BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Identitas Terdakwa Nama lengkap
: MUHAMMAD KARTO bin SAHURI.
Tempat lahir
: Jakarta.
Umur/Tanggal lahir
: 32 tahun / 02 Februari 1983.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaraan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Jalan Maja Blok N No. 21 Rt. 10 Rw. 11 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara.
Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Kuli Bangunan.
Pendidikan
: STM (lulus)
2. Kasus Posisi dalam perkara Nomor 50/Pid.B/2015/PN Mgg. Kasus Pengadilan
Posisi Negeri
dalam
perkara
Magelang
yang
menjadi
berdasarkan
putusan
yurisdiksi Nomor:
50/PID.B/2015/PN Mgg yaitu Berawal dari perkenalan Ida Wahyuni binti Muhammad Nusu Usman dengan terdakwa Karto melalui facebook, dengan akun Muhammad Rezky Maulana atau sekarang menjadi Muhammad Rezky Bungsu. Dari facebook terdakwa bercerita bahwa dirinya bisa mengobati orang sakit, padahal korban tidak mengatakan kalau dirinya sedang sakit. Pada pertemuan pertama di magelang terdakwa Karto melakukan pengobatan dengan cara terdakwa menjilati payudara korban dan juga melakukan hubungan suami istri. Kedatangan terdakwa Karto ketiga kali korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka seluruh pakaian dan ingin melihat korban difoto dalam kedaan telanjang setengah badan dengan alasan akan dilakukan pengobatan dengan jarak jauh.
Setelah 10 kali
pertemuan, melakukan pengobatan, korban akhirnya berani bercerita
55
56
hal yang sebenarnya kepada suami korban. Terdakwa Karto mulai mengancam dan memaksa korban melalui telepon dan SMS untuk mengirimkan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah) ke rekening BRI nomor 106101001631532 atas nama Muhammad Karto, jika tidak maka terdakwa akan menyebarkan foto korban Ida Wahyuni binti Muhammad Nusu Usman yang tidak memakai baju di media sosial facebook. Setelah tawar menawar akhirnya terdakwa setuju dikirim uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Karto mengirimkan pesan singkat melalui handphone milik terdakwa, dengan nomor 081287515441 dan 089505327371 kepada Sdri. Ida Wahyuni binti Muhammad Nusu Usman dengan nomor handphone 082225090976. Karena adanya sms / pesan singkat dari terdakwa tersebut, Sdri. Ida Wahyuni binti Muhammad Nusu Usman merasa ketakutan maka suami Sdri. Ida Wahyuni binti Muhammad Nusu Usman yang bernama Sdr. Untung Budi Suprayogi bin Margono mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 09 Januari 2015, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Ida Wahyuni binti Muhammad Nusu Usman. Terdakwa mengirimkan gambar MMS melalui handphone terdakwa dengan nomor 081287515441 dan 089505327371 kepada Sdri. Juniarti binti Muhammad Nusu Sdri. Juniarti binti Muhammad Nusu Usman sedang berada di Kantor Polres Magelang Kota yang berisi foto telanjang atau tanpa busana Sdri. Ida Wahyuni binti Muhammad Nusu Usman, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin dari Sdri. Ida Wahyuni binti Muhammad Nusu Usman. 3. Dakwaan Pertama
57
Diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun Kedua Diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun Ketiga Diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 45
58
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 4. Tuntutan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut: a. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KARTO bin SAHURI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 368 ayat (1) KUHP; b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KARTO bin SAHURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan c. Menyatakan barang bukti berupa : 1) lembar slip bukti transfer ATM BRI, pada tanggal 09 Januari 2015, pukul 13.18 wib, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 2) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI berisi bukti transfer periode tanggal 09 Januari 2015 s/d 14 Januari 2015 dengan rincian : a) Tanggal 09 Januari 2015 transfer dari rekening UNTUNG BUDI SUPRAYOGI kepada MUHAMMAD KARTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). b) Tanggal 12 Januari 2015 transfer dari rekening UNTUNG BUDI SUPRAYOGI kepada MUHAMMAD KARTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
59
c) Tanggal 13 Januari 2015 transfer dari rekening JUNIARTI kepada MUHAMMAD KARTO sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) 3) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY YOUNG warna putih; 4) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY FAME warna putih dengan nomor telepon 082225090976; 5) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY FAME type
GT-S6810
warna
putih
dengan
nomor
telepon
081217269931; 6) Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah); Dikembalikan kepada saksi IDA WAHYUNI Binti MUHAMMAD NUSU USMAN. 1) 1 (satu) buah handphone merk VENERA warna hitam dengan nomor telepon 081287515441 dan 089505327371 beserta 1 (satu) buah memory card merk Toshiba 4 GB warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan. d. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 5. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang Dalam Perkara Nomor: 50/Pid.B/2015/PN Mgg. MENGADILI a. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KARTO bin SAHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN; b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KARTO bin SAHURI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; d. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
60
e. Menyatakan barang bukti berupa: 1) (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI, pada tanggal 09 Januari 2015, pukul 13.18 wib, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 2) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI berisi bukti transfe periode tanggal 09 Januari 2015 s/d 14 Januari 2015; 3) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY YOUNG warna putih; 4) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY FAME warna putih dengan nomor telepon 082225090976; 5) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY FAME type
GT-S6810
warna
putih
dengan
nomor
telepon
081217269931; 6) Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Dikembalikan kepada saksi IDA WAHYUNI Binti MUHAMMAD NUSU USMAN. 1) 1 (satu) buah handphone merk VENERA warna hitam dengan nomor telepon 081287515441 dan 089505327371 beserta 1 (satu) buah memory card merk Toshiba 4 GB warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan. f. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah). B. Pembahasan Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus Menyebarkan Foto (Putusan Nomor: 50/Pid.B/2015/PN. Mgg) Berdasarkan kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 26 Mei 2015, terkait dengan tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto, Majelis Hakim belum menerapkan Pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan
61
oleh terdakwa. Terdakwa Muhammad Karto Bin Sahuri dijatuhi pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Pasal 368 berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Padahal terkait dengan kasus yang telah diuraikan sebelumnya, Indonesia telah memiliki regulasi yang lebih sesuai jika dijatuhkan kepada terdakwa Muhammad Karto Bin Sahuri. Pasal 27 ayat (4) Juncto Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan traksaksi elektronik dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto Pasal 27 ayat (4) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Unsur-Unsur dari Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai berikut: 1. Setiap Orang. Unsur setiap orang memiliki pengertian menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. 2. Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa si pembuat melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan tanpa memiliki hak untuk
mendistribusikan
dan/atau
mentransmisikan
dan/atau
62
membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik guna memperoleh atau mencapai tujuan yang diinginkannya. 3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan memiliki pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dalam hal ini berkaitan dengan memaksa atau mengancam yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE merupakan Lex Specialis dari Pasal 368 yang merupakan Lex Generalis. Konsekuensi yuridis dari penggunaan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE terhadap Pasal 368 KUHP pada tindak pidana pemerasan dengan menyebarkan foto adalah kedua Pasal dalam dua Undang-Undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan. Perbuatan pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum itu didasarkan pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perUndang-udangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”. Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan
63
memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (4), bila pada Pasal 368 ayat (1) KUHP terdapat sanksi pidana penjara selama 9 tahun, sedangkan dalam pasal 27 ayat (4) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 368 ayat (1) KUHP, yaitu : 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP 2) Cara-cara pemerasan yang berbeda antara pemerasan konvensional dengan pemerasan yang melibatkan sarana elektronik dalam menjalankan perbuatannya tersebut. Pasal 27 ayat (4) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingankan Pasal 368 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana pemerasan dengan menyebarkan foto, dapat dikatakan bahwa Pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan lex specialis derogat legi generalis dari Pasal 368 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana pemerasan dengan menyebarkan foto, Pasal 27 ayat (4) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas lex specialis derogat legi generalis yaitu: 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
64
2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuaketentuan lex generalis (Undang-Undang dengan UndangUndang). 3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan lex generalis hukum (rezim) yang sama dengan (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421harmonisasiperaturan-perUndang-Undangan.html, diakses 11 Januari 2016). Konsekuensi yuridis dari penggunaan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE terhadap Pasal 368 KUHP pada tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto adalah kedua pasal dalam dua
Undang-Undang
tersebut
saling
mengesampingkan
dan
mengecualikan. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE hanya dapat di gunakan pada tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto yang berkarakteristik pada aktivitas di dunia maya atau berkaitan dengan media yang digunakan yaitu media elektronik, sedangkan pada Pasal 368 KUHP hanya dapat di gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pemerasan konvensional, dengan kata lain Pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan lex specialis dari Pasal 368 KUHP yang merupakan lex generalis dari tindak pidana pemerasan. Melihat unsur dan modus pemerasan yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, penggunaan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE di rasa sangat tepat untuk langsung di dakwakan terhadap pelaku agar tidak akan timbul
kekhawatiran
lolosnya pelaku
dari pembebanan
pemidanaan pada tindakannya. Adakalanya
seseorang
melakukan
beberapa
perbuatan
sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian
yang
sekaligus
atau
serentak
tersebut
disebut samenloop yang dalam bahasa Belanda juga disebut samenloop van strafbaar feit atau concursus. Perbarengan merupakan terjemahan dari samenloop atau concursus. Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah
perbarengan
dua
atau
lebih
tindak
pidana
yang
dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam
65
rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai
dengan
yang
dirumuskan
dalam
perundang-undangan.
Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua/lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili. Perkembangan paham-paham mengenai perkataan feit yang terdapat
di
dalam
rumusan
pasal-pasal
yang
mengatur
masalah samenloop itu sendiri, khususnya yang terdapat didalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP, terjemahan perkataan feit di pasal ini dengan perkataan perbuatan menunjukkan bahwa team penerjemah Departemen Kehakiman R.I. (sekarang Departemen Hukum dan HAM) Secara resmi telah menafsirkan perkataan feit di dalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP itu sebagai suatu perbuatan yang nyata, yakni suatu penafsiran yang oleh Hoge Raad (HR) sendiri telah ditinggalkan sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Kiranya Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman itu juga tidak akan menerjemahkan perkataan feit di dalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP itu dengan perkataan perbuatan, seandainya tim tersebut mengetahui bahwa sudah sejak setengah abad yang lalu terdapat
keberatan-keberatan
terhadap
penggunaan
perkataan
perbuatan itu sendiri. Berdasarkan teori-teori penggabungan seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab II, kasus yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor: 50/Pid.B/ 2015/ PN Mgg merupakan kasus yang termasuk dalam penggabungan. Bentuk penggabungan yang terjadi dalam kasus tersebut adalah Concursus Idealis. Dalam hal ini terdakwa Muhammad Karto telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan modus meyebarkaan foto, yang aturan dan sanksinya telah dimuat dalam Pasal 27 ayat (4) Juncto Pasal 45 ayat
66
(1) UU ITE. Ancamannya untuk menyebarkan foto koban Ida Wahyuni
tidak
hanya
ancaman
semata,
tetapi
benar-benar
direalisasikan oleh terdakwa. Meskipun dalam hal ini foto korban Ida Wahyuni hanya sebatas dikirimkan kepada kakak korban melalui MMS. Foto tersebut merupakan foto yang mengandung muatan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Juncto Pasal 29 UU 44 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak Ancaman terhadap pasal 4 ayat (1) diatur dalam Pasal 29 UU 44 tahun 2008 yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta rupiah dan paling banyak Rp 6 miliar rupiah. Menurut analisis dari penulis, kasus yang terjadi di Magelang termasuk dalam gabungan tindak pidana atau concursus idealis. Concursus idealis disebutkan dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP, yaitu : “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” Alasannya adalah: Barangsiapa yang telah memberanikan diri untuk mengadakan delik yang lebih berat, tidak akan mundur apabila ia kemudian mengetahui bahwa pada saat ia akan melakukan delik yang lebih berat itu sekaligus juga akan melakukan satu delik yang lebih ringan,
67
sehingga menjatuhkan hanya satu hukuman itu. Hakim dalam hal ini juga dapat menerapkan Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) Juncto Pasal 29 UU Pornografi. Dalam hal ini Muhammad Karto melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman akan menyebarkan foto korban apabila permintaan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak dipenuhi. Ternyata sehari sebelumuang tersebut dikirim, Muhammad Karto tetap mengirimkan foto korban kepada Juniarti kakak korban. Dapat diartikan bahwa ketika Muhammad Karto melakukan tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Muhammad Karto juga telah melakukan tindak pidana yang terkait dengan foto yang mengandung konten pornografi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Juncto Pasal 29 UU Pornografi. Jika hakim memutus perkara ini sebagai suatu gabungan tindak pidana atau concursus idealis maksimum hukuman yang ditentukan dalam ketentuan pidana ditujukan pada penghukuman peristiwa (pidana) yang paling berat, dan delik yang lebih ringan tidak boleh dijadikan alasan memperberat hukuman maksimum tersebut Sehingga kedua alasan tersebut dapat dipakai sebagai alasan-alasan untuk menjatuhkan hanya satu hukuman saja, yaitu hukuman yang terberat, artinya Pasal 29 UU Pornografi yang memuat hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun harus dijatuhkan kepada Muhammad Karto. Karna dalam concursus idealis hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan yaitu hukuman teberat. Sedangkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE memuat hukuman yang jauh lebih ringan dari Pasal 29 UU Pornografi, yakni hanya hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun. Dalam hal ini kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai concursus idealis karena selain merupakan tidak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto seperti yang diatur dalam Undang-Undang ITE, foto yang digunakan sebagai alat untuk memeras adalah foto yang mengadung muatan
68
pornografi. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto seharusnya tidak menggunakan KUHP yang merupakan aturan umum, tetapi harus menggunakan UU ITE atau UU pornografi yang merupakan aturan khusus mengingat adanya asas hukum lex specialis derogat legi generalis.
