BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan

Pemerintah Kabupaten Ngawi

BAB III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐1



Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 didasarkan pada : 1.

Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang‐Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

3.

Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang \Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,


III‐2



Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat tepat dan hati‐hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terkumpul, diterima di kas daerah dan dicatat sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐3



memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Perangkat yang digunakan harus mampu mendeteksi adakah penerimaan yang tidak disetor ke kas daerah dan disalahgunakan oleh petugas/ kolektor di lapangan. Disamping itu perlu ditinjau pula adanya para subjek pajak daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, pemberian sanksi penggelapan pajak serta pemberian reward bagi subjek pajak yang melunasi kewajibannya tepat waktu bahkan sebelum periode yang ditentukan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 angka (8) menyebutkan bahwa pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 angka (6) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐4



Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 adalah sebagai berikut : 1.

Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti‐bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Taat adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada Peraturan Perundang‐Undangan.

3.

Efektif adalah merupakan hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4.

Efisien adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5.

Ekonomis adalah merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas pada tingkat harga yang terendah.

6.

Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat

untuk

mengetahui

dan

mendapatkan akses informasi seluas‐luasnya tentang keuangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐5



daerah. 7.

Bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10. Manfaat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


III‐6



Sedangkan Struktur APBD menurut pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1.

Pendapatan daerah;

2.

Belanja daerah; dan

3.

Pembiayaan daerah.

A.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pengertian Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 23 adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sedangkan Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 25 terdiri dari: a.

Pendapatan Asli Daerah;

b.

Dana Perimbangan; dan


III‐7


c.


Lain‐lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut

jenis pendapatan terdiri dari : a.

Pajak Daerah;

b.

Retribusi Daerah;

c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

d.

Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Adapun kelompok pendapatan Dana Perimbangan dibagi

menurut jenis Pendapatan terdiri dari : a.

Dana Bagi Hasil

b.

Dana Alokasi Umum (DAU)

c.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Dana Bagi Hasil dirinci menurut objek pendapatan

mencakup : a.

Dana Bagi Hasil Pajak

b.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sedangkan jenis DAU terdiri atas objek pendapatan Dana

Alokasi Umum dan jenis DAK dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐8



Adapun kelompok dari Lain‐Lain Pendapatan Daerah yang Sah menurut jenis pendapatan mencakup : a.

Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri dan lain‐ lain;

b.

Dana

darurat

dari

Pemerintah

dalam

rangka

penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam; c.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi kepada Kabupaten/ Kota;

d.

Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

e.

Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah,

kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk : a.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur serta perbaikan administrasi;


III‐9


b.


Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

c.

Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah;

d.

Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang pendapatan daerah yang tidak sesuai.

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah Untuk

menjaga

keseimbangan

belanja

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan maka perlu upaya meningkatkan penerimaan pendapatan peningkatan

daerah

yang

kinerja

dilakukan

dengan

pemungutan

dan

penyederhanaan mekanisme. Upaya peningkatan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2011 telah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : a.

Intensifikasi Pajak Daerah Guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan Pajak Daerah telah


III‐10



dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Daerah bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kepada Wajib Pajak Daerah sampai di Tingkat Kecamatan. b.

Intensifikasi Bagi Hasil Pajak 1.

Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB

adalah

pendukung

merupakan penerimaan

salah

satu

Pendapatan

Daerah, maka untuk mengoptimalkan pemasukan PBB telah dilaksanakan berbagai langkah/ upaya yaitu dengan mengadakan : ‐

Penyuluhan/sosialisasi

Pemungutan

PBB kepada para Petugas Pemungut/ Petugas yang ditunjuk menangani PBB dari Tingkat Desa/ Kelurahan, Petugas Tempat Pembayaran PBB baik Tingkat Kecamatan maupun Petugas dari Bank Jatim

yang

ada

dimasing‐masing


III‐11



Kecamatan dari Tim Kabupaten Ngawi. ‐

Mengadakan penggiatan dari Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kabupaten ke Kecamatan secara berkala dan sesuai jadwal yang ada langsung terjun ke Desa/ Kelurahan.

‐

Mengadakan penggiatan pembayaran tunggakan PBB bekerjasama dengan aparat terkait.

‐

Memperketat laporan penyetoran PBB dari perangkat ke kas daerah.

‐ Meningkatkan motivasi perangkat melalui hadiah. ‐ Memperpendek

jarak

antara

masyarakat dan petugas pemungut : a. Petugas jemput bola. b. Petugas door to door. c. Bank persepsi turun ke desa‐desa/ mendekat ke masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐12


2.


Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) Mengadakan

penyuluhan/

evaluasi

pelaksanaan pemungutan BPHTB kepada Camat selaku PPAT dan Notaris/ PPAT bersama‐sama dengan Kantor Pelayanan Pratama Ngawi. 3.

Intensifikasi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Mengadakan penyuluhan kepada para bendaharawan di masing‐masing Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

tentang

pelaksanaan pemungutan PPN/ PPh dengan sasaran para Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran dari masing‐masing Satker dan Pengusaha selaku Wajib Pajak PPh Orang Pribadi Dalam Negeri se‐Kabupaten Ngawi. Bersama Kantor Pelayanan Pratama Ngawi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐13


c.


Intensifikasi Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Intensifikasi Bagi Hasil Pajak Propinsi yaitu mengadakan sosialisasi tentang PKB, BBNKB, PBBKB, AP & ABT dan SP III bersama‐sama dengan UPT Dinas Pendapatan Propinsi di Ngawi dan Polres Ngawi kepada para Perangkat Desa/ Kelurahan, Instansi terkait di Tingkat Kecamatan.

1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Upaya yang dilakukan antara lain adalah melalui pendataan PBB. Dalam rangka pembentukan basis data berpola SISMIOP (Sistem Manajemen Intensifikasi Obyek Pajak) di Kabupaten Ngawi. Pada Tahun 2011 dilaksanakan kegitan tersebut di 3 (tiga) Kecamatan 20 (dua puluh) Desa yaitu Kecamatan : 1.

Kecamatan Pitu a.

Banjar Banggi

b.

Bangunrejo Lor

c.

Karang Geneng

d.

Papungan


III‐14


2.

3.


e.

Canthel

f.

Ngancar

g.

Kalang

h.

Pitu

i.

Dumplengan

j.

Selopuro

Kecamatan Kendal a.

Karang Rejo

b.

Karang Gupito

c.

Sidorejo

d.

Patalan

e.

Majasem

Kecamatan Bringin a.

Lego Wetan

b.

Dero

c.

Krompol

d.

Mojo

e.

Sumber Bening


III‐15



1.3 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Mendasar Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 159 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, bahwa target Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.1.104.752.584.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.130.520.094.512,19 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.25.767.509.812,19 atau bertambah 2,33%. Beberapa penerimaan juga melampaui target yang ditetapkan antara lain penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan non PLN yang disebabkan adanya pemasangan baru dan kenaikan tarif per KWH serta adanya peralihan dari pelanggan PLN ke Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐16



penggunaan

generator

sendiri.

Sedangkan

penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C

juga

mengalami

kenaikan

karena

adanya

intensifikasi dan ekstensifikasi serta meningkatnya kesadaran wajib pajak. Adapun penerimaan jasa giro bendahara pengeluaran mengalami kenaikan karena rendahnya penetapan pagu anggaran jasa giro bendahara pengeluaran. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐17



TABEL 3.1 RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2011

3 1.104.752.584.700,00 50.634.389.250,00

4 5 1.130.520.094.512,19 102,33 61.538.571.057,19 121,54

LEBIH/ (KURANG) (Rp) 6 25.767.509.812,19 10.904.181.807,19

Hasil Pajak Daerah

11.262.461.150,00

11.499.047.139,00 102,10

236.585.989,00

2

Hasil Retribusi Daerah

10.293.709.000,00

9.653.987.452,00

93,79

(639.721.548,00)

1

3

Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.660.418.500,00

1.642.244.855,95

98,91

(18.173.644,05)

4

1

4

38.743.291.610,24 141,31

11.325.491.010,24

4

2

Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan

780.898.918.050,00

788.496.961.639,00 100,97

7.598.043.589,00

4

2

1

Bagi Hasil Pajak

48.558.560.400,00

54.589.373.843,00 112,42

KODE REKENING

TARGET (Rp)

URAIAN

4 4

1 1

2 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

4

1

1

4

1

4

REALISASI (Rp)

27.417.800.600,00

%

6.030.813.443,00

4

2

2

4

2

3

Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum (DAU)

4

2

4

Dana Alokasi Khusus (DAK)

4

3

Lain‐lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4

3

1

Pendapatan Hibah

4

3

3

4

3

4

4

3

5

4

3

6

Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru Tunjangan Profesi Guru PNSD

4

3

7

Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

8.157.379.650,00

9.735.009.796,00 119,34

1.577.630.146,00

654.412.778.000,00 69.770.200.000,00 273.219.277.400,00 1.858.575.000,00

654.412.778.000,00 100,00 69.759.800.000,00

99,99

280.484.561.816,00 102,66 354.375.000,00

‐ (10.400.000,00) 7.265.284.416,00

19,07 (1.504.200.000,00)

43.991.267.850,00

44.583.177.716,00 101,35

591.909.866,00

81.768.614.000,00

81.768.614.000,00 100,00

11.439.750.000,00

10.013.750.000,00

87,53 (1.426.000.000,00)

94.202.540.550,00

89.798.115.100,00

95,32 (4.404.425.450,00)

39.958.530.000,00

53.966.530.000,00 135,06

14.008.000.000,00

1.104.752.584.700,00 1.130.520.094.512,19 102,33

25.767.509.812,19

‐

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ngawi pada tahun anggaran 2011 secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut ini : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐18



TABEL 3.2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2011 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1. HASIL PAJAK DAERAH KODE REKENING

U R A I A N 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH HASIL PAJAK DAERAH Pajak Hotel Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ hostel/ Rumah Kos Pajak Restoran Restoran Rumah Makan Warung Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana Balap Kendaraan Bermotor Hiburan Olahraga Pajak Reklame Reklame Papan/ Bill Board/ Videotron/ Mrgatron Reklame Kain Reklame Toko /Rokok /Roti /Eletronik / Bahan Bagunan Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Pasir Batu Kali Tanah Urug Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung / Walet Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah

4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

01 01 01 01

08 09 12

4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 03 03

01 02 06 02

4 4 4 4

1 1 1 1

1 1 1 1

03 03 04 04

14 21 01

4 4

1 1

1 1

04 04

02 11

4 4 4

1 1 1

1 1 1

05 05 05

01 02

4

1

1

06

4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

06 06 06 07 07 09 09 11

06 07 08 01 01

4

1

1

11

01

4 4

1 1

1 1

12 12

01

TARGET (Rp) 3 50.634.389.250,00 11.262.461.150,00 72.500.000,00 24.000.000,00 38.500.000,00 10.000.000,00

REALISASI (Rp)

%

(SISA)/ LEBIH (Rp)

4 5 6 61.538.571.057,19 121,54 200.442.455,00 11.499.047.139,00 102,10 236.585.989,00 48.884.466,00 67,43 (23.615.534,00) 11.472.000,00 47,80 (12.528.000,00) 35.197.466,00 91,42 (3.302.534,00) 2.215.000,00 22,15 (7.785.000,00)

450.000.000,00 183.000.000,00 102.000.000,00 165.000.000,00 22.000.000,00 12.000.000,00

666.547.389,00 238.587.790,00 196.102.983,00 231.856.616,00 33.896.000,00 20.331.000,00

148,12 130,38 192,26 140,52 154,07 169,43

216.547.389,00 55.587.790,00 94.102.983,00 66.856.616,00 11.896.000,00 8.331.000,00

4.500.000,00 5.500.000,00 315.750.000,00 195.000.000,00

9.915.000,00 220,33 3.650.000,00 66,36 384.473.244,00 121,77 239.440.306,00 122,79

5.415.000,00 (1.850.000,00) 68.723.244,00 44.440.306,00

28.875.000,00 91.875.000,00

40.161.688,00 139,09 104.871.250,00 114,15

11.286.688,00 12.996.250,00

9.500.000.000,00 9.498.388.880,00 1.611.120,00

9.540.089.752,00 100,42 9.537.461.452,00 100,41 2.628.300,00 163,13

40.089.752,00 39.072.572,00 1.017.180,00

81.707.150,00

41.492.110,00

50,78 (40.215.040,00)

24.252.700,00 24.631.550,00 32.822.900,00 10.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 732.004.000,00

11.913.039,00 24.822.151,00 4.756.920,00 16.645.500,00 16.645.500,00 17.950.000,00 17.950.000,00 734.195.967,00

49,12 (12.339.661,00) 100,77 190.601,00 14,49 (28.065.980,00) 166,46 6.645.500,00 166,46 6.645.500,00 71,80 (7.050.000,00) 71,80 (7.050.000,00) 100,30 2.191.967,00

732.004.000,00

734.195.967,00 100,30

53.500.000,00 53.500.000,00

14.872.711,00 14.872.711,00

2.191.967,00

27,80 (38.627.289,00) 27,80 38.627.289,00)


III‐19


2.


HASIL RETRIBUSI DAERAH

KODE REKENING

4 4 4

1 1 1

1 2 2 01 2 01

01

4

1

2

01

02

4

1

2

01

03

4

1

2

01

04

4

1

2

01

05

4

1

2

01

06

4

1

2

01

07

4

1

2

01

14

4

1

2

01

16

4

1

2

01

17

4

1

2

01

18

4 4

1 1

2 2

02 02

01

4

1

2

02

01

4

1

2

02

04

4

1

2

02

04

4

1

2

02

05

4

1

2

02

08

4

1

2

02

10

4

1

2

02

11

4

1

2

02

16

4 4

1 1

2 2

03 03

01

4

1

2

03

03

4

1

2

03

04

4

1

2

03

10

U R A I A N 2 HASIL RETRIBSI DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (DPU BMCK & Kebersihan) Ret. Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil(Dinas Kependudukan & Capil) Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (BPM & Pelayanan Perijinan) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Dis. HUBKOM & Informatika)

TARGET (Rp) 3 10.293.709.000,00 9.092.751.000,00 2.408.408.000,00

REALISASI (Rp)

(SISA)/ LEBIH (Rp)

%

4 5 9.653.987.452,00 93,79 8.313.512.438,00 91,43 2.419.977.290,00 100,48

6 (639.736.548,00) (779.238.562,00) 11.569.290,00

42.500.000,00

29.801.500,00

70,12

(12.698.500,00)

312.335.000,00

258.400.000,00

82,73

(53.935.000,00)

2.100.000,00 100,00

0,00

2.100.000,00

3.589.147.000,00

3.337.520.500,00

92,99

(251.626.500,00)

Retribusi Pelayanan Pasar (Dis. Perdagangan & Pengelolaan Pasar) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dis. HUBKOM & Informatika)

1.500.000.000,00

1.508.833.650,00 100,59

8.833.650,00

275.606.500,00

336.638.500,00 122,14

61.032.000,00

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Dis Perikanan & Peternakan) Retribusi Sewa Fasilitas Pasar (Dis. Perdagangan & Pengelolaan Pasar) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dis. HUBKOM & Informatika) Retribusi Penggunaan Aset Daerah (Dis. Perikanan & Peternakan) RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPU BM, Cipta Karya & Kebersihan) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Balitbang & Statistik) Retribusi Terminal (Dis. HUBKOM & Informatika) Retribusi Terminal ( BPM & Pelayanan Prijinan) Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dis. Perdagangan & Pengelolaan Pasar) Retribusi Rumah Potong Hewan (Dis. Perikanan dan Peternakan) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (DISPORA) Retribusi Penyebrangan di Air (Dis. HUBKOM & Informatika) Retribusi Ijin Pemakaian Tanah (BPM & Pelayanan Perijinan) RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU Ret. Ijin Mendirikan Bangunan (BPM & Pelayanan Perijinan) Retribusi Ijin Trayek (BPM & Perijinan)

17.654.500,00

17.654.500,00 100,00

0,00

330.000.000,00

387.601.498,00 117,45

57.601.498,00

Retribusi Ijin Trayek (Dishub & Informatika) Ret. Ijin Gangguan/ Keramaian (BPM & Perijinan)

600.000.000,00

‐

‐

(600.000.000,00)

15.000.000,00

15.000.000,00 100,00

0,00

895.208.000,00 36.900.000,00

871.559.560,00 97,36 74.525.000,00 201,96

(23.648.440,00) 37.625.000,00

5.000.000,00

16.200.000,00 324,00

11.200.000,00

406.000.000,00

325.598.300,00

80,20

(80.401.700,00)

8.000.000,00

75.000,00

0,94

(7.925.000,00)

150.000.000,00

166.830.850,00 111,22

16.830.850,00

26.680.000,00

46.865.000,00 175,66

20.185.000,00

220.104.000,00

86,55

(29.600.490,00)

30.024.000,00

31.973.000,00 106,49

1.949.000,00

12.500.000,00

18.988.900,00 151,91

6.488.900,00

305.750.000,00 140.000.000,00

468.900.454,00 153,36 145.261.299,00 103,76

163.150.454,00 5.261.299,00

14.000.000,00

14.074.000,00 100,53

1.750.000,00 150.000.000,00

190.503.510,00

1.292.500,00

74.000,00

73,86

(457.500,00)

308.272.655,00 205,52

158.272.655,00


III‐20


3.


HASIL PENGELOLAAN DIPISAHKAN

KEKAYAAN

DAERAH

YANG

KODE REKENING

1

U R A I A N

2

4

1

3

4

1

3

01

4

1

3

01

02

4

1

3

02

4

1

3

02

01

4

1

3

03

4

1

3

03

01

4

1

3

03

04

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

(SISA)/ LEBIH (Rp)

%

3

4

5

6

1.660.418.500,00

1.642.084.169,95

98,90

(18.344.330,05)

2.207.000,00

9.363.586,00

424,27

7.156.586,00

2.207.000,00

9.363.586,00

424,27

7.156.586,00

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN Bank Pembangunan Daerah (DPPKA)

1.330.877.500,00

1.330.877.470,27

100,00

(29,73)

1.330.877.500,00

1.330.877.470,27

100,00

(29,73)

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta BPR Cabang Ngawi ( DPPKA )

327.334.000,00

301.843.113,68

92,26

(25.490.886,32)

9.425.000,00

9.425.000,00

100,00

0,00

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Dana Bergulir

317.909.000,00

292.418.113,68

91,98

(25.490.886,32)

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD PD. SUMBER BHAKTI (DPPKA)


III‐21



4. LAIN‐ LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH KODE REKENING 1

U R A I A N 2

4

1

4

4

1

4

01

4

1

4

01

07

4

1

4

01

08

4

1

4

01

10

4

1

4

01

10

4

1

4

01

13

4

1

4

01

13

4

1

4

01

17

4

1

4

01

26

4

1

4

02

4 4

1 1

4 4

02 02

01 04

4

1

4

03

4

1

4

04

01

4

1

4

06

4

1

4

06

12

4

1

4

10

4

1

4

10

01

4

1

4

10

02

4

1

4

10

03

4

1

4

10

03

LAIN‐LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH HASIL PEJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN Penjualan Hasil Drum Bekas (DPU BM, Cipta Karya & Kebersihan) Penjualan Hasil Penebangan Pohon (DPU BM, Cipta Karya & Kebersihan) Penjualan Bahan‐bahan Bekas Bangunan (DPPKA) Penjualan Bahan‐bahan Bekas Bangunan (DPU BM, Cipta Karya & Kebersihan) Penjualan Hasil Pertanian (Dis. Tanaman Pangan & Hortikultura) Penjualan Hasil Pertanian (Balitbang & Statistik) Penjualan Hasil Perikanan (Dis. Perikanan & Peternakan) Penjualan Hasil Usaha Pembibitan (DISHUTBUN) PENERIMAAN JASA GIRO Jasa Giro Kas Daerah (DPPKA) Jasa Giro Bendahara Pengeluaran (DPPKA) PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO Bunga Deposito dari BPD Jatim Cab. Ngawi (DPPKA) PENDAPATAN DENDA ATAS KETERTERLAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan (DPPKA) PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN Pendapatan dari Pengembalian Pajak Pasal 21 (Sekretariata DPRD) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Auransi Kesehatan (Sekretariat DPRD) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan (DISPORABUDPAR) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan (DISHUBKOM)

TARGET (Rp) 3

REALISASI (Rp) 4

5

6

27.417.800.600,00

38.743.452.296,24

141,31

11.325.491.010,24

116.100.000,00

125.033.000,00

107,69

8.933.000,00

1.200.000,00

1.250.000,00

104,17

50.000,00

600.000,00

750.000,00

125,00

150.000,00

4.100.000,00

14.822.000,00

361,51

10.722.000,00

9.000.000,00

9.125.000,00

101,39

125.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

100,00

0,00

5.000.000,00

2.886.000,00

57,72

(2.114.000,00)

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00

0,00

322.945.500,00

782.917.558,82

242,43

459.972.058,82

260.000.000,00 62.945.500,00

687.943.482,92 94.974.075,90

264,59 150,88

427.943.482,92 32.028.575,90

5.000.000.000,00

6.740.306.164,06

134,81

1.740.306.164,06

5.000.000.000,00

6.740.306.164,06

134,81

1.740.306.164,06

781.724.200,00

945.006.512,97

120,89

163.282.312,97

781.724.200,00

945.006.512,97

120,89

163.282.312,97

570.197.600,00

732.786.973,36

128,51

162.589.373,36

308.860.000,00

517.704.000,00

167,62

208.844.000,00

35.663.000,00

35.163.000,00

98,60

(500.000,00)

5.000,00

0,00

‐

(5.000,00)

10.000,00

0,00

‐

(10.000,00)


(SISA)/ LEBIH (Rp)

%

III‐22


KODE REKENING 1


U R A I A N 2

4

1

4

10

03

4

1

4

10

04

4

1

4

10

04

4

1

4

10

05

4

1

4

10

09

4

1

4

10

12

4

1

4

10

13

4

1

4

10

13

4

1

4

10

13

4

1

4

11

4

1

4

11

02

4

1

4

13

4

1

4

13

03

4

1

4

15

4

1

4

15

01

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan (Dinas Pendidikan) Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas (DISHUBKOM) Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas (Sekretariat DPRD) Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka (DISHUBKOM) Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung (DPPKA) Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Langsung (SEKDA) Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa (DPPKA) Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa (SEKDA) Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa (DISPORA) FASILITAS SOSIAL & FASILITAS UMUM Fasilitas Umum (SEKDA) PENDAPATAN DARI ANGSURAN/ CICILAN PENJUALAN Angsuran /Cicilan Kompensasi Pemb. Renovasi (Dishubkominfo & Informatika) PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMU DAERAH BLUD Rumah Sakit Dr. Soeroto

TARGET (Rp) 3

REALISASI (Rp) 4

5

27.000.000,00

66.972.796,00

10.000,00

0,00

11.530.000,00

1.530.000,00

10.000,00

0,00

184.754.600,00

54.867.799,80

250.000,00

0,00

1.600.000,00

(SISA)/ LEBIH (Rp)

%

6

100,00

39.972.796,00

‐

13,27

(10.000,00)

(10.000.000,00)

‐ 29,70

(10.000,00) (129.886.800,20)

‐

56.189.377,56 3.511,84

(250.000,00)

54.589.377,56

500.000,00

360.000,00

72,00

(140.000,00)

5.000,00

‐

137.598.000,00

118.723.833,00

137.598.000,00

118.723.833,00

86,28

(18.874.167,00)

73.200.000,00

62.900.000,00

85,93

(10.300.000,00)

73.200.000,00

62.900.000,00

85,93

(10.300.000,00)

20.416.035.300,00

29.235.617.568,03

143,20

8.819.582.268,03

20.416.035.300,00 29.235.617.568,03

143,20

8.819.582.268,03

‐

86,28

(5.000,00)

(18.874.167,00)


III‐23


B.


DANA PERIMBANGAN 1. DANA PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK

KODE REKENING

1

U R A I A N

2

4

2

DANA PERIMBANGAN

4

2

1

4 4

2 2

1 1

01 01

01

4

2

1

01

03

4 4

2 2

1 1

01 02

04

4

2

1

02

02

4

2

1

02

06

4

2

1

02

08

4

2

1

02

09

4

2

1

02

11

BAGI HASIL PAJAK /BAGI HASIL BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 25 dan Ps. 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri dan PPh Ps. 21 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau BAGI HASIL BUKAN PAJAK/ SUMBER DAYA ALAM Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasi Dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum

TARGET (Rp)

3

REALISASI (Rp)

4

%

5

(SISA)/ LEBIH (Rp)

6

780.898.918.050,00

788.496.961.639,00 100,97 7.598.043.589,00

56.715.940.050,00

64.324.383.639,00 113,42 7.608.443.589,00

48.558.560.400,00 32.653.253.900,00

54.589.373.843,00 112,42 6.030.813.443,00 36.076.663.589,00 110,48 3.423.409.689,00

6.533.429.150,00

9.371.877.350,00 8.157.379.650,00 1.458.871.700,00 249.099.100,00 5.942.522.500,00

7.478.518.637,00 114,47

945.089.487,00

11.034.191.617,00 117,74 1.662.314.267,00 9.735.009.796,00 119,34 1.577.630.146,00 1.358.691.884,00

93,13

(100.179.816,00)

261.048.242,00 104,80

11.949.142,00

7.830.508.597,00 131,77 1.887.986.097,00

492.711.000,00

270.806.275,00

54,96

(221.904.725,00)

14.175.350,00

13.954.798,00

98,44

(220.552,00)


III‐24



2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) dan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KODE REKENING 1

U R A I A N 2

4

2

2

4

2

2

01

01

4

2

3

4

2

3

01

01

4

2

3

01

02

4

2

3

01

03

4

2

3

01

04

4

2

3

01

05

4

2

3

01

06

4

2

3

01

07

4

2

3

01

09

4

2

3

01

11

4

2

3

01

14

4 4

2 2

3 3

01 01

15 16

4

2

3

01

17

4

2

3

01

18

TARGET (Rp) 3

REALISASI (Rp) 4

(SISA)/ LEBIH (Rp)

% 5

6

DANA ALOKASI UMUM

654.412.778.000,00

654.412.778.000,00 100,00

0,00

Dana Alokasi Umum

654.412.778.000,00

654.412.778.000,00 100,00

0,00

DANA ALOKASI KHUSUS

69.770.200.000,00

69.759.800.000,00

99,99

(10.400.000,00)

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Dasar Dana Alokasi Khusus Bid. Infrastruktur Jalan Dana Alokasi Khusus Bid. Infrastruktur Irigasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Bersih Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Rujukan Dana Alokasi Khusus Sanitas Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus Transportasi Darat Dana Alokasi Khusus Farmasi

39.787.900.000,00

39.787.700.000,00 100,00

(200.000,00)

994.300.000,00

994.200.000,00

99,99

(100.000,00)

5.250.600.000,00

5.250.600.000,00 100,00

0,00

4.185.400.000,00

4.185.300.000,00 100,00

(100.000,00)

1.026.600.000,00

1.026.600.000,00 100,00

0,00

1.674.000.000,00

1.674.000.000,00 100,00

0,00

5.113.800.000,00

5.103.800.000,00

99,80

(10.000.000,00)

808.000.000,00

808.000.000,00 100,00

0,00

1.104.400.000,00

1.104.400.000,00 100,00

0,00

4.055.800.000,00

4.055.800.000,00 100,00

0,00

1.642.200.000,00 1.374.700.000,00

1.642.200.000,00 100,00 1.374.700.000,00 100,00

0,00 0,00

211.300.000,00

211.300.000,00 100,00

0,00

2.541.200.000,00

2.541.200.000,00 100,00

0,00


III‐25


C.


LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

KODE REKENING 1

U R A I A N 2

4

3

4 4

3 3

01 01

01

4 4

3 3

01 3

01

01

4

3

3

01

4

3

3

01

01

4

3

3

01

03

4

3

3

01

05

4

3

3

01

07

4

3

3

01

09

4

3

3

01

11

4

3

4

4

3

4

01

01

4

3

4

01

06

4

3

4

01

07

4

3

5

4

3

5

01

04

4

3

5

01

10

4

3

5

01

12

4

3

5

01

15

4

3

5

01

16

4

3

5

01

17

LAIN‐LAIN PENDAPATAN YANG SAH PENDAPATAN HIBAH PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH Pemerintah DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu (SP3) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Bantuan Keuangan Untuk Bidang Kesehatan Bantuan Keuangan Untuk Bidang Koperasi dan UMKM Bantuan Keuangan untuk Bidang Perikanan dan Peternakan Bantuan Keuangan Untuk Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Bantuan Keuangan untuk Bidang Perindrustrian dan Perdagangan

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

3

4

273.219.277.400,00

280.484.561.816,00

102,66

7.265.284.416,00

1.858.575.000,00 1.858.575.000,00

354.375.000,00 354.375.000,00

19,07 19,07

(1.504.200.000,00) (1.504.200.000,00)

1.858.575.000,00 43.991.267.850,00

354.375.000,00 44.583.177.716,00

19,07 101,35

(1.504.200.000,00) 591.909.866,00

43.991.267.850,00

44.583.177.716,00

101,35

591.909.866,00

14.033.237.550,00

14.108.871.857,00

100,54

75.634.307,00

13.824.815.100,00

15.171.102.203,00

109,74

1.346.287.103,00

15.727.590.100,00

14.873.124.455,00

94,57

(854.465.645,00)

187.166.950,00

197.839.527,00

105,70

10.672.577,00

179.224.050,00

193.005.594,00

107,69

13.781.544,00

39.234.100,00

39.234.080,00

100,00

(20,00)

81.768.614.000,00

81.768.614.000,00

100,00

0,00

43.463.476.000,00

43.463.476.000,00

100,00

0,00

27.225.000.000,00

27.225.000.000,00

100,00

0,00

11.080.138.000,00

11.080.138.000,00

100,00

0,00

39.958.530.000,00

53.966.530.000,00

135,06

14.008.000.000,00

14.058.000.000,00 28.116,00

14.008.000.000,00

50.000.000,00

5

6

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

100,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

100,00

0,00

625.000.000,00

625.000.000,00

100,00

0,00

9.450.000.000,00

9.450.000.000,00

100,00

0,00

425.000.000,00

425.000.000,00

100,00

0,00


(SISA)/ LEBIH (Rp)

%

III‐26


KODE REKENING 1 4

3

5

01

18

4

3

5

01

19

4

3

5

01

20

4

3

5

01

20

4

3

6

4

3

6

01

4

3

6

01

01

4

3

7

4 4

3 3

7 7

01 01

01


U R A I A N

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

(SISA)/ LEBIH (Rp)

%

2

3

Bantuan Keuangan Untuk Bidang Infrastruktur Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Bantuan Keuangan untuk Pengembangan PONKESDES Bantuan Keuangan untuk TNI Manunggal Membangun Desa TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS GURU Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD Tunjangan Profesi Guru PNSD Tunjangan Profesi Guru PNSD

13.500.000.000,00

13.500.000.000,00

4

100,00

5

6 0,00

3.635.130.000,00

3.635.130.000,00

100,00

0,00

623.400.000,00

623.400.000,00

100,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

100,00

0,00

11.439.750.000,00

10.013.750.000,00

87,53

(1.426.000.000,00)

11.439.750.000,00

10.013.750.000,00

87,53

(1.426.000.000,00)

11.439.750.000,00

10.013.750.000,00

87,53

(1.426.000.000,00)

94.202.540.550,00

89.798.115.100,00

95,32

(4.404.425.450,00)

94.202.540.550,00 94.202.540.550,00

89.798.115.100,00 89.798.115.100,00

95,32 95,32

(4.404.425.450,00) (4.404.425.450,00)


III‐27



Berdasarkan rincian seperti tersebut diatas, maka dapat dijelaskan alasan adanya kelebihan dan kekurangan pencapaian target dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Target Rp.50.634.389.250,00 dapat terealisasi sebesar

Rp.61.538.571.057,19

atau

121,54

%

lebih

Rp.10.904.181.807,19 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Pajak Daerah Dari sepuluh sektor objek Pajak Daerah, yang ditangani langsung oleh DPPKA terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah secara global dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.11.262.461.150,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.11.499.047.139,00

atau

102,10

%

lebih

Rp.236.585.989,00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐28



Hal tersebut karena adanya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak, serta meningkatnya kesadaran masyarakat/ Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Dari kedelapan Pajak Daerah dimaksud, yang paling dominan penerimaannya adalah dari Pajak Parkir mencapai 166,46 %, Pajak Hiburan mencapai 154,07 %, Pajak Restoran mencapai 130,38 %, Pajak Reklame mencapai 121,77 %, Pajak Penerangan Jalan mencapai 100,42 % dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mencapai 100,30 %. 2.

Retribusi Daerah a)

Retribusi Jasa Umum -

Dinas Kesehatan Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Kesehatan adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan

dengan

target

sebesar

Rp.2.408.408.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.419.977.290,00 atau 100,48 % lebih Rp.11.569.290,00 Secara global melebihi target Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐29



yang telah ditetapkan. Hal tersebut karena jenis pelayanan kesehatan semakin meningkat. -

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Kebersihan Retribusi Jasa Umum yang ditangani Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan adalah

Retribusi

Kebersihan

Pelayanan

dengan

Persampahan,

target

sebesar

Rp.42.500.000,00 terealisasi Rp.29.801.500,00 atau 70,12 % Kurang Rp.12.698.500,00. -

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil dari Target Yang ditetapkan sebesar Rp.312.355.000,00 Rp.258.400.000,00

dapat atau

82,73

terealisasi %

kurang

Rp.53.935.000,00. -

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Retribusi Jasa Umum yang ditangani


III‐30



Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terdiri dari Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat dari Target Yang ditetapkan sebesar

Rp.2.100.000,00

dapat

terealisasi

Rp.2.100.000,00 atau 100 %. Hal tersebut karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perijinan dan peningkatan kualitas pelayanan, dengan penerbitan ijin tepat waktu serta adanya sosialisasi perijinan kepada wajib ijin. -

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi,

dan

Informatika Retribusi

yang

ditangani

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a)

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari target Rp.3.589.147.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.337.520.500,00 atau 92,99 % kurang Rp.251.626.500,00


III‐31


b)


Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari target Rp.275.606.500,00 terealisasi Rp.336.638.500,00 atau 122,14 % lebih Rp.61.032.000,00 secara keseluruhan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut karena adanya penambahan obyek retribusi parkir serta jumlah kendaraan uji dan numpang uji meningkat dibanding tahun yang lalu.

c)

Retribusi

Pengendalian

Telekomunikasi Rp.600.000.000,00

dari

Menara

target

sebesar

tidak

dapat

direalisasikan. -

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Retribusi

Jasa

Umum

dari

Dinas

Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah : a)

Retribusi Pelayanan Pasar dari target Rp.1.500.000.000,00 dapat tercapai sebesar Rp.1.508.739.650,00 atau 100,58 % lebih


III‐32



Rp. 8.739.650,00 Hal tersebut karena pengguna pelayanan pasar meningkat dengan ditambahnya fasilitas sarana dan prasarana. b)

Retribusi Sewa Fasilitas Pasar dari target yang ditetapkan sebesar Rp.330.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.387.707.998,00 atau 117,49 % lebih Rp.57.707.998,00.

-

Dinas Perikanan dan Peternakan Retribusi Jasa Umum yang ditangani Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan terdiri dari : a)

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dengan target Rp.17.654.500,00 dapat direalisasikan

sebesar

Rp.17.654.500,00

atau 100 %. b)

Retribusi Penggunaan Aset Daerah dengan target Rp.15.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.15.000.000,00 atau 100 %.


III‐33


b)


Retribusi Jasa Usaha -

Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target sebesar Rp.5.000.000,00 tereralisasi sebesar Rp.16.200.000,00

atau

324

%

lebih

Rp.11.200.000,00. -

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan terdiri dari a)

Retribusi

Terminal

dari

target

yang

ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 dapat tercapai sebesar Rp.75.000,00 atau 0,94 %. b)

Retribusi Ijin Pemakaian Tanah dari target yang ditetapkan sebesar Rp.12.500.000,00 dapat tercapai sebesar Rp.18.988.900,00


III‐34



atau 151,91 %. -

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Kebersihan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target Rp.36.900.000,00 dapat direalisaikan sebesar Rp.74.525.000,00 atau 201,96 % atau lebih Rp.37.625.000,00.

-

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi,

dan

Informatika Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, adalah a)

Retribusi Terminal dengan target sebesar Rp.406.000.000,00 dan tercapai sebesar Rp.325.598.300,00 atau 80,20 % kurang Rp.80.401.700,00.

b)

Retribusi Penyeberangan di Air dengan


III‐35



target

sebesar

tercapai

Rp.30.024.000,00

sebesarRp.31.973.000,00

dan atau

106,49 % lebih Rp.1.949.000,00. -

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Retribusi

Jasa

Usaha

dari

Dinas

Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir dari target Rp.150.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.166.818.350,00

atau

11,21

%

lebih

Rp.16.818.350,00 karena tersedianya fasilitas sarana yang memadai dan pengguna jasa parkir meningkat. -

Dinas Perikanan dan Peternakan Retribusi

Jasa

Usaha

dari

Dinas

Kehewanan dan Perikanan adalah Retribusi Rumah Potong Hewan dengan target sebesar Rp.26.680.000,00 dan tercapai Rp.46.865.000,00 atau

175,66

dikarenakan

% sarana

lebih yang

Rp.20.185.000,00 memadai


dan III‐36



meningkatnya pengguna jasa rumah potong hewan. -

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Retribusi Jasa Usaha yang ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terdiri dari : d)

Retribusi Taman Rekreasi Waduk Pondok

e)

Retribusi Kolam Renang Tawun

f)

Retribusi Sewa Kios/ warung/ PK 5

g)

Retribusi Sewa Sarana Olah raga

h)

Retribusi Taman Rekreasi Museum Trinil

i)

Retribusi Rekomendasi/Advise Yang

Rp.220.104.000,00 Rp.190.503.510,00

ditargetkan

sebesar

realisasi atau

86,55

sebesar %

kurang

Rp.29.600.490,00. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐37


c)


Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Perijinan Tertentu yang ditangani oleh BPM dan Pelayanan Perijinan dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, secara global ditargetkan sebesar Rp.305.750.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.468.900.454,00 atau 153,36 % lebih Rp.163.150.450,00 Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut : -

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Retribusi

Perijinan

Tertentu

yang

dipungut oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan secara global telah mencapai target yaitu dari target Rp.304.000.000,00 tercapai Rp.467.607.954,00

atau

153,82

%

lebih

Komunikasi,

dan

Rp.163.607.954,00 -

Dinas

Perhubungan,

Informatika Retribusi

Perijinan

Tertentu


yang III‐38



dipungut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Retribusi Ijin Trayek dari target

Rp.1.750.000,00

Rp.1.292.500,00

atau

terealisasi 73,86

%

sebesar kurang

Rp.457.500,00. 3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/ BUMN yang ditangani Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal di PD. Sumber Bhakti dari target sebesar Rp.2.207.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.363.586,00 atau 424,27 %, dan Bagian Atas Penyertaan Modal di Bank Pembangunan daerah (BPD) dari target sebesar Rp.1.330.877.500,00 terealisasi sebesar Rp.1.330.877.500,00 atau 100 %. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu BPR Cabang Ngawi dari target Rp.9.425.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.9.425.000,00 atau 100 %. Hal tersebut tergantung pada laba yang diterima, serta besarnya saham


III‐39



yang ditanam Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sedangkan target dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Dana Bergulir dari target Rp.317.909.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.292.578.799,68 atau 92,03 %. 4.

Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah a.

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan -

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Kebersihan Penjualan Drum Kosong dari target sebesar

Rp.1.200.000,00

dapat

sebesar

Rp.1.250.000,00

atau

terealisasi 107,69

%.

Penjualan Hasil Penebangan Pohon dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Kebersihan

target

sebesar

Rp.600.000,00

terealisasi sebesar Rp.750.000,00 atau 125 % dan Penjualan Bahan‐bahan Bekas Bangunan dari target

Rp.9.000.000,00

terealisasi

Rp.9.125.000,00 atau 101,39 %. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐40


-


Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lain‐lain Pendapatan Asli daerah yang Sah yang ditangani

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan dan Aset adalah Penjualan Bahan‐ bahan

Bekas

Bangunan

dari

target

Rp.4.100.000,00 terealisasi Rp.14.822.000,00 atau 361,51 %. -

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lain‐lain Pendapatan Asli daerah yang Sah yang ditangani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu penjualan gabah calon benih padi dari target Rp.11.200.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.11.200.000,00 atau 100 %.

-

Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Lain‐lain Pendapatan Asli daerah yang Sah yang ditangani Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik yaitu Penjualan Hasil Pertanian dari target Rp.5.000.000,00 dapat terealisasi sebesar


III‐41



Rp.2.886.000,00 atau 57,72 %. -

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan yang ditangani Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Penjualan Hasil Usaha Pembibitan

dari

target

Rp.75.000.000,00

terealisasi Rp.75.000.000,00 atau 100 %. -

Dinas Perikanan dan Peternakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan yang ditangani Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Penjualan Hasil Perikanan dari target

Rp.10.000.000,00

terealisasi

Rp.10.000.000,00 atau 100 %. b.

Penerimaan Jasa Giro -

Penerimaan Jasa Giro yang ditangani Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah dari target Rp.260.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.687.943.482,92 atau 264,59 % lebih


III‐42



Rp.427.943.482,92 Hal tersebut dikarenakan naik turunnya suku bunga Bank. -

Jasa Giro Bendahara Pengeluaran Secara global dari target Rp.62.945.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp.94.974.075,00 atau 150,88 % lebih Rp.32.028.575,90.

c.

Pendapatan Bunga Deposito a)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pendapatan

Bunga

Deposito

yang

ditangani oleh DPPKA adalah Bunga Deposito dari Bank Jatim dan Bunga Deposito dari BPD dengan target Rp.5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.740.306.164,06 atau 134,81 % lebih Rp.1.740.306.164,06 Hal tersebut karena bunga harian dihitung dari jumlah hari dalam satu bulan, dan juga tergantung pada naik turunnya suku bunga Bank. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐43


d.


Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pendapatan Pelaksanaan

Denda,

Atas

Pekerjaan

Keterlambatan dari

target

Rp.781.724.200,00 terealisasi Rp.945.006.512,97 atau 120,89 % lebih Rp.163.282.312,97. e.

Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari pengembalian dari target sebesar Rp.570.197.600,00 dapat terealisasi sebesar Rp.732.786.973,36

atau

128,51

%

lebih

Rp.162.589.373,36 Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut : -

Pendapatan

dari

Pengembalian

Pajak

Penghasilan pasal 21 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan pasal 21 dari target sebesar Rp.308.860.000,00 dapat terealisasi sebesar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐44



Rp.517.704.000,00

atau

167,62

%

lebih

Rp.208.844.000,00. -

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Asuransi Kesehatan. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Asuransi

Kesehatan

Rp.35.663.000,00 Rp.35.163.000,00

dari

target

sebesar

terealisasi atau

98,60

sebesar %

kurang

Rp.500.000,00. -

Pendapatan dari kelebihan Gaji dan Tunjangan. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan dari target sebesar Rp.27.015.000,00 Rp.66.972.796,00

terealisasi atau

247,91

sebesar %

lebih

Rp.39.957.796,00. -

Pendapatan

dari

Pengembalian

Belanja

Perjalanan Dinas Pendapatan dari Pengembalian Belanja Perjaalanan

Dinas

dari

target

sebesar


III‐45



Rp.11.540.000,00 terealisasi Rp.1.530.000,00 atau 13,27 % kurang Rp.10.010.000,00. -

Pendapatan Dari Pengembaliandari Uang Muka Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka dari target sebesar Rp.10.000,00 tidak dapat terealisasi.

-

Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dari target sebesar Rp.184.754.600,00 terealisasi sebesar Rp.54.867.799,80

atau

29,70

%

kurang

Rp.129.886.800,20. -

Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Langsung Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Langsung dari target sebesar Rp.250.000,00 tidak dapat terealisasi.


III‐46


-


Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa dari target sebesar Rp.2.105.000,00 terealisasi

sebesar

Rp.56.549.377,56

atau

2.686,43 % lebih Rp.54.444.377,56. Hal tersebut yang paling dominan adalah pengembalian belanja barang dan jasa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dari target sebesar

Rp.1.600.000,00

dapat

terealisasi

sebesar Rp.56.189.377,56 atau 3.511,84 % lebih Rp.54.589.377,56. f.

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Umum yang ditargetkan sebesar Rp.137.598.000,00 Rp.118.723.833,00

terealisasi atau

86,28

sebesar %

kurang

Rp.18.874.167,00. g.

Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Angsuran

Kompensasi

Pembangunan/


III‐47



Renovasi Komunikasi

yang

ditangani

dan

Dinas

Informatika

Perhubungan dari

target

Rp.73.200.000,00 terealisasi Rp.62.900.000,00 atau 85,93 % kurang Rp.10.300.000,00. h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. Soeroto dari target Rp.20.416.035.300,00 terealisasi Rp.29.535.710.699,03 atau 143,20 % lebih Rp.8.819.582.268,03. b.

Dana Perimbangan Dari Target Rp.780.898.918.050,00 dapat tercapai sebesar

Rp.788.496.961.639,00

atau

100,97

%

lebih

Rp.7.598.043.589,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp.56.715.940.050,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.64.324.383.632,00 atau 113,42 % lebih Rp.7.608.443.582,00 Secara global telah melampaui target dengan perincian sebagai berikut :


III‐48


a.


Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari PBB, BPHTB dan PPh. Psl. 25,29 OPDN serta Psl. 21 dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang ditargetkan sebesar Rp.48.558.560.400,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.54.589.373.843,00

atau

113,42

%

lebih

Rp.6.030.813.443,00 secara global telah melampaui target. b.

Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi serta Bagi Hasil dari Pertambangan

Umum

ditargetkan

sebesar

Rp.8.157.379.650,00 terealisasi Rp.9.735.009.796,00 atau 119,34 % lebih Rp.1.577.630.146,00 secara global telah melampaui target. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐49


2.


Dana Alokasi Umum (DAU) Dana

Alokasi

Umum

dari

target

Rp.654.412.778.000,00 realisasi dari Pusat sebesar Rp.654.412.778.000,00 atau 100 % sesuai dengan realisasi dari Pusat. 3.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus terdiri dari : 1.

Dana Aloksi Khusus Pendidikan

2.

Dana Alokasi Khusus Kesehatan dasar

3.

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan

4.

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi

5.

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Bersih

6.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan

7.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

8.

Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

9.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan

10. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Rujukan 11. Dana Alokasi Khusus Sanitasi 12. Dana alokasi Khusus Keluarga Berencana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐50



13. Dana alokasi Khusus Transportasi Darat 14. Dana alokasi Khusus Farmasi DAK ditargetkan sebesar Rp.69.770.200.000,00 realisasi dari Pusat sebesar Rp.69.759.800.000,00 atau 99,99 % realisasi dari Pusat. c.

Lain‐Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.

Pendapatan Hibah Pendapatan ditargetkan

Hibah

sebesar

dari

Pemerintah

Rp.1.858.575.000,00

yang

terealisasi

sebesar Rp.354.375.000,00 atau 19,07 % hal tersebut sesuai dengan pembagian dari Pusat. 2.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP), dan Sumbangan


III‐51



Pihak ketiga Atas Pembelian Kayu (SP3) ditargetkan Rp.43.991.267.850,00

dapat

Rp.44.583.177.716,00

atau

direalisasikan 101,35

sebesar

%

lebih

Rp.591.909.866,00 Apabila melihat secara global realisasi melebihi target dari yang ditetapkan. 3.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) ditargetkan sebesar Rp.81.768.614.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.81.768.614.000,00 atau 100 % hal tersebut sesuai dengan pembagian dari Pusat.

4.

Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan

Keuangan

Rp.39.958.530.000,00 Rp.53.966.530.000,00

Propinsi

dari

terealisasi atau

135,06

target sebesar

%

lebih

Rp.14.008.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐52


a.


Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah dari target

Rp.50.000.000,00

terealisasi

sebesar

Rp.14.058.000.000,00 atau 28.116,00 % lebih Rp.14.008.000.000,00. b.

Bantuan Keuangan Untuk Bidang Kesehatan Bantuan Keuangan Untuk Bidang Kesehatan dari target Rp.10.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.10.000.000.000,00 atau 100 %.

c.

Bantuan Keuangan Untuk Bidang Koperasi dan UsahaMikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bantuan Keuangan untuk bidang koperasi dan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) dari target sebesar Rp.1.500.000.000,00 dapat terealisir sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau 100 %.

d.

Bantuan Keuangan Untuk Bidang Perikanan dan Peternakan Bantuan Keuangan untuk bidang Perikanan dan Peternakan dari target sebesar Rp.625.000.000,00


III‐53



dapat terealisir sebesar Rp.625.000.000,00 atau 100%. e.

Bantuan

Keuangan

Untuk

Bidang

Pertanian,

Perkebunan, Kehutanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Bantuan Keuangan untuk bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dari target sebesar Rp.9.450.000.000,00 dapat terealisir sebesar Rp.9.450.000.000,00 atau 100%. f.

Bantuan Keuangan Untuk Bidang Perindustrian dan Perdagangan Bantuan Keuangan untuk bidang Perindustrian dan

Perdagangan

Rp.425.000.000,00

dari dapat

target

sebesar

terealisir

sebesar

Rp.425.000.000,00 atau 100%. g.

Bantuan Keuangan Untuk Bidang Infrastruktur Bantuan Keuangan untuk bidang Infrastruktur dari target sebesar Rp.13.500.000.000,00 dapat terealisir sebesar Rp.13.500.000.000,00 atau 100%.


III‐54


h.


BantuanKeuangan Untuk Bidang Pendidikan Madrasah Diniyah Bantuan Keuangan Untuk Bidang Pendidikan Madrasah Diniyah dari target Rp.3.635.130.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.635.130.000,00 atau 100 %.

i.

BantuanKeuangan Untuk Bidang Pengembangan PONKESDES Bantuan Pengembangan Rp.623.400.000,00

Keuangan

Untuk

Bidang

dari

target

PONKESDES terealisasi

sebesar

Rp.623.400.000,00 atau 100 %. j.

BantuanKeuangan Untuk TNI Manunggal Membangun Desa Bantuan Keuangan Untuk TNI Manunggal Membangun Desa dari target Rp.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.150.000.000,00 atau 100 %.

5.

Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru untuk Kabupaten Ngawi dari target sebesar Rp.11.439.750.000,00


III‐55



dapat terealisasi sebesar Rp.10.013.750.000,00 atau 87,53% kurang Rp.1.426.000.000,00 6.

Tunjangan Profesi Guru PNSD Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk Kabupaten Ngawi dari target sebesar Rp.94.202.540.550,00 dapat terealisasi sebesar Rp.89.798.115.100,00 atau 95,32 % kurang Rp.4.404.425.450,00

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang‐ undang Nomor 32 tahun 2004 khususnya pasal 155 sampai dengan pasal 194 dan Undang‐undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, transparan, efisien, efektif dan akuntabel akan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐56



pemerintahan dan kemampuan daerah dalam membiayai program‐program pembangunan di segala bidang, guna kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Umum anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi disusun dalam rangka memberikan arah pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Ngawi tahun 2011 dilaksanakan dengan prinsip‐ prinsip sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam : a.

Partisipasi Masyarakat, yaitu pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran belanja

daerah

partisipasi

sedapat

masyarakat,

mungkin sehingga

melibatkan masyarakat

mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐57


b.


Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, yaitu dalam memanfaatkan dilaksanakan

anggaran secara

APBD

transparan

diupayakan dan

dapat

dipertanggungjawabkan; c.

Disiplin anggaran, yaitu anggaran yang disediakan dibelanjakan sesuai dengan rencana kegiatan serta ketersediaan anggaran;

d.

Keadilan Anggaran, dimana anggaran dialokasikan secara adil, disesuaikan dengan tingkat besar dan luasnya serta permasalahan yang dihadapi;

e.

Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, yaitu upaya pemanfaatan anggaran agar tidak boros, tepat waktu, tepat sasaran, tepat dan tepat mutu;

f.

Taat Azas, yaitu perencanaan keuangan tahunan daerah

ditetapkan

dengan

Perda

dengan

memperhatikan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi, lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat

(publik)

dan

bukan

membebani


III‐58



masyarakat, dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnnya. 2. Target dan Realisasi Belanja Salah satu bagian APBD adalah belanja daerah. Belanja Daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa belanja menurut kelompok belanja dapat dibedakan menjadi : -

Belanja tidak langsung

-

Belanja langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐59



a.

Belanja pegawai

b.

Bunga

c.

Subsidi

d.

Hibah

e.

Bantuan sosial

f.

Belanja bagi hasil

g.

Bantuan keuangan, dan

h.

Belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari : a.

Belanja pegawai

b.

Belanja barang dan jasa

c.

Belanja modal Pada

pos

belanja

langsung

telah

dapat

direalisasikan dengan baik. Dan realisasinya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh SKPD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐60



Demikian pula mengenai komposisi anggaran pada dasarnya telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk lebih jelasnya dapat diliihat pada tabel berikut ini : TABEL 3.3 REKAPITULASI BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2011 TARGET APBD TAHUN 2010

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

1.135.586.030.931,68

1.078.529.104.903,00

%

LEBIH/ (KURANG) (Rp.)

94,98

(57.056.926.028,68)

RINGKASAN REALISASI BELANJA KODE

TARGET

URAIAN

REKENING

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

LEBIH/ (KURANG)

%

(Rp.)

5

BELANJA DAERAH

5

1

Belanja Tidak langsung

766.616.752.197,68

749.953.520.850,00

97,83 (16.663.231.347,68)

5

1

1

Belanja Pegawai

702.811.383.397,68

691.722.441.446,00

98,42 (11.088.941.951,68)

5

1

3

Belanja Bunga

58.340.250,00

58.075.779,50

99,55

(264.470,50)

5

1

4

Belanja Hibah

20.300.218.500,00

18.638.102.000,00

91,81

(1.662.116.500,00)

5

1

5

Belanja Bantuan Sosial

4.448.000.000,00

4.204.750.000,00

94,53

(243.250.000,00)

5

1

6

757.827.000,00

664.807.000,00

87,73

(93.020.000,00)

5

1

7

35.304.423.150,00

34.207.344.624,50

96,89

(1.097.078.525,50)

5

1

8

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kab./ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kab./ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

2.936.559.900,00

458.000.000,00

15,60

(2.478.559.900,00)

5

2

Belanja Langsung

368.969.278.734,00

328.575.584.053,00

5

2

1

Belanja Pegawai

28.301.178.200,00

26.855.977.395,00

94,89

(1.445.200.805,00)

5

2

2

Belanja Barang dan Jasa

148.939.331.434,00

145.991.701.876,00

98,02

(2.947.629.558,00)

5

2

3

Belanja Modal

191.728.769.100,00

155.727.904.782,00

81,22 (36.000.864.318,00)

JUMLAH BELANJA

1.135.586.030.931,68

1.078.529.104.903,00

94,98 (57.056.926.028,68)

JUMLAH PENDAPATAN

1.104.752.584.700,00

1.130.520.094.512,19

102,33

25.767.509.812,19

SURPLUS (DEFISIT)

(30.833.446.231,68)

51.990.989.609,19

(168,62)

‐

89,05 (40.393.694.681,00)


III‐61



Adapun target dan realisasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

III‐62



TABEL 3.4 REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KODE 1

2 URUSAN WAJIB

BELANJA

01

PENDIDIKAN

1.

01.

5

BELANJA

1.

01.

01

Dinas Pendidikan

1.

01.

01.

5

BELANJA

1.

02

KESEHATAN

1.

02.

5

BELANJA

1.

02.

01

Dinas Kesehatan

1.

02.

01.

5

BELANJA

1.

02.

02

RSUD Dr. SOEROTO

1.

02.

02.

5

BELANJA

1.

03

PEKERJAAN UMUM

1.

03.

5

BELANJA

1.

03.

01

1.

03.

01.

5

Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan BELANJA

1.

03.

02

1.

03.

02.

5

Dinas PU Pengairan dan Pertambangan BELANJA

1.

04

PERUMAHAN

1.

04.

5

BELANJA

1.

04

01

Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan

1.

04.

01

5

BELANJA

1.

05

0

1.

05.

5

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BELANJA

1.

05

PENATAAN RUANG

1.

05.

5

BELANJA

1.

05

01

1.

05.

01

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BELANJA

1.

05

02

1.

05.

02

5

1.

06

1.

06.

5

1.

06.

01

1

1

5

1.

Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan BELANJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BELANJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

ANGGARAN

REALISASI

3

4

1.087.064.750.847,68

1.031.398.257.494,00

Jumlah

%

5

6

(55.666.493.353,68)

94,88

(37.551.657.881,00)

93,85

(37.551.657.881,00)

93,85

2.708.214.869,00

102,39

(734.338.538,00)

98,86

3.442.553.407,00

106,99

(1.944.135.823,00)

97,96

(1.561.875.977,00)

97,96

(382.259.846,00)

97,95

(76.821.000,00)

98,48

(76.721.000,00)

98,47

(100.000,00)

99,60

(21.026.400,00)

97,50

(74.000,00)

99,70

(20.952.400,00)

97,43

(90.083.619,00)

98,41

610.161.593.450,00

572.609.935.569,00

610.161.593.450,00

572.609.935.569,00

113.430.848.900,00

116.139.063.769,00

64.153.294.000,00

63.418.955.462,00

49.277.554.900,00

52.720.108.307,00

95.154.138.800,00

93.210.002.977,00

76.476.933.500,00

74.915.057.523,00

18.677.205.300,00

18.294.945.454,00

5.051.096.600,00

4.974.275.600,00

5.026.096.600,00

4.949.375.600,00

25.000.000,00

24.900.000,00

840.000.000,00

818.973.600,00

25.000.000,00

24.926.000,00

815.000.000,00

794.047.600,00

5.667.887.550,00

5.577.803.931,00


III‐63


KODE

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1

2

1.

06.

01.

5

BELANJA

1.

07

PERHUBUNGAN

1.

07.

5

BELANJA

1.

07.

01

1.

07.

01.

5

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika BELANJA

1.

08

LINGKUNGAN HIDUP

1.

08.

5

BELANJA

1.

08.

01

Kantor Lingkungan Hidup

1.

08.

01

5

BELANJA

1.

08.

02

1.

08.

02

5


1.

09

PERTANAHAN

1.

09.

5

BELANJA

1.

09

01

1.

09.

01

5


1.

10

1.

10.

5

1.

10.

1.

10.

01.

5

1.

11

1.

11.

5

1.

11.

01

1.

11.

01.

5

1.

12

1.

12.

5

1.

12

01

1.

12.

01.

5

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana BELANJA

1.

13

SOSIAL

1.

13.

5

BELANJA

1.

13.

01

1.

13.

01.

5

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi BELANJA

1.

14

KETENAGAKERJAAN

1.

14.

5

BELANJA

1.

14

01

1.

14.

01.

5


1.

15

1.

15.

5

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BELANJA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil BELANJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BELANJA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana BELANJA KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BELANJA

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BELANJA


ANGGARAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

REALISASI

Jumlah

3 5.667.887.550,00

4 5.577.803.931,00

10.426.947.950,00

10.202.446.360,00

6 98,41

(224.501.590,00)

97,85

(224.501.590,00)

97,85

(428.866.653,00)

92,94

(353.793.463,00)

89,40

(75.073.190,00)

97,26

(3.313.833.600,00)

3,66

(3.313.833.600,00)

3,66

229.556.042,00

104,00

229.556.042,00

104,00

(81.710.867,00)

99,04

(81.710.867,00)

99,04

(8.185.050,00)

96,89

(8.185.050,00)

96,89

(113.246.495,00)

97,72

(113.246.495,00)

97,72

(734.597.200,00)

65,39

(734.597.200,00)

65,39

(51.923.301,00)

99,08

10.426.947.950,00

10.202.446.360,00

6.077.166.850,00

5.648.300.197,00

3.337.221.850,00

2.983.428.387,00

2.739.945.000,00

2.664.871.810,00

3.439.819.550,00

125.985.950,00

3.439.819.550,00

125.985.950,00

5.741.815.300,00

5.971.371.342,00

5.741.815.300,00

5.971.371.342,00

8.503.878.800,00

8.422.167.933,00

8.503.878.800,00

8.422.167.933,00

263.435.000,00

255.249.950,00

263.435.000,00

255.249.950,00

4.971.287.550,00

4.858.041.055,00

4.971.287.550,00

4.858.041.055,00

2.122.500.000,00

1.387.902.800,00

2.122.500.000,00

1.387.902.800,00

5.648.172.150,00

5.596.248.849,00


%

5 (90.083.619,00)

III‐64



KODE 1 1.

15.

01

1.

15.

01.

5

2 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian BELANJA

1.

16

PENANAMAN MODAL

1.

16.

5

BELANJA

1.

16.

01

1.

16.

01.

5

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan BELANJA

1.

17

KEBUDAYAAN

1.

17.

5

BELANJA

1.

17.

01

1.

17.

01.

5

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata BELANJA

1.

18

PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.

18.

5

BELANJA

1.

18

01

1.

18.

01.

5


1.

19

01

1.

19.

01.

5

1.

19

1.

19.

5

1.

19.

01

1.

19.

01.

5

1.

19.

1.

19.

02.

1.

20

1.

20.

5

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN BELANJA

1.

20.

01

Bupati dan Wakil Bupati

1.

20.

01.

5

BELANJA

1.

20.

02

DPRD

1.

20.

02.

5

BELANJA

1.

20.

03

Sekretariat Daerah

1.

20.

03.

5

BELANJA

1.

20.

04

Sekretariat DPRD

1.

20.

04.

5

BELANJA

1.

20.

05

Inspektorat

1.

20.

05.

5

BELANJA

1.

20.

06

Badan Kepegawaian Daerah

1.

20.

06.

5

BELANJA

Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan BELANJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BELANJA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja BELANJA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat BELANJA


ANGGARAN

REALISASI

3

4

BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah

%

5

6

5.648.172.150,00

5.596.248.849,00

2.784.581.650,00

2.786.809.844,00

(51.923.301,00)

99,08

2.228.194,00

100,08

2.228.194,00

100,08

(96.925.962,00)

97,35

(96.925.962,00)

97,35

(3.060.913.950,00)

17,73

(58.473.950,00)

91,86

(3.002.440.000,00)

0,00

(56.624.584,00)

99,25

(29.656.704,00)

99,28

(26.967.880,00)

99,23

(10.517.303.317,68)

93,95

(17.382.579,00)

96,98

(667.982.454,00)

91,87

(673.360.514,00)

96,28

(803.866.928,00)

96,21

(65.120.043,00)

97,93

(1.133.586.543,00)

82,49

2.784.581.650,00

2.786.809.844,00

3.662.239.350,00

3.565.313.388,00

3.662.239.350,00

3.565.313.388,00

3.720.669.000,00

659.755.050,00

718.229.000,00

659.755.050,00

3.002.440.000,00

‐

7.597.515.550,00

7.540.890.966,00

4.093.669.250,00

4.064.012.546,00

3.503.846.300,00

3.476.878.420,00

173.729.244.097,68

163.211.940.780,00

575.124.650,00

557.742.071,00

8.214.915.200,00

7.546.932.746,00

18.111.159.750,00

17.437.799.236,00

21.234.142.350,00

20.430.275.422,00

3.151.417.450,00

3.086.297.407,00

6.475.639.400,00

5.342.052.857,00


III‐65



KODE 1 1.

20.

07

1.

20.

07.

5

2 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset BELANJA

1.

20.

08

Kecamatan Ngawi

1.

20.

08.

5

BELANJA

1.

20.

09

Kecamatan Paron

1.

20.

09.

5

BELANJA

1.

20.

10

Kecamatan Geneng

1.

20.

10.

5

BELANJA

1.

20.

11

Kecamatan Pitu

1.

20.

11.

5

BELANJA

1.

20.

12

Kecamatan Gerih

1.

20.

12.

5

BELANJA

1.

20.

13

Kecamatan Padas

1.

20.

13.

5

BELANJA

1.

20.

14

Kecamatan Karangjati

1.

20.

14.

5

BELANJA

1.

20.

15

Kecamatan Kwadungan

1.

20.

15.

5

BELANJA

1.

20.

16

Kecamatan Pangkur

1.

20.

16.

5

BELANJA

1.

20.

17

Kecamatan Bringin

1.

20.

17.

5

BELANJA

1.

20.

18

Kecamatan Kasreman

1.

20.

18.

5

BELANJA

1.

20.

19

Kecamatan Ngrambe

1.

20.

19.

5

BELANJA

1.

20.

20

Kecamatan Jogorogo

1.

20.

.20.

5

BELANJA

1.

20.

21

Kecamatan Kendal

1.

20.

21.

5

BELANJA

1.

20.

22

Kecamatan Sine

1.

20.

22.

5

BELANJA

1.

20.

23

Kecamatan Widodaren

1.

20.

23.

5

BELANJA

1.

20.

24

Kecamatan Kedunggalar

1.

20.

24.

5

BELANJA

1.

20.

25

Kecamatan Mantingan

1.

20.

25.

5

BELANJA

1.

20.

26

Kecamatan Karanganyar

1.

20.

26.

5

BELANJA

1.

20.

27

Kelurahan Ketanggi

1.

20.

27.

5

BELANJA

1.

20.

28

Kelurahan Pelem

1.

20.

28.

5

BELANJA


ANGGARAN

REALISASI

3

4


%

5

6

(6.772.821.623,68)

91,75

47.989.652,00

102,64

(22.172.170,00)

98,98

(6.202.692,00)

99,69

(3.568.620,00)

99,74

678.366,00

100,06

(43.492.900,00)

97,24

1.287.639,00

100,07

15.245.311,00

101,04

(35.901.779,00)

97,67

(21.786.312,00)

98,12

(39.736.383,00)

96,62

695.935,00

100,04

(50.790.750,00)

97,37

(29.944,00)

100,00

(37.606.282,00)

97,08

(44.225.741,00)

97,83

(22.738.286,00)

98,52

14.820.740,00

100,82

(62.480.486,00)

95,11

(20.805.438,00)

97,20

(20.999.513,00)

96,67

82.126.350.147,68

75.353.528.524,00

1.820.362.700,00

1.868.352.352,00

2.173.527.350,00

2.151.355.180,00

2.009.571.650,00

2.003.368.958,00

1.359.136.550,00

1.355.567.930,00

1.180.012.650,00

1.180.691.016,00

1.574.566.550,00

1.531.073.650,00

1.830.912.800,00

1.832.200.439,00

1.470.552.700,00

1.485.798.011,00

1.540.739.600,00

1.504.837.821,00

1.160.658.400,00

1.138.872.088,00

1.176.889.400,00

1.137.153.017,00

1.902.908.900,00

1.903.604.835,00

1.929.086.350,00

1.878.295.600,00

1.237.030.500,00

1.237.000.556,00

1.289.722.400,00

1.252.116.118,00

2.038.307.200,00

1.994.081.459,00

1.531.884.800,00

1.509.146.514,00

1.807.586.200,00

1.822.406.940,00

1.277.426.600,00

1.214.946.114,00

743.771.100,00

722.965.662,00

631.438.600,00

610.439.087,00


III‐66



KODE 1 1.

20.

29

2 Kelurahan Karang Tengah Kota

1.

20.

29.

5

BELANJA

1.

20.

30

Kelurahan Margomulyo

1.

20.

30.

5

BELANJA

1.

20.

31

1.

20.

31

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) BELANJA

1.

21

32

1.

21.

32

5

Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik BELANJA

1.

21

KETAHANAN PANGAN

1.

21.

5

BELANJA

1.

21.

01

1.

21.

01.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BELANJA

1.

22

01

1.

22.

01.

5

1.

22

1.

22.

5

1.

22.

01

1.

22.

01.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BELANJA

1.

23

STATISTIK

1.

23.

5

BELANJA

1.

23.

01

1.

23.

01.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik BELANJA

1.

24

KEARSIPAN

1.

24.

5

0

BELANJA

1.

24

01

1.

24.

01.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi BELANJA

1.

25

1.

25.

5

1.

25

01

1.

25.

01.

5

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika BELANJA

1.

25

02

Sekretariat Daerah

1.

25.

02.

BELANJA

1.

26

PERPUSTAKAAN

1.

26.

5

BELANJA

1.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

1.

26.

BELANJA

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BELANJA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BELANJA


ANGGARAN

REALISASI

3

4


%

5

6

750.908.200,00

751.828.414,00

920.214,00

100,12

(15.025.760,00)

97,80

(16.824.984,00)

96,59

(432.450,00)

99,81

(33.245.477,00)

99,68

(33.245.477,00)

99,67

(68.032.801,00)

98,13

(68.032.801,00)

98,13

(64.572.811,00)

96,76

(64.572.811,00)

96,76

0,00

100,00

0,00

100,00

(85.891.388,00)

86,92

(35.414.000,00)

61,92

(50.477.388,00)

91,05

17.607.311,00

101,20

17.607.311,00

101,20

683.203.200,00

668.177.440,00

493.775.750,00

476.950.766,00

226.515.000,00

226.082.550,00

10.259.624.150,00

10.226.378.673,00

10.205.624.150,00

10.172.378.673,00

54.000.000,00

54.000.000,00

3.635.833.250,00

3.567.800.449,00

3.635.833.250,00

3.567.800.449,00

1.995.291.650,00

1.930.718.839,00

1.995.291.650,00

1.930.718.839,00

54.455.000,00

54.455.000,00

54.455.000,00

54.455.000,00

656.684.950,00

570.793.562,00

93.000.000,00

57.586.000,00

563.684.950,00

513.207.562,00

1.468.023.750,00

1.485.631.061,00

1.468.023.750,00

1.485.631.061,00


III‐67



KODE 1

2 URUSAN PILIHAN

BELANJA

PERTANIAN

5

BELANJA

01

01.

01.

5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura BELANJA

01.

02

2.

01.

02.

5

2.

01.

03

2.

01.

03.

5

2.

01.

04

2.

01.

04.

5

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BELANJA

2.

02

KEHUTANAN

2.

02.

5

BELANJA

2.

02.

01

2.

02.

01.

5

Dinas Kehutanan dan Perkebunan BELANJA

2.

03

2.

03.

5

2.

03

01

2.

03.

01.

5

2.

03

02

2.

03.

02.

5

Dinas PU Pengairan dan Pertambangan BELANJA

2.

04

PARIWISATA

2.

04.

5

BELANJA

2.

04

01

2.

04.

01.

5


2.

05

KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.

05.

5

BELANJA

2.

05.

01

2.

05.

01.

5

Dinas Perikanan dan Peternakan BELANJA

2.

06

0

PERDAGANGAN

2.

06.

5

BELANJA

2.

06.

01

2.

06.

01.

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar BELANJA

2.

07

INDUSTRI

2.

07.

5

BELANJA

2.

2.

5

2.

01

2.

01.

2.

01.

2. 2.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan BELANJA Dinas Perikanan dan Peternakan BELANJA

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BELANJA Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan BELANJA


ANGGARAN

REALISASI

3

4


%

5

6

(1.390.432.675,00)

97,13

(351.660.378,00)

98,32

(95.104.794,00)

98,37

(205.549.534,00)

98,37

(49.357.050,00)

97,86

(1.649.000,00)

98,73

(76.642.169,00)

98,87

(76.642.169,00)

98,87

(10.692.510,00)

98,83

(10.537.510,00)

98,73

(155.000,00)

99,81

(27.825.160,00)

96,94

(27.825.160,00)

96,94

(15.145.517,00)

99,75

(15.145.517,00)

99,75

(332.057.291,00)

97,01

(332.057.291,00)

97,01

(575.036.000,00)

66,78

48.521.280.084,00

47.130.847.409,00

20.894.857.284,00

20.543.196.906,00

5.817.852.650,00

5.722.747.856,00

12.642.864.634,00

12.437.315.100,00

2.304.140.000,00

2.254.782.950,00

130.000.000,00

128.351.000,00

6.768.775.000,00

6.692.132.831,00

6.768.775.000,00

6.692.132.831,00

911.869.900,00

901.177.390,00

829.999.900,00

819.462.390,00

81.870.000,00

81.715.000,00

909.210.000,00

881.384.840,00

909.210.000,00

881.384.840,00

5.984.841.700,00

5.969.696.183,00

5.984.841.700,00

5.969.696.183,00

11.100.827.300,00

10.768.770.009,00

11.100.827.300,00

10.768.770.009,00

1.730.848.900,00

1.155.812.900,00


III‐68



KODE 1 2.

07

01

2.

07.

01.

5

2 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian BELANJA

2.

08

KETRANSMIGRASIAN

2.

08.

5

BELANJA

2.

08

01

2.

08.

01.

5



ANGGARAN

REALISASI

3

4


%

5

6

1.730.848.900,00

1.155.812.900,00

220.050.000,00

218.676.350,00

(575.036.000,00)

66,78

(1.373.650,00)

99,38

(1.373.650,00)

99,38

220.050.000,00

218.676.350,00


III‐69

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan

Recommend Documents