BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2015

BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2015

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 dan Target RPJMD Tahun 2015 pada setiap Prioritas dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015, dapat diketahui bahwa: 1.

Perwujudan Masyarakat Sehat, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 pada RSUD Ungaran untuk Jamkesmas/BPJS mencapai 17.515 pasien dan Jamkesda mencapai 286 pasien, sedangkan pada RSUD Ambarawa untuk Jamkesmas/BPJS mencapai 33.870 pasien dan Jamkesda mencapai 1.576 pasien. Angka capaian diatas belum bisa dibandingkan dengan target capaian 2015 karena prosentase penduduk diatas garis kemiskinan dan prosentase penduduk miskin belum dapat diukur. Terhadap capaian indikator kinerja ini, diharapkan untuk dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, sehingga prioritas Masyarakat Sehat dapat terwujud. b. Peningkatan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, rata-rata indikator kinerja yang mendukung arah kebijakan peningkatan SDM dan sarana prasarana kesehatan telah mencapai target tahun 2015, yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD, cakupan puskesmas, cakupan pembantu puskesmas. Capaian indikator tersebut diatas telah mencapai target, namun tetap harus senantiasa ditingkatkan dalam upaya mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan rasio puskesmas, pustu per satuan penduduk masih dibawah target tahun 2015 yaitu 0,13 per 1.000 penduduk dari 0,38 per 1.000 penduduk yang ditargetkan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA dan cakupan kunjungan bayi dalam proses pencapaian target 2015. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut, masih perlu ditingkatkan sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih terjangkau dan mendukung penurunan jumlah kematian bayi. c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Kerja (Ukesja). Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, pada arah kebijakan tersebut diatas, didukung oleh indikator kinerja Jumlah Pembinaan Kantin Sehat

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015

II - 1

Sekolah dan Kantin Sehat Sekolah serta Penyuluhan PHBS. Namun pada indikator kinerja Jumlah Pembinaan Kantin Sehat Sekolah dan Kantin Sehat Sekolah tidak dapat diukur karena kegiatan tersebut ditiadakan. Sehingga hanya dapat diukur melalui indikator kinerja Penyuluhan PHBS kepada 26 kader dari target 20 kader yang ditetapkan tahun 2015. Melalui indikator kinerja Penyuluhan PHBS ini diharapkan menjadi upaya preventif bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan. Capaian yang melebihi target ini merupakan indikator kinerja yang perlu mendapat dukungan secara berkelanjutan. Terhadap indikator kinerja Pembinaan Kantin Sehat Sekolah yang belum mendapat dukungan dalam pelaksanaannya, pada tahun selanjutnya, perlu mendapat dukungan dalam upaya mengajarkan sejak dini upaya pemeliharaan kesehatan pada masyarakat, selain juga merupakan upaya preventif dan promotif dalam menjaga kesehatan masyarakat. d. Peningkatan kesehatan ibu dan anak. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2015, angka kematian bayi mencapai 85 kasus dan angka kematian balita mencapai

92 kasus. Sedangkan angka kematian ibu

sebanyak 13 kasus dan persentasi balita gizi buruk sebesar 0,02% dari target tahun 2015 sebesar

0,11%. Angka capaian indikator

kinerja tersebut

tidak bisa

dibandingkan dengan target capaiannya karena prosentase angka kematian bayi, balita dan ibu belum dapat dihitung sampai dengan akhir tahun. e. Perwujudan norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera. Capaian kinerja pada indikator kinerja rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif pada Triwulan II tahun 2015 dapat mencapai target yang diharapkan. Indikator rata-rata jumlah anak per keluarga 3,37 orang belum mencapai target sebanyak 3,22 orang, sedangkan indikator keluarga pra KS dan KS 1 baru dapat dihitung pada awal tahun 2016. Capaian indikator kinerja pada upaya perwujudan norma keluarga kecil berkualitas dan sejahtera diharapkan dapat terwujud pada tahun 2015. Hal ini terlihat pada capain indikator kinerja yang ada. Dukungan terhadap capain indikator kinerja ini tetap perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. 2.

Perwujudan Masyarakat Berpendidikan dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan sarana prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 pada rasio ketersediaan

sekolah/penduduk

usia

sekolah,

baik

SD/MI,

SMP/MTs,

SMA/SMK/MA hampir mencapai target pada tahun 2015, yaitu 0,75% dari target 0,80%; 0,28% dari target 0,31%; dan 0,15% dari 0,15%. Demikian halnya dengan ruang kelas SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK sesuai standar telah melebihi target tahun 2015. Kondisi ini juga didukung oleh sarana pendukung berupa jumlah perpustakaan dengan koleksi bukunya dan pengunjung perpustakaan yang telah melebihi target tahun 2015.


II - 2

Capaian indikator kinerja pada Arah kebijakan Peningkatan sarana prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan berhasil mencapai target yang diharapkan. Hal ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang pada akhirnya akan mendukung pada pencapaian Prioritas pembangunan dalam Mewujudkan Masyarakat Berpendidikan dan Berdaya Saing. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut, meskipun telah mencapai target, tetap harus terus ditingkatkan, sehingga harapannya masyarakat dapat menjadi pelaku pembangunan yang memiliki daya saing dan mendukung pencapaian masyarakat yang Sejahtera. b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 dapat diukur melalui (1) Persentase Guru yang berpendidikan S1/D-IV untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2015; (2) Guru bersertifikat pendidik belum mencapai target, yaitu SD sebesar 60,88% dari target 84%, SMP sebesar 60,49% dari 86%, dan SMA/SMK sebesar 38,51% dari 89%. Indikator kinerja tersebut diatas perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, karena dukungan dalam pencapaian target peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan akan berpengaruh nyata terhadap kualitas pendidikan. c. Perwujudan sekolah kejuruan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 untuk jumlah sekolah kejuruan yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri telah mencapai target sebanyak 38 buah. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut, meskipun telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam dunia usaha atau kerja. Hal ini akan mendukung upaya menurunkan angka pengangguran maupun kemiskinan di Kabupaten Semarang. d. Tersedianya

tenaga

kerja

yang

berkualitas

dan

memiliki

perilaku

kewirausahaan melalui pelatihan/kursus ketrampilan. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 pada persentase pencari kerja yang ditempatkan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 60,71% dari target tahun 2015 sebesar 21,25%. Sedangkan untuk rasio penduduk yang bekerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja belum mencapai target. Rasio penduduk yang bekerja sebesar 37,36% dengan target 52,2% dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 49,11% dengan target 87,25%. Capaian indikator kinerja pada tingkat partisipasi angkatan kerja dan rasio penduduk yang bekerja masih belum memenuhi target. Kondisi ini perlu dikejar capaiannya guna mendukung penurunan angka pengangguran.


II - 3

e. Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 untuk arah kebijakan ini didukung oleh indikator kinerja Angka Partisipasi PAUD, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Kelulusan, Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Melek Huruf Usia > 15 tahun, Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Kegiatan Kepemudaan, Jumlah Kegiatan Olahraga, Jumlah Gedung Olahraga, Jumlah Grup Kesenian, Jumlah Gedung Kesenian, Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, dan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan telah mencapai target yang ditetapkan Tahun 2015. Namun untuk indikator kinerja Jumlah Klub Olahraga realisasinya sebesar 1.173 buah, masih dibawah target sebesar 1.500 buah. Capaian indikator kinerja diatas telah mencapai target dan mendukung capaian arah kebijakan Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal. Terhadap capaian indikator kinerja dimaksud, perlu tetap ditingkatkan capaiannya guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. 3.

Perwujudan Kedaulatan Pangan, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang menunjang arah kebijakan ini sebagian besar telah mencapai target, seperti: Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB, Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB, dan Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB. Selain itu juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, seperti: Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB, Ketersediaan pangan utama, Regulasi ketahanan pangan, Produksi perikanan, Produksi perikanan tangkap, dan konsumsi ikan. Indikator kinerja Pola pangan harapan dalam proses survei dan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis akan dilaksanakan setelah Triwulan II Tahun 2015. Capaian

indikator

kinerja

pada

arah

kebijakan

peningkatan

produksi

dan

produktifitas pertanian perlu terus ditingkatkan guna mendukung terwujudnya Kedaulatan Pangan di Kabupaten Semarang. Beberapa indikator kinerja, seperti : Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB, Ketersediaan pangan utama, Regulasi ketahanan pangan, Produksi perikanan, Produksi perikanan tangkap, dan konsumsi ikan perlu dikejar pencapaian targetnya. b. Perwujudan diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, untuk indikator kinerja jumlah agrobisnis 5 buah, belum mencapai target tahun 2015 sebanyak 6 buah. Sedangkan Jumlah agroindustri 12 buah dengan target 1 buah dan Jumlah agrowisata 40 buah dengan target 4 buah telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator ini telah berhasil mewujudkan diversifikasi usaha pertanian melalui agrobisnis, agroindustri dan agrowisata.


II - 4

c. Peningkatan kelembagaan dan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran. Capaian

indikator

kinerja sampai

dengan

Triwulan

II

Tahun

2015

untuk

mendukung arah kebijakan tersebut dapat diukur dengan cakupan binaan kelompok tani dan cakupan binaan kelompok nelayan yang telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015. Cakupan binaan kelompok tani sebesar 14% melebihi target 9,89% dan cakupan binaan kelompok nelayan sebanyak 40 kelompok sesuai dengan target. Capaian indikator tersebut diatas telah mendukung capaian arah kebijakan peningkatan kelembagaan. d. Perwujudan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 untuk kreasi pangan lokal belum terlaksana, sedangkan festival pangan direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan November 2015. 4.

Perwujudan kemandirian ekonomi yang berdaya saing, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan kewirausahaan dan jaringan usaha bagi UMKM dan koperasi berdasarkan klaster. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang menunjang arah kebijakan ini beberapa telah mencapai target, seperti: Jumlah UKM Non BPR/LKMUKM sebanyak 63.146 orang melebihi target 26.771 orang, Terbinanya pelaku UMKM sebanyak 10.740 orang melebihi target 7.569 orang, Kontribusi sektor

Lembaga

Keuangan,

Jasa

dan

Persewaan

terhadap

PDRB

sebesar

Rp942.586.940.000,00 melebihi target Rp892.262.800.000,00, Kontribusi sektor industri

terhadap

PDRB

sebesar

Rp8.362.721.630.000,00

melebihi

target

Rp6.768.358.400.000,00, dan Fasilitasi pengembangan UKM sebanyak 25 orang sesuai dengan target. Namun juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sesuai dengan target, seperti: Bertambahnya jumlah koperasi, Persentase koperasi aktif, Peningkatan koperasi aktif, Jumlah BPR/LKM, Usaha mikro dan kecil, Ekspor bersih

perdagangan,

Cakupan

bina

kelompok

pedagang/usaha

informal,

Pertumbuhan industri, Cakupan bina kelompok pengrajin, Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM, dan Pengembangan klaster bisnis. Capaian indikator kinerja pada upaya peningkatan kewirausahaan dan jaringan usaha bagi UMKM dan koperasi masih perlu ditingkatkan capaiannya melalui percepatan pelaksanaan program/kegiatan yang strategis. b. Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap sumber daya lokal. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 ditunjukkan dengan indikator Perencanaan Kawasan Industri. Pada target kondisi akhir Tahun 2015 sejumlah

5 kawasan industri, target tersebut telah tercapai dengan

tersusunnya 5 rencana kawasan industri, yaitu: Rencana Kawasan Industri Bawen, Rencana Kawasan Industri Pringapus, Rencana Kawasan Industri Tengaran, Rencana Kawasan Industri Susukan, dan Rencana Kawasan Industri Kaliwungu. Capaian indikator kinerja melalui penyusunan perencanaan Kawasan Industri telah tersusun sehingga mendukung upaya pencapaian arah kebijakan pembangunan


II - 5

Kawasan industri yang dapat menyerap sumber daya lokal. Namun demikian, kondisi ini perlu dibarengi dengan upaya menarik investor guna meningkatkan investasi di Kabupaten Semarang dan penyerapan sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. c. Penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan industri kreatif berbahan baku lokal yang berwawasan lingkungan. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 rata-rata belum mencapai target yang

telah ditetapkan, seperti: Fasilitasi

bagi

IKM dalam

pemanfaatan sumber daya sebanyak 60 IKM dengan target 80 IKM, Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir dan Penerapan SNI belum dapat terlaksana. Indikator kinerja Sosialisasi E-Commerce telah mencapai target. Capaian indikator kinerja terhadap arah kebijakan penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan industri berbahan baku lokal belum dapat mencapai target. Kondisi ini perlu didukung dengan upaya percepatan melalui pelaksanaan program kegiatan yang strategis. Namun demikian, upaya dimaksud juga telah didukung dengan adanya E-Commerce. d. Peningkatan

kualitas

destinasi

wisata

dan

desa

wisata

yang

berbasis

masyarakat dan budaya lokal. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu: Kunjungan wisata, Jumlah, kelas dan jenis restoran, Jumlah, kelas dan jenis penginapan/hotel, dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi). Capaian indikator di atas telah memenuhi target, sehingga harapannya mampu meningkatkan kualitas destinasi wisata dan desa wisata yang berbasis masyarakat. Peningkatan terhadap capaian indikator diatas masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. e. Pengembangan kemitraan usaha besar dengan UMKM dan Koperasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Untuk arah kebijakan tersebut, indikator kinerjanya belum dapat diukur saat ini, baru dapat tersusun pada akhir tahun anggaran. 5.

Perwujudan Pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel, dengan arah kebijakan: a. Penerapan

Electronic

Government

dalam

rangka

peningkatan

kualitas,

pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base). Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini beberapa telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu: Jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 11 buah dengan target 9 buah, Website milik Pemerintah Daerah sejumlah 69 sub domain dengan target 40 sub domain, Sistem informasi manajemen Pemda sebanyak 13 buah dengan target 12, Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah sebanyak 1 paket sesuai dengan target, Rasio pasangan ber-akta nikah sebesar 81% dengan target 60%, Rasio bayi berakta kelahiran, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK mencapai 100% sesuai dengan target. Namun


II - 6

juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu: Jumlah jaringan komunikasi sebanyak 128 unit dengan target 250 unit, Jumlah surat kabar nasional/lokal sebanyak 11 buah dengan target 12 buah, Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 94,57% dengan target 100%, Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk sebanyak 621 orang dengan target 1.000 orang, dan Kepemilikan KTP sebanyak 693.752 orang dengan target 737.133 orang. Capaian indikator dalam rangka penerapan Elektronik Government telah mencapai target

pencapaiannya.

Hal

ini

mendukung

terwujudnya

Pemerintahan

yang

partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel. Namun demikian jumlah jaringan komunikasi dan surat kabar belum memenuhi target dan perlu ditingkatkan upaya pencapaiannya. Indikator kinerja Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten belum ada data, karena sedang dalam proses pengolahan. Sedangkan Angka Pertumbuhan Penduduk belum tersedia. b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang hanya mencapai 2 kegiatan dari 15 kegiatan yang ditargetkan. Terhadap capaian indikator kinerja ini, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan perlu dikejar pencapaiannya melalui pelaksanaan bimtek maupun diklat. c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 32%, belum mencapai target sebesar 50%. Terhadap capaian indikator kinerja penerapan pengelolaan arsip secara baku ini perlu dikejar pencapaiannya guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD. d. Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja didukung pengendalian dan pengawasan optimal. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah: (1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA, pada periode waktu RPJMD 2010 – 2015, Kabupaten Semarang tidak melakukan penyusunan RPJPD dimana periode RPJPD Kabupaten Semarang adalah tahun 2005 – 2025; (2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, pada tahun 2015 direncanakan akan dilakukan penyusunan RPJMD namun karena adanya regulasi baru bahwa Pilkada dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015 sehingga penyusunan RPJMD dilaksanakan pada tahun 2016; (3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan Perkada dan (4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD, ditetapkan target sebanyak 6 buku yang mana merupakan angka kumulatif, tahun 2015 telah tersusun Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2016, sehingga apabila dihitung secara kumulatif terdapat 6 dokumen RKPD yaitu RKPD 2011, RKPD 2012, RKPD 2013, RKPD 2014, RKPD 2015 dan RKPD 2016.


II - 7

Capaian indikator kinerja tersebut diatas telah mendukung upaya pencapaian Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja didukung pengendalian dan pengawasan optimal. Terhadap capaian indikator kinerja dimaksud perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Indikator kinerja (5) Pertumbuhan ekonomi, (6) PDRB ADHB, (7) PDRB ADHK, (8) PDRB ADHB per kapita, dan (9) PDRB ADHK per kapita diprediksikan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian, untuk mencapai target indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dan PDRB, program kegiatan pembangunan ekonomi maupun infrastruktur harus dilaksanakan secara sinergis dan saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunannya. 6.

Perwujudan iklim usaha yang kondusif, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan pelayanan perijinan terpadu yang mendukung investasi melalui penyederhanaan perijinan. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah: (1) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) mencapai Rp45,437 milyar, belum memenuhi target sebesar Rp401,23 milyar; (2) Lamanya proses perijinan sesuai dengan target yaitu 3 sampai dengan 14 hari; (3) Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN sebesar Rp45,437 milyar, melebihi target sebesar Rp36,48 milyar. Upaya perwujudan iklim usaha yang kondusif melalui arah kebijakan Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja didukung pengendalian dan pengawasan optimal telah dilakukan dengan terlaksananya proses perijinan selama 3 – 14 hari. Namun demikian jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) masih jauh dari targetnya. Terhadap indikator kinerja dimaksud perlu adanya upaya yang strategis yang mendukung percepatan pencapaiannya. b. Tersedianya regulasi yang mendukung investasi. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini secara kumulatif telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu Perda yang mendukung investasi sebanyak 29 dokumen dengan target 26 dokumen, dan Perbup yang mendukung investasi sebanyak 7 dokumen sesuai dengan target. Indikator kinerja tersedianya regulasi yang mendukung investasi telah mencapai targetnya sehingga mampu mendukung upaya perwujudan iklim usaha yang kondusif. c. Penyelenggaraan promosi yang mendukung investasi. Arah kebijakan ini didukung oleh indikator kinerja pameran/ekspo, sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 telah dilaksanakan 1 kali, belum memenuhi target sebanyak 2 kali pameran/ekspo. Dalam rangka mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif, promosi telah dilaksanakan namun belum mencapai targetnya. Terhadap capaian indikator kinerja ini perlu adanya dukungan pemerintah daerah yang lebih baik guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten semarang.


II - 8

d. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk arah kebijakan tersebut, indikator kinerjanya belum dapat diukur saat ini, baru dapat tersusun pada akhir tahun anggaran. 7.

Perwujudan Budaya Tertib, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Arah kebijakan ini didukung oleh indikator kinerja penegakan Perda, sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 telah tertangani sebanyak 134 kasus. Indikator kinerja penegakan perda ikut mendukung dalam pencapaian perwujudan Budaya Tertib. b. Penerapan pelaksanaan regulasi yang sinergis, sederhana dan tertib. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini yaitu: Jumlah pajak daerah sebanyak 11 jenis telah memenuhi target sebanyak 10 jenis, dan Jumlah retribusi daerah sebanyak 22 jenis belum memenuhi target sebanyak 31 jenis. Arah kebijakan penerapan pelaksanaan regulasi yang sinergis, sederhana dan tertib telah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan capaian indikatornya. c. Peningkatan kondisi keamanan, budaya tertib dan sosial masyarakat. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini beberapa telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu: Angka kriminalitas

311 kasus dengan target 535 kasus dan Jumlah demo 9 kegiatan

dengan target 14 kegiatan, hal ini menunjukkan capaian yang positif karena angka kriminalitas dan jumlah demo yang terjadi lebih rendah dari yang diperkirakan. Indikator kinerja lainnya yang telah mencapai target adalah Rasio Siskamling per jumlah desa/kelurahan 14,56% dengan 13,481%, Kegiatan pembinaan politik daerah 6 kegiatan dengan target 2 kegiatan, Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sesuai dengan target 1 kegiatan, Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia

(FPBI)

2

kegiatan

dengan

target

1

kegiatan,

Keselamatan

dan

perlindungan 89,69% melebihi target 75%, sedangkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) direncanakan akan dilaksanakan setelah Triwulan II Tahun 2015. Namun juga terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu: Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebanyak 46% dengan target 86%, Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk sebanyak 77,67% dengan target 104,1%, Cakupan patroli petugas Satpol PP 245 kegiatan dengan target 503 kegiatan, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) 93,28% dengan target 100%, Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran 69% dengan target 100%, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 0,78% dengan target 1,03%, Cakupan pelayanan bencana

kebakaran

0,0000052%

dengan

target

0,0005%,

Angka

sengketa

pengusaha – pekerja per tahun 2,58% dengan target 2,45%. Terhadap capaian indikator kinerja yang belum mencapai targetnya, perlu adanya upaya-upaya nyata, sehingga Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui


II - 9

perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja didukung pengendalian dan pengawasan optimal. d. Penegakan keadilan dan supremasi hukum. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah (1) Terfasilitasinya penanganan perkara peradilan (TUN & Perdata) di tingkat Pertama, Banding dan Kasasi telah terfasilitasi sebanyak 1 perkara dengan target 3 perkara; (2) Advokasi permasalahan hukum terlaksana 6 kegiatan dengan target 10 kegiatan. Terhadap capaian indikator kinerja dimaksud perlu adanya peningkatan sehingga penegakan keadilan dan supremasi hukum di Kabupaten Semarang dapat terwujud. 8.

Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan arah kebijakan: a. Pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan/akses yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini beberapa telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu: Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) 100% melebihi target 70% dan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kend > 40 km/jam) 85% melebihi target 75%. Namun untuk indikator kinerja Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 66%, masih di bawah target 75% dan Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (lebar > 1,5 m) belum mencapai target. Terhadap capaian indikator kinerja yang belum tercapai targetnya perlu didukung upaya pencapaiannya dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata. b. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini beberapa telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu: Jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 9.023 kendaraan dengan target 2.951 kendaraan, Angkutan darat 0,0288% dengan target 0,0185%, Kepemilikan KIR angkutan umum 10.875 kendaraan dengan target 8.120 kendaraan, Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) sesuai target 30 menit. Indikator kinerja Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (dalam hal ini jumlah terminal bis) untuk terminal bis tipe C sesuai dengan target 7 terminal, sedangkan untuk tipe A belum tercapai namun tersedia 1 terminal bis tipe B. Selain itu juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, yaitu: Jumlah arus penumpang angkutan umum sebanyak 3.707.742 orang dengan target 9.416.850 orang, Rasio ijin trayek sebesar 0,000481% dengan target 1,1%, Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,00467% dengan target 0,0052%, Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun sebanyak 3.707.742 orang dengan target 9.416.850 orang, Pemasangan rambu-rambu sebanyak 25 buah dengan target 722 buah.


II - 10

Terhadap capaian indikator kinerja yang belum tercapai dan masih jauh dari target, perlu didukung dengan program/kegiatan serta anggaran yang memadai sehingga peningkatan sarana prasarana transportasi yang mendukung perkembangan sektor perekonomian nantinya dapat terwujud. c. Penyediaan prasarana olah raga, ruang publik dan ruang terbuka hijau, utamanya di perkotaan. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Ruang publik atau taman 35.636,53 m2 melebihi target 30.102 m2. Kondisi ini tentunya mendukung tersedianya prasarana perkotaan yang mampu menciptakan dan mendukung kehidupan sosial masyarakat. d. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang memadai. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih sebanyak 89,75% dengan target 93,64% dan Persentase penduduk berakses air minum sebanyak 82,91% dengan target 89,36%. Kedua indikator kinerja tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja diatas masih perlu ditingkatkan dalam mendukung terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang memadai dan meningkatkan kesehatan masyarakat. e. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan rumah bersanitasi. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini beberapa telah mencapai target, yaitu: Persentase rumah tinggal bersanitasi 76,90% dengan target 62,20% dan Persentase luas permukiman yang tertata 58,74% dengan target 55,21%. Namun juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu: Rasio rumah layak huni 76,48% dengan target 82,54%, Rasio permukiman layak huni 76,48% dengan target 79,68%, Lingkungan permukiman 20.950 Ha dengan target 21.325 Ha, Lingkungan permukiman kumuh 940 Ha dengan target 962 Ha. Capaian indikator pada arah kebijakan peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan rumah bersanitasi masih perlu ditingkatkan sehingga mendukung tercapainya masyarakat sehat dan sejahtera. f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Persentase penanganan sampah 40,48% belum mencapai target sebesar 79,50% dan Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 0,66% telah mencapai target sebesar 0,25%. Capaian

indikator

persentase

penanganan

sampah

belum

mencapai

target

capaiannya, namun rasio tempat pembuangan sampah sudah melebihi target yang ditetapkan. Berkaitan dengan indikator kinerja tersebut perlu adanya upaya penanganan yang lebih optimal sehingga mampu menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. g. Pemenuhan kebutuhan energi listrik. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini rata-rata telah mencapai target yang ditetapkan, seperti: Rasio


II - 11

ketersediaan daya listrik sesuai target 100%, Rumah tangga pengguna listrik sesuai target 99%, dan Kontribusi sektor listrik, gas dan air minum terhadap PDRB Rp241.532.800.000,00 dengan target Rp213.563.700.000,00. Namun terdapat indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 99% dengan target 100%. Capaian indikator pada arah kebijakan pemenuhan kebutuhan energi listrik sebagian besar telah melebihi target yang ditetapkan. Namun persentase rumah tangga yang menggunakan listrik masih kurang 1% pencapaiannya dari seluruh jumlah penduduk. Berkaitan dengan indikator dimaksud, perlu adanya dukungan yang lebih baik. 9.

Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini rata-rata telah mencapai target yang ditetapkan, seperti: Rata rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sesuai dengan target 235 organisasi, Jumlah LSM 17 organisasi melebihi target 11 organisasi, dan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 7,53% melebihi target 5,44%. Sedangkan Partisipasi angkatan kerja perempuan masih di bawah target 0,02% dengan target 30,15%. b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini beberapa telah mencapai target yang ditetapkan, seperti: Rata rata jumlah kelompok binaan PKK 8.903 kelompok melebihi target 8.001 kelompok, Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 47 buah dengan target 40 buah, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 80,95% dengan target 2,17%. Namun juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu: PKK aktif sebesar 50% dengan target 100%, Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan baru mencapai 0,015% dari target 0,03%, Rasio KDRT 0,02% melebihi target 0,015%. Terhadap capaian indikator kinerja yang mash belum mencapai target seperti : PKK aktif, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan KDRT, perlu adanya upaya keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap hak - hak anak melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini Posyandu aktif 50% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dan Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur yang belum dapat dihitung pada Triwulan II dengan target 0,95%.


II - 12

Terhadap arah kebijakan Peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap hak - hak anak melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta, baru dapat diukur melalui pelaksanaan kegiatan Posyandu aktif yang belum tercapai. Diperlukan adanya upaya peningkatan pelaksanaan posyandu aktif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sejak usia balita. 10. Perwujudan

kemandirian

kelembagaan

desa

dan

masyarakat,

dengan

arah

kebijakan: a. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan masyarakat melalui peran serta aktif dalam pembangunan. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sebesar 60% belum mencapai target yang ditetapkan 100%. Peningkatan

terhadap

capaian

indikator

terpenuhinya

sarana

prasarana

perkantoran pemerintahan desa perlu dilakukan guna mendukung terwujudnya kemandirian kelembagaan desa dan masyarakat. b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Pelatihan BUMDes, Pelatihan Manajemen Desa, dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 208 desa. c. Mendorong keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Rp80.000.000,00 belum mencapai target sebesar Rp8.189.839.920,00. Perlu

ditingkatkan keswadayaan masyarakat

dalam

pembangunan,

sehingga

diharapkan dapat mendukung terwujudnya kemandirian kelembagaan desa dan masyarakat. 11. Perwujudan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penerapan teknologi tepat guna dan pemanfaatan jejaring kerjasama dengan tetap menjaga kelestariannya. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Rp22.811.120.000,00

telah

melebihi

target

yang

ditetapkan

Rp19.754.500.000,00. Capaian indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun perlu tetap ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. b. Pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Pertambangan tanpa ijin sebanyak 7 unit belum mencapai target 0 unit, Cakupan pantauan pencemaran status mutu air dengan target 45 titik, pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 9 titik namun akan dilaksanakan setelah Triwulan II Tahun 2015.


II - 13

Upaya pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan alam belum optimal dan perlu ditingkatkan, yaitu melalui capaian indikator pertambangan tanpa ijin, dan cakupan pantauan pencemaran status mutu air. c. Peningkatan konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat. Arah kebijakan ini didukung oleh indikator kinerja Cakupan penghijauan wilayah rawan

longsor

dan

sumber

mata air,

sumur

resapan

dan

biopori

belum

dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2015. Terhadap indikator kinerja tersebut perlu upaya percepatan pencapaian indikator kinerja karena sampai dengan triwulan II belum dilaksanakan. d. Pengendalian

pemanfaatan

lahan

dengan

memperhatikan

pengelolaan

lingkungan hidup sesuai dengan RTRW dan RDTR. Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 yang mendukung arah kebijakan ini adalah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL 48 pelaku usaha belum mencapai target sebanyak 52 pelaku usaha dan Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH penegakan hukum lingkungan sebanyak 4 kasus di bawah target 50 kasus. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut, perlu adanya upaya peningkatan kinerja dalam rangka mencapai target pengendalian pemanfaatan lahan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan RTRW dan RDTR. Untuk lebih jelasnya indikator keberhasilan untuk setiap prioritas pembangunan adalah sebagaimana Tabel 2.1. berikut ini:


II - 14

Tabel 2.1. Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan dan Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Semarang sampai dengan Tiwulan II Tahun 2015 PRIORITAS PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

INDIKATOR 2015

Perwujudan masyarakat sehat

Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Jamkesmas/BPJS • RSUD Ungaran • RSUD Ambarawa - Jamkesda • RSUD Ungaran • RSUD Ambarawa Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Prosentase Penduduk miskin Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Peningkatan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan


II - 15

SATUAN

CAPAIAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2015

%

KONDISI AKHIR (TARGET) TAHUN 2015

%

286 pasien 1.576 pasien -

17,05 31.673 pasien 40.282 pasien 4,78 804 pasien 3.748 pasien 93,57

% Per 1000 balita Per 1000 penduduk

23,11 0,13

6,43 22 0,38

Per 1000 penduduk

0,004

0,004

Per 1000 penduduk Per 1000 penduduk

0,35 0,4

0,24 0,31

%

100

100

%

48,73

95

%

akhir tahun

100

%

100

100

%

13,42

70

17.515 pasien 33.870 pasien %

PRIORITAS PEMBANGUNAN


Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat, usaha kesehatan sekolah (UKS), dan usaha kesehatan kerja (Ukesja) Peningkatan kesehatan ibu dan anak

Perwujudan norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;

Perwujudan masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing

Peningkatan sarana prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan


INDIKATOR 2015 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Jumlah Pembinaan Kantin Sehat Sekolah Kantin Sekolah Sehat Penyuluhan PHBS Angka Harapan Hidup*) Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kematian Balita Persentase balita gizi buruk Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Keluarga Pra KS dan KS1 Cakupan peserta KB aktif Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Ruang kelas SD/MI sesuai standar Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

II - 16

%

CAPAIAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2015 100

KONDISI AKHIR (TARGET) TAHUN 2015 100

% % % SD

51,22 136,84 28,94 -

92 136,84 28,94 10

sekolah kader

26

19 20

tahun Per 1000 KH Per 100.000 KH Per 1000 KH % orang % %

72,5 8 102 5 0,11 3,22 110 22,1 dan 23,2

%

85 kasus 13 kasus 92 kasus 0,02 3,37 89,23 dihitung awal tahun 2016 83,13

% % % % % % unit orang

0,75 0,28 0,15 91,18 97,41 97,98 1.115 139.266

0,8 0,31 0,15 90 90 41 1.114 100.000

Judul eksemplar

38.786 73.970

30.817 67.731

SATUAN

82,67


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Perwujudan sekolah kejuruan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki perilaku kewirausahaan melalui pelatihan/kursus ketrampilan Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal


SATUAN

CAPAIAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2015

KONDISI AKHIR (TARGET) TAHUN 2015

% % %

73,76 90,37 97,66

61 94 98

% % % buah

60,83 60,49 38,51 38

84 86 89 38

Rasio penduduk yang bekerja

%

37,36

52,2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pencari kerja yang ditempatkan Angka Partisipasi PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

% % %

49,11 60,71 47,18

87,25 21,25 40,92

% % %

95,15 81,8 40,1

95,13 81,84 40,1

% % %

105 96 58,64

104,98 96,04 52,91

% % %

100 99,99 99,96

99,98 99,65 99,05

% % %

0,1 0,41 0,75

0,11 0,21 0,7

INDIKATOR 2015 Guru yang berpendidikan S1/D-IV - TK/RA, SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Guru bersertifikat pendidik - SD - SMP - SMA/SMK Jumlah Sekolah kejuruan yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri

II - 17


Perwujudan kedaulatan pangan


Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian


%

CAPAIAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2015 91,66


%

75,11

69

% buah buah Keg; lok; orang cabang buah buah Group buah kali

99,97 21 154 18 34 1.173 1 2.410 1 34

99,98 18 150 12; 13; 300 32 1.500 1 1.200 1 10

buah

5

5

lokasi

85

34

Kw/Ha

58,99 Kw/Ha

55,65

Rp. (Juta)

1.487.593,53

1.431.501,70

Rp. (Juta)

183.123,87

183.901,50

% skor Buah % Rp. (Juta)

147,65 189.090,91

166,81 90 3 27,6 99.380,80

ton ton

1694,564 216,935

3.921,00 1.270,30

INDIKATOR 2015

SATUAN

Angka Melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Melek Huruf usia > 15 th Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Ketersediaan pangan utama Pola pangan harapan Regulasi ketahanan pangan Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Produksi perikanan Produksi perikanan tangkap

II - 18



Perwujudan diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata Peningkatan kelembagaan dan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran; Perwujudan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan pangan local Perwujudan kemandirian ekonomi yang berdaya saing

Peningkatan kewirausahaan dan jaringan usaha bagi UMKM dan koperasi berdasarkan klaster


INDIKATOR 2015 Konsumsi ikan Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Jumlah agrobisnis Jumlah agroindustri Jumlah agrowisata Cakupan binaan kelompok tani Cakupan binaan kelompok nelayan Kreasi Pangan lokal Festival Pangan Bertambahnya jumlah koperasi Persentase koperasi aktif. Peningkatan koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Terbinanya pelaku UMKM Jumlah BPR/LKM Kontribusi sektor Lemb. Keu, Jasa dan Persewaan terhadap PDRB Usaha mikro dan kecil Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Pertumbuhan industri Cakupan bina kelompok pengrajin Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengembangan klaster bisnis

II - 19

Kg/kapita Rp. (Juta)

CAPAIAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2015 15,33 36.415,15

KONDISI AKHIR (TARGET) TAHUN 2015 18,4 34.279,80

buah buah buah %

5 12 40 14

6 1 4 9,39

kelp

40

40

kali kali unit % Unit Org Org Unit Rp. (Juta)

611 63,33 387 63.146 10.740 263 942.589,94

5 5 721 92,3 608 26.771 7.569 975 892.262,80

% US $ 000 %

17 98.781,95 100

28,3 265.317,99 89

Rp. (Juta)

8.362.721,63

6.768.358,40

% % org

2,27 25,7 25

9,04 56 25

UKM

20

50

UKM

-

50

SATUAN


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap sumber daya lokal; Penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan industri kreatif berbahan baku lokal yang berwawasan lingkungan

Peningkatan kualitas destinasi wisata dan desa wisata yang berbasis masyarakat dan budaya local

Perwujudan pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel

Penerapan Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)


INDIKATOR 2015 Perencanaan Kawasan Industri Fasilitasi bagi IKM dalam pemanfaatan sumber daya Sosialisasi E-Commerce Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Hilir Penerapan SNI Kunjungan wisata Jumlah, kelas dan jenis restoran Jumlah, kelas dan jenis penginapan/hotel Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi) Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web Site milik pemerintah daerah Sistem informasi Manajemen Pemda Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Rasio pasangan ber-akte Nikah Rasio bayi berakte kelahiran Kepemilikan KTP Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Angka Pertumbuhan Penduduk

II - 20

KI

CAPAIAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2015 -


IKM

60

80

paket Pelaku usaha

1 -

1 20

IKM Orang unit hotel

1.305.100 200

2 1.305.100 200 240

Rp. (Juta)

4.189.859,55

3.080.587,60

unit buah buah Sub domain buah paket

128 11 11 69 13 1

250 12 9 40 12 1

%

94,57

100

orang

621

1.000

% % orang %

81 100 693.752 100

60 100 737.133 100

% %

100 -

100 1,3

SATUAN

240



Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja didukung pengendalian dan pengawasan optimal.

Perwujudan iklim usaha yang kondusif

Peningkatan pelayanan perizinan terpadu yang mendukung investasi melalui penyederhanaan perijinan

Tersedianya regulasi yang mendukung investasi Penyelenggaraan promosi yang mendukung investasi.


dokumen dokumen Kegiatan


KONDISI AKHIR (TARGET) TAHUN 2015 6 3 15

%

32%/20 desa

50

buku

-

1

buku

-

1

buku

1

6

buku

1

6

% Rp. (Juta) Rp. (Juta) Rp Rp bh

24

6,1 18.907.935,00 7.222.358,40 20.220.939,00 7.018.290,50 16

Rp. milyar

45,437

401,23

hari Rp. milyar

3 s.d 14 45,437

3 s.d. 14 36,48

dok dok kl

29 7 1

26 7 2

INDIKATOR 2015

SATUAN

Buku Kabupaten Dalam Angka Buku PDRB Kabupaten Kegiatan peningkatan SDM pengelola kersipan Penerapan pengelolaan arsip secara baku Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA Tersedianya dokumen perencaaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHB PDRB ADHK PDRB ADHB per kapita PDRB ADHK per kapita Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Lama proses perijinan Kenaikan/penurunan nilai Realisasi PMDN Perda yang mendukung investasi Perbup yang mendukung investasi Pameran / ekspo

II - 21


Perwujudan budaya tertib

%

CAPAIAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2015 -


Ha Ha Ha (Perkotaan) Ha Ha kasus Jenis Jenis %

134 11 22 46

44,325 1.925 0,12 4.000 8.824,50 184 10 31 86

%

77,67

104,1

%

14,56

13,481

kasus kegiatan Kegiatan Kegiatan

311 9 6 1

535 14 2 1

Kegiatan %

245 93,28

503 100

%

69

100

%

0,78

1,03

%

0,0000052

0,0005


INDIKATOR 2015

SATUAN

Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Luas wilayah produktif Luas Wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Penegakan Perda Jumlah pajak daerah Jumlah retribusi daerah Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk Rasio Siskamling per jumlah desa/kelurahan Angka kriminalitas Jumlah demo Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Penerapan pelaksanaan regulasi yang sinergis, sederhana dan tertib Peningkatan kondisi keamanan, budaya tertib dan sosial masyarakat


II - 22



Penegakan keadilan dan supremasi hukum

Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Pembangunan infrastruktur jalan , terutama jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan/akses yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi


Kegiatan

2

1

%

2,58

2,45

% perkara

89,69 1

75 3

keg %

6 66

10 75

%

100

70

%

85

75

%

1

29,35

orang

3.707.742

9.416.850

% kendaraan terminal %

0,000481 9.023 1 tipe B 7 tipe C 0,00467

1,1 2.951 1 tipe A 7 tipe C 0,0052

orang ton Orang Ton %

3.707.742 3.707.742 0,0288

9.416.850 242,109 9.416.850 242,109 0,0185

SATUAN

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Keselamatan dan perlindungan Terfasilitasinya penanganan perkara peradilan (TUN & Perdata) di tingkat Pertama, Banding & Kasasi Advokasi permasalahan hukum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kend> 40 km/jam) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (lebar > 1,5 m) Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun Angkutan Darat


Kegiatan


INDIKATOR 2015

II - 23



Penyediaan prasarana olahraga, ruang publik dan ruang terbuka hijau utamanya di perkotaan Penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang memadai;

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan rumah bersanitasi;

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; Pemenuhan kebutuhan energi listrik;

Pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan.

KONDISI AKHIR (TARGET) TAHUN 2015 8.120 30

Buah unit m2 m2 %

25 1 5.016.142 35.636,53 89,75

722 1 5.016.142 30.102 93,64

%

82,91

89,36

% % % Ha Ha %

76,90 76,48 76,48 20.950 940 58,74

62,20 82,54 79,68 21.325 962 55,21

% %

40,48 0,66

79,5 0,25

% %

100 99

100 100

% Rp. (Juta)

99 241.532,80

99 213.563,70

paket Tenda UKM Kendaraan KUMKM lembaga

1 30 -

1 50 3 60 2

SATUAN

Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Pemasangan rambu-rambu Prasarana OR RTH Ruang publik atau taman Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase penduduk berakses air minum Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Lingkungan permukiman Lingkungan permukiman kumuh Persentase luas permukiman yang tertata Persentase penanganan sampah Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik Kontribusi sektor listrik, gas dan air minum terhadap PDRB Sosialisasi E-Commerce Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga


kendaraan Menit

CAPAIAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2015 10.875 30

INDIKATOR 2015

II - 24



Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;

Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender

Peningkatan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup;

Peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta;


Event



pasar Lahan Shelter

1 -

2 3.000 m2 100

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

%

37,83

70,39

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdaya-an masyarakat (LPM) Jumlah LSM Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi angkatan kerja perempuan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK PKK aktif Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Posyandu aktif

%

39,74

70,39

%

75,00

65,35

Org

235

235

Org %

17 7,53

11 5,44

% Klmpk % % %

0,02 8.903 50 0,02 0,015

30,15 8.001 100 0,015 0,03

Buah

47

40

%

80,95

2,17

%

50

100

%

-

0,95

INDIKATOR 2015

SATUAN

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah unggulan daerah Pembangunan pasar Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan Asongan

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

II - 25

PRIORITAS PEMBANGUNAN Perwujudan kemandirian kelembagaan desa dan masyarakat.

Perwujudan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan masyarakat melalui peran serta aktif dalam pembangunan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Mendorong keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penerapan teknologi tepat guna dan pemanfaatan jejaring kerjasama dengan tetap menjaga kelestariannya Pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan; Peningkatan konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat;

Pengendalian pemanfaatan lahan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan RTRW dan RDTR.


%



desa desa desa Rp

208 208 208 80.000.000

208 208 208 8.189.839.920

Rp. (Juta)

22.811,12

19.754,50

unit Titik

7 -

0 45

Ha

-

70

lokasi titik Pelaku Usaha

48

42 665 52

Kasus

4

50

INDIKATOR 2015

SATUAN

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Pelatihan BUMDes Pelatihan Manajemen Desa Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Pertambangan tanpa ijin Cakupan Pantauan Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air: - Sumur resapan - biopori Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Penegakan hukum lingkungan

II - 26

BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2015

Recommend Documents