BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013 menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2013, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan (2014) sebagai bahan acuan. Sementara itu capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografis Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang Selatan dan 111°50’ s/d 113°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Gili Ketapang dengan luas wilayah 0,6 km². Kabupaten

Probolinggo

terletak

di

lereng

gunung-gunung

yang

membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya, contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

II / 1


2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri atas : a).

Pemukiman

: 147,74 km²

b).

Persawahan

: 373,13 km²

c).

Tegal

:

513,80 km²

d).

Perkebunan

:

32,81 km²

e).

Hutan

: 426,46 km²

f).

Tambak/Kolam

:

g).

Lain-lain

: 188,23 km²

13,99 km²

Sementara Luas wilayah kabupaten probolinggo ditinjau dari luas 24 kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.sebagai berikut : Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan No.

Kecamatan

Luas (Ha)

Persen (%)

1.

Sukapura

10.208,53

6,02

2.

Sumber

14.188,13

8,36

3.

Kuripan

6.674,76

3,94

4.

Bantaran

4.212,83

2,48

5.

Leces

3.680,97

2,17

6.

Tegalsiwalan

4.173,56

2,46

7.

Banyuanyar

4.569,63

2,69

8.

Tiris

16.566,69

9,77

9.

Krucil

20.252,66

11,94

10.

Gading

14.684,64

8,66

11.

Pakuniran

11.385,00

6,71

12.

Kota Anyar

4.258,00

2,51

13.

Paiton

5.327,94

3,14

14.

Besuk

3.503,63

2,06

15.

Kraksaan

3.779,75

2,23

16.

Krejengan

3.442,84

2,03

17.

Pajarakan

2.134,35

1,26

18.

Maron

5.139,27

3,03

19.

Gending

3,.61,48

2,16

20.

Dringu

3.113,54

1,84

21.

Wonomerto

4.566,84

2,69


II / 2


No.

Kecamatan

Luas (Ha)

Persen (%)

22.

Lumbang

9.271,00

5,46

23.

Tongas

7.795,20

4,61

24.

Sumber Asih

3.025,41

1,78

169.616.65

100%

Jumlah

Sumber :Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2013

Letak geografis daerah berbatasan dengan : -

Utara

:

-

Timur :

Kabupaten Situbondo

-

Barat

Kabupaten Pasuruan

-

Selatan :

:

Selat Madura

Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember

Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo. 2.1.1.2. Topografi Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu : a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro. 2.1.1.3. Hidrologi Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km saja.


II / 3


Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun. Tabel 2.2 Sungai di Kabupaten Probolinggo No.

Nama Sungai

Baku

Panjang

Lebar

Debit Air

(Km)

(M)

(Minimum)

Lahan (Ha)

1

K. Rondoningo

95,20

26,00

± 200

3.36

2

K. Pandan Laras

43,50

26,00

± 1.300

2.85

3

K. Kertosono

39,70

25,00

± 100

570.00

4

K. Kandang Jati

8,00

8,00

± 100

507.00

5

K. Besuk

13,20

8,00

± 100-200

173.00

6

K. Jabung

20,50

8,00

± 300

465.00

7

K. Pancarlagas

85,70

50,00

± 200

3.30

8

K. Legundi

12,50

6,00

-

-

9

K. Paiton

18,00

20,00

± 100

454.00

10

K. Kresek

24,50

25,00

± 100

786.00

11

K. Taman

24,10

12,00

± 5-10

240.00

12

K. Curah Manjangan

5,00

9,00

± 50

34.00

13

K. Klumprit

12,50

12,00

± 50

53.00

14

K. Lumbang/Bayeman

17,50

13,00

± 75

125.00

15

K. Blibis

20,00

15,00

-

-

16

K. Blabo

10,00

10,00

± 50

213.00

17

K. Besi

15,50

15,00

± 5-10

183.00

18

K. Patalan

22,50

18,00

± 50

72.00

19

K. Kedung Galeng

38,00

35,00

± 100

564.00

20

K. Banyubiru

11,00

18,00

± 300

697.00

21

K. Gending

20,00

20,00

± 300

-

22

K. Klaseman

11,00

15,00

± 100-200

-

23

K. Pekalen

35,10

35,00

± 3.300

6.98

24

Afour Bujel

2,00

5,00

-

-

25

K. Lawean

16,70

25,00

± 200

369.00

Sumber

: Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo


II / 4


Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedong yang belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Lokasi semua danau tersebut berada di Kecamatan Tiris, sedang lokasi desanya dapat dilihat pada Tabel. 2.3. berikut : Tabel. 2.3 Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo No 1. 2.

Luas

Nama Danau

Lokasi

(Ha)

Ranu Segaran*

30.000

Ranu Agung*

Desa Segaran, Kec. Tiris

20.813 Desa Ranuagung, Kec. Tiris

Segaran Agung Ranu Segaran

3.

Duwas*

23.000 Desa Tlogoargo, Kec. Tiris

4.

Ranu Merah*

18.000 Desa Andungsari, Kec. Tiris

5.

Ranu Gedang*

10.000 Desa Andung Sari, Kec. Tiris

Ranu Citakan*

- Desa Andung Sari, Kec. Tiris

Ranu Kembar*


Ranu Bintaro*


6.

Danau Ronggojalu

Sumber

2.5 Kecamatan Tegalsiwalan

: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2013

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor

yang

merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian

untuk

kebutuhan

air

minum

dan

sebagian

besar

lainnya

diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m.


II / 5


2.1.1.3. Klimatologi Seperti juga daerah tropis lainnya, iklim yang ada berupa iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim kemarau jatuh pada bulan Juli hingga bulan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi antara bulan November hingga bulan Juni. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada

bulan Desember sampai

dengan Maret. Curah hujan selama tahun 2013 berkisar antara 1.100–1.700 mm untuk dataran rendah, dan berkisar 1.700–5.700 mm untuk dataran tinggi dengan rata-rata intensitas hujan

sebesar

24,211 mm/hari. Jumlah

curah hujan rata-rata dalam setahun di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.713 mm/tahun dengan hari hujan rata-rata 75.41 hari. Suhu udara beragam ratarata antara 27C hingga 32C pada bagian Utara, sedangkan di wilayah pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu di Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber dan Sukapura suhu udaranya berkisar antara 5C hingga 15C. 2.1.1.4. Jenis Tanah Jenis tanah penting untuk diketahui terutama usaha pengembangan budidaya pertanian. Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang mendominasi adalah tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan, sawah dan hutan tropika. Jenis tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol, mediteran dan gromossol. 2.1.1.5. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya meliputi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan berbagai jenis peruntukan dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) No

Peruntukan

Luas

Persen

1.

Hutan

55.796,68

32,89

2.

Tegal

52.801,95

31,13

3.

Sawah

38.509,00

22,70

4.

Perkampungan/Permukiman

12.904,04

7,60

5.

Perkebunan Swasta/Rakyat

2.009,30

1,18

6.

Tanah Rusak/Padang Rumput

2.413,96

1,42


II / 6


No

Peruntukan

Luas

Persen

7.

Tambak

1.320,06

0,77

8.

Kebun Campur

1.186,57

0,69

9.

Industri

866,56

0,51

10.

Hutan Rakyat

625,32

0,37

11.

Danau/Rawa

138,00

0,08

12.

Lain-lain

1.045,36

0,66

169.616,80

100

Jumlah

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

Dari

tabel

2.4

terlihat

bahwa

peruntukan

lahan

di

Kabupaten

Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta persawahan (22,70 %). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029, rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Luas Kawasan Budidaya (Ha) No

Kawasan Budidaya

Luas Kawasan

Persen

1.

Kawasan Hutan Produksi

28.829,10

17,00

2.

Kawasan Pertanian & Peternakan

40.081,07

23,63

3.

Kawasan Perkebunan

38.649,00

22,79

4.

Kawasan Perikanan

3.227,00

1,90

5.

Kawasan Pariwisata

1.700,00

1,00

6.

Kawasan Permukiman

18.248,00

10,76

7.

Kawasan Perindustrian

3.272,00

1,93

8.

Kawasan Pertambangan

10,00

0,01

9.

Kawasan Khusus

1.550,00

0,91

135.566,17

79,93

169.616,80

100

10.

Luas Kawasan Budidaya Jumlah

Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

2.1.1.6. Yang

Kawasan Lindung dimaksud

dengan

kawasan

lindung

adalah

kawasan

yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup


II / 7


yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan antara lain kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.6. Tabel 2.6 Luas Kawasan Lindung No

Jenis Kawasan Lindung

1.

Kawasan Suaka Alam

2.

Hutan Lindung

3. 4.

Luas Kawasan

Persen

5.859,50

16,25

25.998,53

72,08

Sempadan Sungai

3.585,00

9,94

Sempadan Pantai

625,00

1,73

Jumlah

36.068,03

100

Sumber :RTRW Kabupaten Probolinggo

2.1.1.7.

Kawasan Rawan Bencana

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan. Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin


II / 8


Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Beberapa wilayah rawan bencana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya, sebagai berikut: a. Letusan Gunung Berapi Gunung mempunyai

Bromo potensi

merupakan disamping

gunung sebagai

berapi obyek

yang wisata,

masih juga

aktif dapat

menimbulkan bencana letusan gunung berapi. Wilayah-wilayah yang masih berada dalam jangkauan letusan gunung berapi seperti Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber perlu mewaspadai aktifitas yang terjadi di kawah Gunung Bromo. Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak lebih dari jarak 6 Km dari kawah Gunung Bromo. b. Gerakan Tanah (Longsor) Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah longsor terdapat di berbagai kecamatan. Wilayah yang peka terhadap bahaya ini adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan pantai dan tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi identifikasi kawasan rawan bencana Kabupaten Probolinggo tahun 2007, kawasan dengan tipologi gerakan tanah tertinggi adalah Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris. c. Banjir Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan kawasan permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan air, sehingga tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan banjir. Wilayah yang potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan Gending, Dringu, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar.


II / 9


d. Daerah Rawan Abrasi Pantai Kabupaten Probolinggo memiliki panjang kawasan pesisir sekitar 71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai. Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami abrasi, dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat dominan yaitu ketahanan pantai itu sendiri dalam menghadapi gelombang air laut. Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika ekosistem di kawasan tersebut masih terjaga, salah satu ekosistem pantai yang berperan

penting

dalam

menciptakan

ketahanan

pantai

adalah

keberadaaan hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai tersebut. Dari beberapa hal di atas, maka deliniasi kawasan rawan abrasi pantai dicari dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi rawa atau mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata guna lahan didapatkan distribusi kawasan rawan abrasi pantai meliputi Kecamatan

Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending, Pajarakan

dan Paiton. Tabel 2.7 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah No.

Kemiringan

Luas Kawasan (Ha)

Persen

1

0-2%

48.070,55

28,34

2

2 – 15 %

41.721,36

24,59

3

15 – 40 %

20.968,52

12,36

4

> 40 %

58.856,22

34,69

Jumlah

169.616,65

100

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2013 (Diolah)

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %). 2.1.1.8. Potensi pengembangan wilayah Sesuai dengan RTRW Kabupaten Probolinggo, penetapan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo dan skenario pengembangan wilayah, maka ditetapkan rencana pengembangan kawasan strategis prioritas, yaitu:


II / 10


a. Prioritas I : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, dan Industri guna mendukung pengembangan wilayah barat. Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat mempunyai potensi yang besar karena terdapat beberapa kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain: 

Kawasan agropolitan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Tongas, Lumbang, Sukapura, Sumber.



Jalur Pariwisata Nasional - Internasional Tanaman Nasional Bromo Tengger Semeru,



Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tongas.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten Probolinggo bagian barat merupakan prioritas I pengembangan. Pengembangan kawasan strategis bagian barat ini diarahkan pada pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata dan industri. b. Prioritas II : Pengembangan Kawasan Strategis pada Sistem Perkotaan Pendukung Sistem perkotaan pendukung merupakan kawasan Perkotaan Kraksaan dan

kawasan

pusat-pusat

pelayanan.

Pengembangan

kawasan

ini

merupakan prioritas pengembangan karena kawasan sistem perkotaan pendukung ini fungsinya sebagai sentra-sentra pengembangan, simpul distribusi pelayanan dan simpul penarik keterkaitan antar wilayah. Pengembangan kawasan ini diarahkan sesuai dengan fungsi dan perannya seperti telah dirumuskan rencana struktur ruang Kabupaten Probolinggo. c. Prioritas III : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, dan Industri guna mendukung pengembangan wilayah timur. Wilayah

Kabupaten

Probolinggo

bagian

timur

mempunyai

potensi

pengembangan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain: 

Kawasan agropolitan bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Tiris, Krucil, Gading.



Kawasan wisata Pegunungan Argopuro/Dataran Tinggi Hyang, arung jeram Sungai Pekalen,



Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Paiton.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten

Probolinggo

bagian


timur

merupakan

prioritas

III

II / 11


pengembangan.

Sama

pengembangan

kawasan

halnya

dengan

strategis

kawasan

bagian

timur

bagian ini

timur,

diarah

pada

pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata dan industri. d. Prioritas IV: Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Selain potensi pertanian, industri dan pariwisata, Kabupaten Probolinggo mempunyai potensi yang besar di sektor perikanan. Potensi perikanan meliputi perikanan laut di sekitar laut Pantai Utara dan perikanan darat berupa budidaya tambak. Potensi perikanan tersebut juga telah didukung oleh

sentra-sentra

pengolahan

tetapi

potensi

perikanan

kurang

diperhatikan terutama untuk perikanan laut, sehingga kawasan perikanan laut dan kawasan tambak di sekitar Pantai Utara banyak yang mengalami alih fungsi ke industri, permukiman dan perdagangan. Oleh karena itu pengembangan kawasan strategis minapolitan berupa pengembangan sentra-sentra

perikanan

sangat

diperlukan

dan

menjadi

prioritas

pengembangan. Pengembangan kawasan strategis minapolitan meliputi: 

Pengembangan

kawasan

tambak

di

sekitar

Kecamatan

Tongas,

Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton. 

Pengembangan kawasan budidaya laut tersebar di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

2.1.2 Aspek Demografi Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tercatat 1.191.784 jiwa, yang tersebar di 24 kecamatan. Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 589.556 jiwa dan perempuan 602.228 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Tiris sebanyak 72.952 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sukapura yaitu sebanyak 20.588 jiwa sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.8 dibawah ini : Tabel. 2.8 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan hasil registrasi Tahun 2013 KECAMATAN

LAKI-LAKI PEREMPUAN

SUKAPURA SUMBER KURIPAN BANTARAN LECES BANYUANYAR TIRIS KRUCIL


10,176 12,996 15,385 21,486 29,894 27,914 36,617 30,502

10,412 13,348 16,259 22,711 30,389 29,000 36,335 29,763

JUMLAH 20,588 26,344 31,644 44,197 60,283 56,914 72,952 60,265

II / 12


GADING PAKUNIRAN KOTAANYAR PAITON BESUK KRAKSAAN KREJENGAN PAJARAKAN MARON GENDING DRINGU TEGALSIWALAN SUMBERASIH WONOMERTO TONGAS LUMBANG

27,167 22,664 18,776 34,343 24,533 34,692 20,467 17,151 33,403 21,306 27,340 18,152 32,154 22,551 33,967 15,920

JUMLAH

27,456 23,346 19,521 34,236 25,801 35,233 20,987 17,494 34,314 21,707 27,311 19,204 32,518 23,255 35,047 16,581

589,556

602,228

54,623 46,010 38,297 68,579 50,334 69,925 41,454 34,645 67,717 43,013 54,651 37,356 64,672 45,806 69,014 32,501

1,191,784

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Probolinggo. Mengenai IPM di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.9 Besarnya Nilai IPM dan Komponennya Indeks

2010

2011

2012

2013**

Indeks Kesehatan

60,22

60.70

61,17

61,46

Indeks Pendidikan

64.98

66.52

66,82

67,15

Indeks Daya Beli

63.79

64.29

65,09

65,76

IPM

62.99

63.84

64,35

64,79

Sumber : BPS Propinsi Jatim ** Angka Sementara

Sedangkan mengenai sebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.10 Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kabupaten Probolinggo Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012 Jumlah Rumah Tangga KECAMATAN SUKAPURA SUMBER KURIPAN BANTARAN LECES

Kelompok

Kelompok

Kelompok

1

2

3

806 1.670 2.559 1.629 1.571


761 1.389 1.664 1.873 1.964

724 1.377 1.587 2.518 3.141

JUMLAH 2.291 4.436 5.810 6.020 6.676

II / 13


Jumlah Rumah Tangga KECAMATAN

Kelompok

Kelompok

Kelompok

1

2

3

TEGALSIWALAN BANYUANYAR TIRIS KRUCIL GADING PAKUNIRAN KOTAANYAR PAITON BESUK KRAKSAAN KREJENGAN PAJARAKAN MARON GENDING DRINGU WONOMERTO LUMBANG TONGAS SUMBERASIH Jumlah Total

JUMLAH

1.706 3.393 4.855 5.284 3.784 3.444 4.401 3.783 3.178 2.930 2.955 1.537 4.543 2.149 1.709 1.860 1.896 4.001 2.841

1.569 2.825 3.899 2.944 2.549 2.106 1.748 2.833 2.710 2.354 1.950 1.370 3.631 1.872 1.762 1.862 1.807 3.385 2.655

1.769 2.647 3.936 1.965 2.472 1.606 1.217 2.294 2.782 2.453 2.017 1.588 3.157 1.779 2.069 1.857 2.170 3.409 2.947

5.044 8.865 12.690 10.193 8.805 7.156 7.366 8.910 8.670 7.737 6.922 4.495 11.331 5.800 5.540 5.579 5.873 10.795 8.443

68.484

53.482

53.481

175.447

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Dalam

sub

bab

ini

akan

dijelaskan

mengenai

capaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, terdiri dari kondisi makro ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial. A. PDRB Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir peningkatan PDRB Kabupaten Probolinggo baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan

menunjukkan

perkembangan

yang

cukup

baik.

Hal

ini

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari sebesar Rp. 11,834.2 Milyar pada tahun 2008, pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 13,196.2 Milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,896.3 Milyar, pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,761.96 Milyar, pada tahun 2012 sebesar Rp. 18,865.23 Milyar dan pada tahun 2013 (angka sementara)

sebesar

Rp.

21,368.68

Milyar.

Kenaikan

PDRB

ini

mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara makro khususnya produksi barang dan jasa mengalami peningkatan. Pencapaian PDRB Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan cukup berhasil seiring dengan usaha penguatan ekonomi rakyat melalui pembinaan terhadap usaha kecil/wirausaha baru dan penguatan ekonomi melalui sektor yang lain.


II / 14


B. Pertumbuhan Ekonomi Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, artinya kondisi perekonomian

di

Kabupaten

Probolinggo

tetap

dapat

memberikan

pertumbuhan yang positif. Mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 5,72% pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 6,19%. Adapun pertumbuhan ekonomi

Kabupaten

Probolinggo tahun 2011 sebesar 6,23%, pada tahun 2012 sebesar 6,55% dan pada tahun 2013 (angka sementara) sebesar 6,58%. Kondisi ini tentunya cukup menggembirakan dan menandakan bahwa perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah mulai kembali pada jalur yang sesuai dengan harapan. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang lebih baik di dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi sejak 2009 2013 adalah sebagaimana pada grafik di bawah ini : Grafik 2.1

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kab.Probolinggo (%) 8 6.3 6.19

7 5.72 5.48

6

6.23 5.93

6.55

6.58 6.28

5.63 Pertumbuhan Ekonomi

5

4

Inflasi

3 2 1

0 2009

2010

2011

2012

2013**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur ** Angka Sementara

C. PDRB Per Kapita Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting penting untuk mengetahui dengan

pertumbuhan pendapatan

kemajuan

sektor


daerah

ekonomi adalah

dalam

PDRB

hubungannya

per kapita

yang

II / 15


biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat. Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, karena PDRB Perkapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi tersebut

oleh

harga

tidak dapat

barang/jasa. Namun demikian gambaran

langsung dijadikan

sebagai ukuran peningkatan

ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi

sangat

dominan

baik

dalam

pembentukan

PDRB

maupun

pendapatan regional. Adapun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 11.022.140,09,-, Tahun 2010 sebesar Rp. 12.336.674,37,- sedangkan pada Tahun 2011 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 13.818.944,20,-, pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.466.340,56,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 17.290.777,98,- (angka sementara). D. Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo cukup berhasil dalam menekan laju inflasi. Pada tahun 2009 inflasi Kabupaten Probolinggo sebesar 5,48 kemudian meningkat

pada

tahun

2010

menjadi

sebesar

6,30%

antara

lain

diakibatkan oleh kondisi iklim ekstrim dan tidak menentu atau anomali cuaca, kenaikan harga bahan makanan yang disebabkan banyaknya kegagalan

panen

menyebabkan

penurunan

kualitas

dan

kuantitas.

Sedangkan pada tahun 2011 inflasi tercatat sebesar 5,93%, pada tahun 2012 sebesar 5,62 % dan pada tahun 2013 (angka sementara) 6,28 %. Tabel 2.11 Inflasi Kabupaten Probolinggo 2009 – 2013 (%) Sektor PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN PERDAG, HOTEL, RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEU. PERSEWAAN DAN JASA PERUSH

2009

2010

2011

2012

2013**

6,74

6,43

8,28

8,47

6,64

3,45

3,47

5,17

4,13

3,33

6,34

8,41

6,52

6,49

5,69

1,06

2,54

1,11

1,17

2,29

5,14

7,61

7,50

2,80

7,28

4,05

5,11

3,44

2,79

6,30

2,96

2,91

1,24

1,66

6,23

4,25

5,05

4,66

4,88

5,71


II / 16


JASA-JASA

INFLASI KAB. PROBOLINGGO

6,20

4,97

5,32

5,38

4,41

5,48

6,30

5,93

5,62

6,28

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur * Angka Sementara

E. Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat

pemenuh

pendidikan

kebutuhan

dan

dasar,

pekerjaan.

ataupun

Kemiskinan

sulitnya

merupakan

akses

terhadap

masalah

global.

Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: 1.

Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;

2.

Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;

3.

Menentukan

target

penduduk

miskin

dengan

tujuan

untuk

memperbaiki posisi mereka. Angka

Kemiskinan

di

Kabupaten

Probolinggo

secara

resmi

menggunakan data Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu yang merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 oleh BPS Kabupaten Probolinggo. Angka RT Kelompok 1 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) sejumlah 68.484 KK, RT Kelompok 2 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia) sejumlah 53.482 KK dan RT Kelompok 3 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30% terendah di Indonesia) Kabupaten

Probolinggo

sejumlah 53.481 KK, sehingga jumlah RTS di adalah

175.447

KK.

Dokumen

Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Probolinggo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

Tahap pertama (2010-2012) diprioritaskan pada sektor yang mampu menjadi

landasan

dalam

memerangi

kemiskinan,

peningkatan

kesempatan kerja, pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas kesehatan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo

II / 17




Tahap kedua (2012-2014) diprioritaskan pada kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan kesempatan

kerja,

pemberdayaan

masyarakat

pada

arus

mikro,

pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, serta percepatan pengembangan wilayah. 

Tahap ketiga (2014-2015) dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya. Tabel 2.12 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo Hasil Sensus Tahun 2008 – 2012 No.

Uraian 2008 2009 Jumlah Penduduk 1 305,07 280,10 Miskin (000) Jumlah Penduduk 2 29,23 27,69 Miskin (%) Garis Kemiskinan 3 178.717 225.151 (Rp/Kap/Bln) Sumber : BPS Jawa Timur ** Angka Sementara

2010

2011

2012

276,60

259,23

245,88

25,22

23,48

22,1

255.757

280.101

306.762

Adapun jumlah pengangguran dan angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.13 TPT Kabupaten Probolinggo No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013**

1

Pengangguran

15.686

12.190

18.218

12.356

20.211

2

Angkatan Kerja

604.247

603.228

569.592

623.537

608.278

3

TPT

2,60

2,02

3,20

1,98

3,32

Sumber : BPS Jatim ** Angka Sementara

F. Angka Kriminalitas Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah

satu

prioritas

pemerintahan

dalam

terutama

di

mewujudkan daerah.

stabilitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

daerah

dapat

terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman

kepada

masyarakat,

menjaga

ketertiban

dalam

pergaulan

masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka


II / 18


kriminalitas pada tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.14. sebagai berikut : Tabel 2.14 Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 - 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uraian Perjudian Pembunuhan Penipuan Narkoba Pencurian biasa Penadahan Penculikan Ganda Uang Aniaya Biasa Pemerasan KDRT Cabul Perkosaan Perampasan Jumlah

Satuan

2009

2010

2011

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

93 4 45 31 44 9 5 6 15 1 8 5 266

121 9 44 39 32 13 0 0 79 42 13 7 10 4 413

80 5 75 36 53 15 0 1 70 42 30 6 5 6 424

2012 55 7 48 33 13 125 4 27 6 15 2 335

2013 86 4 61 37 14 4 3 17 2 26 2 3 2 265

Sumber : Polres Probolinggo tahun 2013

Matrik mengenai gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo

5 tahun

terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat lainnya secara rinci dapat diliihat pada tabel 2.15 berikut ini: Tabel 2.15 Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2009 – 2013 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja 2009

2010

2011

2012

2013

SKPD Penanggung Jawab

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

PDRB ADHB

1.2

Laju inflasi

1.3

PDRB per kapita

13,196,22 14.896,38 16.761,96 M M M

18.865,23 M

21.368,68 M **

BPS

5,48

6,30

5,93

5,63

6,28 **

BPS

11,02 jt

12,34 jt

13,82 jt

15,47 jt

17,29 jt **

BPS

82,94

85,94

Dinas Pendidikan

Fokus Kesejahteraan Sosial 1 1.1

Pendidikan Angka melek huruf

77.97


82,06

81,73

II / 19


1.2

Angka rata-rata lama sekolah (SD s/d SMA)

1.3

Angka partisipasi kasar

1.3.1

1.3.2

1.3.3 1.4 1.4.1

1.4.2

1.4.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

12,97

12,78

12,17

12,09

12,03

Dinas Pendidikan

98,63

98,77

98,91

99,05

99,20

Dinas Pendidikan

79,88

80,16

80,44

80,72

81,37

Dinas Pendidikan

51,75

52,11

52,47

52,83

53,47

Dinas Pendidikan

81,82

82,18

82,52

82,87

83,04

Dinas Pendidikan

66,42

67.69

67,96

68,23

69,37

Dinas Pendidikan

27,37

28,09

28,97

29,05

31,58

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

2

Kesehatan

2.1

Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 KH

2.2 2.3

993,53

987,31

988,29

987,57

988,96

Dinas Kesehatan

Angka usia harapan hidup

60,85

61,13

61,42

61,70

61,87 **

Dinas Kesehatan

Persentase balita gizi buruk

2,23

3,36

2,3

2,8

2,21

Dinas Kesehatan

3 3.1

Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja

0,974

0,979

0,968

0,980

0,967

Disnakertrans

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1

Kebudayaan

1.1

Jumlah Grup Kesenian

1.2

Jumlah Gedung

62

73

83

90

98

Disbudpar

0

0

0

0

3

Disbudpar

2

Olah raga

2.1

Jumlah klub olahraga

2.2.

Jumlah gedung olahraga

82

88

98

117

133

Kanpora

1

1

1

1

1

Kanpora

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek pelayanan umum, terdiri dari fokus urusan layanan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan pemerintah daerah, sesuai dengan SKPD yang mempunyai tupoksi kewenangan masing-masing. Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini: Pemerintah Kabupaten Probolinggo

II / 20


Tabel 2.16 Data Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2009 – 2013 Aspek Pelayanan Umum No


Capaian kinerja Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

SKPD Penanggungja wab

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1

Pendidikan

1.1

Pendidikan dasar

1.1.2

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

%

1.1.3

Rasio Guru terhadap murid

1.1.4

Rasio guru/murid per kelas rata rata

1.3

Fasilitas Pendidikan:

1.3.1

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

1.3.2

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

1.4

Pendidikan Anak Usia Dini

1.4.1

Rasio Juml Siswa Paud/Juml Anak usia 2- 4 Tahun

1.5

Angka Putus Sekolah

1.5.1

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

1.5.2

1.5.3

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

119,45

119,20

119,18

119,25

119,47 Diknas

1:…

1:8

1:8

1:7

1:10

1:10 Diknas

1:….

22

21

23

24

23 Diknas

%

86,47

85,79

85,95

87,54

93,43 Diknas

%

70,69

71,44

71,69

71,94

72,19 Diknas

%

21,83

22,58

22,83

23,04

23,29 Diknas

%

0,051

0,09

0,02

0,041

0,06 Diknas

%

2,24

2,11

0,023

1,93

0,16 Diknas

%

1,02

0,97

0,03

0,72

0,48 Diknas

1.6

Angka Kelulusan

1.6.1

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

%

94,97

99,54

99,99

99,98

100 Diknas

1.6.2

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

%

97,34

98,95

98,78

98,98

98,88 Diknas

1.6.3

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

%

98,17

98,65

98,68

98,86

99,73 Diknas

1.6.4

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

80,21

80,73

91,85

92,17

95,71 Diknas

1.6.5

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

69,80

70,08

70,98

71,24

86,44 Diknas

1.6.6

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

56,17

57,64

57,89

58,06

60,61 Diknas


II / 21


2

Kesehatan

2.1

Rasio posyandu per satuan balita

2.2

/1.000

13,55

14,43

14,43

14,43

14,43

Dinkes

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

/100.000

0,0121

0,0120

0,0121

0,0449

0,0450

Dinkes

2.3

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

/100.000

0,046

0,045

0,055

0,055

0,053

Dinkes

2.4

Rasio dokter per satuan penduduk

/100.000

0,057

0,063

0,05

0,05

0,05

Dinkes

2.5

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

/100.000

0,073

0,085

0,087

0,087

0,087

Dinkes

2.6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

86,66

60,59

80,61

97,53

112,94

Dinkes

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

94,68

97,50

97,37

87,23

87,11

Dinkes

2.8

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

91,52

95,45

92,73

98,79

97,88

Dinkes

2.9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100

100

Dinkes

2.10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

%

81,62

73,38

85,27

80,12

72,65

Dinkes

2.11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

100

100

100

100

100

Dinkes

2.12

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

100

198,34

5,80

5,38

3,53

Dinkes

2.13

Cakupan kunjungan bayi

%

89,66

93,81

97,19

96,77

98,25

Dinkes

3

Pekerjaan Umum

3.1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

3.2

Rasio Jaringan Irigasi

3.3

Jumlah tempat ibadah

3.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi

3.5

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3.6

Rasio permukiman layak huni

3.7

Panjang jalan dilalui Roda 4

%

Buah %

%

82.44

68.26

74,62

73,10

77,07

DPU Bina Marga

22,50

22,50

-

18,67

18,67

DPU Pengairan

9,927

9,579

9,925

9,945

9,930 Bagian Kesra

45%

45%

46%

52,45

55,59

0,788 0,86 m3/th m3/th

0,86 m3/th

DPU Ciptakarya

0,86 0,14 m3/th BLH m3/th DPU Ciptakarya DPU 785,819 Binamarga

38%

38%

38%

-

Km

785,819

785,819

785,819

785,819

3.8

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

km

86,972

92,836

91,230

86,635

109,188

DPU Binamarga

3.9

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

%

90,42

86,38

90,56

89,76

-

DPU Binamarga


-

II / 22


3.10

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

km

56,375

56,375

56,375

56,375

56,375

DPU Binamarga

3.11

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

km

4,791

5,312

6,342

7,858

-

DPU Binamarga

3.12

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

%

0,054

0,052

0,051

0,051

0,050

3.13

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

km

12,124

15,233

18,671

23,575

-

3.14

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

%

92,00

92,00

92,00

92,00

4

Perumahan

4.1

Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)

%

66,95

83,01

87,44

85,92

87,87

4.2

Rumah tangga pengguna listrik

%

84,38

83,97

83,55

83,76

-

4.3

Rumah tangga ber-Sanitasi

%

45%

36%

-

59,03

59,38

4.4

Rumah layak huni

%

65%

65%

-

93,42

93,88

5

Penataan Ruang

5.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

5.2

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

6

Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

6.3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

6.4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

7

Perhubungan

7.1

Rasio ijin trayek

7.2

Jumlah uji kir angkutan umum

7.3

DPU Pengairan DPU Binamarga

92,30 DPU Pengairan

DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya

-

-

-

3,44

9,46

DPU Ciptakarya

0,16

0,14

0,14

0,15

0,15

DPU Ciptakarya

%

747/jml pnduduk

404/jml pnduduk

250/jml pnduduk

103/jml pnduduk

Buah

1.195

1.287

1.392

1.502

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Buah

3

3

3

3

7.4

Angkutan darat

Buah

5.368

5.547

5.756

5.980

6.196

Dinas Perhubungan

7.5

Kepemilikan KIR angkutan umum

Buah

1.195

1.287

1.392

1.502

1.914

Dinas Perhubungan


111/jml Dinas pnduduk Perhubungan Dinas 1.914 Perhubungan 3 Dinas Perhubungan

II / 23


7.6

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Jam

7.7

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

7.8

Pemasangan Rambu-rambu

8

Lingkungan Hidup

8.1

15 menit

10 menit

10 menit

10 menit

15 menit

Dinas Perhubungan

Rp

41.000

41.000

41.000

41.000

90,000

Dinas Perhubungan

%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Perhubungan

Persentase penanganan sampah

%

0,788

1.38

1,58

1,58

8.2

Persentase Penduduk berakses air minum

%

11,222

11,819

-

-

8.3

Pencemaran status mutu air

40

59,10

82,60

83,3

32 BLH

8.4

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

100

100

100

100

100 BLH

8.5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0.60

0,77

0.8

0,78

0,04 BLH

8.6

Penegakan hukum lingkungan

%

100

100

85

66,6

100 BLH

9

Pertanahan

9.1

Penyelesaian izin lokasi

%

100

100

100

100

100

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1

Rasio bayi (penerbitan) berakte kelahiran

47,207

19,700

11,901

11,642

17,518

10.2

Kepemilikan (penerbitan) KTP

20,78

13,18

12,62

77,79

10.3

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

%

3,939

3,939

3,939

14,5

14,7 BPP & KB

11.2

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

29,6

32,7

35,6

37,9

38,6 BPP & KB

11.3

Rasio KDRT

%

0,81

0,81

1,11

1,58

1,33 BPP & KB

11.4

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

%

3,04

3,07

3,07

3,09

2,85 BPP & KB

11.5

Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

27

19,61

16,65

21,04

22,5 BPP & KB

11.6

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

65

77

96

96

96 BPP & KB

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

%

79,68

110,78

105,82

80,96

81,22 BPP & KB

12.2

Rasio akseptor KB

%

14,76

14,76

17,20

16,74

16,67 BPP & KB

12.3

Cakupan peserta KB aktif

%

72,94

72,95

75,64

73,39

75,54 BPP & KB

%

Org % Ada/Tida k


Ada

Ada

Ada

Ada

0,37 BLH - PU Cipta Karya

Kantor Perijinan

Dispenduk capil

Dispenduk 88,68 capil Dispenduk capil Ada

II / 24


12.4

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

13

Sosial

13.1

%

54,64

54,64

59,27

47,92

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

67

82

96

102

122 Dinsos

13.2

Total PMKS (yg memperoleh bantuan sosial)

3%

3,47%

3,62%

3,71%

17,20% Dinsos

13.3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

0,0042

0,0059

0,0058

0,0058

0,18 Dinsos

14

Ketenagakerjaan

14.1

Angka angkatan kerja

604.247

603.228

569.592

623.537

608.278 Disnakertrans

14.2

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

74,08

73,28

70,02

75,31

72,84 Disnakertrans

14.3

Pencari kerja yang terdaftar

Jiwa

7,138

3,657

3,445

3,025

3.677 Disnakertrans

14.4

Tingkat pengangguran terbuka

%

2,60

2,02

3,20

1,98

3,32 Disnakertrans

14.5

Keselamatan dan Perlindungan

%

-

24,79

32,34

33,66

9 Disnakertrans

15

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1

Persentase koperasi aktif

%

37

50

64,70

70,50

15.3

Usaha Mikro dan Kecil

%

4,81

4,90

5,10

5,60

16

Penanaman Modal

16.1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

16.2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

17

Kebudayaan

17.1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

17.2

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

18

Kepemudaan dan Olahraga

18.1

Jiwa

57,99 BPP & KB

75 Dinkop dan UKM 6 Dinkop dan UKM

Kantor 15 Perijinan dan Penanaman Modal Kantor 90.342 M Perijinan dan Penanaman Modal

22

21

22

12

52.840 M

52.921 M

52.936 M

53.751 M

Kali

8

12

17

19

20 Disbudpar

Buah

0

0

0

0

3 Disbudpar

Jumlah organisasi pemuda

1.057

1.081

1.096

1.014

1.042 Kanpora

18.2

Jumlah organisasi olahraga (kab/kecamatan)

63

63

63

66

66 Kanpora

18.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

10

10

10

10

11 Kanpora

18.6

Lapangan olahraga

64

65

65

65

24 Kanpora

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (jumlah orsospol)

1

1

4

4

4 Bakesbangpol

19.2

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

18

19

2

2

2 Bakesbangpol


II / 25


20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio

1.91

2.22

3.46

3,35

20.2

Jumlah Linmas

Orang

15.869

15.439

15.990

18.584

13.615 Bakesbangpol

20.3

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio

15,27

14,62

14,62

14,1

17,83 Bakesbangpol

20.4

Pertumbuhan ekonomi

%

5.72

6.19

6,23

6,55

20.5

Kemiskinan (RTM)

KK

112.095

112.095

112.095

-

20.6

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada/Tdk

Ada

Ada

Ada

Ada

20.7

Penegakan PERDA

%

100

100

100

100

20.8

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

15.869

15.439

15.990

18.584

20.9

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

%

-

10,39

10,39

10,39

20,78

Kantor Satpol PP

20.10

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

%

92.30

97.23

97.23

97.5

97.5

Bagian Pemerintahan

20.11

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bagian Kominfo

21

Ketahanan Pangan

21.1

Ketersediaan pangan utama

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1

LPM Berprestasi

Klp

3

3

3

3

3 Bapemas

22.

Kelompok LPM

Klp

330

330

330

330

330 Bapemas

22.2

PKK aktif

%

100

100

100

100

100 Bapemas

22.3

Posyandu aktif

%

100

100

100

100

100 Bapemas

22.4

Kader Posyandu Aktif

%

88

88

93,13

93,13

93,13 Bapemas

22.5

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

%

10,26

10,49

10,53

10,67

10,70 Bapemas

23

Statistik

23.1

Buku ”kabupaten dalam angka”

ADA

ADA

ADA

ADA

23.2

Buku ”PDRB kabupaten”

ADA

ADA

ADA

ADA

24

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara baku/ Laporan data Kearsipan (SKPD)

%

55

68

73

76

81

Kantor Arsip daerah

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (SKPD)

orang

30

48

77

82

85

Kantor Arsip daerah

Orang

Ada/Tdk

Ton

Ada/Tida k Ada/Tida k


173,287

177,053

179,498

3,22

Kantor Satpol PP

Bid. Ekonomi Bappeda Bid. Ekonomi Bappeda Kantor Perijinan dan Ada Penanaman Modal Kantor Satpol 100 PP

6,58

13.615 Bakesbangpol

191,391 BKP & PPP

183,802

Bid. Dalap Bappeda Bid. Dalap ADA Bappeda ADA

II / 26


25

Komunikasi dan Informatika

25.1

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Buah

10

10

10

12

12 Bagian Kominfo

25.2

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Buah

14

12

9

11

11 Bagian Kominfo

25.3

Web site milik pemerintah daerah

Buah

1

1

1

1

1 Bagian Kominfo

25.4

Pameran/expo

Kali

1

1

1

1

1 Bagian Kominfo

26

Perpustakaan

26.1

Jumlah perpustakaan (sekolah/Ponpes/Desa)

Buah

132

227

259

265

26.2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Orang

47.037

62.789

31.463

10.035

26.3

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Buku

5.350

3.229

2.426

2.366

Kantor 257 Perpustakaan daerah Kantor 9.023 Perpustakaan daerah Kantor Perpustakaan 2.646 daerah

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1

Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

%

56,83

56,50

51,40

55,00

54,03 Diperta/Dibu nhut

1.2

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB ADHK

%

36,10

35,09

33,77

32,49

31,25** Diperta/Dibu nhut

1.3

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHK

%

21,56

20,71

19,78

18,86

17,95** Diperta/Dibu nhut

1.4

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHK

%

4.34

4,25

4,10

3,99

3,73** Dibunhut

1.5

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB ADHK

%

4,23

4,21

4,08

3.45

3,82** Disnak

1.6

Cakupan bina kelompok petani

%

39.40

42.68

57.30

-

23 Diperta

2

Kahutanan

2.1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

6.06

9.79

49.10

25,00

10 Disbunhut

2.3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHK

%

1,16

1,12

1,08

1,11

1,04** Disbunhut

3

ESDM

3.1

Pertambangan tanpa ijin

%

15

45

38

55

4

Pariwisata

4.1

Kunjungan wisata

76.840

87.028

183.979

194.940

270.258 Disbudpar

4.2

Kontribusi sektor pariwisata (hotel) terhadap PDRB ADHK

%

0.41

0.41

0.41

0.43

0,47** Disbudpar

5

Kelautan dan Perikanan

5.1

Produksi perikanan

%

100,19

102,01

100,93

103,19

Orang


0 PU Pengairan

Dinas 104,84 Perikanan dan Kelautan

II / 27


Dinas 19,34 Perikanan dan Kelautan Dinas 31,34 Perikanan dan Kelautan Dinas 3,5 Perikanan dan Kelautan

kg/kapita /th

17,91

18,23

18,75

19,13

Cakupan bina kelompok nelayan

%

33,33

37,50

68,00

39,34

5.4

Produksi perikanan kelompok nelayan

%

9,6

9,5

12,10

13,90

6

Perdagangan

6.1

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK

%

20,9

21,78

22,56

24,84

24,03** Disperindag

6.2

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

0.8

0.9

0.9

0.9

0.98 Disperindag

7

Perindustrian

7.1

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ADHK

%

18.25

17.98

18.01

19.23

18,17** Disperindag

7.2

Pertumbuhan Industri.

%

4.18

4.17

4.65

6.41

7.06 Disperindag

7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

0.8

0.10

0.12

0.12

0.18 Disperindag

8

Ketransmigrasian

8.1

Transmigran swakarsa

0

71,03

0

0

5.2

Konsumsi ikan

5.3

%

0 Disnakertrans

2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek daya saing daerah, terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, iklim investasi dan sumberdaya manusia. Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut ini: Tabel 2.17 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2009 – 2013 Aspek Daya Saing Daerah No


Capaian kinerja 2009

2010

2011

2012

2013

SKPD penanggungjawab

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1


1.1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

54,22

58,58

57,56

55,59

-

BPS

1.2

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

45,78

41,42

42,44

44,41

-

BPS


II / 28


2

Pertanian

2.1

Nilai tukar petani

98,19

98,74

102,62

103,28

104,85

Diperta

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1

Perhubungan

1.1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

1.2

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

2

Penataan Ruang

2.1

Ketaatan terhadap RTRW

2.2

Luas wilayah produktif

2.3

Luas wilayah industri

2.4

0,175

0,108

0,192

0,175

0,160 Dinas Perhubungan

53.220

58.100

38.100

38.750

39.100 Dinas Perhubungan

100

100

100

100

100

139,079. 139,079.8 139,079.8 8

139,079. 8

DPU CIPTA KARYA

139,079.8 Disperta

79.006

79.006

79.006

79.006

-

DPU CIPTA KARYA

Luas wilayah kebanjiran

1.461,07

1.461,07

1.461,07

1.461,07

-

DPU PENGAIRAN

2.5

Luas wilayah perkotaan

4.715,23

4.715,23

4.715,23

4.715,23

4.715,23

3


3.3

Jenis, kelas, dan jumlah

3.3.1

Restoran

3.3.2

Rumah Makan

3.4

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

3.4.1

DPU CIPTA KARYA

5

7

2

14

13 Dispenda

76

60

69

55

31 Dispenda

Hotel Melati Satu

2

2

10

12

10 Dispenda

3.4.2

Hotel Melati Dua

4

4

4

5

4 Dispenda

3.4.3

Hotel Melati Tiga

10

11

2

3

4 Dispenda

3.5

Jenis, Kelas Jumlah Reklame

3.5.1

Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron

303

290

269

321

324 Dispenda

3.5.2

Reklame Kain

92

98

85

67

84 Dispenda

3.6

Jenis dan Jumlah Air Tanah

3.6.1

Air Tanah

70

80

90 Dispenda

3.7

Jenis dan Jumlah Parkir

3.7.1

Parkir

3.8

Jenis dan Jumlah Hiburan

3.8.1

Hiburan Permanen

3.8.2

Hiburan Insidentil

4

Lingkungan Hidup

4.1

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

5

Komunikasi dan Informatika

5.1

Rasio ketersediaan daya listrik

-

-

8

8

9

11

12 Dispenda

8

8

11

11

13 Dispenda

42

50

19

21

46 Dispenda

66,95

83,01

87,44

67,61

1: 3.188,8

1: 1.274,37

1: 1.154,7

-


70,52 PU Ciptakarya

- PLN

II / 29


5.2

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

84,38

83,97

83,55

83,76

- PLN

Fokus Iklim Berinvestasi 1


1.4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

1.4.1

Pajak Daerah

1.4.2

Retribusi Daerah

1.5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

6

7

7

9

9 Dispenda

26

26

23

29

29 Dispenda

1

3

4

4

5

Kantor Perijinan dan Penanaman Modal

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Guna mengetahui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013, maka berikut adalah kesimpulan hasil evaluasi program dan kegiatan berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013, yaitu : 1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. a. Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Pertanian pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah produksi padi naik dibandingkan tahun 2011 mencapai 316.423 ton sedangkan sebelumnya hanya 309.069 ton atau naik 2,38%. Pada tahun 2013 jumlah produksi padi mencapai 329.391 ton atau naik 4,10% dari tahun 2012. Produksi jagung tahun 2012 mencapai 322.921 ton atau naik 0,73% dari tahun 2011 dan pada tahun 2013 produksi jagung mencapai 294.977 ton atau turun 8,65%. Sedangkan untuk produksi kedelai cenderung turun dari tahun ke tahun dimana produksi tahun 2012 mencapai 634 ton atau turun 28,92% dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 892 ton dan pada tahun 2013 juga turun 47,79% atau menjadi 331 ton. Untuk produksi ubi kayu juga cenderung turun dari tahun ke tahun dimana produksi tahun 2012 mencapai 117.888 ton atau turun 0,87% dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 118.918 ton dan pada tahun 2013 juga turun 0,66% atau menjadi 117.111 ton. Produksi jagung, kedelai dan ubi kayu cenderung menurun setiap tahunnya dikarenakan kalah bersaing dengan padi sehingga banyak petani yang beralih menanam padi dan juga karena anomali cuaca. Pemerintah Kabupaten Probolinggo

II / 30


Manfaat kegiatan telah dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat luas yaitu ketersediaan bahan makanan pokok, harga jual ditingkat petani

relatif

stabil,

meningkatnya

pola

konsumsi

masyarakat,

meningkatnya kelembagaan petani serta pengetahuan dan keterampilan petani. b. Peternakan Pada

tahun

2013,

menurut

data

Dinas

Peternakan

Kabupaten

Probolinggo menunjukkan bahwa pencapaian produksi dan produktifitas ternak sangat berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan indikator sasaran atau target yang telah ditetapkan secara signifikan dapat dicapai diantaranya: peningkatan produksi telur dari 1.300.122 ton menjadi 1.346.858 ton (naik 3,59%), susu dari 9.967.424 liter menjadi 8.990.075 liter (turun 9,81%), daging dari 5.949.249 kg menjadi 3.971.620 kg (turun 33,24%), sapi potong dari 296.867 ekor menjadi 239.564 ekor (turun 19,30%), sapi perah dari 8.888 ekor menjadi 7.399 ekor (turun 16,75%), kambing dari 47.141 ekor menjadi 48.812 ekor (naik 3,54%) dan domba dari 73.178 ekor menjadi 65.405 ekor (turun 10,62%), ayam buras dari 998.115 ekor menjadi 987.968 ekor (turun 1,02%) serta ayam ras dari 487.634 ekor menjadi 476.683 ekor (turun 2,25%). c. Perikanan Pada tahun 2013 terjadi kenaikan produksi sebesar 22,02% dari 3.882,43 ton menjadi 4.737,33 ton pada produksi perikanan air payau bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi perikanan air tawar naik 4,12% dari 437,91 ton menjadi 455,56 ton dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi budidaya laut mengalami penurunan sebesar 15,77 % dari 317,09 ton menjadi 267,64 ton

dari

tahun sebelumnya. Pada produksi pengolahan naik sebesar 1,71% dari 3.444,28 ton menjadi 3.503,17 ton. Untuk produksi penangkapan laut meningkat

sebesar

dibandingkan

0,8%

dengan

dari

tahun

9.588,4

ton

sebelumnya.

menjadi Untuk

9.665,2

konsumsi

ton ikan

perkapita naik sebesar 1,52% dari 19,13 kg/kapita/tahun menjadi 19,42 kg/kapita/tahun. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : -

Pembinaan dan pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan petani.


II / 31


-

Bantuan modal usaha bagi kelompok lumbung pangan.

-

Mengadakan penelitian tentang pola konsumsi pangan masyarakat untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

-

Mengadakan penelitian untuk penyusunan perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan dengan penerapan Sistem Desa Mandiri Pangan.

-

Memasyarakatkan pemanfaatan bahan pangan lokal non beras baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk pengembangan usaha.

-

Memasyarakatkan penganekaragaman menu berbasis 3B (Beragam, bergisi, dan Berimbang) untuk menuju hidup sehat dan berkualitas.

-

Sosialisasi pola pangan berbasis 3 B (beragam, bergizi dan berimbang) dan diversifikasi pangan.

-

Perlu adanya terapan teknologi baik melalui sosialisasi maupun bantuan

langsung

pengolahan

mesin-mesin

produksi

(pasca

pengolahan

panen)

dalam

tanah,

irigasi

dan

rangka

peningkatan

mutu/kualitas bahan baku. -

Perlunya

Peningkatan

SDM

Penyuluh

baik

kuantitas

maupun

kualitasnya. 2. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Otimalisasi Sektor Riil a. Volume Usaha Koperasi Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dalam lima tahun akan ditingkatkan melalui fasilitasi promosi, pelatihan, teknologi produksi, pusat informasi dan perijinan yang didukung dengan fasilitasi permodalan bekerja sama dengan lembaga keuangan. Khusus untuk Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi UMKM dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, volume usaha koperasi pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp 228.693.000.000,00. Revitalisasi pemeliharaan,

pasar perawatan

daerah

yang

kebersihan,

mencakup

kualitas

sarana

rehabilitasi, prasarana,

keamanan dan ketertiban terus dilakukan sehingga dalam lima tahun ke depan pasar daerah yang ada dapat melayani masyarakat lebih profesional. b. Nilai Investasi Sektor Industri. Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan


II / 32


kegiatan dalam rangka peningkatan investasi dimaksud, pada tahun 2013 nilai investasi sektor industri di Kabupaten Probolinggo mencapai $

9.026.365.000

dan

Rp.

868.312.900.000.

Selanjutnya

tujuan

pembangunan ini akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam fungsi ekonomi, serta pariwisata dan budaya. 3. Sasaran

Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur

dan

Peningkatan

Investasi. Dalam hal peningkatan rasio jalan yang baik

pada tahun 2013

belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena baru tercapai 98%, sedangkan untuk jembatan yang baik melampaui target yang ditetapkan yaitu 103 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yaitu keterbatasan dana dan kondisi iklim (bencana) yang merupakan salah satu faktor belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013 Dinas PU Bina Marga telah dapat mengurangi kondisi jalan rusak menjadi kondisi jalan sedang melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan peningkatan jalan dan jembatan. Sedangkan untuk Dinas PU Pengairan pada tahun 2013 untuk beberapa indikator telah berhasil mencapai target yang ditentukan bahkan melampaui, yaitu jaringan irigasi utama sebesar 100 % dan perbaikan sungai mencapai 109 %. Untuk jaringan irigasi pedesaan mengalami penurunan sebesar 8,58 %. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : - Melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek sedini mungkin dalam setiap tahun anggaran dan memacu pelaksanaan proyek yang berlokasi pada dataran tinggi guna mengantisipasi datangnya musim penghujan dan mengkoordinasikan kepada instansi yang terkait untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanan pekerjaan. - Melaksanakan

pengawasan

dengan

menggunakan

jasa

konsultan

pengawas guna lebih mengefektifkan peningkatan kualitas pelaksanaan proyek. - Melibatkan dan meningkatkan SDM dengan dibekali lebih dahulu diklatdiklat/kursus-kursus yang ditujukan pada peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani / HIPPA / GHIPPA


II / 33


dalam

hal

operasi

dan

pengenalan/pemahaman

pemeliharaan

jaringan

irigasi

serta

bangunan irigasi dengan mengikut sertakan

dalam program diklat/ kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Selain itu memberikan himbauan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam memelihara bangunan dan saluran irigasi. 4. Sasaran Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana Pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil karena beberapa indikator sasaran telah melampaui target yg ditetapkan, diantaranya peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran air yang mencapai 138 %, peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran udara mencapai 116 %, peningkatan rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk mencapai 101%. Pencapaian terus dipertahankan dengan upaya-upaya sebagai berikut: - Membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui CSR perusahaan. - Mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui perijinan dan pengawasan. - Menumbuhkembangkan

ketanggapsegeraan

masyarakat

untuk

melakukan pengawasan sosial. - Meningkatkan responsibilitas aparat Pemerintah Kabupaten terhadap laporan/pengaduan

masyarakat

dalam

melaporkan

terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam waktu 24 jam. - Upaya

pencegahan

perijinan

bidang

dampak lingkungan

lingkungan hidup

hidup,

dan

melalui

penaatan

Penyusunan

dokumen

pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/ UKL dan UPL). - Upaya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, melalui penegakan

hukum

bidang

lingkungan

hidup

dan

pemantauan

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. - Upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup, meliputi Penyelamatan sumber mata air dan Pemulihan ekosistem pantai. - Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, Pembinaan perusahaan dan Pembinaan kepada masyarakat.


II / 34


5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan Kesehatan. a. Persentase penurunan kematian bayi adalah sebesar 19,23 % dimana pada tahun 2012 adalah 12,43 per 1.000 kelahiran dan pada tahun 2013 kematian bayi mencapai 10,04 per 1.000 kelahiran. b. Angka kematian ibu 81,07 per 100.000 KH (2012) menjadi 65,92 per 100.000 KH (2013) atau turun 18,69%. c. Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan belum berhasil mencapai target pada tahun 2013 yaitu dari 60 % hanya tercapai 26,2 %. d. Angka Pemanfaatan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR) di RSUD Waluyo Jati Kraksaan realisasi tahun 2013 adalah sebanyak 61,63 % meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 57,57 %. Sedangkan di RSUD Tongas realisasi tahun 2013 adalah sebanyak 31,68 % turun dari tahun 2012 yang mencapai 38,96 %. e. Rata-rata Lama Dirawat atau ALOS di RSUD Waluyo Jati Kraksaan realisasi tahun 2013 adalah sebanyak 3,06 hari turun dari tahun 2012 yang mencapai 3,19 hari. Sedangkan di RSUD Tongas realisasi tahun 2013 adalah sebanyak 3,30 hari turun dari tahun 2012 yang mencapai 3,35 hari. f.

Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) di RSUD Waluyo Jati Kraksaan menunjukkan bahwa realisasi tahun 2013 adalah sebanyak 72,88 kali meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 66,03 kali. Sedangkan di RSUD Tongas realisasi tahun 2013 adalah sebanyak 40,49 kali meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 40 kali.

g. Angka Kematian Bersih (Netto Death Rate/NDR) di RSUD Waluyo Jati Kraksaan pada tahun 2013 adalah 13,31 promil (standar Depkes tahun 2005 : ≤ 25 promil) turun dari tahun 2012 yang mencapai

15,02

promil. Sedangkan di RSUD Tongas realisasi tahun 2013 adalah sebanyak 12,20 promil turun dari tahun 2012 yang mencapai 22,38 promil. h. Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR) di RSUD Waluyo Jati Kraksaan pada tahun 2013 adalah 32,53 promil (standar Depkes Tahun 2005 ≤ 45 promil) turun dari tahun 2012 yang mencapai 34,60 promil. Sedangkan di RSUD Tongas realisasi tahun 2013 adalah sebanyak 17,08 promil meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 10,03 promil.


II / 35


i.

PUS yang menjadi peserta KB aktif tercapai dari target 70% menjadi 97,8% atau tercapai 104,84%.

j.

Persentase jumlah perempuan terlatih pada tahun 2012 adalah 100%. Dimana rata-rata yang direncanakan ikut pelatihan adalah 30 orang dan yang terealisasi untuk dilatih adalah 30 orang. Pelatihan dimaksud meliputi pelatihan menjahit, bordir, tata rias dsb.

k. Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai dari target 60% menjadi 60,5% atau tercapai 100,83%.. l.

Persentase peningkatan peran kader perempuan capaiannya adalah 100% sehingga telah dapat melampaui target tahun 2013.

m. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2012 APM SD 82,87%; APM SMP 68,23% dan APM SMA 29,05%. Sedangkan pada tahun 2013 APM SD 83,04%; APM SMP

69,37%

dan APM SMA

31,58%. Rasio jumlah siswa per jumlah sekolah untuk tingkat SD adalah 1: 119, untuk tingkat SMP rasionya 1: 36 dan tingkat SMA rasio siswa per jumlah sekolah 1:76 Upaya yang terus akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target antara lain: -

Peningkatan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai secara bertahap.

-

Penambahan tenaga kesehatan secara bertahap dan mengoptimalkan tenaga yang ada .

-

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan teknis.

-

Meningkatkan kemitraan antara bidan dan dukun bayi, melakukan kegiatan swadaya serta pelaksanaan Audit Maternal Perinatal non medis di Kecamatan.

-

Peningkatan deteksi dini balita gizi buruk melalui peran aktif kader posyandu di pedesaan dan

meningkatkan kapasitas kelembagaan

posyandu serta dukungan sektor-sektor terkait. -

Memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sektor-sektor terkait

dalam penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan

tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih Sehat pada kelompokkelompok potensial,. -

Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam program Desa Siaga dan Rumah Tangga Sehat.


II / 36


-

Penerapan sangsi terhadap pengedar garam tidak beryodium.

-

Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui peran aktif Tim Pangan dan Gizi (TPG) mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Kabupaten.

-

Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota jamkesmas

pusat

melalui

dana

pendamping

jamkesmas

APBD

Kabupaten. -

Pembangunan TK Negeri di Kecamatan dan pendirian SMK di masingmasing Kecamatan untuk memenuhi rasio SMK : SMA = 60 : 40.

-

Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi pendidikan guru.

-

Peningkatan pengembangan kompetensi tenaga tutor.

-

Dilaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye pendidikan.

-

Mendirikan perpustakaan sekolah dan meningkatkan minat baca siswa.

-

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana

perpustakaan keliling (sepeda motor dan mobil perpustakaan). -

Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perpustakaan melalui Diklat Teknologi Informatika.

-

Menerapkan kebijakan atau regulasi pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam memberdayakan ekonomi keluarga, memberikan latihan ketrampilan, magang, bimbingan usaha dan bantuan modal.

-

Melakukan

penyadaran

kepada

masyarakat

dengan

memberikan

penyuluhan, penyebaran informasi lewat media elektonik, leaflet dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin berkurang. -

Melakukan advokasi pada pengambil kebijakan dan perencana sehingga program dan kegiatan yang responsive gender lebih besar.

-

Melakukan

advokasi

kepada

instansi

terkait

khususnya

bagian

perencanaan dan keuangan untuk memberikan dukungan dana, sarana dan

prasarana

yang

memadai

sehingga

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak optimal. -

Memberikan advokasi kepada pemerintah desa serta memberikan tambahan kesejahteraan kepada kader.

-

Diadakan sosialisasi terhadap program.

-

Perlu peningkatan kegiatan KIE pada masyarakat.


II / 37


-

Perlu adanya pembekalan khusus kepada kepala desa.

-

Diberi penghargaan yang memadai dan adanya pancingan didalam setiap

-

pelayanan KB.

Permintaan droping ke propinsi disamping usulan didalam pengadaan barang.

6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran a. Penurunan

jumlah

Keluarga

Pra

sejahtera

pada

tahun

2013

berdasarkan data Dinas Sosial sebesar 10,07% dari tahun sebelumnya; b. Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 18% dari tahun sebelumnya; c. Persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dibina (mendapat bantuan) menurut data Dinas Sosial sampai dengan tahun 2013 adalah 17,20%. d. Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara tenaga kerja tertampung dibanding jumlah angkatan kerja adalah 96,68%. e. Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa UMK telah meningkat dari Rp 814.000 per bulan menjadi Rp 1.198.600 per bulan. f. Jumlah transmigran terkirim sebanyak 9 KK/23 jiwa dengan tujuan ke UPT Tando Allo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : -

Penanganan secara berkala kepada para PMKS.

-

Mengoptimalkan tugas dan fungsi PSM/TKSK dan Karang Taruna yang ada di wilayah dalam usaha kesejahteraan sosial.

-

Mengajukan tambahan dana sehingga dapat menangani permasalahan yang ada.

-

Perlunya

wadah

untuk

menampung

permasalahan-permasalahan

sosial. -

Peningkatan

kemampuan,

pendidikan

dan

keterampilan

kepada

Keluarga Binaan Sosial (KBS). -

Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur maupun daerah penerima transmigran di luar Pulau Jawa.


II / 38


Mengadakan kerjasama dengan kabupaten penerima transmigran di

-

luar Pulau Jawa. 7. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Rata-rata capaian program dan kegiatan dapat dikatakan berhasil, hal ini seiring pencapaian sasaran dalam RPJMD berikut ini: a. Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur telah dapat mencapai 100% karena target jumlah aset bergerak dan tak bergerak telah sesuai dengan target begitu juga pemeliharaannya. b. Persentase ketepatan laporan pelaksanaan pembangunan mencapai 100% sehingga telah dapat mencapai target. c. Persentase penyelesaian kegiatan sesuai waktu dan mutu yang direncanakan penyampaian kegiatan sesuai waktu dan administrasi yang direncanakan telah tercapai 100%. d. Persentase tingkat kelengkapan administrasi kearsipan tercapai 100% penataan dan pemberkasan telah dapat dilaksanakan pada tahun ini. e. Persentase tingkat penerapan teknologi informasi & tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat dalam administrasi kearsipan tercapai 100%. f.

Penerbitan Akta kelahiran pada tahun 2013 sebanyak 17.518 lembar terdiri dari kelahiran umum sebanyak 5.481 lembar dan kelahiran terlambat sebanyak 12.037 lembar.

g. Penerbitan Akta Perkawinan pada tahun 2013 sebanyak 132 lembar terdiri dari 66 lembar akta perkawinan suami dan 66 lembar akta perkawinan istri. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : - Meningkatkan intensitas sosialisasi permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2012, PMK Nomor 64/PMK.05 Tahun 2011 perubahan atas PMK Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang

Pedoman

Perjalanan

Dinas

Keluar

Negeri

bagi

Pejabat

Negara/Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap serta standart biaya umum TA. 2012 berdasarkan PMK Nomor 84/02 Tahun 2011.


II / 39


- Penyempurnaan database kependudukan yang dimiliki penduduk. - Dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal kedepan diharapkan masing-masing Satker agar melaporkan kegiatannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mengupayakan lebih serius untuk peningkatan kualitas SDM dan pembinaan serta pengawasan melekat guna peningkatan prestasi yang lebih baik dari tahun yang lalu. - Intensitas

rapat

koordinasi

dengan

SKPD

yang

membutuhkan

pengadaan barang dan jasa. - Meningkatkan intensitas pendataan dan sertifikasi aset daerah. - Meningkatkan

sosialisasi

kepada

SKPD

tentang

mekanisme

perencanaan kebutuhan dan pengelolaan aset daerah. - Mengkaji kembali dasar hukum pengelolaan aset daerah. - Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih mengoptimalkan pemungutan atas obyek pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya. - Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk penerbitan petunjuk pelaksanaannya. - Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan Neraca; - Melakukan koordinasi dengan Propinsi Jawa Timur baik sebelum maupun sesudah juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus. - Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih mengoptimalkan penyerapan dananya. - Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan Kepala SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2.3 Permasalahan Pembangunan 2.3.1 Meningkatnya

Ketahanan

Pangan

Melalui

Optimalisasi

Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya : 1. Anomali cuaca yang tidak menentu, 2. Terdapatnya daerah yang mengalami gagal panen, 3. Sarana produksi masih terbatas, 4. Serangan OPT pada tanaman perkebunan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo

II / 40


5. Banyaknya virus yang menjangkit pada hewan ternak. 2.3.2 Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor Riil. Dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor Riil, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya : 1.

Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan investasi/penanaman modal;

2.

Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hokum dalam investasi/penanaman modal;

3.

Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastrukutr serta rendahya kualitas SDM.

4.

Kualitas SDM yang relatif masih rendah yang tercermin kurangnya produktivitas tenaga kerja;

5.

Masih rendahnya penerapan standarisasi untuk produk-produk industri manufaktur;

6.

Lemahnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, yaitu permodalan, teknologi, informasi dan pasar;

7.

Masih banyaknya koperasi yang dinilai belum sehat, terlihat bahwa koperasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kecenderungan adanya peningkatan anggota dan jumlah simpanan, tetapi omset volume usahanya mengalami penurunan;

8.

Masih rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi, karena kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dan koperasi masih rendah, rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM dan terbatasnya sarana prasarana operasional dan modal usaha;

9.

Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

2.3.3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perekonomian Daerah Beberapa

Kendala

utama

dari

pembangunan

infrastruktur

baik

infrastruktur transportasi, perumahan dan permukiman, pengairan di kabupaten Probolinggo antara lain: 1.

Kondisi prasarana jalan sebagian besar masih perlu penanganan / pemeliharaan;

2.

Banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan kualitasnya.;


II / 41


3.

Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan;

4.

Kondisi kualitas dan kuantitas sarana pelayanan angkutan umum masih terbatas.

5.

Terbatasnya

kemampuan

penyediaan

prasarana

dan

sarana

perumahan; 6.

Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah;

7.

Pelayanan kualitas

air

bersih

pengelolaan

meningkatnya

tingkat

belum

optimal,

pelayanan

disebabkan

air

kebocoran

minum

dan

rendahnya

oleh

tingkat

PDAM,

pendapatan

masyarakat rendah serta terbatasnya jaringan pipa; 8.

Relatif masih tingginya penggunaan jamban terbuka;

9.

Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;

10. Mulai menurunya kondisi prasarana drainase; 11. Menyempitnya lahan ruang hijau terbuka; 12. Penerangan jalan umum masih kurang; 13. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat; 14. Menurunnya kemampuan penyediaaan air; 15. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan tata laksana. 2.3.4 Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Alam, yaitu : 1.

Adanya

kecenderungan

peningkatan

pencemaran

lingkungan

Hidup; 2.

Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, abrasi pada panjang pantai dan hutan Mangrove akan mengancam potensi sumber daya pesisir dan perikanan laut;

3.

Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan;

4.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;

5.

Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan


II / 42


2.3.5 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan Kesehatan Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Probolinggo yang terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain : 1.

Partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan cenderung menurun;

2.

Rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan khususnya SD/MI;

3.

Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart kompetensi;

4.

Angka melek huruf masih relatif rendah;

5.

Rendahnya cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6.

Anggaran pendidikan masih belum mencukupi.

7.

Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS);

8.

Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman;

9.

Belum

optimalnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

dasar

dan

rujukan; 10. Rendahnya status kesehatan masyarakat; 11. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang

tidak

merata. 2.3.6 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengganguran di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya: 1.

Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

2.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

3.

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja;

4.

Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang kurang produktif;

5.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan.


II / 43


2.3.7 Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yaitu : 1.

Belum diberlakukannya standar pelayanan minimal (SPM) di instansi pemerintah;

2.

Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur;

3.

Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal;

4.

Perencanaan pembangunan daerah belum optimal;

5.

Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;

6.

Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.


II / 44

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents