BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN 1. Identitas Terdakwa Nama : WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI Tempat Lahir
: Serang
Umur/Tanggal Lahir
: 33 Tahun / 13 Oktober 1981
Jenis Kelamin
: Perempuan
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat Tinggal
: Apartemen Gandaria Height Tower B Lantai 0805, Gandaria Jakarta Selatan/Jalan Ampera V Nomor 23 ER 010/011, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Swasta
2. Kasus Posisi Pada awalnya Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dengan korban ARNI sama-sama bekerja di Trans TV sekitar tahun 2009/2010, setelah bekerja beberapa lama kemudian Terdakwa keluar kerja dari Trans TV ke Global TV, dan pada suatu hari Terdakwa bertemu dengna saksi ARNI YULIARTININGSIH dan mengatakan bahwa ia (Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI) mempunyai usaha di bidang advertising atau periklanan yang sedang kekurangan modal dan berniat meminjam uang kepada korban ARNI YULIARTININGSIH untuk modal tambahan usaha sebesar Rp750.000.000,00 (750 juta), dan akan dikembalikan pada bulan April 2013 sebesar Rp1.100.000.000,00 (1 milyar 100 juta), kemudian karena adanya janji-janji dari Terdakwa, sehingga
pada
tanggal
05
Desember
2012
saksi
ARNI
YULIARTININGSIH percaya dan mengajak saksi RETNO untuk bekerja 34
sama
lalu
menyerahkan
Rp375.000.000,00
(375
uang juta)
sebesar
750
dengan
juta, cara
masing-masing saksi
ARNI
YULIARTININGSIH mentransfer dari rekeningnya. Bahwa setelah satuh tempo pada bulan April 2013, saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI meminta kepada Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI untuk mengembalikan uangnya, namun setelah jatuh tempo pada bulan April 2013, saksi ARNI dan saksi RETNO APRIANTI
meminta
kepada
terdakwa
WENNY
ARIANI
KUSUMAWARDANI untuk mengembalikan uangnya, namun setelah dihubungi sudah tidak ada jawaban, atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI mengalami
kerugian
masing-masing
sebesar
Rp
375.000.000,00
(375 juta).
3. Surat Dakwaan DAKWAAN : Kesatu : Bahwa ia Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI pada tanggal 05 Desember 1012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Bank Mega Cabang Tendean Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah-daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan
tipu
muslihat,
ataupun
rangkaian
kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa awalnya Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dengan korban ARNI YULIARTININGSIH sama-sama bekerja di Trans TV sekira tahun 2009/2010, setelah bekerja beberapa lama
35
kemudian Terdakwa keluar kerja dari Trans TV tersebut dan pindah ke Stasiun Global TV, dan pada suatu hari Terdakwa bertemu lagi dengan saksi ARNI YULIARTININGSIH dan mengatakan bahwa ia (Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMARWARDANI) mempunyai usaha kerja di bidang Advertising atau periklanan telah kekurangan modal dan meminjam uang untuk modal dengan berkata, dengan dalih untuk tambahan modal sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan nanti akan dikembalikan pada bulan April 2013 sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), oleh karena korban dengan Terdakwa sudah lama kenal maka dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi ARNI YULIARTININGSIH menyanggupi dan akan diusahakan;
Kemudian oleh karena adanya janji-janji dari Terdakwa tersebut, sehingga saksi ARNI YULIARTININGSIH percaya dan tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 05 Desember 2012 saksi ARNI YULIARTININGSIH dengan mengajak saksi RETNO APRIANTI untuk bekerja sama lalu menyerahkan
uang
kepada
Terdakwa
WENNY
ARIANI
KUSUMAWARDANI sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Masing-masing Rp 375.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi ARNI YULIARTININGSIH transfer (RTGS) dari rekeningnya di Bank Mega Cabang Tendean Jakarta Selatan Nomor : 010740022026478 ke rekening Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI di Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi nomor rekening 5240123080.
Bahwa setelah jatuh tempo sebagai mana diuraikan di atas yaitu pada bulan April 2013 sebagai mana diuraikan di atas, saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI meminta kepada Terdakwa
WENNY
ARIANI
KUSUMAWARDANI
untuk
mengembalikan uangnya, oleh Terdakwa tidak dikembalikan dengan berbagai alasan dan terakhir dihubungi sudah tidak ada jawaban, atas
36
perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Atau : Kedua : Bahwa ia Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI pada tanggal 05 Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Bank Mega Cabang Tendean Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah-daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa awalnya Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dengan korban ARNI YULIARTININGSIH sama-sama bekerja di Trans TV sekira tahun 2009/2010, setelah bekerja beberapa lama kemudian Terdakwa keluar kerja dari Trans TV tersebut dan pindah ke Stasiun Global TV, dan pada suatu hari Terdakwa bertemu lagi dengan saksi ARNI YULIARTININGSIH dan mengatakan bahwa ia (Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMARWARDANI) mempunyai usaha kerja di bidang Advertising atau periklanan telah kekurangan modal dan meminjam uang untuk modal dengan berkata, dengan dalih untuk tambahan modal sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan nanti akan dikembalikan pada bulan April 2013 sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), oleh karena korban dengan Terdakwa sudah lama kenal maka dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi ARNI YULIARTININGSIH menyanggupi dan akan diusahakan;
37
Kemudian oleh karena adanya janji-janji dari Terdakwa tersebut, sehingga saksi ARNI YULIARTININGSIH percaya dan tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 05 Desember 2012 saksi ARNI YULIARTININGSIH dengan mengajak saksi RETNO APRIANTI untuk bekerja sama lalu menyerahkan
uang
kepada
Terdakwa
WENNY
ARIANI
KUSUMAWARDANI sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Masing-masing Rp 375.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi ARNI YULIARTININGSIH transfer (RTGS) dari rekeningnya di Bank Mega Cabang Tendean Jakarta Selatan Nomor : 010740022026478 ke rekening Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI di Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi nomor rekening 5240123080.
Bahwa setelah jatuh tempo sebagai mana diuraikan di atas yaitu pada bulan April 2013 sebagai mana diuraikan di atas, saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI meminta kepada Terdakwa
WENNY
ARIANI
KUSUMAWARDANI
untuk
mengembalikan uangnya, oleh Terdakwa tidak dikembalikan dengan berbagai alasan dan terakhir dihubungi sudah tidak ada jawaban, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. 4. Tuntutan Penuntut Umum Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Oktober 2014 sebagai berikut : 1). Menyatakan Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
38
2). Menghukum Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3). Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank Mega Cabang Tendean Jakarta Selatan tanggal 05 Desember 2012 dari pengirim ARNI YULIARTININGSIH dan penerima WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI Nomor Rekening 5240123080
Bank
BCA
Cabang
Wolter
Monginsidi
senilai
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terlampir dalam berkas perkara; 4). Menetapkan agar terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Putusan Pengadilan Negeri Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 890/PID.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 05 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1). Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI, telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana; 2). Menyatakan bahwa Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtvervolging); 3). Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabatnya; 4). Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan; 5). Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank Mega Cabang Tendean Jakarta Selatan tanggal 05 Desember 2012 dari pengirim ARNI YULIARTININGSIH dan penerima WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI Nomor Rekening
39
5240123080
Bank
BCA
Cabang
Wolter
Monginsidi
senilai
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terlampir dalam berkas perkara. 6). Membebankan biaya perkara kepada Negara.
6. Alasan Kasasi Penuntut Umum Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni, dengan alasan sebagai berikut : 1). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI sebagaimana tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging); 2). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan putusan halaman 14 sampai dengan halaman 15 yang telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 05 Desember 2012 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI yaitu orang yang telah lama Terdakwa kenal dan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Wolter
Monginsidi
dan
Terdakwa
40
meminjam
uang
tersebut
dimaksudkan untuk membiayai usaha Terdakwa di PT. PC 13 yang bergerak di bidang periklanan;
Bahwa dari uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah)
tersebut,
50%
adalah
milik
saksi
ARNI
YULIARTININGSIH sedangkan 50% lagi adalah milik saksi RETNO APRIANTI;
Bahwa dalam pinjam meminjam uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan kepada saksi dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan April 2013 ternyata Terdakwa tidak dapat melunasi pinjamannya kepada para saksi, baik berupa hutang pokok maupun berupa keuntungan yang dijanjikan;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;
3). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 dan 15 telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan hubungan keperdataan, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi ARNI YULIARTININGSIH, saksi RETNO APRIANTI, saksi MEILARTO dan saksi ade charge GUNTORO serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu berupa Perjanjian Pendanaan masing-masing tertanggal 09 Juni 2010 dan bertanggal 24 Januari 2011 menunjukkan bahwa sebelum perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 05 Desember 2012, telah ada perjanjian-perjanjian serupa yaitu perjanjian kerjasama pendanaan sehingga menurut Majelis, baik perjanjian tanggal 09 Juni 2010,
41
perjanjian tanggal 24 Januari 2011 maupun perjanjian tanggal 05 Desember 2012, meskipun tidak dibuat secara tertulis namun mempunyai
sifat
dan
substansi
yang
sama
yaitu
bersifat
Konsensualisme yaitu adanya kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak yang berarti bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula dikehendaki oleh yang lain sehingga apabila mengacu pada prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya maka dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak maka telah terjadi perjanjian, sehingga menurut Majelis perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 05 Desember 2012 meskipun tidak dibuat secara tertulis namun hal tersebut tetap sebagai suatu perjanjian yang lahir dari adanya kesepakatan,
sehingga
apabila
terjadi
pelanggaran
terhadap
kesepakatan, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) bukan merupakan perbuatan pidana; Bahwa, dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkan perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan perjanjianperjanjian sebelumnya berupa Perjanjian Pendanaan masing-masing tertanggal 09 Juni 2010 dan tertanggal 24 Januari 2011; Bahwa
perjanjian-perjanjian
sebelumnya
yaitu
Perjanjian
Pendanaan masing-masing tertanggal 09 Juni 2010 dan tertanggal 24 Januari 2011, adalah perjanjian-perjanjian yang telah selesai dan di depan persidangan Terdakwa memperlihatkan surat perjanjian tersebut di atas sangat diragukan keasliannya dan dalam berkas perkara juga tidak terlampir adanya surat perjanjian sebagaimana tersebut di atas, perjanjian tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI. Dimana Perjanjian Pendanaan masing-masing tertanggal 09 Juni 2010 dan tertanggal 24 Januari 2011 adalah uang untuk mendanai usaha Terdakwa di bidang periklanan sedangkan uang sebesar
42
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan para saksi pada tanggal 05 Desember 2012 melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Wolter Monginsidi adalah untuk bisnis property milik Terdakwa; Bahwa sebagaimana fakta persidangan, terungkap awalnya saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI tidak mau memberikan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dikarenakan bujukan dan rayuan Terdakwa yang menjanjikan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan ditambah dengan keuntungannya menjadi sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan atas janji-janji Terdakwa tersebut sehingga para saksi akhirnya mau memberikan uang kepada Terdakwa. Setelah batas waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang baik pokoknya maupun keuntungan yang dijanjikan, kemudian pada bulan kelima para saksi menagih akan tetapi Terdakwa tidak memberikan jawaban dan akhirnya setelah beberapa kali dihubungi Terdakwa memberikan jawaban sambil marah-marah minta dilaporin saja; Berdasarkan fakta-fakta tersebut sehingga ada niat atau itikad tidak baik dari diri Terdakwa untuk tetap menguasai uang milik para saksi dan Terdakwa memilih untuk dilaporkan saja; Bahwa, di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menyatakan perbuatan Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) bukan merupakan perbuatan pidana; 7. Pertimbangan Hakim MA Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :
43
Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : a. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan Judex Facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak tepat, karena tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di muka sidang; b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata sejak awal saksi korban ARNI YULIARTININGSIH dan saksi korban RETNO APRIANTI tidak mau dan keberatan meminjamkan uangnya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan akal dan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, tetap membujuk para saksi supaya mau meminjamkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepadanya, dengan mengatakn kepada para saksi bahwa 4 (empat) bulan kemudian uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa menjadi Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga akhirnya para saksi terperdaya dan tergerak hatinya menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); c. Bahwa setelah 5 (lima) bulan kemudian, ternyata Terdakwa menjadi sulit dihubungi, tidak ada jawaban dan sulit ditagih, kalaupun suatu saat bisa dihubungi, Terdakwa malahan menjawab dengan marahmarah dan menantang supaya dilaporkan saja. Akhirnya ternyata Terdakwa sampai sekarang tiak pernah memberikan keuntungan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dijanjikan kepada para saksi korban, demikian pula hutang pokok sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang juga tidak
44
dikembalikan
Terdakwa
kepada
saksi
korban
ARNI
YULIARTININGSIH dan RETNO APRIANTI. 8. Putusan Makamah Agung Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para saksi korban, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 378 KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 890/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 05 November 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:
Terdakwa
telah
menikmati
uang
hasil
kejahatannya
sebesar
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI menderita kerugian masing-masing sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
Hal-hal yang meringankan:
Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dua orang anak satu balita yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;
45
Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 890/PID.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 05 November 2014 tersebut;
MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar barang bukti :
1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank Mega Cabang Tendean Jakarta Selatan tanggal 05 Desember 2012 dari pengirim ARNI YULIARTININGSIH
dan
penerima
WENNY
ARIANI
KUSUMAWARDANI Nomor Rekening 5240123080 Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Terlampir dalam berkas perkara;
46
1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.
B. Pembahasan 1.
Kesuaian alasan permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex facti lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015, dengan pasal 253 KUHAP Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983 : 10) bahwa kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusanputusan pengadilan-pengadilan lain. Jadi kasasi sendiri berarti pembatalan/vernietigig dan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. Kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan hukum,demikian pula menurut M.H. Tirtaamidjaja (1962 : 95) bahwa tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum. Bila kita membaca Pasal 244 KUHAP, bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada
47
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”, namun kontradiksi namun merupakan terobosan dengan apa yang tercantum dalam keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP Pasal 19 yang menyatakan “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP) atau kasasi (Pasal 244 KUHAP). Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap
putusan bebas dapat
dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi (Departemen Kehakiman RI, Cet. Kedua, 1983 : 11). Kesesuaian
alasan
Penuntut
Umum
dalam
mengajukan
permohonan kasasi dengan ketentuan KUHAP, adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan : a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditrapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Maka Makhamah Agung mewakili sendiri perkara tersebut. b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan mennurut ketentuan Undang-Undang; Maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Makhamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. c. Apakah benar pengadilan telah melampui batas wewenangnya, Maka Makhamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (Pasal 255 KUHAP) (Departemen Kehakiman, 176).
48
Bahwa pemeriksaan tingkat kasasi bukan pemeriksaan tingkta ke tiga, kasasi adalah membatalkan atau memecahkan. Kasasi merupakan terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan Undang-Undang. Oleh karena itu pemeriksaan tingkat kasasi, maka tiap banding atau ulangan, kecuali putusan-putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat (Martiman Prodjomijojo, 1982: 149). Putusan Makhamah Agung Nomor: 380 K/PID/2105 yang melibatkan Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dalam perkara penipuan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri. Oleh karena hal tersebut, Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi kepada Makhamah Agung. Bahwa, dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkan perbuatan Terdakwa, Bahwa perjanjian-perjanjian sebelumnya yaitu Perjanjian Pendanaan masing-masing tertanggal 09 Juni 2010 dan tertanggal 24 Januari 2011, adalah perjanjian-perjanjian yang telah selesai dan di depan persidangan Terdakwa memperlihatkan surat perjanjian tersebut di atas sangat diragukan keasliannya dan dalam berkas perkara juga tidak terlampir adanya surat perjanjian sebagaimana tersebut di atas, perjanjian tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dikembalikan Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI kepada saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI. Dimana Perjanjian Pendanaan masing-masing tertanggal 09 Juni 2010 dan tertanggal 24 Januari 2011 adalah uang untuk mendanai usaha Terdakwa di bidang periklanan sedangkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan para saksi pada tanggal 05
49
Desember 2012 melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Wolter Monginsidi adalah untuk bisnis property milik Terdakwa; Berangkat dari hal tersebut, setelah mencermati ketentuan Pasal 253 KUHAP dan putusan tingkat Pengadilan Negeri yang dijatuhkan dalam perkara penipuan yang melibatkan Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI, maka alasan-alasan pengajuan kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakata Selatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu memenuhi Pasal 253 ayat (1) huruf a.
2. Kesesuaian Pertimbngan Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Dengan Pasal 256 KUHAP Melihat dari pengertian hakim adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam UU No.22 Th 2004 tentang Komisi Yudisial, bukankah hakim agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan (Bambang Waluyo, 1912 : 11) . Hal ini senada juga dengan apa yang diungkap kan oleh Al. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan ( Wisnu Broto, 1997 : 2 ). Mencermati ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.
50
Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 890/PID.B/2014/PN.Jkt.Sel
Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan
Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah terbukti salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata sejak awal saksi korban ARNI YULIARTININGSIH dan saksi korban RETNO APRIANTI tidak mau dan keberatan meminjamkan uangnya
kepada
Terdakwa,
tetapi
Terdakwa
dengan
maksud
menguntungkan diri sendiri, dengan akal dan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, tetap membujuk para saksi supaya mau meminjamkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepadanya, dengan mengatakn kepada para saksi bahwa 4 (empat) bulan kemudian
uang
tersebut
akan
dikembalikan
Terdakwa
menjadi
Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga akhirnya para saksi terperdaya dan tergerak hatinya menyerahkan
uang
kepada
Terdakwa
masing-masing
sejumlah
Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah 5 (lima) bulan kemudian, ternyata Terdakwa menjadi sulit dihubungi, tidak ada jawaban dan sulit ditagih, kalaupun suatu saat bisa dihubungi, Terdakwa malahan menjawab dengan marah-marah dan menantang supaya dilaporkan saja. Akhirnya ternyata Terdakwa sampai sekarang tiak pernah memberikan keuntungan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dijanjikan kepada para saksi korban, demikian pula hutang pokok sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang juga tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban ARNI YULIARTININGSIH dan RETNO APRIANTI. Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para saksi korban, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 378 KUHP, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan
51
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 890/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 05 November 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini
Terdakwa telah menikmati
uang hasil
kejahatannya sebesar
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARNI YULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI menderita kerugian masing-masing sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Berdasarka uraian singkat kasus diatas menyatakan Terdakwa
WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh
Terdakwa WENNY
ARIANI KUSUMAWARDANI telah sesuai dan memenuhi Pasal 256 KUHAP yaitu: 1. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. 2. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka Pasal 256 KUHAP berkaitan dengan Pasal 254 KUHAP yang isinya, dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau
52
mengabulkan permohonan kasasi, serta berkaitan dengan Pasal 255 KUHAP dimana dala mengambil keputusan ada 3 aspek yang dibahas, yaitu: -
Mengabulkan alasan kasasi karena telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a,
-
Membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi,
-
Mengadili sendiri.
53
