`BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

`BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Urusan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDAL) Aceh. 2.

Realisasi Pelaksanaan Program Periode 2012 - 2016

Pemerintah Aceh melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Aceh telah melaksanakan 5 program prioritas dan 2 program penunjang dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup untuk pencapaian penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, program ini bertujuan agar potensi, permasalahan dan strategi pemecahan permasalahan penanganan persampahan dapat teridentifikasi, membuat dan melaksanakan model/sistem pengelolaan sampah secara partisipatif dan terpadu serta mengolah sampah organik menjadi kompos serta sampahan organik menjadi yang dapat dimanfaatkan, dan memperkenalkan serta mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R (reduce, Reuse, Recycle). Secara umum capaian kinerja program tersebut dari 2012-2016 mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda. Kegiatan

Pengembangan Desa Model merupakan lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun 2010, berupa pilot project pembinaan desa ramah lingkungan dalam pengelolaan persampahan.

No 1

2

3

4

5

Tabel 1.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2012 – 2016 Tahun Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Unit 2 3 1 1 rumah kompos 3R yang terbangun Jumlah bank Unit 21 sampah yang terbentuk Jumlah tong Unit 225 330 sampah plastik isi 80 ltr, 120 ltr, 1200 ltr dan bertiang Kegiatan Pengembangan Desa Model Jumlah Unit 1 kendaraan pengangkut sampah Jumlah Unit 1 sarana dan prasarana pengelolaan sampah organik (3R)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016

IV-1

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program ini bertujan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar, laut dan udara, sehingga masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas baik dan sehat. Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang ditetapkan oleh Komisi Amdal Aceh pada tahun 2016 meningkat signifikan hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesadaran dan ketaatan pihak pemrakarsa terhadap peraturan pengelolaan lingkungan. Secara umum capaian kinerja program tersebut dari 2012-2016 mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda. Tabel 1.2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2012 - 2016 No 1

2

3

4

5

6

Indikator

Satuan 2012 2013 2014 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Jumlah kab/kota Kab/Kota 8 6 6 yang dilakukan pembinaan kota sehat/Adipura Jumlah kota yang Kab/Kota 5 4 5 mendapatkan penghargaan lingkungan Kota Sehat /Adipura tingkat Provinsi Aceh Jumlah kota yang Kota 1 1 2 mendapatkan penghargaan lingkungan Kota Sehat/ Adipura tingkat nasional Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah Usaha/Kegiatan 9 9 7 usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 Jumlah sosialisasi Kegiatan 2 1 pengelolaan limbah B3 Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Jumlah Kabupaten/Kota 5 2 kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKLUPL)


2015

2016

6

6

5

3

-

3

8

7

-

-

6

6

IV-2

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

Jumlah kab/kota Kabupaten/Kota 8 4 2 4 4 yang dilakukan pembinaan Komisi AMDAL Jumlah Usaha/kegiatan 6 3 4 usaha/kegiatan yang dilakukan uji petik Jumlah rekomendasi Dokumen 18 16 11 6 36 dokumen lingkungan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL (Amdal/UKL/UPL, yang Ditetapkan Adendum DPPL) oleh Komisi Amdal Aceh Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Jumlah Kajian Dokumen 3 2 Pertambangan Emas Rakyat Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah sumber air Sungai/Danau 1 5 8 8 yang dipantau Jumlah Kab/Kota Kabupaten/Kota 6 23 22 16 yang dilakukan pemantauan kualitas udara ambient Jumlah kota yang Kota 1 1 1 1 dilakukan pengujian emisi kendaraan bermotor Kegiatan pengujian emisi udara ini hanya dilakukan di Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi untuk mengukur kualitas udara perkotaan Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri Jumlah industri Industri 14 yang dilakukan pengujian emisi udara Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada tahun 2012, selanjutnya sejak tahun 2013-2016 kegiatan ini menjadi sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah Usaha/Kegiatan 13 30 16 20 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan pengelolaan lingkungan Jumlah perusahaan Usaha/Kegiatan 13 11 9 13 wajib AMDAL yang telah diawasi Jumlah Usaha/Kegiatan 6 5 18 19 23 usaha/kegiatan yang mendapatkan penghargaan


IV-3

lingkungan (Proper) 18

19

Kegiatan Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Jumlah kasus Kasus 7 8 lingkungan yang ditindak lanjuti Persentase kasus Persentase 100 100 lingkungan yang tertangani

9

5

100

100

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga kehidupan dapat terjaga dengan baik. Secara umum capaian kinerja program tersebut dari 2012-2016 mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda. Tabel 1.3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2012 - 2016 No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1 Jumlah lokasi Lokasi 1 9 2 yang yang dilakukan konservasi sumber-sumber air Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 2 Jumlah kajian Dokumen 1 jasa lingkungan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Ekosistem 3 Jumlah Kabupaten 2 1 kabupaten yang dibangun taman kehati 4 Luas areal Ha 12 2,5 untuk taman keanekaragaman hayati 5 Jumlah Kab/Kota 2 1 kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan kehati

6

7

Jumlah desa Program Kampung Iklim (Proklim) Jumlah masyarakat yang dilakukan pembinaan

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Desa 1 2

Orang


-

80

23

-

4

40

80

IV-4

8

dampak perubahan iklim Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Akibat Aktivitas Tambang Jumlah lokasi Lokasi 3 4 yang dilakukan pemantauan kerusakan kerusakan lahan dan hutan

-

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga kehidupan dapat terjaga dengan baik. Secara umum capaian kinerja program tersebut dari 2012-2016 mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda. Tabel 1.4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2012 - 2016 No 1

2

3

4

5

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Pesisir dan Pantai Jumlah Kabupaten/Kota 2 10 13 10 kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir dan pantai Jumlah lokasi di Lokasi 4 14 15 10 kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi Kawasan ekosistem pesisir dan pantai Luas area yang Ha 44,85 44,70 65 dilakukan rehabilitasi pada kawasan ekosistem pesisir dan pantai Jumlah survey DAS 5 terhadap kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) survey Jumlah Kegiatan 1 1 sosialisasi dan rakor pengelolaan pesisir terpadu


2016 3

3

12,64

-

-

IV-5

Kegiatan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Jumlah Kab/Kota 22 perencanaan program pengelolaan lingkungan dan monitoring lintas sektor di kab/kota 7 Jumlah Usaha/kegiatan 2 pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan penambangan Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam 8 Jumlah Dokumen 6 1 2 2 dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup 9 Jumlah Kabupaten/Kota 23 kabupaten/kota yang dilakukan sosialisasi penyusunan KLHS 6

Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlidungan funsi lingkungan hidup. Secara umum capaian kinerja program tersebut dari 2012-2016 mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda. Tabel 1.5 Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2012 - 2016 No 1

2

3

4

Indikator Jumlah desiminasi informasi lingkungan

Satuan 2012 2013 2014 2015 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Diseminasi 13 15 21 13

2016 18

Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Jumlah laporan Buku 2 2 2 2 2 SLHD Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Jumlah lembaga Sekolah 7 12 10 11 5 pendidikan yang dinilai sesuai kriteria Adiwiyata Jumlah kantor Kantor 3 8 -


IV-6

yang dinilai ramah lingkungan 5 Jumlah lembaga Sekolah 8 1 1 5 pendidikan yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Kegiatan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah 6 Jumlah paralatan Alat 2 1 6 1 1 yang dilakukan pemeliharaan (servis dan kalibrasi) 7 Terakreditasinya Parameter 12 laboratorium BPPL Bapedal Tahun 2012 -2015 adalah tahun persiapan laboratorium BPPL Bapedal Aceh untuk mendapatkan akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 sebagai laboratorium penguji yang diakui secara formal. Kegiatan – kegiatan yang menunjang akreditasi antara lain : peningkatan kapasitas SDM pengelola laboratorium, kesiapan sarana prasarana, dan pengadaan peralatan laboratorium. 8 Pembinaan Kab/Kota 12 14 laboratorium kab/kota 9 Jumlah bimtek Kegiatan 1 4 1 1 tenaga laboratorium yang dilakukan 10 Jumlah bahanPaket 1 1 20 2 Bahan kimia bahan kimia parameter, paket baik padat, 50 sampel cair maupun gas, dan juga termasuk pembelian bahan pendukung laboratorium. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Hidup, Program ini bertujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatakan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang nyaman, indah dan bersih. Secara umum capaian kinerja program tersebut dari 20122016 mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda. Tabel 1.6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2012 - 2016 No 1

Indikator Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan RTH

Satuan Kab/Kota


2012 -

2013 7

2014 -

2015 19

2016 14

IV-7

Realisasi pelaksanaan program selama 5 (lima) tahun terakhir dengan indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja periode 2012-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 1.

Pemantauan pencemaran status mutu air dilakukan pada sumber air yang memiliki potensi tinggi tercemar limbah yaitu sungai/danau yang melintasi wilayah, kebun, industri, pasar dan pemukiman padat penduduk. Dari Tahun 2012-2016 jumlah sumber air yang di pantau mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kualitas air (sungai/danau) secara umum tercemar ringan.

2.

Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Bapedal Aceh melakukan pengawasan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL ,UKL/UPL, DPPL) dan terhadap usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan.

3.

Jumlah kab/kota yang dilakukan pemantauan kualitas udara ambient mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda. Hasil pemantauan kualitas udara ambient di kab/kota dilakukan pada lokasi yang mewakili daerah transportasi padat lalu lintas. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara dari tahun 2012-2016 adalah dibawah baku mutu yang dipersyaratkan (kualitas udara baik). Selain itu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Bapedal Aceh juga melaksanakan pengujian emisi kendaraan bermotor untuk mengetahui kualitas udara perkotaan selama 4 (empat) tahun berturut-turut untuk mengukur kualitas udara perkotaan khususnya Kota Banda Aceh dan telah mengukuhkan Kota Banda Aceh sebagai Kota dengan Kualitas Udara Terbaik Pertama di Indonesia pada tahun 2013 untuk Kategori Kota Sedang. Pada tahun 2014, menempati urutan ke dua dan pada tahun 2015 menempati urutan ke tiga.

4.

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan mengelola limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dari tahun 2012-2016 mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda.

5.

Persentase kasus lingkungan yang tertangani dari tahun 2012-2016 adalah 100% dimana jumlah kasus lingkungan yang diterima seluruhnya dapat ditindaklanjuti.

6.

Luas areal yang dilakukan konservasi dari tahun 2012-2016 mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda.

7.

Jumlah usaha/kegiatan yang mendapatkan penghargaan lingkungan (Proper) yaitu penilaian program peringkat kinerja perusahaan/industri dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam waktu 5 (lima tahun) dari 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnnya, hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat ketaatan perusahaan/industri terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan bagi usaha/kegiaan dalam dalam pengelolaan lingkungan terus dilaksanakan oleh Bapedal Aceh sehingga diharapkan menurunnya tingkat pencemaran dari perusahaan/industri dalam menjalankan aktivitasnya.

8.

Jumlah kota yang mendapatkan penghargaan lingkungan Kota Sehat/Adipura tingkat nasional dari Tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari keberadaan, peran dan fungsi Bapedal Aceh sesuai tupoksinya dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) setiap tahunnya untuk mewujudkan kota yang bersih, hijau dan sehat serta menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.


IV-8

9.

Jumlah lembaga pendidikan yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, Bapedal Aceh sesuai tupoksinya melaksanakan edukasi dalam pengelolaan lingkungan bagi sekolah di wilayah Aceh mulai tingkat SD s/d SLTA sederajat. Kegiatan edukasi ini mengalami fluktasi yang disebabkan prioritas dan dana setiap tahunnya berbeda.

10. Terakreditasi dan teregistrasi laboratorium BPPL Bapedal pada tahun 2016, sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 sebagai laboratorium penguji yang diakui secara formal, baik tingkat nasional maupun internasional dan diharapkan laboratorium ini nantinya akan mendukung dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengendalian pencemaran lingkungan di samping sebagai sumber Pendapatan Asli bagi Pemerintah Aceh. 11. Jumlah Program Kampung Iklim (Proklim) yang terbangun. Dari Tahun 2012-2015 Bapedal Aceh telah melakukan pembangunan desa proklim sebanyak 7 desa yang tersebar di 7 kabupaten/ kota. Pembangunan desa proklim bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Kegiatan ini meliputi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan berupa : pembangunan rumah kompos, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3R, pembangunan IPAL, serta penanaman untuk peningkatan tutupan vegetasi yang melibatkan masyarakat setempat.

3.

Apresiasi, Prestasi/Penghargaan yang diperoleh periode 2012-2017 Keberhasilan yang telah dicapai pada periode 2012-2017 dengan mendapatkan apresiasi sebagai berikut : a. Stand Pemerintah Aceh melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan memperoleh Penghargaan Peringkat Tiga (Juara III) Katagori Kementerian/Pemda/Perwakilan Pemerintah, Pameran Indonesia Climate Change Education & Expo (ICCE) Jakarta Tahun 2012. b. Stand Pemerintah Aceh melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan memperoleh Penghargaan Peringkat Tiga (Juara III) Katagori Kementerian/Pemda/Perwakilan Pemerintah Pameran Indonesia Climate Change Education & Expo (ICCE) Jakarta Tahun 2013 c. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Kedua, Katagori Informasi Wajib Tersedia setiap Saat. d. Stand Pemerintah Aceh melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan memperoleh Penghargaan Peringkat Pertama (Juara I) Katagori Pemerintah Daerah Tahun 20114 e. Stand Pemerintah Aceh melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan memperoleh Penghargaan Peringkat Ke Tiga (Juara III) Katagori Pemerintah Daerah Tahun 2015 f. Stand Pemerintah Aceh melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan memperoleh Penghargaan Peringkat Pertama (Juara I) Katagori Pemerintah Daerah Tahun 2016 g. Kota Banda Aceh Sebagai Kota dengan Kualitas Udara Terbaik Ke I untuk Katagori Kota Sedang di Indonesia Tahun 2013 h. Kota Banda Aceh Sebagai Kota dengan Kualitas Udara Terbaik Ke II untuk Katagori Kota Sedang di Indonesia Tahun 2014 i. Kota Banda Aceh Sebagai Kota dengan Kualitas Udara Terbaik Ke III untuk Katagori Kota Sedang di Indonesia Tahun 2015


IV-9

4.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1.

Program/kegiatan Bapedal yang sesuai wewenang atau tupoksi utamanya masih belum terangkum secara penuh dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk menentukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tiap tahunnya, sehingga memberikan pengaruh terhadap nilai capaian kinerja yang diperoleh.

2.

Penegakan hukum lingkungan yang secara terpadu melibatkan sektor terkait termasuk unsur-unsur Kepolisian dan Kejaksaan masih belum berjalan sebagaimana mestinya sementara berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjadi.

3.

Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk meminimalisir pencemaran serta menjaga kelestarian lingkungan.

4.

Masih rendahnya komitmen para pengambil kebijakan terhadap sektor lingkungan hidup mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana berupa dana, peralatan dan sumber daya manusia pengelola lingkungan.

5.

Alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, belum proporsional apabila dibandingkan dengan permasalahan dan isu lingkungan yang semakin komplek, sehingga pengelolaan lingkungan hidup belum bisa dilakukan secara optimal.

1.

Solusi Koordinasi perencanaan program/kegiatan perlu ditingkatkan sehingga kewewenangan atau tupoksi utama Bapedal dapat menjadi prioritas karena anggaran yang terbatas.

2.

Kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang selama ini terjadi diharapkan dapat ditindaklanjuti ketingkat yang lebih tinggi. Selain itu kerjasama dan koordinasi antar sektor, baik lintas sektor maupun lintas kabupaten/kota perlu ditingkatkan.

3.

Perlunya peningkatan edukasi untuk kesadaran dan peran serta masyarakat serta dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan.

4.

Perlu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang didukung dengan sarana dan prasarana agar dapat meningkatkan pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat dengan lebih baik.

5.

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota wajib menganggarkan dana yang memadai untuk sektor lingkungan hidup maka alokasi anggaran dana terhadap sektor lingkungan hidup perlu mendapat perhatian khusus. Disamping itu juga perlu mengupayakan kerjasama dan pemanfaatan CSR perusahaan untuk sektor lingkungan perlu dilakukan.


IV-10

`BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents