BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1. Aspek Geografi dan Demografi Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain

mencakup

perubahan

penduduk,

komposisi

dan

populasi

masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Pekalongan. a. Aspek Geografis 1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah Gambaran

umum

pada

aspek

geografi

akan

menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan. a)

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan adalah salah satu daerah otonom yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah dengan luas 836,13 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan, dan terdiri dari 272 desa dan

13 kelurahan. Dari total luas

tersebut 30,36% (253,86 Km²) diantaranya berupa tanah basah atau sawah, dan sisanya 69,64% (582,27 Km²) merupakan tanah kering. Kabupaten

Pekalongan

secara

administratif

berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan di sebelah timur, dengan Kabupaten Pemalang di sebelah barat, berbatasan langsung dengan laut Jawa dan Kota Pekalongan di sebelah utara, serta dengan Kabupaten Banjarnegara di bagian selatan.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pekalongan No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kandangserang Paninggaran Lebakbarang Petungkriyono Talun Doro Karanganyar Kajen Kesesi Sragi Siwalan Bojong Wonopringgo Kedungwuni Karangdadap Buaran Tirto Wiradesa Wonokerto Jumlah

Luas (Km2) 60,55 92,99 58,20 73,58 58,57 68,45 63,48 75,15 68,52 32,40 25,91 40,06 18,80 22,94 20,99 9,54 17,39 12,71 15,90 836,13

Desa/ Kelurahan 14 15 11 9 10 14 15 24/1 23 16/1 13 22 14 16/3 11 7/3 16 11/5 11 272/13

Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2012

b) Letak dan Kondisi Geografis Secara

geografis

Kabupaten

Pekalongan

mempunyai bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6º - 7º 23’ Lintang Selatan dan antara 109º - 109º 78’ Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. c)

Topografi Wilayah

Kabupaten

Pekalongan

merupakan

perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di kabupaten ini berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, ada 60 desa/kelurahan (20%)

Lampiran I Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

II.2


berada di kawasan dataran tinggi dan 225 desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah. d) Geologi Sebaran jenis tanah di Kabupaten pekalongan adalah sebagai berikut : (1) Latosal Coklat : Kec. Paninggaran, Kandangserang, Doro (2) Aluvial Kelabu Tua : Kec. Sragi dan Kedungwuni (3) Komplex Gromosal Mediteran : Kec. Kandangserang (4) As

Alatosal

Coklat

Karanganyar,

Kajen,

:

Kec.

Kesesi,

Paninggaran, Bojong,

Doro,

Wonopringgo,

Kedungwuni (5) As Aluvial Kelabu : Kec. Sragi, Kajen, Kesesi, Bojong, Buaran Tirto, Wiradesa (6) As Aluvial Coklat : Kec. Sragi, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni Buaran, Tirto (7) Aluvial Hidromorf : Kec. Sragi, Wiradesa, Tirto (8) Komplek Latosal merah kekuning-kuningan dan Latosal Coklat kemerahan : Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono (9) As Adrosal Coklat : Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono e)

Hidrologi Pemenuhan jaringan air bersih melalui swadaya masyarakat tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Sumber-sumber air tersebut harus memenuhi syarat-syarat air minum agar dapat digunakan, baik syarat fisik, syarat kimia maupun syarat bakteriologi. Diperlukan adanya penyuluhan-penyuluhan tentang air bersih dan bagaimana cara untuk mendapatkan air bersih tersebut, misalnya dengan teknik penjernihan air sederhana (water treatment). Hal tersebut sesuai dengan adanya kerja sama antara PDAM Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

mengenai

penyediaan

air

baku

yang

memanfaatkan di DAS Kupang dengan sistem treatment tahun 2011. Secara keseluruhan, pengembangan jaringan


II.3


air baku untuk air minum di Kabupaten Pekalongan meliputi : (1) Pembersihan bangunan-bangunan yang masuk di area

sempadan sungai terutama pada sungai-sungai yang masuk ke kawasan pusat kota maupun kawasan strategis. (2) Pengembangan

biopori

dan

sumur

resapan

pada

kawasan permukiman penduduk di kawasan perkotaan yang padat. (3) Program

konversi

lahan

tidak

produktif

milik

masyarakat sebagai area resapan air dengan pola insentif kepada pemilik lahan. (4) Peningkatan pembangunan bendung atau bendungan di

sungai-sungai

yang

potensial

sebagai

upaya

memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku. (5) Pembatasan penambahan dan penggunaan sumur bor

bagi kepentingan non rumah tangga dalam skala besar (industri, perdagangan, dan jasa) lebih dari 10% dari jumlah eksisting pada wilayah Cekungan Air Tanah di Kecamatan Siwalan, Wiradesa, Wonokerto, dan Tirto. (6) Peningkatan

pelayanan perpipaan PDAM di semua

wilayah kota kecamatan hingga 80% yang terlayani dan peningkatan SPAM untuk wilayah perdesaan hingga 60% yang terlayani. f)

Klimatologi Pada

tahun

2012,

Kabupaten

Pekalongan

mengalami rata-rata curah hujan 2.243 mm, lebih rendah bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2011 yang mengalami rata-rata curah hujan 3.175 mm. Untuk ratarata hari hujan tahun 2012 adalah 120 hari, lebih rendah bila dibandingkan rata-rata hari hujan tahun 2011 sebesar 144 hari. Curah hujan yang tertinggi terjadi di Kecamatan Lebakbarang sebesar 4.782 mm, sedangkan rata-rata hari hujan terbanyak terjadi di Kecamatan Talun yaitu sebesar 177 hari.


II.4


g)

Penggunaan Lahan Menurut penggunaannya tanah dibagi menjadi tanah sawah dan tanah kering. Tahun 2012 luas tanah sawah sebesar 24.751,23 ha (29,60%) dan luas tanah kering sebesar 58.861,83 ha (70,40%). Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah beririgasi 21.471,79 ha (86,75%) baik merupakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis,

irigasi

sederhana,

maupun

irigasi

desa/PU,

sedangkan sisanya 3.279,45 ha (13,25%) merupakan tanah sawah tadah hujan. 2) Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan diidentifikasi

deskripsi

wilayah

karakteristik

yang

memiliki

wilayah, potensi

dapat untuk

dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata dan industry dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 a)

Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai antara 125-174. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan itensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai di bawah 125. Keberadaan kawasan hutan produksi mendukung kegiatan konservasi pada hutan produksi agar ekosistem hutan tetap terjaga. Kawasan hutan produksi yang ada di Kabupaten Pekalongan yang memiliki luasan ± 1.201 Ha. Kawasan peruntukan hutan produksi tersebut terletak di Kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Karangdadap, Kesesi, dan Bojong. Sedangkan kawasan peruntukan hutan produksi


II.5


terbatas seluas ± 25.361 Ha terletak di Kecamatan Kesesi, Kecamatan Kajen, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Doro,

Kecamatan

Kecamatan

Talun,

Paninggaran,

Kecamatan Kecamatan

Kandangserang,

Lebakbarang

dan

Kecamatan Petungkriyono. b) Kawasan Hutan Rakyat Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang diatasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota. Keberadaan kawasan hutan rakyat mendukung kegiatan konservasi pada hutan rakyat agar ekosistem hutan tetap terjaga. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Pekalongan memiliki luasan kurang lebih 2.280 ha dan terletak

di

Kecamatan

Kandangserang,

Paninggaran,

Lebakbarang, Petungkriyono, Kedungwuni, Talun, Doro, Karanganyar,

Kajen,

Kesesi,

Sragi,

Siwalan,

Bojong,

Wonopringgo, Karangdadap, Buaran, Tirto, Wiradesa dan Wonokerto. c)

Kawasan Pertanian Kawasan

peruntukan

pertanian

yang

ada

di

Kabupaten Pekalongan dapat terdiri dari 4 jenis peruntukan antara lain: (1) Peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan

peruntukan

pertanian

tanaman

pangan

memiliki luasan sebesar kurang lebih 25.124 ha. Kawasan

pertanian

lahan

basah

berfungsi

untuk

mempertahankan jumlah kawasan budidaya pertanian demi kepentingan budidaya tanaman pangan seperti padi

demi

menjaga

kemampuan

daerah

dalam

swasembada pangan. (2) Peruntukan hortikultura; Pertanian hortikultura sayuran dan bunga-bungaan, meliputi: pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis,


II.6


petai/sawi, wortel, dan lobak, termasuk bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya); hortikultura sayuran yang dipanen lebih dari sekali (kacang panjang, kacang merah, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu siam, bayam, kangkung dan jamur); hortikultura bunga-bungaan (anggrek, mawar, melati, dan sedap malam), termasuk tanaman hias yang dipanen selain bunganya,

serta

pembibitan

dan

pembenihan

hortikultura sayuran dan bunga-bungaan. Kawasan hortikultura memiliki luasan kurang lebih 18.991

ha.

Kabupaten

Kawasan

peruntukan

Pekalongan

Kecamatan

Doro,

meliputi

Kecamatan

hortikultura

sebagian Talun,

di

wilayah

Kecamatan

Kandangserang, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Bojong terutama bagian selatan,

Kecamatan

Wonopringgo

terutama

bagian

selatan,

barat

timur,

sebagian

wilayah

dan

serta

Kecamatan Kajen. (3) Peruntukan perkebunan; Areal/Bidang tanah yang diusahakan untuk tempat budidaya tanaman keras dengan tanaman sejenis, sistem

pengambilan

hasilnya

bukan

dengan

cara

menebang pohon. Kawasan perkebunan berfungsi untuk mengembangkan pruduktivitas

kawasan

dengan

pengembangan

komoditas pertanian untuk keperluan budidaya jenis perkebunan. Terdapat 11 komoditas yang berkembang di Kabupaten Pekalongan, yaitu kelapa, cengkeh, kopi, tebu, teh, jambu mete, aren, panili, panili, lada, dan nilam. (4) Peruntukan peternakan. Kawasan peternakan adalah kawasan untuk usaha pengembangan

peternakan.

Secara

umum

dapat

digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu ternak besar (sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda) dan aneka unggas (ayam,

itik,

dan

jenis

unggas


lainnya).

Untuk

II.7


peternakan hewan besar paling tidak harus tersedia atau dekat dengan areal tumbuhnya makanan ternak yang cukup, sedang untuk peternakan unggas biasa menyebar diseluruh kawasan budidaya asal makanan tercukupi.

Kawasan

mewujudkan

peternakan

kelangsungan

berfungsi

untuk

pengembangan

dalam

usaha pengembangan peternakan. Peternakan

hewan

Kandangserang,

besar

tersebar

Paninggaran,

di

Kecamatan

Lebakbarang,

Talun,

Doro, Kajen dan Kesesi. Untuk ternak unggas tersebar di

Kecamatan

Kajen,

Kesesi,

Wonopringgo

dan

Paninggaran. d) Kawasan Perikanan Kawasan diperuntukkan

perikanan

bagi

usaha

adalah

kawasan

pengembangan

yang

perikanan.

Kawasan perikanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan perikanan

dan

melestarikan

kekayaan

sumber

daya

perikanan. Kawasan terdapat di

Perikanan

di

Kabupaten

Pekalongan

daerah-daerah aliran sungai yang ada di

wilayah Daerah dengan peruntukan kawasan budidaya kolam air tawar yaitu terletak di Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Doro, Kecamatan Talun,

Kecamatan

Karanganyar,

Kecamatan

Kandangserang, Sragi,

Kecamatan

Kecamatan

Siwalan,

Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Wonopringgo. Selain itu juga di Kecamatan Tirto, Wonokerto dan Siwalan dengan peruntukan kawasan budidaya air laut dan tambak. e)

Kawasan Pertambangan Kawasan memiliki

potensi

pertambangan sumberdaya

adalah bahan

wilayah

yang

tambang

yang

berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian,

penyelidikan

umum,

eksplorasi,

operasi

produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah


II.8


daratan

maupun

penggunaan

perairan,

lahan,

baik

serta

tidak

kawasan

dibatasi

budidaya

oleh

maupun

kawasan lindung. Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Pekalongan masih membutuhkan beberapa tahapan sebelum sampai pada tahapan eksploitasi. Hal tersebut karena masih belum diketahui mengenai kondisi volume kandungan bahan tambang yang ada. Meskipun sudah terindikasikan luasan hamparan tambang yang merata di wilayah kabupaten Pekalongan. Sedangkan sampai saat sekarang penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada masih ditangani oleh masyarakat umum awam dengan sistem pengelolaan informal. Kawasan pertambangan yang ada di Kabupaten Pekalongan terdiri dari: (1) Pertambangan mineral logam, (2) Pertambangan batuan, (3) Pertambangan panas bumi; dan (4) Pertambangan minyak dan gas bumi. f)

Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan

yang

diperuntukkan

bagi

kegiatan

industri

berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri berfungsi untuk mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan tidak

mengganggu

kawasan

budidaya

lain.

Kawasan

peruntukan industri tersebut meliputi: (1) Peruntukan industri besar; (2) Peruntukan industri menengah; (3) Peruntukan industri kecil dan mikro. Peruntukan industri diarahkan di seluruh wilayah kabupaten Pekalongan terutama untuk industri besar tersebar Siwalan,

di

sepanjang

Kecamatan

pantura

seperti

Wiradesa,

Tirto,

di

Kecamatan

Buaran,

dan

Kedungwuni. Sedangkan industri menengah terdapat di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto,


II.9


Kecamatan Buaran, Kecamatan Bojong, Kecamatan Sragi, Kecamatan

Kedungwuni

dan

Kecamatan

Wonopringgo.

Peruntukan industri kecil dan rumah tangga terdapat di sentra-sentra industri di seluruh kecamatan. g)

Kawasan Pariwisata Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, melalui

keterkaitan

antar

pengembangam

pusat-pusat

kawasan

pertumbuhan

berdasarkan

koridor,

pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata. Kawasan peruntukan pariwisata berfungsi untuk melestarikan kawasan wisata agar tidak rusak dan selalu dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan wisata. Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Pekalongan adalah: (1) Wisata Alam (2) Wisata buatan/ rekreasi (3) Wisata belanja (4) Ekowisata (5) Wisata Budaya (6) Wisata Religius h) Kawasan Permukiman Kawasan

pemukiman

adalah

kawasan

yang

diperuntukkan bagi pemukiman atau dengan kata lain untuk menampung penduduk yang ada di Kabupaten Pekalongan

sebagai

tempat

hunian

dengan

fasilitas

mencakup

wilayah

sosialnya. (1) Permukiman Kota Kawasan

permukiman

kota

pengembangan kota (untuk ibukota Kabupaten dan IKK baik yang telah mempunyai RUTRK maupun belum).


II.10


Kebijaksanaan pemanfaatan ruangnya didasarkan pada tujuan pengembangan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi : penataan ruang kota yang mencakup penyusunan dan peninjauan kembali (evaluasi, revisi) rencana tata ruang kota. (2) Permukiman Pedesaan Kebijaksanaan Pedesaan

pemanfaatan

didasarkan

ruang

pada

Permukiman

tujuan

untuk

mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang terdapat

dalam

KTP2D.

Sedangkan,

permukiman

pedesaan diluar KTP2D mencakup perkampungan yang ada dan arahan bagi perluasannya. i)

Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan

peruntukan

lainnya

di

Kabupaten

Pekalongan adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Rencana pengembangan kawasan kepentingan pertahanan

dan

pemerintah

sesuai

keamanan

merupakan

ketentuan

peraturan

kewenangan perundang-

undangan. Kawasan kepentingan pertahanan keamanan berupa: (1) Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma Kompi Senapan - C di Kecamatan Wonopringgo; (2) Komando Distrik Militer (Kodim) di Kecamatan Kajen; (3) Komano

Rayon

Militer

(Koramil)

yang

tersebar

di

seluruh kecamatan; (4) Pos Angkatan Laut (Posal) Wonokerto di Kecamatan Wonokerto; (5) Kepolisian Resort (Polres) Pekalongan di Kecamatan Kajen; dan (6) Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan. 3) Wilayah Rawan Bencana Di Kabupaten Pekalongan terdapat beberapa lokasi wilayah yang sering mengalami bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pada kawasan-kawasan seperti ini perlu


II.11


dilindungi

agar

dapat

menghindarkan

masyarakat

dari

ancaman bencana yang ada tersebut. Kawasan rawan bencana berfungsi untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Di Kabupaten Pekalongan daerah yang memiliki kerawanan terhadap bencana adalah: a) Daerah yang mempunyai kerawanan terhadap bencana tanah

longsor

Kecamatan

adalah

di

Paninggaran,

Kecamatan

Kandangserang,

Kecamatan

Lebakbarang,

Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Kesesi (Windurojo, Ujungnegoro), Karanganyar

(Legokkalong, Lolong), Kajen

(Brengkolang, Kutorojo dan Linggoasri), Kecamatan Talun, dan Kecamatan Doro. b) Daerah yang mempunyai kerawanan banjir di Kabupaten Pekalongan Wiradesa,

adalah Kecamatan

Kecamatan

Kesesi,

di

Kecamatan Siwalan,

Tirto,

Kecamatan

Kecamatan

Wonokerto,

Kecamatan

Bojong,

Buaran,

Karangdadap, Kajen, dan Kecamatan Sragi. c) Daerah rawan bencana kekeringan di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Talun. d) Daerah rawan bencana abrasi dan gelombang pasang juga terjadi di Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Tirto dan Kecamatan Siwalan terutama di Desa Semut dan Api-api. b. Aspek Demografi Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2013 sebanyak 861.082 jiwa, terdiri dari laki-laki 427.815 jiwa dan perempuan 433.267 jiwa. Apabila dibanding tahun 2012 sebanyak 854.287

jiwa,

yang

terdiri

dari

laki-laki

424.415

jiwa

dan

perempuan 429.872 jiwa, berarti mengalami pertumbuhan sekitar 7,9 %.


II.12


Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KECAMATAN

LAKI – LAKI

PEREMPUAN

TOTAL

Kandangserang Paninggaran Lebakbarang Petungkriono Talun Doro Karanganyar Kajen Kesesi Sragi Siwalan Bojong Wonopringgo Kedungwuni Karangdadap Buaran Tirto Wiradesa Wonokerto

16.281 17.217 5.143 6.179 13.265 18.730 18.010 28.857 30.194 30.513 18.112 31.172 20.842 47.150 17.433 22.414 34.416 28.789 23.098

16.439 17.663 5.034 6.148 13.027 18.926 18.476 29.639 31.506 31.244 19.752 31.806 21.238 47.288 17.477 21.862 34.078 29.111 22.553

32.720 34.880 10.177 12.327 26.292 37.656 36.486 58.496 61.700 61.757 37.864 62.978 42.080 94.438 34.910 44.276 68.494 57.900 45.651

JUMLAH 2013

427.815

433.267

861.082

2012

424.415

429.872

854.287

2011

421.000

426.379

847.379

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2014

Dari tabel

di atas pada tahun 2013 jumlah penduduk

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan pada tahun 2013 sebesar 50,32% dan laki-laki sebesar 49,68%. 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan

pembangunan

daerah

yang

merupakan

upaya

menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai produksi

neto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokan menjadi


II.13


9 sektor yaitu 1) Pertanian; 2) Pertambangan dan penggalian; 3)

Industri pengolahan; 4) Listrik, gas dan Air minum; 5)

Konstruksi;

6)

Perdagangan,

Hotel

dan

Restoran;

7)

Pengangkutan dan Komunikasi; 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan; dan 9) Jasa-jasa. Pada tahun 2013 PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan

sebesar

10,073

milyar

rupiah

mengalami

kenaikan 12,75% dibanding tahun 2012 yang sebesar milyar,

8,93

sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000,

tahun 2013 sebesar 3,76 milyar, naik 5,53% dibanding tahun 2012 yang sebesar

3,56 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat dalam Tabel 2.3 berikut ini. Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 – 2013 HARGA BERLAKU (JUTAAN PERTUMBUHAN RUPIAH) (%)

TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013*)

6.436.183,01 7.230.832,36 8.033.444,43 8.934.754,25 10.073.627,36

9,75 12,35 11,10 11,22 12,75

HARGA KONSTAN 2000 (JUTAAN RUPIAH)

PERTUMBUHAN (%)

3.098.071,49 3.230.351,23 3.384.387,72 3.564.599,07 3.761.622,94

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2014 (diolah)

*)

4,30 4,27 4,77 5,32 5,53

Angka Sementara

2) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan salah

satu

indikator

untuk

mengevaluasi

perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai PDRB pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Salah

satu

untuk

mengukur

Kabupaten Pekalongan tahun 2013 meningkatnya

pertumbuhan

kinerja

Pemerintah

digambarkan dengan

ekonomi.

Pada

Tahun

2013

diperkirakan sebesar 5,53% lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang mampu tumbuh sebesar

5,32%.


Untuk tahun 2013

II.14


sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan secara positif. Pertumbuhan tercepat terjadi pada Sektor Keuangan Real Estate dan Jasa Perusahaan yang tumbuh 6,92%, diikuti Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,14%, Konstruksi sebesar 6,04%, Listrik, Gas dan Air sebesar 5,92%, dan Industri Pengolahan sebesar 5,85%. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut ini : Tabel 2.4 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pekalongan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2011 – 2013 TAHUN

SEKTOR

2011

2012

2013*)

Pertanian Pertambangandan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan,Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan Real Estate. dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

-0,09 3,97 6,74 4,50 5,57 7,16 4,11

3,83 5,57 5,38 6,14 5,00 6,21 6,72

4,12 3,82 5,85 5,92 6,04 5,81 6,14

4,99

6,90

6,92

5,19

5,37

5,76

Pertumbuhan PDRB (%)

4,77

5,32

5,53

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2014

*) Angka Sementara

3) Pendapatan Perkapita Pendapatan Perkapita berdasarkan harga berlaku di Kabupaten Pekalongan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dilihat dari angka nominalnya,

pada

Rp.10.291.070,00

tahun

sedangkan

2013 pada

telah

tahun

2009

mencapai sebesar

Rp.6.655.607,00. Angka-angka tersebut masih terdapat unsur inflasi di dalamnya sehingga nampak tinggi. Akan tetapi bila dilihat atas dasar Harga Konstan Tahun 2000, pendapatan perkapita tahun 2013 mencapai Rp.3.902.717,00. Pendapatan atas dasar harga konstan inilah yang dikatakan sebagai pendapatan perkapita riil. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.5 di bawah ini :


II.15


Tabel 2.5 Pendapatan Perkapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 – 2013 NO.

TAHUN

1 2 3 4 5

2009 2010 2011 2012 2013 *)

HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (Rp.) 3.204.959 3.368.143 3.437.206 3.541.418 3.902.717


HARGA BERLAKU (Rp.) 6.655.607 7.444.022 8.188.888 9.035.635 10.291.070 *) Angka Sementara

4) Laju Inflasi Sepanjang tahun 2013 (Januari-Desember), Kabupaten Pekalongan telah terjadi inflasi yang sangat tinggi yang mencapai 8,18% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 133,52 pada bulan Desember 2012 menjadi 144,44 pada Desember 2013. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan pemerintah pada 21 Juni 2013

yang

diikuti

kenaikan

komoditas

lainnya

menjadi

penyebab tingginya inflasi pada tahun 2013 ini. Namun demikian inflasi 2013 ini masih lebih rendah dibanding tahun 2008 yang mencapai 10,49%, namun menjadi yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir, dimana pada tahun-tahun sebelumnya tercatat pada 2012 inflasi sebesar 2,98%; 2011 sebesar 2,65%; 2010 sebesar 6,54% dan 2009 sebesar 3,39%. Perbandingan Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam Tabel 2.6 dan Gambar 2.1 di bawah ini Tabel 2.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2013 DAERAH Kab. Pekalongan Jawa Tengah Nasional

TINGKAT INFLASI (%) 2009 3,39 3,32 2,78

2010 6,54 6,88 6,96

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

2011 2,65 2,68 3,79

2012 2,98 4,24 4,30

2013*) 8,18 7,99 8,38

*) Angka Sementara


II.16


Gambar 2.1 Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009 – 2013

Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah, BPS Kab. Pekalongan, 2013

5) Indeks Williamson Indeks menggambarkan

Wlliamson

sebagai

ukuran

ketimpangan/kesenjangan

untuk

ekonomi

antar

wilayah dengan memakai perhitungan pendapatan per kapita pada

masing-masing

kecamatan

di

wilayah

Kabupaten

Pekalongan. Kriteria pengukuran kesenjangan antar wilayah berdasarkan metode Williamson adalah antara 0 – 1. Jika indeks mendekati nol (0) maka tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah rendah dan pemerataan telah tercapai, begitu juga

sebaliknya

pemerataan

jika

belum

indeks

tercapai

mendekati di

daerah

satu

(1)

tersebut.

maka Untuk

mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam gambar 2.7 berikut ini. Tabel 2.7 Indeks Williamson Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 DAERAH Kab. Pekalongan Jawa Tengah

INDEKS WILLIAMSON 2009 0,39 0,7035

2010 0,39 0,6971

2011 0,49 0,6972

2012 0,49 0,7042

Sumber : BPS Kab. Pekalongan; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013


II.17


Apabila dilihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenjangan di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun cenderung mengalami sedikit kesenjangan. 6) Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan selama 2009 – 2013 cenderung mengalami penurunan. Prosentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 13,35% turun dari Tahun 2012 sebesar 13,86%. Hal ini lebih baik jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 14,44% pada tahun 2013.

Dengan demikian hal tersebut

sejalan dengan komitmen pemerintah kabupaten Pekalongan dalam upaya untuk selalu mengurangi dan menanggulangi kemiskinan

menuju

target

Millenium

Development

Goal’s

(MDG’s) tahun 2015. Tabel 2.8 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2013 DAERAH Kab. Pekalongan Jawa Tengah Nasional

PROSENTASE PENDUDUK MISKIN 2009 2010 2011 2012 17,93 16,29 15,00 13,86 17,48 16,11 16,21 14,98 14,15 13,33 11,86 11,66

(%) 2013 13,35 14,44 11,47


7) Angka Kriminalitas yang Tertangani Dinamika perkembangan Kabupaten Pekalongan yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas

akan

berdampak

negatif

seperti

semakin

bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Angka

kriminalitas

pada

suatu

daerah

semakin

rendah

menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Pekalongan selama dua tahun terakhir termasuk dalam kategori rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi dikalangan masyarat yang aman, nyaman dan tentram tidak adanya gejolak di


II.18


masyarakat. Angka Kriminalitas yang tertangani sebagaimana terlihat pada Tabel 2.9 di bawah ini Tabel 2.9 Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2012 KAB. PEKALONGAN JUMLAH TINDAK PIDANA LAPOR SELESAI

JAWA TENGAH JUMLAH TINDAK PIDANA LAPOR SELESAI

NO.

TAHUN

1.

2011

138

62

7.436

3.968

2.

2012

184

81

10.740

5.709


8) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada suatu kurun

waktu

tertentu.

Indeks

Pembangunan

Manusia

mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni Angka Harapan Hidup (AHH) yang mengukur peluang hidup, Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Pengeluaran Riil Per Kapita

guna mengukur akses terhadap

sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup Riil. Dari ketiga komponen tersebut yang paling signifikan mempengaruhi IPM adalah pengeluaran per kapita riil, diikuti rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan Usia Harapan Hidup. Sejalan

dengan

Kabupaten

Pekalongan,

Pekalongan

selama

meningkatnya

kinerja

perkembangan

periode

2009

-

IPM

2012

Pemerintah Kabupaten

menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan yang dapat dijelaskan pada Tabel 2.10 di bawah ini. Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 NO.

IPM KAB. PEKALONGAN

IPM PROVINSI JAWA TENGAH

KETERANGAN

2009 2010 2011 2012

70,83 71,40 71,86 72,37

72,10 72,49 72,94 73,36

Peringkat 23 dari 35 kab/kota Peringkat 22dari 35 kab/kota Peringkat 22dari 35 kab/kota Peringkat 23 dari 35 kab/kota



II.19


b. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya seharihari. Dalam kurun waktu Tahun 2009-2012, Angka Melek Huruf di Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 sebesar 92,11% meningkat dari Tahun 2011 sebesar 92,08%. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.11 di Bawah ini : Tabel 2.11 Angka Melek Huruf Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012

NO. 2009 2010 2011 2012

ANGKA MELEK HURUF KAB. PEKALONGAN (%) 90,60 92,05 92,08 92,11

ANGKA MELEK HURUF PROVINSI JAWA TENGAH (%) 89,46 89,95 90,34 90,45


2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pedidikan formal yang di jalani. Dalam kurun waktu Tahun 2009-2012, Angka RataRata Lama Sekolah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 sebesar 6,80% meningkat dari Tahun 2011 sebesar 6,70%. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.12 di bawah ini :


II.20


Tabel 2.12 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Pekalongan dan Prov. Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 TAHUN 2009 2010 2011 2012

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH KAB. PEKALONGAN (%) 6,66 6,66 6,70 6,80

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROV. JAWA TENGAH (%) 7,07 7,24 7,29 7,39


3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Dalam

kurun

waktu

Tahun

2009-2013,

Angka

Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI Tahun 2013 sebesar 103% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 102,59%. Untuk jenjang SMP/MTs

Tahun

2013

sebesar

99,71%

meningkat

dibandingkan tahun 2012 sebesar 99,48%. Untuk jenjang SMA/SMK/MA

Tahun

2013

sebesar

66,31%

meningkat

dibandingkan tahun 2012 sebesar 65,07%. Secara lengkap, Perkembangan APK Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.13 di bawah ini : Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013 NO.

TAHUN

1.

SD/MI (%)

SMP/MTS (%)

SMA/SMK/MA (%)

KAB.

PROV.

KAB.

PROV.

KAB.

PROV.

2009

103,28

107,31

94,68

96,93

43,57

54,28

2.

2010

102,57

108,00

99,43

99,40

61,11

64,62

3.

2011

102,57

114,93

99,43

99,72

61,13

64,93

4.

2012

102,59

109,06

99,48

100,50

65,07

67,00

5.

2013

103,00

109,08

99,71

100,52

66,31

70,00

Sumber Dindikbud Kab. Pekalongan dan Dindik Prov Jateng , 2013


II.21


4) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Dalam

kurun

waktu

Tahun

2009-2013,

Angka

Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI Tahun 2013 sebesar 92,15% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 87,33%. Untuk jenjang SMP/MTs

Tahun

2013

sebesar

81,19%

meningkat

dibandingkan tahun 2012 sebesar 75,56%. Untuk jenjang SMA/SMK/MA

Tahun

2013

sebesar

45,11%

meningkat

dibandingkan tahun 2012 sebesar 43,76%. Secara lengkap, Perkembangan APM Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.14 di bawah ini : Tabel 2.14 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013 NO.

TAHUN

1.

SD/MI (%)

SMP/MTS (%)

SMA/SMK/MA (%)

KAB.

PROV.

KAB.

PROV.

KAB.

PROV.

2009

87,94

95,82

72,37

75,29

31,45

49,19

2.

2010

86,80

97,08

73,15

76,87

40,94

50,12

3.

2011

87,26

96,04

75,55

78,33

40,95

51,46

4.

2012

87,33

98,30

75,56

78,92

43,76

53,00

5.

2013

92,15

98,60

81,19

79,00

45,21

55,00

Sumber Dindikbud Kab. Pekalongan dan Dindik Prov Jateng , 2013


II.22


5) Angka Pendidikan yang Ditamatkan Selama kurun waktu 2009-2013 jumlah penduduk usia sekolah baik dasar maupun menengah relatif cukup tinggi dengan tingkat kelulusan yang relatif tinggi. Untuk lulusan SD Tahun 2013 sebanyak 16.360 orang lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 15.742 orang. Untuk lulusan SLTP tahun 2013 sebanyak 12.039 orang lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 11.920 orang. Untuk lulusan SLTA tahun 2013 sebanyak 6.080 lebih

tinggi

dari

Perkembangan

tahun

Angka

2012

sebanyak

Pendidikan

yang

6.007

orang.

Ditamatkan

di

Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.15 di bawah ini : Tabel 2.15 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 – 2013 SD

SLTP

SLTA

TAHUN

PENDUDUK 7-12 TH (ORANG

MURID 7-12 TH (ORANG)

TAMATAN



TAMATAN



TAMATAN

2009

107.170

94.250

17.593

47.245

34.191

9.484

39.422

12.397

3.850

2010

105.562

91.628

16.494

47.188

34.520

10.129

39.374

16.121

3.850

2011

102.817

89.721

16.087

44.734

33.797

11.708

39.276

16.083

3.850

2012

102.221

89.274

15.742

43.481

32.856

11.920

39.374

17.229

6.007

2013

99.198

91.407

16.360

41.862

33.987

12.039

36.887

16.676

6.080

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan, 2013

6) Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah ratarata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam

situasi

mortalitas

yang

berlaku

di

lingkungan

masyarakatnya. Angka mengevaluasi

Harapan kinerja

Hidup

merupakan

pemerintah

dalam

alat

untuk

meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk


II.23


kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Dalam kurun waktu Tahun 2009-2012, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 sebesar 69,56 tahun meningkat dari Tahun 2011 sebesar 69,28 tahun. Angka tersebut di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 71,71 tahun.

Kondisi

kualitas

ini

hidup

menunjukkan

dan

kesehatan

semakin

meningkatnya

masyarakat

Kabupaten

Pekalongan. Perkembangan AHH Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini : Tabel 2.16 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 NO.

AHH KAB. PEKALONGAN (TAHUN)

2009 2010 2011 2012

68,73 69,01 69,28 69,56

AHH PROVINSI JAWA TENGAH (TAHUN) 71,25 71,40 71,55 71,71


7) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan,

yang

disebabkan

karena

kehamilannya

atau

pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup penting.

Angka kematian ibu

diketahui dari

jumlah kematian karena kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Angka

Kematian

Ibu

mencerminkan

resiko

yang

dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan


II.24


menjelang kehamilan, kejadian

berbagai komplikasi pada

kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetric. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Kabupaten Pekalongan dari 184,04 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 turun menjadi 183,24 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2013 dengan jumlah kematian ibu sebanyak 29 kasus. Angka tersebut diatas angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 118,62 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab terbesar kematian ibu adalah pre eklamsi berat, eklamsi dan pendarahan selain itu kematian ibu tidak secara langsung karena proses persalinan tetapi adanya penyakit penyerta yang sudah diderita ibu tersebut. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.17 di bawah ini : Tabel 2.17 Angka Kematian Ibu Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 NO.

AKI KAB. PEKALONGAN (/100.00 KLH)

2009 2010 2011 2012 2013

114 127 105 184,04 183,24

AKI PROVINSI JAWA TENGAH (/100.00 KLH) 117,02 104,97 116,01 116,34 118,62

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2013

8) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten pekalongan dari 10,98 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2012 turun menjadi 9,92

per 1.000 kelahiran hidup tahun 2013,

angka tersebut dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,41 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi tertinggi adalah


II.25


Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah ini : Tabel 2.18 Angka Kematian Bayi Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 NO.

AKB KAB. PEKALONGAN (/1.000 KLH)

2009 2010 2011 2012 2013

8 11 8,51 10,98 9,92

AKB PROVINSI JAWA TENGAH (/1.000 KLH) 10,37 10,62 10,34 10,75 10,41

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2013

9) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu empat tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 IPG Kabupaten Pekalongan sebesar 56,49, pada tahun 2010 menjadi sebesar 57,6 tahun 2011 sebesar 58,2 dan tahun 2012 menjadi sebesar 58,75. Perkembangan

IPG

di

Kabupaten

Pekalongan

dan

Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.19 di bawah ini :


II.26


Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 DAERAH

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) 2009

2010

2011

2012

Kab. Pekalongan

56,49

56,70

58,20

58,75

Jawa Tengah

65,03

65,79

66,45

66,80

Sumber : BPS Kab. Pekalongan; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

c. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Beberapa kegiatan untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah dengan penyelenggaraan acara Syawalan, Grebeg Maulud, Malam Paingan, Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah; pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya; pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan pagelaran wayang kulit. Pentas seni daerah yang diselenggarakan tahun 2013 antara lain Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Pekan Seni, Pekan Seni Karesidenan, Festival Dalang Remaja, Festival Band dan Kemah Budaya. Selanjutnya jumlah grup kesenian di Kabupaten Pekalongan baik kesenian tradisional, modern, maupun keagamaan sebanyak 146 kelompok. Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar oleh pemerintah kabupaten, seperti acara jalan sehat yang rutin dilakukan setiap Jumat pagi, juga acara bersepeda (gowes) maupun senam pagi bersama di halaman kantor Sekretariat Daerah.


II.27


Tabel 2.20 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009-2013 Kabupaten Pekalongan CAPAIAN PEMBANGUNAN

NO 1 2 3 4

2009

2010

2011

2012

2013

125

144

147

146

155

1

1

1

1

1

204

217

230

230

265

1

1

1

1

1

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2013

3. Aspek Pelayanan Umum a. Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1)

Pendidikan a) Pendidikan Dasar Penyelenggaraan

Urusan

Pendidikan

ditujukan

untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalongan cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan nilai - nilai kearifan lokal. Pelaksanaan program pendidikan telah menyebabkan makin berkembangnya kegiatan belajar mengajar

di

berbagai

dilaksanakannya

jenjang

program

pendidikan.

pendidikan,

Dengan

pelayanan

pendidikan diharapkan dapat menjangkau semua daerah di Kabupaten Pekalongan (1)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut

memperhitungkan

adanya

perubahan

penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi


II.28


sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh

semakin

besarnya

jumlah

penduduk

usia

sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah

sehingga

partisipasi

sekolah

seharusnya

tidak berubah atau malah semakin rendah Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 -2012 NO 1 a. b. c. 2 a. b. c.

JENJANG PENDIDIKAN SD/MI jumlah murid usia 7-12 thn jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APS SD/MI SMP/MTs jumlah murid usia 13-15 thn jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS SMP/MTs

2009

2010

2011

2012

107.652

106.218

104.131

101.660

128.503

101.678

98.847

96.291

837,77

1.044,65

1.053,46

1.055,76

40.857

44.799

39.053

39.355

62.599

51.315

652.678

51.457

873.019

49.994

758.944

787.194


(2)

Rasio

Ketersediaan

Sekolah/Penduduk

Usia

Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia

sekolah

kemampuan

adalah jumlah

indikator sekolah

untuk

dalam

mengukur

menampung

penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia Data penduduk

selengkapnya

terkait

usia

dan

sekolah

jumlah

rasio

sekolah,

ketersediaan

sekolah di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2. 22 berikut ini :


II.29


Tabel 2.22 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 -2012 NO 1

JENJANG PENDIDIKAN

2009

2010

2011

2012

SD/MI a

Jumlah gedung sekolah

b

jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs

c 2 a

Jumlah gedung sekolah

b

jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Rasio

c

648

650

655

660

128.503

101.678

98.847

96.291

50,43

63,93

66,26

68,54

110

111

113

115

62.599

51.315

51.457

49.994

17,57

21,63

21,96

23,00


(3)

Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan

dasar.

Rasio

ini

mengindikasikan

ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk menghitung rasio guru terhadap murid dapat disusun tabel sebagai berikut : Tabel 2.23 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO 1

JENJANG PENDIDIKAN

2009

2010

2011

2012

SD/MI a

Jumlah Guru

6.292

6.963

6.372

6.542

b

Jumlah Murid

107.652

106.218

104.131

101.660

c

Rasio SMP/MTs

58,45

65,55

61,19

64,35

a

Jumlah Guru

2.325

2.351

2.456

2.609

b

Jumlah Murid

40.857

39.818

39.053

39.355

56,91

59,04

62.89

66,29

2

c

Rasio



II.30


(4)

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Ketersediaan guru terhadap murid per kelas rata-rata

dapat

ditunjukkan

dengan

rasio

guru

terhadap murid per kelas rata-rata Tabel 2.24 Jumlah Guru dan Murid Per Kelas Rata-Rata Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO 1 a b 2 a b

JENJANG PENDIDIKAN

2009

SD/MI Jumlah kelas Rasio Guru dan Murid per kelas Rata-Rata SMP/MTs Jumlah kelas Rasio Guru dan Murid per kelas Rata-Rata

2010

2011

2012

3.831

4.134

4.162

4.251

1,53

1,58

1,47

1,51

1.093

1.098

1.139

1.166

5,2

5,38

5,52

5,68


b) Pendidikan Menengah (1)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS

adalah

jumlah

murid

kelompok

usia

pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 -2012 NO a. b. c.

Jenjang Pendidikan SMA/MA jumlah murid usia 16-18 thn jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APS SMA/MA

2009

2010

2011

2012

18.732

20.322

21.997

23.411

61.850

47.119

50.955

53.643

302,861

431,290

431,694

436,422


(2)

Rasio

Ketersediaan

Sekolah/Penduduk

Usia

Sekolah Rasio

ketersediaan

sekolah

adalah

jumlah

sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio


II.31


ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Tabel 2.26 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 -2012 NO

JENJANG PENDIDIKAN

2009

2010

2011

2012

SMA/MA a b c

Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 16-18tahun Rasio

46

51

57

57

62.599

51.315

51.457

49.994

7,44

10,82

11,19

10,63


(3)

Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.27 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO

JENJANG PENDIDIKAN

2009

2010

2011

2012

SMA/MA a b c

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

1.354 18.732 72,28

1.531 20.322 75,38

1.738 21.997 79,01

1.800 23.411 76,89


(4)

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.


II.32


Tabel 2.28 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO a b

JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA Jumlah kelas Rasio Guru dan Murid per kelas Rata-Rata

2009

2010

2011

2012

1.093

1.098

1.139

1.166

6,61

6,86

6,94

6,59


c) Angka Putus Sekolah (APS) Tabel 2.29 Angka Putus Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO 1 2 3

JENJANG PENDIDIKAN SD/MI SMP/MTS SMA/MA

ANGKA 2009 0,003 0,004 0,011

PUTUS SEKOLAH (%) 2010 2011 2012 0,004 0,42 0,18 0,009 0,60 0,49 0,012 1,10 0,80

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Pekalongan, 2013

d) Angka Kelulusan Tabel 2.30 Angka Kelulusan Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO 1 2 3

JENJANG PENDIDIKAN SD/MI SMP/MTS SMA/MA

ANGKA 2009 99,89 87,21 90,12

PUTUS SEKOLAH (%) 2010 2011 2012 99,90 99,50 100,00 99,14 91,90 97,82 99,10 99,80 99,92


e) Angka Melanjutkan Tabel 2.31 Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO 1 2

JENJANG PENDIDIKAN Melanjutkan dari SD/MI ke SLTP/MTs Melanjutkan dari SLTP/MTs ke SMA/MA

ANGKA PUTUS SEKOLAH (%) 2009 2010 2011 2012 93,76 80,41 84,38 85,17 83,90

74,41

71,19

69,81



II.33


2)

Kesehatan a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Istilah

Posyandu

yang

dikenal

sebagai

Pos

Pelayanan Terpadu menurut Shakira (2009) adalah suatu forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat

yang

mempunyai

nilai

strategis

untuk

pengembangan sumberdaya manusia sejak dini. Posyandu adalah pusat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan yang

dikelola

masyarakat kesehatan

dan

diselenggarakan

dengan dalam

dukungan

rangka

untuk

teknis

pencapaian

dan

dari NKKBS

oleh

petugas (Norma

Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Tujuan penyelenggaraan Posyandu: 1. Menurunkan

Angka

Kematian

Bayi

(AKB),

Angka

Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas). 2. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta

kegiatan

lainnya

yang

menunjang

untuk

tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 3. Berfungsi

sebagai

Wahana

Gerakan

Reproduksi

Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Tabel 2.32 Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

1. Jumlah posyandu 2. Jumlah balita 3. Rasio

2009

2010

2011

2012

2013

1.377 103.092

1.382 75.779

1.382 74.221

1.378 74.464

1.383 69.119

13,36

18,24

18,62

18,50

20,01



II.34


b) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Tabel 2.33 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah Puskesmas Jumlah Poliklinik Jumlah Pustu Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas persatuan penduduk Rasio Poliklinik persatuan penduduk Rasio Pustu persatuan penduduk

26 160 50 837.511

26 167 52 842.223

26 166 50 848.710

26 169 50 861.366

26 171 50 861.082*

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,19

0,20

0,19

0,20

0,20

0,06

0,06

0,06

0,06

0,05

6. 7.

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2012 dan Dinkes Kab. Pekalongan, 2013 (diolah) Ket : * Data sementara

c) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk Tabel 2.34 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2. 3. 4. 5.

URAIAN Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) Jumlah Rumah Sakit Daerah Jumlah seluruh Rumah Sakit Jumlah Penduduk Rasio

2009

2010

2011

2012

2013

2

2

2

2

2

1 1 1 3 3 3 837.511 842.223 848.710 0,003 0,003 0,006

1 1 3 3 861.366 861.082* 0,006 0,003

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2012 dan Dinkes Kab. Pekalongan, 2013 (diolah)

d) Rasio Dokter per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu,

idealnya

satu

orang

dokter

melayani

2.500

penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis


II.35


tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan Tabel 2.35 Rasio Jumlah Dokter Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1 2 3

URAIAN

2009

Jumlah Dokter Jumlah Penduduk Rasio

2010

2011

2012

2013

66 53 59 56 54 837.511 842.223 848.710 861.366 861.082 0,104 0,083 0,070 0,065 0,062

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2012 dan Dinkes, 2013 (diolah)

e) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Rasio menunjukkan

Tenaga

Medis

seberapa

per

besar

jumlah

penduduk

ketersediaan

tenaga

kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk Tabel 2.36 Rasio Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO

URAIAN

1

Jumlah Tenaga Medis

2

Jumlah Penduduk

3

Rasio

2009

2010

2011

2012

87

70

76

74

837.511

842.223

848.710

861.366

0,104

0,083

0,089

0,086


3)

Pekerjaan Umum a) Prasarana Jalan Kinerja

jaringan

berdasarkan

kondisi

dengan

terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat.

Terminologi

ini

didasarkan

pada

besarnya

persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut: Tabel 2.37 Kondisi Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2. 3. 4. 5.

KONDISI JALAN Kondisi Baik Kondisi Rusak Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan secara keseluruhan kabupaten

2009 212,05 200,23 107,25 38,55

PANJANG JALAN 2010 2011 281,82 318,77 135,31 130,57 92,50 85,29 48,45 23,45

(KM) 2012 346,52 111,40 77,83 22,33

2013 425,58 58,25 41,58 32,67

558,08

558,08

558,08

558,08

558,08

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pekalongan, 2013


II.36


b) Prasarana Sumber Daya Air/Jaringan irigasi Pengertian

jaringan

irigasi

adalah

saluran,

bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu

kesatuan

yang

diperlukan

untuk

penyediaan,

pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari

ketiga

kelompok

jaringan

tersebut,

yang

langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya Tabel 2.38 Jaringan Irigasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO

JARINGAN IRIGASI

PANJANG JARINGAN (KM) 2009

2010

2011

2012

20,06

20,26

20,52

20,26

1.

Jaringan primer

2.

Jaringan Sekunder

391,90

391,90

391,90

369,32

3.

Jaringan Tersier

480,86

480,86

480,86

480,86

Sumber : Dinas PSDA ESDM Kab. Pekalongan, 2013

4)

Perumahan Pembangunan

perumahan

tidak

hanya

bersifat

pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum, dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat.


II.37


a) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tabel 2.39 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Non PDAM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2. 3.

URAIAN

2010

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa) Jumlah Seluruh Rumah Tangga

TAHUN 2011 2012

2013

158.341

180.625

192.507

193.100

196.414

197.081

197.751

198.423

91,96

91,65

97,35

97,32

(%)

Sumber : DPU Kab. Pekalongan, 2014

b) Rumah Tangga Pengguna Listrik Tabel 2.40 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2. 3.

URAIAN Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Jumlah Seluruh Rumah Tangga (%)

2009

2010

TAHUN 2011

2012

2013

128.390

145.015

154.105

162.510

175.113

192.205

196.414

197.081

197.751

198.423

66,80

73,83

78,10

82,18

88,25


c) Rumah Tangga Bersanitasi Tabel 2.41 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2. 3.

URAIAN Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah Seluruh Rumah Tangga (%)

2010

TAHUN 2011 2012

2013

8.780

5.226

5.330

5.455

196.414

197.081

197.751

198.423

4,47

2,65

2,70

2,75



II.38


d) Rasio Rumah Layak Huni Tabel 2.42 Rumah Layak Huni Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO

URAIAN

1. 2. 3.

Rumah Layak Huni Jumlah Penduduk Rasio

2009 66,127 837.511 7,90

TAHUN 2010 2011 66,911 69,082 842.223 848.710 7,94 8,14

2012 69,082 861.366 8,02

Sumber : Profil Daerah Kab. Pekalongan, 2013

5)

Penataan Ruang Penataan

ruang

adalah

proses

perencanaan

tata

ruang, pemanfaatan pengendalian ruang dan pengendalian ruang. Urusan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program

pembangunan

untuk

tercapainya

kesejahteraan

masyarakat, serta efisien dalam alokasi investasi. Penataan ruang Kabupaten Pekalongan disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kawasan Petanglong. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Penataan tata ruang Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031 adalah untuk mewujudkan daerah sebagai sentra pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap

mempertahankan

pertanian

untuk

mendukung

perkembangan wilayah. Penataan tata ruang Kabupaten Pekalongan disusun dengan memperhatikan kecenderungan dan arahan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaanya. Kinerja makro urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, ruang publik yang berubah peruntukkanya (%); rasio bangunan ber-IMB


II.39


per

satuan

bangunan

(%);

dan

jumlah

pengelolaan

pertamanan. a) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok,

yang

penggunaannya

lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yangditetapkan dengan kriteria: a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan c. didominasi komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan

perkotaan

adalah

wilayah

yang

mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tabel 2.43 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1.

URAIAN Rasio Ruang Terbuka Hijau

2010

2011

2012

2013

35

25

24

25



II.40


Tabel 2.44 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN Jumlah Bangunan berIMB Rasio bangunan berIMB

1. 2.

2010

2011

2012

2013

677

1.412

1.859

2.529

25

15

15

13

Sumber : DPU Kab. Pekalongan, 2013 dan BPS Kab Pekalongan, 2014

6)

Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan yang telah disusun tahun 2013 antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Pekalongan

Tahun

2014;

Kebijakan

Umum

Anggaran (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); serta RPJM Pembangunan Ekonomi Daerah. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan Renja) dan perencanaan yang bersifat

khusus

misalnya

perencanaan

tata

ruang,

perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Tabel 2.45 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2. 3. 3.

DOKUMEN PERENCANAAN Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

2011

2012

2013

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Sumber : Bappeda Kab. Pekalongan, 2014


II.41


7)

Perhubungan a) Rasio Ijin Trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: (1) jaringan trayek lintas batas negara; (2) jaringan trayek antarkota antarprovinsi; (3) jaringan trayek antarkota dalam provinsi; (4) jaringan trayek perkotaan; dan (5) jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayektrayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Tabel 2.46 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013

NO 1. 2. 3. 4.

URAIAN Izin Trayek perdesaan Jumlah Izin Trayek Jumlah penduduk Rasio Izin Trayek

2009

2010

2011

2012

2013

200 200 832.417 0,048

200 200 838.621 0,048

200 200 848.710 0,047

200 200 861.366 0,046

200 200 861.082 0,046

Sumber : Dinhubkominfo Kab. Pekalongan, 2014

b) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: (1) uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap

landasan

Kendaraan

Bermotor

dan

Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan


II.42


Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. (2) uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Tabel 2.47 Jumlah Kir Angkutan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

2009 JMLH JMLH KIR

ANGKUTAN UMUM

1.

Mobil bus

380

2.

Mobil barang

3.

Kereta tempelan

54 1

Jumlah

%

2010 JMLH JMLH KIR

%

2011 JMLH JMLH KIR

692 54,91 379 670 56,56 363 71 76,05 99 2

50,00

1

144 68,75 160 2

50,00

2012 JMLH JMLH KIR

%

%

2013 JMLH JMLH KIR

625 58,08 378

655 57,70 372

619 60,09

262 61,07 244

380 64,21 402

616 65,26

2

3

66,67

2

4

50,00

3

5

60,00

435 765 181 479 816 175,3 525 890 185,8 624 1039 171,9 777 1240 185,3


8)

Lingkungan Hidup a) Persentase Penanganan Sampah Tabel 2.48 Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013

NO 1.

URAIAN Persentase sampah yang ditangani (%)

2010

2011

2012

2013

14,19

13,67

14,04

14,14


b) Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tabel 2.49 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum PDAM Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

%

URAIAN

1. Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum (jiwa) 2. Jumlah penduduk (jiwa) 3. Persentase penduduk berakses air bersih (%)

2009

2010

2011

2012

2013

48.334

54.558

58.824

65.632

72.046

836.086 5,78

842.223 847.379 854.287 861.082 6,48

6,94

7,68

8,37

Sumber : PDAM Kab. Pekalongan, 2013


II.43


9)

Pertanahan Penyelenggaraan untuk

peningkatan

Kabupaten

Urusan

tertib

Pertanahan

administrasi

Pekalongan,

baik

ditujukan

pertanahan

menyangkut

di

fasilitasi

penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi lahan, penetapan

lokasi,

tukar

menukar

tanah

Pemda

dan

penyelesaian permasalahan tanah lainnya; Tabel 2.50 Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1.

URAIAN

2010

2011

2012

2013

161.902

162.513

162.513

170.036

185.694

Luas Lahan Bersertifikat (ha)

2009

Sumber : BPN Kab. Pekalongan, 2013

10) Kependudukan dan Catatan Sipil Kegiatan

Peningkatan

Pelayanan

Bidang

Kependudukan terdiri dari pembuatan Akta Catatan Sipil, pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akta Catatan Sipil tersebut berupa Akta Kelahiran, Perkawinan,

Kematian,

Perceraian,

Pengesahan

Anak,

Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Kutipan Kedua dan Perubahan Nama. Tabel 2.51 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO

URAIAN

2011

2012

2013

1.

Kepemilikan KTP

110.000

40.879

544.484

2.

Jumlah Kartu Keluarga (KK)

197.080

197.080

241.773

3.

Jumlah Akta Kelahiran

49.694

14.585

39.159

4.

Jumlah Akta Perkawinan Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

12

11

36

ada

ada

ada

belum

Sudah

Sudah

5. 6.

Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pekalongan, 2014


II.44


11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 2.52 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO

URAIAN

1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) Rasio KDRT dalam setiap ruamh tangga

2. 3. 4. 5.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

2009

2010

2011

2012

40,89

42,08

43,81

44,66

4,92

4,97

4,77

4,93

0,005

0,006

0,009

0,045

67,18

74,12

72,70

70,70

100

100

100

100

Sumber : BPMPKB Kab. Pekalongan, 2013

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dalam pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat disampaikan bahwa jumlah peserta KB aktif pria mengalami kenaikan dari 3.306 orang pada tahun 2012 menjadi 3.418 orang pada tahun 2013 dan peserta KB aktif wanita meningkat dari 139.930 orang pada tahun 2012 menjadi 142.579 orang pada tahun 2013. Selanjutnya untuk jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) meningkat dari 172.659 dari tahun 2012 menjadi 175.251 PUS pada tahun 2013 dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok umur yaitu kurang dari 20 tahun sebanyak 3.855 orang; usia 20 - 29 tahun sebanyak 54.451 orang dan usia 30 - 49 sebanyak 116.945 orang. Tabel 2.53 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

1.

Peserta KB aktif pria

2.

4.

Peserta KB aktif wanita Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) PUS kurang dari 20 tahun

5. 6.

3.

2009

2010

2011

2.508

2.469

2.446

127.170

129.936

163.703

2012

2013

3.275

3.418

132.855

140.333

142.579

166.469

168.965

171.991

175.251

3.295

3.365

3.307

3.615

3.855

PUS usia 20 - 29 tahun

50.100

50.458

50.690

52.350

54.451

PUS usia 30 – 49 tahun

110.310

112.646

114.968

116.026

116.945



II.45


13) Sosial Kondisi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Pekalongan terbagi dalam 26 kriteria. Prioritas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat penanganan dan pelayanan sosial yang paling menonjol berdasarkan Pemutahiran Data PMKS tahun 2013 adalah Keluarga Fakir Miskin (KFM) sejumlah 33.833 kk, dengan tanggungan 107.876 jiwa, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

(PRSE)

sebanyak

4.668

orang,

Penyandang

Disabilitas sebanyak 6.339 orang. Lanjut Usia Terlantar (LUT) sebanyak 2.683 orang. Tabel 2.54 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 No 1. 2. 3.

Uraian Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (%)

2012

2013

11

11

108

100

0,87

0,55

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Pekalongan, 2014

14) Ketenagakerjaan Di bidang ketenagakerjaan salah satu Indikator makro yang digunakan untuk melihat perkembangan pengangguran adalah TPT. Tahun 2011 TPT di Kabupaten Pekalongan menunjukkan angka 6,12 persen. Artinya bahwa dari 10.000 penduduk angkatan kerja, 612 jiwa adalah penduduk yang mencari pekerjaan. Angka ini naik 2,08 persen dibanding tahun 2010 yang hanya 4,04 persen. Pada tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 5,07%, hal ini lebih baik daripada tahun 2011 dengan TPT mencapai 6,12%. Penurunan TPT sebesar 1,05% ini menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dan dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas.


II.46


Besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi produktif tercermin dalam angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2012 adalah 71,64 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 72 orang termasuk angkatan kerja. TPAK Kabupaten Pekalongan pada tahun 2012 ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 71,08 persen. Tabel 2.55 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2012 NO

URAIAN

2010

2011

2012

29.415

33.324

31.903

819.048

834.242

845.896

70,42

71,08

71,64

4,04

6,12

5,07

1.

jumlah pencari kerja (orang)

2.

jumlah penempatan kerja (orang)

3.

Tingkat Partisipasi Aktif Angkatan kerja (%)

4.

Tingkat pengangguran terbuka (%)

5.

Tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rp)

700.000

760.000

873.000

6.

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) minimum (Rp)

762.886

836.511

888.978

Sumber : Dinsosnakertrans dan BPS Kab. Pekalongan, 2013 (diolah)

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tabel 2.56 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2. 3.

URAIAN Jumlah Koperasi Jumlah Usaha Kecil Menengah Nilai Produksi (juta)

2009

2010

2011

2012

2013

804

806

893

811

811

8.814

8.824

8.837

8.860

8.892

751.651

755.113

772.300

780.350

826.106

Sumber : Dinperindagkop UMKM Kab. Pekalongan 2013.

16) Penanaman Modal Tabel 2.57 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1. 2. 3.

URAIAN Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.) Rasio daya serap tenaga kerja (orang)

2012

2013

1.246

610

301.209,4

123.285,42

3.772

2.845

Sumber : BPMPPT Kab. Pekalongan, 2013


II.47


17) Kebudayaan Beberapa kegiatan untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah dengan penyelenggaraan acara Syawalan, Grebeg Maulud, Malam Paingan, Pekan Raya Promosi

Pembangunan

(PRPP)

Jawa

Tengah;

pemberian

dukungan penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya; pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan pagelaran wayang kulit. Pentas seni daerah yang diselenggarakan tahun 2013 sebanyak 15 kegiatan yaitu Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Pekan Seni, Pekan Seni Karesidenan, Festival Dalang Remaja, Festival Band dan Kemah Budaya. Selanjutnya jumlah grup kesenian di Kabupaten Pekalongan baik kesenian

tradisional, modern, maupun keagamaan

sebanyak 146 kelompok. Tabel 2.58 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

1

1

1

1

1

2. 3.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

2

2

2

2

5

34

34

34

34

34

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2013

18) Kepemudaan dan Olahraga Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui

organisasi-organisasi

kepemudaan

yang

ada.

Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan mengalami peningkatan dari 28 organisasi pada tahun 2012 menjadi 32 organisasi pada tahun 2013. Perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pekalongan ditandai dengan diraihnya Juara II Bakti Pemuda tingkat

Provinsi

Tengah.

Selanjutnya

capaian

prestasi

olahraga tertinggi tingkat nasional adalah Juara III Kejurnas PPLP 2013.


II.48


Tabel 2.59 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Jumlah organisasi pemuda

21

21

24

28

32

2.

Jumlah organisasi olahraga

204

217

230

230

365

3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

4

3

2

4

4

4.

Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

7

7

8

9

10

2

2

2

2

2

573

591

594

594

594

5. 6.

Sumber : Dinporapar Kab. Pekalongan, 2013

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan , diperlukan ketahanan nasional dalam bidang ideolgi, politik, ekonomi,

sosial,

agama,

dan

budaya.

Organisasi

kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya berkewajiban memelihara

persatuan

dan

kesatuan

bangsa

dengan

mengutamakan kepentingan nasional. Untuk mengoptimalkan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa dan politik dalam

negeri,

pemerintah

diperlukan

daerah

Kabupaten/Kota

kerjasama

provinsi,

dengan

dan

organisasi

antara

pemerintah,

pemerintah

daerah

kemasyarakatan

dan

lembaga nirlaba lainnya. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Berikut ini adalah tabel indikator capaian pembangunan urusan

kesatuan

bangsa

dan

politik

dalam

negeri

di

kabupaten Pekalongan tahun 2009-2013. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

dan

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

meningkat yang semula pada tahun 2012 ada 70 Ormas dan 25 LSM menjadi 71 Ormas dan 26 LSM pada tahun 2013.


II.49


Tabel 2.60 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Jumlah Ormas

37

37

37

70

71

2.

Jumlah LSM

21

22

22

25

26

Sumber : Kankesbangpol Kab. Pekalongan, 2013

20) Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik (Good Goverment) serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yaitu Reformasi Birokrasi serta dalam rangka peningkatan kinerja telah dilakukan penyusunan uraian tugas jabatan struktural pada 8 SKPD, analisis jabatan pada 14 SKPD, serta evaluasi kinerja pelayanan publik pada 3 SKPD. Di bidang kepegawaian jumlah PNS sampai dengan tahun 2013 adalah 10.484 orang atau berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebanyak 10.848 orang.

Selanjutnya

dalam

rangka

peningkatan

kualitas

pendidikan sumber daya aparatur, pada tahun 2013 telah dilaksanakan ujian dinas dan penyesuaian ijazah; pengiriman Diklatpim Tingkat II sebanyak 2 orang dan Diklatpim Tingkat III sebanyak 7 orang.

Selain itu juga telah dilaksanakan

Diklat Fungsional, Pelatihan ESQ-Outbond, bintek, tugas belajar, workshop maupun seminar. Kegiatan untuk mendukung pembangunan bidang hukum tahun 2013 antara lain Penyusunan Produk Hukum Daerah,

Rakor

Prolegda,

Sosialisasi

Perda,

Penyuluhan

Hukum, dan Pembinaan Kelompok Kadarkum. Produk hukum yang dihasilkan tahun 2013 berupa 9 Peraturan Daerah, 56 Peraturan Bupati, dan 809 Keputusan Bupati. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi di tingkat desa untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam


II.50


pembangunan desa tahun 2013, dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di 213 desa dan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pekalongan.

Selain itu dilakukan pembinaan

terhadap aparat pemerintahan desa dan penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah berupa Bantuan Sarana Prasarana Desa. Tabel 2.61 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

1.

Jumlah PNS

2.

Jumlah Polisi Pamong Praja Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

3.

2009

2010

2011

2012

2013

10.788

11.253

11.134

11.134

10.484

84

92

88

86

84

10.442

10.441

8.259

8.259

8.259

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2012 (diolah) dan Kantor Satpol PP, 2014.

21) Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan khususnya beras dalam kondisi aman bahkan selalu mengalami surplus. Pada tahun 2012 ketersediaan beras mencapai 139.473 ton, tingkat kebutuhan 72.286 ton, mengalami surplus 67.187 ton. Selanjutnya kondisi tahun 2013 lebih baik yaitu ketersediaan beras 141.628 ton, tingkat kebutuhan 72.294 ton, mengalami surplus

69.334 ton.

Ketersediaan beras dan tingkat

kebutuhan beras dari tahun 2009 sampai tahun 2013 di Kabupaten Pekalongan selalu mengalami surplus hal ini berarti tingkat kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Pekalongan tercukupi. Tabel 2.62 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Ketersediaan Beras (ton)

136.954

127.909 146,905 139.473 141.628

2.

Tingkat kebutuhan (ton)

127.813

118.017 126.744

72.286

72.294

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Pekalongan, 2013


II.51


22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tujuan

pemberdayaan

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

masyarakat

adalah

(sebagai

insan

maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan masyarakat,

kemiskinan

penguatan

dan

perlindungan

kelembagaan

dan

modal

sosial sosial

masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna

membantu

memanfaatkan

masyarakat

hak

dalam

masyarakat

memperoleh

untuk

dan

meningkatkan

kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Tabel 2.63 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2

URAIAN Jumlah PKK Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)

2009

2010

2011

2012

2013

305

305

305

305

305

6

5

6

5

4


23) Statistik Pada tahun 2013, kinerja makro urusan statistik telah menghasilkan beberapa buku/dokumen yang menunjang perencanaan pembangunan, yaitu a) Buku Kabupaten Pekalongan Dalam Angka (DDA) b) Buku

Kecamatan

Dalam

Angka

2013

sebanyak

19

kecamatan c) Buku PDRB Kabupaten Pekalongan d) Buku Profil Daerah Kabupaten Pekalongan e) Buku Nilai Tukar Petani f)

Buku Indek Harga Konsumen dan Inflasi

g) Buku Indek Harga Bangunan h) Buku Potensi Pertanian i)

Buku Profil Tenaga Kerja


II.52


24) Kearsipan Tabel 2.64 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kearsipan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

2011

2012

2013

1.

Pengelolaan arsip secara baku (%) Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pengelola kearsipan (orang)

74

76

80

16

18

15

2.

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Pekalongan, 2014

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 78 tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka setiap SKPD diharuskan melakukan pengelolaan arsip secara baku. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan

sebagai

SKPD

yang

bertugas

melaksanakan

koordinasi pengelolaan kearsipan dimulai tahun 2011 dengan indikator pencapaian 74% , naik menjadi 76% pada tahun 2012,

kemudian

pada

tahun

2013

naik

menjadi

80%

(sebagaimana pada tabel 2.62). Adapun SKPD yang wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip secara baku adalah 46 SKPD karena Setda dihitung satu SKPD.

25) Komunikasi dan Informatika Pembangunan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten

Pekalongan

diarahkan

untuk

mendukung

pelaksanaan Elektronik Government (e-Gov). Pada tahun 2013 pengguna jaringan Wifi Kominfo Jaringan WAP (Wireless Acces Point) bertambah dari 25 titik menjadi 31 titik. Tabel 2.65 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Jumlah jaringan komunikasi (wifi)

16

19

21

31

31

2.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

-

-

-

8

8

3.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

6

7

7

7

7

4.

Web site milik pemerintah daerah

1

1

1

9

5.

Jumlah Pameran/expo

1

1

1

1

1



II.53


26) Perpustakaan Budaya

baca

di

kalangan

masyarakat

telah

menunjukan peningkatan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya perpustakaan desa yang ada pada tahun 2012 sejumlah 114 perpustakaan desa, pada tahun 2013 sejumlah 171

perpustakaan

desa

naik

50%,

jumlah

pengunjung

perpustakaan tahun 2012 sebanyak 39.283 pengunjung dan pada tahun 2013 sebanyak 43.401 pengunjung naik 10,48% sedangkan jumlah bahan pustaka pada tahun 2012 sebanyak 32.114 eksemplar pada tahun 2013 sebanyak 32.114 tetap atau tidak ada kenaikan ini dikarenakan buku yang dipinjam tidak kembali. Tabel 2.66 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2013 NO 1. 2. 3.

URAIAN

2011

Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2012

-

2013

114

171

16.135

39.283

43.401

24.868

32.114

32.114

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Pekalongan, 2014.

Jumlah

perpustakaan

yang

ada

di

Kabupaten

Pekalongan cenderung meningkat, di mana pada tahun 2012 sebanyak 114 tempat menjadi 171 tempat pada tahun 2013. Jumlah

pengunjung

perpustakaan

mengalami

peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 (sebagaimana terlihat dalam tabel 2.64.). Dengan demikian minat baca masyarakat dan tingkat kebutuhan masyarakat kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan

pengetahuan

semakin baik. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah kabupaten Pekalongan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 semakin banyak, hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.64.


II.54


b. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 1)

Pertanian Pada tahun 2013 produktivitas komoditas utama pertanian yaitu padi mengalami peningkatan dibanding tahun 2012, yaitu dari 50,97 kuintal/ha menjadi 51,20 kuintal/ha, sedangkan

jagung

mengalami

peningkatan

dari

43,21

kuintal/ha menjadi 44,24 kuintal/ha. Di bidang perkebunan, beberapa komuditas utama mengalami kenaikan produksi seperti Kelapa dari 13.722.840 butir menjadi 13.891.000 butir, Kopi dari 212,95 ton menjadi 234,84 ton. Hal yang sama dialami pula pada komoditas strategis tebu yang mengalami kenaikan dari 1.347.931 kuintal menjadi 1.505.438 kuintal serta cengkeh dari 109,58 ton menjadi 150,46 ton. Di bidang peternakan, produksi daging meningkat 14,26% dari 5.095.304 kg pada tahun 2012 menjadi 5.821.920 kg, produksi telur meningkat 188,24% dari 1.891.302 kg pada tahun 2012 menjadi 5.451.476 kg dan produksi susu menurun 37,86% dari 289.530 liter pada tahun 2012 menjadi 179.915 liter. Selanjutnya populasi ternak tahun 2013 antara lain populasi sapi perah meningkat sebesar 202,48% yaitu dari 121 ekor menjadi 366 ekor. Sapi potong mengalami penurunan sebesar 18,78% yaitu dari 22.882 ekor pada tahun 2012 menjadi 18.585 ekor. Sedangkan ayam buras menurun 38,46% yaitu dari 1.235.883 ekor pada tahun 2012 menjadi 805.063 ekor.

Penurunan

populasi

sapi

potong

di

Kabupaten

Pekalongan disebabkan mahalnya harga daging sapi sehingga banyak ternak sapi dijual ke luar daerah.


II.55


Tabel 2.67 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO A. 1.

2.

B.

INDIKATOR KINERJA PERTANIAN

SATUAN

3.

2011

2012

2013

a. Padi b. Jagung

kuintal/ha kuintal/ha

48,16 37,95

52,00 40,81

45,28 39,53

50,97 43,21

51,20 44,24

c. Kedelai

kuintal/ha

11,38

12,38

12,03

11,47

11,43

Produktivitas komoditas hortikultura a. Durian

Kuintal

130.233

166.610

144.980

118.538

85.683

b. Mangga

Kuintal

119.371,5

76.888

103.035

110.175

99.759

c. Pisang

Kuintal

104.012

149.833

210.763

144.832

113.458

d. Rambutan

Kuintal

58.554,6

20.351

79.609

42.156

25.549

e. Melon

Kuintal

500

165

390

330

620

f. Kentang

Kuintal

37.995

43.775

24.712

27.658

10.774

g. Bawang Daun

Kuintal

84.660

76.56

85.560

72.082

13.835

PERKEBUNAN Butir

12.052.350

13.483.550

13.618.000

13.722.845

14.937.500

Kuintal

922.669,00

867.478,00

904.417,00

1.347.931

1.505.438

c. Cengkeh

Ton

46,28

69,80

70,48

109,58

150,40

d. Kopi

Ton

122,37

176,44

194,08

212,95

223,60

12.564 10.884 51.578 43.874 307.335 997.455

12.639 10.830 51.661 43.949 308.564 998.552

22.822 3.712 59.607 47.564 357.928 1.235.883

17.501 3.735 59.851 47.735 360.685 1.250.095

4.854.520 1.826.815 277.200 37.824

4.897.746 1.845.265 279.200 38.013

5.095.304 1.891.302 289.530 38.661

5.511.916 2.071.987 298.799 38.662

b. Tebu

2.

2010

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

a. Kelapa

C. 1.

2009

PETERNAKAN Populasi Produksi Komoditas Peternakan Utama a. Sapi potong Ekor 12.482 b. Kerbau Ekor 10.918 c. Kambing Ekor 51.424 d. Domba Ekor 43.758 e. Ayam Ras Ekor 306.900 f. Ayam Buras Ekor 997.125 Produksi Peternakan a. Daging Kg 4.808.360 b. Telur Kg 1.804.618 c. Susu Liter 275.520 d. Kulit Lembar 36.648 Jumlah Konsumsi Protein Hewani a. Daging b. Telur c. Susu d. Protein Hewani

Kg/kapita/th

5,79

5,79

5,8

6,04

6,32

Kg/kapita/th Liter/kapita/th

2,17 0,33

2,18 0,33

2,18 0,33

2,23 0,34

2,35 0,35

gr/kapita/tahun

3,0

3,0

3,27

3,3

3,5

Sumber : DPPK dan DKPP Kabupaten Pekalongan, 2013

2) Kehutanan Berbagai mempertahankan

kegiatan dan

telah

dilaksanakan

memperbaiki

kondisi

untuk

lahan

di

Kabupaten Pekalongan sehingga lahan kritis dapat dikurangi. Lahan sangat kritis semula tahun 2012 seluas 428,02 hektar berkurang menjadi 0 hektar, lahan kritis semula 1.836,43


II.56


hektar menjadi 587,869 hektar, lahan agak kritis semula 3.569,31 hektar menjadi 9.136,408 hektar, lahan potensial kritis semula 7.732,71 hektar menjadi 10.001,164 hektar sedangkan lahan tidak kritis semula 47.608,17 hektar dapat ditingkatkan menjadi 41.451,732 hektar. Untuk luas hutan rakyat mengalami peningkatan dari 18.167,31 hektar menjadi 18.360,313 hektar. Produksi hutan rakyat tahun 2012 yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu Sengon dari 25.820,25 M3 menjadi 41.851,946 M3 , dan Rimba Campur dari 488,10 M3 menjadi 278,51 M3, selanjutnya Jati dari 854,26 M3 menjadi 342,624 M3, sedangkan Pinus mengalami penurunan yaitu dari 474,11 M3 menjadi 86,490 M3. Penurunan produksi kayu ini disebabkan kondisi tanaman siap tebang jumlahnya mengalami penurunan. Tabel 2.68 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kehutanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO. 1

2

INDIKATOR

SATUAN

2009

2010

2011

2012

2013

Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan a. Sangat Kritis

ha

733,02

503,02

448,02

428,02

0

b. Kritis

ha

2.316,67

2.001,63

1.911,43

1.836,43

587,87

c. Agak Kritis

ha

4.184,88

3.857,52

3.719,31

3.569,31

9.136,41

d. Tidak Kritis

ha

45.691,23

46.839,48

47.281,17

47.608,17

41.451,73

Luas Hutan Rakyat

ha

17.992,66

17.998,00

18.068,00

18.167,31

18.360,31

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan, 2013

3) Energi dan Sumberdaya Mineral Sampai dengan tahun 2013, dari 56,27 hektar areal penambangan liar yang ada dengan di lakukan upaya Evaluasi dan Pengawasan Usaha Pertambangandan Air Tanah sudah dapat di tertibkan areal penambangan seluas 46,24 hektar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, telah di upayakan Pembangunan Pembangkit Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bantuan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2013 PLTMH di Kabupaten Pekalongan bertambah satu unit, yaitu di Dukuh


II.57


Sawangan Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono yang menjangkau 50 Rumah,

sehingga

jumlah PLTMH

di

Kabupaten Pekalongan sebanyak 16 unit. Sementara untuk jumlah PLTS sampai dengan tahun 2013 berjumlah 1.382 unit. Pada tahun 2013 juga telah dilakukan peningkatan daya PLTMH Bantar Kulon menjadi 30 KW serta pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa yang meliputi Dukuh Sipetung Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono, Desa Kutorembet Kecamatan

Lebakbarang,

Dukuh

Bantul

Desa

Kesesi

Kecamatan Kesesi, Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni, Desa

Werdi

Kecamatan

Wonokerto,

Desa

Petukangan

Kecamatan Wiradesa, serta Dukuh Gandu Ngasinan Desa Talun Kecamatan Talun. Disamping itu juga perbaikan PJU PLTS di Desa Werdi Kecamatan Wonokerto sebanyak 15 unit.

4) Pariwisata Kunjungan

wisatawan

di

Kabupaten

Pekalongan

tahun 2013 di obyek wisata Linggoasri, Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri 107.279 orang, meningkat 5,37% dibandingkan tahun 2012 yang jumlahnya 101.807 orang. Sejalan

dengan

pendapatan

dari

meningkatnya obyek

wisata

kunjungan tersebut

wisatawan,

juga

mengalami

peningkatan sebesar 6,08% dari semula Rp.496.015.000,00 menjadi Rp.526.193.000,00. Selain itu pengembangan dilakukan pada obyek wisata arung jeram di Lolong, obyek wisata budaya, wisata belanja dan wisata pendidikan. Prestasi yang dicapai dalam urusan pariwisata tahun 2013 adalah Juara I Kemah Saka Pariwisata

Tingkat

Provinsi

Jawa

Tengah.

Peran

serta

masyarakat dalam pengembangan dunia pariwisata cukup tinggi hal ini terbukti dengan makin banyaknya tempat wisata keluarga berupa kolam renang, pemancingan, toko oleh-oleh khas Pekalongan baik makanan maupun batik.


II.58


Tabel 2.69 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

INDIKATOR

SATUAN

2009

2010

2011

2012

2013

1

Kunjungan wisata

orang

147.767

134.330

135.312

123.207

107.279

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2013

Tabel 2.70 Daftar Objek Wisata Kabupaten Pekalongan NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3

JUMLAH (UNIT)

URAIAN Obyek Wisata Alam : OW Linggo Asri – Kajen OW Pantai Depok – Siwalan OW Pantai Wonokerto - Wonokerto Eko Wisata Pegunungan - Petungkriyono Curug Muncar - Petungkriyono Obyek Wisata Buatan : Kolam Renang Tirta Alam - Karanganyar Kolam Renang Graha Wisata - Karanganyar Kolam Renang Kulu Asri - Karanganyar Kolam Renang Banyu Biru - Wiradesa Wisata Minat Khusus : Arung Jeram Sungai Lolong Arung Jeram Kali Pahingan Bumi Perkemahan Linggo Asri

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kab.Pekalongan, 2013

5) Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 sebesar 2.318,48 ton meningkat dari tahun 2012 sebesar 2.104,68 ton karena

jumlah

armada

perikanan

tangkap

mengalami

peningkatan yaitu dari 486 armada pada tahun 2012 menjadi 496 armada pada tahun 2013. Sedangkan jumlah produksi ikan di TPI Wonokerto dan Jambean pada tahun 2013 sebanyak 1.110.040 kilogram turun sebesar 18,67% jika dibandingkan

produksi

tahun

2012

sebesar

1.364.834

kilogram. Namun demikian nilai produksi ikan yang dilelang pada tahun 2013 sebanyak Rp.7.001.515.000,- naik dari nilai produksi tahun 2012 sebanyak Rp.6.682.743.900,- atau naik 4,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas ikan yang dilelangkan

semakin

baik

karena

walaupun

jumlah

produksinya turun namun nilai produknya naik.


II.59


Pada

perikanan

budidaya,

lahan

tambak

yang

diusahakan pada tahun 2013 seluas 735,64 Ha dengan jumlah pembudidaya tambak sebanyak 1.438 orang dan produksinya mencapai 3.780,32 meningkat 3,22% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 3.663,50 ton. Sedangkan untuk budidaya kolam, lahan yang digunakan pada tahun 2013 seluas 37,76 dengan produksi sebanyak 659,84

ton, meningkat 11,82%

dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 590,10 ton. Tabel 2.71 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2.

INDIKATOR KINERJA Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya - Tambak - Kolam

3.

Konsumsi Ikan

4.

Cakupan bina kelompok nelayan Cakupan bina Pokdakan Rata-rata Pendapatan Nelayan Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan Jumlah usaha pengolah ikan Luas Kawasan Mangrove

5. 6. 7. 8. 9.

SATUAN

2009

2010

2011

2012

2013

ton

1.599,08

1.516,74

1.748,20

2.104,68

2.318,48

ton ton

1.128,73

2.657,40

3.275,30

3.663,50

3.780,32

177,77

483

573,3

590,1

659,84

14,30

14,86

15,52

16,29

17,12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

247.390

278.711

369.157

407.550

463.474

586.900

622.075

696.987

747.891

776.325

12

13

13

14

15

935

935

935

935

935

kg/kap/th % % Rp/bulan Rp/bulan unit Ha

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pekalongan, 2013

Capaian indikator kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan antara lain : a) Pengembangan Budidaya Perikanan Program

Pengembangan

Budidaya

diutamakan

untuk peningkatan produksi perikanan budidaya baik air payau maupun air tawar dan penataan infrastrukstur budidaya

berupa

pembuatan

jalan

produksi

tambak,

normalisasi tanggul dan saluran tambak, pembuatan kolam permanen dan kolam air deras serta pemberian bantuan


II.60


sarana produksi kolam dan tambak berupa benih ikan, pakan

dan

waring

untuk

sarana

budidaya

ikan

memanfaatkan lahan yang terendam rob di Kecamatan Tirto dan Wonokerto. Perkembangan dari produksi perikanan budidaya, penggunaan lahan dan jumlah pembudidaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.72 Perkembangan Produksi, Luas Lahan dan Jumlah Pembudiya Perikanan Budidaya Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 -2013 NO

INDIKATOR

SATUAN

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Produksi Tambak

Ton

1.128,734

2.657,4

3.275,3

3.663,50

3.780,32

2.

Produksi Kolam

Ton

138.417

483

573,3

590,10

659,84

Orang

690

793

1.048

1.050

1.438

Orang

1.596

1.301

1.872

1.972

2.148

Ha

640,8

645

712,25

712,25

735,64

Ha

25,9

30,2

35

36,01

37,76

319.600

324.500

369.849

469.500

500.500

3. 4. 5.

Jumlah Pembudidaya Tambak Jumlah Pembudidaya Kolam Luas Lahan Tambak

6.

Luas Lahan Kolam

7.

Produksi Benih BBI

Ekor


b) Pengembangan Perikanan Tangkap Program

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

dilaksanakan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap, penyediaan sarana penangkapan ikan dan peningkatan fasilitas TPI baik TPI Wonokerto maupun TPI

Jambean.

Pengembangan

dan

peningkatan

Perkembangan dari produksi perikanan Tangkap, Jumlah Perahu, Alat Tangkap dan Jumlah Nelayan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


II.61


Tabel 2.73 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Perahu, Alat Tangkap, Jumlah Nelayan dan Ikan yang dilelang Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

INDIKATOR Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Alat Tangkap Jumlah Perahu Motor Tempel Jumlah Kapal Motor Jumlah Nelayan Produksi TPI Wonokerto Nilai Raman Lelang TPI Wonokerto Produksi TPI Jambean Nilai Raman Lelang TPI Jambean

SATUAN

2009

2010

2011

2012

2013

Ton

1.599,08

1.516,74

1.748,20

2.104,68

2.318,48

Unit

646

617

622

823

803

Unit

472

463

467

472

477

Unit

15

11

13

14

19

Ha

9.957

9.926

9.941

10.003

10.065

Kg

489.468

443.157

525.960

587.812

545.079

Rp

2.800.610.900

3.122.753.800

3.202.115.000

3.528.945.500

3.158.538.000

Kg

526.750

464.468

631.385

777.022

564.961

Rp

2.461.422.500

2.431.031.000

2.954.103.000

3.152.798.400

3.842.977.000


c) Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

diutamakan

untuk

mendukung

peningkatan produksi pengolahan ikan dengan kegiatankegiatan

seperti

penyediaan

sarana

pengolahan

ikan,

promosi produk perikanan dan penunjang operasional PUMP

P2HP

yang

tahun

ini

Kabupaten

Pekalongan

mendapatkan alokasi untuk 6 Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan. Perkembangan

Pengolahan

Ikan

di

Kabupaten

Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


II.62


Tabel 2.74 Perkembangan Produksi Pengolahan, Jumlah Bakul dan Pengolah Ikan, Unit Pengolah Ikan dan Los Pasar Ikan Tahun 2013 NO

INDIKATOR

SATUAN

1.

Jumlah Ikan yang diolah

Ton

2.

Nilai Rupiah

Rp

3. 4.

Jumlah Unit Pengolah Ikan Jumlah Bakul/Pemasar Ikan

2009

2010

2011

2012

2013

2.160

2.592

5.844

4.010,37

3.079,36

17.280.000

20.736.000

46.752.000.000

42.000.660.000

64.079.264.067

12

12

13

14

15

408

408

420

786

786

Unit Orang


6)

Perdagangan Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah

untuk

meningkatkan

membangun

perilaku

kemampuan

dan

bisnis

yang

profesionalisme

sehat, pelaku

usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global. Capaian indikator keberhasilan urusan perdagangan tahun 2009-2013 seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.75 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO

URUSAN, INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

%

18,76

18,68

18,39

18,51

18,61

2.

Pertumbuhan perdagangan

%

2,53

4,31

7,16

6,21

-

Sumber : PDRB Kab. Pekalongan, 2012 dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab.Pekalongan, 2013

Kontribusi

sektor

perdagangan

dalam

PDRB

di

Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 sebesar 18,61 %. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontribusinya di tahun 2012 yang mencapai 18,51%. Hal ini menunjukkan


II.63


bahwa peranan sektor industri di tahun 2013 mengalami kenaikan dibanding tahun 2012. Pertumbuhan

sektor

perdagangan

mengalami

penurunan, di mana pada tahun 2011 sebesar 7,16% menjadi 6,21% pada tahun 2012.

7)

Industri Jumlah

usaha

Industri

tahun

2013

mengalami

peningkatan sebesar 0,16% dibandingkan tahun 2012, semula 32.178 unit usaha menjadi 32.230 unit usaha. Tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 0,34%, semula menyerap tenaga kerja sebanyak 183.602

orang di tahun 2012 menjadi

184.221 orang di tahun 2013. Jumlah investasi mengalami kenaikan sebesar 1,2%, dari Rp.1.169.045.721.550,00 pada tahun 2012 menjadi Rp.1.183.092.912.000,00 di tahun 2013. Adapun nilai produksi di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1,53% dari Rp 4.542.487.500.500,00 di tahun 2013 menjadi Rp.4.611.856.777.000,00. Pada tahun 2013 berdasarkan skala industri, jumlah industri

besar

sebanyak

10

unit,

industri

menengah

meningkat dari 4.839 unit menjadi 4.856 unit, industri kecil meningkat 0,62% dari 8.892 unit menjadi 8.972 unit, sedangkan industri rumah tangga berjumlah 18.437 unit. Tabel 2.76 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2013 NO 1. 2.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Pertumbuhan industry

2009

2010

2011

2012

2013

%

27,25

26,85

27,29

27,46

27,59

%

1,44

4,23

6,74

5,38

-

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2012 dan Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan, 2013

Pada perubahan

Tabel

kontribusi

2.73. sektor

menunjukkan industri

peranan

dalam

Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu

PDRB

dan di

tahun 2009

sampai dengan tahun 2012.


II.64


Kontribusi sektor industri dalam PDRB di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 sebesar 27,59%. Capaian angka tahun

2013

lebih

tinggi

bila

dibandingkan

dengan

kontribusinya di tahun 2012 yang mencapai 27,46%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan sektor industry di tahun 2013 mengalami kenaikkan dibanding tahun 2012. Pertumbuhan sektor industry mengalami penurunan, di mana pada tahun 2011 sebesar 6,74% menjadi 5,38% pada tahun 2012.

8)

Ketransmigrasian Pembangunan bidang transmigrasi diselenggarakan melalui pengiriman masyarakat calon transmigrans yang ingin meningkatkan taraf hidupnya melalui program transmigrasi ke daerah tujuan yang telah ditetapkan oleh Pusat. Capaian

realisasi

program

dan

kegiatan

Urusan

Transmigrasi disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.77 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2

INDIKATOR KINERJA Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi Jumlah calon transmigran (KK)

SATUAN

2012

2013

kk

4

5

kk

10

30

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Pekalongan, 2013

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengirimkan 5 KK sesuai target ke Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kesepakatan Antar Daerah

(KSAD)

Kabupaten

Pekalongan

Nomor

475/3.1/PK/2013 dan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 29/2013 tanggal 30 April 2013.


II.65


4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. a.

Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut: 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita) Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka

ini

dihitung

berdasarkan

pengeluaran

penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Makanan

mencakup

seluruh

jenis

makanan

termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. 2) Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai indikator

Tukar yang

Petani berguna

(NTP)

merupakan

untuk


salah

mengukur

satu

tingkat

II.66


kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk

(komoditas)

yang

dihasilkan/dijual

petani

dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai

Tukar

membandingkan

Petani

faktor

dapat

produksi

dihitung

dengan

dengan

produk,

yaitu

perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Tabel 2.78 Nilai Tukar Petani Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO 1. 2. 3.

URAIAN Indeks yang diterima petani (lt) Indeks yang dibayar petani (lb) NTP

2009

2010

2011

2012

712.47

800.34

919.62

850.13

717.17

796.24

890.81

819.96

99,34

100,52

103,23

103.68

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2013

3) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. 4) Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB


II.67


dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor. Tabel 2.79 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2013* (Jutaan Rupiah) LAPANGAN USAHA

2010

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdag., Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keu. Realestat, & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

1.497.434,35 69.565,01 1.941.608,02 98.014,90 443.000,55 1.350.784,20 277.842,52

1.650.754,70 75.232,24 2.192.601,41 107.338,80 480.070,47 1.477.681,25 292.659,86

1.817.994,98 81.946,36 2.453.894,14 117.526,18 527.184,47 1.654.200,01 324.889,62

2.012.655,66 89.833,94 2.779.456,79 130.220,01 597.849,97 1.875.163,29 368.724,03

343.383,51 1.209.199,31

367.330,37 1.389.775,33

410.274,40 1.546.844,08

469.958,88 1.749.764,79

PDRB

7.230.832,37

8.033.444,43

8.934.754,25

10.073.627,36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2011

2012

2013

Sumber data : BPS Kabupaten Pekalongan 2013

Menurut tahun dasar 2000, agregat PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1.138,87 Trilyun yaitu dari 8.934,75 milyar di tahun 2012 menjadi 10.073,63 milyar pada tahun 2013 atau sebesar 12,75%. Tabel 2.80 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2013* (Ribuan Rupiah) LAPANGAN USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2010

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdag., Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keu. Realestat, & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

2011

2012

2013*)

699.703,08 32.965,19 837.955,07 37.167,24 202.363,53 601.882,22 127.791,58

699.039,57 34.272,98 894.472,14 38.841,22 213.635,80 644.985,40 133.038,05

725.824,91 36.182,47 942.638,70 41.225,23 224.326,83 685.062,40 141.973,01

755.758,04 37.565,87 997.742,21 43.664,15 237.883,05 724.882,91 150.690,46

141.124,51 549.398,81

148.173,32 577.929,26

158.394,28 608.971,24

169.358,76 644.077,49

3.230.351,23

3.384.387,74

3.564.599,07

3.761.622,94

Sumber data : BPS Kabupaten Pekalongan 2013

Agregat PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 197.023,87 juta. Pada tahun 2012 sebesar 3.564.599,07 milyar menjadi 3.761.622,94 milyar


II.68


pada tahun 2013 atau sebesar 5,53%. Seperti terlihat dalam tabel 2.79. Tabel 2.81 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2013* (Persen) 2009

LAPANGAN USAHA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdag., Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keu. Real estate, & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

2010

2011

2012

19.90 1,04 27,25 1,38 6,20 18,76 3,80

20,71 0,96 26,85 1,36 6,13 18,68 3,84

20,55 0,94 27,29 1,34 5,98 18,39 3,64

20,35 0,92 27,46 1,32 5,90 18,51 3,64

19,98 0,89 27,59 1,29 5,93 18,61 3,66

4,80 16,87

4,75 16,72 100,00

4,57 17,30 100,00

4,59 17,31 100,00

4,67 17,37 100,00

100,00

2013*)

Sumber data : PDRB Kab. Pekalongan 2013

Kontribusi terbesar dalam PDRB di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013, diberikan oleh sektor industri sebesar 27,59%. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2012 dengan kontribusinya mencapai 27,46%. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor industri pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibanding tahun 2012. Pemberi peranan terbesar berikutnya adalah sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 19,98% pada tahun 2013, lebih rendah bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2012 yang bisa mencapai 20,35% dan tahun 2011 bisa mencapai 20,55%. Faktor alam pada tahun 2012 dan tahun

2011

sangat

mempengaruhi

produksi

pertanian,

sehingga produksi tanaman bahan makanan mengalami penurunan, disamping faktor harga terutama harga produk tanaman

bahan

makanan

yang

relatif

lebih

stabil

dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun cenderung

sektor

meningkat

yang dari

mempunyai

tahun

ke

kontribusi

tahun

dalam

pembentukan PDRB di Kabupaten Pekalongan adalah sektor jasa-jasa. Selama kurun waktu lima tahun, sektor ini mengalami pergeseran positif menjadi 17,37% pada tahun 2013 dibanding tahun 2009 yang memberikan peran sebesar 16,87%.


II.69


b.

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Pekalongan meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan daya saing daerah. 1) Aksesibiltas Daerah Wilayah Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten

Banjarnegara

Pemalang di barat.

di

selatan,

serta

Kabupaten

Kabupaten Pekalongan berada di jalur

pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Angkutan umum antarkota dilayani oleh bus dan kereta api (di Kota Pekalongan). 2) Penataan Wilayah Penataan wilayah Kabupaten Pekalongan berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan 2011-2031 terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan lindung meliputi : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya,

Kawasan

Perlindungan

Setempat,

Kawasan

Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Lindung Lainnya. Sedangkan Kawasan Budidaya meliputi : Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata, Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman, Kawasan peruntukan lainnya 3)

Ketersediaan air bersih Sedangkan untuk sub sektor air minum di Kabupaten Pekalongan dilayani dari PDAM Kota Pekalongan dan PDAM Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data dari PDAM Kota Pekalongan menunjukkan adanya kenaikan jumlah pelanggan


II.70


rumah tangga di tahun 2012 yakni sebesar 12.06 persen (dari 647pelanggan di tahun 2011 menjadi 725 pelanggan di tahun 2012). Untuk pelanggan Instasi dibanding tahun 2011 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 30 pelanggan.Sedangkan untuk

nilai

produksinya

terjadi

kenaikan

dari

Rp.

499.087.550 di tahun 2011 menjadi Rp.589.062.700,00 di tahun 2012. Selanjutnya di tahun yang sama jumlah pelanggan rumah

tangga

di

PDAM

Kabupaten

Pekalongan

justru

mengalami kenaikan sebesar 9,66 persen yaitu dari 8.244 pelanggan menjadi 9.125 di tahun 2013. Hal ini berpengaruh terhadap kenaikan nilai produksinya yang juga mengalami kenaikan sebesar 5,40 persen. a. Fasilitas Listrik dan Telepon Untuk produksinya persen

sektor

Listrik,

sebesar

Rp.222.302.067.826,00

dibandingkan

pada

dengan

tahun

tahun

2012 naik

2011

nilai 11.83

sebesar

Rp.198.791.649.004,00. Hal ini disebabkan naiknya jumlah pelanggan PLN sebesar 6,79 persen (dari 145.514 pelanggan pada akhir tahun 2011 menjadi 155.404 pelanggan pada akhir tahun 2012), juga karena banyak perusahaan yang membuka usahanya atau menambah kegiatan produksinya dan pemasangan baru pada perumahan. b. Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kondisi

perekonomian

di

Indonesia

khususnya

di

Kabupaten Pekalongan, secara umum membaik demikian pula sektor perdagangan. Meskipun terjadi krisis global yang menyebabkan permintaan barang ekspor menurun namun untuk sektor perdagangan arus barang masih tetap tumbuh positif.

Pertumbuhan

ekonomi

di

sektor

perdagangan

meningkat dari 4,31% pada tahun 2011 menjadi 6,21% pada tahun 2012. c.

Fokus Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar


II.71


yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. 1) Keamanan dan Ketertiban Untuk

membantu

menciptakan

keamanan

dan

ketertiban di masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

atau

dulu

dikenal

Pertahanan

Sipil

(Hansip)

disamping peran dari aparat TNI dan POLRI. Di Kabupaten Pekalongan tahun 2013 jumlah Linmas sebanyak 8.259 orang sama dengan jumlah tahun 2012. 2) Kemudahan Perijinan Proses

perijinan

dalam

berinvestasi

dilaksanakan

dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Pekalongan. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan

sesuai

dengan

standar

pelayanan

publik.

Kondisi iklim usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2012 sangat kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan

penanaman

modal.

Apabila

dilihat

dari

banyaknya penerbitan surat ijin usaha perdagangan (SIUP), ada penurunan yaitu sebesar 3.99 persen yaitu dari jumlah 648 perusahaan di tahun 2010 menjadi 628 perusahaan di tahun 2011. Jika dilihat menurut bentuk badan hukumnya, usaha perorangan masih tetap menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 488 perusahaan, disusul oleh CV sebanyak 118 perusahaan dan PT sebanyak 13 perusahaan, sisanya 9 perusahaan berbentuk Koperasi. 3) Pengenaan Pajak Pengenaan pajak daerah di Kabupaten Pekalongan terbagi kedalam 3 kelompok yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak. Pada tahun 2012

dan

2013,

pajak

daerah

dan

retribusi

daerah

menunjukkan jumlah yang meningkat yaitu pajak daerah adalah sebesar Rp.15.241.800.000,00 pada tahun 2012 dan


II.72


meningkat menjadi Rp.25.775.500.000,00 pada tahun 2013 atau telah terjadi peningkatan sebesar 69,11%. Sedangkan untuk retribusi daerah adalah sebesar Rp.24.324.515.000,00 pada tahun 2012 menjadi Rp.11.361.629.323,00 pada tahun 2013 atau telah terjadi penurunan sebesar 53,29%. d.

Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting

dalam

meningkatkan

daya

saing

daerah

dan

perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. 1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.


II.73


Tabel 2.82 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

1.

Julah lulusan S1/S2/S3

3.813

10.330

10.874

10.985

2.

Jumlah penduduk

837.511

842.223

848.710

861.366

3.

Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)

0,46

1,23

1,28

1,28

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2013 (diolah)

2) Tingkat Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio digunakan

ketergantungan

sebagai

menunjukkan

indikator

keadaan

(dependency yang

ekonomi

secara

suatu

ratio)

dapat

kasar

dapat

negara

apakah

tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan

semakin

tingginya

beban

yang

harus

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung


II.74


penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun Tabel 2.83 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009-2012 NO 1. 2. 3. 4. 5.

URAIAN

2009

2010

2011

2012

Jumlah Penduduk Usia < 15 319.618 243.057 235.876 241.485 tahun Jumlah Penduduk usia > 64 46.868 46.462 40.785 49.263 tahun Jumlah Penduduk Usia 366.486 289.519 276.661 290.748 Tidak Produktif (1) &(2) Jumlah Penduduk Usia 15-64 611.225 549.102 572.049 570.618 tahun Rasio ketergantungan (3) / (4)

59,96

52,73

48,36

50,59

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2013 (diolah)

B.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013 DAN REALISASI RPJMD 1. Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Dalam dokumen RKPD Tahun 2013, kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan meliputi 34 urusan, yang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.444.201.669.629,00. Tabel 2.84 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Urusan Tahun 2013 (Tidak Termasuk Belanja Langsung Program Umum/Rutin SKPD)

NO.

URUSAN / BIDANG URUSAN WAJIB

REALISASI

ANGGARAN

Rp.

%

419.122.235.599

391.066.176.216

93,31

1

Pendidikan

106.065.690.550

102.098.260.832

96,26

2

Kesehatan

132.719.255.323

123.937.351.508

93,38

3

Pekerjaan Umum

109.088.465.466

103.850.257.266

95,20

4

Perumahan

3.503.846.000

3.420.447.300

97,62

5

Penataan Ruang

1.753.885.000

1.744.104.800

99,44

6

Perencanaan Pembangunan

3.586.566.500

3.340.840.450

93,15


II.75


NO.

URUSAN / BIDANG

REALISASI

ANGGARAN

Rp.

%

7

Perhubungan

1.283.975.000

1.222.002.650

95,17

8

Lingkungan Hidup

9.343.201.450

3.838.026.977

41,08

9

Pertanahan

360.000.000

297.929.155

82,76

1.215.330.000

1.153.614.825

94,92

588.030.000

570.446.350

97,01

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

11

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.055.383.200

1.990.294.835

96,83

13

Sosial

1.430.623.000

1.282.472.700

89,64

14

Ketenagakerjaan

973.306.000

949.630.100

97,57

15

1.912.480.000

1.653.179.190

86,44

16

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal

1.593.537.000

1.321.271.050

82,91

17

Kebudayaan

1.142.000.000

1.140.043.700

99,83

18

Pemuda Dan Olah Raga

3.226.865.500

2.670.728.800

82,77

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan

2.695.966.600

2.538.960.050

94,18

27.863.169.160

25.542.548.473

91,67

1.015.470.350

1.010.688.122

99,53

1.382.879.500

1.360.577.500

98,39

23

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik

320.000.000

319.410.000

99,82

24

Kearsipan

1.341.372.000

1.329.246.450

99,10

25

Komunikasi dan Informatika

2.253.438.000

2.088.894.933

92,70

26

Perpustakaan

407.500.000

394.948.200

96,92

25.079.434.030

23.105.689.848

92,13

20

21 22

URUSAN PILIHAN 1

Pertanian

7.873.647.100

7.679.982.780

97,54

2

Kehutanan

3.605.853.250

3.563.423.750

98,82

3

Energi dan Sumber Daya Mineral

1.364.220.730

1.361.275.700

99,78

4

Pariwisata

2.195.130.000

2.089.816.000

95,20

5

Kelautan dan Perikanan

6.108.372.250

5.913.456.000

96,81

6

Perdagangan

3.165.734.200

1.825.375.118

57,66

7

Perindustrian

677.476.500

586.496.500

86,57

8

Transmigrasi

89.000.000

85.864.000

96,48

444.201.669.629

414.171.866.064

93,24

TOTAL

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2013 (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa anggaran Urusan Wajib sebesar 94,39% dan Urusan Pilihan sebesar 5,61% dari total belanja Langsung

Urusan

(Tidak

Termasuk

Belanja

Langsung

Program

Umum/Rutin SKPD). Dari total anggaran pada Urusan Wajib yang


II.76


terbesar digunakan untuk membiayai urusan Urusan Kesehatan (31,65%),

Pekerjaan

Umum

(26,02%),

dan

Urusan

Pendidikan

(25,30%). 2. Capaian Kinerja Program Masing-masing Urusan a. Urusan Wajib 1)

Pendidikan a) Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program dan kegiatan sebagai berikut : (1)

Program

Pendidikan

Anak

Usia

Dini,

dengan

kegiatan : (a)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;

(b)

Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa PAUD;

(c)

Pelatihan Guru Paud Kabupaten Pekalongan;

(d)

Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Tk Kabupaten;

(e)

Penyelenggaraan Gebyar PAUD;

(f)

Kesejahteraan Pendidik PAUD;

(g)

Peningkatan Kualifikasi Ke S1/D4 Pendidik PAUD;

(h)

Pembinaan Lomba PAUD Ke Tingkat Provinsi Dan Nasional;

(i)

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD Dan Lomba KB/TK.

(2)

Program

Wajib

Belajar

Sembilan Tahun, dengan

kegiatan : (a)

Penambahan Ruang Kelas Sekolah;

(b)

Operasional Pengelola Bantuan Pendidikan;

(c)

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Laboratorium

Dan

Praktikum Sekolah; (d)

Fasilitasi Kantin Sehat;

(e)

Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah;

(f)

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB;

(g)

Pengadaan Alat Lab IPA SMP;


II.77


(h)

Manajemen Berbasis Sekolah SD;

(i)

Manajemen Berbasis Sekolah SMP;

(j)

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB;

(k)

Pengadaan Mebelair Sekolah SD/SDLB,SMP/Mts (47 Paket);

(l)

Pembinaan

Kelembagaan

Dan

Manajemen

Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar; (m)

Pembinaan Minat Bakat Dan Kreativitas Siswa;

(n)

Penyelenggaraan Paket A Setara SD Dan Paket B Setara SMP;

(o)

Operasional TKN, UPT Pendidikan Dan SKB;

(p)

DAK Dikdas Dan Pendampingan (DAK);

(q)

Bimbingan

Teknis

Tiga

Mata

Pelajaran

UN

Berstandar Nasional; (r)

Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP;

(s)

DAK Dikdas dan Pendampingan Tahun 2011;

(t)

Pelatihan KTSP SD;

(u)

Pelatihan KTSP SMP;

(v)

Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP;

(w)

Pengadaan

Mebelair

Pengganti

SD/SDLB,SMP/SMPLB; (x)

Pengadaan

Buku

Mulok

Bahasa

Jawa

SD/SDLB/MI

Dan

SD/SDLB,SMP/SMPLB; (y)

Pendampingan

BOS

SMP/SMPLB,MTs; (z)

Tim Pengembangan Kurikulum SD Dan SMP;

(aa)

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD Dan SMP;

(bb)

Rehabilitasi Dan Pembangunan Gedung Sekolah;

(cc)

Lomba Sekolah Sehat SD Dan SMP;

(dd)

Jasa Konsultan Perencana Dan Pengawasan;

(ee)

Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB;

(ff)

DAK SD/SMP dan Pendampingan 2013;

(gg)

Pelatihan

Penilaian

Kinerja

Guru

TK/SD/SMP/SMA/SMK; (hh)

Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB;


II.78


(ii)

Pengadaan Alat Tik Pembelajaran SD/SDLB;

(jj)

Rehab

SD

Jetaklengkong

Kecamatan

Wonopringgo; (kk)

Pembangunan RKB SMPN 2 Wiradesa;

(ll)

Pengurugan Dan Pavingisasi Halaman SD 01 Pecakaran Dan SD Muhamadiyah Wonosari;

(mm) Pembangunan Gedung Serbaguna Dan Pagar Keliling SMP 1 Tirto; (nn)

Pavingisasi

Dan

Pembangunan

Drainase

Lingkungan Sekolah (SMP 2 Kedungwuni Dan SDN 8 Kedungwuni);

(3)

(oo)

Penyempurnaan SD N 01 Podosari;

(pp)

Pembangunan Ruang Kelas SMP N 2 Siwalan.

Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan : (a)

Penyediaan

Beasiswa

Bagi

Keluarga

Tidak

Mampu; (b)

Penyelenggraan Paket C Setara SMU;

(c)

Lomba Kreativitas Siswa SMA/SMK;

(d)

Liga Pendidikan;

(e)

Operasional Rutin SMA Dan SMK;

(f)

Pembangunan

Ruang

Praktikum

SMK

Karangdadap (2 Ruang); (g)

Pelatihan KTSP SMA/SMK;

(h)

Pembangunan

Ruang

Kelas

Baru

(RKB)

SMA/SMK; (i)

Rehabilitasi Gedung SMA/SMK;

(j)

Pembangunan Ruang Perpustakan SMA/SMK;

(k)

Pengadaan Komputer SMA/SMK;

(l)

Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK;

(m)

Pengadaan Alat Lab SMA/SMK;

(n)

Pengadaan Alat Bengkel SMK;

(o)

Pembangunan Lab IPA SMA/SMK;

(p)

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;

(q)

Fasilitasi Kantin Kejujuran;

(r)

Beasiswa

SMA/SMK

Dari

Keluarga

Kurang

Mampu;


II.79


(4)

(s)

Deklarasi Vokasi SMK;

(t)

DAK SMA/SMK Pendampingan;

(u)

Pembangunan Gedung Olahraga SMAN 1 Bojong.

Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan : (a)

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal;

(b)

Fasilitasi

Hari

Aksara

Internasional

Dinas

Pendidikan. (5)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan : (a)

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik;

(b)

Pengembangan

Sistem

Penghargaan

Dan

Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik; (c)

Peningkatan

Mutu

Tenaga

Pendidik

Mitra

Program Bermutu; (d)

Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, Dan Pengawas;

(e)

Tes Kompentensi Calon Kepala Sekolah;

(f)

Jambore PTK PNFI Dan Pemasaran Produk Desa Vokasi;

(g)

Pengelolaan

Penilaian

Angka

Kredit

Dan

Sertifikasi Pendidik; (h)

Penyelenggaraan Jambore Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;

(i)

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Formal;

(j)

Kesejahteraan

Pendidik

Wiyata

Bhakti

Pendidikan Formal;

(6)

(k)

Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal;

(l)

Pengembangan Profesi Pendidikan Formal.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan : (a)

Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UNPK;

(b)

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan;

(c)

Manajemen Pendataan Pendidikan.


II.80


b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan dengan target menggunakan anggaran belanja langsung (tidak termasuk anggaran

belanja

langsung

Rp106.065.690.550,00

rutin

dan

SKPD)

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp102.098.260.832,00 atau 96,26%. Capaian target indikator sasaran Urusan Pendidikan tercermin dari

terealisasinya indikator kinerja berupa

outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui kegiatan

pelaksanaan yang

Keberhasilan

program-program

mendukungnya

pembangunan

dalam

pada

dan

kegiatan-

tahun

Urusan

2013.

Pendidikan

dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah seperti dalam tabel berikut: Tabel 2.85 Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2013 NO 1

SAT UAN

CAPAI AN 2012

TARGET

REALISASI

%

%

25

28

35

125,00

40,00

Unit

3

1

3

300,00

-

APK SD/MI

%

102,59

105

103

98,10

0,40

APM SD/MI

%

87,33

92

92,15

100,16

5,52

Angka Lulus UASBN SD/MI

%

100

100

100

100,00

-

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

%

0,42

0,225

0,18

80,00

(57,14)

Unit

40

45

45

100,00

12,50

APK SMP/MTs

%

99,48

99,67

99,71

100,04

0,23

APM SMP/MTs

%

75,56

85

81,19

95,52

7,45

Angka kelulusan UN SMP/MTs (%)

%

97

99

98,3

99,29

1,34

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)

%

0,6

0,5

0,49

98,00

(18,33)

Unit

2

2

2

100,00

-

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA

Jumlah TK/RA sesuai standar

3

NAIK / TURUN (%)

TK dan PAUD APK PAUD

2

2013

SD/MI

Jumlah SD/MI sesuai Standar Nasional Pendidikan SMP/MTs

Jumlah SMP/MTs RSBI (unit)


II.81


SAT UAN

CAPAI AN 2012

TARGET

REALISASI

APK SMA/SMK/MA

%

65,07

70

66,31

94,73

1,91

APM SMA/SMK/MA

%

43,76

45

45,21

100,47

3,31

Angka kelulusan UN SMA/SMK/MA

%

100

99

99,75

100,76

(0,25)

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

%

1,1

0,9

0,8

88,89

(27,27)

Unit

2

2

2

100,00

-

a. 7% mendukung capaian APK Dikdas

%

8

9

9

100,00

12,50

b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 97%

%

97

98

98

100,00

1,03

c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 95%

%

96

96

96

100,00

-

d. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 90%

%

91

92

92

100,00

1,10

e. 60% usia 15 – 44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan

%

58

56

56

100,00

(3,45)

a. Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai tahap pelestarian

%

158

160

160

100,00

1,27

b. 15% Desa/Kelurahan di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan

%

16

17

17

100,00

6,25

a. 5% pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup

%

6

7

7

100,00

16,67

b. 10% lembaga PNF terakreditasi

%

11

12

12

100,00

9,09

Jumlah Lembaga kursus yang bersertifikasi

%

60

60

60

100,00

-

8

Angka Melek Huruf

%

86

87

90

103,45

4,65

9

Pendidik dan Tenaga kependidikan a. Jumlah Guru TK/RA Layak Mengajar

%

24

20

20

100,00

(16,67)

b. Persentase Guru SD/MI layak Mengajar

%

40

70

70

100,00

75,00

c. Persentase Guru SD/MI Sertifikasi

%

36

45

60

133,33

66,67

NO 4

5

6

7


2013 %

NAIK / TURUN (%)

SMA/SMK/MA

Jumlah SMA/SMK/MA RSBI Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Masyarakat (Dikmas)


II.82


NO


SAT UAN

CAPAI AN 2012

TARGET

REALISASI

%

d. Persentase Guru SMP/MTs layak Mengajar

%

87

100

100

100,00

14,94

e. Persentase Guru SMP/MTs Sertifikasi

%

45

45

70

155,56

55,56

f. Prosentase Guru SMK Layak mengajar

%

96

100

100

100,00

4,17

2013

NAIK / TURUN (%)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, 2013

(1)

Pemerataan dan Akses Layanan Pendidikan (a)

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.86 Capaian APK Kabupaten Pekalongan tahun 2012 – 2013

1

APK PAUD

25

28

35

125,00

NAIK / TURUN (%) 40,00

2

APK SD/MI

102,59

105

103

98,10

0,40

3

APK SMP/MTs

99,48

99,67

99,71

100,04

0,23

4

APK SMA/SMK

65,07

70

66,31

94,73

1,91

NO

INDIKATOR

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%


Tabel 2.87 Capaian APM Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013

1

APM SD/MI

87,33

92

92,15

100,16


2

APM SMP/MTs

75,56

85

81,19

95,52

7,45

3

APM SMA/SMK

43,76

45

45,21

100,47

3,31

NO

INDIKATOR

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%


(b)

Menurunnya Angka Putus Sekolah

Tabel 2.88 Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Pekalongan tahun 2012-2013

1

SD/MI

0,42

0,30

0,18

60,00

NAIK / TURUN (%) (57,14)

2

SMP/MTs

0,60

0,50

0,49

98,00

(18,33)

3

SMA/SMK

1,10

0,90

0,80

88,89

(27,27)

NO

JENJANG

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%



II.83


(c)

Angka Melanjutkan Sekolah

Tabel 2.89 Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013

1

SMP/MTs

84,38

84

84,48

100,57


2

SMA/SMK

71,19

72

74,62

103,64

4,82

NO

JENJANG

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%


(d)

Meningkatnya rasio ketersedian sekolah yang menunjukan pemerataan

semakin

meningkatnya

pendidikan

di

akses

Kabupaten

Pekalongan. Untuk SD/MI dan SMP/MTs masih utuh sejumlah 657 sekolah dan 115 sekolah. Tetapi jenjang SMA/SMK ada peningkatan dari 57

menjadi

penambahan

60 3

sekolah, sekolah

sehingga baru,

yaitu

terjadi SMK

Muhammadiyah Kesesi, SMK Muhammadiyah Bojong dan SMK Islam Bojong. (e)

Meningkatnya Angka Melek Huruf sebesar 4,65% pada tahun 2013 yaitu sebesar 90% dari tahun sebelumnya yang sebesar 86%. Peningkatan ini di karenakan adanya peningkatan kinerja dari PKBM

yang

ada

di

Kabupaten

Pekalongan,

sehingga proses pembebasan dari buta aksara dapat optimal. Perkembangannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2013

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pekalongan, 2013


II.84


Dalam rangka menunjang pemerataan, indikator dan akses

layanan

pendidikan

upaya

yang

telah

dilaksanakan di tahun 2013 adalah : (a) Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru maupun rehabilitasi ringan/sedang/berat sekolah (b) Tersalurkannya Bantuan Pendampingan BOS SD sebanyak 101.196 siswa @ Rp.30.000,00 dan untuk

SMP

sebanyak

40.013

siswa

@

Rp.50.000,00 (c) Bantuan Beasiswa Miskin untuk SD sebanyak 33.231 siswa, SMP sebanyak 12.062 siswa dan SMA sebanyak 1.993 siswa serta SMK Sebanyak 2.725 siswa (2)

Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan (a) Meningkatnya kelulusan semua jenjang baik SD, SMP maupun SMA/SMK dapat dilihat dlam tabel berikut ini :

Tabel 2.90 Angka Kelulusan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013 NO

JENJANG

1

Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/SMK

2 3

%

NAIK / TURUN (%)

100

100,05

-

99,35

97,82

98,46

1,16

99,4

99,92

100,52

0,27

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

100

99,95

96,7 99,65


Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa kelulusan tahun 2013 semuanya meningkat di banding tahun 2012, akan tetapi ada satu yang tidak mencapai target yaitu jenjang SMP dikarenakan banyak

faktor

yang

menjadi

penyebabnya

diantaranya kurang optimalnya guru SMP/MTS karena banyak mutasi dan kemampuan siswa setiap tahunnya berbeda-beda


II.85


(b) Sampai dengan tahun 2013 guru yang memenuhi kualifikasi

S1

sebanyak

50,14%

lebih

besar

apabila dibandingkan tahun 2012 yang hanya 40,14%. Kemudian jenjang SMP/MTs 95,25% sudah S1 yang semula hanya 87,26% dan untuk jenjang SMA/SMK guru yang berkualifikasi S1 sebesar 97,24% jika dibandingkan dari tahun 2012 yang hanya 95,56%. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.91 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3

TAHUN 2012

JENJANG Guru yang Kualifikasi Guru yang Kualifikasi SMP Guru yang Kualifikasi SMA

memenuhi S1/D-IV SD memenuhi S1/D-IV memenuhi S1/D-IV

TAHUN 2013 TARGET

%

REALISASI

NAIK / TURUN (%)

40.14

45

50.15

111,44

24,94

87.26

90

95.25

105,83

9,16

95.56

95

97.24

102,36

1,76


2)

Kesehatan a) Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Kajen dan RSUD Kraton. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Kesehatan tahun 2013 sebagai berikut : Dinas Kesehatan (1)

Program

Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia,

dengan kegiatan : (a) Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional; (b) Pelatihan Tenaga Medis/ Paramedis dan Non Medis Dinas Kesehatan dan Puskesmas. (2)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan : (a) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;


II.86


(b) Operasional

dan

Penunjang

Kegiatan

UPTD

Labkesda. (3)

Program

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

dengan

kegiatan berikut : (a) Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD); (b) Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan; (c) Peningkatan Upaya Kesehatan Khusus; (d) Pengadaan Alat kesehatan dan penunjang Puskesmas; (e) Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat). (4)

Program

Peningkatan

pengelolaan

Keuangan

Pengembangan daerah

dan

dengan Kegiatan

Administrasi pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan. (5)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan : (a)

Pengembangan medis Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat;

(b)

Revitalisasi Posyandu;

(c)

Pemberdayaan Masyarakat;

(d)

Pengadaan Bed Periksa Pasien untuk KBM (DBHCHT);

(e)

Pengadaan Smoker Analyzer (DBHCHT);

(f)

Pengadaan

Alat

Kesehatan

untuk

penyakit

Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT). (6)

Program

Perbaikan

Gizi

Masyarakat

Kegiatan

Pemberian

Tambahan

dengan

Makanan

dan

Vitamin. (7)

Program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat

dengan kegiatan : (a)

Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat;

(b)

Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman (PPSP).

(8)

Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit dengan kegiatan : (a)

Pemberantasan Penyakit Menular;


II.87


(b)

Pemberantasan

Penyakit

Menular

Bersumber

Binatang; (c) (9)

Pengamatan Penyakit dan Imunisasi.

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan


Pelayanan perijinan Yankes Bidang Kesehatan;

(b)

Akreditasi Puskesmas;

(c)

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

(10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Kegiatan Pendampingan Yankes Maskin di RS dan Puskesmas. (11) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan

Prasarana

Puskesmas

/Pustu

dan

Jaringannya dengan kegiatan : (a) Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Puskesmas/

Puskesmas Pembantu; (b) Pengembangan

Sistem

Informasi

Kesehatan

Online; (c) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat; (d) Penyempurnaan Gedung Puskesmas Wonokerto 2 (dua)

dan

Pembangunan

Fasilitas

Penunjang

lainnya . (12) Program

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan dengan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah. (13) Program

Pengawasan

Obat dan Makanan dengan

kegiatan : (a) Pembinaan dan Monitoring IRTP; (b) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. (14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. (15) Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dengan Kegiatan Deteksi Dini Faktor Kesehatan Penyakit Akibat Rokok (DBHCHT).


II.88


(16) Program Pengembangan Data dan Informasi dengan Kegiatan Penyusunan Profil kesehatan Daerah/AV COD dan Survey IKM. RSUD Kajen (1)

Program

Pengadaan,

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah

Sakit

Mata

dengan

kegiatan : (a) Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis; (b) Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga; (c) Pembangunan Gedung Loundry; (d) Pengadaan Mobil Dinas/Operasional Roda Empat; (e) Pembangunan Instalasi Pemulasaraan Jenazah; (f) Pengadaan Komputer, LCD, Laptop dan Printer; (g) Pengadaan Alat Komunikasi; (h) Pembangunan Workshop/IPSRS; (i) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK); (j) Pembangunan Garasi dan Tempat parkir Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah; (k) Pembangunan Rumah Dinas Direktur, Dokter dan Asrama; (l) Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT); (m) Pengadaan Cairan Darah; (n) Pembangunan Jalan Lingkar. (2)

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD dengan kegiatan : (a) Peningkatan pelayanan Rumah Sakit BLUD; (b) Peningkatan pendukung pelayanan Rumah Sakit BLUD.


II.89


RSUD Kraton (1)

Program

Pengadaan,

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah

Sakit

Mata,

dengan

kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) (2)

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD dengan Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

Urusan

Kesehatan

dilaksanakan menggunakan Belanja Langsung sebesar Rp.132.719.255.323,00 (tidak termasuk belanja langsung rutin

SKPD)

dan

dapat

direalisasi

sebesar

Rp.123.937.351.508,00 atau 93,38 Capaian target indikator sasaran Bidang Kesehatan tercermin dari realisasi indikator kinerja berupa Indikator SPM

dan

derajat

kesehatan

yang

menunjukan

keberhasilan pembangunan kesehatan melalui pelaksaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya di tahun

2013.

Capaian

indikator

kinerja

pelayanan

kesehatan yang telah dicapai di tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 2.92 Capaian Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013

NO

JENJANG

Indikator SPM Kesehatan 1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3

4 5

SATUAN

% %

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas

%

Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani

%

%

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

96,6

100

98,8

98,80

2,28

100

100

132,3

132,30

32,30

92,75

100

102,8

102,80

10,84

92,59

100

102,6

102,60

10,81

55,1

80

81,03

101,29

47,06

TAHUN 2013


NAIK / TURUN (%)

%

II.90


NO

JENJANG

SATUAN

6

Cakupan kunjungan bayi

%

7

Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif

%

8 9

10 11 12 13.a 13.b 13.c

Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita CDR TB

13.d

Cakupan Penderita DBD yang ditangani 13.e Cakupan Penemuan dan penanganan Penemuan Penderita Diare 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 15 Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam 16 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Indikator Derajat Kesehatan 1 2 3 4

Angka usia harapan hidup Angka kelangsungan hidup bayi AKI per 100.000 KLH AKB per 1.000 KLH

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

99,04

90

99,93

111,03

0,90

96,57

100

100

100,00

3,55

100

85

88,37

103,96

(11,63)

100

100

100

100,00

-

100

100

100

100,00

-

94

78

99,6

127,69

5,96

63,21

80

83,2

104,00

31,62

5

5

6

120,00

20,00

91

82,2

72,64

88,37

(20,18)

97,6

82,3

103,6

125,88

6,15

100

100

100

100,00

-

85

85

76,5

90,00

(10,00)

42,64

49,31

70,05

142,06

64,28

100

100

100

100,00

-

100

69

100

144,93

-

69,28

70,3

BPS

-

-

989,02

990,06

990,08

100,00

0,11

184

126

183,24

145,43

(0,41)

10,98

9,4

9,92

105,53

(9,65)

%

TAHUN 2013

NAIK / TURUN (%)

%

%

% % % per 100.000 penddk % % % % % % %

tahun per 1000 KLH per 100.000 KLH per 1000 KLH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 2013

(1)

Kondisi Mortalitas Secara

umum

angka

mortalitas

tahun

2013

mangalami penurunan dibanding tahun 2012, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


II.91


Tabel 2.93 Indikator Angka Kematian Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI 2012

TARGET 2013

REALISASI 2013

1

Angka kelangsungan hidup bayi

per 1000 KLH

989,02

990,06

990.08

2

AKI per 100.000 KLH

184

126

183.24

3

AKB per 1.000 KLH

per 100.000 KLH per 1000 KLH

10,98

9,4

9.92


(a)

Angka

Kematian

Bayi

(AKB)

di

Kabupaten

Pekalongan mengalami penurunan. Pada tahun 2012 AKB sebesar 10.98 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2013 AKB per

1.000

kelahiran

hidup

dengan

9,92

jumlah

kematian bayi riil sebanyak 157 bayi. Penyebab terbesar kematian bayi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) sekitar 23,56%, disusul kasus Akfisia (sesak napas) sebesar 15,28%, Diare 8,91%, Pneumonia 8,28% sedangkan sisanya 43,2% kasus lainnya (Infeksi, kongenital, ikterus) (b)

Angka

Kematian

Pekalongan

Ibu

mengalami

(AKI)

di

penurunan

Kabupaten walaupun

kecil, pada tahun 2012 AKI sebesar 184. per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2013 AKB 183.24 per 100.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kematian Ibu riil sebanyak 29 ibu. Penyebab terbesar kematian Ibu hamil (6)/ bersalin (3)/ nifas 20) secara umum adalah karena faktor usia resiko tinggi. Dari 29 kematian ibu, 9 diantaranya disebabkan

PEB/

Preeklamsi.

5

disebabkan

pendarahan, 4 kasus jantung/ decomp dan sisanya karena penyakit penyerta lainnya


II.92


(2)

Kondisi Morbiditas Angka morbiditas tahun 2013 dibanding tahun 2012, sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.94 Indikator Angka Morbiditas Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO

JENJANG

1

Incident rate DBD per 10.000 penddk CFR DBD Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue Cakupan penemuan dan penanganan Penderita DBD Cakupan penemuan Penderita TBC BTA (+) Angka Kesembuha TB Paru

2 3 4 5 6

10

Cakupan penanganan HIV/AIDS AFP Rate per 100.000 penduduk< 15 thn Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Balita Gizi kurang

11

Balita Gizi Buruk

7 8 9

TAHUN 2013

%

NAIK / TURUN (%)

3,36

156,28

121,05

2,1

1,03

49,05

33,77

100%

100%

100%

100,00

-

97,60%

82,30%

103,60%

125,88

6,15

91%

100%

94%

94,00

3,30

100%

100%

100%

100,00

-

5

5

6

120,00

20,00

100%

100%

100%

100,00

-

96,57%

100%

100%

100,00

3,55

0,08%

1,60%

0,07%

4,38

(12,50)

TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

1,52

2,15

0,77


Jumlah Posyandu di Kabupaten Pekalongan sebanyak 1.383 posyandu. Bila dibandingkan dengan rata-rata jumlah Balita sebanyak 69.119 Balita, diperoleh angka rasio Posyandu sebesar 20 per 1.000 Balita.

(3) Kondisi Sanitasi Lingkungan Kondisi Sanitasi Lingkungan tahun 2013 dibanding tahun 2012, digambarkan secara jelas pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.95 Kondisi Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013 NO 1

JENJANG Cakupan Jamban

TAHUN 2012 58,85%

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

70%

64,39%


%

NAIK / TURUN (%)

91,99

9,41

II.93


NO

TAHUN 2012

JENJANG

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

2

Cakupan rumah Sehat

58,14%

70%

65,79%

93,99

13,16

3

Cakupan Sarana Air Bersih

81,50%

78%

83,32%

106,82

2,23


(4)

Kondisi Pelayanan Kesehatan Untuk

memenuhi

kebutuhan

pelayanan

kesehatan di Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Daerah

selalu

berupaya

untuk

mengembangkan

sarana pelayanan kesehatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan agar tercipta pelayanan

prima

di

setiap

sarana

pelayanan

kesehatan. Tabel 2.96 Jumlah Sarana / Prasarana dan Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013 NO

JENIS SARANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas pembantu Poliklinik Kesehatan Desa Posyandu Rumah Sakit Jumlah Dokter Jumalh Bidan Rasio Dokter per 1000 penduduk Cakupan pertolongan persalinan ol. Tenaga kesehatan yang memiliki kopentensi kebidanan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin  Jamkesmas (R.Jalan)

11 12

JUMLAH 2012 2013 7 7 19 19 50 50 166 171 1382 1383 3 3 52 54 268 278 5,2 5,4 102,8

100

92,75

132,3

100

42,64

70,05

49,31

 Jamkesda

15

Rasio Puskesmas Rasio Puskesmas pembantu (per 1000 pddk) Rasio Rumah Sakit (per 1000 penduduk)

1 RS Swasta

100

 Jamkesmas (R,Inap)  Jamkesmas (Rujukan)  Jampersal (Pertlgn persalinan)

13 14

KET

0,030

316.009 ks 2.953 ks 477 ks 10.157 ks 16.049 ks 0,030

Kartu tercetak 0,030

0,054

0,056

0,050

0,0033

0,0034

0,004



II.94


Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) melaksanakan lingkungan, lingkungan

pemeriksaan

sampel

parasitologi dan

sampel

bakteriologi

lingkungan, klinis.

kimia

Kinerja

UPTD

Labkesda pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.97 Kinerja UPTD Labkesda Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 PEMERIKSAAN

KIMIA

BAKTERI

FISIKA

DAMIU PDAM PAMSIMAS PERIJINAN UMUM

4 74 23 17 36

362 133 59 35 44

4 72 23 17 36


Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan oleh RSUD Kraton dan RSUD Kajen dapat dilihat pada tabel capaian indikator pelayanan sebagai berikut : Tabel 2.98 Capaian Indikator Kinerja RSUD Kraton Kabupaten PekalonganTahun 2012-2013 NO 1 2

3 4

INDIKATOR KINERJA Kunjungan Pasien Rawat Jalan Kunjungan Pasien Rawat Inap Jumlah Pasien Masuk BOR LOS TOI BTO NDR GDR Tindakan Penunjang Kegiatan Pembedahan

TAHUN 2013

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

Orang

111.819

128.300

128.767

100,36

15,16

Orang % Hari Hari Kali %o %o Tindakan Tindakan

16.796 69,98 3,56 1,55 71,5 27,54 53,04 351827 3286

17.636 75 - 80 3–6 1-3 30 - 50 < 25 < 45 389191 2709

18.253 77,4 4,83 1,11 74,09 24,6 44,72 421204 4138

103,50

8,67 10,60 35,67 (28,39) 3,62 (10,68) (15,69) 19,72 25,93

108,23 152,75

Sumber : RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, 2013


II.95


Tabel 2.99 Capaian Indikat0r Kinerja RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2

TAHUN 2013

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

(%)

NAIK / TURUN (%)

Orang

39.727

49659

50730

102,16

27,70

Orang

8.085

10106

11266

111,48

39,34

BOR

%

60,17

70 - 80

74,49

22,78

LOS

Hari

4,44

3-6

4,46

0,45

TOI

Hari

2,95

1-3

1,25

(57,63)

BTO

Kali

55,63

30 - 50

76,46

20,83

NDR

%o

19,83

< 25

16,02

(19,21)

GDR

%o

48,84

< 45

37,64

(22,93)

INDIKATOR KINERJA Kunjungan Pasien Rawat Jalan Kunjungan Pasien Rawat Inap Jumlah Pasien Masuk

3

Kegiatan Penunjang

Tindakan

27244

34055

37510

110,15

34,55

4

Kegiatan Pembedahan

Tindakan

1560

1950

2912

149,33

86,67

Sumber : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, 2013

 Dari tabel di atas dapat dilihat Angka Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur Rumah

Sakit/Bed

Occupancy Rate (BOR) RSUD Kraton mencapai 77,40% dan RSUD Kajen 74,49%,

meningkat

dibandingkan tahun 2012. BOR dikatakan baik jika realisasinya 75% - 80%.  Rata-Rata Lama Perawatan Pasien (Length of Stay) RSUD Kraton mencapai 4,83 hari pada tahun 2013 lebih lama 0,6 hari dibanding tahun 2012 dan RSUD Kajen mencapai 4,46 hari. Hal ini menunjukkan

bahwa

pelayanan

rumah

sakit

terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 – 6 hari.  Pada tahun 2012 rata-rata tempat tidur dalam Kondisi Tidak Terisi Ke Kondisi Terisi Berikutnya (Turn Over Interval) di RSUD Kraton mencapai 1,11 menurun sedikit yaitu 0,4 hari dibandingkan tahun 2012 dan RSUD Kajen mencapai 1,25 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar


II.96


pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standard Kementerian Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.  Frekuensi Pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2013 RSUD Kraton mencapai 74,09 kali per tahun atau meningkat 4 dari tahun 2012 yang mencapai 71,50 kali per tahun. Sementara di RSUD Kajen mencapai 76,46 kali per tahun

atau meningkat

21 dari tahun 2012 yang mencapai 55,63 kali per tahun.  Angka

Kematian

merupakan

Kasar

angka

(Gross

kematian

Death

seluruh

Rate) pasien

dibanding pasien keluar hidup dan mati di RSUD Kraton

pada

tahun

2013

mencapai

44,72%

pasien, yang mengalami penurunan 0,9% dari 53,04% pasien pada tahun 2012 dan di RSUD Kajen mencapai 37,64%.  Angka Kematian Bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan

angka

kematian

pasien

ketika

dirawat di rumah sakit lebih dari 48 jam untuk RSUD Kraton pada tahun 2013 mencapai 24,6,0% pasien, mengalami penurunan

sebesar 0,3%

pasien dari tahun 2012 yang menunjuk angka 27,56% pasien, dan di RSUD Kajen mencapai 16,02%. 3)

Pekerjaan Umum a) Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM). Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013 sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan Kegiatan Penyusunan DED Jalan dan Jembatan.


II.97


(2) Program Pengembangan Saluran Drainase/Goronggorong, dengan kegiatan : (a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; (b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase. (3) Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan, dengan kegiatan : (a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan; (b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan; (c) Peningkatan Jalan; (d) Rehabilitasi Jalan; (e) Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi. (4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan : (a) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran; (b) Peningkatan

Pelayanan

Penanggulangan

Pencegahan Bahaya Kebakaran. (5) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan, dengan kegiatan : (a) Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan; (b) Pendataan Klasifikasi Jalan. (6) Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan, dengan kegiatan : (a) Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU; (b) Pengadaan LPJU; (c) Penggantian Lampu Ukir dan Lampu Hias Taman. (7) Program

Pengembangan

Wilayah

Strategis

dan

Cepat Tumbuh, dengan kegiatan : (a)

Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan;

(b)

Penataan Sarana Prasarana Kota Ruas Jalan Mandurorejo;

(c)

Penataan Kawasan Gemek;

(d)

Pembangunan

Tugu

Pertigaan

Ketitang

Kecamatan Bojong. (8) Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan,

dengan kegiatan :


II.98


(a)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan;

(b)

Pengadaan Aspal;

(c)

Pendampingan

Program

Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PPIP); (d)

Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan;

(e)

Fasilitasi Program Neighbourhood Development;

(f)

Pengadaan Semen;

(g)

Pembangunan MCK;

(h)

Pembangunan/Rehabilitasi

Saluran

Drainase

Pedesaan; (i)

Pengadaan LPJU Pedesaan;

(j)

Pembangunan Sanitasi Pedesaan;

(k)

Penataan Lingkungan Pedesaan.

(9) Program Perencanaan Teknis Infrastruktur, dengan Kegiatan Perencanaan Teknis Infrastruktur. Dinas

Pengelolaan

Sumberdaya

Air

Energi

dan

Jaringan

Irigasi

Dan

Sumberdaya Mineral (1) Program

Pengembangan

Konservasi Sungai, dengan kegiatan : (a)

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur;

(b)

Penyusunan Database Potensi Air dan Jaringan Irigasi Se-Kabupaten Pekalongan;

(c)

Perencanaan Teknis Penanganan Air Rob;

(d)

Perencanaan

Teknis

Pembangunan

Bendung

Benawi. (2) Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan : (a) Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Bantaran

dan

Tanggul Sungai; (b) Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai; (c) Peningkatan

Pembersihan

Dan

Pengerukan

Sungai/Kali; (d) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai; (e) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Sungai.


II.99


(3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan : (a) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi; (b) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun; (c) Peningkatan Jaringan Irigasi; (d) Penyusunan Pola Tata Tanam; (e) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi; (f) Pengadaan Tanah Untuk Bendung Simbang. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Pekerjaan

Umum

tahun

2013

dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung urusan (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp.109.088.465.466,00 dapat terealisasi sebesar Rp.103.850.257.266,00 atau 95,20%. Capaian

target

indikator

sasaran

Urusan

Pekerjaan Umum tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2013. Kineja Urusan Pekerjaan Umum yang dicapai di tahun 2013 adalah sebagai berikut : (1) Panjang jalan Kabupaten Pekalongan dalam kondisi baik mencapai 86,70% atau 111,15% di atas target 78,00% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2012 sebesar 39,64%. Tabel 2.100 Jalan Berdasarkan Jenis Permukaannya Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3 4 5

URAIAN Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan

Aspal Batu/kerikil Beton Tanah Paving

PANJANG (KM) 2012 2013 503,45 508,91 39,20 20,20 9,09 26,17 6,00 2,00 0,34 0,8

NAIK/TURUN (Angka) 5,46 (19,00) 17,08 (4,00) 0,46

(%) 1,08 (48,47) 187,90 (66,67) 135,29

Sumber : DPU Kabupaten Pekalongan, 2013


II.100


Tabel 2.101 Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3 4

PANJANG (KM) 2012 2013 346,52 425,58 111,40 70,28 77,83 41,58 22,34 20,64

URAIAN Jalan Jalan Jalan Jalan

Baik Sedang Rusak Rusak Berat

NAIK/TURUN (Angka)

(%)

79,06 (41,12) (36,25) (1,70)

22,82 (36,91) (46,58) 7,60


(2) Jembatan dalam kondisi baik mencapai 93,81% atau 95,76%,

di

bawah

target

97,96%,

mengalami

penurunan 0,35% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 0,35%. Pada tahun 2013, prasarana jembatan di Kabupaten Pekalongan sejumlah 307 buah, dimana berdasarkan jenis

konstruksinya

terdapat

43

buah

jembatan

komposit, 3 buah jembatan busur, 243 buah jembatan beton, 14 buah jembatan plat dan 5 buah jembatan rangka baja, serta 1 buah jembatan gantung. Dari 307 buah jembatan di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan

kondisi

fisiknya

terdapat

289

buah

dengan baik, 13 buah dengan kondisi sedang, dan 4 buah dengan kondisi rusak, serta 1 buah dengan kondisi rusak berat, sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.102 Jembatan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3 4

URAIAN Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan

Baik Sedang Rusak Rusak Berat

JUMLAH (Buah) 2012 2013 288 289 13 13 5 4 1 1

NAIK /TURUN (Angka) 1 0 1 0

(%)

0,35 0,00 (20,00) 0,00

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan, 2013

(3) Lampu penerangan jalan umum sampai dengan tahun 2013 sebanyak 175 buah atau 194,44%, di atas target sebanyak

90

buah

serta

mengalami

peningkatan

sebesar 250% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012.


II.101


(4) Penyediaan air bagi petani meliputi rehabilitasi saluran air, pintu air dan bangunan air yang menunjang distribusi air dari hulu ke hilir. Pengendalian banjir meliputi pencegahan longsor pada tebing sungai / kali, normalisasi

sungai

/

kali

yang

bentuk

badan

sungainya sudah tidak mampu mengalirkan air secara normal dan penanggulangan banjir rob pada daerahdaerah pesisir pantai. Tabel 2.103 Capaian Indikator Cakupan Irigasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2

BIDANG URUSAN/INDIKATOR Rasio jaringan irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

2013

SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

% m²/ha

0,0141 21.358,38

0,0142 21.200,75

0,0170 21.978,63

119,7183 103,6691

Sumber : DPSDA ESDM Kabupaten Pekalongan, 2013

4)

Perumahan a) Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Perumahan Tahun 2013 sebagai berikut : (1) Program

Peningkatan

Cakupan

dan

Kualitas

Pelayanan Air Minum, dengan kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS. (2) Program

Pengembangan

Perumahan,

dengan

kegiatan : (a)

Penunjang Sarana dan Prasarana Rusunawa Kedungwuni;

(b)

Fasilitasi

Bantuan

Stimulan

Perumahan

Swadaya; (c)

Penunjang Pengelolaan Rusunawa.

(3) Program

Peningkatan

Akses

Sanitasi

Layak,


Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi;

(b)

Penunjang Kegiatan Sanimas.


II.102


(4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan : (a)

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

(b)

Pembangunan Infrastruktur Jaringan Air Bersih.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan dengan

Perumahan

anggaran

belanja

Rp.3.503.846.000,00

dan

tahun

2013

langsung dapat

dilaksanakan

urusan

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp.3.420.447.300,00 atau 97,62%. Capaian target indikator sasaran Urusan Perumahan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya

dalam

tahun

2013.

Kinerja

Urusan

Perumahan yang dicapai di tahun 2013 adalah sebagai berikut : (1)

Indikator kerja urusan perumahan salah satunya ditunjukkan dengan tercukupinya kebutuhan rumah. Di tahun 2013, backlog kebutuhan rumah mencapai 29.500 unit atau 94,92%, dibawah target 28.000 unit tetapi mengalami peningkatan sebesar 10,61% jika dibandingkan capaian tahun 2012;

(2)

Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 193.299 unit atau 113,71%, di atas target 170.000 unit, mengalami

peningkatan

sebesar

0,41%

jika

dibandingkan capaian tahun 2012; (3)

Rumah tangga bersanitasi mencapai 54,03% atau 61,05%,

di

peningkatan

bawah sebesar

target

88,50%,

1,37%

jika

mengalami

dibandingkan

capaian tahun 2012; (4)

Lingkungan pemukiman kumuh mencapai 11,09% atau 101,98%, di atas target 11,31%, mengalami peningkatan

sebesar

3,48%

jika

dibandingkan

capaian tahun 2012;


II.103


(5)

Program Pengembangan Perumahan untuk tahun 2013, terkait dengan Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Rusunawa Kedungwuni, Kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Penunjang

Pengelolaan

Penunjang

Sarana

Rusunawa.

dan

Prasarana

Kegiatan Rusunawa

Kedungwuni telah menghasilkan 2 buah sarana prasarana

di

Rusunawa

Kedungwuni.

Kegiatan

Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ditujukan untuk 521 RTLH; (6)

Program Peningkatan Akses Sanitasi Layak untuk tahun 2013, terkait dengan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan Kegiatan Sanimas. Kegiatan pembangunan SLBM ditujukan untuk 3 desa di Kabupaten Pekalongan. Sementara itu Kegiatan Sanimas juga ditujukan untuk 3 desa di Kabupaten Pekalongan;

(7)

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Air

Minum dan Air Limbah untuk tahun 2013, terkait dengan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Air

Bersih.

Kegiatan

Penyediaan

Prasarana

dan

Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ditujukan

Pekalongan,

untuk

sedangkan

5

desa di

Kegiatan

Kabupaten

Pembangunan

Infrastruktur Jaringan Air Bersih menjangkau 7 desa di Kabupaten Pekalongan. 5)

Penataan Ruang a) Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

untuk

mendukung

Urusan

Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan

Umum

(DPU)

dan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tahun 2013, sebagai berikut :


II.104


Dinas Pekerjaan Umum (1) Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan (a) Penyusunan RTBL Ibukota Kecamatan; (b) Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (1) Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan (a)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Kajen, Tirto, Siwalan, Bojong, Wonopringgo, Buaran;

(b)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS);

(c)

Kegiatan Penunjang BKPRD;

(d)

Identifikasi

dan

Rencana Penataan Kawasan

Kumuh Kabupaten Pekalongan. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang tahun 2013 dilaksanakan dengan

anggaran

belanja

Rp.1.753.885.000,00

dan

langsung dapat

urusan

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp.1.744.104.800,00 atau 99,44%.. Capaian target indikator sasaran Urusan Penataan Ruang tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa

outcome

yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2013. Kineja Urusan Penataan Ruang yang dicapai di tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1)

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan baru mencapai 28,55% atau 114,20% diatas target 25% dan

mengalami

peningkatan

jika

dibandingkan

capaian tahun 2012 sebesar 15%; (2)

Jumlah pengelolaan pertamanan mencapai 3 buah atau 75% dibawah target 4 buah dan mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2012 sebesar 25%;

(3)

RTRW Kabupaten Pekalongan sampai pada tahun 2013 telah dijabarkan dalam 8 Rencana Detail Tata


II.105


Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kec. Kedungwuni, RDTR Kec. Wiradesa, RDTR Kec. Kajen, RDTR Kec. Tirto, RDTR Kec. Siwalan, RDTR Kec. Bojong, RDTR Kec. Wonopringgo, dengan

serta

RDTR

penyusunan

Kec.

Kajian

Buaran

Lingkungan

beserta Hidup

Strategis (KLHS). 6)

Perencanaan Pembangunan a) Program dan Kegiatan Pembangunan

urusan

perencanaan

pembangunan

di

Kabupaten Pekalongan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

yang

pada

tahun

2013

melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : (1)

Program

Kerja

Sama

Pembangunan,

dengan

kegiatan : (a) Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD); (b) Fasilitasi

Kerjasama

Pengembangan

Pertanian

dengan Perguruan Tinggi. (2)

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

dengan kegiatan : (a) Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ); (b) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); (c) Penyusunan KUA dan PPAS; (d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (e) Penyusunan

Memorandum

Program

Sektor

Sanitasi (MPSS); (f) Evaluasi RPJMD. (3)

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi,

dengan kegiatan : (a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; (b) Studi Potensi Investasi Kabupaten Pekalongan; meliputi :


II.106


 Studi Potensi Investasi Pengembangan Pinus Rakyat;  Studi Potensi Investasi Makanan Olahan dan Air Minum dalam Kemasan;  Studi Potensi Investasi Pengembangan Objek Wisata; serta  Studi Potensi Investasi Ruminansia. (4)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan : (a) Koordinasi

Pelaksanaan

TNI

Manunggal

Membangun Desa (TMMD); (b) Fasilitasi

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD); (c) Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN); (d) Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender (PUG); (e) Fasilitasi

Pengembangan

Pendidikan

Untuk

Semua (PUS); (f) Persiapan Pendirian Akademi Komunitas. (5)

Program

Perencanaan

Prasarana

Wilayah

dan

Sumber Daya Alam, dengan kegiatan : (a) Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Kabupaten Pekalongan; (b) Koordinasi Penanganan Program Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan

Berbasis

Masyarakat

(AMPL-BM); (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); (6)

Program Sosialisasi dan Pengembangan Kreativitas dan Inovatif, dengan kegiatan : (a) Fasilitasi Riset Daerah; (b) Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) dan Pameran Produk Inovasi (PPI).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi

anggaran

belanja

langsung

untuk

melaksanakan urusan perencanaan pembangunan (tidak termasuk anggaran belanja langsung rutin SKPD) sebesar


II.107


Rp.3.586.566.500,00

dan

terealisasi

sebesar

pembangunan

dokumen

Rp.3.340.840.450,00 atau 93,15%. Dalam

perencanaan

perencanaan yang telah disusun tahun 2013 antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014; Kebijakan Umum Anggaran (KUA); serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016. Selain

itu

untuk

pemenuhan

data-data

dalam

perencanaan pembangunan telah disusun dokumen studi potensi investasi kabupaten Pekalongan, dan data-data perencanaan di bidang sosial budaya, bidang ekonomi serta bidang fisik prasarana. Kinerja makro urusan perencanaan pembangunan dapat

dilihat

dari

indikator

tersedianya

dokumen

perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda; tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda; dan penjabaran program RPJMD ke

dalam

dokumen

perencanaan

RKPD

yang

telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2013 juga telah melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan yaitu Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada akhir tahun 2013. Maksud dan tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memperoleh gambaran capaian kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2014; mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD; serta merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai masukan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi ini penting, karena hasil evaluasi tersebut sebagai bahan penyusunan RKPD untuk periode

selanjutnya;

indikator

penilaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah; indikator penilaian kinerja SKPD; dan bahan penilaian pencapaian rencana


II.108


aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional. Secara rinci target capaian indikator kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat

dilihat pada tabel

sebagai berikut : Tabel 2.104 Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 TAHUN 2013 TARGET REALISASI -

NO

URAIAN

SATUAN

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Buku

CAPAIAN 2012 1

Buku

1

1

1

100

Buku

1

1

1

100

2 3

% -

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2013

7)

Perhubungan a) Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

untuk

mendukung

Urusan

Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan : (a) Perencanaan

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas Perhubungan; (b) Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; (c) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan. (2)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan : (a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; (b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan; (c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas.


II.109


(3)

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan,


Uji

Kelayakan

Sarana

Transportasi

Guna

Keselamatan Penumpang; (b)

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya;

(c) (4)

Survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata.

Program

Pembangunan

Perhubungan,

dengan

Sarana

dan

Kegiatan

Prasarana

Pembangunan

Gudang Sarana Prasarana Dan Tempat Parkir. (5)

Program

Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalu

Lintas, dengan kegiatan : (a)

Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas;

(b)

Pengadaan Barikade Jalan;

(c)

Pengadaan Bahan Marka Jalan;

(d)

Pengadaan Warning Lamp;

(e)

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Lalulintas Angkutan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Perhubungan

Belanja

Langsung

dilaksanakan

Urusan

(tidak

dengan

anggaran

termasuk

Belanja

Langsung rutin SKPD) sebesar Rp.1.283.975.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.222.002.650,00 atau 95,17%.. Capaian program dan kegiatan Urusan Perhubungan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.105 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 TAHUN 2013

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

CAPAIAN

%

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

orang

1.246.658

1.342.835

1.055.945

78,64

2

Rasio ijin trayek (jumlah izin trayek/jumlah penduduk)

Persentase

0,0034

0,0067

0,00

50,00

3

Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Terminal Bis Tipe A

unit

655

500

(5,50)

124,00

unit

0

0

0,00

0,00

4


II.110


NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2013

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

CAPAIAN

%

5

Jumlah Terminal Tipe C

unit

6

6

0,00

100,00

6

Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang

Persentase

6,84

8,16

0,00

83,82

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, 2013

Dari data tabel diatas, maka dapat dilihat rata – rata kurang dari target. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain : (1)

Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2013 sebanyak 1.055.945 orang, menurun dibanding tahun tahun 2012 dan di bawah target tahun 2013 sebanyak

1.342.835

orang.

Menurunnya

jumlah

penumpang angkutan umum ini disebabkan jumlah angkutan umum yang berkurang, karena beralihnya moda

transportasi

dari

kendaraan

umum

ke

kendaraan pribadi. Perpindahan modal transportasi inilah yang juga mengakibatkan turunnya jumlah kir angkutan umum di tahun 2013. Jumlah kendaraan umum yang diuji tahun 2012 sebanyak 655 unit dan mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 619 unit kendaraan; (2)

Jumlah rasio ijin trayek dari tahun 2012 sampai akhir 2013 tidak mengalami kenaikan dan di tahun 2013

sendiri

juga

tidak

memenuhi

target,

dikarenakan tidak adanya pembukaan trayek baru karena lesunya bisnis angkutan umum. Untuk

pencapaian

target

pendapatan

Urusan

Perhubungan secara keseluruhan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :


II.111


Tabel 2.106 Realisasi Retribusi Urusan Perhubungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013

%

NAIK / TURUN (%)

176.367.000,00

88,18

(15,65)

253.769.000,00

270.520.500,00

106,60

6,82

314.544.561,00

896.216.323,00

951.378.121,00

106,15

202,46

263.423.000,00

285.500.000,00

290.978.000,00

101,92

10,46

-

12.875.000,00

949.000,00

4.267.000,00

3.860.000,00

4.090.000,00

275.000,00

-

-

1.044.848.781

1.652.220.323

1.694.282.621

TAHUN 2013 NO

JENIS RETRIBUSI

CAPAIAN 2012

1.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Terminal

209.088.000,00

200.000.000,00

253.251.220,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Ijin Trayek

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Retribusi Izin Usaha Angkutan Bermotor di Jalan JUMLAH

TARGET

REALISASI

7,37 105,96

(4,15)

-

(15,65)

Sumber : Dinhubkominfo Kabupaten Pekalongan, 2013

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.694.282.621,00 atau 102,54% dari target angggaran sebesar

Rp.1.652.220.323,00,

meningkat

sebesar

Rp.649.433.840,00 atau 38.33% dari realisasi tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.044.848.781,00. Dari semua retribusi/pendapatan Urusan Perhubungan tahun 2013, Retribusi

pelayanan

parkir

ditepi

jalan

umum

dan

Retribusi tempat khusus parkir tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Semula kedua jenis retribusi ini tidak dibedakan, akan tetapi pada tahun 2013 retribusi tempat khusus parkir dipisahkan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dengan adanya pemisahan kedua jenis retribusi ini, maka target dan realisasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada tahun 2013

mengalami

disebabkan

karena

penurunan. pada

tahun

Penurunan 2013

ini

lokasi

juga parkir

mengalami pengurangan sejumlah 54 titik parkir yang tersebar di 8 pasar dalam wilayah Kabupaten Pekalongan.


II.112


Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang pada tahun 2012 mencangkup parkir dalam lingkup pasar, pada tahun 2013 lokasi ini tidak lagi masuk dalam retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum karena hak pengusahaan parkir di dalam lingkup pasar pada tahun 2013 telah ditangani sendiri oleh pasar di bawah Dinas Perindustrian,

Perdagangan

dan

UMKM

Kabupaten

Pekalongan. Hal ini mengakibatkan target dan realisasi perolehan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2013 mengalami penurunan di banding tahun 2012. Sedangkan untuk Retribusi tempat khusus parkir yang tidak mencapai target dikarenakan target awal penetapan diperuntukkan untuk RSUD Kajen, sedangkan RSUD Kajen telah berubah status menjadi BLUD sehingga semua pendapatan termasuk parkir dikelola oleh RSUD Kajen sendiri dan dalam target perubahan tahun 2013, target tersebut belum dihapus. 8)

Lingkungan Hidup a) Program dan Kegiatan Program

dan

Kegiatan

untuk

mendukung

urusan

lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan Bagian Perekonomian Setda pada tahun 2013 adalah sebagai berikut Dinas Pekerjaan Umum (1)

Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan RTH dan TPA Regional.

(2)

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan, dengan kegiatan : (a) Pemeliharaan TPA Bojonglarang; (b) Pengadaan Sarana Pengelolaan Persampahan; (c) Penunjang

Kebersihan

Lingkungan

Alun-alun

Kajen dan Kedungwuni;


II.113


(d) Pengadaan

Sarpras

Penunjang

Kebersihan

Lingkungan Alun-alun Kajen dan Kedungwuni. (3)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman.

Kantor Lingkungan Hidup (1)

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan, dengan kegiatan : (a) Menunjang Program Adipura; (b) Pembangunan

Tempat

Pengolahan

Sampah

Terpadu. (2)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan : (a) Peningkatan

Peringkat

Kinerja

Perusahaan

(PROPER); (b) Pembinaan

Tentang

Peraturan

di

Bidang

Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Limbah Bagi Pengusaha Industri Kecil; (c) Pengujian

Dalam

Rangka

Pengendalian

Pencemaran Air; (d) Operasional IPAL Industri Kecil; (e) Pengadaan Reagen Laboratorium; (f) Penunjang

Menuju

Akreditasi

Laboratorium

Lingkungan; (g) Pembangunan Reaktor Biogas; (h) Penyediaan

Sarana

Adaptasi

Dan

Mitigasi

Perubahan Iklim; (i) Penyediaan

Prasarana

Alat

Pemantauan

Dan

Pengawasan Lingkungan Hidup; (j) Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

Akibat

Industri Kecil Tekstil; (k) Pengadaan Mobil Tangki Penyedot Limbah; (3)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam

dan Lingkungan Hidup,

dengan kegiatan :


II.114


(a) Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan Dasar Kader Lingkungan Hidup dan Peran Serta Guru Dalam Pembelajaran Lingkungan Hidup; (b) Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup; (c) Program

Advis

Kebijakan

Untuk

Lingkungan

Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM). (4)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau.

Bagian Perekonomian Setda (1)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam

(2)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Lingkungan Hidup.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp.9.343.201.450,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.838.026.977,00 atau 41,08%. Rendahnya capaian realisasi ini disebabkan antara lain pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan RTH dan TPA Regional dengan realisasi 0% serta kegiatan Pembangunan IPAL Jeans Wash dengan realisasi 1,2 Capaian

indikator

program

dan

kegiatan

Urusan

Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.107 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013

NO


SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

Titik

30

33

36

109,09

20,00

TAHUN 2013

1

Pencemaran status mutu air

2

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

%

100

100

100

100,00

-

3

Penegakan hukum lingkungan

%

100

100

100

100,00

-


II.115


NO 4 5


SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

%

93,7

80

92,62

115,78

(1,15)

%

100

100

100

100,00

-

Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan tindak lan-jut pengaduan masya-rakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

TAHUN 2013

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, 2013

(1)

Pencemaran Status Mutu Air Status mutu air dihitung dari jumlah titik sungai dan air limbah industri kecil yang diuji setiap tahunnya oleh

Kantor

Pekalongan. kepada

Lingkungan

Hasil

masyarakat

pengujian dengan

Hidup ini

Kabupaten

diinformasikan

dukungan

APBD

Kabupaten Pekalongan melalui kegiatan pengujian dalam rangka pengendalian pencemaran air dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.40.000.000,00.

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kualitas air sungai-sungai yang sudah mengalami pencemaran yaitu : Sungai Meduri, Sungai Sengkarang, Sungai Sragi, dan Sungai Slempeng. Selain itu air limbah industri kecil sebanyak 10 lokasi. Jumlah pengujian mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebanyak 30 titik sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 36 titik. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan karena dibutuhkan jumlah titik yang lebih banyak untuk perbandingan hulu dan hilir sungai yang diuji. (2)

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Jumlah usaha/kegiatan yang wajib AMDAL pada tahun 2012 dan 2013 di Kabupaten Pekalongan 4 jenis yaitu kegiatan pembuatan kawasan wisata kali pencongan, kegiatan pembangunan double track jalur kereta api, kegiatan pembangunan Sutet Ungaran Madirancan (yang melewati Kabupaten Pekalongan) dan kegiatan pembangunan TPA regional. Pada tahun 2012 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan


II.116


AMDAL mencapai target 100%. Sedangkan selama tahun

2013

sesuai

melaksanakan

dengan

pengawasan

tupoksinya

terhadap

4

telah

kegiatan

tersebut dengan realisasi target mencapai 100%. (3)

Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan hukum lingkungan berupa sanksi kepada industri besar dan menegah yang telah melakukan pelanggaran. Dari hasil kajian terhadap laporan yang masuk tiap 3 (tiga) bulan dari pemilik industri besar dan menengah, pada tahun 2012 ada 1 industri yang melanggar hukum lingkungan dan telah dilaksanakan sanksi kepadanya. Target pencapaian sebesar 100%. Untuk tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 13 industri telah melanggar hukum lingkungan dan semuanya

telah

mendapatkan

sanksi.

Target

pencapaiannya sebesar 100%. (4)

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Pelayanan

pencegahan

pencemaran

air

berupa

pelayanan penyedotan limbah cair industri kecil. Pencapaiannya dihitung prosentase hasil retribusi penyedotan limbah cair yang diperoleh. Pada tahun 2012 jumlah realisasi sebesar Rp.16.000.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.17.059.000,00 atau sebesar 93,7%. Sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan

jumlah

realisasi

yaitu

sebesar

Rp.15.800.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.17.059.000,00. Penurunan ini disebabkan karena jumlah industri kecil yang disedot berkurang karena beberapa berhenti dan ada juga yang mengalami penutupan sementara. (5)

Pelayanan akibat

tindak

adanya

lanjut dugaan

pengaduan pencemaran

masyarakat dan/atau

perusakan lingkungan hidup Pada tahun 2012 jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya

dugaan

pencemaran

dan/atau

perusakan lingkungan hidup ada 29 aduan dan telah


II.117


ditangani semuanya (100%) pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah pengaduan mengalami penurunan menjadi 5 aduan. Jumlah aduan pada tahun 2013 telah diselesaikan semuanya pada tahun 2013 tersebut (100%) (6)

Pada tahun 2013, rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk mencapai 19,03% atau 78,31% di bawah target 24,30% serta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 8,91%. Pada tahun 2013, berdasarkan kondisi fisiknya, terdapat 26 buah kontainer dengan kondisi baik, 18 buah kontainer dengan kondisi kurang baik, dan 12 buah kontainer dengan kondisi rusak ringan serta 16 buah kontainer dengan kondisi rusak berat. Tabel 2.108 Kontainer Berdasarkan Kondisi Fisiknya Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013

NO 1 2 3 4

URAIAN Kontainer Baik Kontainer Kurang Baik Kontainer Rusak Ringan Kontainer Rusak Berat TOTAL

JUMLAH (BUAH) 2012 2013 10 26 22 18 15 12 9 16 56 72

NAIK /TURUN (Angka)

(%)

16 (4) (3) 7

160,00 (18,18) (20,00) 77,78


(7)

Pada Tahun 2013, persentase penanganan sampah 14,14% atau 97,65% di bawah target 14,48% serta mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 0,71%.

(8)

Pada Tahun 2013, jumlah armada sampah dan pertamanan 29 buah. Berdasarkan kondisi fisiknya terdapat 10 buah dalam kondisi baik (Arm Roll 4 buah, Dump Truck 3 buah dan 3 buah Pick Up L300), 16 buah dalam kondisi kurang baik (1 buah Bulldozer, 5 buah Arm Roll, 4 buah Dump Truck, 2 buah Truck Air, 1 buah Truck Listrik, 1 buah Pick Up L-300 dan 2 buah Kijang), serta 3 buah dalam kondisi


II.118


rusak berat (1 buah Arm Roll dan 1 buah Dump Truck). Tabel 2.109 Armada Angkutan Sampah dan Bulldozer Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

JENIS KENDARAAN

NOMOR POLISI

KONDISI

H 9545 FG H 9548 HG H 9552 HG G 9530 BB G 9538 DB G 9539 DB G 9596 FB G 9598 EB G 9534 AB G 9539 AB H 9534 CG H 9553 HG H 9554 HG G 9534 DB G 9597 FB G 9537 AB G 9538 AB G 9530 AB G 9536 DB G 9537 DB G 9540 DB H 9533 CG G 9574 DB G 9566 AB G 9509 ZB G 9510 ZB G 9567 DB G 9569 DB

Rusak Berat Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Berat Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik

Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Tangki Air Tangki Air Tangki Air Tangki Tinja Truck Listrik Pick Up L-300 Pick Up L-300 Pick Up L-300 Pick Up L-300 Kijang Kijang Bulldozer


9)

Pertanahan a) Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda melalui program dan kegiatan sebagai berikut : (1)

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan;

(2)

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan.


II.119


b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp.360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.297.929.155,00 atau 82,76%. Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Pertanahan adalah sebagai berikut : a. Terfasilitasinya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan

umum

dan

pemerintah,

penanganan

permohonan alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya; b. Tercapainya pendapatan lelang tanah grantungan pada tahun 2013 sebesar Rp.194.590.000,00 melebihi dari target

yang

telah

ditetapkan

sebesar

Rp.188.190.000,00 atau 103,40%. 10) Kependudukan dan Catatan Sipil a) Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah melalui (1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan : (a)

Peningkatan

kinerja

aparat

pengelola

database

kependudukan; (b)

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan;

(c)

Penggantian dan Pengembangan Peralatan SIAK;

(d)

Penerapan elektronik KTP.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2013 dilaksanakan dengan anggaran belanja Langsung Urusan

(tidak

termasuk

Belanja

Langsung

program

umum/rutin SKPD) sebesar Rp.1.215.330.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.1.153.614.825,00 atau 94,92%. Capaian Kependudukan

target dan

indikator Catatan

Sipil


sasaran

Urusan

tercermin

dari

II.120


terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan

keberhasilan

pelaksanaan

pembangunan

program-program

mendukungnya

dalam

tahun

dan 2013.

melalui

kegiatan Kinerja

yang Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil yang dicapai di tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.110 Data Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan 2011-2013 NO 1. 2. 3.

URAIAN

SATUAN

2011

2012

2013

Lembar Lembar

64.646 110.000

66.643 40.879

52.574 544.484

Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

102.000 16 5 15 40 5 20 -

12.901 11 1 4 4 331 -

39.159 36 14 9 7 332 2

KK KTP Akta Catatan Sipil - Akta kelahiran - Akta perkawinan - Akta perceraian - Akta kematian - Akta pengakuan anak - Akta pengangkatan anak - Akta kutipan kedua - Akta perubahan nama

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 2013

Adapun

capaian

kinerja

tahun

2013

apabila

dibanding dengan capaian tahun 2012 yaitu terwujudnya penataan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kinerja

sasaran

Pencapaian

ini

target

rata-rata

kinerja

mencapai

sebagaimana

71,40%.

dalam

tabel

dibawah ini : Tabel 2.111 Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO

INDIKATOR KINERJA

1

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Kepemilikan KTP/e-KTP bagi wajib KTP/e-KTP Kepemilikan Akta Kelahiran Kepemilikan KK bagi setiap keluarga

2 3 4 5

RATA - RATA

CAPAIAN 2012 (%) 79

TARGET

REALISASI

(%)

661,665

535,354

80,91

84 81

15.826 791,236

13.967 535,354

88,25 67,70

60 73

932,295 430,282

572,459 252.722

61,40 58,73

2013

75,40

71,40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 2013


II.121


Melihat dari data diatas, bahwa indikator tersebut tercapai cukup baik dengan rata-rata kinerja mencapai 50% - 80%. Secara keseluruhan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2013 bila dibandingkan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 4% (pencapaian tahun 2012 sebesar 75,59% dan tahun 2013 sebesar 71,40%, karena masih banyak wajib KK yang belum memproses

(membuat),

terkait

masa

berlakunya

kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yaitu manakala ada perubahan Pindah, Datang, Lahir dan Mati (LAMPIT) dan kesadaran masyarakat masih rendah mengenai Identitas Kependudukan. 11) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak a) Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

pada

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga Berencana (PMP-KB) Kabupaten Pekalongan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengarusutamaan Gender, dengan Kegiatan Pengarustamaan Gender. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga Berencana (PMP-KB) (1)

Program

Penguatan

Pengarusutamaan

Gender

Kelembagaan dan

Anak,

dan dengan

kegiatan : (a)

Fasilitasi dan evaluasi penyusunan ARG;

(b)

Fasilitasi

pengembangan

Pusat

Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); (c)

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemberdayaan

dan

jaringan

perempuan

dan

anak;


II.122


(d)

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA);

(e)

Fasilitasi dan advokasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

(2)

Program

Peningkatan

Perlindungan

Kualitas

Perempuan

dan

Hidup

Anak

dan

dengan

kegiatan : (a)

Penanganan

pengaduan

penanganan

korban

dan

koordinasi

tindak

kekerasan

perempuan dan anak; (b)

Pelatihan petugas pelayanan dan pendampingan penanganan KDRT, TPPO dan Anak;

(c)

Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB);

(d)

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan;

(e)

Penyusunan

profil

perlindungan

perempuan

lansia dan cacat. (3)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Dalam

Pembangunan

dengan

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender. (4)

Program

Peningkatan

Peran

Pedesaan

dengan

Kegiatan

perempuan

di

lingkungan

IHT

Perempuan

di

Pemberdayaan (Industri

Hasil

Tembakau). (5)

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Perempuan dan Anak dengan kegiatan : (a)

Perumusan kebijakan tentang PUG peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak;

(b)

Perumusan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program

dan

Kegiatan

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan melalui belaja langsung (tidak termasuk belanja langsung rutin


II.123


SKPD) sebesar Rp.588.030.000,00

dan realisasi sebesar

Rp.570.446.350,00 atau 97,01% Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.112 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1

2

3 4

5 6 7 8

9 10

INDIKATOR KINERJA Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam bentuk Perda dan Perbup Partisipasi perempuan di lembaga legislatif Penyelesaian pengaduan korban tindak kekerasan dan diskriminasi Jumlah P2TP2A di tingkat kabupaten dan kecamatan Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah focal point yang terbentuk Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas

Sumber :

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

45,12

100,83

1,17

2

2

100,00

-

13,33

13,50

13,33

98,74

-

%

80

100

100

100,00

25,00

Unit

5

12

10

83,33

100,00

0,045

0,04

0,002

5,00

(95,56)

%

70,70

70,75

70,79

100,06

0,13

%

100

100

100

100,00

-

unit

35

56

35

62,50

-

%

99,49

100

97,7

97,70

(1,80)

CAPAIAN 2012

%

44,66

TARGE T 44,75

0

%

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Pekalongan, 2013

(1)

TAHUN 2013

SATUAN

Perempuan

Dan

Keluarga

Berencana

Sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mencanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak.


II.124


Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut dilakukan fasilitasi dan advokasi pada semua stakeholder di Kabupaten Pekalongan untuk menginisiasi program dan kegiatan yang memberi ruang lebih besar bagi tumbuh kembang anak secara baik. Secara kelembagaan telah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GTKLA) tingkat kabupaten dan memfasilitasi pembentukan lembaga serupa di tingkat kecamatan dan Desa. Sampai dengan tahun 2013 telah terbentuk GTKLA di 19 kecamatan dan 2 (dua)

desa

Percontohan

Sinangohprendeng

GTKLA

Kecamatan

yaitu

Desa

dan

Desa

Kajen

Bugangan Kecamatan Kedungwuni. Pembangunan berperspektif gender di Kabupaten Pekalongan telah mendapat tempat yang memadai. Persoalan gender menjadi komitmen bersama dari seluruh komponen. Pada ranah kebijakan, di tahun 2013 telah diajukan Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Pengarusutamaan Gender. Sedangkan pada tataran pelaksanaan terdapat 2 (dua) Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan; (2)

Dalam rangka memperluas cakupan kegiatan yang berbasis gender, BPMPKB mengadvokasi beberapa SKPD

untuk

menggunakan

Anggaran

Responsif

Gender (ARG). Sebagai bentuk komitmen atas hal tersebut, Penyusunan RKA SKPD pada tahun 2013 telah dilengkapi Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement). Sampai dengan tahun 2013 ada 15 SKPD yang telah menerapkan pola penganggaran dengan pendekatan ARG. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah khususnya di jajaran eksekutif pada tahun 2013 sebesar 23,84% lebih rendah dibanding tahun 2012 yaitu 44,66%. Angka tersebut juga lebih rendah dari target RPJMD yaitu sebesar 26,75%.

Berbeda

halnya


dengan

partisipasi

II.125


perempuan di legislatif yang relatif stabil pada angka 13,33% dan di atas target RPJMD sebesar 8,8%; (3)

Rasio KDRT mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 rasio KDRT hanya sebesar 0,002%, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2012 (0,045%) dan dari target RPJMD (0,04%). Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya BPMPKB untuk terus melakukan fasilitasi pendampingan dan advokasi penanganan pengaduan kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memperkuat upaya tersebut sudah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan

(P2TP2A)

di

kecamatan.

Perempuan

tingkat Sampai

kabupaten dengan

tahun

dan dan

Anak tingkat

2013

telah

terbentuk P2TP2A tingkat kecamatan di 9 kecamatan; P2TP2A merupakan unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui wadah ini berhasil diselesaikan sebanyak 100% kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. (4)

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2013 relatif tinggi yaitu sebesar 70,79%. Capaian ini lebih tinggi dibanding target di tahun yang sama yaitu 10,30%. Penguatan ekonomi kelompok perempuan memberi

andil

partisipasi

yang

angkatan

menunjukkan

berarti kerja

kelompok

bagi

peningkatan

perempuan.

perempuan

Hal

ini

mempunyai

peran yang cukup penting dalam pembangunan; (5)

Perhatian terhadap

pemerintah upaya

Kabupaten

pemberdayaan

Pekalongan

perempuan

dan

perlindungan anak mendapat respon dan apresiasi dari pemerintah pusat. Apresiasi tersebut diwujudkan dengan

pemberian

Pemerintah

penghargaan

Kabupaten

atas

Pekalongan

kinerja dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


II.126


12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Pekalongan tahun 2013 adalah sebagai berikut : (1)

Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan : (a) Pengadaan Balai Penyuluh KB di kecamatan; (b) Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya; (c) Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin; (d) Pembinaan Keluarga Berencana; (e) Peningkatan

Perlindungan

Hak

Reproduksi

Individu; (f) Operasional KIE KKB-KS Melalui MUPEN; (g) Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum. (2)

Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan Kegiatan

Orientasi

Reproduksi

Dalam

dan

Advokasi

Memperkuat

Kesehatan

Dukungan

dan

Partisipasi Masyarakat. (3)

Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan : (a) Pelayanan Konseling Keluarga Berencana; (b) Pelayanan

Pemasangan

Kontrasepsi

KB

(Operasional Pelayanan KB IUD Implant dan Pelayanan Melalui Mitra Potensial); (c) Pengadaan Kontrasepsi DAN Peralatan Medis; (d) Pelayanan KB Medis Operasi. (4)

Program

Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri, dengan kegiatan : (a) Operasional

Pembantu

Pembina

KB

Desa

Keluarga

dan

(PPKBD); (b) Pengelolaan Data dan Informasi KB-KS; (c) Pendampingan

Pendataan

Pemutakhiran Data Keluarga;


II.127


(d) Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. (5)

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat, dengan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.

(6)

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan Kegiatan Orientasi Petugas PIK-KRR (Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya).

(7)

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga,

dengan

Kegiatan

Pengembangan

Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina. (8)

Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PAUD, dengan Kegiatan Pengembangan Pembentukan

Model

Operasional

BKB-Posyandu-

PAUD. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp.2.055.383.200,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.1.990.294.835,00 atau 96,83%. Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.113 Realisasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO. 1 2 3 4 5

INDIKATOR KINERJA Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan peserta KB aktif Unmetneed Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS Rasio PLKB dengan desa / kelurahan

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

2,35

2,4

102,13

-

82,96 8,14

84 6,9

83,02 8,07

98,83 116,96

0,07 (0,86)

%

35,79

86,5

81,95

94,74

128,97

%

1:5

1:3

1:5

103,17

-

SATUAN

CAPAIAN 2012

Anak

2,4

%

2013


II.128


NO. 6 7 8

INDIKATOR KINERJA Persentase keluarga Pra Sejahtera / Sejahtera I Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun Cakupan anggota BKB yang ber KB

SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

%

46,16

44,91

45,03

100,27

(2,45)

%

2,10

1,87

2,10

112,30

-

%

56,10

63

77,34

122,76

37,86

2013

Sumber : BPMPKB Kabupaten Pekalongan, 2013

(1) Pasangan usia subur di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 sebanyak 175.251 orang dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok umur yaitu kurang dari 20 tahun sebanyak 3.855 orang; usia 20 - 29 tahun sebanyak 54.451 orang dan usia 30 - 49 sebanyak 116.945

orang.

Pada

tahun

2013

Pemerintah

Kabupaten Pekalongan berhasil mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru sebanyak 22.263 atau 100,12% dari PPM PB sebesar 22.236. Kebanyakan peserta baru menggunakan alat kontrasepsi suntik sebanyak

15.620,

sebanyak sebanyak

1.971, 882,

pil IUD

MOW

sebanyak

2.290,

Implant

979,

Kondom

sebanyak sebanyak

518

dan

MOP

sebanyak 3; (2) Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2013 diketahui bahwa penduduk Kabupaten Pekalongan sebanyak 942.571 orang atau 252.700 KK. Jumlah kepala keluarga dibandingkan dengan tahun 2012 (242.757) ada kenaikan sebesar 2,83%. Data strata tahapan keluarga sejahtera hasil pendataan keluarga tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.114 Data Strata Tahapan Keluarga Sejahtera Hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5

HASIL PENTAHAPAN Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III Keluarga Sejahtera III Plus JUMLAH

Sumber :

JUMLAH (KK)

%

54.640 59.145 56.753 69.625 12.537 252.700

21,62 23,41 22,46 27,55 4,96 100

BPMPKB Kabupaten Pekalongan, 2013


II.129


Dari data tersebut diketahui bahwa keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 sebanyak 113.795 kepala keluarga atau 45,03%; (3) Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2013 sebesar 2,4 anak, sama seperti tahun 2012. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2013 yaitu sebanyak 2,3. 13) Sosial a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Sosial pada Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

serta

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah adalah : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : (a) Bimbingan Lanjut KUBE Fakir Miskin; (b) Bimbingan Lanjut Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

(2)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : (a) Penanganan

Masalah-Masalah

Strategis

yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa; (b) Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS ke Panti dan Provinsi; (c) Fasilitasi Bagi Penyandang Cacat dan Lansia. (3)

Program

Pembinaan

Anak

Terlantar,

Kegiatan

Pelayanan

Petirahan

Anak

dengan Sekolah

Bermasalah Sosial.


II.130


(4)

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya), dengan Kegiatan Penjaringan Tuna Sosial dan Bimbingan Pencegahan HIV/AIDS.

(5)

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : (a) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat; (b) Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna. (6)

Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, dengan kegiatan : (a) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

TMP

“Bhakti

Wiratama”; (b) Sarasehan

Kepahlawanan

Apel

Kehormatan

Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo. (7)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan Kegiatan

Fasilitasi

Pelaksanaan

PKH

(Program

Keluarga Harapan). (8)

Program

Pengembangan

Sistem

Informasi

Kesejahteraan Sosial (SIKS), SIBI dan SIG, dengan Kegiatan Pemutahiran Data PMKS dan PSKS. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan kegiatan : (a)

Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga,

(b)

Fasilitasi

Kegiatan

Bantuan

Daerah

Rawan

Bencana. (2)

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam, dengan kegiatan : (a)

Piket Posko Kesiapsiagaan,

(b)

Pengadaan Logistik Bencana

(c)

Penyediaan

Peralatan

dan

Perlengkapan

Kebencanaan, (d)

Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan.


II.131


(3)

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan : (a)

Penyuluhan dan Kajian Daerah Rawan Bencana,

(b)

Peningkatan

Kemampuan

dan

Ketrampilan

Penanggulangan Bencana, (c)

Pelatihan

Kesiapsiagaan

Bencana

bagi

Evakuasi

dan

Masyarakat Rentan Bencana, (d)

Pelatihan

Penyelamatan,

Penanganan Pengungsi. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan belanja

Sosial

Langsung

dilaksanakan

Urusan

dengan

(tidak

termasuk

anggaran Belanja

Langsung rutin SKPD) sebesar Rp.1.430.623.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.282.472.700,00 atau 89,64%. Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Sosial terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.115 Realisasi Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

Panti sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar

buah

11

11

11

100,00

-

%

100

97,33

100

102,74

-

3

Persentase (%) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya

%

1,52

4,18

2,96

70,81

94,74

4

Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase (%) penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase (%) korban bencana yang telah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

%

0

6

0

-

-

%

0,87

0,51

0,55

107,84

(36,78)

%

100

100

100

100,00

-

NO 1

2

5

6

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2013


II.132


NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2012

7

Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

%

100

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

100

100

100,00

-

TAHUN 2013

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, 2013

Dari data diatas dapat diketahui capaian target pada tahun 2013 hampir semua terpenuhi, dan hanya satu yang tidak mencapai target yaitu Wahana kesejahteraan

Sosial

Berbasis

menyediakan

sarana

dan

Masyarakat

prasarana

yang

pelayanan

kesejahteraan sosial dikarenakan memang belum ada sarana tersebut di Kabupaten Pekalongan. (1)

Kondisi PMKS yang ada di Kabupaten Pekalongan terbagi

dalam

Masalah

26

kriteria.

Kesejahteraan

penanganan menonjol

dan

Prioritas

Sosial

pelayanan

berdasarkan

Penyandang

yang

mendapat

sosial

yang

paling

Pemutahiran

Data

PMKS

tahun 2013 adalah Keluarga Fakir Miskin (KFM) sejumlah 33.833 kk, dengan tanggungan 107.876 jiwa,

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

sebanyak

4.668

orang,

Penyandang

Disabilitas

sebanyak 6.339 orang. Lanjut Usia Terlantar (LUT) sebanyak 2.683 orang. Tabel 1.116 Penanganan PMKS Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3 4

JENIS PMKS KFM PRSE Penyandang Disabilitas LUT TOTAL

KK 48.553 -

TAHUN 2012 JIWA DILAYANI 152.019 730 5.418 50 6.484 155

KK 33.833 -

TAHUN 2013 JIWA DILAYANI 107.876 13.897 4.668 240 6.339 127

-

2.983

50

-

2.683

50

48.553

166.904

985

33.833

121.566

14.014

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2013

(2)

Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial tidak lepas dari peran para stakeholder/pemangku kepentingan /


II.133


Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Dunia Usaha, pekerja sosial profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana/Tagana, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga

Pioner,

Wahana

Kesejahteraan

Sosial

Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan

Sosial,

Penyuluh

Sosial,

Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). PSM bekerja tanpa pamrih untuk mengupayakan penanganan terhadap PMKS di wilayah mereka berdomisili, seperti merintis usaha ekonomi produktif yang nantinya bisa menghasilkan untuk membantu para penyandang masalah dari segi keuangan seperti bantuan untuk anak yatim dan juga anak yang tidak mampu yang masih

sekolah,

dan

meningkatkan

keluarga yang rawan sosial ekonomi.

taraf

hidup

Peran TKSK

juga sangat penting dalam mendukung program dan kegiatan

di

Dinas

Sosial

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi. TKSK adalah kepanjangan tangan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kecamatan dimana TKSK tersebut bertugas. TKSK bekerja sama dengan Kecamatan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menangani segala permasalahan sosial yang ada

dan

mendesak

penyandang terlantar, lanjut

cacat,

di

penanganan

penanganan

usia

penanganan

masyarakat,

terlantar, bencana

fakir

orang/anak/bayi

miskin,

dan alam

penanganan penanganan

membantu yang

dalam

berkoordinasi

dengan BPBD. (3)

Pelaksanaan program kegiatan bidang sosial secara keseluruhan capaian kinerjanya 100%, dalam artian bahwa kegiatan dapat berjalan dan selesai seperti yang direncanakan. Pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan


II.134


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, kegiatan Bimbingan Lanjut Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), pada awal diberikan bantuan oleh provinsi tahun 2009 sebanyak 73 kelompok masingmasing 10 KK, total 730 orang/kk, pada tahun 2013 sudah berkembang menjadi 100 kelompok, berlokasi di Kecamatan Petungkriyono (40 klp), Kecamatan Talun (13 klp), Kecamatan Lebakbarang (30 klp), Kecamatan Paninggaran (14 klp), Kecamatan Kajen (1 klp), Kecamatan Tirto (1 klp), Kecamatan Wiradesa (1 klp). (4)

Disamping

melakukan

pembangunan

program

urusan

sosial

dan

juga

kegiatan,

dianggarkan

melalui belanja bantuan sosial yang pada tahun 2013 dianggarkan

sebesar

direalisasikan

Rp.10.497.779.500,00

dan

Rp.9.243.350.000,00

atau

sebesar

88,05% yang digunakan antara lain untuk bantuan kepada

organisasi

kepemudaan,

soail

kemahasiswaan,

kemasyarakatan, keagamaan

serta

bantuan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana melalui

dan

jaminan

Belanja

Rp.5.750.000.000,00

sosial.

Tidak dan

Juga

dianggarkan

Terduga

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp.3.621.082.300,00 atau 62,98% yang digunakan untuk

penanganan

bencana

yaitu

pembangunan/perbaikan sarana prasarana umum seperti jembatan, pembangunan bronjong, turap dan rehab gedung sekolah akibat bencana alam. 14) Ketenagakerjaan a) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan tahun 2013 dilaksanakan

oleh

Dinas

Sosial,


Tenaga

Kerja

dan

II.135


Transmigrasi, melalui program dan kegiatan sebagai berikut : (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan : (a)

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja;

(b)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana BLK; (c)

Fasilitasi dan Pengawalan TKI Ke Luar Negeri;

(d)

Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi;

(e)

Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat.

(2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan:Pemberian Kerja Darurat dengan Padat Karya. (3) Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan, dengan kegiatan : (a)

Fasilitasi

Penyelesaian

Perlindungan

Hukum

Prosedur dan

Pemberian

Jaminan

Sosial

Ketenagakerjaan; (b)

Fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan anggaran

Belanja

Langsung

urusan

(tanpa

Belanja

Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp.973.306.000,00 dan realisasi sebesar Rp.949.630.100,00 atau 97,57%. Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan disajikan dalam table sebagai berikut : Tabel 2.117 Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1

2

INDIKATOR KINERJA Angka sengketa pengusahapekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja

SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

%

2,03

0,01

2,34

23.400,00


%

45,02

68,83

74,25

107,87

64,93

TAHUN 2013


II.136


NO 3 4 5

6

7

8

9

10 11

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

%

18,02

6,13

39,8

649,27

NAIK / TURUN (%) 120,87

%

12,94

3,98

5,6

140,70

(56,72)

%

20,04

24,32

20,51

84,33

2,35

%

24,58

7

28,75

410,71

16,97

%

77,58

80

-

-

(100,00)

%

100

100

100

100,00

-

%

40,59

39,26

40

101,88

(1,45)

%

98,3

94,9

99,41

104,75

1,13

unit

24

24

20

83,33

(16,67)

Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja Persentase kasus perselisihan yang terselesaikan Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial Rasio UMK terhadap KHL Jumlah Bursa Tenaga Kerja

TAHUN 2013

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, Tahun 2013

Kondisi

diatas

diikuti

dengan

bertambahnya

pencari kerja seperti tersebut dalam tabel pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan sebagai berikut : Tabel 2.118 Jumlah Pencari Kerja Dinsosnakertrans Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 JENIS KELAMIN L P

TAHUN 2012 2013 Sumber :

(1)

2.798 3.060

JUMLAH

3.234 4.505

6.032 7.565

Dinsosnakertrans Kabupaten Pekalongan, 2013

Jumlah pencari kerja pada tahun 2013 meningkat 25,45%

dibandingkan

tahun


2012

dikarenakan

II.137


meningkatnya jumlah lulusan sekolah yang akan mencari pekerjaan. Sedangkan, penempatan tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.119 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO

JENIS PROGRAM

1 2 3 4 5

AKL AKAD AKAN LPKS BKK

TAHUN 2012 L P 764 764 1.699 1.699 19 19 1.516 2.482 3.998

TOTAL Sumber :

2013 L P 562 995 346 299 2 240 17 40 320 190 1.247 1.764 3.011

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kabupaten Pekalongan, Tahun 2013

Transmigrasi

Penempatan tenaga kerja pada tahun 2013 sebanyak 3.011 orang mengalami penurunan sebesar 24,69% dari tahun 2012 dikarenakan jumlah pencari kerja yang tidak sesuai dengan jumlah lowongan pekerjaan yang ada dan banyaknya pencari kerja yang tidak melapor ketika sudah memperoleh pekerjaan. (2)

Jumlah perusahaan yang tercatat di Dinas Sosial Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Pekalongan tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.120 Jumlah perusahaan yang tercatat di Disosnakertrans Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013

NO 1 2 3

KLASIFIKASI PERUSAHAAN Besar Sedang/Menengah Kecil TOTAL

JUMLAH PERUSAHAAN 2012

2013

JUMLAH TENAGA KERJA 2012

37 149 308

27 168 317

L 9.223 1.814 7.296

494

512

18.333

2013

P 8.154 781 2.810

L 9.223 1.814 7.604

P 8.154 781 3.118

11.745

18.641

12.053

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, Tahun 2013

Jumlah

perusahaan

tahun

2013

adalah

512

perusahaan bertambah 18 perusahaan dibanding tahun 2012, dengan jumlah tenaga kerja meningkat


II.138


2,05% dari tahun 2012 dengan jumlah peningkatan tenaga kerja yang terserap bertambah 616 orang. Tabel 2.121 Jumlah Kecelakaan Kerja Yang Dilaporkan Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012-2013

1

KASUS KECELAKAAN KERJA Di Dalam Perusahaan

2 3

Di Luar Perusahaan Meninggal Dunia

NO

TAHUN 2012 79

TOTAL Sumber :

(3)

2013 75

18 2

37 2

129

114

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, Tahun 2013

Kecelakaan

kerja

kecelakaan

karena

didalam

perusahaan

adalah

hati-hatian

pekerja

kekurang

dalam bekerja sedangkan kecelakaan yang terjadi di luar perusahaan dikarenakan kecelakaan murni pada saat pekerja sedang dalam perjalanan pulang dan pergi melalui jalan yang wajar. Tabel 2.122 Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Yang masuk Dalam Laporan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012-2013 TAHUN

JUMLAH KASUS PERSELISIHAN

2012 2013

10 12

Sumber :

YANG DAPAT DITANGANI SECARA PROSEDURAL 10 12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja Pekalongan, Tahun 2013

(4)

dan

PENANGANAN

Transmigrasi

100% 100% Kabupaten

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada tahun 2013, didominasi oleh perselisihan hak, yang disebabkan pelanggaran hak pekerja maupun pemilik perusahaan walaupun hal ini sudah diatur dalam Undang-undang,

Peraturan

Menteri,

maupun

Peraturan Daerah. (5)

Dengan

meningkatnya

Layak),

dan

pekerja,

maka

guna pada

KHL

(Kebutuhan

meningkatkan tahun


2013

Hidup

kesejahteraan ditetapkanlah

II.139


kenaikan UMK, seperti tecantum dalam tabel di bawah : Tabel 2.123 Ketetapan UMK dan KHL Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 TAHUN

KETETAPAN UMK

KETETAPAN KHL

2012

Rp873.000,00

Rp888.978,42

PROSENTASE PERBANDINGAN UMK DENGAN KHL (%) 98,20

2013

Rp962.000,00

Rp967.669,29

99,41

Sumber

(6)

: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, Tahun 2013

Pelaksanaan

program

ketenagakerjaan

dapat

kegiatan

mencapai

bidang

kinerja

100%,

dimana seluruh program kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan. (7)

Melalui Kegiatan Pemberian Kerja Darurat dengan Padat Karya, maka dapat memberikan pekerjaan bagi penganggur untuk

memperoleh upah/pendapatan

dari pekerjaan padat karya sebanyak 54 orang. (8)

Berdasarkan survey di 4 pasar diperoleh angka Kebutuhan

Hidup

Layak/KHL

sebesar

Rp.1.135.937,84 yang kemudian sebagai dasar Upah Minimum Kabupaten untuk Tahun 2014 yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.145.000,00 atau sebesar 100,80% dari KHL. (9)

Melalui Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Masyarakat

dan

Berbasis

Kompetensi

dapat

melaksanakan berbagai pelatihan ketrampilan kepada para pencari kerja sebagai bekal dalam mencari pekerjaan dan mempersiapkan para pencari kerja sebagai tenaga kerja siap pakai di pasar kerja, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :


II.140


Tabel 2.124 Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja di Dinsosnakertrans Tahun 2012- 2013 JUMLAH PESERTA PELATIHAN 2012 2013 580 546

JUMLAH KEJURUAN 2012 35 Sumber :

2013 31

Dinsosnakertans, 2013

Pelatihan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2013 baik yang didanai oleh APBD Kabupaten Pekalongan maupun APBN berjumlah 31 kejuruan dengan total peserta 546 orang

menurun dibandingkan jumlah

pada tahun 2012 yang diikuti 580 orang dikarenakan memang

jumlah

pelatihan

ketrampilan

yang

dilaksanakan baik oleh UPT BLK menurun jumlahnya 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) tahun 2013 dilaksanakan oleh

Bagian Perekonomian Setda dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Dinas Perindagkop - UMKM (1)

Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Kondusif, dengan Kegiatan :

(2)

(a)

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;

(b)

Fasilitasi Sertifikasi PIRT (DBHCT);

(c)

Pemutakhiran Database UMKM;

(d)

Seminar Bisnis;

(e)

Pavingisasi Kawasan Kuliner Gemek.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM. (3)

Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM, dengan kegiatan : (a)

Penyelenggaraan Pasar Rakyat;


II.141


(4)

(b)

Lomba Rancang Busana;

(c)

Fasilitasi dan Restrukturisasi Dana Bergulir;

(d)

Penyusunan DED Ruang Pamer Produk UMKM.

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi, dengan Kegiatan Revitalisasi Manajemen Pengelolaan KUD Koperasi. Bagian Perekonomian Setda Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Penumbuhan Usaha Sesuai Potensi Daerah di Kabupaten Pekalongan. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD) sebesar Rp.1.912.480.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp.1.653.179.190,00 atau 86,44%. Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut : Tabel 2.125 Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1. 2.

3.

Persentase koperasi aktif Persentase koperasi sehat - kategori sehat

%

CAPAIAN TAHUN 2012 43,77

%

0,23

45

0,23

0,51

-

- kategori cukup sehat Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM

%

0,77

85

0,76

0,89

(1,30)

%

87,42

25

87,56

350,24

0,16

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

71

46,25

65,14


TAHUN 2013

Sumber : DinperidagkopUMKM Kabupaten Pekalongan, 2013

16) Penanaman Modal a) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal tahun 2013 dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda dan Badan


II.142


Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (1)

Program

Peningkatan

Promosi

dan

Kerjasama

Investasi, dengan kegiatan : (a) Koordinasi

Perencanaan

dan

Pengembangan

Penanaman Modal; (b) Peningkatan

Pemantauan,

Pembinaan

dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; (c) Penyelenggaraan Pameran Investasi; (d) Fasilitasi

Peningkatan

Promosi

Potensi

dan

Peluang Investasi Derah. (2)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan : (a) Monitoring / Pemantauan Perizinan; (b) Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan; (c) Penyusunan Standar Pelayanan Publik; (d) Pembuatan Jaringan On Line Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

(3)

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, melalui Kegiatan Survey IKM Tahun 2013.

Bagian Perekonomian Setda (1)

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi, dengan kegiatan : (a) Pengembangan Potensi Unggulan Daerah; (b) Promosi Investasi Daerah Melalui Pusat Informasi Investasi Kabupaten Pekalongan Se Indonesia Di Batam; (c) Penyelenggaraan Kajen Expo 2013; (d) Penyelenggraraan Batik Expo Nusantara; (e) Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT); (f) Pengadaan Water Meter Induk Dan Accesoris (PDAM Kota Pekalongan)


II.143


b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal menggunakan Belanja Langsung (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp.1.593.537.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.321.271.050,00 atau 82,91%. Capaian

target

indikator

sasaran

urusan

Penanaman Modal tercermin dari terealisasi indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2013. Kinerja urusan Penanaman Modal yang dicapai di tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.126 Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3

INDIKATOR KINERJA Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja

SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

Buah

1.246

670

610

91,04

NAIK / TURUN (%) (51,04)

Juta Rp.

301.209,42

1.037.316,00

123.285,42

11,89

(59,07)

Orang

3.772

3.738

2.845

76,11

(24,58)

TAHUN 2013

Sumber : BPMPPT Kabupaten Pekalongan, 2013

(1) Dengan investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang menanamkan

dalam

modalnya

di

Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2013 sebanyak 610 investor dengan nilai investasi Rp.123.285.415.941,00 (2) Dalam

rangka

Kabupaten

mendukung

Pekalongan

investasi,

Pemerintah

memberikan

pelayanan

perizinan secara terpadu satu pintu (one stop service) (3) Target dari RPJMD jumlah investor tahun 2013 lebih rendah

dibandingkan

karena

melemahnya

tahun nilai

2012

rupiah

sebesar

1.246

terhadap

dolar,

adanya demo buruh, kenaikan UMR dan kenaikan BBM. (4) Target jumlah investasi tahun 2013 lebih rendah dibandingkan

tahun


2012

sebesar

II.144


Rp.301.209.419.530,00 karena nilai dampak rupiah menurun dan kenaikan BBM. (5) Rasio daya serap tenaga kerja untuk tahun 2013 sebesar 2.845 dan tahun 2012 sebesar 3.772 melemah dibanding dengan tahun 2012 karena menurunnya jumlah investor yang masuk sehingga mempengaruhi jumlah rasio tenaga kerja. 17) Kebudayaan a) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

Urusan

Kebudayaan

tahun

2013

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : (1)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan : (a) Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas Seni Budaya Pelajar (Pekan Seni dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK); (b) Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan); (c) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Penyelenggaraan Pergelaran Seni Budaya Dalam Hari Jadi dan Tahun Baru).

(2)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan : (a) Pembinaan guru bidang seni budaya SD, SMP, SMA/SMK; (b) Lomba Kreatifitas Seni Budaya; (c) Penyusunan Dan Pengadaan Buku Inventaris Dan Dokumentasi

Cagar

Budaya

Kabupaten

Pekalongan. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan anggaran Belanja

belanja

Kebudayaan Langsung

Langsung

dilaksanakan Urusan

rutin


(tidak

SKPD)

dengan termasuk sebesar

II.145


Rp.1.142.000.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.1.140.043.700,00 atau 99,83%. Adapun

capaian

kinerja

Urusan

Kebudayaan

tahun 2013 terinci pada tabel sebagai berikut : Tabel. 2.127 Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah Group Kesenian

2

Jumlah Gedung Kesenian

SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

Group

146

150

155

103,33

6,16

Unit

1

1

1

100,00

-

2013


18) Pemuda Dan Olah Raga a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Pemuda dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Umum Setda serta Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1)

Program Olah

Pengembangan

Raga,

Kebijakan

dengan Kegiatan

Manajemen

Pembentukan dan

Pembinaan Paskibraka. (2)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan kegiatan : (a) Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olah Raga Pelajar Yang Berdedikasi dan Berprestasi; (b) Pembinaan

Peningkatan

Prestasi

Olah

Raga

Pelajar. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (1)

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan kegiatan : (a) Fasilitasi Bazar Program OKP; (b) Latihan Kepemimpinan Manajemen Kepemudaan.

(2)

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, dengan kegiatan : (a) Pemilihan Pemuda Pelopor;


II.146


(b) Seleksi dan Pengiriman JPI-BPAP; (c) Pengiriman

seleksi

KPN

PPAN

Kegiatan

Kepemudaan tingkat Provinsi Jawa Tengah; (d) Pendampingan pelaksanaan kemah bakti pemuda Provinsi Jateng Tahun 2013. (3)

Program

Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan Kegiatan Sekolah Wirausaha Pemuda (SWP). (4)

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, dengan Kegiatan Pendataan Atlet dan Club Cabang Olah Raga.

(5)

Program

Pembinaan

dan

pemasyarakatan

Olahraga, dengan Kegiatan : (a) Penyelenggara Kompetisi Olah Raga; (b) Fasilitasi

Penyelenggaraan/Kegiatan

Olahraga

Masyarakat; (c) Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi; (d) Peningkatan Jumlah Dan Kualitas Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi Dan Teknisi Olah Raga; (e) Pengiriman Event Olahraga Lokal, Regional dan Nasional; (f) Fasilitasi HAORNAS XXX; (g) Pembuatan Sirkuit BMX. (6)

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Olahraga, dengan Kegiatan : (a) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

Dan

Prasarna Olah Raga; (b) Pengadaan Sarpras Olah Raga; (c) Pengurugan Lapangan Olahraga Jeruksari. Bagian Umum Setda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.


II.147


b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2013 Perhubungan

dilaksanakan

dengan

anggaran

belanja

Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD)

sebesar

Rp.3.226.865.500,00

dan

terealisasi

sebesar Rp.2.670.728.800,00 atau 82,77%.. Capaian indikator kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2013 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan

yang

mendukungnya

seperti

yang

terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.128 Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013

TARGET

REALISASI

%

%


0,2

0,23

115,00

NAIK / TURUN (%) -

unit

1

1

1

100,00

-

klub

230

230

230

100,00

-

unit

1

1

1

100,00

-

unit

31

33

32

96,97

3,23

klub

230

235

365

155,32

58,70

keg

9

10

10

100,00

11,11

unit

1

1

1

100,00

-

%

0,594

1,5

0,594

39,60

-

unit

594

550

594

108,00

-

NO.

INDIKATOR

SATUAN

1

Rasio Jumlah Klub Olahraga per 1000 penduduk Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Klub Olahraga Jumlah Gedung Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Rasio Lapangan olahraga per 1000 penduduk Jumlah Lapangan olahraga

2 3 4 5 6 7 8 9 10

TAHUN 2013


(1)

Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah

organisasi

pemuda

tahun

2013

sejumlah 32 unit atau 97% dari target 33 unit. Dan mengalami peningkatan sebesar 103,23% dari tahun


II.148


2012. Rincian organisasi tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.129 Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

TAHUN

NAMA ORGANISASI Komite Nasional Pemuda Indonesia IPNU IPPNU FATAYAT. NU GP. ANSOR Nasiatul 'Aisyiyah Pemuda Muhamadiyah IPM IMM PMII HMI KOHATI OI Pemuda LDII PPMI DKC. GARDA BANGSA GMPI Dkc Penegak Pandega AMRI UMRI BEM Stikap Purna Paskibraka Indonesia Satma Pemuda Pancasila AMPG AMPI Pemuda Kosgoro Pemuda Wirakarya Pandu Keadilan Banteng Muda Indoensia BM PAN Multy Agency Wrd Swipe Kab. Pekalongan

2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31

32

JUMLAH Sumber : Dinas Pemuda, Olah Pekalongan, 2013

Organisasi

Raga

Pemuda

dan

Pariwisata

hanya

Kabupaten

bertambah

1

organisasi yakni Swipe sebagai hasil dari program pelatihan kewirausahaan bagi pemuda pada tahun 2013 yang merupakan kelompok wirausahawan muda sebagai wadah dalam pengembangan usaha masing-


II.149


masing anggota. Jumlah kelompok usaha pemuda produktif tahun 2013 sebanyak 9 kelompok. Daftar Kelompok Usaha pemuda produktif tahun 2012 – 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.130 Kelompok Usaha Pemuda Produktif di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sumber

NAMA KUPP Bumindu Rumbend Lele Jaya Jampi Tobat Sejahtera Buana IPPNU Handycraf Multy Agency PPMI Kab. Pekl. Trimo Ingpandum :

JENIS USAHA Peternak lele Rumput laut dan bandeng Peternak lele Jahe dan jamu instan Pengolahan limbah plastik Souvenir dan Handycraf Percetakan Peternakan ayam Peternakan Kambing

LOKASI USAHA Kec. Sragi Kec. Siwalan Kec. Talun Kec. Kajen Kec. Karanganyar Kec. Kedungwuni Gumawang Wiradesa Karangdadap Sukosari Karanganyar

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2013

(2)

Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah

kegiatan

pemuda

tahun

2013

sejumlah 10 kegiatan atau 100% dari target 10 kegiatan

dan

mengalami

peningkatan

sebesar

111,11% dari tahun 2012. Rincian organisasi tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.131 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA KEGIATAN KEPEMUDAAN Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pembinaan dan Pengiriman Pemuda Pelopor Pembinaan Dan Pelatihan Kewirausahaan Pameran Kepemudaan/ Bazar Kepemudaan Kegiatan OKP Jambore Pemuda Pembinaan dan Pengiriman JPI Pembinaan dan Pengiriman BPAP – KPAN Monitoring dan Evaluasi JUMLAH

TAHUN 2012 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 10


(3)

Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah

organisasi

olahraga

tahun

2013

sejumlah 365 klub atau 155% dari target 235 klub, dan mengalami peningkatan sebesar 158,69% dari


II.150


tahun 2012. Rincian organisasi tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.132 Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NAMA ORGANISASI (KLUB) Pencak Silat Taekwondo Karate Atletik Sepeda Catur Bulutangkis Sepakbola,Futsal Angkat Berat Sepaktakraw Volley Tenis Meja Tenis Lapangan Basket Renang Panjat tebing Senam Tarung Drajat Gulat Squash Sepatu roda Balap Montor Menembak JUMLAH

TAHUN 2012 22 8 14 4 2 11 22 72 7 10 15 20 2 11 2 4 5 1 230

2013 19 8 14 6 2 11 50 134 8 10 42 14 19 11 2 4 5 1 1 1 1 1 1 365


Jumlah peningkatan meningkatnya

yang

klub

olahraga

cukup

pesat

karena

semakin

dan

minat

olahraga

apresiasi

mengalami

masyarakat kabupaten Pekalongan. Sehingga ketika dilakukan pendataan ulang, banyak klub olahraga yang sebelumnya tidak terdaftar. (4)

Jumlah Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga tahun 2013 sejumlah 594 unit atau 108% dari target 550 unit. Dan jumlahnya tetap dibandingkan tahun 2012. Rincian lapangan olahraga tersebut adalah sebagai berikut :


II.151


Tabel 2.133 Jumlah Lapangan Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sumber

JENIS LAPANGAN (UNIT) Sepakbola Basket Volley Ball Bulutangkis Renang Futsal Tenis Lapangan Panjat Tebing Sepeda Atletik (lintas lari) Takraw Binaraga Pencak silat Taekwondo Karate Tenis Meja JUMLAH

TAHUN 2012 2013 141 141 30 30 156 156 120 120 7 7 9 10 12 12 3 3 2 2 1 1 37 37 7 7 32 32 5 5 11 11 20 20 593 594

: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2013

Lapangan olahraga berkembang dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana prasarana lapangan tersebut sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas latihan

dan

Salah

satu

pertandingan yang

yang

dilakukan

diselenggarakan. adalah

dengan

memberikan bantuan peralatan olahraga pada cabang Silat, Tenis Meja, Bola Volley, Tenis Lapangan, Sepakbola, Sepak takraw, balap sepeda, renang, atletik dan Senam. (5)

Jumlah Gelanggang / Balai Remaja Jumlah balai remaja / gelanggang tahun 2013 adalah 1 unit mencapai target 100% dan jumlahnya tetap dibandingkan tahun 2012. Gedung / gelanggang remaja yang dimiliki pemerintah hanya 1 sedangkan sanggar pramuka, bumi perkemahan linggoasri dan gedung pemuda merupakan milik pihak ketiga.


II.152


19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun 2013 dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan : (a) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Hari Raya, Natal dan Tahun Baru; (b) Antisipasi Pengamanan Wilayah; (c) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda); (d) Pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013; (e) Fasilitasi

Tim

Keamanan

Terpadu

Dalam

Penanganan

Negeri

Tingkat

Gangguan Kabupaten

Pekalongan. (2) Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan,

dengan kegiatan : (a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa; (b) Peningkatan Kesadaran Bela Negara. (3) Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan, dengan kegiatan : (a) Pengawasan Orang Asing; (b) Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi NilaiNilai Pancasila; (c) Fasilitasi

Pembinaan

Apresiasi

Nilai-Nilai

Kebangsaan melalui Seni dan Budaya Daerah. (4) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan : (a) Koordinasi

Penyelenggaraan

pemerintah

daerah

bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;


II.153


(b) Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (c) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); (d) Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI). (5) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan Kegiatan Koordinasi Antar Pengurus Parpol Terwakili. (6) Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penertiban Surat

Keterangan

Terdaftar

Bagi

Ormas/LSM

di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Satuan Polisi Pamong Praja (1) Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Manusia, dengan kegiatan : (a) Bintek Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Satpol PP; (b) Outbond Training Satpol PP; (c) Pengiriman

Anggota

Satpol

PP

ke

Provinsi/Nasional; (d) Pengiriman Peserta Diklat PPNS. (2) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan : (a) Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah; (b) Pengamanan

Acara

Pemda,

Hari-hari

Besar

Keagamaan dan Nasional Daerah; (c) PAM Pilkades 2013 Satpol PP; (d) PAM Pilgub 2013 (Linmas); (e) Patroli Wilayah. (3) Program

Penegakan

Peraturan

Daerah

dan

Keputusan Kepala Daerah, dengan kegiatan : (a) Operasi Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya; (b) Penertiban Periklanan;


II.154


(c) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Dan Sarana Pendukungnya Tahun 2013. (4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Perda Tibum b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp.2.695.966.600,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.2.538.960.050,00 atau 94,18%. Capaian

target

indikator

sasaran

keberhasilan

pembangunan untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat lebih rinci dari outcome yang telah dicapai selama Tahun 2012 – 2013 sebagai berikut : Tabel 2.134 Realisasi Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2013 TARGET REALISASI 5 3

SATUAN

CAPAIAN 2012

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Jumlah LSM aktif Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah PAM Pilkades 2013 Satpol PP PAM PilGub 2013 Linmas Patroli Wilayah Operasi Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya Penertiban Periklanan

Kegiatan

3

Kegiatan

4

4

2

LSM Kegiatan

26 1

17 1

26 1

Acara

66

120

110

91,67

Acara

13

20

17

85,00

orang

0

1062

725

68,27

Orang

0

1416

1416

100,00

Kegiatan Kec

33 9

30 19

30 10

100,00 52,63

Kec

12

15

12

80,00

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Sarana

Kegiatan

89

95

104


% 60,00 50,00 152,94 100,00

100,00

II.155


NO.

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2012

SATUAN

TARGET

TAHUN 2013 REALISASI

%

Pendukungnya Tahun 2013 Sumber : Kankesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Pekalongan, 2013

(1)

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP, sejak

pada

tahun

2013

tidak

menunjukan

peningkatan, dari target 100% dapat terealisasi 60%. Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP selama tahun 2013 yang telah dilaksanakan sebagai bentuk upaya untuk

meningkatkan

Ormas/LSM

terhadap

partisipasi

masyarakat,

pelaksanaan

pembangunan

daerah dan kehidupan demokrasi; (2)

Jumlah LSM pada Tahun 2013 dari target 100% terealisasi sebesar 158,82% dapat

tercapai sesuai

target dibandingkan Tahun 2012 indikator jumlah LSM mencapai 26 LSM sehingga ada peningkatan di Tahun

2013.

Faktor

keberhasilan

Organisasi

Masyarakat yang telah terdaftar di Kantor Kesbangpol sebanyak 70 Ormas, 27 LSM; (3)

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah, dari target 100% mencapai

dapat

terealisasi

50%

target.

Faktor

pendukung keberhasilan pencapaian target adalah mengadakan

koordinasi

dan

komunikasi

dengan

pengurus partai politik terwakili, lembaga partai politik,

lembaga

penyelenggara

pemilu

dan

pemerintah daerah. 20) Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a) Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh : (1) Sekretariat DPRD, (2) Inspektorat, (3) Badan Kepegawaian Daerah, (4) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan


II.156


Daerah, (5) Sekretariat Daerah yang meliputi Bagian Umum,

Bagian

Tata

Pemerintahan,

Bagian

Hukum,

Bagian Humas, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian

Pembangunan,

Bagian

Kesra,

Bagian

Perekonomian dan Bagian Asset, serta (6) 19 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Program berkenaan

dan

dengan

kegiatan

yang

penyelenggaraan

dilaksanakan

Urusan

Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Sekretariat Daerah (1)

Program Pengembangan Data/Informasi,

melalui

Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupabumi. (2)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, melalui Kegiatan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

(3)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

dengan kegiatan : (a) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Buku Administrasi Desa dan Kelurahan; (b) Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa; (c) Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pemerintah Desa. (4)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur, melalui kegiatan : (a) Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan; (b) Pelatihan Kepala Desa se-Kabupaten Pekalongan; (c) Pendidikan dan Pelatihan Formal; (d) Sosialisasi Reformasi Birokrasi; (e) Evaluasi Kinerja SKPD. (5)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala

Daerah,

melalui

Kegiatan

Partisipasi Pertemuan Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia.


II.157


(6)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, melalui Kegiatan Pendampingan dan pendataan Aparatur Pemerintahan Desa Penerima TPAPD.

(7)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, melalui

Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). (8)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, melalui Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

(9)

Program Penataan Daerah Otonomi Baru, melalui Kegiatan Sosialisasi dan Pemeliharaan Batas Daerah Kabupaten Pekalongan.

(10) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, melalui Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Kecamatan. (11) Program Dalam

Peningkatan Membangun

Partisipasi Desa,

Masyarakat

melalui

Kegiatan

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan. (12) Program Pengaduan

Pengintensifikasian Masyarakat,

Penanganan

melalui

Kegiatan

Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi. (13) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, melalui kegiatan : (a) Publikasi Peraturan Perundang-undangan; (b) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI Hukum); (c) Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangundangan; (d) Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; (e) Rapat Kerja Program Legislasi Daerah; (f) Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Desa;


II.158


(g) Koordinasi, Kajian Kerja Sama dan Permasalahan Peraturan Perundang-undangan; (h) Sosialisasi

Peraturan

Perundang-undangan

Daerah; (i) Keluarga Sadar Hukum. (14) Program Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia, melalui Kegiatan Orientasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. (15) Program

Penyediaan

Kepegawaian,

Pelayanan

melalui

Kegiatan

Administrasi Penyediaan

Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Daerah. (16) Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

dengan kegiatan : (a) Koordinasi Pemerintah

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Daerah

Rencana

Kinerja

dan

Tahunan; (b) Penyusunan

Penetapan

Kinerja

Pemerintah

Daerah. (17) Program Penataan Daerah Otonomi Baru, melalui kegiatan : (a) Penyusunan Uraian Tugas Jabatan; (b) Penyusunan Standar Operasional Prosedur; (c) Analisis Jabatan. (18) Program Peningkatan Pelayanan Publik, melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. (19) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah,

melalui

kegiatan

Penyusunan

Laporan

Pengembangan

Sistem

Waskat. (20) Program Pelaporan

Peningkatan Capaian

Kinerja,

melalui

kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.


II.159


(21) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : (a) Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan; (b) Penyusunan

Buku

Laporan

Perkembangan

Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan dan Dekon; (c) Fasilitasi

Penyusunan

Program/

Kegiatan

Masyarakat; (d) Pembuatan Sistem Manajemen (SIM) Pelaporan Kegiatan. (22) Program

Pengaturan

Jasa

Konstruksi,

dengan

kegiatan : (a) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan; (b) Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundangundangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait; (c) Visualisasi

Kegiatan

fisik

APBD

Kabupaten

Pekalongan. (23) Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi, melalui kegiatan Penunjang Kegiatan LPSE. (24) Program

Peningkatan

Narkoba,PMS

termasuk

Penanggulangan HIV/AIDS,

dengan

kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS. (25) Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan kegiatan Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan anak Yatim/Panti dan Pemuda/Masyarakat. (26) Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan : (a) Penyelenggaraan

dan

Pengiriman

MTQ/STQ/MHQ Kab. Pekalongan; (b) Fasilitasi

Peningkatan

Nilai-Nilai

Keyakinan

Masyarakat. (27) Program Pelayanan Masyarakat, dengan kegiatan


II.160


(a) Pendampingan

dan

Pelayanan

Kesehatan

Jamaah Haji; (b) Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (Non BPIH); (c) Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Kab. Pekalongan di Jakarta. (28) Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan,

melalui

Kegiatan

Pendampingan Program Raskin. (29) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah. (30) Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui kegiatan : (a) Sensus Barang Daerah ke VII; (b) Pengadaan

Sistem

Informasi

Barang

Daerah/SIMBADA; (c) Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium,

Biaya

Standarisasi

Harga

Pemeliharaan Barang

dan

Kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan; (d) Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah; (e) Lelang Barang Daerah; (f) Penunjang Penghapusan Asset Daerah; (g) Pelaksanaan Sertifikasi Asset Daerah. (31) Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan, dengan kegiatan Penyusunan Keputusan Bupati

Dalam

Rangka

Tindak

Lanjut

Perda

Pengelolaan Barang Daerah. (32) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi,

dengan

Pemanfaatan

Asset

kegiatan Pemerintah

Kerja

Sama

Kabupaten

Pekalongan


II.161


Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, melalui kegiatan : (a)

Hearing/Dialog

dan

Koordinasi

dengan

Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama; (b)

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;

(c)

Rapat-Rapat Paripurna;

(d)

Reses;

(e)

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah;

(f)

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah;

(g)

Penerbitan Himpunan SK DPRD;

(h)

Penerbitan Buletin DPRD;

(i)

Penerbitan Risalah DPRD Kabupaten Pekalongan;

(j)

Penyusunan Draf Raperda Inisiatif DPRD;

Inspektorat (1)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, melalui kegiatan : (a)

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal

Secara

Berkala; (b)

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

(c)

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;

(d)

Inventarisasi Temuan Pengawasan;

(e)

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;

(f)

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;

(g)

Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD;

(h)

Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD);

(i)

Penelitian dan Penilaian LP2P;

(j)

Koordinasi,

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004;


II.162


(k)

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

(2)

Program

Peningkatan

Pemeriksa

dan

Profesionalisme

Aparatur

Tenaga

Pengawasan,

melalui

kegiatan : (a)

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

(b)

Pengiriman Peserta Diklat / Ujian / Sosialisasi / Bintek / Pelatihan / Kursus / Seminar ke Luar Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah (1)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur, melalui kegiatan : (a)

Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar;

(b)

Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS.

(c)

Diklat Kepemimpinan;

(d)

Pelatihan ESQ-Outbound;

(e)

Pengiriman Tugas Belajar Diploma PBB STAN;

(f)

Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;

(g)

Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya.

(2)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, melalui kegiatan : (a)

Penataan PNS;

(b)

Pemberian

Bantuan

Penyelenggaraan

Penerimaan Praja IPDN; (c)

Operasional Kegiatan Baperjakat;

(d)

Sumpah Janji PNS;

(e)

Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun;

(3)

(f)

Promosi dan Mutasi Pegawai;

(g)

Penyusunan Formasi Pegawai;

(h)

Pengadaan CPNSD tahun 2013.

Program

Sistem

Dokumentasi

dan

Informasi,

melalui kegiatan :


II.163


(a)

Pemeliharaan Operasional SIMPEG;

(b)

Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg;

(c)

Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dan Konversi Nomor Induk Pegawai;

(d)

Penanganan Pengolahan LHKPN;

(e)

Pemeliharaan Operasional SAPK dan Pengadaan Website;

(f)

Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (1)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur, melalui kegiatan Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah. (2)

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : (a) Penyusunan Laporan Keuangan Semesterans; (b) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Akhir Tahun; (c) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD; (d) Pendampingan

Pengelolaan

Penatausahaan

Keuangan Daerah; (e) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi

Pembantu

Pengguna

Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) (f) Asistensi

Penyusunan

Pelaporan

Prognosis

Realisasi Anggaran Semesteran SKPD. (3)

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : (a) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang APBD; (b) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD; (c) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang Perubahan APBD; (d) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD;


II.164


(e) Penyusunan

Rancangan

Perda

Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; (f) Penyusunan

Rancangan

Tentang

Peraturan

KDH

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD; (g) Penyusunan

Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah; (h) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah; (i) Administrasi Pengendalian Anggaran; (j) Penerapan Sistem Kas Daerah Onlinelisasi; (k) Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan; (l) Bagi Hasil PBB Kepada Desa; (m) Pengadaan

HARDWAre

PBB

Pedesaan

dan

Perkotaan; (n) Administrasi Penatausahaan Dana Transfer Pusat Dan Bantuan Propinsi; (o) SIM Gaji; (p) Administrasi Penatausahaan SKPKD; (q) Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan Propinsi; (r) Penyediaan Sarana Pendukung Admnistrasi PBB; (s) Penyusunan

Sistem

Informasi

Pelaporan

Keuangan Daerah; (t) Pengadaan

Sistem

Informasi

Manajemen

Pendapatan Asli Daerah (SIAPADA); (u) Pengembangan

dan

Pengelolaan

Akses

Data

Elektronik Audit; (v) Pendampingan Aplikasi PBB; (w) Optimalisasi Pajak Daerah; (x) Pengadaan Sofware PBB Pedesaan dan Perkotaan. (4)

Program

Peningkatan

Sistem

Pengendalian

Internal dan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH,

dengan

Kegiatan

Penanganan

TPTGR.


II.165


(5)

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan

Kegiatan

Penyusunan

Keputusan

Bupati

Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan APBD. Kecamatan di Kabupaten Pekalongan (1)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan.

(2)

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam Membangun Desa, dengan kegiatan :

(3)

(a)

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;

(b)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Program Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan, dengan Kegiatan Fasilitas Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan.

(4)

Program

Pengintensifikasian

Pengaduan

Masyarakat,

Penanganan

dengan

Kegiatan

Pembentukan Unit Khusus Penananan Pengaduan Masyarakat. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian seperti diuraikan

di

atas

menggunakan

Rp.27.863.169.160,00

dan

dapat

anggaran

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp.25.542.548.473,00 atau 91,67%. Capaian target indikator sasaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menujukkan keberhasilan pembangunan melalui

pelaksanaan

mendukungnya

dalam

Pembangunan

pada

program tahun

dan 2013.

Urusan

kegiatan

yang

Keberhasilan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2013 sebagai berikut :


II.166


(1)

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Hal yang tak kalah pentingnya dalam reformasi birokrasi adalah sumber daya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan manajemen kepegawaian yang baik diharapkan diperoleh aparatur pemerintah daerah

yang

profesional,

sehingga

efisiensi

dan

efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD dapat dicapai. Jumlah pegawai per 31 Desember 2013 sebanyak 10.484 orang PNS/CPNS.

Bila

dilihat

berdasarkan

jenjang

kepangkatan PNS/CPNS Tahun 2013 sebagian besar terdapat pada golongan III (4.031 orang atau 38,45%), golongan IV (3.205 orang atau 30,57%), golongan II (2.2.913 orang atau 27,79%) dan golongan I (335 orang atau 3,20%). Sedangkan

bila

dilihat

berdasarkan

tingkat

pendidikan PNS/CPNS terbanyak dengan urutan pendidikan S1/D4 (4.963 orang atau 47,34%), SLTA (2.153 orang atau 20,54%), D1/D2 (1.450 orang atau 13,83%), D3 (1.039 orang atau 9,91%), SLTP/SD (592 orang atau 5,65%) dan S2 (287 orang atau 2,74%). (2)

Pengawasan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengawasan yang obyektif dan profesional sesuai Norma dan Standar Audit Pemerintah, dengan realisasi indikator sebagai berikut : (a) Jumlah pengecualian pada opini Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan oleh BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah dalam kurun

tahun

2010

sampai

dengan

2012,

menunjukkan trend menurun yang terlihat pada tabel berikut :


II.167


Tabel 2.135 Opini BPK-RI terhadap LKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2012

1.

2010

JUMLAH PENGECUALIAN 4

2.

2011

3

3.

2012

2

NO

TAHUN

        

HAL YANG DIKECUALIKAN DALAM OPINI BPK Saldo Persediaan Aset Tetap Aset Lainnya, Fasum dan Fasos Pasar Kajen Belanja Bantuan Sosial Saldo Persediaan Aset Tetap Aset Lainnya, Fasum dan Fasos Pasar Kajen Saldo Persediaan Aset Tetap

Sumber : Inspektorat Kabupaten Pekalongan, 2013

(b) Prosentase jumlah temuan pemeriksaan BPK-RI yang telah ditindaklanjuti dari tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar 100%, terlihat pada tabel berikut Tabel.2.136 Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 – 2012 NO.

TAHUN

1. 2. 3.

2010 2011 2012

JUMLAH TEMUAN 51 27 42

JUMLAH TINDAK LANJUT 51 27 42

PROSENTASE TINDAK LANJUT 100% 100% 100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Pekalongan, 2013

(3)

Fasilitasi Kegiatan Legislatif Capaian

kinerja

dalam

rangka

Fasilitasi

Kegiatan DPRD tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 digambarkan secara jelas pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.137 Realisasi Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

1

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Heraing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Raperda

6

14

9

65

50,00

kali

8

18

18

100

125,00

Keputusan

41

32

32

100

(21,95)

2

3

TAHUN 2013


II.168


NO 4 5

INDIKATOR KINERJA Reses DPRD Hasil Rapat Alat kelengkapan dewan a. Keputusan Badan Anggaran b. Keputusan Badan Musyawarah c. Keputusan Panitia Khusus d. Keputusan Komisi A e. Keputusan Komisi B f. Keputusan Komisi C g. Keputusan Komisi D h. Keputusan Gabungan Komisi A,B,C,D i. Keputusan Badan Legislasi

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

Kali

-

3

3

100

-

buah

20

14

14

100

(30,00)

buah

12

21

21

100

75,00

buah

33

39

39

100

18,18

buah buah buah buah buah

54 52 51 56 29

65 58 45 61 32

65 58 45 61 32

100 100 100 100 100

20,37 11,54 (11,76) 8,93 10,34

buah

-

7

7

100

-

TAHUN 2013

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, 2013

21) Ketahanan Pangan a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : (1)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan (a) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; (b) Penguatan Kemandirian Pangan Masyarakat; (c) Penguatan Distribusi dan Pemantauan pangan; (d) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; (e) Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan; (f) Pembangunan

dan

Pengembangan

Lumbung

Pangan (DAK). (2)

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan : (a) Pemanfaatan

Pekarangan

untuk

Cadangan

Pangan; (b) Kawasan Rumah Pangan Lestari;


II.169


(c) Pembinaan Kelompok Wanita Dalam Pemanfaatan Pekarangan. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan alokasi

anggaran

Belanja

Belanja

Langsung

Langsung rutin

(tidak

termasuk

SKPD)

sebesar

Rp.1.015.470.350,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.010.688.122,00 atau 99,53%. Capaian

target

indikator

sasaran

Urusan

Ketahanan Pangan tercermin dari terelaisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 2.138 Data/ Informasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013 NO 1

2

3

- Beras (ton) - Jagung (ton) - Kedele (ton) Surplus / Defisit

4

- Beras (ton) - Jagung (ton) - Kedele (ton) Pola Pangan Harapan

6 7

-

Ketersediaan Pangan - Beras (ton) - Jagung (ton) - Kedele (ton) Kebutuhan Pangan

5

-

URAIAN

Kecamatan Rawan Pangan (berdasar peta ketahanan dan kerentanan pangan) - Kerentanan cukup rendah - Kerentanan rendah - Kerentanan sangat rendah Produk Pangan Segar Bersertifikat Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kriteria - Baik - Sedang - Kurang - Prestasi Tk. Kab. -

Prestasi Tk. Prov.

TAHUN 2012

2013

139.473

140.779

7.587 35,49

12.047 40,00

72.286 2.825 9.043

72.294 2.825 9.044

67.187 4.642 (9.007,5) 87,3

68.484 9.222 (9.004) 88,6

3 Kecamatan 10 Kecamatan 6 Kecamatan 2

2 Kecamatan 11 Kecamatan 6 Kecamatan 2

4 11

5 11

45 3 Kelp. (Juara I,II,III) 1 Kelp. (Juara II )

44 3 Kelp. (Juara I,II,III) 1 Kelp. (Juara II)


II.170


NO 8 9

10

TAHUN

URAIAN Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Desa Mandiri Pangan - Desa - Kelompok Afinitas Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Pemantauan Lapangan - Jumlah temuan tidak layak konsumsi - Sampel pangan olahan yang di uji laboratorium - Hasil sampel positif pangan olahan dari formalin - Sampel pangan segar yang di uji di laboratorium - Hasil sampel positif pangan segar organopospat dan logam berat

2012 4 LDPM

2013 4 LDPM

5 Desa 16 kelompok

5 Desa 16 Kelompok

1 kali 10 jenis Tidak Diujikan

1 kali Tidak Diujikan

Tidak Diujikan

-

3 jenis

4 jenis

Nihil

Nihil

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan, 2013

Tabel 2.139 Ketersediaan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013 NO

KETERSEDIAAN PANGAN

2012

2013

% KENAIKAN

139.473

140.779

0,94

1.

Beras (ton)

2.

Jagung (ton)

7.587

12.047

58,78

3.

Kedelai (ton)

35,49

40,00

12,68

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan, 2013

Angka ketersediaan beras, jagung dan kedelai pada tahun 2013 menunjukan persentase kenaikan, dimana komoditas jagung mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sementara untuk komoditas beras juga mengalami

kenaikan

0,94%.

Produksi

GKG

sebesar

224.420 ton dengan angka konversi Gabah Kering Giling menjadi beras 62,73% diperoleh angka ketersediaan beras 140.779 ton. Tabel 2.140 Kebutuhan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013 NO

KEBUTUHAN PANGAN

2012

2013

72.286

72.294

1.

Beras (ton)

2.

Jagung (ton)

2.825

2.825

3.

Kedelai (ton)

9.043

9.044

Sumber : BKPP Kabupaten Pekalongan, 2013


II.171


Jumlah konsumsi /kebutuhan pangan dihitung berdasarkan data jumlah penduduk dikalikan konsumsi per kapita. Data konsumsi perkapita untuk beras, jagung dan kedelai masing-masing adalah 83,93 kg, 3,28 kg dan 10,5 kg. Data konsumsi tahun 2013 dihitung dengan dasar

angka

jumlah

pendudiuk

sebagaimana

dalam

Daerah Dalam Angka Kabupaten Pekalongan tahun 2012, karena BPS belum mengeluarkan data jumlah penduduk tengah tahun maupun akhir tahun 2013. Tabel 2.141 Surplus/Defisit Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013 KOMODITAS PANGAN

NO

2012

2013

67.187

68.484

1.

Beras (ton)

2.

Jagung (ton)

4.642

9.222

3.

Kedelai (ton)

(9.007,5)

(9.004)

Sumber : BKPP Kabupaten Pekalongan, 2013

Dari ketiga komoditas pangan berupa beras, jagung dan kedelai tersebut hanya komoditas kedelai yang mengalami defisit, hal ini disebabkan produksi kedelai lebih kecil dari kebutuhannya. 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

pada

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Berencana

Masyarakat,

Kabupaten

Perempuan

Pekalongan

dan

pada

Keluarga

tahun

2013

adalah sebagai berikut : (1)

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan

Dokumen

Penanggulangan

Kemiskinan

(Laporan Kinerja, LP2KD, Pemantauan dan Evaluasi); (2)

Program Pengembangan Data/Informasi, melalui kegiatan : (a) Penyusunan Data Base Profil Desa / Kelurahan;


II.172


(b) Penyusunan

Data

SIP

(Sistem

Informasi

Posyandu); (c) Pengumpulan,

Up

Dating

dan

Analisis

Data

Kemiskinan; (d) Bimbingan

teknis

analisis

penanggulangan

kemiskinan. (3)

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan, melalui kegiatan : (a) Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat pedesaan (BOP ADD, dan Operasional Bantuan Keuangan); (b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (Pelatihan PSAB, Bintek Profil Desa / Kelurahan); (c) Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan. (4)

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan, melalui Kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Pedesaan. (5)

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam Pembangunan Desa, melalui kegitan : (a) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Melalui

Lomba

Desa

/

Kelurahan,

Pembinaan BP SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) dan BBGRM; (b) Fasilitasi Kelembagaan Posyandu; (c) Rakor Dewan Penyantun. (6)

Program

Pemberdayaan

dan

Kesejahteraan

Keluarga, melalui kegiatan : (a) Fasilitasi peningkatan kapasitas dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; (b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. (7)

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna, melalui Kegiatan Fasilitasi Gelar TTG.


II.173



Wajib

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk

Belanja

Langsung

Rp.1.382.879.500,00

rutin

dan

SKPD)

terealisasi

sebesar sebesar

Rp.1.360.577.500,00 atau 98,39%. Tabel 2.142 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 TAHUN 2013 TARGET REALISASI 343 350

NO.


1

Jumlah kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan yang dibina Persentase PKK aktif Jumlah LSM aktif

unit

323

% unit

80 26

85 17

89 26,00

104,71 152,94

Persentase Posyandu aktif Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembagalembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan Jumlah lembaga ekonomi di desa / kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan

% %

99,42 83

85 88

90,88 95,03

106,92 107,99

380

425

430,00

101,18

1.871

172

2.339

2 3 4 5 6

7

Sumber :

SATUAN

orang

kelompo k

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Pekalongan, 2013

CAPAIAN 2012

% 102,04

1.360

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2013 terdapat kenaikan jumlah kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat yang dibina sebanyak 350 unit lebih tinggi dibanding tahun 2012 (323 unit). Kenaikan signifikan juga terjadi pada kelompok PKK.

Pada tahun

2013, persentase PKK aktif mencapai 89%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 (80%). Sebaliknya aktivitas Posyandu justru mengalami penurunan sebesar 8,59% yaitu dari 99,42% pada tahun 2012 menjadi 90,88% pada tahun 2013. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama

karena

Posyandu

menjadi

pintu

pertama

pelayanan di masyarakat khususnya bagi ibu dan anak.


II.174


Tingkat swadaya masyarakat pada tahun 2013 mencapai 95,03%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 sebesar 83%. Hal ini memberi gambaran pada makin meningkatnya

kepedulian

masyarakat

terhadap

pembangunan desa. Intensifikasi pembinaan terhadap lembaga desa / kelurahan tampak dari makin meningkatnya jumlah pengurus lembaga desa / kelurahan yang mengikuti diklat pada tahun 2013 yaitu sebanyak 430 orang, lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012 (380 orang). Juga dapat dilihat dari makin banyaknya lembaga ekonomi dan kesejahteraan di desa / kelurahan yang mendapatkan bantuan pembinaan. Pada tahun 2013 ada 2.339 lembaga / kelompok ekonomi di desa yang mendapat bantuan, lebih banyak dibanding tahun 2012 yakni 1.871 kelompok atau ada kenaikan sebesar 25,01%. 23) Statistik a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan statistik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2013 adalah melalui Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan : (a) Penyusunan Buku Kestatistikan; (b) Penyusunan Buku PDRB; (c) Penyusunan Profile Daerah. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan statistik dilaksanakan dengan anggaran Belanja

Langsung

sebesar

Rp.320.000.000,00

dan

direalisasikan sebesar Rp.319.410.000,00 atau 99,82%. Capaian

indikator

kinerja

Urusan

Statistik

merupakan kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Pekalongan dan pada tahun 2013 telah menghasilkan data dan informasi berupa Buku Statistik Daerah yang terdiri dari : (1)

Buku Kabupaten Dalam Angka Tahun 2012;

(2)

Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012;


II.175


(3)

Buku Potensi Pertanian Tahun 2012;

(4)

Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2012;

(5)

Buku Profile Tenaga Kerja Tahun 2012;

(6)

Buku Nilai Tukar Petani Tahun 2012;

(7)

Buku Indeks Harga Bangunan. Dokumen

yang

merupakan

hasil

program

dan

kegiatan untuk urusan statistik adalah buku PDRB yang terbagi menjadi PDRB Penggunaan dan PDRB Sektoral. Sedangkan buku Profile Daerah merupakan dokumen up date data informasi pembangunan daerah berupa : (1)

Buku 8 Kelompok Data Kabupaten Tahun 2009-2012;

(2)

Buku 8 Kelompok Data Persebaran Kecamatan Tahun 2012-2013;

(3)

Buku Profile Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013;

(4)

Peta Tematik. Dokumen – dokumen tersebut telah digunakan

secara luas baik oleh kalangan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan, perumusan, dan analisis kebijakan dalam

perencanaan

pembangunan

juga

perencanaan

keuangan daerah, maupun oleh kalangan akademisi sebagai bahan referensi. 24) Kearsipan a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : (1)

Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan, dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip.

(2)

Program

Penyelamatan

dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah, dengan kegiatan : (a) Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah; (b) Pembenahan Arsip Desa.


II.176


(3)

Program Pemeliharan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan kegiatan : (a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip; (b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah.

(4)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Arsip, dengan kegiatan : (a) Penyusunan

dan

Penerbitan

Naskah

Sumber

Arsip; (b) Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip; (c) Pembinaan Arsip Daerah; (d) Pameran Arsip Daerah. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib Kearsipan dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp.1.341.372.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.329.246.450,00 atau 99,10% Capaian target indikator sasaran pada urusan kearsipan yaitu pengelolaan arsip secara baku 77% pada 2012, pada tahun 2013 menjadi 80% naik 3,90 %, peningkatan SDM pengelola arsip pada tahun 2012 sebanyak 15 orang pada tahun 2013 sebanyak 23 orang naik 53,33% sedangkan pada capaian indikator kinerja jumlah penyelamatan arsip tekstual pada tahun 2012 sejumlah 69.583 berkas pada tahun 2013 menjadi 89.083 berkas naik 28,02%. Tabel 2.143 Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1. 2. 3.

URUSAN, INDIKATOR KINERJA Pengelolaan arsip secara baku (SKPD) Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah penyelamatan arsip tekstual

SATUAN SKPD

TAHUN 2013 TAHUN 2012 TARGET REALISASI % 77% 78% 80% 102,56

orang

15

20

23

115,00

berkas

69.583

73.233

89.083

121,64

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan, 2013


II.177


25) Komunikasi dan Informatika a) Program dan Kegiatan Program

dan

Informatika

kegiatan

Urusan

dilaksanakan

oleh

Komunikasi dan Informatika

Komunikasi

Dinas

dan

Perhubungan,

serta Bagian Humas Setda

melalui program dan kegiatan pada tahun 2013 sebagai berikut : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (1)

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi

dan Media Masa, dengan kegiatan : (a) Pembinaan

dan

Pengembangan

Jaringan

Komunikasi dan Informasi; (b) Pembinaan

dan

Pengembangan

Sumberdaya

Komunikasi dan Informasi; (c) Perencanaan

dan

Pengembangan

Kebijakan

Komunikasi dan Informasi (KIM); (d) Pemantauan, Pengawasan Teknis dan Penertiban Kegiatan Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi; (e) Pengadaan CCTV dan Peralatan Survey; (f) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Hotspot Area di Ruang Publik Terpilih; (g) Pengadaan Infrastruktur Teleconference; (h) Pengembangan Jaringan Teleconference. (2)

Program

Pengkajian

Komunikasi

dan

dan

Informasi,

Penelitian dengan

Bidang Kegiatan

Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik. (3)

Program Kerjasama Informasi dan Media Masa, dengan

Kegiatan

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan Daerah. (4)

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi, dengan Kegiatan Pembangunan Layanan Informasi Publik.


II.178


Bagian Humas Setda Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, melalui kegiatan : (a)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

(b)

Penyampaian Media Informasi Dampak Negatif Asap Rokok (DBHCHT);

(c)

Penerbitan Majalah Gema Kota Santri (GKS);

(d)

Penyelenggaraan Penyiaran Station Radio FM;

(e)

Penyusunan

Buku

Himpunan

Sambutan

Bupati

Tahun 2013; (f)

Pengadaan

Kalender

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan Tahun 2014; (g)

Pengadaan Buku Agenda Kerja Tahun 2014;

(h)

Pembuatan Film Semi Dokumenter Profil Kabupaten Pekalongan;

(i)

Press Tour;

(j)

Dokumentasi Seni Kabupaten Pekalongan.


wajib

Komunikasi

dan

Informatika

dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk

Belanja

Rp.2.253.438.000,00

Langsung dan

rutin

SKPD)

terealisasi

sebesar sebesar

Rp.2.088.894.933,00 atau 92,70 Capaian indikator kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi adalah sebagai berikut : Tabel 2.144 Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1 2 3 4 5

URUSAN, INDIKATOR KINERJA Jumlah jaringan komunikasi (Wi Fi aktif) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

TAHUN 2013

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%

buah

31

18

31

172,22

persentase

0,01

0,01

0,01

100,00

unit

20

10

20

200,00

buah

5

5

5

100,00

kali/tahun

0

1

1

100,00


II.179


NO 6

7

8

9

10

11

URUSAN, INDIKATOR KINERJA Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan

TAHUN 2013

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

TARGET

REALISASI

%

kali/tahun

3

6

3

50,00

kali/tahun

365

365

365

100,00

pertahun

0

6

1

16,67

kali/tahun

2

6

3

50,00

kali/tahun

0

3

0

0,00

persentase

31,58

25

31,58

126,32

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, 2013

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2013 diketahui perbandingan antara tahun 2013 dan tahun 2012 rata rata dengan prosentase yang sama. Hal ini disebabkan keterbatasan dana anggaran bidang kominfo sebagai akibat dari mekanisme proses penyusunan RKA yang belum menggunakan pendekatan SPM (standar pelayanan minimal) dan kurang diketahuinya peranan dan fungsi diseminasi informasi oleh berbagai pihak.


II.180


26) Perpustakaan a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2013 adalah Program Pengembangan Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan,

yang

dilaksanakan melalui kegiatan : (a)

Pembinaan

perpustakaan

umum,

perpustakaan

khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat; (b)

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya;

(c)

Penyediaan

bahan

pustaka

perpustakaan

umum

daerah; (d)

Pameran buku perpustakaan;

(e)

Peningkatan pelayanan perpustakaan umum daerah;

(f)

Pengembangan sarana prasarana perpustakaan;

(g)

Pemberdayaan perpustakaan desa dan operasional perpustakaan keliling.


Perpustakaan

dilaksanakan

dengan

anggaran Belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp.407.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.394.948.200,00 atau 96,92%. Capaian target indikator sasaran pada urusan perpustakaan yaitu jumlah perpustakaan desa pada tahun 2012 sejumlah 107 perpustakaan desa, pada tahun 2013 sejumlah 147 perpustakaan desa naik 37,38%, jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2012 sebanyak 10.738 pengunjung pengunjung

pada naik

tahun 11,26%

2013

sebanyak

sedangkan

jumlah

11.947 bahan

pustaka pada tahun 2012 sebanyak 28.021 eksemplar pada tahun 2013 sebanyak 32.114 naik 14,61%.


II.181


Tabel 2.145 Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1. 2.

Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

unit orang

CAPAIAN TAHUN 2012 107 10.738

eksemplar

32.114

3.

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

%

178 43.392

147 11.947

82,58 27,53

36.856

32.114

87,13

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan, 2013

b. Urusan Pilihan 1)

Pertanian a) Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang pada tahun 2013 melaksanakan

program dan kegiatan sebagai

berikut : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (1)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan, dengan Kegiatan : (a) Promosi

dan

pengembangan

Pangan

Lokal

Berbasis Potensi Daerah; (b) Pendidikan, Pelatihan Pelaku Agribisnis. (2)

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan, dengan Kegiatan : (a) Pengembangan Komoditas Varitas Unggul melalui Demonstrasi Plot (Demplot); (b) Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan melalui Primatani (eks 2P0A); (c) Sekolah Lapang Budi Daya Kentang. (3)

Program

Peningkatan

Pertanian/Perkebunan, Percontohan

Pengendalian

Produksi

dengan Hama

Kegiatan Tikus

dengan

Burung Hantu (Tyto Alba).


II.182


(4)

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/perkebunan, dengan Kegiatan : (a)

Penyusunan Programa Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu;

(b)

Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);

(c)

Peningkatan

Pengetahuan,

Sikap

dan

Ketrampilan Petani; (d)

Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU).

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (1)

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani,

melalui Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PUAP. (2)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan, dengan kegiatan : (a) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian; (b) Jalan Usaha Tani (DAK); (c) Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Pertanian; (d) Optimaslisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan; (e) Penyediaan

Pestisida,

Pengembangan

Agensia

Hayati dan Pestisida Nabati; (f) Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kabupaten Pekalongan; (g) Penyusunan

Database

Pewilayahan Komoditas

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; (h) Penyusunan

Naskah

Akademik

Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (i) Pelatihan penanaman Padi menggunakan metode SRI di Kabupaten Pekalongan; (j) Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (ex2P0A); (k) Pengembangan Irigasi tanah dangkal (DAK); (l) Pembuatan DAM Parit (DAK); (m) Penanganan Pasca Panen. (3)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan, dengan kegiatan : (a) Pengembangan Kawasan Agropolitan (eks2P0A);


II.183


(b) Promosi

Atas

Hasil

Produksi

Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan; (c) Peningkatan Kualitas dan Teknis Pemasaran Hasil Produksi pertanian; (4)

Program

Peningkatan

Pertanian

/

Penerapan

Perkebunan,

Teknologi

dengan

Kegiatan

Pengembangan padi Varietas Unggul. (5)

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : (a) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Cengkeh; (b) Pengendalian OPT dan Pemupukan

Tanaman

Cengkeh; (c) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Penyegar Komoditas Perkebunan; (d) Pengendalian

Hama

Oryctes

Pada

Tanaman

Kelapa. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (1)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan Kegiatan :

(2)

(a)

Pembibitan dan Perawatan Ternak;

(b)

Pengembangan Ternak Unggas;

(c)

Pengembangan Ternak Kambing/Domba;

(d)

Pengadaan Kontainer Sampah Untuk RPH.

Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit Hewan, dengan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan dilaksanakan

oleh

Penyuluhan;

Dinas

Kehutanan;

serta

Urusan Badan

Ketahanan

Pertanian, Dinas

Pertanian Pangan

Perkebunan

Kelautan

Perikanan

yang dan dan dan

Peternakan pada tahun tahun 2013 dianggarkan melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp.7.873.647.100,00


II.184


terealisasi

sebesar

Rp.7.679.982.780,00

atau

sebesar

97,54%. Capaian Indikator Kinerja urusan Pertanian pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.146 Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO

INDIKATOR KINERJA

A.

PERTANIAN

1.

2.

B.

SATUAN

CAPAIAN 2012

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar a. Padi b. Jagung

kuintal/ha kuintal/ha

c. Kedelai Produktivitas komoditas hortikultura a. Durian b. Mangga c. Pisang d. Rambutan e. Melon f. Kentang g. Bawang Daun PERKEBUNAN a. b. c. d.

Kelapa Tebu Cengkeh Kopi

TAHUN 2013

NAIK / TURUN (%)

TARGET

REALISASI

%

50,97 43,21

53,29 39,38

51,20 44,24

96,08 112,34

0,45 2,38

kuintal/ha

11,47

15,39

11,43

74,27

(0,35)

kuintal kuintal kuintal kuintal kuintal kuintal kuintal

118,53 110.175 144.832 42.156 13,20 2.765 7.208

25.340 48.865 187.354 41.810 39,00 2.880 8.540

85.683 99.759 113.458 25.549 6,20 10.774 13.835

338,13 204,15 60,56 61,11 15,90 374,11 162,00

72188,03 (9,45) (21,66) (39,39) (53,03) 289,67 91,94

Butir Kuintal ton ton

13.722.845 1.347.931 109,58 212,95

13.891.000 1.760.703,45 80,25 234,84

14.937.500 1.505.438 150,40 223,60

107,53 85,50 187,41 95,21

8,85 11,69 37,25 5,00

22.822 3.712 59.607

24.596 3.746 59.822

17.501 3.735 59.851

71,15 99,71 100,05

(23,32) 0,62 0,41

C.

PETERNAKAN

1.

Populasi Produksi Komoditas Peternakan Utama a. Sapi potong b. Kerbau c. Kambing

ekor ekor ekor

d. Domba

ekor

47.564

47.730

47.735

100,01

0,36

e. Ayam Ras f. Ayam Buras

ekor ekor

357.928 1.235.883

360.825 1.258.811

360.685 1.250.095

99,96 99,31

0,77 1,15

kg

5.095.304

5.367.746

5.511.916

102,69

8,18

b. Telur

kg

1.891.302

1.893.943

2.071.987

109,40

9,55

c. Susu

liter

289.530

294.200

298.799

101,56

3,20

d. Kulit

lembar

38.661

38.394

38.662

100,70

0,002

Kg/kapita/th

6,04

6,6

6,32

95,76

4,64

Kg/kapita/th Liter/kapita/th

2,23 0,34

2,5 0,36

2,35 0,35

94,00 97,22

5,38 2,94

gr/kapita/tahun

3,3

3,35

3,5

104,48

6,06

2.

Produksi Peternakan a. Daging

3.

Jumlah Konsumsi Protein Hewani a. Daging b. Telur c. Susu d. Protein Hewani

Sumber :

DPPK dan DKPP Kabupaten Pekalongan, 2013


II.185


2)

Kehutanan a) Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (1)

Program Hasil

Pembinanan

Hutan,

Dan

melalui

Penertiban

kegiatan

Industri

Pemantapan

Kemandirian Kelompok Hutan Rakyat (2)

Program

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

Kehutanan, melalui kegiatan Pembinaan Pencegahan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Sengon Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (1)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan : (a) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat; (b) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Budidaya Jamur Tiram; (c) Pengembangan Hutan Cadangan Pangan dengan Model Agroforestry; (d) Pemanfaatan Tanaman Bambu Untuk Mendukung Pengembangan Hasil hutan Buhan Kayu; (e) Pemuliaan Tanaman Durian Unggul Lokal Pada Masyarakat Desa Hutan.

(2)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan : (a) Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng (eks 2P0A); (b) Pengembangan hutan rakyat (DAK); (c) Penghijauan lingkungan (DAK); (d) Konservasi tanah dan air (DAK); (e) Rehabilitasi hutan mangrove dan penghijauan hutan pantai (DAK); (f) Sarana dan prasarana penyuluhan (DAK); (g) Sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK);


II.186


(h) Pengembangan Pinus Rakyat (DAK); (i) One Billion Trees; (j) Kegiatan Penanganan Kanan Kiri Jalan secara Vegetatif. (3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan : (a) Pengendalian

Hama

dan

Penyakit

Tanaman

Kehutanan; (b) Pemeliharaan Hutan Kota; (c) Penatausahaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu Rakyat. (4)

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan kegiatan : (a) Penyusunan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (b) Inventarisasi Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan; (c) Tata Guna Sebaran Hutan untuk Perijinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan.


Kehutanan

dilaksanakan

dengan

menggunakan anggaran Belanja Langsung (diluar Belanja Langsung

program

umum/rutin

SKPD)

sebesar

Rp.3.605.853.250,00 dan dapar direalisasikan sebesar Rp.3.563.423.750,00 atau 98,82%. Capaian target indikator sasaran Urusan Kehutanan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2013. Keberhasilan pelaksanaan urusan pilihan dapat dilihat dengan tercapainya beberapa indikator sebagai berikut :


II.187


Tabel 2.147 Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO. 1

2

SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan a. Sangat Kritis

ha

428,02

353,02

0

(100,00)

(100,00)

b. Kritis

ha

1.836,43

1.701,63

587,87

(65.45)

(67,99)

c. Agak Kritis

ha

3.569,31

3.407,52

9.136,41

168,12

155,97

d. Tidak Kritis

ha

47.281,17

47.339,48

41.451,73

(12,44)

(12,33)

Luas Hutan Rakyat

ha

18.167,31

18.403,31

18.360,31

(0,23)

1,06

INDIKATOR

TAHUN 2013

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan, 2013

3)

Energi dan Sumber Daya Mineral a) Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,

Energi

Pekalongan

dan pada

Sumber tahun

Daya

2013

Mineral

melalui

Kabupaten

program

dan

kegiatan sebagai berikut : (1)

Program

Pembinaan

Pertambangan,

dan

dengan

pengawasan

Kegiatan

Bidang

Evaluasi

dan

Pengawasan Usaha Pertambangan dan Air Tanah. (2)

Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan kegiatan : (a) Penunjang bantuan Listrik Masuk desa; (b) Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp1.364.220.730,00 dan direalisasi sebesar Rp1.361.275.700,00 atau 99,78. Presentase rumah tangga yang memiliki listrik pada tahun 2013 sebesar 88%, meningkat dari realisasi tahun anggaran 2012 yang sebesar 82%.


II.188


Tabel 2.148 Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1

INDIKATOR

2013

SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

NAIK/ TURUN (%)

%

82

88

88

100,00

7,62

Persentase rumah tangga yang memiliki listik

Sumber : DPSDA ESDM Kabupaten Pekalongan, 2013

4)

Pariwisata a) Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang pada tahun 2013 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : (1)

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata,

dengan kegiatan : (a) Peningkatan

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam pemasaran pariwisata; (b) Promosi kepariwisataan dalam rangka visit Jateng 2013; (c) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri; (d) Road show pariwisata. (2)

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata,

dengan kegiatan : (a) Penataan Taman dan Lingkungan OW Linggoasri; (b) Pembangunan Talud di OW Linggoasri; (c) Perbaikan Jalan Lingkar Aspal dan Pembuatan Saluran Air /Drainase OW Linggoasri; (d) Pembuatan DED Pengembangan OW Linggoasri; (e) Pembuatan Dokumen UKL UPL OW Linggoasri; (f) Penataan Bumi Perkemahan, Taman dan MCK; (g) Pembuatan Baliho dan Petunjuk Objek Wisata; (h) Pembangunan Rest Area Arung Jeram; (i) Pembangunan Akses Jalan, Talud dan MCK di Lolong;


II.189


(j) Pembangunan

Gapuro

dan

Pagar

bumi

Perkemahan Linggoasri; (k) Rehabilitasi Talud di Objek Wisata Linggoasri. (3)

Program

Pengembangan

Kemitraan,

dengan

kegiatan : (a) Peningkatan peran Serta Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; (b) Festival Durian Lolong; (c) Pembentukan dan Pelatihan Saka Pandu Wisata; (d) Kemah Saka Pariwisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Urusan

Pariwisata

dilaksanakan

dengan menggunakan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar

Rp.2.195.130.000,00

dan

direalisasi

sebesar

Rp.2.089.816.000,00 atau 95,20. Capaian Indikator Urusan Pariwisata terlihat pada kunjungan wisata di Kabupaten Pekalongan khususnya objek wisata yang dikelola pemerintah tercapai 126% atau 107.279 orang. dari target 84.900 orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 105,37% dari tahun 2012 sebesar 101.807 orang. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut berdampak langsung pada pendapatan sektor pariwisata sebesar

Rp.526.193.000,00

meningkat

106,08%

dari

tahun 2012 sebesar Rp.496.015.000,00. 5)

Kelautan dan Perikanan a) Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan pada tahun 2013 meliputi : (1) Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan,

dengan kegiatan : (a) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan; (b) Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar; (c) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau;


II.190


(d) Normalisasi saluran dan Tanggul Tambak; (e) Pemanfaatan Lahan Puso Untuk Budidaya Ikan Nila; (f) Peningkatan BBI Karanganyar; (g) Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan; (h) Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar; (i) Pengadaan Sarana Produksi Tambak Terdampak Rob; (j) Penunjang

Sertifikasi

Hak

Atas

Tanah

Pembudidaya Ikan. (2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan : (a) Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan; (b) Pengembangan dan Peningkatan PPI Jambean; (c) Pembuatan Rumpon Dasar; (d) Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap; (e) Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Ikan Skala Kecil; (f) Penguatan Kelembagaan Pokmaswas; (g) Pembinaan Teknis Nelayan Dibawah 10 GT. (3) Program

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

Perikanan dengan kegaiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (4) Program

Pengembangan

Kawasan

Budidaya

Air

Laut, Air Payau dan Air Tawar, dengan kegiatan : (a)

Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking);

(b)

Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan;

(c)

Penyusunan

Profil

Desa

Pesisir

Tangguh

Kabupaten Pekalongan. (5) Program Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan

melalui

Kegiatan

Penyediaan

Sarana

Statistik Perikanan.


II.191


(6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan kegiatan : (a)

Promosi Produk Perikanan;

(b)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan;

(c)

Penunjang PUMP Perikanan Tangkap dan P2HP.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan pada tahun tahun 2013 dianggarkan melalui belanja langusng (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD) sebesar

Rp.6.108.372.250,00

dan

terealisasi

Rp.5.913.456.000,00 atau 96,81%. Pada Tahun 2013 semua indikator menunjukkan kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2012. Dari target yang ditetapkan, hanya produksi tambak dan pendapatan pembudidaya yang tidak tercapai, hal ini disebabkan banyaknya gangguan rob yang mengakibatkan kegagalan panen. Tabel 2.149 Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

INDIKATOR KINERJA Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya - Tambak - Kolam Konsumsi Ikan Cakupan bina kelompok nelayan Cakupan bina Pokdakan Rata-rata Pendapatan Nelayan Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan Jumlah usaha pengolah ikan

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

ton

TAHUN 2013

NAIK / TURUN (%)

TARGET

REALISASI

%

2.104,68

2.209,90

2.318,48

104,9

10,2

ton ton kg/kapita/ th %

3.663,50 590,1 16,29

3.846,67 619,61 16,92

3.780,32 659,84 17,12

98,3 106,5 101,2

3,2 11,8 5,1

100

100

100

100,0

0,0

%

100

100

100

100,0

0,0

Rp/bulan

407.550

445.648

463.474

104,0

13,7

Rp/bulan

747.891

780.920

776.325

99,4

3,8

unit

14

15

15

100,0

7,1


II.192


NO 9.

INDIKATOR KINERJA Luas Kawasan Mangrove

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2012

Ha

935

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

%

935

935

100,0



6)

Perdagangan a) Program dan Kegiatan Program

dan

dilaksanakan

Kegiatan oleh

Dinas

Urusan

Perdagangan

Perindutrian,

yang

Perdagangan,

Koperasi dan UMKM serta Bagian Perekonomian Setda pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (1)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan : (a) Peningkatan Pengawaasan Peredaran Barang dan Jasa; (b) Edukasi Konsumen Cerdas; (c) Pengawasan

dan

Penertiban

Alat

Ukur

dan

Timbangan LPG, Semen, dan Bensin. (2)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan Kegiatan Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi / Pengusaha

dala

Pameran

Promosi

Perdagangan

(Kontak Bisnis). (3)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan Kegiatan Monitoring Perkembangan Harga Pokok Penting dan Strategis (Kepok Mas) dan Pembuatan Peta Distribusi Barang.

(4)

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Keuangan Daerah, dengan Kegiatan Optimalisasi Pendapatan Pasar. (5)

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM. (6)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional, dengan kegiatan :


II.193


(a) Perbaikan Prasarana Pasar; (b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; (c) Renovasi Pasar Bojong; (d) Studi Kelayakan Pasar Sayur dan Buah; (e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar; (f) Pembangunan Pasar Hewan Kompleks Pasar Doro; (g) Sewa Lahan Pasar Darurat Pasar Bojong. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Perdagangan

pada

tahun

tahun

2013

dianggarkan melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp3.165.734.200,00 dan terealisasi Rp1.825.375.118,00 atau 57,66%. Capaian indikator keberhasilan urusan perdagangan tahun 2013 seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.150 Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1. 2.


SATUAN

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nilai ekspor perdagangan

%


TARGET

REALISASI

%

23

19,18

83,39


31,239

62.000

5,619

0,01

(82,01)

Ribu US$

TAHUN 2013

Sumber : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan, 2013

Dari

tabel

diatas

nampak

bahwa

kontribusi

sektor

perdagangan pada tahun 2013 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, akan tetapi lebih tinggi dari tahun 2012. Sementara untuk capaian nilai eksport perdagangan juga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan lebih rendah capaiannya dibandingkan tahun 2012. 7)

Perindustrian a) Program dan Kegiatan Program

dan

dilaksanakan

Kegiatan oleh

Dinas

Urusan

Perindustrian

Perindutrian,

yang

Perdagangan,

Koperasi dan UMKM pada tahun 2013 melalui Program


II.194


Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan : (a) Pelatihan Wirausaha Muda; (b) Pelatihan Manajemen Usaha bagi Industri Makanan dan Minuman; (c) Diversifikasi Olahan Makanan (DBHCHT); (d) Pengembangan Produk Olahan Ikan (OVOP); (e) Pelatihan Keterampilan Pewarnaan dengan Zat Warna Alam; (f) Pelatihan Kerajinan Produk Olahan Kayu (DBHCHT); (g) Pelatihan Diversifikasi Olahan Singkong. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian pada tahun tahun 2013 dianggarkan melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp.677.476.500,00

dan

terealisasi

Rp.586.496.500,00

atau 86,57%. Capaian

indikator

keberhasilan

urusan

perindustrian tahun 2013 terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.151 Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013 NO 1. 2. 3.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

%


27,4

27,48

100,29


%

0,35

0,37

0,25

67,56

(28,57)

%

62,5

69

75

108,69

20,00

SATUAN

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Pertumbuhan industri Cakupan bina kelompok pengrajin

TAHUN 2013

Sumber : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan, 2013

Dari tabel diatas nampak bahwa semua indikator melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2013, kecuali

pertumbuhan

industri

yang

hanya

tercapai

67,56%, bahkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 mengalami penurunan 28,57%.


II.195


8)

Transmigrasi a) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

Urusan

dilaksanakan

oleh

Transmigrasi

melalui

Transmigrasi

Dinas

Sosial,

program

tahun

Tenaga

dan

2013

Kerja

kegiatan

dan

sebagai

berikut : (1)

Program

Pengembangan

dengan

Kegiatan

Wilayah

Pengerahan

Transmigrasi, dan

Fasilitasi

Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM; (2)

Program

Transmigrasi

Lokal,

dengan

Kegiatan

Penyuluhan Transmigrasi lokal. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp.89.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.85.864.000,00 atau 96,48%. Pembangunan bidang transmigrasi diselenggarakan melalui pengiriman masyarakat calon transmigrans yang ingin meningkatkan taraf hidupnya melalui program transmigrasi ke daerah tujuan yang telah ditetapkan oleh Pusat. Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Transmigrasi disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.152 Realisasi Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2013 NO 1 2

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2012

TARGET

REALISASI

%

kk

4

80

5

6,25


kk

10

90

30

33,33

200,00

Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi Jumlah calon transmigran (KK)

TAHUN 2013

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, 2013

Pada

tahun

2013,

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan mengirimkan 5 KK sesuai target ke Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kesepakatan Antar Daerah (KSAD) Kabupaten Pekalongan


II.196


Nomor 475/3.1/PK/2013 dan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 29/2013 tanggal 30 April 2013. Jumlah

transmigran

pada

tahun

2013

tidak

memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara jumlah calon transmigran mengalami kenaikan dari 10 KK pada tahun 2012 meningkat menjadi 30 KK pada tahun 2013. Akan tetapi realisasinya tidak sesuai yang diharapkan karena pengiriman transmigrasi berdasarkan Kesepakatan Antar Daerah (KSAD) dan kuota yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat.

C.

PERMASALAHAN

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

KABUPATEN

PEKALONGAN 1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tabel 2.153 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan terkait dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan NO 1

2

3

4

5

6

TUJUAN /SASARAN PEMBANGUNAN (RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN

PERMASALAHAN TAHUN 2014

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.

Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas baik dalam system, kelembagaan dan aparat Kondisi infrastruktur terutama jalan banyak yang rusak, disebabkan oleh seringnya hujan dan kualitas aspal jalan yang buruk baik dari sisi pengerjaan maupun materi. Kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat yang belum memenuhi standar capaian MDG’s tahun 2015 Kurangnya pemerataan kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan.

Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai

Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum tepat sasaran. Belum optimalnya hasil maupun dampak dari penggalian kearifan lokal dalam rangka meningkatkan


II.197


NO

7

8

9

10

TUJUAN /SASARAN PEMBANGUNAN (RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN

PERMASALAHAN TAHUN 2014

budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana.

ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian asset kesenian dan budaya lokal Belum optimalnya upaya pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana Masih kurangnya fasilitasi dan dukungan yang dibutuhkan yang sesuai dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi, IKM serta UMKM.

Mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, serta Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi dan budaya daerah.

11

Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

12

Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya.

Berbagai permasalahan di tingkat modal, pemeliharaan, produksi baik di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan masih perlu mendapat penyelesaian Belum optimalnya daya dukung sarana prasana, infrastruktur serta ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh investor Masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab dalam mewujudkan prinsip keadilan dan iklim yang kondusif dalam masyarakat. Sikap masyarakat yang cenderung apatis sehingga memunculkan ketidakpedulian terhadap pemerintah

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Urusan Wajib 1)

Urusan Pendidikan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: jangkauan akses pelayanan dan mutu pendidikan dan pendidikan karakter berbasis moral dan budi pekerti.

2)

Urusan Kesehatan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : derajat kesehatan masyarakat, jangkauan dan biaya pelayanan kesehatan.

3)

Urusan Pekerjaan Umum, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : rob dan banjir, pengelolaan sanitasi, peningkatan kualitas jalan

4)

Urusan Perumahan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah

:

kepemilikan

rumah,

dan

keterbatasan

lahan

permukiman (vertical housing).


II.198


5)

Urusan Penataan Ruang, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian tata ruang.

6)

Urusan

Perencanaan

permasalahan

yang

Pembangunan,

dihadapi

adalah:

beberapa

koordinasi

lintas

permasalahan

yang

sektoral 7)

Urusan

Perhubungan,

beberapa

dihadapi adalah kecelakaan lalu lintas, sarana prasarana perhubungan darat (terminal) dan pengelolaan parkir. 8)

Urusan Lingkungan Hidup, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: erosi, abrasi, reklamasi pantai, pengelolaan pesisir,

penurunan

muka

tanah;

perubahan

iklim;

pencemaran dan kerusakan lingkungan; galian mineral non logam (galian C); dan pengelolaan sampah. 9)

Urusan Pertanahan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : konflik kepentingan pertanahan.

10) Urusan

Kependudukan

permasalahan

yang

dan

Catatan

dihadapi

Sipil,

adalah:

beberapa

administrasi

kependudukan. 11) Urusan Anak,

Pemberdayaan beberapa

Perempuan

permasalahan

yang

dan

Perlindungan

dihadapi

adalah:

pengarusutamaan gender; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: pengendalian angka kelahiran dan kesehatan reproduksi. 13) Urusan adalah:

Sosial,

beberapa

kemiskinan,

permasalahan

PMKS

yang

(Penyandang

dihadapi Masalah

Kesejahteraan Sosial); dan Mitigasi Bencana. 14) Urusan Ketenagakerjaan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: pengangguran; konflik perburuhan dan peningkatan kompetensi. 15) Urusan Koperasi dan UKM, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Persaingan ekonomi kerakyatan dengan investor besar.


II.199


16) Urusan Penanaman Modal, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : daya saing daerah; infrastruktur kawasan industri; dan insentif dan disinsentif investasi. 17) Urusan Kebudayaan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

Lunturnya

nilai

nilai

budaya

dan

kesenian

tradisional dikalangan masyarakat; dan cagar budaya dan bangunan bersejarah. 18) Urusan Pemuda dan Olah Raga, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : prestasi dan budaya olah raga; dan potensi dan partisipasi pemuda. 19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: partisipasi politik masyarakat dalam pemilu; dan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. 20) Urusan

Otonomi

Administrasi

Daerah,

Keuangan

Pemerintahan

Daerah,

Perangkat

Umum, Daerah,

Kepegawaian dan Persandian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: pelayanan publik; optimalisasi PAD dan asset daerah; profesionalisme birokrasi dan budaya kerja birokrasi. 21) Urusan Ketahanan Pangan, beberapa permasalahan yang dihadapi

adalah:

ketersediaan

bahan

pangan;

dan

keanekaragaman pangan. 22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: partisipasi masyarakat dalam

pembangunan;

dan

budaya

gotong

royong

masyarakat. 23) Urusan Statistik, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: akurasi data base pembangunan; dan unifikasi dan kodifikasi data. 24) Urusan Kearsipan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: inventarisasi arsip. 25) Urusan

Komunikasi

dan

Informatika,

beberapa

permasalahan yang dihadapi adalah: keterbukaan informasi publik; dan perkembangan Teknologi Informatika (E-Gov dan E-city).


II.200


26) Urusan

Perpustakaan,

beberapa

permasalahan

yang

dihadapi adalah: minat baca; dan rumah pintar b. Urusan Pilihan 1)

Urusan Pertanian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: penyediaan bahan pangan pertanian; dan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.

2)

Urusan Kehutanan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Konservasi lahan.

3)

Urusan

Energi

dan

Sumberdaya

Mineral,

beberapa

permasalahan yang dihadapi adalah: Konservasi sumber daya alam. 4)

Urusan Pariwisata, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

Pengembangan

destinasi

pariwisata;

kuantitas

kunjungan wisatawan; dan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata. 5)

Urusan Kelautan dan Perikanan, beberapa permasalahan yang

dihadapi

adalah:

Rendahnya

pengelolaan

dan

pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan; Semakin terbatasnya

lahan

budidaya;

dan

Semakin

meluasnya

kerusakan pantai. 6)

Urusan Perdagangan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: penataan PKL; retribusi; dan penataan pasar semi modern (retail modern).

7)

Urusan Industri, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

Keterbatasan

pusat-pusat

industri

kecil

dan

menengah; Ketergantungan produk-produk industri; 8)

Urusan Ketransmigrasian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah kondisi geografis lokasi transmigrasi


II.201

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents