BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis Kota Bengkulu terletak di pesisir barat pulau Sumatera dan berada diantara 3 derajat 45 menit – 3 derajat 59 menit lintang selatan serta 102 derajat 14 menit – 102 derajat 22 menit bujur timur.

Posisi geografis

tersebut terletak di pantai bagian Barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia dan secara administratif Kota Bengkulu mempunyai luas wilayah 151,72 dengan batas di sebelah Utara

dan Timur

berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kota Bengkulu terletak pada ketinggian antara 0 – 100 m di atas permukaan laut, dengan sebaran sporadis pada setiap wilayah kota, sehingga menyebabkan morfologi kota tersebut bergelombang. Lokasi dengan titik tertinggi hingga 100 m di atas permukaan laut berada di arah Tenggara, sementara titik terendah 0 – 10 m diatas permukaan laut terletak di bagian selatan, Utara dan Timur, sedangkan pusat kota

Bengkulu sendiri berada pada

ketinggian antara 10 – 25 m di atas permukaan laut. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil Bengkulu ditetapkan Kota Bengkulu sebagai Kota kecil di bawah Pemerintahan Sumatera Bagian Selatan yang berubah

pada tahun 1957 menjadi Kotapraja berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1957. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu, menetapkan Kota Bengkulu sebagai Ibu Kota Provinsi Bengkulu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, merubah sebutan Kotapraja menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu. Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah seTingkat Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015

13


Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan dengan jumlah kelurahan terbanyak di kecamatan Teluk Segara yaitu 13 kelurahan dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut : Tabel. 2.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2014 NO

Kecamatan

Luas

Jumlah Kelurahan

( km2 )

% Luas

1.

Kecamatan Selebar

6

46,36

30,56

2.

Kecamatan Kampung Melayu

6

23,14

15,25

3.

Kecamatan Gading Cempaka

5

14,44

9,52

4.

Kecamatan Ratu Agung

8

11,02

7,26

5.

Kecamatan Ratu Samban

9

2,84

1,87

6.

Kecamatan Teluk Segara

13

2,76

1,82

7.

Kecamatan Sungai Serut

7

13,53

8,92

8.

Kecamatan Muara Bangkahulu

7

23,18

15,28

9.

Kecamatan Singaran Pati

6

14,42

9,51

Jumlah

67

151,69

100

Sumber: Dukcapil Kota Bengkulu, 2014 Tabel 2.2 Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Keluarga (KK) di Kota Bengkulu Tahun 2014

Kecamatan Selebar Gading Cempaka Teluk Segara Muara Bangkahulu Kampung Melayu Ratu Agung Ratu Samban Sungai Serut Singaran Pati Total

Penduduk (ribu orang) LakiPeremJumlah Laki Puan 36,851 34,610 71,461 25,084 24,125 49,209 14,779 14,300 29,079 25,282 23,345 48,627 19,776 18,079 37,855 32,670 31,538 64,208 15,468 14,993 30,461 14,821 14,368 29,189 27,686 25,821 53,507 212,417 201,179 413,596

Rasio jenis Kelamin

Keluarga (KK)

106 104 103 108 109 104 103 103 107 106

17,055 11,512 7,525 11,647 9,091 15,707 7,565 7,253 12,847 100,202

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, 2014


14


Dari Tabel 2.1 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bengkulu pada Tahun 2014 sebanyak 413,596 jiwa yang terdiri dari 212,417 jiwa laki-laki dan 201,179 perempuan. Kecamatan Selebar merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak sebesar 71,461 jiwa dan Kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling kecil di Kecamatan Teluk Segara sebesar 29,079. Bayaknya jumlah penduduk diikuti dengan banyaknya jumlah KK. Gambar 2.1 Penyebaran Penduduk per Kecamatan Kota Bengkulu 2013

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2014 Dilihat dari penyebaran penduduk terlihat bahwa penduduk Kota Bengkulu lebih banyak tinggal di Kecamatan Selebar sebesar 17 persen kemudian disusul Kecamatan Ratu Agung sebesar 15 persen. Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Kota Bengkulu. Sementara itu penduduk Kecamatan Teluk Segara dan Sungai Serut memiliki persentase penduduk yang hampir sama yakni tujuh persen.


15


Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bengkulu, 2013

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2014

Pada Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa penduduk paling banyak di Kota Bengkulu pada rentang usia 20-24 tahun yakni 40,4 ribu jiwa. Kemudian disusul oleh kelompok umur 15-19 tahun sebesar 36,5 ribu jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 komposisi penduduk usia 20-24 tahun di kota Bengkulu meningkat sebesar 20,95 persen. Keadaan serupa juga terjadi untuk usia produktif 15-64 tahun yang mengalami peningkatan sebesar 10,7 persen. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan

masyarakat

pada

periode

tertentu.

Sedangkan

aktivitas

perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015

16


Kinerja perekonomian Kota Bengkulu kurun waktu 2010-2013 semakin membaik. Pada tahun 2013, kinerja perekonomian Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 6,74 triliun rupiah sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 2,42 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, PDRB Kota Bengkulu tahun 2012 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 13,55 persen sedangkan untuk harga konstan sebesar 6,79 persen. Semakin membaiknya kinerja perekonomian Kota Bengkulu secara riil tergambar dari angka pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga konstan dimana pada kurun waktu 2010-2013 pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu rata-rata tumbuh lebih dari 5 persen per tahun. Bahkan selama tiga tahun berturut-turut atau pada kurun waktu 2011-2013

perekonomian

Kota

Bengkulu

mengalami

percepatan

pertumbuhan. Pada kurun waktu 2011 – 2013 laju pertumbuhan perekonomian Kota Bengkulu mengalami peningkatan, untuk tahun 2013 laju pertumbuhannya mencapai 6,44 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu didorong oleh pertumbuhan seluruh sektor-sektornya. Pada gambar 4 terlihat bahwa dua sektor

penyumbang

PDRB

Kota

Bengkulu

masing-masing

mengalami

pertumbuhan paling tinggi dan berperan paling besar dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi

Kota

Bengkulu

dengan

pertumbuhan

diatas

pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu. Kedua sektor tersebut adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Jasa-jasa. Dari dua sektor tersebut pertumbuhan tertinggi dicapai Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 7,59 persen dan Sektor Jasa-jasa sebesar 6,94 persen. Sektor

Perdagangan,

Hotel

dan

Restoran

terdiri

sub

sektor

perdagangan besar dan eceran, perhotelan dan restoran. Dari total nilai tambah yang berhasil dibukukan pada tahun 2013 yakni sebesar 920.344,29 juta rupiah, 95 persennya disumbang oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini menunjukkan peranan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang mendominasi perekonomian di Kota Bengkulu. Sementara itu untuk Sektor Jasa-jasa ditopang oleh sub sektor Pemerintahan Umum sebesar 66 persen. Keadaan ini ditunjukkan dari realisasi anggaran pemerintah pusat, provinsi, APBD di Kota Bengkulu yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu juga jumlah pegawai negeri sipil yang juga terus mengalami penambahan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Selain dua sektor tersebut


17


di

atas

sektor-sektor

lainnya

juga

cukup

berperan

dalam

memacu

pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dengan pertumbuhan antara 1-6 persen. Untuk Industri Pengolahan 6,51 persen, Sektor Pengangkutan & Komunikasi tumbuh sebesar 6,01 persen, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,57 persen, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 4,88 persen, Sektor

Bangunan

4,19

persen,

serta

Sektor

Pertanian

dan

Sektor

Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar 1,62 persen dan 0,97 persen. PDRB peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sangat dominan. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pada Gambar 5, tampak bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran menempati urutan teratas dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu. Nilai nominal PDRB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran pada tahun 2013 sebesar 2.491,85 milyar rupiah, sedangkan kontribusinya dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 36,94 persen. Penyumbang terbesar dalam Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran adalah Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran. Nilai nominal PDRB Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2013 mencapai 2.373,20 milyar rupiah atau sebesar 35,19 persen dari total PDRB keseluruhan. PDRB Setelah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran struktur perekonomian Kota Bengkulu didominasi oleh Sektor Jasa-Jasa. Pada tahun 2013, kontribusi Sektor Jasajasa dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 23,58 persen. Penyumbang terbesar dalam sektor jasa-jasa adalah Subsektor Pemerintahan Umum yakni 1.126 milyar rupiah atau 16,69 persen. Sementara itu peranan swasta yang bergerak di bidang jasa dalam perekonomian Kota Bengkulu masih relatif rendah. Hal itu terlihat dari relatif rendahnya kontribusi subsektor swasta dalam sektor jasa maupun dalam PDRB Kota Bengkulu. Pada tahun 2013, kontribusi subsektor swasta dalam PDRB sektor jasa sebesar 464,25 milyar rupiah, dalam PDRB Kota Bengkulu kontribusinya hanya sebesar 6,88 persen. Posisi berikutnya pada struktur perekonomian Kota Bengkulu setelah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dan Sektor Jasa adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang memberikan kontribusi 16,17 persen


18


atau

1.090,69

miliar

rupiah.

Penyumbang

terbesar

dalam

sektor

pengangkutan dan komunikasi adalah subsektor angkutan khususnya angkutan jalan raya yang mencapai 550,67 milyar rupiah atau 8,16 persen terhadap PDRB Kota Bengkulu. Sektor lainnya yang kontribusinya cukup besar dalam perekonomian Kota Bengkulu adalah Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 8,48 persen. Selanjutnya untuk Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Bangunan, Sektor Listrik, Gas dan Air Minum serta Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi antara 0,54 – 5,80 persen dengan nilai total PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 999,87 miliar rupiah.


19


Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu 2010-2013 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha


20


Sumber : PDRB Kota Bengkulu Tahun 2014


21


Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu Tahun 2010-2013 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha


22


Sumber : PDRB Kota Bengkulu Tahun 2014


23


Angka inflasi menggambarkan terjadinya kenaikan harga barang-barang yang termasuk dalam paket komoditas atau barangbarang yang banyak di konsumsi oleh masyarakat. Gejolak harga yang terjadi bisa kita pantau baik secara bulanan maupun tahunan. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Kota Bengkulu mengalami inflasi yang tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,94 %. Harga barang dan jasa di Kota Bengkulu pada Bulan Juli 2013 cenderung mengalami kenaikan harga sehinggan mengakibatkan terjadi inflasi sebesar 3,40 persen. Angka inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Juni 2013 dimana Kota Bengkulu mengalami inflasi 1,72 persen. Meskipun Begitu Inflasi Kota Bengkulu menempati urutan ke-26 se-Indonesia. 2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui tingkat pendapatan. Namun dalam kenyataannya, pengumpulan data pendapatan masyarakat terdapat kendala dalam hal keterbukaan mengenai besarnya pendapatan riil mereka

sehingga

dilakukan

melalui

pendekatan

pengeluaran.

Pola

pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran untuk makanan dan non makanan dapat menunjukkan seberapa jauh taraf kesejahteraan yang telah dicapai. Secara umum pada tahun 2013 tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bengkulu ditunjukkan oleh besarnya persentase golongan pengeluaran perkapita/bulan. Untuk persentase pengeluaran paling besar pada range diatas 1 juta rupiah yakni sebesar 46 persen dan hanya empat persen penduduk yang memiliki pengeluaran/kapita per bulan pada range Rp 150.000 – 199.999. Pada tahun 2013, tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bengkulu sudah tergolong baik karena proporsi pengeluaran non makanan lebih

tinggi

dibandingkan

makanan

yakni

57

persen.

Keadaan

ini

mengindikasikan pendapatan yang diterima rumah tangga sudah mulai digunakan untuk memenuhi konsumsi pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah dengan variabel angka harapan hidup sebagai indikator derajat kesehatan seseorang, pendidikan dan kemampuan ekonomi untuk layak hidup (daya beli). Angka IPM Kota bengkulu pada tahun 2013 mencapai 78,77 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,33 persen dibandingkan tahun 2012 (78,51%). Menurut ukuran skala internasional, angka tersebut termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah atas (66 -79,99).


24


Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Bengkulu (74,41%) dan menempati peringkat pertama dibandingkan sembilan kabupaten lainnya. Kenaikan angka IPM akan sulit bila penduduk miskin, daya beli masyarakat

rendah

yang

mempengaruhi

akses

untuk

mendapatkan

pendidikan dan kesehatan sedangkan kuantitas penduduk tidak dapat dikendalikan

sehingga

memberikan

beban

tambahan

dalam

upaya

meningkatkan kualitas hidup. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk usia sekolah yang bersekolah. Untuk tahun 2013, APS tertinggi di Kota Bengkulu, pada rentang usia 7-12 tahun yakni 99,21 persen, diikuti usia 13-15 tahun (95,46 %) dan 16-18 tahun (79,79 %). Angka melek huruf (AMH) mengindikasikan kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis. AMH pada tahun 2013 sebesar 99,44 persen atau mengalami peningkatan 0,12 persen terhadap 2012 (99,32 %). Kesempatan penduduk laki-laki untuk mengenyam pendidikan di Kota Bengkulu pada tahun 2013 sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan yakni 50,9 persen. Hal ini berbeda dengan jumlah tenaga pengajar dimana perempuan memiliki persentase lebih besar yakni 66,7 persen (4.285 orang) dari total tenaga pengajar sebesar 6.426 orang. Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Kota Bengkulu pada lingkungan DIKNAS untuk tahun ajaran 2011/2012 seorang guru mengajar 20 murid. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru semakin sedikit, dimana jenjang pendidikan SLTP rata-rata seorang guru mengajar 12 murid dan di jenjang SLTA beban seorang guru adalah mengajar 9 murid. Tabel 2.5 Indikator Pendidikan Kota Bengkulu 2013 Uraian APS APK APM Rasio Murid terhadap Guru Rasio Murid terhadap Sekolah

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2014

SD 99,21 110,17 96,84 17 380


SMP 95,46 84,22 71,13 12 336

SMU 79,79 77,54 63,63 9 365

25


2.1.3.2. Kesehatan Dalam

pelaksanaan

pembangunan

secara

menyeluruh

pada

hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor kesehatan. Status kesehatan masyarakat adalah indikator penting dari seluruh indikator yang ada dan merupakan faktor penting dari produktifitas ekonomi. Salah satu indikator kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan. Tabel 2.6 Fasilitas Kesehatan di Kota Bengkulu Nama

Tahun 2013

Satuan

a. Posyandu

194

Unit

b. Polindes

67

Unit

c. Pos Obat Desa

3

Unit

1) Induk

20

Unit

2) Pembantu

53

Unit

3) Keliling

19

Unit

e. Klinik KB

53

Unit

f. Rumah Bersalin

5

Unit

g. Klinik Sanitasi

19

Unit

h. Balai Pengobatan

23

Unit

i. Rumah Sakit Umum

1

Unit

j. Rumah Sakit Swasta

2

Unit

1

Unit

2

Unit

Sarana Kesehatan

d. Puskesmas

k. Rumah Sakit Ketergantungan Obat

Jiwa

dan

l. Rumah Sakit TNI/Polri

Sumber Data : Buku Profil Kota Bengkulu Tahun 2014 Rasio ketersediaan fasilitas rumah sakit pada tahun 2013 adalah 2,09 per 100.000 penduduk yang berarti kurang klebih 1 rumah sakit melayani 209.000 orang. Tenaga kesehatan paling banyak di Kota Bengkulu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015

26


bidan yaitu sebanyak 32 persen. Disusul oleh perawat umum sebanyak 34 persen dan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) sebanyak 15 persen sedangkan dokter umum hanya 5 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Bengkulu belum banyak mendapat pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan dokter. Gambar 2.3 Persentase Tenaga Kesehatan Menurut Keahlian di Kota Bengkulu Tahun 2013

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2014 Selain fasilitas kesehatan, juga didukung oleh sarana industri kesehatan sebagai penunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Bengkulu. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 2.7 Sarana Industri Kesehatan di Kota Bengkulu Tahun 2013 Nama

Tahun 2013

Satuan

21

Buah

-

-

a. PBF (Pedagang Besar Farmasi) b. Produk Alat Kesehatan c. Penyalur Obat Kesehatan

144

d. Cabang Penyalur Alat Kesehatan

4

e. Sub Cabang Alat Penyalur Kesehatan

67

Buah

f. Gudang Farmasi

2

Buah

Sumber Data: Buku Profil Kota Bengkulu Tahun 2014


27


2.1.3.3. Perhubungan/Transportasi Sebagai ibu kota propinsi, Kota Bengkulu memiliki sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, yang merupakan salah satu syarat penting agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Pengembangan transportasi di Kota Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dalam upaya menunjang mobilitas orang, barang dan jasa, yang mendukung pola distribusi serta pengembangan intra serta sub-wilayah (wilayah pembangunan) dalam Kota Bengkulu, agar setiap sub-wilayah dapat berkembang sesuai kebijakan pembangunan yang telah digariskan untuk masing-masing sub-wilayah tersebut 2.1.3.3.1.

Transportasi Darat

Transportasi darat memegang peranan yang paling dominan jika di bandingkan dengan transportasi udara dan transportasi laut. Cakupan pelayanan transportasi darat meliputi jaringan jalan, terminal dan angkutan umum. Pada tahun 2013 panjang jalan di Kota Bengkulu adalah 946,73 km, panjang jalan tersebut yang telah diaspal 854,21 km (90 %), kerikil 63,32 km (7 %) dan tanah 25,04 km (3%) kondisi jalan ini jelas mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2011, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

No. 1. 2. 3.

Tabel 2.8 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km) Jenis Permukaan 2011 Diaspal/ Asphalt 698,90 Kerikil/ Telford 84,28 Tanah/ Land 28,68

2013 854,21 63,32 25,04

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Gambar 2.4 Persentase Panjang Jalan (km) Kota Bengkulu Menurut Jenis Permukaan Tahun 2013

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015

28


Kondisi jalan di Kota Bengkulu pada tahun 2013 sepanjang 902,58 km dalam kondisi baik dan 8.05 km dengan kondisi rusak berat, terlihat jelas peningkatan kondisi jalan naik dengan drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambaran yang lebih jelas

tentang kondisi jalan di Kota

Bengkulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.12. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Tahun 2013 No.

Tahun

Baik

Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

1. 2. 3.

2011 2012 2013

698,90 716,50 902,58

50,00 50,00 16,01

30,90 25,50 15,92

33,14 40,00 8,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Dalam rangka mendukung pergerakan, baik pergerakan regional maupun lokal dikembangkan suatu sistem angkutan umum dan terminal sebagai tempat transit. Terdapat 4 buah terminal yang ada di Kota Bengkulu, yakni:  Terminal Betungan, saat ini merupakan terminal penumpang Type B dan akan dikembangkan menjadi terminal Type A sebagai Terminal Angkutan Antar Kota Antar Provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.  Terminal Sungai Hitam merupakan terminal penumpang Type B yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan di Kota Bengkulu.  Terminal Panorama merupakan terminal penumpang Type C yang berfungsi untuk menampung angkutan kota (angkot).  Terminal Air Sebakul yang saat ini tidak berfungsi, namun berdasarkan konsep pengembangan jaringan jalan di Kota Bengkulu maka direncanakan akan dikembangkan sebagai Terminal Barang. Berikut

gambaran

perkembangan

jumlah

pelayanan

sarana

transportasi darat yang ada di Kota Bengkulu dan perkembangan jumlah penumpang yang menggunakan pelayanan angkutan umum.


29


Tabel. 2.10 Perkembangan Jumlah Angkutan Umum dari tahun 2010 – 2013 Jenis angkutan umum

2011

Antar kota antar Propinsi (AKAP) Dalam Kota - Angkot - Taxi

2012

2013

366 1.175 6

1.175 12

1.175 12

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Tabel. 2.14. Perkembangan Jumlah Penumpang Dari Tahun 2010 – 2013 Jenis angkutan umum

2011

Terminal Betungan : - AKAP - Dalam kota Terminal sungai Hitam : - AKAP - Dalam Kota

2012

2013

28.671

29.853

29.853

84.000 90.000

85.000 91.000

85.000 91.000

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu

2.1.3.3.2.

Transportasi Udara

Bandar Udara Fatmawati Soekarno merupakan bandara utama di Kota Bengkulu, yang menjadi bagian dari sistem pengembangan transportasi udara nasional. Bandar Udara Fatmawati Soekarno terletak kurang lebih 14 km sebelah selatan pusat kota, persisnya berada di jalan arteri sekitar Kelurahan Pekan Sabtu dan Kelurahan Betungan. Saat ini Bandara Fatmawati Soekarno

melayani

angkutan

dengan

rute

dalam

Provinsi

Bengkulu

(Bengkulu–Muko Muko) dan rute Bengkulu–Jakarta. Bandara fatmawati soekarno sendiri memiliki landasan pacu sepanjang 2.250 meter dan bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar, dengan jenis type pesawat Boeing 737- 300/400/500 dan Boeing 737-900 ER berkapasitas kurang lebih 150 penumpang dengan frekuensi penerbangan 3-6 kali sehari. Selain itu jumlah penumpang yang menggunakan pesawat dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


30


Tabel.2.12 Lalu Lintas Pesawat dan Penumpang di Bandara Fatmawati Tahun 2010 – 2013 No.

Tahun

Pesawat

Penumpang

Berangkat

Datang

Berangkat

Datang

1.

2011

2.152

2.152

274.110

269.068

2.

2012

2 489

2 489

289 280

287 812

3.

2013

2 520

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2011, 2012,2013 Gambar 2.5 Jumlah Penumpang Yang Datang ke Kota Bengkulu Tahun 2013

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2014 Gambar 2.6 Jumlah Penumpang yang berangkat dari Kota Bengkulu Tahun 2013

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2013 2.1.3.3.3.

Transportasi Laut

Kota Bengkulu banyak mengekspor hasil hutan dan hasil bumi yang ditunjang oleh berbagai sarana dan prasarana transportasi yang salah satunya menggunakan jalur laut. Transportasi laut Kota Bengkulu terdapat di Kecamatan Kampung Melayu yaitu pelabuhan Pulau Baai. Pelabuhan Laut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015

31


Pulau Baai merupakan pelabuhan laut utama di Kota Bengkulu yang dimanfaatkan untuk menopang aktifitas bongkar muat arus barang dan jasa serta penumpang. Luas lahan pelabuhan ini 1.200 Ha, dengan perairan seluas 3.180 Ha, dan pelabuhan seluas 250 Ha. Kondisi fisik pelabuhan saat ini mempunyai panjang alur masuk pelabuhan 800 meter dengan dermaga berjumlah 3 (tiga) unit yakni dermaga Nusantara dengan panjang 165 meter dan lebar 8 meter, dermaga Lokal dengan panjang 124 meter dan lebar 10 meter,

dan dermaga Pertamina

dengan panjang 84 meter dan lebar 18 meter. Sebagai pelabuhan terbesar di Provinsi Bengkulu dan sekaligus sebagai pintu masuk, Pelabuhan Pulau Baai mempunyai jumlah kunjungan kapal yang tidak begitu tinggi dengan aktivitas bongkar muat, serta juga melayani pemberangkatan dan kedatangan penumpang meski hanya untuk pelayaran antar pulau di Provinsi Bengkulu seperti dari Pulau Baai menuju Pulau Enggano dan sebaliknya. Volume muat barang di Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 2.8, dapat dilihat bahwa volume muat barang sebesar 1.229.250 ton atau menurun sebesar 68,13 persen terhadap 2012. Namun hal berbeda terjadi untuk volume bongkar barang yakni 1.229.250 ton atau meningkat sebesar 77,89 persen dibandingkan tahun 2012. Gambar 2.8 Volume Bongkar dan Muat Barang di Pelabuhan di Pulai Baai Tahun 2013

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2014


32


2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya

saing

daerah

merupakan

salah

satu

aspek

tujuan

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah

dapat

dilihat

dari

kemampuan

ekonomi

daerah,

fasilitas

wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.1.4.1.1.

Struktur Perekonomian Kota Bengkulu

2.1.4.1.1.1.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih sangat dominan dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu, dimana sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan teratas dalam struktur perekonomian

Kota

Bengkulu

disusul

oleh

sektor

jasa-jasa,

sektor

pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dominannya peranan keempat sektor tersebut tidak terlepas dari pengaruh kedudukan Kota Bengkulu sebagai Ibu Kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan jasa di Provinsi Bengkulu. Penyumbang PDRB Kota Bengkulu yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 7,59 persen . Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran terdiri dari sub sektor perdagangan besar dan eceran, perhotelan dan restoran. Nilai nominal PDRB sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2013 sebesar 2.491,85 milyar rupiah, atau sebesar 36,94 persen dari total PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku. Dari total nilai tambah yang berhasil dibukukan pada tahun 2013 sebesar 920.344,29 juta rupiah, 95 persennya disumbang oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini menunjukkan peranan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang mendominasi perekonomian di Kota Bengkulu.Nilai nominal PDRB subsektor perdagangan besar dan eceran pada tahun 2013 mencapai 2.373,20 milyar rupiah atau sebesar 35,19 persen dari total PDRB keseluruhan.


33


2.1.4.1.1.2. Setelah

Sektor Jasa sektor

perdagangan,

hotel

dan

restoran,

struktur

perekonomian Kota Bengkulu didominasi oleh s ektor jasa yang terdiri dari subsektor pemerintahan umum (administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jasa pemerintahan lainnya) dan sub sektor swasta. Sektor jasa-jasa menyumbang 23,58 persen pada PDRB Kota Bengkulu Tahun 2013. Penyumbang terbesar sektor jasa adalah sub sektor pemerintahan umum yakni 1.126 milyar rupiah atau sebesar 16,69 persen, sementara kontribusi subsektor swasta relatif rendah. Hal ini terlihat pada tahun 2013 kontribusi subsektor swasta dalam PDRB Kota Bengkulu sektor jasa sebesar 464,25 milyar rupiah atau hanya sebesar 6,88 persen. 2.1.4.1.1.3.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Posisi berikutnya pada struktur perekonomian Kota Bengkulu adalah

sektor pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu tahun 2013 sebesar 16,17 persen atau 1.090,69 milyar rupiah. Penyumbang terbesar sektor pengangkutan dan komunikasi adalah sub sektor angkutan khususnya angkutan jalan raya mencapai 550,67 milyar rupiah atau 8,16 persen terhadap PDRB Kota Bengkulu. 2.1.4.1.1.4.

Sektor

Keuangan,

Persewaan

dan

Jasa

Perusahaan Sektor lainnya yang kontribusinya cukup besar dalam perekonomian Kota Bengkulu adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 8,48 persen. Tabel. 2.13 Distribusi Persentase PDRB Kota Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Tahun 2012 – 2013 Sektor

Tahun 2013 (%)

2012 (%)

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

36.94

35,92

Sektor Jasa – Jasa

23,58

22,96


34


Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

16,17

16,67

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

8,48

8,78

Sumber: PDRB Kota Bengkulu, 2014 Pada tabel di atas dapat dilihat keempat sektor tersebut memberikan kontribusi yang signifikan. 2.1.4.1.1.5.

Sektor-sektor lainnya

Dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu ada beberapa sektor yang mempunyai kontribusi dalam PDRB dengan kontribusi masing-masing sektor tidak begitu signifikan akan tetapi mempunyai pengaruh yang cukup berarti dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu. a.

Sektor Pertanian Sektor pertanian pada tahun 2013 memberi kontribusi dalam PDRB

Kota Bengkulu sebesar 391.082,67 juta rupiah, sedangkan PDRB tahun 2012 sebesar 360.095,35 juta rupiah sehingga mengalami penurunan sebesar 8,0 persen. Adapun penyumbang terbesar dari sektor pertanian adalah sub sektor perikanan yaitu memberikan kontribusi sebesar 314.131,18 juta rupiah atau 5,0 persen dalam PDRB Kota Bengkulu tahun 2013. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

diarahkan

untuk

peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan meliputi tanaman padi, palawija sayuran dan hortikultura. Luas panen dan produksi tanaman padi di Kota Bengkulu pada tahun

2013 memiliki luas panen 2.517

ha,

dengan produksi 11.957 ton mengalami penurunan sebesar 3,90persen dari tahun 2012 dengan produksi 12.431 yang diakibatkan berkurangnya lahan pertanian yang ada di Kota Bengkulu dengan luas panen 2,517 ha. Tabel 2.14 Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi di kota Bengkulu Tahun 2012 - 2013 No

Uraian

Padi 2012

2013

1.

Luas Panen (ha)

2.521

2.517

2.

Produksi (Ton)

12.431

11.957

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu


35


b. Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk berbagai lapangan usaha perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut, dikarenakan Kota Bengkulu memiliki garis pantai yang membentang ke arah laut lepas (ZEE 200 mil) sehingga sub sektor perikanan sangat penting peranannnya dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu. Produktivitas Usaha Perikanan di Kota Bengkulu yang meliputi bidang usaha tangkap, budidaya dan olahan hasil perikanan. Pada tahun 2013 untuk tangkap sebanyak 31.580 ton, budidaya sebanyak 3.550,80 ton terdiri dari perikanan kolam 3.440,2 ton dan perikanan tambak 110,6 ton. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja di sektor perikanan cukup besar mencapai jumlah 3.119 orang, sehingga berbagai langkah dan perhatian tetap harus diberikan pada sub sektor perikanan. Gambaran umum menyangkut berbagai aspek dan subsektor perikanan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.15 Jumlah Luas, Produksi, Kapal dan Tenaga Kerja Perikanan di Kota Bengkulu Tahun 2013 No 1.

2.

3.

4. 5.

6.

Uraian Produksi Perikanan a. Tangkap b. Tambak c. Kolam Luas Pengolahan Lahan Budidaya a. Air Tawar b. Air Payau Luas Potensi Lahan Budidaya a. Air Tawar b. Air Payau c. Laut Luas Perairan Umum Daratan (PUD) untuk Perikanan Tangkap Jumlah Kapal Perikanan a. Perahu tanpa motor b. Kapal/perahu motor tempel Jumlah Tenaga Kerja Perikanan a. Jumlah nelayan b. Jumlah Petani tambak c. Jumlah Petani kolam

Jumlah/Sarana 31.580,00 Ton 110,60 Ton 3.440,20 Ton 260,00 Ha 96,00 Ha 650,00 350,00 36,96 1.500,00

Ha Ha Ha Ha

200 Unit 695 Unit 1.589 Orang 30 Orang 1.500 Orang

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2013


36


c.

Industri Pengolahan Sektor Industri yang berkembang

di Kota Bengkulu adalah sektor

industri pengolahan terutama Industri Non Migas dengan kontribusi 270.295,76 juta rupiah atau 4,0 persen terhadap PDRB tahun 2013 dan sub sektor makanan, minuman dan tembakau sebagai penyumbang terbesar terhadap sub sektor non migas dalam PDRB sektor Industri pengolahan. 2.1.4.2.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Infrastruktur

merupakan faktor

penting dalam pengembangan

wilayah, dimana infrastruktur wilayah merupakan jaringan penghubung antara

kawasan

produksi

ke

kawasan

pemasaran.

Pengembangan

infrastruktur wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang, karena pembangunan sektoral harus sinergi dengan pembangunan wilayah yang tertua dalam rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang Kota merupakan hasil dari perencanaan tata ruang, berisikan struktur ruang dan pola ruang dengan jangka waktu perencanaan 20 Tahun. Rencana Tata Ruang Kota Bengkulu telah disusun dan disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda RTRW Nomor 14 tahun 2012. Pemanfatan ruang Kota Bengkulu direncanakan 30 % lebih untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dengan proporsi 20 % lebih untuk RTH publik dan 10 % untuk RTH Privat. Sementara itu sisa lahan yang lainnya merupakan Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak sudah serta Kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, serta kawasan peruntukan lainnya. Sektor perdagangan dan jasa merupakan kegiatan pemicu utama pengembangan

kawasan.

Dengan

demikian

untuk

mempercepat

pertumbuhan Kota Bengkulu, maka perlu dipacu perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang berorientasi pada pelayanan kota dan regional untuk wilayah sekitar Kota Bengkulu. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Bengkulu dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi Kota Bengkulu di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan peran serta fungsi Kota Bengkulu


37


dalam

lingkup

regional.

Arahan

rencana

pengembangan

kawasan

perdagangan dan jasa di Kota Bengkulu dilakukan sebagai berikut: 

Mengembangkan pasar tradisional yang meliputi Pasar Minggu, Pasar Baru, Pasar Panorama, Pasar Pagar Dewa, dan Pasar Bentiring;

 Mengembangkan fasilitas perdagangan terpadu antara pasar tradisonal dan pasar modern sesuai dengan kebutuhan dan jangkauan pelayanannya;  Mendorong pengembangan bangunan dan kawasan multi-fungsi bertaraf nasional di pusat kota;  Mengarahkan pengembangan bangunan perdagangan dan jasa yang lebih nyaman dan berwawasan lingkungan dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai;  Meningkatkan dan mengintegrasikan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa di PPK-I (Pusat Pelayanan Kawasan I) yang berkembang linier mengikuti jalan utama, seperti di Jl. Suprapto, Jl. KZ. Abidin, Jl. Bali, Jl. MT. Haryono sebagai pusat pelayanan kota dengan skala regional.  Pengembangan fasilitas perdagangan khsusus yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pariwisata di Jl. Soekarno-Hatta, Jl. Fatmawati , Jl. Danau dan Jl. S. Parman. Selain itu juga pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa dengan memanfaatkan bangunan bangunan cagar budaya di kawasan Kampung Cina;  Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa baru di PPK-II dan PPKIII sebagai pemicu pertumbuhan kawasan;  Membatasi pengembangan kawasan perdagangan di PPK-IV dan serta pada kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP. Untuk mengakomodir kebutuhan pengembangan kawasan industri hingga tahun 2030, alokasi ruang yang dicadangkan adalah: a. Kawasan Industri di Kecamatan kampung Melayu, Kecamatan Selebar

yang

terpadu

dengan

kelengkapan

kawasan

pergudangan,

sistem

pengolahan limbah, perumahan dan prasarana transportasi. b. Zona industri kecil tersebar di sekitar kawasan pariwisata di sepanjang

Pantai Panjang, sekitar Jl. Soekarno-Hatta, Sekitar Benteng Marlborough yang meliputi industri makanan khas, industri kerajinan tangan sebagai cinderamata dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata.


38


Aspek energi listrik adalah merupakan infrastruktur yang cukup penting dalam pengembangan daya saing daerah mengingat sumber utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, perkantoran dan industri di Kota Bengkulu adalah energi listrik. Supplai listrik di Kota Bengkulu berasal dari jaringan listrik interkoneksi Sumatra melalui Gardu Induk di Sukamerindu dengan kapasitas terpasang sebesar 60 MVA yang kemudian didistribusikan melalui sistem interkoneksi dengan Gardu Induk di Pulau Baai berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Supplai listrik tersebut telah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan energi yang diperlukan oleh masyarakat termasuk dunia usaha dan industri. Beberapa lapangan usaha dan industri juga telah membangun dan menyediakan sumber listrik untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebutuhan energi listrik di Kota Bengkulu secara umum telah dapat terpenuhi dan supplai energi listrik juga bisa ditambah bila dibutuhkan sehingga tidak menjadi penghalang untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai lapangan usaha dan investasi di Kota Bengkulu. Produksi listrik yang dihasilkan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 2,40 persen. Dimana nilai produksi tahun 2012 sebesar 268.015.779 kwh meningkat menjadi 294.708.996 kwh, sedangkan jumlah pelanggan meningkat dari 82.127 pelanggan pada Tahun 2012 naik menjadi 91.661 pelanggan pada tahun 2013, atau meningkat sebesar 11,60 persen dengan penjualan listrik 218.862 juta rupiah. Tabel 2.16 Jumlah Produksi dan Pelanggan Listrik Kota Bengkulu Tahun 2012-2013 Tahun

Produksi (Kwh)

Pelanggan

2012

268.015.779

82.127

2013

294.708.996

91.661

Sumber: Bengkulu Dalam Angka Tahun 2014 2.1.4.3.

Fokus Iklim Berinvestasi Investasi

merupakan

salah

satu

indikator

penting

dalam

pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015

39


mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Kondisi keamanan dan politik di Kota Bengkulu yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investor. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi dapat dilihat dari indikator kinerja angka kriminalitas, kemudahan perijinan dan peraturan daerah yang mendukung iklim usaha. Angka

kriminalitas

dapat

menggambarkan

tingkat

keamanan

masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Jenis kejahatan di Kota Bengkulu lebih banyak didominasi oleh kejahatan yang masih bersifat konvensional dan secara keseluruhan Kota Bengkulu dari tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 2,71 persen. Tahun 2012 terdapat 598 narapindana, tahun 2013 turun menjadi 585 orang. Selain itu pengembangan iklim investasi sangat ditentukan pula oleh adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Kebijakan dalam pembangunan ekonomi tersebut secara langsung dan tidak langsung terkait dengan upaya – upaya untuk meningkatkan jenis dan jumlah investasi, sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Bengkulu telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) yang bertujuan untuk mempermudah para pengusaha dan penanam modal dalam pengurusan ijin dan administrasi usahanya. Jenis layanan yang diberikan oleh BPPTPM terdiri dari 69 jenis perizinan dan 21 non-perizinan dalam satu atap yang mempunyai loket-loket per 1 unit untuk setiap perizinan serta telah mempunyai standar operasional pelayanan yang jelas. Untuk memberikan kepastian bagi para pengusaha dan investor, Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Prosedur Pelayanan Perizinan Investasi sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:


40


Gambar 2.8 Skema Alur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

2.1.4.4.

Fokus Sumber Daya Manusia Pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia (SDM)

yang berkualitas. Untuk mencapai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dibutuhkan pembentukan modal manusia ( human capital). Pembentukan modal manusia ini untuk memperoleh sejumlah manusia yang memiliki karakter kuat yang dapat digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan. Karakter ini dapat berupa tingkat keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat. Pembangunan sektor pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui terjadinya peningkatan keahlian/keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Angkatan kerja menunjuk pada kelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan sebagai bekerja sedangkan yang tidak/belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, kemudian digolongkan sebagai pengangguran. Pada tahun

2012,

penduduk

umur

15

tahun

keatas

yang

termasuk angkatan kerja di Kota Bengkulu sebanyak 63,61 persen, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015

41


selebihnya sekitar 36,38 persen merupakan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja sebesar 58,06 persen dan mencari pekerjaan/penggangguran sebesar 5,55 persen. Sementara itu yang bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah 15,68 persen, mengurus rumah tangga 16,3 persen dan lainnya sebesar 4,4 persen. Tabel. 2.17 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut jenis kegiatan seminggu yang lalu Tahun 2012 NO

NAMA

JUMLAH

NILAI

1.

Angkatan Kerja

63,61

Persen

2.

Bukan Angkatan Kerja

36,38

Persen

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2013

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, penduduk yang bekerja pada tahun 2013 didominasi oleh tamatan SLTA sebesar 41 persen sedangkan tamatan sarjana hanya 22 persen. Tabel. 2.18 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013 No

Tingkat Pendidikan

Persentase

1

Belum Pernah Sekolah

0

2

Tidak/Belum Tamat SD

6

3

Sekolah Dasar

13

4

SLTP

18

5

SMU

41

6

Diploma I/II/III/Akademi/Universitas

22

Jumlah

100

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2014 Selain itu penduduk umur 15 tahun keatas yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 59,26 persen sedangkan sebagai pengusaha baik itu berusaha sendiri maupun dibantu pekerja dibayar maupun tidak dibayar

hanya 28,21

persen. Ini

dapat dilihat

bahwa

minat

dari

penduduk masih lebih besar untuk menjadi buruh atau pegawai daripada berusaha.


42


Tabel. 2.19 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Status Pekerjaan Utama Tahun 2013 No.

Jenis Kegiatan

TAHUN 2013 Persentase 15,62

1.

Berusaha Sendiri

2.

8,72

3.

Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar Berusaha dengan dibantu buruh tetap

4.

Buruh/karyawan

59,26

5.

Pekerja bebas

6,93

6.

Pekerja tidak dibayar

5,60

3,87

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2014 2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD 2.2.1. Bidang Infrastruktur Dasar Perkotaan Pada aspek infrastruktur transportasi jalan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2014 untuk meningkatkan kondisi dan fungsi jalan Kota Bengkulu. Upaya ini masih banyak menemui hambatan yang disebabkan oleh fungsi jaringan jalan yang belum maksimal, seperti belum tersedianya lalu-lintas alternatif yang memadai untuk jalan lingkar luar (ringroad) dan belum adanya kejelasan status kepemilikan atau pemeliharaan jalan (Jalan Dalam Kota, Jalan Provinsi atau Jalan Negara). Belum lengkapnya/sempurnanya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai dengan tidak jelasnya hirarki fungsi jalan, serta berbaurnya lalu lintas cepat dan lambat dan lalu lintas jarak jauh dengan lalu lintas lokal. Selain itu jaringan jalan perumahan yang masih banyak tidak memiliki saluran tepi jalan atau bahu jalan. Pembangunan Sektor Perhubungan menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara. Transportasi darat pada saat ini masih merupakan sektor tranportasi yang dominan di Kota Bengkulu terutama untuk menggerakkan roda perekonomian dan mobilisasi bagi masyarakat. Sebagai Ibu Kota Provinsi Kota Bengkulu selain memiliki akses transportasi darat Kota Bengkulu juga dilayani oleh transportasi udara dan laut.


43


Panjang jalan di Kota Bengkulu tahun 2013 yaitu sepanjang 942,57 km. Dengan rincian panjang jalan berdasarkan kondisi pada tahun 2012 yaitu: Jalan baik 350,118 km, jalan sedang 178.630 km, jalan rusak sedang 114.309 km dan jalan rusak berat 250.091 km.

Kondisi jalan

di Kota

Bengkulu pada tahun 2013 yaitu: jalan baik 902,58 km (90%), jalan sedang 16,01 km (2%), jalan rusak sedang 15,92 km (1%) dan jalan rusak berat 8,05 km (1%). Dengan rincian menurut jenis permukaan jalan tahun 2013 di Kota Bengkulu beraspal 854,21 km (90%), bertanah 25,04 km (3%).

kerikil 63,32 km (7%) dan

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa Pemerintah daerah sudah berupaya maksimal dalam membenahi kondisi jalan, pemeliharaan jalan dan peningkatan akses transportasi darat bagi masyarakat Kota Bengkulu. Pembangunan sektor perhubungan udara pada tahun 2013, dapat dilihat melalui lalu lintas pesawat dan penumpang di Bandara Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu yang cukup fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dimana pada Bulan Agustus kedatangan dan keberangkatan pesawat mencapai titik puncak yakni 308 kali. Selama tahun 2013, jumlah penumpang yang berangkat dari Kota Bengkulu atau sebaliknya, terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Utamanya pada Bulan Desember, yang bertepatan dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang yang berangkat dari Kota Bengkulu sebanyak 33.498 orang atau mengalami peningkatan sebesar 9,46 persen dibandingkan tahun 2012. Sementara itu, untuk jumlah penumpang yang datang ke Kota Bengkulu sebanyak 33.172 orang atau meningkat sebesar 0,39 persen. Selain adanya penambahan Pesawat juga hal ini dikarenakan penambahan jadwal penerbangan serta rute penerbangan dari dan ke luar Kota Bengkulu. Dari gambaran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan transportasi udara untuk perkembangan dan kemajuan Kota Bengkulu. Di Sektor transportasi laut, dapat dilihat melalui volume bongkar muat barang di Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu, dimana pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Volume muat barang pada tahun 2013 sebesar 1.229.250 68,13 persen

ton

atau menurun sebesar

terhadap 2012. Namun hal berbeda terjadi untuk volume

bongkar barang yakni 1.229.250 ton atau meningkat sebesar 77,89 persen


44


dibandingkan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa barang yang datang lebih banyak dibandingkan barang yang dikirim ke luar Kota Bengkulu. Pembangunan sektor Komunikasi dan informasi di Kota Bengkulu juga terus ditingkatkan pembangunan jaringan telepon kabel, telepon seluler, dan internet. Pembangunan jaringan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak swasta sebagai operator penyedia layanan komunikasi dan informasi. 2.2.2. Bidang Kesehatan Kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kota Bengkulu di fokuskan

pembangunan Rumah Sakit Kota Bengkulu, peningkatan prilaku

hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan sasaran menurunkan angka kematian ibu dan angkat kematian anak, meningkatkan pengendalian, pencegahan penyakit menular, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan penanganan gizi buruk. Salah satu indikator kesehatan adalah ketersedian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan. Pada tahun 2013, rasio ketersediaan fasilitas rumah sakit adalah 2,09 per 100.000 penduduk yang berarti bahwa kuranglebih 1 rumah sakit melayani 209.000 orang. Salah satu indikator yang penting adalah penolong persalinan karena semestinya persalinan yang aman adalah persalinan dibantu oleh dokter atau bidan. Hal ini untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi yang angkanya di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2012 status kesehatan masyarakat Kota Bengkulu menunjukkan kenaikan hal ini dapat dilihat telah menurunnya tingkat kematian bayi dan menurunnya jumlah balita yang kekurangan gizi. Tingkat kematian bayi pada tahun 2012 sebanyak 19 jiwa dan pada tahun 2011 sebesar 39 jiwa, terjadi pengurangan sebesar 20 jiwa. Jumlah balita kurang gizi menurun, dilihat dari pada tahun 2011, balita yang kekurangan gizi sebanyak 221 orang menjadi 40 orang pada tahun 2012.


45


2.2.3. Bidang Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kota Bengkulu. Kebijakan strategis bidang pendidikan di implementasikan melalui program kegiatan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat Kota Bengkulu. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

mengatur bahwa anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBD. Kinerja pembangunan di Bidang Pendidikan cukup baik,hal ini dapat dilihat dari rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan SD yaitu 19,66, yang berarti setiap guru mengajar sekitar 20 murid. Hal sama juga terjadi untuk rasio murid-sekolah dimana paling tinggi di jenjang pendidikan SD yakni 380,17 yang berarti bahwa daya tampung pada jenjang pendidikan SD kurang lebih 380

anak per sekolah sedangkan rasio murid-sekolah paling

rendah terjadi pada jenjang pendidikan SLTP yaitu 336,75, kondisi menunjukan bahwa ketersediaan guru semakin membaik. Indikator

keterjangkauan

pelayanan

pendidikan

adalah

Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK tahun 2012 SD sebesar 103,39, SMP sebesar 92,30 dan SMU sebesar 85,82 mengalami peningkatan pada tahun 2013 untuk SD sebesar 110,17, mengalami penurunan untuk SMP sebesar 84,22, dan SMU sebesar 77,54. Untuk Angka Partisipasi Murni Tahun 2012 SD sebesar 93,88, SMP sebesar 74,05 dan SMU sebesar 67,22

angka mengalami peningkatan pada tahun 2013 untuk SD

sebesar 96,84, mengalami penurunan untuk SMP sebesar 71,13 dan tingkat SMU sebesar 63,63. 2.2.4. Bidang Perekonomian Rakyat Pendapatan per kapita yang ditunjukan dengan nilai PDRB per kapita adalah

salah

satu

angka

yang

dipakai

untuk

melihat

keberhasilan

pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. Seiring dengan meningkatnya kinerja PDRB Kota Bengkulu pada tahun 2013 relatif meningkat untuk tingkat kesejahteraaan penduduk di Kota Bengkulu. Kondisi itu terlihat dari peningkatan nilai nominal pendapatan perkapita maupun nilai riil pendapatan perkapita penduduk di Kota Bengkulu.


46


Pada tahun 2013 nilai nominal PDRB perkapita pertahun penduduk di Kota Bengkulu diperkirakan sebesar 20.162.241 rupiah. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 maka nilai nominal PDRB perkapita pertahun penduduk di Kota Bengkulu sebesar 18.133.878 rupiah mengalami peningkatan sebesar 11,19 persen. Sementara itu, nilai riil PDRB perkapita pertahun penduduk di Kota Bengkulu pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 7.647.376 rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 maka nilai riil PDRB perkapita pertahun penduduk di Kota Bengkulu sebesar 7.367.426 rupiah yang meningkat sebesar 3,80 persen. Pada tahun 2013, nilai nominal pendapatan perkapita pertahun penduduk di provinsi Bengkulu sebesar 15,10 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 11,64 persen dibandingkan tahun 2012 (13,52 juta rupiah). Demikian halnya dengan nilai riil pendapatan perkapita pertahun untuk tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 4,41 persen yakni 5,54 juta rupiah. Perkembangan PDRB perkapita Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. sebesar

PDRB per kapita berdasarkan harga konstan pada tahun 2013 6,79 % dan PDRB per kapita Kota Bengkulu harga berlaku

mengalami peningkatan menjadi 13,55 %. Berdasarkan laporan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Bengkulu yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Perekonomian Bengkulu pada triwulan III Tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada kisaran 6,2 – 6,5% (yoy) meningkat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2014 5,8 – 6,2% (yoy).

Dari sisi permintaan, percepatan

pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diprediksi terutama bersumber dari peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi penawaran sektor utama seperti sektor pertanian tumbuh terbatas, sementara sektor perdagangan, hotel restoran dan jasa mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan dari sektor permintaan masih didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang didukung pula oleh konsumsi pemerintah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara tahunan disisi penggunaan disebabkan oleh masih tingginya konsumsi, diantaranya konsumsi rumah tangga 6,59% (yoy) yang tercermin dalam hasil Surve


47


Konsumen (SK) oleh Bank

Indonesia yang menunjukkan optimisme

masyarakat terhadap perekonomian yang terlihat dari peningkatan konsumsi rata-rata listrik PLN dan peningkatan pembelian kendaraan baru, sedangkan konsumsi rumah tangga melalui kredit perbankan masih menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami perlambatan pada triwulan II Tahun 2014 sebesar 7,31% (yoy) yang mengindikasikan belum optimalnya serapan APBD, sedangkan konsumsi lembaga nirlaba 15,33% (yoy) yang relatif stabil hal ini terkait pengeluaran partai politik, yayasan, dan LSM sebagai lembaga non profit untuk melakukan kampanye pada masa pemilu. Di samping itu pertumbuhan investasi yang masih cukup tinggi menjadi daya dorong kinerja PDRB di triwulan selanjutnya. Dari sisi sektoral

sektor

utama

perdagangan/hotel/restoran pertumbuhan

yang

relatif

daerah dan

seperti

sektor

stabil.

sektor

jasa-jasa

Sektor

masih

paling

pertanian, mengalami

tinggi

adalah

keuangan/persewaan dan jasa perhotelan, sektor bangunan dan sektor jasajasa. Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kota Bengkulu tahun 2014 secara umum sudah berhasil meningkatkan beberapa Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, seperti Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita dan Indeks

Pembangunan

Manusia.

Secara

ringkas

Indikator

Kinerja

Pembangunan Daerah tersebut diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.20 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah No

INDIKATOR

SATUAN

2012

2013

1

Pertumbuhan Ekonomi Kota

%

5,67

7,83

2

Laju Inflasi Daerah Kota

%

4,61

9,94

3

PDRB Perkapita Kota Bengkulu

Rp

7.367.426,- 7.647.376,-

4

Indeks Pembangunan Manusia Kota

%

78,51

Sumber: Kajian Ekonomi Regional Provinsi Bengkulu 2013 Prioritas Pembangunan Kota Bengkulu adalah ekonomi kreatif. Bidang ini ditandai dengan adanya program kegiatan Penguatan kelembangaan Koperasi. ngka inflasi menggambarkan terjadinya kenaikan harga barangbarang yang termasuk dalam paket komoditas atau barangbarang yang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015

48


banyak di konsumsi oleh masyarakat. Gejolak harga yang terjadi bisa kita pantau baik secara bulanan maupun tahunan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 Kota Bengkulu mengalami inflasi yang tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,94 %. Harga barang dan jasa di Kota Bengkulu pada Bulan Juli 2013 cenderung mengalami kenaikan harga sehinggan mengakibatkan terjadi inflasi sebesar 3,40 persen.

Angka inflasi

tersebut lebih tinggi jika

dibandingkan dengan Juni 2013 dimana Kota Bengkulu mengalami inflasi 1,72 persen. Meskipun Begitu Inflasi Kota Bengkulu menempati urutan ke-26 se-Indonesia. Laju inflasi di Kota Bengkulu pada triwulan II tahun 2013 sebesar 5,79 %, nilai ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2012, dimana tahun tersebut inflasi sebesar 4,45 %. Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan II Tahun 2013 terutama didorong oleh kenaikan harga sebagi dampak dari penyesuaian BBM subsidi dan terbatasnya pasokan beberapa bahan makanan, relatif tingginya espektasi inflasi/harga masyarakat pada triwulan laporan, diperkirakan menjadi pemicu utama kenaikan inflasi pada triwulan laporan. Melambatnya laju inflansi terutama didorong oleh bertambahnya jumlah pasokan bahan makanan seiring dengan berlangsungnya musim panen dan relatif stabilnya permintaan masyarakat. Komoditas bahan makanan subkelompok bumbu-bumbuan mengalami deflasi pada bulan April dan Mei. Kesimpulannya bahwa kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 4,54% (yoy). Di pihak lain, inflasi untuk kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan masih cukup tinggi. Hal ini merupakan dampak penerapan surcharge pada tarif angkutan udara dan peningkatan permintaan. 2.2.5. Bidang Sumber Daya Manusia Kondisi keolahragaan di Kota Bengkulu belum menunjukan prestasi. Belum

terwujudnya

prestasi

olah

raga

dikarenakan

pembinaan

dan

pembibitan atlet berprestasi di beberapa cabang olah raga antara lain terkendala oleh keterbatasan dukungan dana serta sarana dan prasarana pendukung.


49


2.2.6. Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

dan

Penanggulangan

Kemiskinan Masalah kemiskinan di Kota Bengkulu menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah, tingkat kemiskinan kota Bengkulu pada tahun 2013 berada pada posisi 21.51 persen per september 2013. Tingkat kemiskinan Kota Bengkulu ini berada di atas Propinsi yang rata-rata 17,75 persen dan posisi nasional rata-rata 11,47 persen. Tingkat kemiskinan Kota Bengkulu dari tahun 2011 sampai dengan 2013 telah mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 angka kemiskinan sebesar 22,23 persen , tahun 2013 sebesar 22,11 persen dan pada tahun 2013 sebesar 21,51 persen. Penurunan dari 2012 ke 2013 terjadi penurunan sebesar 0,5 persen . Penurunan tingkat kemiskinan Kota Bengkulu ini diharapkan akan lebih besar lagi pada Tahun 2014 dengan adanya berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Bengkulu pada tahun 2014. 2.2.7. Bidang Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu dengan luas laut 387,6 km2, memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya air payau (tambak), perikanan budidaya darat (kolam) dan perikanan

tangkap di perairan umum. Produksi perikanan di

Kota Bengkulu budidaya darat menunjukkan peningkatan yaitu tahun 2012 berjumlah 420 Ton

dan tahun 2013 berjumlah 450 ton, produksi perikanan

tambah pada tahun 2012 sebesar 271,10 ton dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 282,10 ton dan untuk produksi perikanan perairan umum 51,10 ton meingkat pada tahun 2013 menjadi 51,70 ton. Jumlah petani perikanan di Kota Bengkulu mengalami peningkatan di sektor perikanan darat yaitu pada tahun 2012 hanya berjumlah 1,307 petani dan meningggkattt menjadi 1,500 pada tahun 2013. Produksi perikanan belum didukung keberadaan usaha pengolahan ikan skala besar.

Pengolahan perikanan di Kota Bengkulu masih bersifat

home industri, TPI sebanyak 4 (empat) unit, jumlah kapal penangkapan ikan di Kota Bengkulu menunjukan peningkatan pada tahun 2012 berjumlah 736 unit dan pada tahun 2013 menjadi 895 unit.


50


2.2.8. Bidang Pariwisata, Kebudayaan Sampai dengan tahun 2013 objek wisata yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu : Pantai Panjang, Pantai Jakat, Tapak Padri, Benteng Marlborough, RumahKediaman Bung Karno,

Rumah

Kediaman Fatmawati, Monumen Thomas Parr, Danau Dendam Tak Sudah, Taman Laut Pulau Tikus, Makam Pangeran Sentot Alibasyah.

Sedangkan

objek wisata budaya berupa Festival Tabot. Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD termuat di Tabel 2.21.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah - Terbatasnya dana - Belum lengkapnya peraturan-peraturan - kurang disiplinya pelaksanaan peraturan-peraturan ada - Belum jelasanya kepemilikan aset kota Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kota Bengkulu. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Pembangunan

yang

dilaksanakan

belum

sepenuhnya

diikuti

oleh

penguatan

kelembangaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembanguan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini. 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah


51


2.3.1.1. Bidang perekonomian rakyat dan iklim investasi a. Masih rendahnya produktivitas dan fasilitas serta daya saing sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran serta pelayanan jasa lainnya. b. Pembangunan perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya lokal belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir c.

Pengembangan sektor unggulan pada sektor Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan jasa, Pertanian perkotaan, UMKM belum optimal.

d. Kepastian waktu pengurusan perizinan belum dapat terukur dan belum sesuai dengan prosedur standar perizinan yang ditetapkan. e. Masih sulitnya akses permodalan dan pemasaran bagi UMKM di Kota Bengkulu. 2.3.1.2. Bidang sumber daya manusia a. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja b. Tingkat

profesionalisme

tenaga

pendidik

masih

rendah

dalam

wawasan, keterbukaan dan toleransi. c.

Rendahnya kualitas lulusan lembaga pendidikan.

d. IPM tinggi namun percepatan kenaikan pertahun semakin melambat e. Masih kurangnya kualitas pelayanan kesehatan. 2.3.1.3. Bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan a. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran masih cukup tinggi b. Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan, antar masyarakat dan antar wilayah c.

Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat kelurahan, maupun kecamatan baik secara pendidikan maupun ekonomi.

d. Belum maksimalnya koordinasi dan daya dukung daerah dalam mendukung program-program pusat, provinsi untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara lintas sektoral. 2.3.1.4. Bidang revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan a. Masih rendahnya teknologi, sarana dan prasarana pertanian,perikanan tangkap dan budidaya


52


b. Kurangnya modal pengelolaan

kerja dan belum profesionalnya manajemen

pertanian,peternakan

dan

perikanan

tangkap

dan

budidaya. c.

Perlu adanya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana untuk memperlancar distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian dan ketahanan pangan.

d. Perlunya dilakukan reformulasi

terhadap kebutuhan, jumlah dan

kompetensi penyuluh. 2.3.1.5. Bidang infrastruktur perkotaan a. Perlunya kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi optimal b. Kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang dan mengalami kerusakan c.

Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada belum optimal

d. Masih belum maksimalnya jangkauan pelayanan air bersih. e. Belum maksimalnya sistem drainase dan pembuangan limbah. 2.3.1.6. Bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana a. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal b. Masih kurangnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup c.

Tata kelola persampahan yang belum terorganisir secara baik.

d. Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam terutama bagi masyarakat yang berada sangat berdekatan dengan kawasan rawan bencana. 2.3.1.7. Bidang

pariwisata,

kebudayaan,

kreativitas

dan

inovasi

teknologi a. Perencanaan dan pengembangan potensi wisata masih belum optimal secara terpadu dan terintegrasi b. Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan promosi wisata belum optimal c.

Pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman seni dan budaya masih kurang optimal


53


d. Masih rendahnya peran serta masyarakat, lembaga adat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya. e. Belum

berkembangnya

kreativitas

masyarakat

dalam

memacu

pertumbuhan usaha kecil dan rumah tangga f.

Masih rendahnya penggunaan teknologi dalam inovasi tepat guna pada usaha mikro dan kecil.

2.3.1.8. Bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum a. Pelayanan publik masih belum optimal. b. Belum optimalnya “capacity building” institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien c.

Masih rendahnya tingkat transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

d. Masih

rendahnya

perencanaan,

kualitas

pelaksanaan

sumber dan

daya

manusia

pengawasan

di

dalam

bidang

menjalani

mekanisme pembangunan daerah e. Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan daerah f.

Masih banyaknya aturan-aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum

g. Belum optimalnya implementasi standar pelayanan minimum (SPM) oleh instansi dan aparatur pemerintah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi,

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota,

bahwa

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menajdi kewenangan pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015

54


dasar (basic service) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan oeleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang jadi kewenangan pemerintah daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusuanan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. 2.3.2.1. Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan dibuat di tingkat kota kurang melibatkan masyarakat, sehingga kurang mencerminkan permasalahan nyata saat ini, kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Kesulitan dalam partisipasi lebih disebabkan oleh tingkat kepedulian masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah; 2. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkat terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indicator yang tepat. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara kesekuruhan karena sangat menetukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan; 3. Ego sektoral dan berbagai SKPD dalam pelaksanaan pembangunan juga menghilangkan factor sinergitas dan keterpaduan. Setiap SKPD cendrung bekerja sendiri-sendiri berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan relative rendah. Sinergitas pelaksanaan program pembangunan antara pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota juga belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping) kegiatan;


55


4. Dalam pasal 19 ayat 2, UU 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerahdan DPRD, kemudian pada pasal 40 ditegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsure Pemerintah Daerah yang bersama-sama dengan Kepala Daerah membentuk

dan

membahas APBD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitrasejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan

daerah. Hubungan

tercermin dalam pembuatan kebijaakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian antara kedua lembaga tersebut harus membangun hubungan yang saling mendukung bukan merupakan lawan atau pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Dalam implementasinya, program/kegiatan dan dana yang telah disepakati oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sering berubah atas permintaan DPRD pada saat pembahasan dengan DPRD. Akibatnya, terjadi perubahan mendasar, baik yang terkait dengan lokasi maupun substansi yang telah ditetapkan

sebelumnya

olehmasing-masing

SKPD.

Beberapa

factor

yang

menyebabkan terjadinya intervensi politik terhadp proses penganggaran tersebut, antara lain: (1) Ketidaksiapan SKPD dalam memberikan dukungan data yang akurat terutama terkait dengan calon penerima manfaat dan calon lokasi, (2) Ketidaksiapan SKPD dalam merumuskan justifikasi pentingnya program/kegiatan untuk dilaksanakan, dan (3) Kepentingan politik anggota DPRD untuk masingmasing daerah pilihan. 2.3.2.2. Urusan Otonomi Keuangan

Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi

Daerah, Perangkat Daerah , Kepegawaian , dan

Persandian 1. Permasalahan dalam pembangunan Bidang

Aparatur,

antara lain

kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional,

sehingga struktur organisasi

kurang proposional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong

peningkatan

profesionalitas,

kompetensi,

remunerasi

yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem

dan

Prosedur

kerja

di lingkungan aparatur negara belum

efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Praktek penyimpangan yang


56


mengarah pada sepenuhnya teratasi,

penyalahgunaan wewenang (korupsi)

belum

dan pelayanan publik masih ada yang kurang

sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. 2. Dikaitkan

dengan

peningkatan daya guna kekayaan dan aset

Pemerintah Kota masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanyan aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat. Selain itu,

sumber

pendapatan

daerah

relatif terbatas

karena adanya

peraturan baru yang cenderung mengurangi sumber pendapatan dan tidak diperkenankannya

Pemerintahan

Daerah

menggali

sumber

pendapatan lain di luar ketentuan yang berlaku ; 3. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pembangunan kelurahan antara lain masyarakat disebabkan berusaha,

kelurahan

pemerintahan

masih rendahnya

kemampuan

mengakses

kesempatan ekonomi dan

dan

keterlibatan

dalam kegiatan ekonomi produktif,

rendahnya kurangnya

bidang

yang

kesempatan kesempatan

berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan

oleh terbatasnya kepemilikan

sumber daya,

lemahnya

kapasitas sumber daya manusia dari lemahnya akses ke informasi.


57

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents