BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sijunjung memberikan

gambaran tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Sijunjung periode yang lalu secara umum. Gambaran umum merupakan pijakan awal penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya melalui pemetaan secara obyektif kondisi daerah dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan

pembangunan

daerah

yang

dilakukan

selama

ini

dan

mengindetifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan dalam mendorong pencapaian target kinerja daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Pembangunan daerah bertumpu pada kondisi kewilayahan daerah, aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan

yang

mutlak

diperhatikan

sebagai

ruang

dan

subyek

pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sijunjung dalam pembangunan kedepannya.

2.1.1.1. Karekteristik Wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis posisi astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada 0o 18’ 43” Lintang Selatan (LS) sampai dengan 1o 41’ 46” Lintang Selatan (LS) dan dari 100o 37’ 40” Bujur Timur (BT) sampai dengan 101o 30’ 52” Bujur Timur (BT). Posisi Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Mengingat letaknya di persimpangan jalur tersebut Kabupaten Sijunjung merupakan jalur ekonomi dan jalur pariwisata yang sangat strategis.

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -1

Luas wilayah Kabupaten Sijunjung telah mengalami tiga kali perubahan sejak terbentuk pada tanggal 18 Februari 1949 melalui Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Barat Nomor: SK/9/GN/IST dan diperkuat oleh Undang-Undang No.12 Tahun 1956. Perubahan terakhir terjadi ketika dilakukannya pembentukan Kabupaten Dharmasraya melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 dimana wilayahnya merupakan 49 persen dari wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sehingga luas wilayahnya sekarang menjadi 313.080 ha. Luas tersebut setara dengan 7,40% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kabupaten nomor dua terkecil di Provinsi Sumatra Barat. Secara administratif Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 61 (enam puluh satu) nagari/desa, dengan batas-batas administrasi adalah sebagai berikut: a) Sebelah utara dengan Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota dan Kab. Kampar, Provinsi Riau . b) Sebelah timur dengan Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau. c) Sebelah selatan dengan Kab. Dhamasraya, dan d) Sebelah barat dengan Kab. Solok dan Kota Sawahlunto. Untuk melihat gambaran posisi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung


II -2

Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sijunjung

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kecamatan

Luas Wilayah (Ha)

Kamang Baru Tanjung Gadang Sijunjung Lubuk Tarok IV Nagari Kupitan Koto VII Sumpur Kudus Jumlah

88.773 50.628 56.252 19.195 12.519 6,971 13.614 65.168 313.080

Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%) 28,35 16,17 17,.97 6,14 3,99 2,23 4,34 20,81 100,00

Jumlah Nagari/Desa 11 9 9 6 5 4 6 11 61

Sumber : RTRW Kab. Sijunjung 2011-2031

2.1.1.2. Topografi Wilayah Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki ciri yang berbukit-bukit, terletak pada ketinggian antara 100 sampai 1.250 m di atas permukaan laut. Secara umum, luasan terbesar Kabupaten Sijunjung berada pada: a.

Ketinggian <100 mdpl hanya seluas 2.691 Ha (0,86%) terdapat di Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Koto VII, dan Kecamatan Sijunjung.

b.

Ketinggian 100-200 meter dari permukaan laut dengan perkiraan 79.257 Ha (25,32%) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Tanjung Gadang.

c.

Ketinggian 200-300 mdpl seluas 65.163 Ha( 20,9%) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Koto VII

d.

Ketinggian 300-400 mdpl seluas 53.719 ha (17,15%) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamatan Koto VII

e.

Ketinggian 400-500 mdpl seluas 43.553 (13,91%) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamtan Koto VII


II -3

f.

Ketinggian 500-600 mdpl seluas 27.482 Ha (8,78%) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamtan Koto VII

g.

Ketinggian 600-700 mdpl seluas 18.016 Ha (5,76 %) tersebar pada seluruh wilayah kecamatan kecuali di Kecamatan Kupitan

h.

Ketinggian 700-800 mdpl seluas 10.285 Ha (3,29%) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung.

i.

ketinggian >800 mdpl seluas 12.914 Ha (4,12%) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung. Ketinggian 1.250 mdpl hanya berada pada Kecamatan Sumpur Kudus.

2.1.1.3. Kondisi Geologi dan Kerawanan Bencana Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang dipenuhi perbukitan dengan lembah yang masih curam. Secara geologi, Kabupaten Sijunjung didominasi oleh jenis bebatuan Batu Apung Tufa (76.549 Ha atau 24,45%), Batu Andesit Campur Tufa (61,833 Ha atau 19,75%), Batu Sabah campur Kwarsa (60.880 Ha atau 19,44%), Batu Napal dan Lempung(36.850 atau 11,77%), Batu Napal Gamping (34.640 atau 11,06%), Batu Sabah campur Batu Gamping (24,405 atau 7,8%), serta beberapa jenis batuan lainnya dalam jumlah yang relatif kecil. Keadaan yang demikian menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor (land slide), gerakan tanah runtuh atau gerakan tanah merayap.

2.1.1.4. Kondisi Klimatologi Karakteristik iklim Kabupaten Sijunjung termasuk beriklim tropis. Daerah ini beriklim tipe B yaitu daerah bayangan hujan (penerima curah hujan lebih kecil) karena berada di lereng timur Bukit Barisan. Perubahan iklim global (global climate change) kelihatannya juga dirasakan oleh Kabupaten Sijunjung. Intensitas curah hujan dan rentang suhu cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan seringnya terjadi cuaca ekstrem di mana ketika musim hujan intensitas curah hujan cenderung tinggi dan ketika musim kemarau suhu udara juga semakin panas. Bulan yang mengalami curah hujan tertinggi juga mengalami pergeseran, dimana pada tahun 2010 dan 2011 curah hujan tertinggi RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -4

terjadi pada bulan April, pada tahun 2012 bergeser ke bulan November. Perkembangan iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2012, dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.2 Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2010- 2012 Indikator Curah hujan rata-rata/bulan (mm) Jumlah hari hujan rata-rata (hari) Curah hujan tertinggi (mm) Daerah curah hujan tertinggi (mm/bulan)

2010

2011

242,66

223,98

210,75

12,60

12,35

12,28

370,00 (April)

341,40 (April) Sungai Langsek (467 mm) 210 - 330 C

335,20 (April) Sungai Langsek (467 mm) 210 - 330 C

Sungai Langsek (448 mm)

Suhu

2012

210 - 320 C

Sumber : Sijunjung Dalam Angka 2011, 2012, 2013

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologi di Kabupaten Sijunjung sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah perbedaan iklim, topografi dan struktur geologi. Keadaan hidrologi tersebut dapat dibedakan menjadi : 1. Air permukaan menurut letaknya dapat dibedakan menjadi; a. Air yang mengalir, yaitu yang mengalir di Batang Ombilin, Batang Sukam, Batang Sumpur, Batang Kuantan, Batang Palangki, dan lainnya. b. Air yang menggenang di telaga/bendungan hampir terdapat di seluruh wilayah kecamatan. 2. Air tanah, yaitu jebakan air yang menurut letaknya dapat dibedakan menjadi: a. Confined Aquifer, merupakan air tanah tertekan yang berada di antara dua lapisan kedap air, pada umumnya merupakan air tanah dalam bersifat lebih stabil. b. Uncofined Aquifer, merupakan air tanah tidak tertekan yang berada pada zone jenuh air, merupakan air tanah dangkal dan sangat tergantung pada musim, sehingga air tanah jenis ini relatif stabil. Air tanah tersebut, apabila keluar akan membentuk mata air. Untuk Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa mata air yang tersebar di setiap kecamatan.


II -5

2.1.1.6. Jenis Tanah Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sijunjung memiliki 6 (enam) jenis tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah tersebut adalah: 1. Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan arganiknya rendah, reaksi tanah asam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempuyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi. Luasan jenis tanah ini adalah ± 443 Ha (0,15%) hanya terdapat di Kecamatan Kamang Baru 2. Jenis tanah andosol yaitu jenis tanah yang berwarna hitam kelam, sangat sarang, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, silika, alumina, atau hidroxida besi. Tanah jenis ini sangat gembur dan memilki Ph antara 4,56. Luasan tanah jenis ini hanya terdapat di Kecamatan IV Nagari, Koto VII, Kupitan, Sijunjung dan Sumpur Kudus dengan jumlah luasan 21.352 Ha (6,82%) dari luas wilayah kabupaten 3. Jenis tanah Glei Humus yatu jenis tanah yang pada umumnya mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam, lekat jika basah dan keras jika kering

serta mengandung bahan

organik lebih dari 3% sehingga Ph nya sedikit asam sampai netral , tingkat kesunburannya sedang dengan derajat kejenuhan basa lebih dari 60%. Luasan tanah jenis ini lebih kurang 45.555 Ha(14,55%) dari luas wilayah yang ada. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sijunjung, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang dan yang terbesar luasannya di Kecamatan Kamang Baru 4. Jenis tanah Kambisol yaitu jenis tanah yang sedikit mengalami pelapukan dengan bahan induk bertekstur pasir sangat halus 145.481 (45,45%). Jenis tanah ini terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Tanjung Gadang. 5. Jenis tanah Latosol yaitu tanah yang telah mengalami pelapukan intensif dan perkembangan tanah lanjut sehingga terjadi pengurangan unsur basa, bahan organik dan silika, dan rata-rata berwarna merah. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan IV Nagari, Kamang Baru, Lubuk Tarok, Sijunjung, dan Tanjung


II -6

Gadang dengan jumlah luasan keseluruhan 23.124 Ha (7,38%) dari luas wilayah kabupaten. 6. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm,tektur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur dibagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5%, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4 – 4,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang baik, sifat kimia tidak mantap karena stabilitas agregatifnya kurang, sehingga mudah terjadi erosi. Produktifitas tanah ini rendah sampai sedang tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Jenis tanah ini luasannya mencapai ± 77.125 Ha (24,64%) hampir terdapat di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil di Kecamatan Tanjung Gadang.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2012 di dominasi oleh hutan dengan luas sebesar 51,03% dan ikuti oleh perkebunan rakyat dengan luas lahan sebesar 23,21% serta tanah kering dengan luas sebesar 10,00% dari total luas Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung belum dapat dioptimalkan karena didominasi oleh kawasan hutan dan tanah kering. Hal ini perlu adanya arah dan kebijakan

pembangunan

untuk

mengantisipasi

pesatnya

dinamika

perkembangan dan pertumbuhan daerah yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya. Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2012 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


II -7

Gambar 2.2 Grafik Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 (ha) 3.92% 10.00%

3.63%

6.12%

1.57% 0.19% 0.28% 0.01% 0.01% 0.03%

23.21%

Hutan Perkebunan Rakyat Tanah Kering Semak Kebun Campuran

51.03%

Sawah Permukiman Tanah Terbuka Pertambangan Industri Perairan Darat Lainnya

Sumber: Sijunjung dalam Angka, 2013

2.1.1.8. Potensi Sumber Daya Alam dan Pengembangan Wilayah A. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Sijunjung memiliki potensi sumberdaya alam yang perlu dikembangkan, sehingga mempunyai nilai tambah bagi daerah. Potensi sumber daya alam tersebut adalah sebagai berikut : 1) Sektor Perkebunan Berdasarkan analisa GIS yang dilakukan, luas lahan perkebunan yang dikelola secara intensif/perkebunan besar/plasma di Kabupaten Sijunjung adalah 5.123 ha (1.6% dari luas Kabupaten) dan 120.357 Ha ( 38.44%) dari total luas wilayah Kabupaten merupakan kebun campuran. Komoditas perkebunan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah karet, kelapa sawit dan kakao (coklat). Sesuai data dari Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, produksi kakao Sijunjung mencapai 581,53 ton setiap tahun, karet sebesar 62.164 ton serta kelapa sawit sebesar 51.702 ton setiap tahun atau 7% dari produksi kelapa sawit Sumatera Barat. Produksi kelapa sawit dan karet tertinggi berada di Kecamatan Kamang Baru yaitu sebesar 51.372 ton untuk kelapa sawit atau 99,36% produksi di Kabupaten Sijunjung dan 19.035,2 ton untuk karet atau 30,6% dari produksi kabupaten.


II -8

2) Sektor Pertambangan Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah yang kaya akan hasil pertambangan terutama, batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya seperti emas, sirtu dan tanah urug. Namun, potensi besar tersebut masih belum di ekploitasi secara optimal, indikasinya dapat dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan dari batubara dan sirtukil cenderung fluktuasi. Sedangkan kegiatan penambangan emas dilakukan oleh individu dengan status kepemilikan tanah pertambangan berupa milik sendiri, sewa dan termasuk wilayah sungai.

Penambangan dengan status individu ini

(berizin/tidak berizin) dilakukan di beberapa tempat dengan sistem tambang terbuka sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan pada satu daerah terlihat luas. Disamping potensi yang ada menurut hasil survey geologi yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Kabupaten Sijunjung memiliki cadangan gas dan minyak bumi yang cukup besar.

3) Sektor Pariwisata Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial. Potensi wisata tersebut meliputi potensi wisata alam, budaya dan wisata buatan yang tersebar di beberapa kecamatan. Sebagai daerah tujuan wisata dalam wilayah provinsi, Sijunjung termasuk dalam DPP V destinasi wisata Sumatera Barat yang meliputi wisata alam, wisata budaya/sejarah, dan wisata buatan yang sudah dapat dijangkau dari segala penjuru dan didukung prasarana jalan yang memadai. Beberapa potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.3 Potensi Wisata Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Kecamatan Kamang Baru

Tanjung Gadang Sijunjung

Nama Objek Wahana Wisata Murai Tujuah Basanggik Danau Batang Karing Panorama Bukik Sabalah Ngalau Pandam Ngalau Loguang Pemandian Aie Angek Ngalau Palukahan Arung Jeram


Jenis

Lokasi

Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Minat Khusus

Kamang Baru Aie Amo Batang Karing Pandam Pandam Aie Angek Aie Angek Silokek Batang Kuantan II -9

Kecamatan

Lubuk Tarok

IV Nagari Kupitan

Koto VII Sumpur Kudus

Nama Objek Ngalau Cigak Bersafar Perkampungan Adat Ngalau Solok Ambah Ngalau Talago Batu Ajuang Kerajaan Jambu Lipo Rumah Gadang 13 Ruang Aia Tajun Buluah Kasok Tabek Silacan Goa Bukik Panjang Lobang Japang Pemandian Aia Angek Rumah Gadang Piliang Tabek Gadang Makam Syekh Burhanudin Lubuk Pandakian Air Terjun Koto Salo Ngalau Sisawah Makam Rajo Ibadat Monumen Sejarah PDRI Lubuk Hijau

Jenis Alam Budaya Budaya Alam Alam Alam Budaya Budaya Alam Alam Alam Alam Alam Budaya Alam Alam Alam Alam Alam Budaya Budaya Alam

Lokasi Silokek Calau Ma Sijunjung Pdg Ranah Sijunjung Solok Ambah Silokek Batu Ajuang Jambu Lipo Lubuk Tarok Taratak Ranah Tibarau Kampung Baru Padang Sibusuak Padang Sibusuak Padang Sibusuak Padang Lawas Aur Gading Sumpur Kudus Koto Salo Sisawah Sumpur Kudus Sumpur Kudus Sumpur Kudus


B. Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 20112031 terbagi 8 (delapan) kawasan untuk kepentingan lahan budidaya adalah sebagai berikut : 1) Kawasan peruntukan hutan produksi Pengembangan kawasan hutan produksi hingga tahun 2031 seluas 16.438 ha dari luas yang ada sekarang seluas 30.615 ha. Pengembangan hutan produksi tersebut tersebar ke-8 kecamatan, dengan luas yang paling besar Kecamatan Sijunjung seluas 7.660 ha dan paling sedikit Kecamatan Sumpur Kudus seluas 521 ha. 2) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Untuk pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dialokasikan seluas 12.303 Ha terutama di Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Sijunjung,

wilayah bagian

bawah Kecamatan Sumpur Kudus. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -10

3) Kawasan peruntukan perkebunan Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk perkebunan karet dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, dan di sebagian Kecamatan Sijunjung. Sedangkan untuk perkebunan sawit lahan yang sesuai di Kecamatan Kamang Baru dan Lubuk Tarok dan untuk perkebunan kakao dapat ditanam seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, dan Kecamatan Lubuk Tarok. Sementara itu, pengembangan tanaman holtikultura, terutama manggis dapat ditanam di seluruh wilayah kecamatan dengan sentra di Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok. 4) Kawasan peruntukan perternakan Pengembangan kawasan pertenakan diarahkan antara lain : a) pengembangan budi daya ternak besar secara wilayah di arahkan di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Sijunjung dengan Kecamatan IV Nagari sebagai sentranya, b) pengembangan budi daya ternak unggas diarahkan di Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Sijunjung dengan Kecamatan Koto VII sebagai sentranya, dan c) pengembangan budidaya ternak kecil (kambing/domba) diarahkan di seluruh wilayah kecamatan dengan sentranya di Kecamatan Tanjung Gadang. 5) Kawasan peruntukan pertambangan Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan hampir semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, hal ini disebabkan karena ke-8 kecamatan

memiliki

bahan

pertambangan

yang

berpotensi

untuk

dieksploitasi. 6) Kawasan peruntukan perindustrian Pengembangan kawasan perindustrian untuk Kabupaten Sijunjung adalah Muaro Bodi (Kecamatan IV Nagari) dan Kiliran Jao (Kecamatan Kamang Baru). Kedua lokasi tersebut terletak posisi yang strategis dan sangat mudah dijangkau oleh petani dalam menyalur hasil pertaniannya. 7) Kawasan peruntukan pariwisata Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan pada Kawasan Wisata MUSIDUGA (Muaro, Silokek Durian Gadang) di Kecamatan Sijunjung, Wahana Wisata Telabang Sakti di Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -11

Baru, Ngalau Loguang di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung, dan objek wisata lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata sejarah Makam Syekh Abdul Wahab di Calau Muaro, Rajo Ibadat di Kecamatan Sumpur Kudus, wisata sejarah Rajo Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang di Kecamatan Lubuk Tarok. 8) Kawasan peruntukan permukiman Pengembangan kawasan permukiman yang memiliki perumahan perkotaan diarahkan di Muaro Sijunjung (Kecamatan Sijunjung), Palangki (Kecamatan IV Nagari), Tanjung Ampalu (Kecamatan Koto VII), Kamang, dan Sei Tambang (Kecamatan Kamang Baru).

2.1.2. Aspek Demografi 2.1.2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, hal ini dapat dilihat jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 185.937 jiwa naik menjadi 207.474 pada tahun 2012 atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80%. Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sijunjung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,55% dan terendah adalah Kecamatan Kecamatan Lubuk Tarok dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,01%. Selain itu, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata, jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2012 berada di Kecamatan Kamang Baru yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan jumlah 42.959 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Kupitan dengan jumlah penduduk 12.829 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 20082012 dapat dilihat tabel berikut ini:


II -12

Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2012 Jumlah Penduduk (jiwa) No.

Kecamatan 2008

1 2 3 4 5 6 7 8

Kamang Baru Tanjung Gadang Sijunjung Lubuk Tarok IV Nagari Kupitan Koto VII Sumpur Kudus Total

2009

39.111 40.235 22.206 22.506 32.026 32.424 13.781 13.933 13.240 13.629 12.113 12.317 31.436 32.151 22.024 22.437 185.937 189.632

2010*) 41.375 22.868 41.030 14.125 14 .065 12.540 14.065 32.851 201.823

2011

2012

42. 422 42. 959 23. 142 23. 292 41. 611 42. 019 14. 333 14. 345 14. 438 14. 631 12. 729 12. 829 33. 522 33. 861 23 .345 23. 538 205.542 207.474

Rata-rata Pertumbuhan (%) 2,38 1,20 7,55 1,01 2,53 1,45 1,88 1,68 2,80

*) Hasil sensus penduduk Sumber: Sijunjung dalam Angka, 2013

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung tahun 2012, kepadatan penduduk bruto Kabupaten Sijunjung sebesar 66 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk bruto terbesar terdapat di Kecamatan Koto VII (235Jiwa/Km2), kemudian Kecamatan Kupitan yaitu 157 jiwa/Km2. Sedangkan untuk kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Sumpur Kudus yaitu 41 jiwa/Km2 dan diikuti oleh Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Tanjung Gadang sebanyak 51 jiwa/Km2. Belum meratanya sebaran penduduk disebabkan adalah kondisi geografis dan topografi daerah yang berbukit-bukit. Kepadatan penduduk Kabupaten Sijunjung tahun 2012 per luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2012

No

Kecamatan

1 Kamang Baru 2 Tanjung Gadang 3 Sijunjung 4 Lubuk Tarok 5 Kupitan 6 IV Nagari 7 Koto VII 8 Sumpur Kudus Jumlah

Luas Wilayah (km) 837,80 459,79 748,00 187,60 82,01 96,30 143,90 575,40 3.130,80

Jumlah Penduduk (jiwa) 42. 959 23. 292 42. 019 14. 345 14. 631 12. 829 33. 861 23. 538 207.474

Kepadatan Bruto (jiwa/km2) 51 51 56 76 156 152 235 41 66



II -13

2.1.2.2 Penduduk Miskin Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang paling rumit yang dihadapi setiap negara sedang

berkembang. Hal ini disebabkan, karena

kemiskinan berkaitan dengan berbagai variabel ekonomi dan non ekonomi, maka upaya untuk mengurangi kemiskinan pun menjadi tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Secara data dan fakta sampai saat ini, penurunan jumlah penduduk miskin telah menunjukkan hasil cukup memuaskan. Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sijunjung periode 2008-2012 mengalami penurunan dari 21.900 orang pada tahun 2008 berkurang menjadi 18.300 orang pada tahun 2012, sedangkan secara persetasenya dari 11,51 % pada tahun 2008 menjadi 8,80 % pada tahun 2012. Untuk melihat perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012, dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.6 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin periode 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Penduduk Miskin 21.900 18.950 21.100 20.300 18.300

Persetase Penduduk Miskin 11.51 9,80 10,45 9,94 8,80

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2013

Perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 20082010 dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan persentase penduduk miskin Kabupaten Sijunjung secara rata-rata nasional berada dibawah, namun secara rata-rata provinsi masih berada diatas. Hal ini menunjukkan relatif rendahnya persentase penduduk miskin Kabupaten Sijunjung terhadap rata-rata nasional, namun untuk Provinsi Sumatera Barat persentase penduduk miskin Kabupaten Sijunjung relatif tinggi. Untuk melihat perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Sijunjung periode 20082012 dengan rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


II -14

Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Prov. Sumbar dan Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2012 Nasional

Sumbar

15.42

Kab. Sijunjung

14.15 13.33 12.49

11.51

10.45

9.80

11.66

9.94 8.80

10.57

9.44

9.45

2008

8.19

2009

2010

8.00

2011

2012

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2013

Melihat perkembangan menurunnya tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 2008-2012, hal ini menunjukkan program pembangunan yang dilaksanakan selama periode tersebut cukup berhasil. Namun untuk mencapai target nasional pada tahun 2015 sebesar 7,55% (MDG’s) dan Provinsi Sumatera Barat tahun sebesar 6,95% diperlukan langkah-langkah strategis dalam menentukan intervensi program dan kegiatan pembangunan dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015. Dengan analisis tersebut, maka permasalahan kemiskinan merupakan tantangan yang utama akan dihadapi Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan visi pembangunan daerah jangka menengah yang telah ditetapkan.

2.1.2.3 Sosial dan Budaya Secara adat istiadat penduduk Kabupaten Sijunjung sebagian besar merupakan suku Minangkabau yaitu 186.176 jiwa (92,33%), lainnya adalah penduduk

dengan

suku

bangsa

Jawa,

Batak,

Kerinci

dan

Melayu.

Keanekaragaman suku bangsa ini telah mampu memperluas khasanah budaya di Kabupaten Sijunjung.

Kembali ke sistem pemerintahan nagari salah satu

tujuannya adalah untuk mempertahankan adat isitiadat yang ada di nagari, hingga saat ini dinilai berjalan cukup efektif. Sebagaimana masyarakat


II -15

Minangkabau lainnya, masyarakat Kabupaten Sijunjung sangat terkenal dan teguh dalam menjalankan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Ini artinya masyarakat menjalankan agama beriringan dengan mempertahankan adat istiadatnya, sehingga terciptanya kerifan lokal yang kuat dalam tatanan masyarakat. Suatu hal menarik yang bisa menjadi modal dasar bagi Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan pembangunan adalah sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat melalui sub-suku yang ada pada masingmasing nagari dalam Kabupaten Sijunjung ternyata mempunyai hubungan kultural/adat/tali persaudaraan antara satu nagari dengan nagari lainnya. Jika hal ini terus digali dan dikembangkan keberadaanya, maka akan menjadi modal dasar dalam membangun Kabupaten Sijunjung kedepannya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam kesehariannya juga masih melakukan aktifitas dalam upaya mempertahankan budaya lokal seperti; kegiatan randai, tari, baillau, batobo, berkaul adat, dan lainnya.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi struktur ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Salah satu kegunaan angka-angka PDRB adalah untuk mengetahui tingkat pendapatan. Perhitungan PDRB terdiri dari 2 pendekatan yaitu : 1. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu, sedangkan PDRB harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.


II -16

2. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga setiap tahun dan perhitungan PDRB harga berlaku untuk melihat penggeseran dan struktur ekonomi. Berdasarkan ketersediaan data yang ada, perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 berdasarkan atas dasar harga harga dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Tabel 2.7 Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor Usaha dalam PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2008– 2012 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Usaha

2008 M Rp

2009 %

M Rp

2010 %

M Rp

2011 %

M Rp

2012 %

M Rp

%

1. Pertanian

320,34 26,58 334,90 26,34 352,21 26,22 370,72 26,10 391,32 25,97

2. Pertambangan dan

205,68 17,06 221,49 17,42 236,11 17,58 248,39 17,49 260,96 17,32

Penggalian 3. Industri Pengolahan

63,38

5,26

67,97

5,34

71,39

5,31

75,61

5,32

79,56

5,28

4. Listrik Gas dan Air Bersih

14,68

1,22

15,72

1,24

16,86

1,26

18,12

1,28

19,47

1,29

5. Bangunan

123,18 10,22 129,54 10,19 138,08 10,28 147,80 10,41 161,09 10,69

6. Perdagangan, Hotel dan

137,58 11,41 143,85 11,31 150,27 11,19 157,91 11,12 167,09 11,09

Restoran

7. Pengangkutan dan

82,22

6,82

87,26

6,86

93,14

6,93

99,77

7,02

104,96

6,97

44,15

3,66

46,49

3,66

49,08

3,65

52,06

3,67

55,31

3,67

Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa Produk Domestik Regional

214,20 17,77 224,42 17,65 236,14 17,58 249,98 17,60 266,94 17,72 1.205,42

100 1.271,64

100 1.343,28

100 1.420,36

100 1.505,68

Bruto (PDRB) Sumber : PDRB Kabupaten Sijunjung,, 2013

Sedangkan perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 berdasarkan atas dasar harga harga berlaku, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


II -17

100

Tabel 2.8 Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor Usaha dalam PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2008– 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2008

Sektor Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2009

2010

2011

2012

M Rp 644,38

% 26,65

M Rp 737,65

% 27,37

M Rp % 843,43 27,78

M Rp % 959,87 28,08

387,09

16,01

434,70

16,13

491,61 16,19

555,46 16,25

M Rp % 1.061,1 27,74 7 609,54 15,93

106,70 34,47 299,3

4,41 1,43 11,97

116,23 38,05 323,05

4,31 1,41 11,99

126,63 4,17 42,26 1,39 372,48 12,27

137,96 4,04 46,94 1,37 429,47 12,56

151,11 3,95 51,80 1,35 497,49 13,00

272,25

11,26

300,51

11,15

333,62 10,99

370,39 10,84

426,66 11,15

202,14

8,36

206,24

7,65

224,70

244,64

7,16

267,32

6,99

81,92

3,39

90,33

3,35

99,23

109,04

3,19

120,98

3,16

399,64

16,53

448,09

16,63

2.417.98 100

2.694,86

7,40 3,27

502,53 16,65

564,61 16,52

639,66 16,72

100 3.036,49 100 3.418,39 100 3.825,73

Sumber : PDRB Kabupaten Sijunjung,, 2013

Berdasarkan

tabel-tabel

diatas,

perkembangan

PDRB

Kabupaten

Sijunjung periode 2008 - 2012 menunjukkan kecenderungan positif, baik dihitung berdasarkan ADHK dan ADHB. Kondisi ini menujukkan kondisi struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung cukup kuat dalam menghadapi krisis ekonomi baik secara nasional maupun global. Pada dasarnya struktur ekonomi daerah memperlihatkan sektor-sektor mana saja yang memberi pengaruh dan kontribusi terhadap PDRB daerah itu sendiri. Namun jika dilihat dari angka perkembangan masing-masing sektor cenderung fluktuasi, terutama sektor penyumbang terbesar. Hal ini menunjukkan belum adanya konsitensi dalam menentukan program pembangunan terhadap sektor-sektor usaha PDRB. Sementara itu, pertumbuhan PDRB atau lazim disebut pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan ADHK. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan ekonomi daerah dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah karena pertumbuhan ekonomi mencerminkan terjadinya ekspansi kegiatan ekonomi, baik secara keseluruhan sektor maupun secara parsial satu sektor ekonomi, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan daerah. Salah satu dampak positif dari pertumbuhan ekonomi daerah adalah mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran dan berimplikasi menurunya persentase penduduk miskin.


II -18

100

Dalam kurun waktu 2008-2012 kondisi perekonomian Kabupaten Sijunjung menunjukkan trend cukup positif, hal ini terlihat meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi disebabkan meningkatnya laju pertumbuhan sektor usaha listrik, gas dan air bersih dan bangunan yang sangat signifikan, namun sektor pertanian laju pertumbuhannya cederung melambat.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten

Sijunjung menurut sektor usaha Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung Menurut Sektor Usaha Tahun 2008–2012 (%) Sektor Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa Pertumbuhan PDRB

2008 4,68 5,93 7,38 3,28 5,16 5,50 5,53

2009 4,54 7,68 7,24 7,08 5,17 4,56 6,13

2010 5,17 6,60 5,04 7,25 6,59 4,47 6,74

2011 5,26 5,20 5,91 7,44 7,04 5,09 7,12

2012 5,56 5,06 5,22 7,46 8,99 5,81 5,20

5,97

5,30

5,56

6,09

6,23

4,76 5,28

4,77 5,49

5,22 5,63

5,86 5,74

6,79 6,08

Sumber : PDRB Kabupaten Sijunjung,, 2013

Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat periode 2008-2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung masih berada dibawah. Namun pada tahun 2009 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan sebagian besar daerah di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun tersebut mengalami bencana alam, terutama gempa bumi, sehingga secara tidak langsung berimplikasi

terhadap

melambatnya

pertumbuhan

ekonomi.

Gambaran

perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 dapat dilihat pada gambar berikut ini :


II -19

Gambar 2.4 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Prov. Sumbar dan Kab. Sijunjung tahun 2008-2012 Nasional

Sumbar

Kab.Sijunjung

6.88

6.49

6.10 6.01

5.49 4.58

6.35 6.25

6.22

5.93

6.08 5.63

5.74

2010

2011

5.28 4.28

2008

2009

2012


B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita PDRB perkapita merupakan salah satu informasi yang lazim dijadikan patokan untuk melihat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah, karena secara tidak langsung dapat dilihat rata-rata pendapatan yang dapat dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun. Walaupun tetap dalam kenyataannya tidak seluruh penduduk secara merata menerima pendapatan tersebut. Perkembangan PDRB per kapita masyarakat periode 2008-2012 menunjukkan kencederungan meningkat, namun dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional masih berada dibawah, hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


II -20

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan PDRB per Kapita Nasional, Prov. Sumbar dan Kab. Sijunjung Tahun 2008-2012 (juta Rp) Nasional

Sumbar

Kab. Sijunjung 33.30 30.40 26.80 23.60 19.14

21.00 16.34

20.29

17.53 18.44

17.05 13.58

15.05

2009

2010

16.74

12.41

2008

2011

2012


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi : angka umur harapan hidup untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status pendidikan serta pengeluaran riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya dalam standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Sijunjung dalam periode 2008-2012 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2008 IPM Kabupaten Sijunjung sebesar 69,77 meningkat pada tahun 2012 sebesar 71,80. Angka ini termasuk pada golongan IPM menengah atas yang memiliki nilai batas 65-80, namun masih dalam kategori daerah tertinggal. Terjadinya peningkatan IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2006-2010 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. Namun peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung belum berdaya saing dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, hal ini terlihat dari posisi IPM Kabupaten Sijunjung masih dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Gambaran perkembangan IPM


II -21

Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 20082012, dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 2.6 Grafik Perkembangan IPM Nasional, Prov. Sumbar dan Kab. Sijunjung Tahun 2008-2012 (poin) Nasional

Sumbar

73.44

72.96 71.17

Sijunjung

69.77

71.76

2008

70.37

72.27

2009

73.78

72.77 70.92

2010

74.70

74.28

73.29

71.80

71.40

2011

2012

Sumber ; Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2013

B. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks

Pembangunan

Gender

(IPG)

merupakan

ukuran

yang

mencerminkan terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Mengukur tercapainya kesetaraan gender dilihat dari samanya nilai IPG dengan nilai IPM. Komposit indikator yang digunakan dalam mengukur IPG adalah perbandingan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan : a) angka harapan hidup, b) angka melek huruf, c) rata-rata lama sekolah, dan d) pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Perkembangam

IPG

Kabupaten

Sijunjung

periode

2008-2012

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2008 IPG Kabupaten Sijunjung sebesar 58,25% meningkat pada tahun 2012 sebesar 60,85%. Namun peningkatan IPG dalam kurun lima tahun terakhir belum


II -22

menunjukkan adanya kesetaraan gender di Kabupaten Sijunjung karena masih jauh dari angka IPM sebesar 71,80 dalam tahun yang sama. Daya saing pembangunan gender di Kabupaten Sijunjung belum optimal karena masih rendah dari rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini: Gambar 2.7 Grafik Perkembangan IPG Nasional, Prov. Sumbar dan Kab. Sijunjung Tahun 2008-2012 (poin) Nasional

66.38

66.77 67.74

67.46 58.25

2008

67.20

Sijunjung

68.50

67.80

2010

69.55

68.52

2011

70.11 60.85

60.50

59.53

58.67

2009

Sumbar

2012


C. Angka Melek Huruf Angka melek huruf merupakan gambaran seberapa banyak masyarakat berusia lebih 15 tahun dapat membaca dan menulis. Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Sijunjung periode 2008-2012 mengalami peningkatan cukup signifikan, dimana pada tahun 2008 sebesar 93,07% meningkat menjadi 94,78% pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan program penurunan angka buta aksara mengalami kemajuan cukup berarti, hal ini disebabkan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk belajar pendidikan keaksaraan. Seiring menurunnya angka buta aksara di Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun, namun belum memiliki daya saing karena masih rendah dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dibandingkan dengan rata-rata nasional, angka melek huruf Kabupaten Sijunjung berada diatas, hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


II -23

Gambar 2.8 Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Nasional, Prov. Sumbar dan Kab. Sijunjung Tahun 2008-2012 (%) Nasional

96.81 92.24 96.66 93.07 92.67 93.08

2008

2009

Sumbar

93.09

Sijunjung

97.09 94.78 93.14 97.16 94.79 93.25 97.23 94.80

2010

2011

2012


D. Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2012 baru mencapai 7,51 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Perkembangan Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sijunjung dalam periode 2008-2012 tidak mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah hanya sampai di tingkat SMP. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sijunjung dalam periode 2008-2012 masih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


II -24

Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Prov. Sumbar dan Kab. Sijunjung Tahun 2008-2012 (tahun) Nasional

8.45

8.26 7.52

2008

7.20

7.72

Sumbar

Sijunjung

7.30

2009

7.92

8.60

8.57

8.48 7.43

2010

7.92

2011

7.50

7.98

7.51

2012


E. Angka usia Harapan Hidup Perkembangan Angka usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sijunjung dalam periode 2008-2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar 66,25 tahun pada tahun 2008 menjadi 67,58 tahun pada tahun 2012, hal ini menunjukkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan mengalami peningkatan cukup optimal, sehingga menambah harapan penduduk untuk hidup lebih panjang. Namun secara daya saing harapan hidup penduduk Kabupaten Sijunjung masih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


II -25

Gambar 2.10 Grafik Perkembangan Angka usia Harapan Hidup Nasional, Prov. Sumbar dan Kab. Sijunjung Tahun 2008-2012 (tahun) Nasional

70.40 69.00 66.25

2008

Sumbar

70.70 69.25 66.58 70.90 69.50 66.92

2009

2010

Sijunjung

71.10 69.76 67.25

2011

71.15 70.02 67.58

2012


2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Pelayanan Dasar Urusan Wajib A. Pendidikan Kemajuan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dapat diukur melalui 2 (dua) aspek yaitu : a) ketersedian pelayanan pendidikan, dan b) keterjangkauan pelayanan pendidikan. Aspek ketersedian pelayanan pendidikan diukur melalui rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah dan rasio guru terhadap murid dengan metode penghitungan jumlah guru tingkat pendidikan per 1000 jumlah murid. Sedangkan aspek keterjangkauan pelayanan pendidikan pencapaiannya dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di setiap tingkatan pendidikan dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN). 1) Ketersedian Pelayanan Pendidikan Untuk mengukur ketersediaan pelayanan pendidikan yang lazim digunakan adalah : 1) rasio ketersediaan sekolah setiap tingkatan pendidikan, dan 2) rasio guru terhadap murid setiap tingkatan pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah dihitung berdasarkan jumlah sekolah setiap tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah.


II -26

a. Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah untuk setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sijunjung cenderung fluktuatif dalam periode 2008-2012, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.10 Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah Setiap Jenjang Pendidikan Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 – 2012 No. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan/Indikator SD/MI Jumlah sekolah Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTsN Jumlah sekolah Jumlah penduduk usia 13-15 tahun Rasio SMA/SMK/MAN Jumlah sekolah Jumlah penduduk usia 16-19 tahun Rasio

2008 200

2009 201

2010 201

2011 207

2012 206

24.842 24.590 25.842 29.685 27.213 80,51

81,74

77,78

69,73

75,70

58

65

64

64

65

5.865

6.582

6.466

6.589

6.320

98,89

98,75

98,98

97,13 102,85

14

23

25

24

25

2.674

4.172

4.391

3.244

5.012

52,36

55,13

56,93

73,98

49,88

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2013 dan diolah sendiri

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/SMK/MAN selama periode 2008-2012. Oleh karena, perlu adanya kebijakan dan program pembangunan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, sehingga tidak ada murid sekolah yang tidak bisa bersekolah karena tidak alasan tidak tersedianya tempat belajar atau sekolah yang menampungnya. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah menurut Kecamatan pada tahun 2012 setiap jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


II -27

Tabel 2.11 Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Setiap Jenjang Pendidikan

No

Kecamatan

Kamang Baru Tanjung 2 Gadang 3 Sijunjung 4 Lubuk Tarok 5 Kupitan 6 IV Nagari 7 Koto VII Sumpur 8 Kudus Jumlah 1

Jml Sklh

SD/MI Jml Pddk Rasio Usia Sklh

SMP/MTsN Jml Jml Pddk Rasio Sklh Usia Sklh

SMA/SMK/MAN Jml Jml Pddk Rasio Sklh Usia Sklh

40

5.791

69,07

18

1.478 121,79

5

1.032

48,45

26

3.241

80,22

7

669 104,63

1

243

41,15

38 17 14 13 29

5.332 2.134 1.620 1.701 4.174

71,27 79,66 86,42 76,43 69,48

11 3 4 4 9

1.688 65,17 376 79,17 357 112,04 308 129,87 862 104,41

7 1 3 2 3

29

3.220

90,06

9

582 154,64

3

454

66,08

206 27.213

75,70

65

6.320 102,85

25

5.012

49,88

1.361 51,43 198 50,51 508 59,06 182 109,89 1.034 29,01


Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas belum meratanya ketersediaan sekolah setiap kecamatan menurut jenjang pendidikan. Kondisi ini menunjukkan kebijakan program pembangunan untuk penyediaan sekolah belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih mengedepankan kebutuhan.

b. Rasio Guru Terhadap Murid Rasio guru terhadap murid dihitung berdasarkan jumlah guru setiap tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid. Perkembangan rasio jumlah guru terhadap murid di Kabupaten Sijunjung dalam periode 2008-2012 juga mengalami angka fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode 2008-2012 ketersediaan guru berbanding lurus dengan dengan jumlah murid dari tahun ke tahun. Rasio guru terhadap murid setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2012, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


II -28

Tabel 2.12 Rasio Guru terhadap Murid Setiap Jenjang Pendidikan Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 – 2012 No. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan/Indikator SD/MI Jumlah guru Jumlah murid Rasio SMP/MTsN Jumlah guru Jumlah murid Rasio SMA/SMK/MAN Jumlah guru Jumlah murid Rasio

2008

2009

2010

2011

2012

1.818 28.306 64,23

2.058 28.316 72,68

2.089 29.195 71,55

2.034 33.278 61,12

2.248 30.552 73,58

806 9.434 85,44

1.040 10.334 100,64

1.355 12.450 108,84

1.080 10.208 105,80

1.099 10.295 106,75

398 5.363 74,21

415 7.302 56,83

716 7.776 92,07

492 6.249 78,83

696 9.093 76,54


Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas masih rendahnya rasio guru terhadap jumlah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/SMK/MAN selama periode 2008-2012. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan guru sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sekolah setiap jenjang pendidikan. Sedangkan rasio guru terhadap murid menurut Kecamatan pada tahun 2012 setiap jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.13 Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2012 Menurut Kecamatan Setiap Jenjang Pendidikan SD/MI No

Kecamatan

Jml Guru

Jml Murid

SMP/MTsN Rasio

1

Jml Guru

Jml Murid

Kamang Baru 415 6.467 64,17 233 2.109 Tanjung 2 273 3.608 75,67 105 947 Gadang 3 Sijunjung 425 6.046 70,29 225 2.532 4 Lubuk Tarok 177 2.376 74,49 53 562 5 Kupitan 169 1.953 86,53 73 664 6 IV Nagari 154 1.839 83,74 118 1.148 7 Koto VII 330 4.734 69,71 163 1.325 Sumpur 8 305 3.529 86,43 129 1.008 Kudus Jumlah 2.248 30.552 73,58 1.099 10.295 Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2013 dan diolah sendiri


SMA/SMK/MAN Rasio

Jml Guru

Jml Murid

Rasio

110,48

118

1.273

92,69

110,88

29

299

96,99

88,86 94,30 109,94 102,79 123,02

263 23 62 66 59

2.341 259 794 637 1314

112,35 88,80 78,09 103,61 44,90

127,98

76

537

141,53

106,75

696

9.093

76,54

II -29

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa pendistribusian guru setiap kecamatan sesuai dengan jenjang pendidikan belum merata, sehingga masih terdapatnya ketersediaan guru yang tidak proporsional disetiap kecamatan. Oleh karena itu, distribusi guru perlu dilakukan pemerataan, sehingga ketersediaan pelayanan pendidikan akan lebih optimal. Ketersediaan

pelayanan

pendidikan

tidak

hanya

melihat

rasio

ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dan rasio guru terhadap jumlah murid, namun kondisi ruang kelas dapat mempengaruhi terhadap pencapaian rasio tersebut. Pada tahun 2012 secara kuantitas kondisi ruang kelas yang baik di semua jenjang pendidikan sudah menunjukkan jumlah yang signifikan terhadap total ruang kelas yang ada. Namun masih terdapatnya kondisi ruang kelas yang rusak berat, terutama di tingkat SD/MI sebanyak 124 ruang kelas, sedangkan SMP/MTsN dan SMA/SMK/MA relatif sedikit. Kondisi ruang kelas berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.11 Grafik Kondisi Ruang Kelas Sesuai Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Sijunjung tahun 2012 1,000.00

100.00

10.00

1.00

Rusak Berat

Rusak Ringan

Baik

Total

Rusak Berat 124

Rusak Ringan 293

Baik 959

Total 1,376

SMP/MTsN

22

56

290

368

SMA/SMK/MA

11

36

223

270

SD/MI

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2013

2) Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perkembangan

APK

untuk

tingkat

SD/MI,

SMP/MTsN

dan

SMA/SMK/MAN di Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir ini (2008-2012) RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -30

cenderung fluktuasi. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, sehingga pencapaian APK mengalami fluktuasi. Perkembangan APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.12 Grafik Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 SD/MI

SMP/MTsN

SMA/SMK/MAN

140 119.5

120 100 80

108.5

111.69

84.37

89.61

65.04

112.54 87.75

113.2 89.50

87.75

60 40 20

46.94

62.13

53.15

31.32

0 2008

2009

2010

2011

2012


b. Angka Partisipasi Murni (APM) Perkembangan APM Kabupaten Sijunjung periode 2008-2012 tingkat SD/MI sudah melebihi standar nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129a/U/2004 sebesar 95%, sedangkan untuk SMP/MTsN dan SMA/SMK/MAN masih di bawah standar nasional (SMP/MTsN sebesar 90% dan SMA/SMK/MAN sebesar 60%), namun angkanya dalam periode 2008-2012 cenderung meningkat. Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini :


II -31

Gambar 2.13 Grafik Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 SD/MI

120

SMP/MTsN

SMA/SMK/MAN

106.44 96.02

100 80

64.87

98.93

99.39

99.4

67.61

68.9

73.93

50.62

60 40

35.96

20

52.9

42.38

56.71

23.62

0 2008

2009

2010

2011

2012


c. Nilai Rata-rata Ujian Nasional (UN) Mengukur kualitas pelayanan pendidikan salah satu parameternya adalah nilai rata-rata siswa Ujian Nasional (UN) di setiap jenjang pendidikan, waluapun yang dilazim digunakan persentase kelulusan. Nilai rata-rata UN merupakan indikator yang lebih terukur dalam menilai kualitas pendidikan secara keseluruhan. Periode 2008-2012 nilai rata-rata UN SD/MI, SMP/MTsN dan SMA/SMK/MAN di Kabupaten Sijunjung cenderung fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai rata-rata UN tingkat SD/MI dan SMA/SMK/MAN periode 2008-2012 stagnan diatas angka 6,5, sedangkan tingkat

SMP/MTsN dibawah angka 6.

Kondisi ini menunjukkan mutu dan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan SMP/MTsN

jauh

tertinggal

dengan

jenjang

pendidikan

SD/MI

dan

SMA/SMK/MAN. Oleh sebab itu peningkatan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan SMP/MTsN perlu jadi prioritas utama dalam upaya menuntaskan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2015. Untuk melihat perkembangan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini :


II -32

Gambar 2.14 Grafik Perkembangan Nilai Rata-Rata UN Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2012 SD/MI

SMP/MTsN

SMA/SMK/MAN

10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00

6.98

6.87 6.38

6.56

5.52

6.85 6.60

7.05 6.61

6.99 6.60

5.94

5.60

5.74

5.82

2009

2010

2011

2012

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2008


B. Kesehatan Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Derajad kesehatan dapat dilihat dari indikator berkurangnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan prevelensi balita gizi buruk. Perkembangan ke-empat indikator kinerja bidang kesehatan periode 2008-2012 di Kabupaten Sijunjung menunjukkan angka fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sijunjung belum optimal, hal ini disebabkan karena belum adanya konsistensi pada tataran pelaksanaan rencana program pembangunan. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan prevelensi balita gizi buruk Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 dapat dilihat pada gambar berikut ini :


II -33

Gambar 2.15 Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2012 2008

2009

2010

2011

2012

109.4 92.4 68.72 68.03 56.39

24.28

27.40

23.30 21.70 21.49

23.40 1.6

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (%)

3.63 3.00 5.47

Angka Kematian Bayi (1 Angka Kematian Balita rb kelh. Hidup) (%)

0.11 1.66

8.48

2.57 4.81

Prevelensi balita gizi buruk (%)


Belum optimalnya pencapaian kinerja dibidang kesehatan berbanding terbalik dengan rasio fasilitas kesehatan pelayanan dasar per 1.000 penduduk di Kabupaten Sijunjung tahun 2008–2012 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2008 angka rasionya 0,41 naik tajam menjadi 1,01 pada tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan unit layanan kesehatan pelayanan dasar mendekati angka yang ideal dalam mencapai ketersediaan fasilitas kesehatan. Sedangkan rasio pelayanan kesehatan rujukan per 100.000 penduduk pada tahun 2012 mencapai 0,48.

Untuk melihat perkembangan rasio fasilitas

kesehatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 – 2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


II -34

Tabel 2.14 Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Per Satuan Penduduk di Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 – 2012 Fasilitas Kesehatan 2008 2009 2010 2011 2012 A. Fasilitas Kesehatan Pelayanan Dasar : Puskesmas (unit) 12 12 12 12 12 Puskesmas Keliling (unit) 18 21 12 12 12 Puskesmas Pembantu (unit) 46 46 46 46 46 Poskesri (unit) 0 79 125 130 135 Fasilitas kesehatan lainnya (unit) 3 3 2 3 4 Jumlah 79 161 197 203 209 Jumlah Penduduk (jiwa) 193.473 197.463 201.823 205.542 207.474 Rasio fasilitas kesehatan 0,41 0,82 0,98 0,99 1,01 Pelayanan Dasar B. Fasilitas Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Umum Daerah 0 0 0 0 1 (RSUD) Rasio fasilitas kesehatan 0 0 0 0 0,48 Pelayanan Rujukan Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2013 dan diolah sendiri

Ketersediaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan telah didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan, hal ini dapat dilihat pada rasio ketersediaan dokter dan tenaga paramedis terhadap per 100.000 penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Sijunjung pada periode 20082012 cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15 Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk di Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 – 2012 Ratio Tenaga Dokter dan Paramedis per Satuan Penduduk Dokter Umum dan Dokter Spesialis Bidan Perawat Ahli Kesehatan Masyarakat Tenaga farmasi

2008

2009

2010

2011

2012

14,45 71,84 46,52 8,79 12,92

17,05 73,43 80,01 6,58 23,80

29,15 111,48 81,75 8,42 38,66

29,68 112,39 90,49 8,73 38,92

29,88 118,09 95,43 10,12 39,04


C. Pekerjaan Umum Pembangunan di bidang pekerjaan umum hingga tahun 2012 belum menunjukkan capaian kinerja yang optimal, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja yang digunakan, yaitu : a) rasio jalan per luas wilayah, b) jalan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -35

kabupaten kondisi baik, c) cakupan layanan irigasi, d) rasio drainase per panjang jalan, e) cakupan layanan air bersih, dan f) cakupan rumah tangga ber-sanitasi. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana program dan kegiatan agar mengacu kepada indikator tersebut. Pencapaian kinerja pembangunan di bidang pekerjaan umum pada tahun 2012 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.16 Grafik Pencapaian Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 (%) 58.01 54.32 48.31 38.18

35.39

2.56 Rasio jln per luas wilayah

Jalan Kab. Kondisi baik

Cakupan lay. Irigasi

Rasio drainase per pjg. jalan

Cakupan lay.Air Bersih

Cakupan RT berSanitasi


D. Perhubungan Pencapaian kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan perhubungan di Kabupaten Sijunjung selama periode 2008-2012 pada masingmasing indikator kinerja, dapat dilihat tabel berikut ini :


II -36

Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 – 2012 No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah terminal bis : - Kelas A (unit) - Kelas B (unit) - Kelas C (unit) Jumlah angkutan darat : - Antar Kota Dalam Provinsi (unit) - Angkutan kota (unit) - Angkutan pedesaan (unit) Jumlah angkutan umum yang memilki KIR (unit) Lama pengujian kelayakan angkutan umum - KIR (menit). Jumlah izin trayek angkutan kota/pedesaan yang dikeluarkan Jumlah rambu-rambu jalan yang terpasang (unit)

2

3 4 5 6

2008

2009

2010

2011

2012

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

9

9

12

12

12

30 2.195

25 2.295

25 2.715

22 2.895

22 2.915

25

15

15

14

10

30

25

25

22

22

-

-

175

195

201

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2013 dan Dishub& Kominfo,2013

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan perhubungan beberapa indikator kinerja mengalami peningkatan cukup signifikan antara lain: a) lama pengujian kelayakan angkutan umum dari 25 menit pada tahun 2008 naik menjadi 10 menit pada tahun 2012, b) jumlah angkutan umum yamg memiliki KIR dari 2.195 unit pada tahun 2008 naik menjadi 2.915 unit pada tahun 2012, dan c) jumlah rambu-rambu jalan yang terpasang pada tahun 2012 tersedia sebanyak 201 unit. Namun ketersediaan angkutan umum, khususnya angkutan pedesaan mengalami penurunan signifikan dari 30 unit pada tahun 2008 turun menjadi 22 unit pada tahun 2012, sedangkan angkutan umum antar kota dalam provinsi belum menunjukkan peningkatan siginifikan. Belum optimalnya ketersediaan angkutan umum menunjukkan pelayanan sarana transportasi di Kabupaten Sijunjung belum memadai.

E. Lingkungan Hidup Isu lingkungan yang terdapat dalam konteks kekinian adalah persoalan lingkungan yang terkait dengan tekanan akibat aktivitas kegiatan manusia dan kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh proses alami bumi. Akan tetapi, untuk Kabupaten Sijunjung persoalan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -37

lingkungan tampaknya lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas kegiatan manusia terutama kegiatan di bidang pertambangan, terutama penambangan emas. Kegiatan penambangan tersebut lebih banyak dilakukan oleh masyarakat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) tanpa memperhatikan efek pencemaran lingkungan terutama seperti penggunaan merkuri pada tambang emas akan mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan manusia secara tidak langsung. Makin maraknya kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat baik di DAS maupun pada lahan kering lainnya dalam periode 20082012 terjadinya perubahan estetika DAS dan lahan kering, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak meluasnya kerusakan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Sijunjung

secara

kontinue

melakukan

pembinaan

kepada

masyarakat.

Disamping itu, tetap melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Selain itu, penangganan sampah merupakan isu lingkungan yang perlu juga ditingkatkan. Perkembangan pencemaran status mutu air dan cakupan penangganan sampah Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2012 menunjukkan capaian kinerja cukup signifikan, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.17 Grafik Perkembangan Pencemaran Status Mutu Air dan Cakupan Penangganan Sampah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2012 (%) 80.00 70.00 60.00 50.00

50.00

44.44 2010 2011 2012

Pencemaran status mutu air sungai

Cakupan penanganan sampah



II -38

F. Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu sasaran utama pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapat perhatian agar penerapan administrasi kependudukan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 88 tahun 2004 tentang Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) dan untuk mengotimalkan system tersebut, pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam konteks itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya untuk menerapkan secara optimal, Namun kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 menunjukkan angka yang positif walaupun pencapaian kinerja belum optimal, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.18 Grafik Perkembangan Kinerja Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2012 78.54 67.72 58.1059.20

34.25

38.56

42.58

60.48

45.87 46.78

2008 2009 2010 2011 2012

Kepemilikan KTP (%)

Kepemilikan Akta kelahiran (per 1.000 pddk.)

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil, 2013 dan diolah sendiri

G. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain, adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah


II -39

terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana (KB) dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB pria tinggi, dan unmet need yang rendah. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh BKKBN Tahun 2010 untuk Kabupaten Sijunjung peserta KB terbanyak berada pada kisaran umur 35 – 45 tahun, kepesertaan KB pria masih rendah, dan unmet need masih relatif tinggi. Sedangkan upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Berdasarkan data yang tersedia, peserta KB yang diklasifikasikan berdasarkan kedua kelompok yaitu; a) Pasangan Usia Subur (PUS) dan b) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Perkembangan peserta KB selama periode 2008-2012 berdasarkan kelompok PUS cenderung meningkat,

sedangkan

kelompok

UPPKS

menujukkan

angka

fluktuasi.

Perkembangan peserta KB di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.19 Grafik Perkembangan Peserta KB Menurut PUS dan UPPKS Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2012 (%)

72.92 76.2

76.70 76.80 78.13 63.24

61.01 61.01

53.11 2008

50.40

2009 2010 2011 2012

PUS

UPPKS


H. Ketenagakerjaan Laju pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja selama periode 20082012 mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada tahun 2008 TPT sebesar 10,2% turun menjadi 4,33% pada tahun 2012. Penurunan TPT menunjukkan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -40

lapangan usaha baik formal maupun non formal dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. TPT Kabupaten Sijunjung dalam periode 2009-2012 memiliki posisi diatas rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.20 Grafik Perkembangan Tingkat Pengganguran Terbuka Nasional, Prov. Sumatera Barat dan Kab. Sijunjung Tahun 2008-2012 (%) Nasional

Sumbar

Kab. Sijunjung

10.2 8.04

7.87 6.95

8.39

7.90

7.14

5.01 4.13

2008

2009

2010

6.56

6.14

6.45

6.52

4.40

4.33

2011

2012

Sumber data : BPS Prov. Sumbar, 2013

I. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Sijunjung merupakan barometer ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Namun perkembangan jumlah koperasi yang aktif selama periode 2008-2012 menunjukkan angka penurunan dari 51,23% pada tahun 2008 turun menjadi 32,20% pada tahun 2012. Sedangkan perkembangan UMKM yang memiliki akses permodalan dengan periode yang sama mengalami angka fluktuasi dengan angka masih berada dibawah 10%. Terjadinya penurunan koperasi aktif dan masih rendahnya UMKM yang memiliki akses permodalan menunjukkan sasaran pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan belum tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian kebijakan program pembangunan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas sektor ekonomi kerakayatan.

Perkembangan

koperasi aktif dan UMKM memiliki akses

permodalan di Kabupaten Sijunjung periode 2008-2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini :


II -41

Gambar 2.21 Grafik Perkembangan Koperasi Aktif dan UMKM Akses Permodalan Kab. Sijunjung Tahun 2008-2012 (%) Koperasi Aktif

UMKM Akses Permodalan 54.29

51.23 27.00

30.00

32.20

7.20

6.25

5.21

6.35

7.40

2008

2009

2010

2011

2012


J. Ketahanan Pangan Pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Berdasarkan MDG’s ketahanan pangan memiliki 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2015 separuh dari tahun 1990. Untuk mencapai tujuan tersebut Widyakarya Nasional Pangan dan gizi ke IX, 2008 merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat setempat dengan mempertimbangan keseimbangan gizi dan didukung oleh citra rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli masyarakat. Dalam menyikapi sasaran MDG’s tersebut Pemeriantah Kabupaten Sijunjung berupaya mengoptimalkan bahan pangan lokal

dan memenuhi

kebutuhan gizi masyarakat melalui peningkatan cadangan pangan utama melalui lembaga distribusi pangan masyarakat dan mengembangkan Desa Mandiri Pangan (DMP). Perkembangan cadangan pangan utama dan pengembangan DMP selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat pada gambar berikut ini :


II -42

Gambar 2.22 Grafik Perkembangan Candangan Pangan Utama dan DMP Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2012 (%) 30 25 20 2008 13 6

10

8 6

8

13

2009 2010 2011 2012

Cadangan Pangan Utama (ton)

Jumlah DMP (nagari)

Sumber: BP4KKP, 2013

2.1.3.2. Pelayanan Dasar Urusan Pilihan A. Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis bagi Kabupaten Sijunjung karena pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja dan pemberi input bagi sektor industri perkebunan. Bagi Kabupaten Sijunjung sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2012 yang menempati posisi pertama. Namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terjadi kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, sehingga pencapaian tingkat produktivitas masing-masing produk unggulan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan masih rendah. Pencapain masing-masing produk unggulan tersebut hingga tahun 2012, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


II -43

Gambar 2.23 Grafik Tingkat Produktivitas Hasil Bidang Pertanian Tahun 2012 36.00

26.60

14.96

5.10

Padi (ton/ha)

6.00

4.00

2.89

Jagung (ton/ha)

Durian (ton/ha)

Manggis (ton/ha)

Karet (ton/ha)

Kelapa Sawit Peternakan (ton/ha) (ton/ekor)


B. Kehutanan Luas hutan lindung dan hutan konservasi di Kabupaten Sijunjung dapat terpelihara dengan lestari dengan luasan yang tetap. Luas kawasan hutan lindung dan hutan konservasi hingga tahun 2012 sebesar 221.191,77 ha atau 70,65% dari total luas Kabupaten Sijunjung. Sedangkan luas lahan kritis hingga tahun 2012 seluas 141.790,1 ha. Angka tersebut menunjukkan upaya untuk menjaga hutan melalui program rehabilitasi lahan cukup optimal melalui program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya menurunkan kasus illegal logging secara optimal. Perkembangan cakupan penangganan lahan kritis dan kasus illegal logging periode 2010-2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini :


II -44

Gambar 2.24 Grafik Perkembangan Cakupan Penangganan Lahan Kritis dan Kasus Illegal Logging Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2012

84.82

85.29

86.46

2010 2011

5 Cakupan Penangganan Lahan Kritis (%)

2012

12 3

Jumlah Kasus Illegal Logging

Sumber: Dinas Kehutanan, 2013

C. Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan sumber daya mineral (ESDM), memiliki peran didalam memfasilitasi dan menyediakan pasokan energi dan sumber daya mineral antara lain melalui penyediaan listrik di tingkat nagari dan jorong melalui pengembangan energi baru terbarukan. Oleh karena itu,

ketenagalistrikan

berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Cakupan layanan listrik pedesaan di Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2012 menurut kecamatan belum merata karena ada 4 (empat) kecamatan yang belum mencapai 100% cakupan pelayanan listrik. Oleh karena itu, pemerataan layanan listrik di setiap kecamatan perlu menjadi prioritas utama dalam


II -45

pembangunan energi. Cakupan layanan listrik pedesaan di Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2012 menurut kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.25 Grafik Cakupan Layanan Listrik Pedesaan Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Tahun 2012 (%)

100.00

92.31

96.23

100.00

100.00

100.00

97.67

IV Nagari

Kupitan

Koto VII

Sumpur Kudus

83.78

Kamang Baru

Tanjung Gadang

Lubuk Tarok

Sijunjung


Sedangkan potensi sumber daya mineral yang tersedia di Kabupaten Sijunjung yang baru diolah berskala besar adalah batubara dan potensi lainnya masih diolah berskala kecil, hal ini disebabkan kerena cadangan yang tersedia lokasinya sebagian besar berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. Produksi batubara selama periode 2008-2012 menunjukkan angka fluktuatif, dimana periode 2008-2010 menunjukkan tren menurun, sedangkan periode 2011-2012 cenderung meningkat. Perkembangan produksi batubara Kabupaten Sijunjung periode 2008-2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini :


II -46

Gambar 2.26 Grafik Perkembangan Produksi Batubara di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 (ton)

223,254.00

215,776.00

221,797.07

217,910.10

159,543.00

2008

2009

2010

2011

2012


D. Perikanan Perkembangan produksi di bidang perikanan tahun 2008-2012 cenderung meningkat baik dari sisi budi daya maupun perairan umum. Terjadi peningkatan produksi perikanan tersebut, menujukkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perikanan cukup berhasil, sehingga dapat meningkatkan kesejateraan petani. Perkembangan produksi perikanan di Kabuapten Sijunjung Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Gambar 2.27 Grafik Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 (ton) Budidaya

Perairan Umum 6,145

6,446

5,078 3,934 2,492

3,005 1,044 611

728

2008

2009


2010

1,438

2011

2012

II -47

E. Perdagangan Kinerja perdangangan dalam negeri di Kabupaten Sijunjung tergambar dari indikator jumlah pasar yang tersedia. Sementara itu, pasar yang terdapat di Kabupaten Sijunjung masih kategori tradisional belum ada pasar modern. Jumlah pasar tradisional empat tahun terakhir (2009-2012) tidak mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan penyediaan sarana dan prasarana pasar belum optimal sesuai dengan tuntutan kebutuhan saat ini. Perkembangan jumlah pasar dan kondisi pasar periode 2008-2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.17 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 – 2012 No. 1

Indikator Kinerja

2008

2009

2010

2011

2012

51

52

52

52

52

- Pasar komoditi (unit)

1

1

1

1

1

- Pasar modern (unit)

-

-

-

-

-

-

-

-

- Rusak sedang (unit)

16

12

2

2

1

- Rusak ringan (unit)

15

10

6

3

2

Jumlah pasar : - Pasar tradisional (unit)

2

Kondisi pasar tradisional : - Rusak berat (unit)


F. Industri Sektor Industri secara langsung belum memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2012, hal ini disebabkan karena industri yang terdapat di Kabupaten Sijunjung masih didominasi oleh industri kecil dan menengah. Namun industri tersebut memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap penyerapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi tingkat pengganguran terbuka. Perkembangan jumlah industri kecil dan menengah periode 2008-2010 cenderung meningkat, namun tiga tahun terakhir jumlahnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 564 unit pada tahun 2010 menjadi 82 unit pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan terjadinya stagnasi pembinaan terhadap industri kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga berimplikasi

berkurangnya

eksistensi


industri

kecil

dan

menengah. II -48

Perkembangan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Sijunjung periode 2008-2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.28 Grafik Perkembangan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 (unit)

564

362

137 171

2008

82

2009

2010

2011

2012


2.1.4. Aspek Daya Saing Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari indikator-indikator yang terdiri dari : a) Produk Dosmestik Regional Bruto (PDRB) yang mereflleksikan tingkat pertumbuhan ekonomi, b) pendapatan PDRB perkapita, c) pengeluaran riil rumah tangga per kapita masyarakat yang disesuaikan dan d) Nilai Tukar Petani (NTP). Pengertian NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara umum NTP menghasilkan 3 (tiga) macam pengertian, RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -49

yaitu : 1) NTP > 100, berarti petani mengalami surplus, 2) NTP = 100, berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar. Ini berarti petani mengalami impas/break even, dan 3) NTP < 100, berarti NTP pada suatu periode tertentu kurang baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar sehingga petani mengalami defisit. Perkembangan keempat indikator kemampuan ekonomi Kabupaten Sijunjung selama periode 2008-2012 menunjukkan angka yang positif karena adanya

kecenderungan

meningkat,

Perkembangan

keempat

indikator

kemampuan ekonomi Kabupaten Sijunjung selama periode 2008-2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18 Aspek Kemampuan Ekonomi Kabupaten Sijunjung 2008-2012 No. 1

2 3

4

Aspek PDRB (milliar Rp) : - ADHK - ADHB PDRB per Kapita (juta Rp) Pengeluaran riil rumah tangga per-kapita masyarakat yang disesuaikan (ribu Rp) Nilai Tukar Petani (%)

2008

2009

2010

1.205,42 1.271,64 1.343,28 2.417,98 2.712,53 3.036,49 12,41 13,58 15,05 630,49 634,30 633,55

97,35

98,85

100,37

2011

2012

1.420,36 3.418,39 16,74 636,58

1.506,68 3.825,73 18,44 639,31

100,72

101,07

Sumber; PDRB Kab. Sijunjung , 2013 dan BPS Prov. Sumatera Barat, 2013

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fasilitas wilayah/Infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antar-daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari; a) fasilitas perhubungan, b) energi listrik dan telekomunikasi, dan c) rencana tata ruang wilayah.

A. Fasilitas Perhubungan Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) kondisi jalan yang ada di Kabupaten Sijunjung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat dari kondisi jalan yang baik, di mana RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -50

pada tahun 2008 panjang jalan yang berkondisi baik sepanjang 447,79 km meningkat menjadi 659,59 km pada tahun 2012 atau 54,32% dari total panjang jalan kabupaten.. Meningkatnya panjang jalan yang berkondisi baik berbanding lurus terhadap berkurangnya kondisi jalan yang sedang dan rusak ringan serta rusak berat. Perkembangan kondisi jalan sesuai dengan jenis kerusakan tahun 2006-2010 di Kabupaten Sijunjung dalam gambar dibawah ini: Gambar 2.29 Grafik Kondisi Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis Kerusakan di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 (km) 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

2008

2009

2010

2011

2012

Baik

2008 447.79

2009 462.84

2010 499.44

2011 563.12

2012 659.59

Sedang

182.20

177.10

162.30

84.80

104.87

Rusak Ringan

232.81

223.87

221.67

179.82

163.72

Rusak Berat

317.10

316.10

296.50

304.34

298.13


Sedangkan jenis permukaan jalan kabupaten yang masih berkrikil mengalami penurunan yang signifikan seiring meningkatnya jenis permukaan jalan yang beraspal/beton. Sedangkan jenis permukaan jalan yang masih tanah pada tahun 2011 mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan. Perkembangan jenis permukaan jalan yang ada di Kabupaten Sijunjung periode 2008-2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini :


II -51

Gambar 2.30 Grafik Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2012 (km) Aspal/beton

564.85

355.55

259.50

2008

Kerikil

Tanah

594.93

354.55

616.63

340.35

672.02

644.91

322.65

230.43

222.93

239.71

2009

2010

2011

311.65

230.64

2012

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2013

Secara wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki posisi strategis dalam jalur arus barang dan jasa antar Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Oleh karena itu, Kabupaten Sijunjung dilalui jalan negara sepanjang 105,91 km dan jalan provinsi sepanjang 50,20 km. Kondisi ke dua jalan tersebut dalam kondisi relatif baik, sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa antar wilayah dan provinsi.

B. Energi Listrik dan Telekomunikasi Energi listrik di Kabupaten Sijunjung relatif memadai, hal ini ditandai dengan cakupan layanan energi listrik setiap nagari dan jorong hingga tahun 2012 mencapai 95,17%. Disamping itu, Kabupaten Sijunjung dekat dengan sumber pembangkit energi yaitu; Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin terletak di Kota Sawahlunto dengan kapasitas produksi sebesar 2 x 200 megawatt. PLTU tersebut merupakan bagian interkoneksi tenaga listrik pulau Sumatera yang terbesar dalam memberikan pasokan energi listrik. Selain itu, penggunaan listrik di wilayah Kabupaten Sijunjung juga menggunakan pemanfaatan pembangkit listrik lainnya seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan panas matahari yang digunakan oleh beberapa penduduk/rumah tangga yang wilayahnya belum teraliri listrik oleh PT. PLN (Persero).


II -52

Sedangkan sarana telekomunikasi khususnya telepon selular, hingga tahun 2012 telah menjangkau 88,52% dari total 61 nagari/desa dengan jumlah BTS sebanyak 65 tower. Perkembangan cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi di Kabupaten Sijunjung periode 2010-2012 dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar 2.31 Grafik Perkembangan Cakupan Layanan Energi Listrik dan Telekomunikasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2012 (%)

95.17 92.57 88.52

88.52

84.23

2010 80.00

2011 2012

Cakupan Layanan Energi Listrik

Cakupan Layanan Telekomunikasi

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2013 dan diolah sendiri

C. Rencana Tata Ruang Wilayah Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menambah daya saing Kabupaten Sijunjung, karena RTRW bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031. Penyusunan RTRW tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Peraturan Menteri PU Nomor:15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -53

investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan dan jumlah kasus kriminalitas. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi, hingga tahun 2012 lama proses perizinan untuk perusahaan berskala besar sudah mencapai 40 hari. Sedangkan perkembangan angka kriminalitas periode 2008-2012 cenderung berfluktuasi, hal ini disebabkan karena terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, namun angkanya masih dibawah batas toleransi. Perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Sijunjung periode 2008-2012, dapat dilihat pada gambar berikut ini : Tabel 2.18 Aspek Kemampuan Ekonomi Kabupaten Sijunjung 2008-2012 No.

Aspek

2008

1.

Jumlah kasus kriminalitas

2.

Jumlah penduduk (jiwa)

3.

Angka kriminalitas (%)

2009

21

124

185.937 189.632 0,01

0,07

2010 151

2011

2012

176

146

201.823 204.219

207.474

0,07

0,09

0,07


2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Analisis daya saing sumber daya manusia, salah satunya dilakukan dengan

melihat

rasio

ketergantungan.

Rasio

ketergantungan

dihitung

berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah usia 15 tahun dan diatas 64 tahun) dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Rasio ketergantungan Kabupaten Sijunjung menunjukkan angka yang relatif baik dari tahun ke tahun selama periode 2008-2012. Hal ini ditandai tingginya rasio jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk usia tidak produktif. Jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung yang usia produktif dari tahun ke tahun selama periode 2008-2010 menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung usia penduduk tidak produktif, jumlah penduduk usia penduduk produktif dan rasio ketergantungan selama periode 2008-2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


II -54

Tabel 2.19 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2012 No. 1 2 3 4 5

Aspek Jumlah penduduk berusia < 15 thn Jumlah penduduk berusia > 64 thn Jumlah usia tidak produktif Jumlah penduduk usia 15-64 thn Rasio ketergantungan (%)

2008 63.817 9.491 73.308 120.165 61,01

2009 2010 2011 65.406 68.069 67.887 9.705 9.485 9.816 75.111 77.554 77.703 122.352 124.269 126.516 61,39 62,41 61,42

2012 64.242 11.311 75.553 131.921 57,27


2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD Tahun 2013 merupakan tolak ukur dalam menyusun dokumen perencanaan tahun berikutnya dengan meselaraskannya terhadap pencapaian target RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015. Tujuan dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2013 adalah melihat seberapa jauh pencapaian outcome program pembangunan yang dihasilkan oleh output kegiatan pembangunan masing-masing SKPD dan lintas SKPD dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun yang sama. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi landasan utama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Dalam mengukur pencapaian kinerja RKPD Tahun 2013 yang lebih terarah dan tepat, maka evaluasi ini dikelompokan berdasarkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang terdapat dalam RKPD,

yaitu; 1) prioritas

pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat, 2) prioritas peningkatan iklim investasi dan usaha, 3) prioritas peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga, 4) prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, 5) prioritas peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar, 6) prioritas pembangunan energi, 7) prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ,

8) prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal, 9)

prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola, 10) prioritas peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan 11) prioritas peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya. Pencapaian kinerja program pembangunan RKPD Tahun 2013 berdasarkan ke sebelas prioritas pembangunan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -55

2.2.1. Capaian Kinerja Prioritas Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada prioritas pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat ini terdapat 9 (Sembilan) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 22 (dua puluh dua) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.20 Capaian Kinerja Prioritas Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No.

Sasaran

1.

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,pete rnakan, perikanan dan kehutanan

Program Pembangunan 1.Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

2. Peningkatan Produksi Hasil peternakan

3. Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perta


Indikator Kinerja

Sat.

- Meningkatnya produktivitas pangan unggulan; Ton/ha • Padi Ton/ha • Jagung Ton/ha • Ubi kayu - Meningkatnya produktivitas tanaman holtikultura unggulan; • Manggis • Durian - Meningkatnya produktivitas perkebunan unggulan; • Karet • Klp.Sawit • Coklat - Meningkatnya produksi hasil peternakan; • Daging sapi/ kerbau • Daging kambing/ domba • Daging unggas • Telur unggas Menurunya tingkat kematian ternak - Meningkatnya pjg JUT - Meningkatnya jalan produksi

Capaian Kinerja Targ. Real. %

5,20 6,10 24,70

4,58 4,96 31,43

88 81 127

Ton/ha Ton/ha

26,50 37,00

25,77 39.25

97 106

Ton/ha Ton/ha Ton/ha

2,89 5,00 1,20

2,75 4,33 1,15

95 87 96

SKPD Pelaksana Distambun

Disnakkan

Ton

585

566

97

Ton

65

66

102

Ton Ton %

1.450 450 7

1.425 435 8

98 97 114

km

11

10

91 Distambun

km

16

13

81

II -56

Disnakkan

No.

Sasaran

Program Pembangunan nian/ Perkebunan

5. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

7. Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.

3.

Meningkatnya swasembada pangan daerah

Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha pertanian

8.Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan/ Perikanan/ Kehutanan 9. Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pemasaran Hasil saran Hasil Pertanian/ Perkebunan 10.Peningkatan Pemasaran hasil produksi Peternakan 11. Pengembangan Budidaya Perikanan 12.Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran pro duksi perikanan

13. Peningkatan pelayanan dan pemanfaatan hu tan dan industri hasil hutan


Indikator Kinerja

Sat.

- Meningkatnya cakupan JIDES - Meningkatnya jml embung - Berkembangnya luas hutan nagari/ desa - Meningkatnya jumlah DMP - Meningkatnya jml cad. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Meningkatnya jum-lah kelompok tani yang berkualitas - Meningkatnya sarana penyuluh di kec. (BPP Model) - Meningkatnya jumlah tenaga penyuluh - Meningkatnya kemampuan UP3HP

ha unit ha

Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 700 650 93 8

8

100

6.500

6.500

100

Dishut

Nag./ Desa ton

14

14

100

40

35

88

Keltan

1.144

1.133

99

BP4KKP

7

7

100

BP4KKP

orang

124

124

100

Kelp.

10

8

Unit

80 Distambun

Meningkatnya jumlah ternak yang terjual

ekor

21.000 22.255

106

Disnakkan

Meningkatnya produksi perikanan budi daya -Meningkatnya jml kelompok pengolah perikanan - Meningkatnya jumlah pasar ikan higienis - Meningkatnya produksi pemanfaatan hasil hutan - Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan hasil kayu dan non kayu

ton

9.578 10.969

115

Disnakkan

Disnakkan

Kelp

2

2

100

unit

5

5

100

Komdt.

1

1

100

jenis

4

3

75

II -57

Dishut

No.

Sasaran

4.

Terciptanya kawasan pertanian yang terpadu

5.

Terciptanya tata niaga pemasaran hasil pertanian yang berdaya saing guna terlindungi produsen dan konsumen terhadap harga dan barang

6.

7.

8.

9.

Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah

Program Pembangunan 14. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 15. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 16. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdangangan

17. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 19. Pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usa Usaha Mikro Kecil dan Koperasi 20. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja Terbangunnya akses transportasi kawsan agropolitan : - Jalan Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Menurunnya tingkat pelanggaran atas barang yang diedarkan sesuai perundangundangan Meningkatnya jumlah UMKM yang memilki izin

Sat.


SKPD Pelaksana Dinas PU

km %

0,6 6,00

5,83

97

%

60,00

60,00

100

Diskop perindag

172

172

100

Diskop perindag

unit

Diskop perindag

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif

%

39,80

31,15

78

Diskop perindag

Meningkatnya jumlah UMKM dan Koperasi yang mengakses permodalan

%

8

7

88

Diskop perindag

Meningkatnya Meningkatnya laju % 5,50 5,22 hasil produksi pertumbuhan industri kecil PDRB sektor Industri dan menengah yang berdaya saing Berkembangnya 21. Program Meningkatnya even 2 2 sektor Pengembangan jumlah even pariwisata Pemasaran promosi wisata daerah Pariwisata Berkembangnya 22. Program Meningkatnya luas ha 29.074 28.324 kawasan Pengembangan kawasan transmigrasi Wilayah transmigrasi dalam Transmigrasi mendorong pereknomian daerah Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2013, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri

95

Diskop perindag

100

97

Disparsenibudpora

Disosnakertrans

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan belum optimal karena terdapat beberapa program pembangunan targetnya belum tercapai. Belum RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -58

optimalnya pencapaian kinerja pada prioritas ini pada tahun 2013, disebabkan antara lain; a) terbatasnya sarana dan prasarana serta lahan yang tersedia, b) relatif rendahnya kualitas SDM petani, dan c) masih rendahnya akses informasi pasar terhadap masyarakat.

2.2.2. Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha Pada prioritas peningkatan iklim investasi dan usaha ini terdapat 1 (satu) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 6 (enam) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.21 Capaian Kinerja Prioritas Prioritas Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha Tahun 2013Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.

Sasaran Meningkatnya nilai investasi dunia usaha

Program Pembangunan 1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2. Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi

Indikator Kinerja

Sat.

- Meningkatnya even promosi investasi - Meningkatnya jumlah investor

even

- Berkurangnya lama proses perizinan: • IKM • Industri Besar - Meningkatnya nilai investasi PMDN/ PMA

Persh.

Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 2 2 100 BLH, PM & PT 3.500

3.495

100

BLH, PM & PT Hr kerja Hr kerja M Rp

1 30

1 35

100 86

30,00

563,8 5

1.8 80

3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rasio tenaga kerja ditempatkan

%

5

4,8

96

Disosna kertrans

4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tersedianya data dan informasi bursa kerja

Dokm.

1

1

100

Disosna kertrans

5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Berkurangnya sengketa antara tenaga kerja

kasus

5

5

100

Disosna kertrans

- Berkurangnya kasus kecelakaan kerja

kasus

0

0

100


II -59

No.

Sasaran

Program Pembangunan 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Kinerja

Sat.


0

SKPD Pelaksana Kantor Kesbangpol & 100 Limas

0

100

Berkurangnya kasus-kasus : • Pertikaian antar warga

kali

0

kali 0 • Unjuk rasa Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2013, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan iklim investasi dan usaha sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan. Namun terdapat 2 (dua) program pembangunan capaian kinerja belum mencapai target, disebabkan antara lain: a) belum optimalnya koordinasi dengan lembaga terkait dalam proses perizinan dan b) terbatasnya lapangan kerja. 2.2.3. Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pada prioritas peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga ini terdapat 4 (empat) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 9 (sembilan) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.22 Capaian Kinerja Prioritas Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.

Sasaran Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan keseta raan pendidikan

Program Pembangunan 1. Pendidikan Anak Usia Dini

2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun


Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas ketersedian & pelayanan pedidikan : • Meningkatnya jumlah layanan PAUD • APK • APM - Meningkatnya kualitas ketersedian & pelayanan pendidikan SD/MI: • Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah

Sat.

unit


295

295

100

64,80 58,20

64,26 57,95

99 99

SKPD Pelaksana Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

78,85

76,25

97

II -60

No.

Sasaran

Program Pembangunan

3. Pendidikan Menengah

4. Pendidikan Formal dan Non Formal

1.

2.

Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan Meningkatnya mutu pendidikan yang berbasis Iman dan Taqwa serta pengu pendidikan yang baik

4. Pendidikan Formal dan Non Formal

5. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tena ga Kependidikan

Indikator Kinerja

• Rasio guru thdp murid • APK • APM - Meningkatnya kualitas ketersedian & pelayanan pendidikan SMP/ MTs: • Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM - Meningkatnya kualitas ketersedian & pelayanan pen-didikan : • Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM - Meningkatnya siswa jumlah penerima bea siswa - Meningkatnya lulusan pendidikan kesetaraan : siswa • Paket A siswa • Paket B siswa • Paket C - Meningkatnya Klpk. kelompok pendidikan keaksaraan - Berkembangnya sekolah sekolah swata - Meningkatnya jumlah guru memperoleh sertifikasi

• PAUD • SD/MI • SMP/MTSN • SMA/SMK/MA


Sat.

orang orang orang orang

Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 75,52 74,10 98 113,50 112,52 99,50 88,76

99 89

58,50

57,45

98

68,50

67,25

98

91,70 78,20

89,25 64,40

97 82 Dinas Pendidikan

45,50

45,50

100

92,50

90,25

98

77,00 62,00 2.500

75,25 45,46 2.415

98 73 97

Dinas Pendidikan

30 50 70 235

50 80 50 230

167 160 71 98 Dinas Pendidikan

118

118

100 Dinas Pendidikan

22 450 250 200

22 450 250 200

100 100 100 100

II -61

No.

3.

4.

Sasaran

Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat

Meningkatnya kemandirian pemuda, dan prestasi olah raga daerah

Program Pembangunan

6. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

7. Peningkatan Peran serta Kepemudaan

8. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 9. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Indikator Kinerja - Meningkatnya nilai rata-rata UN setiap jenjang pendidikan • SD/MI • SMP/MTSN • SMA/SMK/MA - Meningkatnya jml lulusan SMA diterima PTN - Meningkatnya jumlah sekolah terakriditasi • SD/MI • SMP/MTSN • SMA/SMK/MA - Meningkatnya jumlah sekolah berbasis Imtaq - Meningkatnya komite sekolah yang memiliki AD/ART - Meningkatnya jumlah pustaka dikelola masyarakat - Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan daerah - Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan - Meningkatnya jumlah pemuda pelopor Meningkatnya jumlah sarana & prasarana olahraga - Meningkatnya jumlah Cabor dlm kompetisi olahraga tk. Kabupaten

Sat.


7,00 6,20 6,90 350

6.80 5,95 6,88 305

97 98 100 87

unit unit unit sekola h

125 48 19 12

125 48 19 12

100 100 100 100

Komite

75

75

100

unit

45

42

93

orang

450

425

94

Krg. Taruna

90

88

orang

23

23

100

unit

660

658

100

Dinas Parsenibu dpora

3

3

100

Dinas Parsenibu dpora

siswa

sekola h

cabor

- Meningkatnya prestasi Cabor unggulan daerah: prestasi Div. 1 Div. 1 • Sepak Bola prestasi 1 Pro. 2 Pro. • Bola Basket Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2013, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri


SKPD Pelaksana

Kantor Perpustak aan, Dokm. & Kearsipan

98 Dinas Parsenibud pora

100 0

II -62

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai, disebabkan antara lain: a) sering terjadinya perubahan kebijakan dari pemerintah dan b) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

2.2.4. Capaian Kinerja Prioritas

Peningkatan Akses dan Kualitas

Pelayanan Kesehatan. Pada prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ini terdapat 5 (lima) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 16 (enam belas) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.23 Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.

Sasaran Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan

Program Pembangunan 1. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pustu dan jaringannya 2.Pengadaan, peningkatan sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru 3.Obat dan perbekalan kesehatan 4. Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan


Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 0,99 1,01 102 Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja

Sat.

Meningkatnya rasio fasilitas kesehatan pelayanan dasar per 1.000 penduduk

rasio

Terciptanya rasio fasilitas kesehatan pelayanan rujukan (RSU) per 30.000 pddk

rasio

0,14

0,14

100

RSUD

Tersedianya kebutuhan obat di tingkat pelayanan dasar Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin : • Dasar • Rujukan

%

100

100

100

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan RSUD

% %

35,00 4,50

34,00 4,25

97 94

II -63

No.

Sasaran

Program Pembangunan 5. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 6. Peningkatan SDM pelayanan

2.

3.

Menurunnya jumlah kematian ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA).

Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat

Indikator Kinerja

Sat.

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Lansia Meningkatnya rasio dokter umum per 100.000 penduduk - Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi Kebidanan - Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Meningkatnya cakupan neonatus dgn komplikasi yang ditangani - Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil (K4) - Meningkatnya cakupan ibu nifas - Meningkatnya cakupan kunj. bayi Meningkatnya PHBS di RT

%

Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 50,00 49,51 99 Dinas Kesehatan

rasio

0,30

0,29

97

Dinas Kesehatan

%

92,00

100,6

109

Dinas Kesehatan

%

46,00

46,00

100

%

86,00

75,65

88

%

80,00

78,35

98

%

80,00

75,41

94

%

90,00

90,68

101

%

68,00

65,25

96

Dinas Kesehatan

- Cakupan nagari/ desa SIAGA

%

67,00

67,00

100

Dinas Kesehatan

- Cakupan sekolah sehat - Penduduk yang menggunakan jamban sehat 10. Pengembangan Meningkatnya lingkungan nagari yg telah sehat melaksanakan kawasan sehat 11. Pencegahan Cakupan dan penemuan, penanggulanga pencegahan dan penyakit pemberantasan menular penyakit • Meningkatnya penangganan penderita diare

%

54,60

54,60

100

%

75,00

71,25

95

%

75,00

73,25

98

7. Peningkatan keselamatan ibu mela hirkan dan anak

8. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 9. Upaya Kesehatan Masyarakat


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

%

80,00

80,00

100

II -64

No.

4.

5.

Program Pembangunan

Sasaran

Menurunnya angka gizi buruk

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

12. Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat 13. Perbaikan gizi masyarakat

14. Keluarga Berencana

15. Pelayanan Kontrasepsi

16. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Indikator Kinerja • Meningkatnya penangganan penyakit DBD • Meningkatnya penangganan KLB di nagari • Meningkatnya cakupan jorong UCI Meningkatnya penerima makanan tambahan - Prevelensi balita gizi buruk - Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan Terkendalinya laju pertumbuhan Penduduk Prevelensi peserta KB aktif • PUS • UPPKS Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang KKR

Sat. %

Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 100, 100 100

%

100

100,

100

%

85,00

81,70

96

siswa

7.455

7.455

100

Setdakab BPMPN

%

6,00

5,65

94

Dinas Kesehatan

%

100

100

100

%

1,00

1,02

102

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB % % %

76,00 60,00 80

76,57 61,25 80

101 102 100

Kantor PP & KB

Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2013, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai disebabkan antara lain; a) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan, dan b) masih terbatasnya sarana informasi kesehatan kepada masyarakat.

2.2.5. Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar. Pada prioritas peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar ini terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 14 (empat belas) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

II -65

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No.

Sasaran

1.

Terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan perutukannya Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari.

2.

Program Pembangunan 1. Pengendalian pemanfaatan ruang

2. Pembangunan Jalan dan Jembatan

3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan jembatan 4. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 5. Pelayanan Angkutan Umum 6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 6. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 7. Pengendalian / peningkatan dan pengamanan lalu lintas 8. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 9. Program Penyediaan dan pengolahaan air baku 10. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


Indikator Kinerja

Sat.

Meningkatnya jumlah bangunan memilki IMB

rumah

- Rasio panjang jalan terhadap jumlah luas wilayah - Meningkatnya panjang jalan yg dibangun - Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun Meningkatnya pro-porsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Mengoptimalkan pemiliharaan sarpras kebinamargaan Meningkatnya jumlah angkutan kota/ pedesaan Berkembangnya terminal angkutan kelas A Berkurangnya lama pengujian kelayakan kendaraan angkutan Berkurangnya kasus kecelakaan Lalin Meningkatnya rasio layanan jaringan irigasi

Meningkatnya jrng. irigasi stgh teknis yang dibangun Meningkatnya panjang jalan lingkungan nagari yang baik

Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 250 126 50 Dinas PU

37,29

36,56

98

km

6,33

5,85

92

unit

5

4

80

%

57,37

57,37

100

Dinas PU

%

85

85

100

Dinas PU

Izin trayek

25

23

92

Dishub kominfo

%

80

80

100

Dishub kominfo

Menit

5

5

100

Dishub kominfo

Kasus

50

55

91

Dishub kominfo

58,45

56,85

97

Dinas PU

8

8

100

Dinas PU

7.500

7.100

95

Dinas PU

%

unit

Meter

II -66

Dinas PU

No.

Sasaran

Program Pembangunan 11. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Mi num

12. Lingkungan sehat perumahaan 2.

3.

Indikator Kinerja

Sat.

- Meningkatnya cakupan layanan air bersih

%

Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 59,53 51,60 87 Dinas PU

- Meningkatnya cakupan RT bersanitasi Meningkatnya jumlah kawasan perumahan yang sehat Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi pedesaan

%

40,49

37,95

94

14

7

50

Dinas PU

92

97

Dishub Kominfo

75

100

Bappeda

kawsan

Meningkatnya 13. Pengembangan % 95 kuantitas dan komunikasi, kualitas sarana informasi dan dan prasarana media masa dasar, telekomunikasi di setiap nagari. Meningkatnya 14. Perencanaan Mengoptimalkann % 75 fungsi Kota Prasarana ya koordinasi Muaro Sijunjung Wilayah dan perencanaan sebagai ibukota Sumber Daya prasarana wilayah kabupaten yang Alam & SDA representatif. Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2013, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai, disebabkan antara lain; a) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, b) terjadinya cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa, dan c) belum tuntasnya masalah pembebasan lahan.

2.2.6. Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan Energi. Pada prioritas pembangunan energi ini terdapat 1 (satu) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 1 (satu) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:


II -67

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan Energi Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.

Program Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja Sat. Pembangunan Targ. Real. % Pelaksana Meningkatnya 1. Pengembangan - Meningkatnya unit 2 0 0 Distamben ketersediaan dan dan jumlah PLTMH keterjangkauan Pembinaan - Meningkatnya % 98 97 99 energi listrik Bidang cakupan energi setiap nagari dan Ketenagalistrikan listrik pedesaan Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2013, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri Sasaran

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas pembangunan energi target program pembangunan belum tercapai sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan karena tidak terealisirnya pembangunan PLTMH akibat kondisi geografis daerah.

2.2.7. Capaian Kinerja Prioritas

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup. Pada prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini terdapat 4 (empat) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 11 (sebelas) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.26 Capaian Kinerja Prioritas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.

1.

Sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil tambang berwawasan lingkungan dalam rangka mening katkan kesejahteraan Meningkatnya pemanfaatan hasil tambang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

Program Pembangunan 1. Pembinaan dan Pengawasan tambang

2. Studi Geologi dan Sumberdaya Mineral 3. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan


Indikator Kinerja

Sat.

Meningkatnya produksi hasil tambang

Ribu Ton

Meningkatnya luas lahan studi geologi sumber daya mineral Berkurangnya aktivitas Penambangan Tanpa Izin

Capaian Kinerja Targ. Real. % 250,0 263,2 105 0 5

SKPD Pelaksana Distamben

ha

50

50

100

Distamben

ha

17

18

94

Distamben

II -68

No.

Sasaran

2.

Terjaganya kualitas air sungai dan air tanah

3

Terjaganya kebersihan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman

4.

Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan la han kritis yang berwawasan ling-kungan

Program Pembangunan 4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5. Pengembangan kinerja Pengelolaan sampah 6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7. Rehabilitasi Hutan dan lahan

8. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

9. Perencanaan dan Pengembangan

Indikator Kinerja

Sat.

Capaian Kinerja Targ. Real. % 50 52 96

SKPD Pelaksana Badan LH, PM & PT

Berkurangnya pencemaran air sungai

%

Meningkatnya cakupan penanganan sampah

%

70

50

71

Badan LH, PM & PT

Lokasi

1

1

100

Badan LH, PM & PT

1.650

1.656

100

Dishut

Kasus

3

3

100

Dishut

Titik api

19

19

100

Nagari

1

1

100

Berkembangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya jumlah hutan dan lahan yg direhabilitasi - Berkurangnya perambahan hutan dari illegal looging - Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran - Meningkatnya pengamanan hutan berbasis masyarakat Meningkatnya pemantapan kwsn. hutan : • Tata batas • Perubahan fungsi kawasan hutan - Berkurangnya kasus bencana alam (longsor) - Berkurangnya kasus kebakaran Optimalisasi penangganan bencana kebakaran

ha

Dishut

Km Ribu ha

141 186,2 3

10. Pencegahan Kasus 4 Dini dan Penanggu langan Korban Kasus 8 bencana 11. Peningkatan % 85 Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2013, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri

141 186,2 3

100 100

3

133

6

160

85

100

BPBD

BPBD

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan. Namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai, disebabkan antara lain; a) belum adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, b) masih adanya


II -69

penambangan emas dalam DAS, dan c) masih terbatasnya sarana dan prasarana penangganan sampah.

2.2.8. Capaian Kinerja Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Dan Daerah Tertinggal. Pada prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal ini terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 6 (enam) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.27 Capaian Kinerja Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No.

Sasaran

1.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin

2.

Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kewirausahaan

Program Pembangunan 1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

5. Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat


Indikator Kinerja

Sat.

- Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat miskin - Meningkatnya penyandang cacat dan Lansia menerima jaminan sosial - Meningkatnya jumlah penerima beras miskin - Meningkatnya jmlh kelp menerima program sosial

unit

Meningkatnya jumlah sarana sosial

- Meningkatnya jumlah peserta pelati-han; • Mekanik • Menjahit - Persentase peserta pelatihan berwirausaha Meningkatnya peserta pelatihan kemitraan bagi keluarga miskin


%

61,72

61,72

100

RTSM

11.99 9

11.99 9

100

KUBE

130

130

100

5

5

100

unit

SKPD Pelaksana Dissos nakertrans

Dissos nakertrans

Dissos nakertrans

Dissos nakertrans org org %

224 224 20

200 200 20

89 89 100

KK

50

50

100

II -70

Setdakab

No. 3.

Sasaran Keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kategori daerah tertinggal

Program Pembangunan 6. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Indikator Kinerja

Sat.

Menurunya jumlah nagari tertinggal

Nag


SKPD Pelaksana Bappeda


Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan

belum

tercapai

disebabkan

karena

masih

terbatasnya

ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK)

2.2.9. Capaian Kinerja Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola ini terdapat 9 (sembilan) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 26 (dua puluh enam) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.28 Capaian Kinerja Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No.

Sasaran

1.

Meningkatnya jumlah dan kualitas produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif.

2.

Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakat

Program Pembangunan 1. Penataan Peraturan Perundangundangan

2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 3. Mengintensifikasikan penanganan pengaduan masyarakat


Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah produk hukum yang ditetapkan : • Perda • Perbup Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan

- Meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum - Meningkatnya peserta penyuluhan

Sat.


SKPD Pelaksana Setdakab

Dok Dok Dok

17 30 17

18 38 18

106 127 106

Setwan

Orang

75

75

100

Setdakab

Orang

1.000

1.000

100

II -71

No.

Sasaran

3.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah

4.

Program Pembangunan 4. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

7. Penataan Daerah Otonomi Baru

5.

Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran serta peralatan kerja

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Indikator Kinerja Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesatuan - Meningkatnya jumlah aparatur dalam meningkatkan kompetensi melalui: • Diklat jabatan • Diklat fungsional • Bintek • Lainya - Terwujudnya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) - Optimalisasinya penerapan SIMPEG - Meningkatnya jumlah PNS yang dapat penghargaan : • Satyalencana karya satya • Berprestasi - Meningkatnya jumlah PNS tugas belajar & ujian dinas - Berkurangnya jml PNS yang melanggar disiplin berat - Berkembangnya jumlah OPD sesuai kebutuhan: • Bagian Setdakab & Sekwan • Badan • Dinas • Kantor/RSUD • Kecamatan - Bertambahnya jml gedung perkantoran yang memadai - Meningkatnya proporsi jmlh peralatan kerja thdp jumlah aparatur

Sat. Org


SKPD Pelaksana Kantor Kesbangpol & Linmas Seluruh SKPD

Org Org

88 100

88 50

100 50

Org Org SKPD

90 25 1

85 25 1

94 100 100

%

65

60

92

Org

91

91

100

org org

35 315

35 310

100 98

org

9

8

113

BKD

Setdakab

Unit

12

12

100

Unit Unit Unit Unit unit

7 13 6 8 3

7 13 6 8 3

100 100 100 100 100

%

80

75

94

Seluruh SKPD

II -72

No.

6.

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Pembangunan

9. Pengendalian dan evaluasi penerapan SPM 10. Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan 11. Penataan administrasi kependudukan

12. Penyelamatan dan pelestarian dok/ arsip 13. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 14. Menyediakan Website dan Penggunaan ICT dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat 15. Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH 16. Pelayanan Administrasi Perkantoran 17. Peningkatan penyelenggara an pemerintah 7.

Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah

18. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Indikator Kinerja - Mengoptimalkan pemeliharaan sarana perkantoran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berkurangnya kasus konfilk tanah Meningkatnya persentase penduduk memiliki administrasi kependudukan; • e- KTP • Akte Kelahiran Meningkatnya Arsip yang diselamatkan Meningkatnya cakupan layanan informasi pembangunan Mengoptimakan proses pengadaan barang dan jasa berbasis ICT

Mengoptimalkan pelayanan kegiatan KDH/WKDH Mengoptimalkan kegiatan penunjang pelayanan publik Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintah - Meningkatnya status laporan keuangan - Meningkatnya serapan anggaran belanja langsung - Terciptanya dokumen aset daerah yang akurat

Sat. %

skor

Kasus


SKPD Pelaksana

5055

35

70

Setdakab

1

1

100

Setdakab

Disduk & Capil

% % %

80,00 100 50

46,53 81,79 50

58 82 100

%

40

40

100

Kantor Perpust, Dokm. & Kearsipan Setdakab

%

90

90

100

Setdakab

%

100

100

100

Setdakab

%

100

100

100

Seluruh SKPD

%

85

85

100

Seluruh Kecamatan

opini

WTP

WDP

50

%

90,00

89,67

100

1

1

100

dok

Setdakab DPKD

II -73

No.

Sasaran

7.

Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah

8.

Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Program Pembangunan

19. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 20. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 21. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 22. Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 23. Pengembangan Data/ Informasi

24. Perencanaan Pembangunan Daerah

25. Peningkatan dan pengembangan

9.

Meningkatnya kerjasama antar daerah

26. Penataan Otonomi Daerah

Indikator Kinerja - Meningkatnya PAD Berkurangnya temuan audit Inspektorat

Sat. M. Rp

Capaian Kinerja Targ. Real. % 33,97 38,09 112

SKPD Pelaksana

Temuan

150

100

100

Inspektorat Daerah

Meningkatnya jumlah tenaga pengawas & auditor terlatih

org

15

30

200

Inspektorat Daerah

Tersedianya Laporan Inpres No 5 tahun 2004

dokumen

90

90

100

Setdakab

Berkembangnya data statistik daerah : • KDA • PDRB Berkembangnya laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan ; • Evaluasi Kinerja Program Prioritas Pembangunan • Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2 tahun Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan : • RPJMD • RKPD Meningkatnya nilai laporan kinerja : • LAKIP • LPPD Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah daerah

Bappeda

Dok Dok

1 1

1 1

100 100 Bappeda

Dok

1

1

100

Dok

1

1

100

Bappeda

Dok Dok

1 1

1 1

100 100 Setdakab

nilai nilai MOU

C D 50 Tinggi Tinggi 100 1 0 0

Setdakab



II -74

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai disebabkan antara lain: a) masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur, b) terbatasnya sarana dan prasarana dan c) terjadinya stagnasi kerjasama dengan pemerintah daerah lain.

2.2.10. Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pem-bangunan Daerah. Pada

prioritas

peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan daerah ini terdapat 4 (empat) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 8 (delapan) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.29 Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No.

Sasaran

1.

Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menunjang proses pembangunan di nagari/desa Meningkatnya kelembagaan nagari/ desa yang mandiri.

2.

3.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah

Program Pembangunan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur

3. Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa 4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 5. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Indikator Kinerja

Sat.

Meningkatnya proporsi swadaya: • Partispatif • PNPM

% %

Meningkatnya kualitas SDM : • Aparatur Nagari/ Desa • BPN & LPM Mengoptimalkan terbinanya pengelolaan keuangan nagari/ desa Meningkatnya pembangunan & pemberdayaan perempuan • IPG • IDG Meningkatnya kualitas anak dan perempuan


45,42 31,25

45,42 31,25

SKPD Pelaksana BPMPN

100 100

BPMPN %

80

75

94

% %

80 100

75 100

94 100

BPMPN

Kantor PP & KB

%

62,05 52,55 80

60,85 48,99 70

98 93 94

II -75

Kantor PP & KB

No.

4.

Sasaran

Meningkatnya pemberdayaan lembaga ekonomi nagari/desa

Program Pembangunan 6. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 7. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat


Indikator Kinerja

Sat.

Meningkatnya jumlah tenaga pelatih dalam penanganan KDRT

orang

Meningkatnya cakupan penanganan KDRT

%

80

75

94

Meningkatnya pengembalian pinjaman oleh anggota (IRR)

%

85

85

100

SKPD Pelaksana Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

BPMPN


Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai disebabkan antara lain: a) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemberdayaan gender, dan b) belum optimalnya pegarusutamaan gender.

2.2.11. Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Sosial, Adat dan Budaya. Pada prioritas peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya ini terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 5 (lima) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.30 Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Sosial, Adat dan Budaya Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.

Sasaran Meningkatnya peran tokoh agama dan adat dalam peningkatan pemahaman falsafah adat Minang kabau “adat basandi

Program Pembangunan 1. Pelayanan kehidupan beragama


Indikator Kinerja

Sat.

Meningkatnya jumlah tokoh agama dan guru TPQ/ TPSQ serta garin masjid yang dilatih : • Mubalig • Guru TPQ/ TPSQ • Garin masjid

orang orang orang


50 490 50

0 540 0

0 110 0 II -76

SKPD Pelaksana Setdakab

No.

Sasaran syarak, syarak basandi kitabullah

2.

3

Terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari

Meningkatnya jumlah dan kualitas even penyelenggaraan seni budaya anak nagari

Program Pembangunan 2. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

3. Peningkatan Pemberatasan penyakit masyarakat 4. Pengembangan Nilai Budaya

5. Pengelolaan Kekayaan Budaya

Indikator Kinerja

Sat.

- Meningkatnya jml tokoh adat yang dilatih - Mengoptimalkan terbinanya lembaga adat Berkurangnya kasus Pekat

orang

- Proporsi sarana dan prasarana seni budaya anak nagari - Berkembangnya kelompok seni budaya unggulan daerah; • Randai • Rebana • Talempong Meningkatnya even penyelenggaraan seni budaya

%


SKPD Pelaksana BPMPN

100

100

100

Kasus

1

1

100

Kantor Satpol PP

%

70

65

93

Disparseni -budpora

Klpk Klpk Klpk kali

94 81 72 4

90 79 70 4

96 98 97 100

Disparseni -budpora


Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya sebagian besar target program pembangunan belum tercapai sesuai yang diharapkan, disebabkan karena masih terbatasnya ketersediaan sumber daya keuangan daerah.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi dalam mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah.


II -77

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk

mengidentifikasi

berbagai

faktor

yang

mempengaruhi

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan berdasarkan prioritas pembangunan yang terdapat RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2013. Selain itu, perlu juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa yang akan datang, sehingga terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai yang direncanakan. Indentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 dan isu-isu yang berkembang pada tataran nagari dan kecamatan yang dirangkum dalam Musrenbang Tahun 2014 yang diklasifikasi kedalam sebelas prioritas pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.31 Indentifikasi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sijunjung dan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

No. 1.

Prioritas Pembangunan RKPD 2013 Prioritas pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat

Permasalahan Pembangunan 1. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha pertanian/perkebunan 2. Rendahnya kualitas SDM dalam penguasaan teknologi pertanian/ perkebunan 3. Belum optimalnya produksi hasil peternakan untuk mendukung swasembada daging dan telur 4. Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian yang terpadu dan terintegrasi 5. Belum optimalnya daya saing hasil perikanan. 6. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif 7. Daya saing produk UMKM masih rendah 8. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan memasarkan produk unggulan daerah


Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 1. Ketersediaan jumlah tenaga penyuluh yang memadai 2. Angka kematian ternak relatif rendah 3. Ketersediaan sarana penunjang lahan pengembangan kawasan pertanian yang terpadu dan terintegrasi cukup memadai 4. Ketersediaan sarana pemasaran ikan relatif memadai 5. Cukup memadai ketersediaan pasar 6. Tersedianya galeri produk industri kecil Ketersediaan sarana 7. perhotelan dan restoran cukup memadai 8. Tersedianya Perguruan Tinggi di bidang Pertanian

II -78

No.

2.

3.

Prioritas Pembangunan RKPD 2013

Prioritas peningkatan iklim investasi dan usaha Prioritas peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga

4.

Prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

5.

Prioritas peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar

Permasalahan Pembangunan 9. Masih rendahnya daya saing produk Industri kecil 10. Belum berkembangnya sektor parawisata 11. Belum optimalnya pengunaan teknologi tepat guna dalam proses industri 1. Belum optimalnya penyebaran informasi bursa kerja 1. Belum optimalnya pemanfaatan layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan 2. Belum optimalnya tata kelola pendidikan dalam menciptakan iklim dan motivasi belajar 3. Belum optimalnya mutu dan daya saing lulusan pendidikan menengah 4. Belum tersedianya sarana dan prasarana dasar perpustakaan daerah yang memadai 5. Masih rendahnya minat baca masyarakat 6. Belum tumbuhnya rasa kepedulian pemuda dalam menunjang pembangunan daerah 7. Belum sinergis kebijakan dalam pembinaan pemuda dan prestasi olahraga 1. Belum optimalnya cakupan pelayanan terhadap keselamatan ibu melahirkan dan anak 2. Belum optimalnya penangganan balita gizi buruk 3. Belum optimalnya pola hidup dan lingkungan sehat tataran masyarakat. 4. Masih terbatasnya dana jaminan kesehatan masyarakat 1. Belum optimalnya pembangunan akses transportasi 2. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum 3. Belum optimalnya cakupan layanan jaringan irigasi 4. Belum optimalnya kondisi jalan lingkungan nagari 5. Belum optimalnya cakupan layanan prasana dasar (air bersih & sanitasi)


Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

1. Berkembangnya teknologi informasi 1. Kertersediaan sarana dan prasarana sekolah setiap jenjang pendidikan relatif memadai Cukup tingginya jumlah guru 2. yang bersetifikasi setiap jen jang pendidikan 3. Ketersediaan sarana dan prasarana cabang olahraga unggulan cukup memadai

1. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan cukup memadai 2. Cukup tingginya jumlah tenaga medis dan non medis

1. Tersediannya RTRW dalam menunjang pembangunan Infrastruktur dan pasarana dasar 2. Cukup tingginya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum 3. Cukup tingginya luas lahan sawah yang produktif 4. Tersedianya sumber daya air bersih yang dikelola secara

II -79

No.

6. 7.


Permasalahan Pembangunan

Prioritas pembangunan energi Prioritas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Belum optimalnya ketersediaan perumahan yang sehat 1. Belum optimalnya cakupan layanan energi listrik pedesaan 1. Belum optimalnya penangganan kegiatan masyarakat yang berpotensi mencemari lingkungan 2. Belum optimalnya cakupan penangganan sampah

8.

Prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal

9.

Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

10.

Prioritas peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan teknologi

1. Potensi sumber daya air cukup besar 1. Tersediannya Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Tersediannya Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah 1. Belum optimalnya pembangunan 1. Tersedianya instrumen rumah layak huni hukum : 2. Belum optimalnya jumlah • Perpres 15/2010 tentang peserta pelatihan wirausaha. Percepatan 3. Belum optimalnya koordinasi penanggulangan antar SKPD dalam menyusun kemiskinan rencana kegiatan pembangunan • Inpres 3/2010 tentang terkait dengan penanggulangan Program Pembangunan kemiski-nan dan daerah yang Berkeadilan tertinggal • Kepres 10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat • Perda Kab. Sijunjung 10/2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1. Belum optimalnya kapasitas dan 1. Relatif banyaknya jumlah profesionalisme aparatur pemeaparatur yang rintah daerah dalam berpendidikan DIII ke atas mewujudkan pelayanan publik 2. Perubahan regulasi yang responsif dan akuntabel pengelolaan PPB kepada 2. Masih terbatasnya jumlah sarana Kabupaten Kota dan prasarana serta peralatan kerja 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di SKPD 4. Belum optimalnya pelayanan publik 5. Belum optimalnya kinerja pemerintahan daerah (LKPD, LAKIP dan LPPD) 1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 2. Belum optimalnya lembaga pengarusutamaan gender dan anak


1. Masih terjaganya kerarifan lokal masyarakat dalam mendorong kemajuan nagari 2. Cukup tingginya kemauan perempuan ikut serta dalam proses pembangunan

II -80

No.

11


Prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Sosial, Adat dan Budaya

Permasalahan Pembangunan 3. Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di daerah 4. Belum optimalnya penangganan KDRT 5. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat antar SKPD 1. Belum optimalnya tokoh agama dan guru TPQ/ TPSQ serta garin masjid yang dilatih 2. Belum optimalnya tokoh adat yang dilatih 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana seni budaya anak nagari 4. Belum optimalnya pengembangan kelompok seni budaya unggulan daerah


Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

1. Cukup banyaknya jumlah tokoh agama dan guru TPQ/ TPSQ yang berpotensi 2. Keberadaan tokoh adat dalam memajukan adat dan budaya minangkabau jumlahnya cukup tinggi 3. Masih tingginya kesadaran masyarakat dalam melestarikan seni budaya

II -81

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents