BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Kabupaten Paser - Paser Buen Kesong

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH Kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah dilandasi oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa titik sentral pembangunan berada di Kabupaten/Kota dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian saat ini pelaksanaan otonomi daerah mengalami berkurangnya beberapa kewenangan daerah Kabupaten/Kota pada sektor tertentu seperti pendidikan, pertambangan dan kehutanan yang dialihkan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam

kerangka

pertanggungjawaban

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah yang merupakan substansi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015, yang secara aplikatif diselaraskan dan disinergikan antara fungsi dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Pada kurun waktu tahun 2011-2015 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser yang

mengacu

kepada

Undang-Undang Nomor

32

Tahun 2004

tentang

Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

55


Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Mentari dalam Negeri

Nomor

13

tahun

2006,

Penyelenggaraan

Pembangunan/Urusan

sebagaimana dijabarkan berikut ini.

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB 1.

PENDIDIKAN Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi

penyelenggaraan

pendidikan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tujuh arah kebijakan program pembangunan pendidikan adalah pertama, meningkatkan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal, kedua meningkatkan akses pendidikan terutama pada daerah yang memiliki APK kurang dari 75 % dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata, ketiga adalah meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU), termasuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB), keempat meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing perguruan tinggi, termasuk penyediaan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), pendirian dua PTN baru yakni Akademi Komunitas Negeri Paser dan Politeknik Negeri Paser, kelima adalah menyediakan, meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme, pemerataan distribusi dan peningkatan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

56


kesejahteraan PTK, kemudian keenam adalah penuntasan implementasi kurikulum 2013, termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru, dan yang terakhir adalah penguatan tata kelola yang berbasis pada kualitas anggaran (performance

based

budgeting)

dan

reformasi

birokrasi

untuk

meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Sebagai upaya penilaian pembinaan pendidikan dasar dan menengah, maka dihitunglah angka persentase Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka kelulusan dan Angka putus sekolah. Dimana APK didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Paser telah berhasil mencapai rata-rata APK sebesar 98,13 %. Untuk melihat perkembangan APK per jenjang pendidikan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 (5 tahun) adalah sebagai berikut: Tabel IV.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010–2014

No.

Angka Partisipasi Kasar

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1.

SD/MI

121,47

117,78

117,99

117,8

117,78

2.

SMP/MTs

90.31

97,53

97,53

97,53

97,53

3.

SMA/SMK/MA

69,29

79,07

79,55

79,07

79,07

Rata-rata APK

93,69

98,13

83,51

98,13

98,13

Sumber: LKPj Tahunan Dinas Pendidikan tahun 2010 -2014

Dari tabel di atas, diketahui bahwa APK tingkat SD/MI dari tahun 2010 adalah 121,47 % sedangkan APK SD/MI di tahun 2014 sebesar 117,78 % ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 3,04 %. Meski demikian, nilai APK masih lebih dari 100 %, hal tersebut mungkin dikarenakan terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. APK tingkat SMP/MTs pada tahun 2010 adalah 90,31 % sedangkan pada tahun 2014 adalah 97,53 % angka ini juga LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

57


menunjukkan adanya kenaikan sebesar 7,99 %. APK tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2010 adalah 69,29 % yang naik menjadi 79,07 % pada tahun 2014. Sedangkan rata-rata APK selama 5 tahun terakhir (tahun 2010 sampai dengan tahun 2014) naik dari 93.69 % menjadi 98,13 % atau naik sebesar 4,74 %, hal ini berarti adanya peningkatan partisipasi penduduk terhadap pendidikan. Sedangkan APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Dari tabel IV.2 rata–rata APM mengalami penurunan dari 69,20 % menjadi 69,15 % pada tahun 2014. Tabel IV.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010–2014

No.

Angka Partisipasi Murni

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1.

SD/MI

100,28

97,79

97,98

97,79

97,79

2.

SMP/MTs

62,39

66,02

68,11

66,02

66,02

3.

SMA/SMK/MA

44,92

43,65

48,01

43,65

43,65

69,20

69,15

71,37

69,15

69,15

Rata-rata APM

Sumber: LKPJ Tahunan Dinas Pendidikan tahun 2010 -2014

Angka Partisipasi Murni APM tingkat SD/MI pada tahun 2010 sebesar 100,28 % mengalami penurunan 2,48 % sehingga pada tahun 2014 menjadi 97,79 %, Sedangkan angka APM tingkat SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebesar 5,8 % hingga mencapai angka 66,02 %, APM tingkat SMA/SMK/MA mengalami penurunan dimana pada tahun 2010 sebesar 44,92 % turun menjadi 43,65 % pada tahun 2014. Nilai APM paling tinggi terletak pada jenjang pendidikan SD/MI sedangkan nilai APM paling rendah ada pada jenjang SMA/SMK/MA yang bahkan belum mencapai 50 %. Secara umum dapat dilihat dari tabel bahwa APM di Kabupaten Paser masih belum mencapai 100 %.

LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

58


Tabel IV.3 Angka Lulus Sekolah Tahun 2010 – 2014 No.

Angka Kelulusan Sekolah

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1.

SD/MI

100

101

96,55

88

93,20

2.

SMP/MTs

100

104,41

91,63

82

90,17

3.

SMA/SMK/MA

79,78

97,58

97,63

99

98,07

93

101

95,27

90

93,81

Rata-rata


Tabel berikut menggambarkan tingkat kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir, persentase kelulusan tingkat SD/MI mengalami penurunan 6,80 % dari 100 % pada tahun 2010 menjadi 93,20 % pada tahun 2014. Demikian juga dengan tingkat SMP/MTs mengalami penurunan sekitar 9,83 % dari 100 % pada tahun 2010 menjadi 90,17 % pada tahun 2014. Berbeda dengan tingkat SMA/SMK/MA yang mengalami kenaikan yang cukup besar, melihat rendahnya angka kelulusan pada tahun 2010 yakni hanya 79,78 % naik menjadi 98,07 % pada tahun 2014, atau sebesar 22,93 %. Tabel IV.4 Angka Putus Sekolah Tahun 2010–2014 No

Jenjang Sekolah

2010

2011

2012

2013

2014

0

0,4

0,4

0,4

0,14

1

SD/MI

2

SMP/MTs

0,11

0,45

0,45

0,45

0,45

3

SMA/SMK/MA

0,54

1,43

1,43

1,43

1,43

0,22

0,76

0,76

0,76

0,67

Rata-rata


Ditinjau dari keberlanjutan sekolah, rata-rata angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan kenaikan, dari 0,22 % menjadi 0,67 % atau naik sekitar 0,45 %. Kenaikan terbesar angka putus sekolah ada pada jenjang pendidikan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

59


SMA/SMK/MA sebesar 1,43 %, dilanjutkan oleh jenjang SMP/MTs sebesar 0,45 %, kemudian SD/MI sebesar 0,14 %. A.

Program dan Kegiatan Berikut program dan kegiatan urusan pendidikan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2010–2014 : a.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.

Pembangunan

Jaringan

Listrik

Sekolah

dan

Perlengkapannya, 2.

Pengadaan mebeleur,

3.

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,

4.

Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah,

5.

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik,

6.

Lomba Bina Bakat dan Prestasi Siswa Tingkat TK,

7.

Pembangunan Gedung Sekolah,

8.

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah,

9.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Guru (Porseni TK) Tk. Nasional,

10. Penambahan Ruang Kelas Sekolah, 11. Pendidikan dan Pelatihan untuk Pendidik Anak Usia Dini, 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah. b.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 1.


2.

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah,

3.

Pembangunan Laboratorium, Perpustakaan, dan Ruang Praktikum Sekolah,

4.

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir,

5.

Pembangunan Perpustakaan Sekolah,

6.

Pembangunan

Jaringan

Instalasi

Listrik

Sekolah

dan

Perlengkapannya, 7.

Pembangunan Ruang Ibadah,


60


8.

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah,

9.

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari,

10. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa, 11. Pengadaan Perlengkapan Sekolah, 12. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, 13. Pengadaan Meubelair Sekolah, 14. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, 15. Pelatihan Penyusunan Kurikulum, 16. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, 17. Lomba Sains MIPA SD/MI dan SMP/Mts, 18. Penyediaan Dana BOSDA untuk SD/MI dan SMP/MTs, 19. Lomba Pidato Bahasa Inggris (Story Telling), 20. Tes Daya Serap Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, 21. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, 22. Penyusunan

Kalender

Pendidikan

Tahun

Pelajaran

2011/2012, 23. Festival Seni dan Sastra Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, 24. Pelatihan Guru Pembina Ekstrakurikuler, 25. Pelatihan Guru Bimbingan Konseling, 26. Pelatihan Pembina OSIS, 27. Biaya Operasional Sekolah, 28. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMP, 29. Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI, 30. Pembangunan

Jaringan

Perlengkapannya

(Dana

Instalasi

Listrik

Percepatan

Sekolah

dan

Pembangunan

Infrastruktur Pendidikan), 31. Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka, 32. Lomba Sains MIPA SD/MI, 33. Lomba Sains MIPA/SD/MI dan SMP/MTs, 34. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI, 35. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP, 36. Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP/MTs, LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

61


37. Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, 38. Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD/MI, 39. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, 40. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar, 41. Pembinaan TK, SD/MI dan SMP/MTs, 42. Pendataan dan Penyaluran Beasiswa BKMM (Bantuan Khusus Murid Miskin) SD/SMP Depdiknas, 43. Pengadaan

Meubelir

(Dana

Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur Pendidikan), 44. Pengembangan Kurikulum, 45. Penyaluran Beasiswa Prestasi SD/SMP sederajat, 46. Penyediaan Dana BOSDA untuk SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta, 47. Penyusunan

Kalender

Pendidikan

Tahun

Pelajaran

Kalender

Pendidikan

Tahun

Pelajaran

2009/2010, 48. Penyusunan 2011/2012, 49. Penyusunan Kalender Pendidikan, 50. Semiloka Tim Pengembangan Bintek Pendidikan Karakter SD, 51. Tes Daya Serap Tingkat SMP/MTs, 52. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SD/MI, 53. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs, 54. Workshop Pengembangan KTSP, 55. Evaluasi Pelaksanaan KTSP. c.

Program Pendidikan Menengah 1.


2.

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah,

3.

Penambahan Ruang Kelas Sekolah,


62


4.

Pembangunan Ruang Ibadah ,

5.

Penambahan Ruang Guru Sekolah,

6.

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain),

7.

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa,

8.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga,

9.

Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula,

10. Pengadaan Perlengkapan Sekolah, 11. Pelatihan Penyusunan Kurikulum , 12. Pembangunan Taman, Lapangan dan Fasilitas Parkir, 13. Pelatihan

Pengembangan

Materi

Belajar

dengan

Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 14. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, 15. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi, 16. Pengadaan Mebeluer Sekolah, 17. Pengiriman Peserta, Pendamping dan Panitia Lomba LKS Siswa SMK, 18. Olimpiade Sains Terapan (OST), 19. Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah, 20. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, 21. TOT Pengintegrasian Pendidikan Karakter dan Lingkungan Hidup sekolah, 22. Pelatihan Kewirausahaan bagi guru SMA/MA/SMK, 23. Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Siswa, 24. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah, 25. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tingkat Pendidikan (KTSP) SMA/MA/SMK, 26. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, 27. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, 28. Penyediaan Dana Bosda untuk SMA/MA/SMK Negeri, 29. Tes Daya Serap Tingkat SMA/MA/SMK, 30. Ujian Nasional Tingkat SMA/MA/SMK, LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

63


31. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA/MA Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, 32. Olimpiade Sains Terapan (OST) SMK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, 33. Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Tingkat Kabupaten dan Provinsi, 34. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), 35. Olimpiade Sains Guru SMA/MA Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, 36. Biaya Operasional Sekolah, 37. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Kabupaten Provinsi dan Nasional, 38. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional, 39. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SMA Tingkat Kabupaten dan Provinsi, 40. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK, 41. Pekan Olahraga Pelajar (POP), 42. Pelatihan Implementasi Kurikulum SMA/SMK, 43. Pelatihan PAI, 44. Pelatihan Pengembangan Kurikulum, 45. Pembangunan Gedung Sekolah (SMKN 3 Tanah Grogot), 46. Pembangunan Gedung Sekolah (SMKN 4 Tanah Grogot), 47. Pembangunan

Jaringan

Listrik

Sekolah

dan

Perlengkapannya, 48. Pembangunan Ruang Kelas Baru, 49. Pendampingan Pengembang Kurikulum Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, 50. Pendataan & Penyaluran Beasiswa BKMM (Bantuan Khusus Murid Miskin) SMA/MA Depdiknas, 51. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis siswa, 52. Penyediaan Dana Bosda SMA/MA/SMK,


64


53. Penyediaan Dana Bosda untuk SMA/MA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2010), 54. Rehabilitasi Sedang Berat/Bangunan Sekolah, 55. Seleksi Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten & Provinsi SMA/MA/SMK Kabupaten Paser, 56. Seleksi Lomba Sains MIPA SMA/MA/SMK Kabupaten Paser, 57. Pekan Olahraga SMA, 58. Pentas PAI, 59. Olimpiade Olahraga Siswa Sekolah, 60. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. d.

Program Pendidikan Non Formal 1.

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal,

2.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal ,

3.

Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal,

4.

Pengembangan

Kurikulum,

Bahan

Ajar

dan

Model

Pembelajaran Non Formal, 5.

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal,

6.

Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF),

7.

Pembinaan Kegiatan PLS (Operasional Penilik PLS),

8.

Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, dan C,

9.

Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Non Formal,

10. Lomba Apresiasi PTK PAUDNI, 11. Monitoring & Evaluasi Pendidikan Non Formal, 12. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional KUM (Kelompok Usaha Mandiri), 13. Pengentasan Buta Aksara Pendidikan Non Formal (Banprov Tahun 2012), e.

Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan 1.

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik,

2.

Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru,

3.

Pemilihan Guru Berprestasi,


65


4.

Pemilihan

Kepala

Sekolah

dan

Pengawas

Sekolah

Berprestasi, 5.

Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru ke S1 (Unmul & Universitas Terbuka),

6.

Penyusunan Nomor Unik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

7.

Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1 (Banprov),

8.

Peningkatan Kualifikasi Guru SLB ke S1 PLB,

9.

Penyusunan Profil Pendidikan,

10. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru Agama, 11. Pelatihan Kompetensi Guru RSBI dan Siswa, 12. Pendataan dan Penyaluran Beasiswa Propinsi, 13. Penyelenggaraan

Evaluasi

Pelaksanaan

dan

Dampak

Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan, 14. Penyiapan

Supervisi

dan

Fasilitasi

Satuan

Pendidikan

Bertaraf Internasional (RSBI), 15. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan, 16. Pengawasan Satuan Pendidikan, 17. Pembinaan PORSENI Guru, 18. Pelatihan Kompetensi Berkelanjutan, 19. Pelatihan Guru Matematika SD/MI, 20. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru Penjaskes, 21. Seleksi Administratif Calon Kepala Sekolah, 22. Desiminasi Pelatihan Kinerja Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru, 23. Koordinasi Mutu Satuan Pendidikan dan Provinsi dan Luar Provinsi, 24. Pelaksanaan Evaluasi Program Kegiatan Peningkatan Mutu Siswa, 25. Pelatihan Aplikasi Padamu Negeri, 26. Pelatihan Kompetensi Guru, 27. Pelatihan Pembelajaran Kreatif, 28. Pembinaan Porseni Guru, LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

66


29. Pendidikan

&

Pelatihan

Sertifikasi

Guru

SD/SDLB/SMP/SMA/SMK, 30. Peningkatan Kompetensi Guru RSBI, 31. Peningkatan Kualifikasi Guru Agama, 32. Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1, 33. Peningkatan

Kualifikasi

Guru

Lulusan

SMA/D2

ke

S1

Guru

Lulusan

SMA/D2

ke

S1

(Pendamping APBD 1), 34. Peningkatan

Kualifikasi

(Pendamping APBD Provinsi), 35. Peningkatan Kualifikasi Guru Lulusan SMA/D2 ke S-1 (Pendamping APBD Provinsi), 36. Peningkatan Kualifikasi Guru SD ke S1 (lanjutan), 37. Peningkatan Kualifikasi Guru SLB ke S1 PLB (Semester 1 dan 2), 38. Peningkatan Kualifikasi Guru SLB ke S1 PLB (Semester 4 dan 5), 39. Peningkatan Kualitas Guru SLB ke PLB S1, 40. Penyusunan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), 41. Penyusunan Nomor Induk Siswa Nasional, 42. Penyusunan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 43. Penyusunan Nomor Unik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), 44. Sosialisasi Sertifikat Profesi Pendidik bagi Guru, 45. Verifikasi Ijin Operasional Sekolah dan Taman Kanak-Kanak. f.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.

Pembinaan Dewan Pendidikan,

2.

Penerapan sistem dan Informasi Manajeman Pendidikan,

3.

Pengelolaan Jardiknas (ITC kabupaten),

4.

Akreditasi Sekolah,

5.

Pembinaan UKS,

6.

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan,

7.

Workshop Pendataan Pendidikan,

8.

Sosialisasi SPM dan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru,


67


9.

Sosialisasi dan Supervisi Laporan Keuangan,

10. Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (NSS, NISN dan NPSN), 11. Pelatihan Guru UKS, 12. Rakerda UKS, 13. Inventarisasi dan Pemeriksaan Barang/Aset, 14. Pengembangan Karakter Kepemimpinan, 15. Pelatihan Pembelajaran Kreatif, 16. Pelatihan Operator Pendataan , 17. Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi), 18. Pengembangan

Sistem

Penghargaan

Terhadap

Profesi

Pendidik dan Siswa, 19. Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

(pemeriksaan

pekerjaan/barang unit Disdik), 20. Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan, 21. Pendataan dan Penyaluran Beasiswa Miskin, Prestasi dan Unggulan SD,SMP,SMA dan SMK, 22. Pendataan, Pemberian dan Penyaluran Beasiswa Miskin dan Prestasi, 23. Pendidikan dan Pelatihan, 24. Pengelolaan PADATI Web, 25. Penyediaan Dana Biaya Operasional Pengawas Satuan Pendidikan, 26. Penyusunan Profil Pendidikan, 27. Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan Pendidikan, B.

Pelaksanaan Urusan Pendidikan Berikut

dijelaskan

pelaksanaan

urusan

pendidikan

dan

pencapaiannya berdasarkan program kerja dan kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2010 – 2014 : a.

Program Pendidikan Anak Usia Dini,


68


Pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Paser yang dimulai dengan memberikan pengenalan dalam pembelajaran kepada anak usia dini, yang dilaksanakan dengan Program Anak Usia Dini (PAUD). Tabel IV.5 Alokasi Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2010–2014 Anggaran (Rp.)

Realisasi

No.

Tahun

1.

2010

539.841.125,00

469.790.625,00

87,02

2.

2011

2.072.863.625,00

2.013.740.000,00

97,15

3.

2012

4.779.585.000,00

4.636.238.633,00

97,00

4.

2013

768.893.000,00

751.460.000,00

98,37

5.

2014

3.304.840.000,00

3.295.219.000,00

99,71

(Rp.)

(%)

Sumber: DPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 -2014

Kegiatan-kegiatan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pendidikan antara lain pembangunan gedung sekolah, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pembangunan jaringan listrik sekolah dan perlengkapannya, pengadaan meubeler sekolah, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, pembangunan ruang kelas sekolah, pendidikan dan pelatihan untuk pendidikan usia dini, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah. Dari kegiatan yang dianggarkan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 salah satu diantaranya pembangunan gedung sekolah. Adapun perkembangan jumlah PAUD dari tahun ke tahun selama lima tahun cukup meningkat secara signifikan, tahun 2009 jumlah PAUD yang ada di Kabupaten Paser hanya berjumlah 70 buah kemudian pada tahun 2010 jumlah PAUD bertambah menjadi 159 buah itu berarti naik sebesar 127 %, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2012 jumlah PAUD tidak mengalami penambahan,


69


baru pada tahun 2013 bertambah menjadi 202 buah dan pada tahun 2014 menjadi 225 buah. b.

Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program pendidikan dasar sembilan tahun merupakan pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah. Berbagai program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan yang telah direncanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kabupaten Paser, adapun program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2010–2014) sebagai berikut Tabel IV.6

Program dan Kegiatan Wajib Belajar Sembilan Tahun, Tahun 2010–2014 No.

Tahun

Jumlah Kegiatan

1.

2010

14

Anggaran (Rp.) 33.790.454.250

2.

2011

12

77.344.694.100

3.

2012

28

98.485.789.000

4.

2013

26

85.581.068.672

5.

2014

21

37.486.250.630

Sumber : DPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 - 2014

Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun merupakan upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat

semaksimal

mungkin.

Gambaran

pelaksanaan

program wajib belajar sembilan tahun pada tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada uraian berikut : 1)

Pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi gedung sekolah Pembangunan gedung sekolah yang telah dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :


70


Tabel IV.7 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2010-2014 No.

Tahun

Unit Sekolah

1

2010

3

2

2011

23

3

2012

144

4

2013

133

5

2014

81

Uraian Pembangunan gedung sekolah Pembangunan sekolah, penyempurnaan mushollah, penyempurnaan bangunan, pembangunan siring, pembangunan laboratorium, pembangunan ruang perpustakaan, rehab sedang/berat gedung sekolah. Pembangunan gedung skeolah, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah, pembangunan laboratorium, pembangunan taman, halaman parkir, pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang ibadah, pembangunan unit kesehatan sekolah, pembangunan sarana air bersih, rehab sedang berat gedung sekolah. Pembangunan gedung sekolah, pembanguna rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah, pembangunan laboratorium, pembangunan taman,lapangan upacara dan lapangan parkir, pembangunan unit kesehatan sekolah, pembangunan mushollah, pembangunan perpustakaan, pembangunan sarana air, rehab sedang berat bangunan sekolah Pembangunan gedung skeolah, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah,pembangunan perpustakaan, pembangunan unit kesehatan sekolah, rehab sedang berat gedung sekolah.

Pada tahun 2010 hanya ada kegiatan pembangunan gedung sekolah di 3 sekolah yakni SDN 010 Kuaro, SDN Tanjung Harapan 1 unit, SMP 1 Tanah Grogot. Sedangkan pada tahun 2011 kegiatan fisik pembangunan gedung sekolah untuk 20 sekolah diantaranya hibah yakni SMP IT Al Khawarizmy, pembangunan sekolah negri yakni SDN 018 Kuaro, SDN 04 Long Ikis, SDN 009 Kuaro, SDN 011 Batu Engau, SDN 003 Batu Sopang, SDN Kunjung Muara Komam, SDN 014 Muara Komam, SDN Rantau Buta, SDN 31 Tanah Grogot, SDN LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

71


Rantau Layang, SDN Ipi Tanjung Harapan, SMP 2 Batu Sopang, SMP 5 Long Ikis, penyempurnaan musholla SMP 1 Kuaro, penyempurnaan bangunan SMP IT Tanah Grogot, pembangunan siring SLB Tanah Grogot dan SDN 024 Tanah Grogot, pembangunan laboratorium SMP 6 Tanah Grogot, pembangunan perpustakaan SDN 04 Tanah Grogot. Pada tahun 2012 ada banyak sekolah yang mendapat program pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi yakni pembangunan gedung sekolah berjumlah 24 sekolah yang terealisasi 20 sekolah, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah 1 sekolah, pembangunan laboratorium untuk 12 sekolah, pembangunan taman, parkir di 5 sekolah, pembangunan perpustakaan untuk 26 sekolah, pembangunan musholla 1 sekolah, pembangunan unit kesehatan sekolah 37 unit, pembangunan sarana air bersih 36 unit, rehab sedang berat di 8 sekolah. Pada tahun 2013 ada 133 sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi yakni untuk pembangunan sekolah ada 59 sekolah, pembangunan rumah dinas guru, kepala sekolah dan penjaga sekolah sebanyak 12 buah, pembangunan laboratorium 1 sekolah, pebangunan taman, lapangan upacara dan parkir untuk 1 sekolah, pembangunan unit kesehatan sekolah untuk 5 sekolah, pembangunan musholla 1 sekolah, pembangunan perpustakaan 5 sekolah, pembangunan sarana air bersih di 1 sekolah dan rehab sedang berat gedung sekolah sebanyak 42 unit. Pada tahun 2014 ada sekitar 81 sekolah yang mendapatkan dana pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi, yakni pembangunan sekolah ada 36 sekolah, di Kecamatan Tanah Grogot ada 10 Sekolah Dasar dan 1 Sekolah Menengah Pertama, di Kecamatan Batu Sopang ada 5 Sekolah Dasar, dan 1 Sekolah Menengah Pertama, di Kecamatan Batu Engau LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

72


ada 2 Sekolah Menengah Pertama, di Kecamatan Long Kali ada 4 Sekolah Dasar, di Kecamatan Kuaro ada 6 Sekolah Dasar, di Kecamatan Long Ikis ada 1 Sekolah Dasar, di Kecamatan Paser Belengkong ada 3 Sekolah Dasar dan terakhir di Kecamatan Tanjung Harapan ada 1 Sekolah Menengah

Pertama.

Pembangunan

pembangunan

rumah

dinas

sekolah/penjaga

sekolah

di

perpustakaan

untuk

6

8

Sekolah

berikut

adalah

untuk

guru/kepala

sekolah,

pembangunan

Menengah

Pertama,

sedangkan kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah ada 31 sekolah terbagi antara Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Kegiatan

pengadaan

merupakan

pokok

fasilitas kegiatan

pendidikan program

yang

Wajib

masih Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan dan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. c.

Program Pendidikan Menengah Pendidikan menengah merupakan program untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan (SMK). Pelaksanaan program pendidikan menengah dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Pembangunan/rehabilitasi pembangunan Tabel IV.8

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Menengah Tahun 2010 – 2014 No.

Tahun

Unit/ Sekolah

1.

2010

4 sekolah

Pembangunan gedung sekolah

7 sekolah

Pembangunan WC sekolah, Pembangunan ruang laboratorium dan praktikum SMKN 3 Tanah Grogot, pemasangan instalasi listrik SMK 4 Tanah Grogot, pemasangan instalasi PDAM SMK 3 Tanah Grogot, rehabilitasi sedang berat SMKN 1 Tanah

2.

2011

Keterangan


73


3.

2012

60 sekolah

4.

2013

24 sekolah

5.

2014

14 sekolah

Grogot, pembangunan RKB SMKN 3 Tanah Grogot dan SMA 2 Long Ikis Pembangunan gedung sekolah, pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah, pembangunan ruang ibadah, pengadaan alat-alat praktikum Pembangunan gedung sekolah, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah, penambahan ruang kelas, penambahan ruang guru sekolah, pembangunan ruang laboratorium dan praktikum, pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pembangunan aula, Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir, pembangunan ruang kesehatan sekolah, pembangunan ruang ibadah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, rehab sedang berat asrama siswa Pembangunan gedung 4 sekolah, pengembangan wirausaha 4 sekolah, pembangunan rumah dinas dan guru sekolah di 3 kecamatan, pembangunan aula SMA 1 Tana Paser, pengadaan alat praktek dan peraga sekolah, pengadaan meubelair dan rehabilitasi sedang dan berat 2 sekolah.

Sumber: LKPJ Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2010–2014

d.

Operasional Perawatan Fasilitas Pendidikan Ruang kelas merupakan fasilitas penting dan merupakan syarat utama bagi lembaga jenjang pendidikan yang termaktub dalam standar nasional pendidikan tentang sarana dan prasarana dengan ketentuan 1 rombongan belajar 1 ruang kelas. Adapun perkembangan ruang kelas selama lima tahun dapat dilihat sebagai berikut: Tabel IV.9 Jumlah ruang kelas dan kondisinya Tahun 2010 – 2014

Jenjang SD/MI

Ruang Kelas/Kondisi Jumlah Ruang Kelas Kondisi baik Kondisi rusak ringan Persentase rusak ringan (%) Kondisi rusak berat


Tahun 2010 2011 2012

2013

2014

R (%)

1457

1451

1447

1489

1517

1,02

338

344

353

404

416

1011

1012

1013

1023

1043

69,39

69,75

70,01

68,70

68,75

108

95

81

62

58 74


Persentase rusak berat (%)

SMP/MTs

7,41

6,55

5,60

4,16

3,82

Kondisi rusak total

-

-

-

-

-

Persentase rusak total (%)

-

-

-

-

-

Jumlah Ruang Kelas

397

405

398

407

426

Kondisi baik

145

148

150

152

156

Kondisi rusak ringan

210

215

220

230

250

52,90

53,09

55,28

56,51

58,69

42

42

28

25

20

10,58

10,37

7,04

6,14

4,69

Kondisi rusak total

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Jumlah Ruang Kelas

243

241

241

243

249

Kondisi baik

220

225

225

230

236

15

10

9

8

8

6,17

4,15

3,73

3,29

3,21

8

6

7

5

5

3,29

2,49

2,90

2,06

2,01

Kondisi rusak total

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Persentase rusak ringan (%) Kondisi rusak berat Persentase rusak berat (%)

SMA/SMK/MA

Kondisi rusak ringan Persentase rusak ringan (%) Kondisi rusak berat Persentase rusak berat (%)

1,80

0,62

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

e.

Program Pendidikan Non Formal Program pendidikan non formal di Kabupaten Paser berjalan cukup baik, hal ini terbukti dengan konsistensinya program ini untuk dilanjutkan dan terus ditingkatkan. Program ini diharapkan mampu membantu dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung penuh program-program pendidikan pemerintah lainnya. 1)

Penyelenggaraan paket A, B dan C setara SD, SMP dan SMA Penyelenggaran kegiatan belajar mengajar untuk kegiatan paket A, B dan C yang setara SD, SMP dan SMA mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan, bahkan

mengalami

kenaikan

dalam

setiap

jenjang

pendidikan, kenaikan terbesar ada pada peserta Paket C LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

75


dengan rata-rata kenaikan 87 % hal tersebut dikarenakan kenaikan peserta yang cukup tajam pada tahun 2014 meskipun mungkin angka tersebut diimbangi dengan angka penurunan yang cukup tajam pula pada tahun 2013. Tabel IV.10 Jumlah peserta Paket A, B dan C dalam 5 (lima) tahun terakhir

No.

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

R (%)

1.

PAKET A

295

312

202

44

105

8

2.

PAKET B

312

685

597

597

632

28

3.

PAKET C

728

1.064

1.063

348

1.629

87

Penyelenggaraan paket A, B dan C ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan pendidikan minimal pendidikan dasar wajib belajar sembilan tahun. 2)

Keaksaraan Fungsional Keaksaraan fungsional merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam program pendidikan non formal, program ini membantu masyarakat lebih berdaya dengan cara belajar untuk menambah kemampuan dan pengetahuan.


76


Tabel IV.11 Jumlah peserta Kelas Buta Aksara, Sasaran dan Sisa berdasarkan Target Kinerja Dinas Pendidikan dalam 5 (lima) Tahun terakhir No.

Tahun

Jumlah Buta Aksara (orang)

Sasaran (orang)

Sisa (orang)

1

2010

8.934

2.096

6.838

2

2011

6.838

800

6.038

3

2012

6.038

1.700

4.338

4

2013

4.338

2.000

2.338

5

2014

2.338

1.278

1.060

Sumber : Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan

Dari tabel di atas jelas terlihat penurunan angka buta aksara, hingga pada tahun 2014 jumlah buta aksara tinggal 1.060 orang, artinya dalam lima tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 penurunan jumlah buta aksara sampai dengan 88,14 %. Itu artinya rata-rata penurunan setiap tahunnya dapat mencapai 18 % pertahun, jika melihat sasaran ada tahun 2014 sebesar 1.278 orang maka apabila sasaran pada tahun 2015 besarnya sama maka diharapkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ada lagi yang buta aksara. 3)

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari aspek kualitas tenaga pendidik. Bahkan keberhasilan pendidikan

ditentukan

oleh

tenaga

pendidik

dan

kependidikan. Selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi perkembangan jumlah tenaga pendidik yang cukup besar dibanding dengan tahun 2010 dari 4.043 orang menjadi 21.425 orang.


77


Tabel. IV.12 Perkembangan Jumlah Guru di Kabupaten Paser Tahun 2010-2014

No.

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

R (%)

1.321

2.316

2.265

2.295

2357

10,43

1.

SD/MI

2.

SMP/MTs

667

189

219

247

974

12,86

3.

SMA/MA/SMK

372

410

520

439

786

52,40

Sumber: Dinas Pendidikan

Namun peningkatan jumlah tenaga pendidik juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru. Adapun data kualifikasi dan sertifikasi guru dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. IV.13 Pelaksanaan Kualifikasi hingga Tahun 2014 No

Kecamatan

Jumlah Guru

Sudah S1

Sedang Kuliah

Belum Kuliah

1

Batu Engau

201

145

2

54

2

Batu Sopang

273

208

5

60

3

Kuaro

383

332

7

44

4

Long Ikis

593

510

10

73

5

Long Kali

444

370

10

64

6

Muara Komam

226

202

2

22

7

Muara Samu

126

99

2

25

8

Pasir Belengkong

361

295

6

60

9

Tanah Grogot

1102

973

13

116

10

Tanjung Harapan

131

84

1

46

3840

3218

58

564

Jumlah


78


Tabel. IV.14 Pelaksanaan Sertifikasi hingga Tahun 2014 Tingkat Pendidikan

No.

Guru PNS yang Berijasah S1

Sudah Sertifikasi

Belum Sertifikasi

1

SD

448

1019

323

2

SMP

277

296

153

3

SMA

196

111

85

4

SMK

141

66

75

1062

1492

636

Jumlah

4)

Manajemen Pelayanan Pendidikan Tabel IV.15 Rasio Murid Terhadap Sekolah

No.

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1.

SD/MI

144

146

151

146

147

2.

SMP/MTs

163

157

153

160

151

3.

SMA/MA/SMK

233

227

223

238

550

Rata-rata

180

176

176

182

283

Dari tabel di atas, dalam lima tahun terakhir jumlah rasio murid terhadap sekolah menunjukkan kenaikan kecuali untuk jenjang pendidikan SMP/MTSn. Semakin besar angka ratio menunjukkan peningkatan jumlah murid dibandingkan dengan jumlah sekolah. Dari data di atas dapat dihitung jumlah kebutuhan sekolah yang harusnya ada untuk mencukupi

jumlah

siswa

yang

meningkat

dengan

perhitungan standar jumlah siswa untuk setiap sekolah per jenjang pendidikan dan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang dipakai di dalamnya. Untuk perbandingan atau rasio murid terhadap ruang kelas sesuai dengan yang ditetapkan yakni 32 murid per kelas, LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

79


namun ketentuan ini tentunya bervariasi sesuai dengan jenjang pendidikan, misalnya saja untuk daerah perkotaan untuk jenjang SD standar jumlah murid 40 murid/kelas, sedangkan jenjang SMP dan SMA standar jumlah murid adalah 32 murid/kelas. Tabel IV.16 Rasio Murid Terhadap Ruang Kelas

No.

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

SD/MI

21

24

22

23

15

2.

SMP/MTs

54

52

51

53

28

3.

SMA/MA/SMK

48

76

74

79

29

41

51

49

52

24

Rata-rata

Jika melihat tabel rasio murid terhadap ruang kelas di atas, maka dapat dilihat untuk jenjang pendidikan SD/MI selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan rata-rata jumlah murid/kelas

namun

masih

dalam

standar

jumlah

murid/kelasnya. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTSn dan SMA/SMK/MA nilainya melebihi dari standar umumnya, hal itu berarti masih ada beberapa sekolah yang akan menerapkan kelas pagi dan siang. Efektivitas belajar juga tidak hanya ditentukan oleh jumlah murid

dengan

jumlah

sekolah,

ruang

belajar

juga

dipengaruhi oleh jumlah tenaga pendidik yang tersedia. Berikut perkembangan jumlah pengajar dalam 5 (lima) tahun terakhir.


80


Tabel IV.17 Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2010-2014

No.

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

SD/MI

13

13

11

14

14

2.

SMP/MTs

13

14

12

12

12

3.

SMA/MA/SMK

11

11

9

10

11

12

13

10

12

12

Rata-rata

Tabel di atas menunjukan rasio murid terhadap guru untuk semua jenjang pendidikan tahun 2010 rata-rata sebesar 12 murid per guru, angka tersebut tidak berubah pada tahun 2014. Berdasarkan jenjang pendidikan selama tahun 20102014 yang dimulai dari jenjang pendidikan tingkat SD/MI dengan rasio murid terhadap guru pada tahun 2010 sebanyak 13 murid per guru dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 14 murid per guru. Rasio murid terhadap guru untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2010 sebanyak 13 murid per guru jika dibandingkan pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 12 murid per guru. Demikian pula rasio murid terhadap guru untuk tingkat SMU/SMK/MA sebanyak 11 murid pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Jika dibandingkan dengan per jenjang pendidikan maka seorang tenaga pengajar di jenjang SD/MI lebih banyak menghadapi siswa (14 murid) daripada tenaga pengajar di jenjang

SMP/MTs

dibandingkan

(12

murid)

dengan

tenaga

demikian pengajar

juga

apabila

di

tingkat

SMA/SMK/MA (10 murid) jauh lebih sedikit. Hal ini tentu akan

menjadi

perhatian

ke

depannya

untuk

menyeimbangkan jumlah murid yang harus ditangani oleh pengajar pada jenjang SD/MI. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

81


Tabel IV.18 Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2010-2014

No.

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

SD/MI

11

11

14

10

10

2.

SMP/MTs

13

12

13

13

13

3.

SMA/MA/SMK

13

20

25

23

23

12

14

17

15

15

Rata-rata

Rata-rata rasio guru terhadap sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir naik dari 12 guru menjadi 15 guru per tiap sekolah. Rasio terkecil ditunjukkan pada jenjang pendidikan SD/MI yakni 10 orang/sekolah, hal tersebut justru kurang dari ruang belajar yang seharusnya ada yakni 12 kelas. Rasio terbesar ada pada tahun 2012 dan 2013 pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yakni 25 dan 23 guru per sekolah. Namun secara keseluruhan terjadi perkembangan jumlah guru per sekolah jika melihat dari 5 (lima) tahun terakhir, hal

tersebut

kenaikan

sangat

jumlah

menguntungkan

murid

juga

cukup

jika

mengingat

besar,

bahkan

perkembangan ini juga membesar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Selama periode tahun 2010–2015 anggaran urusan pendidikan mengalami kenaikan, hal ini juga seiring dengan prioritas alokasi anggaran Pendidikan yang harus 20 % dari total anggaran APBN dan APBD. Selengkapnya besaran anggaran dan realisasi penyerapan urusan pendidikan kurun waktu tahun 2010 – 2015 sebagai berikut :


82


Tabel IV.19 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

257.379.607.860,90

242.435.982.465,00

94,19

2

2011

324.724.098.430,94

299.580.101.497,80

92,26

3

2012

446.652.615.656,77

372.071.645.647,78

83,30

4

2013

494.896.375.238,87

404.595.998.523,00

81,75

5

2014

492.972.865.147,17

429.830.618.377,00

87,19

6

2015

475.094.314.637,57

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan pendidikan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.2.016.625.562.334,65 dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.1.748.514.346.510,58 atau 86,70 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran

urusan

pendidikan

sebesar

Rp.475.094.314.637,57.

Peningkatan anggaran Urusan Pendidikan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pendidikan Kabupaten Paser, peningkatan anggaran juga ditujukan guna menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah dalam memajukan bidang pendidikan terutama di bidang sarana dan prasarana pendidikan yang tertuang dalam Program dan Kegiatan. C.

Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan : 1)

Masih rendahnya kompetensi dan belum meratanya tenaga pendidik PAUD dan pendidikan dasar.

2)

Belum

terpenuhinya

secara

merata

penyediaan

dan

peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berkualitas.


83


3)

Makin tingginya tuntutan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri di era global terhadap mutu lulusan pendidikan sekolah dan luar sekolah.

b.

Solusi : 1)

Dukungan Pemerintah Daerah dengan tersedianya program peningkatan kesadaran

kualifikasi pendidik

pendidik,

dan

dibarengi

tenaga

tingginya

pendidikan

untuk

meningkatkan kompetensi. 2)

Tersedianya layanan pembelajaran PAUD, pendidikan dasar dan menengah minimal di setiap kecamatan.

3)

Tersedianya

Sekolah

Menengah

Kejuruan

(SMK)

yang

mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dan siap memasuki

pangsa

pasar

kerja

dan

didukung

oleh

melembaganya program-program pendidikan non formal yang

diprakarsai

masyarakat

(Pusat

Kegiatan

Belajar

Masyarakat (PKBM), Kursus, dan Kelompok Bermain).

2.

KESEHATAN Penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan

diarahkan

untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan misi mengembangkan sumber daya manusia. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan

hak

yang

fundamental

bagi

setiap

warga.

Pemerintah

berkewajiban untuk dapat mengatur mengenai kesehatan tersebut agar masyarakat terpenuhi hak untuk hidup sehat. Hal ini merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesehatan yang optimal. Di samping itu juga Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai bagi kesehatan dan berhak atas jaminan di saat menderita sakit. Berdasarkan hal tersebut maka


84


pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Paser bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat maka diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif)

yang

dilaksanakan

secara

menyeluruh,

terpadu,

dan

berkesinambungan. Dalam melakukan upaya kesehatan tersebut terdapat dua fungsi utama yaitu pelayanan medik dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan medik dilakukan oleh tiga kelompok berdasarkan tingkat spesialisasinya, yaitu: a.

Tingkat Pelayanan Medik Dasar, yang dilakukan oleh Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.

b.

Tingkat Pelayanan Medik Spesialistik yang dilakukan oleh rumah sakit umum pemerintah.

c.

Tingkat pelayanan Subspesialistik yang dilakukan oleh rumah sakit pendidikan pemerintah. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan oleh Dinas

Kesehatan yang mempunyai tugas pencegahan penyakit, pengumpulan dan analisa data epidemiologis wilayah kabupaten, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan gizi, imunisasi, perencanaan sektor kesehatan, penyuluhan dan promosi kesehatan, sistem informasi kesehatan kabupaten, pengaturan dan perizinan, serta kesehatan kerja. Dengan demikian urusan wajib di bidang kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Paser dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2010–2015 merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan tersebut merupakan salah satu unsur dari peningkatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

85


A.

Program dan Kegiatan Dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan, yaitu : a.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

2.

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.

3.

Peningkatan

mutu

pengguna

obat

dan

perbekalan

kesehatan. 4.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5.

Pengadaan alat medis dan penunjang medis.

6.

Pencacahan obat / penghitungan keseluruhan jumlah item obat.

7.

Pemusnahan obat.

8.

Distribusi Obat ke Puskesmas dan Pusban.

9.


10. Pencacahan obat / penghitungan keseluruhan jumlah item obat. 11. Pengadaan Alat Medis dan Penunjang Medis. 12. Peningkatan

mutu

pengguna

obat

dan

perbekalan

kesehatan. 13. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan. b.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.

Pelayanan

Kesehatan

penduduk

miskin

di

puskesmas

jaringannya. 2.

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

3.

Peningkatan kesehatan masyarakat.

4.

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

5.

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.

6.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian puskesmas.

7.

Pembinaan dan pemantapan desa siaga.

8.

Operasional Unit Pelayanan Transfusi Darah.

9.

Kegiatan Penyediaan biaya pemusalaran Jenazah.


86


10. Monev

dan

Konsultasi

Program

Pengembangan

SDM

Kesehatan. 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 12. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan

Puskesmas

Terbaik. 13. Penanganan dan Pembinaan Kesehatan Haji. 14. Pengadaan Diet Makanan dan Minuman Dalam Upaya Perawatan Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan. 15. Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial. 16. Pengadaan

Sarana

Penunjang

Laboratorium Kesehatan

Daerah. 17. Peningkatan

Pelayanan

dan

Penanggulangan

Masalah

Kesehatan. c.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

2.

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

3.

Penyebarluasan informasi kesehatan.

4.

Pembinaan dan pengembangan desa siaga.

5.

Survey PHBS.

6.

Pengembangan peran serta masyarakat dan institusi.

7.

Pembinaan kader posyandu.

8.

Pengembangan promosi kesehatan institusi, pembinaan dokter kecil dan pembinaan UKS.

9.

Peningkatan kesehatan anak sekolah.

10. Penjaringan anak sekolah (SD, SLTP, dan SLTA). 11. Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan. 12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan. 13. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan. d.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


87


2.

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi.

3.

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin.

4.

Penanggulangan Gizi Buruk / Pelatihan Tata laksana Gizi Buruk.

5.

Pengadaan PMT.

6.

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.

7.

Pemberian tambahan makanan dan vitamin.

8.

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganggguan Akibat Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

9.

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.

10. Pengelolaan penanganan kekurangan gizi bayi dan balita. 11. Upaya peningkatan gizi keluarga. e.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.

2.

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

3.

Monitoring dan evaluasi kesehatan lingkungan.

4.

Penciptaan lingkungan sehat.

5.

Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah tangga.

6.

Pengawasan dan pembinaan kes-ling pemukiman, TTU dan pengolah sampah.

7.

Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan dari pengelola makanan minuman dan pestisida.

8.

Pengawasan kesehatan DAMIU.

9.

Forum Kabupaten sehat.

10. Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan. 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 12. Penciptaan lingkungan sehat. 13. Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan dari pengelola makanan minuman dan pestisida.


88


14. Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Rumah Tangga. 15. Pengawasan dan Pembinaan Kes-Ling Pemukiman, TTU dan Pengolahan Sampah. 16. Pengawasan kesehatan DAMIU. 17. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat. 18. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat. f.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit AIDS.

2.

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit diare, rabies, flu burung, dan ISPA.

3.

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit filaria.

4.

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta.

5.

Pelayanan

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

malaria (penyemprotan rumah/IRS [Indoor Residu Spraying] malaria). 6.

Pelayanan

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

malaria (survey malaria metriks). 7.

Pelayanan

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

malaria. 8.

Pelayanan menular.

9.

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah.

10. Penanganan dan Pembinaan Kesehatan Haji. 11. Penanggulangan wabah / KLB. 12. Pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah. 13. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare. 14. Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru. 15. Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik. 16. Pengadaan vaksin penyakit menular. 17. Peningkatan Imunisasi. 18. Peningkatan surveillance penyakit.


89


19. Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah. 20. Penyelidikan Epidemologi (PE). 21. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk. 22. Sweeping imunisasi. g.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.

Sosialisasi Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan.

2.

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan.

3.

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas.

4.

Penetapan Angka Kredit Petugas.

5.

Penyusunan standar pelayanan kesehatan.

6.

Pembangunan

dan

pemutakhiran

data

dasar

standar

pelayanan kesehatan. h.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev Pelayanan Jamkesmas).

i.

2.

Pelayanan Sunatan Massal.

3.

Pelayanan Operasi Bibir Sumbing.

4.

Pelayanan operasi katarak.

5.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.

Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskemas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya 1.

Pemeliharaan

rutin

/

berkala

sarana

dan

prasarana

puskesmas. 2.

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu.

3.

Pembangunan Puskesmas.

4.

Pembangunan Puskesmas Pembantu.

5.

Pemeliharaan

rutin

/

berkala

sarana

dan

prasarana

puskesmas. 6.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana

Posyandu. 7.

Pengadaaan puskesmas keliling.


90


8.

Pengadaan Ambulance.

9.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Propinsi TA. 2011).

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DPPID). 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu. 12. Pengadaan sarana prasarana puskesmas. 13. Puskesmas 24 Jam (Bantuan Keuangan Provinsi). 14. Rehabilitasi Gudang Farmasi. 15. Rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu. j.

Program Prasarana

Pengadaan, Rumah

Peningkatan

Sakit/Rumah

&

Perbaikan

Sakit

Sarana

Jiwa/Rumah

&

Sakit

Paruu/Rumah Sakit Mata

k.

1.

Pembangunan Rumah Sakit.

2.

Pembangunan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tahap 2.

3.

Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kec. Batu Engau).

4.

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.

Imunisasi bagi anak balita.

2.

Lomba Balita Tingkat Kabupaten dan Provinsi.

3.

Lomba Balita Tingkat Kecamatan, Kabupaten Dan Propinsi.

4.

Melakukan Deteksi dan Interview Dini Tumbuh Kembang.

5.

Melakukan Deteksi dan Interview Dini Tumbuh Kembang anak prasekolah.

6.


7.

Pelatihan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTKA).

8.

Penanggulangan kekurangan vitamin A pada anak balita.

9.

Peningkatan kesehatan anak balita.

10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak pada Hari Anak Nasional. 11. Penyuluhan kesehatan anak balita. 12. Pertemuan orientasi pemanfaatan kohort bayi dan balita. 13. Terlaksananya imunisasi di desa desa. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

91


14. Terlaksananya lomba balita tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. 15. Terlaksananya pelayanan kesehatan anak balita. 16. Terlaksananya peringatan Hari Anak Nasional. 17. Terlatihnya petugas deteksi tumbuh kembang anak. 18. Tertanggulanginya kekurangan Vit.A pada anak balita. l.

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.

m.

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan.

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1.

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga.

2.

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri .

n.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Produksi dengan kegiatan 1.

o.

Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB 1.


2.

Pembinaan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Penanganan Komplikasi).

3.

Peningkatan kesehatan ibu.

4.

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

5.

Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil, bersalin dan Nifas.

6.

Pertemuan dan pembinaan pengelola program kesehatan ibu dan KB.

p.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.

Evaluasi Pelaksanaan PWS KIA dan Analisa data kesehatan ibu.

2.

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN).

3.

Pelatihan PONED.

4.

Pendataan dan penjaringan bayi dan ibu hamil.

5.

Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil.


92


6.

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu.

7.

Perencanaan

Persalinan

dan

pencegahan

penanganan

komplikasi. 8.

Pertemuan Akselerasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Paser.

9.

Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Program Kesehatan Ibu dan KB.

10. Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal (AMP). 11. Review Kasus KIA. q.

r.

Program Perencanaan Kesehatan 1.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

2.

Monitoring Dan Evaluasi Program Kerja Dinas Kesehatan.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.

Akreditasi Rumah Sakit.

2.

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan

Puskesmas

Berpenampilan Terbaik.

s.

3.

Penetapan Angka Kredit Petugas Kesehatan.

4.

Penyusunan Unit Cost.

5.

Persiapan PPK BLUD.

6.

Sosialisasi Penyusunan Standart Pelayanan Kesehatan.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

t.

u.

1.

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.

2.

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit.

3.

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit.

4.

Pengadaan Sistem Informasi RS (Billing System).

5.

Perencanaan Alat Kesehatan.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1.

Pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah.

2.

Pemeliharan berkala alat kesehatan.

Program Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut 1.

Pemeriksaan dan Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut.


93


v.

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan.

2.

Pemeliharaan Rutin berkala Alat-alat kesehatan.

3.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah.

4.

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit.

5.

Pengadaan Bahan-bahan Logistik rumah sakit.

6.

Pengadaan Diet makanan Pasien.

7.

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit.

8.

Pengadaan Obat-obatan.

9.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain).

10. Pengadaan Sistem Informasi RS (Billing Sistem). 11. Peningkatan

Pelayanan

dan

Penanggulangan

Masalah

Kesehatan. 12. Penyediaan Biaya Pemusalaraan Jenazah. 13. Penyelenggaraan Penyehatan lingkungan. 14. Penyuluhan Kesehatan. 15. Persiapan PPK BLUD. w.

B.

Program Pelayanan Penduduk Miskin 1.

Pelayanan Operasi Katarak.

2.

Pelayanan Sunatan Massal

Pelaksanaan Urusan Kesehatan Dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan tersebut perlu didukung oleh berbagai faktor, di antaranya faktor tenaga, sarana dan prasarana. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Paser secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga, sarana, maupun prasarana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:


94


Tabel IV.20 Jumlah Ketenagaan Tahun 2010–2014

N0

KETENAGAAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Dokter Spesialis Bedah

2

2

2

2

2

2

Dokter Spesialis Bedah Ortopedi

1

1

1

1

1

3

Dokter Spesialis kebidanan

3

3

3

3

3

4

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

2

3

3

3

3

5

Dokter Spesialis anak

0

1

0

1

1

6

Dokter Spesialis syaraf

1

1

1

1

1

7

Dokter Spesialis Patologi Klinis

1

1

1

1

1

8

Dokter Spesialis Anasthesi

1

1

1

1

1

9

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin

0

0

0

1

1

10

Dokter Spesialis THT

0

0

0

1

1

11

Dokter Spesialis Radiologi

0

0

0

0

1

12

Dokter Spesialis Mata

0

0

0

0

1

13

Dokter Umum

46

40

42

50

46

14

Dokter Gigi

14

11

12

12

15

15

Tenaga Keperawatan

324

321

357

472

459

16

Tenaga Perawat Jiwa

1

1

1

1

1

17

Tenaga Perawat Gigi

14

6

2

2

20

18

Tenaga Perawat Mata

0

0

0

0

1

19

Tenaga Kebidanan

185

194

331

350

361

20

Tenaga Gizi

22

26

30

30

26

21

Tenaga sanitasi

9

14

20

21

20

22

Tenaga Kesehatan Masyarakat

26

42

38

47

44

23

Tenaga Kefarmasian

33

36

42

48

42

24

Tenaga Analis Kesehatan

25

22

31

28

31

25

Tenaga Fisioterapis

3

3

5

6

7

26

Tenaga Radiografer

7

8

9

9

9

27

Tenaga Elektro Medik

1

5

5

5

5

28 29

Tenaga Rekam Medis Tenaga Anestesi

4 1

4 1

4 2

4 2

5 2

Sumber data: RSUD Panglima Sebaya & Dinkes Kabupaten Paser


95


Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Paser selalu berupaya untuk meningkatkan tenaga kesehatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat terlihat dari tahun 2010 sampai dengan 2014 jumlah perawat dan bidan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai juga dengan fungsi perawat dan bidan sangat dibutuhkan dalam pelayanan pasien baik di puskesmas maupun rumah sakit. Sedangkan dokter spesialis semuanya bertugas di rumah sakit tetapi setiap bulan ada kunjungan ke 17 Puskesmas baik rawat inap maupun non rawat inap. Dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, Pemerintah Kabupaten Paser dalam beberapa tahun terakhir secara kontinyu mengirim putra-putri daerah untuk disekolahkan di berbagai bidang kesehatan, seperti kebidanan, keperawatan, ahli radiografi, teknik elektromedik, dan lain-lain. Pada tahun 2014 ini mereka semuanya sudah mengbadikan diri di lembaga kesehatan di desa–desa. Diharapkan dengan kehadiran mereka status kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik. Dari segi sarana dan prasarana, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Paser berupaya meningkatkan sarana kesehatan baik dari segi

kuantitas

pembangunan

maupun fisik,

kualitas,

baik

yaitu

pembangunan

dengan

puskesmas,

melakukan puskesmas

pembantu, dan juga perumahan petugas. Di samping itu juga secara kontinyu

meningkatkan

peralatan,

baik

alat

kesehatan,

alat

transportasi darat maupun transportasi air. Berikut

gambaran

perkembangan pembangunan

puskesmas,

puskesmas pembantu dan perumahan petugas serta sarana kesehatan lainnya :


96


Tabel IV.21 Perkembangan Pembangunan Sarana Kesehatan NO

TAHUN

1.

2010

URAIAN 1. Pembuatan Siring, Pagar, Halaman Pos Jaga (Labkesda) 2. Penambahan Ruang laboratorium 3. Pembuatan Instalasi Air Limbah (Labkesda) 4. Pembangunan Rumah Genset (Labkesda) 5. Pembangunan Puskesmas SP 1 6. Pembangunan Puskesmas Pembantu Teluk Waru 7. Pembangunan Puskesmas Pembantu Semuntai 8. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Multi Years 3 Tahun

2.

2011

1. Pembangunan Mess Paramedis Puskesmas Tanjung Aru (Banprov) 2. Pembangunan Mess Paramedis Puskesmas Muser (Banprov) 3. Rehab Rumah Dinas Dokter & Pimpus Puskesmas Tanjung Aru (Banprov) 4. Rehab Mess Paramedis Puskesmas Batu Kajang (Banprov) 5. Pembangunan Puskesmas Sebakung Taka 6. Rehabilitasi Gudang Obat 7. Pembangunan Rumah Sakit Daerah Tahap II

3.

2012

1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas M.Komam (Banprov) 2. Pembanguna Rumah Dinas Dokter Pusk Lolo (Banprov) 3. Pembangunan Mess Paramedis Puskesmas Batu Kajang (Banprov) 4. Pembangunan Mess Paramedis Puskesmas Sebakung (Banprov) 5. Rehabilitasi Puskesmas Paser Belengkong 6. Rehabilitasi Puskesmas Kuaro 7. Rehabilitasi Puskesmas Long Ikis 8. Rehabilitasi Puskesmas Long Kali 9. Rehabilitasi Puskesmas Batu Kajang 10. Rehabilitasi Puskesmas Muara komam 11. Rehabilitasi Puskesmas Kerang 12. Rehabilitasi Puskesmas Tanjung Aru 13. Rehabilitasi Puskesmas Muser 14. Rehabilitasi Puskesmas Mendik


97


NO

TAHUN

URAIAN 15. Rehabilitasi Puskesmas Kayungo 16. Rehabilitasi Puskesmas Lolo 17. Rehabilitasi Puskesmas Padang Pengrapat 18. Rehabilitasi Puskesmas Payo Klato 19. Rehabilitasi Puskesmas SP 1 20. Rehabilitasi Puskesmas Sebakung Taka 21. Pembangunan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tahap II

4.

2013

1. Pembangunan Puskesmas Sebakung Taka 2. Pembangunan Puskesmas Mendik / Rehab Total (Banprov) 3. Pembangunan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tahap II

5.

2014

1. Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Lolo 2. Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Long Kali 3. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Long Kali 4. Rehab Rumah Paramedis Puskesmas Krayan 5. Pembangunan Puskesmas Tanah Grogot Multi years 6. Pembangunan Gudang Farmasi Multi Years 7. Pembangunan Puskesmas Pembantu Tanah Periuk 8. Pembangunan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tahap II

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Paser sangat fokus membangun Rumah Sakit Umum Daerah dari tahun 20102014. Dan di setiap tahunnya ada penambahan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit ini mulai dari penambahan bangunan rawat inap, ruang perawatan dan rumah dinas dokter. Rumah Sakit Umum mulai beroperasi pada tahun 2012. Rumah Sakit Umum dapat menampung 239 tempat tidur dengan rincian Ruang VIP 10 Tempat Tidur (TT), ICU 6 TT, Perinatologi 15 TT, Kelas I 18 TT, Kelas II 50 TT, dan Kelas III 140 TT. Untuk rawat jalan ada beberapa fasilitas pelayanan meliputi Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS), Poliklinik Gizi, Fisioterapi, TB/DOT, IGD, Verlos Kamer (VK) atau LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

98


Ruang Bersalin, Poliklinik spesial (Anak, Penyakit Dalam, Kandungan, Bedah, Syaraf, Orthopedi, THT, Kulit & Kelamin, Mata Dan Patologi Klinik), Instalasi Gawat Darurat ada 13 TT buat tindakan, Ruang Persalinan 5 TT untuk tindakan dan 7 ruang Kamar operasi. Dengan dilengkapinya

sarana

dan

prasarana

rumah

sakit

diharapakan

pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat akan lebih maksimal dan terjamin. Berikut ini gambaran perkembangan sarana kesehatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Tabel IV.22 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan NO

JENIS SARANA

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

1.

Puskesmas Pembantu

94

95

126

131

131

2.

Polindes

50

51

84

84

84

3.

Poskesdes

4

4

13

13

15

4.

Puskesmas Non Perawatan

9

8

8

8

8

5.

Puskesmas Perawatan

8

9

9

9

9

6.

Kendaraan Roda Empat

17

17

24

26

29

7.

Kendaraan Roda Dua

48

53

185

308

388

Sumber Data Dinkes 2010-2014

Dari tabel di atas, nampak bahwa sejak tahun 2010 terjadi penambahan sarana kesehatan. Puskesmas pembantu dan polindes terjadi penambahan jumlah, begitu juga puskesmas perawatan bertambah menjadi 9 dari 8 puskesmas perawatan. Peningkatan juga terjadi pada penyediaan sarana kendaraan roda empat, hal ini untuk memperlancar transportasi dalam rangka pelayanan dasar berupa pelayanan di luar gedung dan pelayanan rujukan. Di tahun 2012 Dinas Kesehatan berupaya agar masing-masing puskesmas disediakan alat transportasi sebanyak dua unit, satu unit berupa mobil ambulance dan satu unit berupa mobil puskesmas keliling. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan rujukan dan pelayanan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

99


puskesmas keliling tidak terhambat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal. C.

Capaian Kinerja Berdasarkan

hasil-hasil

pelaksanaan

pembangunan

bidang

kesehatan tersebut, maka capaian kinerja bidang kesehatan selama kurun waktu tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : a.

Mortalitas Tabel IV.23 Perkembangan Kasus Kematian

NO.

URAIAN INDIKATOR PELAYANAN

PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah kasus kematian bayi

60

57

78

8

13

2

Jumlah kasus kematian balita

11

43

78

60

88

3

Jumlah Kasus kematian ibu

9

5

10

13

8


Berdasarkan Tabel IV.23 bahwa kasus kematian cenderung berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kematian bayi pada tahun 2010 sebanyak 60 bayi turun menjadi 57 pada tahun 2011 dan meningkat kembali menjadi 78 bayi pada tahun 2012 tetapi pada tahun 2013 dan 2014 jumlah kasus kematian bayi turun drastis menjadi 8 dan 13 bayi. Adapun penyebab kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Paser rata-rata disebabkan oleh penyakit gangguan perinatal, saluran nafas, diare, gangguan sistem syaraf, tetanus dan infeksi lainnya. Dengan ketersediaan berbagai fasilitas, faktor akses. Jumlah

kasus

kematian

balita

lima

tahun

terakhir

meningkat dari 11 balita pada tahun 2010 menjadi 88 balita pada tahun 2014. Namun demikian perlu dicermati kenaikan angka tersebut agar tidak meningkat lagi pada tahun-tahun berikutnya. Adapun penyebab utama kematian balita di Kabupaten Paser LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

100


adalah ISPA dan diare. Untuk jumlah kasus kematian ibu selama lima tahun terakhir ini cenderung mengalami fluktuasi dari 9 orang pada tahun 2010, turun menjadi 8 orang pada tahun 2014. Angka ini di bawah standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebanyak 150 orang per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa program Pemerintah Kabupaten Paser dalam menurunkan Angka Kematian Ibu sudah cukup berhasil. Meskipun demikian perlu diwaspadai agar angka ini tidak terus menerus meningkat. Penyebab kematian ibu melahirkan di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2010-2014 umumnya disebabkan karena tingkat pengetahuan dari masyarakat yang masih rendah mengenai

masalah kesehatan

reproduksi

dan pemeriksaan

kesehatan semasa kehamilan, perdarahan, ekslapsi, lambat dirujuk, dan persalinan belum sepenuhnya ditangani oleh bidan atau tenaga kesehatan. Selain itu kondisi geografis yang sangat luas dan sulit serta pegunungan menyebabkan kurang atau sulitnya

masyarakat

untuk

mendapatkan

akses

terhadap

pelayanan kesehatan. b.

Status Gizi Tabel IV.24 Perkembangan Status Gizi

NO 1 2 3

URAIAN INDIKATOR PELAYANAN Persentase balita dengan gizi buruk Persentase balita dengan gizi kurang Persentase kecamatan bebas rawan gizi

PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2013

2014

2,01 %

2,62 %

2,26 %

2,5 %

5,6 %

14,10 %

10,69 %

10,40 %

12,2 %

12,8 %

50 %

90 %

70 %

40 %

40 %


Tabel di atas menunjukan bahwa status gizi Kabupaten Paser masih perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, ini LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

101


dapat dilihat dengan persentase balita dengan gizi buruk berada pada angka di atas yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebesar 1,5 persen. Pada tahun 2010 balita dengan gizi buruk sebesar 2,01 persen, meningkat menjadi 5,6 persen pada tahun 2014. Balita dengan gizi kurang cenderung mengalami fluktuasi selama tahun 2010-2014, dari 14,10 persen pada tahun 2010 menjadi 10,69 persen pada tahun 2011, kemudian menjadi 10,40 persen pada tahun 2012 tapi meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi 12,8 persen. Hal ini dapat disebabkan meningkatnya asupan zat gizi balita. Keadaan ini sejalan dengan penurunan angka kecamatan bebas rawan gizi dari 50 persen pada tahun 2010 menjadi 40 persen pada tahun 2014 Angka yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI di atas 80 persen. Status gizi dapat dipengaruhi oleh status perekonomian daerah. Semakin baik perekonomian suatu daerah maka status gizi suatu daerah dapat meningkat. Kondisi perekonomian Kabupaten Paser, dan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kabupaten Paser dalam kurun waktu 2010–2014 menunjukkan peningkatan yang positif, namun dalam hal kualitas gizi balita terlihat tidak berbanding lurus. Dari data yang tersaji, terlihat bahwa terjadi degradasi mutu gizi terhadap balita secara individu maupun kelembagaan. Salah satu penyebab hal ini adalah sistem pendataan, pencatatan dan pelaporan dan sweeping gizi buruk oleh stakeholders terhadap hal tersebut selama ini tidak optimal, sehingga data lapangan tidak sama dengan data sesungguhnya. Di dalam tahun 2010–2014 pencatatan, pendataan dan pelaporan diintensifkan sampai ke pelosok perdesaan dan didapat angka riil kondisi gizi balita. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk hal tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan daerah. Kesehatan sebagai salah LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

102


satu unsur dari kesejahteraan rakyat juga mengandung arti terlindung, dan terlepasnya masyarakat dari segala macam gangguan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. c.

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan kesehatan ibu dan anak cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada cakupan ibu hamil K4 mengalami kenaikan dari 76,6 persen pada tahun 2010 menjadi 101 persen pada tahun 2014. Artinya dari sasaran ibu hamil yang ada, sebanyak 101 persen ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. Demikian pula pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menunjukan kenaikan yang siginifikan, dari 90,7 persen pada tahun 2010 menjadi 102 persen pada tahun 2014. Kenaikan ini telah melebihi standar yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yaitu 90 persen. Ini berarti bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan ibu dan anak pada saat persalinan sehingga dapat menghindari kematian ibu dan neonatus. Kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel IV.25 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

NO.


PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Cakupan ibu hamil K4

76,6 %

78,1 %

80,8 %

80,6 %

101 %

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes

90,7 %

72,4 %

82,8 %

83,4 %

102 %

3

Bumil Resti yang dirujuk

20 %

15,4 %

73 %

84,2 %

75 %

4

Kunjungan Neonatus

95,4 %

74,9 %

79,8 %

93,6 %

109 %


103


5

Cakupan kunjungan bayi

6

Cakupan BBLR yang ditangani

74,9 %

89,8 %

65,2 %

74,8 %

106 %

71 %

87 %

100 %

99 %

82 %

Sumber Data : Dinkes 2010 -2014

Berdasarkan tabel IV.25 menunjukan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi : cakupan ibu hamil K4 mengalami peningkatan dari 76,6 persen pada tahun 2010, menjadi 101 persen pada tahun 2014 . Artinya dari sasaran ibu hamil yang ada, sebanyak 101 persen ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. Begitu juga dengan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Grafik peningkatan terjadi dalam kurun waktu 2010-2014 dan bahkan pada tahun 2014 telah mencapai 102 persen atau melampui target yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yaitu 90 persen. Ini berarti bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan ibu dan anak pada saat persalinan sehingga dapat menghindari kematian ibu dan neonatus. Namun demikian beberapa faktor masih tetap menjadi kendala di lapangan seperti faktor sosial budaya, infrastruktur dan kurangnya tenaga kesehatan. Dalam memberikan pelayanan, khususnya oleh bidan di desa dan puskesmas, beberapa ibu hamil tergolong dalam kasus resiko tinggi (Resti) dan memerlukan pelayanan kesehatan karena terbatasnya kemampuan dalam memberikan pelayanan maka kasus tersebut perlu mendapat rujukan ke unit pelayanan kesehatan yang memadai. Pelayanan untuk ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk mengalami kenaikan yang menggembirakan dari 20 persen pada tahun 2010 menjadi 75 persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan kesigapan tenaga kesehatan dalam


104


melayani masyarakat sudah baik serta pencapaian kegiatan sweeping ibu hamil beresiko tinggi sudah cukup berhasil. Hal yang sama pada kunjungan bayi mengalami kenaikan dari 74,9 persen pada tahun 2014 menjadi 106 persen pada tahun 2014. Pelayanan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani mengalami fluktuasi dari 71 persen pada tahun 2010, 87 Persen di tahun 2011, 100 persen di tahun 2012, 99 persen tahun 2013 dan tahun 2014 turun menjadi 82 persen. Ini berarti bahwa seluruh bayi dengan BBLR telah ditangani oleh petugas kesehatan. d.

Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah Pelayanan anak pra-sekolah ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Pelayanan deteksi tumbuh kembang balita dan pra-sekolah mengalami kenaikan 31,3 persen pada tahun 2010 menjadi 82,3 persen pada tahun 2014. Namun pada pemeriksaan kesehatan siswa Sekolah Dasar oleh tenaga terlatih mengalami penurunan 49,4 persen, dari 85,3 persen pada tahun 2010 menjadi 43,4 persen pada tahun 2013. Pelayanan anak pra-sekolah perlu mendapat perhatian serius, mengingat persentase pelayanan kesehatan anak baik dalam bentuk deteksi tumbuh kembang maupun pemeriksaan kesehatan anak pra sekolah dan SD oleh Puskesmas cenderung menurun. Hal ini terjadi karena tenaga kesehatan terlatih DDTK masih sangat terbatas selain itu siswa SD atau anak prasekolah yang menjadi sasaran pemeriksaan pindah sekolah atau pada saat pemeriksaan siswa yang bersangkutan tidak masuk sekolah sehingga siswa tersebut tidak terjaring pada pemeriksaan tersebut. Tabel berikut ini menggambarkan hal di atas.


105


Tabel IV.26 Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah

NO. 1 2

URAIAN INDIKATOR PELAYANAN Deteksi tumbuh kembang balita dan pra sekolah Pemeriksaan kesehatan siswa SD oleh tenaga terlatih

PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2013

2014

31,3 %

24,4 %

85,0 %

83,9 %

82,3 %

85,3 %

65,2 %

63,9 %

43,4 %

dta*)

Sumber Data: Dinkes 2010-2014 *) : dta (data tidak ada)

e.

Pelayanan Imunisasi Pelayanan imunisasi meningkat, ini dapat dilihat dari desa/kelurahan UCI meningkat dari 46,9 persen pada tahun 2010 menjadi 73,6 persen pada tahun 2014. Program imunisasi merupakan upaya kesehatan yang terbukti paling efektif dan telah diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tabel berikut menjelaskan hal di atas. Tabel IV.27 Persentase Pelayanan Imunisasi

NO.

1


Desa/Kelurahan UCI

PENCAPAIAN 2010

2011

46,9 %

51,5 %

2012 51,3 %

2013

2014

61,1 %

73,6 %

Sumber Data: Dinkes 2010–2014

f.

Pelayanan Pengobatan / Perawatan Tabel

di

bawah

ini

menunjukkan

data

pelayanan

pengobatan/perawatan.


106


Tabel IV.28 Persentase Pelayanan Pengobatan/Perawatan

NO.


PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Cakupan rawat jalan Puskesmas

28,2 %

33,6 %

77,1 %

114 %

116,8 %

2

Cakupan rawat inap Puskesmas

1,0 %

1,0 %

1,2 %

1,7 %

1,6 %

Sumber Data: Dinkes 2010-2014

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelayanan rawat jalan di puskesmas menagalami kenaikan 34 persen dari 77,1 persen pada tahun 2012 menjadi 114 persen pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh program pengobatan gratis pada puskesmas sehingga masyarakat tidak enggan untuk datang ke puskesmas. Di samping itu juga kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan telah meningkat. Begitu juga pelayanan untuk rawat inap di puskesmas mengalami peningkatan dari 1,0 persen pada tahun 2010 menjadi 1,07 persen pada tahun 2013. Sehingga Dinas Kesehatan ke depan akan lebih mengarah pada penambahan jumlah tempat tidur puskesmas perawatan dan menelaah potensi peningkatan status puskesmas non perawatan menjadi

perawatan

untuk

daerah-daerah

yang

terpencil,

perbatasan dan kepulauan. g.

Pemantauan Pertumbuhan Balita Berdasarkan pemantauan pertumbuhan balita sebagaimana terlihat pada tabel IV.29, terlihat bahwa dari jumlah balita yang datang

ke

posyandu

untuk

menimbang

berat

badannya

mengalami fluktuasi, pada tahun 2010 sebanyak 63,3 persen, Tahun 2011 sebanyak 59,8 Persen, Tahun 2012 sebanyak 78,5 persen, Tahun 2013 sebanyak 63 persen dan Tahun 2014 mengalami penurunan 61,1 persen. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu masih rendah. Namun jumlah balita yang berada di bawah garis LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

107


merah menurun dari 2,4 persen pada tahun 2010 menjadi 0,8 persen di tahun 2014. Tabel IV.29 Persentase Pemantauan Pertumbuhan Balita

NO.


1

Balita yang naik berat badannya

2

Balita bawah garis merah

PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2013

2014

63,3 %

59,8 %

78,5 %

63 %

61,1 %

2,4 %

3,9 %

2,9 %

2,0 %

0,8 %

Sumber Data : Dinkes 2010 -2014

h.

Pelayanan Gizi Dalam periode 5 tahun terakhir ini terlihat bahwa capaian pelayanan

gizi

mengalami

peningkatan.

Pada

pelayanan

pemberian kapsul vitamin A pada balita mengalami fluktuasi. Tahun 2010 mencapai 67,6 persen, tahun 2011 mencapai 70,1 persen di tahun 2012 meningkat menjadi 71,5 Persen tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan 67 persen dan di tahun 2014 meningkat kembali 3,1 persen. Begitu pula pelayanan pemberian tablet FE pada ibu hamil mengalami kenaikan 11,92 persen, dari 52,3 persen menjadi 64,22 persen. Untuk Pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi Bayi di bawah Garis Merah (BGM) dari keluarga miskin mengalami peningkatan 23,4 persen dari tahun sebelumnya. Tetapi pemberian makanan pendampingan ASI pada bayi BGM perlu dievaluasi kembali karena indikasi pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tidak selalu menyelesaikan masalah peningkatan status gizi kurang.


108


Tabel IV.30 Persentase Pelayanan Gizi

NO. 1 2 3

PENCAPAIAN

URAIAN INDIKATOR PELAYANAN Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A 2 X /tahun Cakupan bumil mendapat 90 Tablet FE Cakupan pemberian MP-ASI pada bayi BGM dari gakin

2010

2011

2012

2013

2014

67,6 %

70,1 %

71,5 %

67,0 %

70,1 %

64,0 %

58,8 %

66,7 %

71,4 %

88,7 %

-

47,9 %

27,19 %

62,3 %

85,7 %


i.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tabel berikut ini yang menggambarkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Tabel IV.31 Persentase Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

NO.

PENCAPAIAN


1

Kesembuhan penduduk TBC/ BTA Positif

2 3

2010

2011

2012

2013

2014

93 %

75 %

50 %

94,2 %

68 %

Penderita DBD yang ditangani

100 %

100 %

100 %

100 %

107,5 %

Penemuan Penderita Diare

9,6 %

9,3 %

98,8 %

91,4 %

96,6 %


Dari

tabel

pemberantasan

di

atas

penyakit

tampak

bahwa

mengalami

pencegahan

perbaikan.

dan

Tingkat

kesembuhan bagi penduduk yang menderita penyakit TBC BTA Positif mengalami fluktuasi dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pencapaian rata-rata kesembuhan penduduk TBC adalah 76 persen dan masih di bawah target yang ditetapkan oleh Departemen

Kesehatan

RI

yaitu

85

persen.

Begitu

juga

penanganan penderita DBD untuk tahun 2010-2014 mencapai 100


109


persen. Penduduk yang mengalami diare meningkat dari 9.6 persen pada tahun 2010 menjadi 96.6 persen pada tahun 2014. Penyakit

di

atas

merupakan

penyakit

yang

berbasis

lingkungan yang artinya kondisi lingkungan memiliki kontribusi terhadap kejadian diare, TBC, DBD, dan ISPA. Kondisi ini dapat dikendalikan melalui intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi. Semakin baik kondisi lingkungan maka dapat mencegah terjadinya kejadian penyakit-penyakit tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel IV.32 yang menunjukan kondisi lingkungan yang semakin baik akan menekan angka kejadian penyakit yang terdapat pada tabel sebelumnya. j.

Pelayanan Kesehatan Lingkungan Tabel

IV.32

berikut

menunjukan

bahwa

pelayanan

kesehatan lingkungan cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada institusi yang dibina untuk tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 institusi yang dibina hanya 66,1 persen dari jumlah institusi yang ada, tahun 2011 menjadi 71,1 persen, tahun 2012 mencapai 75 persen tetapi pada tahun 2013 turun menjadi 62,5 persen. Institusi yang dibina terdiri atas sarana

kesehatan,

sarana

pendidikan,

sarana

ibadah,

perkantoran, dan sarana lainnya. Tabel IV.32 Persentase Pelayanan Kesehatan Lingkungan

NO


PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Institusi yang dibina

66,1 %

71,1 %

75,0 %

62,5 %

80 %

2

Persentase tempat-tempat umum sehat

85,1 %

29,7 %

40,9 %

53,9 %

90,1 %

3

Persentase rumah sehat

61,4 %

47,5 %

73,6 %

53,6 %

60,52 %

86,1 %

76,8 %

81,1 %

82,4 %

32,2 %

78,5 %

47,7 %

60,1 %

58,6 %

60 %

4 5

Persentase keluarga yang memiliki jamban Persentase keluarga yang memiliki pengelolaan air limbah sehat


110


NO


6

Persentase keluarga yg memiliki akses terhadap air bersih

PENCAPAIAN 2010

2011

2012

70,5 %

48,2 %

81,0 %

2013 102 %

2014 41,89 %


Tempat-tempat umum sehat juga mengalami penurunan sebesar 31,5 persen, dari 85,1 persen pada tahun 2010 menjadi 62,5 persen pada tahun 2013. Tempat-tempat umum yang diperiksa adalah hotel, restoran/rumah makan, pasar, dan tempat-tempat umum serta pengelolaan makanan lainnya. Begitu juga rumah sehat mengalami penurunan sebesar 20 persen, dari 73,6 persen pada tahun 2012 menjadi 53,6 persen pada tahun 2013. Peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan juga dapat dilihat melalui peningkatan keluarga yang memiliki jamban, keluarga yang memiliki pengelolaan air limbah, dan keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih. Keluarga yang memiliki jamban berkurang dari 86,1 persen pada tahun 2010 menjadi 82,4 persen pada tahun 2013. Begitu juga pada tahun 2010 keluarga yang memiliki pengelolaan air limbah hanya 78,5 persen, dan pada tahun 2013 menurun menjadi 58,6 persen. Peningkatan juga terjadi pada keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih dari 70,5 persen pada tahun 2010 menjadi 102 persen pada tahun 2013. Secara umum kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Paser untuk tahun 2010-2014 untuk pencapaiannya banyak mengalami penurunan. dan seharusnya Program STBM sudah digerakkan menyeluruh dan fokus bukan hanya level rumah tangga tetapi juga sudah perlu menyentuh institusi, tempattempat umum dan lain sebagainya. Dengan kondisi lingkungan yang semakin baik dapat menyebabkan menurunnya angka kesakitan penyakit diare, DBD, ISPA, dan TB Paru. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

111


k.

Penyuluhan Perilaku Sehat Tabel berikut menunjukkan bahwa penyuluhan perilaku sehat sudah maksimal, hal ini dapat dilihat dari indikator pelayanan yang cenderung meningkat pencapaiannya. Terdapat satu hal yang menurun pencapaiannya, yaitu rumah tangga sehat dari 72,5 persen pada tahun 2010, menurun menjadi 54,9 persen pada tahun 2013. Tabel IV.33 Persentase Penyuluhan Perilaku Sehat

NO.


PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Rumah tangga sehat

72,5 %

47,6 %

60,3 %

54,9 %

60,52 %

2

Bayi yang mendapat ASI Ekslusif

51,2 %

37,4 %

41,5 %

67 %

61,7 %

3

Desa dengan garam beryodium baik

62,5 %

23,5 %

72,2 %

91,7 %

78,6 %

4

Posyandu Purnama dan mandiri

54,6 %

65,6 %

57,7 %

65,9 %

45,08 %


Walaupun begitu terdapat tiga hal yang meningkat, yaitu Untuk bayi yang mendapat ASI Ekslusif pencapaianya dari 51,2 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 67 persen pada tahun 2013, untuk desa dengan garam beryodium baik meningkat dari 62,5 persen pada tahun 2010 menjadi 91,7 persen pada tahun 2013. Begitu juga pada tahun 2010 posyandu purnama dan mandiri hanya 54,6 persen, namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 65,9 persen. Berdasarkan hasil pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana yang telah diurai di atas maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan perlu diutamakan bagi penduduk rentan, yakni ibu, bayi, anak, dan keluarga miskin yang dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

112


kesehatan,

Sumber

perbekalan

Daya

kesehatan,

Manusia

Kesehatan,

pemberdayaan

obat

dan

masyarakat,

dan

manajemen kesehatan. Dengan demikian pembangunan kesehatan diprioritaskan pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta upaya kesehatan, khususnya upaya promotif dan preventif, yang ditunjang oleh pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan dengan memperhatikan : 1)

Menggerakkan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Kesehatan.

2)

Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

3)

Memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.

4)

Meningkatkan

dan

mendayagunakan

sumber

daya

kesehatan. Salah satu satuan kerja yang berfungsi melaksanakan upaya kesehatan

di

Kabupaten

Paser

adalah

Kantor

Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya. Rumah Sakit bertugas

untuk

melaksanakan

upaya

kesehatan

secara

berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Gambaran pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan oleh Kantor Pelayanan Kesehatan RSU Panglima Sebaya dalam kurun waktu tahun 2010–2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:


113


Tabel IV.34 Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap

NO

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

1

Kunjungan Rawat Jalan

51.774

60.216

56.246

51.500

62.079

2

Kunjungan Rawat Inap

7.721

7.616

9.190

10.192

12.306

Sumber Data: RSUD Panglima Sebaya 2010-2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa pasien rawat jalan di RSU Panglima Sebaya dalam kurun waktu 2010–2014 cenderung mengalami peningkatan dari 51.774 menjadi 62.079 atau sebesar 19,90 persen. Sementara pasien rawat inap dalam kurun waktu 2010-2014 juga mengalami peningkatan dari 7.721 orang menjadi 12.306 orang atau sebesar 59,38 Persen. Adapun Indikator Pelayanan Rawat Inap di RSU Panglima Sebaya adalah sebagaimana digambarkan pada tabel berikut. Tabel IV.35 Indikator Pelayanan Rawat Inap di RSU Panglima SebayaTahun 2010-2014

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Jumlah Kunjungan Rawat Inap Jumlah Tempat Tidur BOR (Bed Occupancy Rate) atau Rasio Pemakaian Tempat Tidur LOS (Length Of Stay) atau rata-rata lama perawatan BTO (Bed Turn Over) atau`Kekerapan Pemakaian Tempat Tidur TOI (Turn Over Interval) atau rata-rata tempat tidur tidak ditempati GDR (Gross Death Rate) atau Rasio pasien meninggal NDR (Net Death Rate) (rasio pasien meninggal >48 jam)

2010

2011

2012

orang

7.721

7.616

9.190

bed

89

108

151

173

239

50-150

%

75,97

73,88

54,50

50,11

44,24

60-85

hari

3,62

3,60

3,49

3,34

3,18

6-9

kali/ tahun

71,93

70,09

62,55

58,83

51,40

40-50

Hari

1,22

1,36

2,66

3,10

3,96

1-3

pasien/ mil

20,85

10,70

23,71

20,34

25,53

45

pasien/ mil

9,14

21,53

9,79

10,22

10,42

25


2013

2014

Standar Depkes

Satuan

10.192 12.306

-

114


Sumber Data: RSUD Panglima Sebaya

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio pemakaian tempat tidur (BOR) ditahun 2010–2014 mengalamai penurunan dari 75,97 persen menjadi 44,24 persen. Hal ini menunjukan bahwa kapasitas tempat tidur yang ada di RSUD Panglima Sebaya sudah memadai untuk menampung pasien yang ada. Rata-rata lama perawatan (LOS) dalam kurun waktu 2010-2014 adalah 3,4 hari termasuk lebih rendah dari standar Kementerian Kesehatan RI, hal ini karena pada dasarnya masyarakat Kabupaten Paser semakin sadar pentingnya kesehatan, jadi bila sakit tidak perlu menunggu sampai kronis sudah langsung berobat ke rumah sakit. Bed turn over (BTO) mengalami penurunan dari 71,93 pada tahun 2010 menjadi 51,40 pada tahun 2014 atau menurun 28,58 tetapi masih di atas standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Sedangkan untuk Gross Death Rate (GDR) cenderung mengalami peningkatan dari 20,85 pada tahun 2010 menjadi 25,53 pada tahun 2014 atau 22,44. Selain itu terjadi pula peningkatan pada Net Death Rate (NDR) yakni dari 9,14 pada tahun 2010 menjadi 10,82 pada tahun 2014 atau sebesar 14,00. GDR dan NDR terhitung sangat rendah jika dibandingkan dengan

standar Kementerian Kesehatan RI, hal ini juga

menunjukan bahwa kecepatan dan ketepatan penanganan pasien oleh petugas RS Panglima Sebaya sudah cukup baik. Alokasi anggaran urusan kesehatan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


115


Tabel IV.36 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

237.027.367.333,13

210.959.265.479,50

89,00

2

2011

235.322.786.903,71

190.151.781.783,00

80,80

3

2012

318.058.610.638,50

267.654.587.396,00

84,15

4

2013

260.880.119.513,50

216.354.639.816,00

82,93

5

2014

218.812.842.166,00

157.693.723.712,00

72,07

6

2015

263.144.697.762,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.1.270.101.726.554,84 dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.1.042.813.998.186,50 atau 82,10 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp.263.144.697.762,00 D.


Permasalahan 1)

Kurangnya jumlah tenaga dokter di Puskesmas serta distribusi Tenaga kesehatan yang belum merata.

2)

Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki oleh RSU Panglima Sebaya yang tidak sebanding dengan jumlah pasien.

3)

Masih

minimnya

tenaga

kesehatan

yang

memiliki

keterampilan khusus bersertifikasi. 4)

Tujuan dan sasaran capaian program kesehatan masih belum menjadi perhatian di dalam pemilihan prioritas program kesehatan, sehingga perlu menetapkan prioritas program

kesehatan

pertumbuhan

yang

kesehatan

mendukung

masyarakat

peningkatan

sehingga

derajat

kesehatan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat.


116


b.

Solusi 1)

Membangun

sarana

dan

prasarana

kesehatan

seperti

puskesmas pembantu dan Polindes yang belum ada di Kecamatan atau desa–desa. 2)

Dipenuhinya peralatan kesehatan/medis yang mendukung untuk pelayanankesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas pembantu dan Polindes.

3)

Meningkatkan SDM tenaga kesehatan yang ada.

4)

Pemilihan Program pembangunan kesehatan agar melihat kenyataan di lapangan dengan memperhatikan program kesehatan yang tepat dengan kebutuhan masyarakat agar tujuan

dan

sasaran

meningkatkan

derajat

kesehatan

semakin baik. 5)

Pemberdayaan Masyarakat dalam program atau kegiatan kesehatan agar masyarakat merasa bertanggungjawab untuk

selalu

menjaga

kesehatan

diri,

keluarga

dan

lingkungannya.

3.

PEKERJAAN UMUM Penyelenggaraan

urusan

pekerjaan

umum

diarahkan

untuk

pencapaian misi Meningkatkan Pelayanan Prasarana Wilayah, yakni dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur yang diarahkan kepada prasarana jalan, prasarana jembatan, jaringan irigasi/pengairan, sarana air bersih dan sarana fasilitas pelayanan. Tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah : a. Memperluas jaringan pelayanan pembangunan sarana dan prasarana jalan meliputi jalan Kabupaten, jalan desa dan termasuk jalan usaha tani, yang ada di Kabupaten Paser, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, guna menunjang produktivitas bidang ekonomi, khususnya sektor pertanian dan pembangunan wilayah secara umum.


117


b. Dengan terbangunnya infrastruktur jalan maka secara fungsional dampak

jalan

tersebut

akan

mempercepat

pertumbuhan

dan

peningkatan pendapatan masyarakat dikarenakan distribusi produk dapat berjalan dengan lancar. c. Terbangunnya infrastruktur jembatan untuk membuka isolasi antar daerah

dan

akan

mempercepat

pertumbuhan

dan

peningkatan

pendapatan masyarakat di daerah yang belum terhubung jembatan. d. Membuka wilayah yang terbelakang, terpencil, kawasan pesisir/pantai dan wilayah pedalaman, dan mendorong pembangunan seluruh wilayah kecamatan dan perdesaan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan guna akselerasi pembangunan ekonomi kerakyatan. e. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih, baik perdesaan maupun perkotaan. f.

Meningkatnya

pembangunan

sarana

dan

prasarana

irigasi

guna

menunjuk produktivitas pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. A.

Program dan Kegiatan Pada

kurun

waktu tahun

2011

-

2014,

penyelenggaraan

pembangunan Pekerjaan Umum dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yakni : a.

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.

b.

Pembangunan Jalan & Trotoar.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.

Pembangunan Jalan - Multi Years.

2.

Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal.

3.

Pembangunan Jalan.

4.

Pembangunan Jembatan.

5.

Pembangunan Jembatan - Multi Years.

6.

Pembangunan Jembatan - Tahun Tunggal.


118


c.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1.

d.

e.

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.

2.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.

Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Alat-Alat

Berat

Kebinamargaan.

f.

2.

Pengujian Laboratorium Kebinamargaan.

3.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat/Alat Berat.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.

Pembangunan Embung & Bangunan Penampung Air Lainnya.

2.

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi.

3.

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum.

4.

Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian.

5.

Pembangunan Jaringan Konstruksi Air Bersih/Air Minum.

6.

Pembangunan Pintu Air.

7.

Penyusunan

Sistem

Informasi/Data

Base

dan

Sistem

Informasi Bidang Pengairan. 8.

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan.

9.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

10. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 11. Pelaksanaan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA dan Komisi Irigasi. 12. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan. g.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.

Pemeliharaan

prasarana

pengambilan

dan

saluran

pembawa. h.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.

Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.


119


i.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan 1.

j.

Program Perencanaan Teknis Ke-PU- an 1.

k.

Survey dan Inventarisasi Bidang Keciptakaryaan. Survey harga satuan.

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1.

Pembangunan

Embung

dan

Bangunan

Penampung

Air

Lainnya . l.

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik 1.

m.

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik.

Program

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Air

Bersih

Perdesaan (Banprov 2012) 1.

Pembangunan Sarana Air Baku untuk Air Bersih di Desa Air Mati Kec. Kuaro.

2.

Pembangunan Sarana Air Baku untuk Air Bersih Desa Krayan Sentosa Kec. Long Ikis.

3.

Pembangunan Sarana Air Baku untuk Air Bersih Desa Suatang Baru (SP2) Kec. Pasir Belengkong.

4.

Pembangunan Sarana Air Baku Untuk Air Bersih Desa Perepat Kec. T.Grogot.

5.

Pembangunan Sarana Air Baku untuk Air Bersih Desa Krayan Jaya Kec. L.Ikis.

6.

Pembangunan Sarana Air Baku untuk Air Bersih Desa Kendarom Kec. Kuaro.

7.

Pembangunan Sarana Air Baku untuk Air Bersih Desa padang Jaya kec. Kuaro.

8.

Pembangunan Sarana Air Baku untuk Air Bersih desa Muara Langon Kec. Muara Komam.

9.

Pembangunan Sarana Air Baku untuk Air Bersih desa Long Gelang Kec. L.Ikis.

n.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan.


120


2.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan.

3.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan (BOP PPIP).

4.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan Perkerasan.

5.

Pengadaan

Semenisasi

Jalan

Lingkungan

Perumahan/

pemukiman.

o.

6.

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan.

7.

Pembangunan Pasar Perdesaan.

Program peningkatan sarana dan prasarana Keciptakaryaan 1.

p.

Perencanaan Teknis Bidang Keciptakaryaan.

Program Peningkatan Sarana Dan Perasarana Kebinamargaan 1.

Pengujian laboratorium Kebinamargaan.

2.

Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Alat-Alat

Berat

Kebinamargaan . 3. q.

Pengujian laboratorium Kebinamargaan.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.

Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

2. r.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah.

Program Pengendalian Banjir 1.

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai.

2. s.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.

t.

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 1.

B.

Pendataan LPJU.

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.

u.

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali.

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur.

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.


121


Tabel IV.37 Komposisi Status dan Panjang Jalan di Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014

NO 1

2

3

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

Status Jalan di Kabupaten Paser - Jalan Nasional

224,710 km

224,710

km

224,710

km

224,710

km

224,710

km

- Jalan Provinsi

286,540 km

286,540

km

276,328

km

276,328

km

359,258

km

- Jalan Kabupaten

638,200 km

638,200

km

631,675

km

631,675

km

694,850

km

- Desa

267,690 km

267,690

km

316,460

km

316,460

km

379,750

km

Jenis Perkerasan (Jalan Kabupaten & Desa)

- Aspal

169,399 km

208,355

km

255,996

km

312,885

km

408,348

km

- Batu/Agregat/kerikil

504,881 km

507,298

km

511,993

km

502,512

km

510,435

km

- Tanah

231,610 km

190,237

km

180,146

km

132,739

km

155,817

km

Kondisi (Jalan Kabupaten & Desa)

- Baik

263,881 km

308,003

km

322,366

km

360,291

km

408,348

km

- Sedang

290,702 km

280,826

km

312,885

km

293,922

km

333,126

km

- Rusak

228,210 km

217,414

km

208,590

km

213,330

km

257,904

km

- Rusak Berat

123,097 km

99,648

km

104,295

km

80,591

km

75,222

km

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kab. Paser

Tabel IV.38 Total Penanganan Peningkatan Jalan 2010 – 2014

No

URAIAN JENIS

1

Jalan Tanah

2

Sirtu/Agregat

3

LPB

4

LPA/Lapen/Burda

5

ATB TOTAL

PANJANG PENANGANAN (km)

JUMLAH

2010

2011

2012

2013

2014

5,000

10,853

8,709

36,476

12,400

73,438

-

5,350

-

19,560

25,000

49,910

23,000

221,700

394,500

173,410

77,365

889,975

-

16,850

42,150

58,220

-

117,220

9,689

3,000

63,900

79,600

47,795

203,984

37,689

257,753

509,259

367,266

162,560

1.334,527



122


Tabel IV. 39 Total Pemeliharaan Jalan 2010 – 2014

No

URAIAN JENIS

PANJANG PENANGANAN (km) 2010

2011

2012

2013

2014

JUMLAH

1

Jalan Tanah

-

-

-

7,000

-

7,000

2

Sirtu/Agregat

-

-

-

-

2,445

2,445

3

LPB

51,750

8,547

-

-

0,650

60,947

4

LPA/Lapen/Burda

-

-

-

-

-

-

5

ATB

0,725

-

1,650

-

6,300

8,675

52,475

8,547

1,650

7,000

9,395

79,067

TOTAL


Tabel IV.40 Progres Penanganan Jalan (%)

No 1

2

JALAN KABUPATEN BERDASARKAN PERSENTASE

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

Jenis Perkerasan (Jalan Kabupaten & Desa) - Aspal

18,70

23,00

27,00

33,00

38,00

- Batu/Agregat/kerikil

55,73

56,00

54,00

53,00

47,50

- Tanah

25,57

21,00

19,00

14,00

14,50

- Baik

29,13

34,00

34,00

38,00

38,00

- Sedang

32,09

31,00

33,00

31,00

31,00

- Rusak

25,19

24,00

22,00

22,50

24,00

- Rusak Berat

13,59

11,00

11,00

8,50

7,00

Kondisi (Jalan Kabupaten & Desa)


Persoalan infrastruktur jalan khususnya jalan Kabupaten, total panjang jalan yang ada sudah menjangkau hampir 95 persen permukiman penduduk yang ada di Kabupaten Paser. Pada periode tahun 2010 – 2014 penanganan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran. Salah satu bentuk penanganan adalah dengan pembangunan/peningkatan jalan dengan sistem Multi Years, sebagaimana tabel dibawah ini. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

123


Tabel IV.41 Pembangunan Jalan (Multiyears)

NO 1

KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Jumlah Nilai Kontrak (Rp.)

Realisasi (Rp.)

PAKET 1 Paket I (Multiyears 3 Tahun) Perencanaan Ruas Jalan Sungai Tuak-Pepara-Pulau Rantau

147.576.000,00

146.283.000,00

Perencanaan Ruas Jalan UlinTerminal-Damit+SD Kendur

145.000.000,00

144.078.000,00

Perencanaan Ruas Jalan Rantau Panjang Jalur 2

144.056.000,00

142.296.000,00

Perencanaan Ruas Jalan Perum Korpri Tapis

75.011.000,00

73.619.000,00

Perencanaan Ruas Jalan Km 6 – Km 9

75.548.000,00

74.448.000,00

Perencanaan Pembuatan Drainase Jl. Jend. Sudirman (Segmen Kantor Pos Akhmad Yani)

73.651.000,00

72.056.000,00

Perencanaan Peningkatan Jalan Kampung Jawa – Tanah Periuk 2,5 Km

80.278.000,00

78.793.000,00

Paket 1 (Multi Years 3 Tahun Rp. 29.110.134.000)

4.035.287.100,00

8.672.334.150,00

11.657.976.360,00

4.119.863.358,00

29.110.134.000,00

22.079.256.700,00

Peningkatan Jalan Sungai Tuak Pepara - Pulau Rantau


124


NO

KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

201.664.000,00

323.383.500,00

1.748.579.006,20

2.337.144.800,00

1.000.000.000,00

49.200.000,00

160.106.800,00

67.368.342,46


Realisasi (Rp.)

Peningkatan Jalan Ulin - Terminal Damit + SD Kendur Peningkatan Jalan Rantau Panjang Jalur 2 Peningkatan Jalan Perum KORPRI Tapis Peningkatan Ruas Jalan KM 6 - KM 9 Pembuatan Drainase Jalan Jenderal Sudirman (Segmen Kantor Pos Akhmad Yani) Peningkatan Jalan Kampung Jawa Tanah Periuk Pengawasan Paket 1 (Rp. 560.846.000)

2

476.946.000,00

434.763.374,00

11.685.724.000,00

4.280.431.260,00

22.506.929,21

291.104.000,00

107.713.000,00

PAKET 2 Paket 2. (Multi Years 3 Tahun Rp. 11.685.724.000) - Ruas Jalan Simpang - Batu Laburan Pengawasan paket 2 dan paket 19 (Rp. 316.091.000)

3

529.940.000,00

PAKET 2.1


125


NO

KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Paket 2.1 (Multi Years 3 Tahun Rp. 4.771.720.810) - Ruas Jalan Suatang Lama SP 2 Pengawasan paket 2.1, paket 13, paket 28,paket 29 (Rp. 540.496.000)

4

Nilai Kontrak (Rp.)

Realisasi (Rp.)

3.318.407.410,00

1.165.920.410,00

4.771.720.810,00

4.771.720.640,00

275.286.977,60

290.096.912,50

512.646.000,00

462.304.000,00

5.388.078.000,00

891.761.560,00

7.588.078.000,00

7.120.435.660,00

220.775.650,00

130.000.000,00

349.857.000,00

349.857.000,00

26.376.459.000,00

12.854.034.752,00

PAKET 2.2 Paket 2.2 (Multi Years 3 Tahun Rp. 7.648.456.000) - Ruas Jalan Long Pinang - Bekoso Pantai Ara - Pembangunan Jalan Damit (Jalur III) Jembatan Gantung Palawan Pengawasan paket 2.2, paket 8, paket 9 (Rp. 378.127.000)

5

Jumlah

467.642.340,00

PAKET 3 Paket 3 ( Multi Years 3 Tahun Rp. 26.907.423.077,98 ) Perencanaan Peningkatan Jalan Lolo-Muara Biu-Muara Samu Libur Dinding - Rantau Atas Tanjung Pinang - Muara Andeh

2.810.262.707,80

171.085.000,00

Perencanaan Peningkatan Jalan Simpang Pait - Long Gelang Tiwei - Belimbing - Perkuin Lambakan Batas Muara Tewe (Kalteng )


126


NO

KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)


Realisasi (Rp.)

Pengawasan Paket 3 (Rp.408.450.000) Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kerang Dayu - Muara Andeh

145.376.000,00

Pemeliharaan Jalan Kerang Dayu Muara Andeh Pengawasan Paket ( 3 ) ( 10 ) ( 14 ) ( 21 ) Rp. 628.496.000,-

6

3.524.835.476,72 314.248.000,00

265.408.300,00

598.260.814,32

120.875.732,26

589.831.000,00

320.623.329,00

PAKET 4 Paket 4 ( Multi Years 3 Tahun Rp. 26.056.618.000 ) Perencanaan Peningkatan Jalan Muara Komam - Binangon Muara Kuaro - Muara Payang - Long Sayo - Swan Slutung Perencanaan Peningkatan Jalan Selerong - Binangon - Rongan Lusan Perencanaan Peningkatan Jalan Sungai Terik - Rantau Buta Rantau Layung Perencanaan Peningkatan Jalan Sungai Terik - IKK Batu Kajang, Batu Kajang - Kasungai Perencanaan Ruas Jalan Simpang Pait - Long Gelang - Tiwei Belimbing - Perkuin - Lambakan

162.478.000,00


127


NO

KEGIATAN Perencanaan Peningkatan Jalan Kayungo - Mendik

7

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Nilai Kontrak (Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

143.176.000,00

- Peningkatan Jalan Kayungo Mendik

2.917.064.000,00

3.179.541.500,00

3.402.822.438,00

966.124.959,00

24.811.141.000,00

10.351.006.041,00

Pengawasan Paket 4, 22 ( Rp. 452.188.000,- )

161.722.000,00

190.109.500,00

178.659.036,45

24.917.653,58

420.981.000,00

216.293.036,00

Pengawasan Paket ( 5 ) ( 11 ) Rp. 452.188.000)

226.094.000,00

192.060.000,00

323.421.171,99

13.990.620,07

426.800.000,00

384.120.000,00

Perencanaan Ruas Jalan Muara Komam - Binangon - Muara Kuaro - Muara Payang - Lusan Muara Payang - Long Sayu Swanslutung

167.904.000,00

Perencanaan Ruas Jalan Selerong Binangong - Rongan - Lusan

149.556.000,00 10.175.273.600,00

6.000.000.000,00

16.307.010.987,20

44.586.240.000,00

24.352.201.800,00

PAKET 5 Paket 5 ( Multi Years 3 Tahun Rp. 45.505.552.000,- ) Perencanaan Peningkatan Jalan Long Kali - Mendik - Munggu - M. Pias M. Toyu Perencanaan peningkatan Jalan long Kali - Sebakung - Muara Telake

- Ruas Jalan Selerong - Binangon Rangon - Lusan

4.852.062.700,00


128


NO 8

KEGIATAN

Perencanaan Ruas Jalan Sungai Terik Rantau Buta - Rantau Layung

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)


Realisasi (Rp.)

2.180.000.000,00

8.618.661.275,00

4.000.000.000,00

3.449.594.339,00

21.256.710.000,00

17.807.115.661,00

5.333.981.875,00

4.960.362.700,00

2.888.337.185,00

13.997.750.000,00

11.109.412.815,00

154.616.000,00

PAKET 6.2 Paket. 6.2 (Multi Years 3 Tahun Rp. 13.997.750.000) - Ruas Jalan Sungai Terik - IKK Batu Kajang, Batu Kajang - Kasungai

10

2012

PAKET 6.1 Paket 6.1 (Multi Years 3 Tahun Rp. 21.256.710.000) - Ruas Jalan Sungai Terik - Rantau Buta - Rantau Layung

9

2011

1.500.000.000,00

Perencanaan Ruas Jalan Sungai Terik - IKK Batu Kajang, Batu Kajang - Kasungai

146.036.000,00

Pengawasan paket 6.1 dan paket 6.2 (Rp. 274.511.000)

161.722.000,00

114.147.900,00

243.590.374,28

110.485.900,00

253.662.000,00

153.662.000,00

3.950.528.000,00

1.393.229.000,00

11.300.000.000,00

4.143.018.450,00

38.896.780.000,00

34.753.761.550,00

PAKET 7.1 Paket 7.1 (Multi Years 3 tahun Rp. 38.896.780.000) - Ruas Jalan Long Kali-MendikMunggu-M. Pias - M.Toyu


129


NO

11

KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Nilai Kontrak (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Perencanaan Ruas Jalan Long Kali Mendik - Munggu - M. Pias - M. Toyu

150.494.000,00

Pengawasan paket 7.1, paket 16, paket 25 (Rp. 452.188.000)

226.094.000,00

191.634.700,00

191.634.700,00

425.966.000,00

425.966.000,00

645.163.800,00

2.834.715.600,00

1.803.179.288,00

6.299.368.000,00

5.044.599.068,00

364.375.000,00

127.994.000,00

PAKET 7.2 Paket 7.2 (Multi Years 3 tahun Rp. 6.299.368.000) Pemeliharaan Jalan Rantau Belimbing-Dekoi Sisa Pembayaran PAKET 7.2 (Multi Years 3 Tahun Rp6.299.368.000) Pemeliharaan Jalan Rantau BelimbingDekoi

12

Jumlah

1.254.769.932,00

Perencanaan Pemeliharaan Jalan Rantau Belimbing Dekoi

153.208.000,00

Pengawasan paket 7.2 dan paket 15 (Rp. 386.188.000)

193.094.000,00

163.968.750,00

89.771.801,20

45.389.206,88

PAKET 8


130


NO

13

14

15

KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Paket 8 (Multi Years 3 Tahun Rp. 6.317.078.000,00) Ruas Jalan Bekoso- Lempesu, Bekoso-Suatang Bulu

645.000.000,00

Perencanaan Paket 8 Ruas Jalan Bekoso - Lempesu, Bekoso - Suatang Bulu

145.785.000,00


Realisasi (Rp.)

3.699.592.000,00

2.202.343.600,00

6.317.078.000,00

6.317.077.590,00

2.409.280.000,00

1.145.464.000,00

3.409.280.000,00

3.409.280.000,00

3.203.341.000,00

446.104.760,00

3.724.981.000,00

3.724.980.955,00

PAKET 9 Paket 9 (Multi Years 3 Tahun Rp. 3.409.280.000) Ruas Jalan Luan-Lempesu

350.000.000,00

Perencanaan Paket 9 Ruas Jalan Luan - Lempesu

110.022.000,00

PAKET 10 Paket 10 (Multi Years 3 tahun Rp. 3.952.460.000) Ruas Jalan PIR Kuaro

400.000.000,00

Perencanaan Paket 10 Ruas Jalan PIR Kuaro

75.904.000,00

PAKET 11


131


NO

16

KEGIATAN

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Paket 11 (Multi Years 3 tahun Rp. 10.115.368.000) Ruas Jalan Muara Kate-Lusan

1.036.860.700,00

Perencanaan Paket 11 Ruas Jalan Muara Kate-Lusan

150.436.000,00

6.924.602.900,00

3.468.768.280,00

3.340.000.000,00

12.000.000.000,00

4.761.467.820,00

4.224.887.396,00


Realisasi (Rp.)

10.115.368.000,00

10.115.367.220,00

4.782.788.547,60

42.098.529.000,00

24.029.444.700,00

5.829.309.373,80

15.871.559.400,00

10.042.250.000,00

PAKET 12 Paket 12 (Multi Years 3 tahun Rp. 42.098.529.000) Ruas Jalan Kerang-Lomo-SegendangKladen-RandomTanjung Aru

17

2011

4.296.000.000,00

Perencanaan Paket 12 Ruas Jalan Kerang - Lomo Segendang - Kladen - Randong Tanjung Aru

194.260.000,00

Pengawasan Paket ( 12 ) ( 30 ) Rp. 430.188.000,-

134.222.000,00

PAKET 13 Paket 13 (Multi Years 3 tahun Rp. 15.871.559.400) Ruas Jalan Petangis-Langgai Bai

1.620.000.000,00

Perencanaan Paket 13 Ruas Jalan Petangis-Langgai Bai

164.736.000,00


132


NO

18

19

KEGIATAN

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)


Realisasi (Rp.)

PAKET 14 Paket 14 (Multi Years 3 tahun Rp. 17.381.240.400) Ruas Jalan Kuaro-Padang JayaRangan Barat 1

1.800.000.000,00

Perencanaan Paket 14 Ruas Jalan Kuaro - Padang Jaya Rangan Barat 1

147.699.000,00

6.049.572.000,00

6.473.169.440,00

3.833.418.632,00

17.381.240.000,00

13.547.827.368,00

5.297.022.025,00

2.811.974.356,80

2.029.935.892,00

21.188.088.100,00

4.750.252.300,00

PAKET 15 Paket 15 (Multi Years 3 tahun Rp. 21.188.088.100) Ruas Jalan Long Ikis -PIR KrayanTeluk Waru-SP1-SP2Muara Adang Perencanaan Paket 15 Ruas Jalan Long Ikis - PIR Krayan - Teluk Waru - SP 1 - SP 2 - Muara Adang

20

2011

2.165.615.380,64

160.336.000,00

PAKET 16


133


NO

KEGIATAN

Paket 16 (Multi Years 3 tahun Rp. 11.854.430.300) Ruas Jalan Mendik 1-Mendik Makmur Perencanaan Paket 16 Ruas Jalan Mendik 1 - Mendik Makmur

21

22

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

1.187.000.000,00


Realisasi (Rp.)

2.963.857.575,00

2.500.000.000,00

7.641.664.500,00

11.855.430.300,00

4.213.765.800,00

13.000.000.000,00

17.000.000.000,00

3.353.497.000,00

35.941.902.000,00

32.588.405.000,00

148.456.000,00

PAKET 17 Paket 17 (Multi Years 3 tahun Rp. 35.941.902.000) Ruas Jalan Jone-Rantau PanjangMuara Pasir

4.123.875.000,00

Perencanaan Paket 17 Ruas Jalan Jone-Rantau PanjangMuara Pasir

149.446.000,00

Pengawasan Paket 17 Ruas Jalan Jone-Rantau PanjangMuara Pasir Rp.430.188.000,-

92.500.000,00

182.951.100,00

523.606.900,00

40.655.800,00

406.558.000,00

365.902.200,00

3.500.000.000,00

8.518.901.550,00

5.256.121.198,00

746.963.308,00

34.295.915.000,00

14.178.618.900,00

PAKET 18 Paket 18 (Multi Years 3 tahun Rp. 34.295.915.000) Ruas Jalan Long Kali-SebakungMuara Telake


134


2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

93.750.000,00

160.924.500,00

133.388.530,00

Paket 19 (Multi Years 3 tahun Rp. 15.678.626.000) Ruas Jalan Laburan-Solok BatuPerepat-Sungai LangirLori, Laburan - Lori

1.600.000.000,00

4.703.587.800,00

3.113.537.264,00

Perencanaan Paket 19 Ruas Jalan Laburan-Solok BatuPerpat - Sungai Langir - Lori, Laburan - Lori

164.929.000,00

NO

KEGIATAN

Perencanaan Paket 18 Ruas Jalan Long Kali - SebakungMuara Telake

Pengawasan Paket 18 Ruas Jalan Long Kali-SebakungMuara Telake Rp.379.588.000,-

23

24


Realisasi (Rp.)

157.005.000,00

357.610.000,00

155.631.000,00

15.678.626.000,00

5.678.324.800,00

PAKET 19

1.847.415.680,00

PAKET 27 Paket 27 (Multi Years 3 tahun Rp.30.584.619.000)


135


NO

KEGIATAN

Perencanaan Paket 27 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkantoran

25

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Nilai Kontrak (Rp.)


74.857.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan Perkantoran

3.104.695.500,00

13.763.078.550,00

14.085.411.340,00

868.745.660,00

30.584.619.000,00

29.715.873.300,00

Pengawasan Paket 27 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkantoran (Rp. 430.188.000)

80.000.000,00

183.063.600,00

406.808.000,00

40.680.800,00

406.808.000,00

366.127.200,00

1.138.921.600,00

1.000.000.000,00

2.584.345.240,00

287.123.100,00

5.511.000.000,00

1.873.740.000,00

5.927.970.000,00

1.566.798.600,00

7.954.000.000,00

7.953.999.900,00

PAKET 28 Paket 28 (Multi Years 3 tahun Rp. 5.511.000.000) Peningkatan Jalan Simpang Jalan SP4-Seniung Jaya Perencanaan Paket 28 Peningkatan Jalan simpang jalan SP 4 - Seniung Jaya

26

2011

75.988.000,00

PAKET 29 Paket 29 (Multi Years 3 tahun Rp. 7.954.000.000) Peningkatan Jalan Pebencengan

1.617.860.680,00


136


NO

KEGIATAN Perencanaan Paket 29 Peningkatan Jalan Pabencengan

27

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)


Realisasi (Rp.)

107.496.000,00

PAKET 30 Paket 30 (Multi Years 3 tahun Rp. 4.741.800.000) Peningkatan Jalan IKK Tanjung Harapan Perencanaan Paket 30 Peningkatan Jalan IKK Tanjung Harapan

1.000.000.000,00

4.267.700.831,45

237.090.000,00

203.350.000,00

406.700.000,00

4.741.800.000,00

4.741.799.956,00

406.700.000,00

290.668.000,00

74.782.000,00

Pengawasan Rp. 430.188.000,-

671.228,68

- Paket 12 - Paket 30

28

Pembangunan jalan Laburan Mungkur - SP2 - SP1 Suliliran (Multi Years 2 Tahun) Rp. 15.000.000.000,00

500.000.000,00

Perencanaan

80.000.000,00

Pengawasan

25.000.000,00


137


NO

KEGIATAN

29

Peningkatan Jalan Mendik 1-Muara Toyu (Multi Years 2 Tahun) Rp. 15.000.000.000,00

30

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

80.000.000,00

Pengawasan

25.000.000,00

Pengawasan multi Years Rp. 600.000.000,00

31

32

Peningkatan Jalan Gunung Kinjang - Muara Adang (Multi Years 2 Tahun) Rp. 20.000.000.000,00

25.000.000,00

500.000.000,00

80.000.000,00

Pengawasan Multi Years Rp. 401.000.000,00

25.000.000,00


Realisasi (Rp.)

2.500.000.000,00

Perencanaan

Pembangunan Retaining Wall RSUD Panglima Sebaya (Multi Years 2 Tahun) Rp. 21.000.000.000,00

Nilai Kontrak (Rp.)

500.000.000,00

Perencanaan

Pembangunan Jalan Jalur Dua Tanah Periuk - Pasir Belengkong (Multi Years 2 Tahun) Rp.60.000.000.000,00 *

Jumlah

500.000.000,00

138


NO

33

34

35

KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Perencanaan

80.000.000,00

Pengawasan

25.000.000,00

Pembangunan Jalan Jalur 2 Tanah Grogot Kuaro (Multiyears)

10.000.000.000,00

Perencanaan Teknis

814.400.000,00

Manajemen Konstruksi (Multi Years)

600.000.000,00

7.500.000.000,00

Manajemen Konstruksi (Multi Years)

593.005.600,00


Nilai Kontrak (Rp.)

47.744.385.000,00

Pembangunan Jalan Jalur 2 Tanah Grogot Kuaro (Multiyears)

Pembangunan Jalan Jalur 2 Long Ikis - Multi Years 2 Tahun Full Design Rp35.000.000.000,00 *


7.161.657.750,00

500.000.000,00

139


NO

KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Pengawasan Multi Years Rp. 500.000.000,00

36

37

Nilai Kontrak (Rp.)

Realisasi (Rp.)

549.536.743.610,00

346.267.483.951,00

25.000.000,00

Pembangunan Jalan Ruas Desa Lambakan-Desa Kepala Telake (Multi Years 2 Tahun) Rp10.000.000.000,00

3.000.000.000,00

Perencanaan

200.000.000,00

Pengawasan

200.000.000,00

Peningkatan Jalan pasar senaken Rantau Panjang (Multi Years 2 Tahun) Rp.26.000.000.000,00

Jumlah

Jumlah

1.300.000.000,00

64.379.895.274,64


143.786.793.039,05

144.143.963.790,72

83.935.166.088,28

140


Dalam rangka penyediaan infrastruktur jalan untuk peningkatan kualitas sarana transportasi demi untuk kepentingan peningkatan sosial ekonomi masyarakat, selain kontrak tahun jamak (multi years) di atas, beberapa pula mampu ditangani dengan kontrak tahun tunggal seperti data pada tabel berikut :

.


141


Tabel IV.42 Pembangunan Jalan Tahun Tunggal 2010 - 2014 NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

1

Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Gantung - Tanah Periuk/Perbaikan Simpangan

500.000.000,00

500.000.000,00

2

Pembangunan Jalan Perumahan Pemda Tapis

250.000.000,00

250.000.000

3

Lanjutan Peningkatan Jalan Perum Korpri

1.000.000.000,00

1.000.000.000

4

Peningkatan Jalan Lingkungan Pasar Senaken ( ATB )

1.486.421.000,00

1.486.421.000

5

Peningkatan/Pemeliharaan Jalan D.I Panjaitan ( Ruas Mesjid Syuhada - SPBU KM3 )

3.127.213.000,00

3.127.213.000

6

Pembangunan Trotoar Jl. RA Kartini

1.000.000.000,00

1.000.000.000

7

Pembangunan Trotoar Jl. Modang

1.000.000.000,00

1.000.000.000

8

Belanja Modal jalan ( Bantuan Provinsi Tahun 2010 ) Pembangunan Jalan Kerang - Tanjung Aru 65 KM

8.732.414.000,00

8.732.414.000

9

Pembangunan Jalan Legai - Rantau Bintungan - Muara Biu 14 KM

4.875.000.000,00

4.875.000.000


142


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

10

Pembangunan Jalan Jalur 2 di 4 Kecamatan ( Batu Engau, Paser Belengkong, Kuaro dan Long Ikis )

11

Peningkatan Jalan Persawahan

275.649.908,26

275.649.908

12

Pembangunan Jalan Perumahan Korpri

450.000.000,00

450.000.000

13

Peningkatan Jalan Padang Pangrapat (lingkungan)

2.750.000.000,00

2.750.000.000

14

Peningkatan jalan Lingkar Perkantoran

1.422.000.000,00

1.422.000.000

15

Peningkatan Jalan 2 Jalur Keraton Paser Belengkong

3.875.000.000,00

3.875.000.000

16

Peningkatan Jalan Jalur 2 Ibukota Kec. Batu Engau

3.000.000.000,00

3.000.000.000

17

Peningkatan Jalan Jalur 2 Ibukota Kec. Kuaro

1.599.001.138,18

1.599.001.138

18

Peningkatan Jalan Rangan Timur

2.500.000.000,00

2.500.000.000

19

Peningkatan Jalan Pondong - Pasir Mayang seberang

1.000.000.000,00

1.000.000.000

20

Peningkatan Jalan Atang Pait - Tajur

3.000.000.000,00

3.000.000.000

21

Peningkatan Jalan Jalur 2 Ibukota Kec. Long Kali

4.000.000.000,00

4.000.000.000

22

Peningkatan Jalan Pasar Penampungan Senaken

190.000.000,00

190.000.000


8.675.000.000,00

8.675.000.000

143


NO

KEGIATAN

23

Peningkatan Jalan Pangeran Menteri Masjid Syuhada

24

Peningkatan Jalan Jemparing

25

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

1.200.000.000,00

1.200.000.000

750.000.000,00

750.000.000

Lanjutan Peningkatan Jalan Jalur 2 Ibukota Kecamatan Muara Komam

4.000.000.000,00

4.000.000.000

26

Pembangunan Jalan Simpang Batu - Lori

1.425.000.000,00

1.425.000.000

27

(BANTUAN PROVINSI TAHUN 2011) Pembangunan Jalan Desa Mendik (BANTUAN PROVINSI TAHUN 2011)

900.000.000,00

900.000.000

28

Peningkatan Gang Seratai (depan Penndopo) ATB 1 km

1.000.000.000,00

1.000.000.000

29

Peningakatan Jalan Usaha Tani Lati Genring

200.000.000,00

200.000.000

30

Peningkatan Jalan Suliliran (Suliliran Kampung) Kec. Pasir Belengkong

486.622.386,82

486.622.387

31

Pembangunan Jalan 2 Jalur di Empat Kecamatan (Kec. Muara Koman) Bantuan Provinsi Tahun 2010

750.000.000,00

750.000.000

Paket 1 32

Pemeliharaan Jalan TSM Suatang

200.000.000,00

200.000.000

33

Pemeliharaan jalan trans bangdep suatang

150.000.000,00

150.000.000

200.000.000,00

200.000.000

Paket II 34

Peningkatan Jalan Padang Malut batu Kajang


144


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

Paket III 35

Pembuatan Box Culvert jalan Padat Karya Batu Kajang

200.000.000,00

200.000.000

36

Pemeliharaan jalan Rangan Timur

200.000.000,00

200.000.000

37

Pembuatan Box Culvert Rangan Timur

100.000.000,00

100.000.000

160.000.000,00

160.000.000

Paket IV

38

Pembangunan Saluran Pembuangan I Jalan Tentara Masuk Desa/TMD Desa Tepian Batang Paket V

39

Terusan Jalan Lingkungan RT 06 Kel.Kuaro(Belakang Kantor Camat)Kec. Kuaro

150.000.000,00

150.000.000

40

Pengerasan Jalan Blok A Barat,Blok B Barat, Blok D Barat, Blok F Barat dan Blok G Barat Desa Padang Jaya Kec. Kuaro

150.000.000,00

150.000.000

41

Pengerasan Jalan Blok C1 ke C, Jalan Tembus Penghubung Blok E, Blok F, Blok G dan Jalan Tembus Blok I Menuju Jalan Poros ke Kerta Bumi di Desa Kendarom

100.000.000,00

100.000.000

150.000.000,00

150.000.000

Paket VI 42

Pembangunan Parit Jalan Grass Track Atang Pait Desa Pait Sepanjang 100 m 2 sisi


145


NO 43

KEGIATAN Peningkatan Jalan Lingkungan Blok E Desa Sawit Jaya

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

160.000.000,00

160.000.000

Paket VII

44

Pemeliharaan Jalan Poros Desa Kerta Bumi Pengerasan Jalan Blok A,E,F,G Desa Kendarom

160.000.000,00

160.000.000

45

Pembuatan Jalan Tembus RT Menuju Jalan Lingkar Kuaro Kel. Kuaro

140.000.000,00

140.000.000

Paket VIII 46

Peningkatan Jalan Blok D Menuju Pemakaman Desa Klempang sari

160.000.000,00

160.000.000

47

Pembuatan Jalan Tembus RT 09 Kel. kuaro dan RT 04 Klempang Sari

160.000.000,00

160.000.000

48

Pengerasan Jalan Blok E/F Dusun Rangan Timur Desa Rangan

140.000.000,00

140.000.000

Paket IX 49

Pemeliharaan Desa Sandelay Menuju Perbatasan Desa Modang

160.000.000,00

160.000.000

50

Pembukaan Badan Jalan Belakang kantor Camat RT 06 Tembus RT 19 Kel. Kuaro

140.000.000,00

140.000.000

51

Pengerasan Jalan Eks. TMD Dusun Komadi

160.000.000,00

160.000.000

Paket X


146


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

52

Peningkatan Jalan Desa Tajer Mulya Kecamatan Longikis

115.000.000,00

115.000.000

53

Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Sebakung Kec. Longkali

120.000.000,00

120.000.000

54

Pembuatan Jembatan Desa Sebakung Kec. Long Kali

110.000.000,00

110.000.000

Paket XII 55

Pembangunan Jalan Produksi Usaha Tani Gunung Gilung

130.000.000,00

130.000.000

56

Pembukaan Jalan Produksi 2 km

200.000.000,00

200.000.000

Paket XIII 57

Peningkatan Jalan Pajajaran Desa Mendik Makmur Kec. Long Kali

140.000.000,00

140.000.000

58

Peningkatan Jalan Banten Desa Mendik Makmur Kec. LongKali

140.000.000,00

140.000.000

59

Pembangunan Jalan Banen Desa Mendik Makmur Kec. LongKali

190.000.000,00

190.000.000

Paket XIV 60

Pemeliharaan Jalan Kebun Ds. Tampakan

200.000.000,00

200.000.000

61

Rehab 3 (tiga) Buah Jembatan Ulin dan pemasangan gorong2 Jalan Kebun Ds. Tampakan

100.000.000,00

100.000.000

Paket XV


147


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

62

Jalan Usaha Tani Muara Telake

185.000.000,00

185.000.000

63

Jalan Usaha Tani Desa Maruat

185.000.000,00

185.000.000

64

Jalan Ombe Desa Jemparing

100.000.000,00

100.000.000

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

500.000.000,00

500.000.000

1.200.000.000,00

1.200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

1.000.000.000,00

1.000.000.000

1.000.000.000,00

1.000.000.000

Paket XVI 65

Pelebaran Tikungan Tanah Periuk Paket XVII

66

Pelebaran Tikungan jalan DI Penjaitan Paket XVIII

67

Peningkatan Jalan Griya Nusantara Desa Sangkuriman Paket XIX

68

Peningkatan Jalan DI Panjaitan - Jone Paket XX

69

Peningkatan Jalan Nusa Indah - Tembus Gg. 51 Paket XXI

70

Peningkatan Jalan Amas Jone Paket XXII

71

Peningkatan Jalan Swadaya (Tembusan Jalan Lambung Mangkurat - Jalan Agus Salim) Paket XXIII


148


NO 72

KEGIATAN Peningkatan Jalan Simpang Empat Perum Tapis

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

360.236.000,00

360.236.000

500.000.000,00

500.000.000

500.000.000,00

500.000.000

4.940.167.000,00

4.940.167.000

3.327.190.000,00

3.327.190.000

2.000.000.000,00

2.000.000.000

1.000.000.000,00

1.000.000.000

1.500.000.000,00

1.500.000.000

Paket XXIV 73

Peningkatan Jalan Krayan Jaya Kec. Long Ikis Paket XXV

74

Peningkatan Jalan Desa Busui Kec. Batu Sopang Paket XXVI

75

Peningkatan Jalan Dua Jalur Kec. Muara Koman Paket XXVII

76

Peningkatan Jalan Dua Jalur Kec. Long Kali Paket XXVIII

77

Pembangunan Jalan Lingkar Tapis - Tembus Jalan Lingkungan Perkantoran Paket XXIX

78

Pembangunan Jalan Lingkar Tapis - Tembus Km. 3 ( Depan Kantor PLN ) Paket XXX

79

Peningkatan Jalan Danom Layung Air Long Kali Paket XXXI


149


NO

80

KEGIATAN Pelebaran Jalan Kandilo Bahari ( Bawah Jembatan Sungai Tanah Grogot - Sungai Tuak )

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

1.500.000.000,00

1.500.000.000

450.000.000,00

450.000.000

500.000.000,00

500.000.000

500.000.000,00

500.000.000

200.000.000,00

200.000.000

3.883.647.000,00

3.883.647.000

Paket XXXII 81

Peningkatan Jalan Cempedak ( Perum BTN Jone Indah ) Paket XXXIII

82

Peningkatan Jalan Suliliran Baru Kec.Pasir Belengkong Paket XXXIV

83

Peningkatan Jalan Desa Rangan, Kendarum dan Kerta Bumi Kec. Kuaro Paket XXXV

84

Peningkatan Jalan Pondong - Pasir Mayang Seberang Paket XXXVII

85

Peningkatan Jalan Janju - Jone/Pondong Baru ( Bantuan Provinsi APBD.P 2011 ) Paket XXXVIII

86

Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Tilung RT. 10 Desa Pait Kec.Long Ikis.--

150.000.000,00

150.000.000

87

Peningkatan Jalan Desa Sekurou--

150.000.000,00

150.000.000

Paket XXXIX


150


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

88

Peningkatan Jalan Usaha Tani KKPA Tualan Kec. Long Kali.--

150.000.000,00

150.000.000

89

Peningkatan Jalan Mendik Kampung LPB Kec. Long Kali.--

150.000.000,00

150.000.000

Paket XXXX 90

Peningkatan Jalan SP.2 Kec. Pasir Belengkong.--

150.000.000,00

150.000.000

91

Peningkatan Jalan SP.4 Kec. Pasir Belengkong.--

100.000.000,00

100.000.000

150.000.000,00

150.000.000

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

Paket XXXXI 92

Pembuatan Parit Jalan Lingkungan Desa Swanslutung Kec. Muara KomamPaket XXXXII

93

Peningkatan Jalan Usaha Tani Sekiat RT. 05 SentuwokPaket XXXXIII

94

Peningkatan Jalan Usaha Tani Tanjung Turu KKPAPaket XXXXIV

95

Peningkatan Jalan Usaha Tani Sama Taka Kel. Long Kali RT. 16Paket XXXXV


151


NO 96

KEGIATAN Peningkatan Jalan Usaha Tani Dina Lestari Makmur RT. 15 Kedeman-

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

Paket XXXXVI 97

Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Munggu Kec. Long KaliPaket XXXXVII

98

Peningkatan Jalan Tajer Mulya Kec. Long IkisPaket XXXXVIII

99

Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelurahan Long KaliPaket XXXXIX

100

Peningkatan Jalan Usaha Tani PutangPaket XXXXX

101

Peningkatan Jalan Simping SMP 2 Gg. Zahra D.I PenjaitanPaket XXXXXI

102

Pembuatan Jalan Usaha Tani Pinang JatusPaket XXXXXII

103

Pembuatan Jalan Menuju Stadion Olahraga KuaroPaket XXXXXIII


152


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

104

Peningkatan Jalan Eks TMD Komadi Kelurahan Kuaro-

105

Peningkatan Jalan Masuk STIE Widya Praja Kab. Paser ( ATB )

320.000.000,00

320.000.000

106

Pembangunan Jl. Untung Suropati - Tembus Pesantren Pastabiqul Khairat Senaken

363.305.000,00

363.305.000

107

Peningkatan Jalan Perumahan PU depan SMP 2 T.Grogot - Mesjid Jone Kec. T.Grogot..

300.000.000,00

300.000.000

108

Peningkatan Jalan Swadaya (Tembus Jl.Lambung Mangkurat - Jl.Agus Salim)

1.000.000.000,00

1.000.000.000

109

Peningkatan Pelebaran Jalan D.I. Panjaitan Kec. Tanah grogot

2.000.000.000,00

2.000.000.000

110

Pembangunan Jalan Desa Tajer Mulya Kec. Long Ikis

500.000.000,00

500.000.000

111

Peningkatan Jalan Jalur 2 Kecamatan Kuaro

10.000.000.000,00

10.000.000.000

112

Peningkatan Jalan Jalur 2 Kecamatan Pasir Belengkong

10.000.000.000,00

10.000.000.000

113

Peningkatan Jalan Jalur 2 Keraton Pasir Belengkong

5.000.000.000,00

5.000.000.000

114

Peningkatan Jalan Pasar Penampungan Senaken

1.000.000.000,00

1.000.000.000


200.000.000,00

200.000.000

153


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

115

Peningkatan Jalan Desa Riwang

2.000.000.000,00

2.000.000.000

116

Peningkatan jalan Bersama Tanah Periuk

1.500.000.000,00

1.500.000.000

117

Peningkatan Jalan Legai Tembus PT Kideco Jaya Agung ATB

2.000.000.000,00

2.000.000.000

118

Peningkatan Jalan Pondong - Pasir Mayang

2.000.000.000,00

2.000.000.000

119

Pembangunan Jalan Desa Krayan Jaya Tembus Desa Jemparing Kec. Long Ikis

2.000.000.000,00

2.000.000.000

120

Pembangunan Jalan Doyam Seriam Desa Modang

3.000.000.000,00

3.000.000.000

121

Pembangunan Jalan Senipah - Random

500.000.000,00

500.000.000

122

Peningkatan Jalan Long Ikis Kayungo Sari Kec. Long Ikis.

4.750.000.000,00

4.750.000.000

123

Peningkatan Jalan Pedesaan Senipah..

3.000.000.000,00

3.000.000.000

124

Peningkatan Jalan Desa Mendik V - Mendik Bakhti.

1.877.500.000,00

1.877.500.000

125

Peningkatan Jalan Desa Maruat..

1.877.500.000,00

1.877.500.000

126

Pembuatan siring jalan pendekat muser

1.448.654.000,00

1.448.654.000

127

Peningkatan Lanjutan Jalan Janju - Jone (Banprov. 2012 )

5.800.000.000,00

5.800.000.000

128

Peningkatan Jalan Masuk Pabrik CPO KM 12 Janju

200.000.000,00

200.000.000


154


NO

KEGIATAN

129

Peningkatan jalan masuk stadion Tanah Grogot

130

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

1.500.000.000,00

1.500.000.000

Peningkatan Jalan Lempok Desa Janju

443.000.000,00

443.000.000

131

Peningkatan Jalan Kedondong Perum BTN Jone

443.000.000,00

443.000.000

132

Peningkatan Jalan Produksi Panyumbolum

443.000.000,00

443.000.000

133

RT 16 Sungai Rie Kelurahan Kuaro

134

Pembangunan Jalan Masuk Polres Paser

2.000.000.000,00

2.000.000.000

Pembangunan Jalan Lingkungan Kantor Brimob

2.400.000.000,00

2.400.000.000

135

Peningkatan Jalan/ Halaman Masuk Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Grogot

1.750.000.000,00

1.750.000.000

136

Peningkatan Jalan Tanjung Raya Batu Kajang Menunju Jalan Negara

454.195.400,00

454.195.400

137

Peningkatan Jalan Desa Tanjung Pinang Kecamatan Muara Samu

300.000.000,00

300.000.000

138

Peningkatan Jalan Sepanjang Sungai Longkali RT. 01 Longkali

1.500.000.000,00

1.500.000.000

139

Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Putang

650.000.000,00

650.000.000

Peningkatan Jalan Kompleks Perum Korpri Blok E Tana Paser

800.000.000,00

800.000.000


155


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

140

Peningkatan Jalan Kompleks Perum Korpri Blok D Tana Paser

1.000.000.000,00

1.000.000.000

141

Peningkatan Jalan Lingkungan Jalur 1 - Jalur 3 Desa Damit Kec. Pasir Belengkong

1.000.000.000,00

1.000.000.000

142

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sekurau Jaya Kec. Longikis

4.000.000.000,00

4.000.000.000

143

Peningkatan Jalan Orange Desa Tanah Periuk

1.000.000.000,00

1.000.000.000

144

Peningkatan Jalan RT 004 Kampung Jawa Desa Tanah Periuk

500.000.000,00

500.000.000

145

Peningkatan Jalan Senaken Ujung Gg. Alam Permai menuju Rantau Panjang RT 005 Desa Senaken

600.000.000,00

600.000.000

146

Pembangunan Jalan 2 Jalur Kandilo Bahari menuju Jembatan Tanah Periuk

5.000.000.000,00

5.000.000.000

147

Pembangunan Jalan 2 Jalur Yos Sudarso sampai Pasar Senaken

3.500.000.000,00

3.500.000.000

148

Peningkatan Jalan Tapis tembus Km 4 Depan PLN

5.000.000.000,00

5.000.000.000

149

Peningkatan Jalan Simpang 3 Long Kali Rantau Belimbing

5.000.000.000,00

5.000.000.000

150

Peningkatan Jalan Stadion tembus Km 2,5 Tanah Grogot

5.000.000.000,00

5.000.000.000

151

Pelebaran Jalan Imam Bonjol (depam Masjid

2.000.000.000,00

2.000.000.000


156


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

152

Agung) dan Jalan Cut Nyadin

153

Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Yos Sudarso

5.000.000.000,00

5.000.000.000

154

Peningkatan Jalan Jalur 2 Kerang

4.000.000.000,00

4.000.000.000

155

Peningkatan Jalan Jalur 2 Kecamatan Long Ikis

10.000.000.000,00

10.000.000.000

156

Pembangunan Jalan Utama 2 Jalur Masuk Perumahan PNS

2.000.000.000,00

2.000.000.000

157

Pembangunan jalan masuk ke perkampungan Tukari di Batu Kajang

1.500.000.000,00

1.500.000.000

158

Pelebaran Jalan RM Noto Sunardi

10.000.000.000,00

10.000.000.000

159

Pelebaran Bahu Jalan Padat Karya (Swakelola)

2.000.000.000,00

2.000.000.000

160

Lanjutan Jalan Janju-Jone

6.100.000.000,00

6.100.000.000

161

Pembangunan Jalan Surya Tembus Jalan Terusan PLN

1.500.000.000,00

1.500.000.000

162

Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani "Penyali Permai" Desa Suliliran Kec. Pasir Belengkong

1.000.000.000,00

1.000.000.000

163

Pembangunan Jalan 2 Jalur Terusan Jembatan Sungai Tuak

1.000.000.000,00

1.000.000.000

164

Peningkatan Jalan Lingkungan Pasar Senaken

1.000.000.000,00

1.000.000.000

165

Peningkatan Jalan Sungai Tuak-Pulau Rantau-Pepara (LPB)

3.000.000.000,00

3.000.000.000


157


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

166

Peningkatan Jalan Lolo-Muara Biu-Muara Samu-Libur Dinding-Rantau Atas-Tanjung Pinang-Muara Andeh

10.000.000.000,00

10.000.000.000

167

Pembangunan Ruas Jalan Simpang Pait-Long Gelang-Tiwei-BelimbingPerkuin-Lambakan

10.000.000.000,00

10.000.000.000

168

Peningkatan Jalan Masuk Menuju Perkemahan Petangis

2.000.000.000,00

2.000.000.000

169

Peningkatan Jalan Desa Padang Pangrapat 5 KM

1.660.000.000,00

1.660.000.000

170

Peningkatan Jalan Desa Olung Kec. Long Ikis ATB

2.805.000.000,00

2.805.000.000

171

Peningkatan Jalan Desa Muara Telake

1.850.000.000,00

1.850.000.000

172

Peningkatan Jalan Mendik Bakti

898.500.000,00

898.500.000

173

Pembangunan Jalan Dusun Bayang Sangkuriman

898.500.000,00

898.500.000

174

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Janju Dusun Milis

898.500.000,00

898.500.000

175

Peningkatan Jalan Veteran Depan Kantor Desa Pait Kec. Long Ikis

898.500.000,00

898.500.000

176

Peningkatan Jalan Beringin Urip dan Beringin Mekar Desa Meruat

1.386.500.000,00

1.386.500.000

177

Peningkatan Jalan Petiku 5 KM

898.500.000,00

898.500.000


158


NO

KEGIATAN

178

Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Senipah

179

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

2.000.000.000,00

2.000.000.000

Peningkatan Jalan Persawahan Desa Tanjung Aru

898.500.000,00

898.500.000

180

Peningkatan Jalan Sebakung V-Sebakung Kampung

898.500.000,00

898.500.000

181

Pembangunan Jalan Dua Jalur Kec. Kuaro

1.500.000.000,00

1.500.000.000

182

Pelebaran Jalan Untung Suropati-Simpang Senaken

2.000.000.000,00

2.000.000.000

183

Peningkatan Jalan Padat Karya Desa Keluang Paser Jaya Kec. Kuaro

6.630.000.000,00

6.630.000.000

184

Peningkatan Jalan Jalur 2 (Tambal Sulam) Kec. Muara Komam

1.500.000.000,00

1.500.000.000

185

Peningkatan Jalan Jalur 2 Kecamatan Long Kali

2.500.000.000,00

2.500.000.000

186

Pembuatan Pelengkap Jalan Jalur 2 (dua) Keraton Pasir Belengkong

300.000.000,00

300.000.000

187

Pembuatan Pelengkap Jalan Jalur 2 (dua) Kecamatan Pasir Belengkong

200.000.000,00

200.000.000

188

Peningkatan Jalan Padang Pengrapat (Kebun Jeruk)

250.000.000,00

250.000.000

189

Pembangunan Jalan Tembus Jone Padang Pengrapat-Janju

5.000.000.000,00

5.000.000.000

190

Peningkatan Jalan dalam kota Tanah Grogot

2.838.000.000,00

2.838.000.000


159


NO

KEGIATAN

191

Penanganan Parit Paska Banjir di Desa Sempulang

192

Pelebaran Jalan Tanah Periuk-Pasir Belengkong

193

Normalisasi Saluran Jl. Sultan Hasanudin Gg. Sepakat

194

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

200.000.000,00

200.000.000

4.000.000.000,00

4.000.000.000

200.000.000,00

200.000.000

Peningkatan Ruas Jalan Simpang Laburan-Lori

8.000.000.000,00

8.000.000.000

195

Pembangunan Jalan 2 Jalur, Kecamatan Kuaro (Segmen Tanah Grogot-Jembatan Sei.Muru)

3.600.000.000,00

3.600.000.000

196

Peningkatan Jalan Random-Senipah

485.000.000,00

485.000.000

197

Peningkatan Jalan Bersama RT. 08 Tanah Periuk

188.000.000,00

188.000.000

198

Peningkatan Jalan Silar RT 01 Sebakung Makmur

188.000.000,00

188.000.000

199

Peningkatan Jalan Kemayar Long Kali

188.000.000,00

188.000.000

200

Drainase Jalan Bersama RT. 08 Tanah Periuk

94.000.000,00

94.000.000

201

Peningkatan Jalan Sekulit RT. 02 Desa Munggu Kec. Long Kali

200.000.000,00

200.000.000

202

Peningkatan Jalan Blok D Desa Sawit Jaya Kec. Long Ikis

200.000.000,00

200.000.000

203

Peningkatan Jalan Usaha Tani sekiyet Kelurahan Long Kali

400.000.000,00

400.000.000


160


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

204

Peningkatan Jl. As-Salam Menuju Jl. Ali Desa Tanah Periuk

400.000.000,00

400.000.000

205

Peningkatan Jalan Bukit Benaung Kec. Kuaro

898.500.000,00

898.500.000

206

Pembukaan Jalan Usaha tani sakiet Long kali

190.000.000,00

190.000.000

207

Peningkatan jalan Tanjung Turu Kel. Long Kali

190.000.000,00

190.000.000

208

Peningkatan Jalan Lolo-Muara Biu-Muara Samu-Libur Dinding-Rantau Atas-Tanjung Pinang-Muara Andeh

9.500.000.000,00

9.500.000.000

209

Pembangunan Ruas Jalan Simpang Pait-Long Gelang-Tiwei-BelimbingPerkuin-Lambakan

9.500.000.000,00

9.500.000.000

210

Pembangunan Jalan Dua Jalur Kec. Kuaro

5.075.000.000,00

5.075.000.000

211

Pembangunan Jalan 2 Jalur Kandilo Bahari menuju Jembatan Tanah Periuk

6.648.083.000,00

6.648.083.000

212

Pembangunan Jalan 2 Jalur Yos Sudarso sampai Pasar Senaken

5.344.563.000,00

5.344.563.000

213

Peningkatan Jalan Tapis tembus Km 4 Depan PLN ( Full Desain Rp. 24.019.730.000,00 )

9.469.730.000,00

9.469.730.000

214

Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Yos Sudarso (Full Desain Rp.15.704.453.000,-

12.674.453.000,00

12.674.453.000


161


NO

KEGIATAN

215

Peningkatan Jalan Sepanjang Sungai Longkali RT. 01 Longkali ( full Desain 2.200.000.000,00 )

216

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

675.000.000,00

675.000.000

Perbaikan Siring dan Badan Jalan Longsoran Jalan Yos Sudarso Kec. Tanah Grogot ( Full Desain Rp. 13.520.393.000,00 )

5.000.000.000,00

5.000.000.000

217

Peningkatan Jalan Kenanga Senaken (ATB)

1.455.000.000,00

1.455.000.000

218

Peningkatan Jalan IKK Long Kali

2.000.000.000,00

2.000.000.000

219

Peningkatan Jalan Jalur 2 (Tambal Sulam) Kec. Muara Komam ( lanjutan )

1.000.000.000,00

1.000.000.000

220

Peningkatan Jalan Jalur 2 Pasir Belengkong

2.000.000.000,00

2.000.000.000

221

Peningkatan Jalan Tapis-KM4 (SPBU) *

5.000.000.000,00

5.000.000.000

222

Peningkatan Jalan Tembus Jone Padang Pengrapat-Janju *

2.500.000.000,00

2.500.000.000

223

Pembangunan Retaining Wall Jalan Tapis Tembus KM 4 Depan PLN

1.450.000.000,00

1.450.000.000

224

Pembangunan Jalan-jalan poros/Penghubung dan Lingkungan Kawasan Desa Terisolir di Kabupaten Paser (Bankeu Prov. APBD 2014) (Jalan Desa Kerang-Tampakan-Kerang Dili-Lomu-Pengguren-Segendang-Kladen-Rand om-Senipah)

20.000.000.000,00

20.000.000.000


162


NO

KEGIATAN

225

Peningkatan Jalan Damit-Bekoso Peningkatan jalan masuk Pesantren Fastabiqul Khairat Senaken

985.000.000,00

985.000.000

226

Peningkatan jalan Perumahan Korpri Rawasari ke Rawa Makmur *

990.000.000,00

990.000.000

227

Peningkatan jalan RT 13 Menuju Tempat pemakaman Umum Kec. Long Kali

1.000.000.000,00

1.000.000.000

228

Peningkatan Jalan Komplek Griya Nusantara Sangkuriman

985.000.000,00

985.000.000

229

Peningkatan Jalan Indra, Senaken

1.350.000.000,00

1.350.000.000

230

Peningkatan Jalan Cempedak Jone

1.500.000.000,00

1.500.000.000

231

Peningkatan Jalan Jalur 2 Longkali

1.000.000.000,00

1.000.000.000

232

Peningkatan Jalan Kayungo I C

2.780.000.000,00

2.780.000.000

233

Peningkatan Jalan Terminal Muara Telake

2.800.000.000,00

2.800.000.000

234

Peningkatan Jalan Long Kali - Sebakung Muara Telake

30.710.000.000,00

30.710.000.000

235

Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Jemparing-Kayungo Sari

500.000.000,00

500.000.000

236

Pembangunan Siring Samping BLK Depan RSU

1.300.000.000,00

1.300.000.000

237

Pengecetan Trotoar jalan Jenderal Sudirman

200.000.000,00

200.000.000

238

Pengecetan Trotoar jalan masuk perkantoran dan rumah sakit

200.000.000,00

200.000.000


2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

163


NO

KEGIATAN

239

Peningkatan Jalan Gang. Amas Blok.D Desa Jone

240

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

400.000.000,00

400.000.000

Pembangunan Drainase dan Box Culvert desa Kayungo Sari

2.000.000.000,00

2.000.000.000

241

Peningkatan Jalan Sungai Tuak - Pepara (Jembatan Pepara-Suliliran) (Swakelola)

1.000.000.000,00

1.000.000.000

242

Pembangunan Saluran Pembuangan Kandilo Bahari (Swakelola)

200.000.000,00

200.000.000

243

Peningkatan Jalan Muara Pasir - Air Mati

2.500.000.000,00

2.500.000.000

244

Peningkatan Jalan Ulin - Terminal - SMK 3 Negeri Tanah Grogot

920.000.000,00

920.000.000

152.611.829.000

97.895.561.433

JUMLAH


30.646.048.000

68.849.513.433

65.265.959.000

171.884.695.400

164


Di samping pembangunan infrastruktur jalan, bersamaan dengan itu dibangun juga infrastruktur jembatan di ruas jalan yang membutuhkan jembatan dan didalamnya termasuk pembangunan gorong-gorong/box culvert. Pada prinsipnya pembangunan jalan harus sebanding atau diikuti dengan jembatan pada ruas yang ditangani, karena merupakan satu kesatuan ruas jalan. Komposisi jembatan dan gorong gorong selama kurun waktu tahun 2010–2014, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini : Tabel IV.43 Komposisi Status Jembatan dan Gorong-Gorong di Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014

NO 1

URAIAN

TAHUN 2010

2012

2013

2014

Jembatan Kabupaten Paser Jembatan Rangka baja

8

bh

13

bh

13

bh

15

bh

15

bh

59

bh

63

bh

65

bh

69

bh

70

bh

4

bh

10

bh

10

bh

8

bh

8

bh

229

bh

233

bh

237

bh

240

bh

240

bh

174

bh

191

bh

197

bh

204

bh

204

bh

- Sedang

44

bh

44

bh

42

bh

41

bh

39

bh

- Rusak

31

bh

30

bh

29

bh

27

bh

22

bh

- Rusak Berat

52

bh

50

bh

48

bh

46

bh

43

bh

Jembatan Beton Jembatan Gantung Jembatan Kayu 2

2011

Kondisi Jembatan - Baik

3

Gorong-Gorong/Box/Double/Jembatan Dibawah 4 M

a.

Jenis Konstruksi

b.

Konstruksi beton

551

bh

556

bh

557

bh

565

bh

568

bh

Konstruksi Kayu

186

bh

190

bh

194

bh

197

bh

197

bh

- Baik

423

bh

428

bh

432

bh

440

bh

443

bh

- Sedang

121

bh

120

bh

119

bh

119

bh

117

bh

- Rusak

76

bh

74

bh

72

bh

71

bh

69

bh

111

bh

109

bh

107

bh

104

bh

100

bh

Kondisi

- Rusak Berat


165


Pembangunan Jembatan sampai saat ini juga dilakukan dengan kontrak tahun jamak dan tahun tunggal sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :


166


Tabel IV.44 Pembangunan Jembatan Multi Years 2010 – 2014 NO

KEGIATAN

1

Pembangunan Jembatan Lengkung Tanah Grogot - Sungai Tuak Tahap II ( multi Years 2 Tahun Rp. 70.957.242.632,92 ) Kec. Tanah Grogot

2

Pembangunan Jembatan Tanah Grogot Sungai Tuak (Multi Years)

3

Paket 20 Pembangunan Jembatan Maruat Muara Telake ( Multi years 3 Tahun ) Rp. 8.000.000.000,-

4

5

2010

2011

2012

2013

55.810.757.600,00

2014

Jumlah

55.810.757.600,00

22.968.085.600,00

22.968.085.600

1.000.000.000,00

6.396.796.344,80

1.678.726.581,00

9.075.522.926

Paket 21 Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Rantau Atas ( Multi Years 3 Tahun ) Rp. 9.890.341.000,-

989.034.100,00

8.152.729.940,00

1.195.553.157,00

10.337.317.197

Paket 22 Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Belimbing (Multi Years 3 Tahun) Rp. 7.823.411.000,-

782.341.100,00

7.446.837.400,00

2.200.000.000,00

10.429.178.500


167


NO

KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

6

Paket 23 Pembangunan Jembatan Lingkar Kuaro ( Multi Years 3 Tahun ) Rp. 5.000.000.000,-

500.000.000,00

7

Paket 24 Pembangunan Jembatan Rangka Pepara - Belebak ( Multi Years 3 Tahun ) Rp.27.702.215.000,-

925.707.200,00

12.526.218.500,00

10.000.000.000,00

8

Paket 25 Pembangunan Jembatan Sekiat (Multi Years 3 Tahun ) Rp. 7.661.132.000,-

766.113.200,00

5.211.778.100,00

739.381.300,00

9

Pembangunan Turap Sungai Kandilo di Sungai Tuak (Multi Years)

1.000.000.000,00

10

Pembangunan Jembatan Seratai Rangka Baja Tanah Periuk Bentang 100 M (Multi Years)

6.280.000.000,00

11

Pembangunan Jembatan Rangka Baja Pepara - Belebak (Multi Years 3 Tahun (Bankeu. Prov 2013 )

4.600.000.000,00

12

Pembangunan Turap Sungai Tuak (Multiyears) (Pembayaran Tahun 1)

5.000.000.000,00


2014

Jumlah

500.000.000

274.047.000,00

23.725.972.700

6.717.272.600

1.000.000.000

13.000.000.000,00

20.254.669.100,00

39.534.669.100

4.600.000.000

28.502.008.000,00

33.502.008.000

168


NO

13

KEGIATAN

2010

2011

2012

Pembangunan Turap Sungai Tuak (Multiyears) (Pembayaran Tahun 1) (Bankeu. Prov 2013 )

JUMLAH


2013

2014

10.400.000.000,00

55.810.757.600

27.931.281.200

47.014.360.285

48.813.661.038

Jumlah

10.400.000.000

49.030.724.100

228.600.784.223

169


Tabel IV.45 Pembangunan Jembatan Tahun Tunggal NO

KEGIATAN

2010

2012

2013

2014

Jumlah

1

Pembangunan Siring Pasangan Batu Jembatan Bente Tualan

100.000.000,00

100.000.000,00

2

Pembangunan Jembatan Sungai Tengar

300.000.000,00

300.000.000

3

Pembangunan Jembatan Muser Struktur bawah dan jalan pendekat (Offbridge Jembatan)

1.000.000.000,00

1.000.000.000

4

Pembangunan Jembatan Legai Exs Rangka Batu Kajang Tahap I Kec. Batu Kajang (Batu Sopang)

1.000.000.000,00

1.000.000.000

5

Perkuatan Jangkar Jembatan Gantung Pelawan Arah Damit

85.000.000,00

85.000.000

6

Pembangunan Siring Box Culvert Tahura Lati Petangis

87.000.000,00

87.000.000

7

Pembangunan Jembatan Gantung Bente Tualan

1.050.000.000,00

1.050.000.000

8

Pembangunan Jembatan Gantung Muara Payang - Long Sayo

1.545.200.000,00

1.545.200.000

9

Pembangunan Dermaga Tanjung Tritip

100.000.000,00

100.000.000

10

Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Desa Senipah

40.000.000,00

40.000.000

11

Penyempurnaan Turap Sungai kandilo dan Sungai Paser Belengkong

2.900.000.000,00

2.900.000.000

12

Pembuatan Box Culvert di Desa Muara Telake Kec. Long Kali

95.000.000,00

95.000.000

13

Pembuatan Jembatan Desa Sebakung Kec Long Kali

14

Rehab 3 (tiga) Buah Jembatan Ulin dan pemasangan gorong2 Jalan Kebun Ds. Tampakan


110.000.000 100.000.000

100.000.000

170


NO

KEGIATAN

15

Pembangunan Jembatan Pinang Jatus

16

2010

2012

2013

2014

Jumlah

100.000.000

100.000.000

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Bente Tualan

3.850.000.000

3.850.000.000

17

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Muser

5.920.023.000

5.920.023.000

18

Rehab Jembatan Titian Tanjung Aru

100.000.000

100.000.000

19

Pembangunan Jembatan Rangka Baja Muser

4.700.000.000

4.700.000.000

20

Pembangunan Jembatan Rangka Baja Legai

3.941.382.000

3.941.382.000

21

Pembuatan Box Culver dan Siring RT I Kel. Long Kali

22

Pembangunan Jembatan Kayu Ulin 4 x 4 olung - lampi Kec. Long Ikis.--

100.000.000

100.000.000

23

Pembangunan Slab Colvert 3 buah ruas jalan ( PNPM) Desa Kerta Bakti Long Gelang Kec. Long Ikis.--

100.000.000

100.000.000

24

Pembangunan Jembatan Ulin Jalan Veteran Gg. ikhwan Simpang Pait Kec. Long Ikis.--

25

Pembangunan Box Culvert Senipah-

200.000.000

200.000.000

26

Pembangunan Box Culvert Suliliran-

200.000.000

200.000.000

27

Pembangunan Box Culvert Jalan Bukit Binang Kelurahan Kuaro-

100.000.000

100.000.000

28

Pembangunan Box Culvert Gang Warga Jalan R. Suprapto Kelurahan Kuaro-

29

Pembangunan Box Culvert Gunung Putar-

30

Pembangunan Jembatan Titian Tanjung Aru

200.000.000

200.000.000

31

Pembangunan Jembatan Sebakung Kampung

200.000.000

200.000.000


150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000 200.000.000

200.000.000

171


NO

KEGIATAN

2010

2012

2013

2014

Jumlah

32

Pembangunan Box Culvert di Tepian Batang

200.000.000,00

200.000.000

33

Pembangunan Jembatan Brewe Sekurao Jaya.--

200.000.000,00

200.000.000

34

Pembangunan dermaga ulin desa Muara Toyu Kec. Longkali

443.000.000,00

443.000.000,00

35

Pembangunan Jembatan Titian Ulin Sungai Tuak Tersebar

262.000.000,00

262.000.000,00

36

Pembangunan Jembatan Titian Ulin Desa Tanah Periuk RT 5 RW 2

262.000.000,00

262.000.000,00

37

Pembangunan Jembatan dan gorong- gorong kayu ulin ruas jalan Long kali- Sebakung-Muara Telake di Kec. Long Kali

3.400.000.000,00

3.400.000.000,00

38

Pembangunan Jembatan dan gorong- gorong diteruskan Jalan Lingkungan RT 06 Kelurahan Kuaro

100.000.000,00

100.000.000,00

39

Pembangunan siring longsoran Desa Tajer Mulya kecamatan long ikis

2.700.000.000,00

2.700.000.000

40

Pembangunan Jembatan Titian Gang Samudera Jalan P. Singa Maulana

300.000.000,00

300.000.000,00

41

Pembangunan Jembatan Rangka Baja Menuju Desa Lambakan (Tahap 1)

3.178.514.000,00

3.178.514.000,00

42

Rehabilitasi Jembatan Desa Sekurau Jaya

500.000.000,00

500.000.000,00

43

Rehabilitasi Jembatan Penghubung Desa Mendik Menuju Desa Mendik Makmur Kec. Long Kali

800.000.000,00

800.000.000,00

44

Pembangunan Jembatan RT. 6 Tembus Pasar Lama Kelurahan Kuaro

335.000.000,00

335.000.000,00

45

Pembangunan Jembatan Blok D Desa Padang Jaya Kec. Kuaro

250.000.000,00

250.000.000,00

46

Pembangunan Jembatan Libur Dinding (Tahap 2)

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

47

Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Long Sayo (Tahap 1) (Full Desain Rp.10.628.126.000,00)

10.628.126.000,00

10.628.126.000,00


172


NO

KEGIATAN

2010

2012

2013

2014

Jumlah

48

Pembangunan Jembatan Gunung Putar- Bente Tualan

250.000.000,00

250.000.000,00

49

Pembangunan Box Culvert 3 Buah di Tanah Grogot

200.000.000,00

200.000.000,00

50

Pembangunan Box Culvert di Desa olung dan Siring Desa Kayungo Sari

300.000.000,00

300.000.000,00

51

Pembangunan Box Culvert Tersebar lingkungan Desa Kayungo Sari

700.000.000,00

700.000.000,00

52

Pembangunan Dermaga Desa Petiku

188.000.000,00

188.000.000,00

53

Pembuatan Jembatan Desa Munggu Kecamatan Long Kali

400.000.000,00

400.000.000,00

54

Pembangunan Box Culvert Desa Senipah

200.000.000,00

200.000.000,00

55

Pembangunan Box Culvert Sebandip Suatang Bulu

200.000.000,00

200.000.000,00

56

Pembangunan Jembatan Libur Dinding

57

Pembangunan Jembatan Slab Beton Desa Pasir Mayang

58

13.200.000.000,00

13.200.000.000

200.000.000,00

200.000.000

Pembangunan Jembatan Desa Belimbing *

4.900.000.000,00

4.900.000.000

59

Pembangunan Jembatan Rangka Baja Menuju Desa Lambakan (Tahap2) *

8.380.000.000,00

8.380.000.000

60

Pembangunan Box Culvert Desa Pulau Rantau

396.000.000,00

396.000.000

27.076.000.000

86.796.245.000

JUMLAH


8.302.200.000

4.867.000.000

26.129.640.000

173


Tabel IV.46 Kegiatan Penanganan Bidang Pengairan/Irigasi Tahun 2010 – 2014

NO 1

TAHUN

URAIAN

2010

2014

m'

103.303

m'

103.303

m'

103.303

m'

103.303

m'

sekunder

96.427

m'

99.927

m'

99.927

m'

102.427

m'

102.427

m'

Tersier

56.765

m'

59.265

m'

59.265

m'

60.965

m'

60.965

m'

Sal. Pembuang

30.400

m'

30.400

m'

30.400

m'

30.400

m'

30.400

m'

Beton

6

bh

8

bh

8

bh

9

bh

9

bh

Baja/ Besi

-

bh

-

bh

-

bh

-

bh

-

bh

58

bh

60

bh

60

bh

61

bh

61

bh

8.442,75

Ha

8.442,75

Ha

8.442,75

Ha

9.067,75

Ha

9.067,75

Ha

5

bh

5

bh

5

bh

5

bh

5

bh

PINTU AIR

SAWAH Terairi/ Fungsional

4

2013

103.303

Kayu 3

2012

SALURAN Primer

2

2011

POMPANISASI Jumlah

Selama kurun waktu tahun 2010 – 2014, Pemerintah juga membangun infrastruktur dalam bidang pengairan irigasi, yang di dalamnya

adalah

pembangunan/rehabilitasi/normalisasi

sejumlah

saluran dari mulai saluran sekunder, tersier dan saluran penunjang lainnya, di samping itu juga membangun bangunan air lainnya, seperti pintu air, embung/dam mini, yang semuanya adalah untuk menunjang sistem pertanian, khususnya padi sawah yang sangat erat hubungannya dengan produktivitas petani secara menyeluruh. Berikut ini adalah daftar penanganan bidang pengairan/irigasi yang dilaksanakan selama kurun waktu 2010 – 2014 :


174


Tabel IV.47 Penanganan Pengairan tahun 2010 – 2014 No

Program/ Kegiatan/ Pekerjaan

2010

2011

2012

2013

2014

JUMLAH

1.

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

-

Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

-

Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

-

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

-

Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian

-

Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

941.414.973,00

-

Kegiatan Pembangunan Pintu Air

715.469.973,00

-

Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (DAK dan APBD)

738.325.953,97

738.325.954

-

Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK dan APBD)

2.738.625.046,03

2.738.625.046

-

Kegiatan Penyusunan Sistim Informasi/Data Base Pengairan


1.075.705.000

1.075.705.000

490.299.946

1.292.225.600,00

536.560.000,00

344.910.750,00

777.715.000

1.723.655.000,00

1.155.973.973,00

3.148.771.323,83

100.000.000,00

22.406.370.050,00

13.100.120.000,00

619.770.000,00

2.938.855.546 2.846.280.750

137.575.000,00

39.948.810.347 941.414.973

330.736.905,06

190.640.000,00

108.760.000,00

198.800.000,00

1.236.846.878

342.936.000,00

750.496.000

175


-

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

Kegiatan Pelaksanaan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA dan Komisi Irigasi

3.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

-

Kegiatan Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

4.

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

-

Kegiatan Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

5.

Program Pengendalian Banjir

-

Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali JUMLAH


30.320.000,00

30.320.000

150.360.000,00

150.360.000

179.400.000

179.400.000

210.000.000

8.480.125.615,00

5.759.448.828,89

513.955.000,00

23.029.085.050,00

143.360.000,00

867.315.000

192.825.000

192.825.000

16.085.960.000,00

1.280.961.000,00

54.635.580.493,89

176


C.

Capaian Kinerja Berdasarkan

hasil-hasil

pelaksanaan

pembangunan

bidang

pekerjaan umum tersebut, maka capaian kinerja bidang pekerjaan umum selama kurun waktu tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut: a.

Terwujudnya pembangunan dan penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Penyempurnaan Pembangunan Pasar Kecamatan Long Kali, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Long Kali, Pembangunan Pasar Kecamatan Muara Samu, Pembangunan Fisik Lanjutan dan Fasilitas Hotel Pemerintah Kabupaten Paser, dan Pembangunan RSUD Panglima Sebaya Tahap II.

b.

Terwujudnya pembangunan sarana prasarana aparatur berupa Pembangunan Kompleks Perkantoran (Multi Years), Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor Kelurahan Long Ikis, Rehabilitasi Ruang Kerja Bina Marga, Tata Ruang dan Sekretariat DBMPTR, Pembangunan Musholla di lingkungan DBMPTR, Rehabilitasi Mess PKK, Rehabilitasi Kantor Perwakilan Pemda di Balikpapan, Penyempurnaan Rehabilitasi BPR, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan bertambah panjangnya rekapitulasi jalan yang ada di kabupaten.

c.

Meningkatnya kualitas jalan kabupaten khususnya jalan dengan kondisi mantap.

d.

Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun pada ruas-ruas jalan kabupaten, sehingga arus transportasi semakin lancar.

e.

Tertatanya jalan di kota Tanah Grogot, jalan di Ibu Kota Kecamatan, pengairan dan bangunan ke-PU-an lainnya, sehingga dengan kondisi ini dapat memacu peningkatan arus ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

f.

Semakin luasnya jangkauan sawah yang diberi pengairan teknis dan akan meningkatkan kuantitas produksi sawah.

g.

Terjangkaunya

hampir

seluruh

wilayah

Kabupaten

Paser,

khususnya desa-desa yang bertebaran sampai dengan pelosok. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

177


Alokasi anggaran urusan pekerjaan umum dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.48 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

198.933.286.573,70

159.965.559.924,00

80,41

2

2011

245.363.027.972,53

201.092.191.135,00

81,96

3

2012

528.472.923.606,06

474.409.036.920,00

89,77

4

2013

651.476.984.430,60

558.214.116.403,00

85,68

5

2014

489.021.318.847,85

451.310.477.808,00

92,29

6

2015

398.487.000.122,32

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan pekerjaan umum selama rentang

waktu

tahun

Rp.2.113.267.541.430,74

2010

anggaran

2014

adalah

sebesar

dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp.1.844.991.382.190,00 alokasi

–

urusan

atau

87,31 %, untuk tahun 2015

pekerjaan

umum

sebesar

Rp.398.487.000.122,32 D.


Permasalahan 1)

Kerusakan

jalan

di Kabupaten

Paser sebagian

besar

diakibatkan oleh tonase kendaraan melebihi kapasitas yang rata-rata di daerah-daerah perkebunan serta di wilayah usaha pertambangan. Disamping itu tingginya LHR (Lintas Harian Rata-rata) tanpa adanya pengklasifikasian jalan berdasarkan moda angkutan sehingga beban terhadap jalan menjadi meningkat.


178


2)

Kualitas jalan yang dibangun masih belum mencapai kualitas yang memungkinkan jalan dapat bertahan lama. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum adanya kesiapan rekanan yang mampu menangani pekerjaan besar, antara lain karena tidak dimilikinya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai, kualitas peralatan yang

belum

mencukupi,

dan

kualitas

pengendalian

pelaksanaan yang masih rendah. Selain itu, kondisi tanah dilihat dari aspek geologis, menunjukkan tingkat kelabilan yang tinggi yang menuntut kemampuan teknis yang tinggi untuk mengatasinya. Semuanya itu menyebabkan jalan yang sudah diperbaiki tidak dapat bertahan lama. 3)

Perbaikan jalan negara, terutama yang melintasi ibu kota kecamatan, sudah sangat mendesak dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan pengguna jalan dan menampung dinamika kegiatan masyarakat. Namun demikian, anggaran pembangunan melalui APBN belum memadai, khususnya untuk menambah lebar jalan.

4)

Dengan panjangnya jalan Kabupaten dan Desa yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Paser, tentunya memiliki permasalahan dalam hal pendanaan. Terlebih lagi masih rendahnya persentase jalan mantap, khususnya lapisan aspal. Pembangunan jalan membutuhkan pendanaan yang sangat besar di antara semua pekerjaan besar pemerintah.

5)

Belum terjangkaunya seluruh wilayah desa akan kebutuhan air

bersih,

energi/listrik,

mengingat

air

bersih,

energi/listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. 6)

Belum

terbangunnya

seluruh

infrastruktur

pengairan,

khususnya untuk sawah teknis. Seluruh permasalahan besar tersebut terkendala dengan terbatasnya dana APBD. 7)

Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi khususnya terhadap pekerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Paser


179


sehingga mengakibatkan kualitas hasil dari pekerjaan pembangunan belum sesuai dengan harapan semua pihak maupun masyarakat. b.

Solusi 1)

Dalam

rangka

infrastruktur

meningkatkan

sehingga

pembangunan,

maka

dapat pada

efisiensi dilakukan

masa

yang

pembangunan pemerataan akan

datang

pembangunan jalan haruslah diarahkan kepada penanganan ruas-ruas yang memiliki tingkat

prioritas tinggi menurut

tingkat kebutuhan dan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang tinggi. 2)

Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum dan pemerintah provinsi, agar melaksanakan perbaikan secara menyeluruh terhadap jalan Negara dan Provinsi sehingga tidak membebani APBD Kabupaten Paser. Untuk kebutuhan mendesak, khususnya jalan yang melintasi ibu kota kecamatan, Pemerintah Daerah

Kabupaten

Paser

menyediakan

dana

dan

mengusahakan partisipasi swasta. 3)

Khususnya terhadap kebutuhan energi listrik, air bersih dan jalan di perdesaan atau jalan menuju desa, hendaknya menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah memantapkan infrastruktur yang ada di pusat pusat pertumbuhan, khususnya desa.

4)

Perlunya penyusunan rencana penanganan infrastruktur secara berkesinambungan dan dengan target yang terukur, sehingga hasilnya akan semakin nyata dan akan membawa dampak positif yang besar bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kita.

5)

Perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga dan mengawasi penggunaan jalan sehingga jalan tidak dibebani oleh anggkutan yang berat yang tidak sesuai dengan daya dukung jalan.


180


4.

PERUMAHAN Penyelenggaraan

pembangunan

perumahan

diarahkan

untuk

meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar wilayah sektor permukiman dan perumahan yang layak untuk memperkuat pengembangan wilayah. Serta mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Cipta Karya yaitu mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik dalam pelayanan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum (PSU) yang layak. Tujuan yang akan dicapai dalam urusan perumahan antara lain: a.

Mendorong pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, sehat, aman dan murah dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.

b.

Mewujudkan

perumahan

dan

permukiman

yang

layak

dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. A.

Program dan Kegiatan Pada kurun waktu tahun 2010 - 2014, penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yakni : a.

b.

Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.

Perbaikan Lingkungan Sehat Perumahan.

2.

Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni.

3.

Perbaikan Lingkungan Perumahan.

Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran 1.

Fasilitasi Peningkatan SDM Petugas Pemadam Kebakaran.

2.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

c.

3.

Peningkatan Pelayanan Bahaya Kebakaran.

4.

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

2.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.


181


d.

e.

Program Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan 1.

Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan.

2.

Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan.

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

f.

1.

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik.

2.

Rehabilitasi sedang/ Berat Asrama Mahasiswa.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1.

Fasilitasi

Pembangunan

Prasarana

Dan

Sarana

Dasar

Pemukiman Berbasis Masyarakat. g.

Program Pengembangan Perumahan 1.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.

2. h.

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.

Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

i.

Program Pemberdayaan Fasilitas Perumahan 1.

j.

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.

k.

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.

Pengembangan teknologi pengelolaan air minum dan air limbah.

2.

Evaluasi hasil pembangunan sarana dan prasarana air bersih/air minum.

l.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.

m.

Program PeningkatanSarana dan Prasarana Keciptakaryaan 1.

n.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Perencanaan Teknis Bidang Keciptakaryaan.

Program PerencanaanTeknis Ke-PU-an


182


1. B.

Survey Investigasi Pendataan Analisa Kegiatan.

Pelaksanaan Urusan Perumahan Berdasarkan pelaksanaan program dan Kegiatan tersebut, maka hasil-hasil pembangunan di bidang perumahan dalam kurun waktu tahun 2011 - 2014 dapat dilihat sebagai berikut : a.

Pada Tahun 2011 dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu : 1)

Pembangunan rumah layak huni sebanyak 88 unit rumah.

2)

Bantuan bahan bangunan berupa bahan baku atap seng sebanyak 1 paket.

b.

Pada

Tahun

2012

dilaksanakan

Program

Pengembangan

Perumahan. Hasil pelaksanaan program ini, yaitu antara lain : 1)

Kegiatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

rumah

sederhana sehat sebanyak 108 unit. 2)

Kegiatan Rehabiltasi rumah tidak sehat di beberapa kecamatan

sebagai

berikut

:

Tanah

Grogot,

Pasir

Belengkong, Kuaro, Batu Engau, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, dan Kecamatan Batu Sopang. 3)

Pembuatan WC, Septic Tank, dan Tandon Air di 6 (enam) kecamatan yaitu : Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, Muara Komam, Kuaro, dan Kec. Long Ikis dengan total jumlah yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 61 unit.

c.

Program yang dilakukan dalam urusan perumahan pada Tahun 2013 antara lain adalah sebagai berikut : 1)

Program pengembangan perumahan dengan melaksanakan kegiatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

rumah

sederhana sehat berupa Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 1.000 unit. 2)

Program Pemasangan dan Pemeliharan Lampu Penerangan


183


Jalan dengan melaksanakan kegiatan Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan tiang dan lampu jalan agar tetap terawat kondisinya dengan baik yaitu Pemeliharaan : LPJU Kec. Tanah Grogot Wilayah Utara; Tanah Grogot Wilayah Selatan; LPJU Kec. Pasir Belengkong dan Kec. Batu Engau; LPJU Kec. Kuaro, Kec. Long Ikis dan Kec.Long Kali; LPJU Kec.Muara Komam dan Kec. Batu Sopang; LPJU Kec. Tanjung Harapan; serta Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Hias (Taman Tepian Kandilo, Taman Putri Saleha, Taman Putri Petong, Taman Dalam Kota, dan Taman Telaga Ungu). d.

Tahun 2014 pelaksanakan program dalam urusan perumahan di Dinas Cipta Karya antara lain : 1)

Program pengembangan perumahan dengan melaksanakan kegiatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

rumah

sederhana sehat berupa Pembangunan Rumah Layak Huni yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan sebanyak 1.218 unit. 2)

Program Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik dengan melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik diantaranya melaksanakan Pembangunan Fisik Lanjutan dan Fasilitas Hotel Pemkab Paser (Multi Years); Pembangunan Gedung Politeknik Kabupaten

Paser;

Semenisasi dan

Fasilitas

Penunjang Lanjutan Telaga Ungu KM 6 Tana Paser; Pembangunan Arena Seni dan Promosi di Kecamatan Kuaro (Multi Years); serta melaksanakan kegiatan perencanaan, Perbaikan dan Penambahan fasilitas serta pembangunan sarana public berupa masjid di Kecamatan Tanah Grogot dan Kec. Pasir Belengkong. 3)

Program Pemasangan dan Pemeliharan Lampu Penerangan Jalan dengan melaksanakan kegiatan Pemasangan dan


184


Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan dengan melaksanakan item pekerjaan pemeliharaan LPJU sebagai berikut : di Kec. Tanah Grogot; Kec. Pasir Belengkong dan Kec. Batu Engau; Kec. Kuaro, Kec. Long Ikis dan Kec.Long Kali; Kec. Batu Sopang; Kec. Muara Komam, Kec. Tanjung Harapan; Pemeliharaan Lampu Taman Putri Saleha, Area Putri Petung (Ex. MTQ) dan Lampu Taman Telaga Ungu; Pemeliharaan Lampu PJU-TS; pemeliharaan Lampu Hias Tepian Sungai Kandilo; Pemeliharaan Lampu Sorot; Pemeliharaan PJU TS IKK Kuaro; Pemeliharaan PJU TS IKK Pasir Belengkong. C.

Capaian Kinerja Untuk mengetahui perkembangan

pembangunan

di

bidang

perumahan dari Tabel IV.49 dapat dilihat kegiatan pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni sebagai berikut. Tabel IV.49 Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2014

NO 1

NAMA KECAMATAN/DESA

2011

2012

2013

2014

33

33

unit

19

unit

Kecamatan Tanah Grogot - Kelurahan Tanah Grogot

13

unit

6

unit

3

unit

Unit

- Desa

Jone

6

unit

- Desa

Sungai Batu

1

unit

- Desa

Pulau Rantau

5

unit

35

Unit

- Desa

Rantau Panjang

6

unit

16

Unit

20

unit

- Desa

Sungai Tuak

6

unit

19

Unit

13

unit

- Desa

Perepat

6

unit

7

unit

- Desa

Pepara

6

unit

8

unit

- Desa

Padang Pangrapat

3

unit

8

unit

- Desa

Tepian Batang

- Desa

Senaken

- Desa

Muara Pasir


16

unit

14

unit

14

unit

5

unit

17

unit

14

unit 185


- Desa

Tanah Periuk

- Desa

23

unit

Pondong Baru

1

unit

- Desa

Tapis

4

unit

- Desa

Sungai Langir

7

unit

174

unit

Sub Jumlah 2

37

unit

Kelurahan Kuaro

2

Unit

- Desa

Rangan

5

Unit

- Desa

Lolo

5

Unit

- Desa

Pondong

4

Unit

- Desa

24

unit

unit

159

unit

7

unit

3

unit

Sandelay

2

unit

- Desa

Damit

8

unit

- Desa

Modang

7

unit

- Desa

Padang Jaya

4

unit

- Desa

Keluang Paser Jaya

3

unit

- Desa

Air Mati

14

unit

8

unit

- Desa

Pasir Mayang

56

unit

12

unit

104

unit

20

unit

3

Unit

1

Unit

1

Unit

28

Unit

Kecamatan Kuaro

Sub Jumlah 3

7

16

unit

6

Unit

Kecamatan Long Ikis - Desa

Teluk Waru

- Desa

Briwe

6

unit

8

Unit

- Desa

Pait

8

unit

1

Unit

- Desa

Olung

3

unit

- Desa

Lombok

1

unit

5

Unit

- Desa

Long Gelang

4

unit

2

unit

2

Unit

- Kelurahan Long Ikis - Desa

Belimbing

8

Unit

- Desa

Samuntai

3

Unit

- Desa

Tajur

8

Unit

- Desa

Kayungo

8

Unit

- Desa

Jemparing

10

Unit

- Desa

Krayan Jaya

14

Unit

- Desa

Krayan Sentosa

7

Unit


186


- Desa

Kerta Bakti

- Desa

Krayan Makmur

- Desa

Krayan Bukit Seloka

- Desa

22

Unit

16

Unit

7

Unit

Kayungo Sari

32

Unit

- Desa

Sakurau Jaya

24

Unit

- Desa

Atang Pait

11

Unit

- Desa

Teluk Waru

15

Unit

- Desa

Krayan Bahagia

2

Unit

- Desa

Simpang Pait

5

Unit

- Desa

Lombok

1

Unit

- Desa

Sawit Jaya

8

Unit

- Desa

Jemparing

6

Unit

- Desa

Jemparing Rawa Buaya

6

Unit

- Desa

Bukit Seloka

3

Unit

- Desa

Tiwei

15

Unit

- Desa

Adang Jaya

7

Unit

Sub Jumlah 4

2

6

unit

6

unit

24

unit

Unit

76

unit

213

unit

27

Unit

21

Unit

Kecamatan Long Kali Kelurahan Long Kali - Desa

Gunung Putar

11

Unit

7

Unit

- Desa

Putang

21

Unit

7

Unit

- Desa

Mendik

9

Unit

- Desa

Mendik Makmur

8

Unit

17

Unit

- Desa

Mendik Karya

16

Unit

39

Unit

- Desa

Lambakan

8

Unit

14

Unit

- Desa

Pias

7

Unit

- Desa

Mendik Makmur Jaya

7

Unit

21

Unit

- Desa

Munggu

7

Unit

- Desa

Sebakung Makmur

14

Unit

- Desa

Sebakung Taka

7

Unit

14

Unit

- Desa

Petiku

7

Unit

26

Unit

- Desa

Perkuin

7

Unit

- Desa

Muara Toyu

7

Unit

14

Unit


187


- Desa

Briwe

7

Unit

- Desa

Mendik Kampung

14

Unit

- Desa

Kepala Telake

20

Unit

- Desa

Muara Telake

10

Unit

Sub Jumlah 5

unit

163

Unit

231

unit

32

Unit

56

unit

5

unit

Kecamatan Muara Komam - Desa

Muara Komam

2

unit

- Desa

Uko

3

unit

- Desa

Prayon

8

Unit

- Desa

Rantau Atas

8

Unit

- Desa

Muara Langon

28

Unit

- Desa

Suan Selutung

15

Unit

- Desa

Lusan

1

Unit

- Desa

Muara Payang

14

Unit

28

unit

- Desa

Selerong

14

Unit

20

unit

- Desa

Batu Butok

14

unit

Sub Jumlah 6

6

1

unit

6

unit

120

Unit

123

unit

6

unit

9

Unit

21

unit

24

Unit

7

unit

5

Unit

14

unit

7

unit

7

unit

Kecamatan Pasir Belengkong - Desa

Pasir Belengkong

- Desa

Tanah Periuk

6

unit

- Desa

Damit

6

unit

- Desa

Suatang Baru

- Desa

Suatang Keteban

23

Unit

- Desa

Sangkuriman

14

Unit

- Desa

Sunge Batu

- Desa

Suliliran Baru

14

unit

- Desa

Seniung Jaya

14

unit

- Desa

Suliliran

14

unit

- Desa

Bekoso

7

unit

- Desa

Olong Pinang

7

unit

- Desa

Suatang

7

unit

- Desa

Laburan

14

unit

- Desa

Lempesu

7

unit


188


Sub Jumlah 7

12

unit

75

unit

140

unit

4

Unit

9

unit

14

unit

6

unit

7

unit

7

unit

- Desa

Kerang

4

unit

- Desa

Tebruk

2

unit

- Desa

Petangis

- Desa

Saing Prupuk

9

unit

4

unit

- Desa

Bai Jaya

1

unit

14

unit

- Desa

Tampakan

7

unit

- Desa

Mengkudu

7

unit

- Desa

Kerang Dayo

7

unit

- Desa

Tebru Paser Damai

7

unit

- Desa

Lomu

7

unit

- Desa

Segendang

7

unit

- Desa

Riwang

10

unit

- Desa

Langgai

7

unit

- Desa

Pengguren Jaya

7

unit

2

6

unit

5

unit

6

Unit

unit

60

unit

77

unit

7

unit

21

unit

32

unit

14

unit

Kecamatan Tanjung Harapan - Desa

Lori

- Desa

Tanjung Aru

- Desa

Keladen

6

unit

7

unit

- Desa

Selengot

7

unit

7

unit

- Desa

Labuang Kallo

14

unit

14

unit

- Desa

Senipah

7

unit

- Desa

Random

7

unit

77

unit

Sub Jumlah 9

unit

Kecamatan Batu Engau

Sub Jumlah 8

6

18

5

unit

Unit

18

unit

66

unit

5

unit

Kecamatan Muara Samu - Desa

Tanjung Pinang

5

unit

- Desa

Muara Samu

1

unit

- Desa

Muser

15

unit

28

unit

- Desa

Rantau Atas

22

unit

42

unit

- Desa

Suweto

14

unit

- Desa

Luan

5

unit


189


- Desa

Rantau Bintungan

- Desa

Biu

- Desa

Libur Dinding Sub Jumlah

10

6

unit

12

unit

6

unit

14

unit

5

unit

14

unit

14

unit

94

unit

84

unit

14

unit

9

unit

14

unit

38

unit

4

unit

21

unit

16

unit

3

unit

Kecamatan Batu Sopang - Desa

Rantau Layung

- Desa

Sungai Terik

- Desa

Batu Kajang

- Desa

Kasungai

- Desa

Legai

- Desa

Samurangau

7

unit

- Desa

Busui

7

unit

- Kel.

Batu Kajang

21

unit

- Desa

Sungai Munte

1

unit

- Desa

Songka

7

unit

Sub Jumlah Jumlah seluruh Kabupaten

88

Unit

18

unit

83

unit

79

unit

108

Unit

1.000

Unit

1.218

Unit

Sumber : Dinas Cipta Karya Kab. Paser

Dari Tabel IV.49 diatas dapat dijelaskan bahwa pada kurun waktu tahun 2011 – 2014 pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni yang sudah terlaksana di seluruh kecamatan di Kabupaten Paser dapat disimpulkan sebagai berikut : a.

Kecamatan Tanah Grogot

=

394 Unit.

b.

Kecamatan Kuaro

=

140 Unit.

c.

Kecamatan Long Ikis

=

319 Unit.

d.

Kecamatan Long Kali

=

400 Unit.

e.

Kecamatan Muara Komam

=

249 Unit.

f.

Kecamatan Pasir Belengkong

=

233 Unit.

g.


=

149 Unit.

h.

Kecamatan Tanjung Harapan

=

166 Unit.

i.

Kecamatan Muara Samu

=

184 Unit.

j.

Kecamatan Batu Sopang

=

180 Unit.


190


Dengan jumlah total rumah layak huni yang sudah dibangun untuk seluruh kecamatan selama kurun waktu tahun 2011 – 2014 adalah 2.414 unit. Sedangkan

untuk

mengetahui

usaha

–

usaha

peningkatan

prasarana dasar perumahan yang layak dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel IV.50 yaitu kegiatan pembangunan jamban dengan tangki anti septik sebagai berikut. Tabel IV.50 Pembangunan Jamban dengan Tangki Septik Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2014 NO. 1

KECAMATAN/DESA

Rantau Panjang

Kelurahan Tanah Grogot

3

4

Desa

Pepara

Desa

Janju

Desa

Sempulang

6

2014

8

unit

11

unit

1

unit

10

Unit

10

Unit

10

Unit

Kecamatan Pasir Belengkong Desa

Pasir Belengkong

10

Unit

Desa

Bekoso

10

Unit

Desa

Suatang

Desa

Pasir Belengkong

7 10

unit

unit

Kecamatan Batu Engau Desa

Batu Engau

Desa

Kerang

10

10

unit

10

unit

unit

Kecamatan Muara Komam Desa

5

2013

Kecamatan Tanah Grogot Desa

2

2012

Muara Komam

Kecamatan Kuaro Desa

Sungai Rie

8

unit

Desa

Pantai Keke

2

unit

Kecamatan Long Ikis


191


Desa

Teluk Waru

JUMLAH

11

unit

61

Unit

70

Unit

7

unit

Sumber : Dinas Cipta Karya Kab. Paser

Dari Tabel IV.50 diatas dapat dijelaskan bahwa pada kurun waktu tahun 2012 – 2014 pembangunan jamban dengan tangki anti septik yang sudah terlaksana di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Paser dapat disimpulkan sebagai berikut : a.

Kecamatan Tanah Grogot

=

50 Unit.

b.

Kecamatan Pasir Belengkong

=

37 Unit.

c.


=

20 Unit.

d.

Kecamatan Muara Komam

=

10 Unit.

e.

Kecamatan Kuaro

=

10 Unit.

f.

Kecamatan Long Ikis

=

11 Unit.

Dengan jumlah total pembangunan jamban dengan tangki anti septik yang sudah dibangun untuk 6 (enam) kecamatan selama kurun waktu tahun 2012 – 2014 adalah sebanyak 138 unit. Alokasi anggaran urusan perumahan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.51 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Perumahan Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)

Realisasi Keuangan (Rp.)

(%)

1

2010

104.582.703.606,73

97.702.051.924,58

93,42

2

2011

134.609.265.968,28

127.438.131.645,00

94,67

3

2012

169.781.761.288,00

132.284.393.522,00

77,91

4

2013

244.920.869.278,00

228.106.214.758,00

93,13

5

2014

244.232.544.363,34

225.080.361.845,00

92,16

6

2015

107.528.165.738,42

-


192


Jumlah alokasi anggaran untuk urusan perumahan selama rentang

waktu

tahun

2010

–

2014

adalah

sebesar

Rp.898.127.144.504,35 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.810.611.153.694,58

atau

90,26 %, untuk tahun 2015 alokasi

anggaran urusan perumahan sebesar Rp.107.528.165.738,42. D.


Permasalahan 1)

Kondisi lingkungan perumahan pada beberapa kawasan tidak

didukung

berdampak

infrastruktur

pada

yang

menurunnya

memadai kualitas

sehingga lingkungan

perumahan. 2)

Kondisi lingkungan perumahan terutama di daerah – daerah pesisir pantai masih sangat memprihatinkan terutama dalam hal sanitasi dan kebersihan lingkungan.

3)

Masih belum meratanya pembangunan sarana permukiman hingga sampai pelosok desa di Kabupaten Paser dikarenakan masih banyak desa-desa di daerah-daerah tersebut masih sulit dijangkau dengan transportasi darat dikarenakan kondisi jalan yang semakin rusak diakibatkan curah hujan yang tinggi.

b.

Solusi 1)

Meningkatkan kualitas infrastruktur dan sistem sanitasi permukiman

melalui

pembangunan

jaringan

jalan

lingkungan, air bersih, dan sanitasi lingkungan sesuai standar kebutuhan minimal. 2)

Telah dianggarkannya dana untuk terus secara kontinyu melakukan pembangunan rumah sederhana sehat yang dibangun

bagi

masyarakat

berpenghasilan

rendah

(MBR)serta melaksanakan rehab rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga menyentuh daerah pelososk desa di Kabupaten Paser. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

193


3)

Dengan terus dilaksanakannya pembangunan peningkatan telford,

pembangunan

pembangunan

semenisasi

permukiman

sehingga

peningkatan jalan akan

burda

lingkungan

di

meningkatkan

serta daerah kualitas

lingkungan perumahan.

5.

PENATAAN RUANG Penyelenggaraan pembangunan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser serta merupakan upaya untuk melaksanakan misi mewujudkan Kabupaten Konservasi serta misi menumbuh kembangkan kehidupan masyarakat yang berbudaya. A.

Program dan Kegiatan Pada kurun waktu tahun 2010

- 2014, penyelenggaraan

pembangunan di bidang Penataan Ruang melalui program dan kegiatan, yaitu : a.

Program Perencanaan Tata Ruang 1.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

2.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW.

3.

Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota .

4.

Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

5.

Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang.

6.

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang.

b.

7.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

8.

Revisi Rencana Tata Ruang.

9.

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.

Fasilitasi

Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

194


c.

2.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemanfaatan Ruang.

3.


4.

Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

5.

Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

6.

Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

7.

Survey dan pemetaan.

Program Pemanfaatan Ruang 1.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

2.

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan.

3.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW.

4.

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang.

5.

Fasilitasi

peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pemanfaatan ruang. 6.

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.

7. B.

Survey dan pemetaan.

Pelaksanaan Urusan Penataan Ruang Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam kurun waktu 2010 – 2014 dijelaskan sebagai berikut : a.

Program

Perencanaan

Tata

Ruang

dengan

melaksanakan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan, kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang

RTRW,

kegiatan

Pelatihan

aparat

dalam

perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk memperkukuh ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara agar sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin

besar

kepada

pemerintah

daerah

dalam

hal

penyelenggarakan penataan ruang. b.

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan


195


program yaitu dokumen RTRW Kabupaten dan Peta Kabupaten, Peta Kecamatan dan Peta Kawasan. c.

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang serasi dan seimbang sesuai kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan Kab.Paser, menciptakan pola tata ruang yang optimal, dan sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan kab. paser sesuai dengan RTRW.

d.

Penyusunan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah,

kegiatan

ini

dilaksanakan bertujuan untuk tersedianya Naskah Akademik dan Raperda tentang RTRW. Naskah akademik yang yang dihasilkan akan menjadi dasar untuk penetapan Perda RTRW yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan berlandaskan pada penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Paser. e.

Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan dengan tujuan melakukan penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan

Sejarah

Kesultanan

Sadurengas

serta

menyusun

Rancangan Daerah RT/RW Perkotaan Tanah Grogot dan Batu Kajang. f.

Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan, sasaran yang dicapai adalah Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Kecamatan Kuaro dan Kecamatan Long Kali.

g.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan melaksanakan kegiatan

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

terhadap

pelaksanaan pemanfaatan ruang maupun aktifitas pelaksanaan penataan ruang maupun kegiatan lain dalam ruang lingkup penataan ruang di Kabupaten Paser.


196


C.

Capaian Kinerja Tabel IV.52 Komposisi Penggunaan Lahan Kabupaten Paser

No.

Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan

Luas (Ha)

1

Tubuh Air

4.169,13

2

Hutan

3

Hutan Rawa

3.962,14

4

Hutan Sekunder Tua

6.744,85

5

Kebun Campuran

6

Lahan Terbuka

7

Lahan Tidak Berhutan

8

Mangrove

9

Perkebunan

6.190,50

10

Permukiman

272.490,78

11

Pertambangan

12

Pertanian

13

Sawah

14

Semak Belukar

15

Tambak

16

Lain-lain*

351.212,19

65.859,31 32.711,10

232,32 139.172,70 7.244,38 12.083,06 5.544,66

Jumlah

241.085,86 1.148.703,00

Keterangan : *) Luasan yang belum teridentifikasi karena citra satelit tertutup awan

Alokasi anggaran urusan penataan ruang dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


197


Tabel IV.53 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Penataan Ruang Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

834.041.450,00

668.363.700,00

80,14

2

2011

2.872.717.100,00

2.472.323.485,00

86,06

3

2012

3.153.319.220,00

2.454.708.290,00

77,85

4

2013

2.381.170.272,00

1.997.314.589,00

83,88

5

2014

2.758.774.400,00

2.299.531.105,00

83,35

6

2015

1.110.430.000,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan penataan ruang selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.12.000.022.442,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.9.892.241.169,00 atau 82,44 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan penataan ruang sebesar Rp.1.110.430.000,00 D.


Permasalahan 1)

Fakta

dilapangan

menunjukkan

seringkali

terjadi

pelaksanaan pembangunan dilakukan sebelum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan perijinan

membangun

disamping

masih

terbatasnya

kemampuan dalam melakukan pengawasan. 2)

Seringkali terjadi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan aturan tentang Tata Ruang sehingga pada akhirnya terkadang sering tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan lahan dan hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang di wilayah tersebut.

3)

Besarnya anggaran yang diperlukan dan tingkat kerumitan yang tinggi untuk menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang


198


Kawasan per Kecamatan sehingga penyusunannya harus dilakukan setiap tahun anggaran hanya 1 atau 2 kecamatan. 4)

Kurangnya koordinasi lintas sektor di bidang penataan ruang sehingga terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait pelaksanaan kegiatan bidang tata ruang.

b.

Solusi 1)

Meningkatkan pengawasan, monitoring dan penertiban secara rutin terhadap pelanggaran peruntukan tata ruang terutama bangunan-bangunan yang tidak memiliki ijin membangun.

2)

Mengoptimalkan kinerja aparatur penegak hukum dalam pengendalian

pemanfaatan

ruang

sehingga

dapat

diantisipasi adanya pelanggaran terhadap rencana tata ruang 3)

Terkait

besarnya

anggaran

yang

diperlukan

untuk

menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan per Kecamatan perlu adanya perhatian khusus dan koordinasi ke arah yang lebih baik untuk dapat meningkatkan alokasi anggaran mengenai tata ruang. Sedangkan terkait tingkat kerumitan yang tinggi perlu adanya kerja keras bidang tata ruang untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait lainnya. 4)

Untuk mengatasi masalah kurangnya koordinasi lintas sektor di bidang penataan ruang perlu adanya pertemuan yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk lebih aktif dalam mempertemukan pihakpihak pengelola penataan ruang daerah dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada.


199


6.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk perencanaan, dalam rangka memperoleh dokumen perencanaan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel serta merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pada

kurun

waktu

tahun

2010

-

2014,

Urusan

Perencanaan

Pembangunan apabila mengacu pada RPJMD Kabupaten Paser 2010 -2014 dilihat dari arah kebijakan umum yang ditempuh, diarahkan untuk meningkatkan kesinergian Perencanaan Pembangunan. Kebijakan Umum tersebut direncanakan dilaksanakan melalui 4 program yaitu Program pengembangan

data/informasi,

Program

perencanaan

pembangunan

daerah, Program perencanaan bidang (ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah, sumber daya alam) dan Program kerjasama pembangunan. A.

Program dan Kegiatan Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut : a.

Program Pengembangan Data/Informasi 1.


2.

Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Paser

3.

Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan daerah.

4.

Pengelolaan Web Site.

5.

Pengelolaan Web Site Tahun 2011.

6.

Pengelolaan Web Site Tahun 2012.

7.

Pengembangan Basis Data Spasial.

8.

Pengembangan

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pembangunan. 9.

Pengembangan Teknologi Informasi/Pengelolaan WebSite Tahun 2010.


200


10. Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA). 11. Penyusunan PDRB Kabupaten Paser. 12. Penyusunan dan Pembuatan Dokumen RPJMD Kabupaten Paser. 13. Penyusunan dan Penetapan Status Desa Maju, Tidak tertinggal dan tertinggal. 14. Penyusunan dan pengumpulan data Informasi Indikator Kesejahteraan (INKESRA). 15. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Klasifikasi Desa Semi Terpencil dan Desa terpencil. 16. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. 17. Penyusunan data base Sosial Ekonomi Kabupaten Paser. 18. Penyusunan informasi perencanaan pembangunan daerah. 19. Penyusunan kabupaten Dalam Angka (KDA). 20. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencanan tata ruang. 21. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser. 22. Penyusunan Profil Daerah. 23. Penyusunan tata ruang wilayah. 24. Perencanaan Tata Ruang. b.

Program Kerjasama Pembangunan 1.

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/lembaga.

2.

Fasilitasi Kerjasama dunia usaha/Lembaga (Operasional ULP) Kabupaten Paser.

c.

3.

Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah daerah.

4.

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah .

5.

Rapat rapat sinkronisasi dan konsolidasi data pembangunan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


201


1.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan

Retribusi

(Penyusunan

Raperda

Retribusi

Jasa

Pemetaan). d.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh 1.

Fasilitasi

program

percepatan

pembangunan

berbasis

kecamatan (P3BK). 2.

Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kota Terpadu Mandiri.

3.

Koordinator Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Agoropolitan).

4.

Monitoring Evaluasi & Pelaporan.

5.

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

e.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.

Bimbingan

teknis

dan

koordinasi

perencanaan

dan

pembangunan Penyusunan Anggaran. 2.

Pelatihan Renja SKPD .

3.

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat.

4.

Peningkatan

kemampuan

teknis

Aparat

perencana

(pelatihan penyusunan renja). 5.

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.

6.

Penyusunan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

f.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.

Penyelenggaraan Musrembang RKPD.

2.

Koordinasi

pelaporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ) TA. 2012. 3.

Monitoring Evaluasi & Pelaporan.

4.

Penetapan RKPD.

5.

Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA).

6.

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ).

7.

Penyusuan Prioritas Flapon Anggara Sementara(PPAS).


202


8.


9.

Penyusunan Renja SKPD.

10. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). 11. Penyusunan prioritas Flapon anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. 12. Penyusunan RENSTRA SKPD. 13. Evaluasi kinerja RPJMD dan indikator kinerja SKPD. 14. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan. 15. Verifikasi Renja SKPD . 16. Sinkronisasi

Program

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Paser. 17. Evaluasi RENJA SKPD. 18. Penyusunan (PPAS) Perubahan. 19. Tim

Evaluasi

dan

Pengawasan

Penyerapan

Anggaran

(TEPPA). 20. Penyusunan Rancangan Awal. 21. Penyusunan dan evaluasi Pra RKA. 22. Verifikasi Renja dan Evaluasi Kinerja SKPD. 23. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan. 24. Penyusunan Data SIPD. 25. Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah. 26. Penyusunan Rancangan RKPD. 27. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah/ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ). 28. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban. 29. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 30. Penyusunan PPA/KUA Tahun 2011. 31. Penyusunan PPA/KUA Perubahan Tahun 2010. 32. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

203


33. Penyusunan

Rancangan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). 34. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). 35. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan . 36. Penyusunan PPA/KUA Tahun 2012. 37. Penyusunan PPA/KUA Perubahan Tahun 2011. 38. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan pembangunan Daerah 39. Penyusunan RENSTRA SKPD. 40. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah. 41. Koordinasi Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser. 42. Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kabuapaten Paser. 43. Verifikasi

Penyusunan

harga

Satuan

Perencanaan

Pembangunan. 44. Penyusunan Rancangan RKPD. 45. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 46. Koordinasi Penyusunan LKPJ. 47. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 48. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). 49. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 50. Penyusunan RENJA. 51. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P). 52. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. 53. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan. 54. Verifikasi renstra SKPD. 55. Review RPJMD (2011-2015). 56. Monev Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Bidang Sarana dan Prasarana. g.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya


204


1.

Fasilitasi

dan

koordinasi

pelaksanaan

program

penanggulangan kemiskinan. 2.

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan PLBK PNPM-MP.

3.

Fasilitasi

dan

koordinasi

pelaksanaan

program

penanggulangan kemiskinan. 4.

Fasilitasi Fendirian dan pengembangan perguruan tinggi.

5.

Fasilitasi forum corporate social respponsibility (CSR).

6.

Fasilitasi jaringan penelitian pendidikan (Jarlit Pendidikan)

7.

Fasilitasi Pembentukan Forum CSR.

8.

Fasilitasi Pendirian dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

9.

Fasilitasi pendirian dan pengembangan perguruan tinggi.

10. Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan/Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah MDG's. 11. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Hibah Air Minum. 12. Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya. 13. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan. 14. Koordinasi Perencanaan dan evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan. 15. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan. 16. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. 17. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Penyusunan Database Sosial Budaya). 18. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Paser. h.

Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.

Penyusunan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Paser.

2.

Koordinasi Pendayagunaan dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS).


205


3.

Koordinasi

strategi

dan

rencana

aksi

daerah

(SRAD)

Implementasi REDD Kabupaten Paser. 4.

Operasional Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Kabupaten Paser.

5.

Penyusunan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Paser.

6.

Penyusunan

Studi

Potensi

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Mikrohidro dan Jaringan. i.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1.

Penyusunan perencanaan pembangunan percepatan sanitasi permukiman kabupaten paser (PPSP).

2.

Penyusunan potensi energi baru dan terbarukan.

3.

Penyusunan

strategi

pengembangan

pemukiman

dan

infrastruktur perkotaan (SPPIP). j.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.

Koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah.

2.

Fasilitasi

dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Program

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). 3.

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (TKPKD).

4.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

5.

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

6.

Monitoring Evaluasi & Pelaporan pelaksanaan daerah bidang industri.

7.

Penyusunan

Perencanaan

Pengembangan

Ekonomi

Masyarakat. 8.

Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir & Pulau pulau kecil.

9. k.

Perencanaan pembangunan Bidang ekonomi.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1.

Koordinasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan.


206


l.

m.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air 1.

Penyusuanan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya.

2.

Pembentukan Forum DAS Kandilo.

Program Perencanaan Tata Ruang 1.

Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana tata Ruang.

2. n.

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 1.

o.

Koordinasi Penyusunan propile daerah rawan bencana.

Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan 1.

B.


Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.

Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan Hasil – hasil pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut: a.

Pelaksanaan Urusan Pembangunan dari target yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Paser 2010-2014 semula diakomodir melalui

4

(empat)

Program

Pembangunan,

semua

telah

dilaksanakan. Dari target tersebut bahkan dilaksanakan menjadi 15 (lima belas) Program; b.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser 2010-2014;

c.

Tersusunnya

Rencana

Kerja

Pemerintahan

Daerah

yang

ditetapkan setiap tahun sebagai dokumen strategis pelaksanaan pembangunan setiap tahun anggaran; d.

Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS. Adapun Perkembangan Penyelenggaraan urusan perencanaan

pembangunan dengan berapa program prioritas dalam kurun waktu 2010 – 2014, sebagai berikut : a.

Program Pengembangan Data/Informasi Untuk program pengembangan data / informasi dalam kurun waktu

2010-2014

jumlah


dana

yang

dianggarkan

sebesar 207


Rp.3.429.076.500,00, dengan alokasi dana Rp.2.521.698.500,00 untuk tahun 2010 atau sebesar 38,30 % dari jumlah dana yang dianggarkan,

tahun

2011

dengan

alokasi

dana

Rp.1.016.567.200,00 atau sebesar 15,44 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2012 dengan alokasi dana Rp.877.622.500,00 atau sebesar 13,33 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2013 dengan alokasi dana Rp.1.319.564.250,00 atau sebesar 20,04 % dari jumlah dana yang dianggarkan dan untuk tahun 2014 dengan alokasi dana Rp.849.390.500,00 atau sebesar 12,90 % dari jumlah dana yang dianggarkan. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 ada penurunan sebesar 22,86 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada penurunan 2,11 % dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 6,71 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada penurunan 7,14 % dari tahun 2013. b.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu

2010-2014

jumlah

dana

yang

dianggarkan

sebesar

Rp.12.962.303.830,00, dengan alokasi dana Rp.1.443.467.150,00 untuk tahun 2010 atau sebesar 11,14 % dari jumlah dana yang dianggarkan,

tahun

2011

dengan

alokasi

dana

Rp.2.452.490.100,00 atau sebesar 18,92 % dari jumlah dana yang dianggarkan,

tahun

2012

dengan

alokasi

dana

Rp.2.221.007.850,00 atau sebesar 17,13 % dari jumlah dana yang dianggarkan,

tahun

2013

dengan

alokasi

dana

Rp.2.433.009.230,00 atau sebesar 18,77 % dari jumlah dana yang dianggarkan dan untuk tahun 2014 dengan alokasi dana Rp.4.412.329.500,00 atau sebesar 34,04 % dari jumlah dana yang dianggarkan. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 ada kenaikan sebesar 7,78 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada penurunan 1,79 % dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 1,64 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada kenaikan 11,27 % dari tahun 2013. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

208


c.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Untuk Program Perencanaan pembangunan Ekonomi dalam kurun waktu

2010-2014

jumlah

dana

yang

dianggarkan

sebesar

Rp.3.641.941.941,00, dengan alokasi dana Rp.0 untuk tahun 2010 atau sebesar 0 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2011 dengan alokasi dana Rp.588.845.500,00 atau sebesar 16,17 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2012 dengan alokasi dana Rp.906.395.300,00 atau sebesar 24,89 % dari jumlah dana yang dianggarkan,

tahun

2013

dengan

alokasi

dana

Rp.1.260.204.941,00 atau sebesar 34,60 % dari jumlah dana yang dianggarkan dan untuk tahun 2014 dengan alokasi dana Rp.886.496.200,00 atau sebesar 24,34 % dari jumlah dana yang dianggarkan. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 ada kenaikan sebesar 16,17 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada kenaikan 8,72 % dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 9,71 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada penurunan 10,26 % dari tahun 2013. d.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Untuk Program Perencanaan sosial dan budaya dalam kurun waktu

2010-2014

jumlah

dana

yang

dianggarkan

sebesar

Rp.10.994.561.980,00, dengan alokasi dana Rp.114.389.000,00 untuk tahun 2010 atau sebesar 1,04 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2011 dengan alokasi dana Rp.965.140.700,00 atau sebesar 8,78 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2012 dengan alokasi dana Rp.2.694.405.600,00 atau sebesar 24,51 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2013 dengan alokasi dana Rp.4.385.598.580,00 atau sebesar 39,89 % dari jumlah dana yang dianggarkan dan untuk tahun 2014 dengan alokasi dana Rp.2.835.028.100,00 atau sebesar 25,79 % dari jumlah dana yang dianggarkan. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 ada kenaikan sebesar 7,74 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada kenaikan 15,32 %


209


dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 15,38 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada penurunan 14,1 % dari tahun 2013. e.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Untuk Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

dalam

kurun

waktu

2010-2014

jumlah

dana

yang

dianggarkan sebesar Rp.1.604.651.000,00, dengan alokasi dana Rp.64.980.000,00 untuk tahun 2010 atau sebesar 4,05 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2011 dengan alokasi dana Rp.311.117.500,00 atau sebesar 19,39 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2012 dengan alokasi dana Rp.311.468.500,00 atau sebesar 19,41 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2013 dengan alokasi dana Rp.406.445.000,00 atau sebesar 25,33 % dari jumlah dana yang dianggarkan dan untuk tahun 2014 dengan alokasi dana Rp.510.640.000,00 atau sebesar 31,82 % dari jumlah dana yang dianggarkan. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 ada kenaikan sebesar 15,34 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada kenaikan 0,02 % dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 6,49 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada kenaikan 6,49 % dari tahun 2013. f.

Program Kerjasama Pembangunan Untuk program kerja sama pembangunan dalam kurun waktu 2010-2014

jumlah

dana

yang

dianggarkan

sebesar

Rp.1.562.531.345,00, dengan alokasi dana Rp.113.742.500,00 untuk tahun 2010 atau sebesar 7,28 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2011 dengan alokasi dana Rp.98.054.000,00 atau sebesar 6,28 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2012 dengan alokasi dana Rp.330.578.845,00 atau sebesar 21,16 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2013 dengan alokasi dana Rp.814.300.000,00 atau sebesar 52,11 % dari jumlah dana yang dianggarkan dan untuk tahun 2014 dengan alokasi dana Rp.205.856.000,00 atau sebesar 13,17 % dari jumlah dana yang dianggarkan. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

210


Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 ada penurunan sebesar 1 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada kenaikan 14,88 % dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 30,95 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada penurunan 38,94 % dari tahun 2013. C.

Capaian Kinerja Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka hasil-hasil telah dicapai dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.54

Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2010 – 2014

NO A

PROGRAM/KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1

1

-

-

1

Pengelolaan Web Site

1

1

1

1

1

Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Klasifikasi Desa Semi Terpencil dan Desa Terpencil Penyusunan Data dan Informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan Database Sosial Ekonomi Kabupaten Paser Penyusunan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dan Penetapan Status Desa Maju, Tidak Tertinggal dan Tertinggal Penyusunan Profil Daerah B

TAHUN

Program Pengembangan data/informasi/statistikdaerah Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah

-

-

-

-

1

Penyusunan dan pengumpulan PDRB Kabupaten

1

-

1

1

1

Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)

1

1

1

1

1

Penyusunan Indek Kesejahteraan (INKESRA)

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Pembuatan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pembuatan sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas Elektronik LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

211


NO

C

D

PROGRAM/KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Pengembangan Sistem Informasi perencanaan Pembangunan

1

-

-

-

-

Pengembangan Basis data Spasial

1

-

-

-

-

Penyusunan dan Pembuatan Dokumen RPJMD Kabupaten Paser

1

-

-

-

-

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

1

-

-

-

-

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

-

-

1

1

1

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

Program Kerjasama Pembangunan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

E

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dancepattumbuh Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (agropolitan) Koordinasi penyusunan Perencanaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Fasilitasi program Percepatan Pembangunan Berbasis Kecamatan (P3BK) Monitoring, evaluasidanpelaporan

F

G

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

-

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Paser (PPSP)

-

1

1

1

1

Penyusunan Potensi Energi Baru dan Terbarukan

-

-

-

-

1

Penyusunan Strategi Pengembangan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

-

-

-

-

1

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

Penyusunan rancangan RPJMD

-

-

-

1

1

Penyusuna nrancangan RKPD

1

1

1

1

1

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

-

1

1

1

1

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana (Pelatihan Penyusunan Renja ) Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bimbingan Teknis dan Koordinasi Perencanaan dan Penysunan Anggaran H

TAHUN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


212


NO

PROGRAM/KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

1

1

1

1

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Penyusunan Renstra SKPD

1

-

-

1

1

Penyusunan RENJA SKPD

-

1

1

1

1

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan

-

-

-

-

1

Evaluasi Kinerja RPJMD dan Indikator Kinerja SKPD

-

-

-

1

1

Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Paser

-

-

-

-

1

EvaluasiKinerja SKPD

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

-

-

-

1

1

Penyusunan dan Evaluasi Pra RKA

-

-

-

-

1

Penetapan RKPD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Penyusunan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Pengumpulan updating dananalisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Penyusunan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapa nAnggaran (TEPPA)

Verifikasi Renja dan Evaluasi Kinerja SKPD (se Kab. Paser) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Penyusunan Data SIPD (SistemInformasi Pembangunan Daerah)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

Verifikasi Renstra SKPD

-

-

-

1

-

Review RPJMD

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah BidangSarana dan Prasarana Koordinasi Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser Verifikasi Penyusunan Harga Satuan Perencanaan Pembangunan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah I

TAHUN

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


213


NO

PROGRAM/KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1

1

1

1

1

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danpulau-pulau Kecil Kab. Paser Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Monitoring, evaluasidanpelaporan J

Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan budaya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan

-

-

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

1

Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan PLBK PNPM-MP

-

-

-

1

1

Fasilitasi Jaringan Penelitian Pendidikan (Jarlit Pendidikan )

-

-

-

1

1

Fasilitasi Pembentukan Forum CSR

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Fasilitasi Pendirian dan Pengembangan Perguruan Tinggi Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Penyusunan Database Sosial Budaya) Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan Penyusunan / Pelaksanaan RencanaAksi Daerah (RAD) MDG's Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Paser Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Hibah air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin K

TAHUN

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Peyusunan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Paser Koordinasi Pendayagunaan dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Koordinasi Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) Implementasi REDD Kab. Paser Operasional Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) KabupatenPaser


1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1 214


NO

L

M

TAHUN

PROGRAM/KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Penyusunan Studi potensiLi strikTenaga Mikrohidro danJaringan

-

1

-

-

-

Pembentukan Forum DAS Kandilo

-

1

-

-

-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

-

-

1

1

1

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

-

-

-

-

1

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1

-

1

1

1

Penyusunan rancangan Perda tentang RTRW

-

1

-

-

-

Revisi Rencana Tata Ruang

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi (Penyusunan Raperda Retribusi Jasa Pemetaan)

N

1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Koordinasi Penyusunan Profil Daerah RawanBencana

Alokasi

anggaran

-

urusan

perencanaan

pembangunan

dan

realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.55 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

9.596.609.695,00

7.554.366.285,00

78,72

2

2011

14.137.007.074,00

10.725.813.818,00

75,87

3

2012

16.220.368.537,00

11.783.083.324,00

72,64

4

2013

21.119.169.048,00

16.878.161.968,00

79,92

5

2014

17.833.182.546,00

15.652.569.487,00

87,77

6

2015

18.823.027.299,00

-


-

215


Jumlah

alokasi

anggaran

untuk

urusan

perencanaan

pembangunan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.78.906.336.900,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.62.593.994.882,00 atau 79,33 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran

urusan

perencanaan

pembangunan

sebesar

Rp.18.823.027.299,00. D.


Permasalahan 1)

Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dan Rencana Kerja SKPD masih belum optimal;

2)

Evaluasi program dan koordinasi pengendalian pelaksanaan program masih belum berjalan optimal;

3)

Perencanaan

harus

mampu

menentukan

prioritas

Pembangunan dan memberikan alokasi anggaran yang proporsional terhadap prioritas tersebut; 4)

Perencanaan harus mampu

mengubah ketergantungan

daerah pada sumbangan Sumber Daya Alam yang tidak dapat

diperbaharui

dengan

menggali

dan

mengelola

pontensi SDA yang dapat diperbaharui. b.

Solusi a)

Meningkatkan

sinergitas

dan

sinkronisasi

perumusan

program melalui optimalisasi kegiatan Musrenbang; b)

Menyusun

prosedur

tetap

evaluasi

dan

pengendalian

program; c)

Melakukan konsultasi dan koordinasi secara vertikal (Pusat, Provinsi

dan

Kecamatan)

maupun

horisontal

(antar

Wilayah/lembaga); d)

Memperhatikan

dan

menganalisa

isu

strategis

pada

lingkungan Global, Nasional, regional dan daerah.


216


7.

PERHUBUNGAN Penyelenggaraan

pembangunan

perhubungan

diarahkan

untuk

meningkatkan kualitas pelayanan sistem transportasi kabupaten. A.

Program dan Kegiatan Pada kurun waktu tahun 2010 - 2014, penyelenggaraan urusan perhubungan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yakni : a.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

2.

Pembangunan gedung terminal.

3.

Pembangunan pos jaga petugas perhubungan.

4.

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

5.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang.

6.

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Tepian Batang).

7.

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kota).

8.

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kuaro).

9.


10. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. 11. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kuaro). 12. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 13. Perencanaan

Pembangunan

Prasarana

&

Fasilitas

Perhubungan. b.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.

Identifikasi dan pengembangan pengelolaan parkir.


217


2.

Inventarisasi Angkutan Orang dan Barang serta Pengadaan Kelengkapan Angkutan Orang di Jalan Umum dengan Kendaraan Umum.

3.

Kajian Perda/Perbup Tentang Pengguna Jalan Umum dan Khusus Dalam.

4.

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan.

5.

Koordinasi

Manajemen

Operasional

Kepelabuhan

dan

Kewenangan Pemda Tk.II Pasca Diberlakukannya Revisi PP 69. 6.


7.

Operasional Penertiban Pelabuhan Khusus Lokal.

8.

Pelayanan dan Pengamanan Jamaah Haji.

9.

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/ Awak - Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT).

10. Penciptaan

disiplin

dan

pemeliharaan

kebersihan

di

lingkungan terminal. 11. Pengamanan Dalam Rangka Hari Besar Islam dan Kunjungan Gubernur. 12. Pengamanan Safari Ramadhan Terpadu Bupati dan Forum Pimpinan Daerah. 13. Pengembangan

sarana

dan

prasarana

pelayanan

jasa

angkutan. 14. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya (Operasional Kegiatan Rutin). 15. Pengendalian Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan. 16. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya (razia gabungan). 17. Penyelenggaraan Operasi UPTD Terminal Kuaro. 18. Perencanaan/Desain

Teknis

Perluasan/Pengembangan

Pelabuhan. 19. Pospam lebaran. 20. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran. 21. Sosialisasi Penertiban Surat-Surat Kapal G7 Ke bawah. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

218


22. Tim Pelaksana Operasional Bus Angkutan Masal dalam Kota Tana Paser. 23. Uji

Kelayakan

Sarana

Transportasi

Guna

Kelayakan

Keselamatan Penumpang. c.

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 1.

Pembangunan Gedung Terminal (Bantuan Provinsi 2009).

2.

Pembangunan Pelabuhan Sungai Kandilo (Bantuan Provinsi 2008).

3.

Pembangunan

Terminal

Kota

Tanah

Grogot

(Bantuan

Provinsi 2010). 4.

Pembangunan bandara.

5.

Pembangunan Bandara (Bantuan Provinsi 2008).

6.

Pembangunan Bandara (Bantuan Provinsi 2010).

7.

Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multi Years).

8.

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan.

9.

Pembangunan Fasilitas Pendukung Terminal.

10. Pembangunan gedung terminal (Bantuan Provinsi 2009). 11. Pembangunan pelabuhan sungai kandilo (Bantuan Provinsi). 12. Pembangunan pos jaga petugas perhubungan . 13. Peng. Sarana & Prasana Penunjang Operasional UPTD PKB. 14. Penyusunan raperda kawasan keselamatan operasional penerbangan dan perijinan pembangunan fisik bandara. 15. Rencana Teknis Terinci (RTT) Bandara Udara . 16. Studi Amdal Pembangunan Bandara Paser (Bantuan Provinsi 2009). d.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.

Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

2.

Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/Rambu Lalu Lintas.

3.

Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan

4.

Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.


219


5.

Pengadaan Marka Jalan.

6.

Pengadaan Pengecatan Trotoar dan Median Jalan.

7.

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.

8.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Lalu Lintas dan Angkutan.

e.

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor 1. f.

Kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.

Perijinan Frekuensi ke KPID Provinsi Pusat.

2.

Kerjasama produksi dan penyiaran dengan TVRI stasiun Kaltim.

3.

Pengawasan pembinaan terhadap pengelola warnet.

4.

Pengembangan media informasi melalui peliputan skala lokal.

5. g.

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan 1.

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya.

B.

Pelaksanaan Urusan Perhubungan a.

Pada tahun 2010, kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah : 1)

Perencanaan Pembangunan Dermaga Kecamatan Tanjung Harapan.

2)

Perencanaan/Desain

Teknis

Perluasan/Pengembangan

Pelabuhan. 3)

Pembangunan Pelabuhan Sungai Kandilo.

4)

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Bandara (Pematangan Lahan).

5)

Pembangunan Terminal Kota Tanah Grogot.

6)

Pengadaan Rambu Lalu lintas Kecamatan Long Kali.

7)

Belanja modal Pemeliharaan APIL.


220


8)

Pemeliharaan APIL Simpang 4 SPBU.

9)

Pemeliharaan APIL 3 Titik Simpang.

10) Pemindahan APIL Simpang 4 Kuaro. b.

Pada tahun 2011, program kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1)

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan kegiatan : a)

Pembangunan Pelabuhan Sungai Kandilo.

b)

Pembangunan Gedung Terminal.

c)

Pengadaan Konstruksi Bangunan Terminal Kota.

d)

Pembangunan Pos Jaga Petugas Perhubungan dengan melaksanakan

Pengadaan

Kontruksi

Pos

Jaga

(4

Lokasi). e)

Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multy Years).

2)

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan kegiatan : a)

Pengadaan Rambu Lalu Lintas Zona Selamat Sekolah (ZOOS) 10 Lokasi.

b)

Pengadaan Rambu-Rambu Kec. Muara Komam.

c)

Pengadaan Rambu-Rambu Kec. Batu Kajang.

d)

Pengadaan Rambu-Rambu Kec. Long Kali.

e)

Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas.

f)

Pemeliharaan Traffic Light simpang empat SPBU, simpang tiga Dinas Bina Marga, simpang lima kandilo Plaza.

g)

Pemeliharaan Traffic Light simpang empat jalan K.H. Ahmad Dahlan, simpang empat jalan Senaken.

h)

Pemeliharaan Traffic Light simpang empat kuaro.

i)

Pengadaan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Traffic Light Simpang Empat Jalan Modang.

3)

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor


221


a) 4)

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan dengan capaian : a)

Terwujudnya kelancaran lalu lintas pada saat hari lebaran.

b)

Terlaksananya Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya (Razia Gabungan) yang bertujuan melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap angkutan di jalan raya.

c.

Pada Tahun Anggaran 2012, Program-program yang dilaksanakan diantaranya : 1)

Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan, dengan capaian : a)

Tersedianya prasarana

data

perencanaan

pembangunan

dan

fasilitas

perhubungan

(penyusunan/pembuatan tatralok). b)

Tersedianya sarana dan prasarana untuk Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Tepian Batang).

2)

Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan capaian : a)

Terlaksananya Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.

b)

Terlaksananya Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya yang bertujuan melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap angkutan umum di jalan raya.

c)

Tersedianya

data

hasil

monitoring

dan

evaluasi

pelayanan angkutan. d)

Terselenggaranya Operasional UPTD Terminal Kuaro.

e)

Inventarisasi

Angkutan

Orang

dan

Barang

serta

pengadaan Kelengkapan angkutan orang dijalan umum dgn kendaraan umum. f)

Pengamanan Safari Ramadhan Terpadu Bupati dan


222


Forum Pimpinan Daerah. g)

Pengendalian Pengoperasian Angkutan Umum di jalan.

h)


i)

Koordinasi Management Operasional Kepelabuhan dan Kewenangan Pemda Tk. II Pasca diberlakukannya Revisi PP 69.

j)

Pengkajian Perda/Perbub tentang Pengguna Jalan Umum dan Khusus Dalam Rangka Angkutan Hasil Perkebunan dan Hasil Tambang.

3)

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan capaian : a)

Terlaksananya Pembangunan Gedung Terminal dengan melaksanakan paket pekerjaan sebagai berikut : Pembersihan Pembuatan

Lingkungan Tandon

Bawah

Terminal/Strifing Tanah

+

dan

Instalasi,

Pengecoran Tempat Parkir Kendaraan, Pemasangan Lampu Penerangan mercury (solar cell), Pengecatan Pagar, Musholla, Gedung Pengelola, Pos Jaga, WC Umum, Jalur Mobil dan Pembuatan Septictank, Railing Tangga Pipa Kotak + Cat, Pek. Kusen Almunium + Pintu + Kaca dan tempat duduk penumpang. b)

Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multy Years) berupa Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multi Years 5 Thn), Manajemen Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multi Years 5 Thn), Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Darat (Multi Years 5 Thn) dan Manajemen Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Darat (Multi Years 5 Thn).

4)

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan capaian : a)

Terlaksananya Pengadaan Traffic Light/Rambu-Rambu Lalu Lintas.

b)

Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan.


223


c)

Pengadaan dan Pemasangan Nama Jalan.

d)

Pengadaan Rambu Lalu Lintas.

e)

Pengecatan Trotoar dan Median Jalan dalam Kota Tanah Grogot.

f)

Pemeliharaan APILL/Traffic Light.

g)

Pemeliharaan

APILL/Traffic

Light

(Pemindahan,

Pergeseran dan Penggantian LED ). 5)

Program peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan angkutan, dengan capaian : a)

Terlaksananya Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya (Razia Gabungan) yang bertujuan melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap lalu lintas angkutan di jalan raya.

d.

Pada Tahun Anggaran 2013, Program-program yang dilaksanakan diantaranya : 1)

Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan, dengan capaian : a)

Tersusunnya pembangunan

penelitian sarana

dan

dan

perencanaan

prasarana

jembatan

timbang. b)

Tersedianya sarana dan prasarana untuk Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kuaro).

c)

Tersedianya sarana dan prasarana untuk Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Tepian Batang).

d)

Tersedianya sarana dan prasarana untuk Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kota).

2)

Program

peningkatan

pelayanan

angkutan,

dengan

melaksanakan kegiatan : a)

Terlaksananya Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.


224


b)

Kegiatan

Pengendalian

Disiplin

Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan Raya yang bertujuan melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap angkutan umum di jalan raya. c)

Pelaksanaan

kegiatan

penghargaan angkutan

sopir/juru

umum

kedisiplinan

pemilihan

serta

dan

pemberian

mudi/awak

teladan prestasi

untuk

kendaraan meningkatkan

sopir/juru

mudi/awak

kendaraan angkutan umum. d)

Tersedianya

monitoring

dan

evaluasi

pelayanan

angkutan. e)

Terselenggaranya Operasional UPTD Terminal Kuaro .

f)

Inventarisasi

Angkutan

Orang

dan

Barang

serta

pengadaan Kelengkapan angkutan orang dijalan umum dgn kendaraan umum. g)

Pengamanan Safari Ramadhan Terpadu Bupati dan Forum Pimpinan Daerah.

h)

Pengendalian Pengoperasian Angkutan Umum di jalan.

i)


j)

Terlaksananya dengan baik pemberangkatan jamaah haji berkat kegiatan Pelayanan dan Pengamanan Jamaah Haji.

k)

Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran.

3)

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan capaian : a)

Pembangunan fasilitas pendukung terminal dengan melaksanakan paket pekerjaan pengadaan lampu terminal Kecamatan Kuaro.

b)

Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multy Years) yang masih dalam proses pengerjaan.

4)

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan capaian :


225


a)

Pengadaan Marka Jalan.

b)

Pengadaan

Rambu-Rambu

Lalu

Lintas

dengan

melaksanakan paket pekerjaan sebagai berikut : Pengadaan Rambu Lalu Lintas Dalam Kabupaten Paser, Pengadaan Rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Pasir Belengkong – Lori, Pengadaan Rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Lolo Biu - Muara Samu, Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Penunjuk Arah Desa, dan Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (3 lokasi) . c)

Pengecatan Trotoar dan Median Jalan dalam Kota Tanah Grogot.

d)

Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/Rambu Lalu Lintas.

e.

Pada Tahun 2014, program yang dilaksanakan antara lain : 1)

Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan, melalui kegiatan : a)

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

b)

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

c)

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kuaro).

d)


e)

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kota).

2)

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan,

melalui

kegiatan : a)

Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Kelayakan Keselamatan Penumpang.

b)

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya.


226


c)

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan.

d)

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir / Juru mudi / Awak - Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT).

e)

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan.

f)


g)

Inventarisasi

Angkutan

Orang

dan

Barang

serta

Pengadaan Kelengkapan Angkutan Orang di Jalan Umum dengan Kendaraan Umum. h)

Pengendalian Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan.

i)

Pelayanan dan Pengamanan Jamaah Haji.

j)

Sosialisasi Penertiban Surat-Surat Kapal G7 Kebawah.

k)

Tim Pelaksana Operasional Bus Angkutan Masal dalam Kota Tana Paser.

3)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, melalui kegiatan : a)

Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multi Years).

b) 4)

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, melalui kegiatan : a)

Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.

b)

Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.

C.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sistem transportasi. Adapun capaian kinerja pembangunan bidang perhubungan selama kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel IV.56. Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan pembangunan bidang perhubungan sejak tahun 2010-


227


2014 mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan wajib uji yang terus mengalami kenaikan. Dalam lima tahun terakhir terjadi penambahan kendaraan wajib uji lebih dari 3.000 unit. Tabel IV.56 Perkembangan Jumlah Kendaraan Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014 Uraian Mobil penumpang umum

2010

2011

2012

2013

2014

239

239

239

238

238

Bus

90

93

106

130

146

* Umum

13

14

14

14

14

* Tidak umum

77

79

92

116

132

4.148

4.892

5.669

6.468

7.245

270

273

299

328

339

3.878

4.619

5.370

6.140

6.906

1

2

2

2

2

4.478

5.226

6.016

6.838

7.631

Mobil Barang * Umum * Tidak umum Tempelan JUMLAH Sumber : UPTD PKB Tanah Grogot

Alokasi anggaran urusan perhubungan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.57 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Perhubungan Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

24.224.814.548,19

19.209.171.659,00

79,30

2

2011

29.410.656.859,79

20.342.713.835,00

69,17

3

2012

108.174.130.863,00

80.795.856.560,00

74,69

4

2013

55.471.021.308,00

46.215.578.266,29

83,31


228


5

2014

59.667.017.525,00

49.914.422.082,68

6

2015

35.851.831.885,00

-

83,65 -

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan perhubungan selama rentang

waktu

tahun

2010

–

2014

adalah

sebesar

Rp.276.947.641.103,98 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.216.477.742.402,97 atau 78,17 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan perhubungan sebesar Rp.35.851.831.885,00. D.


Permasalahan 1)

Masih

rendahnya

tingkat

kesadaran

masyarakat

di

Kabupaten Paser tentang pentingnya tertib ber-lalu lintas, sehingga masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran di jalanan yang sangat membahayakan orang lain, seperti menerobos lampu merah dan pelanggaran-pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang lain. 2)

Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengetesan atau pengecekan semua jenis kendaraan baik kendaraan pribadi maupun yang paling utama kendaraan angkutan umum termasuk alat untuk mengecek tonase serta cek emisi kendaraan.

3)

Operasional bus angkutan massal dalam kota Tana Paser belum

optimal

dapat

dimanfaatkan

oleh

masyarakat

dikarenakan masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang rute dan waktu bus angkutan massal beroperasi. b.

Solusi 1)

Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat di Kabupaten Paser tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas dan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

2)

Untuk masalah menambah jumlah sarana dan pasarana pengecekan atau pengetesan kendaraan yang memadai


229


terutama untuk kendaraan angkutan umum akan segera diupayakan pada Tahun Anggaran berikutnya demi untuk meningkatkan pelayanan terhadap kelayakan penggunaan kendaraan sehingga kelayakan dan kenyamanan angkutan umum akan lebih terjamin. 3)

Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat luas terkait program-program atau kegiatan-kegiatan unggulan di Dinas Perhubungan seperti pembangunan halte bus dan operasional angkutan bus massal sehingga masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui akan maksud dan tujuan dari program atau kegiatan tersebut.

8.

LINGKUNGAN HIDUP Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah. Sebagai muaranya penyelenggaraan urusan lingkungan hidup pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pada kurun waktu tahun 2010-2014, penyelenggaran urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh beberapa SKPD diantaranya Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi yang pada tahun


230


2014 menjadi Dinas Kehutanan, Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan, dan Kantor Kecamatan. A.

Program dan Kegiatan Dalam perjalanannya penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu : a.

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.

Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air.

2.

Koordinasi Kota Sehat/ Adipura.

3.

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura.

4.

Koordinasi Penyusunan AMDAL.

5.

Koordinasi

Perencanaan

Kebutuhan

Laboratorium

Lingkungan Hidup Daerah. 6.

Koordinasi Tim Terpadu Untuk Adipura Kota Tana Paser.

7.

Menuju Indonesia Hijau (MIH).

8.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .

9.

Pemantauan Kualitas Lingkungan.

10. Pemantauan Pelaksanaan RKL – RPL. 11. Pemantauan Pelaksanaan RKL - RPL (RKL-RPL, UKL-UPL, dan SPPL). 12. Pembentukan

Unit

Khusus

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat. 13. Pencegahan

Pencemaran

Udara

dari

Sumber

Tidak

Bergerak. 14. Pengambilan Sampel Air Sungai . 15. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup. 16. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan beracun dan berbahaya). 17. Pengelolaan DAS Kandilo. 18. Pengkajian Dampak Lingkungan. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

231


19. Penilaian Ketaatan Pengelolaan Lingkungan. 20. Penilaian Sekolah Hijau/ Adiwiyata. 21. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan. 22. Penyusunan Perusakan

Kebijakan Lingkungan

Pengendalian Hidup

Pencemaran

(Penyusunan

dan

Laporan

Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang LH Daerah Kab. Paser) . 23. Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). 24. Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Lingkungan Hidup . b.

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.

Pembuatan Profil Keanekaragaman Hayati.

2.

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.

3.

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumbersumber Air .

4.

Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

5.

Perencanaan Pembuatan Taman KEHATI.

6.

Pembuatan Ijin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

c.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 1.

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kab. Paser (SLHD).

2.

Peringatan hari lingkungan hidup sedunia.

3.

Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.

Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Website Lingkungan Hidup Daerah.

5.

Pengembangan

data

informasi

lingkungan-review

peta

kawasan hutan dan perairan. 6.

Pengembangan data informasi lingkungan-penyusunan buku informasi kehutanan.


232


7.

Pengawasan kegiatan usaha bidang kehutanan dan kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan.

8.

Operasional UPTD KPHP Telake.

9.

Operasional UPTD KPHP Kendilo.

10. Pengembangan Data Informasi Lingkungan - Review Peta Kawasan Hutan Dan Perairan. 11. Pengembangan Data Informasi Lingkungan - Inventarisasi Potensi Log Over Area Pada Hutan Alam. 12. Pengembangan data informasi lingkungan - Penyusunan buku statistik kehutanan Kabupaten Paser. 13. Pengembangan Data Informasi Lingkungan - Rivew Peta Kawasan Hutan dan Perairan. 14. Pengembangan Data Informasi Lingkungan - Penyusunan Buku Informasi Kehutanan. 15. Pengembangan Data Informasi Lingkungan - Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. 16. Pengembangan Data Informasi Lingkungan - Inventarisasi Potensi Tanaman Kehidupan. d.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.

Pendataan Lokasi Ruang Terbuka Hijau.

3.

Penyusunan Program Pengembangan RTH (Subsidi Provinsi Th. 2009, Luncuran) .

4.

Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5.

Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH.

e.

6.

Penataan RTH.

7.

Pemeliharaan RTH.

8.

Pengembangan Taman Rekreasi.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air.


233


2.

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.

3.

Kegiatan

Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam

Pengelolaan Persampahan.Kegiatan Pengangkutan Sampah Dari TPS Ke TPA. 4.

Koordinasi Penyusunan AMDAL.

5.

Menuju Indonesia Hijau.

6.

Pemantauan Kualitas Lingkungan.

7.

Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL.

8.

Pembentukan

Unit

Khusus

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat. 9.

Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Penerapan Produksi Bersih dan Teknologi Lingkungan.

10. Pembinaan Pelaksanaan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). 11. Pencegahan

Pencemaran

Udara

dari

Sumber

Tidak

Bergerak. 12. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. 13. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. 14. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). 15. Pengelolaan DAS Kandilo. 16. Penilaian Ketaatan Pengelolaan Lingkungan. 17. Penilaian Sekolah Hijau / Adiwiyata. 18. Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. 19. Penyusunan Kebijakan Penanganan Unit Khusus Aduan Masyarakat. 20. Penyusunan

Kebijakan

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan Lingkungan Hidup. 21. Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). 22. Program

Pengendalian

Pencemarandan

Perusakan

Lingkungan HidupKoordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

234


23. Sosialisasi Pelaksanaan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). f.

Program Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1.

Pengelolaan

dan

rehabilitasi

mangrove-sisa

dana

pemeliharaan tanaman tahun kegiatan rehabilitasi hutan bakau seluas 70 Ha. 2.

Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove-sisa dana rehabilitasi mangrove (hutan bakau) seluas 199 Ha.

3.


4.

Pengelolaan

dan

rehabilitasi

mangrove-pemeliharaan

tanaman tahun I kegiatan rehabilitasi hutan bakau seluas 20 Ha. 5.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH (Penyusunan Ranc. Teknis Keg. Penghijauan seluas 133 Ha).

6.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Sisa Dana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan (HR. Pola Tumpang Sari) seluas 2.403 Ha.

7.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-sisa dana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Mangrove (Hutan Bakau) seluas 199 Ha.

8.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-sisa dana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (Budidaya Tanaman Rotan) seluas 100 Ha.

9.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Reboisasi seluas 1.500 Ha.

10. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan seluas 3.125 Ha.


235


11. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan aneka usaha kehutanan (budidaya tanaman gaharu)seluas 31 Ha. 12. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH - Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan rehabilitasi mangrove (hutan bakau) seluas 100 Ha. 13. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan

LH

-

Penyusunan

Rancangan

Teknis

Kegiatan

penghijauan (HR Murni & HR pola tumpang sari) seluas 2.586 Ha. 14. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH - Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan reboisasi seluas 650 Ha. 15. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH - Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan aneka usaha kehutanan (budidaya tanaman gaharu) seluas 60 Ha. 16. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan

LH

-

Penyusunan

Rancangan

Teknis

Kegiatan

Penghijauan (HR Murni) seluas 200 Ha. 17. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan

LH

-

Penyusunan

Rancangan

Teknis

Kegiatan

penghijauan (HR pola tumpang sari) seluas 225 Ha. 18. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan

LH

-

Penyusunan

Rancangan

Teknis

Kegiatan

penghijauan (HR pola tumpang sari) seluas 125 Ha. 19. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH - Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan budidaya rotan seluas 60 Ha. 20. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH - Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan rehabilitasi mangrove seluas 80 Ha.


236


21. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH - Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan rehabilitasi mangrove seluas 105 Ha. 22. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH - Penyusunan Ranc.Teknis Kegiatan reboisasi seluas 300 Ha. 23. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan

LH

-

Penyusunan

Rancangan

Teknis

Kegiatan

penghijauan (HR Murni) seluas 1.100 Ha. 24. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan

LH

-

Penyusunan

Rancangan

Teknis

Kegiatan

penghijauan (HR Murni) seluas 246 Ha. 25. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH - Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan rehabilitasi mangrove seluas 20 Ha. 26. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH - Penyusunan Ranc. Teknis Kegiatan reboisasi seluas 50 ha. g.

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan - kawasan Konservasi Laut & Hutan 1.

Inventarisasi Batas dan Lahan Garapan Masyarakat dalam Kawasan Tahura Petangis.

2.

Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.

3.

Pembuatan Arboretum.

4.

Pengembangan Ekowisata & Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi - Pengelolaan TAHURA.

h.

Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 1.

i.

Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.

Kegiatan

Sosialisasi

Pelaksanaan

3R

(Reduce,

Reuse,

Recycle).


237


B.

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup Gambaran pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2010 Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1)

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup. Program

ini

lingkungan

bertujuan

hidup

untuk

dalam

meningkatkan

upaya

mencegah

kualitas perusakan

dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan

tawar

dan

laut,

maupun

udara

sehingga

masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dimana program ini dilaksanakan oleh BLH dalam bentuk kegiatan dengan hasil : a)

Koordinasi

Penilaian

Kota

Sehat/Adipura

yang

memberikan penilaian kebersihan Kota Tanah Grogot dalam kelompok kota kecil/menengah. b)

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

berupa

penyusunan

dokumen

rencana

pengelolaan lingkungan. c)

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan Beracun, dan Berbahaya).

d)

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, berupa pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan pertambangan oleh pelaku usaha di sektor pertambangan.

e)

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Paser).


238


f)

Koordinasi

penyusunan

AMDAL,

dengan

hasil

penerbitan izin lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL, maupun SPPL. g)

Pengambilan Sampel Air Sungai, untuk mengetahui kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Paser.

h)

Penilaian

Ketaatan

Pengelolaan

Lingkungan

pengawasan dan penilaian terhadap pelaku usaha dalam menjalankan pengelolaan lingkungan hidup (proper). i)

Menuju Indonesia Hijau berupa dokumen profil Menuju Indonesia Hijau.

j)

Penilaian Sekolah Hijau/Adiwiyata, berupa terpilihnya sekolah

sebagai duta adiwiyata pada tingkatan SD,

SMP, dan SMA. k)

Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL berupa pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen RKL-RPL sebanyak 2 laporan selama setahun oleh pelaku usaha.

Implementasi

program

tersebut

tergambar

pada

terlaksananya pengawasan, monitoring dan evaluasi, data dan pelaporan terhadap berbagai aspek pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh Badan Lingkungan Hidup. 2)

Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah

ada

untuk

menjamin

kualitas

ekosistem

agar

fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Oleh BLH dan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi pada tahun 2010 merealisasikan program ini kedalam bentuk kegiatan dengan hasil sebagai berikut : a)

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air. Implementasi program tersebut terlihat pada ter-inventarisirnya daerah tangkapan air


239


dan sumber-sumber air di Kabupaten Paser dan tersedianya data-data daerah tangkapan air dan sumber–sumber air di Kabupaten Paser. b)

Pengendalian kerusakan hutan dan lahan perlindungan dan pengamanan hutan terpadu yang bertujuan untuk mengurangi

kerusakan

hutan

dan

lahan

serta

melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan terpadu. 3)

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. Program ini

ini dilaksanakan oleh

Dinas Kehutanan,

Pertambangan dan Energi yang merupakan pelaksanaan Dana DAK-DR Kehutanan dalam beberapa bentuk kegiatan dengan hasil sebagai berikut : a)

Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove.

b)

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH.

c)

Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan/ reboisasi/ aneka usaha kehutanan (budidaya tanaman gaharu)/budidaya rotan/ rehabilitasi mangrove.

4)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Hutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong

partisipasi

masyarakat

dalam

pelestarian

lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk merealisasikan program ini oleh BLH dan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan dengan hasil : a)

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Paser, dengan kegiatan ini tersedianya data dasar SLHD 2010 sebanyak 34 buku.


240


b)

Peringatan hari lingkungan hidup sedunia, dimana Kabupaten Paser melalui BLH mengikuti Pameran dalam Pekan Lingkungan Hidup di Jakarta.

c)

Pengembangan Data Informasi Lingkungan – Review Peta Kawasan Hutan dan Perairan. Tujuan kegiatan ini Pengembangan data informasi lingkungan – review peta kawasan hutan dan perairan sehingga tersedianya data informasi kehutanan dan perairan dalam bentuk peta.

d)

Pengembangan

Data

Informasi

Lingkungan

–

Inventarisasi Potensi Log Over Area Pada Hutan Alam. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui areal bekas tebangan

dalam

rangka

kelayakan

untuk

pengembangan hutan tanaman rakyat. Dilaksanakan di 2

lokasi

di

memungkinkan

2

kecamatan

dilakukan

pada

disurvey

lokasi pada

yang

wilayah

Kecamatan Long Ikis dan Long Kali. e)

Pengembangan

data

informasi

lingkungan

–

Penyusunan buku statistik kehutanan Kabupaten Paser, tujuan kegiatan ini Pengembangan data informasi lingkungan – Penyusunan buku statistik kehutanan sehingga

tersedianya

buku

statistik

kehutanan

Kabupaten Paser. Implementasi

program

tersebut

meningkatnya kualitas dan akses

tergambar

pada

data dan informasi

sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Paser. 5)

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut & Hutan. Program

tersebut

dijabarkan

oleh

Dinas

Kehutanan,

Pertambangan dan Energi melalui kegiatan dengan hasil : a)

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi – Pengelolaan TAHURA; Tujuan


241


kegiatan

ini

Pengembangan

Ekowisata

dan

Jasa

Lingkungan di kawasan konservasi – pengelolaan TAHURA agar terselenggaranya kegiatan pengelolaan TAHURA Lati Petangis. b)

Pembuatan

Arboretum

yang

bertujuan

pada

pembuatan arboretum sehingga dapat terindentifikasi dan terjaga kelestarian jenis flora di kawasan Tahura Lati Petangis. 6)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program ini dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Paser yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan. Untuk merealisasikan program ini dilaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil : a)

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan armada yang siap beroperasi dalam rangka menjaga kebersihan Kabupaten Paser, seperti pengadaan

mobil

dump

truk,

kendaraan

dinas

operasional station wagon, gerobak, kontainer/sarana pewadahan sampah di Kelurahan Tanah Grogot, kontainer/sarana pewadahan sampah untuk 5 IKK, alat bengkel kendaraan bermotor, pisau alat perajang, mesin

pengayak

kompos,

alat

packing,

serta

perawatan kendaraan bermotor. b)

Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan persampahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta masyarakat didalam pengelolaan

persampahan

sehingga

terwujud

lingkungan yang bersih dan sehat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. c)

Pengangkutan sampah dari TPS Ke TPA. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan sarana pengelolaan


242


dan operasional pengangkutan persampahan mulai dari sumber sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir. Pendanaannya digunakan untuk pembayaran jasa petugas pengangkutan sampah, Rehab Instalasi Pengolahan

Limbah

Tinja

(IPLT),

Pembangunan

Drainase/ OutLet IPAL TPA Sampah Km.7, Pengukuran Topografi

Areal

Perluasan

Perencanaan Pembangunan

TPA

Sampah

Km.7,

di TPA Sampah Km.7,

Pengawasan Pembangunan di TPA Sampah Km.7, Review

DED

Pembangunan Pemasangan

site

plan

Drainase Jaringan

IPAL Jalan

Air

di

TPA

Masuk

Bersih

di

Sampah,

TPA

Km.7,

TPA

Km.7,

Pengawasan Pembangunan Drainase dan Pemasangan Jaringan

Air

Bersih di

TPA Km.7,

Perencanaan

Pembangunan Drainase dan Pemasangan Jaringan Air Bersih di TPA Km.7, Penyusunan SOP Sanitary Landfill TPA Sampah Km.7, Pembuatan DED TPA Sampah Batu Sopang, dan Penyusunan Dokumen UKL-UPL TPA Sampah Batu Sopang. 7)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya ruang terbuka

hijau

(RTH)

di

Kabupaten

Paser,

untuk

merealisasikan program tersebut maka pada BLH dan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan dilaksanakan kegiatan dengan hasil : a)

Penyusunan

Program Pengembangan

RTH dimana

Implementasi program ini adalah pada tersedianya bibit tanaman untuk ruang terbuka hijau setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Paser. b)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah demi terjaga lingkungan perkotaan yang


243


ramah, bersih dan hijau sebagai antisipasi dari pemanasan global. Diaplikasikan kedalam pengadaan tanaman pohon pelindung, tanaman pohon pelindung berbunga, tanaman penutup tanah, tanaman perdu berbunga, belanja obat tanaman dan pupuk tanaman, pengecatan bantalan tiang bendera dan umbul-umbul dalam

kantor,

tumbang dan

pemangkasan/penebangan

pohon

penyiraman tanaman, pemeliharaan

Taman Putri Saleha, pemeliharaan Taman Tepian Sungai Kandilo, pengadaan dan pemasangan umbulumbul dan bendera, pemeliharaan alat-alat pertanian, pengecatan Land Mark Bunga Mawar dan rehab kolam penampungan air, pengawasan dan pembuatan pot bunga di lapangan Garuda Tanah Grogot. b.


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Aplikasi

program

pengembangan

kinerja

pengelolaan

persampahan adalah pada Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 2)

Program Lingkungan

Pengendalian Hidup.

Pencemaran

Program

ini

dan

Perusakan

bertujuan

untuk

meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain : a)

Koordinasi Kota Sehat / Adipura, output dari kegiatan ini adalah berupa penilaian kota sehat, diantaranya pasar, sekolah, kantor–kantor guna meningkatkan rating kota untuk memperoleh Adipura.


244


b)

Pemantauan Kualitas Lingkungan, output dari kegiatan ini adalah terpantaunya kualitas lingkungan pada 64 titik sampel pengamatan.

c)

Pengawasan output

dari

Pelaksanaan kegiatan

Kebijakan ini

adalah

Lingkungan, pengawasan

pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup pada 16 pelaku usaha (perusahaan). d)

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), output dari kegiatan ini adalah laporan hasil laboratorium sampel limbah B3 dari perusahaan– perusahaan

baik

tambang

maupun

perkebunan

sebanyak 15 pelaku usaha (perusahaan). e)

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, output dari kegiatan ini adalah

tersusunnya

Peraturan

Bupati

tentang

UKL/UPL. f)

Koordinasi Penyusunan AMDAL, output dari kegiatan ini adalah berupa rekomendasi dari Penilai Amdal

rapat Tim Komisi

Kabupaten dimana setiap perusahaan

yang akan beroperasi di Kabupaten Paser, dengan target 6 perusahaan tahun 2011. g)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, output dari kegiatan ini adalah monitoring, evaluasi dan pelaporan pada 6 pelaku usaha (perusahaan).

h)

Penilaian Ketaatan Pengelolaan Lingkungan, output dari kegiatan ini adalah berupa pemberian piagam peringkat ketaatan pengeloaaan lingkungan pada 16 pelaku usaha (perusahaan).

i)

Menuju Indonesia Hijau (MIH), output dari kegiatan ini adalah

berupa

laporan

buku

hasil

kegiatan,

inventarisasi manajemen data lingkungan. j)

Penilaian Sekolah Hijau/ Adiwiyata, output dari kegiatan ini berupa penilaian terhadap sekolah yang


245


peduli terhadap program lingkungan hidup yaitu 2 sekolah. k)

Pemantauan

Pelaksanaan

RKL-RPL,

output

dari

kegiatan ini adalah terpantaunya pelaksanaan RKL-RPL pada 6 pelaku usaha (perusahaan). l)

Pengkajian Dampak Lingkungan.

m)

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, output kegiatan ini adalah terlaksananya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan terhadap 4 perusahaan.

n)

Koordinasi

Perencanaan

Kebutuhan

Laboratorium

Lingkungan Hidup Daerah, output dari kegiatan ini adalah

terwujudnya

perencanaan

pembangunan

laboratorium lingkungan daerah. o)

Pengelolaan DAS Kandilo, output dari kegiatan ini adalah terwujud pemantauan kualitas dan kuantitas pengelolaan DAS Kandilo dan pembentukan Forum DAS Kab. Paser.

p)

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, output dari kegiatan ini adalah buku tentang SOP kegiatan Bidang lingkungan hidup.

3)

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah

ada

untuk

menjamin

kualitas

ekosistem

agar

fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. a)

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, output dari kegiatan ini adalah terwujudnya penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.


246


b)

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air, output kegiatan ini adalah berupa ringkasan data sumber-sumber air dan resapan daerah tangkapan

air

di

14

kawasan

bagi

kebutuhan

lingkungan sekitar kita. c)

Pembuatan Profil Keanekaragaman Hayati, output dari kegiatan

ini

adalah

keanekaragaman

berupa

hayati

dan

dokumen ekosistem

profil daerah

Kabupaten Paser. 4)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong

partisipasi

masyarakat

dalam

pelestarian

lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan melaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut : a)

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Paser, output dari kegiatan ini adalah berupa inventarisasi data dasar lingkungan hidup daerah dalam 2 buku SLHD.

b)

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, output dari kegiatan ini adalah terperingatinya hari lingkungan, dimana di Kabupaten Paser diwujudkan dalam bentuk lomba kebersihan tingkat RT.

5)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya ruang terbuka

hijau

merealisasikan kegiatan

(RTH)

di

program

Penyusunan

Kabupaten

tersebut

Program

maka

Paser,

untuk

dilaksanakan

Pengembangan

Ruang

Terbuka Hijau (RTH), output dari kegiatan ini adalah tersedianya 2000 bibit tanaman untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Paser, namun belum dapat terlaksana dan


247


peringatan puncak hari penanaman dalam rangka kegiatan Kaltim Green. c.


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan : a)

Sosialisasi Pelaksanaan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle), BLH Paser telah mengupayakan pembentukan 6 Bank Sampah pada tahun 2012 sebagai upaya mereduksi timbulan sampah sebagai realisasi program 3R.

2)

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup, dengan kegiatan : a)

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, hasil dari kegiatan ini tercapainya target posisi 2 besar untuk Kota

Tana

Paser

untuk

kategori

kota-kota

kecil/menengah dalam penilaian Kota Sehat guna memperoleh penghargaan Adipura. b)

Pemantauan kualitas lingkungan.

c)

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.

d)

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), dimana pada tahun 2012 telah dilakukan pengelolaan terhadap limbah B3 pada 13 perusahaan.

e)

Pengkajian dampak lingkungan.

f)

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

g)

Koordinasi penyusunan AMDAL, dimana dari kegiatan ini diharapkan dapat terkoordinasinya penyusunan dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditandai dengan bekerjanya Komisi Penilaian AMDAL Daerah dalam memberikan koreksi, perbaikan dan jaminan komitmen

terhadap

dokumen

lingkungan

yang

diajukan oleh pihak investor sebagai bagian proses LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

248


penerbitan

izin

pelaksanaannya timbulnya

usaha. sebagai

kerusakan

Termasuk upaya

dini

lingkungan

pemantauan pencegahan

akibat

berbagai

kegiatan usaha yang beraktivitas di Kabupaten Paser. Dimana pada tahun 2012 sudah terdapat 220 dokumen lingkungan yang telah tersusun yang terdiri dari Dokumen AMDAL sebanyak 64 Dokumen, UKL-UPL sebanyak 119 Dokumen, dan SPPL sebanyak 37 Dokumen. Dan selama tahun 2012 juga ada 13 dokumen yang masih dalam proses penyelesaian yang terdiri atas 7 Dokumen AMDAL, UKL-UPL 5 Dokumen, dan 1 Dokumen SPPL. h)

Penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan.

i)

Menuju Indonesia Hijau, dengan kegiatan ini BLH Kab. Paser

berhasil

memperoleh

penghargaan

tingkat

nasional yaitu penghargaan “Trophi Raksaniyah 2011” dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia,

terkait

upaya

konservasi

lingkungan

terhadap luasan tutupan lahan berupa vegetasi. j)

Penilaian Sekolah Hijau / Adiwiyata, dengan adanya upaya penyadaran sejak dini terhadap anak-anak usia sekolah

melalui

pelaksanaan

kegiatan

Penilaian

Sekolah Hijau/Adiwiyata, dimana pada tahun 2012 ada 3 sekolah yang terlibat dalam adiwiyata, yakni SDN 027, SDN 031, SMKN 1 yang telah menjadi calon penerima Anugrah Adiwiyata. k)

Pemantauan Pelaksanaan RKL – RPL.

l)

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat,

kegiatan

ini

diharapkan

dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian

lingkungan

hidup

akibat

aktivitas

pembangunan, dan hal ini telah ditunjukan dari meningkatnya pengajuan rekomendasi pengelolaan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

249


lingkungan serta berfungsinya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap kejadian perusakan lingkungan, melalui nomor telp BLH Paser (0543) 24978 atau melalui website BLH Paser. Dimana dari terbentuk tahun 2010 hingga Tahun 2012 sudah menangani sebanyak 16 kasus dan pada tahun 2012 telah

menyelesaikan

ditindaklanjuti

5

dengan

kasus

pengaduan

pemberian

sanksi

yang keras

administratif. m)

Pengelolaan DAS Kandilo. Pemerintah Kabupaten Paser menempatkan masalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai salah satu permasalahan pokok, terutama dengan meningkatnya degradasi lingkungan pada DAS kandilo. Dimana sampai tahun 2012 pada 32 titik

sampel

sungai

yang

tersebar

di

seluruh

kabupaten, pada tiap tahunnya parameter kekeruhan terus

meningkat,

parameter

logam

berat

masih

memenuhi standar baku mutu, demikian pula pada parameter mikrobiologi yaitu Bakteri E-Coli masih memenuhi baku mutu di bawah 1.000 MPN/100ml. Melihat kondisi tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi masalah lingkungan diantaranya dengan melibatkan peran masyarakat dan sektor swasta

dalam

hal

pengelolaan

DAS

melalui

pembentukan Forum DAS Kabupaten Paser. n)

Penyusunan

Laporan

Penerapan

dan

Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM). o)

Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.

3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan : a)

Pengendalian kerusakan hutan dan Lahan.


250


b)

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air.

c) 4)

Pembuatan Profil Keanekaragaman Hayati.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan : a)

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kab. Paser (SLHD) dimana kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tersedianya basis data lingkungan sebagai sumber data bagi penilaian kualitas lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Status lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air, yang pada tahun 2012 telah mendata 26 lokasi yang berpotensi, Pembuatan Profil Keanekaragaman Hayati, dan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup. Dimana data-data tersebut telah dapat diakses melalui Website BLH Kabupaten Paser : www.blhpaser.co.id, disamping juga dapat menyampaikan aduan terhadap terjadinya perusakan dan pencemaran di lapangan.

b)

Peringatan hari lingkungan hidup sedunia, dengan melakukan kegiatan penanaman pohon di tahun 2012 yang dilaksanakan pada 6 lokasi, diantaranya Desa Tepian Batang (Telaga Ungu) dengan jenis tanaman Bungur dan Kaliandara sebanyak 1.200 batang, Desa Petangis (Tahura), berupa Durian dan Mahoni sebanyak 1.000 batang, Desa Tapis berupa Ulin, Trambesi, Kapur,

Meranti,

Rambutan

Gaharu,

sebanyak

500

Durian, pohon,

Mangga Kampus

dan Stiper

Muhammadiyah berupa Trembesi, Mahoni, rambutan dan Durian sebanyak 213 pohon, Kampus Widya Praja


251


berupa Durian, Mahoni, dan Trambesi sebanyak 100 pohon. 5)

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terkelolanya Ruang terbuka hijau di Kabupaten Paser sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa penetapan lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten

Paser,

dan

penanaman

pohon

peneduh/pelindung di beberapa lokasi dalam Kota Tana Paser dan Ibukota Kecamatan serta di tepi Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Paser. Sampai tahun 2012 jumlah RTH di Kabupaten Paser ada ± 60 titik lokasi diluar lokasi obyek wisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, dimana Taman Kota yang ada di Pusat Kota Tana Paser seluas 0,8 Ha. d.



Sosialisasi Pelaksanaan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle), hingga tahun 2013 telah terbentuk 4 unit Bank Sampah yang tersebar di sekitar wilayah Kota Tana Paser, sebagai

salah

satu

bentuk

nyata

dalam

upaya

mereduksi jumlah timbulan sampah dari sumbernya. 2)

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan


Koordinasi Tim Terpadu untuk Adipura Kota Tana Paser, dimana dari kegiatan ini telah tercapai target posisi 2 besar untuk Kota Tana Paser pada tahun 2013 untuk

kategori

kota-kota

kecil/menengah

dalam

penilaian Kota Sehat guna memperoleh penghargaan Adipura. b)

Pemantauan kualitas lingkungan.


252


c)


d)

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya).

e)


f)

Koordinasi penyusunan AMDAL, dimana pada tahun 2013

sudah

terdapat

16

izin

lingkungan

telah

dikeluarkan oleh Komisi AMDAL Daerah (KOMDALDA) Kabupaten Paser terkait berbagai rencana usaha dan/atau

kegiatan

lingkungan hidup.

yang

berdampak

terhadap

Serta telah tersusun dokumen

lingkungan yang terdiri dari Dokumen AMDAL sebanyak 7 Dokumen, UKL-UPL sebanyak 24 Dokumen, dan SPPL sebanyak 14 Dokumen. g)


h)


i)

Penilaian Sekolah Hijau / Adiwiyata.

j)

Pemantauan Pelaksanaan RKL–RPL (RKL-RPL, UKL-UPL, dan SPPL).

k)

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, dimana sejak terbentuk tahun 2010 hingga Tahun 2013 sudah menangani sebanyak 24 kasus, dan pada

tahun

2013

telah

menyelesaikan

8

kasus

pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi keras administratif. l)

Koordinasi

Perencanaan

Kebutuhan

Laboratorium

Lingkungan Hidup Daerah, dimana pada tahun 2013 telah

tersusun

Dokumen

Perencanaan

Kebutuhan

Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan secara mandiri terhadap adanya pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup di daerah. Dimana dengan adanya LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

253


dokumen tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti kedepan

mengenai

realisasi

fisik

pembangunan

laboratorium lingkungan hidup daerah. Hingga tahun 2013 telah terwujud Mobil Laboratorium Lingkungan Hidup sebanyak 1 unit, yang akan memudahkan tindak lanjut secara cepat pengambilan sampel dalam upaya penanganan terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. m)

Pengelolaan DAS Kandilo, dimana sampai tahun 2013 pada 32 titik sampel sungai yang tersebar di seluruh kabupaten, pada tiap tahunnya parameter kekeruhan terus

meningkat,

parameter

logam

berat

masih

memenuhi standar baku mutu, demikian pula pada parameter mikrobiologi yaitu Bakteri E-Coli masih memenuhi baku mutu di bawah 1.000 MPN/100ml. Melihat kondisi tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi masalah lingkungan diantaranya dengan melibatkan peran masyarakat dan sektor swasta

dalam

hal

pengelolaan

DAS

melalui

pembentukan Forum DAS Kabupaten Paser. Sampai tahun 2013 telah diupayakan terwujudnya Dokumen Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) Terpadu untuk DAS Kandilo dan pembuatan Raperda Inisiatif Pengelolaan DAS oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang diback-up oleh Balai Pengelola DAS Mahakam-Berau

sebagai

penanggung

jawab

pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk kolaborasi antara BLH dan Forum DAS Kandilo. n)

Penyusunan

Laporan

Penerapan

dan

Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM). o)

Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.


254


p)

Kegiatan

Inventarisasi

dan

Identifikasi

Sumber

Pencemar Air. 3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a)

Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.

b)

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air.

c)

Perencanaan

pembuatan

Taman

KEHATI,

telah

tersusunnya perencanaan pembuatan Taman KEHATI dengan terpilihnya Kawasan Air Terjun Desa Modang sebagai salah satu alternatif lokasi dibangunnya Taman KEHATI. d)

Penyusunan

Rencana

Induk

Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati, pada tahun 2013 telah tersusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP KEHATI) sebagai kelanjutan pengelolaan terhadap

kekayaan

keanekaragaman

hayati

yang

terdapat di Kabupaten Paser. 4)


Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kab. Paser (SLHD), dengan meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tersedianya basis data lingkungan sebagai sumber data bagi penilaian kualitas lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dimana data-data tersebut telah dapat diakses melalui Website BLH Kabupaten Paser: www.blhpaser.co.id,

disamping

juga

dapat

menyampaikan aduan terhadap terjadinya perusakan dan pencemaran di lapangan. b)

Peringatan hari lingkungan hidup sedunia. Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia


yang 255


puncak pelaksanaanya dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup, yang diikuti oleh Kabupaten Paser yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei – 2 Juni 2013 yang mengambil tempat di Gedung Jakarta Convention Center, merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tema utama PLI 2013 yaitu “Ubah Perilaku dan Pola Konsumsi Untuk Selamatkan

Lingkungan”

mengikuti

tema

Hari

Lingkungan Hidup Sedunia yang dikeluarkan oleh Badan

Lingkungan

Environment “Think.Eat.Save”.

Hidup

PBB,

Programme Secara

United

Nations

(UNEP), umum

yaitu

keikutsertaan

Kabupaten Paser sudah cukup baik, dimana stand Kalimantan Timur yang salah satu pesertanya adalah stand Kabupaten Paser mendapatkan apresiasi yang cukup besar dari para pengunjung pameran yang mencapai 3.998 orang selama pelaksanaan PLI, dan sebagai bentuk penghargaan maka Stand Kalimanatan Timur mendapatkan Piagam Penghargaan atas peserta pameran PLI terbaik tahun 2013. 5)

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), dengan kegiatan : a)

Kegiatan Penyusunan program pengembangan ruang terbuka hijau. Terkelolanya Ruang terbuka hijau di Kabupaten Paser sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH, dimana dihasilkan mengenai draft Peraturan Bupati tentang Ruang Terbuka Hijau sebagai pedoman

dalam

penyediaan,

pemeliharaan

dan

peningkatan kebutuhan akan RTH di Kabupaten Paser.


256


e.



Sosialisasi pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), untuk tahun 2014 telah mengadakan alat pencacah sampah organik 2 (dua) unit dan alat komposter 2 (dua) unit yang diserahkan masing-masing ke SDN 027 dan SDN 031 Tanah Grogot, dan 2 (dua) unit alat komposter yang ditempatkan di kantor BLH Kabupaten Paser sebagai percontohan, serta pemantauan 4 (empat) unit Bank Sampah yang tersebar di sekitar wilayah Kota Tana Paser, sebagai salah satu bentuk nyata dalam upaya mereduksi jumlah timbulan sampah dari sumbernya.

2)

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan


Koordinasi penilaian kota sehat / adipura, dimana pada tahun 2014 mendapat Piagam Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia atas Upaya

Terbaik

dalam

Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan Hidup Perkotaan Tahun 2014. b)

Pemantauan kualitas air sungai.

c)


d)

Pengelolaan B3 dan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya),

baik

yang

bergerak

pada

sektor

pertambangan dan perkebunan. Dimana pada tahun 2014 telah dilakukan pengelolaan terhadap limbah B3 pada 15 perusahaan. e)



257


f)

Koordinasi penyusunan AMDAL, dimana pada tahun 2014 tidak ada izin lingkungan dikeluarkan oleh Komisi AMDAL Daerah (KOMDALDA) Kabupaten Paser terkait berbagai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Namun telah tersusun

dokumen

lingkungan

yang

terdiri

dari

Dokumen AMDAL sebanyak 9 Dokumen, UKL-UPL sebanyak

13

Dokumen,

dan

SPPL

sebanyak

34

Dokumen. g)


h)


i)

Penilaian sekolah hijau / adiwiyata, dilaksanakan sebagai upaya penyadaran sejak dini terhadap anakanak usia sekolah melalui pelaksanaan kegiatan Penilaian Sekolah Hijau/Adiwiyata, dimana terdapat prestasi yang membanggakan pada tahun 2014 ada 2 sekolah mendapatkan Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi yakni SMPN 2 Tanah Grogot dan SMPN 5 Tanah Grogot.

j)

Pemantauan pelaksanaan RKL – RPL .

k)

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.

Unit

Khusus

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat terhadap kejadian perusakan lingkungan, melalui nomor telp BLH Paser (0543) 24978 atau melalui website BLH Paser. Dimana sejak terbentuk tahun 2010 hingga Tahun 2014 sudah menangani sebanyak 29 kasus, dan pada tahun 2014 telah menyelesaikan 5 kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi keras administratif. l)

Pengelolaan DAS Kandilo, dimana sampai tahun 2014 melakukan pemantauan pada 32 titik sampel sungai yang tersebar di seluruh Kabupaten Paser.


258


m)

Penyusunan

laporan

penerapan

dan

pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM). n)

Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

o)

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air .

p)

Penyusunan kebijakan penanganan unit khusus aduan masyarakat.

q)

Pembinaan dan pengawasan kebijakan penerapan produksi bersih dan teknologi lingkungan.

3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan : a)

Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.

b)

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, dimana pada tahun 2014 telah mendata 14 lokasi yang berpotensi.

c)

Perencanaan membuat

pembuatan

perencanaan

taman

landscape

telah

KEHATI, Taman

KEHATI

dengan terpilihnya Kawasan Air Terjun Desa Modang sebagai salah satu alternatif lokasi dibangunnya Taman KEHATI. d)

Penyusunan

kebijakan

dan

pengelolaan

keanekaragaman hayati, dimana tahun 2014 telah tersusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP KEHATI) sebagai kelanjutan pengelolaan terhadap

kekayaan

keanekaragaman

hayati

yang

terdapat di Kabupaten Paser. 4)


Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kab. Paser (SLHD) dengan tersedianya basis data lingkungan sebagai sumber data bagi penilaian kualitas lingkungan melalui

pelaksanaan

kegiatan

Penyusunan

Status

lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dimana data-data LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

259


tersebut telah dapat diakses melalui Website BLH Kabupaten Paser : www.blhpaser.co.id, disamping juga dapat menyampaikan aduan terhadap terjadinya perusakan dan pencemaran di lapangan. b)

Peringatan

hari

lingkungan

hidup

sedunia

yang

pelaksanaanya diisi dengan kegiatan penyerahan bibit tanaman, penanaman pohon dan penyerahan piagam penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten tahun 2014. c)

Rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup.

d)

Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Website Lingkungan Hidup Daerah.

5)

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan : a)

Sosialisasi kebijakan norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH, dengan terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Paser sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur

dan

Manual

Pengelolaan

RTH,

dimana

dihasilkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ruang Terbuka Hijau sebagai pedoman dalam penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan kebutuhan akan RTH di Kabupaten Paser. C.

Capaian Kinerja Pelaksanaan urusan lingkungan hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga tahun 2014 melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh kondisi fisik serta pengelolaan sektor lingkungan hidup dapat terlihat dari jabaran berikut :


260


Tabel IV.58 Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Embung Jenis Inventarisasi

Nama

Luas (Ha)

Volume (m3)

± 4 Ha

400.000

± 0,5 Ha

50.000

Danau KM. 18 Jln Hauling PT. Kideco Jaya Agung

± 4 Ha

400.000

Danau Desa Muser

± 3 Ha

300.000

Danom Layong

± 2 Ha

30.000

Danau Konservasi PT. Pucuk Jaya

± 4 Ha

200.000

Kolam Air Desa Laburan Baru

± 0,5 Ha

15.000

Kolam Blok E RT 07 Desa Tajur

± 0,5 Ha

15.000

Kolam Air Desa Suliliran Baru

± 0,5 Ha

15.000

Embung Desa Bekoso

± 0,4 Ha

12.000

Embung Pesantren Babussalam Desa Janju

± 0,5 Ha

15.000

Embung Desa Lolo

± 0,4 Ha

20.000

Embung Tandarayan

18,17 Ha

2.169.276

Embung Desa Kayungo Sari

± 0,4 Ha

12.000

Embung Desa Mendik Makmur

± 0,5 Ha

15.000

Embung Desa Krayan Bahagia

± 0,4 Ha

12.000

Embung Telaga Biru (Sei Miris)

± 2 Ha

20.000

Embung Telaga Ungu

± 4 Ha

400.000

Embung Desa Mendik Kec. Long Kali

± 0,5 Ha

15.000

Embung Desa Olong Kec. Long Ikis

± 0,5 Ha

15.000

Embung Desa Muru Kec. Kuaro

± 0,5 Ha

15.000

Embung PT. Pradiksi Gunatama

± 0,4 Ha

20.000

-

-

Eks PT BHP Desa Petangis Kec. Batu Engau Danau Desa Suatang Danau

Kolam

Embung

Embung SMKN 2 Tanah Grogot Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser


261


Tabel IV.59 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup No.

Nama Orang/ Kelompok/Organisasi

Nama Penghargaan

1

Pemkab. Paser

Otonomi Award Bidang Lingkungan Hidup

2

Pemkab. Paser

Throphy Raksaniyata

3

SMKN 1 Tanah Grogot

Adiwiyata Provinsi

4

SDN 020 Tanah Grogot

Adiwiyata Provinsi

5


Adiwiyata Nasional

6


Adiwiyata Nasional

7

Kota Tana Paser, Kab. Paser

Piagam Adipura Tahun 2014

8

9

10


SMPN 1 Batu Sopang

SMKN 1 Tanah Grogot

11


12

SDN 027 Padang

Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan) Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan) Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan) Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2013 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan) Sekolah Adiwiyata


Pemberi Penghargaan Jawa Post Institute of Pro-Otonomi Area Kalimantan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur Kemen LH dan Kementrian Diknas RI Kemen LH dan Kementrian Diknas RI Menteri Lingkungan Hidup RI

Tahun Penghargaan 2010 2011 2012 2013 2013 2013 2014

Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

2014


2014


2014


2014

Menteri

2014 262


No.

Nama Orang/ Kelompok/Organisasi Pangrapat

13

SDN 013 Batu Sopang

14

SMPN 2 Tanah Grogot

15

SMPN 4 Tanah Grogot

16

SMPN 5 Tanah Grogot

17

MTs Trubus Padang Pangrapat

Nama Penghargaan Nasional Tahun 2013 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan) Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2014 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan) Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2014 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan) Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2014 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan) Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2014 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan) Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2014 (Sekolah Peduli Lingkungan Dan Berbudaya Lingkungan)

Pemberi Penghargaan

Tahun Penghargaan

Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

2014


2014


2014


2014


2014

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Tabel IV.60 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.

Jenis Produk Hukum

Nomor

Tahun

1

Keputusan Bupati Paser

306

2011

2

Peraturan Daerah

8

2011


Tentang Pembentukan Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Paser

263


3

Keputusan Bupati Paser

15

2012

4

Peraturan Daerah

10

2014

Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai Kandilo Kabupaten Paser Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

Sumber : Bagian Hukum Setkab. Paser

Berdasarkan

hasil-hasil

pelaksanaan

pembangunan

bidang

lingkungan hidup tersebut, maka capaian kinerja bidang lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Terbentuknya Pos Pengaduan

dan

Pelayanan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Paser melalui nomor telp BLH Paser (0543) 24978 atau melalui website BLH Paser, dimana sejak terbentuk tahun 2010 hingga Tahun 2014 sudah menangani sebanyak 29 kasus; 2.

Menerima berbagai penghargaan di bidang lingkungan hidup baik untuk Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Kota maupun Sekolah-sekolah Adiwiyata dimana pada tahun 2014 mendapat Piagam

Adipura

dari

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia atas Upaya Terbaik dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Tahun 2014; 3.

Terlaksananya pemantauan

identifikasi, terhadap

inventarisasi,

kualitas

air,

pengawasan

kualitas

udara

dan dan

pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dimana sasaran kegiatan dilakukan pada DAS Kendilo dan perusahaanperusahaan

yang

bergerak

di

bidang

pertambangan

dan

perkebunan. Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


264


Tabel IV.61 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

(Rp.)


(%)

1

2010

12.746.570.428,00

9.096.463.493,00

71,36

2

2011

17.424.820.857,00

14.445.691.867,00

82,90

3

2012

23.132.726.130,31

15.452.382.019,00

66,80

4

2013

20.804.409.394,70

18.231.014.451,00

87,63

5

2014

19.671.025.535,00

17.665.246.683,00

89,80

6

2015

23.779.001.736,42

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan lingkungan hidup selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.93.779.552.345,01 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.74.890.798.513,00 atau 79,86 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan lingkungan hidup sebesar Rp.23.779.001.736,42. D.

Permasalahan dan Solusi 1.

Permasalahan a.

Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan berupa masalah kependudukan, permukiman, dan aktivitas perekonomian yang memanfaatkan lahan dalam skala besar baik kegiatan perkebunan maupun pertambangan yang mengakibatkan berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b.

Meningkatnya pencemaran terhadap air, tanah, udara dan kebisingan menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas lingkungan yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

c.

Penanganan sektor persampahan yang belum maksimal yang salah satu sumbernya adalah meningkatnya pembangunan di segala

sektor,

aktivitas

ekonomi

dan

pertambahan

penduduk serta pola konsumsi, mengakibatkan peningkatan


265


volume timbulan sampah dan beragamnya karakteristik sampah yang harus ditangani termasuk sampah plastik, sehingga upaya pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) harus lebih digalakkan. d.

Kurangnya

kesadaran,

pemahaman

dan

partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga masih ada masyarakat yang membuang dan mengumpulkan sampah rumah tangga di sembarang tempat seperti pekarangan, jalan dan sungai, serta pengolahan sampah dengan cara membakarnya. e.

Masih terdapat daerah-daerah di Kabupaten Paser yang belum

mendapat

belum

tersedia/beroperasinya

sarana

dan

pelayanan

pelayanan

prasarana

persampahan TPA,

persampahan

persampahan

akibat

serta

diakibatkan terbatasnya

dan

jangkauan

keterbatasan

jumlah

personil. f.

Masih kurangnya jumlah dan luasan RTH yang ada di Kabupaten Paser, kurangnya optimalnya penataan dan pemanfaatan taman-taman dan lokasi yang menjadi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Paser.

2.

Solusi a.

Mengoptimalkan mekanisme daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam proses penerbitan izin usaha kegiatankegiatan yang akan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Paser.

b.

Meningkatkan

pengawasan

dan

pemantauan

terhadap

pelaksanaan dokumen kelayakan lingkungan bagi setiap pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan termasuk penegakan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. c.

Pengurangan volume sampah mulai dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat dan mengoptimalkan penanganan sampah melalui peningkatan jumlah dan skala pelayanan


266


sarana prasarana persampahan terutama TPA sebagai tempat pemrosesan akhir sampah, terutama pengembangan teknologi pengolahan persampahan dengan sistem 3 R (Reused, Reduce, Recycle), salah satu alternatifnya adalah upaya peningkatan pembentukan dan operasional Bank Sampah. d.

Mendorong masing-masing desa maupun pihak swasta yang memiliki lokasi CSR dapat berswadaya membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ( TPST), sehingga mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Janju dan TPA Baju Kajang maupun TPA Long Ikis yang akan dibangun.

e.

Meningkatkan

pengetahuan,

partisipasi

dan

kesadaran

masyarakat dalam pemeliharaan taman, perindangan, dan pengawasan

terhadap

perusakan

taman

melalui

penyuluhan, pelatihan dan media massa serta elektronik. f.

Penataan taman dan hutan kota sebaiknya dimuat dalam sebuah

dokumen

perencanaan

berupa

Masterplan

Pertamanan dan Penyusunan Rencana Kota Hijau sebagai upaya menambah kertersediaan RTH di Kabupaten Paser.

9.

PERTANAHAN Penyelenggaraan pembangunan Pertanahan diarahkan untuk menata pelayanan administrasi pertanahan serta merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan misi Menumbuhkembangkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya. A.


kurun

waktu

tahun

2010–2014

urusan

pertanahan

dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : a.

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.


267


1.

Monitoring

Pelaksanaan

Pemungutan

Pajak

Bumi

dan

Bangunan (PBB). 2.

Penataan

Penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah. 3. b.

c.

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 1.

Penyelesaian Konflik Pertanahan.

2.

Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.

Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah 1.

d.

Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1.

B.

Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Capaian Kinerja Pelaksana urusan pertanahan sebagian Besar dilaksanakan oleh 3 SKPD, ketiga SKPD tersebut terdiri dari 2 SKPD Daerah dan 1 SKPD Pusat. Untuk SKPD daerah,

dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dan Pemerintah Kecamatan. Sedangkan SKPD Vertikal dilaksanakan Oleh Badan Pertanahan Nasional. Terkait Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dan Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :


268


Tabel IV.62 Komposisi Perkembangan Penataan Penguasaan, Kepemilikan, dan Pemanfaatan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2010-2014 Tahun

Volume (m2)

2010

3.964.652

32.820.542.000

2011

464.760

39.573.837.500

2012

747.635

87.898.864.600

2013

717.256

106.332.261.360

2014

294.222

54.297.882.000

JUMLAH TOTAL

6.188.525

Berdasarkan

tabel

tersebut,

Harga (Rp.)

320.923.171.460

perkembangan

penataan,

penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah asset Pemerintah Kabupaten sejak Tahun 2010-2014 telah membebaskan lahan untuk pembangunan fasilitas pemerintah dan umum dengan alokasi Dana Rp.320.923.171.460,00 seluas 6.188.525 m2 dengan Luasan yang telah dibebaskan selain dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, juga untuk fasilitas sarana prasarana pemerintah dan umum, sebagai berikut :


269


Tabel IV.63. Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tahun 2010 – 2014 NO

KEGIATAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

KETERANGAN

2014

Pembangunan Jembatan

-

-

-

2,465,128,800

-

Desa Tanah Priuk

Pembangunan Jembatan

-

-

-

142,786,400

-

Desa Muara Payang

Pembangunan Jembatan Sekiyet

-

60,746,560

-

-

-

Long Kali

Pembangunan Jembatan Belimbing

-

27,628,120

-

-

-

Belimbing

Pembangunan Jembatan Desa Pepara - Desa Suliliran

-

-

163,800,000

-

-

Desa Suliliran

Pembangunan Jembatan Rantau Atas

-

-

58,837,700

-

-

Desa Rantau Atas

Pembangunan Jembatan di Desa Libur Dinding

-

-

88,325,440

-

-

Desa Libur Dinding

853,531,900

-

-

-

-

Pembangunan Pelebaran Jalan Untung Suropati

-

-

-

1,303,676,000

-

Kel. TGT & Desa Jone

Pelebaran jalan Tanah Grogot-Kuaro Km 5

-

849,682,000

-

-

-

Tepian Batang'

Pelebaran Jalan DI Panjaitan

-

34,650,000

-

-

-

Jone

Pembangunan Perluasan Jalan/Jembatan

-

-

-

-

215,792,500

Pembangunan Perluasan jalan/jembatan Yos Sudarso

-

-

1,302,749,728

-

-

TGT

Pembangunan pelebaran jln Hos Cokroaminoto-Jalan Kandilo Bahari

-

-

1,222,827,200

-

-

TGT

Pembangunan Pelebaran Jalan Imam Bonjol

-

-

760,209,150

-

-

TGT

180,900,000

-

-

-

-

Tepian Batang

-

-

-

-

70,380,000

1

Pembang Jembatan TGT-Sugai Tuak

Kel. TGT

2

Pelebaran jalan KM 1-4 3

Pembangunan Jalan lingkar


270


Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

-

-

-

-

15,463,093,171

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota Tana Paser

-

-

-

24,530,441,552

-

Pembangunan Turap

-

-

-

18,636,526,650

670,877,100

Pembangunan Turap

-

6,223,233,729

-

-

-

Tanah Grogot

87,643,950

5,280,000

34,650,000

-

-

Pasir belengkong

Pembangunan Jalan 2 Jalur

-

-

-

-

1,998,755,700

Desa Tepian Batang


-

-

-

-

1,688,404,750

Kel Tanah Grogot


-

-

-

-

234,677,250


-

-

-

-

57,578,800


-

-

-

-

7,151,643,500


-

-

-

306,425,825

-

Kel. Kuaro


-

-

-

109,755,500

-

Desa Rantau Panjang


-

-

-

2,537,586,200

-

Kel. Kuaro


-

-

-

6,865,552,800

-

Kel. TGT & Senaken


-

-

-

2,232,303,700

-

Kel. TGT


-

-

-

1,703,885,300

-

Desa Tepian Batang


-

-

-

12,475,948,350

-

Kel. TGT


764,983,315

-

-

-

-

Kerang


529,512,000

-

-

-

-

Tepian Batang


450,552,991

-

-

-

-

Jone


1,460,003,402

-

-

-

-

Belengkong

4

5

Penurapan Sungai Kandilo

Kel. TGT Desa Sungai Tuak

Desa Jone Desa Rantau Panjang Kuaro

6


271



-

-

-

-

-

Pasir belengkong


343,059,000

156,673,925

-

-

-

Tepian Batang


-

1,985,503,852

-

-

-

Kuaro


-

14,084,700

-

-

-

Kerang


-

-

3,481,557,321

-

-

Kuaro


-

-

12,120,000

-

-

Desa Pasir Belengkong


-

-

-

512,359,500

-

Desa Jone

Pembangunan Ruas Jalan

-

-

-

-

53,710,000

Pembangunan ruas jalan Perum Korpri Tapis

-

-

13,860,000

-

-

Pembangunan Relokasi Rumah Tahanan Negara

-

-

-

-

4,260,165,000

Pembangunan Relokasi TK

-

-

-

-

340,950,000

Pembangunan TK Negeri Batu Engau

-

456,400,000

-

-

-

Pembangunan GOR Pemkab

-

-

-

-

7,244,349,650

Pembangunan Jalan Tembus Jone-Padang Pengrafat

-

-

-

-

1,267,201,500

Pembangunan Jalan Sungai Tuak-Pepara-Pulau Rantau

-

-

-

-

29,060,000

Pembangunan Jalan Kusuma Bangsa KM 3-stadion

-

-

-

1,797,194,500

618,508,000

Pembangunan Jalan Yos Sudarso-Pasar Senaken

-

-

-

-

59,721,000

Pembangunan Jalan Imam Bonjol & Cut nyak dien

-

-

-

53,519,300

-

Kel TGT

Pembangunan Jalan Simpang 4 longkali-rantau belimbing

-

-

-

518,056,700

-

Kel. Long Kali

Pembangunan jalan sepanjang sungai longkali

-

-

-

539,314,000

-

Kel. Long Kali

Pembangunan Jalan Sungai Tuak-Pepara-Pulau Rantau

-

-

-

1,875,432,025

-

Desa pepara

7

8

Desa Jone

Kel. Kuaro

9

10

Petangis

Desa Jone Desa Pepara Desa Tepian Batang Kel. TGT

11


272


Pembangunan jalan Tembus RSU Km 5

-

708,160,000

-

-

-

Tepian Batang'

Pembangunan Jalan Jone-Simpang R. Panjang

-

68,323,750

-

-

-

Jone

Pemb. Jl. Lingkar Tapis tembus jalan Kompleks Perkantoran Km. 5

-

-

13,860,000

-

-

Desa Tepian Batang

Pembangunan jalan tembus Tapis-Rumah Sakit

-

-

104,000,000

-

-

Desa Tepian Batang

Pemb. Jl. Lingkar Tapis tembus jalan Kompleks Perkantoran Km. 3

-

-

3,472,186,100

-

-

Desa Tepian Batang

Pembangunan jalan sungai Tuak - pepara

-

-

414,394,750

-

-

Desa Sungai Tuak

78,440,000

-

-

-

-

TGT

Pembangunan Jalur Transmisi PDAM

-

-

-

-

283,338,000

Pembangunan sarana air bersih

-

-

364,000,000

-

-

Desa Laburan

Pembangunan Pipa Transmisi PDAM

-

78,000,000

-

-

-

Sangkuriman

Pembangunan Perluasan Komplek Perkantoran & Gedung

-

-

-

-

12,540,000

Pembangunan Kawasan Perkant & Gedung Graha Pemuda

-

-

-

1,041,336,000

-

Desa Tepian Batang

Pembangunan Kawasan Perkant & Gedung Graha Pemuda

-

-

-

6,636,880,000

-

Desa Tepian Batang

Pembangunan Perluasan Komplek Perkantoran & Gedung

-

-

-

60,720,000

-

Desa Tepian Batang

Pembangunan Perbaiakan Tikungan

-

-

-

-

194,880,000

Desa Tepian Batang

Pelebaran Tikungan Jalan Simpang Batu

-

154,000,000

-

-

-

Pasir belengkong

Pembangunan perbaikan tikungan Jalan D.I. Panjaitan

-

-

1,209,629,200

-

-

Desa Tepian Batang

Pembangunan Perluasan Tikungan Jalan Kandilo Bahari

-

-

210,122,500

-

-

TGT

Pembangunan Perbaiakan Tikungan Jl. DI Panjaitan

-

-

-

166,460,000

-

Desa Tepian Batang

Pembangunan Relokasi Masjid

-

-

-

-

466,470,000

Pembangunan Mesjid Kraton Pasir Belengkong

-

36,200,000

-

-

-

Pembangunan Jl Tembus

12

Desa Tepian Batang

13

14

Desa Jone

15


Pasir belengkong

273


16

17

Pembangunan Rumah Imam Masjid Agung Nurul Falah

-

-

413,806,400

-

-

Pembangunan Masjid Istiqlal

-

-

-

-

855,604,300

10,792,001,952

802,133,637

65,901,000

-

4,545,000

Perumahan Para Medis Puskesmas

-

-

-

-

120,742,600

Pembangunan Puskesmas TGT

-

-

-

146,560,250

-

Desa Jone

Pembangunan Puskesmas Jone

6,463,390,000

-

-

-

-

Jone

Pembangunan Puskesmas Pembantu

-

24,960,000

-

-

-

Rantau Panjang

Pembangunan Puskesmas Tanah Grogot

-

3,773,170,000

-

-

-

Jone

Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan

-

566,850,000

-

-

-

Long Ikis

Pembangunan Puskesmas Long Kali

-

923,076,000

-

-

-

Long Kali

206,700,000

-

-

-

-

Tanjung Aru

Pembangunan Relokasi Puskesmas

-

-

-

-

2,216,846,000

Pembangunan Relokasi Puskesmas Kuaro

-

-

1,618,214,500

-

-

Pembangunan Rumah Sakit Pratama

-

-

-

-

1,640,000,000

Pembangunan BPP

-

-

-

-

830,039,063

Pembangunan BPP

165,000,000

-

-

-

-

Petangis

Pembangunan BPP

650,000,000

-

-

-

-

Kuaro

Perluasan BPP Batu Engau

-

105,222,000

-

-

-

Petangis

Perluasan BPP Long Kali

-

789,180,000

-

-

-

Long Kali

1,624,970,000

-

-

-

-

Long Kali

-

-

-

-

443,700,000

Long Kali

Pembangunan Bandara

Pembangunan Puskesmas Tanjung Aru

TGT Desa Tepian Batang Rantau Panjang Desa Batu Kajang

Desa Tanah Priuk Kuaro Desa Kerang Desa Pasir Belengkong

18

Pembangunan BPP 19

Pembangunan Lokasi Wisata


274


20

Pembangunan Arena Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

-

-

1,467,377,260

-

-

Pembangunan SD 003 Pasir Mayang

-

-

-

-

65,650,000

Pembangunan Relokasi SD 023 TGT

-

-

-

930,820,000

-

Desa Janju

Pembangunan SD 026 Kuaro

-

-

-

990,000,000

-

Kel. Kuaro

Pembangunan Perluasan SDN 026 Long Ikis

-

-

-

150,018,750

-

Desa Bukit Saloka

Pembangunan Perluasan SDN 001 Long Kali

-

-

-

50,000,000

-

Long Kali

Perluasan SDN 008 Tanah Grogot

-

40,500,000

-

Pembangunan SDN 1 Tanjung Harapan

-

31,875,000

Pembangunan SD 001 P.belengkong

320,000,000

Belengkong 106,974,000

Kuaro

Perluasan SDN 019 Tanah Grogot

150,794,500

Tanah Priuk

75,051,000

Kuaro -

Pemb. Perum bg. PNS dan Masy. Umum di lingk. Pemkab Paser Pemb. Perum bg. PNS dan Masy. Umum di lingk. Pemkab Paser Pembangunan Perumahan PNS dan Mas

23

Tanah Grogot Tanjung Harapan

Pembangunan Rumah PNS

22

Kuaro

Pembangunan SDN 026 Kuaro

Pembangunan SD 026 kuaro

21

TGT

1,283,782,500

Muara Komam

4,469,652,500

Janju

3,327,950,000

Jone

664,158,000

Jone

Pembangunan Akademi Komunitas Paser

-

1,522,500,000

Pembangunan Universitas Kab Paser

-

308,138,000

Desa Sempulang

Pembangunan Universitas Kab Paser

3,545,264,800

-

Desa Sempulang

Pembangunan SMA Long Kali

1,483,500,000

-

Kel. Long Kali

Pembangunan Skeolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertambangan


1,500,000,000

Desa Janju

Songka

275


Pembangunan SMK 4 TGT

469,179,530

Tepian Batang

Pembangunan Perluasan SMP 1 TGT

114,800,000

Perluasan SMP Negeri 1 Tanah Grogot 24

2,988,521,957

Pembangunan Perluasan SMP Negeri 1 Tanah Grogot

25

488,611,600

TGT -

920,000,000

39,496,420

Tiwei

Pembangunan Asrama & Rumah Guru Pembangunan Kolam Presendimentasi Intake PDAM

26

Kel. TGT Tanah Grogot

Pembangunan Gedung SMP Pembangunan SMP 8 Long Ikis

-

Pembangunan Kolam Presedimentasi Intake PDAM

2,625,000,000

-

Desa Tepian Batang

90,000,000

-

Desa Sangkuriman

706,762,000

Pembangunan Kolam Presendimentasi Intake PDAM Pembangunan Islamic Center

Sangkuriman 50,955,000

-

Desa Sungai Terik

4,575,000,000

-

Desa Tepian Batang

27 Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Paser

15,845,225,000

Pembangunan Asrama Mahasiswi Kab Paser

Desa Tepian Batang 660,380,000

-

Banjar Baru

28 Pembangunan Asrama Mahasiswi Paser

790,160,000

Banjar Baru

Pembangunan Pengantian Tanah TNI-AD

960,388,000

-

Desa Jone

Pembangunan lapangan Tembak TNI-AD

50,500,000

-

Desa Jone

303,000,000

-

Kel. TGT

1,138,500,000

-

Desa Tepian Batang

612,000,000

-

Desa Jone

29

30

Pembangunan Taman Agro Anggrek

31

Pembangunan Gedung BNN Kab Paser Pembangunan Perkuburan Kristen & Katolik

32

Pembangunan perluasan pemakaman Desa Tanah Periuk

197,390,500

tanah Priuk

Pembangunan perluasan kuburan muslimin Desa Jone

990,565,000

Jone


276


Pembangunan Tempat Pemakanan Umum

488,611,600

Tanjung Aru

Perluasan Kuburan Muslimin

906,100,000

Pasir belengkong

Pembangunan Lapangan Parkir makam Raja

686,389,000

Pasir belengkong

33 Pembangunan Lapangan parkir Pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional

29,371,500

tanjung aru

196,840,000

Desa Sempulang

34 Pembangunan Perluasan MBI Pembangunan Jalan Desa 35

1,345,839,000

Sempulang

580,141,864

Tanjung Aru

Pembangunan jalan IKK Tanjung Harapan

167,893,000

Tanjung Aru

Pembangunan Jalan Desa

595,141,864

Tanjung Aru

36

Pembangunan kebun plasma kelapa sawit

300,000,000

Laburan

37

Pembesasan tanah utk lahan transmigrasi

54,000,000

38

Pembangunan terminal kota

39

Pembangunan Saluran Desa

40

perbaikan persimpangan dl kota Pembangunan Stadion

Sekuan Makmur

342,650,000

Jone

1,696,700,000

Tanah Priuk

7,699,300 483,000,000

Pembangunan lapangan Sepak Bola Batu Sopang

TGT 180,000,000 52,200,000

Tanah Grogot Batu Kajang

41 Pembangunan Lapangan sepak Bola

1,399,440,000

Muara Komam

Pembangunan Perluasan Stadion

2,743,500,000

Tanah Grogot

Pembangunan PLTD

1,000,000,000

Batu Sopang

42 Pembangunan PLTD Batu Sopang 43

Pembangunan Dermaga


250,000,000 202,628,700

Songka Tanjung Harapan

277


Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot

7,621,860,920

Pembangunan TPA Sampah

896,055,000

Pembangunan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA ) Sampah 44

45

46

Pembangunan perluasan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Sampah di KM 7 Pembangunan perluasan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Sampah

Tepian Batang 919,199,000

Desa Kayungo

927,592,000

Desa Janju

2,168,307,000

Pembangunan KantorPA dan BPBD

Desa Tepian Batang

2,111,400,000

Tepian Batang

Pembangunan Pos Jaga Perhubungan

13,000,000

Muara Komam


13,000,000

Petangis


24,970,000

lolo

Pembangunan Embung Muru 47

Pondong Baru

1,297,163,535

Pembangunan Bendungan Embung Muru Pembg. Bendungan Lombok

48

Pembangunan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Paser

49

Pembangunan Pasar di Desa Semuntai JUMLAH PERSENTASE


Kuaro 56,012,880

Kuaro

535,803,500

Lombok 1,914,492,900

Samarinda

56,012,880

Samuntai

31,549,020,688

34,564,569,765

58,338,567,029

104,987,975,902

52,593,643,384

11%

12%

21%

37%

19%

282,033,776,768 100%

278


Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat dalam kurun waktu tahun

2010-2014

dana

yang

dialokasikan

daerah

Rp.320.923.171.460,00 untuk Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Paser

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.282.033.776.768,00 dengan rincian: a.

Untuk tahun 2010 dana dialokasikan Rp.32.820.542.000,00 dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.31.549.020.688,00 atau sebesar 11 %,

b.

untuk tahun 2011 dana dialokasikan Rp.39.573.837.500,00 dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.34.564.569.765,00 atau sebesar 12 %,

c.


d.


e.

dan

untuk

tahun

Rp.54.297.882.000,00

2014 dengan

dana realisasi

yang

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp.52.593.643.384,00 atau sebesar 19 %. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 ada kenaikan sebesar 1 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada kenaikan 9 % dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 16 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada penurunan 18 % dari tahun 2013. Pemerintah Kecamatan juga melaksanakan urusan Pertanahan dengan 2 program yaitu ; Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. Program ini juga sejalan dengan kebijakan umum Bupati Paser yaitu Mensinergikan Aspek Tata Ruang dengan Pertanahan, adapun total anggaran di urusan pertanahan ini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah Rp.708.277.300,00 LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

279


dengan persentase besaran anggaran di tahun 2010 sebesar 19,95 %, tahun 2011 sebesar 11,25 %, tahun 2012 sebesar 14,69 %, tahun 2013 sebesar 19,70 % dan tahun 2014 sebesar 34,40 % dari total anggaran selama 5 tahun terakhir. Program dan kegiatan di Urusan Pertanahan tersebut adalah : a.

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1)

Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pajak

dan

Pemanfaatan Tanah 2)

Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah

3)

Monitoring

Pelaksanaan

Pemungutan

Bumi

Bangunan b.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1)

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Alokasi anggaran urusan pertanahan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.64 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanahan Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

180.044.000,00

144.732.000,00

80,39

2

2011

552.401.500,00

364.051.100,00

65,90

3

2012

243.516.400,00

197.669.750,00

81,17

4

2013

450.348.500,00

370.549.330,00

82,28

5

2014

273.239.000,00

242.786.600,00

88,86

6

2015

47.055.000,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan pertanahan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.1.699.549.400,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.319.788.780,00 LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

280


atau 77,66 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan pertanahan sebesar Rp.47.055.000,00. C.


Permasalahan 1)

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum,sebagai Pengganti Peraturan Presiden Nomor

65

tahun

2006,

merubah

total

pelaksanaan

pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. 2)

Perlu dibangunnya kesadaran masyarakat akan arti penting dukungan masyarakat dalam pembangunan, karena sampai saat ini masih saja ditemui kesulitan untuk

kesepakatan

penetapan harga yang disebabkan harga penawaran yang diajukan lebih tinggi dari harga normal. 3)

Masih banyak terjadi sengketa lahan dan tumpang tindih kepemilikan

lahan

yang

dapat

memicu

konflik

dan

berpotensi mengganggu kondusifitas wilayah. b.

Solusi 1)

Perlu dibuat Produk hukum Daerah sebagai afiliasi UU No 2 Tahun 2012 yang memuat detail tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder yang terlibat dalam proses

pengadaan

tanah

bagi

pembangunan

untuk

pelayanan umum. 2)

Perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi

sebelum

proses

negoisasi

harga

dilaksanakan. 3)

Selaku garda depan dalam penanganan urusan pertanahan, Pemerintah kecamatan harus melakukan pengawasan dan ketelitian dalam menerbitkan dokumen atau dan Surat keterangan lahan serta aktif secara berkesinambunagan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen dan surat keterangan lahan yang telah diterbitkan.


281


10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penyelenggaraan pembangunan kependudukan dan catatan sipil diarahkan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan dan melakukan pencatatan sipil. A.


kurun

waktu

tahun

2010-2014,

penyelenggaraan

pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu : a.

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.

Implementasi

Sistem

Administrasi

Kependudukan

(Membangun, Updating, dan pemeliharaan). 2.

Pengolahan

dalam

penyusunan

laporan

informasi

kependudukan. 3.

Pengembangan Data base kependudukan.

4.

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan.

5.

Pemeliharaan Data base dan peralatan SIAK.

6.

Pembangunan sarana Informasi dan jaringan komunikasi Data SIAK.

7.

Sosialisasi kebijakan kependudukan.

8.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

9.

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.

10. Monitoring

dan

Evaluasi

pelaksanaan

Administrasi

kependudukan dan Pencatatan Sipil. 11. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. 12. Pemberdayaan

dan

penertiban

kependudukan

bagi

Masyarakat Terpencil Beragama Hindu, Kharingan dan Aliran Kepercayaan. 13. Penataan Arsip kependudukan (arsip akta pencatatan sipil). 14. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan. 15. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa.


282


16. Implementasi Pengembangan Sistem Dalam Rapat Kerja Nasional Tahunan. 17. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan. 18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 19. Pelayanan Akta Capil Usia Diatas 1 Tahun. 20. Pelayanan akta perkawinan dan perceraian. 21. Pembangunan Dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu . 22. Pengambilan Sidik Jari dan Foto. B.

Capaian Kinerja Berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil tersebut, maka capaian kinerja bidang kependudukan dan catatan sipil selama kurun waktu tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel IV.65

Capaian Kinerja Pembangunan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2014

NO 1 2

URAIAN Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Jumlah Akta Catatan Sipil

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

223.642

261.936

295.023

298.486

329.985

a. Akta Kelahiran

21.987

49.299

4.307

10.378

10.573

b. Akta Kematian

12

19

27

36

110

c. Akta Perkawinan

60

100

30

46

59

d. Akta Perceraian

0

0

0

0

5

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah Penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Paser sebanyak 223.642 jiwa dan bertambah menjadi 329.985 jiwa pada tahun 2014. Sedangkan untuk Akta kelahiran Pada Tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup drastis, hal ini dikarenakan pada tahun 2012 kembali ke UndangLKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

283


Undang

Nomor

23

Tahun

2006

yakni

tentang

administrasi

Kependudukan, yang mana pada Undang-undang tersebut untuk pembuatan Akta Kelahiran di atas 1 (satu) tahun harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi, yang mana untuk keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran di atas 1 tahun sanksinya denda berupa uang sebesar Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.600.000,00 sedangkan tahun 2010 dan 2011 terlihat pada tabel antusias masyarakat untuk melaporkan pencatatan kelahiran yang cukup banyak, hal ini dikarenakan pada kurun 2 (dua) tahun tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak dilaksanakan, sehingga ada dispensasi untuk pelaporan pencatatan kelahiran yang terlambat, selain itu pada 2 (dua) tahun tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga banyak menjemput bola ke kecamatan, sehingga animo masyarakat cukup meningkat dalam pelaporan pencatatan kelahiran. Untuk Tahun 2013 dapat terlihat pada tabel Pembuatan Akta Kelahiran kembali meningkat, hal ini karena adanya uji materi dari

Mahkamah

Konstitusi

bahwa

untuk pelaporan

pencatatan

kelahiran yang terlambat tidak harus melalui Pengadilan Negeri, selain itu juga adanya dispensasi dari Bupati Paser untuk bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk melakukan penangguhan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sehingga pada tahun tersebut bebas biaya administrasi dan sanksi untuk pembuatan Akta Kelahiran. Kemudian dengan adanya dispensasi Peraturan Daerah tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mengambil langkah menyampaikan draft perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, yang mana di dalamnya ditetapkan perubahan untuk keterlambatan Pencatatan Kelahiran di atas 18 Tahun dikenakan sanksi sebesar Rp.100.000,00. Berbeda dengan akta kelahiran, akta kematian dipandang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga animo untuk mengurus akta kematian masih rendah. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

284


Alokasi anggaran urusan kependudukan dan catatan sipil beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.66 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

1.317.017.500,00

1.220.043.977,00

92,64

2

2011

2.916.914.550,00

2.440.432.569,00

83,66

3

2012

11.397.750.980,00

9.174.483.028,00

80,49

4

2013

9.484.677.926,00

8.027.517.232,00

84,64

5

2014

8.681.569.397,85

7.259.706.204,00

83,62

6

2015

9.591.597.572,20

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kependudukan dan catatan sipil selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.33.797.930.353,85 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.28.122.183.010,00 atau 83,21 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran

urusan

kependudukan

dan

catatan

sipil

sebesar

Rp.9.591.597.572,20. C.


Permasalahan 1)

Data kependudukan bersifat dinamis, sehingga koordinasi antar stakeholder perlu digalang.

2)

Guna menjamin kelancaran arus informasi perkembangan data kependudukan antar tingkatan, maka dukungan teknologi melalui sistem manajemen kependudukan perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

3)

Masih terdapat warga masyarakat yang kurang menyadari pentingnya dan manfaat kartu identitas kependudukan


285


serta pencatatan akta kependudukan. b.

Solusi 1)

Dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data penduduk pada tahun 2015.

2)

Dibangunnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

3)

Dilaksanakannya

sosialisasi

tentang

administrasi

kependudukan sampai ke tingkat RT.

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyelenggaraan

pembangunan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. A.


kurun

waktu

tahun

2010-2014,

penyelenggaraan

pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu : a.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1.

Sosialisasi

yang

terkait

dengan

kesetaraan

gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. b.

Gerakan Wajib Jam Belajar.

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan 1.

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.

2.

Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT.

3.

Peningkatan Peran Perempuan Dalam Mengelola Lingkungan Hidup.


286


4.

Fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan.

5.

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

6.

Gerakan Sayang Ibu.

7.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.

8.

Pelatihan

bagi

pelatih

(TOT)

SDM

pelayanan

dan

pendampingan korban KDRT. 9.

Peningkatan peran guru dan orang tua dalam penanganan anak berkualitas khusus (autisme,penyandang cacat, tuna rungu dan tuna grahita).

c.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1.

Pembinaan organisasi perempuan.

2.

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender .

3.

Bimbingan

manajemen

usaha

bagi

perempuan

dalam

mengelola usaha. 4.

Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.

5.


6.

Pembinaan Desa Prima.

7.

Pembinaan GSI, P2WKSS, RSSI dan perusahaan Pembina nakerwan.

8.

Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

9.

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

10. Kegiatan

penyuluhan

bagi

ibu

rumah

tangga

dalam

membangun keluarga sejahtera. 11. Pelatihan Pembuatan Garnis dan Table Manner. 12. Revitalisasi Posyandu. d.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


287


1.

Fasilitasi

Pengembangan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). 2.

Pelaksanaan Pengembangan Model kabupaten layak (KLA).

3.

Peningkatan

Kapasitas

dan

Jaringan

Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan anak. 4.

Penyusunan Profil Anak.

5.

Peningkatan Kecerdasan anak Usia dini.

6.

Peningkatan

Pengetahuan

Pengarusutamaan

Hak

Anak

(PUHA). 7.

Pendidikan Karakter Kepemimpinan.

8.

Pengembangan Mental Spritual Anak.

9.

Pengembangan Bakat Seni dan Kreatifitas Anak.

10. Penyusunan Program Kerja Forum Anak. 11. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan melalui pembentukan Desa Prima. 12. Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak. 13. Fasilitasi penyusunan rencana strategis pengembangan KLA. 14. Gerakan Wajib Jam Belajar. 15. Pelatihan

Anggaran

Responsif

Gender

Pemerintahan

Kabupaten Paser. 16. Peningkatan SDM penanganan anak bermasalah dengan hukum. 17. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perlindungan

perempuan

&

anak

terhadap

tindak

kekerasan. 18. Rapat Kerja Pengurus GOW. 19. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK . e.

Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 1.

B.

Pelaksanaan 10 Program PKK.

Capaian Kinerja Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka hasil-hasil pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan


288


perlindungan anak dalam kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.67 Perkembangan Jumlah Organisasi Perempuan dan Kasus KDRT Tahun 2010-2014 NO 1 2

URAIAN Perkembangan Jumlah Organisasi Perempuan Perkembangan Jumlah Kasus KDRT

2010

2011

2012

2013

2014

31

26

22

23

23

20

36

14

34

28

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan organisasi perempuan sejak tahun 2010-2012 mengalami perubahan pada tiap tahunnya, namun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Organisasi Perempuan yang ada di Kabupaten Paser jumlahnya tetap. Selain itu capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain : a.

Meningkatnya peran dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditandai dengan penanganan kasus pada P2TP2.

b.

Adanya kesetiaan masing-masing Organisasi perempuan untuk tetap aktif dan ikut mengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Paser. Alokasi

anggaran

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


289


Tabel IV.68 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

1.621.827.579,00

1.500.931.657,00

92,55

2

2011

2.352.313.318,00

2.165.681.699,00

92,07

3

2012

4.425.009.319,96

4.260.182.600,00

96,28

4

2013

5.332.634.325,00

5.019.701.217,00

94,13

5

2014

6.229.580.633,94

5.822.391.739,00

93,46

6

2015

8.442.982.892,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.19.961.365.175,90 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.18.768.888.912,00 atau 94,03 %, untuk tahun 2015

alokasi

anggaran

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak sebesar Rp.8.442.982.892,00. C.


Permasalahan Dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat permasalahan yaitu:

b.

1)

Masih tingginya angka eksploitasi terhadap anak.

2)

Masih tingginya pelaku KDRT.

3)

Belum terpenuhinya jumlah kuota perempuan.

Solusi 1)

Meningkatkan

sosialisasi

pemahaman

tentang

undang-

pemahaman

tentang

undang-

undang penghapusan KDRT. 2)

Meningkatkan

sosialisasi

undang perlindungan anak dan trafficking. 3)

Mengefektifkan fungsi peranan P2TP2 dan KPAID Kabupaten


290


Paser serta mengintensifkan program kegiatan dengan lembaga yang peduli terhadap perempuan.

12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Penyelenggaraan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan

keluarga serta merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dalam upaya memajukan keluarga kecil berkualitas. A.

Program dan Kegiatan Pada kurun waktu tahun 2010-2014, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

untuk

urusan

keluarga

berencana

dan

keluarga

sejahtera, sebagai berikut : a.

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepi bagi keluarga miskin.

b.

2.

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu.

3.

Pelayanan KIE.

4.

Promosi pelayanan KHIBA.

5.

Pendataan Keluarga.

6.

Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Program Pelayanan Kontrasepsi 1.

c.

Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu.

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.

d.

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU, dengan


291


1. B.

Pembentukan Kelompok BKB, Holistik dan Intergratif.

Capaian Kinerja Capaian kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel IV.69 Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Tahun 2010-2014

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URAIAN Perkembangan Jumlah Peserta KB Baru Perkembangan Jumlah Peserta KB Aktif Perkembangan PA/Pus persen (%) Perkembangan KB Aktif Mandiri Menurunnya Keluarga Pra sejahtera Meningkatnya Keluarga Sejahtera Perkembangan Kelompok BKB Perkembangan Kelompok BKR Perkembangan Kelompok BKL Perkembangan Kelompok UPPKS

2010

2011

2012

2013

2014

6.963

5.307

7.687

10.498

6.429

29.305

30.115

31.045

32.127

31.989

64.05

65.62

67.64

69.99

69.69

3.258

3.421

3.519

3.701

3.814

0

0

5.681

7.013

7.263

0

0

24.358

29.010

32.167

2

3

8

11

21

2

3

4

5

5

1

3

6

6

5

0

4

4

5

8

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan pelaksanaan pembangunan bidang keluarga berencana sejak Tahun

2010-2014 mengalami

perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari peserta KB Baru sebanyak 6.963 peserta pada tahun 2010 menjadi 6.429 peserta sampai dengan tahun 2014, Perkembangan kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS mengalami kenaikan setiap tahunnya.


292


Alokasi anggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.70 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

(Rp.)


(%)

1

2010

150.956.750,00

149.571.900,00

99,08

2

2011

125.346.150,00

122.950.035,00

98,09

3

2012

202.325.000,00

201.925.960,00

99,80

4

2013

739.397.300,00

655.612.400,00

88,67

5

2014

677.238.100,00

578.506.090,00

85,42

6

2015

140.954.750,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.1.895.263.300,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.708.566.385,00 atau 90,15 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp.140.954.750,00. C.


Permasalahan 1)

Petugas

lapangan/penyuluh

keluarga

berencana

dan

keluarga sejahtera dirasakan masih sangat kurang. 2)

Struktur organisasi setingkat eselon III yang ada saat ini dirasakan belum memadai untuk memikul beban tugas urusan, terlebih untuk melakukan pembinaan lapangan.

b.

Solusi 1)

Mempertahankan petugas PKB/PLKB yang sudah ada dan menambah kekurangannya.


293


2)

Memberdayakan institusi masyarakat seperti Pos KB, Sub Pos KB dan melakukan revitalisasi posyandu serta membina kembali kader-kader BKB, BKR dan BKL sehingga dampak kekurangan tenaga lapangan dan kelemahan struktur organisasi dapat teratasi.

13. SOSIAL Penyelenggaraan pembangunan sosial diarahkan untuk meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan partisipasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. A.


kurun

waktu

tahun

2010-2014,

penyelenggaraan

pembangunan sosial dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu : a.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.

2.

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha keluarga miskin.

3.

Pemetaan data sosial komunitas adat tertinggal.

4.

Pembinaan dan Bimbingan Sosial Warga KAT di Desa Ipi, Paseru dan Kepala Telake.

5.

Pembinaan dan Pemberdayaan bagi Penyandang masalah KAT.

6.

Pembinaan dan Pemberian Bantuan UEP bagi Keluarga Miskin.

7. b.

Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo


294


1.

Pengadaan Sarana Kelengkapan Pelayanan Operasional panti Jompo (Bantuan Provinsi 2009).

2.

Sarana dan Prasarana Operasional Perlengkapan Gedung Kantor dan Wisma Panti Jompo.

3.

Pengiriman Ke Panti Sosial Dan Pendidikan Anak Terlantar, Yatim dan Yatim Piatu.

4.

Bimbingan dan Motivasi bagi Penyandang Cacat.

5.


6.

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo.

7.

Pemeliharaan dan perawatan lanjut usia dalam panti jompo.

c.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.

2.

Pemulangan penyandang masalah sosial (PMKS) PSK ke daerah asalnya.

3.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita sakit jiwa.

4.

Pembinaan Dan Santunan Biaya Pemulangan Bagi Napi Yang Baru Bebas Masa Hukum.

5.

Pengiriman Peserta Bimbingan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSKW Samarinda.

d.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.

Monitoring

dan

Evaluasi

dan

Pelaporan

Organisasi

Kepemudaan dan Ormas. 2.

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Organisasi Keagamaan.

3.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Paser Tahun 2012.

4.

Monitoring dan Evaluasi Penyantunanan Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar, Jompo dan Janda Miskin.

5.

Monitoring

dan

Evaluasi

dalam

Rangka

Pembinaan

Mahasiswa Asal Kabupaten Paser yang Berada di luar Daerah. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

295


6.

Fasilitasi Peningkatan SDM Kabupaten Paser.

7.

Safari Ramadhan.

8.

Pengadaan Da'i Pembangunan.

9.

Monitoring Penyediaan Dana Beasiswa Prestasi dan Tidak Mampu.

10. Sosialisasi

Mekanisme

Tata

Cara

Pemberian

Batuan

Sosial/Hibah. 11. Verifikasi dan Asistensi Bantuan Sosial dan Hibah. 12. Pembinaan Mental Spritual Umat Beragama. 13. Pembinaan Baca Tulis Al-Qur'an. 14. Pembianan Pondok Pesantren. 15. Pengembangan Lembaga Keagamaan. 16. Pembinaan

Generasi

Muda

Terhadap

Penyalahgunaan

Narkoba. 17. Panitia Hari Besar Islam (PHBI). 18. Penyusunan Data Base Bantuan Sosial dan Hibah. 19. Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Purna Tugas. 20. Festival Anak Saleh (FASI). 21. Halal Bi Halal Pemkab Paser. 22. Jaminan Perlindungan Sosial Lanjut Usia diluar Panti. 23. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kabupaten Paser). 24. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Rakyat (Pemberian

Santunan

Kepada

Anak

Yatim/Piatu

dan

Terlantar, Jompo dan Miskin). 25. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Rakyat (Pembinaan

Mahasiswa

yang

berada

di

Luar

Daerah

Kabupaten Paser). 26. Orientasi rencana perda masalah sumbangan dan undian berhadiah. 27. Panitia Hari Besar Islam. 28. Pelayanan Badan Amil Zakat Kabupaten Paser (BAZ).


296


29. Pembentukan

Unit

Pengaduan

Masyarakat

Penerima

Program

Asuransi

Bantuan Iuran Jamkesmas. 30. Pembinaan

dan

Pengelolaan

Kesejahteraan Sosial (Askesos). 31. Pembinaan dan pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH). 32. Pembinaan

dan

Pengelolaan

Program

Unit

Keluarga

Harapan. 33. Pembinaan dan Pengembangan LSM. 34. Pembinaan Pondok Pesantren. 35. Pemeliharaan Data Base Bansos dan Hibah. 36. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Makam Pahlawan. 37. Pemilihan Duta Anti Narkoba Kabupaten Paser. 38. Penanggulangan Masalah Sosial. 39. Pengentasan Kemiskinan. 40. Pengiriman

Remaja

Putus

Sekolah

Mengikuti

Latihan

Ketrampilan di PSBR Samarinda. 41. Peningkatan

Jenjang

Kerjasama

Pelaku-pelaku

usaha

kesejateraan sosial masyarakat. 42. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha. 43. Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Paser tahun 2011. 44. Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Paser. 45. Penyusunan Buku Mekanisme Pemberian Bansos dan Hibah. 46. Penyusunan Data Base Bansos dan Rumah Ibadah. 47. Rumah Tahfidz. 48. Sosialisasi berbagai Peraturan Tentang Sumbangan Sosial dan Undian Berhadiah. 49. Sosialisasi dan Kajian Akademik Draft Perda. 50. Sosialisasi Integrasi dan Keserasian Sosial. 51. Verifikasi dan Rasionalisasi Bantuan Sosial dan Hibah. e.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


297


1.

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal.

2.

Pengadaan hewan qurban untuk masyarakat (10 ekor sapi).

3.

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana.

4.

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

5.

Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

6.

Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Warga yang Kesulitan Air Bersih.

7.

Pengembangan Sarana Taman Makam Pahlawan.

8.

Pemberian Makanan Tambahan Lanjut Usia.

9.

Pembinaan Teknis dan Pemantapan Kesiagaan Bagi Anggota TAGANA.

10. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi. 11. Pelaksanaan Hari hari Besar Nasional. 12. Pelayanan Pemakaman bagi Keluarga Miskin. 13. Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Orang dengan Kecacatan Berat. 14. Pemutakhiran database PMKS. 15. Pengembangan sarana dan prasarana TMP. f.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1.

Bimbingan dan motivasi bagi para penyandang cacat.

2.

Rehabilitasi penyandang cacat fisik tetap.

3.

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

4.

Pendidikan dan pelatihan para penyandang cacat dan trauma.


298


B.

Capaian Kinerja Capaian kinerja pembangunan urusan sosial dalam kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.71 Komposisi Jumlah Yayasan dan Organisasi Sosial Tahun 2010-2014

No

Uraian

Satuan

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1

LKSA

Unit

12

12

14

15

15

2

Karang Taruna

Unit

-

-

-

-

26

3

Taruna Siaga

Orang

-

-

-

-

31

4

TKSK

Orang

10

10

10

10

10

5

Panti Sosial Tresna Wirda

Unit

1

1

1

1

1

Berdasarkan tabel di atas secara umum komposisi jumlah yayasan dan organisasi sosial menunjukan perkembangan yang cukup baik, dapat dilihat dari beberapa yayasan dan organisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mengalami peningkatan ditahun 2010-2014 dari 12 unit menjadi 15 unit di tahun 2014. Adapun organisasi karang taruna dan taruna siaga yang mengalami persentase kenaikan jumlah unit/orang, sedangkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan panti sosial tresna wirda pada tahun 2010-2014 tidak mengalami perubahan unit/orang.


299


Tabel IV.72 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2010-2014 No

Jenis Data

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

1

Balita terlantar

orang

33

63

172

269

2

Anak terlantar

orang

39

379

618

379

3

Anak jalanan

orang

12

12

4

Anak nakal

orang

7

7

5

Anak cacat

orang

6

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

orang

7

Lanjut usia terlantar

orang

4.905

8

Penyandang cacat

orang

977

9

Penyandang cacat eks penyakit kronis

orang

10

Tuna susila

orang

11

Pengemis

orang

12

Gelandangan

orang

13

Eks narapidana

orang

14

Korban penyalahgunaan Napza

orang

15

Keluarga fakir miskin

orang

16

Keluarga berumah tidak layak huni

KK

17

Komunitas adat terpencil

18

Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana

19

Korban bencana alam

48 246

246

4.048

2.282

4.084

477

275

477

25

13 3

7

7

41

58

62

58

22.202

22.202

12.414

15.414

475

475

475

275

KK

50

50

orang

8.469

339

475

KK


300


Alokasi anggaran urusan sosial dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.73 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Sosial Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

7.240.745.261,94

6.016.635.315,00

83,09

2

2011

10.501.220.988,00

8.156.173.262,00

77,67

3

2012

17.184.210.126,00

14.817.579.834,00

86,23

4

2013

24.880.474.064,00

21.839.201.930,00

87,78

5

2014

31.101.267.018,00

28.939.067.007,00

93,05

6

2015

26.212.407.452,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan sosial selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.90.907.917.457,94 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.79.768.657.348,00 atau 87,75 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan sosial sebesar Rp.26.212.407.452,00. C.


Permasalahan 1)

Masih kurangnya data yang valid untuk penyandang masalah sosial, anak yatim piatu, anak terlantar dan manusia lanjut usia di tiap desa dan kecamatan.

b.

Solusi 1)

Langkah yang diambil dalam menangani masalah bidang sosial adalah dengan pendataan dan membuat database sekurang-kurangnya di tingkat Kecamatan dan Kabupaten tentang penyandang masalah sosial, yatim piatu, anak terlantar dan manusia lanjut usia.


301


14. KETENAGAKERJAAN Penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja.

A.

Program dan Kegiatan Pada tahun 2010–2014 penyelenggaraan pembangunan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yakni : a.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.

Penyusunan data base tenaga kerja daerah.

2.

Peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK.

3.

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja .

4.

Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana BLK.

5.

Sertifikasi dan uji kompetensi tenaga kerja.

6.

Pembangunan Balai Latihan Kerja .

7.

Pembangunan Balai Latihan Kerja (Bantuan Provinsi Tahun 2009) .

b.

c.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.

2.

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.

3.

Penyiapan tenaga kerja siap pakai.

4.

Pelatihan berbasis masyarakat - kegiatan padat karya.

5.

Perluasan Kesempatan Kerja .

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan 1.

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian hubungan industrial .

2.

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek.

3.

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3.


302


4.

Rekomendasi penetapan upah UMK dan UMSK.

5.

Pengawasan ketenagakerjaan secara rutin.

6.

Operasional lembaga kerjasama tripartit kabupaten.

7.

Tim deteksi dini ketenagakerjaan Kabupaten Paser.

8.

Workshop tentang serikat pekerja / buruh.

9.

Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

10. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan. 11. Penyidikan Terhadap Perusahaan yang Melanggar Peraturan Ketenagakerjaan . d.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1.

Penyusunan data statistik dan profil Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

Hasil-hasil pembangunan bidang ketenagakerjaan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Tabel IV.74 Perkembangan UMK dan Kebutuhan Hidup Minimum Tahun 2010-2014

NO 1 2

JENIS DATA Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Rupiah

1.088.500

1.178.846

1.270.000

1.755.000

2.011.000

Rupiah

1.602.000

1.785.706

1.805.000

2.115.214

2.324.267

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser 2014

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan Upah Minimum Kabupaten sejak Tahun 2010-2014 mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upah dan hasil survey hidup layak (KHL) yang dimulai tahun 2010, dimulai sebesar Rp.1.088.500,00 pada tahun 2010 dan pada tahun 2014 menjadi Rp.2.011.000,00 sampai sekarang, atau mengalami kenaikan sebesar 54,14 persen.


303


Tabel IV.75 Perkembangan Penempatan Tenaga kerja dan Lowongan Kerja Tahun 2010-2014

NO

JENIS DATA

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

1

Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Orang

269

188

163

354

604

2

Perkembangan Lowongan Kerja

Buah

54

66

32

54

39

3

Perkembangan Pendaftaran Pencari Kerja

Orang

5.661

2.960

2.922

5.571

2.783


Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan penempatan tenaga kerja sejak tahun 2010-2014 mengalami turun naik atau fluktuatif sebanyak 1.578 orang. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penempatan tenaga kerja dalam negeri, yakni pada tahun 2010 sebanyak 269 orang, tahun 2012 berkurang sebanyak 163 orang, tetapi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sekitar 843 orang, sedangkan lowongan kerja yang tersedia sebanyak 39 lowongan. Tabel IV.76 Perkembangan Organisasi Serikat Pekerja dan Perselisihan Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014

NO 1 2

JENIS DATA Perkembangan Organisasi Serikat Pekerja Perkembangan Jumlah Penanganan Perselisihan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

SP

11

9

15

7

26

Kasus

40

47

47

52

42


Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan organisasi serikat pekerja sejak tahun 2010-2014 mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 terdapat sebanyak 11 organisasi, dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 26 organisasi, atau mengalami kenaikan sebesar 43 persen. Sedangkan jumlah kasus perselisihan ketenagakerjaan dan hubungan industrial LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

304


yang telah ditangani sepanjang tahun 2010-2014 mengalami naik turun atau fluktuasi sebanyak 228 kasus. Dan untuk tahun 2014 mengalami penurunan kasus yang cukup berarti. B.

Capaian Kinerja Berdasarkan ketenagakerjaan

hasil-hasil

pelaksanaan

tersebut,

maka

pembangunan

capaian

kinerja

bidang bidang

ketenagakerjaan selama interval waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel IV.77 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014

NO 1 2 3 4

5 8 9 10

JENIS DATA

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Orang

99.383

113.789

124.425

177.575

110.953

Orang

6.776

9.569

12.682

10.194

10.194

Orang

269

188

163

354

604

Jumlah Yang Bekerja

Orang

92.607

104.223

111.757

99.953

109.349

a. Wanita

Orang

22.457

29.942

33.302

22.236

24.326

b. Pria

Orang

70.150

74.281

78.455

77.717

85.023

Orang

81

80

83

69

64

Pers

38

58

74

108

373

Orang

4.551

6.415

13.682

20.649

19.702

Kasus

18

11

12

6

7

Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Pengangguran (Komulatif) Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja per Tahun

Jumlah Tenaga Kerja Asing Jumlah Perusahaan yang Masuk Jamsostek Jumlah Tenaga Kerja yang Masuk Jamsostek Jumlah Kecelakaan Tenaga Kerja

11

Jumlah PHK Perorangan

kasus

4

0

41

43

45

12

Jumlah PHK Massal

Orang

7

0

128

9

78

Kasus

1

0

1

2

1

Orang

38

0

485

400

1

Orang

16

16

16

16

32

13 14 15

Jumlah Mogok Kerja/Unjuk Rasa Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat Mogok Kerja/Unjuk Rasa Pelatihan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja - Perbengkelan Sepeda Motor (Automotif)


305


NO

JENIS DATA

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

- Mekanik Alat Berat

Orang

0

0

0

0

0

- Seni Ukir Jepara

Orang

0

0

0

0

0

- Lebah madu

Orang

0

0

0

0

0

- Tata Rias

Orang

0

0

0

0

16

- Operator Alat berat

Orang

0

0

0

0

0


Alokasi anggaran urusan ketenagakerjaan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.78 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

5.594.761.428,84

4.397.835.797,00

78,61

2

2011

7.790.278.679,00

6.606.476.392,00

84,80

3

2012

8.826.593.812,00

7.857.603.041,00

89,02

4

2013

12.790.800.942,00

11.800.994.823,00

92,26

5

2014

7.241.978.156,20

5.502.816.057,00

75,98

6

2015

8.031.684.906,09

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan ketenagakerjaan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.42.244.413.018,04 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.36.165.726.110,00 atau

85,61

%,

untuk

tahun

2015

alokasi

anggaran

urusan

ketenagakerjaan sebesar Rp.8.031.684.906,09. C.


Permasalahan Dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, masih terdapat beberapa permasalahan yaitu, belum seimbangnya antara


306


pertumbuhan pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, artinya dalam formasi lowongan kerja yang tersedia belum dapat menampung pencari kerja yang ada, terbatasnya potensi atau keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. b.

Solusi Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: 1)

memfasilitasi kegiatan Bursa Kerja dengan melalui upaya melatih pencari kerja sesuai dengan peluang kerja yang tersedia.

2)

Membentuk

atau

menumbuhkembangkan

Bursa

Kerja

Khusus (BKK) dengan membangun dan mengembangkan balai latihan kerja (BLK) untuk berbagai jenis keterampilan. 3)

Melaksanakan program pendidikan yang bersifat kejuruan, baik tingkat sekolah menengah, maupun di Perguruan Tinggi.

4)

Memberikan berbagai pelatihan untuk membuka wirausaha baru.

5)

Menumbuhkan sifat dan kemampuan untuk mandiri melalui program pembinaan kewirausahaan.

6)

Meningkatkan

koordinasi

dan

kerjasama

dengan

perusahaan-perusahaan atau lembaga swasta termasuk dengan organisasi serikat kerja yang ada di daerah. 7)

Peningkatan

kapabilitas

aparatur

dalam

menunjang

terwujudnya penyelesaian tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan untuk

meningkatkan

jumlah

lembaga

koperasi

aktif

yang

sehat,

meningkatkan peranan koperasi dalam penyediaan barang dan jasa bagi LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

307


anggotanya, meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam proses produksi, distribusi

dan

pemasaran,

meningkatkan

kemandirian

usaha

kecil,

meningkatkan daya saing usaha kecil dan meningkatkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah. A.

Program dan Kegiatan Pada kurun waktu tahun 2010 - 2014, penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu : a.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan.

2.

Penyelenggaraan

Promosi

Produk

Usaha

Mikro

Kecil

Menengah . b.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.

Pembinaan,

Pengawasan,

Dan

Penghargaan

Koperasi

Berprestasi . 2.

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha.

3.

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi yang berprestasi.

c.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.

Pelatihan Manajemen Pengelolaan dan Akuntansi Koperasi KUD.

2.

Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

3. d.

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.

Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif dengan kegiatan : 1.



308


B.

Capaian Kinerja Menyadari besarnya peranan koperasi dan usaha kecil menengah di dalam ketahanan perekonomian yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah

daerah

mengupayakan

revitalisasi

koperasi

dan

pengembangan usaha kecil menengah serta peningkatan sumber daya manusia kewirausahaan. Secara umum target urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga tahun 2016 diprediksi sebesar 40 persen. Pencapaian target tersebut diproyeksikan berasal dari program sebagai berikut : Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Komparatif UKM dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Hingga tahun 2014 jumlah koperasi dan perkembangan usaha kecil menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel IV.79 Banyaknya Koperasi yang terbentuk dan perkembangan UKM Tahun 2010 – 2014 Jenis

2010

2011

2012

2013

2014

369

391

404

257

275

Omzet Penjualan (Rp.000)

31.144

15.630

20.077

22.537

22.537

Unit Usaha

4.390

4.470

4.650

4.880

5.000

196.641

218.490

242.766

269.740

299.712

Koperasi

Omzet Penjualan (Rp.000)

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 2014

Tabel menunjukkan penurunan jumlah koperasi di Kabupaten Paser dari tahun 2010 jumlah koperasi sebanyak 369 unit akan tetapi pada tahun 2014 menjadi 275 unit atau terjadi penurunan sebesar 25,47 %, dengan omzet penjualan hingga tahun 2014 sebesar Rp.22.537.000,00. Berbeda dengan Unit usaha yang mengalami peningkatan dari 4.390 unit pada tahun 2010 menjadi 5.000 unit usaha


309


pada tahun 2014. Omzet penjualan hingga tahun 2014 sebesar Rp.299.712.000,00. Tabel IV.80 Banyaknya Usaha Kecil Menengah dengan Investasi, Tenaga Kerja dan Nilai Tambah yang diperoleh Tahun 2010 – 2014 Jenis

2010

2011

2012

2013

2014

36.448.000

43.845.000

44.049.000

50.468.000

53.716.000

Tenaga Keja

29.191

29.230

29.366

31.543

33.120

Nilai Tambah (Rp.000)

3.648.000

4.384.000

4.404.000

5.046.000

5.371.000

Investasi (Rp.000)


Tabel di atas menunjukkan investasi usaha kecil menengah mengalami peningkatan yakni dari Rp.36.448.000,00 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.53.716.000,00 pada tahun 2014 atau terjadi kenaikan sebesar 47,38 %. Untuk tenaga kerja mengalami peningkatan dari 29.191 orang pada tahun 2010 menjadi 33.120 orang pada tahun 2014 atau mengalami kenaikan sebesar 13,46 %. Alokasi anggaran urusan koperasi dan usaha kecil menengah beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.81 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

9.491.903.503,00

7.754.545.781,00

81,70

2

2011

9.372.051.048,00

7.066.443.207,00

75,40

3

2012

9.943.532.726,00

7.433.080.356,00

74,75

4

2013

10.978.747.461,00

8.962.930.487,00

81,64


310


5

2014

11.071.400.161,00

6.336.629.601,00

6

2015

9.791.346.961,00

-

57,23 -

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.50.857.634.899,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.37.553.629.432,00 atau 73,84 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.9.791.346.961,00. C.


Permasalahan 1)

Sarana dan Prasarana pelatihan belum memenuhi standar.

2)

Terbatasnya

SDM

manajemen

pengelolaan

aparatur

dalam

koperasi

mensosialisasikan kepada

pengurus

koperasi. 3)

Terbatasnya produk UKM yang dihasilkan sehingga produk – produk yang dipamerkan kurang bervariasi.

4)

Produk yang dipamerkan belum bersaing, baik dari segi kemasan maupun kualitas produk.

5)

Kurang

jelasnya

alamat/kedudukan

koperasi

sehingga

terjadinya kesulitan pada saat pelaksanaan pembinaan. 6)

Pergantian pengurus yang tidak melaporkan ke Dinas Perdagkop & UMKM sehingga terhambatnya pendataan.

b.

Solusi 1)

Melengkapi Sarana dan prasarana pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.

2)

Melakukan pendataan untuk UKM dan pembinaan produk UKM secara berkala.

3)

Bimbingan tentang manajerial dan pembinaan secara teknis.

4)

Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, teguran serta sanksi kepada pendiri maupun koperasi yang menyalahi aturan.


311


16. PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan meningkatkan

urusan

kegiatan

penanaman

investasi

dalam

modal

diarahkan

menunjang

untuk

perekonomian

kabupaten yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja. Pada kurun waktu tahun 2005 - 2008, penyelenggaraan urusan penanaman modal dilaksanakan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, kemudian pada tahun 2009, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 tahun 2008 tentang struktur Organisasi Pemerintah

Daerah,

pelaksanaan

Urusan

Penanaman

Modal

Daerah

ditangani langsung oleh Kantor Penanaman modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Urusan penanaman modal diarahkan pada terwujudnya investasi melalui pelayanan perizinan yang mudah, murah dan cepat. Pemerintah Kabupaten Paser terus berupaya menarik para investor swasta, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Upaya-upaya itu dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain pameran dan promosi di dalam dan luar daerah, penyebarluasan informasi tentang potensi dan peluang investasi serta peningkatan kerja sama antar daerah dan kawasan,dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang sehat dan kondusif. A.

Program dan Kegiatan Secara substansial Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2010 – 2014, tidak berpengaruh terhadap struktur OPD Kabupaten Paser, sebagaimana terlihat melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.

Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA.

2.

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.


312


3.

Peningkatan

Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan

dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. 4.

Penyelenggaraan Pameran Investasi.

5.


6.

Penyelenggaraan Pameran Investasi Kaltim Expo .

7.

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah (POLAHTAH IKM).

8.

Pengelolaan Website KPMPPT.

9.

Peningkatan

Pemantauan

Pembinaan

dan

Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal (Supervisi Perijinan Daerah). b.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.

Penyederhanaan

Prosedur

Perijinan

dan

Peningkatan

Pelayanan Penanaman Modal . 2.


3.

Teknis Penyelenggaraan Perizinan.

4.

Penataan Administrasi Data Perizinan dan Pengumpulan Data dan Perizinan.

5.

Moratorium Perizinan di Kecamatan.

6.

Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Ekonomi.

7.

Penanganan Pengaduan (di Kecamatan di luar Tanah Grogot).

8.

Pengawasan Kebijakan Bupati Dalam Rangka Penataan Ruang Investasi SDA.

9.

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.

10. Sinkronisasi Data Investasi. B.

Capaian Kinerja Pada tahun 2010 – 2014 tercatat ada beberapa perusahaan sebagai penanam modal dalam negeri yang melakukan investasi di Kabupaten Paser diantaranya : 1.

PT.Palma Plantasindo senilai Rp.315.000.000.000,00.

2.

PT.Sahabat Sawit Sejahtera senilai Rp.225.000.000.000,00.


313


3.

PT.Saraswati Sawit Makmur senilai Rp.244.171.834.281,00.

4.

Multi Makmur Mitra Alam senilai Rp.452.100.000.000,00.

Adapun beberapa perusahaan yang tercatat sebagai penanam modal asing di Kabupaten Paser kurun waktu tahun 2010 – 2014, diantaranya : 1.

PT. Pama Persada Nusantara senilai $1.772.691.

2.

PT. Trasindo Murni Perkasa senilai $1.000.000.

3.

Sea Bridge Shipping senilai $50.000.000.

4.

Nusa Lestari senilai $21.313.900.

Penciptaan iklim usaha yang kondusif menyebabkan perusahaan yang telah melakukan kegiatan tetap nyaman melanjutkan usahanya dan ini terlihat dari realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tabel di bawah ini : Tabel IV.82 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2010-2014 REALISASI INVESTASI PMDN

NO

TAHUN

1

2010

397.190.428.000

3 Perusahaan

2

2011

318.190.428.000

3 Perusahaan

3

2012

244.171.834.281

1 Perusahaan

4

2013

823.259.625.068

4 Perusahaan

5

2014

1.060.048.584.624

5 Perusahaan

Total


( Rp.)

KET

2.842.670.471.973

314


Tabel IV.83 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2010-2014 REALISASI INVESTASI PMA

NO

TAHUN

1

2010

-

-

2

2011

147.138.071.889

3.710.449,96

6 Perusahaan

3

2012

10.445.032.273

2.025.828,00

4 Perusahaan

4

2013

398.419.443.043

62.518.544,71

3 Perusahaan

5

2014

400.443.025.875

32.478.900,00

7 Perusahaan

956.455.573.080

100.733.722,67

( Rp.)

Total

KET

( US $)

-

Alokasi anggaran urusan penanaman modal dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.84 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

2.499.198.755,00

1.999.667.851,00

80,01

2

2011

3.503.063.095,50

2.767.480.374,00

79,00

3

2012

3.697.285.777,00

2.877.449.203,00

77,83

4

2013

5.246.015.266,00

4.098.923.164,00

78,13

5

2014

5.700.650.977,33

5.098.397.355,00

89,44

6

2015

4.921.598.277,33

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.20.646.213.870,83 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.16.841.917.947,00 atau 81,57 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan penanaman modal sebesar Rp.4.921.598.277,33.


315


C.

Permasalahan dan Solusi 1)

Permasalahan 1)

Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan.

2)

Data informasi tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN) belum tersedia secara optimal.

3)

Promosi Penanaman modal yang dilakukan belum maksimal karena

belum

menggali

secara

keseluruhan

peluang

investasi . 4)

Kurangnya pengembangan sistem informasi antar SKPD dibidang investasi.

5)

Belum seluruh masyarakat menyadari manfaat atau sisi positif

dari

investasi

sehingga

banyak

memunculkan

gugatan. 6)

Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang ada dalam melaksanakan program/kegiatan.

7)

Kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan usaha masih kurang.

2)

Solusi 1)

Menambah

sarana

dan

prasarana

pendukung

dalam

meningkatkan fungsi BPMPPT. 2)

Menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

3)

Meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia dengan cara memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pegawai

untuk

mengikuti

kursus-kursus,

pendidikan,

pelatihan, seminar dan study banding sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal. 4)

Melaksanakan

pendataan

investor/penanaman

modal

secara dalam

rutin negeri

terhadap untuk

mendapatkan data informasi penanaman modal yang akurat dan akuntabel.


316


5)

Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik dilingkungan internal maupun eksternal.

6)

Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Paser.

7)

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi perijinan.

17. KEBUDAYAAN Upaya pembangunan di bidang kebudayaan dititikberatkan pada pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah yang selama ini menjadi ciri khas kita yang majemuk. Selain menjadi ciri khas, kebudayaan juga merupakan kekayaan yang dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi perkembangan kemajuan zaman. A.


kurun

waktu

tahun

2010-2014

penyelenggaraan

urusan

kebudayaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yakni : a.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Festival Kebudayaan Paser).

2.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Festival Muharram 6).

3.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Festival Kebudayaan Paser Pesisir).

4.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Festival Kebudayaan Masyarakat Kaltim).

5.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Festival Maulid).

6.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Pesta Budaya Kembo).

7.

Pesta Budaya Kembo.

8.

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.


317


9.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

10. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. 11. Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan. b.

Program Pengembangan Nilai Budaya 1.

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

2.

Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

program

pengembangan nilai budaya. 3.

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Sertifikasi Tanah komplek Museum Sadurengas.

c.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.

Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan

sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air. 2.

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

3.

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah.

4.

Fasilitasi

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Kekayaan Budaya. d.

Program Pengembangan Pemasaran Wisata 1.

Pengembangan Jaringan Pemasaran Pariwisata.

2.

Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri.

3.

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Pembenahan Obyek Wisata).

B.

Capaian Kinerja Adapun capaian kinerja pelaksanaan pembangunan

urusan

kebudayaan selama kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


318


Tabel IV.85 Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Budaya Tahun 2010-2014

No. 1.

Uraian Sanggar Seni dan Budaya/ Organisasi Kesenian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1

12

2

11

5

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara umum jumlah sanggar seni dan organisasi budaya menunjukkan penurunan, meskipun demikian upaya pembinaan terus ditingkatkan sebagaimana upaya pelestarian kebudayaan daerah yang tentunya akan menjadi ciri khas dan jati diri daerah Kabupaten Paser. Dalam upaya mempromosikan, melestarikan dan memelihara potensi budaya yang ada di Kabupaten Paser, maka selama kurun waktu 20102014 telah dilakukan beberapa kegiatan budaya seperti : a.

Festival Kebudayaan Paser (2010, 2011).

b.

Festival Muharram (2010, 2011).

c.

Festival Kebudayaan Paser Pesisir (2010).

d.

Festival Kebudayaan Masyarakat Kaltim (2010, 2011).

e.

Festival Maulid (2010, 2011).

f.

Festival Budaya Kembo (2010, 2011 dan 2012).

g.

Festival Seni Budaya Etam (2012).

h.

Festival Budaya Daeraha (2013).

i.

Festival Kemilau Nusantara (2013). Adapun prestasi yang pernah diraih Kabupaten Paser dalam

bidang Kebudayaan antara lain : Tahun 2011 : a.

Juara Penata Musik Terbaik dalam Festival Kreasi Jepen tingkat Provinsi di Tenggarong.


319


b.

Juara II Kategori Publikasi dan Juara Artistik Terbaik dalam festival Nasional Seni Nusantara di Jakarta.

c.

Juara Umum dalam Festival Kemilau Tingkat Provinsi di Samarinda.

Tahun 2012 : a.

Pengisi Acara International Venlo Holland World WXPO 2012 di Belanda.

b.

Juara III Nasional Parade Kegiatan Kemilau Nusantara tahun 2012 di Bandung.

c.

Juara I kategori penyaji terbaik tari daerah pedalaman kegiatan festival kemilau seni budaya Benua Etam VII tingkat Provinsi.

d.

Penata tari terbaik tari pedalaman kegiatan festival kemilau seni budaya Benua Etam VII tingkat Provinsi.

e.

Juara II Penyaji terbaik musik tradisional daerah kegiatan festival kemilau seni budaya Benua Etam VII tingkat Provinsi.

f.

Juara II Penyanyi terbaik musik tradisional daerah kegiatan festival kemilau seni budaya Benua Etam VII tingkat Provinsi.

g.

Juara II Penyaji terbaik parade budaya kegiatan festival kemilau seni budaya Benua Etam VII tingkat Provinsi.

h.

Harapan II Penyaji terbaik parade budaya kegiatan festival kemilau seni budaya Benua Etam VII tingkat provinsi.

i.

Juara II Stand Pameran pada Festival kemilau Seni Budaya Etam VII tahun 2012 di Samarinda.

j.

Juara III Penyaji terbaik tari daerah pesisir kegiatan festival kemilau seni budaya Benua Etam VII tingkat Provinsi. Alokasi anggaran urusan kebudayaan dan realisasinya selama

periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


320


Tabel IV.86 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kebudayaan Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

4.098.792.494,00

3.735.761.097,00

91,14

2

2011

5.772.043.268,00

4.679.034.273,00

81,06

3

2012

7.571.506.544,00

6.450.997.613,00

85,20

4

2013

6.580.645.432,00

5.352.163.734,00

81,33

5

2014

7.776.265.113,00

6.578.841.503,00

84,60

6

2015

6.925.005.163,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kebudayaan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.31.799.252.851,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.26.796.798.220,00 atau 84,27 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan kebudayaan sebesar Rp.6.925.005.163,00. C.

Permasalahan dan Solusi 1)

Permasalahan a)

Potensi budaya dan kesenian belum terbina dengan baik.

b)

Masih kurangnya upaya promosi kebudayaan yang di Kabupaten Paser.

c)

Masih rendahnya minat masyarakat terutama generasi muda dalam upaya pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan .

2)

Solusi a)

Telah dilaksanakannya upaya pembinaan potensi budaya dan kesenian di Kabupaten Paser.

b)

Meningkatkan kegiatan atau event-event kesenian dan budaya tingkat daerah maupun luar daerah .

c)

Dalam upaya menciptakan masyarakat sadar budaya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :


321




Meningkatkan kegiatan yang mendorong apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kesenian.



Mendorong seniman untuk mengembangkan kreativitas berkesenian

dalam

bentuk

tradisional

dan

kontemporer/modern.

18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kebijakan mendasar Pemerintah Kabupaten Paser sesungguhnya berpola sistematis, sinergis dan berkelanjutan sehingga membuka ruang solusi yang lebih lapang melalui lintas lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, seirama dengan semakin luasnya rentang potensi dan permasalahan yang melingkupi dunia kepemudaan dan keolahragaan daerah saat ini. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat paser secara terencana dan sistematik. Oleh karena itulah, urusan kepemudaan dan olahraga tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tapi juga pada SKPD lain. Tahun 2010–2014 urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan sejumlah Kecamatan di Kabupaten Paser. A.


kurun

kepemudaan

waktu dan

tahun

olahraga

2010-2014

penyelenggaraan

dilaksanakan

melalui

urusan

program

dan

kegiatan, yaitu : a.

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 1.

Pembinaan organisasi kepemudaan.


322


2.

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan.

3.

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.

4.

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan.

5.

Paskibraka.

6.

Seleksi Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan Antar Negara.

7.

Jambore Pemuda.

8.

Pembinaan Organisasi Kepemudaan (KNPI).

9.

PeningkatanPeranPengerak

Pembangunan

di

Pedesaan

(SP3). b.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.

Penyelenggaraan Kompotisi Olah Raga (PORKAB).

2.

Porseni SD, SMP, SMA Tingkat Kabupaten.

3.

Penyelenggaraan Kompotisi Olah Raga (O2SN, SD, SLTP dan SLTA Tingkat Provinsi).

4.

Penyelenggaraan Kompotisi Olah Raga (Pekan Olahraga KORPRI Tingkat Kabupaten dan Provinsi).

5.

Penyelenggaraan Kompotisi OlahRaga (Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten dan Provinsi).

6.

Penyelenggaraan Kompotisi OlahRaga (Kompetisi sepak bola tingkat kabupaten dan provinsi).

7.

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga.

8.

Fasilitasi Atlet pada Kejurda, kejurprop, kejurnas, popwil dan event internasional.

9.

Kerjasama

Peningkatan

Olahragawan

Berbakat

dan

Olahraga

yang

Berprestasidengan lembaga/instansi lainnya. 10. Pemberian

Pengharagaan

Bagi

Insan

berdedikasi dan berprestasi. 11. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat. 12. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah. 13. Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat. 14. Pengembangan Olahraga Rekreasi. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

323


15. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi. 16. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga . 17. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (O2SN SD, SLTP dan TK Provinsi). 18. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (O2SN SD,SLTP & SLTA TK Provinsi dan LPI Tk. Kabupaten). 19. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKAB). 20. Penyelenggaraan Kompotisi Olah Raga (Porseni SD Tk Kabupaten) . c.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

d.

1.

Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda.

2.

Pelatihan keterampilan bagi pemuda.

3.

Revitalisasi Gerakan Pramuka.

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 1.

Perluasan

penyusunan

rencana

aksi

daerah

bidang

kepemudaan. 2. e.

Pendataan Potensi Kepemudaan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, dengan kegiatan : 1.

Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga.

3.

Pembangunan Stadion Paser.

Adapun besarnya anggaran untuk kedua program ini selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut :


324


Tabel IV.87 Anggaran Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2010 – 2014

No

1.

2.

3.

4.

5.

Tahun (Rp.)

Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan & Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

B.

2010

2011

2012

2013

2014

670.493.000

671.252.400

1.631.082.994

3.735.558.889

301.672.000

250.000.000

743.973.500

5.000.555.344

1.376.383.400

648.947.000

-

24.820.000

50.300.000

113.246.400

52.018.000

-

-

-

212.610.000

30.430.000

-

-

-

-

27.970.000

Capaian Kinerja Sesuai

dengan

apa

yang

menjadi

sasaran

kerja

Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga, maka ada beberapa indikator kerja yang dapat dilihat capaiannya sebagai tolak ukur keberhasilan, yakni dari banyaknya prestasi yang telah didapat baik dari bidang kepemudaan maupun bidang olahraga.


325


Tabel IV.88 Capaian Kinerja di Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No.

Uraian

1.

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina

-

-

80

80

32

2.

Jumlah pemuda berprestasi

-

-

54

54

40

3.

Jumlah cabang olahraga berprestasi

-

-

24

24

20

Alokasi anggaran urusan kepemudaan dan olah raga beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.89 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

1.093.943.000,00

1.081.039.300,00

98,82

2

2011

2.385.012.404,00

2.315.114.500,00

97,07

3

2012

21.564.134.338,00

9.722.788.229,00

45,09

4

2013

44.036.886.235,00

42.210.540.977,00

95,85

5

2014

13.954.655.570,00

13.847.982.638,00

99,24

6

2015

285.543.964.120,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan Kepemudaan dan Olah Raga selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.83.034.631.547,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.69.177.465.644,00 atau 83,31 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran

urusan

Kepemudaan

dan

Olah

Raga

sebesar

Rp.285.543.964.120,00.


326


C.


Permasalahan 1)

Belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengembangan dan pembinaan kreativitas kepemudaan dan olah raga, 2)

belum memadainya prasarana dan sarana olah raga,

3)

Kurangnya event-event dan penyelenggaraan kegiatan olahraga yang lebih bervariasi,

4)

Kurangnya

pengenalan

kegiatan

olahraga

yang

lebih

beragam untuk pemuda dan anak usia sekolah sebagai kegiatan estrakurikuler. b.

Solusi 1)

Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan berbagai sektor pemerintahan dalam rangka pengembangan dan pembinaan pembinaan kreativitas kepemudaan dan olah raga serta membangun sistem pembinaan dan pendanaan yang berkesinambungan.

2)

Meningkatkan upaya pemasyarakatan kegiatan olahraga di lingkungan tempat tinggal.

3)

Meningkatkan

kegiatan/event

olahraga

guna

memicu

antusiasme masyarakat.

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan kepada upaya peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan harapan warga negara dapat berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. A.

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu :


327


a)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

2.

Pembangunan Pos Jaga.

3.

Pelatihan

Pengendalian

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan. 4.

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan

(FKDM). 5.

Fasilitasi FKPMKT/FKDM.

6.

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM).

7.

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

8.

Dewan penasehat FKPMKT/ FKDM.

9.

Fasilitasi

FKPMKT/FKDM

Persaudaraan

(Forum

Masyarakat

Kewaspadaan

Kalimantan

Dini

Timur/Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat). 10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 11. Peningkatan Sinergis Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 12. Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Pelanggaran Perda. 13. Sarasehan pemantapan deteksi dini bagi tokoh masyarakat. 14. Sarasehan potensi konflik dan kerawanan sosial. b)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.

Operasional Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA).

2.

Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah.

3.

Pengawalan Kunjungan Bupati ke Kecamatan.

4.

Peringatan HUT Satpol-PP se Kaltim.

5.

Pengamanan Pemilu.

6.

Pengamanan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan dan Obyek Wisata.

7.

Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima).


328


8.

Peringatan HUT Satpol-PP se Kaltim.

9.

Diklat Intelejen.

10. Operasional dan Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat. 11. Penanganan Gangguan Keamanan. 12. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan. c)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2.

Sosialisasi Perkuatan Kebangsaan.

3.

Perkuatan Idiologi Negara.

4.

Cinta Tanah Air dan Bela Negara.

5.

Perkuatan idologi Negara.

6.

Peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama (FKUB).

7.

Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

8.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.

9.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa - Pelaksanaan Penyuluhan.

10. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 11. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya terlaksananya hari kemerdekaan RI. 12. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. 13. Peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama (Dewan Penasehat FKUB). 14. Peningkatan Wawasan Kebangsaan. 15. Perkuatan wawasan kebangsaan. 16. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan / Dewan Pembina FPK. d)

Program Pendidikan Politik Masyarakat 1.

Penyuluhan kepada Masyarakat.

2.



329


3.

Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

4.

Bimbingan Teknis Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol.

5.

Fasilitasi Pendidikan Politik Masyarakat.

6.

Fasilitasi Pemilu.

7.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Tim Verifikasi Bantuan Parpol).

e)

8.

Pengamanan Wilayah dalam Rangka Pilkada 2010.

9.

Sosialisasi Paket Undang-undang Bidang Politik.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.

2.

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan.

3.

Sosialisasi penanggulangan bencana.

4.

Pengadaan bantuan stimulan bahan bangunan dan sarana lainnya.

5.

Fasilitasi peningkatan SDM relawan siaga bencana.

6.

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

7.

Operasional Penanggulangan Bencana.

8.

Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara.

f)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana 1.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

g)

2.

Peningkatan pelayanan penanganan kebakaran.

3.

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana.

4.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1.

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.


330


B.

Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Kurun Waktu 2010-2014 penyelenggaraan urusan Kesatuan bangsa

dan

politik

dalam

negeri

dengan

kebijakan

umum

Meningkatkan Iklim kondusif di Masyarakat dan Mengembangkan kesadaran bencana ada beberapa program yang diprioritaskan, yakni : a.

Program Pendidikan Politik Masyarakat Dengan indikator : Meningkatnya

kecerdasan

masyarakat

dalam

menyalurkan

aspirasi politiknya Dimana untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat dalam kurun waktu 2010-2014 jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.3.429.076.500,00,dengan

alokasi

dana

Rp.217.910.000,00

untuk tahun 2010 atau sebesar 6,35 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2011 dengan alokasi dana Rp.241.605.000,00 atau sebesar 7,05 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2012 dengan alokasi dana Rp.399.391.000,00 atau sebesar 11,65 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2013 dengan alokasi dana Rp.1.573.148.000,00 atau sebesar 45,88 % dari jumlah dana yang dianggarkan dan untuk tahun 2014 dengan alokasi dana Rp.997.022.500,00 atau sebesar 29,08 % dari jumlah dana yang dianggarkan. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 ada kenaikan sebesar 0,7 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada kenaikan 4,6 % dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 34,23 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada penurunan 16,8 % dari tahun 2013. b.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Dengan Indikator : Menurunnya angka kriminalitas (persentase tertangani) Dimana untuk Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam kurun waktu 2010-2014 jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.2.080.468.000, dengan alokasi dana Rp.223.326.500,00 untuk tahun 2010 atau sebesar 10,73 % dari


331


jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2011 dengan alokasi dana Rp.108.941.000,00 atau sebesar 5,24 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2012 dengan alokasi dana Rp.460.418.000,00 atau sebesar 22,13 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2013 dengan alokasi dana Rp.978.572.500,00 atau sebesar 47,04 % dari jumlah dana yang dianggarkan dan untuk tahun 2014 dengan alokasi dana Rp.309.210.000,00 atau sebesar 14,86 % dari jumlah dana yang dianggarkan. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 ada penurunan sebesar 5,49 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada kenaikan 16,89 % dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 24,91 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada penurunan 32,18 % dari tahun 2013. c.

Program

Penanggulangan

Bencana

alam

dan

perlindungan

masyarakat Dengan Indikator : Meningkatnya kemampuaan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana. Dimana

untuk

Program

Penanggulangan

Bencana

dan

perlindungan masyarakat dalam kurun waktu 2010-2014 jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.3.203.338.250,00, dengan alokasi dana Rp.110.709.000,00 untuk tahun 2010 atau sebesar 3,46 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2011 dengan alokasi dana Rp.1.217.912.000,00 atau sebesar 38,02 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2012 dengan alokasi dana Rp.233.690.000,00 atau sebesar 7,30 % dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2013 dengan alokasi dana Rp.763.817.000,00 atau sebesar 23,84 % dari jumlah dana yang dianggarkan dan untuk tahun 2014 dengan alokasi dana Rp.877.210.250,00 atau sebesar 27,38 % dari jumlah dana yang dianggarkan. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 kenaikan sebesar 34,56 % dari tahun 2010, tahun 2012 ada penurunan 30,72 % dari tahun 2011, tahun 2013 ada kenaikan 16,54 % dari tahun 2012 dan tahun 2014 ada kenaikan 3,54 % dari tahun 2013. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

332


C.

Capaian Kinerja Adapun hasil-hasil pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dalam kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Tabel IV.90 Perkembangan Jumlah Organisasi masyarakat Tahun 2010-2014

NO

TAHUN

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

1

Organisasi Kemasyarakatan

121

121

125

128

136

2

Organisasi Kepemudaan

11

27

40

42

42

3

LSM

42

45

45

48

51

4

Yayasan

27

27

27

27

28

5

Paguyuban

13

15

17

17

17

6

Partai Politik

12

12

12

12

12

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah organisasi masyarakat menunjukan peningkatan yang cukup berarti, bilamana dilihat dari perkembangan organisasi masyarakat yakni dalam kurun waktu tahun 2010-2014. Jumlah organisasi berjumlah

121

kemasyarakatan pada tahun 2010- 2011

organisasi,

pada

tahun

2012-2014

mengalami

penambahan yaitu menjadi 125 organisasi pada tahun 2012, tahun 2013 bertambah menjadi 128 organisasi dan pada tahun 2014 bertambah menjadi 136 organisasi. Jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2010 sebanyak 11 organisasi, pada tahun 2011 bertambah menjadi 27 organisasi, tahun 2012 bertambah menjadi 40 organisasi dan tahun 2013 - 2014 menjadi 42 organisasi. Jumlah LSM pada tahun 2010 sebanyak 42 LSM, pada tahun 2010 dan 2011 bertambah menjadi 45 LSM, pada tahun 2013 menjadi 48 LSM dan pada tahun 2014 bertambah menjadi 51 LSM. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

333


Yayasan pada tahun 2010 – 2013 berjumlah 27 yayasan dan pada tahun 2014 mengalami penambahan menjadi 28 yayasan. Paguyuban pada tahun 2010 berjumlah 13 kemudian pada tahun 2011 bertambah menjadi 15 dan pada tahun 2012-2013 menjadi 28. Organisasi partai politik mulai dari tahun 2010 -2014 berjumlah 12 partai yang ikut dalam pemilihan umum. Tabel IV.91 Perkembangan Bantuan Partai PolitikTahun 2010-2014

NO

URAIAN

1

Partai Golkar

2 3

Partai Demokrat Partai Persatuan Pembangunan

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

Rp.72.853.380

Rp.72.853.380

Rp.72.853.380

Rp.72.853.380

Rp.91.701.919

Rp.52.061.817

Rp.52.061.817

Rp.52.061.817

Rp.52.061.817

Rp.78.971.746

Rp.50.997.366

Rp.50.997.366

Rp.50.997.366

Rp.50.997.366

Rp.54.917.738

4

PDIP

Rp.35.699.226

Rp.35.699.226

Rp.35.699.226

Rp.35.699.226

Rp.45.951.477

5

PKS

Rp.25.734.039

Rp.25.734.039

Rp.25.734.039

Rp.25.734.039

Rp.14.789.985

6

HANURA

Rp.25.092.159

Rp.25.092.159

Rp.25.092.159

Rp.25.092.159

Rp.37.180.900

7

PDP

Rp.22.781.391

Rp.22.781.391

Rp.22.781.391

Rp.22.781.391

Rp.13.289.145

8

Partai Patriot

Rp.21.390.651

Rp.21.390.651

Rp.21.390.651

-

-

9

PKB

Rp.20.593.650

Rp.20.593.650

Rp.20.593.650

Rp.20.593.650

Rp.36.116.895

10

PAN

Rp.19.598.736

Rp.19.598.736

Rp.19.598.736

Rp.19.598.736

Rp.28.498.135

11

Partai Buruh

Rp.15.389.073

Rp.15.389.073

Rp.15.389.073

Rp.15.389.073

Rp. 8.976.960

12

Partai Persatuan Daerah

Rp.13.597.158

Rp.13.597.158

Rp.13.597.158

-

-

13

Partai Nasdem

-

-

-

-

Rp.15.251.337

-

-

-

-

Rp.21.803.862

-

-

-

-

Rp. 8.600.746

14 15

Partai Gerindra Partai Bulan Bintang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 20102104 setiap partai politik menambah jumlah bantuan partai politiknya pada tahun 2014, kecuali Partai Patriot dan Partai Persatuan Daerah terakhir memberi bantuan Partai Politik pada tahun 2012 dan untuk LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

334


Partai baru yaitu Partai Nasional Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang memberi bantuan pada tahun 2014 dan dapat disimpulkan bahwa donatur terbesar dari Partai Golongan karya. Tabel IV.92 Perkembangan Tenaga Ton Inti Linmas/Satlak Penangan Bencana, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Tahun 2010-2014

NO

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

1

12

128

130

136

134

126

1

Anggota Linmas/Satlak PB

2

Anggota Satpol PP

3

PPNS

4

4

4

4

7

4

Badan Penanggulangan Bencana

-

29

29

28

27

5

Penanggulangan Kebakaran

-

38

38

37

37

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan tenaga Ton Inti Linmas / Satlak PB mengalami perkembangan mulai tahun 2013 – 2014, untuk Anggota Satpol PP mengalami perkembangan mulai tahun 2011-2012 namun pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan dan untuk PPNS mulai mengalami perkembangan pada tahun 2014. Adapun perkembangan yang terjadi di urusan penanganan bencana mengalami penurunan pada dua tahun terakhir dari tahun 2011-2012 untuk badan penanggulangan bencana 29 personil turun menjadi 27 personil di tahun 2014 hal yang serupa terjadi pada penanggulangan kebakaran pada tahun awal memiliki 38 personil menjadi 37 personil di tahun 2014.


335


Tabel IV.93 Perkembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Ketertiban dan Keamanan Kabupaten Tahun 2010-2014

NO

TAHUN

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

6 Unit

6 Unit

6 Unit

7 Unit

6 Unit

1

Kendaraan Roda 4

2

Sangkur

100

100

100

100

100

3

Borgol

100

100

100

100

100

4

Handy Talky

2

2

5

5

43

5

Tameng dalmas dan Helm

30

30

30

30

30

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Perkembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Ketertiban dan Keamanan Kabupaten Tahun 2010-2014 sebagai berikut : Kendaraan roda 4 pada tahun 2010-2012 berjumlah 6 unit, tahun 2013 berjumlah 7 unit dan tahun 2014 berjumlah 6 unit. Sangkur dan borgol mulai tahun 2010-2014 tidak mengalami perubahan jumlah yaitu sebanyak 100 buah. Jumlah Handy Talky pada tahun 2010-2011 sebanyak 2 buah, tahun 2012-2013 bertambah menjadi 5 buah dan pada tahun 2014 menjadi 43 buah. Tameng dalmas dari tahun 2010-2014 berjumlah 30 buah. Tabel IV.94 Perkembangan Penanganan Pelanggaran Perda Kabupaten Tahun 2010-2014

NO

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Perda No. 10 Tahun 1987

-

-

-

-

-

2


-

-

-

-

-

3


-

1

1

1

2

4


21

14

3

6

9

5


49

47

20

52

24


336


6


-

28

50

27

44

7


17

6

50

5

3

8


-

-

-

-

4

9


-

-

-

460

4

Dari

tabel

di

atas

dapat

dilihat

bahwa

perkembangan

Penanganan Pelanggaran Perda Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2010-2014 yakni jumlah Penanganan Pelanggaran Perda No. 15 Tahun 2002 sebanyak 5 kasus, Penangan Pelanggaran Perda No. 8

Tahun

2004 sebanyak 53 kasus, Penanganan Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2004 sebanyak 192 kasus, Penanganan Pelanggaran Perda No. 28 Tahun 2008 sebanyak 149 Kasus, Penanganan Pelanggaran Perda No. 13 Tahun 2010 sebanyak 81 kasus, Penanganan Pelanggaran Perda No. 8 Tahun 2011 sebanyak 4 Kasus,dan Penangan Pelanggaran Perda No. 12 Tahun

2012 sebanyak 464 kasus sedangkan untuk Perda No. 10

tahun 1987 dan Perda No.7 Tahun 1999 tidak terdapat pelanggaran dalam kurun waktu 2010-2014. Tabel IV.95 Perkembangan Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Paser Tahun 2010-2014

NO

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Kebakaran

-

298

614

421

151

2

Tanah Longsor

-

-

-

18

-

3

Banjir

-

1.683

244

8017

166

4

Gempa

-

-

-

-

-

5

Orang Tenggelam

-

13

4

8

7

6

Orang Hilang

-

-

-

-

-

7

Angin Puting Beliung

-

11

12

44

1


337


Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan 2014 di kabupaten Paser mengalami beberapa peningkatan dan penurunan jumlah korban bencana. Adapun peningkatan jumlah terbanyak pada korban bencana banjir yang mencapai jumlah 1.683 orang pada tahun 2011 dan 8017 orang di tahun 2013. Adapun korban bencana alam lainnya seperti angin puting beliung yang dengan jumlah korban bencana pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu 44 orang dari tahun 2011-2012 dan angka jumlah korban bencana menurun di tahun berikutnya menjadi 1 orang. Dan jumlah bencana yang hampir mengalami jumlah korban pada setiap tahunnya adalah korban kebakaran di 5 tahun terakhir. Tabel IV.96 Perkembangan Bantuan Penanganan Bencana Kabupaten Tahun 2010-2014

NO 1.

URAIAN Jumlah Bantuan

TAHUN 2010

2011 -

2012 -

Rp.1.096.000.000

2013 Rp.1.290.000.000

2014 Rp.561.858.468,00

Alokasi anggaran urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


338


Tabel IV.97 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

(Rp.)


(%)

1

2010

11.488.002.521,33

9.587.790.975,00

83,46

2

2011

23.425.202.222,15

16.502.825.434,00

70,45

3

2012

23.358.295.951,00

20.507.988.374,00

87,80

4

2013

30.060.006.758,00

27.030.712.371,00

89,92

5

2014

27.977.417.196,00

25.102.109.786,00

89,72

6

2015

22.046.478.971,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.116.308.924.648,48 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.98.731.426.940,00 atau 84,89 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp.22.046.478.971,00. D.


Permasalahan 1)

Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam politik disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya adalah letak geografis yang menyebabkan luasnya jangkauan pelayanan masyarakat, terbatasnya prasarana jalan, dan dinamika produk hukum yang menjadi acuan tentang politik sangat dinamis.

2)

Perlu ditingkatkannya koordinasi dan komunikasi agar sinergi antara Partai Politik dengan Pemerintah Kabupaten Paser dapat terwujud.


339


b.

Solusi : 1)

Untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat maka paling tidak disetiap pemerintah kecamatan tersedia SDM yang dapat memberikan dan menyebar luaskan informasi untuk memberikan pemahaman dan peningkatan tentang kesadaran berpolitik bagi masyarakat.

2)

Aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan partai politik dan masyarakat melalui media rapat koordinasi, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan.

20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah mengalami perubahan dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, oleh sebab itu perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam mengaplikasikan batasan kewenangan agar kelak tidak berbenturan dengan hukum. Perubahan

yang

paling

mendasar

adalah

terdapat

sejumlah

kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Untuk

melaksanakan

sistem

pengaturan

Urusan

Pemerintahan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggunakan konsep klasifikasi sebagai berikut : 1.

Urusan Pemerintah Absolut Urusan

pemerintah

absolut

adalah

urusan

pemerintahan

yang

sepenuhnya menjadi urusan pusat terdiri dari politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Pemerintah pusat dalam melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan wakil pemerintah pusat didaerah yakni gubernur dengan berdasarkan dekonsentrasi. Dengan demikian, urusan pemerintah LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

340


absolut memang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tak berkaitan dengan pemerintah kota/kabupaten yang mengedepankan azas desentralisasi dan bukan perwakilan dari pemerintah pusat. 2.

Urusan Pemerintahan Konkuren Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan daerah provinsi dengan kabupaten/kota dan dibedakan menjadi dua jenis urusan konkuren yaitu wajib dan pilihan, untuk urusan wajib dibagi lagi menjadi dua yaitu urusan yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib inipun secara yuridis diatur dengan menggunakan skala prioritas bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan pelaksanaannya. Adanya penyertaan skala prioritas dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dimaksudkan agar pemahaman otonomi luas tidak diartikan bahwa semua urusan yang ditangani harus dilembagakan namun fungsinya tetap menjadi domain kewenangan daerah tanpa harus dilembagakan tersendiri yang pada gilirannya akan memicu overhead cost. Untuk itu diperlukan penerapan kelembagaan yang bercirikan ramping namun kaya fungsi.

3.

Urusan Pemerintahan Umum Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan

presiden

sebagai

kepala

pemerintahan.

Berdasarkan azas dekonsentrasi dan desentralisasi, pendelegasian kewenangan presiden untuk urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan kepala daerah diwilayah kerjanya masing-masing dengan

sumber

pembiayaan

bersumber

pada

APBN.

Hal

ini

dimaksudkan agar APBD dimasing-masing pemerintah daerah secara fokus untuk membiayai urusan konkuren yang menyentuh pelayanan dasar sehingga beban berlebih yang harus ditanggung APBD dapat dihindari. Berdasarkan hal tersebut diatas untuk melaksanakan hal tersebut gubernur memiliki dua peran yaitu sebagai sebagai kepala daerah otonom LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

341


provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat didaerah. Sebagai kepala daerah

provinsi,

gubernur

memegang

kewenangan

memimpin

penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi sesuai urusan yang menjadi kewenangan provinsi, sedangkan sebagai wakil pemerintah pusat gubernur menjalankan peran pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kota dan kabupaten. Regulasi

tersebut

berimplikasi

terhadap

penyelenggaraan

dekonsentrasi dan disentralisasi baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota. Implikasi yang terjadi ditingkat daerah terjadi dibeberapa urusan seperti urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan kehutanan, urusan energi dan sumberdaya mineral, perindustrian dan perdagangan, perijinan, kepegawaian, legal drafting serta terhadap organisasi kelembagaan. Untuk

memberikan

pemerintahan

gambaran

secara umum yang

tentang

pengaruh

diselenggarakan

oleh

pelaksanaan pemerintah

Kabupaten Paser apabila dikaitkan dengan dilaksanakannya sebagian kebijakan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang 32 Tahun 2004 membagi dasar otonomi daerah yang dilaksanakan dimasing-masing daerah dibagi atas 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sedangkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan wajib dan urusan pilihan termasuk urusan pemerintah konkuren dimana urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Masing –masing pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan 6 urusan pelayanan dasar yaitu, dengan kata lain masing-masing pemerintah daerah. Dalam kerangka pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan substansi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2014, yang secara aplikatif diselaraskan dan disinergikan antara fungsi dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

342


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(ILPPD)

kepada

masyarakat. A.

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah, serta mendorong sistem keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : a.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.

Pembahasan Raperda.

2.

Penyusunan Perda Inisiatif DPRD.

3.

Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah.

4.

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

5.

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pemda dan tokoh masyarakat.

6.

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

7.

Rapat-Rapat Paripurna.

8.

Kegiatan Reses.

9.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah.

10. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. 11. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

343


12. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar negeri. b.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 1.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri.

2.

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA.

3.

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

4.

Operasional Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Paser.

c.

5.

UPTD Perwakilan Pemerintah Daerah Balikpapan.

6.

UPTD Perwakilan Pemerintah Daerah Jakarta.

7.

UPTD Perwakilan Pemerintah Daerah Samarinda.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD.

2.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD.

3.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

Perubahan APBD. 4.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.

5.

Pemuktahiran Data Inventarisasi dan Operasional.

6.

Pembinaan Bendaharawan.

7.

Penyususnan Analisa Standar Belanja.

8.

Penyusunan Standar Satuan Harga.

9.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 10. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 11. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 12. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

344


13. Penyusunan Dokumen Pedoman/Petunjuk Anggaran SKPD. 14. Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi SIMDA Keuangan Kabupaten Paser. 16. Pengendalian dan Monitoring Kasda. 17. Pengelolaan dan Pemeliharaan Gaji Rutin Sistem Informasi Gaji PNS. 18. Verifikasi Data Objek Pajak Daerah. 19. Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Bantuan. 20. Penyampaian SPPT PBB dan SKPD. 21. Pemberian Penghargaan Kepada Petugas PBB, Hotel dan Restoran. 22. Rekonsialisasi Realisasi Pendapatan, Belanja dan Akuntansi Daerah. 23. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Retribusi Daerah. 24. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah. 25. Pemberian Penghargaan kepada Petugas PBB dan Hotel serta Restoran. 26. Penyusunan Standar Satuan Harga. 27. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan, Belanja dan Akuntansi Daerah. 28. Buku Dokumentasi Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser. 29. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. 30. Konsultasi, koordinasi dan monitoring penerimaan Dana Perimbangan. 31. Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Bantuan. 32. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB. 33. Pembinaan Bendaharawan. 34. Pembinaan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah. 35. Pemutakhiran Data Inventarisasi dan Operasional. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

345


36. Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi SIMDA Keuangan Kabupaten Paser. 37. Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Sistem Informasi Gaji PNS. 38. Pengendalian dan Monitoring Kasda. 39. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah. 40. Penjualan Barang Milik Daerah Pemkab Paser. 41. Penyampaian SPPT PBB dan SKPD. 42. Penyusunan Analisa Standar Belanja. 43. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi . 44. Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Perubahan APBD. 45. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD. 46. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD. 47. Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser Menuju Opini WTP. 48. Verifikasi Data Objek Pajak Daerah. 49. Verifikasi,

Administrasi

Pengelolaan

dan

Pelaporan

Keuangan Perkegiatan. 50. Investasi, Penomoran Barang Milik Daerah. 51. Kegiatan Manejemen aset/Milik Barang daerah. 52. Kegiatan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 53. Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan. 54. Paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. 55. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PBB (SIM-PBB) dan BPHTB (SIM-BPHTB). 56. Pembinaan dan Monitoring Pengelola Keuangan Daerah. 57. Pemutakhiran Data Inventarisasi (SIMDA BMD). LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

346


58. Pemutakhiran Data Inventarisasi dan Operasional. 59. Pendataan Wajib Pajak. 60. Penghapusan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Paser. 61. Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2. 62. Penilaian Aset (Barang Milik Daerah). 63. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah. 64. Penjualan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten Paser. 65. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sosialisasi Sisdur. 66. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 67. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. 68. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BPR dan Penyertaan Modal pada BPR. 69. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 70. Penyusunan rancangan peraturan KDH Tentang penjabaran perubahan APBD. 71. penyusunan rancangan perda Tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. 72. Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD. 73. Penyusunan rancangan perturan KDH tentang penjabaran. 74. Prasensus barang milik daerah. 75. Rekonsiliasi Realisasi Belanja Daerah. 76. Sensus Barang Milik daerah. 77. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 78. Sosialisasi Sisdur Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Paser Menuju Opini Wajar tanpa Pengecualian. 79. Tukar Menukar Aset Daerah. 80. Verifikasi,

Administrasi

Pengelolaan

Keuangan

Serta

Pemeliharaan Berkas.


347


d.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.

Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Ekonomi Nasional (PENAS).

2.

Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi.

3.

Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi (PANJATAPDA).

e.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

2.

Pemberian Bantuan Hukum.

3.

Pengembangan Produk Hukum melalui Keputusan Kepala Daerah.

4.

Penyempurnaan Peraturan Daerah.

5.

Pengembangan Sistem JDI.

6.

Penyebaran Produk Hukum.

7.

Pengembangan Produk Hukum Daerah.

8.

Operasi Yustisi.

9.

Evaluasi Peraturan Desa.

10. Penyusunan Peraturan Daerah. 11. Sosialisasi HAM. 12. Bantuan Advokasi. 13. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. 14. Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 15. Penyempurnaan PERDA. 16. Penyusunan Perbup tentang Formasi Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. 17. Sosialisasi HAM. f.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.

Perubahan Nama Kelurahan, Ibukota Kecamatan, dan Ibukota Kabupaten.

2.

Pemekaran/Pembentukan Kabupaten.

3.

Pembakuan Nama Rupa Bumi Kabupaten Paser.


348


4.

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.

5.

Koordinasi

Penyusunan

Pemekaran/Pembentukan

Kabupaten.

g.

6.

Pemekaran/Pembentukan Kecamatan.

7.

Pemekaran/Pembentukan Desa dan Kelurahan.

8.

Penetapan Tapal Batas Desa.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah 1.

Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum.

2.

Penyusunan Standar Kopetensi Jabatan.

3.

Evaluasi OPD Pasca Penataan Berdasarkan PP 41 Tahun 2007.

4.

Penyusunan Draft Rancangan Perda Tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika.

5.

Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan Atas Perda Sekretariat Daerah dan Perda Dinas-Dinas Daerah.

6.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS Kabupaten Paser.

7.

Penilaian Kecamatan dan Camat Berprestasi.

8.

Asistensi PATEN.

9.

Evaluasi dan Perubahan Kelembagaan Disesuaikan dengan SE Mendagri No 061/4942/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Kapasitas OPD.

10. Evaluasi dan Revisi Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. 11. Koordinasi, Konsultasi, Orientasi Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah. 12. Pelatihan Teknis Penyusunan Rincian Tugas dan Fungsi Kelembagaan. 13. Pembuatan Papan Struktur dan Papan Kehadiran. 14. Penilaian Kecamatan dan Camat Berprestasi. 15. Penilaian Lurah Berprestasi.


349


16. Penyusunan dan Revisi Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan. 17. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 18. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Nama Kecamatan dan Kelurahan. 19. Penyusunan Perbup tentang Pelimpahan Kewenangan. 20. Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Badan Penanggulangan Bencana dan Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD). 21. Sosialisasi Produk Hukum Kelembagaan. h.

Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah 1.

Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh .

i.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Umum 1.

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

2.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

3.

Sosialisasi Kebijakan, Filosofis dan Konsepsi Dasar SPM di Daerah.

4.

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5.

Pelaksanaan Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM.

6.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

7.

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM.

8.

Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

9.

Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Paser.

10. Sosialisasi Penerapan ISO. j.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.

k.

Penilaian Kelurahan dan Lurah Berprestasi.

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik


350


1.

Penyediaan

dan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Asrama. l.

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.

Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Atas Usulan dari Masyarakat SKPD.

2.

Penyusunan Pedoman Pengawasan.

3.

Penyusunan Sistem dan Prosedur Penanganan TP-TGR.

4.

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Paser.

5.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

6.

Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

7.

Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya.

8.

Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

9.

Pendataan dan Penyebaran Blanko LP2P.

10. Penyusunan PKPT. 11. Penanganan TP-TGR. 12. Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda. 13. Serah terima kegiatan Pembangunan. 14. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. 15. Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 16. Penangan TP-TGR. 17. Penyusunan PKPT. 18. Pilloting SPIP. 19. Audit BPKP. 20. Diagnosa Penilaian. 21. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan. 22. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin. 23. Koordinasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

sesuai

Perpres Nomor : 54 Tahun 2010. 24. Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah. 25. Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

351


26. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin. 27. Monitoring Kegiatan Pembangunan. 28. Operasional

Sekretariat

Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik (LPSE) Kabupaten Paser. 29. Pelaksanaan Kebijakan KDH. 30. Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan. 31. Pembentukan Tim Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan yang diterbitkan oleh Bupati Paser melalui Bagian Ekonomi. 32. Pembuatan

Buku

Petunjuk

Operasional

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. 33. Pembuatan Buku Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 34. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 35. Peningkatan

Pengawasan

Pelaksanaan

Perizinan

yang

Diterbitkan oleh Bupati Paser Melalui Bagian Perekonomian. 36. Penyusunan Infrastruktur SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Paser. 37. Penyusunan Peraturan Kode Etik Pengawasan. 38. Penyusunan

Standar

Operasional

Prosedur

SPIP

di

Kabupaten Paser. 39. Pilloting SPIP. 40. Serah Terima Kegiatan Pembangunan. 41. Sosialisasi Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 42. Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Paser. 43. Sosialisasi Penerapan SPIP. 44. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Perpres Nomor : 54 Tahun 2010). m.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

2.

Bimbingan Teknis dan Ujian sertifikasi auditor.


352


n.

o.

3.

Penilaian Kredit Poin.

4.

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

5.

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.

Pengambilan Sumpah Janji PNS.

2.

Pengambilan Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural.

3.

Usul Penyelesaian Taspen, Karpeg, Karis & Karsu.

4.

Pengelolaan dan Pemeliharaan Mesin Finger Print.

5.

Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.

Program Pendidikan Kedinasan 1.

Pembinaan dan penerimaan Praja IPDN.

2.

Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas.

3.

Sumberdaya Aparatur.

4.

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah.

5.

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah.

6.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II.

7.

Pembinaan Jabatan dan Kepangkatan oleh Tim baperjakat.

8.

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Desa.

9.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional umum.

10. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian sasaran kerja PNS. 11. Sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS. 12. Penerimaan Calon Mahasiswa Program S 1 Pemerintahan Integratif Unmul Tahun 2009 . 13. Penyelenggaraan S1 PIN. 14. Penyelesaian Administrasi dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Program

S

1

Pemerintahan

Integratif

Universitas

Mulawarman. p.

Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur 1.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.


353


2.

Pendidikan & Pelatihan Prajabatan Golongan I/II (Formasi Umum).

3.

Bimbingan Teknis & Ujian Sertifikasi Kepres 80.

4.

Pelaksanaan Ujian Dinas & Ujian Penyesuaian Ijasah.

5.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Golongan III.

6.

Pembinaan Jabatan dan Kepangkatan oleh Tim Baperjakat.

7.

Pendidikan & Pelatihan Prajabatan Golongan I/II (Formasi Honor).

8.

Kerjasama Akademi Kebidanan .

9.

Kerjasama Akademi Keperawatan.

10. Bimbingan Teknis & Ujian Sertifikasi Perpres 54 Tahun 2010. 11. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. 12. Pelaksanaan dan Pembekalan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. 13. Pelaksanaan Rakor Bidang Organisasi dan Kepegawaian Se Kalimantan Timur. 14. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Umum. 15. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah. 16. Penyusunan Peraturan Bupati Tugas dan Ijin Belajar PNS Dilingkungan Kabupaten Paser. 17. Penyusunan

Perhitungan

Jumlah

Kebutuhan

PNS

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. 18. Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Tentang Pengisian Status

Kehadiran

Pegawai

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Paser. 19. Workshop Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. q.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.

Verifikasi Tenaga Honorer.

2.

Pemberian Tali Asih.

3.

Pembekalan Bagi PNS yang Purna Tugas.


354


4.

Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS.

5.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

6.

Implementasi Sistem Biometric PNS berbasis Elektronik.

7.

Seleksi Penerimaan Calon PNS Formasi Umum.

8.

Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

9.

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

10. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN. 11. Penetapan Sistem Satu Atap Kenaikan Pangkat. 12. Penyelesaian Penilaian Angka Kredit di Lingkup Pertanian. 13. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah . 14. Penyelesaian SK Pensiun/Nota usul persetujuan BKN. 15. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. I dan II. 16. Implementasi system bioretmic PNS berbasis elektronik. 17. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Umum. 18. Seleksi Penerimaan PNS. 19. Pelaksanaan Ujian Dinas. 20. Pelatihan Sekretaris Desa. 21. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang memenuhi Masa Kerja yang telah ditentukan. 22. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD. 23. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNSD. 24. Pengangkatan Tenaga Honorer Data Base Menjadi PNS. 25. Pengangkatan

Tenaga

Honorer

Database

Tahun

2010

menjadi CPNS. 26. Pengelolaan dan Pemamfaatan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). 27. Pengelolaan Tata Naskah/Roll O Pack PNS. 28. Pengembangan Sistem Informasi Presensi Kepegawaian Daerah. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

355


29. Penghargaan Satya Lencana Karya Setya. 30. Penyelesaian

Penilaian

Angka

Kredit

di

Lingkungan

Pemrintah Kabupaten Paser. 31. Penyelesaian Penilaian Angka Kredit PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. 32. Penyesaian Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS. 33. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. r.

Program Penataan Batas Daerah 1.

Koordinasi

Penetapan

Batas

antar

desa

dan

antar

Kecamatan. 2.

Rapat Koordinasi, Pelacakan dan Survey Lapangan Batas antar Daerah.

s.

3.

Monitoring Daerah Perbatasan.

4.

Rakor Pelacakan dan Survey Lapangan Batas Antar Daerah.

5.

Rapat Koordinasi Perbatasan Se Provinsi Kalimantan Timur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

Bimbingan teknis analisis jabatan bagi Aparatur Pemerintah Daerah.

2.

Penyusunan Analisis Jabatan Fungsional Umum dan Aplikasi SINJAB.

3.

Evaluasi Hasil Penyusunan Analisis Beban Kerja Jabatan.

4.

Penyusunan Jenis Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

5.

Penyusunan

Formasi Jabatan

Dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten Paser. 6.

Pendidikan dan Pelatihan teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah (Diklat Teknis Pemerintahaaan Bagi Camat).

t.

7.

Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan.

8.

Pelatihan Keprotokolan dan Table Maner.

9.

Pemberian Penghargaan Atas Pengabdian PNS.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.

Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Ekonomi.


356


u.

Program Pengelolaan Aset Daerah 1.

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah.

2.

Inventaris Penomoran Barang Milik Daerah.

3.

Penilaian Aset (Barang Milik Daerah).

4.

Penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang Ketentuan Menempati Rumah Dinas dan Peraturan Bupati Tentang Penjualan Rumah Dinas dan/atau Tanah Kosong.

5.

Penghapusan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Paser.

v.

w.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes.

2.

Fasilitasi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa.

3.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADD.

Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi 1.

x.

Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin.

program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Operasional Perwakilan Paser di Jakarta.

2.

Operasional Perwakilan Paser di Samarinda.

3.

Operasional Asrama Mahasiswa/i Paser.

4.

Operasional Perwakilan Paser di Balikpapan.

5.

Monitoring dan Evaluasi Unit Penghubung dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Paser.

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah.

y.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi 1.

Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi.

2. z.

Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Ekonomi Nasional (PEDA).

Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1.

Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

aa. Program Pengembangan Perumahan 1.

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan.


357


bb. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.

2.

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

3.

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi.

4.

Penyebaran Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Paser.

cc.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1.

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.

2.

Penyusunan Buku Kumpulan Pidato Bupati.

3.

Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah.

4.

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah.

dd. Program Obat & Perbekalan Kesehatan 1.

Pengadaan Alat medis & Penunjang Medis.

ee. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.

Peningkatan kesadaraan masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa.

ff.

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 1.

gg.

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

hh. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah 1.

Evaluasi dan Perubahan Kelembagaan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.

Penyusunan dan Revisi Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan.

3.

Orientasi Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah.

4.

Kerja Sama Operasional.

5.

Koordinasi Peraturan Perundangan Pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007.


358


6. B.

Restrukturisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja Berdasarkan pembangunan

pelaksanaan

bidang

program

otonomi

daerah,

dan

kegiatan

pemerintahan

hasil umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : a.

Sekretariat DPRD Tabel IV.98

Komposisi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Dibahas DPRD Tahun 2010-2014

NO

TAHUN

URAIAN

1

Raperda yang disampaikan Eksekutif

2

Raperda Inisiatif DPRD

3

Raperda yang Ditetapkan

Tabel

diatas

2010

2011

2012

2013

2014

26

8

19

14

9

-

-

-

-

14

19

14

18

8

15

menunjukan

perkembangan

hasil

rancangan

peraturan daerah yang di bahas DPRD pada tahun 2010-2014 yaitu Raperda yang disampaikan Eksekutif 76 buah. Raperda yang ditetapkan 74 buah dan Raperda Inisiatif DPRD pada tahun 2014 adalah 14 buah. Sedangkan komposisi jumlah keputusan DPRD tahun 2010 – 2014 yang disampaikan/ ditetapkan keputusan dewan yaitu 126 buah dan dapat di lihat tabel di bawah ini.


359


Tabel IV.99 Komposisi Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2010-2014

NO 1

TAHUN

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

21

23

27

28

27

Raperda yang disampaikan/ditetapkan keputusan dewan

b.

Sekretariat Daerah Tabel IV.100

Perkembangan Hasil Pembangunan di Bidang Hukum Tahun 2010-2014

NO

TAHUN

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

1

Peraturan Daerah

13

25

17

9

14

2

Peraturan Bupati

34

55

41

50

88

3

Keputusan Bupati

793

618

677

827

891

4

Perjanjian Kerjasama

0

0

0

1

1

5

Nota Kesepahaman (MoU)

0

1

1

2

0

6

Penanganan Perkara

5

1

2

1

3

7

Penyuluhan Hukum Terpadu

0

1

1

1

1

Tabel

di

atas

menunjukkan

bahwa

perkembangan

hasil

pembangunan bidang hukum pada tahun 2010-2014 yaitu untuk Peraturan Daerah yang telah diterbitkan sepanjang tahun 20102014 sebanyak 78 buah, Peraturan Bupati sebanyak 268 buah dan Keputusan Bupati sebanyak 3.806 buah, Perjanjian Kerjasama 2 buah, Nota Kesepahaman (MoU) 4 buah, Penanganan Perkara 12 buah, dan Penyuluhan Hukum Terpadu 4 Buah. c.

Inspektorat Kabupaten Paser


360


Tabel IV.101 Perkembangan Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2010-2014

NO

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Temuan Administrasi

154

165

118

171

97

2

Temuan Keuangan

56

117

140

238

125

3

Temuan yang sudah ditindak lanjuti

208

254

239

338

72

Jumlah

418

536

497

747

294

Tabel IV.102 Perkembangan Jumlah Pemeriksaan Khusus (Riksus) dan Kasus Pengaduan Tahun 2010-2014

NO

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Kasus Pengaduan ke PEMDA

24

26

18

28

31

2

Ditindak lanjuti

24

26

18

15

25

3

Temuan yang sudah ditindak lanjuti

21

88

11

9

15

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui dari pemeriksaan reguler pada tahun 2010 diperoleh temuan sebanyak 418 kasus dan terus meningkat menjadi 747 kasus pada tahun 2013 namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 294 kasus. Hal ini menggambarkan

bahwa

terdapat

peningkatan

terhadap

pelaksanaan prosedur administrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang masing-masing. Sedangkan kasus pemeriksaan khusus dan kasus pengaduan ke PEMDA menunjukkan penurunan. d.

Badan Kepegawaian Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terutama dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2010-2015 ada beberapa Program yang telah dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah


361


diantaranya adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pendidikan Kedinasan, Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Aparatur serta Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Adapun perkembangan Jumlah PNS, Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak, Pegawai yang mengikuti Diklat, Tugas Belajar dan Ijin Belajar dari tahun ke tahun sejak 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel IV.103 Perkembangan Jumlah PNS, Tenaga Kontrak Kerja dan Status Kepegawaian Lainnya Tahun 2010-2014

NO

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

1

Pegawai Negeri Sipil

4850

5606

5377

5342

5286

2

Tenaga Honorer Database

122

0

0

0

0

3

Tenaga Honorer Non Database

163

163

156

137

137

4

Tenaga Honor Kontrak

1238

1799

1920

2548

3083

3

Calon Pegawai Negeri Sipil

312

70

31

0

297

4

CPNS menjadi PNS

262

312

70

31

0

5

Penanganan Hukuman Disiplin

0

5

6

9

4

6

Pegawai yang Mengikuti Diklat a. Diklat PIM IV

6

24

30

20

40

b. Diklat Pim III

10

12

20

15

10

c. Diklat PIM II

11

7

10

0

0

7

Diklat Fungsional

0

0

85

32

62

8

Diklat Prajabatan a. Golongan II

0

118

43

31

0

b. Golongan III

175

37

0

0

0

3

3

19

23

14

a. SLTA ke D3 / S1

0

0

0

113

42

b. S1 ke S2

0

0

0

4

13

9

Tugas Belajar/ Beasiswa

10

Ijin Belajar


362


Dari tabel di atas dapat terlihat Perkembangan Jumlah PNS di Kabupaten Paser rata-rata ada kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2013 ada penurunan jumlah PNS. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2011 dan 2012 untuk Kabupaten Paser tidak ada penerimaan PNS atau Formasi yang diberikan oleh Pusat tidak ada. Sedangkan untuk Honor Kontrak atau Pegawai Tidak Tetap setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan semakin besarnya animo masyarakat untuk menjadi Pegawai, dan seiring dengan kebutuhan pegawai dari masing-masing SKPD, yang tidak bisa tercukupi hanya dengan PNS yang jumlahnya terbatas. Kemudian untuk Pegawai Negeri yang mendapatkan ijin Belajar hanya pada tahun 2013 dan 2014.


363


e.

Nama Kelompok Bidang Barang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel IV.104 Perkembangan Asset Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2010-2014

2010 Satuan m2

Tanah

2011

Jumlah/ Nilai (Rp) x 1.000.000

Volume

Volume

2012


Volume

2013


2014


Volume

Volume


4.809.555,18

420.761.765.237,00

5.392.607,56

456.975.323.450,00

6.288.938,91

515.109.707.798,00

7.494.291,43

629.459.929.600,00

7.805.107,43

684.121.034.584,00

Alat-Alat Besar

unit

89

29.577.652.423,80

111

29.855.694.423,80

125

33.030.975.423,80

142

37.212.718.696,80

152

37.241.542.696,80

Alat-Alat Angkutan

unit

806

80.547.012.068,65

1.012

96.496.828.233,65

1362

112.911.621.683,65

1645

138.795.516.848,65

1821

150.453.090.311,65

Alat bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian dan Alat Peternakan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi

unit/buah

411

6.061.954.561,43

524

6.409.913.626,70

580

9.995.012.426,70

611

10.163.681.826,70

711

10.404.391.826,70

unit/buah

391

2.118.962.576,89

521

4.069.153.227,13

710

5.259.473.037,13

1165

7.317.159.944,13

1339

10.048.371.344,13

unit/buah

71586

53.785.993.401,86

74.566

68.751.777.256,79

79753

96.925.323.557,79

88346

119.323.212.725,79

97057

152.898.818.745,99

unit/buah

1029

4.503.490.190,22

1.326

5.777.292.361,06

2263

11.252.512.211,06

2807

21.309.999.191,06

3167

23.315.648.297,46

Alat Kedokteran

unit/buah

1930

21.131.059.801,78

3.143

69.454.615.247,46

4193

123.818.450.519,21

5161

140.856.922.519,22

5384

145.443.824.319,22

Alat -Alat Laboratorium Peralatan Keamanan

unit/buah

3123

15.423.460.065,17

3.571

26.928.485.296,77

4082

47.606.792.820,02

4876

57.933.302.110,02

10991

91.578.547.170,02

unit

254

208.887.937,00

254

208.887.937,00

266

244.232.937,00

283

398.709.337,00

285

481.759.337,00

Bangunan Gedung

unit

2448

625.828.561.562,01

2.705

727.748.656.862,97

2943

789.935.912.535,61

3270

900.620.509.562,39

3466

1.180.712.549.510,97

Monumen dan Tugu

unit

27

5.415.495.738,53

49

7.874.587.003,53

57

9.154.036.003,53

68

10.940.976.003,53

76

11.867.106.365,53

Jalan dan Jembatan Bangunan Air/Irigasi

m

2

864.705.394.400,77

1.062.348.752.705,53

1.449.599.091.429,34

1.682.565.227.522,22

1.905.395.137.849,22

unit

256

80.944.131.910,43

290

88.468.119.890,43

417

136.350.145.645,77

454

152.192.304.091,77

472

157.679.122.691,77

Instalasi

unit

150

49.460.026.967,52

161

52.172.234.975,52

182

61.135.164.490,52

191

61.574.396.590,52

207

62.955.170.826,52

Jaringan

unit

144

28.006.317.436,23

207

35.275.463.047,23

274

51.576.694.142,23

345

78.975.685.242,23

401

91.630.315.434,23

Buku / Perpustakaan Barang Becorak Seni Dan Budaya Hewan Ternak Dan Tanaman Konstruksi Dalam Proses Pengerjaan

buah

33303

2.912.270.134,00

33.345

2.921.173.638,00

37292

3.403.872.288,00

45772

3.982.908.929,00

94184

7.486.324.302,00

unit/buah

175

247.391.108,01

181

259.921.108,01

360

503.157.108,01

641

1.979.956.358,01

710

2.302.694.508,01

ekor/ batang

447

970.217.000,00

452

1.013.804.500,00

750

1.128.254.500,00

774

1.151.054.500,00

775

1.225.791.500,00

18

225.648.199.800,73

62

341.419.786.868,73

237

898.342.173.078,55

369

1.370.617.532.116,84

486

1.740.119.365.170,52

JUMLAH

2.518.258.244.322,02


3.084.430.471.660,30

4.357.282.603.635,92

5.427.371.703.715,87

6.467.360.606.791,73

364


Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Perkembangan Asset Pemerintah Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan persentase untuk tahun 2011 terdapat kenaikan sebesar 22,48 %, dan untuk tahun 2012 terdapat kenaikan sebesar 41,27 %, sedangkan untuk tahun 2013 terdapat kenaikan sebesar 24,56 % dan untuk tahun 2014 terdapat kenaikan sebesar 19,16 %. Dari kurun waktu lima tahun tersebut terjadi kenaikan yang cukup signifikan dengan persentase rata-rata 26,87 % setiap tahunnya. f.

Pemerintah Kecamatan Disamping melaksanakan urusan Pemerintah Konkuren, Pemerintah

Kabupaten

Paser

percepatan

pembangunan

juga

melalui

melaksanakan

pelaksanaan

7

proses prioritas

pembangunan yang dicanangkan untuk mempercepat hasil – hasil pembangunan yang telah tersusun dalam RPJMD. 7 Prioritas Percepatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Rumah Layak Huni, Listrik Perdesaan, Pemerataan Air Bersih, Ekonomi Kerakyatan dan Sarana Prasarana. Pada Urusan Otonomi Daerah dari ketujuh prioritas pembangunan dipilih empat prioritas yang dilaksanakan sesuai batasan kewenangan yang diemban oleh SKPD pelaksana Urusan Otonomi Daerah. Keempat prioritas pembangunan tersebut adalah Bidang Pendidikan, Bidang

Kesehatan,

Infrastruktur

Perdesaan

dan

Ekonomi

Kerakyatan. Adapun Pelaksana Untuk percepatan prioritas tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Berbasis Kecamatan (P3BK). P3BK adalah program yang diluncurkan sejak tahun 2013 yang bertujuan Untuk Melaksanakan

percepatan pencapaian

prioritas program RPJMD Kabupaten Paser 2010

– 2015,

pemerataan pembangunan serta untuk menjaga konsistensi alokasi

APBD

dengan


hasil

musrenbang.

Untuk

mengikat 365


komitmen

daerah

dalam

penyediaan

anggaran

maka

ditetapkanlah adanya Alokasi Dana Kecamatan (ADK) untuk membiayai

Program

Percepatan

Pembangunan

Berbasis

Kecamatan (P3BK). Pada

kegiatan

P3BK

yang

dilaksanakan

secara

berkesinambungan, dimulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, terselenggara dalam beberapa urusan, yaitu sebagai berikut : 1.

BIDANG PENDIDIKAN Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir penyelenggaraan kegiatan P3BK ini selaras dengan kebijakan umum Bupati Paser

yang tertuang dalam RPJMD yaitu Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Pendidikan terdiri dari 3 program dan 24 kegiatan

dengan

total

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.10.241.957.098,00 atau 17,04 % dari total anggaran P3BK. Diantara Program dan kegiatan tersebut adalah : a)

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1)

Penambahan Ruang Kelas Sekolah.

2)

Pembangunan Gedung Sekolah .

3)

Pengadaan Mebeler Sekolah.

4)

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.

5)

Pembangunan Taman Kanak – Kanak.

6)

Pembangunan Sarana & Prasarana Bermain.

7)

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah.

8) b)

Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1)

Pembangunan Ruang UKS.

2)


3)

Pembangunan Asrama Sekolah .


366


4)

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari.

5)

Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Sekolah.

6)

Pembangunan Pagar, Siring dan Paving Block.

7)


8)


9)

Peng Penambahan Ruang Kelas Sekolah.

10) Pengadaan Meubelair Sekolah. c)

Program Pendidikan Menengah 1)

Penambahan Ruang Kelas Sekolah.

2)


3)

Pengadaan muebelair Sekolah.

4)


5)


2.

BIDANG KESEHATAN Kegiatan P3BK pada 2 tahun terakhir pelaksanaan ini terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.440.532.805,00 atau 7,39 % dari total anggaran P3BK dan sudah sesuai dengan kebijakan umum Bupati Paser yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Program dan Kegiatan di Bidang Kesehatan tersebut adalah : a)

Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.

2)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu.

3)

Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas Pembantu.

4)

Pemeliharaan Rutin BerkalaSarana dan Prasarana Puskesmas.


367


3.

5)

Pembangunan Puskesmas Pembantu.

6)

Pembangunan Posyandu.

7)

Pembangunan Rumah Bidan.

BIDANG PEKERJAAN UMUM Ada 3 kebijakan umum Bupati Paser pada Kegiatan P3BK di Bidang Pekerjaan Umum ini, yaitu : 1. Meningkatkan Aksesbilitas Wilayah, 2. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Air Baku, dan 3. Meningkatkan Pelayanan Air Bersih. Dengan 3 kebijakan umum tadi terselenggara 8 program dan 12

kegiatan

dengan

total

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.34.104.872.267,00 atau 56,7 % dari seluruh anggaran P3BK. Program dan kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum tersebut adalah : a)

b)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1)

Pembangunan Jalan.

2)

Pembangunan Jembatan.

Program

Rehabilitasi

/

Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan 1) c)

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan.

Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan 1)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.

2)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan.

3) d)

Pembangunan Pasar Perdesaan.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1)

e)

Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur.

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1)

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

f)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


368


g)

1)

Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum.

2)

Pembangunan Pintu Air.

Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 1)

h)

Pembangunan Turap / Talud / Bronjong.

Program Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong 1)

4.

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong.

BIDANG SARANA PRASARANA Kebijakan umum Bupati Paser pada Kegiatan P3BK di Bidang Perumahan ini, yaitu Meningkatkan Kualitas Perumahan, yang dijabarkan dalam 4 program dan 4 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.252.880.900,00 atau 0,05 % dari total anggaran P3BK. Program dan kegiatan di Bidang Perumahan tersebut adalah : a)

Program Lingkungan Sehat Perumahan 1)

b)

Perbaikan Lingkungan Perumahan.

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik 1)

Penyediaan

dan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana Publik. c)

Program Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan 1)

Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan.

d)

Program Pengembangan Perumahan 1)

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Rumah

Sederhana Sehat. 5.

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pada tahun 2014 kegiatan P3BK dilaksanakan hanya 1 program dan 1 kegiatan, yaitu pembangunan play ground untuk taman rekreasi bagi anak-anak khususnya dan bagi masyarakat

pada


umumnya,

dengan

total

anggaran

369


Rp.1.630.000.000,00 atau 2,71 % dari total anggaran P3BK. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut : a)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1)

6.

Pengembangan Taman rekreasi.

BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kegiatan P3BK tahun 2013 dan 2014 di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ini, dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan, dalam hal ini sudah sejalan dengan Kebijakan umum Bupati Paser yaitu Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.554.217.300,00 atau 0,9 % dari total anggaran P3BK. Program dan kegiatan di Urusan Pemuda dan Olah Raga tersebut adalah : a)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1)

Peningkatan

/

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana Olah Raga. 7.

BIDANG OTONOMI DAERAH Pada Kegiatan P3BK tahun 2013 dan 2014 juga menangani Bidang Otonomi Daerah yang meliputi 3 program dan 11 kegiatan,

dengan

total

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.5.693.980.238,00 atau 9,47 % dari total anggaran P3BK. Program dan kegiatan di Bidang Otonomi Daerah tersebut adalah : a)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1)

b)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik 1)

Penyediaan

dan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana Publik. c)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1)

Pembangunan Rumah Dinas.

2)

Pembangunan Rumah Jabatan.

3)

Pembangunan Gedung Kantor.


370


8.

4)

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.

5)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

6)

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas.

7)

Rehabilitasi Rutin / Berkala Rumah Jabatan.

8)

Pengadaan Instalasi Listrik.

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kebijakan umum Bupati Paser pada Kegiatan P3BK di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini, yaitu Meningkatkan

Iklim

Kondusif

di

Masyarakat,

yang

dilaksanakan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 atau sebesar 0,33 % dari total anggaran P3BK. Program dan kegiatan di Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tersebut adalah : 1)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1)

Pembangunan Pos Jaga.

Dalam rangka melaksanakan semua Kegiatan P3BK yang tersebar di 10 Kecamatan se Kabupaten Paser tersebut perlu didukung oleh berbagai faktor, diantaranya faktor dana, SDM, sarana dan prasarana. Dalam kurun waktu dua tahun ini Pemerintah Kabupaten Paser telah menganggarkan total dana sebesar Rp.60.118.440.608,00 dan secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain melaksanakan Kegiatan P3BK yang terbagi dalam 8 urusan, Kecamatan juga melaksanakan urusan sosial dengan Program

Penanggulangan

Masalah

Sosial

Ekonomi

dengan

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Beras Raskin, dalam lima tahun terakhir yang dimulai tahun 2010 s/d 2014 dialokasikan anggaran untuk

program

dan

kegiatan

tersebut

sebesar

Rp.9.234.177.422,00.


371


Alokasi anggaran urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.105 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

356.912.278.405,30

344.850.981.707,34

96,62

2

2011

404.086.998.377,34

342.043.141.945,31

84,65

3

2012

478.172.380.612,92

399.959.699.999,65

83,64

4

2013

586.761.255.619,09

539.131.074.424,71

91,88

5

2014

526.267.782.914,61

488.938.152.928,93

92,91

6

2015

585.623.267.012,32

-

Jumlah

alokasi

anggaran

untuk

urusan

Otonomi

-

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.2.352.200.695.929,26 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.114.923.051.005,94 atau 89,91 %, untuk

tahun

2015

alokasi

anggaran

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian sebesar Rp.585.623.267.012,32. C.

Permasalahan dan Solusi SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat memaksimalkan waktu dalam pembahasan.


372


Keterlambatan orientasi Anggota Dewan yang menyebabkan ketidakmaksimalan pembahasan. 2.

Kegiatan Reses Anggota Dewan Fokus pada kegiatan Pileg,dan kegiatan reses tersebut merupakan kewenangan dari Anggota Dewan. Kurangnya

Orientasi

Anggota

Dewan

yang

menyebabkan

ketidakmaksimalan pelaksanaan Reses. 3.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Kegiatan Pimpinan dan Anggota sudah terprogram dalam badan musyawarah, dimana kegiatan yang ada sering tergabung dalam kegiatan gabungan komisi ke luar daerah sebagai bahan perbandingan, sehingga belum bisa memaksimalkan kegiatan dalam daerah. Kurangnya Orientasi Anggota dalam memaksimalkan kegiatan dalam daerah.

4.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Negeri Untuk penghematan dan efisiensi maka dananya dialihkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas.

5.

Pemberian Bantuan Hukum Tidak terdapat kegiatan yang memerlukan bantuan hukum sehingga dana yang ada tidak dapat terealisasi.

INSPEKTORAT KABUPATEN PASER Selain itu Pencapaian target kinerja anggaran Inspektorat Kabupaten Paser dipengaruhi beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target antara lain : 1.

Dalam Penanganan Kerugian Daerah/Negara Tahun 2014 yang proses pengembaliannya ditangani oleh Tim Majelis TP-TGR belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena mengalami hambatan/kendala sebagai berikut : a.

Ada beberapa penanggungjawab kerugian Daerah telah meninggal

dunia


sementara

ahli

waris

tidak

bisa 373


bertanggungjawab

atas

kerugian

Daerah

tersebut

dikarenakan faktor ekonomi. b.

Kerugian Daerah/Negara yang penanggungjawabnya pihak ketiga, yang mana pihak ketiga tersebut keberatan atas kerugian yang dibebankan kepadanya. Beberapa dari pihak ketiga sudah membuat surat pernyataan keberatan dan minta kasus tersebut ditinjau kembali.

c.

Penanggungjawab kerugian Daerah/Negara sudah pindah ke daerah lain, sehingga sudah tidak bisa ditelusuri lagi keberadaannya.

2.

Terlambatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Kaltim, BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim dan Inspektorat Kabupaten Paser disebabkan : a.

Beberapa Kepala SKPD tidak mengetahui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 berbunyi pada ayat (1) menyebutkan bahwa pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ayat (5) menyebutkan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

b.

Kurangnya kesadaran kepala SKPD dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan provinsi Kaltim, BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim

dan Inspektorat

Kaltim. c.

Sebagian besar Kepala SKPD kurang memahami rekomendasi dari temuan hasil pemeriksaan tersebut.

3.

Kendala dan hambatan internal dan eksternal lainnya.


374


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH a.

Permasalahan 1)

Secara umum, hambatan atau kendala yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah: a)

Ketergantungan

dengan

Lembaga

atau

Institusi

Penyelenggara Diklat. b)

Kebijakan Alokasi Formasi CPNS ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

c)

Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

d)

PNS yang akan mengikuti kegiatan Tugas Belajar mengundurkan diri dan adanya kuota Tugas Belajar yang tidak terpenuhi.

e)

Belum optimalnya pemeliharaan/maintenance dan upgrading terhadap software dan hardware serta kurangnya

kepedulian

PNS terhadap

kelengkapan

biodatanya. b.

Solusi 1)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, dapat dilakukan

upaya-upaya

pencegahan

atau

antisipatif

sehingga kejadian atau permasalahan yang sama tidak akan terulang dimasa yang akan datang. Adapun upaya-upaya antisipatif yang dapat dilakukan antara lain : a)

Optimalisasi fungsi koordinasi.

b)

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Paser

akan

memaksimalkan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Pusat (bagi kegiatan yang terkait dengan kebijakan Pemerintah

Pusat)

dan

institusi

atau

lembaga

penyelenggara kediklatan (bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan), serta SKPD pengusul diklat. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

Dengan 375


adanya koordinasi yang optimal ini maka diharapkan permasalahan/kendala yang dihadapi seperti alokasi formasi, kuota peserta diklat, jadwal pelaksanaan diklat dapat disesuaikan. c)

Melakukan verifikasi berkas usul Kenaikan Pangkat PNS.

d)

Permasalahan yang dihadapi pada tahap pelaksanaan kegiatan penetapan satu atap kenaikan pangkat tahun ini relative sama dengan permasalahan pada tahun sebelumnya. Agar kendala ini tidak terjadi secara berulang-ulang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser,

khususnya

pejabat

yang

menangani

dan

memproses usul kenaikan pangkat akan melakukan verifikasi secara cermat terhadap setiap berkas usul kenaikan pangkat PNS (sebelum berkas usul kenaikan pangkat PNS disampaikan ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin), sehingga berkas yang tidak memenuhi syarat (TMS) dapat diminimalisir. e)

Terkait permasalahan pengelolaan SIMPEG, Badan Kepegawaian Daerah akan meningkatkan koordinasi dengan

Badan

Kalimantan

Kepegawaian

Timur,

Daerah

khususnya

Provinsi

optimalisasi

pemeliharaan/maintenance dan upgrading terhadap software

dan

hardware.

Kemudian,

untuk

memaksimalkan biodata PNS, Badan Kepegawaian Daerah akan mengirimkan surat kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sehingga PNS

yang

belum

mengisi

formulir

FIP

dan

menyampaikan data dapat memenuhinya. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas akan dilakukan : 1.

Menyusun data berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser yang akan


376


dijadikan sebagai parameter dalam penentuan PNS Tugas Belajar baik program pendidikan Diploma (DIII dan DIV), Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2 dan S3). 2.

Memperketat Seleksi Bagi PNS yang akan mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi pada perguruan tinggi sehingga akan diperoleh utusan PNS Tugas Belajar yang benar - benar memenuhi standard dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

3.

Menambah kriteria/persyaratan PNS yang akan mengajukan permohonan Tugas belajar. Selain persyaratan yang ada sebelumnya,

maka

tahun

yang

akan

datang

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser akan mewajibkan kepada PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk

membuat

Surat

Pernyataan

Tidak

Akan

Mengundurkan Diri yang diketahui oleh Sekretaris Daerah. Surat pernyataan tersebut juga memuat sanksi yang akan diterima sebagai konsekuensi atas pengunduran diri. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sudah tentu untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan terdapat Kendala yang dihadapi. Adapun Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, antara lain : 1.

Adanya peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah sehingga terjadinya

keterlambatan

dalam

penetapan

jatuh

tempo

pembayaran pajak. 2.

Dalam melakukan penagihan pajak daerah masih terkendala oleh kurangnya

kesadaran

Wajib

Pajak

dalam

memenuhi

kewajibannya membayar pajak. 3.

Masih banyaknya SPPT PBB yang belum diterima wajib pajak sehingga kadangkala Wajib Pajak enggan untuk membayar kewajibannya.


377


4.

Masih perlunya kesamaan pemahaman terhadap aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikembangkan kepada semua SKPD baik yang mengelola administrasi keuangan maupun pengelola

pengadministrasian

pendapatan

serta

pelaporan

keuangan SKPD. 5.

Kurangnya Sumber Daya Manusia dimana petugas melaksanakan kegiatan rangkap sehingga jadwal sering berbenturan dari pendataan pajak sampai dengan penagihan.

6.

Keterbatasan

waktu

pelaksanaan

kegiatan,

mengingat

penganggaran beberapa kegiatan pada anggaran perubahan yang pelaksanaannya baru efektif pada bulan Desember 2014, waktu tidak mencukupi. PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN 1)

Permasalahan Belum semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas disebabkan hal-hal teknis yang terjadi, diantaranya sering terjadinya pemadaman listrik, terganggunya jaringan internet yang mengakibatkan tidak dapat diaksesnya SIMDA, kerusakan laptop/komputer serta terbatasnya SDM yang mengerti SIMDA karena tidak adanya pelatihan SIMDA secara kontinyu.

2)

Solusi Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki beserta SDM yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat.


378


21. KETAHANAN PANGAN Urusan Ketahanan pangan dalam kurun waktu 2010 – 2014, dengan diberlakukannya

Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

tahun

2007,

diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser. Kebijakan ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersedian pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan menghindari terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan karena petani adalah produsen pangan dan sekaligus konsumen terbesar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk

mewujudkan

penyediaan

pangan,

perlu

dilakukan

pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Dukungan tersebut juga melibatkan penyuluh sebagai ujung tombak terwujudnya ketahanan pangan. A.

Program dan Kegiatan Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 penyelenggaraan urusan ketahanan pangan meliputi Program dan Kegiatan, yaitu : a.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1.

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah.

2.

Pemberian Subsidi Pengadaan Pupuk dan Pestisida.

3.

Pengelolaan Ongkos Angkut Raskin.

4.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin Tahun 2010.

5.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.

6.

Pengembangan Lumbung Pangan Desa.

7.

Pengembangan Sistem Informasi Pasar.

8.

Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan.

9.



379


10. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan (Penyuluh Pertanian Dan Kredit Point Penyuluh). 11. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. 12. Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan. 13. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan. 14. Koordinasi, Monitoring & Evaluasi Penyaluran Raskin Tahun 2011. 15. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan. 16. Pemberdayaan dewan ketahanan pangan kabupaten. 17. Penanganan Daerah Rawan Pangan. 18. Pengawasan Subsidi Pupuk dan Pestisida. 19. Pengembangan desa mandiri pangan. 20. Pengembangan desa mandiri pangan (APBN). 21. Pengembangan Diversifikasi Tanaman. 22. Pengembangan lumbung pangan Desa dan Desa mandiri pangan. 23. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien. 24. Peningkatan Produksi Beras Nasional. 25. Penyuluhan sumber pangan alternatif. b.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 1.

Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.

2.

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat.

c.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan.

2.

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan.

3.


4.

Evaluasi, Monitoring dan Pembinaan Kebun Karet Rakyat .

5.

Pengembangan Kebun Kelapa Sawit.


380


6.

Fasilitasi

Sertifikasi

Lahan

Perkebunan

(Revitalisasi

Perkebunan). 7.

Penanganan Pengolahan Hasil.

8.

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

9.

Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan.

10. Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan. 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penangkaran. 12. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Penangkaran Tanaman Perkebunan. 13. Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi. d.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.

Pembibitan dan Perawatan Ternak.

2.

Pengadaan bibit Sapi Bantuan Provinsi 2010.

3.

Pengembangan Agribisnis Peternakan.

4.

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat.

5.

Pelestarian Flasma Nuftah Daerah.

6.

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak.

7.

Pembibitan dan perawatan ternak UPTD.

8.

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.

9.

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat (BANPROV TAHUN 2012).

10. Pengembangan

Agribisnis

Peternakan

integrasi

ternak

(Pendampingan

APBN). 11. Pengembangan

dengan

tanaman

pertanian/perkebunan. 12. Pengembangan kawasan usaha peternakan. 13. Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak (BANPROV TA. 2013). 14. Pengembangan pembibitan dan budidaya ternak . 15. Pengembangan pengelolaan lahan dan air. 16. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak di UPTD. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

381


17. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak di UPTD (DAK Pertanian Tahun 2006). 18. Penyuluh gizi dan pakan ternak. 19. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak. 20. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat. e.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.

Pengembangan bibit ikan unggul.

2.

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan.

3.

Pembinaan dan pengembangan perikanan.

4.

Pelatihan dan bimbingan usaha budidaya perikanan.

5.

Pengendalian hama dan penyakit ikan.

6.

Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK).

7.

Pengembangan Jaringan Hama dan Penyakit Ikan dan Lingkungan.

8.


9.

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (DAK).

10. Pengembangan jaringan hama dan penyakit ikan dan lingkungan. f.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 1.

Peningkatan

kapasitas

tenaga

penyuluh

pertanian/

perkebunan. 2.

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan.

3.

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan.

4.

Peningkatan

kapasitas

tenaga

penyuluh

pertanian/

perkebunan (pelatihan dasar ahli). 5. g.

Penilaian angka kredit dan kinerja penyuluh.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan : 1.

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.


382


B.

Capaian Kinerja Tabel IV.106 Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan Perairan Umum Tahun 2010 – 2014 (Unit)

Kapal/perahu

2010

2011

2012

2013

2014

Motor Tempel

286

160

226

224

306

Jukung Sedang

214

307

307

133

36

Jukung kecil

247

301

197

188

46

Data pada tabel diatas menunjukkan perkembangan banyaknya alat tangkap/perahu yang digunakan nelayan untuk mencari nafkah, bahwa di Kabupaten Paser terdapat fluktuasi perkembangan dengan kecenderungan terdapat kenaikan hingga tahun 2014 khususnya pada motor tempel dimana pada tahun 2010 terdapat 286 unit menjadi 306 unit pada tahun 2014 atau terjadi peningkatan sebesar 7 %. Sedangkan pada jukung sedang dan jukung kecil fluktuatif dan cenderung menurun, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2014 karena banyaknya perahu yang mulai diapkir karena dimakan usia dan adanya perubahan armada penangkapan dari jukung besar dan kecil menjadi motor tempel. Tabel IV.107 Banyaknya Alat Mesin Pertanian : Alat Pengolahan, Pemanenan dan Pengendalian sampai dengan Tahun 2015 (unit) Jenis Alsintan 1

2.

2010

2011

2012

2013

2014

- Traktor roda 2

432

447

473

495

526

- Traktor roda 4

4

2

2

3

3

0

0

1

2

4

Alat Pengolahan

Alat Penanaman - Transplanter


383


- Seeder 3.

0

1

1

0

0

7.632

12.052

12.610

12.851

12.893

- Emposan Tikus

0

0

60

80

80

- Pembersih gulma

30

90

30

30

23

37

39

40

51

52

5.945

6.000

6.144

8.020

8.143

- Reaper

3

5

4

4

4

- Stripper

3

3

0

0

0

0

0

0

1

1

- Perontok (Tresher)

436

502

525

469

490

- Penggilingan (besar, kecil danPemecah serta pemisah

205

217

218

225

238

Pengendalian OPT - Hand Sprayer dan power sprayer

4.

Pengairan - Pompa Air

5.

Pemanenan - Sabit Bergerigi

7.

Penyimpanan Silo

6.

Perontok/Pemipil

Sumber : Dinas pertanian dan Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pasertahun 2014

Tabel di atas menunjukkan ketersediaan alsintan selama tahun 2010 – 2014. Ketersediaan alsintan tahun 2010 sampai tahun 2014 cenderung terus meningkat dari berbagai peralatan pengolahan, penanaman, pengendalian OPT, pengairan, pemanenan, penyimpanan maupun alat pemanenan, walaupun pada sebagian peralatan terdapat penurunan. Penurunan ini sebagian terjadi dikarenakan adanya peralatan yang mengalami kerusakan. Tabel IV.108 Banyaknya Kelembagaan Pertanian sampai Tahun 2014 Kelembagaan

2010

2011

2012

2013

2014

Kelompok Tani (Poktan)

768

768

823

1.222

1.265

Gabungan Kelompok Tani

97

97

97

125

126

-

-

-

68

70

Koperasi Unit Desa LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

384


Kios Sarana Produksi

-

-

-

49

54

Tabel di atas menunjukkan banyaknya kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Paser. Jumlah kelompok tani pada tahun 2010 sampai 2012 mengalami kenaikan dari 768 kelompok menjadi 823 kelompok pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2013 Kabupaten Paser telah berpisah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga jumlah kelompok tani mengalami penurunan. Pada kelembagaan gabungan kelompok tani (Gapoktan) terjadi kenaikan mulai tahun 2010 sebanyak 97 Gapoktan sampai pada tahun 2014 menjadi 106 kelompok tani. Prestasi yang diperoleh untuk urusan Ketahanan Pangan adalah diperolehnya Panji Ketahanan Pangan dari Presiden Republik Indonesia untuk Pemerintah Kabupaten paser pada tahun 2014. Alokasi anggaran urusan ketahanan pangan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.109 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

20.572.959.155,30

16.365.119.964,47

79,55

2

2011

21.756.978.407,00

17.220.931.928,20

79,15

3

2012

25.321.211.652,00

21.443.244.527,00

84,68

4

2013

30.259.760.810,00

21.367.836.829,00

70,61

5

2014

27.634.518.462,90

23.250.332.035,00

84,14

6

2015

22.962.754.992,90

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan Ketahanan Pangan selama rentang

waktu

tahun

2010

–

2014

adalah

sebesar

Rp.125.545.428.487,20 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

385


Rp.99.647.465.283,67 atau 79,37 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan Ketahanan Pangan sebesar Rp.22.962.754.992,90. C.


Permasalahan 1)

Keterbatasan jenis pestisida yang dapat diuji BBPOM Samarinda sampel sayuran dari Kabupaten Paser tidak bisa dilakukan pengujian dan hasil pengujian seluruh sampel oleh BBPOM baru dapat diketahui pada akhir bulan Januari tahun 2014 mengingat banyaknya pengujian yang harus dilaksanakan oleh BBPOM Samarinda pada saat yang bersamaan.

2)

Pada

perikanan

budidaya

khususnya

petani

tambak,

diantaranya telah beralih usaha yang sebagian besar menjadi

petani

sawit

sehingga

sebagian

lahan

yang

sebelumnya tambak telah beralih fungsi menjadi kebun sawit. 3)

Sebagian besar lahan tambak di Kabupaten Paser berstatus kawasan cagar alam, sehingga instansi terkait tidak dapat maksimal dalam membantu petani dalam pengelolaan tambak seperti rehabilitasi tambak dan kanal.

4)

Tingginya serangan hama penyakit pada komoditas udang, juga turut menjadi permasalahan dikalangan petani tambak karena komoditas tersebut sangat rentan terhadap serangan hama penyakit.

5)

Pada komoditas peternakan, permasalahan penyakit hewan maupun virus baik unggas, ternak kecil maupun besar juga menjadi kendala yang sering di alami peternak.

b.

Solusi 1)

lumbung pangan dapat menunjang ketersediaan pangan daerah

dengan

meningkatnya

ketersediaan

cadangan

pangan daerah juga diharapkan ke depannya juga dapat diiringi tumbuhnya kelompok petani dengan badan usaha LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

386


tersendiri dalam mengatasi pemasaran hasil lumbung daerahnya, sehingga harga pasar pun dapat di atasi. 2)

BBPOM samarinda harus memiliki jenis uji pestisida lebih banyak lagi.

3)

Meningkatkan intensitas pembinaan kepada masyarakat petani

tambak

dan

dibuatnya

peraturan

mengenai

pengalihan fungsi lahan. 4)

Berkoordinasi dengan Departemen terkait mengenai status lahan yang termasuk dalam kawasan cagar alam agar ada regulasi

mengenai

sehingga

dapat

pemanfaatan

kawasan

dimanfaatkan

cagar

alam

masyarakat

guna

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. 5)

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pencegahan secara dini terhadap serangan hama penyakit sehingga akibat yang ditimbulkan dapat di minimalisir.

6)

Perlu

adanya

dukungan

instansi

terkait

baik

upaya

pencegahan maupun penanganan penyakit hewan secara dini, sehingga penyebaran penyakit dan virus dapat ditekan. Sebagai contoh pendistribusian obat dan vaksin serta sosialisasi dan pelatihan penanganan penyakit hewan di kalangan peternak.

22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyelenggaraan

pembangunan

pemberdayaan

masyarakat

desa

diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. A.

Program dan Kegiatan Selama kurun waktu tahun 2010-2014 penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yakni : a.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


387


1.

Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan. 2.

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.

3.

Evaluasi Kegiatan P2KP-PNPM MP.

4.

Penyelenggaraan Sosialisasi Pembangunan.

5.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

6.

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

7.

Penyelenggaraan Bintek Petugas Pendata Profil Desa.

8.

Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

9.

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

10. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. 11. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa. b.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.

2.

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

3.

Penyelenggaraan Gelar Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten.

4.

Pembinaan

Kelompok

Masyarakat

Pembangunan

Desa

Masyarakat

Pembangunan

Desa

(Lomba Desa). 5.

Pembinaan

Kelompok

(Monitoring ADD). 6.

Faslitasi dan Koordinasi Pemilihan Kepala Desa dan BPD Desa.

7.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

8.

Fasilitasi

Pelaksanaan

BBGR

Masyarakat

Pelaksanaan

Bulan

Bhakti

Desa

dan

Kelurahan. 9.

Fasilitasi

Gotong

Royong

Masyarakat Desa dan Kelurahan. 10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


388


11. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Tehnologi Tepat Guna Provinsi. 12. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Teknologi Tepat Guna Kabupaten. 13. Pencanangan

Bulan

Bhakti

Gotong

Royong

Tingkat

Kabupaten. 14. Penyelenggaraan Gelar Jambore TTG Tingkat Kabupaten. 15. Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa. c.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1.

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.

2.

Perlombaan Desa dan Kelurahan.

3.

Pemantapan Penyelenggaraan Pilkades.

4.

Penilaian Kepala Desa Berprestasi.

5.

Penyusunan Peraturan - Peraturan Bupati Paser Tentang Desa.

6.

Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa.

7.

Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengadaan Kelengkapan Pelantikan Kades dan BPD.

8.

Pembekalan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bagi Sekdes Kabupaten Paser.

9.

Fasilitasi sebelum dan pasca penyelenggaraan pilkades.

10. Orientasi

Aparatur

Pemerintah

Desa

dalam

Bidang

Dalam

Bidang

Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. 11. Pelatihan

Aparatur

Pemerintah

Desa

Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Pelatihan BPD Berprestasi. 13. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 14. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Manajemen Pemerintahan Desa. 15. Pelimpahan Kewenangan dari Kabupaten ke Desa. 16. Penataan/Bimbingan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa. 17. Pendampingan Penyusunan Profil Desa. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

389


18. Pengisian Buku Profil Kelurahan. 19. Penilaian BPD Berprestasi. 20. Penilaian Kelurahan dan Lurah Berprestasi . 21. Penyusunan Himpunan Produk Hukum/Perdes. 22. Sosialisasi Program Profil Desa. 23. Sosialisasi Program Profil Desa dan Kelurahan Registrasi Ibu dan Anak (RIAD). 24. Tindak Lanjut Kegiatan Pelaksanaan Profil Desa. d.

Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan, 1.

Bimbingan

Penyusunan

Perdes

Tentang

Lembaga

Kemasyarakatan. 2.

Fasilitasi pembentukan Pokjanal Kabupaten Posyantekdes dan Wartekdes .

e.

3.

Fasilitasi Desa Siaga.

4.

Pemberdayaan Posyandu.

5.

Pembinaan dan Lomba Posyandu Desa/Kelurahan.

6.

Penataan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan 1.

Bimbingan dan fasilitasi teknis tata cara penyusunan RPJM Desa/Kelurahan dan RKP Desa/Kelurahan bagi kepala desa yang baru dan desa yang belum menyusun RPJM dan RKP Desa/Kelurahan.

f.

Program Usaha Ekonomi Masyarakat 1.

Penyusunan Raperda Pasar Desa.

2.

Monev dan Pelaporan Kelembagaan Pasar Desa .

3.

Monev

dan

Pelaporan

serta

Pendampingan

Fasilitasi

Pengelolaan BUMDes. 4.

Analisis, Iventarisasi Kelembagaan dan Pelatihan Pengelola Pasar Desa.

5.

Bimbingan teknis manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

g.

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 1.

Pelaksanaan 10 Program PKK.


390


2.

Peringatan Hari Kesatuan PKK.

3.

Raker dan Rakor PKK.

4.

Pembinaan UP2K.

5.

Pembinaan PHBS.

6.

Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon.

7.

Pembinaan Kerohanian Kader PKK.

8.

Lomba 10 Program PKK Kecamatan/Desa.

9.

Lomba Masak.

10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 11. Pelatihan Fardu Kipayah Bagi Kelompok Majelis Taklim. 12. Pelatihan Penyusunan Program PKK. 13. Pelatihan Pola Asuh Anak dan Remaja. 14. Pelatihan Teknik Dasar Menjahit. 15. Pembinaan HATINYA PKK. 16. Pembinaan Sepuluh Program PKK. 17. Pertemuan SPEM PKK Kecamatan. h.

Program Penerapan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Desa 1.

Jambore TTG Tingkat Kabupaten.

2.

Penyelenggaraan Gelar Jambore TTG Tingkat Nasional .

3.

Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata PTN/PTS.

4.

Pemetaan Potensi TTG di Kabupaten Paser .

5.

Pembinaan POSYANTEK.

6.

Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten.

7.

Optimalisasi Pemasyarakatan TTG Melalui Operasionalisasi Posyantekdes Percontohan.

8.

Pelatihan pengurus posyantekdes dan wartekdes.

9.

Penyelenggaraan Gelar Jambore Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional.

i.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDes.

2.

Penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa & Aset Desa.

3.

Bimbingan Teknis Keuangan Desa.


391


j.

4.

Rapat Koordinasi ADD.

5.

Fasilitasi dan sosialisasi alokasi dana desa .

6.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADD .

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.

Bimbingan Teknis Manajemen Bumdes.

2.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

3.

Analisis, Inventarisasi Kelembagaan dan Pelatihan Pengelola Pasar Desa.

k.

Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Pemerintahan Desa

l.

1.

Pokjanal Desa Siaga.

2.

Rapat Teknis P2P Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.

Sosialisasi RAPERBUB Tentang Pelimpahan Kewenangan dari Kabupaten ke Desa.

m.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.

Pelatihan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.

2.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna.

3.

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.

4. n.

Program Pengembangan Data / Informasi 1.

o.

Pemekaran/Pembentukan Desa dan Kelurahan. Pengembangan Teknologi Informasi.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan : 1.

B.

Fasilitasi dan Sinkronisasi Lintas Program ke PMD an.

Capaian Kinerja Dalam

kurun

waktu

5

tahun

terakhir

perkembangan-

perkembangan yang cukup signifikan dalam upaya membangun desa dapat terlihat dibawah ini : LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

392


Tabel IV.110 Perkembangan Pedesaan Tahun 2010-2014

NO 1

TAHUN

URAIAN Desa yang telah di fasilitasi permodalan usaha mikro pedesaan

2010

2011

2012

2013

2014

126

126

126

126

126

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat walaupun jumlah desa setiap tahunnya ada pemekaran atau penambahan tetapi jumlah desa yang telah difasilitasi oleh BPMPD untuk permodalan usaha mikro perdesaan tetap konsisten yakni 126 desa. Jadi masih ada 13 desa lagi yang

belum

difasilitasi


untuk

permodalan

usaha

mikro.

393


Tabel IV.111 Alokasi dana ADD Tahun 2010 -2015 NO

1 1

URAIAN

KECAMATAN BATU SOPANG Desa Batu Kajang

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

2015

754.239.600,03

944.230.009,26

1.085.695.017,00

3.372.972.384,52

3.372.972.384,52

3.359.624.095,14

2

Desa Busui

589.933.181,38

711.900.248,59

732.123.546,36

1.365.853.751,63

1.365.853.751,63

1.399.052.404,75

3

Desa Samurangau

447.547.694,20

609.059.776,41

617.978.013,43

1.075.208.975,23

1.075.208.975,23

1.022.150.057,43

4

Desa Legai

484.390.286,90

591.530.009,14

636.004.655,20

1.091.336.775,42

1.091.336.775,42

1.118.563.710,49

5

Desa Sungai Terik

488.525.972,79

587.775.785,01

660.287.787,39

1.212.826.561,35

1.212.826.561,35

1.442.235.116,43

6

Desa Kasungai

450.706.303,59

542.464.875,03

581.120.588,15

1.008.296.243,00

1.008.296.243,00

1.057.478.966,24

532.144.643,30

567.226.517,13

624.671.502,90

1.047.424.189,12

1.047.424.189,12

1.056.152.880,14

513.642.772,54

633.101.714,44

687.036.109,26

1.204.984.136,91

1.204.984.136,91

1.150.895.137,75

Desa Songka

552.346.893,58

648.202.566,72

712.009.463,03

1.207.326.838,34

1.207.326.838,34

1.333.886.925,22

KECAMATAN MUARA SAMU Desa Libur Dinding Desa Rantau Atas

492.511.851,65

549.266.560,49

581.203.728,58

1.048.467.355,85

1.048.467.355,85

1.131.317.378,92

486.795.325,97

636.246.664,30

638.643.418,46

1.165.178.767,83

1.165.178.767,83

1.205.695.494,62

7 8 9

II 1 2

Desa Rantau Buta Desa Rantau Layung


394


3

Desa Rantau Bintungan

433.952.955,97

554.712.013,18

558.269.350,77

1.000.018.980,08

1.000.018.980,08

1.018.055.672,44

4

Desa Suweto

452.602.925,36

621.601.713,29

588.833.825,93

1.096.454.411,66

1.096.454.411,66

1.195.100.340,57

5

Desa Muara Andeh

539.603.504,05

645.790.013,85

660.683.646,54

1.179.257.127,16

679.257.127,16

1.183.264.042,60

6

Desa Biu

539.218.264,07

541.934.068,67

557.498.897,17

1.017.890.471,39

1.017.890.471,39

1.068.883.454,70

7

Desa Tanjung Pinang

558.604.720,01

607.740.040,66

647.199.685,35

1.117.825.290,64

617.825.290,64

1.151.337.453,66

8

Desa Luan

449.736.927,24

491.230.190,72

512.620.117,66

1.000.695.557,53

1.000.695.557,53

1.024.361.823,53

9

Desa Muser

524.955.691,85

640.792.211,40

589.737.521,04

1.166.048.497,56

1.166.048.497,56

1.228.427.947,86

564.000.787,78

706.205.329,99

1.064.555.508,36

1.550.942.961,14

1.550.942.961,14

1.725.632.732,81

III 1

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN Desa Tanjung Aru

2

Desa Lori

707.075.148,81

858.668.726,47

799.245.565,04

1.609.792.501,07

1.949.792.501,07

1.604.582.766,97

3

Desa Keladen

598.542.279,19

769.525.179,09

783.190.215,52

1.337.209.606,48

1.579.459.606,48

1.355.528.037,19

4

Desa Slengot

539.893.454,21

701.599.425,13

816.214.850,01

1.260.110.664,97

1.555.060.664,97

1.309.707.178,57

5

Desa Labuang Kallo

616.413.538,46

816.422.092,43

659.161.313,17

1.407.460.021,52

1.728.760.021,52

1.366.308.169,58

6

Desa Senipah

575.014.340,31

693.418.750,19

771.641.336,08

1.207.221.979,46

1.207.221.979,46

1.213.136.194,75

7

Desa Random

545.856.151,18

676.211.827,49

741.299.346,84

1.193.340.607,93

1.416.890.607,93

1.248.649.596,33

527.297.353,21

734.973.823,94

687.551.373,62

1.258.198.121,10

1.258.198.121,10

1.286.484.992,08

IV 1

KECAMATAN BATU ENGAU Desa Tampakan


395


2

Desa Lomu

606.340.170,05

872.276.333,46

870.714.915,03

1.491.528.530,43

1.491.528.530,43

1.392.638.559,77

3

Desa Kerang Dayo

603.388.434,45

733.009.958,84

791.929.471,13

1.192.896.025,08

1.192.896.025,08

1.215.111.785,93

4

Desa Kerang

711.902.068,25

673.600.140,39

884.363.963,72

1.642.007.973,07

1.642.007.973,07

1.570.269.745,53

5

Desa Riwang

683.054.034,30

841.320.308,32

920.342.717,51

1.496.403.183,24

1.496.403.183,24

1.439.003.339,94

6

Desa Langgai

504.051.157,21

793.381.764,56

737.659.442,36

1.144.368.574,95

1.144.368.574,95

1.094.924.628,58

7

Desa Petangis

518.496.364,54

633.194.669,81

683.319.518,10

1.088.060.946,62

1.088.060.946,62

1.165.525.741,61

642.645.519,01

775.717.707,39

832.044.487,12

1.440.179.211,06

1.440.179.211,06

1.430.446.797,01

558.626.937,72

687.675.575,46

734.168.464,72

1.196.563.615,47

1.196.563.615,47

1.192.272.113,19

-

-

-

1.078.538.091,96

1.078.538.091,96

1.092.868.544,97

-

-

-

1.216.595.747,17

1.216.595.747,17

1.335.059.249,65

8 9 10 11

Desa Mengkudu Desa Segendang Desa Saing Perupuk Desa Pengguren Jaya

12

Desa Bai Jaya

-

-

-

1.100.054.769,39

1.100.054.769,39

1.071.727.607,82

13

Desa Tebru Paser Damai

-

-

-

1.112.662.974,48

1.112.662.974,48

1.465.605.279,06

645.736.663,44

916.485.113,81

920.754.656,66

1.481.869.543,03

1.481.869.543,03

1.635.525.921,39

V 1

KECAMATAN PASIR BELENGKONG Desa Pasir Belengkong

2

Desa Suatang

578.690.907,55

699.638.955,04

700.153.859,50

1.236.245.197,81

1.236.245.197,81

1.269.876.882,53

3

Desa Sangkuriman

403.878.086,40

473.806.194,94

497.097.309,96

1.020.712.861,71

1.020.712.861,71

1.072.057.444,61

4

Desa Damit

574.541.715,10

696.230.837,69

763.594.696,98

1.491.005.758,31

1.491.005.758,31

1.638.042.842,82


396


5

Desa Bekoso

599.161.575,21

565.531.059,08

707.870.437,96

1.162.126.116,80

1.162.126.116,80

1.242.419.460,66

6

Desa Lempesu

486.178.394,01

501.110.735,64

534.705.396,04

1.001.042.113,54

1.001.042.113,54

1.076.564.956,74

7

Desa Suliliran

627.618.960,62

746.599.547,27

824.478.933,15

1.218.789.068,96

1.218.789.068,96

1.406.714.661,72

8

Desa Suliliran Baru

728.614.714,23

878.958.154,05

982.798.810,58

1.593.910.095,34

1.593.910.095,34

1.936.024.272,22

9

Desa Laburan

631.605.748,69

706.870.119,49

769.741.816,56

1.556.201.059,51

1.556.201.059,51

1.750.257.291,65

578.521.026,83

792.741.451,51

731.647.041,28

1.446.825.824,06

1.446.825.824,06

1.678.358.554,16

653.890.344,21

775.919.028,14

713.064.822,52

1.364.871.377,53

1.364.871.377,53

1.636.041.418,81

493.460.132,96

578.841.759,19

595.501.087,20

1.039.899.312,84

1.039.899.312,84

1.091.135.783,41

409.158.103,00

555.837.641,92

681.032.270,78

1.118.581.633,17

1.118.581.633,17

1.110.260.520,35

475.181.686,85

588.350.765,01

644.115.290,90

1.046.602.401,06

1.046.602.401,06

1.049.039.097,60

523.029.928,17

523.857.921,14

1.000.462.730,24

1.000.462.730,24

1.000.384.089,11

517.885.138,40

519.076.915,81

664.482.213,99

1.328.792.330,88

1.328.792.330,88

1.706.461.501,49

10 11 12 13 14 15

VI 1

Desa Laburan Baru Desa Suatang Baru Desa Seniung Jaya Olong Pinang Desa Sunge Batu Desa Suatang Keteban KECAMATAN TANAH GROGOT Desa Tepian Batang

-

2

Desa Janju

470.539.867,12

581.757.333,95

629.169.766,18

1.268.997.954,48

1.268.997.954,48

1.308.002.389,72

3

Desa Sempulang

564.210.475,82

542.808.062,40

544.256.760,69

1.105.714.158,52

1.105.714.158,52

1.254.025.898,83

4

Desa Jone

764.215.853,32

922.099.768,63

1.039.898.234,55

1.434.389.994,16

1.434.389.994,16

1.533.368.025,72

5

Desa Padang Pangrapat

771.973.500,72

795.237.677,29

886.659.777,21

1.545.314.450,15

1.545.314.450,15

1.744.377.020,83


397


6 7 8

Desa Rantau Panjang Desa Pulau Rantau Desa Sungai Tuak

559.810.075,86

543.444.660,61

590.352.241,53

1.039.092.469,96

1.039.092.469,96

1.164.673.098,67

464.860.201,03

563.430.922,13

543.192.557,75

1.000.430.686,56

1.000.430.686,56

1.114.110.885,17

513.816.953,63

585.108.430,88

637.673.415,85

1.118.262.239,70

1.118.262.239,70

1.296.201.844,16

9

Desa Pepara

548.506.450,10

495.217.399,31

531.514.855,42

1.000.294.297,21

1.000.294.297,21

1.076.323.123,98

10

Desa Muara Pasir

652.072.258,36

793.298.585,65

874.555.356,58

1.609.438.622,71

1.609.438.622,71

1.678.166.944,04

11

Desa Prepat

556.867.167,53

533.604.955,40

628.181.866,41

1.005.664.593,59

1.005.664.593,59

1.006.360.439,45

602.395.799,09

517.675.666,57

556.239.334,94

1.245.167.713,90

1.245.167.713,90

1.314.823.630,95

574.246.084,76

565.608.154,05

630.659.029,75

1.008.243.846,69

1.008.243.846,69

1.040.879.834,76

12 13

Desa Tanah Priuk Desa Sungai Langir

14

Desa Tapis

-

-

-

1.268.986.691,99

1.268.986.691,99

1.327.979.713,37

15

Desa Senaken

-

-

-

1.519.537.237,13

1.519.537.237,13

1.785.317.494,80

VII

KECAMATAN KUARO

1

Desa Rangan

553.174.048,31

605.791.750,09

628.557.930,73

1.243.054.319,73

1.328.792.330,88

1.320.137.174,49

2

Desa Modang

605.365.176,09

572.177.789,07

611.833.102,95

1.166.912.312,78

1.268.997.954,48

1.265.731.073,35

3

Desa Sandeley

609.068.286,50

548.627.701,37

579.376.103,70

1.166.064.838,95

1.105.714.158,52

1.323.499.499,94

574.967.430,60

657.693.382,91

556.714.488,73

1.392.203.456,32

1.434.389.994,16

1.553.313.030,96

637.452.255,90

774.244.551,88

778.562.518,82

1.543.717.107,81

1.545.314.450,15

1.637.271.693,78

536.738.384,90

634.844.289,88

681.875.654,71

1.277.780.302,62

1.039.092.469,96

1.432.996.125,18

576.661.530,70

719.507.233,91

651.090.018,12

1.412.246.821,64

1.000.430.686,56

1.494.303.175,36

4 5 6 7

Desa Keluang Lolo Desa Pasir Mayang Desa Kerta Bumi Desa Pondong Baru


398


8 9 10 11 12

Desa Padang Jaya Desa Kendarom Desa Air Mati/Harapan Baru Desa Kelempang Sari Desa Keluang Paser Jaya

527.211.518,10

548.141.215,54

551.357.795,82

1.149.052.499,69

1.118.262.239,70

1.278.221.172,39

511.691.276,01

622.616.643,35

632.289.127,54

1.173.684.763,76

1.000.294.297,21

1.329.994.918,23

590.102.668,33

717.710.781,28

788.480.387,07

1.461.017.850,53

1.609.438.622,71

1.540.075.498,59

399.727.471,29

524.685.229,66

558.555.829,04

1.050.045.365,71

1.005.664.593,59

1.136.138.810,43

474.820.868,95

592.373.421,98

1.106.294.671,61

1.245.167.713,90

1.236.299.355,56

-

VIII

KECAMATAN LONG IKIS

1

Desa Kayugo

643.293.635,34

586.138.898,52

638.617.526,26

1.085.052.742,77

1.085.052.742,77

1.106.875.559,11

2

Desa Jemparing

629.787.828,28

654.988.116,10

701.477.390,24

1.303.549.620,55

1.303.549.620,55

1.304.565.633,10

3

Desa Olung

679.223.947,09

648.777.370,36

698.799.046,28

1.252.033.442,81

1.252.033.442,81

1.421.549.410,85

4

Desa Lombok

594.586.844,83

610.801.739,89

657.856.982,39

1.234.987.600,59

1.234.987.600,59

1.300.645.144,05

5

Desa Semuntai

756.708.286,38

616.960.428,82

655.421.937,11

1.583.854.463,11

1.583.854.463,11

1.694.528.797,76

6

Desa Tajur

751.853.164,26

807.916.812,34

758.979.143,90

1.563.840.268,04

1.563.840.268,04

1.819.440.320,86

687.359.748,48

836.815.341,52

913.393.304,63

1.529.898.130,67

1.529.898.130,67

1.580.261.987,46

613.737.110,94

723.926.331,48

751.609.228,98

1.659.682.409,61

1.659.682.409,61

1.790.493.449,02

568.493.953,65

598.544.664,03

638.057.990,43

1.090.337.699,84

1.090.337.699,84

1.117.968.822,11

7 8 9

Desa Muara Adang Desa Teluk Waru Desa Long Gelang

10

Desa Tiwei

582.289.235,15

622.324.607,64

627.365.897,32

1.175.083.231,40

1.175.083.231,40

1.248.942.027,43

11

Desa Belimbing

549.455.794,00

631.698.937,16

676.126.538,86

1.139.474.228,40

1.139.474.228,40

1.170.458.456,92


399


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Desa Bukit Saloka Desa Sekurau Jaya Desa Krayan Jaya Desa Krayan Sentosa Desa Krayan Makmur Desa Kayungo Sari Desa Krayan Bahagia Desa Sawit Jaya Desa Kerta Bhakti Desa Adang Jaya

576.643.575,62

678.155.411,10

732.120.223,45

1.261.195.195,66

1.061.195.195,66

1.346.397.061,58

584.196.853,91

661.069.083,51

657.447.713,27

1.201.798.978,52

1.201.798.978,52

1.288.709.774,23

628.930.162,44

655.405.415,59

690.617.298,03

1.178.738.278,70

1.178.738.278,70

1.316.264.675,76

633.453.134,55

666.128.758,62

799.785.011,46

1.243.009.574,75

1.243.009.574,75

1.332.349.397,77

608.372.468,67

613.202.047,07

631.649.773,72

1.129.570.840,56

1.129.570.840,56

1.223.892.920,31

596.226.159,04

675.940.847,64

735.236.965,79

1.255.121.303,86

1.255.121.303,86

1.379.376.092,20

670.157.509,70

737.730.891,68

751.043.857,97

1.293.215.248,11

1.293.215.248,11

1.365.410.911,93

657.069.442,77

760.604.660,53

656.541.772,73

1.265.508.200,58

1.265.508.200,58

1.365.162.829,13

612.102.847,41

624.431.166,32

669.616.805,81

1.190.643.942,49

1.190.643.942,49

1.336.849.303,28

623.739.005,98

639.629.159,97

702.310.308,92

1.125.728.941,18

903.678.941,18

1.259.197.337,94

22

Desa Pait

723.684.287,15

728.059.814,90

786.216.113,04

1.552.415.952,34

1.552.415.952,34

1.614.394.512,26

23

Desa Tajer Mulya

513.318.848,14

594.042.112,82

624.802.951,02

1.211.937.832,63

1.211.937.832,63

1.410.636.220,88

24

Desa Brewe

-

596.060.462,33

638.357.956,64

1.021.888.688,54

1.021.888.688,54

1.061.396.137,24

25

Desa Atang Pait

-

-

-

1.089.582.076,64

1.089.582.076,64

1.172.830.117,94

666.490.959,90

811.044.250,82

792.843.967,38

1.456.687.354,22

1.456.687.354,22

1.402.210.728,22

504.733.660,40

614.719.447,66

653.236.704,88

1.066.947.186,80

1.066.947.186,80

1.068.873.132,47

IX 1 2

KECAMATAN MUARA KOMAM Desa Batu Butok Desa Uko


400


3 4 5 6 7 8

Desa Muara Langon Desa Muara Kuaro Desa Prayon Desa Muara Payang Desa Long Sayo Desa Swan Slutung

783.095.807,15

707.431.527,41

963.621.477,26

1.426.700.409,22

1.426.700.409,22

1.535.597.424,72

558.802.340,44

641.916.682,78

663.928.904,88

1.101.514.737,31

1.101.514.737,31

1.129.155.171,88

502.388.917,11

616.022.776,11

658.430.406,37

1.082.806.134,78

1.082.806.134,78

1.128.341.728,73

544.395.538,05

660.047.175,45

703.344.815,43

1.173.311.369,51

1.173.311.369,51

1.157.572.148,35

564.948.643,80

692.744.986,33

737.180.478,68

1.225.551.699,05

1.225.551.699,05

1.353.028.424,00

617.342.083,05

685.728.700,15

847.982.862,77

1.345.017.513,15

1.345.017.513,15

1.500.153.691,97

9

Desa Lusan

610.320.639,57

760.127.251,37

713.930.370,12

1.420.149.043,60

1.420.149.043,60

1.449.093.720,89

10

Desa Binangon

563.489.499,68

688.293.022,31

738.724.443,51

1.180.592.350,98

1.180.592.350,98

1.196.679.418,90

11

Desa Sekuan Makmur

544.303.501,32

766.472.813,43

737.809.440,78

1.286.313.108,50

1.286.313.108,50

1.354.248.397,24

12

Desa Selerong

480.117.408,26

641.668.679,81

706.386.002,59

1.176.961.082,66

1.176.961.082,66

1.237.243.105,71

x

KECAMATAN LONG KALI

1

Desa Sebakung

645.636.373,40

851.718.542,78

869.335.520,12

1.477.057.502,53

1.477.057.502,53

1.527.185.929,01

714.349.372,93

867.112.321,51

941.431.087,85

1.496.846.790,21

1.496.846.790,21

1.545.136.476,72

585.851.310,64

719.206.257,36

760.177.070,37

1.201.735.272,25

1.201.735.272,25

1.194.849.388,46

726.280.279,33

875.401.243,53

957.905.489,38

1.676.473.937,87

1.676.473.937,87

1.662.100.732,01

485.131.793,34

585.610.945,46

608.029.806,36

1.005.148.414,72

1.005.148.414,72

1.040.821.264,81

2 3 4 5

Desa Sebakung Taka Desa Sebakung Makmur Desa Muara Telake Desa Muara Adang II

6

Desa Mendik

763.051.480,53

799.651.213,03

722.141.912,69

1.667.462.763,69

1.667.462.763,69

1.777.142.728,62

7

Desa Mendik Makmur

668.895.417,96

697.627.699,96

741.941.509,52

1.221.615.665,67

1.221.615.665,67

1.367.247.270,40


401


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Desa Mendik Karya Desa Mendik Bhakti Desa Munggu Desa Muara Pias Desa Muara Toyu Desa Pinang Jatus Desa Perkuwen Desa Muara Lambakan Desa Bente Tualan Desa Kepala Telake

518.919.637,00

636.484.483,71

677.021.863,64

1.184.467.727,68

1.184.467.727,68

1.218.752.277,58

622.560.376,94

707.332.244,25

707.923.494,96

1.227.532.316,85

1.227.532.316,85

1.251.560.283,70

582.854.568,41

748.895.890,37

729.063.414,10

1.357.199.927,48

1.357.199.927,48

1.274.459.210,76

545.599.331,76

716.140.284,93

712.275.234,56

1.214.257.647,69

1.214.257.647,69

1.178.514.716,91

606.123.752,57

825.397.417,15

898.747.704,97

1.613.752.265,90

1.613.752.265,90

1.710.602.967,43

578.137.757,12

702.160.828,81

677.116.507,03

1.288.712.660,44

1.288.712.660,44

1.255.333.831,41

542.199.776,56

650.013.901,17

694.024.798,55

1.134.901.761,08

1.134.901.761,08

1.118.196.845,32

671.273.903,15

819.741.922,03

849.000.441,10

1.430.117.751,33

1.430.117.751,33

1.427.171.567,81

712.161.907,59

769.981.045,17

768.463.761,90

1.315.812.089,84

1.315.812.089,84

1.258.271.196,37

641.399.638,55

794.423.046,31

808.098.983,60

1.413.195.697,47

1.413.195.697,47

1.372.352.349,40

18

Desa Petiku

696.092.977,56

839.663.982,72

1.022.717.267,05

1.425.176.544,88

1.425.176.544,88

1.356.228.961,91

19

Desa Maruat

576.887.794,44

694.804.972,06

739.577.934,44

1.257.326.874,41

1.257.326.874,41

1.265.136.225,65

-

691.873.511,36

747.299.081,08

1.335.876.521,63

1.335.876.521,63

1.418.068.120,49

-

-

-

1.132.126.909,19

1.132.126.909,19

1.150.593.507,15

-

-

-

1.144.752.960,57

1.144.752.960,57

1.202.397.618,08

73.672.375.477,00

87.700.000.000,00

92.750.500.000,00

176.624.000.000,00

20 21 22

Desa Makmur Jaya Desa Gunung Putar Desa Putang JUMLAH


176.624.000.000,00

186.326.640.000,00

402


Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat ada beberapa pemekaran desa untuk tahun 2011 dan tahun 2013. Untuk Tahun 2011 ada 4 desa baru dari hasil pemekaran desa yaitu untuk Kecamatan Pasir Belengkong yakni Desa Suatang Keteban, Kecamatan Long Ikis yakni Desa Brewe, dan Kecamatan Kuaro yakni Desa Keluang Paser Jaya, dan untuk Kecamatan Long Kali yakni Desa Makmur Jaya. Sedangkan untuk tahun 2013, ada 9 desa baru dari hasil pemekaran desa yakni untuk Kecamatan Batu Engau terdiri dari Desa Perupuk, Desa Pengguren Jaya, Desa Bai Jaya, dan Desa Tebru Paser Damai. Untuk Kecamatan Tanah Grogot ada dua desa baru yaitu Desa Tapis dan Desa Senaken. Untuk Kecamatan Long Ikis hanya ada 1 desa baru yaitu desa Atang Pait. Dan untuk Kecamatan Long Kali ada 2 desa baru yaitu Desa Gunung Putar dan Desa Putang. Dari Tabel di atas dapat terlihat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir jumlah total dana daerah yang dialokasikan untuk desa adalah Rp.793.697.515.477,00 dan dana tersebut dialokasikan untuk tahun 2010 sebesar Rp.73.672.375.477,00 atau sebesar 9 % dari total 6 tahun terakhir, tahun 2011 sebesar Rp.87.700.000.000,00 atau sebesar 11 %, sebesar 9 % dari total 6 tahun terakhir, tahun 2012 sebesar Rp.92.750.500.000,00 atau sebesar 12 % dari total 6 tahun terakhir, dan untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp.176.624.000.000,00 atau sebesar 22 % dari total 6 tahun terakhir, sedangkan untuk tahun ini yakni tahun 2015 jumlah alokasi dana desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten

Paser

kepada

139

desa

adalah

sebesar

Rp.186.326.640.000,00 atau sebesar 23 % sebesar dari total 6 tahun terakhir. Dapat disimpulkan untuk tahun 2011 ada kenaikan sebesar 2 % dari tahun sebelumnya, tahun 2012 ada kenaikan 1 % dari tahun sebelumnya, tahun 2013 ada kenaikan 10 % dari tahun sebelumnya, dan untuk tahun 2014 jumlah dana yang dialokasikan sama dengan jumlah dana ADD tahun 2013 sedangkan untuk tahun 2015 ada kenaikan kembali yakni 1 % dari tahun sebelumnya. Berkaitan dengan tabel di atas dapat terlihat perkembangan alokasi dana desa dari LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

403


tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten paser untuk mempercepat pembangunan di daerah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun untuk jumlah penduduk dan Luas Wilayah pada masingdesa/kelurahan pada tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV.112 Data Umum Desa dan Kelurahan JUMLAH NO

KECAMATAN/DESA JIWA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

KK

JUMLAH PENDUDUK

I

KEC. TANAH GROGOT

65.405

33.926

31.479

22.127

65.405

1

Kelurahan Tanah Grogot

31.908

16.483

15.425

10.765

31.908

2

Janju

2.087

1.121

966

725

2.087

3

Tepian Batang

3.959

2.013

1.946

1.379

3.959

4

Tanah Periuk

2.955

1.537

1.418

944

2.955

5

Pepara

552

286

266

187

552

6

Sungai Tuak

1.350

674

676

470

1.350

7

Sempulang

1.613

850

763

596

1.613

8

Jone

4.135

2.146

1.989

1.390

4.135

9

Rantau Panjang

985

529

456

321

985

10

Muara Pasir

3.031

1.581

1.450

1.039

3.031

11

Padang Pengrapat

3.377

1.785

1.592

1.164

3.377

12

Prepat

401

205

196

139

401

13

Sungai Langir

319

165

154

117

319

14

Pulau Rantau

650

330

320

206

650

15

Tapis

2.236

1.153

1.083

731

2.236

16

Senaken

5.847

3.068

2.779

1.954

5.847

II

KEC. KUARO

25.635

13.475

12.160

8.928

25.635


404


JUMLAH NO

KECAMATAN/DESA JIWA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

KK

JUMLAH PENDUDUK

1

Kelurahan Kuaro

5.000

2.588

2.412

1.742

5.000

2

Desa Keluang Lolo

1.076

575

501

388

1.076

3

Desa Sandeley

1.573

824

749

578

1.573

4

Desa Air Mati

1.477

750

727

529

1.477

5

Desa Rangan

1.807

932

875

618

1.807

6

Desa Modang

1.746

914

832

599

1.746

7

Desa Pasir Mayang

2.602

1.358

1.244

900

2.602

8

Desa Kerta Bumi

1.963

1.057

906

642

1.963

9

Desa Pondong Baru

1.805

985

820

619

1.805

10

Desa Padang Jaya

1.628

870

758

572

1.628

11

Desa Kendarom

1.332

702

630

473

1.332

12

Desa Klempang Sari

874

464

410

303

874

13

Desa Keluang Paser Jaya

2.752

1.456

1.296

965

2.752

III

Kec. Pasir Belengkong

24.683

12.910

11.773

8.709

24.683

1

Desa Lempesu

612

321

291

231

612

2

Desa Bekoso

1.592

833

759

567

1.592

3

Desa Damit

3.202

1.641

1.561

1.061

3.202

4

Desa Suatang

1.322

709

613

464

1.322

5

Desa Suliliran

1.306

690

616

454

1.306

6

Desa Pasir Belengkong

2.639

1.348

1.291

928

2.639

7

Desa Sangkuriman

1.396

709

687

443

1.396

8

Desa Laburan

2.025

1.049

976

831

2.025

9

Desa Suliliran Baru

2.979

1.571

1.408

1.064

2.979

10

Desa Suatang Baru

2.624

1.365

1.259

933

2.624

11

Desa Laburan Baru

2.068

1.158

910

743

2.068

12

Desa Seniung Jaya

1.000

512

488

335

1.000

13

Desa Sunge Batu

426

227

199

154

426

14

Desa Olong Pinang

1.186

619

567

393

1.186

15

Desa Suatang Keteban

306

158

148

108

306


405


JUMLAH NO

KECAMATAN/DESA

JUMLAH PENDUDUK

JIWA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

KK

12.055

6.362

5.693

4.228

12.055

IV

Kec. Muara Komam

1

Kelurahan Muara Komam

4.016

2.082

1.934

1.398

4.016

2

Desa Batu Butok

1.586

820

766

553

1.586

3

Desa Uko

203

109

94

71

203

4

Desa Muara Langon

2.225

1.170

1.055

775

2.225

5

Desa Binangon

450

243

207

155

450

6

Desa Muara Kuaro

352

194

158

123

352

7

Desa Prayon

148

82

66

56

148

8

Desa Long Sayo

186

92

94

63

186

9

Desa Muara Payang

512

288

224

186

512

10

Desa Lusan

364

206

158

129

364

11

Desa Swan Slotung

646

355

291

214

646

12

Desa Sekuan Makmur

679

361

318

254

679

13

Desa Selerong

688

360

328

251

688

V

Kec. Batu Sopang

20.353

11.165

9.188

7.699

20.353

1

Desa Samurangau

544

282

262

209

544

2

Desa Busui

1.337

726

611

495

1.337

3

Desa Batu Kajang

13.504

7.542

5.962

5.130

13.504

4

Desa Legai

748

391

357

286

748

5

Desa Sungai Terik

1.934

1.025

909

732

1.934

6

Desa Kasungai

603

325

278

204

603

7

Desa Rantau Buta

100

49

51

37

100

8

Desa Rantau Layung

247

127

120

112

247

9

Desa Songka

1.336

698

638

494

1.336

VI

Kec. Muara Samu

5.575

3.008

2.567

2.083

5.575

1

Desa Tanjung Pinang

311

168

143

103

311

2

Desa Rantau Atas

825

445

380

302

825

3

Desa Libur Dinding

1.194

670

524

535

1.194

4

Desa Luan

343

175

168

125

343


406


JUMLAH NO

KECAMATAN/DESA JIWA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

KK

JUMLAH PENDUDUK

5

Desa Suweto

943

505

438

321

943

6

Desa Muser

844

459

385

289

844

7

Desa Biu

538

274

264

198

538

8

Desa Rantau Bintungan

242

118

124

81

242

9

Desa Muara Andeh

335

194

141

129

335

15.191

8.177

7.014

5.974

15.191

2.304

1.212

1.092

879

2.304

VII

Kec. Batu Engau

1

Desa Kerang

2

Desa Lomu

706

392

314

281

706

3

Desa Segendang

485

257

228

167

485

4

Desa Mengkudu

2.175

1.157

1.018

783

2.175

5

Desa Riwang

1.715

935

780

675

1.715

6

Desa Langgai

593

326

267

293

593

7

Desa Petangis

1.821

974

847

717

1.821

8

Desa Tampakan

1.220

654

566

466

1.220

9

Desa Kerang Dayo

1.483

785

698

579

1.483

10

Desa Saing Prupuk

396

221

175

169

396

11

Desa Bai Jaya

602

329

273

227

602

12

Desa Pengguren Jaya

527

282

245

202

527

13

Desa Tebru Paser Damai

1.164

653

511

536

1.164

VIII

Kec. Long Ikis

39.183

20.598

18.585

13.182

39.183

1

Kelurahan Long Ikis

1.559

817

742

527

1.559

2

Desa Muara Adang

1.506

811

695

598

1.506

3

Desa Teluk Waru

800

422

378

268

800

4

Desa Tajur

2.901

1.537

1.364

1.002

2.901

5

Desa Samuntai

4.075

2.183

1.892

1.420

4.075

6

Desa Lombok

1.840

946

894

621

1.840

7

Desa Pait

4.140

2.156

1.984

1.398

4.140

8

Desa Olung

1.620

858

762

508

1.620

9

Desa Kayungo

1.015

536

479

335

1.015


407


JUMLAH NO

KECAMATAN/DESA

JUMLAH PENDUDUK

JIWA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

KK

1.529

802

727

553

1.529

10

Desa Jemparing

11

Desa Tiwei

637

326

311

218

637

12

Desa Belimbing

586

300

286

187

586

13

Desa Long Gelang

463

234

229

155

463

14

Desa Krayan Jaya

1.000

525

475

338

1.000

15

Desa Bukit Seloka

1.154

600

554

367

1.154

16

Desa Krayan Sentosa

1.652

863

789

469

1.652

17

Desa Krayan Makmur

822

428

394

280

822

18

Desa Kayungo Sari

2.089

1.091

998

628

2.089

19

Desa Krayan Bahagia

1.833

945

888

617

1.833

20

Desa Sawit Jaya

2.254

1.190

1.064

786

2.254

21

Desa Sekurou Jaya

1.281

679

602

409

1.281

22

Desa Kerta Bhakti

1.494

790

704

490

1.494

23

Desa Adang Jaya

517

277

240

184

517

24

Desa Tajer Mulya

1.508

797

711

524

1.508

25

Desa Brewe

282

158

124

95

282

26

Desa Atang Pait

626

327

299

205

626

IX

Kec. Long Kali

23.987

12.676

11.311

8.306

23.987

1

KelurahanLong Kali

5.073

2.662

2.411

1.730

5.073

2

DesaMuara Telake

2.061

1.064

997

693

2.061

3

DesaSebakung

1.077

581

496

375

1.077

4

DesaBente Tualan

1.076

589

487

381

1.076

5

DesaMendik

2.835

1.494

1.341

955

2.835

6

DesaMunggu

726

384

342

272

726

7

DesaMuara Pias

511

269

242

193

511

8

DesaMuara Toyu

575

318

257

210

575

9

DesaPerkuwen

256

139

117

90

256

10

DesaPinang Jatus

312

182

130

100

312

11

DesaMuara Lambakan

536

275

261

176

536

12

DesaKepala Telake

175

105

70

66

175


408


JUMLAH NO

KECAMATAN/DESA JIWA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

KK

JUMLAH PENDUDUK

13

DesaMendik Makmur

939

487

452

335

939

14

DesaMendik Karya

899

472

427

303

899

15

DesaMendik Bhakti

836

457

379

281

836

16

DesaSebakung Taka

1.129

602

527

405

1.129

17

DesaPetiku

859

434

425

281

859

18

DesaSebakung Makmur

277

149

128

99

277

19

DesaMaruat

935

488

447

323

935

20

DesaMuara Adang II

94

50

44

37

94

21

DesaMakmur Jaya

1.457

774

683

510

1.457

22

DesaGunung Putar

648

345

303

240

648

23

DesaPutang

701

356

345

251

701

X

Kec. Tanjung Aru

7.976

4.193

3.783

2.863

7.976

1

Desa Keladen

577

314

263

208

577

2

Desa Tanjung Aru

2.486

1.305

1.181

894

2.486

3

Desa Labuangkallo

1.081

577

504

399

1.081

4

Desa Lori

1.708

875

833

599

1.708

5

Desa Selengot

959

510

449

365

959

6

Desa Random

493

256

237

170

493

7

Desa Senipah

672

356

316

228

672

Dari tabel tersebut dapat terlihat untuk jumlah penduduk Kecamatan Tanah Grogot adalah sebanyak 65.405 jiwa, Kecamatan Kuaro sebanyak 25.635 jiwa, Kecamatan Pasir Belengkong sebanyak 24.683 jiwa, Kecamatan Muara Komam sebanyak 12.055 jiwa, Kecamatan Batu Sopang sebanyak 20.353 jiwa, Kecamatan Muara Samu sebanyak 5.575 jiwa, Kecamatan Batu Engau sebanyak 15.191 jiwa, Kecamatan Long Ikis sebanyak 39.183 jiwa, Kecamatan Long Kali, sebanyak 23.987 jiwa dan Kecamatan Tanjung Harapan sebanyak 7.976 jiwa. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

409


Dapat disimpulkan untuk kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Tanah Grogot, dan untuk Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil berada pada Kecamatan Muara Samu. Alokasi anggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.113 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

(Rp.)


(%)

1

2010

8.766.507.874,32

6.376.292.485,00

72,73

2

2011

10.992.699.146,63

8.670.747.979,00

78,88

3

2012

12.834.058.287,59

10.404.062.431,00

81,07

4

2013

13.744.218.350,00

11.119.611.070,00

80,90

5

2014

14.087.898.281,00

12.420.984.093,00

88,17

6

2015

10.374.954.181,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.60.425.381.939,54 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.48.991.698.058,00 atau 81,08 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

sebesar

Rp.10.374.954.181,00. C.


Permasalahan 1)

Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Organisasi Masyarakat Perdesaan.


410


2)

Masih terdapat beberapa wilayah perdesaan yang kondisi geografisnya sulit dijangkau.

3)

Perubahan

konsep

atau

paradigma

pembangunan

masyarakat dari Pembangunan Masyarakat (Community Development /CD) menjadi Pemberdayaan Masyarakat Empowerment

(Community

/CE)

belum

sepenuhnya

dipahami oleh Pelaku Pemberdayaan. 4)

Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai periode tertentu.

5)

Belum

optimalnya

peran

aktif

kelompok

masyarakat

tertentu dalam pembangunan. 6)

Terbatasnya akses/informasi bagi masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan.

b.

Solusi 1)

Melakukan

upaya

peningkatan

kualitas

SDM

aparat

Pemerintahan Desa dan Pengurus Organisasi Masyarakat Perdesaan

melalui

pelatihan

dan

peningkatan

keterampilan. 2)

Membangun media informasi dan komunikasi yang efektif bagi masyarakat atas akses informasi pembangunan.

3)

Perlunya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens kepada seluruh stakeholder pembangunan menuju integrasi perencanaan pembangunan yang sesungguhnya.

23. STATISTIK Penyelenggaraan

urusan

statistik

diarahkan

kepada

upaya

memperkuat basis data, khususnya yang dapat mendukung proses perencanaan pembangunan.


411


A.

Program dan Kegiatan Pada kurun waktu tahun 2010 - 2014, penyelenggaraan urusan statistik dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : a.

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 1.

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.

2.

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB.

3.

Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA).

4.

Penyusunan Indeks Kesejahteraan (INKESRA).

5.

Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

6.

Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas Elektronik.

7.

Penyusunan KDA,INKESRA,Profil Ekonomi dan PDRB.

8.

Penyusunan Data Base Sosial Ekonomi Kabupaten Paser.

9.

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser.

B.

Capaian Kinerja Dalam

kurun

waktu

tersebut

telah

diupayakan

mendokumentasikan data daerah dalam bentuk penyusunan Buku PDRB,

Profil Kabupaten,

Kabupaten

Paser

dalam Angka, dan

sebagainya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel IV.114 Program Data/Informasi/Statistik Tahun 2010 – 2014

NO

DATA/STATISTIK

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

-

1

1

1

1

Penyusunan Profil Daerah

-

1

-

-

-

Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah

-

-

-

-

1

Penyusunan dan pengumpulan PDRB Kabupaten

1

-

1

1

1

Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)

1

1

1

1

1


412


NO

TAHUN

DATA/STATISTIK

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

1

1

Penyusunan Indek Kesejahteraan (INKESRA)

Alokasi anggaran urusan statistik dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.115 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Statistik Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

287.800.000,00

287.800.000,00

100,00

2

2011

413.562.000,00

350.570.600,00

84,77

3

2012

68.537.500,00

66.275.600,00

96,70

4

2013

-

-

5

2014

919.160.000,00

826.362.960,00

6

2015

160.617.500,00

-

89,90 -

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan statistik selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.1.689.059.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.531.009.160,00 atau 90,64 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan statistik sebesar Rp.160.617.500,00.

24. KEARSIPAN Urusan

kearsipan

merupakan

salah

satu

urusan

wajib

yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Penyelenggaraan kearsipan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan– ketentuan Pokok Kearsipan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1971 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri, yang dalam penerapannya disebut dengan Sistem Kearsipan Pola Baru. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

413


Tujuan kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta menyediakan bahan pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan pemerintah. A.

Program dan Kegiatan Pada kurun waktu Tahun 2010 - 2014 pembangunan kearsipan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu : a.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.

b.

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1.

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.

2.

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

3.

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan .

c.

4.

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.

5.

Supervisi dan monitoring kearsipan.

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

d.

1.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah .

2.

Supervisi dan Monitoring Kearsipan.

3.

Pembenahan dan Penataan Arsip.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.

Penyediaan sarana layanan informasi arsip.

2.

Sosialisasi/penyuluhan

kearsipan

dilingkungan

instansi

pemerintah/swasta. 3.

Pembinaan arsip masuk desa.

4.

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan.


414


B.

Capaian Kinerja Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka hasil-hasil pembangunan bidang kearsipan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : Tabel IV.116 Perkembangan Penanganan Kearsipan Tahun 2010-2014

No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1

Box

4

5

3

-

-

2

Kartu

-

-

-

-

-

3

Buku

4

36

4

-

-

4

Jumlah arsip yang ditata: 118

183

45

-

-

4

36

4

-

-

Berkas Buku

Untuk arsip in aktif SKPD (unit pengelola) yang dititipkan ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Paser yang masa waktu retensi 10 (sepuluh) tahun ke atas : a.

Rak arsip

:

90 rak.

b.

Box arsip

:

1.830 box.

c.

Arsip tertata

:

20.069 berkas.

Alokasi anggaran urusan kearsipan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


415


Tabel IV.117 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kearsipan Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

70.000.000,00

69.380.930,00

99,12

2

2011

1.031.047.435,00

935.569.086,00

90,74

3

2012

330.060.010,00

294.160.890,00

89,12

4

2013

594.516.405,00

481.883.110,00

81,05

5

2014

660.076.070,00

639.148.058,00

96,83

6

2015

118.300.000,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kearsipan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.2.685.699.920,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.420.142.074,00 atau 90,11 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan kearsipan sebesar Rp.118.300.000,00. C.


b.

Permasalahan 1)

Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) penata arsip.

2)

Rendahnya sarana pemeliharaan arsip.

Solusi 1)

Meningkatkan

mutu

Pengelola

Arsip

seperti

melalui

pelatihan atau menugaskan studi pada Jurusan Kearsipan dan Perpustakaan di Universitas Gajah Mada. 2)

Meningkatkan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.


416


25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika pada awalnya hanya dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Paser meliputi pemberitaan daerah dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Bentuk kegiatan itu dilaksanakan dengan bekerjasama dengan mass media, media cetak, elektronik, TV Data dan bulletin yang diterbitkan oleh bagian humas dan protokol. Dengan berlakunya PP No. 41 tahun 2007, maka semenjak tahun 2009 Komunikasi dan informatika berada didalam jajaran Dinas Perhubungan. A.


kurun

waktu tahun

2010

-

2014,

penyelenggaraan

pembangunan dibidang komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yakni : a.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa 1.

Pendataan Jaringan Warung Internet dan Counter.

2.

Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Pengembangan Jaringan Internet Pedesaan.

3.

Penyusunan Perda Pemb. Tower & Pemb. Warnet.

4.

Penyusunan Media Informasi dalam Bentuk Buletin.

5.

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

6.

Penunjang publikasi informasi.

7.

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

8.

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.

9.

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.

10. Penyebaran Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Paser. b.

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 1.



417


2.

Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah.

3.

Pengendalian,

Pengawasan

dan

Pembinaan

Jasa

Telekomunikasi.

c.

4.

Pengoperasian Mobil Internet.

5.

Kerjasama Produksi dan Penyiaran dengan Media Elektronik.

6.

Penulisan autobiografi.

7.

Penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah.

8.

Penyusunan Buku Kumpulan Pidato Bupati.

Program Pengembangan Data/Informasi, melalui kegiatan : 1.

B.

Pengembangan Teknologi Informasi.

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Adapun capaian pelaksanaan Urusan Komunikasi dan informatika dalam kurun waktu 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : a.

Pelaksanaan program dalam urusan Komunikasi dan informatika tahun 2010 antara lain sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa Alokasi anggaran untuk program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa dalam APBD tahun 2010 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.959.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.150.632.500,00 atau 93,58 % dan melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu kegiatan Pendataan Jaringan Warung Internet dan Counter, Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Pengembangan Jaringan Internet Pedesaan, Penyusunan Perda Pembangunan Tower &

Pemb.

Warnet, serta

kegiatan

Penyusunan

Media

Informasi dalam Bentuk Buletin. 2.

Program Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Tujuan

Program

penyebarluasan obyektif,

adalah

informasi

dengan


ini

untuk

pembangunan

alokasi

mewujudkan daerah

anggaran

yang

sebesar 418


Rp.1.660.164.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.594.555.500,00 atau 97,12 %. Dan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu : Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Penyusunan Buku Kumpulan Pidato Bupati dan Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah. b.

Pada tahun 2011 pelaksanaan program dalam urusan komunikasi dan informatika antara lain adalah sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa Alokasi anggaran untuk program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa dalam APBD tahun 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.026.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.975.988,00 atau 77,17 % dan melaksanakan 2 (empat) kegiatan yaitu kegiatan Pengawasan Keberadaan Tower dengan alokasi dana

Rp.21.044.000,00

dengan

realisasi

anggaran

Rp.15.467.500,00 atau 73,50 % dan Kegiatan Perijinan Frekuensi ke KPID Provinsi Pusat dengan alokasi dana Rp.22.982.000,00

dengan

realisasi

anggaran

Rp.18.508.488,00 atau 80,53 %. 2.

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Tujuan

Program

penyebarluasan

ini

adalah

informasi

untuk

mewujudkan

pembangunan

daerah,

pengembangan kerjasama produksi dan penyiaran serta pengembangan media informasi melalui peliputan skala lokal dengan alokasi anggaran Rp.2.705.522.750,00 dengan realisasi

anggaran

persentase

Rp.2.608.249.820,00

realisasi

melaksanakan

4

anggaran

(empat)

96,40

kegiatan

atau

%.

capaian

Program

yaitu

ini

kegiatan

pengawasan pembinaan terhadap pengelolaan warnet, penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Kerjasama produksi dan penyiaran dengan TVRI stasiun kaltim dan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

419


kegiatan Pengembangan media informasi melalui peliputan skala lokal. c.

Pada Tahun Anggaran 2012, Program dan kegiatan prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.

Program kerjasama informasi dengan mass media dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.2.506.379.700,00 atau 92,89 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.2.698.298.400,00, melalui kegiatan : a)


b)

Kerjasama Produksi

dan Penyiaran Dengan

TVRI

Stasiun Kaltim. c)

Pengendalian,

Pengawasan

dan

Pembinaan

Jasa

Telekomunikasi. d)

Pengoperasian

Mobil

Internet

untuk

peningkatan

pelayanan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika. e)

Kerjasama Produksi dan Penyiaran dengan Layanan Penyiaran Berlangganan.

2.

Program Program Pengembangan Data/Informasi dengan alokasi anggaran Rp.107.502.000,00 serta realisasi serapan anggaran Rp.95.751.490,00 dengan persentase serapan anggaran 92,23 %, melalui kegiatan : a)

Pengembangan Teknologi Informasi Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

melaksanakan

pengembangan terhadap teknologi informasi sebagai contohnya adalah kegiatan pembuatan konten website sabagai

sarana

peningkatan

pengembangan

sumberdaya manusia dalam urusan komunikasi dan informatika. d.

Pada tahun 2013, Program dan kegiatan prioritas urusan komunikasi

yang

dilaksanakan

Dishubkominfo

pada

Tahun

Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

420


1.

Program kerjasama informasi dengan mass media dengan alokasi

anggaran

Rp.3.721.512.000,00

serta

realisasi

capaian anggaran Rp.3.133.216.550,00 atau persentase capaian program 84,19 % , melalui kegiatan : a)


b)

Pengendalian,

Pengawasan

dan

Pembinaan

Jasa

Telekomunikasi. c)

Pengoperasian Mobil Internet.

d)

Kerjasama Produksi dan Penyiaran dengan Media Elektronik.

2.

Program Pengembangan Data/Informasi dengan alokasi anggaran Rp.84.805.000,00 serta realisasi capaian anggaran Rp.42.522.000,00 atau persentase capaian program 50,14 %, melalui kegiatan : a)

Pengembangan Teknologi Informasi Hasil

pelaksanaan

program

Pengembangan

Data/Informasi adalah dengan adanya peningkatan teknologi data/informasi dengan penambahan konten website Hosting 1 untuk lebih bisa meningkatkan kualitas

koneksi

jaringan

agar

bisa

memberikan

data/informasi kepada masyarakat yang lebih akurat dan bermutu. e.

Pada

tahun

2014,

Urusan

Komunikasi

dan

Informatika

dilaksanakan dengan hasil pelaksanaan program antara lain : 1.

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media mempunyai alokasi

anggaran

realisasi

serapan

sebesar

Rp.5.657.342.000,00

anggaran

dengan

Rp.5.387.385.900,00

atau

capaian persentase realisasi keuangan 95,23 % dengan melaksanakan

5

(lima)

kegiatan

yaitu

:

Kegiatan

Penyebarluasan Informasi Pembangunan, Kegiatan Publikasi dan

Dokumentasi

Pengendalian, LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

Kegiatan

Pengawasan

Pemerintah, dan

Kegiatan

Pembinaan

Jasa 421


Telekomunikasi, Kegiatan Pengoperasian Mobil Internet, Kegiatan Kerjasama Produksi dan Penyiaran dengan Media Elektronik dengan capaian persentase realisasi keuangan 88,34 %. Hasil pelaksanaan Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media adalah kerjasama pemerintah daerah dengan media cetak seperti Kaltim Post untuk menyebarluaskan informasi pembangunan di Kabupaten Paser; kegiatan peliputan-peliputan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Paser terhadap kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda penting pemerintah dalam wilayah Kabupaten Paser dan disiarkan melalui siaran media elektronik lokal;

adanya

kegiatan mobil internet di Kecamatan – kecamatan yang bertujuan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan akan informasi di wilayah kecamatan; serta dari

Kerjasama

produksi dan penyiaran dengan media elektronik yang salah satu kegiatannya adalah adanya penayangan hasil peliputan Tim Kominfo di TV berlangganan yang dapat menambah pengetahuan akan informasi tentang kegiatan-kegiatan penting yang diadakan di wilayah Kabupaten Paser. 2.

Program Pengembangan Data / Informasi Program Pengembangan Data / Informasi mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.50.655.000,00 dengan realisasi serapan

anggaran

persentase

realisasi

Rp.27.150.000,00 keuangan

melaksanakan

1

(satu)

Pengembangan

Teknologi

53,60

kegiatan Informasi

atau %,

program

yaitu Hasil

capaian ini

Kegiatan

pelaksanaan

program Pengembangan Data/Informasi adalah dengan adanya

peningkatan

teknologi

data/informasi

dengan

penambahan konten website Hosting 1 untuk lebih bisa meningkatkan

kualitas

koneksi

jaringan

agar

bisa

memberikan data/informasi kepada masyarakat yang lebih akurat dan bermutu. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

422


Alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.118 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

1.821.023.900,00

1.745.188.000,00

95,84

2

2011

4.782.592.950,00

4.495.794.166,00

94,00

3

2012

5.161.493.350,00

4.667.183.337,00

90,42

4

2013

16.657.946.000,00

14.464.740.560,00

86,83

5

2014

9.311.640.000,00

8.805.030.165,00

94,56

6

2015

15.092.642.485,00

-

Jumlah

alokasi

anggaran

untuk

urusan

-

Komunikasi

dan

Informatika selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.37.734.696.200,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.34.177.936.228,00 atau 90,57 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran

urusan

Komunikasi

dan

Informatika

sebesar

Rp.15.092.642.485,00. C.


Permasalahan 1) Masih belum optimalnya peran komunikasi dan informatika dalam menunjang dan menyebarluaskan informasi tentang pembangunan daerah di Kabupaten Paser. 2) Belum maksimalnya kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan

asli

daerah

dari

bidang

komunikasi

dan

informatika.


423


3) Pemerataan

pembangunan

di

bidang

komunikasi

dan

informasi yang belum merata sampai ke wilayah pelosokpelosok desa di seluruh Kabupaten Paser. b.

Solusi 1) Untuk meningkatkan peran komunikasi dan informatika dalam menunjang dan menyebarluaskan informasi,maka perlu

dibentuk

SKPD

yang

khusus

menangani

urusan

komunikasi dan informatika. 2) Kontribusi bidang komunikasi dan informatika terhadap pendapatan asli daerah perlu koordinasi dengan instansi terkait, untuk menentukan langkah-langkah kongkret yang harus

dilakukan

dengan

memperhatikan

kemampuan

keuangan daerah. 3) Upaya dalam melakukan pemerataan pembangunan di bidang komunikasi

dan

informasi

adalah

dengan

memberikan

kemudahan provider dalam mendirikan tower/BTS bersama.

26. PERPUSTAKAAN Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki

setiap

orang

agar

bisa

menjawab

tantangan kehidupan.

Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara yang dapat kita capai, diantaranya melalui perpustakaan. Menurut RUU Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan adalah fasilitas atau tempat menyediakan sarana bahan bacaan. Tujuan dari perpustakaan sendiri, khususnya perpustakaan perguruan tinggi adalah memberikan layanan informasi untuk kegiatan belajar,

penelitian,

dan

pengabdian

masyarakat

dalam

rangka

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.


424


Untuk memenuhi fungsinya, Kantor Perpustakaan yang kini bersama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ini tidak hanya melakukan fungsinya sebagai tempat layanan perpustakaan kepada masyarakat umum namun juga secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat. A.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Paser, yaitu : a.

Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan. 1.

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar.

2.

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.

3.

Perpustakaan Keliling.

4.

Pembinaan Perpustakaan.

5.

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca.

6.

Pengembangan SDM Perpustakaan.

7.

Pengembangan

Jaringan

Kerjasama

Pelayanan

Pelaporan

(Penilaiaan

Perpustakaan. 8.

Cetak Buku Sejarah Paser.

9.

Monitoring,

Evaluasi

dan

Perpustakaan Desa). 10. Pengembangan Minat dan Budaya Baca. 11. Pengolahan Bahan Pustaka. 12. Peningkatan Layanan Perpustakaan. 13. Perbaikan koleksi bahan pustaka yang rusak. B.

Pelaksanaan Urusan Perpustakaan a.

Tahun

2010,

Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan Perpustakaan. Alokasi anggaran untuk program ini


425


sebesar

Rp.127.673.050,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.93.885.000,00 atau 73,54 %. b.

Tahun

2011,

Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan Perpustakaan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar

Rp.60.024.120,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.57.129.400,00 atau 95,18 %. c.

Tahun

2012,

Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan


Rp.361.469.938,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.343.684.200,00 atau 95,08 %. d.

Tahun

2013,

Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan


Rp.1.226.846.862,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.1.156.467.690,00 atau 94,26 %. e.

Tahun

2014,

Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan Perpustakaan, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar

Rp.1.109.051.700,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.1.084.189.400,00 atau 97,76 %. Alokasi anggaran urusan perpustakaan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.119 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Perpustakaan Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

2.218.233.910,00

1.889.111.780,00

85,16

2

2011

2.105.979.350,00

1.743.541.402,00

82,79

3

2012

2.917.999.529,00

2.547.506.017,00

87,30

4

2013

4.804.318.621,00

4.123.658.194,00

85,83

5

2014

4.030.982.964,00

3.674.726.873,00

91,16

6

2015

3.209.786.764,00

-


426


Jumlah alokasi anggaran untuk urusan perpustakaan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.16.077.514.374,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.13.978.544.266,00 atau 86,94 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan perpustakaan sebesar Rp.3.209.786.764,00. C.


Permasalahan 1)

Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka yang dimiliki Kantor Perpustakaan.

2)

Belum adanya tenaga fungisional (pustakawan dan dan arsiparis).

3)

Pengunjung pespustakaan yang relatif rendah.

4)

Layanan perpustakaan belum banyak menjangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Paser.

b.

Solusi 1)

Menambah koleksi pustaka dan kenyamanan ruang baca untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

2)

Menyediakan jasa internet gratis untuk meningkatkan jumlah pengunjung serta memudahkan pengunjung dalam mencari

reperensi

yang

tidak

tersedia

oleh

Kantor

pegawai

untuk

perpustakaan dan arsip. 3)

Mengoptimalkan menjalankan

semangat

program

kerja

bantuan

dan

Blogrand

oleh

Perpustakaan Nasional dan Program Arsip Masuk Desa (AMD) oleh ANRI. 4)

Melakukan penataan ruang baca untuk member kenyamanan guna peningkatan jumlah pengunjung.

5)

Mengoptimalkan mobil operasional perpustakaan untuk memenuhi permintaan pelayanan perpustakaan keliling.


427


PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN 1.

PERTANIAN A.

Program dan Kegiatan Selama kurun waktu tahun 2010 – 2014 penyelenggaraan urusan pertanian yang terdiri dari Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan, yaitu : a.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.

2.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Pertanian).

3.

Penyuluhan

dan

Pendampingan

Petani

dan

Pelaku

Agribisnis. 4.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani/PBS/PBN.

5.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

6.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani/PBS/PBN.

7.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Pendamping PUAP APBN).

8.

Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (TP3K).

9.

Peningkatan Kemampuan Pembaga Petani (Perkebunan).

10. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. b.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1.

Penanganan

Pasca

Panen

dan

Pengolahan

Hasil

Perkebunan.

c.

2.

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Perkebunan.

3.

Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Pertanian.

4.

Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan 1.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan.


428


2.

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

3.

Penelitian

dan

Pengembangan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan Tepat Guna ( Pengembangan Aneka Sayuran). 4.

Penelitian

dan

Pengembangan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan Tepat Guna (Pengembangan Jeruk). 5.

Penelitian

dan

Pengembangan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan Tepat Guna (Perlindungan Tanaman Pertanian). 6.

Penyuluhan

dan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan Tepat Guna (Perlindungan Tanaman Terpadu). d.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 1.

Penilaian Angka Kredit dan Kinerja Penyuluh.

2.

Peningkatan

kapasitas

tenaga

penyuluh

pertanian/

perkebunan. 3.


4. e.

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 1.

Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.

2.

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat (Penetapan Harga TBS).

3.

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat.

4.

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atau Hasil Produksi Perkebunan (Penetapan Harga TBS).

f.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan.

2.

Fasilitasi

Sertifikasi

Lahan

Perkebunan

(Revitalisasi

Perkebunan). 3.

Fasilitasi Sertifikasi Lahan Perkebunan.

4.

Fasilitasi Sertifikasi Lahan Pertanian.


429


5.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penangkaran Tanaman Perkebunan.

6.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penangkaran.

7.


8.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penangkaran Tanaman Perkebunan.

9.

Penanganan Pengolahan Hasil Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendampingan APBN).

10. Penanganan Pengolahan Hasil. 11. Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi. 12. Pengembangan Bibit Unggul Lokal dan Nasional dan Padi Hibrida (Banprov. 2013). 13. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan. 14. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian . 15. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan. 16. Pengembangan Kebun Karet Rakyat. 17. Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Rakyat. 18. Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan. 19. Pengembangan Lahan Pertanian. 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (Optimasi Lahan dan Jalan Usaha Tani) (Banprov. 2013). 21. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (Optimasi Lahan dan Jalan Usaha Tani) . 22. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (Pestisida) (Banprop 2013). 23. Penyediaan

Sarana

Produksi

Pertanian/

Perkebunan

(Penyediaan Saprodi dan Pengawasan Pupuk Pertanian). 24. Penyediaan

Sarana

Produksi

Pertanian/Perkebunan

(Pengawasan Pabrik Pengolahan Hasil Perkebunan dan Teknologi Pasca panen). 25. Penyediaan

Sarana

Produksi


(Pengawasan Pupuk bersubsidi).


430


26. Penyediaan

Sarana

Produksi


(Penyediaan Saprodi dan Pengawasan Pupuk Pertanian). 27. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna (Pengembangan Rice Estate). 28. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendampingan APBN). 29. Perluasan Lahan Sawah (Percetakan Sawah) (Banprov. 2013) g.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1.

Optimasi Pusat kesehatan Hewan (DAK Pertanian 2007).

2.

Optimasi Pusat kesehatan Hewan (DAK Pertanian 2008).

3.

Optimasi pusat kesehatan hewan.

4.

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

5.

Pendataan Masalah Peternakan.

6.

Pengadaan dan pendistribusian obat, vaksin dan peralatan kesehatan ternak.

h.

7.

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.

8.

Surveilance dan Penyidikan Penyakit Hewan.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1.

i.

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1.

Optimasi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

2.

Pengawasan Perdagangan Ternak dan Produk Bahan Asal Ternak.

3. j.

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.

Pelatihan dan bimbingan teknis pengoperasian teknologi tepat guna.

2.

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepatguna.

k.

Program Pengembangan Perencanaan, Data dan Informasi, dengan kegiatan : 1.

Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten.


431


l.

Program

Pemberdayaan

Penyuluh


Lapangan, dengan kegiatan : 1.

Peningkatan

kapasitas

tenaga

penyuluh

pertanian/

perkebunan. 2.


3.

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan.

4.

Penilaian Angka Kredit dan Kinerja Penyuluh.

5.

Pekan Kontak Tani Nelayan Daerah (PEDA) dan Pekan Kontak Tani Nelayan Nasional (PENAS).

B.

Tanaman Pangan a.

Pelaksanaan Urusan Pertanian Tanaman Pangan Penyelenggaraan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan

aktivitas

penyediaan

komoditas

hasil–hasil

pertanian yang berkualitas dan pengembangan usaha pertanian dengan

pemilihan

produktivitas

tinggi,

komoditas memiliki

pertanian nilai

yang

ekonomi

memiliki

tinggi

dan

mempunyai peluang pasar yang terbuka serta usaha pengolahan produk pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak dan memiliki

kontribusi

yang

besar

terhadap

perekonomian

Kabupaten Paser. Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai 12,66 % dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 13,61 %, sementara pertumbuhannya pada tahun 2010 sebesar 9,79 % dan tahun 2014 25,75 %. Kondisi riil ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian terus tumbuh dan berkembang didalam memberikan kontribusi pertumbuhan pembangunan di daerah. Tabel

berikut

menggambarkan

hasil-hasil

penyelenggaraan

urusan pertanian tanaman pangan.


432


Tabel IV.120 Luas Panen Padi dan Palawija Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014 ( Ha ) Komoditi

2010

2011

2012

2013

2014

11.627

9.525

10.213

10.304

9.023

Jagung

285

151

310

248

273

Ubi Kayu

121

193

136

109

97

Ubi Jalar

k107

150

80

122

70

Kacang Tanah

124

85

84

78

52

Kedelai

197

138

77

161

78

Kacang Hijau

55

50

13

17

23

Padi

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser 2014

Dibandingkan dengan tanaman bahan makanan lainnya tanaman padi memiliki luas panen yang paling luas, yaitu 9.023 Ha pada tahun 2014 menurun seluas 2.604 dibandingkan pada tahun 2010 seluas 11.627 Ha, diikuti tanaman jagung juga mengalami penurunan sebanyak 12 Ha dimana pada tahun 2014 seluas 273 Ha sedangakan pada tahun 2010 seluas 285 Ha. Sedangkan tanaman dengan luas panen paling rendah adalah kacang hijau, hanya seluas 23 Ha. Fakta di atas memberikan gambaran bahwa tanaman padi dan jagung masih mendominasi sub sektor tanaman bahan makanan Kabupaten Paser, akan tetapi luas panen cenderung menurun diantaranya disebabkan karena gagal panen dan karena alih fungsi lahan. Tabel IV.121 Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014 Komoditi

2010

2011

2012

2013

2014

41.397

34.445

37.044

41.098

36.844

998

532

1.060

764

850

Ubi Kayu

1.669

2.633

1.875

1.502

1.344

Ubi Jalar

1.030

1.446

767

1.163

665

Padi Jagung


433


Kacang Tanah

163

112

111

98

70

Kedelai

220

155

85

174

87

Kacang Hijau

60

54

14

19

26

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser 2014

Bila dibandingkan

jumlah produksi masing-masing komoditi

tersebut, tanaman padi mempunyai jumlah produksi yang paling tinggi,

yaitu

36.844

ton,

diikuti

singkong/umbi-umbian

sebesar 1.344 ton dan ubi jalar 665 ton. Dengan demikian, meskipun tidak menjadi komoditi unggulan di sub sektor tanaman bahan makanan, produksi kayu dan ubi jalar setidaknya bisa menambah pendapatan bagi petani. Tabel IV.122 Luas (Ha) dan Produksi Panen (Ton) Padi dan Jagung Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014

Tahun

Padi

Jagung

Luas Panen

Produksi

Luas Panen

Produksi

2010

11.627

41.397

285

998,00

2011

9.525

34.445

151

531,50

2012

10.213

37.044

310

1.059,73

2013

10.304

41.098

248

763,90

2014

9.023

36.844

273

849,86

b.

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tanaman Pangan Berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan bidang Pertanian Pangan tersebut, maka capaian kinerja bidang Pertanian Pangan selama kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


434


Tabel IV.123 Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Pertanian Pangan Tahun

No

Uraian

1

Perkembangan Produksi Padi

2

Persentase Perkembangan Produksi Padi

2010

2011

2012

2013

2014

41.397

34.445

37.044

41.098

36.844

-6,60

-16,79

7,55

10,94

-10,35

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum perkembangan produksi padi per tahun yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang pertanian mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah produksi padi sebesar 4.553 ton, pada tahun 2014

perkembangan

produksi

padi

sebesar

36.844

ton

dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 41.397 ton, dengan persentase penurunan Perkembangan Produksi Padi sebesar 11 %, penurunan ini diakibatkan adanya sebagian alih fungsi lahan pertanian ke lahan perkebunan dan pertambangan. Dari seluruh program maupun kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2010–2014 dan capaian kinerja yang diperoleh serta berbagai keberhasilannya hal ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Adapun total belanja yang dianggarkan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah : Tabel IV.124 Total Anggaran APBD dan Realisasinya 2010 – 2014 Dalam Pencapaian Kinerja Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun

Anggaran

Realisasi

Persentase (%)

2010

6.479.055.180

3.752.646.339

57,92

2011

7.723.380.300

5.287.556.259

68,46

2012

10.043.614.695

8.774.522.093

87,36

2013

19.477.229.115

14.027.919.508

72,02


435


2014

5.808.579.700

4.899.145.676

84,34

Dari Tabel Total anggaran APBD dan realisasinya terlihat adanya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Paser untuk mendukung dan memajukan sub sektor pertanian tanaman pangan. Dari tahun 2010 hingga 2014 berbagai program dan kegiatan telah didanai untuk mensejahterahkan petani dengan persentase realisasi anggaran kisaran 57,92 % hingga 87,36 %. c.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanian Tanaman Pangan 1)

Permasalahan Alih fungsi pemanfaatan lahan dari lahan basah yang peruntukannya untuk padi dan palawija, mulai

dipakai

untuk pengembangan lahan perkebunan yang diperuntukkan untuk sawit. Sebaiknya lahan basah dipertahankan untuk ketersediaan penyangga pangan (padi dan palawija). 2)

Solusi Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kesepakatan bersama antara stakeholder agar tiidak terjadi alih fungsi pemanfaatan lahan dan perlunya dipercepat Peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Perlindungan Lahan Pertanian.

C.

Perkebunan a.

Pelaksanaan Urusan Pertanian Perkebunan Hasil pelaksanaan pembangunan bidang perkebunan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


436


Tabel IV.125 Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Status, Tahun 2010 – 2014 (Ha) Komoditi

2010

2011

2012

2013

2014

108.060,30

124.451,70

157.326,00

181.945,78

182,155.78

PR

40.104,30

50.310,20

71.140,00

71.167,00

71.377,00

PBN

17.212,00

17.212,00

17.212,00

22.342,00

22.342,00

PBS

50.744,00

56.929,50

68.974,00

88.436,78

88.436,78

KARET

9.796,32

10.928,21

12.694,00

13.986,00

14.107,00

9.187,32

10.319,21

12.085,00

13.527,00

13.648,00

PBN

399,00

399,00

399,00

399,00

399,00

PBS

210,00

210,00

210,00

60,00

60,00

850,50

724,20

591,90

380,50

268,0

850,50

724,20

591,90

380,50

268,0

PBN

-

-

-

-

-

PBS

-

-

-

-

-

4.133,00

3.926,04

3.725,50

3.354,00

2.912,00

Kopi

3.042,54

2.563,74

2.284,30

1.690,00

1.368,30

Lada

175,21

160,05

148,44

112,75

108,25

Lainnya

477,83

364,00

364,50

281,00

230,00

KELAPA SAWIT

PR

KAKAO PR

KELAPA

Dari tabel tersebut di atas, pada tahun 2010 luas areal kebun sawit 108.060,30 ha terjadi peningkatan pada tahun 2014 seluas 182.155,50 Ha atau sekitar 68,57 %. Di samping kelapa sawit masih banyak lagi jenis perkebunan, antara lain karet, kelapa, kopi, kakao, lada dan lain-lain. Luas kebun karet di Kabupaten Paser pada tahun 2010 seluas 9.796,32 Ha dan pada tahun 2014 meningkat menjadi seluas 14.107,00 Ha, kelapa dalam hingga tahun 2014 seluas 2.912,00 Ha, kopi seluas 1.368,30 Ha dan kakao seluas 268,00 Ha, lada 108,25 Ha, dan tanaman lainnya 230,00 Ha. Komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Paser sebagian besar berstatus sebagai perkebunan rakyat hingga LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

437


tahun 2012, namun pada tahun 2013 hingga 2014 perkebunan sawit lebih didominasi perkebunan besar swasta yakni seluas 88.436,78 Ha (48,55 %) sedangkan sisanya berstatus perkebunan rakyat seluas 71.377 Ha (39,2 %) dan perkebunan besar Negara seluas 22.342 Ha (12,27 %).Untuk perkebunan karet dan kakao persentase perkebunan rakyat tahun 2014 masing – masing adalah 96,75 % dan 100 %. Tabel IV.126 Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014 (Ton) Komoditi

2011

2012

2013

2014

830.648,57

918.680,44

1.004.545,56

1.043.317,80

1.359.491,14

Karet

8.017,77

10.574,07

10.272,40

10.585,49

10.783,70

Kelapa

7.703,93

7.090,07

6.647,32

6.054,77

5.621,33

Kopi

2.904,45

650,58

418,26

287,69

244,67

Kakao

149,38

148,95

130,87

107,05

74,85

Lada

71,67

58,67

49,09

41,74

33,14

436,19

891,82

828,20

706,7

469,92

K Sawit

Lainnya

2010

Jumlah produksi kelapa sawit di Kabupaten Paser tahun 2014 sebanyak 1.359.491,14 Ton atau naik 30,30 % dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditi lain yaitu karet sebesar 10.783,70 Ton atau sebesar 1,87 %. Sedangkan pada komoditi lainnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 kelapa 7,16 %, kopi 15 %, kakao 30,07 % dan lada 20,6 %. b.

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Perkebunan Berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan bidang Perkebunan tersebut, maka capaian kinerja bidang Pertanian dan Perkebunan selama kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


438


Tabel IV.127 Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Pertanian dan Perkebunan

No 1

2

Tahun

Uraian

2010

Pengembangan produksi Sawit (Ton) Persentase Perkembangan Produksi Kelapa Sawit (%)

830.648,57

2011

2012

918.680,44 1.004.545,56

17,50

10,60

2013

2014

1.043.317,80

1.359.491,14

3,86

30,30

9,35

Perkembangan produksi kelapa sawit (TBS) mengalami kenaikan dari 830.648,57 ton pada tahun 2010 menjadi 1.359.491,14 ton pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan sebesar 63,67 %. Dari seluruh program maupun kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2010 – 2014 serta capaian kinerja yang diperoleh dan berbagai keberhasilannya didukung oleh ketersediaan kucuran anggaran pemerintah daerah. Adapun total belanja yang dianggarkan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah : Tabel IV.128 Total Anggaran APBD dan Realisasinya 2010 – 2014 Dalam Pencapaian Kinerja Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun

Anggaran

Realisasi

Persentase (%)

2010

6.479.055.180

3.752.646.339

57,92

2011

7.723.380.300

5.287.556.259

68.46

2012

10.043.614.695

8.774.522.093

87,36

2013

19.477.229.115

14.027.919.508

72,02

2014

5.808.579.700

4.899.145.676

84,34


439


Dari Tabel di atas terlihat bahwa Total anggaran APBD dan realisasinya ada perhatian pemerintah daerah Kabupaten Paser untuk mendukung dan memajukan subsektor perkebunan. c.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanian Perkebunan 1)

Permasalahan Animo masyarakat membuka maupun peremajaan kebun sawit masih besar dan belum sepenuhnya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sedangkan perusahaan-perusahaan swasta belum sepenuhnya menaati kewajiban menyiapkan 20 % dari luas kebunnya untuk kepentingan kebun plasma.

2)

Solusi Perusahaan swasta yang berusaha di Kabupaten Paser perlu diberi penegasan untuk menaati kewajiban yang telah ditetapkan, yakni kewajiban menyiapkan 20 % dari luas lahan kebunnya untuk kepentingan kebun plasma.

D.

Peternakan a.

Pelaksanaan Urusan Pertanian Peternakan Khusus

pembangunan

peternakan

tidak

hanya

untuk

meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak. Usaha peternakan di Kabupaten Paser pada umumnya merupakan usaha rakyat bersifat sambilan dan berskala kecil (sapi, kerbau, kambing dan unggas), namun cukup memberikan harapan dalam hal pengembangannya. Secara umum target peningkatan pendapatan melalui peningkatan populasi dan target pencapaian produksi daging dari tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan, dari berbagai jenis populasi hewan ternak besar yang ada di Kabupaten Paser, sapi potong mempunyai jumlah populasi yang paling banyak terlihat dari tabel berikut :


440


Tabel IV.129 Populasi Ternak (ekor) Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014 Komoditi

2010

2011

2012

2013

2014

Ternak Besar Sapi Kerbau Kambing Domba

10.334

12.189

15.580

15.326

17.345

635

553

537

467

528

5.875

4.847

5.105

6.146

6.468

82

58

23

180

33

181.315

55.150

135.850

0

0

1.385.112

837.449

169.851

273.256

1.019.348

9.012

12.890

16.012

18.408

35.648

31.871

1.275

215

400

3.466

Ternak Kecil Ayam Ras Ayam Buras Itik Ayam Petelur

Dari tabel di atas diketahui bahwa tahun 2010 populasi ternak sapi 10.334 ekor dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 17.345 ekor, diikuti populasi kambing sebanyak 6.468 ekor, kerbau sebanyak 528 ekor, dan terakhir domba sebanyak 33 ekor. Respon masyarakat untuk memelihara ternak besar semakin meningkat seiring dengan harga daging di pasar lokal yang semakin mahal dan diiringi adanya bantuan ternak bakalan dari pemerintah daerah. Hasil budidaya inilah yang kemudian diberikan kembali kepada petani yang belum mendapatkan. Dilihat perkembangannya, sapi memiliki perkembangan paling tinggi dibanding komoditi ternak yang lain. Dibanding tahun 2010 maka ditahun 2014 jumlah ternak sapi naik sebesar 67,84 %, kambing naik 10,09 %, sedangkan untuk komoditi kerbau dan domba mengalami penurunan yang masing-masing sebesar 16,85 % untuk kerbau dan 59,76 % untuk domba.


441


Tabel IV.130 Banyaknya Ternak yang Dipotong (ekor) di Kabupaten Paser, Tahun 2010 – 2014 Komoditi

2010

2011

2012

2013

2014

2.125

2.495

1.838

2.371

3.040

70

97

9

2

5

2.459

2.427

2.471

2.546

2.471

17

18

0

5

107

2.073.545

2.172.244

1.217.759

1.309.400

1.967.589

855.360

970.832

1.029.081

111.734

458.322

4.714

4.982

5.281

3.570

19.576

Ternak Besar Sapi Kerbau Kambing Domba Ternak Kecil Ayam Ras Ayam Buras Ayam Petelur

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser 2014

Tabel IV.131 Banyaknya Daging yang Diproduksi di Kabupaten Paser, Tahun 2010 – 2014 Komoditi

2010

2011

2012

2013

2014

Sapi

335,64

394,09

290,31

314,95

324,27

Kerbau

13,53

18,75

1,74

0,39

0,97

Kambing

33,20

32,76

33,36

34,37

33,36

Domba

0,27

0,29

0

0,08

1,70

Ayam Buras

1.548,94

1.662,67

909,67

978,12

1.469,79

Ayam Petelur

1.516,70

917,01

185,99

299,22

1.116,19

Ternak Besar

Ternak Kecil

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser 2014

Jumlah ternak yang dipotong terutama ternak sapi mengalami kenaikan daritahun 2010 sebanyak 2.125 ekor menjadi 3.040 ekor pada tahun 2014 atau mengalami kenaikan sebanyak 43,06 % LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

442


akan tetapi pertumbuhan produksi daging terutama daging sapi mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 335,64 ton menjadi 324,27 ton pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,39 % atau sekitar 11,37 ton. Kecukupan daging penduduk Kabupaten Paser untuk per orang sebanyak 1,49 kg. b.

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Peternakan Berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan bidang Peternakan tersebut, maka capaian kinerja bidang kelautan, perikanan dan peternakan selama kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel IV.132 Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Peternakan

No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Pengembangan Ternak Besar (ekor) Sapi Kerbau Kambing Domba Persentase (%) Perkembangan Ternak Besar Sapi Kerbau Kambing Domba

876 10 13 3

1.855 (82) (1.028) (24)

3.391 (16) 258 (35)

(254) (70) 1.041 157

209 61 1.921 (147)

9,26 (94,00) 0,22 3,80

17,95 (12,91) (17,50) (29,27)

27,82 (2,89) 5,32 (60,34)

(1,63) (13,04) 20,39 682,61

13,17 13,06 42,25 (81,67)

3

Ketersediaan Daging Sapi

335,64

394,09

290,31

314,95

324,27

4

Persentase Ketersediaan DagingSapi

21,29

17,41

0

8,49

2,96

1

2

Penjelasan capaian indikator di atas adalah sebagai berikut : 1)

Menurunnya jumlah populasi ternak sapi pada tahun 2013 disebabkan oleh : a)

Besarnya jumlah pemotongan ternak yang mencapai 2.371 ekor, dan jumlah pemotongan akan lebih besar


443


lagi pada hari-hari besar keagamaan maupun acaraacara besar lainnya. b)

Selain

pemotongan,

berkurangnya

ternak

juga

diakibatkan kematian ternak sebanyak 54 Ekor. c)

Sementara pertambahan populasi ternak sapi dari pemasukan yang berasal dari luar daerah sebanyak 1.312 ekor hanya untuk memenuhi produksi daging di RPH, sedangkan kelahiran hanya sebanyak 2.366 ekor, sehingga menyebabkan tidak adanya perkembangan populasi dari jumlah populasi tahun 2012.

2)

Menurunnya jumlah populasi ternak kerbau pada tahun 2011-2013 disebabkan oleh : a)

Rendahnya konsumsi masyarakat akan daging kerbau jika dibanding dengan daging sapi maupun daging ayam, sehingga masyarakat cenderung memelihara sapi, kambing maupun ayam dan petani jarang menggunakan kerbau untuk menggarap sawah (tenaga kerja) karena adanya mekanisasi pertanian.

b)

Tidak adanya pengadaan ternak kerbau pada tahuntahun tersebut.

3)

Menurunnya jumlah populasi ternak kambing pada tahun 2011-2013 disebabkan oleh : a)

Besarnya jumlah pemotongan ternak yang mencapai 2.495 ekor (41.31 %) dari jumlah populasi th 2011 yakni 5.875 ekor, dan seperti halnya sapi jumlah pemotongan akan lebih besar lagi pada hari-hari besar keagamaan maupun acara-acara besar lainnya.

b)

Tidak adanya pemasukan ternak pada tahun tersebut menyebabkan penurunan jumlah populasi.

Dari seluruh program maupun kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2010 – 2014 serta capaian kinerja yang diperoleh dan berbagai keberhasilannya didukung oleh ketersediaan kucuran LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

444


anggaran pemerintah daerah. Adapun total belanja

yang

dianggarkan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah : Tabel IV.133 Total Anggaran APBD dan Realisasinya 2010 – 2014 dalam Pencapaian Kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun

Anggaran

Realisasi

Persentase (%)

2010

7.520.973.906,00

6.970.263.802,00

92,68

2011

13.517.024.083,00

9.938.748.090,00

73,53

2012

19.343.576.606,00

16.173.119.250,00

83,61

2013

20.549.548.116,00

11.923.785.353,00

58,02

2014

8.096.881.970,00

7.637.925.292,00

94,33

Dari tabel di atas terlihat bahwa total anggaran APBD dan realisasinya ada perhatian pemerintah daerah Kabupaten Paser untuk mendukung dan memajukan subsektor peternakan. Dari tahun 2010 hingga 2014 berbagai program dan kegiatan telah didanai

untuk mensejahterakan

petani dengan

persentase

realisasi anggaran kisaran 58,02 % hingga 94,33 %. c.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanian Peternakan 1)

Permasalahan Budidaya ternak masih bersifat sampingan belum dijadikan usaha utama dari petani sehingga peningkatan ternak besar masih perlu dipacu.

2)

Solusi Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengembangan integrasi sawit sapi yang keberhasilannya sangat baik karena

tersedianya

peningkatan

hijauan

pemanfaatan

makanan

lahan

ternak

peruntukan

dan

hijauan

makanan ternak itu sendiri agar lebih berkualitas dalam ketersediaan pakan.


445


Alokasi anggaran urusan pertanian dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.134 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanian Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

9.059.932.216,00

7.919.602.480,24

87,41

2

2011

15.930.641.123,00

12.625.292.492,00

79,25

3

2012

18.794.080.180,00

16.546.937.458,00

88,04

4

2013

29.789.674.654,00

23.552.520.711,00

79,06

5

2014

23.772.943.574,00

20.532.871.653,00

86,37

6

2015

27.761.286.814,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan pertanian selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.97.347.271.747,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.81.177.224.794,24 atau 83,39 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp.27.761.286.814,00.

2.

KEHUTANAN Penyelenggaraan pembangunan kehutanan diarahkan untuk menata dan mengevaluasi kembali kondisi kehutanan serta merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan misi penghijauan dan peremajaan kembali sektor kehutanan kabupaten. Pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2013, penyelenggaraan pembangunan dibidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi, yang kemudian sejak pertengahan tahun 2013 sampai tahun 2015 menjadi Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk urusan kehutanan sebagai berikut :


446


a.

Terjaga dan terpeliharanya keutuhan dan fungsi hutan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari baik di daerah hulu dan hilir kawasan DAS.

b.

Terciptanya pengaturan kewilayahan/zonasi serta batas-batas wilayah dari kegiatan usaha pertambangan untuk menekan perluasan dampak negatif dari kegiatan tersebut.

c.

Meningkatnya luas daerah yang telah mendapat rehabilitasi hutan dan lahan maupun yang melaksanakan upaya konservasi hutan dan lahan, serta menurunnya luasan lahan kritis.

d.

Meningkatnya upaya pengamanan hutan dan menurunnya pelanggaran hukum di bidang kehutanan.

e.

Meningkatnya penerimaan pembangunan daerah dari sektor kehutanan dan pertambangan. Upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi

urusan kehutanan dalam upaya meningkatkan pelayanan maksimal di sektor kehutanan diantaranya adalah : a.

Pengamanan Hutan dan Pemberantasan Ilegal loging.

b.

Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan.

c.

Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

d.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan.

e.

Pemantapan Kawasan Hutan.

f.

Peningkatan Sumber Daya Manusia.

A.

Program dan Kegiatan Untuk mencapai target tersebut maka penyelenggaraan urusan kehutanan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu : a.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.

Optimalisasi PNPB-Penertiban Penerimaan PSDH-DH dan Rekonsilisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan.


447


2.

Pembinaan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi pada pemegang IUPHHK dan pemegang izin pinjam pakai hutan.

3.

Pembinanaan dan penertiban pengelolaan industri primer hasil hutan .

4.

Pengelolaan & Pemanfaatan Hutan-Rapat Koordinasi dalam Rangka Penegasan Status dan Fungsi Hutan & Kawasan Hutan.

5.

Pengemb. hasil hutan non kayu-sisa dana aneka usaha kehutanan (budidaya gaharu) seluas 31 Ha.

6.

Pengemb. hasil hutan non kayu-sisa dana aneka usaha kehutanan (budidaya rotan) seluas 100 Ha.

7.

Pengembangan hasil hutan non kayu-pengembangan aneka usaha kehutanan (budidaya gaharu) seluas 60 Ha.

8.

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu-Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (budidaya rotan) seluas 60 Ha.

9.

Pengembangan hasil hutan non kayu-sisa dana pemeliharaan tanaman tahun I kegiatan budidaya rotan seluas 20 Ha.

10. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

-

intensifikasi

pengawasan,

pengendalian

dan

pembinaan kegiatan pemanfaatan hutan . 11. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan - pengawasan, pengendalian penatausahaan hasil hutan . 12. Pengembangan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dan non kawasan hutan. 13. Perbenihan dan perhutanan sosial kehutanan. b.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.

Pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan

gerakan

rehabilitasi hutan dan lahan dana pendamping kegiatan RHL.


448


2.

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan(Sisa Dana Pemeliharaan tanaman persemaian (kebun bibit desa) sebanyak 3 unit.

3.

Pembuatan

bibit/benih

Pembuatan

tanaman

tanaman

kehutanan-sisa

dana

(kebun

desa)

persemaian

bibit

sebanyak 1 unit. 4.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan-sisa dana pembuatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 80 Ha.

5.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan-sisa dana pembuatan hutan rakyat murni seluas 45 Ha.

6.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Sisa Dana Pemeliharaan Tanaman Tahun I Kegiatan Reboisasi seluas 825 Ha).

7.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Sisa Dana Pemeliharaan Tanaman Tahun I Kegiatan HR Murni) seluas 510 Ha.

8.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan-sisa dana pembuatan hutan rakyat murni seluas 797 Ha.

9.


10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan - sisa dana pemeliharaan tanaman tahun I kegiatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 75 Ha. 11. Rehabilitasi

Hutan

dan

Lahan-sisa

dana

reboisasi

(Rehabilitasi Hutan) seluas 600 Ha. 12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan-sisa dana pembuatan hutan rakyat murni seluas 1.381 Ha. 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan-sisa dana pembuatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 834 Ha. 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan-reboisasi (Rehabilitasi Hutan) seluas 500 Ha. 15. Rehabilitasi Hutan dan Lahan-pemeliharaan tanaman tahun I kegiatan hutan rakyat murni seluas 795 Ha. 16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan-pemeliharaan tanaman th. I kegiatan hutan pola tumpang sari seluas 605 Ha. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

449


17. Rehabilitasi Hutan dan Lahan-Pembuatan Hutan Rakyat Murni seluas 680 Ha. 18. Rehabilitasi Hutan dan Lahan-pembuatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 543 Ha. 19. Rehabilitasi Hutan dan Lahan- reboisasi (Rehabilitasi Hutan) seluas 300 Ha. 20. Rehabilitasi hutan dan lahan-pembuatan hutan rakyat murni seluas 350 Ha. 21. Rehabilitasi hutan dan lahan-pembuatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 225 Ha. 22. Rehabilitasi Hutan dan Lahan-reboisasi (Rehabilitasi Hutan) seluas 50 Ha. 23. Rehabilitasi hutan dan lahan-pembuatan hutan rakyat murni seluas 1.100 Ha. 24. Pembinaan dan monitoring rehabilitasi hutan dan lahan. 25. Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan Pembangunan Kebun Bibit Rakyat. 26. Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan Pembukaan Lahan dan Rehabilitasi Lahan Wilayah Sekitar DAS. 27. Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan partisipasi dalam upaya rehabilitasi hutan. 28. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Hutan. 29. Penyusunan Rencana Tahunan RHL. 30. Penyusunan RPRHL dan RTnRHL. 31. Reboisasi pembuatan persemaian dan pembibitan serta pos jaga Tahura (DAK Tahun 2014). 32. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR Tahun 2001). 33. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR Tahun 2002). 34. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR Tahun 2003). 35. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR Tahun 2004). 36. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR Tahun 2005).


450


c.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1.

Pengelolaan Kawasan Konservasi

Hutan Lindung Gunung

Lumut. 2.

Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan Gunung Lumut.

3.

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan-Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu.

4. d.

Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Ala 1.

Pengelolaan

dan

rehabilitasi

mangrove-sisa

dana

pemeliharaan tanaman tahun kegiatan rehabilitasi hutan bakau seluas 70 Ha. 2.


3.


4.

Pengelolaan

dan

rehabilitasi

mangrove-pemeliharaan

tanaman tahun I kegiatan rehabilitasi hutan bakau seluas 20 Ha. 5.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH (Penyusunan Ranc. Teknis Keg. Penghijauan seluas 133 Ha).

6.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Sisa Dana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan (HR. Pola Tumpang Sari) seluas 2.403 Ha.

7.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-sisa dana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Mangrove (Hutan Bakau) seluas 199 Ha.

8.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-sisa dana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (Budidaya Tanaman Rotan) seluas 100 Ha.


451


9.

Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Reboisasi seluas 1.500 Ha.

10. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan seluas 3.125 Ha. 11. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan aneka usaha kehutanan (budidaya tanaman gaharu)seluas 31 Ha. 12. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan rehabilitasi mangrove (hutan bakau) seluas 100 Ha. 13. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan (HR Murni & HR pola tumpang sari) seluas 2.586 Ha. 14. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan reboisasi seluas 650 Ha. 15. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan aneka usaha kehutanan (budidaya tanaman gaharu) seluas 60 Ha. 16. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Penghijauan (HR Murni) seluas 200 Ha. 17. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan (HR pola tumpang sari) seluas 225 Ha. 18. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan (HR pola tumpang sari) seluas 125 Ha. 19. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan budidaya rotan seluas 60 Ha. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

452


20. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan rehabilitasi mangrove seluas 80 Ha. 21. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan rehabilitasi mangrove seluas 105 Ha. 22. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Ranc.Teknis Kegiatan reboisasi seluas 300 Ha. 23. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan (HR Murni) seluas 1.100 Ha. 24. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan penghijauan (HR Murni) seluas 246 Ha. 25. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan rehabilitasi mangrove seluas 20 Ha. 26. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH-Penyusunan Ranc. Teknis Kegiatan reboisasi seluas 50 ha. e.

Program Peningkatan Usaha Kehutanan 1.

Pembinaan

tenaga

teknis-pengawas

tenaga

teknis

pengelolaan hutan produksi lestari. 2. f.

Sosialisasi Penatagunaan Usaha Kehutanan.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.

Pengembangan Data Informasi Lingkungan-Review Peta Kawasan Hutan dan Perairan.

2.

Pengembangan Data Informasi Lingkungan Penyusunan Buku Informasi Kehutanan.

3.

Pengembangan Data Informasi Lingkungan-Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan.


453


4.

Pengembangan Data Informasi Lingkungan Inventarisasi Potensi Tanaman Kehidupan.

g.

Program

pengembangan

ekowisata

dan

jasa

lingkungan

dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan 1.

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi pengelolaan tahura.

h.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

i.

Penyusunan Data Statistik Kehutanan.

Program

pengembangan

perencanaan

Data

dan

Informasi

Kehutanan 1.

Monitoring Evaluasi Kegiatan Kehutanan dan Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan.

j.

Program Peningkatan dan Pengembangan 1.

B.

Pameran Indo Green Foresty Expo ke-6 Tahun 2014.

Pelaksanaan Urusan Kehutanan Gambaran pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut a.

Pelaksanaan Urusan Kehutanan pada tahun 2010 Realisasi penyerapan dari dana Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.15.089.864.334,00 dengan realisasi keuangan untuk Belanja Langsung (BL) Rp.503.569.081,00 atau sebesar 3,34 %. Program yang dilaksanakan yaitu : 1)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Realisasi atau

penyerapan

42,2

%

dari

dana

sebesar

anggaran

Rp.425.658.000,00

tersedia

yaitu

sebesar

Rp.822.070.100,00 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :


454


a)

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan – Intensifikasi Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan. Tujuan kegiatan ini mengawasi, membina perusahaan dan desa/masyarakat di sekitar kawasan hutan. Alokasi

dana

sebesar

yang

tersedia

Rp.107.610.000,00

untuk

kegiatan

terealisasi

ini

sebesar

Rp.92.778.750,00 atau sebesar 86,22 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. b)

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil

Hutan

–

Pengawasan,

Pengendalian

Penatausahaan Hasil Hutan. Tujuan kegiatan ini untuk melakukan pengawasan terhadap

penatausahaan

Kabupaten

Paser

hasil

mengawasi

hutan dan

di

wilayah

mengendalikan

penatausahaan hasil hutan baik dalam KBK maupun KNBK. Alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.164.262.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.157.526.000,00 atau sebesar 95,90 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. c)

Pembinaan dan Penertiban Pengelolaan Industri Primer Hasil Hutan Tujuan kegiatan ini membina dan mengawasi industri primer hasil hutan di Kabupaten Paser dengan alokasi dana

yang

tersedia

untuk

kegiatan

ini

sebesar Rp.127.921.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.126.923.750,00 atau sebesar 99,22 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. d)

Perbenihan dan Perhutanan Sosial Kehutanan Tujuan kegiatan ini tersedianya stock bibit tanaman untuk kegiatan rehabilitasi dan perhutanan sosial dengan alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.49.186.500,00 dan terealisasi sebesar


455


Rp.48.429.500,00 atau sebesar 98,46 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Sebagai konsekuensi dana DAK/DR tidak terealisir terdapat target kinerja keluaran yang tidak/belum dapat dicapai antara lain : a)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - sisa dana aneka usaha kehutanan (budidaya rotan) seluas 100 Ha.

b)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - sisa dana aneka usaha kehutanan (budidaya gaharu) seluas 31 Ha.

c)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - sisa dana pemeliharaan tanaman tahun I kegiatan budidaya rotan seluas 20 Ha.

d)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - pengembangan aneka usaha kehutanan (budidaya gaharu) seluas 60 Ha.

e)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - pengembangan aneka usaha kehutanan (budidaya rotan) seluas 60 Ha.

Rendahnya pencapaian target kinerja disebabkan hal-hal berikut : a)

Tidak adanya kepastian jadwal asistensi DAK/DR oleh Tim Pembina Reboisasi Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan rencana definitif.

b)

Sulitnya menetapkan lokasi sasaran kegiatan RHL disebabkan adanya klaim penguasaan kepemilikan areal hutan oleh masyarakat setempat.

c)

Adanya tumpang tindih areal lahan yang diusulkan oleh masyarakat untuk kegiatan penghijauan yang ternyata dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

2)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Realisasi atau

3,77

penyerapan %


dari

dana anggaran

sebesar

Rp.69.263.750,00

tersedia

yaitu

sebesar

456


Rp.14.247.719.234,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain : a)

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana Pendamping Kegiatan RHL. Tujuan

kegiatan

ini

melakukan

pembinaan,

pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan agar terselenggaranya kegiatan RHL secara optimal.

Alokasi dana yang tersedia untuk

kegiatan ini sebesar Rp.79.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.69.263.750,00 atau sebesar 86,74 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Sebagai konsekuensi dana DAK/DR tidak terealisir terdapat target kinerja keluaran yang tidak/belum dapat dicapai antara lain : a)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berasal dari DAK/DR tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2010 ini berbagai permasalahan dan kendala yaitu : 

Rencana definitif (RD) untuk sisa dana DAK/DR tahun 2001 hingga 2005 harus direvisi karena standart teknis dan biaya sudah mengalami perubahan.



Untuk kegiatan RHL di dalam kawasan hutan di

lapangan

mengidentifikasi

terkendala areal

oleh

kawasan

sulitnya

hutan

yang

perlu/layak direboisasi. 

Areal/lahan telah banyak dibebani perijinan atau kegiatan lain sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan RHL.

3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program ini direalisasikan dalam Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan Lindung Gunung Lumut. Tujuan kegiatan ini melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi


457


Hutan Lindung Gunung Lumut dengan melaksanakanan koordinasi/konsultasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Kehutanan.

Alokasi dana yang

tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.20.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.467.331,00 atau sebesar 42,18 % dan realisasi fisik sebesar 42,18 %. Terdapat kendala kurangnya fasilitas pendukung seperti ketersediaan mobil double gardan mengingat lokasi sangat berat. b.

Pelaksanaan Urusan Kehutanan pada tahun 2011 Urusan Kehutanan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.014.983.185,00

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

Rp.789.018.492,00 atau 4,93 %. Beberapa program dan kegiatan yang

dilaksanakan

untuk

mendukung pembangunan

sektor

kehutanan tersebut pada tahun 2011 antara lain. 1)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang terdapat di Kabupaten Paser.

Untuk mendukung program tersebut, dialokasikan

anggaran sebesar Rp.864.255.400,00 dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp.474.130.620,00 atau

54,86

%.

Rendahnya

penyerapan

dikarenakan sebagian kegiatan

anggaran

ini

adalah kegiatan yang

bersumber dari dana DAK/DR yang belum bisa dilaksanakan pada tahun 2011 ini. Adapun hasil pelaksanaan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut. a)

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan-Rapat Koordinasi dalam Rangka Penegasan Status dan Fungsi Hutan dan Kawasan Hutan Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan

koordinasi

dalam rangka penegasan status dan fungsi hutan dan kawasan hutan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.92.156.800,00,00 LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

terealisasi

sebesar 458


Rp.91.292.420,00 atau 99,06 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. b)

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan – Intensifikasi Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi potensi dan pemanfaatan hutan pada areal yang telah dilakukan penebangan oleh perusahaan maupun kawasan

hutan.

Alokasi

masyarakat di sekitar anggaran

sebesar

Rp.81.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.66.496.700,00 atau 81,34 % dan realisasi fisik 99,66 %. c)

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan-Pengawasan, Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Tujuan kegiatan ini untuk melakukan pengawasan, pengendalian produksi dan peredaran hasil hutan dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan baik dalam KBK maupun KNBK di wilayah Kabupaten Paser. Alokasi anggaran sebesar Rp.132.052.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.131.537.100,00 atau 99,61 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

d)

Pembinaan

Dan

Penertiban

Pengelolaan

Industri

Primer Hasil Hutan Tujuan kegiatan ini membina dan mengawasi industri primer hasil hutan di Kabupaten Paser yang berada di Kecamatan Kuaro, Long Ikis dan Muara Komam. Alokasi anggaran sebesar Rp.97.452.800,00,00 dan terealisasi sebesar Rp.97.133.900,00,00 atau 99,65 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.


459


e)

Optimalisasi PNPB - Penertiban Penerimaan PSDH - DH dan Rekonsilisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan Kegiatan ini bertujuan untuk penertiban penerimaan PSDH - DR dan rekonsiliasi dana bagi hasil sumberdaya alam

kehutanan

rekonsiliasi

dana

diantaranya bagi

hasil

dengan sumber

mengikuti daya

alam

kehutanan. Alokasi anggaran sebesar Rp.87.752.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.87.670.500,00 atau 99,91 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Sebagai konsekuensi dana DAK/DR tidak terealisir terdapat target kinerja keluaran yang tidak/belum dapat dicapai antara lain : a)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - sisa dana aneka usaha kehutanan (budidaya rotan) seluas 100 Ha.

b)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - sisa dana aneka usaha kehutanan (budidaya gaharu) seluas 31 Ha.

c)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - sisa dana pemeliharaan tanaman tahun I kegiatan budidaya rotan seluas 20 Ha.

d)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - pengembangan aneka usaha kehutanan (budidaya gaharu) seluas 60 Ha.

e)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu - pengembangan aneka usaha kehutanan (budidaya rotan) seluas 60 Ha.

2)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.037.518.405,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.161.329.900,00 atau 8,25 % dan realisasi fisik sebesar 8,33 %. Rendahnya realisasi anggaran dan kegiatan ini dikarenakan 21 kegiatan dari 23 kegiatan program rehabilitasi hutan dan lahan adalah merupakan kegiatan yang dananya berasal/bersumber dari dana alokasi khusus/dana reboisasi (DAK/DR).


460


Adapun hasil pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah sebagai berikut. a)

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan Dana Pendamping

Kegiatan RHL Tujuan

kegiatan

ini

melakukan

pembinaan,

pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan agar terselenggaranya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara optimal. Dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.67.296.000,00

dan

terealisasi sebesar Rp.66.160.700,00 atau 98,31 % dan realisasi fisik 100 %. Sebagai konsekuensi dana DAK/DR tidak terealisir terdapat target kinerja keluaran yang tidak/belum dapat dicapai antara lain : a)

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan (Sisa Dana Pemeliharaan tanaman persemaian (kebun bibit desa) sebanyak 3 unit.

b)

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan - sisa dana Pembuatan tanaman persemaian (kebun bibit desa) sebanyak 1 unit.

c)


d)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - sisa dana pembuatan hutan rakyat murni seluas 45 Ha.

e)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Sisa Dana Pemeliharaan Tanaman Tahun I Kegiatan HR Murni) seluas 510 Ha.

f)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - sisa dana pembuatan hutan rakyat murni seluas 797 Ha.

g)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - sisa dana pembuatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 206 Ha.


461


h)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan – sisa dana pemeliharaan tanaman tahun I kegiatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 75 Ha.

i)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - sisa dana reboisasi (Rehabilitasi Hutan) seluas 600 Ha.

j)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - sisa dana pembuatan hutan rakyat murni seluas 1.381 Ha.

k)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - sisa dana pembuatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 834 Ha.

l)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - reboisasi (Rehabilitasi Hutan) seluas 500 Ha.

m)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - pemeliharaan tanaman tahun I kegiatan hutan rakyat murni seluas 795 Ha.

n)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - pemeliharaan tanaman th. I kegiatan hutan pola tumpang sari seluas 605 Ha.

o)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Pembuatan Hutan Rakyat Murni seluas 680 Ha.

p)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - pembuatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 543 Ha.

q)


r)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - pembuatan hutan rakyat murni seluas 350 Ha.

s)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - pembuatan hutan rakyat pola tumpang sari seluas 225 Ha.

t)


u)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - pembuatan hutan rakyat murni seluas 1.100 Ha.

v)

Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan Pembukaan Lahan dan Rehabilitasi Lahan Wilayah Sekitar DAS.


462


3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program ini melaksanakan kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan-Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu

dengan

Rp.163.180.000,00

alokasi

anggaran

dan

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp.153.557.972,00 atau 94,10 % dan realisasi fisik 94,48 %. Kendala kurang fasilitas pendukung kendala mobil double gardan mengingat lokasi sangat berat. Kegiatan-kegiatan dari program-program yang dananya berasal dari DAK/DR tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011 ini disebabkan adanya berbagai permasalahan dan kendala yaitu : a)

Adanya kompetisi kebutuhan lahan untuk lokasi sasaran kegiatan penghijauan dengan sektor lain, seperti

perkebunan,

pertanian

dan

sebagainya,

sehingga perlu dilakukan inventarisasi ulang terhadap lahan

kritis/lahan

tidak

produktif

yang

ada

di

Kabupaten Paser yang sesuai dengan kriteria RHL, terutama pada DAS-DAS prioritas yang mendesak untuk di rehabilitasi. b)

Kondisi Pemanfaatan kawasan hutan dan lahan yang sudah

mengalami

banyak

perubahan,

sehingga

rancangan teknis terdahulu yang telah disusun tidak bisa digunakan lagi sebagai acuan pelaksana fisik RHL di lapangan. c)

Anggaran untuk pelaksanaan RHL yang bersumber dari DAK/DR terdahulu tersebar pada beberapoa kode rekening, dimana anggaran tersebut merupakan sisa pelaksanaan RHL beberapa tahun yang lalu. Sedangkan isi kegiatan sudah tidak sesuai lagi untuk rencana pelaksanaan fisik diwaktu yang akan datang.

d)

belum adanya dokumen Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL) untuk jangka waktu 5 tahun serta untuk


463


rencanana Tahunan RHL (RTnRHL) di Kabupaten Paser. Sementara berdasarkan PP NO. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan serta Permenhut No. P.

70/Menhut-II/2008

Tentang

Pedoman

Teknis

Rehabilitasi Hutan dan Lahan, RPRHL dan RTnRHL tersebut harus disusun oleh kabupaten/kota sebagai dasar arahan pelaksanaan RHL, paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan fisik RHL tersebut. e)

Adanya

penerimaan

DBH

SDAK/DR

yang

belum

tercakup dalam dokumen anggaran Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser yang perlu dituangkan

dalam

dokumen

RPRHL

Kabupaten

Paser

sebagai

dasar

dan

RTnRHL

pembiayaan

pelaksanaan RHL di Kabupaten Paser. Beberapa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan urusan kehutanan

yang

dilaksanakan

oleh

Dinas

Kehutanan,

Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser tahun 2011 menyebabkan

sebagian

program/kegiatan

yang

telah

direncanakan sebelumnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hambatan-hambatan tersebut timbul baik dari internal dinas sendiri maupun dari aspek eksternal di luar dinas.

Beberapa

terpenuhinya

hambatan

target

yang

pelaksanaan

menyebabkan

tidak

program/kegiatan

tersebut adalah : a)

Sumberdaya manusia/aparatur yang dimiliki oleh dinas belum

sepenuhnya

dapat

menangani

seluruh

urusan/kegiatan yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab dinas. Sekalipun dari segi kuantitas sumberdaya aparatur yang ada cukup memadai, namun dari segi kompetensi terhadap tugas yang diemban masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Kondisi ini mengakibatkan hanya sebagian sumberdaya manusia/aparatur yang dimiliki oleh dinas yang dapat LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

464


melaksanakan rencana kegiatan/program yang telah direncanakan. b)

Keterbatasan

anggaran

yang

dialokasikan

untuk

pelaksanaan program/kegiatan dinas, mengakibatkan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi harus menerapkan

skala

prioritas

dalam

menetapkan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Akibatnya tidak seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan atau sekalipun

dilaksanakan

tidak

mencapai

sasaran

sebagaimana yang direncanakan. c)

Perubahan

kelembagaan

kehutanan,

dimana

sebelumnya

berada

dalam

penyuluh di

bawah

hal

penyuluhan

kehutanan Dinas

yang

Kehutanan,

Pertambangan dan Energi dan menjadi ujung tombak dalam

pelaksanaan

program/kegiatan

Rehabilitasi

Hutan dan Lahan telah dialihkan ke lembaga lain. Hal ini juga mengakibatkan munculnya hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan dimaksud, terutama dari

ketersediaan

sumberdaya

manusia/aparatur

pelaksana program/kegiatan. d)

Aksesibilitas terhadap daerah/lokasi kegiatan yang dibina serta terbatasnya sarana operasional yang dimiliki dinas menyebabkan upaya pembinaan dan pengawasan

tidak

dapat

berjalan

sebagaimana

mestinya. c.

Pelaksanaan Urusan Kehutanan pada tahun 2012 Urusan

Kehutanan

diselenggarakan

oleh

Dinas

Kehutanan,

Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran Biaya Langsung sebesar Rp.18.130.956.738,50 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.810.789.169,00 atau 4,47 %. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan sektor kehutanan tersebut pada tahun LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

465


2012 antara lain. 1)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan jabaran kegiatan berikut : a)


Hutan

-

Pengawasan

dan

Pengendalian

Penatausahaan Hasil Hutan. b)

Pembinaan dan Penertiban Pengelolaan Industri Primer Hasil Hutan.

c)

Optimalisasi PNPB-Penertiban Penerimaan PSDH-DH dan

Rekonsiliasi

Dana

Bagi

Hasil

Sumber

Daya

Pengawasan

dan

kehutanan. d)

Pengembangan,

Pengendalian,

Pembinaan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan. 2)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan pelaksanaan kegiatan berikut : a)


b)

Pembinaan

Masyarakat

Sekitar

Hutan

Untuk

Peningkatan Partisipasi Dalam Upaya Rehabilitasi Hutan. c)

Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan Pembangunan Kebun Bibit Rakyat.

d)

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Masyarakat

Hutan.

3)

e)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK/DR Tahun 2001).

f)


g)


h)


i)


j)

Penyusunan RPRHL dan RTnRHL.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan jabaran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :


466


a)

Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu.

b)


4)

Program Peningkatan Usaha Kehutanan, dengan pelaksanaan kegiatan berikut : a)

Pembinaan Tenaga Teknis - Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yaitu : 1)

Terbinanya Tenaga teknis dan pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang bertugas pada lima wilayah/kecamatan meliputi Kecamatan Batu Engau, Muara Samu, Muara Komam, Batu Sopang dan Pasir Belengkong.

2)

Terlaksananya Pembinaan dan penertiban pengelolaan industri primer hasil hutan pada lima kecamatan

yaitu

Kecamatan Batu Engau, Muara Samu, Muara Komam, Batu Sopang dan Pasir Belengkong. 3)

Terjaganya Kawasan Konservasi yaitu Tahura Lati Petangis yang berada di kecamatan Batu Engau dan Kawasan Konservasi Hutan Lindung Gunung Lumut.

4)

Terlaksananya inventarisasi potensi tanaman kehidupan di Kecamatan Muara Komam.

5)

Optimalisasi 2KPH yang telah terbentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK.674/Menhut-II/2011 tgl 1 Desember 2011 yaitu Unit 33 (KPH Sungai Telake) yang berlokasi dari Kecamatan

Muara

Komam

ke

arah

utara

sampai

Telake/Kecamatan Long Kali dan Unit 34 (KPH Sungai Kandilo) yang berlokasi dari Kecamatan Muara Komam ke arah

selatan

menuju

perbatasan

Provinsi

Kalimantan

Selatan. 6)

Penyusunan

dokumen rencana pengelolaan RHL (RPRHL)

dan rencana tahunan RHL (RTnRHL) dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 1,04 % dikarenakan terhambatnya proses pelelangan

untuk


penyusunan

dokumen

Rencana 467


Pengelolaan RHL (RPRHL) dan Rencana Tahunan RHL (RTnRHL).

Berdasarkan

Kerangka

Acuan

Kerja

(KAK)

Penyusunan RPRHL dan RTnRHL yang telah disusun, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender (5 bulan). Dalam pelaksanaannya, hingga akhir Juli 2012 (31 Juli 2012), proses lelang/tender belum juga berjalan sehingga sisa waktu yang ada di luar proses lelang (± 40 hari) tidak memungkinkan lagi untuk pelaksanaan pekerjaan penyusunan RPRHL dan RTnRHL tersebut. d.

Pelaksanaan Urusan Kehutanan pada tahun 2013 Urusan

Kehutanan

Pertambangan

diselenggarakan

dan

Energi Biaya

oleh

Dinas

Kabupaten

alokasi

anggaran

Langsung

sebesar

Rp.18.267.063.313,50

realisasi

Kehutanan,

Paser

(BL)

dengan

tahun

keuangan

2013 sebesar

Rp.1.607.840.000,00 atau sekitar 8,80 %. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan sektor kehutanan tersebut pada tahun 2013 antara lain. 1)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan antara lain : a)


Hutan

Pengawasan

dan

Pengendalian



c)

Optimalisasi PNPB - Penertiban Penerimaan PSDH-DH dan

Rekonsiliasi

Dana

Bagi

Hasil

Sumber

Daya

Pengawasan

dan

Kehutanan. d)

Pengembangan,

Pengendalian,

Pembinaan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan.


468


2)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan : a)


b)

Pembinaan

Masyarakat

Sekitar

Hutan

Untuk



3)

d)


e)


f)


g)


h)


i)

Penyusunan RPRHL dan RTnRHL.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan kegitan : a)

Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu.

b)


Hasil

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

telah

diselenggarakan seperti tersebut di atas yaitu : 1)

Capaian

kegiatan

pengembangan

pengendalian peredaran hasil hutan

pengujian

dan

pengawasan dan

pengendalian penatausahaan hasil hutan realisasi fisik tidak mencapai 100 % dikarenakan rapat tidak dilaksanakan sehingga anggaran makan minum tidak direalisasikan. 2)

Capaian kegiatan pembinaan dan pengelolaan industri primer hasil hutan dengan realisasi fisik tidak mencapai 100% dikarenakan keterbatasan sarana transportasi menuju lokasi perusahaan sangat terbatas.

3)

Terlaksananya

kegiatan

pengembangan,

pengendalian,

pengawasan dan pembinaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dan non kawasan hutan yang tidak mencapai 100 % LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

469


dikarenakan Pemerintah

adanya

mutasi

Kabupaten

Paser

pejabat

di

lingkungan

pada

seksi

informasi

monitoring dan evaluasi sempat terjadi kekosongan pada Pejabat Eselon IV, sehingga beberapa kegiatan tahun 2013 yang lain tidak sepenuhnya terealisasi dan terkendalanya waktu pelaksanaan dikarenakan beberapa kegiatan mulai dapat

dilaksanakan

pada

triwulan

IV.

Hal

ini

pula

diakibatkan dari kekosongan pejabat pada Seksi SIMEK. 4)

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan terpadu dengan realisasi fisik hanya mencapai 44,21 % dikarenakan SK Tim dari Bupati tidak terealisasi, diterbitkan bulan oktober 2013, kemudian Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser tidak memiliki kendaraan operasional serta keterbatasan personil.

5)

Kegiatan koordinasi pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan Gunung Lumut dengan realisasi fisik tidak mencapai 100 % dikarenakan kelebihan sisa dana dari pembelian laptop tidak menghabiskan pagu dana yang tersedia, pembelian spanduk dan pengadaan makan minum belum dilaksanakan karena kehabisan waktu (diatas tanggal 10 desember 2013).

6)

Tidak tercapainya 100 % untuk kegiatan pengembangan data informasi lingkungan riview peta kawasan hutan dan perairan dikarenakan sudah melaksanakan administrasi lapangan yaitu rencana peninjauan ke beberapa perusahaan yang akan di review peta kawasannya namun tidak ada tanggapan dari beberapa perusahaan yang ditinjau, biaya yang dianggarkan ada beberapa yang tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan RKA, masalah operasional lapangan yang tidak mendukung untuk pelaksanaan review peta kawasan hutan karena ada beberapa lokasi yang sangat sulit untuk dijangkau.

7)

Tidak tercapainya 100 % untuk kegiatan pengembangan data informasi lingkungan penyusunan buku informasi kehutanan


470


dikarenakan

adanya

mutasi

Pemerintah

Kabupaten

Paser

pejabat pada

dilingkungan

Seksi

Informasi

Monitoring dan Evaluasi sempat terjadi kekosongan pada Jabatan Eselon IV sehingga beberapa kegiatan tahun 2013 tidak sepenuhnya terealisasi dan terkendalanya waktu pelaksanaan

karena

beberapa

kegiatan

mulai

dapat

dilaksanakan pada triwulan IV, hal inipun dikarenakan kekosongan pada pejabat pada Seksi SIMEK. e.

Pelaksanaan Urusan Kehutanan pada tahun 2014 Sejak tahun 2014 nomenklatur SKPD yang membawahi urusan kehutanan berubah dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, sehingga program-program

terkait

penyelenggaraan

administrasi

perkantoran sudah dapat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan sendiri dan dapat dimasukkan sebagai penyelenggaraan urusan kehutanan. anggaran

Urusan

tersebut

Belanja

Rp.22.023.736.204,00

dilaksanakan

Langsung dengan

realisasi

dengan

alokasi

(BL)

sebesar

keuangan

sebesar

Rp.4.210.816.297,00 atau 19,12 %. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan sektor kehutanan tersebut pada tahun 2014 antara lain. 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b)

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

c)

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional. d)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

e)

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

f)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

g)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan.

h)

Penyediaan Makanan dan Minuman.


471


i) 2)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi .

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

b)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

c)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

d)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/

Perlengkapan

Gedung

Operasional. e)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kantor. f) 3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a)

4)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

b) 5)

Penyusunan Data Statistik Kehutanan.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan a)


Hutan

–

Pengawasan

dan

Pengendalian



c)

Optimalisasi PNPB - Penertiban Penerimaan PSDH-DH dan

Rekonsiliasi

Dana

bagi

hasil

Sumber

Daya

Pengawasan

dan

Kehutanan. d)

Pengembangan,

Pengendalian,

Pembinaan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan. e)

Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan Rehabilitasi Pada Pemegang IUPHHK dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Hutan.


472


6)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan a)


b)

Pembinaan

Masyarakat

Sekitar

Hutan

Untuk



d)


e)


f)


g)


h)


i)

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTRHL).

j)

Pembinaan dan Monitoring Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

k)

Reboisasi Pembuatan Persemaian dan Pembibitan Serta Pos Jaga Tahura (DAK Tahun 2014).

7)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan a)

Pengendalian

Kerusakan

Hutan

dan

Lahan

-

Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu. 8)

Program Peningkatan Usaha Kehutanan a)

Pembinaan Tenaga Teknis - Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

b) 9)

Sosialisasi Penatagunaan Usaha Kehutanan.

Program Pengembangan Perencanaan Data dan Informasi Kehutanan a)

Monitoring

Evaluasi

Kegiatan

Kehutanan

dan

Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan. 10) Program Peningkatan dan Pengembangan a)

Pameran Indo Green Foresty Expo Ke-6 Tahun 2014.


473


Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa kegiatan yang realisasi fisik dan pendanaannya masih rendah, diantaranya : 1)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan surat menyurat dinas serta pengiriman laporan kegiatan sehingga dapat mendukung pada terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Realisasi kegiatan ini pada tahun 2014 adalah 100 %, namun dalam realisasi keuangannya kegiatan ini malah 0,00 % atau sama sekali tidak dipergunakan karena pada item kegiatan belanja paket/pengiriman tidak menggunakan jasa paket pengiriman namun pengiriman surat dan dokumen lebih banyak menggunakan fasilitas surat elektronik (email).

2)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan listrik, air dan telepon kantor berupa pembayaran rekening listrik, air dan telepon

kantor

sehingga

dapat

mendukung

pada

terlaksananya tugas aparatur Dinas Kehutanan. Realisasi keuangan kegiatan ini pada tahun 2014 23,93

%

dikarenakan

biaya

telepon,

hanya sebesar listrik,

dan

kawat/faksimili/internet yang ditambahkan pada anggaran perubahan 2014 dari mulai bulan April sampai dengan Desember telah dibayarkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah sehingga dana yang ada pada akhirnya tidak digunakan. 3)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

pembayaran

pajak

kendaraan bermotor sehingga dapat mendukung pada terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan. Realisasi kegiatan ini tahun 2014 hanya mencapai 60,23 % dikarenakan belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

474


perizinan kendaraan dinas/operasional berupa belanja jasa STNK/BPKB telah dibayarkan untuk 4 kendaraan dan dana yang

tersisa

merupakan

kelebihan

anggaran

setelah

pembayaran pajak kendaraan. 4)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK/DR Tahun 2001 - 2005) Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung RHL dengan realisasi kegiatan sebesar 0 % dikarenakan permasalahan sebagai berikut : a)


perkebunan,

pertanian

dan

sebagainya,


kritis/lahan

tidak

produktif

yang

ada

di

Kabupaten Paser, yang sesuai dengan kriteria RHL, terutama pada DAS prioritas yang mendesak untuk direhabilitasi. b)

Kondisi pemanfaatan kawasan hutan dan lahan yang sudah

mengalami

banyak

perubahan,

sehingga

rancangan teknis terdahulu yang telah disusun tidak bisa digunakan lagi sebagai acuan pelaksanaan fisik RHL di lapangan. c)

Anggaran untuk pelaksanaan RHL yang bersumber dari DAK/DR terdahulu tersebar pada beberapa kode rekening, dimana anggaran tersebut merupakan sisa pelaksanaan RHL beberapa tahun yang lalu. Sedangkan isi kegiatan sudah tidak sesuai lagi untuk rencana pelaksanaan fisik di waktu yang akan datang.

d)

Belum adanya dokumen Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL) untuk jangka waktu 5 tahun serta Rencana Tahunan RHL (RTnRHL) di Kabupaten Paser. Sementara berdasarkan PP No. 76 tahun 2008 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan serta Permenhut No. P. 70/MenhutII/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan


475


dan Lahan, RPRHL dan RTnRHL tersebut harus disusun oleh

kabupaten/kota

sebagai

dasar

arahan

pelaksanaan RHL, paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan fisik RHL tersebut. e)

Adanya

penerimaan

DBH

SDAK/DR

yang

belum

tercakup dalam dokumen anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten

Paser

yang

perlu

dituangkan

dalam

dokumen RPRHL dan RTnRHL Kabupaten Paser sebagai dasar pembiayaan pelaksanaan RHL di Kabupaten Paser. 5)

Penyusunan Rencana Tahunan RHL Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung dokumen rencana pengelolaan RHL (RPRHL) dan rencana tahunan RHL (RTnRHL) dengan realisasi keuangan kegiatan sebesar 55,00

%

dikarenakan

pekerjaan, diantaranya

adanya

pengurangan

volume

honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan yang tidak direalisasikan dikarenakan bertentangan dengan kebijakan umum anggaran yang semestinya memang tidak diadakan. Serta honorarium tenaga lepas dan uang lembur yang tidak terserap habis karena jumlah personil yang terlibat dikurangi jumlahnya dari semula yang direncanakan. 6)

Pembinaan dan Monitoring Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan RHL Kabupaten Paser tahun 2014 dengan realisasi keuangan merupakan

sebesar

45,83

kegiatan

%

dana

dikarenakan pendamping

kegiatan dari

ini

kegiatan

DAK/DR yang bersumber dari APBN, dan dikarenakan kegiatan DAK/DR tersebut sepanjang tahun 2014 hanya dapat berjalan sebagian maka serapan pada kegiatan ini juga hanya dapat terealisasi seperti yang telah dijabarkan. 7)

Reboisasi Pembuatan Persemaian dan Pembibitan Serta Pos Jaga Tahura (DAK tahun 2014)


476


Kegiatan ini dilaksanakan untuk reboisasi dalam kawasan KHP persemaian dan pembibitan, pos jaga, dan resort KPH dengan realisasi keuangan sebesar 39,87 % dikarenakan terkendala oleh terlambatnya penyesuaian item kegiatan dengan

juklak/juknis

DAK

yang

baru

terbit

pada

pertengahan tahun, dan baru dapat disesuaikan saat anggaran perubahan. Oleh karena pengesahan anggaran perubahan tahun 2014 mengalami keterlambatan, maka beberapa item kegiatan yang terkait pengadaan barang dan jasa ; seperti belanja pemeliharaan lahan kehutanan, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, belanja

alat-alat

pertanian/peternakan/perikanan/

pertamanan dan kebersihan, belanja modal pengadaan tandem roller, belanja modal pengadaan/pembangunan mess/asrama,

tidak dapat

dilaksanakan

karena

tidak

tersedia cukup waktu untuk melaksanakan item kegiatan tersebut yang sebagian besar merupakan pengadaan fisik serta melalui mekanisme lelang. C.

Capaian Kinerja Pelaksanaan urusan kehutanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga tahun 2014 melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

diperoleh

kondisi

fisik

serta

pengelolaan

sektor

kehutanan dapat terlihat dari jabaran berikut.


477


Tabel IV.135 Rehabilitasi dan Kerusakan Kawasan Hutan INDIKATOR KINERJA

2010

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kerusakan Kawasan Hutan

2011

2012

2013

2014

0,22 %

0,22 %

0,13 %

0,14 %

0,14 %

74,68 %

68,62 %

62,57 %

56,51 %

50,45 %

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Tahun 2015 Keterangan : 1. Tahun 2010 Kegiatan RHL Menggunakan Data Tahun 2007 2. Data Kerusakan Hutan menggunakan Data BPDAS Mahakam-Berau

Tabel IV.136 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Statusnya

NO

I

FUNGSI

LUAS (HA)

HUTAN KONSERVASI

106,360.00

Cagar Alam 1

102,396.00

a. Cagar Alam Teluk Adang

55,586.00

b. Cagar Alam Teluk Apar

46,810.00

2

Suaka Margasatwa

-

3

Taman Wisata

-

4

Taman Buru

-

5

Taman Nasional

-

6

Taman Hutan Raya Lati Petangis

II

KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN

3,964.00 545,398.00

Hutan Lindung

1

116,419.00

a. Hutan Lindung Gunung Beratus

3,459.00

b. Hutan Lindung Gunung Lumut

41,462.00

c. Hutan Lindung Hulu S. Kendilo - Gunung Ketam

30,692.00

d. Hutan Lindung Hilir Sungai Sawang

14,356.00

e. Hutan Lindung Sungai Samu

26,450.00


478


Hutan Produksi a. Hutan Produksi S. Segendang - S. Samu b. Hutan Produksi S Kendilo - S. Biu 2

239,695.00 51,193.00 6,515.00

c. Hutan Produksi S. Samu 1

388.00

d. Hutan Produksi S. Samu 2

177.00

e. Hutan Produksi S. Toyu - S. Kuaro f. Hutan Produksi S. Tlambakan

180,744.00 678.00

Hutan Produksi Terbatas

3

a. Hutan Produksi Terbatas S. Toyu - G. Ketam b. Hutan Produksi Terbatas S. Kendilo - S. Payang c. Hutan Produksi Terbatas S. Sawang d. Hutan Produksi Terbatas S. Kendilo - G. Ketam

179,520.00 118,192.00 26,406.00 33,912.00 1,010.00

Hutan Produksi yang dapat dikonversi a. HPK S. Dili - S. Lomu

4

9,764.00 1,005.00

b. HPK S. Kerang 1

935.00

c. HPK S. Kerang 2

38.00

d. HPK S. Samu

53.00

e. HPK S. Telake

5,641.00

f. HPK S. Tiwei 1

739.00

g. HPK Swanslutung III

KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN

1

Areal Penggunaan Lain

2

Hutan Kota

IV

TUBUH AIR

V

KAWASAN TIDAK TERIDENTIFIKASI *) Total Luas Hutan

Sumber

:

Keterangan

:

1,353.00 477,213.00 477,213.00 13,016.00 6,685.00 1,148,672.00

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.942/Kpts-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang PenunjukanKawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur. *) Fungsi dan Status Kawasan yang tidak teridentifikasi karena adanya perbedaan versi batas administrasi Kabupaten Paser antara Provinsi Kaltim dengan Pemkab Paser.


479


Tabel IV.137 Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan TATA BATAS (KM) NO

KPH

1

Cagar Alam

2

BATAS LUAR

BATAS FUNGSI

JUMLAH

192,130.00

-

192,130.00

Hutan Lindung

-

401,768.60

401,768.60

3

Hutan Produksi

447,294.60

-

447,294.60

4

Hutan Produksi Terbatas

112,883.25

82,886.34

195,769.59

752,307.85

484,654.94

1,236,962.79

Jumlah Sumber

:

Buku Informasi Kehutanan Tahun 2014, Dinas Kehutanan Kabupaten Paser

Tabel IV.138 Luas Kawasan Hutan yang Telah Ditetapkan

NO

KPH

JUMLAH LOKASI/ KELOMPOK HUTAN

1

Cagar Alam

Teluk Apar

2

Tahura Lati Petangis

TOTAL LUAS (HA) 48,386.93 3,964

Jumlah

KETERANGAN Luas berdasarkan perhitungan secara GIS, sedangkan berdasarkan penetapan SK. Menhut Tahun 1993 seluas 46.900 Ha Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.141/Menhut-II/2013 tanggal 4 Maret 2013

52,350.93

Sumber : Buku Informasi Kehutanan Tahun 2014, Dinas Kehutanan Kabupaten Paser

Tabel IV.139 Luas dan Letak Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun Pembentukan No

KPH

2013 Jumlah (Unit)

Luas (Ha)

1

KPHP Kandilo

1

143.559,79

2

KPHP Telake

1

276.290,36

2

419.850,15

Jumlah



480


Tabel IV.140 Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutan Jenis Penggunaan No

Pertambangan

KPH

Jumlah Unit 1 2 3

Jumlah

Luas (Ha)

Jumlah Unit

Keterangan

Luas (Ha)

Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi

3

9,772.380

3

9,772.380

PKP2B 3 Perusahaan

13

42,115.576

13

42,115.576

PKP2B 4 Perusahaan IUP 9 Perusahaan

23

67,352.419

23

67,352.419

PKP2B 4 Perusahaan IUP 19 Perusahaan

Jumlah

39

119,240.375

39

119,240.375

Sumber data SIG Dinas Pertambangan Kab. Paser : Jumlah izin Pertambangan di Kabupaten Paser PKB2B : 8 izin (4 Perusahaan), IUP : 78 izin (72 Perusahaan)

Tabel IV.141 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

No

Nama Perusahaan

SK Definitif

SK Sementara

Jmlh (Unit)

Luas (Ha)

Jmlh (Unit)

Luas (Ha)

-

-

I.

HPH/IUPHHKHA

1

PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES

1

140,845

2

PT. GREATY SUKSES ABADI

1

31,080

3

PT. RIZKI KACIDA REANA

1

29,350

-

4

PT. TIMBER DANA

1

76,340

5

PT. INDOWANA ARGA TIMBER

1

6

PT. TELAKAI MANDIRI SEJAHTERA

1

SK Pencadangan Jmlh Luas (Unit) (Ha)

Total Jmlh (Unit)

Luas (Ha)

Ket

-

-

1

140,845

Lintas Kabupaten

1

39,190

2

70,270

Aktif

-

-

-

1

29,350

Aktif

-

-

-

-

1

76,340

Aktif, Lintas Kabupaten

127,000

-

-

-

-

1

127,000


12,320

-

-

-

-

1

12,320

Tidak Aktif


481


-

-

1

124,674

-

-

1

124,674

Habis masa berlaku dan masih Proses Perpanjang an

PT. INHUTANI II SUB UNIT TANAH GROGOT

1

16,816

-

-

-

-

1

16,816

Aktif

2

PT. TAMAN DAULAT WANANUSA

1

13,400

-

-

-

-

1

13,400

Aktif

3

PT. FAJAR SURYA SWADAYA

1

61,470

-

-

-

-

1

61,470


4

PT. JAYA BUMI PASER

-

-

-

-

1

37,457

1

37,457

SP 1 dari Menhut

9

508,621

1

124,674

2

76,647

12

709,942

7

PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY

II.

HTI/IUPHHK-HT

1

Jumlah


Tabel IV.142 Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan

NO

NAMA PERUSAHAAN PENYETOR

JENIS PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

JUMLAH PNBP YANG DISETORKAN (Rp.) PSDH (Rp.)

DR (USD $)

1

PT. Greaty Sukses Abadi

KBK

72,543,882.00

25,740.88

2

PT. Rizki Kacida Reana

KBK

1,886,796,775.50

520,990.01

3

PT. Taman Daulat Wananusa

KBK

-

-

4

PT. Inhutani II Sub Unit Tanah Grogot

KBK

75,197,440.00

-

5

PT. Tunas Muda Jaya

KBK

-

-

6

PT. Balikpapan Forest Industries

KBK

263,241,600.00

74,026.00

7

PT. Kideco Jaya Agung

KBK

160,200,834.50

51,775.42

8

PT. Indowana Arga Timber

KBK

618,148,200.00

164,839.52

9

PT. Fajar Surya Swadaya

KBK

392,152,062.00

109,705.76

10

PT. Timberdana

KBK

1,041,776,589.50

278,895.85

11

PT. Bima Gema Permata

KBNK

2,561,286.00

487.14

12

PT. Muara Toyu Subur Lestari

KBNK

744,701,944.50

255,975.01


482


13

PT. Abadi Multi Plantation

KBNK

18,769,677.00

7,095.98

14

PT. Anugerah Abadi Multi Usaha

KBNK

-

-

15

PT. Multi Jayantara Abadi

KBNK

-

-

16

PT. Nusa Lestari

KBNK

62,562,344.70

21,699.70

17

PT. Borneo Indah Marjaya

KBNK

-

-

18

PT. Pucuk Jaya

KBNK

1,979,653.50

1,090.98

19

UD. Rimba Raya

KBNK

80,239,826.00

33,107.24

20

Kayu Rakyat

Hutan Hak

301,514,593.50

107,638.34

5,722,386,708.70

1,653,067.83

Jumlah


Tabel IV.143 Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan REHABILITASI LAHAN KEBUN BIBIT (Ha)

KETERANGAN

1,000

7

28 Unit KBR @ 0,25 Ha

1,000

7

NO

KPH

DALAM KAWASAN (Ha)

LUAR KAWASAN (Ha)

1

Areal Penggunaan Lain

-

Jumlah


Tabel IV.144 Letak dan Luas Hutan Rakyat

NO 1

KPH Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) / APL Jumlah

LUAS HUTAN RAKYAT

KETERANGAN

1.000 Ha

8 Kelompok Tani KBR 2012 @ 800 Ha

1.000 Ha



483


Tabel IV.145 Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIREKLAMASI (Ha) NO

PERUSAHAAN

1

PT. Tunas Muda Jaya

2

HUTAN LINDUNG

HUTAN PRODUKSI TERBATAS

HUTAN PRODUKSI TETAP

HUTAN PRODUKSI KONVERSI

JUMLAH (Ha)

-

-

101.04

-

101.04

PT. Interex Sacra Raya

39.12

-

-

-

39.12

Jumlah

39.12

-

101.04

-

140.16

KETERANGAN

Pinjam pakai kawasan hutan SK Menhut 01/MenhutII/2008 tgl 04 September 2008 seluas : 866,445 Ha


Tabel IV.146 Jumlah Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan

NO 1

UNIT KERJA Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah

TENAGA PENYULUH KEHUTANAN (ORANG) TERAMPIL

AHLI

HONORER

JUMLAH

1

5

1

7

1

5

1

7


Berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan tersebut, maka capaian kinerja bidang kehutanan selama kurun waktu tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut: a.

Masih terjaganya persentase luasan kawasan hutan lebih dari 60 % bila dibandingkan dengan non kawasan hutan, dengan telah tertata batasnya sebagian besar dari kawasan hutan menurut fungsinya masing-masing, meski baru sebagian kawasan yang telah ditetapkan luasannya.

b.

Meningkatnya luasan konversi KBK menjadi KBNK, untuk enclave kawasan desa yang berada dalam kawasan hutan menjadi APL


484


yang dapat dimanfaatkan untuk pembangungan secara legal yuridis dan tidak bertentangan dengan peraturan kehutanan. c.

Terbentuk dan beroperasinya 2 KPH yakni KPHP Kendilo dan KPHP telake sebagai ujung tombak pengelolaan kawasan hutan hingga tingkat tapak.

d.

Terdata dan terinventarisirnya luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan sejumlah pelaku usaha yang bergerak disektor pertambangan dan atau sektor kehutanan serta jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang beroperasi dan tersertifikasi di Kabupaten Paser.

e.

Terdata dan terinventerasisirnya potensi hutan yang telah dimanfaatkan baik berupa produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, jumlah dan kapasitas industri primer kehutanan baik yang berasal dari KBK maupun KBNK yang diselenggrakan oleh individu masyarakat maupun coporate.

f.

Meningkatnya nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan baik yang bersumber dari PSDH maupun DR dari pihak pengguna kawasan dari sektor kehutanan dan perkebunan baik yang berlokasi di KBK, KBNK, maupun Hutan Rakyat.

g.

Terdata dan terinventarisirnya luasan lahan kritis yang menjadi acuan lokasi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi kawasan hutan, yang ditandai semakin meningkatnya luasan lahan yang direhabilitasi dan direklamasi serta jumlah kebun bibit dan peserta kelompok tani KBR/pelaku usaha yang ikut serta melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi.

h.

Meningkatnya jumlah penyuluh kehutanan dengan tingkatan pendidikan dari SLTP hingga Pasca Sarjana yang berada pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan baik pada tingkatan terampil, ahli maupun honorer. Peningkatan tersebut semestinya diiringi dengan peningkatan kualitas SDM dari para penyuluh tersebut melalui pelatihan-pelatihan yang terselenggara secara kontinyu agar pada akhirnya pengelolaan kehutanan pada tingkat


485


masyarakat bisa lebih menunjukkan progres ke arah yang lebih baik. D.


Permasalahan Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan urusan kehutanan pada Dinas Kehutanan antara lain adalah : 1)

Belum bisa dilaksanakannya kegiatan DAK/DR dikarenakan : a)


perkebunan,

pertanian

dan

sebagainya,


kritis/lahan

tidak

produktif

yang

ada

di

Kabupaten Paser, yang sesuai dengan kriteria RHL, terutama pada DAS prioritas yang mendesak untuk direhabilitasi. b)

Kondisi pemanfaatan kawasan hutan dan lahan yang sudah

mengalami

banyak

perubahan,

sehingga

rancangan teknis terdahulu yang telah disusun tidak bisa digunakan lagi sebagai acuan pelaksanaan fisik RHL di lapangan. c)

Anggaran untuk pelaksanaan RHL yang bersumber dari DAK/DR terdahulu tersebar pada beberapa kode rekening, dimana anggaran tersebut merupakan sisa pelaksanaan RHL beberapa tahun yang lalu. Sedangkan isi kegiatan sudah tidak sesuai lagi untuk rencana pelaksanaan fisik di waktu yang akan datang.

d)

Belum adanya dokumen Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL) untuk jangka waktu 5 tahun serta Rencana Tahunan RHL (RTnRHL) di Kabupaten Paser. Sementara berdasarkan PP No. 76 tahun 2008 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan serta Permenhut No. P. 70/MenhutII/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan


486


dan Lahan, RPRHL dan RTnRHL tersebut harus disusun oleh

kabupaten/kota

sebagai

dasar

arahan

pelaksanaan RHL, paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan fisik RHL tersebut. e)

Adanya

penerimaan

DBH

SDAK/DR

yang

belum

tercakup dalam dokumen anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten

Paser

yang

perlu

dituangkan

dalam

dokumen RPRHL dan RTnRHL Kabupaten Paser sebagai dasar pembiayaan pelaksanaan RHL di Kabupaten Paser. 2)

Rendahnya kesadaran masyarakat di perbatasan kawasan hutan

untuk

mengamankan

hutan

dan

melaksanakan

konservasi tanah, serta kerapnya muncul konflik tenurial terkait klaim penguasaan lahan pada kawasan konservasi. 3)

Tidak tersedianya anggaran untuk penyediaan data tutupan lahan sebagai dasar bahan penyusunan data lahan kritis dan evaluasi kerusakan lahan secara rutin setiap tahun, sehingga untuk mencapai kinerja utama SKPD menjadi terkendala.

b.

Solusi Solusi yang sekiranya dapat ditempuh guna penyelesaian permasalahan yang kerap muncul adalah sebagai berikut. 1)

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dana DAK/DR diperlukan langkah-langkah berikut : a)

Inventarisasi dan pendataan ulang terhadap kawasan hutan dan lahan kritis/lahan tidak produktif yang ada di Kabupaten Paser, yang sesuai dengan kriteria RHL, terutama pada DAS-DAS prioritas yang mendesak untuk direhabilitasi.

b)

Atas dasar PP No. 76 tahun 2008 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan serta Permenhut No. P. 70/MenhutII/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan


487


dan

Lahan,

RPRHL

dan

RTnRHL

hal

tersebut,

Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Kehutanan pada

tahun

anggaran

2014

telah

melakukan

penyusunan dokumen RP-RHL dan RTn-RHL. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2015 ini, kegiatan RHL yang bersumber dari sisa DAK/DR tahun 2001-2005 dapat dilaksanakan. 2)

Memberikan

penyuluhan

kepada

masyarakat

yang

berbatasan dengan kawasan hutan agar mereka sadar dan mampu menjaga kelestarian hutan, dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam pengamanan hutan. 3)

Meski masih belum optimal upaya memberdayakan pola kerjasama dengan institusi pusat/provinsi untuk pemenuhan data tutupan lahan dalam hal ini BPDAS/BPKH masih menjadi alternatif terbaik sampai adanya pendanaan yang konstan untuk penyediaan data ini setiap tahunnya.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang masih mengalami hambatan pada belum optimalnya realisasi fisik dan penyerapan dana anggaran diupayakan melalui strategi berikut : 1)

Melakukan

pemutakhiran

data

dan

sistem

pelayanan

administrasi perkantoran terkait ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran serta jenis-jenis layanan baru yang memungkinkan perubahan yang bersifat mendasar, sehingga rancagan

anggaran

yang

diajukan

sudah

dapat

mengantisipasi kondisi tersebut. 2)

Melakukan evaluasi dan pencermatan terhadap kegiatankegiatan yang memiliki kesinambungan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya untuk dapat mengukur secara cermat kemampuan pendanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk tahun berikutnya.


488


3)

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait/SKPD baik secara internal maupun eksternal yang berhubungan langsung dengan kegiatan, agar penempatan anggaran lebih efisien dan

efektif,

terutama

pada

kegiatan-kegiatan

yang

menggunakan sumber pendanaan APBN berupa DAK/DR Kehutanan dan turunannya. 4)

Membuat rancangan jadwal kerja pada kegiatan, yang memuat hal-hal penting untuk dilaksanakan pada kegiatan, agar penggunaan dana kegiatan lebih efisien dan tepat guna mengantisipasi

jadwal

pelaksanaan

anggaran

dan

perubahannya terutama belanja pengadaan yang melalui mekanisme pelelangan. Disamping manajemen sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang nantinya

akan

menentukan

keberhasilan

pelaksanaan

kegiatan. Alokasi anggaran urusan kehutanan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.147 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kehutanan Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

21.812.949.895,60

5.657.878.875,00

25,94

2

2011

24.347.736.620,80

6.493.063.410,00

26,67

3

2012

25.931.845.289,50

6.890.598.764,00

26,57

4

2013

28.183.942.081,00

10.027.033.031,00

35,58

5

2014

26.627.201.676,00

6.829.920.122,00

25,65

6

2015

25.800.767.887,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kehutanan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.126.903.675.562,90


489


dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.35.898.494.202,00 atau 28,29 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan kehutanan sebesar Rp.25.800.767.887,00

3.

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Penyelenggaraan pembangunan Energi dan Sumberdaya Mineral diarahkan untuk penggunaan sumber energi alternatif dan terbarukan, serta menata

administrasi

pertambangan

dan

pemanfaatan

lahan,

yang

merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan misi meningkatkan penataan kabupaten. A.

Program dan Kegiatan Pada kurun waktu tahun 2010 - 2014, penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yakni : a.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1.

Inventarisasi dan perencanaan kawasan.

2.

Monitoring dan evaluasi peningkatan kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan reklamasi pasca tambang bagi IUP.

3.

Monitoring, Evaluasi dan pembinaan kawasan.

4.

Monitoring,

Evaluasi

dan

pengendalian

usaha

pertambangan. 5.

Operasional

unit

pelayanan

jasa

informasi

wilayah

pertambangan. 6.

Pembinaan

dan

pengawasan

pemanfaatan

air

permukaan/air tanah. 7.

Pembinaan Perizinan Usaha Pertambangan.

8.

Pembinaan Usaha Pertambangan.

9.

Pemetaan geologi.


490


10. Pendampingan,

pematokan

batas

wilayah

IUP

dan

monitoring batas wilayah IUP. 11. Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi PLTS, PLTD, PLTU, dan Pangkalan BBM Kabupaten Paser. 12. Penetapan wilayah ijin usaha pertambangan rakyat. 13. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). 14. Monitoring dan Pengendaalian Kegiatan Pertambangan Bahan Galian C. b.

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 1.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat.

2. c.

Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat.

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Ketenaga

listrikan 1.

Pembangunan PLTS Komunal dan PLTH.

2.

Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi PLTS, PLTD, PLTU, dan Pangkalan BBM Kabupaten Paser.

d.

3.

Pengadaan Pemasangan PLTS Pemukiman (Banprov).

4.

Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

5.

Pengembangan dan pelaporan bidang ketenaga listrikan.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam 1.

Monitoring dan evaluasi peningkatan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang bagi IUP.

2.

Pembinaan, evaluasi pelaporan usaha pertambangan umum dan sosialisasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

3.

Pendataan potensi bahan galian tambang daerah.

4.

Penetapan wilayah ijin usaha pertambangan rakyat.

5.

Pembinaan pertambangan rakyat.

6.

Pendampingan pematokan batas wilayah IUP dan monitoring batas wilayah IUP.


491


e.

Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan 1.

Inventarisasi

Potensi

Bahan

Sumber

Daya

Energi

Terbarukan. 2. f.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Mineral 1.

B.

Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Pendataan potensi bahan galian tambang daerah.

Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral a.

Pelaksanaan Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral pada Tahun 2010 : 1)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan a)

Monitoring dan Pengendalian Usaha Pertambangan Umum, terealisasi sebesar Rp.116.379.250,00 atau sebesar 99,11 %.

b)

Operasional

Unit

Pelayanan

Informasi

Wilayah

Pertambangan, terealisasi sebesar Rp.297.024.477,00 atau sebesar 96,04 %. 2)

Program Pengawasan & Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan a)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat terealisasi sebesar Rp.101.234.750,00 atau sebesar 99,16 %.

3)

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan a)

Program

ini

melaksanakan

kegiatan

Pendataan,

monitoring dan evaluasi PLTS, PLTD, PLTU dan Pangkalan BBM Kabupaten Paser. Alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.124.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.94.231.000,00 atau sebesar 75,99 % dan realisasi fisik sebesar 76 %. b.

Pelaksanaan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Tahun 2011 :


492


1)

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.573.514.482,00 atau 94.76

%

dari

jumlah

anggaran

tersedia

sebesar

Rp.610.349.476,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu : a)

Sosialisasi pembinaan usaha pertambangan umum.

b)

Tersedianya informasi keadaan geologi dan genesa bahan galian.

c)

Tersedianya informasi potensi, pengusahaan dan pengelolaan sektor pertambangan.

d) 2)


Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan a)

Program

ini

melaksanakan

kegiatan

Pendataan,

monitoring dan evaluasi PLTS, PLTD, PLTU dan Pangkalan BBM Kabupaten Paser. Alokasi anggaran sebesar Rp.172.483.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.108.258.600,00 atau 62,76 % dan realisasi fisik sebesar 62,81 %. c.

Pelaksanaan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Tahun 2012 : 1)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Kegiatan : a)

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi peningkatan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi

dan

pasca

tambang

bagi

IUP

di

10

Kecamatan. b)

Terlaksananya Pembinaan, evaluasi pelaporan usaha pertambangan

umum

dan

sosialisasi

pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara Tersusunnya Data sebanyak 10 Buku. c)

Terlaksananya

Pendataan

potensi

bahan

galian

tambang daerah di 10 Kecamatan.


493


d)

Terlaksananya

Penetapan

wilayah

ijin

usaha

pertambangan rakyat di 10 Kecamatan. e)

Terlaksananya Pembinaan pertambangan rakyat dan Tersusunnya data sebanyak 10 buku.

f)

Pendampingan pematokan batas wilayah IUP dan monitoring batas wilayah IUP Tersusunnya data dan dicetak sebanyak 10 buku.

2)

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan a)

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pengendalian

usaha

pertambangan. b)

Operasional unit pelayanan jasa informasi wilayah pertambangan.

c) 3)


Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan a)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat.

4)

Program

pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan Program ini melaksanakan kegiatan : a)

Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Alokasi

anggaran

sebesar

Rp.448.870.000,00

dan

terealisasi sebesar Rp.409.902.500,00 atau 91,32 % dan realisasi fisik sebesar 96,33 %. b)

Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi PLTS, PLTD, PLTU, dan Pangkalan BBM Kabupaten Paser. Alokasi anggaran sebesar Rp.70.973.550,00 dan terealisasi sebesar Rp.55.147.550,00 atau 77,70 % dan realisasi fisik sebesar 77,70 %.

d.

Pelaksanaan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Tahun 2013 : 1)

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.752.466.245,00 atau


494


93,95

%

dari

jumlah

anggaran

tersedia

sebesar

Rp.800.951.548,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program, yaitu : a)

Terlaksananya

pengawasan

terhadap

pengelolaan

keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah kerja pemegang IUP realisasi pemegang IUP OP yang memiliki sarana kesehatan dan keselamatan kerja mencapai 90 % sedangkan jumlah kecelakaan kerja pada lokasi kerja adalah 0 %. b)

Terlaksananya informasi Wilayah Pertambangan untuk melakukan

pendataan

dan

pemetaan

kemajuan

tambang suatu IUP sebanyak 12 IUP atau 30 % yang melaksanakan pemetaan kemajuan tambang di 10 kecamatan, capaian realiasi keuangan 94,32 % dan c)

Terlaksananya Monitoring dan mengevaluasi kewajiban perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan dalam pengelolaan

Corporate

Social

Responsible

(CSR)

sebanyak 40 IUP, Realisasi keuangan sebesar 96,00 %. 2)

Program

pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan Program ini melaksanakan kegiatan : a)

Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

b)

Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi PLTS, PLTD, PLTU, dan Pangkalan BBM Kabupaten Paser.

c)

Pembangunan PLTS Komunal dan PLTH.

d)

Pengadaan Pemasangan PLTS Pemukiman (Banprov).


495


Tabel IV.148 Pemasangan PLTS di Kecamatan SUMBER DANA

ANGGARAN (Rp.)

Jumlah

APBD

2.000.000.000,00

427 Unit

BANPROV

10.000.000.000,00

2200 Unit

e.

Lokasi 3 Desa (Muser, Libur Dinding dan Tanjung Pinang) 41 Desa (Pulau Rantau, Muara Pasir, Suliliran, Laburan, Sungai Batu, Damit, Suatang, Keteban, Muara Pias, Mendik, Toyu, Lambakan, Perkuen, Sebakung, Petiku, Munggu, Pinang Jatus, Belimbing, Brewe, Jemparing, Long Gelang, Krayan, Swan Slutung, Lusa, Binangon, Muara Payang, Skuan Makmur, Segendang, Riwang, Lomu, Pengguren Jaya, Kerang, Senipah, Random, Kladen, Labuang Kallo, Selengot, Rantau Buta, Rantau Loyang, Air Mati)

Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014 : 1)

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, kegiatan : a)

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pengendalian usaha pertambangan sebanyak 40 IUP atau realisasi kinerja

100

%

dapat

menekan

dan

mencegah

terjadinya kecelakaan kerja hingga nihil. b)

Operasional unit pelayanan

jasa informasi wilayah

pertambangan. Terlaksananya kegiatan pendataan dan pemetaan kemajuan tambang berhasil dilaksanakan pada 12 IUP. c)

Terlaksananya

Pembinaan

Usaha

Pertambangan.

Sebanyak 4 IUP (33,3 %) yang melaporkan dan melaksanakan program CSR.


496


d)

Terlaksananya

Pembinaan

Perizinan

Usaha

Pertambangan sebanyak 30 IUP, Realisasi keuangan 99.97 %. e)

Pembinaan

dan

permukaan/air

pengawasan tanah,

pemanfaatan

Realisasi

air

keuangan

Rp.75.118.200,00 atau sebesar 96,38 %. f)

Penetapan wilayah ijin usaha pertambangan rakyat di 9

Kecamatan,

Realisasi

keuangan

sebesar

Rp.51.722.588,00 atau 82,89 %. g)

Terlaksananya wilayah

IUP

Pendampingan, dan

monitoring

pematokan batas

wilayah

batas IUP

sebanyak 7 IUP. h)

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi peningkatan kegiatan

pengelolaan

dan

pematauan

lingkungan

reklamasi pasca tambang bagi IUP, sebanyak 40 IUP. i)

Terlaksananya Pemetaan geologi di 6 Desa.

j)

Monitoring, Evaluasi dan pembinaan kawasan berupa informasi dan mengevaluasi mengenai potensi bahan galian pada wilayah bekas tambang di 5 Kawasan.

k)

Terlaksananya informasi Inventarisasi dan perencanaan kawasan di 10 Kecamatan.

2)

Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dengan kegiatan : a)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat di 3 Kecamatan.

3)

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Mineral, dengan kegiatan : a)

Pendataan potensi bahan galian tambang daerah di 10 Kecamatan.

4)

Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan a)

Inventarisasi Potensi Bahan Sumber Daya Energi Terbarukan.


497


b)

Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Energi senilai Rp.8.904.044.000,00 sebanyak 2.120 Unit.

C.

Capaian Kinerja Tabel IV.149 Nama Perusahaan Pemegang IUP Eksploitasi Tahun 2010 – 2015

NO

PERUSAHAAN

BAHAN GALIAN

NO.IZIN

AKHIR IZIN

1

PT. KSU Aqrab

Batubara

545/ 13/ OperasiProduksi/Ek/VI/2011

09 Mei 2016

2

Koperasi Banua Bersama

Batubara

545/19/OperasiProduksi/Ek/XI/2011

02 Jan 2016

3

PT.Sarana Daya Hutama

Batubara

545/10/OperasiProduksi/Ek/VI/2011

22 Mar 2016

4

PT.Daya Taka Kreasi Bersama

Batubara

545/15/OperasiProduksi/Ek/IX/2010

06 Sep 2015

5

PT.Bara Setiu Indonesia

Batubara

6

PT.Telen Paser Prima

7

PT. Satria Mahkota Gotek

8

Nikel

545/15/OperasiProduksi/Ek/VIII/2011 10 Agust 2016 545/16/OperasiProduksi/Ek/VIII/2011

14 Sept 2016

Batubara

545/1/Operasi Produksi/Ek/II/2012

12 Feb 2017

PT.Bima Gema Permata

Batubara

545/4/Operasi Produksi/Ek/XII/2012

21 Des 2017

9

PT.Tunas Muda Jaya

Batubara

545/18/Operasi Produksi/Ek/IX/2011

18 Sep 2021

10

PT.Madhucon Pasir Makmur

Batubara

545/3/Operasi Produksi/Ek/VIII/2012 14 Agust 2017

11

PT.Nuansa Sakti Kencana

Batubara


21 Des 2017

12

Koperasi Mitra Tani

Batubara

540/09/OP/Distamb/XI/2013

30 Mei 2022

13

Koperasi Gapura

Batubara

545/02/Operasi Produksi/Ek/IV/2013

23 Feb 2023

14

PT.Selatan Selabara

Batubara


25 Feb 2023

15

PT.Pola Andhika Realtor

Batubara

540/06/OP/Distamb/X/2013

3 Juni 2023

16

PT.Paser Buen Energy

Batubara


13 Apr 2023

17

PT.Paser Bara Mandiri(Blok I)

Batubara

540/05/OP/Distamb/X/2013

5 Sept 2023

18

KSU “Muru Djaya”

Batubara


13 Nov 2023

19

KSU “Karya Jaya”

Batubara


13 Nov 2023

20

PT.Belengkong Mineral Resources(Blok I)

Batubara

545/I-Operasi Produksi/Ek/V/2009

22 Mei 2018

21

PT.Belengkong Mineral Resources(Blok 2)

Batubara

545/2-Operasi Produksi/Ek/V/2009

22 Mei 2015


LOKASI / LUAS Batu Kajang Kec. Batu Sopang /65 Ha Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong/100 Ha Desa Krayan Makmur dan Bukit Seloka Kec. LongIkis/186.05 Ha Desa Kerang Kec. BatuEngau /332.93 Ha Desa Pasir Mayang Kec. Kuaro/502.47 Ha Desa Long Gelang dan Simpang Pait Kec. LongIkis/525.46 Ha Tajur Kecamatan Long Ikis/738.449 Ha Desa Petangis Kec.Batu Engau /260.277 Ha Desa Busui Kec.Batu Sopang/1,992 Ha Desa Kerta Bumi Kec.Kuaro/140.366 Ha Desa Langgai Kec.Batu Engau/203.739 Ha Desa Busui Kec.Batu Sopang/99.92 Ha Desa Busui Kec.Batu Sopang/95.399 Ha Desa Libur Dinding Kec.Muara Samu/1.004.446 Ha Desa Tiwei Kec.LongIkis/164.97 Ha Desa Tajur dan Samuntai Kec.LongIkis/486.400 Ha Desa Lempesu, Bekoso dan Petangis Kec.Pasir Belengkong dan Batu Engau/1.841.364 Ha Pasir Mayang Kec.Kuaro/100 Ha Pasir Mayang Kec.Kuaro/100 Ha Busui Kec.Batu Sopang/987.611 Ha Batu Kajang,Busui Kec.Batu Sopang/711 Ha

498


22

PT.Delapan Paser Sejahtera

Batubara

545/5/Operasi Produksi/Ek/VIII/2009 27 Agust 2015

23

PT.Jasa Tambang Nusantara

Batubara

545/I/Operasi Produksi/Ek/I/2010

21 Jan 2015

24

PT.Laut Merah An-Nabih

Batubara

545/4/Operasi Produksi/Ek/V/2010

20 Mei 2015

25

PT.Borneo Surya Abadi

Batubara


2 Sept 2015

26

PT.Chandra Gemilang

Batubara


21 Feb 2016

27

Kop. Pertb.Mupakat Taka

Batubara


27 Feb 2016

28

Primkoppol Resort Pasir

Batubara


17 Mei 2015

29

PT.Mega Sarana Sejahtera

Mangan


17 Mei 2015

30

PT.Viracon Primer Coal

Batubara

545/14/Operasi Produksi/Ek/VII/2011

17 Jul 2016

31

PT.Energy Bumi T.Pasir

Batubara

545/11/OperasiProduksi/Ek/VIII/2011 10 agust 2016

32

PT.Bara Bumi Oktasan

Batubara


7 Sept 2016

33

PT.Karya Silvi

Batubara


19 Mar 2017

34

PT.Berkah Bhumi Abadi

Batubara


21 Jul 2022

35

PT.Surya Bangun Sarana

Batubara


16 Mei 2023

36

Primkopad Dim 0904

Batubara


7 Nov 2023

37

CV.Gunung Tunggal Makmur

Batu Gamping


19 Nov 2024

Jumlah Total Produksi

Jemparing, Sebakung, Kademan, Kelurahan LongKali Kec.LongIkis dan LongKali/3.101.730 Ha Krayan Makmur,K.jaya,Krayan Sentosa,Teluk Waru Kec.LongIkis/1.974.705 Ha Rangan dan Modang Kec.Kuaro/1.688.231 Ha Desa Petangis Kec.Batu Engau/94.166 Ha Petangis, Kerang Kec.Batu Engau/2.095.770 Ha Mandaru dan Busui Kec.Batu Engau/95.759 Ha Desa Petangis Kec.Batu Engau/100 Ha Desa Muara Langon Kec.Muara Komam/662.016 Ha Sandeley, Modang Kec.Kuaro/1.297.265 Ha Kerang Kec.Batu Engau/170.146 Ha Sungai Terik Kec. Batu Sopang/431.753 Ha Desa Laburan dan Laburan Baru Kec.Pasir Belengkong/702.136 Ha Desa Tiwei, Belimbing dan Pinang Jatus Kec.LongIkis dan LongKali/1.951.7 Ha Petangis Kec.Batu Engau/1.179.611 Ha Petangis Kec.Batu Engau/100 Ha Bente Tualan dan Mendik Kec.LongKali/192.662 Ha

26.475.191 Ha

Dari data di atas dapat dilihat dari nomor izin surat dari tahun 2009 – 2014 sebanyak 37 perusahan pertambangan di Kabupaten Paser, pada tahun 2009 sebanyak 3 perusahan yang memiliki surat izin, pada tahun 2010 sebanyak 4 perusahaan yang memiliki izin, pada tahun 2011 sebanyak 13 perusahaan yang memiliki izin, pada tahun 2012 sebanyak 6 perusahaan yang memiliki izin, pada tahun 2013 sebanyak 10 perusahaan

yang

memiliki

izin,

pada

tahun

2014

sebanyak

1 perusahaan yang memiliki izin. Jumlah total produksi di Kabupaten Paser mencapai 26.475.191 Ha dari tahun 2009-2015.


499


Tabel IV.150 produksi Batubara yang beroperasi dari tahun 2010 - 2014

No.

Nama Perusahaan

Produksi (Ton) 2010

2011

2012

2013

2014

1

PT. Nuansa Sakti Kencana

279.927,00

245.313,00

476.556,00

456.411,00

258.853

2

PT. Agunori Radja Djaya

151.919,55

93.403,21

6.220,00

-

-

3

PT. Satria Mahkota Gotek

86.285,93

460.107,53

124.369,93

-

76.050

4

PT. Pola Andhika Realtor

-

15.606,00

-

6.845,00

7.668,00

5

PT. Borneo Surya Abadi

-

236.164,01

-

-

24.693

6

PT. Belengkong Mineral Resources

179.043,00

221.992,00

69.816,82

-

-

7

PT. Bara Setiu Indonesia

101.419,10

30.156,00

-

319.473,00

15.318

8

PT. Tunas Muda Jaya

769.535,13

323.073,00

122.003,00

809.654,00

174.074

9

PT. Bima Gema Permata

279.934,00

527.127,80

338.218,00

248.948,00

380.041

10

PT. Sarana Daya Hutama

3.520,91

-

578,00

-

-

11

PT. Energi Bumi Tanah Paser

-

-

4.000,00

53.520,44

11.144

12

PT. Paser Buen Energy

-

-

-

54.992,00

-

13

Koperasi Gapura

43.298,72

4.606,83

7.129,59

-

-

14

Koperasi Banua Bersama

-

-

1.689,00

-

-

15

Koperasi Muru Djaya

22.503,29

-

-

9.355,00

28.161

16

PT. Daya Taka Kreasi Bersama

-

-

-

10.777,00

-

17

Primkoppol Resort Paser

-

-

-

10.098,00

-

18

PT. Chandra Gemilang

-

-

-

4.000,00

-

19

Koperasi Karya Jaya

-

-

-

-

20

PT. Delapan Pasir Sejahtera

51.428,81

-

-

-

-

21

PT. Selatan Selebara

5.686,71

-

-

-

-

22

Koperasi Mitra Tani

14.215,95

-

-

-

-

23

Koperasi Aqrab

-

-

-

-

-

24

PT. Unindo Prima Sarana

48.868,25

-

-

-

-

25

PT. Madhucon Pasir Makmur

9.764,00

-

-

-

-

26

PT. Cahaya Tiara Perkasa

55.424,44

-

-

-


500


27

PT. Pasir Bara Mandiri

22.337,63

-

-

-

28

PT. Kideco Jaya Agung

29.223.256

31.619.451

34.271.263

37.299.676

-

29

Koperasi Mufakat Taka

-

-

-

-

800

31.348.368,42

33.777.000,38

35.421.843,34

39.283.749,44

976.802,00

TOTAL

-

Total produksi pada tahun 2010 – 2014 sebanyak 140.807.763,58 Ton. Data produksi ton pertahun belum terdata keseluruhan dikarenakan masih dalam proses pengumpulan data dan terkendala kebijakan pemerintah berhubungan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 sehingga berpengaruh proses anggaran keuangan daerah

yang

menyebabkan

tidak

dapat

dilaksanakan

kegiatan

pengambilan data tersebut. Tabel IV.151 Produksi Biji Besi dari IUP Kabupaten Paser

No.

Nama Perusahaan

1

PT. Dihan Putra Perkasa TOTAL

Produksi (Ton) 2010

2011

2012

2013

2014

34.083,56

30.420,06

53.700,98

-

-

34.083,56 30.420,06 53.700,98

-

-

Produksi total biji besi dari tahun 2010 – 2012 sebesar 118.204,60 Ton Tabel IV.152 Produksi Biji Nikel dari IUP Kabupaten Paser

No.

Nama Perusahaan

1

Produksi, Ton 2010

2011

2012

2013

2014

PT. Telen Pasir Prima

-

252.186,41

29.139,86

-

-

TOTAL

-

252.186,41 29.139,86

-

-

Produksi total biji nikel dari tahun 2011 – 2012 sebesar 281.326,27 Ton


501


Alokasi anggaran urusan energi dan sumber daya mineral beserta realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.153 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

718.822.887,00

673.842.977,00

93,74

2

2011

967.954.976,00

865.624.932,00

89,43

3

2012

1.183.387.054,00

1.090.622.660,00

92,16

4

2013

13.276.828.948,00

13.121.284.621,00

98,83

5

2014

18.548.088.416,00

14.433.791.654,00

77,82

6

2015

9.849.433.716,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.34.695.082.281,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.30.185.166.844,00 atau 87,00 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran

urusan

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

sebesar

Rp.9.849.433.716,00. D.


Permasalahan 1)

Pihak manajemen perusahaan masih tergantung dengan keputusan

pimpinan

pusat

perusahaan

yang

tidak

kooperatif, serta wilayah ijin usaha pertambangan yang baru belum bisa menetapkan zona/wilayah pertambangan perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan pendataan tidak berjalan sesuai jadwal disamping itu pula karena faktor LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

502


hambatan cuaca karena wilayah tersebut sangat sulit untuk di tempuh dalam kondisi musim hujan. 2)

Kurangnya Sosialisasi dan evaluasi ke masyarakat tentang manfaat PLTS.

3)

Sarana dan Prasarana tentang pelatihan PLTS masih kurang.

4)

Terbatasnya teknisi untuk pemasangan PLTS.

5)

Masih ada beberapa pangkalan SPBU yang belum terdata di karenakan beberapa jalur transportasi menuju desa atau kecamatan sulit ditempuh.

6)

Terbatasnya data – data tentang wilayah potensi energi baru

dan

terbarukan

serta

kurangnya

pemahaman

masyarakat tentang energi terbarukan. b.

Solusi 1)

Perlu koordinasi yang lebih baik dan intensif kepada berbagai pihak yang akan berhubungan/dilibatkan dengan kegiatan yang dilaksanakan bila terpaksa harus di keluarkan surat peringatan kepada pemilik IUP.

2)

Perlu koordinasi yang lebih baik dan intensif kepada berbagai pihak yang akan berhubungan/dilibatkan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

3)

Melengkapi Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PLTS.

4)

Melakukan pendataan di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Paser yang belum di aliri listrik.

5)

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta maintenance agar masyarakat mengerti dan pentingnya perawatan tentang PLTS.

4.

PARIWISATA Penyelenggaraan urusan Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan aktivitas usaha kepariwisataan. Penyelenggaraan urusan pariwisata saat ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,


503


sejak tahun 2010–2014 Pemerintah Kabupaten Paser terus berkomitmen untuk meningkatkan kondisi kepariwisataan Kabupaten Paser. A.

Program dan Kegiatan Adapun

program

dan

kegiatan

urusan

pariwisata

yang

diselenggarakan selama tahun 2010 – 2014, yaitu : a.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di Luar Negeri.

2.

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di DN dan LN.

3.

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata.

4.

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata II.

5.

Pengembanganjaringan kerja sama Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri.

b.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.

2.

Pengembangan Jenis dan paket Wisata Unggulan.

3.

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata/Pembenahan Obyek Obyek Wisata (Bantuan Provinsi Kalimantan Timur).

c.

Program Pengembangan Kemitraan 1.

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri dan pariwisata.

2.


3.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan.

4.

Pengembangan dan penguatan informasi dan database.

5.

Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.

6.

Peningkatan Masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Lomba Cepat Tepat Pokdarwis).

7.

Peningkatan Masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Peningkatan SDM Bagi Pokdarwis).


504


8.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

9.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Perhotelan dan Restaurant.

d.

Program

Peningkatan

Masyarakat

dalam

Pengembangan

Pariwisata 1. e.

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.

Program Pengembangan SDM Pokdarwis 1.

Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Usaha Kepariwisataan.

B.

Pelaksanaan Urusan Pariwisata Berdasarkan

kegiatan

dari

beberapa

program

tersebut

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap dunia usaha yang menunjang sektor pariwisata tersebut, berikut dapat dilihat perkembangan sektor kepariwisataan. Tabel IV.154 Perkembangan Usaha Kepariwisataan

No.

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Restoran

-

34

37

37

39

2.

Rumah Makan

-

-

-

-

-

3.

UPW dan Pramuwisata dll

-

-

-

-

-

Dalam

menunjang

meningkatnya

kunjungan

wisatawan

mancanegara maupun domestik ke Kabupaten Paser tentunya harus diikuti dengan meningkatnya jumlah usaha kepariwisataan, hal ini terlihat dalam tabel di atas di mana usaha kepariwisataan di antaranya seperti Restoran yang meningkat dari 34 buah menjadi 39 buah. Tabel IV.155 LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

505


Perkembangan Sarana Kepariwisataan

No.

Tahun

Uraian

1.

Hotel Melati

2010

2011

2012

2013

2014

25

19

22

24

25

Sedangkan jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Paser, perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.156 Perkembangan Jumlah Objek Wisata

No.

Uraian

1.

Jumlah objek wisata

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

32

32

42

11

10

Jumlah objek witasa sebenarnya cukup banyak di daerah Kabupaten Paser yakni sekitar 48 objek wisata, namun khusus untuk objek wisata yang dalam pengelolaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ada 10 (sepuluh) objek wisata, karena dari sekian banyak objek wisata tersebut juga hanya ada 10 (sepuluh) objek wisata ini yang masih aktif memberikan sumbangan PAD bagi daerah, sebagian

besar

masalah

pengembangan

terletak pada

infrastruktur dan fasiltas objek yang kurang dan sudah rusak, kondisi ini juga diperparah dengan tidak mendukungnya akses jalan menuju lokasi wisata, namun dengan adanya sinergi pembangunan disemua sektor yang terkait serta rencana Pemerintah Daerah yang akan datang dengan adanya kegiatan pengembangan destinasi wisata, Dinas Pariwitasa telah memfokuskan 8 (delapan) titik/lokasi objek wisata, selain dari daerah pendanaan juga mendapat

dukungan oleh

Pemerintah Pusat. C.

Capaian Kinerja


506


Berdasarkan hasil-hasil pembangunan bidang pariwisata selama lima tahun terakhir, salah satunya dapat dilihat dari jumlah pengunjung wisata yang terdata di Kabupaten Paser.

Tabel IV.157 Perkembangan Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2010-2014

No

Tahun (Orang)

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

1

Wisatawan Mancanegara

2

Wisatawan Nusantara

7.922

9.763

15.235

18.358

15.624

Total

7.922

9.763

15.235

18.358

15.624

Adanya pengunjung wisata juga memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.158 Capaian PAD Bidang Pariwisata Tahun 2010-2014

No. 1 2 3

Uraian Pajak hotel Pajak restoran Retribusi usaha priwisata Jumlah

Tahun (Rp.) 2010

2011

228.000.000

228.000.000

255.000.000

255.000.000

305.000.000

84.150.000

225.560.000

3.575.560.000

5.560.000.000

9.060.000.000

50.000.000

25.000.000

35.000.000

40.000.000

40.000.000

362.150.000

478.560.000

3.865.560.000

5.855.000.000

9.405.000.000


2012

2013

2014

507


Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara umum pendapatan asli daerah bidang pariwisata menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah PAD, yaitu dari Rp.362.150.000,00 pada tahun 2010 menjadi Rp.9.405.000.000,00 pada tahun 2014. Alokasi anggaran urusan pariwisata dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.159 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pariwisata Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

(Rp.)


(%)

1

2010

863.742.575,00

839.703.275,00

97,22

2

2011

605.666.507,00

579.555.342,00

95,69

3

2012

700.735.205,00

670.901.205,00

95,74

4

2013

1.674.561.335,00

1.098.759.800,00

65,61

5

2014

222.955.000,00

219.442.270,00

98,42

6

2015

1.054.808.000,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan pariwisata selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.4.067.660.622,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.408.361.892,00 atau 83,79 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp.1.054.808.000,00. D.


Permasalahan 1)

Sampai saat ini, potensi pariwisata di daerah ini belum dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :


508


a)

Promosi

yang

dilakukan

belum

dapat

menarik

wisatawan luar Kabupaten Paser; b)

Objek wisata alam hampir sebagian besar sarana dan prasarana penunjang ke lokasi ODTW masih sangat terbatas dan masih belum memadai;

c)

Minimnya dana untuk perawatan obyek wisata yang ada.

b.

Solusi 1)

Perlunya penyusunan perencanaan kepariwisataan yang sistematis dan terintegrasi dengan baik agar pariwisata menjadi salah satu andalan PAD Kabupaten Paser.

5.

KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk meningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. A.

Program dan Kegiatan Pada kurun waktu tahun 2010 - 2014, penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu : a.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1.

Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Pesisir.

2.

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.

3.

Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulaupulau kecil.

4.

Penyusunan Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.


509


b.

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1.

Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan.

2.

Pembinaan

dan

pengembangan

kelompok

masyarakat

Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan (DAK). c.

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 1.

Pengawasan dan penertiban aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perairan (DAK K&P Tahun 2007).

2.

Pengelolaan

kawasan

konservasi

dan

rehabilitasi

sumberdaya hayati. 3. d.

Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.

Pelatihan, bimbingan dan pengembangan dan Teknologi Tepat Guna (TTG) penangkapan ikan (Gill Net).

2.

Pelatihan, bimbingan dan pengembangan dan Teknologi Tepat Guna (TTG) penangkapan ikan (Juru Mudi).

3.

Pelatihan, bimbingan dan pengembangan dan Teknologi Tepat Guna (TTG) penangkapan ikan pelatihan juru motor kapal perikanan.

4.

Pelatihan, bimbingan dan pengembangan dan Teknologi Tepat

Guna

(TTG)

penangkapan

ikan

pelatihan

kewirausahaan nelayan. 5.

Pelatihan, bimbingan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penangkapan Ikan (Gill Net).

6.

Pelatihan, bimbingan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penangkapan Ikan Pelatihan Kewirausahaan Nelayan.

7.

Pelatihan, Bimbingan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penangkapan Ikan.


510


8.

Pelatihan, bimbingan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penangkapan Ikan Pelatihan Perbengkelan Nelayan.

9.

Pembangunan/Rehabilitasi tempat pendaratan ikan.

10. Pembinaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan. 11. Pembinaan, pengendalian dan pengembangan perikanan tangkap. 12. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK). 13. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (PENUNJANG APBN). 14. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (SISA DAK). 15. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap. 16. Penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap. 17. Pengelolaan, pemanfaatn dan pengendalian sumber daya ikan. 18. Pengembangan dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan. 19. Pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap. e.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.

Pameran Busan International Seafood dan Fisheries Expo 2013.

2.

Pelatihan dan pengadaan alat pengolahan hasil perikanan.

3.

Pelatihan pengolahan hasil perikanan.

4.

Pembangunan dan peningkatan darana dan prasarana penunjang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan.

5.

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan (DAK).


511


6.

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan.

7.

Pembangunan & PeningkatanSarana & Prasarana Penunjang Pengelolaan & Pemasaran Hasil Produksi Perikanan (DAK K&P Tahun 2008).

8.

Pembangunan Penunjang

&

Peningkatan

Pengelolaan

&

Sararana

Pemasaran

&

Prasarana

Hasil

Produksi

Perikanan (DAK K&P Tahun 2005) . 9.

Pengawasan mutu dan pemasaran/perdagangan hasil-hasil perikanan.

10. Pengawasan Mutu dan Pemasaran/Perdagangan Hasil-Hasil Produksi Perikanan. 11. Pengembangan aquabisnis. 12. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian pengembangan kegiatan data statistik P2HP. 13. Promosi hasil produksi perikanan unggulan daerah dan penas. f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan 1.

g.

Penerapan Teknologi Tepat Guna Bidang Peternakan.

Program

Pengembangan

Perencanaan,

Data

dan

Informasi

Kelautan, Perikanan dan Peternakan 1.

Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data usulan kegiatan,

data

statistik

dan

perencanaan

kelautan,

perikanan. 2.

Konsolidasi

perencanaan

pembangunan

kelautan,

perikanan. 3.

Monitoring,evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan kelautan, perikanan.

4.

Penyusunan data statistik sektoral kabupaten.

5.

Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data usulan kegiatan,

data

statistik

dan

perencanaan

kelautan,

perikanan (DAK). LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

512


6.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan kelautan, perikanan dan peternakan.

h.

Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan/Perikanan/ Peternakan dan Wawasan Lingkungan Kepada Masyarakat 1.

Pembinaan

dan

pengembangan

Lembaga

Usaha

dan

lembaga

usaha

dan

Kelompok Budidaya perikanan. 2.

Pembinaan

dan

pengembangan

kelompok perikanan tangkap. 3. i.

Pembinaan kelembagaan usaha dan kelompok P2HP.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.

Pembibitan dan perawatan ternak.

2.

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.

3.

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat.

4.

Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak.

5.

Pengembangan

Agribisnis

Peternakan

(Pendampingan

APBN). 6.

Pelestarian Flasma Nuftah Daerah.

7.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak di UPTD.

8.

Pembibitan dan Perawatan Ternak UPTD.

9.

Pengembangan pengelolaan lahan dan air.

10. Pengembangan

integrasi

ternak

dengan

tanaman

pertanian/perkebunan. 11. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat (BANPROV TAHUN 2012). j.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1.

k.

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1.

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

2.

Surveilance dan Penyidikan Penyakit Hewan.


513


3.

Pengadaan dan Pendistribusian Obat, Vaksin, dan Peralatan Kesehatan Ternak.

l.

m.


Pengembangan bibit ikan unggul.

2.

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan.

3.


4.

Pelatihan dan bimbingan usaha budidaya perikanan.

5.

Pengendalian hama dan penyakit ikan.

6.

Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK).

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 1.

n.

Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

2.

Pelatihan dan bimbingan teknis pengoperasian teknologi tepat guna.

o.


Pengembangan Bibit Ikan Unggul .

2.

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan.

3.

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.

4.

Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan.

5.

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK).

6.

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (DAK K&P Tahun 2006).

7. B.

Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK K&P Tahun 2008).

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Sebagai

salah

satu

upaya

untuk

mewujudkan

misi

mengembangkan ekonomi kerakyatan, sektor perikanan menunjukkan peran

penting.

Khusus

untuk

peningkatan

produksi

perikanan

Kabupaten Paser dikembangkan usaha budidaya tambak dan perikanan air tawar, khususnya kolam dan keramba. Adanya pengembangan budidaya tambak maupun kolam air tawar dapat dilihat dari kenaikan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

514


luas areal budidaya. Luas areal tambak baik luas potensi maupun luas manfaat

dari

tahun

ke

tahun

terus

mengalami

penambahan

sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel IV.160 Luas Budidaya Tambak dan Kolam Air Tawar Kabupaten Paser, Tahun 2010-2014 (Ha) Jenis Budidaya

2010

2011

2012

2013

2014

Potensi Manfaat

32.750 13.909

32.750 13.932

32.750 13.932

32.750 13.932

32.750 15.325

Potensi Manfaat

706,00 60,50 78,00

706,00 74,40 64,00

706,00 80,00 42,00

706,00 74,40 38,00

706,00 96,00 59,00

Tambak

Kolam

Keramba

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Paser 2014

Berdasarkan pelaksanaan program-program tersebut, maka hasilhasil pembangunan bidang kelautan dan perikanan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.161 Produksi Perikanan Kabupaten Paser Menurut Jenis Produksi, Tahun 2010 – 2014 Jenis Produksi Perairan Laut Perairan Umum Tambak Kolam Keramba

2010 12.919,70 206,90 9.449,50 32,90 17,40

2011 10.008,90 211,60 9.454,66 32,10 12,60

2012 10.073,70 201,50 9.472,70 37,30 10,90

2013

2014

10.123,00 180,00 9.463,70 36,10 6,50

10.134,30 110,80 10.429,50 43,90 7,10

Dari tabel tersebut, secara umum perkembangan produksi perikanan terjadi fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penyediaan produksi perikanan : hasil perairan laut sebanyak 12.919,70 ton pada tahun 2010 menjadi 10.134,30 ton pada tahun 2014 atau menurun sebesar 21,5 %, penurunan ini terjadi semenjak tahun 2011 dan mulai mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Adanya perbedaan penurunan produksi pada tahun 2010 LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

515


ke 2011 disebabkan pembaruan data khususnya pada data perairan laut karena masih bersumber dari data Kabupaten Penajam Paser Utara. Penurunan produksi juga terjadi diperairan umum, pada tahun 2010 sebesar 206,9 ton menjadi 110,80 ton pada tahun 2014 atau menurun sebesar 46,45 %, penurunan ini disebabkan karena nelayan pada perairan umum merupakan pekerjaan sampingan dan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 sebagian nelayan perairan umum beralih profesi pada sektor perkebunan terutama sawit dan faktor lainnya. Produksi tambak pada tahun 2010 sebanyak 9.449,5 ton meningkat menjadi 10.429,5 ton pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan sebesar 10,37 %. Selanjutnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa hibah barang alat tangkap nelayan dengan perincian sebagai berikut : pada Tahun 2010, Pengadaan GPS 20 Unit, Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan Bergerak Roda Dua 10 Unit dan Pengadaan Jaring Purse Seine 5 Set, Tahun 2011, Pengadaan Perahu dan Ketinting 50 Unit, Motor Tempel 27 unit, Pengadaan Mesin Kapal 35 unit, Pengadaan Bahan Alat Tangkap Ikan Bawal (Gill Net Bawal) dan Ikan Kembung (Gill Net Kembung) sebanyak 620 set, Tahun 2012, Kapal 10 GT dan Rengge Sumbal 1 Unit, Pengadaan Perahu Ketinting 1 Unit, Motor Tempel 9 Unit, Mesin Kapal 7 Unit, Jaring Insang (Gill Net) Bawal 240 Set, Tahun 2013, Alat Tangkap Kepiting 9 Unit, Bahan Gill Net Kembung dan Gill Net Kakap sebanyak 240 Set, Mesin Kapal 10 Unit, Mesin Dompeng 10 Unit, Tahun 2014, Mesin Kapal dengan As/tanpa AS dan Baling baling 12 Unit, Motor Tempel 10 Unit, Rengge Lobster 60 Set, Rengge Bawal 50 Set, Trammel Net 115 Unit, Gill Net Millenium 25 Set, Mesin Tempel 10 Unit dan Mesin Kapal >23 HP 5 Unit. Sedangkan untuk tahun anggaran 2015 direncanakan Pengadaan Mesin Kapal sebanyak 100 Unit dan Pengadaan Rengge Kepiting, Bawal serta Tenggiri sebanyak 500 set. C.

Capaian Kinerja


516


Berdasarkan

hasil-hasil

pelaksanaan

pembangunan

bidang

Kelautan dan Perikanan tersebut, maka capaian kinerja bidang Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel IV.162 Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Kelautan dan Perikanan

No

Tahun

Uraian Perkembangan Produksi Ikan (ton) Persentase Kenaikan Produksi ikan (%)

1 2 3

Luas Area Perikanan Darat (Ha)

4

Persen Pertambahan Luas Perikanan Darat (%)

Berdasarkan

2010

2011

2012

2013

26.076,2

28.742,8

28.810,6

20.221,7

24.577,3

22,37

10,20

0,23

-29,78

7,19

19.175

19.180

19.181

14.012

15.409

0,50

0,02

0,01

-26,95

9,97

tabel

tersebut,

secara

umum

2014

perkembangan

produksi ikan per tahun yang menjadi tolok ukur capaian kinerja bidang kelautan dan perikanan mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah produksi ikan sebesar 26.076,2 ton pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 24.577,3 ton. Dari seluruh program maupun kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2010 – 2014 serta capaian kinerja yang diperoleh dan berbagai keberhasilannya

didukung

oleh

ketersediaan

kucuran

anggaran

pemerintah daerah. Adapun total belanja yang dianggarkan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah : Tabel IV.163 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

10.903.479.056,00

8.551.943.583,45

78,43

2

2011

11.680.904.070,00

9.779.938.201,40

83,73

3

2012

12.466.039.510,00

10.605.660.216,00

85,08


517


4

2013

14.331.166.580,00

11.718.793.831,00

81,77

5

2014

14.420.143.576,75

10.106.694.439,00

70,09

6

2015

13.968.841.991,43

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan Kelautan dan Perikanan selama

rentang

waktu

tahun

2010

–

2014

adalah

sebesar

Rp.63.801.732.792,75 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.50.763.030.270,85 atau 79,56 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran

urusan

Kelautan

dan

Perikanan

sebesar

Rp.13.968.841.991,43. D.


Permasalahan Alih fungsi lahan dari hutan mangrove menjadi tambak dan sebagian areal tambak berada pada wilayah Cagar Alam mengakibatkan

menurunnya

kualitas

dan

kuantitas

lahan

mangrove untuk mencegah terjadinya intrusi air laut sehingga tujuan

peningkatan

produksi

perikanan

khususnya

tambak

menjadi terkendala. b.

Solusi Untuk

mengatasi

hal

tersebut

diperlukan

peningkatan

pemanfaatan lahan rawa yang belum tertanami oleh mangrove. Kemudian perlu pengawasan dan aturan dalam pembukaan lahan– lahan tambak di Kabupaten Paser. Jika peraturan tentang pemanfaatan lahan untuk tambak telah ada, maka pengawasan dari peraturan pemanfaatan tersebut perlu lebih ditingkatkan.

6.

PERDAGANGAN A.

Program dan Kegiatan : Pada kurun waktu tahun 2010 - 2014, penyelenggaraan urusan perdagangan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, yaitu :


518


a.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1.

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.

2.

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.

3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

OperasionaldanPengembangan UPT Kemetrologian Daerah.

10. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Tim Terpadu Pengendalian Penyaluran BBM Bersubsidi). b.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.

Pengembangan Pasar & Distribusi Barang Produk .

2.

Pengembangan Kelembagaan Kemitraan.

3.

Pembangunan Pasar .

4.

Penyempurnaan

Perangkat

Peraturan

Kebijakan

dan

Pelaksanaan Operasional. 5.

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha.

6.

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk.

7.

Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha.

8.

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

9.

Penyempurnaan

Perangkat

Peraturan,

Kebijakan

dan

Pelaksanaan Operasional. 10. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha. 11. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk. 12. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.


519


13. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait/Asosiasi/Pengusaha. 14. Penyempurnaan

Perangkat

Peraturan,

Kebijakan

dan

Pelaksanaan Operasional. 15. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk. 16. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan. 17. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan. 18. Penyempurnaan

Perangkat

Peraturan,

Kebijakan

dan

Pelaksanaan Operasional (Evaluasi Petugas Pemungut). 19. Penyempurnaan

Perangkat

Peraturan,

Kebijakan

dan

Pelaksanaan Operasional (Sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2007 dan Perda No. 12 Tahun 2012). 20. Pembangunan Pasar. 21. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. 22. Pembangunan Pasar. 23. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. 24. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. 25. Pembangunan Pasar. c.

Program Penyediaan Fasilitas Pasar 1.

Penyediaan

dan

Pemeliharaan

Peralatan/Perlengkapan

Pasar. 2.

Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik.

3.

Penyediaan

dan

Pemeliharaan


Pasar. 4.

Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik.

5.

Penyediaan

dan

Pemeliharaan


Pasar. 6.

Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPTD Kandilo Plaza).

7.

Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPTD Pasar Senaken).

8.

Monitoring dan Evaluasi.


520


9.

Penyediaan

dan

Pemeliharaan


Pasar. 10. Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPTD Kandilo Plaza). 11. Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPTD Pasar Senaken). 12. Monitoring dan Evaluasi. 13. Penyediaan

dan

Pemeliharaan


Pasar. 14. Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPTD Kandilo Plaza). 15. Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPTD Pasar Senaken). 16. Monitoring dan Evaluasi.

d.

Program Pembinaan Pedagang Kali Lima dan Asongan 1.

Penataan tempat berusaha bagi Pedagang kaki lima dan asongan.

e.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1.


2.

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Tim Terpadu Pengendalian Penyaluran BBM bersubsidi).

3.

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Tim Terpadu Peningkatan Pengawasan Sarana Perekonomian).

4. f.


Program Peningkatan Usaha Kehutanan 1.

Pembinaan

tenaga

teknis

pengawas

tenaga

teknis

pengelolaan hutan produksi lestari. B.

Capaian Kinerja Pertumbuhan subsektor perdagangan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2010 hingga 2014 telah menembus angka 2 digit, pada


521


tahun 2010 mencapai 15,84 %. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor perdagangan mencapai 12,06 %. Tabel IV.164 Pertumbuhan dan Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Paser, Tahun 2010 – 2014 Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Sub Sektor Perdagangan Pertumbuhan (%) Kontribusi (%)

15,84

15,22

18,32

17,04

12,06

3,59

3,31

3,66

3,99

0,61

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2014

Tahun 2015, jumlah pasar desa di Kabupaten Paser mencapai 74 buah dengan kondisi bangunan cukup baik, mengalami penambahan sejumlah 32 buah dimana pada tahun 2010 jumlah pasar desa adalah 42 buah, akan tetapi penambahan jumlah pasar desa tersebut masih belum mampu menampung jumlah pedagang/pengusaha maupun jumlah/jenis barang yang diperdagangkan yang selalu mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada hari-hari pasar dimana para pedagang memperjualbelikan barang dagangannya di tempat-tempat fasilitas umum. Tabel IV.165 Jumlah Pasar Desa Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kondisi Bangunan

Jumlah Pasar Desa

Permanen

Semi Permanen

Sederhana

Batu Sopang

1

1

0

0

Muara Samu

5

1

1

3

Tanjung Harapan

5

1

1

3

Batu Engau

6

1

0

5

Pasir Belengkong

11

1

3

7

Tanah Grogot

7

2

3

2

Kecamatan


522


Kuaro

13

0

3

10

Long Ikis

17

2

2

13

Muara Komam

3

1

0

2

Long Kali

6

-

1

5

74

10

14

50

Kabupaten Paser


Alokasi anggaran urusan perdagangan dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.166 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Perdagangan Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

7.161.260.573,49

6.652.654.805,00

92,90

2

2011

12.221.513.108,40

11.132.509.535,00

91,09

3

2012

16.717.948.900,00

10.733.675.545,00

64,20

4

2013

13.172.915.500,00

12.538.259.833,00

95,18

5

2014

8.069.574.440,00

7.746.662.027,00

96,00

6

2015

7.696.611.900,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan perdagangan selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.57.343.212.521,89 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.48.803.761.745,00 atau 85,11 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan perdagangan sebesar Rp.7.696.611.900,00.


523


C.


Permasalahan 1)

Kebutuhan bahan pokok strategis masih tergantung dari luar daerah sehingga mengakibatkan harga tidak stabil.

2)

Infrastruktur bangunan pasar dibeberapa kecamatan belum memenuhi standar baik kondisi bangunan, lahan parkir maupun akses jalan menuju lokasi pasar.

3)

Masih adanya barang yang beredar yang belum memenuhi syarat kesehatan.

4)

Belum semua pedagang di kecamatan dapat dilakukan sidang tera ulang.

5)

Masih kurangnya kesadaran pengusaha/Pedagang untuk mengurus perijinan usahanya.

6)

Tingkat capaian pelayanan kebersihan pasar masih belum sesuai seperti apa yang diharapkan.

7)

Kurangnya kesadaran pedagang untuk pindah dan segera menempati tempat/lapak baru yang telah disediakan.

8)

Besarnya Biaya Operasional Pasar Penyembolum Senaken dan Plaza Kandilo (Listrik & BBM) yang setiap tahun di bebankan melalui Anggaran Pemerintah Kabupaten Paser.

b.

Solusi 1)

Mengadakan pengawasan secara rutin terhadap barang yang sudah kadaluarsa (expired) khususnya makanan dalam kemasan serta mengadakan penyuluhan kepada pedagang mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang produk yang tidak standar, kemasan, cara penyimpanan dan pengawetan produk.

2)

Diperlukan uji laboratorium pada jajan anak sekolah dan makanan seperti : Bakso, Mie, Kerupuk yang diduga mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan seperti borax dan formalin.


524


3)

Mengadakan monitoring harga keseluruh pasar kecamatan yang ada di Kabupaten Paser serta membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

4)

Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada badan usaha/pedagang yang belum melegalisir usahanya.

5)

Penambahan sarana angkut kebersihan (truk sampah) serta tangga ukuran tinggi untuk membersihkan bagian bangunan yang sulit dijangkau seperti kaca dan atap.

6)

Melakukan Perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan bangunan pasar.

7)

Mengadakan Sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan kepada pedagang, kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan tetapi tanggung jawab semua pedagang dan semua pihak yang ada dalam pasar.

7.

PERINDUSTRIAN Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Paser dalam jangka waktu lima tahun (2010 – 2015) salah satunya mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat selanjutnya melalui sektor industri dilakukan upaya peningkatan keunggulan produk atau jasa yang dihasilkan dan pemasarannya, sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima pasar, bersaing dan diakui oleh masyarakat secara nasional, regional bahkan internasional. Untuk itu diperlukan arah kebijakan dalam pelaksanaan, pengaturan,

pembinaan

dan

pengembangan

industri

sehingga

keberadaannya benar – benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan. A.

Program dan Kegiatan : Pada

kurun

pembangunan

waktu

tahun

perindustrian

2010

-

dilaksanakan

2014,

penyelenggaraan

melalui

program

dan

kegiatan, yaitu : LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

525


a.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1.

Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.

2.

Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi.

3.

Pengembangan Kemampuan Aparatur dalam Standarisasi Mutu dan Komoditi Ekspor.

4.

Pengembangan Kualiatas dan Standarisasi Mutu Barang Hasil IKM.

5.

Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.

6.

Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi .

7.

Penguatan Sistem Inovasi Teknologi Industri (Pelatihan Pembuat Sabun).

b.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.

2.

Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah.

3.

Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah.

4.

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.

5.

Pengembangan investasi dan monitoring evaluasi program pengembangan IKM.

6.

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri.

7.

Penyusunan

Kebijakan

Industri

Terkait

dan

Industri

Penunjang Industri Kecil dan Menengah (IKM). c.

d.

Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1.

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.

2.

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.

3.

Pelatihan dan Bantuan Alat Pengemasan Produksi.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan 1.

Penyusunan Profil Dinas Perindustrian dan Energi.


526


e.

Program Penataan Struktur Industri, dengan kegiatan 1.

Monitoring dan evaluasi Program ILMEA.

2.

Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi Program Industri Agro dan Kimia.

3. f.

Pengadaan Bangunan Gedung Karet Industri Hulu.

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, dengan kegiatan 1.

B.

Standarisasi Produk Sarang Burung Walet untuk Ekspor.

Pelaksanaan Urusan Perindustrian a.

Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2010 Adapun program – program

yang telah dilaksanakan adalah

sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi di arahkan untuk : a)

Mengembangkan dan memasyarakatkan pengunaan – penggunaan mesin dan peralatan tepat guna.

b)

Mengembangkan teknologi proses melalui pemanfaatan hasil litbang terapan.

c)

Memasyarakatkan

sistem

manajemen

mutu

pada

sektor – sektor industri kecil. d)

Memasyarakatkan sistem manajemen, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

Kegiatan dari program ini adalah Kemampuan Industri Berbasis

Teknologi

Rp.64.630.250,00

dengan dan

alokasi

yang

dana

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp.61,278.500,00 (95 % keuangan dan 100 % fisik). 2)

Program Pengembangan

Industri

Kecil dan

Menengah

diarahkan untuk : a)

Penumbuhan industri terutama industri kecil dan menengah terutama di pedesaan.

b)

Meningkatkan nilai tambah potensi SDA dan hasil pertanian dalam arti luas.


527


c)

Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha baru.

Kegiatan dari program ini adalah Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya dengan alokasi dana sebesar Rp.23.900.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.23.900.000,00 (100 % keuangan dan 100 % fisik). 3)

Program

peningkatan

Kemampuan

Teknologi

Industri

diarahkan untuk : a)

Modernisasi industri kecil dan menengah.

b)

Mengembangkan teknologi menjadi industri modern melalui pembaharuan teknologi peralatan dan proses.

c)

Penerapan sistem manajemen mutu modern.

Kegiatan dari program ini adalah Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

Industri

Rp.1.261.109.500,00

dengan dan

besar

yang

alokasi

terealisasi

dana sebesar

Rp.1.052.498.000,00 (83 % keuangan dan 86 % fisik) kegiatan ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena salah satu item kegiatan yaitu pembuatan sumur bor di lokasi pabrik pupuk organik tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil survey tidak ditemukan sumber air. b.

Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2011 1)

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program ini diarahkan untuk : a)

Mengembangkan dan memasyarakatkan pengunaan – penggunaan mesin dan peralatan tepat guna.

b)

Mengembangkan teknologi proses melalui pemanfaatan hasil litbang terapan.

c)

Memasyarakatkan

sistem

manajemen

mutu

pada

sektor industri kecil. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi dengan alokasi

anggaran


sebesar

Rp.256.452.000,00

dengan 528


realisasi keuangan sebesar Rp.249,606.400,00 atau 97,33 % dan realisasi fisik 99,00 %. Output kegiatan ini adalah : a)

Pembangunan gudang pengolahan karet di Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali.

b)

Pengadaan peralatan Home Industri bagi IKM di Kecamatan Tanah Grogot untuk persiapan pameran. Tabel IV.167

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

No

1 2 3

2)

RealisasiKeuangan

79.209.500,00

(%)

79.080.500,00

99,84

100

195.472.150,00

195.234.150,00

99,88

100

75.500.000,00

74.200.000,00

98,28

100

350.181.650,00

348.514.650,00

99,52

100

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi bagi Industri Kecil dan menengah Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Jumlah

Anggaran (Rp)

Fisik (%)

Kegiatan

(Rp)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program ini diarahkan untuk Penumbuhan industri terutama industri kecil dan menengah terutama di pedesaan; Meningkatkan nilai tambah potensi SDA dan hasil pertanian dalam

arti

luas;

Menciptakan

lapangan

kerja

dan

kesempatan berusaha baru. Dengan uraian kegiatan : a)

Pembinaan

Industri

Kecil

dan

Menengah

Dalam

Memperkuat Jaringan Klaster Industri Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.209.500,00 dengan realisasikeuangan sebesar Rp.79.080.500,00 atau 99,84 % dan realisasi fisik 100 %. Output kegiatan ini

adalah

melakukan

pembinaan

dalam

rangka

monitoring dan pembinaan bagi IKM di 10 (sepuluh) kecamatan untuk membuat data IKM se Kabupaten Paser tahun 2011. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

529


b)

Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah (IKM) Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.472.150,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.195.234.150,00 atau 99,88 % dan realisasi fisik 100 %.

c)

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.74.200.000,00 atau 98,28 % dan realisasi fisik 100 %. Output kegiatan ini adalah : 

Pengadaan mesin perbengkelan (pembuka ban) untuk Kecamatan Tanah Grogot dan Pengadaan mesin jahit sebanyak 6 (enam) unit, mesin bordir 2 (dua) unit, mesin cuci motor 2 (dua) unit untuk Kecamatan Muara Komam.

3)

Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program ini diarahkan untuk Modernisasi industri kecil dan menengah; Mengembangkan teknologi menjadi industri modern melalui pembaharuan teknologi peralatan dan proses; Penerapan sistem manajemen mutu modern. Kegiatan dari program ini adalah Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.204.437.000,00

dengan

realisasi

keuangan

sebesar Rp.199.804.200,00 atau 97,73 % dan realisasi fisik 98,00 %. Output dari kegiatan ini adalah : a)

Pelatihan pengemasan bagi IKM agar lebih memiliki daya tarik bagi konsumen dan tersedianya peralatan pinjam pakai bagi IKM yang bergerak di bidang meubeler/pertukangan, tahu – tempe, dan IKM pakan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan se Kabupaten Paser.

c.

Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2012


530


1)

Membuat Rencana Kerja SKPD (RENJA) kegiatan tahun 2012 serta Menyusun laporan tahunan/kegiatan SKPD tahun 2012 berupa

(Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah/LAKIP) masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) dokumen/buku,

sebagai

bahan

Evaluasi

dan

Pertanggungjawaban kegiatan SKPD. 2)

3)

Memberikan bantuan kepada kelompok IKM berupa : a)

Mesin Jahit sebanyak 11 unit.

b)

Mesin Obras sebanyak 4 unit.

c)

Dinamo sebanyak 15 unit.

Menyusun buku profil IKM se kabupaten Paser guna memberikan informasi produk dan jumlah sebaran IKM yang ada di Kabupaten Paser.

4)

Melaksanakan pelatihan pembuatan sablon kemasan dengan melibatkan peserta dari IKM (10 orang) keluar daerah.

5)

Melaksanakan pelatihan Desain motif Batik alam di Jawa Timur dengan mengirim 4 (Empat) orang peserta dari IKM, dalam rangka peningkatan SDM konveksi di Kabupaten Paser.

6)

Melakukan

pematangan

lahan

dalam

rangka

rencana

pembangunan gudang pabrik pupuk organik. d.


Melaksanakan pelatihan pembuatan Lampit dan Pelatihan pembuatan sabun dari 10 IKM di Kabupaten Paser.

2)

Melaksanakan pelatihan Desain motif Batik alam di Jawa Timur dengan mengirim 2(Dua) orang peserta dari IKM, dalam rangka peningkatan SDM konveksi di Kabupaten Paser.

3)

Melakukan

pematangan

lahan

dalam

rangka

rencana

pembangunan gudang pabrik pupuk organik. 4)

Pada tahun 2013 Kegiatan di bidang Industri menerima bantuan dari APBN berupa mesin karet di Kecamatan Long


531


Kali desa Mendik Makmur dan telah terpasang 100% dan telah beroperasi. e.


Melaksanakan pelatihan dan bantuan alat pengemasan produk dari 18 orang peserta IKM.

2)

Melaksanakan pembangunan rumah mesin pengolah karet untuk peningkatan kwalitas dan kwantitas industri huluhilir.

3)

Melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi perizinan untuk meningkatkan pengembangan industri kecil menengah.

C.

Capaian Kinerja Jumlah usaha industri hingga tahun 2014 meningkat 7 % dibandingkan

tahun

2010.

Jumlah

keseluruhannya

mencapai

2.003 unit. Nilai investasi hingga tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp.11.612.364.392,00 Sektor industri telah memberikan kontribusi yang

cukup

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

dan

terbukanya

kesempatan kerja. Tabel berikut memperlihatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Paser. Tabel IV.168 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Paser,Tahun 2010 – 2014

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan (%)

7,87

18,12

4,92

9,38

10,78

Kontribusi (%)

0,86

0,81

0,8

0,81

0,81

Sektor Industri Pengolahan

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2014


532


Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada 5 tahun terakhir rata – rata mencapai angka lebih dari 10 %. Secara berturutturut pertumbuhan sektor industri pengolahan 5 tahun terakhir adalah 7,87 %, 18,12 %, 4,92 %, 9,38 % dan 10,78 %. Pada tahun 2015, diperkirakan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai lebih kurang 10 %.

Tabel IV.169 Jumlah Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Investasi Industri Pengolahan Kabupaten Paser, Tahun 2010 – 2014

Jenis Budidaya

2010

2011

2012

2013

2014

5

7

7

8

16

28

34

34

42

92

2.805.305.000

2.955.305.000

2.955.305.000

4.696.305.000

5.827.705.000

1.866

1.912

1.990

1.989

1.987

3.653

3.802

4.779

4.771

4.772

2.766.095.109

2.914.070.539

2.912.831.139

4.653.723.513

5.784.659.392

Industri Kecil Formal Usaha (Unit) TenagaKerja (Orang) Investasi (Rp.) Industri Kecil Non Formal Usaha (Unit) TenagaKerja (Orang) Investasi (Rp.)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Paser 2014

Program pengembangan perindustrian dalam 5 tahun terakhir ditekankan pada pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumber LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

533


daya alam dan hasil-hasil pertanian. Kegiatan ini ditandai dengan peningkatan pertumbuhan unit usaha industri, penyerapan tenaga kerja dan penyerapan investasi. Jumlah industri kecil non formal pada tahun 2014 mencapai 1.987 unit, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.772 jiwa dan nilai investasi sebesar Rp.5.784.659.392,00. Alokasi anggaran urusan perindustrian dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.170 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Perindustrian Tahun 2010 – 2015

NO.

Tahun

Anggaran (Rp.)


(%)

1

2010

1.349.639.750,00

1.137.676.500,00

84,29

2

2011

811.070.650,00

797.925.250,00

98,38

3

2012

1.050.440.150,00

991.812.575,00

94,42

4

2013

1.305.064.600,00

1.142.511.000,00

87,54

5

2014

6.277.532.265,00

5.269.125.960,00

83,94

6

2015

5.679.976.125,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan perindustrian selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.10.793.747.415,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.9.339.051.285,00 atau 86,52 %, untuk tahun 2015 alokasi anggaran urusan perindustrian sebesar Rp.5.679.976.125,00. D.


Permasalahan


534


1)

Hasil Produksi IKM baik Kualitas maupun kuantitas masih kalah bersaing dengan daerah lain khususnya dari produk olahan makanan dari pulau Jawa, baik dari segi rasa maupun dari bentuk dan mutu kemasan.

2)

Masih kurangnya kesadaran pengusaha industri untuk mendaftarkan ijin usahanya.

3)

Kurangnya pengetahuan pengusaha industri kecil terhadap pangsa pasar dan harga yang pasti terhadap hasil produksi.

4)

Kurangnya akses permodalan yang mudah dan bunga rendah bagi pengusaha industri kecil.

b.

Solusi 1)

Tersedianya

tenaga

penyuluh/pegawai

fungsional,

penempatan pegawai disesuaikan dengan keahliannya yang menguasai teknologi yang ditunjang dengan saran dan prasarana. 2)

Meningkatkan mutu produk dan kualitas SDM pelaku usaha guna menarik investasi dan peluang usaha.

3)

Setiap

tahun

secara

bergilir

mengikutsertakan

para

pengusaha kecil /pengrajin dalam kegiatan pameranpameran untuk mempromosikan hasil usahanya. 4)

Secara berkala melaksanakan penyuluhan dan pengawasan serta memfasilitasi permohonan ijin usaha IKM.

5)

Mengadakan kemitraan dengan pihak swasta, BUMN serta stakeholder lainnya untuk memperluas akses pasar.

6)

Secara bertahap memberikan kesempatan kepada kelompok IKM yang lain untuk mengikuti pelatihan desain batik untuk menambah wawasan serta untuk meningkatkan keragaman produk batik.

7)

Pemberian

kredit

tanpa

agunan

bagi

IKM

dengan

bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Lembaga keuangan.


535


8.

KETRANSMIGRASIAN A.


kurun

pembangunan

di

waktu bidang

tahun

2010-2014

ketransmigrasian

penyelenggaraan

dilaksanakan

melalui

program dan kegiatan, yakni : a.

Program transmigrasi regional 1.

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan

Ekonomi

di

Kawasan

Transmigrasi

(SAB

Dan

Dermaga/Jalan). b.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.

Evaluasi Penyelesaian Permasalahan Kepemilikan Lahan masyarakat Daerah Transmigrasi.

2.

Identifikasi Calon Lokasi Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

3.

Pembangunan

Infrastruktur

Daerah

untuk

Kawasan

Transmigrasi. 4.

Peningkatan

kapasitas

SDM,

Pemda

dan

Masyarakat

Transmigrasi di Kabupaten Paser. 5.

Peningkatan

Pelayanan

Pembinaan

Sosial

Budaya

Masyarakat di Kawasan Transmigrasi. 6.

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan Transmigrasi.

7.

Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur

Daerah

untuk

Kawasan Transmigrasi (P2DKT). 8.

Perencanaan teknis jalan eks permukiman transmigrasi.

9.

Perencanaan teknis pemukiman transmigrasi baru (PTB) untuk mendukung pembangunan KTM.

B.

Pelaksanaan Urusan Ketransmigrasian Pada

tahun

2010,

program

transmigrasi

berupa

Program

Trasmigrasi regional, dengan kegiatan berupa (1) Penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan sarana Sosial dan Ekonomi di kawasan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

536


transmigrasi

(SAB/Dermaga/jalan)

yaitu

pengadaan

jaring

pengendalian hama babi di daerah transmigrasi. Tahun

2011

program

Transmigarasi

berupa

Program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan berupa (1). Identifikasi calon lokasi pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) (2). Peningkatan kapasitas SDM, Pemda, dan Masyarakat Transmigrasi di Kabupaten Paser (3). Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk kawasan Transmigrasi (P2DKT). Tahun

2012

Program

Transmigrasi

berupa

Program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan berupa (1). Peningkatan Kapasitas SDM, Pemda dan Masarakat Transmigrasi di kabupaten Paser (2). Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk kawasan Transmigrasi (P2DKT) yaitu perencanaan teknis pembangunan

dan

peningkatan

jalan

poros

penghubung

dan

peningkatan jalan poros penghubung di lokasi UPT Suliliran ke UPT Payo Klato 3 Desa Laburan, perencanaan teknis peningkatan jalan poros dan jalan lingkungan di Lokasi UPT Kayungo 1d (Desa Kayungo Sari) Kecamatan Long Ikis dan perencanaan teknis Peningkatan jalan poros desa dan jalan lingkungan di lokasi UPT Kayungo Sari Ic (Desa Kerta Bhakti) Kecamatan Long Ikis (3). Evaluasi Penyelesaian permasalahan kepemilikan lahan masyarakat daerah trasmigrasi (4). Perencanaan Teknis Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) untuk membangun Kota Terpadu Mandiri Daerah Kawasan Transmigrasi. Untuk Tahun 2013 Program Transmigrasi berupa program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan berupa (1). Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi (2). Identifikasi calon Lokasi Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM); (3). Peningkatan kapasitas SDM, Pemda dan Masyarakat Transmigrasi di Kabupaten Paser (4). Evaluasi Penyelesaian Permasalahan kepemilikan lahan masyarakat daerah Trasmigrasi (5). Pembangunan Infrastruktur Daerah Untuk Kawasan transmigrasi yaitu pembangunan konstruksi Jembatan di lokasi UPT Suliliran dengan pembangunan jembatan bentang dengan ukuran 16m LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

537


x 16m dan 10m x 12m (5). Peningkatan Pelayanan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Pada

tahun

2014

Program

Transmigrasi

berupa

program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan berupa (1). Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi (2). Identifikasi Calon Lokasi Pembagunan Kota Terpadu Mandiri ( KTM) (3). Peningkatan Kapasitas SDM, Pemda, dan Masyarakat Transmigrasi di Kabupaten Paser (4). Evaluasi Penyelesaian Permasalahan kepemilikan lahan masyarakat daerah Transmigrasi (5). Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk kawasan Transmigrasi (6). Peningkatan Pelayanan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Transmigrasi. Alokasi anggaran urusan ketransmigrasian dan realisasinya selama periode tahun 2010 – 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.171 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Ketransmigrasian Tahun 2010 – 2015

NO.

Anggaran

Tahun

Realisasi Keuangan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

2010

25.499.000,00

25.374.000,00

99,51

2

2011

31.149.401.900,00

30.554.681.800,00

98,09

3

2012

1.118.643.400,00

1.108.859.300,00

99,13

4

2013

3.241.429.500,00

3.066.157.750,00

94,59

5

2014

980.990.750,00

955.966.970,00

97,45

6

2015

427.459.000,00

-

-

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan ketransmigrasian selama rentang waktu tahun 2010 – 2014 adalah sebesar Rp.36.515.964.550,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.35.711.039.820,00 atau

97,80

%,

untuk

tahun

2015

alokasi

anggaran

urusan

ketransmigrasian sebesar Rp.427.459.000,00. LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

538

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents