BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan. Bersama-sama dengan perencanaan menjadi komponen dalam siklus pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi adalah review atas segala hal yang mengarah pada sebuah keberhasilan maupun kegagalan atas yang telah dikerjakan. A.

Gambaran Umum Kondisi Daerah 1. Aspek Geografi dan Demografi Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan

penduduk,

komposisi

dan

populasi

masyarakat

secara

keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Pekalongan. a.

Aspek Geografis 1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah Gambaran umum pada aspek geografi akan menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan. a)

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan adalah salah satu daerah otonom yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah dengan luas 836,13 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan, dan terdiri dari 272 desa dan 13 kelurahan. Data pada tahun 2013, dari total luas tersebut 29,75% (248,71 Km²) diantaranya berupa tanah basah atau sawah, dan sisanya 70,25% (587,42 Km²) merupakan tanah kering. Kabupaten Pekalongan secara administratif berbatasan dengan : 

Sebelah Utara

: Laut Jawa & Kota Pekalongan



Sebelah Timur

: Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan



Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara



Sebelah Barat

: Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pekalongan No

Luas (Km2) 60,55 92,99 58,20 73,58 58,57 68,45 63,48 75,15 68,52 32,40 25,91 40,06 18,80 22,94 20,99 9,54 17,39 12,70 15,91

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kandangserang Paninggaran Lebakbarang Petungkriyono Talun Doro Karanganyar Kajen Kesesi Sragi Siwalan Bojong Wonopringgo Kedungwuni Karangdadap Buaran Tirto Wiradesa Wonokerto Jumlah

Desa / Kelurahan 14 15 11 9 10 14 15 24/1 23 16/1 13 22 14 16/3 11 7/3 16 11/5 11

836,13

272/13

Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2014

b)

Letak dan Kondisi Geografis Secara

geografis

Kabupaten

Pekalongan

mempunyai

bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6º - 7º 23’ Lintang Selatan dan antara 109º - 109º 78’ Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. c)

Topografi Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di kabupaten ini berada pada

1.294

meter

dari

permukaan

laut.

Dari

285

desa/kelurahan yang ada, 6 desa merupakan desa pantai dan 279 desa bukan desa pantai. Menurut topografi desa, terdapat 60 desa/kelurahan (20 %) yang berada di dataran tinggi dan selebihnya 225 desa/kelurahan (80 %) berada di dataran rendah.

RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016

II.2


d)

Geologi Sebaran jenis tanah di Kabupaten pekalongan adalah sebagai berikut : (1) Latosal Coklat : Kec. Paninggaran, Kandangserang, Doro (2) Aluvial Kelabu Tua : Kec. Sragi dan Kedungwuni (3) Komplex Gromosal Mediteran : Kec. Kandangserang (4) As Alatosal Coklat : Kec. Paninggaran, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni (5) As Aluvial Kelabu : Kec. Sragi, Kajen, Kesesi, Bojong, Buaran Tirto, Wiradesa (6) As Aluvial Coklat :

Kec.

Sragi,

Bojong,

Wonopringgo,

Kedungwuni Buaran, Tirto (7) Aluvial Hidromorf : Kec. Sragi, Wiradesa, Tirto (8) Komplek Latosal merah kekuning-kuningan dan Latosal Coklat kemerahan

: Kec. Kandangserang, Paninggaran,

Lebakbarang, Petungkriyono (9) As Adrosal Coklat : Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono e)

Hidrologi Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaanperbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan

pemanfaatan

dan

kelestarian

lingkungan.

Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan. f)

Klimatologi Pada tahun 2013, Kabupaten Pekalongan mengalami ratarata curah hujan 2.992 mm, lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2012 yang mengalami rata-rata curah hujan 2.243mm. Untuk rata-rata hari hujan tahun 2013 adalah 143 hari, lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata hari hujan


II.3


tahun 2012 sebesar 120 hari. Curah hujan yang tertinggi terjadi di Kecamatan Lebakbarang sebesar 5.321 mm, sedangkan ratarata hari hujan terbanyak terjadi di Kecamatan Talun yaitu sebesar 196 hari. g)

Penggunaan Lahan Menurut penggunaannya tanah dibagi menjadi tanah sawah dan tanah kering. Tahun 2013 luas tanah sawah sebesar 24.871,51 ha (29,75 %) dan luas tanah kering sebesar 58.741,56 ha (70,25 %). Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah beririgasi 19.930,67 ha (80,13 %), selanjutnya tanah sawah tadah hujan sebesar 4.286,54 ha (17,24 %), tanah sawah pasang surut sebesar 393,11 ha (1,58 %), lebak 261,18 ha (1,05 %).

2) Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan

deskripsi

karakteristik

wilayah,

dapat

diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata dan industri dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 a)

Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai antara 125-174. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan itensitas

hujan

yang

dihitung

dengan

metode

skoring

mempunyai jumlah nilai di bawah 125. Keberadaan kawasan hutan produksi mendukung kegiatan konservasi pada hutan produksi agar ekosistem hutan tetap terjaga. Kawasan Pekalongan

hutan

yang

produksi

memiliki

yang

luasan

±

ada 1.200

di

Kabupaten

Ha.

Kawasan

peruntukan hutan produksi tersebut terletak di Kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Karangdadap, Kesesi, dan Bojong. Sedangkan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas ±

25.361

Ha

terletak

di

Kecamatan

Kajen,

Kecamatan

Karanganyar, Kecamatan Doro, Kecamatan Talun, Kecamatan Kandangserang,

Kecamatan

Paninggaran,

Kecamatan

Lebakbarang dan Kecamatan Petungkriyono.


II.4


b)

Kawasan Hutan Rakyat Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang diatasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/

Walikota.

mendukung

Keberadaan

kegiatan

konservasi

kawasan pada

hutan

hutan

rakyat

rakyat

agar

ekosistem hutan tetap terjaga. Kawasan

peruntukan

hutan

rakyat

di

Kabupaten

Pekalongan memiliki luasan kurang lebih 2.280 ha dan terletak di

Kecamatan

Kandangserang,

Paninggaran,

Lebakbarang,

Petungkriyono, Kedungwuni, Talun, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, Sragi, Siwalan, Bojong, Wonopringgo, Karangdadap, Buaran, Tirto, Wiradesa dan Wonokerto. c)

Kawasan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat terdiri dari 4 jenis peruntukan antara lain: (1) Peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan memiliki luasan sebesar kurang lebih 25.124 ha. Kawasan pertanian lahan basah berfungsi untuk mempertahankan jumlah kawasan budidaya pertanian demi kepentingan budidaya tanaman pangan seperti padi demi menjaga kemampuan daerah dalam swasembada pangan. (2) Peruntukan hortikultura; Pertanian

hortikultura

sayuran

dan

bunga-bungaan,

meliputi: pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, petai/sawi, wortel, dan lobak, termasuk bayam dan kangkung yang dipanen

dengan

akarnya);

hortikultura

sayuran

yang

dipanen lebih dari sekali (kacang panjang, kacang merah, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu siam, bayam, kangkung dan jamur); hortikultura bunga-bungaan (anggrek, mawar, melati, dan sedap malam), termasuk tanaman hias yang

dipanen

selain

bunganya,

serta

pembibitan

dan

pembenihan hortikultura sayuran dan bunga-bungaan. Kawasan hortikultura memiliki luasan kurang lebih 18.991 ha.

Kawasan

peruntukan

hortikultura

di

Kabupaten

Pekalongan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Doro, Kecamatan Talun, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan


II.5


Lebakbarang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Bojong terutama bagian selatan, Kecamatan Wonopringgo terutama bagian selatan, barat dan timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Kajen. (3) Peruntukan perkebunan; Areal/Bidang

tanah

yang

diusahakan

untuk

tempat

budidaya tanaman keras dengan tanaman sejenis, sistem pengambilan hasilnya bukan dengan cara menebang pohon. Kawasan perkebunan berfungsi untuk mengembangkan pruduktivitas kawasan dengan pengembangan komoditas pertanian untuk keperluan budidaya jenis perkebunan. Terdapat 11 komoditas yang berkembang di Kabupaten Pekalongan, yaitu kelapa, cengkeh, kopi, tebu, teh, jambu mete, aren, panili, lada, dan nilam. (4) Peruntukan peternakan. Kawasan

peternakan

adalah

kawasan

untuk

usaha

pengembangan peternakan. Secara umum dapat digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu ternak besar (sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda) dan aneka unggas (ayam, itik, dan jenis unggas lainnya). Untuk peternakan hewan besar paling

tidak

harus

tersedia

atau

dekat

dengan

areal

tumbuhnya makanan ternak yang cukup, sedang untuk peternakan unggas biasa menyebar diseluruh kawasan budidaya

dengan syarat

makanan tercukupi.

Kawasan

peternakan berfungsi untuk mewujudkan kelangsungan pengembangan dalam usaha pengembangan peternakan. Peternakan

hewan

besar

tersebar

di

Kecamatan

Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Talun, Doro, Kajen

dan

Kesesi.

Untuk

ternak

unggas

tersebar

di

Kecamatan Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Paninggaran. d)

Kawasan Perikanan Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Sesuai RTRW kawasan perikanan di Kabupaten Pekalongan terdiri dari (1)Kawasan perikanan

Tangkap;

(2)Kawasan

Perikanan

Budidaya;

dan

(3)Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kawasan Perikanan di Kabupaten Pekalongan terdapat di daerah-daerah aliran sungai yang ada di wilayah Daerah dengan peruntukan kawasan budidaya kolam air tawar yaitu terletak di Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan


II.6


Doro, Kecamatan Talun, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sragi, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Wonopringgo. Selain itu juga di Kecamatan Tirto, Wonokerto dan Siwalan dengan peruntukan kawasan budidaya air laut dan tambak. e)

Kawasan Pertambangan Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya

sebagian

atau

seluruh

tahapan

kegiatan

pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung. Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Pekalongan masih membutuhkan beberapa tahapan sebelum sampai pada tahapan eksploitasi. Hal tersebut karena masih belum diketahui mengenai kondisi volume kandungan bahan tambang yang ada. Meskipun sudah terindikasikan luasan hamparan tambang yang merata di wilayah kabupaten Pekalongan. Sedangkan sampai saat sekarang penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada masih ditangani oleh masyarakat umum awam dengan sistem pengelolaan informal. Kawasan

pertambangan

yang

ada

di

Kabupaten

Pekalongan terdiri dari: (1) Pertambangan mineral logam, (2) Pertambangan batuan, (3) Pertambangan panas bumi; dan f)

Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan

peruntukan

industri

berfungsi

untuk

mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan tidak mengganggu kawasan budidaya lain. Kawasan peruntukan industri tersebut meliputi: (1) Peruntukan industri besar; (2) Peruntukan industri menengah;


II.7


(3) Peruntukan industri kecil dan mikro. Peruntukan

industri

diarahkan

di

seluruh

wilayah

kabupaten Pekalongan terutama untuk industri besar tersebar di sepanjang pantura seperti di Kecamatan Siwalan, Tirto dan Wonokerto.

Sedangkan

industri

menengah

terdapat

di

Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Buaran, Kecamatan Bojong, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Wonopringgo. Peruntukan industri kecil dan rumah tangga terdapat di sentra-sentra industri di seluruh kecamatan. g)

Kawasan Pariwisata Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan dengan luasan

tertentu

memenuhi

yang

kebutuhan

dibangun pariwisata.

atau

disediakan

Pengelompokan

untuk

kawasan

peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangam kawasan berdasarkan

koridor,

pendekatan

berdasarkan

prioritas

sesuai

pengembangan

kekuatan

daya

tarik

kawasan wisata.

Kawasan peruntukan pariwisata berfungsi untuk melestarikan kawasan wisata agar tidak rusak dan selalu dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan wisata. Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Pekalongan adalah: (1) Wisata Alam (2) Wisata buatan/ rekreasi (3) Wisata belanja (4) Ekowisata (5) Wisata Budaya (6) Wisata Religius h)

Kawasan Permukiman Kawasan

pemukiman

adalah

kawasan

yang

diperuntukkan bagi pemukiman atau dengan kata lain untuk menampung penduduk yang ada di Kabupaten Pekalongan sebagai tempat hunian dengan fasilitas sosialnya. (1) Permukiman Kota Kawasan

permukiman

kota

mencakup

wilayah

pengembangan kota.


II.8


Kebijaksanaan pemanfaatan ruang didasarkan pada tujuan pengembangan

sarana

prasarana

penunjangnya

yang

meliputi : penataan ruang kota yang mencakup penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kota. (2) Permukiman Pedesaan Kebijaksanaan pemanfaatan ruang Permukiman Pedesaan didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan kawasan permukiman

yang

terkait

dengan

kegiatan

budidaya

pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan serta perkampungan yang ada dan arahan bagi perluasannya. i)

Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Pekalongan adalah

kawasan

peruntukan

pertahanan

dan

keamanan.

Rencana pengembangan kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan

merupakan

ketentuan

peraturan

kewenangan

pemerintah

perundang-undangan.

sesuai Kawasan

kepentingan pertahanan keamanan berupa: (1) Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma Kompi Senapan - C di Kecamatan Wonopringgo; (2) Komando Distrik Militer (Kodim) di Kecamatan Kajen; (3) Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di seluruh kecamatan; (4) Pos

Angkatan

Laut

(Posal)

Wonokerto

di

Kecamatan

Wonokerto; (5) Kepolisian Resort (Polres) Pekalongan di Kecamatan Kajen; dan (6) Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan. 3) Wilayah Rawan Bencana Di Kabupaten Pekalongan terdapat beberapa lokasi wilayah yang sering mengalami bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pada kawasan-kawasan seperti ini perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada tersebut. Kawasan rawan bencana berfungsi untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.


II.9


Di Kabupaten Pekalongan daerah yang memiliki kerawanan terhadap bencana adalah: a)

Daerah yang mempunyai kerawanan terhadap bencana tanah longsor

adalah

di

Paninggaran,

Kecamatan

Kecamatan

Kandangserang, Lebakbarang,

Kecamatan Kecamatan

Petungkriyono, Kecamatan Kesesi (Windurojo, Ujungnegoro), Karanganyar

(Legokkalong,

Lolong),

Kajen

(Brengkolang,

Kutorojo dan Linggoasri), Kecamatan Talun, dan Kecamatan Doro. b)

Daerah yang

mempunyai kerawanan banjir di Kabupaten

Pekalongan adalah di Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Kesesi, Kecamatan

Bojong,

Buaran,

Karangdadap,

Kajen,

dan

Kecamatan Sragi. c)

Daerah rawan bencana kekeringan di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Talun.

d)

Daerah rawan bencana abrasi dan gelombang pasang juga terjadi

di

Kecamatan

Wonokerto,

Kecamatan

Tirto

dan

Kecamatan Siwalan. b. Aspek Demografi Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2013 sebanyak 861.082 jiwa, terdiri dari laki-laki 427.815 jiwa dan perempuan 433.267 jiwa. Apabila dibanding tahun 2012 sebanyak 854.287 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 424.415 jiwa dan perempuan 429.872 jiwa, berarti mengalami pertumbuhan sekitar 7,9 %. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KECAMATAN

LAKI – LAKI

PEREMPUAN

TOTAL

Kandangserang Paninggaran Lebakbarang Petungkriono Talun Doro Karanganyar Kajen Kesesi

16.281 17.217 5.143 6.179 13.265 18.730 18.010 28.857 30.194

16.439 17.663 5.034 6.148 13.027 18.926 18.476 29.639 31.506

32.720 34.880 10.177 12.327 26.292 37.656 36.486 58.496 61.700

Sragi Siwalan Bojong Wonopringgo Kedungwuni Karangdadap

30.513 18.112 31.172 20.842 47.150 17.433

31.244 19.752 31.806 21.238 47.288 17.477

61.757 37.864 62.978 42.080 94.438 34.910


II.10


NO.

KECAMATAN

LAKI – LAKI

PEREMPUAN

TOTAL

16 17

Buaran Tirto

22.414 34.416

21.862 34.078

44.276 68.494

18 19

Wiradesa Wonokerto

28.789 23.098

29.111 22.553

57.900 45.651

JUMLAH 2013

427.815

433.267

861.082

2012

424.465

429.872

854.337

2011

421.000

426.379

847.379

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2014 (diolah)

Dari tabel

di atas pada tahun 2013 jumlah penduduk

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk lakilaki. Persentase penduduk perempuan pada tahun 2013 sebesar 50,32% dan laki-laki sebesar 49,68%. 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik a.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas harga dasar berlaku maupun atas harga dasar konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, sementara

pergeseran, itu,

PDRB

dan

struktur

konstan

ekonomi

digunakan

suatu

untuk

daerah,

mengetahui

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan PDRB menurut unit/ lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi yaitu, 1) Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2) sektor Pertambangan dan Penggalian; 3) Sektor Industri Pengolahan; 4) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; 5) Sektor Konstruksi; 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7) Sektor


II.11


Pengangkutan dan Komunikasi; 8) Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan; dan 9) Jasa-Jasa. Pada tahun 2014 diperkirakan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,30 milyar naik 12,81% dibandingkan tahun 2013 sebesar 10,014 milyar rupiah.

Sementara PDRB atas dasar harga

konstan tahun 2000, Tahun 2014 diperkirakan sebesar 3,98 milyar naik 5,85% dibandingkan tahun 2013 sebesar 3,76 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut ini. Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2014*) TAHUN

HARGA BERLAKU (JUTAAN PERTUMBUHAN RUPIAH) (%)

HARGA KONSTAN 2000 (JUTAAN RUPIAH)

PERTUMBUHAN (%)

2011

8.033.444,43

11,10

3.384.387,72

4,77

2012

8.934.754,25

11,22

3.564.599,07

5,32

2013

10.014.968,44

12,09

3.758.993,95

5,45

2014*)

11.298.352,86

12,81

3.978.784,49

5,85

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2014 (diolah)

*) Angka Sementara

2) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan

angka

PDRB

atas

dasar

harga

konstan.

Angka

pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai PDRB pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Salah satu untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2013 digambarkan dengan meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi.

Pada

Tahun

2014

pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,85% naik dari tahun 2013 sebesar 5,45%. Untuk tahun 2014 diperkirakan sebagian besar sektor

mengalami

pertumbuhan

secara

positif.

Pertumbuhan

tercepat terjadi pada Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang tumbuh 6,93%

kemudian diikuti Bangunan

sebesar 7,18% dan Industri Pengolahan sebesar 6,28%. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut ini :


II.12


Tabel 2.4 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pekalongan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2011 – 2014*) SEKTOR

TAHUN 2012 2013

2011

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2014*)

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan. dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

-0,09 3,97 6,74 4,50 5,57 7,16 4,11

3,83 5,57 5,38 6,14 5,00 6,21 6,72

2,38 5,13 6,79 7,18 5,20 6,49 6,04

4,21 3,98 6,28 5,90 6,41 6,09 5,92

4,99

6,90

8,45

6,93

5,19

5,37

4,97

5,99

Pertumbuhan PDRB (%)

4,77

5,32

5,45

5,85


*) Angka Sementara

3) Pendapatan Regional Perkapita Pendapatan Regional Perkapita berdasarkan harga berlaku di Kabupaten Pekalongan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun

2010

sampai

dengan

tahun

2014

dilihat

dari

angka

nominalnya, diperkirakan pada tahun 2014 telah mencapai Rp. 11.524.002,00

sedangkan

pada

tahun

2010

sebesar

Rp.

7.434.965,00. Angka-angka tersebut masih terdapat unsur inflasi di dalamnya sehingga nampak tinggi.

Akan tetapi bila dilihat atas

dasar Harga Konstan Tahun 2000, pendapatan perkapita tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 4.138.363,00.

Pendapatan atas

dasar harga konstan inilah yang dikatakan sebagai pendapatan perkapita riil. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.5 di bawah ini : Tabel 2.5 Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2014 NO.

TAHUN

2 3 4 5

2011 2012 2013 2014*)

HARGA BERLAKU (Rp.) 8.170.449 9.075.158 10.091.658 11.524.002

HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (Rp.) 3.429.466 3.592.023 3.762.419 4.138.363

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2014

4) Laju Inflasi Sepanjang tahun 2014 (Januari-Desember), di Kabupaten Pekalongan telah terjadi inflasi yang sangat tinggi yang mencapai 8,32%. Inflasi yang terjadi terutama disebabkan naiknya hargaharga atau indeks pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau karena kenaikan


II.13


harga komoditas beras dan sayur-sayuran serta makanan jadi dan minuman. Perbandingan Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014 dapat dilihat dalam Tabel 2.6 dan Gambar 2.1 di bawah ini : Tabel 2.6 Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014 URAI AN Kab. Pekalongan Jawa Tengah Nasional

2011 2,65 2,68 3,79

TINGKAT INFLASI (%) 2012 2013 2,98 8,18 4,24 7,99 4,30 8,38

2014 8,32 8,22 8,36

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan; Provinsi Jawa Tengah, 2014

Gambar 2.1 Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011 – 2014

Sumber : Analisa Tim Penyusun, 2014

5) Indeks Williamson Indeks Williamson sebagai ukuran untuk menggambarkan ketimpangan/kesenjangan ekonomi antar wilayah dengan memakai perhitungan pendapatan per kapita pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kriteria pengukuran kesenjangan antar wilayah berdasarkan metode Williamson adalah antara 0 – 1. Jika indeks mendekati nol (0) maka tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah rendah dan pemerataan telah tercapai, begitu juga sebaliknya jika indeks mendekati satu (1) maka pemerataan belum tercapai di daerah tersebut. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel 2.7 berikut ini.


II.14


Tabel 2.7 Indeks Williamson Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 INDEKS WILLIAMSON 2011 2012 0,49 0,49 0,6972 0,7042

DAERAH Kab. Pekalongan Jawa Tengah

Sumber : BPS Kab. Pekalongan; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

6) Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan selama 2009 – 2013 cenderung mengalami penurunan. Prosentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 13,35% turun dari Tahun 2012 sebesar 13,86%. Hal ini lebih baik jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 14,44% pada tahun 2013.

Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan

komitmen pemerintah kabupaten Pekalongan dalam upaya untuk selalu mengurangi dan menanggulangi kemiskinan menuju target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015. Tabel 2.8 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2013 PROSENTASE PENDUDUK MISKIN (%) 2011 2012 2013 15,00 13,86 13,51 16,21 14,98 14,44 11,86 11,66 11,47

DAERAH Kab. Pekalongan Jawa Tengah Nasional


7) Angka Kriminalitas yang Tertangani Dinamika perkembangan Kabupaten Pekalongan yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif

seperti

semakin

bertambahnya

tingkat

pengangguran,

bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Angka kriminalitas pada suatu daerah semakin rendah menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Pekalongan selama dua tahun terakhir termasuk dalam kategori rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi dikalangan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram tidak adanya gejolak di masyarakat. Angka Kriminalitas yang tertangani sebagaimana terlihat pada Tabel 2.9 di bawah ini :


II.15


Tabel 2.9 Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2012 KAB. PEKALONGAN JUMLAH TINDAK PIDANA LAPOR SELESAI

JAWA TENGAH JUMLAH TINDAK PIDANA LAPOR SELESAI

NO.

TAHUN

1.

2011

138

62

7.436

3.968

2.

2012

184

81

10.740

5.709

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012

8) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

menggambarkan

kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu. Indikator untuk mengukur IPM terdiri dari 4 (empat) komponen, yakni Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf (AMH) dan Pengeluaran Riil Per Kapita. Dari

keempat

komponen

tersebut

yang

paling

signifikan

mempengaruhi IPM, adalah pengeluaran per kapita riil, diikuti ratarata lama sekolah (pendidikan), dan Usia Harapan Hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2011-2014 semakin membaik, namun demikian apabila dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah tahun 2013 yang mencapai 74,05, IPM Kabupaten Pekalongan tahun 2013 lebih rendah (73,14). IPM Kabupaten Pekalongan masuk kategori menengah atas (66
data

tersebut

menunjukkan

pencapaian

pembangunan

manusia yang semakin baik, data IPM menggambarkan secara komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh daerah/ wilayah. Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan selama periode 2011 - 2014 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yang dapat dijelaskan pada Tabel 2.10 di bawah ini. Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014 TAHUN 2011 2012 2013 2014

KABUPATEN PEKALONGAN 71,86 72,37 73,14 73,62

PROVINSI JAWA TENGAH 72,94 73,36 74,05 74,49



II.16


Gambar 2.2 Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014

Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 2014

b. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya,

dan

meningkatkan

derajat

kesehatan

pada

khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus

diikuti

dengan

program

pembangunan

kesehatan,

dan

program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Nilai Angka Kematian Bayi (AKB) biasanya berbanding terbalik dengan AHH, AHH adalah angka kecenderungan harapan hidup/ perkiraan lama

hidup rata-rata

penduduk kabupaten

Pekalongan dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama IK 69-70 tahun. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2013, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 sebesar 69,96 tahun meningkat dari Tahun 2012 sebesar 69,56 tahun. Angka tersebut di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 71,97 tahun. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Perkembangan AHH Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah ini :


II.17


Tabel 2.11 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2013 TAHUN

KABUPATEN PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

2011 2012 2013

69,28 69,56 69,96

71,55 71,71 71,97


2) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2013, Angka Melek Huruf di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 sebesar 93,42% meningkat dari Tahun 2012 sebesar 92,11%. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.12 di bawah ini : Tabel 2.12 Angka Melek Huruf Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2013 TAHUN 2011 2012 2013

KAB. PEKALONGAN (%) 92,05 92,11 93,42

PROVINSI JAWA TENGAH (%) 90,34 90,45 91,71


3) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pedidikan formal yang dijalani. Dalam kurun waktu Tahun 20119-2013, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 sebesar 6,80% sama dengan Tahun 2012. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.13 di bawah ini :


II.18


Tabel 2.13 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Pekalongan dan Prov. Jawa Tengah Tahun 2011 – 2013 TAHUN

KAB. PEKALONGAN (%)

PROV. JAWA TENGAH (%)

2011 2012 2013

6,79 6,80 6,80

7,29 7,39 7,43


4) Pengeluaran Perkapita Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Pengeluaran per kapita menjadi salah satu ukuran tingkat kesejahteraan hidup masyarakat di suatu daerah. Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Pekalongan meningkat dalam kurun waktu 2011-2013

yaitu

dari

Rp.

646.960,00

tahun

2012

menjadi

Rp.650.310,00 tahun 2013. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa

tingkat

pengeluaran

per

kapita

penduduk

Kabupaten

Pekalongan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pekalongan. Perkembangan

pengeluaran

per

kapita

(disesuaikan)

Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.14 di bawah ini : Tabel 2.14 Pengeluaran Perkapita (Disesuaikan) Kab. Pekalongan dan Prov. Jawa Tengah Tahun 2011 – 2013 TAHUN 2011 2012 2013

KABUPATEN PEKALONGAN (Dalam Ribu Rupiah) 643,53 646,96 650,31

PROVINSI JAWA TENGAH (Dalam Ribu Rupiah) 640,41 643,53 646,44


5) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2014, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI Tahun 2014 sebesar 103,34% meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 103%. Untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2014 sebesar 99,84% meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 99,71%. Untuk jenjang


II.19


SMA/SMK/MA Tahun 2014 sebesar 67,66% meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 66,31%. Secara lengkap, Perkembangan APK Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.15 di bawah ini : Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2014 NO.

TAHUN

1.

SD/MI (%)

SMP/MTS (%)

SMA/SMK/MA (%)

KAB.

PROV.

KAB.

PROV.

KAB.

PROV.

2011

102,57

114,93

99,43

99,72

61,13

64,93

2.

2012

102,59

109,06

99,48

100,50

65,07

67,00

3.

2013

103,00

109,08

99,71

100,52

66,31

70,00

4.

2014

103,34

109,10

99,84

100,54

67,66

70,00

Sumber Dindikbud Kab. Pekalongan dan Dindik Prov Jateng , 2015

6) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM

menunjukkan

partisipasi

sekolah

penduduk

usia

sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2014, Angka Partisipasi Murni

(APM)

Kabupaten

Pekalongan

untuk

semua

jenjang

pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI Tahun 2014 sebesar 92,46% meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 92,15%. Untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2014 sebesar

81,32%

meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar

81,19%. Untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2014 sebesar 46,73% meningkat

dibandingkan

tahun

2013 sebesar

45,21%.

Secara

lengkap, Perkembangan APM Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini :


II.20


Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2014 NO.

TAHUN

1. 2. 3. 4.

2011 2012 2013 2014

SD/MI (%)

SMP/MTS (%)

SMA/SMK/MA (%)

KAB.

PROV.

KAB.

PROV.

KAB.

PROV.

87,26 87,33 92,15 92,46

96,04 98,30 98,60 98,32

75,55 75,56 81,19 81,32

78,33 78,92 79,00 77,83

40,95 43,76 45,21 46,73

51,46 53,00 55,00 59,20

Sumber Dindikbud Kab. Pekalongan dan Dindik Prov Jateng , 2015

7) Angka Pendidikan yang Ditamatkan Selama kurun waktu 2011-2013 jumlah penduduk usia sekolah baik dasar maupun menengah relatif cukup tinggi dengan tingkat kelulusan yang relatif tinggi. Untuk lulusan SD Tahun 2013 sebanyak 16.360 orang lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 15.742 orang. Untuk lulusan SLTP tahun 2013 sebanyak 12.039 orang lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 11.920 orang. Untuk lulusan SLTA tahun 2013 sebanyak 6.080 lebih tinggi dari tahun 2012 sebanyak 6.007 orang. Perkembangan

Angka

Pendidikan

yang

ditamatkan

di

Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.17 di bawah ini : Tabel 2.17 Angka Pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2013 SD

SLTP

SLTA

TAHUN

PENDUDUK 7-12 TH (ORANG

MURID 7-12 TH (ORANG)

TAMATAN



TAMATAN



TAMATAN

2011

98.778

104.131

302.523

50.706

39.053

123.555

47.848

21.997

72.553

2012

98.225

101.660

307.036

50.891

39.355

125.394

48.394

23.411

73.593

2013

97.957

98.958

306.938

50.680

40.892

125.360

49.036

23.970

73.560


8) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup

penting.

Angka

kematian

ibu

diketahui

dari

jumlah

kematian karena kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam waktu tertentu.


II.21


Angka

Kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi

ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetric. Angka

Kematian

Ibu

(AKI)

di

Kabupaten

Pekalongan

mengalami peningkatan yg cukup signifikan, pada tahun 2013 AKI sebesar 183,24 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 AKI 39 kasus ( 243,75 per 100.000 kelahiran hidup). Penyebab terbesar kematian antara lain Ibu hamil 6 kasus, bersalin 4 kasus, nifas 28 kasus. Secara umum penyebab kematian ibu karena faktor usia resiko tinggi. Dari 39 kasus kematian ibu, 16 diantaranya

disebabkan

PEB/

Preeklamsi,

6

disebabkan

pendarahan, 4 kasus jantung/ decomp, 3 Karena Infeksi, 2 Karena TB paru dan sisanya karena penyakit penyerta lainnya sebanyak 8 kasus Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah ini : Tabel 2.18 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014 TAHUN 2011 2012 2013 2014

KAB. PEKALONGAN (/100.00 KLH) 105 184 183,24 243,75

PROV. JAWA TENGAH (/100.00 KLH) 116,01 116,34 118,62 126,55

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2015

9) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Pemerintah kabupaten Pekalongan selalu berupaya untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembiayaan kesehatan terus dilakukan. Hal ini bisa dibuktikan dari AKB tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan, sebesar 7,3 yang artinya ada sekitar 7 kematian bayi dalam 1000 kelahiran hidup, jumlah itu menurun dari tahun 2012 sampai 2013, pada tahun 2013 terdapat 10 kematian bayi dalam 1000 kelahiran


II.22


hidup, dengan jumlah kematian bayi riil sebanyak 116 bayi. Penyebab terbesar kematian bayi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) sekitar 25,86%, disusul kasus Akfisia (sesak napas) sebesar 23,28%, Diare 1.72%, Pneumonia 2,59%, Sepsis 2,59% sedangkan sisanya 43.97% kasus lainnya (Infeksi, kongenital,ikterus,dll) Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.19 di bawah ini : Tabel 2.19 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014 NO.

KAB. PEKALONGAN (/1.000 KLH)

PROV. JAWA TENGAH (/1.000 KLH)

2011 2012 2013 2014

8,5 10,98 9,92 7,25

10,34 10,75 10,41 10,08

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2015

10) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks

Pembangunan

Gender

(IPG)

mengukur

tingkat

pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan

hidup,

tingkat

pendidikan,

dan

pendapatan

dengan

memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu dua tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 IPG Kabupaten Pekalongan sebesar 58,75 dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 60,01. Perkembangan IPG di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.20 di bawah ini : Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 DAERAH

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

Kab. Pekalongan Jawa Tengah

58,20 66,45

58,75 66,80

60,01 67,97

Sumber : BPS Kab. Pekalongan; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013


II.23


c.

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Beberapa kegiatan untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah dengan penyelenggaraan acara Syawalan, Grebeg Maulud, Malam Paingan, Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah; pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya; pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan pagelaran wayang kulit. Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar oleh pemerintah kabupaten, seperti acara jalan sehat yang rutin dilakukan setiap Jumat pagi, juga acara bersepeda (gowes) maupun senam pagi bersama di halaman kantor Sekretariat Daerah. Tabel 2.21 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1 2 3 4

CAPAIAN PEMBANGUNAN Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

2011

2012

2013

2014

147 1 230 1

146 1 230 1

155 1 365 1

155 1 365 1

grup kesenian per 10.000 pddk gedung kesenian per 10.000 pddk klub olahraga per 10.000 pddk gedung olahraga per 10.000 pddk

Sumber : Dindkbud, Dinporapar Kab. Pekalongan, 2015

3. Aspek Pelayanan Umum a.

Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1)

Pendidikan a) Pendidikan Dasar (1)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS

merupakan

ukuran

daya

serap

sistem

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih

menunjukkan

perubahan

jumlah

murid

yang

mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan

sebagai

semakin

meningkatnya

partisipasi

sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak

diimbangi

dengan

ditambahnya

infrastruktur

sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga


II.24


partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 -2013 NO 1 a. b. c. 2 a. b. c.

JENJANG PENDIDIKAN

2011

SD/MI jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APS SD/MI SMP/MTs jumlah murid usia 13-15 thn jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS SMP/MTs

2012

2013

104.131 98.778 1.054,19

101.660 98.225 1.034,97

98.958 97.957 1.010,22

39.053 50.706 770,18

39.355 50.891 773,32

40.892 50.680 806,87


(2)

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia

sekolah

kemampuan

adalah jumlah

indikator sekolah

untuk dalam

mengukur menampung

penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah

sekolah

berdasarkan

tingkat

pendidikan

per

10.000 jumlah penduduk usia Data

selengkapnya

terkait

jumlah

sekolah,

penduduk usia sekolah dan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2. 23 berikut ini : Tabel 2.23 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 -2013 NO 1

JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

SD/MI a

Jumlah gedung sekolah

b c

jumlah penduduk kelompok usia 7-12 th

2

Rasio

655

660

661

98.778

98.225

97.957

66,31

67,19

67,48

113

115

115

50.706

50.891

50.680

22,29

22,60

22,69

SMP/MTs a

Jumlah gedung sekolah

b c

jumlah penduduk kelompok usia 13-15 th Rasio


(3)

Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat

pendidikan

dasar

per

1.000

jumlah

murid

pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu


II.25


pengajaran. Untuk menghitung rasio guru terhadap murid dapat disusun tabel sebagai berikut : Tabel 2.24 Rasio Guru terhadap Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO 1

JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

SD/MI a

Jumlah Guru

b

Jumlah Murid

c

Rasio

2

6.372

6.542

6.278

104.131

101.660

98.958

61,19

64,35

63,44

2.456 39.053 62,89

2.609 39.355 66,29

2.563 40.892 62,68

SMP/MTs a b c

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio


(4)

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Ketersediaan guru terhadap murid per kelas ratarata dapat ditunjukkan dengan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata.

Tabel 2.25 Rasio Guru dan Murid Per Kelas Rata-Rata Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO 1

JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

SD/MI a b

Jumlah Kelas Jumlah Guru

c

Jumlah Murid

d

Rasio Guru dan Murid per kelas Rata-Rata

2

4.162 6.372

4.251 6.542

4.190 6.278

104.131

101.660

98.958

0,15

0,15

0,15

SMP/MTs a b

Jumlah Kelas Jumlah Guru

1.139 2.456

1.166 2.609

1.188 2.563

c

Jumlah Murid

39.053

39.355

40.892

d

Rasio Guru dan Murid per kelas Rata-Rata

0,55

0,57

0,53


b) Pendidikan Menengah (1)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS

adalah

jumlah

murid

pendidikan

menengah

(16-19

menempuh

pendidikan

menengah

kelompok

tahun) per

usia

yang

masih

1.000

jumlah

penduduk usia pendidikan menengah.


II.26


Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 -2013 NO

Jenjang Pendidikan

2011

SMA/MA jumlah murid usia 16-18 thn jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APS SMA/MA

a. b. c.

21.997 47.848 459,73

2012

2013

23.411 48.394 483,76

23.970 49.036 488,82


(2)

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat

pendidikan

penduduk

usia

menengah

pendidikan

per

10.000

menengah.

jumlah

Rasio

ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Tabel 2.27 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO

JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

SMA/MA a b c

Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 16-18th Rasio

57 47.848 11,91

57 48.394 11,78

60 49.036 12,24


(3)

Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan

menengah.

Rasio

ini

mengindikasikan

ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.28 Rasio Guru terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO

JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

SMA/MA a b c

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

1.738 21.997 79,01

1.800 23.411 76,89

1.827 23.970 76,22


(4)

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.


II.27


Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.29 Rasio Guru dan Murid Per Kelas Rata-Rata Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO

JENJANG PENDIDIKAN

2011

2012

2013

SMA/MA a b c d

Jumlah kelas Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio Guru dan Murid per kelas Rata-Rata

657 1.738 21.997

704 1.800 23.411

727 1.827 23.970

1,20

1,09

1,05


c) Angka Putus Sekolah (APS) Tabel 2.30 Angka Putus Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1 2 3

JENJANG PENDIDIKAN SD/MI SMP/MTS SMA/MA

2011

ANGKA PUTUS SEKOLAH (%) 2012 2013 2014

0,45 0,85 1,7

0,42 0,60 1,1

0,38 0,49 0,8

0,33 0,65 0,3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Pekalongan, 2015

d) Angka Kelulusan Tabel 2.31 Angka Kelulusan Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1 2 3

JENJANG PENDIDIKAN SD/MI SMP/MTS SMA/MA

ANGKA KELULUSAN SEKOLAH (%) 2011 2012 2013 2014 99,50 91,90 99,80

100,00 97,82 99,92

100,00 98,30 99,75

100,00 99,64 99,95


e) Angka Melanjutkan Sekolah Tabel 2.32 Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

JENJANG PENDIDIKAN

1

Melanjutkan dari SD/MI ke SLTP/MTs Melanjutkan dari SLTP/MTs ke SMA/MA

2

ANGKA MELANJUTKAN SEKOLAH (%) 2011 2012 2013 2014 84,38

85,17

84,48

90,5

71,19

69,81

74,62

77,4



II.28


2)

Kesehatan a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Posyandu adalah pusat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh

masyarakat

dengan

dukungan

teknis

dari

petugas

kesehatan dalam rangka pencapaian NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Tujuan penyelenggaraan Posyandu: 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas). 2. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan

lainnya

yang

menunjang

untuk

tercapainya

masyarakat sehat sejahtera. 3. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera,

Gerakan

Ketahanan

Keluarga

dan

Gerakan

Ekonomi Keluarga Sejahtera. Tabel 2.33 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1.

Jumlah posyandu

2.

Jumlah balita

3.

Rasio

2011

2012

2013

2014

1.382

1.378

1.383

1.387

74.221

74.464

69.119

60.821

18,62

18,50

20,00

22,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan, 2015

b) Rasio

Puskesmas,

Poliklinik

dan

Puskesmas

Pembantu

(Pustu) Tabel 2.34 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1.

Jumlah Puskesmas Induk

2.

Jumlah Poliklinik

3.

Jumlah Puskemas Pembantu

4.

6.

Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas persatuan penduduk Rasio Poliklinik persatuan penduduk

7.

Rasio Pustu persatuan penduduk

5.

Sumber : BPS, Dinkes Kab. Pekalongan, 2015


2011

2012

2013

2014

26

26

26

27

162

169

171

174

50

50

50

50

847.379

854.337

861.082

867.573*

0,03

0,03

0,03

0,03

0,20

0,20

0,20

0,20

0,06

0,06

0,06

0,06

Ket : * Data sementara

II.29


c) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan

fasilitas

rumah

sakit

berdasarkan

jumlah

penduduk. Tabel 2.35 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) Jumlah Rumah Sakit Daerah Jumlah seluruh Rumah Sakit Jumlah Penduduk Rasio

1. 2. 3. 4. 5.

2011

2012

2013

2014

2

2

2

2

1 3 847.379 0,0035

1 3 854.337 0,0035

1 3 861.082 0,0035

1 3 867.573* 0,0035

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2012 dan Dinkes Kab. Pekalongan, 2015 (diolah)

d) Rasio Dokter per Satuan Penduduk Indikator

rasio

dokter

per

jumlah

penduduk

menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan Tabel 2.36 Rasio Jumlah Dokter Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1

Jumlah Dokter

2

Jumlah Penduduk

3

Rasio

2011

2012

2013

2014

66

89

52

54

847.379

854.337

861.082

867.573*)

0,07

0,10

0,06

0,06

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Dinkes Kab. Pekalongan, 2015

e) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Rasio

Tenaga

Medis

per

jumlah

penduduk

menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel 2.37 Rasio Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1 2

Jumlah Tenaga Medis

3

Rasio

Jumlah Penduduk

2011

2012

2013

2014

628

840

1322

817

847.379

854.337

861.082

867.573*)

0,74

0,98

1,54

0,94



II.30


3)

Pekerjaan Umum a)

Prasarana Jalan Keadaan jalan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut: Tabel 2.38 Kondisi Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014

NO 1. 2. 3. 4. 5.

KONDISI JALAN

2011

Kondisi Baik Kondisi Rusak Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan secara keseluruhan kabupaten

PANJANG JALAN (KM) 2012 2013 2014

318,77 130,57 85,29 23,45

346,52 111,40 77,83 22,33

425,58 58,25 41,58 32,67

430,79 87,62 41,22 13,95

558,08

558,08

558,08

573, 58

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pekalongan, 2015

b)

Prasarana Sumber Daya Air/Jaringan irigasi Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya Tabel 2.39 Jaringan Irigasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014

NO

JARINGAN IRIGASI

1.

Jaringan primer

2.

Jaringan Sekunder

3.

Jaringan Tersier

PANJANG JARINGAN (KM) 2011

2012

2013

2014

20,62

20,62

20,62

20,26

368,96

368,96

369,32

368,96

430,663

430,663

430,66

352,66

hanya

bersifat

Sumber : Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan, 2014

4)

Perumahan Pembangunan

perumahan

tidak

pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum, dan juga perbaikan


II.31


lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat. a) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, mata air, air sumur dangkal dan air sumur dalam. Data rumah tangga yang

menggunakan

air

bersih

di

Kabupaten

Pekalongan

sebagaimana tercantum pada tabel 2.40 Tabel 2.40 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Non PDAM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1. 2. 3.

URAIAN

TAHUN 2012

2011

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Jumlah Seluruh Rumah Tangga (%)

180.625 197.616 91,40

192.507 199.227 96,63

2013

2014

193.299 200.813 96,26

149.446 200.813 74,42

Sumber : DPU Kab. Pekalongan, 2014

b) Rumah Tangga Pengguna Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujun untuk meningkatkan perekonomian

serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Apabila tenaga listrik telah dicapai pada suatu wilayah atau daerah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah presentase rumah tangga yang menggunakan listrik, secara jelas tersaji pada tabel 2. 41. Tabel 2.41 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1. 2. 3.

URAIAN Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Jumlah Seluruh Rumah Tangga (%)

2011

TAHUN 2012

2013

2014

154.105 197.616 77,98

162.510 199.227 81,57

175.113 200.813 87,20

175.113 200.813 87,20


c) Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah

rumah

tangga

bersanitasi

di

Kabupaten

Pekalongan selama empat tahun terakhir mengalami kenaikkan meskipun tidak signifikan, dari jumlah rumah tangga yang bersanitasi ada peningkatan.


II.32


Tabel 2.42 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1. 2. 3.

URAIAN

TAHUN 2012

2011

Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah Seluruh Rumah Tangga (%)

5.226 197.616 2,64

5.330 199.227 2,68

2013

2014

6.182 200.813 3,08

6.201 200.813 3,09


d) Rasio Rumah Layak Huni Tabel 2.43 Rumah Layak Huni Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1. 2. 3.

URAIAN

2011

Rumah Layak Huni Jumlah Penduduk Rasio

69.082 847.379 8,15

TAHUN 2012 69.082 854.337 8,09

2013

2014

69.082 861.082 8,02

69.082 867.573*) 7,96

Sumber : Profil Daerah Kab. Pekalongan, 2013

5)

Penataan Ruang Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan pengendalian ruang dan pengendalian ruang. Urusan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, bersinergi dan dapat dijadikan acuan

dalam

penyusunan

program

pembangunan

untuk

tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta efisien dalam alokasi investasi. Penataan ruang Kabupaten Pekalongan disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Pekalongan. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Penataan tata ruang Kabupaten Pekalongan tahun 20112031

adalah

untuk

mewujudkan

daerah

sebagai

sentra

pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap mempertahankan pertanian untuk mendukung perkembangan wilayah. Penataan tata ruang Kabupaten Pekalongan disusun dengan memperhatikan kecenderungan dan arahan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaanya.


II.33


Kinerja makro urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, ruang publik yang berubah peruntukkanya (%); rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%); dan jumlah pengelolaan pertamanan. a) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang

terbuka

hijau

kota

merupakan

kawasan

perlindungan, yangditetapkan dengan kriteria: a.

Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;

b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan c.

didominasi komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung

dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tabel 2.44 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1.

URAIAN

2011

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)

2012 2013 2014

25

24

25

28


Tabel 2.45 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1.

Jumlah Bangunan ber-IMB

2.

Rasio bangunan ber-IMB (%)

2011

2012

2013

2014

1.412

1.859

2.529

2.529

15

15

15

28,55

Sumber : DPU dan BPS Kab Pekalongan, 2014


II.34


6)

Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan yang telah disusun tahun 2014 antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015; Kebijakan Umum Anggaran (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); serta RPJM Pembangunan Ekonomi Daerah. Perencanaan

pembangunan

yang

dilaksanakan

di

Kabupaten Pekalongan meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan Renja) dan perencanaan yang bersifat khusus misalnya perencanaan tata ruang, perencanaan prasarana

wilayah

dan

sumber

daya

alam,

perencanaan

pembangunan di bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Tabel 2.46 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1. 2. 3. 3.

DOKUMEN PERENCANAAN Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

2011

2012

2013

2014

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Sumber : Bappeda Kab. Pekalongan, 2014

7)

Perhubungan a) Rasio Ijin Trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: (1) jaringan trayek lintas batas negara; (2) jaringan trayek antarkota antarprovinsi; (3) jaringan trayek antarkota dalam provinsi; (4) jaringan trayek perkotaan; dan (5) jaringan trayek perdesaan. Trayek

adalah

lintasan

kendaraan

umum

untuk

pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.


II.35


Tabel 2.47 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

200

200

200

200

1.

Izin Trayek perdesaan

2.

Jumlah Izin Trayek

200

200

200

200

3. 4.

Jumlah penduduk Rasio Izin Trayek

848.710

861.366

861.082

867.573*)

0,00024

0,00023

0,00023

0,00023

Sumber : Dinhubkominfo Kab. Pekalongan, 2014

b)

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi

persyaratan

teknis

dan

laik

jalan.

Pengujian

dimaksud meliputi: (1) uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. (2) uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Tabel 2.48 Jumlah Kir Angkutan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

ANGKUTAN UMUM

2011 Jml Jml Kir

2012

2013

%

Jml

Jml Kir

%

Jml Jml Kir

%

Jml

2014 Jml Kir

%

1.

Mobil bus

363

625

58,08

378

655

57,70

372

619

60,09

366

608

60,20

2.

Mobil barang

160

262

61,07

244

380

64,21

402

616

65,26

545

881

61,86

3.

Kereta tempelan

2

3

66,67

2

4

50,00

3

5

60,00

3

6

50,00

525

890

185,8

624

914

1495

172,1

Jumlah

1039 171,9

777

1240 185,3



II.36


8)

Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pelayanan sampah di Kabupaten Pekalongan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh DPU dan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat. Persentase/rasio pelayanan sampah diperoleh dari prakiraan volume timbulan sampah dibagi dengan kapasitas pengangkutan sampah oleh DPU a) Persentase Penanganan Sampah Tabel 2.49 Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014

NO 1.

URAIAN

2011

2012

2013

2014

13,67

14,04

14,14

12,07

Persentase sampah yang ditangani (%)

Sumber : KLH dan DPU Kab. Pekalongan, 2015

b) Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tabel 2.50 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum PDAM Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1. Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum (jiwa) 2. Jumlah penduduk (jiwa)

2011

2012

2013

2014

58.824

65.632

72.046

73.000

847.379

854.337

861.082

867.573*)

6,94

7,68

8,37

8,41

3. Persentase penduduk berakses air bersih (%) Sumber : PDAM Kab. Pekalongan, 2014

9)

Pertanahan Penyelenggaraan peningkatan

tertib

Urusan

Pertanahan

administrasi

ditujukan

pertanahan

di

untuk

Kabupaten

Pekalongan, baik menyangkut fasilitasi penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya.


II.37


Tabel 2.51 Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1.

URAIAN Luas Lahan Bersertifikat (ha)

2011

2012

2013

2014

162.513

170.036

185.694

185.694

Sumber : BPN Kab. Pekalongan, 2014

10) Kependudukan dan Catatan Sipil Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan terdiri dari pembuatan Akta Catatan Sipil, pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akta Catatan Sipil tersebut berupa Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Perceraian, Pengesahan Anak, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Kutipan Kedua dan Perubahan Nama. Tabel 2.52 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

1.

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

231.018

238.981

247.764

270.597

2.

Kepemilikan KTP/KTP Elektronik

560.785

631.683

527.486

551.992

3.

Kepemilikan Akta Kelahiran

526.133

540.718

580.156

610.118

Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pekalongan, 2014

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

terus

berupaya

meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan kesenjangan

dan gender

perlindungan masih

anak.

terjadi

Namun

di

demikian,

berbagai

sektor

pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih mengganggap derajad laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif

dalam

pembangunan

dan

memperoleh

segala

bentuk

pelayanan dasar. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam

pengambilan

Pembangunan

dan

keputusan

di

pemberdayaan

dalam

rumah

perempuan

juga

tangga. sangat

berdampak pada derajad kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga.


II.38


Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat tabel 2.53 di bawah ini : Tabel 2.53 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%) 3. Rasio KDRT dalam setiap rumah tangga 4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

2011

2012

2013

2014

43,81

44,66

45,12

45,43

4,77

4,93

13,33

22,22

0,009

0,045

0,0025

0,0019

72,70

70,70

54,24

54,24

100

100

100

100

Sumber : BPMPKB Kab. Pekalongan, 2014

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dalam pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat disampaikan bahwa jumlah peserta KB aktif pria mengalami penurunan dari 3.775 orang pada tahun 2013 menjadi 3.523 orang pada tahun 2014 dan peserta KB aktif wanita turun dari 161.622 orang pada tahun 2013 menjadi 140.415 orang pada tahun 2014. Selanjutnya untuk jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) meningkat dari 164.397 dari tahun 2013 menjadi 172.949 pada tahun 2014 dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok umur yaitu kurang dari 20 tahun sebanyak 3.855 orang; usia 20 - 29 tahun sebanyak 54.451 orang dan usia 30 - 49 sebanyak 116.945 orang. Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

keluarga

berancana dan keluarga sejahtera dapat dilihat tabel 2.54 di bawah ini : Tabel 2.54 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

1.

Peserta KB aktif pria

2.446

2.

Peserta KB aktif wanita

3.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

4.

PUS kurang dari 20 tahun

5.

PUS usia 20 - 29 tahun

50.690

6.

PUS usia 30 – 49 tahun

114.968

2012

2013

2014

3.275

3.775

3.523

132.855

140.333

161.622

140.415

168.965

171.991

164.397

172.949

3.615

3.855

3.855

52.350

54.451

54.451

116.026

116.945

116.945

3.307



II.39


13) Sosial Kondisi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Pekalongan terbagi dalam 26 kriteria. Prioritas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat penanganan

dan

pelayanan

sosial

yang

paling

menonjol

berdasarkan Pemutahiran Data PMKS tahun 2013 adalah Keluarga Fakir Miskin (KFM) sejumlah 33.833 kk, dengan tanggungan 107.876 jiwa, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 4.668 orang, Penyandang Disabilitas sebanyak 6.339 orang. Lanjut Usia Terlantar (LUT) sebanyak 2.683 orang. Adapun indikator capaian pembangunan urusan sosial dapat dilihat tabel 2.55 di bawah ini : Tabel 2.55 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 No

Uraian

1.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (%)

2.

2011

2012

2013 2014

11

11

11

11

0,87

0,87

0,55

1,12

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Pekalongan, 2014

14) Ketenagakerjaan Di bidang ketenagakerjaan salah satu Indikator makro yang digunakan untuk melihat perkembangan pengangguran adalah Tingkat

Pengangguran

Terbuka

(TPT).

Tahun

2014

TPT

di

Kabupaten Pekalongan menunjukkan angka 6,03 %. Artinya bahwa dari 10.000 penduduk angkatan kerja, 603 jiwa adalah penduduk yang mencari pekerjaan. Angka ini naik 1,28 % dibanding tahun 2013 sebesar 4,75 %. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran yang

menggambarkan

perbandingan

jumlah

angkatan

kerja

terhadap penduduk usia kerja dan dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi produktif tercermin dalam angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 adalah 69,52 %. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 70 orang termasuk angkatan kerja. TPAK Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 sebesar 69,66 %.


II.40


Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

ketenagakerjaan dapat dilihat tabel 2.56 di bawah ini : Tabel 2.56 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014 NO

URAIAN

2011

1.

jumlah pencari kerja (orang)

2.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

3. 4. 5. 6.

2013

2014

25.663

6.032

7.565

8.218

93,88

94,93

95,25

93,97

71,08

71,64

69,66

69,52

6,12

5,07

4,75

6,03

760.000

873.000

962.000

1.145.000

836.511

888.978

967.669

1.135.937,84

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rp) Kebutuhan Hidup Layak (KHL) minimum (Rp)

2012

Sumber : Dinsosnakertrans dan BPS Kab. Pekalongan, 2014 (diolah)

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Pekalongan meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan

dapat

dijadikan

sebagai

wahana

paguyuban

maupun

kelompok usaha masyarakat. Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

koperasi dan usaha kecil menengah dapat dilihat tabel 2.57 di bawah ini : Tabel 2.57 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah Koperasi

893

811

811

811

2.

Jumlah Usaha Kecil Menengah

8.837

8.860

8.892

8.892

3.

Nilai Produksi (juta)

772.300

780.350

826.106

826.106

Sumber : Dinperindagkop UMKM Kab. Pekalongan 2014

16) Penanaman Modal Faktor

penting

lain

yang

juga

mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Adapun indikator capaian pembangunan urusan penanaman modal dapat dilihat tabel 2.58 di bawah ini :


II.41


Tabel 2.58 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta Rp.) Rasio daya serap tenaga kerja (orang)

2. 3.

2011

2012

2013

2014

654

1.268

610

655

1.443.944.861

303.096.989.530

123.285.415.941

361.457.876.558

3.753

3.939

2.845

3.215

Sumber : BPMPPT Kab. Pekalongan, 2014

17) Kebudayaan Beberapa kegiatan untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah dengan penyelenggaraan acara Syawalan, Malam Paingan, serta berpartisipasi dalam Pekan Raya Promosi Pembangunan

(PRPP)

Jawa

Tengah;

pemberian

dukungan

penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya; pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan pagelaran wayang kulit. Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

kebudayaan dapat dilihat tabel 2.59 di bawah ini : Tabel 2.59 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)

3.

2011

2012

2013

2014

14

16

16

12

1

1

1

1

45

50

54

40

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2014

18) Kepemudaan dan Olahraga Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi-organisasi kepemudaan yang ada.

Peranan

pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan,

sangat

tergantung pada kualitas sumber daya pemuda, Generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi, kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi pembangunan di Kabupaten Pekalongan, sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreatifitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan. Kabupaten mengalami kelengkapan

Pekalongan

peningkatan sarana

dalam

dalam

prasarana,

bidang

pembinaan, kemajuan

olahraga

mulai

pembangunan prestasi

dan

penghargaan.


II.42


Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

kepemudaan dan olah raga dapat dilihat tabel 2.60 di bawah ini : Tabel 2.60 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah organisasi pemuda

24

28

32

32

2.

Jumlah organisasi olahraga

230

230

365

365

3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

2

4

4

10

4.

Jumlah kegiatan olahraga

8

9

10

10

5.

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

1

1

1

1

6.

Lapangan olahraga

594

594

594

594

Sumber : Dinporapar Kab. Pekalongan, 2013

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Untuk

mengoptimalkan

pemeliharaan

kesatuan

dan

persatuan bangsa dan politik dalam negeri, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya. Organisasi

kemasyarakatan

adalah

organisasi

yang

dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat tabel 2.61 di bawah ini : Tabel 2.61 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah Ormas

37

70

71

70

2.

Jumlah LSM

22

25

26

29

Sumber : Kankesbangpol Kab. Pekalongan, 2014


II.43


20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah polisi pamong praja dan linmas mengambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

masyarakat,

jumlah

pos

kamling

menggambarkan

ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

serta

keamanan lingkungan.

Semakin

meningkatnya rasio antara jumlah Pos Siskamling dibanding dengan jumlah penduduk menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan diri meningkat. Laju pertambahan penduduk yang meningkat dengan cepat dan jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang tetap menyebabkan rasio antara jumlah penduduk dan polisi Pamong Praja semakin meningkat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Satpol PP dibantu Anggota Linmas. Tabel 2.62 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1.

Jumlah PNS

2.

Jumlah Polisi Pamong Praja Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

3.

2011

2012

2013

2014

11.134

11.134

10.484

10.342

88

86

84

84

8.259

8.259

8.259

8.259

Sumber : BPS Kab. Pekalongan dan Kantor Satpol PP, 2014.

21) Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan khususnya beras dalam kondisi aman bahkan selalu mengalami surplus. Pada tahun 2012 ketersediaan beras mencapai 139.473 ton, tingkat kebutuhan 72.286 ton, mengalami surplus 67.187 ton. Selanjutnya kondisi tahun 2013 lebih baik yaitu ketersediaan beras 141.628 ton, tingkat kebutuhan 72.294 ton, mengalami surplus

69.334 ton. Ketersediaan beras

dan tingkat kebutuhan beras dari tahun 2009 sampai tahun 2013 di Kabupaten Pekalongan selalu mengalami surplus hal ini berarti tingkat kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Pekalongan tercukupi. Adapun indikator capaian pembangunan urusan ketahanan pangan dapat dilihat tabel 2.63 di bawah ini :


II.44


Tabel 2.63 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

1.

Ketersediaan Beras (ton)

146.905

139.473

140.779

147.726,6

2.

Tingkat kebutuhan (ton)

126.744

72.286

72.294

72.270,6

Sumber : BKPP Kab. Pekalongan, 2014

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal

sosial

masyarakat

serta

peningkatan

keswadayaan

masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan

memanfaatkan

hak

masyarakat

untuk

meningkatkan

kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat tabel 2.64 di bawah ini : Tabel 2.64 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

1.

Jumlah PKK

2

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)

2011

2012

2013

2014

305

305

305

305

6

5

4

4


23) Statistik Pada tahun 2014, kinerja makro urusan statistik telah menghasilkan

beberapa

buku/dokumen

yang

menunjang

perencanaan pembangunan, yaitu a)

Buku Kabupaten Pekalongan Dalam Angka (DDA) Tahun 2013

b)

Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 19 kecamatan.

c)

Buku PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2013.

d)

Buku Profil Daerah Kabupaten Pekalongan

24) Kearsipan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 78 tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka setiap SKPD diharuskan melakukan pengelolaan arsip secara baku.


II.45


Kantor

Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Kabupaten

Pekalongan sebagai SKPD yang bertugas melaksanakan koordinasi pengelolaan kearsipan dimulai tahun 2011 dengan indikator pencapaian 74% , naik menjadi 76% pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 80%, menjadi 87% pada tahun 2014 Adapun indikator capaian pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat tabel 2.65 di bawah ini : Tabel 2.65 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kearsipan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

1.

Pengelolaan arsip secara baku (%)

74

76

80

87

2.

Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pengelola kearsipan (orang)

16

18

23

23

3.

Jumlah penyelamatan arsip tekstual

53.733

66.443

82.733

92.733

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Pekalongan, 2014

25) Komunikasi dan Informatika Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran. Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

komunikasi dan informatika dapat dilihat tabel 2.66 di bawah ini : Tabel 2.66 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

21

31

31

42

-

8

8

9

20

20

20

7

1.

Jumlah jaringan komunikasi (wifi)

2.

Jumlah surat kabar nasional/local (media)

3.

Jumlah penyiaran radio/TV local (unit)

4.

Web site milik pemerintah daerah

3

5

5

13

5.

Jumlah Pameran/expo

1

1

1

1


26) Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat.

Guna

menunjang

peningkatan

minat

baca

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka.


II.46


Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

perpustakaan dapat dilihat tabel 2.67 di bawah ini : Tabel 2.67 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1. 2. 3.

URAIAN

2011

Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2012

-

2013

2014

114

171

171

16.135

39.283

43.401

43.917

24.868

32.114

32.114

35.756

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Pekalongan, 2014.

b. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 1)

Pertanian Pada tahun 2014 produktivitas komoditas utama pertanian yaitu padi mengalami peningkatan dibanding tahun 2013, yaitu dari 51,20 kuintal/ha menjadi 55,28 kuintal/ha, sedangkan jagung mengalami peningkatan dari 44,24 kuintal/ha menjadi 44,38 kuintal/ha. Di

bidang

perkebunan,

beberapa

komoditas

utama

mengalami kenaikan produksi seperti Kelapa tahun 2013 dari 14.937.500 butir menjadi 15.295.800

butir di tahun 2014, Kopi

dari 223,60 ton menjadi 392,23 ton. Hal yang sama dialami pula pada komoditas cengkeh dari 150,40 ton menjadi 160,22 ton. Namun penurunan terjadi pada komoditas strategis tebu dari 1.505.438 kuintal menjadi 1.361.606

kuintal karena banyaknya

tanaman tebu yang seharusnya sudah dibongkar karena sudah lebih dari 5 kali kepras tetapi masih dipelihara akibatnya produktivitasnya menurun. Dari luasan di Kab. Pekalongan 2.550 ha, ± 30% perlu dibongkar. Di bidang peternakan, produksi daging meningkat dari 5.511.916 kg pada tahun 2013 menjadi 7.510.948 kg di tahun 2014, produksi telur meningkat dari 2.071.987 kg pada tahun 2013 menjadi 5.111.911 kg di tahun 2014. Sedangkan produksi susu juga mengalami kenaikan dari 298.799 liter pada tahun 2013 menjadi 344.582 liter di tahun 2014. Selanjutnya populasi ternak tahun 2014 antara lain populasi sapi potong mengalami kenaikan dari 18.585 ekor pada tahun 2013 menjadi 22.061 ekor. Data selengkapnya terkait indikator capaian pembangunan urusan pertanian di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut ini :


II.47


Tabel 2.68 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2011

2012

2013

A.

PERTANIAN

1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

2.

B.

C. 1.

2.

3.

2014

a. Padi

kuintal/ha

45,28

50,97

51,20

55,28

b. Jagung

kuintal/ha

39,53

43,21

44,24

44,38

c. Kedelai

kuintal/ha

12,03

11,47

11,43

11,58

Produktivitas komoditas hortikultura a. Durian

Kuintal

144.980

118.538

85.683

68.234

b. Mangga

Kuintal

103.035

110.175

99.759

56.883

c. Pisang

Kuintal

210.763

144.832

113.458

100.238

d. Rambutan

Kuintal

79.609

42.156

25.549

46.152

e. Melon

Kuintal

390

330

620

20,02

f. Kentang

Kuintal

24.712

27.658

10.774

g. Bawang Daun

Kuintal

85.560

72.082

13.835

8.592 2.100

PERKEBUNAN a. Kelapa

Butir

13.618.000

13.722.845

14.937.500

15.295.800

b. Tebu

Kuintal

904.417,00

1.347.931

1.505.438

1.361.606

c. Cengkeh

Ton

70,48

109,58

150,40

160,22

d. Kopi

Ton

194,08

212,95

223,60

392,23

Populasi Produksi Komoditas Peternakan Utama a. Sapi potong Ekor 21.790

22.822

18.585

22.061

PETERNAKAN

b. Kerbau

Ekor

3.675

3.712

2.973

3.085

c. Kambing

Ekor

59.340

59.607

60.333

60.475

d. Domba

Ekor

47.393

47.564

48.185

48.389

e. Ayam Ras

Ekor

355.370

357.928

3.701.460

4.959.500

f. Ayam Buras

Ekor

1.230.959

1.235.883

805.603

1.258.876

Produksi Peternakan a. Daging Kg

4.971.028

5.095.304

5.511.916

7.510.948

b. Telur

Kg

1.863.351

1.891.302

2.071.987

5.111.911

c. Susu

Liter

282.744

289.530

298.799

344.582

d. Kulit

Lembar

38.240

38.661

38.662

38.932

Jumlah Konsumsi Protein Hewani a. Daging Kg/kapita/th

5,92

6,04

6,32

7,2

b. Telur

Kg/kapita/th

2,22

2,23

2,35

3

c. Susu

Liter/kapita/th

0,34

0,34

0,35

0,4

d. Protein Hewani

gr/kapita/tahun

3.39

3,3

3,5

4,3

Sumber : DPPK dan DKPP Kabupaten Pekalongan, 2014

2) Kehutanan Berbagai

kegiatan

telah

dilaksanakan

untuk

mempertahankan dan memperbaiki kondisi lahan di Kabupaten Pekalongan sehingga lahan kritis dapat dikurangi. Lahan sangat


II.48


kritis Tahun 2014 masih tetap 0 ha, lahan kritis di tahun 2013 sebesar 587,87 ha turun menjadi 538,87

ha, lahan agak kritis

semula di tahun 2013 sebesar 9.136,41 hektar turun menjadi 9.008,51 ha, sedangkan lahan tidak kritis semula 41.451,73 ha dapat ditingkatkan menjadi 41.843,88 ha. Untuk luas hutan rakyat mengalami peningkatan dari 18.360,31 ha menjadi 18.385,37 ha. Adapun

indikator

capaian

pembangunan

urusan

kehutanan dapat dilihat tabel 2.69 di bawah ini : Tabel 2.69 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kehutanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO. 1

2

INDIKATOR

SATUAN

2011

2012

2013

2014

Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan a. Sangat Kritis

ha

448,02

428,02

0

0

b. Kritis

ha

1.911,43

1.836,43

587,87

538,87

c. Agak Kritis

ha

3.719,31

3.569,31

9.136,41

9.008,51

d. Tidak Kritis

ha

47.281,17

47.608,17

41.451,73

41.843,88

Luas Hutan Rakyat

ha

18.068,00

18.167,31

18.360,31

18.385,37

Sumber :

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan, 2014

3) Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan Dinas PSDA ESDM Kabupaten Pekalongan menitikberatkan pada pengawasan usaha pertambangan dan air tanah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik. Pengawasan usaha pertambangan dan air tanah meliputi pemberian rekomendasi dan pengawasan usaha-usaha

pertambangan dan pemanfaatan air

tanah. Sampai

dengan

tahun

2013,

dari

56,27

hektar

areal

penambangan liar yang ada dengan di lakukan upaya Evaluasi dan Pengawasan Usaha Pertambangandan Air Tanah sudah dapat di tertibkan areal penambangan seluas 46,24 hektar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di wilayah terpencil yang

belum

Pembangunan

terjangkau Pembangkit

jaringan

PLN,

telah

di

upayakan

Tenaga

Mikro

Hidro

(PLTMH)

dan

Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bantuan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2013 PLTMH di Kabupaten Pekalongan bertambah satu unit, yaitu di Dukuh Sawangan Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono yang menjangkau 50 Rumah,

sehingga

jumlah PLTMH di Kabupaten Pekalongan sebanyak 16 unit. Sementara

untuk

jumlah

PLTS

sampai

dengan

tahun

2013

berjumlah 1.382 unit.


II.49


Pada tahun 2013 juga telah dilakukan peningkatan daya PLTM Bantar Kulon menjadi 30 KW serta pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa yang meliputi Dukuh Sipetung Desa Tlogopakis Kecamatan

Petungkriyono,

Desa

Kutorembet

Kecamatan

Lebakbarang, Dukuh Bantul Desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Desa Tosaran

Kecamatan

Kedungwuni,

Desa

Werdi

Kecamatan

Wonokerto, Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa, serta Dukuh Gandu Ngasinan Desa Talun Kecamatan Talun. Disamping itu juga perbaikan PJU PLTS di Desa Werdi Kecamatan Wonokerto sebanyak 15 unit. 4)

Pariwisata Kunjungan wisata di Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 khususnya objek wisata yang dikelola pemerintah tercapai 126 % atau 107.279 orang. dari target 84.900 orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 105,37 % dari tahun 2013 sebesar 101.807 orang. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut berdampak langsung pada pendapatan sektor pariwisata sebesar Rp. 526.193.000,meningkat 106.08 % dari tahun 2013 sebesar Rp. 496.015.000,-. Selain itu pengembangan dilakukan pada obyek wisata arung jeram di Lolong, obyek wisata budaya, wisata belanja dan wisata pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dunia pariwisata cukup tinggi hal ini terbukti dengan makin banyaknya tempat wisata keluarga berupa kolam renang, pemancingan, toko oleh-oleh khas Pekalongan baik makanan maupun batik. Adapun indikator capaian pembangunan urusan pariwisata dapat dilihat tabel 2.70 dan 2.71 di bawah ini : Tabel 2.70 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014

NO

INDIKATOR

SATUAN

2011

2012

1

Kunjungan wisata

orang

135.312

123.207

2013

2014

101.807

107.279

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2014

Tabel 2.71 Daftar Objek Wisata Kabupaten Pekalongan NO 1 2 3 4

URAIAN Obyek Wisata Alam : OW Linggo Asri – Kajen OW Pantai Depok – Siwalan OW Pantai Wonokerto - Wonokerto Eko Wisata Pegunungan - Petungkriyono


JUMLAH (UNIT) 1 1 1 1

II.50


NO 5 1 2 3 4 1 2 3

JUMLAH (UNIT)

URAIAN Curug Muncar - Petungkriyono Obyek Wisata Buatan : Kolam Renang Tirta Alam - Karanganyar Kolam Renang Graha Wisata - Karanganyar Kolam Renang Kulu Asri - Karanganyar Kolam Renang Banyu Biru - Wiradesa Wisata Minat Khusus : Arung Jeram Sungai Lolong Arung Jeram Kali Pahingan Bumi Perkemahan Linggo Asri

1 1 1 1 1 1 1 1

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kab.Pekalongan, 2014

5)

Kelautan dan Perikanan Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, peningkatan

produksi

perikanan

budidaya

dan

tangkap,

peningkatan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui berbagai macam program kegiatan seperti Pengembangan Budidaya Perikanan,

Pengembangan

Perikanan

Tangkap,

Pengembangan

Sistem Penyuluhan Perikanan, Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan, Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar,

dan Program

Pengembangan Statistik

Perikanan. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 sebesar 2.718,99 ton meningkat dari tahun 2013 sebesar 2.318,48

ton

karena kondisi cuaca yang cukup mendukung untuk operasi penangkapan ikan sepanjang tahun 2014. Jumlah produksi ikan di TPI Wonokerto dan Jambean pada tahun 2014 sebanyak 2.169.035 kilogram dengan nilai sebesar

Rp. 8.000.099.000,- mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 1.364.834

kilogram atau naik 17,93 % dengan nilai sebesar Rp.

6.681.743.900,- atau naik sebesar 19,73 %. Pada Perikanan budidaya, lahan tambak yang diusahakan pada tahun 2014 seluas 766,95 Ha meningkat 4,26 % dibandingkan tahun 2013 seluas 735,64 Ha. Jumlah pembudidaya tambak sebanyak

1.217

orang

meningkat 6,60 %

dan

produksinya

mencapai

4.029,83

dibandingkan tahun 2013 yang mencapai

3.780,32 ton. Sedangkan untuk budidaya kolam, lahan yang digunakan pada tahun 2014 seluas 48,34 Ha dengan produksi sebanyak 764,97 ton, meningkat 10,51 % dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 659,84 ton.


II.51


Adapun indikator capaian pembangunan urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat tabel 2.72 di bawah ini : Tabel 2.72 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

INDIKATOR KINERJA

2011

2012

2013

2014

ton

1.748,20

2.104,68

2.318,48

2.718,99

- Tambak

ton

3.275,30

3.663,50

3.780,32

4.029,83

- Kolam

ton

573,3

590,1

659,84

764,97

3.

Konsumsi Ikan

kg/kap/th

15,52

16,29

17,12

17,97

4.

Cakupan bina kelompok nelayan

%

100

100

100

100

5.

Cakupan bina Pokdakan

%

100

100

100

100

6.

Rata-rata Pendapatan Nelayan

Rp/bulan

369.157

407.550

463.474

514.963

Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan

Rp/bulan

696.987

747.891

776.325

1.211.711

8.

Jumlah usaha pengolah ikan

unit

13

14

15

16

9.

Luas Kawasan Mangrove

Ha

935

935

935

935

1.

Perikanan Tangkap

2.

Perikanan Budidaya

7.

SATUAN

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pekalongan, 2014

Capaian indikator kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan antara lain : a)

Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Budidaya diutamakan untuk Peningkatan produksi perikanan budidaya baik air payau maupun air tawar dan penataan infrastrukstur budidaya berupa pembuatan jalan produksi tambak, normalisasi tanggul dan saluran tambak, pembuatan kolam permanen dan kolam air deras serta pemberian bantuan sarana produksi kolam dan tambak berupa benih ikan, pakan dan waring untuk sarana budidaya ikan memanfaatkan lahan yang terendam rob di kecamatan tirto dan wonokerto. Perkembangan

dari

produksi

perikanan

budidaya,

penggunaan lahan dan jumlah pembudidaya dapat dilihat pada tabel 2.73 berikut :


II.52


Tabel 2.73 Perkembangan Produksi, Luas Lahan dan Jumlah Pembudiya Perikanan Budidaya Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 -2014 NO

INDIKATOR

SATUAN

2011

2012

2013

2014

1.

Produksi Tambak

Ton

3.275,3

3.663,50

3.780,32

2.657,4

2.

Produksi Kolam

Ton

573,3

590,10

659,84

483

Orang

1.048

1.050

1.438

793

Orang

1.872

1.972

2.148

1.301

3. 4.

Jumlah Pembudidaya Tambak Jumlah Pembudidaya Kolam

5.

Luas Lahan Tambak

Ha

712,25

712,25

735,64

645

6.

Luas Lahan Kolam

Ha

35

36,01

37,76

30,2

7.

Produksi Benih BBI

Ekor

369.849

469.500

500.500

324.500


b)

Pengembangan Perikanan Tangkap Program dilaksanakan

Pengembangan dalam

mendukung

Perikanan

Tangkap

peningkatan

produksi

perikanan tangkap, penyediaan sarana penangkapan ikan dan peningkatan fasilitas TPI baik TPI Wonokerto maupun TPI Jambean. Pengembangan dan peningkatan Perkembangan dari Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Perahu, Alat Tangkap dan Jumlah Nelayan dapat dilihat pada tabel 2.74 berikut ini : Tabel 2.74 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Perahu, Alat Tangkap, Jumlah Nelayan dan Ikan yang dilelang Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

INDIKATOR Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Alat Tangkap Jumlah Perahu Motor Tempel Jumlah Kapal Motor Jumlah Nelayan Produksi TPI Wonokerto Nilai Raman Lelang TPI Wonokerto Produksi TPI Jambean Nilai Raman Lelang TPI Jambean

SATUAN

2011

2012

2013

2014

Ton

1.748,20

2.104,68

2.318,48

2.718.99

Unit

622

823

803

382

Unit

467

472

477

335

Unit

13

14

19

36

Ha

9.941

10.003

10.065

9.178

Kg

525.960

587.812

545.079

930.625

Rp

3.202.115.000

3.528.945.500

3.158.538.000

3.603.484.000

Kg

631.385

777.022

564.961

1.238.410

Rp

2.954.103.000

3.152.798.400

3.842.977.000

4.396.615.000



II.53


c)

Pengembangan Sistem Penyuluhan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan dilaksanakan untuk meningkatkan penyuluhan

perikanan di Kabupaten

Pekalongan dengan kegiatan yang utama berupa penyediaan prasarana penyuluhan berupa pengadaan peralatan penyuluhan seperti proyektor, laptop dan sejenisnya. d) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar dilaksanakan untuk mendukung penataan dan perbaikan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kegiatan Penebaran ikan di perairan umum dan Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan e)

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan diutamakan untuk mendukung peningkatan produksi pengolahan ikan dengan kegiatan-kegiatan seperti penyediaan sarana

pengolahan

ikan,

promosi

produk

perikanan

dan

penunjang operasional PUMP P2HP yang tahun ini Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi untuk 6 Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan. Perkembangan Pengolahan Ikan di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.75 berikut ini : Tabel 2.75 Perkembangan Produksi Pengolahan, Jumlah Bakul dan Pengolah Ikan, Unit Pengolah Ikan dan Los Pasar Ikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO

INDIKATOR

SATUAN

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah Ikan yang diolah

Ton

5.844

4.010,37

3.079,36

4.064,75

2.

Nilai Rupiah

Rp

46.752.000.000

42.000.660.000

64.079.264.067

81.295.000.000

Unit

13

14

15

16

Orang

420

786

786

786

3. 4.

Jumlah Unit Pengolah Ikan Jumlah Bakul/Pemasar Ikan


6)

Perdagangan Perdagangan

sebagai

salah satu

kekuatan

pendorong

pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat

akan

meningkatkan

efisiensi

alokasi

dan penggunaan

sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan


II.54


mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global. Indikator capaian urusan perdagangan tahun 2009-2013 seperti terlihat pada tabel 2.76 berikut : Tabel 2.76 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO

URUSAN, INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2011

2012

2013

1.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Berlaku

%

17,84

17,95

18,13

2.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

%

18,32

18,48

18,67

Sumber : Buku PDRB Kab. Pekalongan 2014

7)

Perindustrian Jumlah usaha Industri tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, semula 32.230 unit usaha menjadi 32.50 unit usaha. Tenaga kerja mengalami kenaikan, semula menyerap tenaga kerja sebanyak 184.221 orang di tahun 2013 menjadi 184.523 orang di tahun 2014. Jumlah investasi mengalami kenaikan dari Rp. 1.183.092.912,00 pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.197.637.133,00 di tahun 2014. Adapun nilai produksi di tahun 2013 mengalami kenaikan dari Rp 4.611.856.777.000,00 menjadi Rp. 5.045.436.594,00 di Tahun 2014. Indikator capaian urusan peridustrian tahun 2010-2014 seperti terlihat pada tabel 2.77 dan 2.78 berikut : Tabel 2.77 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014

NO 1

URAIAN

b. Jumlah Tenaga Kerja

3

2011

2012

2013

2014

Bidang Industri a. Jml Usaha Industri

2

TAHUN

32.066

32.178

32.230

32.250

180.967

183.602

184.221

184.523

c. Jumlah Investasi

1.008.063.088

1.169.045.722

1.183.092.912

1.197.637.133

d. Nilai Produksi Kontribusi sektor peridustrian terhadap PDRB Atas Dasar Berlaku Kontribusi sektor peridustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

4.090.871.407

4.090.871.407

4.611.856.777

5.045.436.594

27,29

27,46

27,84

27,86*)

26,43

26,44

26,78

26,65*)

Sumber : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan, 2014


II.55


Tabel 2.78 Nilai Produksi Sektor Industri Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2014 NO 1

2

TAHUN

URAIAN

2011

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka a. Skala Besar b. Skala Menengah c. Skala Kecil d. Skala Rmh Tangga Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan a. Skala Besar b. Skala Menengah c. Skala Kecil d. Skala Rmh Tangga Jumlah a. Skala Besar b. Skala Menengah c. Skala Kecil d. Skala rmh

2012

2013

2014

1.303.538.100 1.899.427.326 612.299.853 43.053.380

1.303.538.100 1.899.427.326 612.299.853 43.053.380

1.333.346.100 2.297.090.569 688.501.338 43.053.380

1.333.346.100 2.323.695.653 696.561.361 43.053.380

26.763.643 156.694.158 49.094.947

26.763.643 156.694.158 49.094.947

33.486.443 167.284.000 49.094.947

34.393.443 565.291.710 49.094.947

1.303.538.100 1.926.190.969 768.994.011 92.148.327 4.090.871.407

1.303.538.100 1.926.190.969 768.994.011 92.148.327 4.090.871.407

1.333.346.100 2.330.577.012 855.785.338 92.148.327 4.611.856.777

1.333.346.100 2.358.089.096 1.261.853.071 92.148.327 5.045.436.594

Sumber : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan, 2014

8)

Ketransmigrasian Pembangunan bidang transmigrasi diselenggarakan melalui pengiriman

masyarakat

calon

transmigrans

yang

ingin

meningkatkan taraf hidupnya melalui program transmigrasi ke daerah tujuan yang telah ditetapkan oleh Pusat. Capaian

realisasi

program

dan

kegiatan

Urusan

Transmigrasi disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.79 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2014 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2012

2013

2014

1

Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi

kk

4

5

2

2

Jumlah calon transmigran (KK)

kk

10

30

15

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Pekalongan, 2014

4. Aspek Daya Saing Daerah Daya

saing

daerah

merupakan

salah

satu

aspek

tujuan

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.


II.56


a.

Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut: 1) Pengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga

per Kapita (Angka

Konsumsi RT per Kapita) Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif

bagi

peningkatan

kemampuan

ekonomi

daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. 2) Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual

petani

dibandingkan

dengan

produk

yang

dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.


II.57


Tabel 2.80 Nilai Tukar Petani Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO

URAIAN

1. 2. 3.

Indeks yang diterima petani (lt) Indeks yang dibayar petani (lb) NTP

2011

2012

2013

919.62 890.81 103,23

850.13 819.96 103.68

850.13 819.96 103.68

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2013

3) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui

pola

konsumsi

rumah

tangga

di

luar

pangan.

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. 4) Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat

produktivitas

menunjukan

tiap

seberapa

sektor

produktif

per tiap

angkatan angkatan

kerja kerja

yang dalam

mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi

dengan

jumlah

angkatan

kerja

dalam

sektor

yang

bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor. Tabel 2.81 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2014*) (Jutaan Rupiah) LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdag., Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keu. Realestat, & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

2010 1.497.434,35 69.565,01

2011 1.650.754,70 75.232,24

2012 1.817.994,98 81.946,36

2013 1.989.277,36 92.933,53

2014*) 2.200.250,13 96.473,29

1.941.608,02 98.014,90 443.000,55 1.350.784,20

2.192.601,41 107.338,80 480.070,47 1.477.681,25

2.453.894,14 117.526,18 527.184,47 1.654.200,01

2.788.108,91 135.255,47 580.075,35 1.871.892,70

3.148.095,08 143.550,63 677.387,80 2.104.936,20

277.842,52

292.659,86

324.889,62

366.175,36

415.347,45

343.383,51

367.330,37

410.274,40

470.592,20

538.061,53

1.209.199,31

1.389.775,33

1.546.844,08

1.720.657,56

1.974.250,75

7.230.832,37

8.033.444,43

8.934.754,25

10.014.968,44

11.298.352,86

Sumber data : BPS Kabupaten Pekalongan 2014


*) Angka Sementara

II.58


Agregat PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1.283,38 Trilyun yaitu dari 10.014,97 milyar di tahun

2013

menjadi

11.298,35

milyar

pada

tahun

2014.

Sedangkan Agregat PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 219.790,54 juta. Pada tahun 2013 sebesar 3.758,99 milyar menjadi 3.978,78 milyar pada tahun 2014, seperti tabel 2.82 di bawah ini : Tabel 2.82 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2014*) (Ribuan Rupiah) LAPANGAN USAHA

2010

1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan

2011

699.703,08 32.965,19 837.955,07

4. 5. 6. 7.

2012

2013

2014*)

699.039,57

725.824,91

743.123,00

787.570,93

34.272,98

36.182,47

38.037,48

39.059,19

894.472,14

942.638,70

1.006.610,00

1.060.391,41

38.841,22

41.225,23

44.185,51

46.238,77

213.635,80 644.985,40

224.326,83 685.062,40

235.985,25 729.506,30

253.130,76 769.042,01

133.038,05

141.973,01

150.542,35

159.605,90

148.173,32

158.394,28

171.771,00

181.094,61

Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdag., Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi 8. Keu. Realestat, & Jasa Perusahaan

37.167,24 202.363,53 601.882,22

9. Jasa-jasa

549.398,81

577.929,26

608.971,24

639.233,04

682.650,90

3.230.351,23

3.384.387,74

3.564.599,07

3.758.993,95

3.978.784,49

PDRB

127.791,58 141.124,51


*) Angka Sementara

Tabel 2.83 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2014*) (Persen) LAPANGAN USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2010

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdag., Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keu. Real estate, & Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa PDRB

2011

2012

2013

2014*)

20,71 0,96 26,85 1,36 6,13 18,68 3,84 4,75

20,55 0,94 27,29 1,34 5,98 18,39 3,64 4,57

20,35 0,92 27,46 1,32 5,90 18,51 3,64 4,59

19,86 0,93 27,84 1,35 5,79 18,69 3,66 4,70

16,72

17,30

17,31

17,18

17,47

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

19,47 0,85 27,86 1,27 6,00 18,63 3,68 4,76


Tabel 2.84 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2014*) (Persen) LAPANGAN USAHA 1. 2. 3. 4.

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih


2010 21,66 1,02 25,94 1,15

2011 20,65 1,01 26,43 1,15

2012 20,36 1,02 26,44 1,16

2013 19,77 1,01 26,78 1,18

2014*) 19,79 0,98 26,65 1,16

II.59


LAPANGAN USAHA 5. 6. 7. 8.

2010

Konstruksi Perdag., Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keu. Real estate, & Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa PDRB

2011

2012

2013

2014*)

6,26 18,63 3,96 4,37

6,31 19,06 3,93 4,38

6,29 19,22 3,98 4,44

6,28 19,41 4,00 4,57

6,36 19,33 4,01 4,55

17,01

17,08

17,08

17,01

17,16

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

PDRB

di


Kontribusi

terbesar

dalam

Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2014, diberikan oleh sektor industri pengolahan diperkirakan sebesar 26,65%. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan tahun 2013 dengan kontribusinya mencapai 26,78%. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor industri pada tahun 2013 mengalami penurunan maupun tetap dibanding tahun 2013. Pemberi peranan terbesar berikutnya adalah sektor pertanian

yang

memberikan

kontribusi

diperkirakan

sebesar

19,79% pada tahun 2014, lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2013 sebesar 19,77% Adapun sektor yang mempunyai kontribusi cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam pembentukan PDRB

di

Kabupaten Pekalongan adalah sektor jasa-jasa. Selama kurun waktu lima tahun, sektor ini mengalami pergeseran positif menjadi 17,16% pada tahun 2014 dibanding tahun 2010 yang memberikan peran sebesar 17,01%. b.

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan Pekalongan

fasillitas

meliputi

wilayah/infrastruktur

aksesibilitas

wilayah,

penataan

Kabupaten wilayah,

ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan daya saing daerah. 1) Aksesibiltas Daerah Wilayah Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga di barat. Kabupaten Pekalongan berada di jalur pantura

yang

menghubungkan

Jakarta-Semarang-Surabaya.

Angkutan umum antarkota dilayani oleh bus dan kereta api (di Kota Pekalongan).


II.60


2) Penataan Wilayah Penataan wilayah Kabupaten Pekalongan berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan 2011-2031 terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan lindung meliputi :

Kawasan Hutan Lindung,

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Lindung Lainnya. Sedangkan Kawasan Budidaya meliputi : Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Rakyat,

Kawasan

Pertanian,

Kawasan

Perikanan,

Kawasan

Pertambangan, Kawasan Pariwisata, Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman, Kawasan peruntukan lainnya 3)

Ketersediaan air bersih Sedangkan untuk sub sektor air minum di Kabupaten Pekalongan melayani PDAM Kota Pekalongan dan PDAM Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan

data

dari

PDAM

Kota

Pekalongan

menunjukkan adanya kenaikan jumlah pelanggan rumah tangga di tahun 2012 yakni sebesar 12.06 persen (dari 647 pelanggan di tahun 2011 menjadi 725 pelanggan di tahun 2012). Untuk pelanggan

instalasi

dibanding

tahun

2011

tidak

mengalami

perubahan yaitu sebesar 30 pelanggan. Sedangkan untuk nilai produksinya terjadi kenaikan dari Rp. 499.087.550 di tahun 2011 menjadi Rp.589.062.700,00 di tahun 2012. Selanjutnya di tahun yang sama jumlah pelanggan rumah tangga di PDAM Kabupaten Pekalongan juga mengalami kenaikan sebesar 9,66 persen yaitu dari 8.244 pelanggan menjadi 9.125 di tahun

2013.

Hal

ini

berpengaruh

terhadap

kenaikan

nilai

produksinya yang juga mengalami kenaikan sebesar 5,40 persen. 4)

Fasilitas Listrik dan Telepon Untuk sektor Listrik, pada tahun 2012 nilai produksinya sebesar Rp.222.302.067.826,00 naik 11.83 persen dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp.198.791.649.004,00. Hal ini disebabkan naiknya jumlah pelanggan PLN sebesar 6,79 persen (dari 145.514 pelanggan pada akhir tahun 2011 menjadi 155.404 pelanggan

pada

akhir

tahun

2012),

juga

karena

banyak

perusahaan yang membuka usahanya atau menambah kegiatan produksinya dan pemasangan baru pada perumahan.


II.61


5)

Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kondisi perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Pekalongan,

secara

umum

membaik

demikian

pula

sektor

perdagangan. Meskipun terjadi krisis global yang menyebabkan permintaan perdagangan

barang

ekspor

menurun

arus

barang

masih

namun tetap

untuk

tumbuh

sektor positif.

Pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan meningkat dari 6,49% pada tahun 2013 menjadi 6,09% pada tahun 2014. c.

Fokus Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. 1) Keamanan dan Ketertiban Untuk membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) atau dulu dikenal Pertahanan Sipil (Hansip) disamping peran dari aparat TNI dan POLRI. Di Kabupaten Pekalongan tahun 2013 jumlah Linmas sebanyak 8.259 orang sama dengan jumlah tahun 2012. 2) Kemudahan Perijinan Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Pekalongan. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar

pelayanan

Pekalongan

pada

publik. tahun

Kondisi 2012

iklim

sangat

usaha kondusif

Kabupaten sehingga

berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal. Apabila dilihat dari banyaknya penerbitan surat ijin usaha perdagangan (SIUP), ada penurunan yaitu sebesar 3.99 persen yaitu dari jumlah 648 perusahaan di tahun 2010 menjadi 628 perusahaan di tahun 2011. Jika dilihat menurut bentuk badan hukumnya, usaha perorangan masih tetap menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 488 perusahaan, disusul oleh CV sebanyak 118 perusahaan dan PT sebanyak 13 perusahaan, sisanya 9 perusahaan berbentuk Koperasi.


II.62


3) Pengenaan Pajak Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan dan jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Pekalongan ada sebelas jenis, yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan; serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Merujuk pada aturan tersebut bagi investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Pekalongan,

hal tersebut

menjadi salah satu bahan pertimbangan selain faktor-faktor kemudahan lain seperti keamanan dan ketertiban, kemudahan perijinan dan pengenaan pajak. d.

Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi

yang

inovatif

dalam

rangka

memacu

pelaksanaan

pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Indikator

kualitas

sumberdaya

manusia

dalam

rangka

peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. 1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.


II.63


Tabel 2.85 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO

URAIAN

2011

2012

2013

1.

Jumlah lulusan S1/S2/S3

10.874

10.985

10.981

2.

Jumlah penduduk

847.379

854.337

861.082

3.

Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)

1,28

1,28

1,28


2) Tingkat Ketergantungan Rasio

ketergantungan

digunakan

untuk

mengukur

besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap

sudah

produktif.

Atas

dasar

konsep

ini

dapat

digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk

usia

kerja.

Meskipun

tidak

terlalu

akurat,

rasio

ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan

semakin

rendahnya

beban

yang

ditanggung

penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio

ketergantungan

adalah

perbandingan

jumlah

penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.


II.64


Tabel 2.86 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO

URAIAN

2011

2012

2013

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

235.876

241.485

241.485

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

40.785

49.263

49.263

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

276.661

290.748

290.748

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

572.049

570.618

570.618

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

48,36

50,59

50,59


B.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 20112016 1. Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Dalam dokumen RKPD Tahun 2014, kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan meliputi 34 urusan, yang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.87 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Urusan Wajib Tahun 2014

NO

NAMA URUSAN SKPD WAJIB

1

PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

2

KESEHATAN

575.146.128.660

90,55

634.657.792.940

574.681.286.960

90,55

486.978.000

464.841.700

95,45

273.540.464.110

96,31

96.145.145.348

95,58

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

109.944.988.814

104.862.453.812

95,38

73.488.573.000

72.532.864.950

98,70

236.232.629.486

229.401.819.036

97,11

193.254.282.840

187.218.993.230

96,88

42.978.346.646

42.182.825.806

98,15

387.720.300

370.051.900

95,44

387.720.300

370.051.900

95,44

300.000.000

263.373.000

87,79

300.000.000

263.373.000

87,79

7.915.431.500

7.602.289.451

96,04

7.565.431.500

7.252.954.451

95,87

180.000.000

179.856.000

99,92

120.000.000

119.685.000

99,74

50.000.000

49.794.000

99,59

PEKERJAAN UMUM

PERUMAHAN Dinas Pekerjaan Umum PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum

6

635.144.770.940

100.594.577.700

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

5

% 93,67

284.028.139.514

Dinas Pekerjaan Umum

4

REALISASI 1.356.107.997.457

Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 3

ANGGARAN 1.447.819.714.510

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana


II.65


NO

NAMA URUSAN SKPD

7

PERHUBUNGAN

8

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika LINGKUNGAN HIDUP

9

12

97,03

6.711.296.020

6.511.975.947

97,03

5.173.893.000

4.988.539.312

96,42

Dinas Pekerjaan Umum

1.423.743.000

1.409.456.300

99,00

Kantor Lingkungan Hidup

3.750.150.000

3.579.083.012

95,44

205.000.000

118.713.600

57,91

55.000.000

2.330.000

4,24

150.000.000

116.383.600

77,59

5.631.358.500

5.514.087.981

97,92

5.631.358.500

5.514.087.981

97,92

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kecamatan Buaran

724.215.000

721.530.000

99,63

2.500.000

2.490.000

99,60

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

721.715.000

719.040.000

99,63

2.501.545.000

2.447.874.456

97,85

50.000.000

50.000.000

100,00

2.451.545.000

2.397.874.456

97,81

6.640.057.000

6.458.088.350

97,26

4.970.206.000

4.844.160.486

97,46

1.594.851.000

1.538.927.864

96,49

75.000.000

75.000.000

100,00

1.433.618.000

1.415.284.800

98,72

1.433.618.000

1.415.284.800

98,72

9.783.959.000

9.328.824.135

95,35

9.667.809.000

9.216.639.135

95,33

PERTANAHAN

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Sekretariat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

13

SOSIAL Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah

14

15

16

TENAGA KERJA Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Sekretariat Daerah

75.000.000

71.315.000

95,09

Kecamatan Kajen

3.050.000

3.050.000

100,00

Kecamatan Wiradesa

3.000.000

3.000.000

100,00

Kecamatan Kedungwuni

3.000.000

2.720.000

90,67

Kecamatan Buaran

4.950.000

4.950.000

100,00

Kecamatan Karanganyar

5.650.000

5.650.000

100,00

Kecamatan Doro

7.500.000

7.500.000

100,00

Kecamatan Lebakbarang

3.500.000

3.500.000

100,00

Kecamatan Kandangserang

3.500.000

3.500.000

100,00

Kecamatan Petungkriyono

4.000.000

4.000.000

100,00

Kecamatan Karangdadap

3.000.000

3.000.000

100,00

3.589.594.250

3.168.595.006

88,27

2.943.873.500

2.821.929.256

95,86

645.720.750

346.665.750

53,69

1.791.450.000

1.748.747.800

97,62

1.316.450.000

1.273.747.800

96,76

PENANAMAN MODAL Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah

17

KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah

18

%

6.511.975.947

Sekretariat Daerah

11

REALISASI

6.711.296.020

Dinas Pekerjaan Umum 10

ANGGARAN

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


475.000.000

475.000.000

100,00

6.351.439.000

6.154.631.665

96,90

960.050.000

909.993.000

94,79

II.66


NO

NAMA URUSAN SKPD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sekretariat Daerah

%

5.064.527.665

97,30

106.448.000

100.628.000

94,53

Kecamatan Sragi

1.500.000

1.500.000

100,00

Kecamatan Wiradesa

4.000.000

3.810.000

95,25


4.834.000

4.834.000

100,00

11.650.000

11.416.000

97,99

2.000.000

2.000.000

100,00

Kecamatan Bojong

5.690.000

5.690.000

100,00

Kecamatan Wonopringgo

4.330.000

4.318.000

99,72


5.336.000

5.336.000

100,00

Kecamatan Doro

3.375.000

3.375.000

100,00

Kecamatan Talun

3.080.000

3.080.000

100,00


3.800.000

3.624.000

95,37


5.575.000

5.575.000

100,00

Kecamatan Paninggaran

4.675.000

4.675.000

100,00

Kecamatan Kesesi

2.500.000

2.500.000

100,00


5.000.000

5.000.000

100,00

Kecamatan Wonokerto

4.500.000

4.500.000

100,00

Kecamatan Siwalan

4.250.000

4.250.000

100,00


4.000.000

4.000.000

100,00

9.995.106.000

9.727.240.102

97,32

755.000.000

748.055.500

99,08

3.719.973.000

3.619.504.640

97,30

5.220.133.000

5.062.374.962

96,98

300.000.000

297.305.000

99,10

197.581.799.900

186.906.877.907

94,60

30.000.000

30.000.000

100,00

98.900.000

97.926.000

99,02

60.000.000

58.875.000

98,13

8.696.014.500

8.422.278.659

96,85

Kecamatan Tirto

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah

20

REALISASI

5.204.846.000

Kecamatan Buaran

19

ANGGARAN

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWIAN DAN PERSANDIAN Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah

785.625.000

754.308.427

96,01

31.634.648.450

29.538.794.716

93,37

Sekretariat DPRD

15.389.756.300

13.656.685.539

88,74

Inspektorat

4.268.973.400

4.146.673.758

97,14

Badan Kepegawaian Daerah

5.006.377.000

4.367.972.568

87,25

95.327.071.250

90.504.826.664

94,94

2.281.892.500

2.211.444.118

96,91

Kecamatan Sragi

2.584.169.500

2.511.777.952

97,20

Kecamatan Wiradesa

4.032.314.500

3.881.998.458

96,27


3.211.669.500

3.140.603.360

97,79

Kecamatan Buaran

2.412.005.500

2.365.022.204

98,05

Kecamatan Tirto

1.490.642.000

1.494.915.423

100,29

Kecamatan Bojong

2.003.460.500

1.952.386.717

97,45


1.663.816.500

1.611.304.210

96,84


1.438.655.500

1.392.050.771

96,76

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan Kajen


II.67


NO

NAMA URUSAN SKPD

1.522.272.705

97,02

Kecamatan Talun

1.308.092.500

1.276.204.649

97,56


1.284.373.400

1.229.866.160

95,76


1.550.312.000

1.484.117.278

95,73


1.521.995.000

1.477.303.024

97,06

Kecamatan Kesesi

2.507.757.500

2.378.634.624

94,85


1.454.493.000

1.409.848.437

96,93

Kecamatan Wonokerto

1.661.158.500

1.631.730.734

98,23

Kecamatan Siwalan

1.866.660.700

1.809.033.422

96,91


1.311.881.000

1.304.084.326

99,41

9.683.590.000

9.448.726.949

97,57

9.683.590.000

9.448.726.949

97,57

9.894.691.900

9.445.041.204

95,46

655.000.000

539.244.000

82,33

Kecamatan Kajen

118.560.000

117.130.024

98,79

Kecamatan Sragi

128.637.000

127.595.375

99,19

Kecamatan Wiradesa

338.724.500

337.182.500

99,54


235.725.000

233.876.737

99,22

Kecamatan Buaran

22

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Sekretariat Daerah

226.084.800

224.116.488

99,13

Kecamatan Tirto

50.162.500

46.662.500

93,02

Kecamatan Bojong

70.849.000

70.849.000

100,00


70.780.000

70.780.000

100,00


68.425.000

68.425.000

100,00

Kecamatan Doro

63.080.100

63.080.100

100,00

Kecamatan Talun

28.500.000

28.500.000

100,00


57.950.000

55.507.000

95,78


39.200.000

39.200.000

100,00


54.899.000

54.899.000

100,00

Kecamatan Kesesi

32.586.000

32.586.000

100,00


47.500.000

47.500.000

100,00

Kecamatan Wonokerto

69.150.000

69.150.000

100,00

Kecamatan Siwalan

64.500.000

64.499.500

100,00


70.000.000

70.000.000

100,00

7.404.379.000

7.084.257.980

95,68

1.212.951.000

1.068.980.345

88,13

55.450.000

52.966.000

95,52

1.157.501.000

1.016.014.345

87,78

2.077.739.200

1.974.210.961

95,02

352.709.200

342.579.700

97,13

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana KEARSIPAN Sekretariat Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah 25

%

1.569.084.400

KETAHANAN PANGAN

24

REALISASI

Kecamatan Doro

21

23

ANGGARAN

1.671.080.000

1.579.459.761

94,52

Sekretariat DPRD

53.950.000

52.171.500

96,70

PERPUSTAKAAN

1.957.720.000

1.879.838.784

96,02

1.957.720.000

1.879.838.784

96,02

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah JUMLAH

1.447.819.714.510

1.356.107.997.457

93,67

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2015 (Data Diolah)


II.68


Tabel 2.88 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Urusan Pilihan Tahun 2014 NO

NAMA URUSAN SKPD

ANGGARAN

REALISASI

%

PILIHAN

44.686.418.660

39.797.895.106

89,06

PERTANIAN

20.768.437.256

20.282.584.516

97,66

525.000.000

475.971.500

90,66

1.410.000.000

1.379.220.500

97,82

17.970.437.256

17.612.222.666

98,01

863.000.000

815.169.850

94,46

3.703.385.500

3.671.924.800

99,15

310.000.000

309.530.000

99,85

3.393.385.500

3.362.394.800

99,09

1.736.733.000

1.710.597.000

98,50

1.736.733.000

1.710.597.000

98,50

4.017.973.000

3.982.709.650

99,12

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kecamatan Bojong

4.016.473.000

3.981.209.650

99,12

1.500.000

1.500.000

100,00

5

KELAUTAN DAN PERIKANAN

9.598.278.161

9.414.756.340

98,09

9.598.278.161

9.414.756.340

98,09

6

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan PERDAGANGAN

4.571.611.743

485.321.000

10,62

4.571.611.743

485.321.000

10,62

7

Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah PERINDUSTRIAN

150.000.000

136.200.000

90,80

150.000.000

136.200.000

90,80

8

Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah TRANSMIGRASI

140.000.000

113.801.800

81,29

140.000.000

113.801.800

81,29

44.686.418.660

39.797.895.106

89,06

1

Sekretariat Daerah

2

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan KEHUTANAN

3

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ENERGI SUMBERDAYA MINERAL Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

4

PARIWISATA

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi JUMLAH

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2015 (Data Diolah)

2. Capaian Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016 a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur melalui 5 indikator, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, Indeks Williamson (indeks ketimpangan regional), dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan.


II.69


Tabel 2.89 Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD 2013

2014

2013

2014

Target Akhir RPJMD 2016

% Capaian Target RPJMD

1.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,50

5,60

5,45

5,85

6,00

97,50

2.

Laju inflasi

5,50

5,60

6,3

8,32

5,00

166,40

9.997.690,27

11.148.784,3

10.014.968,

11.298.352

12.391.037,6

91,18

3.752.324,69

3.96.454,87

3.758.993,9

3.978.784

4.445.913,99

89,49

11.817.224

13.140.519

11.630.679 12.850.543

16.165.500

79,49

3. 4. 5.

PDRB ADH Berlaku (Juta Rp) PDRB ADH Konstan Tahun 2000 (Juta Rp) PDRB per kapita ADH Berlaku (Rp)

6.

Penduduk Miskin (%)

12,72

11.05

13,51

-

8,75

-

7.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

56,60

57,30

60,01

-

58,40

-

8.

IPM

71,60

71,90

73,14

73,62

74,40

99,99

9.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

56,70

56,80

67,03

-

57,20

-

Keterangan :

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

2) Fokus Kesejahteraan Sosial Kondisi

kesejahteraan

sosial

di Kabupaten

Pekalongan

ditunjukkan oleh beberapa indikator pada urusan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Tabel 2.90 Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.

Indikator Kinerja 2013

2014

2013

2014



Status

Urusan Pendidikan

1. 2. 3.

Angka melek huruf (%) Angka Rata-rata lama sekolah (th) Angka Partisipasi kasar (APK) (%)

99,83

99,89

93,42

97,00

99,95

97,05

7,2

7,3

6,80

-

7,5

-

108

110

103

103,34

110

93,95

99,88

100

99,71

99,84

100

99,84

80

85

66,31

67,66

85

79,60

• SD/MI/Paket A

97

100

92,15

92,46

100

92,46

• SMP/MTs/Paket B

95

100

81,19

81,32

100

81,32

-

-

45,21

46,73

-

-

9,4

9

9,92

7,3

8

91,25

126

114

183,24

243,75

102

239

• SD/MI/Paket A • SMP/MTs/Paket B

4.

• SMU/SMK/MA/ Paket C Angka Patisispasi Murni (APM) (%)

• SMU/SMK/MA/ Paket C Urusan Kesehatan

1. 2.

Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH)


II.70


No.

Indikator Kinerja

2013 3. 4.


Target RPJMD

Angka Harapan Hidup (th) Persentase Balita Gizi Buruk (BB/TB)

2014

2013

2014



Status

70,30

70,72

69,96

-

71,58

-

-

1,6

1,3

0,07

0,09

<1

-

-

0,80

0,83

-

-

0,87

-

-

Urusan Ketenagakerjaan

1.

Rasio Penduduk yang bekerja (%)

Keterangan :

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

3) Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Kondisi Seni Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD yang perlu mendapatkan perhatian adalah Jumlah grup kesenian dan jumlah klub olahraga dengan terus meningkatkan peyelenggaraan festival seni budaya dan lomba olahraga untuk meningkatkan minat masyarakat. Tabel 2.91 Capaian Kinerja Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


2014

2013

2014



Status

Urusan Kebudayaan dan Kepemudaaan dan Olah Raga

1. 2. 3.

4.

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk

Keterangan :

0,20

0,25

0,015

0,015

0,35

4,29

1

1

1

1

1

100,00

0,20

0,25

0,023

0,024

0,35

6,86

1

1

1

1

1

100,00

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

b. Aspek Pelayanan Umum 1) Fokus Pelayanan Urusan Wajib a) Pendidikan Penyelenggaraan meningkatkan

Urusan

pemerataan

Pendidikan ketersediaan,

ditujukan

untuk

keterjangkauan,

kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan berdasarkan nilai - nilai kearifan lokal. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan urusan pendidikan, pelayanan pendidikan diharapkan dapat menjangkau semua daerah di Kabupaten Pekalongan.


II.71


(1)

Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program dan kegiatan sebagai berikut : (a) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan :  Pembangunan Gedung Sarpras;  Penambahan Ruang Kelas Sekolah;  Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;  Pelatihan Pengelola Pendidikan Non Formal;  Pelatihan guru Paud Kabupaten Pekalongan;  Penyelenggaraan Gebyar PAUD;  Kesejahteraan Pendidik PAUD;  Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD;  Penyelenggaraan Lomba Gugus Paud dan Lomba KB/TK;  Penyelenggaraan Apresiasi PTK Paudni berprestasi Tingkat Kabupaten dan Pameran Produk Desa Vokasi;  Pengadaan Administrasi PAUD;  Lomba Anak usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi; dan  Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD. (b) Program

Wajib

Belajar

Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun, dengan kegiatan :  DAK SD/SMP 2013 Sisa Tender;  Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah;  Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;  Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTS;  Penyelenggaraan paket A dan Paket B;  Peningkatan

Sarpras

Sanitasi

SD/SDLB

dan

SMP/SMPLB;  Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);  Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB;  Pengadaan Alat Lab IPA SMP;  Pembangunan Perpustakaan Sekolah;  Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa;  Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP;  Operasional TKN UPT Pendidikan dan SKB;  Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP;


II.72


 Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD;  Pelatihan kurikulum 2013 untuk SMP;  Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD dan SMP;  Pengadaan Mebelair Pengganti untuk SMP;  Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB, SMP/SMPLB;  Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB;  Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB MTs;  DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014;  Lomba Perpustakaan Sekolah;  Lomba Karya Ilmiah Siswa;  Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M);  Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP;  Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan;  Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB;  Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB;  Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah; dan  Pembangunan

Talud

dan

Peninggian

Bangunan

Halaman SD dan SMP. (c) Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan :  Pembangunan Gedung Sekolah;  Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK;  Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu;  Penyelenggraan Paket C Setara SMU;  Lomba Kreatifitas Siswa SMA;  Liga Pendidikan;  Operasional Rutin SMA Dan SMK;  Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi);  Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi);  Fasilitasi

Pendidikan

Berbasis

Keunggulan

Lokal

(Propinsi);  Beasiswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi);  Bimbingan Teknis Ujian Nasional;  Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional;  Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA;  Oliampiade Sains Nasional Guru;


II.73


 Lomba Kompetensi Siswa SMK;  DAK SMA/SMK 2014;  Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Propinsi);  Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi);  Pengembangan Mutu SMA (Propinsi);  Paket DAK SMA/SMK Belum Dilaksanakan 2013;  Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi);  Pengembangan Alat Muktimedia SMK (Propinsi);  Fasilitasi Penelitian IPA Dan IPS Siswa SMA (Propinsi);  Pembangunan Talud SMA/SMK;  Fasilitasi Carer Center (Provinsi);  Fasilitasi Bursa Kerja Khusus (Provinsi); dan  Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Provinsi). (d) Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan :  Fasilitasi

Hari

Aksara

Internasional

(HAI)

Dinas

Pendidikan (Propinsi);  Operasional Pendidikan Non Formal Dan Informal; dan  Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat. (e) Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan, dengan kegiatan :  Lomba

Kreativitas

Guru,

Kepala

Sekolah

dan

Pengawas;  Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah;  Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi);  Peningkatan

Kualifikasi

ke

S1

Pendidik

Formal

(Propinsi);  Penilaian Angka Kredit Guru PNS;  Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula;  Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya;  Pelatihan Kompetensi Guru SMA/SMK; dan  Kesejahteraan

Pendidik

Wiyata

Bakti

Pendidikan

Formal Tahun 2013 (Propinsi). (f)

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan,

dengan

kegiatan :  Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional;  Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan;  Pendataan Siswa Miskin;  Pelatihan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan;


II.74


 Operasional

Pengelolaan

Bantuan

Pendidikan

(Propinsi);  Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi);  Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UNPK (Propinsi);  Fasilitasi

Pembinaan

Nasionalisme

Dan

Karakter

Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi); dan  Operasional Akademi Komunitas. (g) Program

Peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan

Gender dan Anak, dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender (Propinsi). (h) Program

Pendidikan

Luar

Biasa,

dengan

kegiatan

Pengurugan Tanah untuk Lokasi Pembangunan USB SLB. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian

target

indikator

sasaran

Urusan

Pendidikan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa

outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2014. Keberhasilan pembangunan pada Urusan Pendidikan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun 2014 adalah seperti dalam tabel berikut : Tabel 2.92 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


2014

2013

2014



Status

a. Pendidikan Dasar 9 tahun SD/MI 1.

Angka Lulus UASBN (%)

2.

Angka Putus Sekolah (%)

3.

Jumlah SD/MI sesuai standar nasional (unit)

4.

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs

99,97

99,98

100

100

100

100

0,10

0,00

0,38

0,33

0,00

-

11

14

45

45

35

128,57

-

-

84,48

90,5

-

-

99,60

99,80

97,82

98

100

98

0,003

0,001

0,49

0,65

0.00

-

3

3

-

-

SMP/MTs 1. 2. 3. 4.

Angka Kelulusan UN SMP/MTs (%) Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) Jumlah SMP/MTs RSBI (unit) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA

-

-

74,62

77,4

99,92

98

4 -

-

b. Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA 1.

Angka Kelulusan UN SMA/SMK/MA (%)

99,60

99,80


100

98

II.75


No.

Indikator Kinerja

2013 2. 3.


Target RPJMD

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%) Jumlah SMA/SMK/MA RSBI (%)

2014

2013

2014

0,60

0,40

0,8

2

2

2

5

6

9

94

96

99,65


0,3


Status

0.22

136,6

2

-

9

7

128,57

98

99

98

101,02

99,8

96

98

100

98,00

89

90

92

96

94

102,13

50

55

56

40

60

66,67

96

160

98

160

100

160,00

20

17

25

17

30

56,67

3

4

7

7

5

140,00

6

8

12

12

10

120,00

70

80

60

60

90

66,67

30

40

20

45

50

90,00

100

100

70

75

100

75,00

65

85

60

75

100

75,00

100

100

100

100

100

100,00

70

85

70

75

100

75,00

100

100

100

100

100

100,00

-

c. Pendidikan Non Formal Pendidikan Kesetaraan 1. 2. 3. 4. 5.

7% mendukung capaian APK Dikdas Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A% Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B% Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C% Usia 15-44 th belum terlayani pendidikan kesetaraan

d. Pendidikan Masyarakat 1.

2.

Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai tahap pelestarian (%) Desa/Kelurahan di Kab. Pekalongan memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (%)

e. Kursus dan Kelembagaan 1. 2. 3.

5% pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup 10% lembaga PNF terakreditasi Jumlah Lembaga kursus yang bersertifikasi (%)

f. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kursus dan Kelembagaan

Persentase Guru TK/RA Layak Mengajar (%) Persentase Guru SD/MI layak Mengajar (%) Persentase Guru SD/MI Sertifikasi (%) Persentase Guru SMP/MTs layak Mengajar (%) Persentase Guru SMP/MTs Sertifikasi (%) Persentase Guru SMA/SMK/MA Layak Mengajar (%)

Keterangan :

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

b) Kesehatan Penyelenggaraan

urusan

kesehatan

ditujukan

untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor

pendidikan

dan

ekonomi

menjadi

ukuran

untuk

menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di pihak lain, sehat mulai dari janin dalam kandungan, anak

balita,

diupayakan

remaja, dan


dewasa

dan

diperjuangkan.

usia

Upaya

lanjut

juga

pencapaian

perlu tujuan

II.76


tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan upaya promosi kesehatan, budaya hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan SDM bidang kesehatan yang terampil dan profesional dibidangnya. (1) Program dan Kegiatan Urusan

Kesehatan

di

Kabupaten

Pekalongan

dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Kajen

dan

RSUD

Kraton.

Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Kesehatan tahun 2014 sebagai berikut : Dinas Kesehatan (a) Program

Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia,

yang

dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :  Pendidikan dan pelatihan Tehnis Fungsional;  Pelatihan Tenaga Medis/ Paramedis dan Non Medis Dinas Kesehatan dan Puskesmas. (b) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :  Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan;  Operasional dan Penunjang Kegiatan UPTD Labkesda;  Pengadaan Obat penunjang, Reagen, Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai. (c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :  Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan;  Peningkatan Upaya Kesehatan Khusus;  Pengadaan Alat kesehatan dan penunjang Puskesmas;  Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat);  Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);  Pelayanan Administrasi perkantoran Puskesmas;  Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas. (d) Program Peningkatan Pengembangan dan pengelolaan Keuangan daerah

yang dijabarkan dengan kegiatan

Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan. (e) Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayan

Masyarakat, yang dijabarkan dengan kegiatan :


II.77


 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat;  Revitalisasi Posyandu;  Pemberdayaan

Masyarakat

(Desa

Siaga,

UKK,

Poskestren dan SBH). (f)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yang dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat.

(g) Program

Pengembangan

dijabarkan

dengan

Lingkungan

kegiatan

Sehat,

Peningkatan

yang

Kesehatan

Lingkungan Masyarakat. (h) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :  Pemberantasan Penyakit Menular;  Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang;  Pengamatan Penyakit dan Imunisasi. (i)

Program

Standarisasi

dijabarkan

dengan

Pelayanan

kegiatan

Kesehatan

Persiapan

yang

Peningkatan

Puskesmas Menjadi PPK BLUD. (j)

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang dijabarkan dengan kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

(k) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya, yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :  Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Puskesmas/Pustu/Rumah Dinas;  Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Online;  Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-4;  Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas. (l)

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah.

(m) Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. (n) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

yang

dijabarkan dengan kegiatan

Peningkatan

Kesehatan Ibu dan Anak.


II.78


(o) Program

Pengembangan

Data

dan

Informasi

yang

dijabarkan dengan kegiatan Penyusunan Profil kesehatan Daerah dan Survey IKM. RSUD Kajen (a) Program

Pengadaan

Sakit/Rumah

Sarana

Sakit

dan

Jiwa/Rumah

Prasarana Sakit

Rumah Paru

–

Paru/Rumah Sakit Mata, dengan kegiatan :  Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (DAK);  Pengadaan

Peralatan

Pelayanan

Kesehatan

Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT);  Pengadaan

Alat

–

alat

Kesehatan

Rumah

Sakit

(Optimalisasi DAK);  Pembangunan Gedung Rawat Inap;  Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan;  Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Kajen. (b) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD, dengan kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD. RSUD Kraton (a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata, dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK). (b) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD dengan Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan tercermin dari realisasi indikator kinerja berupa Indikator SPM dan derajat kesehatan yang menunjukan keberhasilan pembangunan kesehatan melalui pelaksaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya di tahun 2014.

Capaian indikator

urusan kesehatan yang telah dicapai di tahun 2014 sebagai berikut :


II.79


Tabel 2.93 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24.

25.

Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) % Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan Pelayanan Nifas (%) Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani (%) Cakupan kunjungan bayi (%) Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) Cakupan peserta KB aktif Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita Cakupan Penemuan dan penanganan Pasien Baru TB BTA positif Angka kesembuhan TB Paru (%) CDR TB Cakupan Penderita DBD yang ditangani CFR DBD IR DBD (per 10.000 penduduk) Cakupan Penemuan dan penanganan Penemuan Penderita Diare (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten (%) Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam (%)

2014

2013

2014



99,4

99,6

98,8

96,6

100

96,60

100

100

132,3

100

100

100,00

96

97

102,8

101,1

100

101,10

100

100

102,6

100

100

100,00

66

77

81,03

92,48

90

102,76

99,1

99,4

99,93

98,88

100

98,88

96,4

98,2

100

100

100

100,00

85

90

88,37

85,61

100

85,61

100

100

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100,00

78

80

99,6

95,9

90

106,56

80

80,2

81

82,1

80,6

101,86

1

1

6

5

1

500,00

91

91

72,64

78

91,5

85,25

82,2

82,3

103,6

91

82,5

110,30

100

100

94

91

100

91,00

82,3

82,6

103,6

91

82,9

109,77

100

100

100

100

100

100,00

3,1

2,1

1,03

2,79

<1

-

2,15

2,1

3,36

2

<2

-

85

86

76,5

79,09

88

89,88

49,31

50,56

70,05

72,12

52,5

137,37

49,31

50,56

-

-

52,5

-

70

80

-

-

100

-

100

100

100

100,00


100

100

Status

II.80


No.

Indikator Kinerja

2013 26. 27.

Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif (%) Cakupan penemuan HIV/AIDs tertangani (%)

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013


2014


69

75

100

100

80

125,00

100

100

100

100

100

100,00

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

c) Pekerjaan Umum Infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman harus dipandang

sebagai

asset

yang

perlu

terus

dipelihara

dan

ditingkatkan nilai tambahnya (value added) agar dapat terus diandalkan

manfaatnya.

Penyediaan

Pekerjaan

Umum

dan

permukiman berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif. Pengembangan

infrastruktur

pekerjaan

permukiman

mengarusutamakan

sebaran

pertumbuhan

sesuai

daya

dukung

umum

dan

pusat-pusat

lingkungan

dalam

keseimbangan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Arah

kebijakan

bidang

kebinamargaan

dengan

mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan guna menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi. Di

bidang

pengairan,

arah

kebijakan

dalam

upaya

mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi

kewenangan

pemerintah

kabupaten

dalam

rangka

mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan

Pangan

khususnya

Peningkatan

Produksi

Beras

Nasional (P2BN) menuju surplus beras 10 Juta Ton pada tahun 2014. Di

bidang

keciptakaryaan

diarahkan

antara

lain

meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka percepatan

pencapaian

target

MDG’s

untuk

meningkatkan

kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan air minum, serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan

air

limbah

komunal/terdesentralisasi


dan untuk

persampahan meningkatkan

secara kualitas

II.81


kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi. (1) Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDAESDM). Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum (a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan Pembangunan Jembatan. (b) Program

Perencanaan

Teknis

Infrastruktur,

dengan

kegiatan Perencanaan Teknis Infrastruktur. (c) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, dengan kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong. (d) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan yang dilakukan adalah :  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;  Pemeliharaan Berkala Jalan;  Peningkatan Jalan;  Rehabilitasi Jalan; dan  Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi. (e) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan Penyempurnaan Sistem Informasi/Database Jalan. (f)

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kebinamargaan, dengan kegiatan yang dilakukan adalah :  Pengadaan Alat Berat;  Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan;  Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat;  Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan;  Pengadaan Kontainer;  Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Alat-alat

Kebersihan

Jalan; dan  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer.


II.82


(g) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut  Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan;  Penataan Sarana Prasarana Ibukota Kabupaten;  Penataan Lingkungan Perbatasan;  Rehabilitasi Tugu Batas Kabupaten;  Penyusunan DED Tugu Nol dan Taman Depan Pendopo Kabupaten Pekalongan;  Pembuatan

Bangku

Taman

Depan

Rumah

Dinas

Bupati;  Penyusunan RTBL Kawasan Surobayan – Sedayu. (h) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. (i)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :  Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan

Perdesaan;  Pengadaan Aspal;  Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP);  Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan;  Pengadaan Semen;  Penunjang Kegiatan PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan;  Pembangunan MCK;  Pengadaan LPJU Perdesaan;  Pembangunan Air Minum Perdesaan;  Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Pedesaan; dan  Penataan Lingkungan Pedesaan. (j)

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Lampu

Penerangan Jalan, dengan kegiatan sebagai berikut :  Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU; dan  Pengadaan LPJU;


II.83


Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (a) Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan :  Rehabilitasi/pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir  Rehabilitasi/pemeliharaan

Bantaran

Dan

Tanggul

Sungai  Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-badan Sungai  Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/kali  Peningkatan

Pembangunan

Pusat-pusat

Pengendali

Banjir  Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai  Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Rob (b) Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Jaringan

Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, melalui kegiatan sebagai berikut :  Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi  Optimalisasi

Fungsi

Jaringan

irigasi

yang

telah

dibangun  Peningkatan jaringan irigasi  Penyusunan Pola Tata Tanam  Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi (c) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan tercermin dari realisasi indikator kinerja berupa Indikator SPM dan derajat kesehatan yang menunjukan keberhasilan pembangunan kesehatan melalui pelaksaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya di tahun 2014.

Capaian indikator

urusan kesehatan yang telah dicapai di tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.94 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Target RPJMD No.


1. 2.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan pddk(%) Panjang jalan kab. dalam kondisi baik (%)

2014

24,30

25,30

78,00

94,00


Pencapaian Kinerja RPJMD 2013

2014 -

76,26

75,10



27,30

-

100

75,10

Status

II.84


No.

Target RPJMD

Indikator Kinerja

2013 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rasio jaringan irigasi (%) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (m²/ha) Lingkungan Pemukiman kumuh (%) Jembatan dengan kondisi baik (%) Jumlah lampu penerangan jalan umum /PJU (buah) Persentase penanganan sampah (%)

Keterangan :

2014



2014


0,0142

0,0143

0,017

0,017

0,0145

117,24

21.200,75

22,062,19

21.978,63

22.219,41

23.785,07

93,42

11,34

10,97

11,09

10,52

10,84

97,05

97,96

100

93,81

94,55

100

94,55

90

100

175

84

100

84,00

14,48

14,74

14,14

12,07

14,99

80,52

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

Karena pada tahun 2014 ada penambahan jalan baru sepanjang 25,5 km menyebabkan persentase panjang jalan kab. dalam kondisi baik meurun karena jumlah pembaginya yang lebih besar. Sedangkan untuk jumlah jembatan di tahun 2014 telah dibangun sebanyak 5 jembatan baru. d) Perumahan Pengertian rumah sesuai Pasal 28 H amandemen UUD 1945

dan

Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

1992

tentang

Perumahan Dan Permukiman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat. Salah satu arah kebijakan pembangunan perumahan antara lain meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulasi pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR di dalam perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh PSU yang memadai. Pembangunan

perumahan

dan

permukiman,

yang

memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan baik di perkotaan maupun

di

perdesaan,

merupakan

kegiatan

yang

bersifat

menerus. Karenanya pengelolaan pembangunan perumahan dan


II.85


permukiman

harus

senantiasa

memperhatikan

ketersediaan

sumber daya pendukung, serta dampak akibat pembangunan tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun

penunjang

dilakukan

diperlukan

secara

agar

pembangunan

berkelanjutan,

disamping

dapat dampak

pembangunan perumahan dan permukiman terhadap kelestarian lingkungan, serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus

dimulai

sejak

pembangunan,

tahap

sampai

perencanaan

dengan

dan

tahap

perancangan,

pengelolaan

dan

pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan

secara

ekonomi, sosial, dan lingkungan. (1) Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan

dengan

penyelenggaraan

Urusan

Perumahan

Tahun 2014 adalah sebagai berikut : (a) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. (b) Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Penggunaan Pelayanan

Air

Minum,

dengan

kegiatan

Penunjang

Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS. (c) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi. (d) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan :  Pengadaan

Peralatan

dan

Perlengkapan

Pemadam

Kebakaran;  Penunjang

Pelaksanaan

Pelayanan

Penanggulangan

Bahaya Kebakaran. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian kinerja Urusan Perumahan tercermin dari terealisasinya menunjukkan pelaksanaan mendukungnya

indikator

kinerja

keberhasilan program-program dalam

tahun

berupa

outcome

pembangunan dan 2014.

kegiatan Kinerja

yang

melalui yang Urusan

Perumahan yang dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut :


II.86


Tabel 2.95 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Target RPJMD 2013

1. 2. 3. 4. 5.

Backlog Kebutuhan Rumah (unit) Rumah tangga pengguna air bersih (unit) Rumah tangga pengguna listrik (RT) Rumah tangga berSanitasi (%) Lingkungan pemukiman kumuh (%)

Keterangan :

2014



2014


28.000

26.000

29.500

20.064

24.000

83,60

170.000

174.000

193.299

149.446

178.000

83,96

190.000

200.000

175.113

-

214.759

-

88,5

88,7

54,03

61,82

89,00

69,46

11,31

10,93

11,09

10,52

10,63

98,97

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

e) Penataan Ruang Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

pengendalian

ruang

dan

pengendalian

ruang.

Urusan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan adalah untuk mewujudkan

ruang

pembangunan

dengan

wilayah

yang

senantiasa

memenuhi berwawasan

kebutuhan lingkungan,

bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta efisien dalam alokasi investasi. Fokus

penataan ruang

melangkah maju pada aspek

penyelenggaraan penataan ruang yang lainnya yaitu pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan penekanan pemahaman terhadap fungsi penataan ruang yang merupakan alat untuk sinkronisasi program pembangunan. Langkah maju yang dilakukan dalam penataan ruang ini tentunya memiliki berbagai tantangan terutama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan meliputi aspek sosial dan ekonomi, serta secara khusus aspek lingkungan. Selain itu diperlukan pula penegakan wibawa hukum terkait penataan ruang, sehingga penataan ruang tidak hanya menjadi arahan saja. Dan yang terpenting semua kalangan memahami penataan ruang yang ujungnya, penataan ruang menjadi milik kita bersama. Penataan ruang Kabupaten Pekalongan disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW


II.87


Kawasan Petanglong. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Penataan tata ruang Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2031

adalah

untuk

mewujudkan

daerah

sebagai

sentra

pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap

mempertahankan

perkembangan

pertanian

wilayah.

Penataan

untuk tata

mendukung

ruang

Kabupaten

Pekalongan disusun dengan memperhatikan kecenderungan dan arahan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaanya. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Pekalongan antara lain sebagai berikut : 

Pengembangan

prasarana

perhubungan

energi

dan

permukiman untuk menunjang sektor industri; 

Pengembangan prasarana penunjang sektor pertanian dan mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta mengembangkan pertanian pangan produktif berkelanjutan;



Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dan buatan;



Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mendukung kemantapan sistem agropolitan yang berbasis pertanian dan ekowisata;



Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan;



Peningkatan

fungsi

kawasan

untuk

pertahanan

dan

keamanan Negara. (1) Program dan Kegiatan Program

dan kegiatan untuk mendukung

Urusan

Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan

Umum

(DPU)

dan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum Program

Perencanaan

Tata

Ruang,

dengan

kegiatan

Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan.


II.88


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (a) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). (b) Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :  Penyusunan

Rencana

Detail

Tata

Ruang

(RDTR)

Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Sragi;  Identifikasi

Kawasan

Perkotaan

dan

Perdesaan

di

Kabupaten Pekalongan;  Review RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Tahun 2014;  Studi

Implementasi

Perda

RTRW

Kabupaten

Pekalongan;

 Validasi Deliniasi RDTR Kec. Kedungwuni dan Kec. Wiradesa. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian kinerja Urusan Penataan Ruang tercermin dari terealisasinya

indikator

menunjukkan

kinerja

keberhasilan

pelaksanaan

berupa

outcome

pembangunan

program-program

dan

yang

melalui

kegiatan

yang

mendukungnya dalam tahun 2014. Kinerja Urusan Penataan Ruang yang dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.96 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1.

2. 3. 4.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan (%) Ruang publik yang berubah peruntukannya Jumlah pengelolaan pertamanan

Keterangan :

2014

2013

2014



27

26

28

28

25

112,00

25

25

28,55

28

17

164,71

22

20

-

-

25

-

4

4

3

4

8

50,00

Telah Tercapai


Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

II.89


f) Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian

sumberdaya

meningkatkan

kesejahteraan

pembangunan

diarahkan

keterpaduan daerah,

sosial.

pada

perencanaan

serta

yang

dalam

Kebijakan

peningkatan

dan

peningkatan

ada,

perencanaan

efektifitas

pelaksanaan

partisipasi

rangka dan

pembangunan

masyarakat

dalam

perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan

yang

tepat,

melalui

urutan

pilihan,

dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kemudian pada tingkat provinsi. Hasil dari Musrenbang provinsi kemudian dibawa ke musrenbang nasional yang merupakan sinkronisasi

dari

program

kementerian/lembaga

serta

harmonisasi dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Musrenbang ini menghasilkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah sebagai pedoman penyusunan RAPBN. Perencanaan

pembangunan

yang

dilaksanakan

di

Kabupaten Pekalongan meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan Renja) dan perencanaan yang bersifat khusus misalnya perencanaan tata ruang, perencanaan prasarana

wilayah

dan

sumber

daya

alam,

perencanaan

pembangunan di bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. (1) Program dan Kegiatan Pembangunan urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang pada tahun 2014 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : (a) Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan :  Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dengan Perguruan Tinggi;


II.90


 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD). (b) Program

Perencanaan Pembangunan Daerah,

dengan

kegiatan :  Monitoring

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;  Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan;  Penyusunan KUA dan PPAS;  Penyusunan RKPD; dan  Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah. (c) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :  Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Ekonomi;  Studi Potensi Energi Terbarukan di Kab. Pekalongan. (d) Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan :  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;  Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN);  Koordinasi Pelaksanaan TMMD;  Fasilitasi Pengarusutamaan Gender;  Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua;  Fasilitasi Penyusunan RPJMDes;  Fasilitasi Operasional Akademi Komunitas; dan  Penyediaan Sarana Prasarana Akademi Komunitas. (e) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat. (f)

Program Sosialisasi dan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, dengan kegiatan :  Fasilitasi Riset Daerah; dan  Lomba Kreativitas dan inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI)

(2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan meliputi fokumen perencanaan yang telah disusun tahun 2014 antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Pekalongan

Tahun

2015;

Kebijakan

Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara


II.91


(PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015; serta Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Pada tahun 2014 juga telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan Pekalongan

RPJMDesa dan

permukiman

bagi

penyusunan

kumuh.

Selain

desa-desa sistem itu

di

Kabupaten

informasi

untuk

database

mempermudah

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, maka disusun Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) guna penyusunan RKPD serta Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMONEV) untuk mempermudah pengendalian dan evaluasi hasil

rencana

kerja

pembangunan

daerah

sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Kinerja makro urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda; tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda; dan penjabaran program RPJMD ke dalam dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2014

juga

telah

melaksanakan

evaluasi

perencanaan

pembangunan yaitu Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai gambaran capaian kinerja dan pendanaan

RKPD

Tahun

2014;

mengidentifikasi

permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD; serta merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai masukan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi ini penting, karena hasil evaluasi tersebut sebagai bahan penyusunan RKPD untuk periode selanjutnya; indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; indikator penilaian kinerja SKPD; dan bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.


II.92


Secara rinci target capaian indikator kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.97 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1.

2.

3. 4.

Tersedianya dokumen perencaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Keterangan :

2014

2013


2014


Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100,00

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100,00

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100,00

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100,00

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

g) Perhubungan Pemenuhan kebutuhan pelayanan trasportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan trasportasi dari waktu ke waktu

selalu

maupun

mengalami

kuantitas.

peningkatan

Seiring

dengan

baik

secara

peningkatan

kualitas

kebutuhan

pelayanan trasportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya. Kebijakan pembangunan sistem trasportasi yang sedang dilaksanakan hendaknya dipadukan dalam sebuah bingkai sistem trasportasi

yang

berkelanjutan

yaitu

suatu

sistem

yang

memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan ekonomi.

moda

trasportasi,

Selain

berkelanjutan

itu

membatasi

dan

mendukung

pembangunan emisi/limbah,

perkembangan

sistem dan

trasportasi meminimasi

konsumsi sumberdaya yang tak terbarukan. Tantangan yang belum terselesaikan dalam pembangunan trasportasi adalah peningkatan akses dan keterjangkauan. Selain itu muncul tantangan baru dalam trasportasi adalah perubahan karakteristik pasar akan membangkitan tuntutan yang lebih bervariasi terhadap kualitas pelayanan transportasi yang lebih baik, serta pembangunan trasportasi diharapkan dapat mengatasi


II.93


perkembangan kota sebagai penggerak pengembangan ekonomi yang sangat cepat sehingga berakibat meningkatnya kebutuhan trasportasi bagi kaum urban dengan cepat pula. Meningkatnya

kebutuhan

transportasi

sebagai

akibat

meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi memerlukan kelancaran mobilitas. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas. (1) Program dan Kegiatan Program

dan kegiatan untuk mendukung

Urusan

Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (a) Program

Pembangunan

Perhubungan,

dengan

Prasarana

dan

kegiatan

Fasilitas

Perencanaan

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. (b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan :  Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana

Alat

Pengujian

Kendaraan Bermotor;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan; dan  Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Keselamatan Lalu Lintas. (c) Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan,

dengan

kegiatan sebagai berikut :  Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;  Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran, Haji, Natal, Tahun Baru serta Kegiatan Pemerintahan. (d) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan :  Pengadaan Bahan Marka Jalan;  Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan (DAK);  Pengadaan Kerucut Lalu Lintas, Cermin Tikungan dan Water Barrier;  Pengadaan Lampu LED Traffic Light; dan  Pengadaan Voice Recorder.


II.94


(2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian kinerja urusan Perhubungan ditujukan untuk meningkatkan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

transportasi yang berkualitas dan merata serta terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman dan nyaman. Capaian program dan kegiatan Urusan Perhubungan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.98 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

2013 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek (jumlah ijin trayek / jumlah penduduk) Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Terminal Bis Tipe A Jumlah Terminal Tipe C (unit) Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang (%)

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013

2014



5.022

5.027

1.055.945

1.009.678

5.027

112,00

209

209

0,0034

0,0005

209

164,71

500

480

590

1.495

480

-

Tdk Ada

Tdk Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

2

2

2

2

3

66,67

8,16

8,16

6,84

6,84

8,16

83,82

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

h) Lingkungan Hidup Paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan

tetap

harus

dilaksanakan

dalam

ranah

pembangunan wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terkendali dan ramah lingkungan niscaya akan

menjadi

salah

satu

modal

dasar

bagi

keberlanjutan

pembangunan daerah. Melalui prinsip dan asas lingkungan hidup yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat

mengurangi

eksploitasi

sumberda

daya

alam

dan

lingkungan hidup. Terlebih lagi, jika memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada batas ekosistem yang

menunjukkan

bahwa

Kabupaten

Pekalongan

secara

konstelasi regional berada di kawasan pantai utara di bagian barat wilayah Jawa Tengah yang memanjang ke selatan di kawasan pegunungungan. Tentunya kondisi biogeofisiknya akan mempengaruhi wilayah kabupaten tetangganya.


II.95


Untuk menjaga kesinambungan pembangunan/sustainable development di dalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan dan konservasi terhadap hutan dan lahan kritis. Hal ini juga terkait dengan dukungan terhadap dampak perubahan iklim. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan untuk

mempertahankan

kelestarian

lingkungan

dan

meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan. Langkah-langkah peningkatan peran masyarakat dalam mengelola sampah merupakan strategi yang terus di tempuh pemerintah dalam mengendalikan jumlah timbulan sampah domestik yang dihasilkan. Salah satu program unggulan terkait kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya adalah 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dimana pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat

merupakan

paradigma

baru

dalam

pengelolaan

sampah dengan penekanan kepada metode pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Pengurangan sampah dengan 3R memang bukan hal yang mudah dilakukan karena sangat bergantung pada kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi pola pemilah sampah. (1) Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan untuk mendukung urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum (a) Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan, dengan kegiatan :  Pemeliharaan TPA Bojonglarang;  Penunjang kebersihan se-Kabupaten Pekalongan. (b) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman. Kantor Lingkungan Hidup (a) Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan, dengan kegiatan :  Pengelolaan Persampahan dengan Sistem 3R;  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Sampah di Kabupaten Pekalongan;  Fasilitasi Upaya Meraih Adipura.


II.96


(b) Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :  Kegiatan peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER);  Kegiatan biaya operasional IPAL industri kecil;  Kegiatan

Pembinaan

tentang

peraturan

di

bidang

lingkungan;  Kegiatan

Pelaksanaan

Akreditasi

Laboratorium

Lingkungan Hidup;  Kegiatan

Pengujian

dalam

rangka

pengendalian

pencemaran air dan udara;  Kegiatan pembangunan reaktor biogas;  Kegiatan Pembangunan IPAL Industri Kecil;  Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;  Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium. (c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan :  Pengadaan Alat Pembuat Lubang Biopori;  Operasional Mobil Hijau;  Festival Hijau. (d) Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Akses Hidup,

Informasi dengan

kegiatan :  Kegiatan Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan Dasar Kader Lingkungan Hidup dan Peran Serta Guru Dalam Pembelajaran Lingkungan Hidup;  Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup;  Kegiatan Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM). (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup yang telah dicapai di tahun 2014 sebagai berikut :


II.97


Tabel 2.99 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

Persentase Penduduk berakses air minum (%) Persentase Luas pemukiman yang tertata (%) Pencemaran status mutu air (ttk) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan (%) Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013

2014


79,52

81,40

78,35

78,67

83,27

94,48

82,01

88,00

77,05

83,26

100

83,26

33

36

36

36

42

85,71

100

100

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100,00

40,79

50,52

0,21

0,21

70

0,30

100

100

100

100

100

100,00

80

85

92,62

82,19

100

82,19

90

95

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100,00

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status


Perlu Upaya Keras

i) Pertanahan Dalam

rangka

memberi

kepastian

hukum

terkait

pengadaantanah untuk kepentingan umum telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah yang selama ini dipandang sebagai penghambat (debottlenecking) pembangunan infrastruktur, dan disisi lain dapat lebih menjamin kepastian hak masyarakat atas tanah tersebut. Program pembangunan di bidang pertanahan diarahkan terutama untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan melalui perbaikan

sistem

administrasi

pertanahan

dan

pemberian

kepastian hukum dalam upaya penataan dan pemanfaatan tanah.


II.98


(1) Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh

Dinas

Pekerjaan

Umum

(DPU)

dan

Bagian

Tata

Pemerintahan Setda melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan. Bagian Tata Pemerintahan Setda Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian terfasilitasinya kepentingan

Kinerja

Urusan

penyelesaian umum

Pertanahan

pengadaan

dan

pemerintah,

tanah

adalah untuk

penanganan

permohonan alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya. Capaian kinerja urusan pertanahan yang telah dicapai di tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.100 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1. 2. 3.

Persentase luas lahan bersertifikat (%) Penyelesaian kasus tanah Negara (%) Penyelesaian izin lokasi (%)

Keterangan :

2014

2013

2014



49

51

-

-

51

-

100

100

100

100

100

100

40

45

-

-

45

-

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

j) Kependudukan dan Catatan Sipil Kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang cukup substansial. Dewasa ini telah banyak memunculkan berbagai masalah lain yang cukup mendasar. Pada awalnya pembangunan kependudukan hanya tertuju pada bagaimana menekan angka kelahiran serendah mungkin. Namun kemudian sudah tidak relevan lagi karena masalah yang dihadapi semakin luas dan kompleks.


II.99


Guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

telah

melaksanakan

penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai

dengan

sistem

yang

dikembangkan

oleh

Direktorat

Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada dasarnya Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tolak ukur dukungan yaitu berupa sarana dan prasarana perkantoran

akan

turut

pembangunan bidang daerah.

modal

dalam

bidang

penting

kemasyarakatan

masyarakat

mendukung

lancarnya

proses

dan

untuk

kebutuhan social ekonominya. Sedangkan untuk

keberhasilan

kemasyarakatan dan sosial di suatu

Pembangunan

merupakan

berperan

sosial

memenuhi

prasarana ditujukan pelayanan

terhadap

kepentingan masyarakat. Upaya dan langkah strategis untuk memaksimalkan pelayanan pencatatan sipil melalui penertiban akta pencatatan sipil, pengumpulan dan penyajian data hasil pencatatan sipil, pendokumentasian

akta

pencatatan

sipil,

serta

optimalisasi

penyempurnaan sistem penyelenggaraan pencatatan sipil terus dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. (1) Program dan Kegiatan Urusan

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan :  Peningkatan

kinerja

aparat

pengelola

Database

kependudukan;  Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK);  Penggantian dan Pengembangan Peralatan SIAK;  Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan  Penerapan Elektronik KTP (KTP-el). (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya


dalam

tahun

2014.

Kinerja

Urusan

II.100


Kependudukan dan Catatan Sipil yang dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.101 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%) Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Jumlah Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan) Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Pekalongan (%)

Keterangan :

2014

2013


2014

Status


79,00

82,00

78,26

62,75

88

71,31

90,00

92,00

80,91

90,96

95

95,75

90,00

92,00

71,00

80,00

100

80,00

66,00

68,00

61,40

66, 95

71

94,30

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

100,00

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

100,00

19

19

19

19

19

100,00

86,00

88,00

86,00

90,75

90

100,83

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

k) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Upaya

peningkatan

kualitas

kehidupan

dan

peran

perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak terus dilakukan dengan pelaksanaan secara lintas bidang dan lintas program.

Keberhasilan

dari

berbagai

bidang

pembangunan,

khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik turut menurunkan

kesenjangan

pencapaian

pembangunan

antara

perempuan dan laki-laki. Dalam hal perlindungan perempuan dan anak, upayaupaya yang dilakukan dengan melanjutkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penyusunan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, perlindungan perempuan

dan

anak

korban trafiking,

serta

perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya-upaya

aksi

afirmasi

di

berbagai

bidang

guna

pembangunan perempuan terus dilanjutkan antara lain di bidang kesehatan

dengan

meningkatkan

kualitas

dan

jangkauan

pelayanan kesehatan untuk menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, terutama di


II.101


daerah perdesaan; merevitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) terutama di daerah yang angka kematian ibu, bayi dan anaknya tinggi; dan membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit. Di bidang pendidikan, dengan memberikan beasiswa guna membantu menurunkan jumlah murid perempuan yang putus sekolah dan mengembangkan model penghapusan buta huruf perempuan guna membantu menurunkan jumlah perempuan buta huruf. Dan di bidang ekonomi upaya pengintegrasikan kepentingan perempuan dalam program-program pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang UMKM akan dilanjutkan, antara lain melalui fasilitasi pengembangan mekanisme dan jaringan kerja perempuan pengusaha mikro dengan lembagalembaga keuangan yang khusus menangani kredit UMKM. Urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan

urusan

Perlindungan

anak

dimaksudkan

untuk

memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada anak (mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun) sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. (1) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Pekalongan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

(a) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan :  Fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran responsif gender (ARG);  Fasilitasi pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan  Fasilitasi dan advokasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

(b) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan


II.102


(2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

berperspektif

gender

di

Kabupaten

Pekalongan telah mendapat tempat yang memadai. Persoalan gender menjadi komitmen bersama dari seluruh komponen. Pada ranah kebijakan, di tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan

Daerah

tentang

Pengarusutamaan

Gender.

Sedangkan pada tataran pelaksanaan terdapat 1 (satu) Peraturan

Bupati

yang

mengatur

pelaksanaan

pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan. Dalam rangka menjamin pelaksanaan PUG, pada tahun 2014 BPMPKB Kabupaten Pekalongan telah menyusun Protap Panduan teknis Pengarusutamaan Gender dan melakukan advokasi pada SKPD untuk menggunakan Anggaran Responsif Gender (ARG). Sehingga dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2014 dilengkapi Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement)

sebagai

bentuk

jaminan

atas

pelaksanaan

penganggaran dengan pendekatan ARG pada setiap kegiatan yang dilakukan SKPD. Partisipasi

perempuan

di

lembaga

pemerintah

khususnya di jajaran eksekutif pada tahun 2014 sebesar 45,43% lebih tinggi dibanding tahun 2013 yaitu 45,12%. Angka tersebut juga lebih tinggi dari target RPJMD yaitu sebesar 27,50%. Partisipasi perempuan di legislatif mengalami kenaikan yang

signifikan.

Pada tahun 2013 partisipasi

perempuan pada angka 13,33% sedangkan tahun 2014 sebesar 22,22%. Capaian ini jauh di atas target RPJMD sebesar 8,8%. Rasio KDRT pada tahun 2014 sebesar 0,0019%, lebih rendah jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,04%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya BPMPKB untuk terus melakukan fasilitasi pendampingan dan advokasi penanganan pengaduan kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memperkuat upaya tersebut sudah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

(P2TP2A)

di

tingkat

kabupaten

dan

tingkat

kecamatan. Sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk P2TP2A di 19 kecamatan dan 1 unit P2TP2A di tingkat kabupaten.


II.103


P2TP2A

sebagai

unit

pelayanan

terpadu

bagi

perempuan dan anak korban kekerasan telah melaksanakan tugas dengan baik. Untuk mendukung kinerja P2TP2A telah disusun Panduan SOP dan SPM Pedoman Pemberian Layanan Terpadu. Pada sisi lain juga telah diinformasikan kepada masyarakat

melalui

leaflet

tentang

pelayanan

terhadap

perempuan dan anak korban kekerasan. Sehingga masyarakat memiliki keberanian dan memahami alur pengaduan jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitarnya. Upaya ini cukup berhasil terbukti pada tahun 2014 terdapat 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke P2TP2A meningkat jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 25 kasus. Pada tahun 2014 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 13 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 16 kasus (100%) dapat diselesaikan oleh P2TP2A. Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2014 yaitu sebesar 54,24%. Capaian ini lebih tinggi dibanding dengan target RPJMD sebesar 10,60%. Penguatan ekonomi kelompok

perempuan

memberi

andil

yang

berarti

bagi

peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan kelompok perempuan mempunyai peran yang cukup

penting

dalam

pembangunan

di

Kabupaten

Pekalongan. Pada Kabupaten

urusan

perlindungan

Pekalongan

telah

anak,

Pemerintah

mencanangkan

sebagai

Kabupaten Layak Anak sejak tahun 2012. Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut dilakukan fasilitasi dan advokasi pada semua stakeholder di Kabupaten Pekalongan untuk menginisiasi program dan kegiatan yang memberi ruang lebih besar bagi tumbuh kembang anak secara baik. Secara kelembagaan telah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

(GTKLA)

tingkat

kabupaten

dan

memfasilitasi

pembentukan lembaga serupa di 19 kecamatan dan 3 Desa Percontohan GTKLA yaitu Desa Sinangohprendeng Kec. Kajen, Desa

Bugangan

Kecamatan

Kedungwuni

dan

Desa

Rowokembu Kec. Wonopringgo. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, pada tahun 2014 juga telah dibentuk Forum Anak di tingkat kabupaten dan kecamatan; pelatihan tentang Konvensi Hak


II.104


Anak (KHA) bagi para stakeholder; seminar peringatan hari anak nasional; pendataan desa layak anak; pengiriman forum anak untuk mengikuti kegiatan di Jakarta; pembuatan 1.000 lembar leaflet pemenuhan hak anak serta pemberian bantuan taman bacaan bagi anak. Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.102 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1.

2.

3.

4.

5.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam bentuk Perda dan Perbup Partisipasi perempuan di lembaga legislative (%) Penyelesaian pengaduan korban tindak kekerasan dan diskriminasi (%) Jumlah P2TP2A di tingkat kabupaten dan kecamatan

6.

Rasio KDRT

7.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Jumlah focal point yang terbentuk (unit) Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas (%)

8.

9.

10.

11.

Keterangan :

2014

2013

2014



26,75

27,50

45,12

45,43

27,50

165,20

Perda 1 Perbup 2

Perda 1 Perbup 3

2

2

4

50,00

8,8

8,8

13,33

22,22

10,00

222,20

85

90

100

100

95

105,26

12

15

20

20,00

19

105,26

0,040

0,035

0,0025

0,0019

0,030

6,33

10,30

10,60

54,24

54,24

11

493,09

100

100

100

100

100

100,00

2

4

35

35

6

583,33

ada

ada

ada

ada

Ada

100,00!

100

100

99,85

99,85

100

99,85

Telah Tercapai


Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

II.105


l) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Arah kebijakan pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Revitalisasi Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menekankan pada penurunan

kebutuhan

keluarga

berencana

yang

belum

terpenuhi/unmet need melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan, yaitu dalam rangka pembinaan dan peningkatan peserta/akseptor dan kemandirian keluarga berencana; peningkatan layanan keluarga sejahtera; promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan program KB; dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi. Selain itu arah kebijakan pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Penyerasian Kebijakan Pengendalian

Penduduk

yang

ditekankan

pada

diseminasi

peraturan perundangan pengendalian penduduk; dan perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas. Dengan

demikian

strategi

yang

dilakukan

akan

memperhatikan perkembangan struktur penduduk, terutama penduduk usia muda dalam menyiapkan remaja memasuki kehidupan berkeluarga, menyediakan pelayanan KB berkualitas bagi keluarga miskin, serta pengembangan pelayanan keluarga sejahtera yang komprehensif. Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

di

Kabupaten

Pekalongan

diarahkan

untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa

kepada

Tuhan

Yang

Maha

Esa

dengan

tujuan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran terwujudnya

Norma

Keluarga

Kecil

yang

Berkualitas

dan

Sejahtera. Pada tahun 2014 Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk pemantapan Revitalisasi Program Keluarga Berencana. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten

Pekalongan

melakukan

tindakan

nyata

untuk

mewujudkan dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.


II.106


(1) Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

pada

Urusan

Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Pekalongan tahun 2014 adalah sebagai berikut : (a) Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan :  Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;  Pembinaan Keluarga Berencana;  Pengadaan Balai Penyuluh KB di Kecamatan dan Perlengkapannya; serta  Pelayanan KIE (b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan Orientasi dan Advokasi Kesehatan Reproduksi dalam Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat. (c) Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan :  Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB; dan  Pelayanan KB medis operasi. (d) Program

Pembinaan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam

Pelayanan KB / KR Yang Mandiri, dengan kegiatan :  Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD);  Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga; dan  Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. (e) Program

Pengembangan

Model

Operasional

BKB-

Posyandu-PAUD, dengan kegiatan Pengadaan BKB Kit. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian Kinerja

Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera yang telah dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1. 2.

Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak) Cakupan peserta KB aktif (%)

2014

2013

2014



2,35

2,30

2,24

2,3

2,2

104,55

84,00

84,5

83,02

80,15

85

94,29

3.

Unmetneed (%)

6,90

5,00

8,07

9,99

4,75

210,32

4.

Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)

86,5

87

81,95

82,87

88

94,17


Status

II.107


No.

Indikator Kinerja

2013 5. 6. 7. 8.

Rasio PLKB dengan desa / kelurahan (%) Persentase keluarga Pra Sejahtera / Sejahtera I (%) Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun (%) Cakupan anggota BKB yang ber KB (%)

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013

2014



1;3

1;3

1;5

1:5

1;3

-

44,91

44,5

45,03

43,57

42,7

102,04

1,87

1,70

2,1

2,38

<1,5

-

63

70

77,34

77,17

76

101,54

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

m) Sosial Pembangunan urusan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk kedalam kategori

Panyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

menjadi berkesejahteraan sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Secara

konstitusional,

pembangunan

urusan

sosial

merupakan jawaban terhadap amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar. MDG's merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap penurunan angka kemiskinan di mana Indonesia ikut menandatanganinya. Dengan Konstitusi negara yang didukung oleh

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2009

memperkuat

Indonesia untuk mewujudkan komitmen MDG's tersebut yang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan MDGs. Dengan demikian diharapkan arah pembangunan urusan sosial memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan undangundang lainnya, serta MDG's yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal tersebut.


II.108


Pembangunan urusan sosial di Kabupaten Pekalongan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber

Kesejahteraan

Sosial

(PSKS),

dunia

usaha

dan

masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan. Selain itu pembangunan urusan sosial juga diarahkan untuk mensikapi bencana yang kemungkinan terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan prefentif dan penanganan selama bencana serta pasca bencana yang terjadi. (1) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Sosial pada Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (a) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :  Penanganan

Masalah-Masalah

Strategis

Yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa;  Fasilitasi Bagi Penyandang Cacat dan Lansia;  Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS ke Panti dan Provinsi. (b) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial, dengan kegiatan :  Peningkatan Kinerja TKSK Kabupaten Pekalongan.  Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna. (c) Program

Pelestarian

Nilai-Nilai

Kepahlawanan

dan

Kesetiakawanan Sosial, dengan kegiatan :  Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan “Bhakti Wiratama”.


II.109


 Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo. (d) Program

Perlindungan

dan

Jaminan

Sosial,

dengan

kegiatan :  Fasilitasi Pelaksanaan PKH  Peningkatan Kapasitas Perlindungan Sosial Korban Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (a) Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Rawan

Bencana, dengan kegiatan Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga. (b) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam, dengan kegiatan :  Pengadaan Logistik Bencana;  Peningkatan

Kemampuan

dan

Keterampilan

Penanggulangan Bencana;  Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Masyarakat Rentan Bencana;  Pusat

Pengendalian

Operasional

Penanggulangan

Bencana di Kabupaten Pekalongan;  Sosialisasi dan Sadar Bencana Bagi Masyarakat;  Gladi Manajemen Bencana; dan  Pembangunan Early Warning System (EWS) di Daerah Rawan Longsor. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian kinerja Urusan Sosial yang telah dicapai di tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.104 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1.

2.

3.

Panti Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan pusat rehabilitasi yang menyediakan sarana, dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. PMKS yang Memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Porsentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2014

2013

2014



11

11

11

11

13

84,62

97,33

97,33

100

100

97,33

102,74

4,18

4,58

2,96

0,33

5

6,60


Status

II.110


No.

Indikator Kinerja

2013

4.

5.

6.

7.

Porsentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana, dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Porsentase (%) penyandang cacat fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Porsentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Porsentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013

2014



6

6

6

7,21

6

120,17

0,51

0,51

0,55

1,12

0,51

219,61

100

100

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100,00

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

n) Ketenagakerjaan Upaya perluasan lapangan kerja perlu dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja pada periode tertentu, dimana pengukurannya didasarkan pada perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, menunjukkan perkembangan yang meningkat. Dalam mengatasi masalah meningkatnya jumlah angkatan kerja

telah

dilakukan

beberapa

upaya

khususnya

dalam

menstimulasi munculnya lapangan pekerjaan baru maupun penyiapan bagi pencari kerja agar siap pakai, diantaranya menempatkan tenaga kerja melalui program Antar Kerja Lokal, program Antar Kerja Antar Daerah dan program Antar Kerja Antar Negara. Disamping itu dilakukan pula upaya-upaya pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, perluasan dan pengembangan

kesempatan

industrial

perlindungan

dan

kerja, tenaga

pembinaan kerja

hubungan

serta

program

transmigrasi. Pembangunan

bidang

ketenagakerjaan

di

Kabupaten

Pekalongan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan

para


pencari

kerja

sehingga

nantinya

mampu

II.111


bersaing di dunia pasar kerja dan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang siap pakai, dengan mengadakan pendidikan pelatihan, ketrampilan bagi para pencari kerja yang belum bekerja dan juga memberikan pelayanan informasi penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri. Selain itu juga pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat

pekerja.

Oleh

karena

itu

diperlukan

pengawasan

ketenagakerjaan yang mencakup pengawasan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengawasan perlindungan atas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja sehingga mencegah adanya kasus-kasus perselisihan antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha. (1) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan tahun 2014 dilaksanakan

oleh

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi, melalui program dan kegiatan sebagai berikut : (a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :  Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja.  Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat.  Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi.  Fasilitasi dan Pengawalan TKI Ke Luar Negeri (b) Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan, dengan kegiatan Fasilitasi LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kabupaten, dan Porseni LKS Tripartit. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan yang telah dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.105 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Target RPJMD No.


1. 2. 3. 4.

Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun (%). Tingkat partisipasi angkatan kerja (%). Pencari kerja yang ditempatkan (%). Tingkat pengangguran terbuka (%).

2014


2014



0,01

0,01

2,34

3,91

0,01

39.100,00

68,83

69,32

74,25

69,52

69,83

99,56

6,13

7,13

39,8

22,33

8,50

262,71

3,98

3,96

4,75

6,03

3,94

153,05


Status

II.112


No.

Indikator Kinerja

2013 5.

6.

7.

8.

9. 10. 11.

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja (%). Porsentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%). Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%). Porsentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%). Jumlah tenaga kerja yang memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (%). Rasio UMK terhadap KHL (%). Jumlah bursa tenaga kerja (unit).

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013

2014



24,32

26,42

20,51

-

30,61

-

7

8

28,75

35,81

10

358,10

80

81

-

68,15

82

83,11

100

100

100

100

100

100,00

39,26

39,41

40

38,48

39,69

96,95

94,90

96,3

99,41

100,80

97,40

103,49

24

25

20

32

26

123,08

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

o) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan untuk semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peningkatan

koperasi

didukung

melalui

pemberian

kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan dukungan

kemudahan

untuk

memperoleh

permodalan.

Kerjasama antar koperasi, dan antara koperasi dengan usaha swasta lainnya sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan menguntungkan. Pengembangan koperasi dan UMKM diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, serta peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah (usaha mikro).


II.113


Penyelenggaraan Koperasi

dan

Usaha

Urusan Kecil

Pemerintah Menengah

Daerah

Bidang

bertujuan

untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM, serta meningkatkan kemandirian UMKM. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM yang kompeten dan berdaya saing; meningkatkan akuntabilitas dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan meningkatkan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM. (1) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

tahun

2014

dilaksanakan

oleh

Bagian

Perekonomian Setda; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Dinas Perindagkop - UMKM (a) Program

Penataan

Kelembagaan

Koperasi,

dengan

kegiatan :

 Revitalisasi Manajemen Koperasi/KUD;  Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi. (b) Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang Kondusif, dengan kegiatan :  Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;  Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan;  Pelatihan Pemadaman Kebakaran bagi Petugas Pasar. (c) Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

 Penyelenggaraan Pasar Rakyat;  Lomba Rancang Busana;  Mendukung Pelaksanaan Pentas Seni di TMII. Bagian Perekonomian Setda Program

Pengembangan

Kompetitif

UKM

Kewirausahaan

dengan

kegiatan

dan

Keunggulan

Fasilitasi

Kegiatan

Dekranasda Kabupaten Pekalongan (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang telah dicapai di tahun 2014 sebagai berikut :


II.114


Tabel 2.106 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

2013 1. 2.

3.


Target RPJMD

Persentase koperasi aktif Persentase koperasi sehat

2014

71

2013

73


2014

43,77

49


75

65,33 -

- kategori sehat

45

50

23

25

60

41,67

- kategori cukup sehat

85

84

84

73

83

87,95

Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM

25

30

-

25,00

40

62,50

Keterangan :

Status

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

p) Penanaman Modal Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

di

bidang

penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban, maka pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan berperan aktif pada keamanan. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Melalui kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan

didukung

kondisi

keamanan

yang

kondusif,

infrastruktur, dan promosi investasi maka akan berdampak pada meningkatnya

investor

yang

menanamkan

modalnya

di

Kabupaten Pekalongan dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja. Penyelenggaraan

urusan

pemerintah

daerah

bidang

penanaman modal memiliki potensi daerah yang beragam yang dapat menjadi peluang bagi penanaman modal terutama industri batik, tenun, tekstil dan garment. Penyelenggaraan urusan penanaman

modal

meningkatkan

lapangan

pekerjaan

dan

kesejahteraan rakyat di era otonomi daerah melalui peningkatan promosi penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun modal asing.


II.115


(1) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

Urusan

Penanaman

Modal

tahun

2014 dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan :  Koordinasi

Perencanaan

dan

Pengembangan

Penanaman Modal;  Peningkatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;  Peningkatan

kualitas

SDM

Guna

Peningkatan

Pelayanan;  Penyelenggaraan Pameran Investasi; dan  Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi. (b) Program

Peningkatan

Iklim

Investasi

dan

Realisasi

Investasi, dengan kegiatan :  Monitoring / Pemantauan Perizinan;  Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan;  Penyediaan SaranaPendukung Pelayanan Perizinan. (c) Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat, dengan kegiatan :  Survey IKM Tahun 2013;  Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Bagian Perekonomian Setda Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi, dengan kegiatan :  Penyelenggaraan Festival Kajen (kajen Expo 2014);  Fasilitasi,

Koordinasi,

Monitoring

dan

Evaluasi

Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi;  Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Perusda; dan  Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal tercermin dari

terealisasi

menunjukkan

indikator

kinerja

keberhasilan

berupa

outcome

pembangunan

yang

melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya


II.116


dalam tahun 2014. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal yang dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.107 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Target RPJMD No.


1. 2. 3. 4.

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta Rp) Daya serap tenaga kerja (orang) Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)

Keterangan :

2014


2014



Status

670

685

610

655

715

91,61

1.037.316

1.037.316

1.674.786, 37

2.042.840, 36

1.038.316

196,75

3.738

3.938

2.845

3.215

4.338

74,11

0,145

0,193

-

-

0,29

-

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

q) Kebudayaan Budaya

dalam sebuah bangsa selalu identik dengan

keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa

tidak

terbatas

pada

keragaman

keseniannya

saja.

Kebudayaan bangsa Indonesia yang sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Dengan demikian kebudayaan khas Indonesia disertai dengan karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kebudayaan juga merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi kebijakankebijakan strategis yang akan diambil. Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan

kemajuan

diberbagai

bidang

kehidupan

masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, disamping banyak kemajuan yang telah dicapai ternyata masih banyak

masalah

dan

tantangan

yang

belum

sepenuhnya

terselesaikan, termasuk kondisi karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran. Bidang

Pengembangan

Budaya

diarahkan

pada

pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah melalui upaya pengembangan

budaya

yang

berlandaskan

nilai-nilai

luhur

Pancasila. Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur


II.117


budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan

masyarakat

pada

budaya

leluhur,

keragaman

budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat serta

ketahanan budaya. Hasil dari pembinaan kebudayaan ini

dapat dilihat dari berkembangnya seni budaya di masyarakat. Kabupaten Pekalongan mempunyai potensi cukup besar dibidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda

cagar

budaya

yang

bernilai

sejarah

yang

tinggi.

Kebudayaan merupakan satu kesatuan didalam pengembangan kesenian di Kabupaten Pekalongan, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat/merti deso serta kreativitas seniman dan seniwati. (1) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

Urusan

Kebudayaan

tahun

2014

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : (a) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan  Penyelenggaraan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB);  Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan);  Pengiriman Lomba-lomba Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Jelajah Sejarah; dan  Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan. (b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan  Pengembangan

kesenian

dan

Kebudayaan

Daerah

(penyelenggaraan Pergelaran Seni Budaya dalam Hari jadi dan tahun Baru);  Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba kreativitas Seni Budaya Non pelajar/Umum;  Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK);  Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) dan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI).


II.118


(2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian

kinerja

Urusan

Kebudayaan

yang

telah

dicapai di tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.108 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1. 2. 3. 4. 5.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) Jumlah grup kesenian (unit) Jumlah gedung kesenian (unit)

2014

2014


2

3

16

16

5

320,00

6

7

1

1

7

14,29

40

60

50

54,02

100

54,02

162

168

155

155

180

86,11

1

1

1

1

1

100,00

3

3

12

15

3

500,00

25

-

-

37,5

-

45

88,89

6.

Misi kesenian (kali)

7.

Cakupan SDM Kesenian (%)

18,75

8.

Cakupan organisasi (%)

25,5

Keterangan :

2013


34,5

Telah Tercapai

34,5

40

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

r) Kepemudaan dan Olah Raga Grand strategi pembangunan nasional kepemudaan adalah melaksanakan

pengarusutamaan

pemuda

sehingga

pemuda

menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tidak terpisahkan dalam setiap program dan hasil pembangunan; menjangkau keseluruhan pemuda, baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah; menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan; serta menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, oganisasi kepemudaan dan masyakakat. Pengarusutamaan pemuda, diartikan sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan, serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai kehidupan dan pembangunan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan olahraga merupakan salah satu upaya dalam


II.119


mengangkat martabat dan semangat daerah terutama melalui prestasi kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pekalongan. Kepemudaan saat ini masih memperlihatkan perlunya peningkatan

semangat

kepeloporan

pemuda

dalam

proses

pembangunan daerah baik dalam pengembangan jati diri maupun berorganisasi yang telah terjalin kondusif dan sinergi. Pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun Kabupaten Pekalongan, pemuda dapat menjadi aset untuk percepatan pembangunan dan juga dapat menjadikan kendala, penghambat dan beban pembangunan. Peranan

pemuda

pembangunan, pemuda,

sebagai

aset

untuk

percepatan

sangat tergantung pada kualitas sumber daya

generasi

muda

yang

memiliki

kualitas,

dedikasi,

kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi pembangunan di Kabupaten Pekalongan, sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreatifitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan. Kabupaten mengalami

Pekalongan

peningkatan

kelengkapan

sarana

penghargaan.

Prestasi

dalam

dalam

prasarana, tidak

bidang

olahraga

pembinaan,

pembangunan

kemajuan datang

mulai

prestasi

tiba-tiba,

dan

namun

membutuhkan proses dan perjuangan dan waktu yang lama untuk mencapainya. Keberhasilan olahraga suatu daerah tidak hanya dinilai dari keberhasilan dalam suatu event, sebab ukuran perolehan

medali

sebenarnya

bukan

mencerminkan

proses

pembinaan dan pembangunan olahraga suatu daerah, karena sering kali ada kasus pembelian pemain dari daerah lain. Aktivitas olahraga tidak hanya berakhir pada pencapaian prestasi yang tinggi yang diukur dengan medali, namun olahraga merupakan wahana

untuk

peningkatan

kualitas

hidup

manusia

yang

menyangkut fisik, mental, emosional dan sosial . olahraga merupakan

alat

pembangunan

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan rakyat. Kegiatan olahraga Kabupaten Pekalongan dibidang olahraga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kemajuan antara lain dalam pembinaan pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana, kemajuan Prestasi dan penghargaan .


II.120


(1) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Pemuda dan Olah Raga

yang

dilaksanakan

oleh

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan, Bagian Umum Setda, Kecamatan serta Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (a) Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga, dengan

kegiatan

Pembentukan

dan

Pembinaan

Paskibraka. (b) Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan kegiatan Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

(a) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :  Pemilihan Pemuda Pelopor;  Pengriman Seleksi KPN, PPAN kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;  Latihan Kepemimpinan Manajemen Pemuda; dan  Seleksi dan Pengiriman JPI – BPAP.

(b) Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga, dengan kegiatan :  Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

Prasarana

Olahraga;  Pembuatan Sirkuit BMX Lanjutan.

(c)

Program

Pembinaan

dan

Pemasyarakatan

Olahraga,

Penyelenggaraan/Kegiatan

Olahraga

dengan kegiatan :  Pemberdayaan Masyarakat;  Kegiatan Olahraga Masal dan Pembudayaan Olahraga;  Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga;  Pengiriman

Event

Olahraga

Lokal,

Regional

dan

Nasional;  Penyelenggaraan Kompetisi Tingkat Kabupaten;  Coaching Clinic.


II.121


Bagian Umum Setda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.109 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah organisasi pemuda (unit) Jumlah organisasi olahraga (klub) Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan) Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga (%)

Keterangan :

2014

2013

2014



33

37

31

32

45

71,11

235

240

233

235

240

97,92

10

12

8

8

16

50,00

1

1

1

1

1

100,00

1,5

1,8

0,594

0,595

2,0

29,75

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

s) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang

penyelenggaraan

kehidupan

kenegaraan.

Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar

mampu

mempertahankan

keutuhan

Indonesia dan makin mempererat

wilayah

Republik

persatuan dan kesatuan

Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan pembaharuan politik dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, yang dikenal dengan reformasi membawa implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan politik dan orientasi

penyelenggaraan

pemerintahan

serta

terwujudnya

demokratisasi yang diharapkan sesuai UUD 1945 dan Pancasila.


II.122


Demokratisasi yang berjalan telah membuka perspektif baru menyangkut interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Dalam

rangka

mendukung

terselenggaranya

pembangunan

daerah secara dinamis diperlukan keamanan dan ketertiban umum melalui langkah-langkah antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, bencana dan kejadian-kejadian menonjol yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan stabilitas keamanan wilayah dalam suasana iklim politik yang nyaman dan kondusif. Adanya berbagai kecenderungan perubahan paradigma pembangunan

dan

pemerintahan

termasuk

dinamika

kemasyarakatan, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah harus melakukan perubahan pola kerja dengan paradigma baru yang berorientasi pada pemberian pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat. Tujuan Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. Urusan wajib penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas

politik

daerah

untuk

menunjang

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, kerukunan

hidup

beragama

dan

gangguan

keamanan

dan

ketertiban masyarakat yang menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana tidak ada pihak-pihak yang merasa kalah atau dirugikan. (1) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun 2014 dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Sekretariat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :


II.123


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (a) Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan, dengan kegiatan :  Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Hari Raya, Natal dan Tahun Baru;  Antisipasi Pengamanan Wilayah;  Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);  Fasilitasi

Tim

Keamanan

Terpadu

Dalam

Penanganan

Negeri

Gangguan

Tingkat

Kabupaten

Pekalongan. (b) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa. (c) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :  Pengawasan Orang Asing;  Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila. (d) Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk

Menjaga

Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan :  Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;  Fasilitasi

Pemberdayaan

Forum

Kerukunan

Umat

Beragama (FKUB);  Fasilitasi

Forum

Kewaspadaan

Dini

Masyarakat

(FKDM). (e) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan Koordinasi dengan Pengurus Parpol Terwakili. (f)

Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil, dengan kegiatan

Fasilitasi

Pelaksanaan

Penerbitan

Surat

Keterangan Terdaftar Bagi Ormas/LSM di Lingkungan Pemerintah Kab. Pekalongan. Sekretariat Daerah Program

Peningkatan

Lingkungan,

dengan

Keamanan kegiatan

dan

Pemilihan

Kenyamanan Legislatif

dan

Presiden serta Wakil Presiden Tahun 2014. Satuan Polisi Pamong Praja (a) Program

Pemeliharaan

Kamtibmas

dan

Pencegahan

Tindak Kriminal, dengan kegiatan :


II.124


 Pengamanan

dan

Pengawalan

Pejabat

Pusat

dan

Daerah;  Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah;  Patroli Wilayah; (b) Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dengan kegiatan :  Operasi Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya  Penertiban Periklanan  Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT). (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator

kinerja

berupa

outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan programprogram dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.110 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1.

2.

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan) Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)

Keterangan :

2014

2013

2014



5

6

4

3

7

42,86

4

4

4

2

4

50,00

Telah Tercapai

Akan Tercapai

t) Otonomi

Daerah,

Keuangan

Daerah,

Perlu Upaya Keras

Pemerintahan Perangkat

Status

Umum,

Daerah,

Administrasi

Kepegawaian

dan

Persandian Pemerintahan yang sentralistik di masa lalu terbukti menghasilkan kesenjangan pembangunan yang sangat mencolok antara pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah terbuka peluang

untuk

mempersempit

kesenjangan

pembangunan

tersebut dengan menarik pusat-pusat perekonomian ke daerah dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat. Gairah perekonomian yang meningkat dan pelayanan yang semakin baik


II.125


di daerah akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berusaha. Otonomi daerah diagendakan bukan hanya dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa di dalam keberagaman dan hanya sekedar penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah, tetapi juga mencakup agenda penyertaan masyarakat di dalam proses pemerintahan itu sendiri. Komitmen dari reformasi birokrasi telah menjadi kewajiban pemerintah

pusat

maupun

pemerintah

daerah

untuk

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan birokrasi

yang

sebagai

bersih

tuntutan

(clean

governance).

dinamika

Reformasi

masyarakat

dengan

menitikberatkan pada area perubahan yang antara lain adalah :  Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);  Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;  Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindah, dan kondusif;  SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;  Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;  Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;  Pelayanan

prima

yang

sesuai

kebutuhan

dan

harapan

masyarakat;  Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Selain birokrasi yang baik, maka perlu didukung oleh masyarakat yang sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang

dinamis

dan

sangat

tergantung

kepada

bagaimana

penegakan hukum itu dilakukan membutuhkan suatu proses yang cukup panjang agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Komitmen publik untuk melakukan berbagai upaya pengawasan

dan

peningkatan

kualitas

pelaksanaan

hukum

membutuhkan upaya-upaya peningkatan di berbagai faktor yang mendukung. Untuk

mewujudkan

pelaksanaan

pemerintahan

yang

bersih, pengawasan menjadi agenda penting seperti sinergi pengawasan

internal,

efektivitas

pengawasan

eksternal,

pengawasan masyarakat/sosial, pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat.


II.126


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan

DPRD

terhadap

Pemerintah

Daerah

bersifat

pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (kontrol sosial) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pekalongan berjalan

sesuai

dengan

rencana

Perundang-undangan.

Pengawasan

pengawasan

pemerintah

intern

dan

ketentuan

dilakukan sesuai

Peraturan

oleh

aparat

dengan

bidang

kewenangannya masing-masing, yang dalam hal ini oleh Aparat Pengawas

Intern

Pemerintah

yaitu

Inspektorat

Kabupaten

Pekalongan. Pelaksanaan

Bidang

Pemerintahan

umum

Pemerintah

Kabupaten Pekalongan didukung oleh 19 kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah daerah. (1) Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kepegawaian

Otonomi

Daerah,

Keuangan dan

Pemerintahan

Daerah,

Persandian

Perangkat

dilaksanakan

Umum, Daerah,

oleh

:

(1)

Sekretariat DPRD, (2) Inspektorat, (3) Badan Kepegawaian Daerah, (4) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (5) Sekretariat Daerah yang meliputi Bagian Umum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian dan Bagian Asset, serta (6) 19 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan

penyelenggaraan

Pemerintahan


Umum,

Urusan

Administrasi

Otonomi

Daerah,

Keuangan

Daerah,

II.127


Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sekretariat Daerah (a) Program Pengembangan Data/Informasi, melalui Kegiatan Identifikasi,

Inventarisasi

dan

Pendataan

Nama

Kedinasan

Kepala

Rupabumi. (b) Program

Peningkatan

Pelayanan

Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan :  Fasilitasi koordinasi antar daerah Kabupaten seluruh Indonesia.  Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya  Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati (c) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian,

dengan

kegiatan

Penyusunan

Laporan

Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). (d) Program Daerah,

Peningkatan dengan

Kerjasama

kegiatan

Antar

Pemerintah

Fasilitasi

Pelaksanaan

Kerjassama Daerah. (e) Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan Pemeliharaan

dan

Pembuatan

Batas

Kecamatan

di

Wilayah Kabupaten Pekalongan. (f)

Program Penerapan Keperintahan Yang Baik, dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Kecamatan.

(g) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pemerintah Desa. (h) Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan Fasilitasi Permasalahan Pemerintah Desa. (i)

Program

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa, dengan kegiatan :  Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan.  Bimbingan

Teknis

Kepala

Desa

se-Kabupaten

Pekalongan.  Pendampingan dan pendataan Aparatur Pemerintah Desa Penerima TPAPD. (j)

Program

Pengintensifikasian

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat, dengan kegiatan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi.


II.128


(k) Program

Penataan

Peraturan

Perundang-Undangan,

dengan kegiatan :  Publikasi Peraturan Perundang-undangan.  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI Hukum).  Penyediaan

Bahan

Bacaan

Peraturan

Perundang-

Penyusunan

Rancangan

undangan.  Fasilitasi

dan

Koordinasi

Peraturan Perundang-undangan.  Rapat Kerja Program Legislasi Daerah.  Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Desa.  Koordinasi, Kajian Kerja Sama dan Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.  Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah.  Koordinasi

Kajian

Kerjasama

dan

Permasalahan

Peraturan Perundang-undangan.  Penyuluhan Hukum.  Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.  Pengiriman

Peserta

LCC

Keluarga

Sadar

Hukum

Tingkat Bakorwil dan Provinsi.  Penyusunan Raperda Bantuan Hukum. (l)

Program Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia, dengan

kegiatan

Rencana

Aksi

Nasional

Hak

Asasi

Manusia. (m) Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan :  Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler acara Resmi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah  Kegiatan Pers Tour. (n) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :  Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan.  Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan dan Dekon.  Bintek Penggunaan SIM Pelaporan BL APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan.


II.129


 Sosialisasi

dan

Diseminasi

Peraturan

Perundang-

undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait.  Penyusunan

Petunjuk

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan.  Visualisasi Kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan.  Penyusunan

Standarisasi

Dokumen

Pengadaan

Barang/Jasa dan Kontrak. 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).  Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. (o) Program termasuk

Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS HIV/AIDS,

dengan

kegiatan

Penyuluhan

Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS (p) Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo, dengan kegiatan Buka puasa bersama Bupati Pekalongan dengan Anak yatim/panti dan pemuda/masyarakat. (q) Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan :  Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ/STQ/MHQ Kab. Pekalongan  Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan Masyarakat (r) Program Pelayanan Masyarakat, dengan kegiatan :  Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji  Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (Non BPIH)  Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Kab.Pekalongan di Jakarta  Fasilitasi Tim Pembinaan UKS Kab. Pekalongan  Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (s) Program

Penyediaan

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian, dengan kegiatan Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Daerah. (t) Program Perencanaan Pembangunan

Daerah,

dengan

kegiatan :

 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP PEMKAB) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)


II.130


 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah. (u) Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan

 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik  Analisis Beban Kerja  Sosialisasi IKM dan Standar Pelayanan  Analisis Jabatan.  Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas. (v) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :  Pendidikan dan Pelatihan Formal.  Road Map Reformasi Birokrasi  Evaluasi Kinerja SKPD.  Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM). (w) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :

 Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

 Penyusunan Honorarium, Harga

Standarisasi Biaya

Barang

Biaya

Pemeliharaan

Kebutuhan

Kegiatan

dan

dan Standarisasi

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan.

 Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah.  Lelang Barang Daerah.  Penunjang Penghapusan Aset Daerah.  Penunjang Pengamanan Aset Daerah  Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah.  Pengadaan Sistem Aplikasi Persediaan.  Verifikasi / Validasi Persediaan Daerah.  Penyediaan Papan Nama Identitas.  Penilaian Barang Milik Daerah. Inspektorat (a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

Kepala

Daerah,

dengan kegiatan sebagai berikut :  Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;  Penanganan

Kasus

Pengaduan

di

Lingkungan

Pemerintah Daerah;


II.131


 Pengendalian

Manajemen

Pelaksanaan

Kebijakan

Kepala Daerah;  Inventarisasi Temuan Pengawasan;  Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;  Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;  Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD;  Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD);  Penelitian dan Penilaian LP2P;  Penyelenggaraan

SPIP

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Pekalongan;  Pemantauan

Pelaksanaan

Aksi

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi (PPK). (b) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :  Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan  Pengiriman Peserta Diklat/ Ujian/ Sosialisasi/ Bintek/ Pelatihan/ Kursus/ Seminar ke Luar Daerah Badan Kepegawaian Daerah

(a) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan :  Pemeliharaan Operasional SIMPEG;  Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dan Konversi NIP;  Pemeliharaan

Operasional

SAPK

dan

Pengadaan

Website;

(b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :  Ujian

dinas

dan

Ujian

Penyesuaian

Ijazah

dan

Penerbitan Ijin Belajar;  Diklat Fungsional Bintek,seminar bagi PNS;  Diklat Kepemimpinan;  Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;  Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya;  Diklat Kompetensi Sekdes;  Pelatihan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;  Diklat Prajabatan.


II.132


(c) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :  Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN;  Operasional Kegiatan Baperjakat;  Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun;  Promosi dan Mutasi Pegawai;  Penyusunan Formasi Pegawai;  Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg;  Penanganan

Pengolahan

LHKPN

dan

Penanganan

Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;  Sosialisasi / Workshop Penanganan Permasalahan Kepegawaian;  Pengadaan CPNSD Tahun 2014. Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan :  Hearing/

Dialog

Dan

Koordinasi

Dengan

Pejabat

Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama;  Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;  Rapat-rapat Paripurna;  Kegiatan Reses;  Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah;  Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah;  Penerbitan Himpunan SK dan Risalah DPRD;  Penerbitan Buletin DPRD;  Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD;  Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD;  Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD;  Pengiriman

Peserta

Bimbingan

Tekhnis

Implementasi

Peraturan Perundang-undangan;  Pembuatan Buku Memory DPRD Periode 2009-2014;  Pelantikan Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Periode 2014-2019.


II.133


Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (a) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;  Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;  Pendampingan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah;  Penyusunan Akuntansi

Pelaporan

Pertanggungjawaban

Pembantu Pengguna

Unit

Anggaran / Barang

Wilayah (UAPPA/B-W);  Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

dan

Prognosis. (b) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;  Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran APBD;  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;  Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran Perubahan APBD;  Penyusunan

Rancangan

Perda

Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;  Penyusunan

Rancangan

Tentang

Peraturan

Penjabaran

KDH

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;  Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah;  Administrasi Pengendalian Anggaran;  Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;  Bagi Hasil PBB Kepada Desa;  Penerapan

Sistem

Kas

Daerah

On

Line

dan

Penatausahaan Dana Transfer;  Administrasi Penatausahaan SKPKD;  Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan Propinsi;  Penyediaan Sarana Pendukung Admnistrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB;  Penyediaan

Sarana

Pendukung

Administrasi

Perbendaharaan;


II.134


 Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji;  Pembuatan Peta Block PBB;  Updating Data Base dan Cetak Masal PBB;  Updating Sistem Pelaporan SIAPADA;  Pengadaan Sarana Alat Ukur untuk Peta PBB;  Optimalisasi Pajak Daerah;  Pengembangan dan Pengelolaan Akses Data Elektronik Audit;  Updating SIM Gaji;  Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. (c) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kegiatan

Pelaksanaan

Penanganan

Kebijakan

Tuntutan

KDH,

dengan

Perbendaharaan

dan

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Kecamatan di Kabupaten Pekalongan (a) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. (b) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa, dengan kegiatan :  Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;  Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. (c) Program Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan, dengan kegiatan Fasilitas Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan. (d) Program

Pengintensifikasian

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat, dengan kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penananan Pengaduan Masyarakat. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui

pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :


II.135


Tabel 2.111 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


2014

2013

2014



Status

1.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk

81

81

-

-

81

-

2.

Penegakan PERDA

371

369

-

-

368

-

3.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).

92

93

-

-

95

-

Keterangan :

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

u) Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan sesuai Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bab I pasal 1 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya,

aman,

beragam,

bergizi,

merata,

dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Perwujudan ketahanan pangan yang mantap perlu didukung oleh semua sector yang terkait untuk menciptakan kondisi ketersediaan pangan yang cukup, keterjangkauan

pangan

oleh

masyarakat

dan

pemanfaatan

/konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Pembangunan

ketahanan

pangan

difokuskan

pada

peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan

percepatan

penganekaragaman

pangan

sesuai

dengan

karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditaskomoditas unggulan. Pembangunan melalui

berbagai

ketahanan upaya

pangan

dalam

juga

rangka

dilaksanakan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi. Implementasi program pembangunan

ketahanan

pangan

dilaksanakan

dengan

memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan,


II.136


serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial

ekonomi

masyarakat

yang

dan

kondusif,

menuju

kesejahteraan

petani

ketahanan yang

pangan

mantap

dan

berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu arah dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di daerah dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada arah dan kebijakan pemerintah pusat serta sinergitas program dan kegiatan

lintas

sektoral.

Untuk

mendukung

upaya-upaya

koordinasi tersebut, di Kabupaten pekalongan telah dibentuk dewan ketahanan pangan. (1) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda serta Badan

Ketahanan

Pangan

Dan

Penyuluhan

Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan (a) Program Peningkatan

Ketahanan Pangan,

dengan

kegiatan :  Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;  Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;  Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan (DAK);  Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan;  Pembinaan Gapoktan untuk Penguatan Ketahanan Pangan;  Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan; dan  Pemanfaatan

Pekarangan

Sebagai

Sumber

Bahan

Pangan. (b) Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan :  Peningkatan

Optimalisasi

Pemanfaatan

Pekarangan

dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); dan  Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.


II.137


Bagian Perekonomian Setda Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :  Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kab. Pekalongan  Pendampingan Program Raskin (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Ketahanan Pangan tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa

outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.112 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan energi dan protein per Kapita

2014

2013

2014



ada

ada

ada

ada

ada

ada

84,00

87,00

116,53

138,53

90

153,92

a. energi (%)

-

b. protein (%)

-!

Penguatan cadangan pangan (%) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%) Skor pola pangan harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) Penanganan daerah rawan pangan (%) Konsumsi energi dan protein per kapita

Keterangan :

45

50

47,36

93,39

65

143,68

80

85

98,29

98,7

90

109,67

88,5

89,5

100

100

90

111,11

87,8

88,9

88,6

89,4

90

99,33

60

70

100

100

80

125,00

45

55

55

56,25

60

93,75

50

55

60,5

60,7

65

93,38

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

v) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. Ditinjau dari segi kewilayahan, desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai

unit


sosial

dan

budaya

yang

menjadi

wadah

II.138


berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilainilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Keberhasilan pembangunan desa akan menjadi faktor kuat untuk mencegah meningkatnya urbanisasi yang pada gilirannya akan menimbulkan potensi munculnya berbagai masalah sosial. Namun pembangunan dan dinamika perkembangan desa dalam kenyataannya

masih

tersendat

dan

banyak

kendala

yang

dihadapinya, meskipun sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat desa. Faktor lembaga, sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang ada tampaknya belum kondusif, sehingga diperlukan upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan desa. Pemberdayaan

masyarakat

berkenaan

dengan

upaya

meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial

budaya,

politik

dan

pelaksanaannya

menggunakan

berpusat

manusia

pada

lingkungan, strategi

(people

yang

dalam

“pembangunan

centre

development)”.

yang Pola

implementasinya menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan. Dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat senantiasa melekat

kebijakan

Menurunkan

jumlah

pemberdayaan penduduk

masyarakat

miskin

bukanlah

miskin. pekerjaan

mudah karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, menghadapi

rendahnya situasi

tingkat sosial

pendidikan,

ekonomi,

kerentanan

ketidakberdayaan

menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta memiliki program program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal

sosial

masyarakat

serta

peningkatan

keswadayaan

masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh


II.139


dan

memanfaatkan

hak

masyarakat

untuk

meningkatkan

kehidupan ekonomi, sosial dan politik. (1) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan

Pemberdayaan

Desa

yang

Masyarakat,

dilaksanakan Perempuan

oleh

dan

Badan

Keluarga

Berencana Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : (a) Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan, dengan kegiatan :  Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan;  Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan;  Pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Air;  Pendampingan

MP3KI

(Masterplan

Percepatan

dan

Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia). (b) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa, dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (c) Program

Pemberdayaan

dan

Kesejahteraan

Keluarga,

dengan kegiatan :  Fasilitasi

Peningkatan

Kapasitas

Dalam

Rangka

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.  Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian Masyarakat

indikator

dan

terealisasinya

Desa

indikator

menunjukkan

kinerja

Urusan

tahun

2014

tercermin

dari

berupa

outcome

yang

kinerja

keberhasilan

Pemberdayaan

pembangunan

melalui

pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.113 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1.

Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)

2.

PKK aktif (%)

2014

343

362

85

90


2013

2014



350

350

400

87,50

89

100

100

100,00

Status

II.140


No.

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2013

2014

2013


2014


3.

Jumlah LSM aktif (%)

17

18

26

26

20

130,00

4.

Posyandu aktif (%)

85

90

90,88

100,00

100

100,00

88

92

95,03

95,03

100

95,03

425

472

430

430

519

82,85

172

209

2.339

2.441

283

862,54

5.

6.

7.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (orang) Jumlah lembaga ekonomi di desa/ kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok)

Keterangan :

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

w) Statistik Data yang dikumpulkan secara sistematik dan diolah sesuai dengan kaidah umum statistika akan memiliki nilai informasi

yang

memadai,

sehingga

kebijakan

yang

diambil

pemerintah akan lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung data yang lengkap dan akurat. Di sinilah peran statistik menjadi sangat vital. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat dan serampangan, serta diolah tanpa mengindahkan kaidah-kaidah statistika, maka kebijakan yang dirumuskan tidak efektif, bahkan bisa kontraproduktif. Urusan

Statistik

di

Kabupaten

Pekalongan

berkaitan

dengan pengelolaan data analisis penanggulangan kemiskinan. Analisis

penanggulangan

kemiskinan

bertujuan

untuk

meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai

sumber

daya

pembangunan)

melalui

upaya

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat

dalam

memperoleh

dan

memanfaatkan

hak

masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.


II.141


Analisis penanggulangan kemiskinan diharapkan memiliki kontribusi signifkan bagi upaya menurunkan jumlah masyarakat miskin.

Menurunkan

pekerjaan

mudah

jumlah

karena

penduduk

masalah

miskin

kemiskinan

bukanlah senantiasa

berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi, ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta memiliki program program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. (1) Program dan Kegiatan Program

dan

dilaksanakan oleh

kegiatan Badan

urusan

statistik

Pemberdayaan

yang

Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2014 adalah : Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga Berencana Program

Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan

Pengumpulan, Up Dating dan Analisis Data Kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan :  Penyusunan Profil Daerah;  Penyusunan Sistem Informasi Data Base Permukiman Kumuh. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Statistik tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui

pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :


II.142


Tabel 2.114 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

2013 1. 2.

Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten”

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013

2014



Status

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

x) Kearsipan Pada dasarnya arsip merupakan naskah yang dibuat sebagai bukti autentik atas kinerja suatu organisasi, berbagai jenis

kegiatan

yang

direncanakan,

dilaksanakan

dan

hasil

evaluasi atas kinerja sebuah organisasi terekam dalam sebuah arsip, sehingga dapat dikatakan bahwa arsip merupakan memori organisasi, tanpa arsip kita akan mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan dimasa mendatang. Dari semua asset negara yang ada, arsip termasuk asset yang paling berharga, mengingat arsip merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan

dan

pelestarian

terhadap

arsipnya.

Arsip

merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk

dan

media

sesuai

dengan

perkembangan

teknologi

informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pengelolaan arsip perlu dilakukan suatu manajemen arsip

dinamis

yaitu

bagaimana

mengelola

arsip

sejak

diciptakan/dibuat, dipergunakan dan dirawat sampai dengan disusutkan secara efektiv dan efisien. Pemerintah berbagai upaya

Kabupaten

Pekalongan

telah

melakukan

untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan

kearsipan dengan menggiatkan kegiatan kearsipan ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya arsip juga mempunyai peran yang sangat penting, terlebih pada era informasi dilihat dari karakteristik arsip yang khusus, yaitu informasi arsip yang


II.143


melekat pada fisik arsip asli adalah merupakan yang syah secara hukum. (1) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : (a) Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan, dengan Kegiatan Penyusunan Raperda Kearsipan. (b) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah, dengan kegiatan :  Pengadaan

Sarana

Prasarana

Pengolahan

dan

Penyimpanan Arsip;  Kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah  Kegiatan pembenahan arsip desa  Kegiatan penyempuranaan gedung arsip (c) Program

Pemeliharaan

Prasarana

Kearsipan,

Rutin/Berkala

Sarana

Rutin/Berkala dengan

kegiatan

Pengolahan

dan

Sarana

dan

Pemeliharaan Penyimpanan

Arsip. (d) Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Informasi,

dengan kegiatan :  Pembinaan bagi Pengelola Arsip SKPD;  Sosialisasi/Penyuluhan

Kearsipan

di

Lingkungan

Instansi Pemerintah/Swasta. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Kearsipan tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :


II.144


Tabel 2.115 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

2013

2.

Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan

3.

Jumlah penyelamatan arsip tekstual

1.

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013

2014



78

78,5

80

86,95

79

110,06

20

20

23

23

22

104,55

73.233

83.233

82.733

92.733

103.233

89,83

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

y) Komunikasi dan Informatika Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran

dan

pemanfaatan

pemerintah

yang

bermanfaat

untuk

secara dapat

informasi,

aktif

dilaksanakan

mengumpulkan

diakses

oleh

oleh

informasi

masyarakat

dan

menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen

masyarakat.

Pembentukan

program

pembentukan

masyarakat informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi e-government sampai tingkat daerah. Sedang dari sisi kebutuhan, pembentukan masyarakat informasi

dilaksanakan

melalui

program

pemberdayaan

masyarakat sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari informasi yang dikomunikasikan, termasuk penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing. Semakin

meningkatnya

kemampuan

masyarakat

luas

dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, maka harus diimbangi pula campur tangan oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Dalam rangka mencapai target Standar Pelayanan Minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/kota, maka di setiap pemda harus melaksanakan kegiatan Diseminasi Informasi Nasional. Pelayanan komunikasi dan informasi antara lain melalui pelayanan pos (PT.


II.145


Pos Indonesia) dan telepon (PT. Telkom, provider melalui mobile phone – dengan menara BTS). Selain itu Kabupaten Pekalongan juga mempunya LPSE yaitu unit kerja yang dibentuk diberbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) atau panitia/pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan

pengadaan

secara

elektronik.

Untuk

mempermudah informasi maka pemerintah memberikan fasilitas hotspot di 25 titik dalam area Pemda Kabupaten Pekalongan. Sedangkan untuk pendirian menara / tower seluler sampai akhir 2014 tercatat ada 127 Menara (1) Program dan Kegiatan Program Informatika

dan

kegiatan

dilaksanakan

Urusan

oleh

Komunikasi

Dinas

dan

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika; Sekretariat DPRD serta Bagian Humas Setda melalui program dan kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :  Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;  Pengadaan

Peralatan

Survey

Lapangan

Menara

Telekomunikasi;  Pengelolaan Fasilitas PPID; dan  Pengadaan Server dan Peralatan Pendukung. (b) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan :

 Penyusunan

sistem

Informasi

Terhadap

Layanan

Publik;

 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;  Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah. Sekretariat DPRD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Website DPRD. Bagian Humas Setda (a) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi (Website Bagian Humas).


II.146


(b) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :

 Penyediaan Jasa Komunikasi Informasi dan Media Massa;

 Penerbitan Majalah Gema Kota Santri (f);  Penyelenggaraan Penyiaran Station Radio FM;  Penyusunan

Buku

Himpunan

Sambutan

Bupati

Pekalongan;

 Pengadaan Kalender Pemkab Pekalongan Tahun 2015;  Pengadaan Buku Agenda Kerja Tahun 2014;  Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk;  Penyusunan Juklak Keprotokoleran. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika indikator

tahun

kinerja

2014 berupa

tercermin outcome

dari

terealisasinya

yang

menunjukkan

keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan programprogram dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.116 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

Jumlah jaringan komunikasi (Wi Fi aktif) (buah) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (%) Jumlah surat kabar nasional/lokal (media) (buah) Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit) Web site milik pemerintah daerah (buah) Pameran/expo (kali/th) Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi (kali/th) Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (kali/th) Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat (pertahun)

2014

2013

2014



18

19

31

42

20

210,00

0,01

0.01

0,01

0,01

0,01

100,00

36

36

8

9

36

25,00

10

10

7

7

10

70,00

Ada

Ada

9

13

Ada

100

6

3

1

1

2

50,00

6

12

3

2

12

16,67

setiap hari

setiap hari

setiap hari

setiap hari

setiap hari

100

6

12

0

1

12

8,33


Status

II.147


No.

Indikator Kinerja

2013

10.

11.

12.

Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya (kali/th) Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho (kali/th) Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan (%)

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013


2014


6

12

3

0

12

0,00

6

12

0

5

12

41,67

25

50

31,58

31,58

62,5

50,53

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

z) Perpustakaan Pembangunan di bidang perpustakaan yang memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat diarahkan untuk membangun masyarakat yang kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. Sebagai upaya akselerasi agenda pembangunan untuk mendukung upaya proses reformasi, perbaikan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perpustakaan sesuai tugas pokok dan fungsinya mengarahkan sektor program kepada dua bidang utama pembangunan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia perlu adanya suatu media, salah satu media

yang

bisa

perpustakaan pengetahuan,

dipergunakan

merupakan penelitian,

salah rekreasi

adalah satu dan

perpustakaan,

pusat pelestarian

informasi, budaya.

Perpustakaan bisa juga disebut sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan

karena mempunyai peranan penting sebagai

wahana mencerdaskan bangsa guna tercapainya masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Guna tercapainya tujuan tersebut perlu adanya kebijakan di bidang perpustakaan melalui penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan


jaringan

perpustakaan,

pengembangan

SDM,

II.148


pembinaan

teknis

perpustakaan,

pengembangan

jabatan

fungsional perpustakaan, dan pelestarian koleksi daerah/nasional serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan. (1) Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

Urusan

Perpustakaan

dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Pekalongan

tahun

2014

adalah

Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :  Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;  Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum;  Operasional Layanan Perpustakaan Keliling;  Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum;  Rintisan Perpustakaan Digital;  Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Desa;  Pelatihan Bagi Pengelola Digitalsiasi;  Pamaeran Buku Dan Arsip Daerah. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Perpustakaan tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.117 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Target RPJMD 2013

1. 2.

3.

Jumlah perpustakaan (buku) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)

Keterangan :

2014


2014



178

186

171

171

200

85,50

43.392

45.562

43.401

43.917

53.126

82,67

36.856

40.542

32.114

35.756

49.056

72,89

Telah Tercapai


Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

II.149


2) Fokus Pelayanan Urusan Pilihan a) Pertanian Hasil pembangunan pertanian telah memberi dampak positif

yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi

padi. Peningkatan produksi ini terjadi antara lain karena adanya upaya peningkatan produksi melalui sistem intensifikasi, upaya untuk mengimbangi kecenderungan beralihnya lahan pertanian produktif ke lahan non pertanian, serta adanya semangat kerja para petani untuk survive karena mereka termotivasi oleh berbagai program pemerintah di bidang pertanian seperti adanya bantuan langsung benih unggul, subsidi harga pupuk, bantuan pupuk

organik

dan

anorganik,

serta

bantuan

alat

mesin

pertanian. Dengan potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Pekalongan, menjadikan pertanian menjadi sektor unggulan serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian

dimaksud

perekonomian masyarakat

sejalan

nasional

Indonesia,

dengan

yaitu

tujuan

pembangunan

meningkatkan

kesejahteraan

mempercepat

pertumbuhan

ekonomi,

mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Penyelenggaraan

urusan

pertanian

ditujukan

untuk

mewujudkan ketersediaan pangan dan pengembangan usaha pertanian

dan

kesejahteraan

perkebunan petani

dan

dalam

rangka

masyarakat

serta

meningkatkan terwujudnya

kelestarian lingkungan atau ekosistem. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam di Kabupaten Pekalongan yang didukung

oleh kondisi lahan dan iklim

yang

sesuai bagi

pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Dalam

rangka

mendukung

pelaksanaan

peningkatan

produksi, produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Adapun pembangunan atau penyediaan


II.150


sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian meliputi : pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal, Pembuatan Dam parit/embung, Pengembangan Bibit Durian Unggul dengan Sistem Kultur Jaringan dan Pemutihan Varietas Durian,

Pengadaan

Laboratorium Kultur Jaringan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Penyediaan Pestisida dan Pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati. (1) Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang pada tahun 2014 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (a) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :  Promosi dan pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah;  Pendidikan, Pelatihan Pelaku Agribisnis. (b) Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :  Pengembangan

Komoditas

Varitas

Unggul

melalui

Perdesaan

melalui

Demonstrasi Penerapan Teknologi;  Industrialisasi

Pertanian

dan

Primatani (Provinsi);  Percontohan Peningkatan Produktivitas Hortikultura;  Percontohan Pengembangan Pengendalian Hama Tikus dengan Burung Hantu (Tyto Alba). (c) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani, Petani Ikan dan Petani Hutan. (d) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan :  Penyusunan Programa Penyuluhan;  Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);  Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU).


II.151


(e) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pengiriman Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (a) Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani,

melalui

Kegiatan Peningkatan PUAP. (b) Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :  Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pekrebunan, Produk Pertanian;  Jalan Usaha Tani (DAK);  Perencanaan

Teknis

dan

Pengawasan

Konstruksi

Pertanian;  Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan;  Penyediaan

Pestisida

dan

Pengembangan

Agensia

Hayati serta Pestisida Nabati;  Pembuatan Dam Parit/Embung (DAK);  Optimasi Lahan Sawah;  Penetapan

Lahan

Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

(LP2B);  Pengembangan Tanaman Hortikultura;  Pengembangan Bibit Durian Unggul Dengan Sistem Kultur Jaringan dan Pemutihan Varietas Durian;  Peningkatan

Pemberdayaan

Pengembangan

SLPTT

Kawasan  Pengadaan Laboratorium Kultur Jaringan;  Rehabilitasi Jaringan Irigasi (EX2P0A). (c) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (d) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :  Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Cengkeh;  Pengendalian Hama Oryctes pada Tanaman Kelapa;  Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman Semusim;  Peningkatan

Produksi,

Tanaman Tahunan;  Pengadaan Alat ZPK (Zat Pengatur Kemasakan) Pada Tanaman Tebu; serta


II.152


 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tebu. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Pertanian tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui

pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.118 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1.

2.

53,29

53,31

43,54

55,28

53,35

103,62

b. Jagung (kuintal/ha)

39,38

39,41

44,24

44,38

39,48

112,41

c. Kedele (kuintal/ha)

15,39

15,39

8,75

10,3

15,40

66,88

Produksi komoditas hortikultura

Status

-

a. Durian (kuintal)

25.340

29.140

90.995

68.234

38.540

177,05

b. Mangga (kuintal)

48.865

51.673

118.759

56.883

53.321

106,68

187.354

190.772

144.872

100.238

208.212

48,14

41.817

44.765

49.505

46.152

56.376

81,86

39

41

-

20

50

40,00

f. Kentang (ton)

2.880

3.110

1.077.430

85.920

3.630

2.366,94

g. Bawang daun (ton)

8.540

8.790

1.383.470

21.000

9.330

225,08

e. Melon (ton)

Populasi produksi komoditas peternakan utama

-

a. Sapi potong

12.792

12.868

18.585

22.061

13.023

169,40

b. Kambing

51.826

51.909

60.333

60.475

50.075

120,77

c. Domba

44.098

44.173

48.185

48.389

44.323

109,17

311.038

312.282

3.701.460

4.959.500

314.785

1.575,52

1.001.750

1.001.851

805.603

1.258.876

1.004.056

125,38

d. Ayam Ras e. Ayam Buras Produksi ternak (kg)

-

a. Daging (kg)

5.367.746

5.408.984

5.511.916

7.510.948

5.487.369

136,88

b. Telur (kg)

1.893.934

1.926.811

2.071.987

5.111.911

1.961.339

260,63

294.200

301.700

298.799

344.582

312.560

110,25

38.394

38.586

38.662

38.932

38.973

99,89

c. Susu (liter) d. Kulit (lembar)

5.

2014

a. Padi (kuintal/ha)

d. Rambutan (kuintal)

4.

2013


Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

c. Pisang (kuintal)

3.

2014


Jumlah Konsumsi Protein Hewani a. Daging (Kg/Kap/Th)

5,83


5,85

6,32

7,2

5,87

122,66

II.153


No.

Indikator Kinerja

Target RPJMD 2013

30.

2014


2014



b. Telur (Kg/Kap/Th)

2,19

2,20

2,35

3

2,23

134,53

c. Susu (Ltr/Kap/Th)

0,34

0,35

0,35

0,4

0,36

111,11

d. Protein hewani (gr/Kap/Hr)

3,29

3,30

3,5

4,3

3,34

128,74

Perkebunan

-

a. Kelapa (butir)

13.891.000

14030000

15.297.500

15.295.800

14.313.000

106,87

b. Tebu (kw)

1.760.703,4

1.944.022,9

9.732,76

79.837,32

1.983.097,76

4,03

80,25

83,90

150,4

160,22

91,95

174,25

234,84

258,33

223,6

392,23

312,57

125,49

c. Cengkeh (ton) d. Kopi (ton)

Keterangan :

Status

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

b) Kehutanan Arah kebijakan pembangunan kehutanan antara lain: peningkatan fungsi DAS terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, serta mendukung komitmen Presiden dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan Internasional sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Selain itu diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan melalui pembentukan,

operasionalisasi

dan

perkuatan

Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi/KPHP dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/KPHL yg menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pembangunan

urusan

kehutanan

baik

dalam

upaya

penanganan lahan kritis maupun pembangunan hutan rakyat dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi dengan semua pihak yang terkait seperti Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun. (1) Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan

pada tahun 2014

adalah sebagai berikut :


II.154


Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (a) Program Hutan,

Pembinanan Dan Penertiban Industri Hasil melalui

kegiatan

Pemantapan

Kemandirian

Kelompok Hutan Rakyat. (b) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Kehutanan, melalui kegiatan Pembinaan Pencegahan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Sengon Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (a) Program

Pemanfaatan

Potensi

Sumber

Daya

Hutan,

dengan kegiatan :  Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Budidaya Jamur Tiram  Pemanfaatan

Tanaman

Bambu

Untuk

Mendukung

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu. (b) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan :  Konservasi Tanah dan Air (DAK);  Penghijauan Lingkungan (DAK);  Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Penghijauan Hutan Pantai (DAK);  Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK);  Pengembangan Pinus Rakyat;  One Billion Indonesian Trees;  Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan;  Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng;  Pengembangan Hutan Rakyat (DAK);  Sarana

dan

Prasarana

Penyuluhan

(Pembuatan

Demplot dan Persemian) DAK;  Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Pengadaan) DAK;  Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Tanaman Bambu (DAK);  Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai; (c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan :  Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan;  Pemeliharaan Hutan. (d) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan kegiatan :  Penyusunan RP-RHL dan Rencana Tahunan (RTN);  Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK).


II.155


(2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Kehutanan tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.119 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Target RPJMD No.


1.

2013

2014



Status

Sebaran tingkat kekritisan lahan a. Sangat kritis (ha)

2.

2014


353,02

303,02

-

-

203,02

-

b. Kritis (ha)

1.701,63

1.601,63

587,87

9.008,51

1.401,63

642,72

c. Agak kritis (ha)

3.407,52

3.257,52

9.136,41

9.008,51

2.957,52

304,60

d. Potensial kritis (ha)

7.445,21

7.245,21

10.001,16

9.785,91

6.845,21

142,96

e. Tidak kritis (ha)

47.339,48

48.839,48

41.451,73

41.843,88

49.839,48

83,96

Luas hutan rakyat (ha)

18.403,00

18.538,00

18.360,41

18.385,37

18.808

97,75

Keterangan :

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

c) Energi dan Sumber Daya Mineral Konservasi bahan galian pada hakekatnya adalah upaya perlindungan, perbaikan dan penggunaan bahan galian secara bijaksana yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan, serta menjamin kesinambungan pembangunan bagi masyarakat. Untuk mendukung penerapan kaidah konservasi berdasarkan paradigma, program dan strategi yang tepat,

maka diperlukan

penyusunan kebijakan konservasi bahan galian sebagai langkah antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum.

Kebijakan konservasi dalam

hal ini meliputi hasil

penyusunan konsep peraturan, pedoman teknis, kriteria di bidang konservasi bahan galian dan implementasinya dalam kegiatan usaha pertambangan. Kebijakan konservasi bahan galian dalam perspektif pengelolaan sumber daya mineral harus selaras dengan misi pembangunan sektor pertambangan di Indonesia. Dua hal penting yang harus menjadi perhatian utama adalah pemanfaatan sumber daya


dan cadangan bahan galian secara optimal,

II.156


berwawasan

lingkungan

dan

memberi

dampak

positif

bagi

kesejahteraan masyarakat; dan pengelolaan sumber daya dan cadangan yang mendorong peningkatan investasi dalam negeri dan penanaman modal asing. Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengawasan usaha pertambangan dan air tanah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik. Pengawasan usaha pertambangan dan air tanah meliputi pemberian rekomendasi dan pengawasan usaha-usaha pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang apabila

kemudian

terjadi

pelanggaran

maka

Pemerintah

Kabupaten Pekalongan segera akan menerbitkan surat peringatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan perda. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik dilaksanakan baik dengan membangun jaringan listrik baru yang terhubung dengan jaringan listrik PLN yang sudah ada maupun dengan pemanfaatan potensi energi lokal seperti energi surya atau mikro hidro yang setelah dilakukan survey mampu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik setempat. (1) Program dan Kegiatan Pembangunan

Urusan

Energi

Dan

Sumber

Daya

Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : (a) Program

Pembinaan

Pertambangan,

dan

dengan

pengawasan

Kegiatan

Evaluasi

Bidang dan

Pengawasan Usaha Pertambangan dan Air Tanah. (b) Program

Pembinaan

Ketenagalistrikan,

dan

dengan

Pengembangan kegiatan

Bidang

Pembangunan

Jaringan Listrik Masuk Desa. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :


II.157


Tabel 2.120 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

2013 1.

rumah tangga yang menggunakan listrik (%)

Keterangan :


Target RPJMD 2014

79

2013

80

2014

88

Telah Tercapai


90.23


85

Status

106,15

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

d) Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata

mempunyai

pembangunan pendapatan ekonomi,

peran

khususnya

daerah.

pariwisata

Di

yang

sangat

sebagai

samping

adalah

salah sebagai

wahana

yang

penting

dalam

satu

penghasil

mesin

penggerak

menarik

untuk

mengurangi angka pengangguran. Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu meratakan dan

meningkatkan

kesempatan

kerja

dan

pendapatan,

memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa. Hal ini dimungkinkan karena kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga

kerja.

peningkatan

Penyerapan pariwisata

ini

sangat

sebagai

berhubungan

andalan

yang

dengan mampu

menggalakkan sektor lain yang terkait. Empat pilar utama dalam pengembangan pariwisata adalah industri

pariwisata,

kelembagaan penanganan

destinasi

pariwisata yang

terpadu

pariwisata,

untuk lintas

pemasaran

senantiasa sektor,

dan

diupayakan

sehingga

dapat

menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam


II.158


menarik wisata, tidak terkecuali budaya / seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut. Meskipun terwujud

belum

dengan

optimal,

menariknya

tetapi jasa

lingkup wisata

nyata

yang

telah

dikelola

masyarakat seiring dengan animo dan dinamisasi perkembangan masyarakat. Kabalong sebagai desa wisata yang semakin exis dalam perkembangannya, sentral industri kerajina tempurung kelapa di Wonopringgo dan kerajinan ATBM di Buaran semakin banyak dikunjungi dan memperoleh order di dalam / luar negeri, Kuliner Rumah Makan semakin menjamur, fasilitas kolam renang / water Park dan Futsal yang semakin diminati masyarakat. Dan fasilitas Gedung Kesenian meskipun belum total fasilitas yang disediakan, namun untuk tahun ini sudah dapat dimanfaatkan sebagai media latihan pagelaran, apresiasi / exspresi budaya / seni potensi daerah. (1) Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang pada tahun 2014 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : (a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :  Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata;  Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara;  Penyelenggaraan Event Syawalan;  Pengadaan Media Promosi Pariwisata;  Road Show Sadar Wisata;  Pengenalan Paket Wisata Pendidikan Kepada Pelajar. (b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :  Pemeliharaan Rutin/Berkal Objek Wisata;  Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata;  Penyempurnaan Objek Wisata Linggoasri;  Penataan Display Anjungan Kabupaten Pekalongan di Maerokoco;  Pembuatan DED Watu Ireng dan Curug Muncar;  Rintisan Objek Wisata Watu Ireng;  Penataan Wisata Curug Muncar Petungkriyono;  Pengadaan Peralatan Outbound Buper Linggoasri;  Pembangunan Rest Area Arung Jeram Lolong.


II.159


(c) Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan :  Peningkatan

Peran

Serta

dalam

Pengembangan

Kemitraan Pariwisata;  Festival Durian Lolong;  Fasilitasi Saka Pariwisata;  Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pekalongan. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Pariwisata 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui

pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.121 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No.


1.

Kunjungan wisata yang ditangani oleh Pemerintah Daerah

Keterangan :

2014

84.900

85.500

2013

2014

107.279

106.562

Telah Tercapai



95.000

Akan Tercapai

Status

112,17

Perlu Upaya Keras

e) Kelautan dan Perikanan Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kelautan dan perikanan yakni melalui industrialisasi perikanan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah

produk,

serta

meningkatkan

daya

saing

berbasis

pengetahuan dengan sasaran utama industrialisasi perikanan untuk peningkatan pendapatan kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan. Kebijakan dimaksud sangat strategis dalam menggerakkan seluruh potensi perikanan, melalui pengembangan perikanan budidaya,

perikanan

tangkap

sebagai

industri

hulu

dan

pengolahan hasil produk kelautan dan perikanan sebagai industri hilir.

Kebijakan

industrialisasi

perikanan

dilakukan

melalui

pengembangan komoditi unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.


II.160


Di Kabupaten Pekalongan, pembangunan Urusan Kelautan Dan

Perikanan

diarahkan

pada

peningkatan

prasarana

kelautan

dan

perikanan,

perikanan

budidaya

dan

tangkap,

pembudidaya

ikan,

sarana

peningkatan

peningkatan

nelayan dan pengolah serta

dan

produksi

pendapatan konservasi

sumberdaya kelautan dan perikanan melalui berbagai macam program dan kegiatan. (1) Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan pada tahun 2014 meliputi : (a) Program Pengembangan Budidaya Perikanan,

dengan

kegiatan :  Pengembangan Bibit Ikan Unggul;  Pembinaan dan Pengembangan Perikanan;  Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK);  Normalisasi saluran dan Tanggul Tambak (DAK);  Pemanfaatan Lahan Puso Untuk Budidaya Ikan Nila;  Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK);  Perencanaan Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Kelautan dan Perikanan;  Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar;  Pengadaan Sarana Produksi Tambak Terdampak Rob;  Peningkatan Produksi BBI;  Penyediaan Sarana Pos Kesehatan Ikan. (b) Program

Pengembangan

Perikanan

Tangkap,

dengan

kegiatan :  Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan;  Pengembangan dan Peningkatan PPI Jambean (DAK);  Pembuatan Rumpon Dasar (DAK);  Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK);  Penyusunan Data Base Nelayan;  Pengembangan dan Peningkatan PPP Wonokerto. (c) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan. (d) Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi Perikanan, dengan kegiatan :  Promosi Produk Perikanan;


II.161


 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan;  Penunjang PUMP Perikanan Tangkap dan P2HP. (e) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar, dengan kegiatan :  Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking);  Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian

indikator

kinerja

Urusan

Kelautan

dan

Perikanan tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.122 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Pencapaian Kinerja RPJMD

Target RPJMD No. 1.

Indikator Kinerja

2014



2013

2014

2013

1650,98

1700,01

2.318,48

2.718,99

1.805,45

150,60

3.076

3.230

3.780,32

4.029,83

3.561,17

113,16

559,13

587,09

659,84

764,97

647,27

118,18

16,92

17,67

17,12

17,97

19,27

93,25

100

100

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100,00

445.648

501.132

463.474

514.963

613.411

83,95

780.90

826.604

776.325

1.211.711

958.467

126,42

15

16

15

16

18

88,89

935

935

935

935

935

100,00

Status

Produksi perikanan a. Perikanan Tangkap (ton) b. Perikanan Budidaya - Tambak (ton) - Budidaya (ton)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok) Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok) Rata-rata pendapatan nelayan (rupiah/bulan) Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (rupiah/ bulan) Jumlah usaha pengolahan ikan (unit) Luas Kawasan Mangrove (ha)

Keterangan :

Telah Tercapai


Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

II.162


f) Perdagangan Kemudahan

berusaha

dan

penurunan

biaya

logistik

menjadi dua isu strategis. Keduanya menjadi penting diselesaikan karena menjadi faktor yang menentukan kekuatan perekonomian nasional dalam menghadapi persaingan global. Datangnya era globalisasi merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari bagi dunia perdagangan, era ini telah menelurkan sebuah sistem liberalisasi perdagangan, dimana setiap orang bisa melakukan transaksi tanpa batas waktu, tempat dan kondisi. Kondisi tersebut tentu saja tak hanya memberikan tantangan tetapi juga peluang. Karenanya, untuk menghadapi era baru ini tak hanya dibutuhkan semangat dan optimisme dalam menangkap peluang, tetapi juga butuh berbagai strategi dan kebijakan yang agar liberalisasi tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun permasalahan utama yang perlu dicermati dalam kontek menghadapi persaiangan global tersebut, bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dan komoditas dalam negeri di pasar domestik maupun internasional. Perdagangan

sebagai

salah satu

kekuatan

pendorong

pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global. (1) Program dan Kegiatan Program

dan

Kegiatan

Urusan

Perdagangan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Bagian Perekonomian Setda pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (a) Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan, dengan kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa. (b) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan :


II.163


 Fasilitasi

Kepesertaan

Asosiasi/Pengusaha

dalam

Pameran Perdagangan;  Pelatihan Managemen Ekspor. (c) Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Pasar

Tradisional  Renovasi Pasar Tradisional;  Renovasi Pasar Bojong (Luncuran DAK 2013). (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Perdagangan tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.123 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

2013 1. 2.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nilai ekspor perdagangan (ribu USS)

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013

2014



Status

23,00

23,50

19,41

19,33

25

77,32

62.000

66.000

31.239

34.324

70.000

49,03

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

g) Perindustrian Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan

dunia.

Berkaitan

dengan

itu,

maka

perlu

ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Sementara

itu,

untuk

mewujudkan

struktur

produksi

dan

distribusi yang kokoh dan berkelanjutan, maka pengembangan industri mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder, dan tersier). Sehubungan itu, seluruh basis produksi dan distribusi perlu ditata kembali secara terpadu dan dikembangkan secara sinergis


II.164


dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif. Dalam rangka mengkonsolidasikan pembangunan sektor primer, sekunder,

dan

tersier

termasuk

keseimbangan

persebaran

pembangunannya ditempuh pendekatan klaster industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan, baik di sektor industri sendiri (keterkaitan horisontal) maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat. Pelaksanaan

Urusan

Perindustrian

di

Kabupaten

Pekalongan diarahkan untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam struktur industri. Adapun sasaran kebijakan adalah meningkatkan jumlah klaster-klaster industri. Pembangunan

industri

di

Kabupaten

Pekalongan

memacu

pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah makan. Hal tersebut juga berdampak gilirannya

pada akan

meluasnya

kesempatan

meningkatkan

pendapatan

kerja dan

yang

pada

permintaan

masyarakat (daya beli) sebagai ukuran tumbuhnya perekonomian. (1) Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada tahun 2014 melalui : (a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan

kegiatan

Pelatihan

Manajemen

Usaha

bagi

Industri Makanan dan Minuman. (b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif IKM, dengan kegiatan Penerapan Ketentuan HaKI. (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Perindustrian tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :


II.165


Tabel 2.124 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

2013 1.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

2.

Cakupan bina kelompok pengrajin (%)

Keterangan :


Target RPJMD 2014

2013

2014



27,40

27,43

26,78

26,65

27,48

96,98

69

70

62,5

75

72

104,17

Telah Tercapai

Akan Tercapai

Status

Perlu Upaya Keras

h) Ketransmigrasian Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, hingga

kini

pemerintah

masih

berkepentingan

untuk

menempatkan transmigrasi sebagai satu model pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia/human rights, yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga negara untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas

wilayah

negara-bangsanya.

Oleh

karena

itu,

pemerintah tetap memberikan imperatif dan dukungan kepada pemerintah

provinsi

menyelenggarakan

dan

atau

pemerintah

transmigrasi,

sepanjang

daerah

tersedia

untuk sumber-

sumber daya yang mendukungnya. Pembangunan

urusan

transmigrasi

di

Kabupaten

Pekalongan diselenggarakan melalui pengiriman masyarakat calon transmigrans yang ingin meningkatkan taraf hidupnya melalui program transmigrasi ke daerah tujuan yang telah ditetapkan oleh Pusat. Program

pembangunan

ketransmigrasian

merupakan

bagian dari kebijakan program pembangunan yang secara umum diarahkan

pada

pembangunan

kuantitas

dan

kualitas

penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta dalam rangka mempercepat

pengentasan

masalah

kemiskinan

dan

pengangguran serta upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui Program Transmigrasi. Peminat mengikuti transmigrasi di Kabupaten Pekalongan masih besar, hal ini dikarenakan semakin sempitnya kesempatan kerja


II.166


dan menurunnya lahan garapan produktif di pedesaan karena terjadinya alih fungsi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang

program

transmigrasi

dilaksanakan

penyuluhan dan pembinaan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan harapan meningkatnya animo masyarakat untuk

mengikuti

program

transmigrasi

yang

cukup

besar

dilandasi oleh pemahaman yang benar dan kesiapan skill yang memadai. (1) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian tahun 2014 dilaksanakan

oleh

Dinas

Transmigrasi

melalui

Sosial,

Program

Tenaga

Kerja

Pengembangan

dan

Wilayah

Transmigrasi, dengan Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan

serta

Penempatan

Transmigrasi

untuk

Memenuhi Kebutuhan SDM; (2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian indikator kinerja Urusan Ketransmigrasian tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa

outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.125 Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 No.

1.

2.

Target RPJMD


2013

2013

Indikator Kinerja Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) Jumlah calon transmigran (KK)

Keterangan :

2014


2014


Status

80

90

5

2

100

2

90

95

30

15

100

15

Telah Tercapai


Akan Tercapai

Perlu Upaya Keras

II.167


C.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah 1. Permasalahan Pembangunan Dearah a.

Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran;

b. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat; c.

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

d. Belum optimalnya kualitas tenaga pengajar dan penyelenggaraan pendidikan; e.

Masih rendahnya prestasi pendidikan

f.

Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perdagangan dan industri)

g.

Belum optimalnya dalam upaya: 1) Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur 2) Pengelolaan aset daerah 3) Pengembangan komoditas sektor perikanan 4) Pengembangan jiwa kewirausahaan dan keunggulan usaha yang kompetitif bagi UMKM 5) Pengembangan pariwisata 6) Pengendalian dan penanganan pencemaran Lingkungan Hidup

h. Tingginya kesenjangan antar wilayah/ desa 2. Isu Strategis Dalam

menelaah

isu-isu

strategis

yang

berkaitan

dengan

pembangunan di Kabupaten Pekalongan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang infrastruktur. Isu-isu yang kami anggap perlu mendapat perhatian antara lain : a.

Bidang Pemerintahan Isu-isu penting di Bidang Pemerintahan antara lain : 1)

Masih lemahnya tata kelola pemerintahan;

2)

Belum optimalnya reformasi birokrasi;

3)

Lemah/kurangnya penegakkan hukum;

4)

Belum optimalnya pelayanan publik;

5)

Belum

terwujudnya

e-government dan keterbukaan informasi

publik; 6)

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

7)

Belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya; dan

8)

Aparatur

pemerintah

desa

kurang

siap

dalam

mengimplementasikan Undang-Undang desa.


II.168


b.

Bidang Sosial Budaya 1) Pendidikan Pada sub bidang pendidikan, isu yang penting antara lain : a)

Belum

optimalnya

kualitas

manajemen

penyelenggaraan

pelayanan pendidikan; b)

Masih rendahnya prestasi pendidikan;

c)

Masih rendah persentase APK/APM SMA/SMK; dan

d)

Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2) Kesehatan Pada sub bidang kesehatan, isu yang paling menonjol di Kabupaten Pekalongan antara lain : a)

Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan;

b)

Belum optimalnya pelayanan kesehatan;

c)

Masih rendahnya usia harapan hidup;

d)

Angka kematian bayi masih tinggi;

e)

Belum meratanya akses pelayanan kesehatan; dan

f)

Belum optimalnya sanitasi dan air minum.

3) Sosial dan Ketenagakerjaan Pada sub bidang sosial dan ketenagakerjaan, isu yang pokok antara lain : a)

Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

b)

Masih tingginya persentase kemiskinan;

c)

Masih terbatasnya lapangan pekerjaan;

d)

Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan

e)

Masih tingginya angka pengangguran.

4) Budaya dan Olah Raga Isu strategis pada sub bidang budaya dan olah raga antara lain : a)

Menurunnya kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah karena pengaruh budaya asing;

b)

Kurangnya perhatian terhadap perkembangan budaya daerah;

c)

Rendahnya prestasi olah raga di tingkat regional; dan

d)

Terbatasanya

sarana

prasarana/fasilitas

olah

raga

yang

memadahi. 5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Isu

utama

pada

sub

bidang

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak antara lain : a)

Belum optimalnya peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan;


II.169


b)

Masih adanya kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga); dan

c)

Belum

optimalnya

peningkatan

kualitas

dan

penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. c.

Bidang Ekonomi 1) Pertanian Pada sub bidang pertanian isu yang menonjol di Kabupaten Pekalongan antara lain : a)

Belum optimalnya produksi/ produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

b)

Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

c)

Masih terbatasnya penggunanaan teknologi pertanian;

d)

Masih banyaknya produk-produk impor hasil pertanian.

2) Industri dan Perdagangan a)

Kurang berkembangnya sentra-sentra industri di daerah;

b)

Daya saing produksi industri kecil menengah masih rendah;

c)

Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses industri dan pemasaran produk industri;

d)

Belum optimalnya sistem informasi pasar; dan

e)

Meningkatnya persaingan harga produk impor yang lebih murah.

3) Penanaman Modal a)

Belum optimalnya promosi penanaman modal;

b)

Belum optimalnya pelayanan perijinan; dan

c)

Masih rendahnya realisasi penanaman modal.

4) Pariwisata a)

Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata masih rendah;

b)

Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata;

c)

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata;

d.

d)

Kurang intensifnya promosi pariwisata; dan

e)

Kurangnya dukungan infrastruktur di wilayah potensi wisata.

Bidang Infrastruktur Isu-isu penting di bidang infrastruktur, yaitu : 1) Jalan dan Jembatan a)

Masih adanya jalan dan jembatan dengan kondisi kurang baik;

b)

Belum meratanya kualitas jalan dan jembatan di semua wilayah;

c)

Kurang

baiknya

kondisi

jalan

tembus

antar

wilayah

di

pegunungan; d)

Belum optimalnya kondisi dan fungsi drainase.


II.170


2) Irigasi a)

Belum optimalnya jaringan irigasi dan pelayanan jaringan pengairan;

b)

Belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan air baku.

3) Permukinan dan Sanitasi Lingkungan a)

Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

b)

Masih adanya lingkungan permukiman kumuh;

c)

Rendahnya pengendalian pencemaran air;

d)

Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan

e)

Terjadinya rob dan banjir.

4) Air Bersih a)

Belum terpenuhinya cakupan air bersih perdesaan; dan

b)

Belum optimalnya penyediaan sarpras pelayanan air minum.

5) Pasar a)

Rendahnya kualitas sarpras pasar; dan

b)

Rendahnya kualitas penataan lingkungan pasar.

6) Sarpras Pendidikan a)

Belum optimalnya ketersediaan sarpras di semua tingkatan pendidikan; dan

b)

Belum terpenuhinya SPM

sarpras pendidikan terutama di

wilayah pegunungan. 7) Sarpras Kesehatan a)

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarpras kesehatan;

8) Jaringan Listrik a)

Masih adanya desa yang belum mendapatkan layanan listrik (PLN);

b)

Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya alam untuk sumber energi listrik.

3. Analisis Isu Strategis Pembangunan memerlukan

dengan

kesepakatan,

berbagai

misi

kesetaraan,

dan

dan

corak

bidangnya

keseimbangan

dalam

menggunakan daya dan peluang pemanfaatan sumber daya alam bagi pemenuhan

kebutuhan

dan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Pencapaian dari indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur pencapaian pembangunan di suatu daerah.

Di

mana

keberhasilan

pembangunan diberbagai sektor semuanya mempunyai sasaran sama

yaitu

untuk

peningkatan

kesejahteraan

dan

kualitas

yang hidup

masyarakat.


II.171


Berikut ini adalah analisis isu-isu strategis berdasarkan 4 (empat) bidang pembangunan yang perlu mendapat perhatian sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebagai berikut : a)

Bidang Pemerintahan Kinerja pemerintahan adalah perwujudan good governance dengan

ciri

transparancy

(keterbukaan),

faerness

(kewajaran),

responsibility (tanggung jawab yang jelas), dan efficiency (peningkatan efisiensi) disegala bidang. Saat ini upaya perwujudan good governance dilakukan melalui reformasi birokrasi antara lain dengan penataan organisasi, perbaikan pelayanan publik, dan perbaikan manajemen sumberdaya manusia aparatur. Permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi adalah belum optimalnya penyenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Belum optimalnya penyenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi disebabkan penataan struktur

kelembagaan

dilakukan

secara

parsial

karena

masih

menunggu regulasi yang mengatur organisasi perangkat daerah pasca ditetapkannya

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah. Disamping itu pengembangan etos dan budaya kerja, termasuk efektivitas manajemen SDM dalam peningkatan profesionalitas

aparatur,

transparansi

dan

akuntabilitas

kinerja

aparatur, masih terjadi inefisiensi pengelolaan keuangan daerah serta masih lemahnya sistem pengawasan internal. b)

Bidang Sosial Budaya 1)

Pendidikan (a) Belum

optimalnya

kualitas

manajemen

penyelenggaraan

pelayanan pendidikan. Hal ini dapat ditunjukkan masih rendah rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. (b) Masih rendahnya prestasi pendidikan. Perolehan prestasi selama tahun 2014 antara lain Ujian Sekolah SD peringkat 27 dari 35 Kabupaten / Kota dengan rata-rata 7,20; hasil UN SMA masing-masing dari peringkat 25 menjadi 22 untuk program IPA dan dari peringkat 26 menjadi 15 untuk program IPS, serta untuk program Bahasa dari peringkat 4 menjadi 3. Masih rendahnya prestasi pendidikan di Kabupaten Pekalongan dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari siswa siswi yang

bersangkutan


sebagai

individu,

sedangkan

faktor

II.172


eksternal bersumber dari faktor lingkungan baik fisik maupun non fisik yang berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Lemahnya bimbingan dan pengawasan belajar dari keluarga dan belum opimalnya kualitas dan ketidakpedulian tenaga pendidik di lingkungan sekolah ikut mempengaruhi prestasi siswa. (c) Masih rendah persentase APK/APM SMA/SMK. Persentase

APK

(Angka

Partisipasi

Kasar)

SMA/SMK

di

Kabupaten Pekalongan tahun 2014 adalah sebesar 67,66% lebih rendah dari target RPJMD. Persentase APM (Angka Partisipasi Murni) SMA/SMK di Kabupaten Pekalongan sebesar 46,73%.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

penduduk yang berusia 16-18 tahun

terdapat

46,73%

yang bersekolah di

SMA/SMK. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang

mengenyam

pendidikannya. penduduk

pendidikan

APK

yang

ini

sesuai

merupakan

sedang

bersekolah

dengan

jenjang

persentase

jumlah

pada

suatu

jenjang

pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM). (d) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2013 IPM kabupaten Pekalongan menunjukkan angka 73,14. Angka IPM ini menunjukkan peringkat ke 22 pada tahun 2013 di Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan

kualitas

pembangunan

manusia

suatu

wilayah pada suatu kurun waktu tertentu. Secara umum angka IPM

ini

mencerminkan

kemajuan

di

bidang

pendidikan,

kesehatan dan ekonomi. 2)

Kesehatan (a) Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan. Masih

rendahnya

derajat

kesehatan

masyarakat.

Angka

Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan yg cukup signifikan, pada tahun 2013 AKI sebesar 183.24 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 AKI 39 kasus (243,75 per 100.000 kelahiran hidup). Penyebab terbesar kematian ibu, dari 39 kematian ibu, 16 diantaranya

disebabkan

PEB/Preeklamsi

(keracunan

kehamilan), 6 disebabkan pendarahan, 4 kasus jantung/ decomp, 3 Karena Infeksi, 2 Karena TB paru dan sisanya karena penyakit penyerta lainnya (8 kasus). Wilayah tanpa AKI


II.173


melahirkan

adalah

kecamatan

Kajen,

Wonopringgo,

Lebakbarang dan Petungkriyono. (b) Belum optimalnya pelayanan kesehatan. Meskipun

fasilitas

pelayanan

kesehatan

dasar

seperti

puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan sarana prasarana puskesmas dimana dari 29 puskesmas baru 8 puskesmas sebagai puskesmas rawat inap. (c) Masih rendahnya usia harapan hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Pekalongan tahun 2013 adalah 69,96. Faktor yang mempengaruhi peningkatan usia

harapan

hidup

adalah

meningkatnya

perhatian

masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan

kemudahan

kesehatan

yang

mengakses

disediakan

sarana

oleh

dan

prasarana

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan. (d) Angka kematian bayi masih tinggi. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 sebesar 7,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi riil sebanyak 116 bayi. Penyebab terbesar kematian bayi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) sekitar 25,86%, disusul kasus Akfisia (sesak napas) sebesar 23,28%, Diare 1,72%, Pneumonia

2,59%, Sepsis 2,59% sedangkan

sisanya 43,97% kasus lainnya (Infeksi, kongenital, ikterus, dll) (e) Belum optimalnya sanitasi dan air minum. Rumah tangga yang bersanitasi mencapai 61,82% atau 30,30% dibawah target 88,70% Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih mencapai 149.446 unit atau 14,11% dibawah target 174.000 unit. 3)

Sosial dan Ketenagakerjaan (a) Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan persentase PMKS yang menerima program

pemberdayaan

sosial

melalui

Kelompok

Usaha

Bersama (KUBE) sebesar 0,33%, Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)

yang

menyediakan sarana, dan prasarana pelayanan kesejahteraan social

sebesar


0%.

Kondisi

PMKS

(Penyandang

Masalah

II.174


Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Pekalongan terbagi dalam 26 kriteria. Prioritas Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

yang

mendapat

penanganan

dan

pelayanan sosial yang paling menonjol berdasarkan pendataan tahun 2014 adalah Keluarga Fakir Miskin (KFM) sejumlah 33.833 KK, 107.876 jiwa, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 4.668 jiwa, Penyandang Cacat Tubuh baik anak maupun dewasa (PCT) sebanyak 3.927 jiwa, Anak dan Balita Terlantar (AT & ABT) sebanyak 879

jiwa, dan Korban

Bencana Alam (KBA) sebanyak 33 KK 84 jiwa. (b) Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan masih tinggi. Persentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 13,51% turun dari Tahun 2012 sebesar 13,86%. Hal ini lebih baik jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 14,44% pada tahun 2013 tetapi lebih jelek jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 11,7%. Sebaran penduduk miskin biasanya berada di wilayah atas, pinggiran laut dan pinggiran kota. Kemiskinan juga tidak lepas dari status pekerjaan penduduk, antara lain sebagai petani, nelayan dan buruh serta tidak terlepas dari daerah gersang. (c) Masih rendahnya jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia

tidak

produktif.

sebanding

dengan

jumlah

penduduk

usia

Sehingga banyak penduduk yang tidak dapat

diterima di lapangan pekerjaan. Jumlah bursa tenaga kerja tahun 2014 sebanyak 32 unit. Sementara dari sisi jumlah perusahaan yang tercatat pada tahun 2014 sejumlah 512 Perusahaan dengan klasifikasi : (1) 27 Besar; (2) 168 Sedang / Menengah; dan (3) 317 Kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 30.694 yang terdiri dari tenaga kerja laki-laki 20.513 orang dan tenaga kerja perempuan 10.181 orang.Penempatan tenaga kerja pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 22,56% apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan rincian, AKL berkurang sebesar 28,08%, AKAD berkurang sebesar

24,06%,

dan

AKAN

bertambah

sebesar

15,86%.

Fenomena penurunan jumlah AKL dan AKAD menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat dari para pencari kerja untuk bekerja di luar hubungan industrial, semisal dengan berwirausaha dan lain sebagainya. Di samping itu, dapat


II.175


dikatakan juga bahwa menurunnya minat para pencari kerja untuk ditempatkan pada perusahaan-perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Pekalongan juga dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah. (d) Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Perselisihan/konflik yang terjadi di dalam perusahaan dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada tahun 2014, didominasi oleh perselisihan hak, yang disebabkan pelanggaran walaupun

hak

hal

ini

pekerja sudah

maupun diatur

pemilik

dalam

perusahaan

Undang-undang,

Peraturan Menteri, maupun peraturan daerah. (e) Masih tingginya pengangguran. Di bidang ketenagakerjaan salah satu Indikator makro yang digunakan untuk melihat perkembangan pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tahun 2014 TPT di Kabupaten Pekalongan menunjukkan angka 6,03 %. Artinya bahwa dari 10.000 penduduk angkatan kerja, 603 jiwa adalah penduduk yang mencari pekerjaan. Angka ini naik 1,28 % dibanding tahun 2013 sebesar 4,75 %. Masih tingginya pengangguran

bisa

disebabkan

belum

optimalnya

pertumbuhan investasi, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk angkatan kerja. 4)

Budaya dan Olah Raga (a) Budaya daerah belum dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat, terutama generasi muda kita lebih menyukai budaya asing yang dianggap lebih modern dan tidak ketinggalan jaman. (b) Keterbatasan

untuk

tampil

dalam

acara-acara

yang

diselengarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah menjadikan kebudayaan/kesenian daerah kurang dikenal oleh masyarakat. (c) Penghargaan/apresiasi

masyarakat

terhadap

pekerja

seni

tradisional masih sangat kurang, sedangkan biaya untuk pentas cukup tinggi. Hal ini menyebabkan sulit berkembangnya budaya daerah tersebut. (d) Terbatasnya sarana dan prasarana atau fasilitas olah raga menyebabkan prestasi olah raga di Kabupaten Pekalongan kurang baik. Dalam PORDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013


II.176


Kabupaten Pekalongan menduduki urutan ke-32 dari 35 kabupaten/kota. (e) Belum tersedianya gedung olah raga (GOR) di Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu penyebab rendahnya prestasi olah raga. 5)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (a) Belum optimalnya peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat ditunjukkan melaui partisipasi perempuan di lembaga pemerintah khususnya di jajaran eksekutif pada tahun 2014 sebesar 45,43%. Partisipasi perempuan di lembaga legislatfif sebesar 22,22% tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 13,33 %. (b) Masih adanya kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Rasio KDRT pada tahun 2014 sebesar 0,0019%. Kejadian KDRT ini dapat saja seperti fenomena gunung es, dimana sebenarnya banyak juga kasus KDRT yang tidak melapor kepada pihak berwajib, hal ini karena mungkin saja mereka malu kalau diketahui permasalahannya; (c) Belum

optimalnya

peningkatan

kualitas

dan

penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam bentuk Perda dan Perbup sebanyak 2 buah dari target yang ditetapkan adalah 4 buah. c)

Bidang Ekonomi 1)

Pertanian (a) Produktivitas hasil pertanian (terutama padi) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 sebesar 5,53 ton/ha masih cukup rendah sehingga harus dikembangkan pada kisaran 7 ton/ha. Hal ini disebabkan karena

kurangnya

inovasi di sektor

pertanian sehingga sebagian besar petani masih menggunakan cara-cara tradisional, sehingga belum mampu mewujudkan tanam

serentak

dengan

keterpaduan

antara

pertanian,

perikanan dan peternakan. (b) Belum

optimalnya

produksi/produktivitas

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan. (c) Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan.


II.177


Hal

ini

dipengaruhi

oleh

akses

informasi

dan

jaringan

pemasaran yang belum terjalin optimal. (d) Masih banyaknya produk-produk impor hasil pertanian. Indonesia mengimpor produk buah-buahan sekitar 17-18% setiap tahun. Hal ini dapat dilihat beredarnya buah-buahan impor di pasar tradisional dan supermarket seperti jeruk, apel, anggur, pier, mangga, dan lain-lain 2)

Industri dan Perdagangan (a) Kurang berkembangnya sentra-sentra industri di daerah. Para pelaku usaha seringkali cepat berkembang produksinya tetapi juga beberapa pelaku usaha menjadi bangkrut. Pada umumnya para pelaku yang mengalami kebangkrutan adalah yang berkecimpung di industri kreatif seperti handycraft, industri makanan dan minuman olahan. Disamping

itu

bangkrutnya pelaku usaha karena terbatasnya modal, sulitnya mendapatkan bahan untuk produksi, lesunya permintaan pasar/konsumen dan persaingan antar pelaku usaha yang sejenis; (b) Daya saing produksi industri kecil menengah masih rendah. Hal ini terlihat bahwa produksi industri kecil tidak mampu bersaing dengan industri besar baik modal usaha, teknologi yang digunakan, dan akses pemasaran; (c) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses industri dan pemasaran produk industry. Belum semua pelaku usaha mempunyai peluang/ kesempatan dan memperoleh manfaat dari penerapan suatu teknologi yang inovatif. (d) Meningkatnya persaingan harga produk impor yang lebih murah. Harga barang – barang produk impor pada umumnya lebih murah dibanding harga barang produk lokal/ dalam negeri. Harga barang produk lokal karena biaya produksi juga mahal. (e) Belum optimalnya sistem informasi pasar. Masih banyak ditemukan sistem tengkulak/pengepul dalam memasarkan produk, sehingga pelaku usaha pertama hanya memperoleh laba yang belum maksimal. Justru para tengkulak yang medapat laba lebih dari pelaku usaha pertama.


II.178


3)

Penanaman Modal (a) Belum optimalnya promosi penanaman modal. Penyusunan profil peluang investasi belum memperlihatkan potensi

yang

menjadi

daya

ungkit

lokal.

Promosi

yang

dilakukan pemerintah kabupaten pekalongan masih terbatas pada penyampaian produk atau potensi unggulan di kabupaten Pekalongan belum menyentuh pada apa yang menjadi daya tarik investor sebenarnya; (b) Belum optimalnya pelayanan perijinan. Hal ini dapat dilihat dari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurus

ijin

usaha,

ketidakjelasan

mekanisme

tugas

perizinan tertentu, adanya tumpang tindih kewenangan antara BPM PPT dengan SKPD Teknis tertentu; (c) Masih rendahnya realisasi penanaman modal. Investor berskala nasional (PMDA/PMA) yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 sebanyak 655

investor

dengan

Rp2.042.840.363.558,00.

nilai

investasi

Rendahnya

realisasi

sebesar penanaman

modal ini berbanding lurus dengan jumlah investor yang menanamkan modalnya di kabupaten Pekalongan 4)

Pariwisata (a) Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata masih rendah. Jumlah pengunjung di beberapa tempat wisata baik wisata alam, wisata pantai, wisata religi belum menunjukkan angka yang

memuaskan.

ditangani

oleh

sebanyak

106,

Tahun

2014

Pemerintah 652

orang.

Kunjungan

Daerah

tahun

Jumlah

wisata 2014

pengunjung

yang

tercatat wisata

dipengaruhi antara lain oleh informasi yang sampai ke tangan pengunjung. Informasi ini dapat berbentuk

leaflet, spanduk,

dan media sosial. (b) Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata. Manajemen pariwisata masih dipegang penuh oleh pemerintah, kurang/belum melibatkan pihak swasta yang berorientasi profit, sehingga dari sudut keuntungan tidak menjadi sasaran yang diutamakan. (c) Belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengembangan pariwisata. Potensi wisata yang ada belum mendapat partisipasi/respon dari masyarakat seperti yang diharapkan oleh

pemerintah.

Kurang minatnya masyarakat ini disebabkan antara lain tidak


II.179


ada

daya

tarik

ketidakjelasan

dari

segi

mekanisme

materi

yang

pembagian

akan

yang

diperoleh,

jelas

dalam

dilakukan

untuk

pengelolaan pariwisata, dan lain-lain. (d) Kurang intensifnya promosi pariwisata. Hal

ini

dapat

dilihat

promosi

yang

mengenalkan objek wisata hanya pada saat dan moment tertentu saja, seperti peristiwa festival durian lolong. d) Bidang Infrastruktur 1)

Kondisi jalan secara umum belum menunjukkan kualitas yang baik, hal ini mengakibatkan disparitas wilayah yang cukup lebar, di mana kecamatan yang berada di daerah bawah (Kecamtan Buaran, Wiradesa, Kedungwuni, Kajen) sudah cukup maju baik dari dimensi ekonomi,

pendidikan,

kesehatan,

sedangkan wilayah

kecamatan bagian atas seperti Kecamatan Petungkriyono, Talun, Lebakbarang dan Kandangserang masih terbatas dalam mengakses pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan iptek. Sampai dengan akhir tahun 2014, jalan rusak di Kabupaten Pekalongan tercatat 41,22 Km dan rusak berat sepanjang 13,95 Km. 2)

Terjadinya rob hampir sepanjang tahun terutama di daerah pesisir pantai wilayah Tirto, Wonokerto dan Siwalan yang dikarenakan belum tertanganinya infrastruktur pendukung berupa polder, tanggul, pintu air yang modern dan sistem drainase yang kurang baik serta terjadinya pendangkalan sungai .

3)

Akibat terjadinya rob maka lahan pertanian sawah seluas kurang lebih 600 ha tidak lagi dapat ditanami.

4)

Ketersediaan jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah secara optimal masih perlu ditingkatkan sehingga lahan sawah yang hanya dapat ditanami 1 – 2 kali dalam setahun dapat ditingkatkan menjadi 2 – 3 kali dalam setahun.

5)

Kondisi Pasar Wiradesa dan Pasar Kedungwuni sebagai pasar yang cukyo besar sudah tidak lagi mendukung pada pelayanan pasar itu sendiri karena sudah tidak lagi mampu menampung pertumbuhan pedagang sehingga lingkungan menjadi kumuh dan kurang teratur. Hal ini mengakibatkan proses transaksi jual beli menjadi tidak optimal.

6)

Penataan sanitasi dan penyediaan air bersih di Kabupaten Pekalongan masih perlu ditingkatkan karena dibeberapa daerah masih belum mendapatkan layanan air bersih yang mencukpi maupun kondisi sanitasi yang kurang baik. Cakupan sarana air bersih tahun 2014 sebesar 77,31% yaitu dari sejumlah 193.299


II.180


rumah

tangga

baru

terdapat

149.446

rumah

tangga

yang

menggunakan air bersih. 7)

Ketersediaan jaringan listrik di Kabupaten Pekalongan masih belum menjangkau di seluruh wilayah, terutama di daerah pegunungan sehingga masih ada beberapa wilayah/penduduk yang belum menikmati aliran listrik. Prosentase rumah tangga yang memiliki listrik pada tahun 2014 sebesar 90,23%.

8)

Kurangnya dukungan infrastruktur di wilayah potensi wisata. Di beberapa lokasi wisata kondisi infrastruktur belum baik, akses menuju tempat wisata juga sulit, belum adanya transportasi umum menuju objek wisata.

9)

Belum meratanya sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya ketersediaan sekolah dibanding jumlah penduduk usia sekolah.

10) Belum meratanya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan pelayanan pendukung pemeriksaan kesehatan belum semua puskesmas sebagai puskesmas mampu persalinan, maupun rawat inap karena belum tercukupinya sarana dan prasarana pendukung. Jumlah Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu, PKD) dibandingkan dengan jumlah Penduduk sebanyak 867.573 Jiwa, maka diperoleh angka rasio 0,29 per 1.000 penduduk atau 2,9 per 10.000 Penduduk. Rasio Puskesmas 0,031 per 1.000 penduduk dan Rasio Pustu sebesar 0,057 per 1.000 penduduk.


II.181

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents