470.000

7.322.001.000

REALISASI

3.147.909.822

5.472.337.722

5.980.500.561

9.048.801.794

6.969.747.943

TAHUN

c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Periode 2006-2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.66. Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

2006

Kantor Kesbangpolinmas 1 Belanja 87.549.698 Aparatur Daerah 2

Belanja Publik

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4


2007

2009

2010

-

-

-

-

736.111.000

-

-

-

-

-

326.673.937

346.921.913

346.387.635

318.665.441

-

79.375.000

143.198.000

52.112.000

60.562.500


174


NO

PROGRAM

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat

6

7

8

9

10

11

12

JUMLAH Kantor Satpol PP 1 Belanja Aparatur Daerah 2 3

4

Belanja Publik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program

2006

JUMLAH ANGGARAN 2008 2009 1.659.277.260

-

2007 80.260.000

-

27.612.500

25.000.000

24.500.000

22.500.000

-

1.076.372.900

1.338.416.500

1.257.525.600

679.277.000

-

41.717.840

48.050.000

48.800.000

42.225.500

-

-

125.000.000

199.580.000

69.755.000

-

352.615.000

212.500.000

228.000.000

365.130.500

-

556.527.500

-

268.000.000

272.000.000

-

14.340.000

-

20.000.000

20.000.000

82.366.069

2.555.494.677

2.299.086.413

4.104.182.495

1.850.115.941

264.885.050

-

-

-

-

66.236.000 -

668.742.367

709.795.496

687.681.116

606.779.075

-

171.714.000

146.052.000

402.270.000

91.400.000


2010 -

175


NO

5 6

7

PROGRAM

2006

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal JUMLAH

JUMLAH TOTAL


2007

2009

2010

-

54.723.000

29.294.000

88.057.500

82.215.000

-

11.989.100

20.000.000

25.000.000

84.593.000

-

151.784.500

170.500.000

334.780.000

274.617.000

331.121.050

1.058.952.967

1.075.641.496

1.537.788.616

1.139.604.075

413.487.119

3.614.447.644

3.374.727.909

5.641.971.111

2.989.720.016

d. Capaian Kinerja Adapun perkembangan indikator pembangunan Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.67. Capaian Kinerja pembangunan Bidang Kesbangpol No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Urusan/ Indikator Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas Jumlah Partai Politik Jumlah Ormas Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Jumlah LSM Petugas Perlindungan Masyarakat (Jumlah Linmas x 100%) Jumlah penduduk

2006 2

2007 1

Tahun 2008 2

2009 3

2010 3

24 55 2

24 58 2

24 58 2

24 60 3

30 63 3

7 1,17%

7 1,10%

12 1,08%

13 1,07%

16 0,81%


176


No 7.

8.

Tahun Bidang Urusan/ Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah Linmas per jumlah 117,383 110,839 108,123 107,219 81,576 10.000 penduduk (Jumlah Linmas x 10.000) Jumlah penduduk Rasio pos kampling per 5,228 5,228 5,228 5,228 5,228 jumlah desa/ kelurahan ( Jumlah Pos Kampling ) Jumlah Desa/ kelurahan

Kabupaten Pekalongan terdiri dari wilayah pegunungan di bagian Selatan serta wilayah dataran rendah (pantai) di bagian utara. Di bagian Selatan merupakan daerah lereng pegunungan Dieng meliputi Kecamatan Petungkriyono, Paninggaran, Lebakbarang dan Kandangserang. Topografi daerah yang demikian memiliki potensi terjadinya bencana alam seperti bencana tanah longsor, dan angin putting beliung yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun korban jiwa. Untuk mengantisipasi kejadian bencana alam di Kabupaten Pekalongan telah di bentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi

Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan yang dituangkan

dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan dan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 360/267 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 360/156.1 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Pelaksana

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

Kabupaten

Pekalongan. Adapun

Jumlah

kejadian

bencana

alam

di

Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2009-2010 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


177


Tabel 4.68. Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2010 No .

Jenis Kejadian Bencana Alam Kecamatan

Banjir

Longsor

Kebakaran

Angin

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1.

Paninggaran

-

-

13

12

-

-

1

4

2.

Lebakbarang

-

-

78

40

-

1

-

-

3.

Wonopringgo

1

-

-

2

-

1

-

-

4.

Sragi

-

-

-

-

1

-

-

1

5.

Siwalan

-

-

-

-

-

-

1

3

6.

Kesesi

3

1

5

3

-

1

-

1

7.

Kandangserang

-

-

9

5

-

2

-

-

8.

Bojong

-

-

-

-

-

-

-

1

9.

Kajen

3

-

3

1

2

1

1

5

10.

Karanganyar

-

-

1

1

1

-

-

-

11.

Doro

-

-

3

1

1

2

1

3

12.

Petungkriyono

-

-

20

2

-

1

-

-

13.

Karangdadap

-

-

-

-

1

-

-

-

14.

Tirto

4

1

-

-

-

1

-

1

15.

Buaran

-

-

-

-

1

2

1

-

16.

Wonokerto

2

-

-

-

2

-

-

-

17.

Talun

-

-

3

-

-

-

-

-

18.

Kedungwuni

-

-

-

-

2

-

-

1

19.

Wiradesa

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

13

2

135

67

11

12

5

20

13. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Kondisi Umum


178


Otonomi pemerintahan

daerah dan

telah

membawa

pembangunan,

perubahan

sehingga

paradigma

diperlukan

adanya

kelembagaan perangkat yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan

daerah,

penyempurnaan

sistem

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang lebih handal dan terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintah yang memadai dalam mendukung peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional, tujuan nasional dan good governance, maka salah satu fungsi pemerintahan yang perlu diterapkan secara utuh adalah penyelenggaraan pemerintahan umum (Algemene Bestuur) sebagai suatu sistem pemerintahan negara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi oleh suatu perangkat pemerintahan yang memiliki kewenangan secara terpusat, baik dalam masalah kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan pembinaan aparatur, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Namun demikian peningkatan yang ada masih perlu terus diarahkan agar profesionalisme kerja dari segenap aparatur dapat terwujud, sehingga mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan minimal (SPM). Selanjutnya

dalam

upaya

penegakan

supremasi

hukum

berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia masih memerlukan upaya yang terus menerus. Penegakan supremasi hukum yang konsisten dan mampu menjalankan fungsinya sebagai penjamin kepastian, ketertiban, penegakan serta sarana pencapaian keadilan dan kebenaran, secara


179


tidak

langsung

akan

memberikan

landasan

yang

kuat

bagi

pembangunan di bidang lainnya. Di bidang pelayanan perijinan telah diupayakan kemudahankemudahan bagi masyarakat dalam pengurusannya, sehingga dapat membuka selebar-lebarnya dan memberi kesempatan bagi masyarakat baik lokal maupun luar daerah untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Pekalongan. Dalam dilaksanakan

rangka

menciptakan

pembangunan

Good

aparatur

dengan

Governance,

telah

mengawal

setiap

langkah penyelenggaraan pemerintahan dengan mewujudkan sistem pengawasan yang berdayaguna yaitu melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan.

Dengan demikian maka pengawasan internal

diharapkan dapat menjadi jaminan bahwa semua kebijakan, aturan dan program-program telah dilaksanakan secara efektif dan bebas dari KKN,

yang

pada

gilirannya

dapat

meningkatkan

kepercayaan

masyarakat dan berbagai kalangan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Pada

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ini SKPD yang menangani adalah Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kecamatan.


180


b. Kebijakan Program Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada urusan Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ini meliputi : 1) Peningkatan disiplin aparatur pemerintah; 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik; 3) Peningkatan etos kerja; 4) Peningkatan kualitas dan pelaksanaan hasil pengawasan; 5) Peningkatan

pengetahuan

dan

ketrampilan

tekhnis

aparatur

pengawasan; 6) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah. Total

anggaran

dan

realisasi

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut: Tabel 4.69. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

178.103.372.204

164.451.888.258

92,34 %

2

2007

206.848.989.608

186.058.226.612

89,95 %

3

2008

221.025.119.883

205.647.681.225

93,04 %

4

2009

178.125.151.699

164.691.432.816

92,46 %

5

2010

180.276.699.782

169.922.882.585

94,26 %


181


Grafik 4.12. Anggaran dan Realisasi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian Periode 2006 – 2010 Rp250.000.000.000 Rp200.000.000.000 TAHUN

Rp150.000.000.000

ANGGARAN Rp100.000.000.000

REALISASI

Rp50.000.000.000 Rp0 TAHUN

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010


164.451.888.258 186.058.226.612 205.647.681.225 164.691.432.816 169.922.882.585

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

daerah,

Kepegawaian dan Persandian periode tahun 2006 – 2010 sebagai berikut : Tabel 4.70. Realisasi Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

Sekretaris Daerah 1 Belanja Aparatur Daerah 2 Belanja Publik 3


2006

2007


2009

2010

33.154.824.698

-

-

-

-

87.744.974.245

-

-

-

-

-

12.887.315.524

12.856.188.451

11.601.668.819

11.447.459.257


182


NO

PROGRAM

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengaturan jasa Konstruksi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

-

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan dan

5 6

7

8 9

10

11

12

13

14

2006

JUMLAH ANGGARAN 2007 2008 6.976.407.280 4.776.337.282

2009 3.038.227.750

2010 3.274.493.177

-

73.670.000

117.723.000

78.950.000

48.140.000

-

265.004.100

351.161.000

359.727.500

330.795.600

-

280.914.000

440.464.150

266.784.600

270.741.250

-

-

-

157.820.000

105.000.000

-

1.597.403.958

2.251.646.100

2.126.000.585

1.990.460.540

-

9.425.415.117

-

-

-

-

-

4.893.155.125

4.115.045.145

3.172.189.670

-

-

1.639.008.550

144.688.000

461.338.000

-

-

442.162.000

-

208.880.960

-

3.462.785.760

-

-

-


183


NO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PROGRAM Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Informasi Pertanahan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Hiv/Aids

2006

2007


2009

2010

-

470.174.200

-

253.072.000

-

-

-

-

46.890.000

37.862.500

-

149.887.500

211.927.000

67.540.000

84.603.400

-

-

84.622.000

336.350.000

-

-

148.000.000

-

-

-

-

-

-

-

260.519.500

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pengintenfisikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat

-

72.400.000

-

-

-

-

149.945.000

201.436.200

126.691.000

89.500.000

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

-

557.177.890

667.315.600

550.629.680

632.366.300


184

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN JUMLAH ANGGARAN 2008

NO

PROGRAM

24

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

-

781.104.500

25

Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

-

JUMLAH Sekretariat DPRD 1 Belanja Aparatur Daerah 2 Belanja Publik 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat JUMLAH

2006

2007

2009

2010

546.622.000

249.950.000

216.040.000

-

30.000.000

20.000.000

25.000.000

120.899.798.943

37.297.605.824

29.509.768.458

23.540.035.079

22.655.390.154

2.320.601.581

-

-

-

-

-

999.214.818

1.140.906.103

1.275.144.537

1.538.389.095

-

586.895.780

712.567.925

1.196.026.070

788.489.207

-

142.990.000

7.000.000

297.720.000

177.420.500

-

445.825.000

416.000.000

636.250.000

793.681.320

-

1.456.123.000

1.827.385.200

2.203.114.400

3.011.908.500

2.320.601.581

3.631.048.598

4.103.859.228

5.608.255.507

6.309.888.622

-

-

-

-

-

-

-

-

1.002.169.100

985.903.508

1.304.061.259

1.522.795.932

Dinas Pendapatan Daerah / DPPKA 1 Belanja Aparatur 2.017.384.854 Daerah 2 Belanja Publik 1.877.717.198 3

Program Pelayanan Administrasi

-


185


NO 4

PROGRAM Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2006

2007


2009

2010

-

729.343.000

751.887.000

211.686.870

403.260.600

-

24.125.000

-

-

-

-

14.990.000

38.937.200

39.720.000

46.882.000

-

-

-

157.499.000

155.686.000

-

2.444.838.066

3.073.563.659

4.351.090.642

5.520.932.293

-

-

-

78.813.500

-

-

-

-

25.000.000

67.492.000

3.895.102.052

4.215.465.166

4.850.291.367

6.167.871.271

7.717.048.825

Badan Pengawasan daerah / Inspektorat 1 Belanja Aparatur 1.207.904.227 Daerah

-

-

-

-

5

6

7

8

9

10

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Penataan Peraturan Perundangundangan JUMLAH

2

Belanja Publik

-

-

-

-

-

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan

-

198.445.545

211.752.712

183.515.323

137.958.377

-

100.846.700

116.282.000

133.597.050

57.107.500

4


186


NO

5

6

7

8

9

10

PROGRAM Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian JUMLAH

Kecamatan 1 Belanja Aparatur Daerah

2006

2007


2009

2010

-

18.202.110

15.081.300

12.958.000

-

-

5.000.000

10.000.000

17.196.000

16.000.000

-

-

2.437.000

-

-

-

665.076.860

1.089.627.700

905.624.125

860.151.500

-

260.967.425

132.848.000

151.920.000

98.601.000

-

15.875.500

19.187.000

16.249.000

14.778.000

1.207.904.227

1.264.414.140

1.597.215.712

1.421.059.498

1.184.596.377

1.836.686.309

-

-

-

-

2

Belanja Publik

-

-

-

-

-

3

Program Pelayanan

-

1.322.662.708

1.511.714.443

1.618.601.681

1.241.115.736


187


NO

4

5

6

7

8 9

10

11

PROGRAM Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2006

2007


2009

2010

-

1.358.463.850

1.166.297.000

924.693.165

644.663.492

-

-

-

20.688.250

21.499.650

-

-

12.842.000

6.600.000

15.787.500

-

-

58.703.000

3.000.000

2.500.000

-

-

64.126.200

70.026.000

62.823.400

-

-

179.584.700

201.669.400

842.016.699

-

-

107.443.350

119.587.650

104.025.740

-

-

11.840.000

-

-

12

Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat

-

-

165.727.000

113.366.000

105.467.300

13

Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

-

-

-

-

2.598.650


188


NO

PROGRAM JUMLAH

2006

2007


2009

2010

1.836.686.309

2.681.126.558

3.278.277.693

3.078.232.146

3.042.498.167

Badan Kepegawaian daerah / BKD Diklat 1 Belanja Aparatur 1.543.587.450 Daerah

-

-

-

-

2

Belanja Publik

-

-

-

-

-

3


-

196.595.471

231.435.061

228.539.766

190.497.249

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

152.041.600

152.264.000

133.107.000

74.877.000

-

-

3.310.000

6.865.750

14.975.000

-

37.472.125

32.661.600

35.383.500

309.083.990

-

1.844.734.550

4.459.266.600

2.323.803.000

3.696.550.005

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

1.191.138.950

1.821.702.700

2.544.053.400

706.642.700

1.543.587.450

3.421.982.696

6.700.639.961

5.271.752.416

4.992.625.944

5

6 7

9

JUMLAH KPPT 1


-

-

-

199.322.000

208.367.385

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

-

-

-

142.323.000

75.007.000


189


NO 3

PROGRAM


2009

-

-

-

13.184.500

-

2006

Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2007

2010

4

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

-

-

-

-

39.400.000

5

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

-

-

-

39.557.500

-

JUMLAH

0

0

0

394.387.000

322.774.385

131.703.680.562

52.511.642.982

50.040.052.419

45.481.592.917

46.224.822.474

JUMLAH TOTAL

d. Capaian Kinerja Capaian kinerja pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian antara lain diuraikan sebagaimana berikut. Pelaksanaan program kerja dalam bidang hukum di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :


190


Tabel 4.71 Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Hukum No

Uraian

Satuan

1

2

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

3

4

5

6

7

8

1.

Peraturan Daerah

Buah

17

7

18

20

10

2.

Peraturan Bupati

Buah

45

69

38

50

60

3.

Keputusan Bupati

Buah

257

575

314

326

317

4.

Penyuluhan Hukum

Org/Tmpt

400

-

5.

Sosialisasi Peraturan Daerah

Org/Tmpt

868

850

-

458

6.

Sosialisasi Peraturan bidang

Org/Tmpt

-

-

790

810

-

-

Cukai 7.

Penanganan Perkara

Kasus

7

4

8

2

8.

Konsultasi Hukum

Orang

-

8

5

-

9.

Kuasa Hukum

Kasus

7

4

3

-

10.

Pengadaan

a. Buku Peraturan

Buah

139

187

80

169

139

b. Warta Perundangan

Buah

96

96

96

97

96

c. Himpunan LD

Buah

730

730

730

190

690

d. Himpunan BD

Buah

-

-

-

190

150

e. LD lepas

Buah

1.900

1.900

1.900

1.900

-

f. BD Lepas

Buah

1.900

3.800

3.800

3.800

2.250

Keputusan

Buah

730

190

150

-

-

Peraturan

Buah

190

-

190

-

-

Kali

10

9

18

20

8

Bahan

Pustaka

Hukum :

11.

Penerbitan Buku :

g. Himpunan Bupati h. Himpunan Bupati 12.

Evaluasi Peraturan Daerah

Di bidang organisasi kelembagaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan selama tahun 2006 – 2010 mengalami perubahan sebagai berikut :


191


1) Tahun 2008 Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2008 menyusun kembali organisai dan tata kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut : a) Perda No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah. b) Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari : (1) Dinas Pendidikan; (2) Dinas Pekerjaan Umum; (3) Dinas

Pengairan,

Pertambangan,

Kebersihan

dan

Pertamanan; (4) Dinas Kesehatan; (5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (7) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan; (8) Dinas Kelautan dan Perikanan; (9) Dinas Pertanian dan Kehutanan; (10) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (11) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (12) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.


192


c) Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : (1) Inspektorat; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal; (3) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; (4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; (5) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton; (6) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen; (7) Kantor Lingkungan Hidup; (8) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; (9) Kantor Pemberdayaan Masyarakat; (10) Kantor Ketahanan Pangan; (11) Kantor

Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan

Masyarakat. (12) Satuan Polisi Pamong Praja (13) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu d) Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 2) Tahun 2009 a) Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan.


193


b) Perda No. 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008. 3) Tahun 2010 a) Pada

Tahun

2010

membentuk

lembaga

Penanggulangan

Bencana Daerah dengan peraturan Bupati No. 19 Tahun 2010 tentang

Pembentukan

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah. Selanjutnya pembangunan di bidang keagamaan selama tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.72. Indikator Pembangunan Bidang Keagamaan No.

Uraian

1.

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Jamaah Haji

2.

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji ( Non BPIH )

3.

Penyelenggaraan MTQ / STQ Tingkat Kab. Pekalongan

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

5 TKHD

5 TKHD

5 TKHD

4 TKHD

4 TKHD

810 jamaah haji

714 jamaah haji

680 jamaah haji

624 jamaah haji

691 jamaah haji

-

- Juara 1 - Juara 1 Provinsi - Juara 1 Provinsi MTQ Umum Provinsi MTQ Cabang Tahfidz MTQ Umum Umum 10 Juz/ Pa Cab.Tahfidz 5 Cabang - Juara I Nasional Juz/ Pa Tahfidz Tahfidz 10 Juz/ Pa - Juara 1 20 Juz/ dan Peringkat 6 Provinsi Pa Internasional 10 MTQ Umum - Juara 2 Juz/ Pa di Makkah Cab.Tahfidz Provinsi an. Nur Kholis 20 Juz/ Pi MTQ Pelajar Cabang


Juara 1 Provinsi MTQ Umum Cab. Tahfidz 10 Juz/ Pi

194


No.

Uraian

2006

Tahun 2008

2007

2009

2010

Tila-wah Anakanak/ Pi 4.

Penyelenggaraan MHQ Tingkat Prov. Jawa Tengah Th. 2008

-

-

Kab. Pekalongan Peringkat 2 Tingkat Provinsi

-

-

5.

Pelatihan Ustadz– Ustadzah se Kab. Pekalongan

-

-

600 ustadzustadzah

-

-

6.

Penyelenggaraan MTQ Pelajar XXVI Tingkat Provinsi Jawa Tengah

-

-

-

-

Juara 2 Provinsi MTQ Pelajar Cabang Tartil Tilawah SMA/ Pa

Kemudian

capaian

kinerja

dari

kegiatan

DPRD

yang

menghasilkan produk hukum antara lain : Tabel 4.73 Produk Hukum dari Legislatif NO

PRODUK HUKUM

TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

1.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan

14

7

13

20

9

2.

Keputusan DPRD

14

28

14

16

23

3.

Keputusan Pimpinan DPRD

16

19

20

16

27

4.

Keputusan Panitia Anggaran

10

16

20

26

16

5.

Keputusan Panitia Musyawarah

11

12

14

14

13

6.

Keputusan Panitia Khusus

30

26

35

35

40

7.

Keputusan Komisi A

24

39

28

26

44

8.

Keputusan Komisi B

12

15

18

24

31


195


NO

TAHUN

PRODUK HUKUM

2006 2007 2008 2009 2010

9.

Keputusan Komisi C

13

23

19

24

33

10.

Keputusan Komisi D

26

24

29

24

35

11.

Keputusan Gabungan Komisi A,B,C,D

12

12

19

11

18

Capaian Kinerja di bidang Kepegawaian dan Diklat selama tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.74. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No. 1.

2.

3.

4.

Indikator

%

Tahun

Target

Realisasi

Terwujudnya penambahan

2006

10

10

100

jumlah PNS yang memenuhi

2007

40

39

99,50

persyaratan Jabatan Struktural

2008

5

6

100

Esselon II, III dan IV.

2009

55

55

100

2010

46

46

100

Terpenuhinya persyaratan

2006

241

240

99,59

pengangkatan PNS Golongan

2007

564

564

100

I,II dan III.

2008

1290

1288

99,84

2009

538

538

100

2010

964

964

100

Terwujudnya peningkatan SDM

2006

2.547

BKD DIKLAT dengan pelatihan

2007

Bintek, Seminar, Rakor dan Lokakarya.

Capaian

2.547

100

126

126

100

2008

24

20

83,33

2009

20

20

100

2010

28

28

100

Terpenuhinya persyaratan

2006

80

80

100

Kenaikan Pangkat PNS dan

2007

93

93

100

Pindah Golongan.

2008

110

93

84,55

2009

250

234

93,06


196


No.

Indikator

Tahun 2010

5.

6.

Terwujudnya pemberian Satya Lancana Karya Satya

Terlaksananya pendataan Tenaga Honorer

Target 170

Realisasi

% Capaian

167

98,23

2006

-

-

-

2007

-

-

-

2008

-

-

-

2009

200

200

100

2010

450

450

100

2006

1930

1930

100

2007

-

-

-

2008

-

-

-

2009

-

-

-

2010

-

-

-

Tabel 4.75. Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian No. 1.

2.

3.

4.

Indikator

Tahun

Target

Realisasi

% Capaian

Terwujudnya informasi data

2006

8076

8076

100

Kepegawaian yang falid

2007

9566

9566

100

2008

9836

9836

100

2009

10880

10880

100

2010

1

1

100

Terciptanya pelayanan

2006

-

-

-

Kepegawaian yang online

2007

-

-

-

2008

-

-

-

2009

-

-

-

2010

1

1

100

Terwujudnya penerbitan SK

2006

-

-

-

Konversi NIP, Karis/Karsu dan

2007

-

-

-

Karpeg yang baru

2008

10.741

10.741

100

2009

1.300

1.207

92,84

2010

4.600

4.568

99,30

2006

-

-

-

Tersedianya Kartu Pegawai


197


No.

5.

6.

Indikator

Tahun

Target

Realisasi

% Capaian

Negeri Elektronik di Pemkab.

2007

-

-

-

Pekalongan

2008

-

-

-

2009

-

-

-

2010

10.000

10.000

100

Terlaksananya Pembinaan

2006

8076

8076

100

Disiplin PNS

2007

9566

9566

100

2008

9836

9836

100

2009

-

-

-

2010

-

-

-

Terbitnya Buku Peraturan Kepegawaian yang baru

2006

-

-

-

2007

386

386

100

2008

165

150

90,9

2009

166

166

100

2010

-

-

-

Tabel 4.76. Manajemen Kepegawaian Daerah

No.

Indikator

1.

Terseleksinya CPNSD dari ex Tenaga Honorer dan Umum Kab. Pekalongan.

2.

Terlaksananya dukungan Pemkab untuk Praja IPDN

3.

Terlaksananya pembahasan Baperjakat sebagai bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian.

% Capaian

Tahun

Target

Realisasi

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006

1.299 1.299 810 275 2 5 8 8 2 7

0 1294 751 2 5 8 8 2 7

100 92,71 92,36 100 100 100 100 100 100

2007

7

7

100

2008

7

7

100

2009

800

749

93,62


198


No.

Indikator

% Capaian

Tahun

Target

Realisasi

2010

500

500

100

2006 2007 2008 2009 2010

300 564 800 700 1.300

300 564 752 600 1.242

100 100 94 85,71 95,54

4.

Terlaksananya Sumpah Janji PNS

5.

Terlaksananya penyerahan SK mutasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun

2006 2007 2008 2009 2010

3.758 3.426 2.000 2.000 2.007

3758 2326 1784 1.892 2.007

100 89,18 89,02 94,06 100

6.

Terlaksananya pelantikan Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah

2006

1.500

1300

86.67

2007

310

310

100

2008

300

258

86,00

2009

565

565

100

2010

500

500

100

2006 2007 2008 2009 2010

8.500 9.836 -

8.500 9.836 -

100 100 -

7.

Terbitnya blanko DP3

8.

Terlaksananya wisuda Purna Tugas

9.

Terlaksananya penataan staf PNS di Kab. Pekalongan

2006

182

182

100

2007

200

197

98,50

2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

274 291 2.000

265 277 2.000

96,7 95,18 100 -

-

-

Di bidang pelayanan perizinan selama tahun 2006 – 2010 telah terlayani dokumen perizinan dan non perizinan sebagai berikut :


199


Tabel 4.77. Pelayanan Perizinan No.

Uraian

1.

Retribus Izin Gangguan HO Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Retribusi Izin Usaha Industri Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Pariwisata Leges

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Th. 2006 135 izin

Th. 2007 121 izin

Th. 2008 119 izin

Th. 2009 160 izin

Th. 2010 195 izin

-

611 izin

625 izin

839 izin

754 izin

-

489 izin

489 izin

559 izin

597 izin

-

37 izin

39 izin

39 izin

22 izin

474 izin

441 izin

602 izin

553 izin

680 izin

-

14 izin

11 izin

19 izin

18 izin

-

-

-

1.647 izin

1.661

n

i

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pelayanan perizinan selama tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.78. PAD dari Pelayanan Perizinan No .

Jenis Perizinan

1.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan/ Keramaian (HO) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Izin Usaha Perdaganga n (SIUP)

2.

3.

4.

Capaian Th. 2006 94.780.500

Th. 2007 194.106.000

61.143.475

56.606.200

27.800.000

267.652.000

Th. 2009 257.623.000

Th. 2010 303.160.000

90.045.608

70.406.576

88.538.399

77.680.647

55.481.250

52.012.500

54.370.000

31.700.000

26.100.000

Th. 2008

26.850.000

20.400.000


-

Ket. Retribusi masuk DPU Retribusi masuk KPPT Retribusi masuk Dinkopinda g Retribusi masuk

200


No .

Capaian

Jenis Perizinan

5.

Izin Usaha Industri (IUI/TDI)

6.

Izin Pariwisata

Th. 2006 4.600.000

Th. 2007 5.050.000

800.000

6.500.000

4.800.000

Th. 2009 6.950.000

Th. 2010 4.450.000

3.350.000

5.950.000

4.875.000

Th. 2008

Ket. Dinkopinda g Retribusi masuk Dinkopinda g Retribusi masuk Dinporaparbud

14. Ketahanan Pangan a. Kondisi Umum Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pekalongan tidak terlepas dari potensi sumberdaya manusia yang dimilikinya. Potensi sumberdaya manusia yang mendukung upaya peningkatan pembangunan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha sebagai berikut : -

Pertanian tanaman pangan

:

145.898 Orang

-

Perkebunan

:

4.724 Orang

-

Perikanan

:

17.217 Orang

-

Peternakan

:

3.778 Orang

-

Pertanian lainnya

:

13.694 Orang

-

Industri Pengolahan

:

111.042 Orang

-

Perdagangan

:

118.460 Orang

-

Jasa

:

152.085 Orang


201


-

Angkutan

:

9.817 Orang

-

Lainnya

:

49.903 Orang

Kabupaten

Pekalongan

Kantor

Ketahanan

Pangan

membangun landasan yang kokoh

dalam

agar terwujudnya ketahanan

pangan masyarakat yang ditempuh melalui pengembangan sub sistem aspek ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan. Unggulan ekonomi produktif ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan antara lain padi, jagung, rambutan, melon, durian, mangga, manggis, apokat, salak, kentang, sapi perah, sapi potong, ayam ras, ayam buras, itik, ikan darat / laut dan pangan olahannya b. Kebijakan Program Berdasarkan UU 7 Tahun 1996, Ketahanan Pangan : adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. PP Nomor 38 pasal 7 tahun 2007, bahwa Ketahanan Pangan menjadi urusan wajib. Kebijakan pembangunan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diarahkan pada: 1) Tersedianya pangan yang cukup beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi masyarakat. 2) Terpeliharanya petani, kecukupan

ketahanan pangan, peningkatan panda-patan gizi melalui penganekaragaman jenis bahan

pangan serta penyediaan bahan baku industri hasil pertanian.


202


3) Terwujudnya pelaku usaha pangan olahan yang tangguh, modern, berbudi luhur, berjiwa wirausaha dalam rangka menghadapi persaingan global. 4) Peningkatan sumber daya manusia dan lembaga ketahanan pangan masyarakat guna pelayanan kepada masyarakat. 5) Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui pengembangan sistem distribusi pangan. 6) Terlaksanannya koordinasi antar instansi / lembaga ketahanan pangan dalam pemantapan ketahanan pangan daerah. Total anggaran dan realisasi urusan Pangan tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.79. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Ketahanan Pangan Periode 2006-2010 JUMLAH NO

CAPAIAN

TAHUN ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

1

2006

0

0

0%

2

2007

0

0

0%

3

2008

0

0

0%

4

2009

1.661.850.000

1.204.327.197

72,47 %

5

2010

1.413.427.000

1.316.616.594

93,15 %


203


Grafik 4.13 Anggaran dan Realisasi Urusan Ketahanan Pangan Periode 2006 – 2010 Rp2.000.000.000 Rp1.500.000.000 TAHUN Rp1.000.000.000

ANGGARAN REALISASI

Rp500.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

0

0

0

1.661.850.000

1.413.427.000

REALISASI

0

0

0

1.204.327.197

1.316.616.594

TAHUN

c. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan Periode 20062010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.80 Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

Kantor Ketahanan Pangan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Pengembangan Agribisnis 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

JUMLAH ANGGARAN (Rp.) 2007 2008 2009

2006

2010

-

-

-

108.599.537

100.218.944

-

-

-

43.726.750

43.875.000

-

-

-

18.370.000

14.355.000

-

-

-

-

45.437.400

-

-

-

72.625.000

48.286.000

-

-

-

229.300.000

489.990.400


204


NO

PROGRAM (Pertanian/perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

7 8 9


2006

2010

-

-

-

97.145.000

49.815.000

-

-

-

73.940.000

-

-

-

-

72.289.000

-

715.995.287

791.977.744

715.995.287

791.977.744

JUMLAH JUMLAH TOTAL

Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2006 sampai 2008 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan dan Kehutanan. Sejak tahun 2009 Urusan Ketahanan Pangan

mulai

dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan. d. Capaian Kinerja Berikut ini adalah data/ informasi pembangunan bidang Ketahanan Pangan kurun waktu tahun 2006-2010 : Tabel 4.81. Capaian Kinerja pembangunan Ketahanan Pangan NO 1

URAIAN 1.1. Ketersediaan Pangan - Beras (ton) - Jagung (ton) - Kedele (ton) - Daging (kg) 1.2. Kebutuhan Pangan - Beras (ton) - Jagung (ton)

2006

2007

TAHUN 2008

2009

127.206 12.831 87 4.521.828

127.909 15.350 43 4.633.642

146.906 23.233 277 4.730.789

136.954 11.767 580 4.808.360

178.146 10.414 147 3.157.376

116.740 14.685

118.017 14.681

126.744 15.944

127.813 16.678

128.315 16.142


2010

205


NO

2 3

4

URAIAN

5 6

-

2007 9.532 5.188.626

10.466 -3.854 -9. 342

9.892 669 -9.489

-

-

550.000.000 900.000.000 1.000.000.000

900.000.000 700.000.000

12 10 6

14 5

4 16 -

20 -

21 -

2,62 7,32 7,07

4,51 9,66

5,30 6,14 -

7,05 -

9,79 -

2.110.000 42.000.000

2.110.000 42.000.000

2.110.000 42.000.000

2.110.000 42.000.000

0 32.000.000

Kerentanan sangat tinggi Kerentanan tinggi Kerentanan cukup tinggi

-

-

1

0

0

-

-

1 2

0 3

0 1

Kerentanan cukup rendah Kerentanan rendah

-

-

1

4

2

-

-

4

11

5

-

-

10

1

11

-

-

-

1

1

52

52

52

52

52

3

3

3

3

3

- Kedele (ton) - Daging (kg) 1.3. Surplus / Defisit - Beras (ton) - Jagung (ton) - Kedele (ton) - Daging (kg) Pola Pangan Harapan Dana Talangan 3.1 Jumlah Anggaran - APBD Kabupaten - APBD Propinsi - APBN 3.2 Jumlah Penerima (Org/Klp) - APBD Kabupaten - APBD Propinsi - APBN 3.3 Perputaran dana (X) - APBD Kabupaten - APBD Propinsi - APBN 3.4 Tunggakan dan Denda Tunggakan Denda Kecamatan Rawan Pangan (berdasar peta ketahanan dan kerentanan pangan) -

TAHUN 2008 10.236 5.572.346

2006 9.429 5.132.495

Kerentanan sangat rendah Produk Pangan Segar Bersertifikat Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kriteria - Baik

2009 10.323 5.619.339

2010 10.364 5.641.392

20.162 7.289 -9.959

9.141 -4.911 -9.743

49.831 -5.728 -10.216

83,4

83,5

84,5

600.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 -

2.500.000.000 -


206


NO -

7

8

9

10

URAIAN

2006

- Sedang - Kurang Prestasi Tk. Kab. Prestasi Tk. Prov. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat - Sumber dana (APBN) - Perputaran dana Desa Mandiri Pangan - Desa - Kelompok Afinitas - Dana Bansos (APBN) Perkembangan dana bansos Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pemantauan Lapangan Jumlah temuan tidak layak konsumsi Sampel yang di uji laboratorium Hasil sampel negatif dari formalin Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Sumber dana (APBN) Perputaran dana

2007 9 47 -

9 47 -

-

TAHUN 2008 9 47 -

-

-

2009 9 47 1

2010 9 47 3 1 2

150.000.000

225.000.000

-

1,23

2 7 200.000.000

3 10 100.000.000

206.150.000

-

-

-

-

2

-

-

-

-

25

-

-

-

-

6

-

-

-

-

6

-

-

-

1

2

-

-

-

150.000.000

225.000.000

-

-

-

-

1,23

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Kondisi Umum Penyelenggaraan

Pemerintahan

di

Kabupaten

Pekalongan

secara langsung didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, secara khusus penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pekalongan mengacu Rencana Pembangunan Jangka


207


Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan tahun 2006 – 2010. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa serta komite penanggulangan kemiskinan Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintah telah memberikan stimulus berupa

kegiatan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dengan Anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). b. Kebijakan Program Kebijakan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pekalongan diarahkan pada : 1) Pemberdayaan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan. 2) Pemberdayaan pemerintahan desa, lembaga masyarakat desa serta lembaga swadaya masyarakat desa. 3) Penataan

lingkungan

dan

perumahan

serta

peningkatan

infrastruktur desa. 4) Penyediaan air bersih dan sarana air bersih. 5) Pemberdayaan perempuan dalam membangunan desa Total anggaran dan realisasi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :


208


Tabel 4.82 Total Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

0

0

0%

2

2007

0

0

0%

3

2008

0

0

0%

4

2009

2.683.056.450

2.358.422.233

87,90 %

5

2010

1.926.051.500

1.846.912.619

95,89 %

Grafik 4.14. Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Periode 2006 – 2010 Rp3.000.000.000 Rp2.500.000.000 Rp2.000.000.000

TAHUN

Rp1.500.000.000

ANGGARAN REALISASI

Rp1.000.000.000 Rp500.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

0

0

0

2.683.056.450

1.926.051.500

REALISASI

0

0

0

2.358.422.233

1.846.912.619

TAHUN

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa periode 2006-2010 adalah sebagai berikut :


209


Tabel 4.83. Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Periode 2006-2010 NO

PROGRAM

2006

Kantor Pemberdayaan Masyarakat 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

2007

JUMLAH ANGGARAN (Rp.) 2008 2009

2010

-

-

-

185.281.596

150.061.276

-

-

-

73.936.000

37.483.000

-

-

-

11.710.000

-

-

-

-

59.999.500

54.750.000

-

-

-

1.117.876.250

615.196.900

-

-

-

-

58.959.950 -

JUMLAH JUMLAH TOTAL

185.024.500

166.776.000

1.692.787.796

1.024.267.176

1.692.787.796

1.024.267.176

Urusan Wajib Pemberdayaan Masayarakat desa pada tahun 2006 sampai 2008 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan

Keluarga

Berencana.

Sejak

tahun

2009

Urusan

Wajib

Pemberdayaan Perempuan Masarakat Desa mulai dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat. d. Capaian Kinerja Capaian kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat selama Tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :


210


Tabel 4.84 Data Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2006 – 2010 NO

URAIAN

1

LPMD/K (Jumlah) LPMD/K yg dibina

2

Desa Binaan PKK (Jumlah) LPM Berprestasi (Jumlah) Jumlah PKK Aktif : - Desa/Kel - RW - RT - Jumlah Kader PKK Swadaya masyarakat melalui Bulan Bhakti Gotong Royong (Rp Milyar) Swadaya masyarakat melalui BP3MDK/ADD -Jumlah ADD (Rp M) -Swadaya (Rp M) Swadaya masyarakat melalui Penataan Lingkungan Prov. -Bantuan Prov (Rp Jt) -Swadaya (Rp Jt) Swadaya masyarakat melalui Bantuan Keuangan Prov.. -Bantuan Prov (Rp Jt) -Swadaya (Rp Jt) Swadaya masyarakat melalui Kegiatan Sarana Prasarana PNPM MD. -Bantuan (Rp Jt) -Swadaya (Rp Jt) Swadaya

3 4

5

6

7

8

9

10

2006

2007

2008

2009

2010

KETERANGAN

283 283

283 283

283 283

285 285

285 285

38

38

38

38

38

9

9

9

9

9

283 1.497 4.289 7.259

283 1.497 4.289 8.362

283 1.497 4.346 8.885

285 1.497 4.354 8.177

285 1.504 4.254 8.177

1,55

1,29

2,12

2,76

2,67

15,56 2,40

15,69 2,42

14,93 2,53

14,47 2,58

14,47 2,95

-

-

-

1.068,75 527,49

688,97 268,70

-

-

-

1.700,00 438,99

1.300,00 162,59

-

4.819,30 435,47

13.145,26 556,62

18.270,78 1.002,81

10.137,16 907,59


Tahun 2009 ada tambahan 2 Desa (pemecahan) dari Kandangserang

BP3MD/K tah 2006 – 2009 (270 desa dan 13 kel). ADD tahun 2010 (272 desa)

211


NO

11

URAIAN

2006

masyarakat melalui Kegiatan Total BLM PNPM MD. -Bantuan (Rp Jt) -Swadaya (Rp Jt) -Jumlah Kecamatan -Jumlah Desa Swadaya masyarakat melalui Kegiatan Bantuan Sarpras Kabupaten -Bantuan (Rp Jt) -Swadaya (Rp Jt)

-

2007

2008

2009

2010

KETERANGAN

6.500,00 435,47 5 90

18.250,00 556,62 8 134

22.800,00 1.002,81 11 164

26.500,00 907,57 11 166

2.040,00 316,40

-

12

Jumlah RT Jumlah RW

13

Bantuan Pemugaran Perumahan dan Permukiman Perdesaan (BP4) Bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB)

14

15

Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)

4.289 1.497

4.346 1.492

4.354 1.497

4.368 1.504

30 desa 300 rmh

20 desa 200 rmh

17 desa 166 rmh

10 desa 100 rmh

-

16 desa

3 desa

-

6 desa

-

-

3 desa 110 rmh

2 desa 50 rmh

2 desa 50 rmh

4.368 1.504

Selain dari pada itu melalui PNPM Mandiri Pedesaan sejak tahun 2007 tersalur anggaran sebesar Rp.74.050.000.000,- dengan capaian fisik sebagai berikut :


212


Tabel 4.85. Data Kegiatan Sarana / Prasarana PNPM MD Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010 No

Kegiatan

2006

2007

2008

2009

2010

Jumlah

1

Perpipaan Air Bersih

-

5.052 m

3.017 m

17.165 m

23.406 m

48.640 m

2

Jalan

-

19.848 m

59.491 m

66.055 m

74.332 m

219.727 m

3

Jembatan

-

30 m

130 m

28 m

32 m

220 m

4

Bendungan

-

1 unit

-

-

-

1 unit

5

Irigasi/Drainase

-

5.892 m

19.821 m

19.677 m

25.379 m

70.769 m

6

MCK

-

9 unit

-

45 unit

-

54 unit

7

Bangunan Sekolah

-

27 unit

49 unit

48 unit

-

124 unit

8

Perlengkapan

-

-

1 unit

84 unit

-

85 unit

-

-

1 unit

5 unit,

-

6 unit,

Pendidikan 9

Gedung Kesehatan dan Bangunan

3.745 m

3.745 m

Pelengkap 10

Penyuluhan dan

-

-

-

309 kali

-

309 kali

Pelatihan Pendidikan 11

Listrik

-

-

-

-

1 unit

1 unit

12

Bangunan Pelengkap

-

-

-

-

13.761 m

13.761 m

-

-

-

-

911 m

911 m

(talud/Turap) 13

Prasarana Umum Lainnya

Melalui PNPM Mandiri Perkotaan telah tersalurkan anggaran keseluruhan sebesar Rp 49.246.000.000,-, telah berhasil dibangun Jalan sepanjang 138.878 meter, drainase 81.260 meter, dan air bersih sebanyak 620 unit sumur dalam. Sedangkan anggaran yang tersalur melalui PAKET P2KP adalah sebesar Rp. 6.594.308.125,- telah berhasil dibangun saluran air saluran air sepanjang 6.663 meter, jalan sepanjang

25.704

meter,

rehab

rumah


sebanyak

105

unit,

213


pembangunan MCK sebanyak 9 unit, Rehab SD sebanyak 21 unit, Pembangunan PAUD sebanyak 4 unit, pembangunan jembatan sebanyak 5 unit dan pembangunan 3 ruang kelas TK. 16. Perpustakaan a. Kondisi Umum Bidang Perpustakaan Perpustakaan sebagai salah satu perangkat pendidikan non formal

berupaya

untuk

ikut

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk melaksanakan amanat itu perpustakaan mempunyai tugas pengelolaan, pembinaan dan memasyarakatkan budaya baca. Berbagai upaya telah dilaksanakan guna meningkatkan gairah budaya baca bagi masyarakat dengan mengadakan perpustakaan keliling dan penambahan buku-buku koleksi dengan judul koleksi sesuai dengan harapan/keinginan dari pemustaka serta memberikan bantuan bahan pustaka dan sarana prasarana kepada perpustakaan desa/kelurahan. Bidang Kearsipan Arsip mempunyai nilai dan arti penting karena merupakan bahan

bukti

resmi

mengenai

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan dan kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia. Dalam usaha menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban nasional serta untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip

Khusunya

Instansi Pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga

Swasta

,maka

kantor

Perpustakaan


&

DI

lembaga-

Arsip

daerah

214


Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai upaya agar- arsip arsip inaktif yang ada di berbagai SKPD dapat terawat dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dari waktu ke waktu Volume arsip yang tercipta dari berbagai SKPD akan terus mengalami pertambahan , dengan pertambahan volume arsip ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan apabila tidak dikelola , secara baik dan benar sesuai dengan perturan yang berlaku atau kaidah-kaidah kearsipan , antara lain : Jatuhnya rahasia informasi

arsip

kepada

yang

tidak

berhak,

inefisiensi

dalam

pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari, Serta mempersulit kita dalam membuat perencaan atau pengawasan . Berpijak dari kenyataan itu, maka pengelolaan arsip tidak dapat dilepaskan dari setiap komponen yang ada di dalam organisasi, khususnya organisasi pemerintah. Adapun

komponen yang sangat

menentukan dalam keberhasilan pengelolaan arsip ada beberapa Faktor . Antara lain : Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana yang memadai, tempat penyinpanan yang nyaman atau representatif, serta Dukungan dari pejabat yang lebih tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan

telah merintis pelaksanaan

berbagai Program dan kegiatan untuk mendukung tertib pengelolaan arsip guna menyelamatkan bahan bukti pertanggung jawaban Nasional sesuai dengan perkembangan tehnologi informasi dewasa ini . b. Kebijakan Program Kebijakan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan diarahkan pada :


215


1) Peningkatan minat dan budaya baca 2) Penyediaan bahan pustaka 3) Melestarikan koleksi kearifan Lokal 4) Optimalisasi pengelolaan arsip 5) Penyimpanan, perawatan dan pemeliharaan arsip sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan 6) Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan arsip 7) Penyelamatan fisik dan isi informasi arsip, terutama arsip-arsip yang status dan bernilai guna tinggi 8) Mewujudkan

budaya

tertib

arsip

di

lingkungan

instansi

pemerintah/swasta dan organisasi kemasyarakatan 9) Fasilitasi teknis pengelolaan arsip bagi semua SKPD, sekolah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Total anggaran dan realisasi urusan Perpustakaan tahun 20062010 adalah sebagai berikut: Tabel 4.86. Total Anggaran dan Realisasi Urusan Perpustakaan Periode 2006-2010 NO

TAHUN

1

JUMLAH

CAPAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

2006

0

0

0%

2

2007

0

0

0%

3

2008

0

0

0%

4

2009

1.865.992.900

1.734.813.874

92,97 %

5

2010

1.595.261.000

1.493.703.689

93,63 %


216


Grafik 4.15. Anggaran dan Realisasi Urusan Perpustakaan Periode 2006 – 2010 Rp2.000.000.000 Rp1.500.000.000 TAHUN Rp1.000.000.000

ANGGARAN REALISASI

Rp500.000.000 Rp0

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

0

0

0

1.865.992.900

1.595.261.000

REALISASI

0

0

0

1.734.813.874

1.493.703.689

TAHUN

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan periode 2006-2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.87. Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan Periode 2006-2010 NO

PROGRAM


2006

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah 5 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 6 Program Peningkatan

2010

-

-

-

203.192.353

171.688.089

-

-

-

115.991.500

96.795.470

-

-

-

24.963.000

15.763.000

-

-

-

58.224.200

47.700.990

-

-

-

19.800.000

49.665.000

-

-

-

30.870.000

17.670.000


217


NO

7

PROGRAM


2006

2010

Kualitas Pelayanan Informasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

-

-

-

522.437.000

255.399.300

JUMLAH

0

0

0

975.478.053

654.681.849

975.478.053

654.681.849

JUMLAH TOTAL

0

0

0

Urusan Wajib Perpustakaan pada tahun 2006 sampai 2008 dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data dan Informasi Telematika. Sejak tahun 2009 Urusan Wajib Perpustakaan mulai dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. d. Capaian Kinerja Seiring dengan minat budaya baca masyarakat yang semakin tinggi

yang haus akan informasi dan ilmu pengetahun sehinga

keberadaan perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah dan Taman

Bacaan

Masyarakat

sangat

dibutuhkan

masyarakat.

Perkembangan perpustakaan dari tahun ke tahun terus bertambah, pada tahun 2006 perpustakaan baru berdiri 2 perpustakaan kemudian meningkat pada tahun 2010 sebanyak 689 perpustakaan. Meningkatnya minat budaya baca masyarakat Kabupaten Pekalongan

ditunjukan

dengan

pengunjung perpustakaan, pengunjung

sedangkan

semakin

meningkatnya

jumlah

pada tahun 2006 sejumlah 113.877 pada

tahun

2010

sejumlah

155.295

pengunjung atau (73%), pengunjung tersebut terdiri dari atas pengunjung perpustakaan daerah yang ada di Kanperpus Arsipda, pengunjung

Perpustakaan

Keliling,

pengunjung


Perpustakaan

218


Desa/Kelurahan pengunjung Masyarakat

dan

pengunjung

perpustakaan (TBM).

perpustakaan

masyarakat

Sedangkan

Jumlah

atau bahan

sekolah Taman

serta Bacaan

pustaka/koleksi

perpustakaan daerah pada tahun 2006 sejumlah 37.027 eksemplar meningkat pada tahun 2010 menjadi 55.218 eksemplar atau 67%.


219

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents