BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Kota Langsa terbentuk secara definitif pada tanggal 21 Juni 2001. Kota yang terletak di pesisir pantai timur Provinsi Aceh ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kota Aceh Timur. Kedudukan Kota Langsa berada pada titik koordinat antara 040 24’-35,68’-040 33 47’-0,3’ Lintang Utara (LU) dan 97053’ 14,59’98004’ 42,16’ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kota Langsa mencapai 239,83 kilometer persegi (km2). Secara administratif, Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, meliputi Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, dan Kecamatan Langsa Baro. Luas wilayah antar kecamatan sangat bervariasi. Dari 5 kecamatan, Langsa Baro dan Langsa Timur memiliki wilayah yang relatif luas dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya. Kedua kecamatan tersebut memiliki luas wilayah hampir 58,35 persen dari keseluruhan luas wilayah kota. Luas Kecamatan Langsa Baro mencapai 61,73 km2 (25,73 persen) dan Kecamatan Langsa Timur mencapai 78,23 km2 (32,61 persen). Luas kecamatan lainnya, meliputi Langsa Barat 48,75 km2 (20,32 persen), Langsa Lama 45,02 km2 (18,77 persen), dan Langsa Kota 6,11 km2 (2,54 persen). Gambar 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Kota Langsa (km2) 6.11 61.73 45.02
48.75 78.23
Langsa Kota Langsa Barat Langsa Timur Langsa Lama Langsa Baro
Sumber : RTRW Kota Langsa, 2013
II-1
Secara geografis wilayah Kota Langsa mempunyai kedudukan yang strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Mempunyai potensi di bidang industri, perdagangan, jasa dan pertanian/perkebunan, Kota Langsa mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan pasar di dalam dan luar negeri. Letak Kota Langsa yang berada di lintas jalan nasional di wilayah
pantai
timur
Aceh
juga
merupakan
peluang
yang
perlu
dimanfaatkan secara optimal agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah hinterland di sekitarnya. Selain itu, posisi Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan dan jasa serta pengembangan pariwisata. Karena itu,
sebagai
wujud
upaya
menjadikan
Kota
Langsa
sebagai
pusat
pertumbuhan ekonomi dan kota transit di wilayah pantai timur Aceh, akan diupayakan penyediaan infrastruktur maupun fasilitas layanan pendukung sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata dalam jangka menengah ke depan. Dengan demikian, fungsi keberadaan Kota Langsa sebagai kota transit diharapkan memberikan manfaat ganda (multiplier effect) dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Posisi geografis Kota Langsa yang dikelilingi Selat Malaka tepatnya pada bagian utara, merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik antar wilayah di pantai timur Aceh, pulau Sumatera, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Peluang lainnya adalah menjalin aktivitas bisnis dan kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) dengan berbagai negara, seperti
Malaysia,
Singapura,
dan
lainnya.
Hal
tersebut
sangat
memungkinkan untuk diwujudkan, mengingat saat ini Kota Langsa telah memiliki fasilitas pelabuhan laut Kuala Langsa berikut dengan sejumlah infrastruktur penunjang yang relatif cukup memadai. 2.1.1.1. Kawasan Rawan Bencana Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan II-2
bencana alam banjir. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, serta kawasan yang berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Pada umumnya bencana banjir di perkotaan kerap terjadi ketika intensitas curah hujan tinggi, sementara drainase tidak berfungsi secara optimal akibat terbatasnya daya tampung debit air. Rendahnya
kesadaran
membuang
sampah
tersumbatnya
masyarakat
dalam
sembarangan
saluran
drainase
menjaga
turut
sehingga
pula air
lingkungan menjadi
meluap
ke
serta
penyebab jalan
dan
menggenangi kawasan permukiman warga kota. Bencana banjir harus ditanggulangi secara komprehensif mengingat dampaknya yang buruk terhadap aktivitas sosial-ekonomi, disamping juga rusaknya infrastruktur kota.
Peningkatan
Pemerintah
Kota
kualitas dalam
drainase
jangka
kota
menengah
menjadi ke
agenda
depan
dalam
penting upaya
pengurangan resiko bencana banjir. Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Langsa terdiri atas: a. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi : 1. Gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh seluas 151,96 Ha dan Kuala Langsa seluas 707,53 Ha di Kecamatan Langsa Barat; dan 2. Gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 96,53 Ha di Kacamatan Langsa Barat, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,60 Ha di Kecamatan Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng seluas 12,95 Ha di Kecamatan Langsa Timur; dan 3. Gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 Ha di Kecamatan Langsa Barat. b. Kawasan rawan banjir dengan luas 378,54 Ha, meliputi : 1. Gampong Paya Bujok Seuleumak seluas 12,14 Ha dan Gampong Birem Puntong seluas 17,86 Ha yang berada di Kecamatan Langsa Baro;
II-3
2. Gampong Teungoh seluas 37,48 Ha dan Gampong Jawa seluas 18,09 Ha yang berada di Kecamatan Langsa Kota;dan 3. Gampong Pondok Kemuning seluas 74,19 Ha, Gampong Seulalah seluas 30,40 Ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,50 Ha, Gampong Sidodadi seluas 7,18 Ha, Gampong Sidorejo seluas 20,41 Ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 Ha, Gampong Baro seluas 16,51 Ha dan Gampong Meurandeh 101,90 Ha yang berada di Kecamatan Langsa Lama. Selain
dari
itu,
keberadaan
kawasan
permukiman
di
daerah
perkotaan dengan kondisi perumahan yang relatif padat antara kawasan pertokoan dan permukiman warga, juga menjadikan daerah ini rawan bencana kebakaran. Berdasarkan pemetaan sejumlah potensi bencana yang diperkirakan terjadi di Kota Langsa, berbagai upaya pencegahan dan antisipasi secara dini, termasuk melalui upaya mitigasi bencana yang harus disosialisasikan
kepada
masyarakat
akan
terus
ditingkatkan
dan
diintensifkan. Selain itu, upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat akan terus didorong sehingga masyarakat turut andil dan siaga dalam mengatasi berbagai bencana. 2.1.1.2. Demografi Laju pertumbuhan penduduk Kota Langsa selama lima tahun terakhir adalah sebesar 1,55 persen. Pada tahun 2009, jumlah penduduk Kota Langsa adalah sebanyak 145.351
jiwa, jumlah ini terus meningkat
secara signifikan hingga mencapai sebanyak 157.011 jiwa pada tahun 2013. Distribusi dan sebaran jumlah penduduk kota relatif belum merata di setiap wilayah kecamatan. Pada tahun 2012, tercatat hampir 28,07 persen atau sebanyak 43.435 jiwa penduduk kota tinggal di Kecamatan Langsa Baro. Selanjutnya diikuti penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Langsa Kota, yaitu sebanyak 37.336 jiwa atau 24,13 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Langsa Barat berjumlah 31.877 jiwa atau sekitar 20,60 persen, selebihnya jumlah penduduk Kota Langsa terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Langsa Lama dan Langsa II-4
Timur, masing-masing sebanyak 27.795 jiwa (17,96 persen) dan sebanyak 14.279 jiwa (9,23 persen). Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kota Langsa Tahun 2009-2013 (Jiwa) 160,000 155,000 150,000
157,011 154,722 152,355 148,945 145,351
145,000 140,000 135,000 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : BPS Kota Langsa, 2014
Dengan luas wilayah yang mencapai 239,83 kilometer persegi (km2) dan didiami oleh 154.722 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Langsa tahun 2012 adalah sebanyak 510 orang per kilo meter
persegi.
Kecamatan
yang
paling
tinggi
tingkat
kepadatan
penduduknya adalah Kecamatan Langsa Kota, yaitu sebanyak 6.131 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, yakni sebanyak 183 orang per kilo meter persegi. Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5
Kecamatan Langsa Timur Langsa Lama Langsa Barat Langsa Baro Langsa Kota Jumlah
Luas Wilayah (km2) 78,23 45,05 48,78 61,68 6,09 239,83
Jumlah Penduduk 14.279 27.795 31.877 43.435 37.336 154.722
Kepadatan Penduduk 183 617 653 704 6.131 590
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
II-5
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Selama kurun waktu antara tahun 2009–2013, laju pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Langsa mengalami peningkatan yang relatif signifikan, dengan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 3,69 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa dengan dukungan peran serta dunia usaha/swasta dan masyarakat telah menunjukkan hasil dan perubahan yang cukup berarti dalam tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat maupun kinerja ekonomi Kota Langsa. Hal ini ditandai dengan terjadinya kecenderungan peningkatan besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Langsa dari tahun ke tahun. Angka PDRB ADHK Kota Langsa tahun 2009 mencapai Rp.8,49 milyar, meningkat menjadi Rp.8,9 milyar pada tahun 2010, dan hingga akhir tahun 2013 angka PDRB ADHK Langsa diproyeksikan mencapai Rp.1,01 triliun rupiah atau meningkat sebesar 4,64 persen dari tahun 2012. Peningkatan pertumbuhan PDRB ADHK ini merupakan wujud kerja keras Pemerintah Kota Langsa beserta para stakeholder lainnya yang secara terus menerus melakukan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Langsa. Gambar 2.3 Perkembangan PDRB ADHK Kota Langsa Tahun 2009-2013 (Jutaan Rupiah) 1,050,000.00
1,018,061.27
1,000,000.00
972,917.88
950,000.00
929,681.86 890,750.01
900,000.00
849,067.27
850,000.00 800,000.00 750,000.00 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : BPS Kota Langsa, 2014 (diolah)
II-6
Sejak dilakukannya pemekaran wilayah,
Kota Langsa
dengan
sendirinya telah menjadi daerah yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian dengan kontribusi tahun 2009-2013 rata-rata mencapai 31,06 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata mencapai 16,77 pesen serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi rata-ratanya mencapai 15,26 persen. Tabel 2.2 Tren Kontribusi PDRB ADHK Kota Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2009-2013 (Persen) Sektor
2009
Pertanian
2010
13,1
Pertambangan dan Penggalian
12,8
2011*
2012**
2013***
12,5
12,3
12,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
20,9
20,4
20,0
19,4
19,9
Listrik, Gas, dan Air Bersih
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Bangunan
9,2
9,1
9,0
8,9
9,0
Industri Pengolahan
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
29,5
30,6
31,4
31,9
31,9
Pengangkutan dan Komunikasi
7,4
7,4
7,4
7,5
7,4
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
3,5
3,7
3,9
4,0
4,1
15,6
15,4
15,3
15,2
14,8
100
100
100
100
100
Total PDRB Sumber : BPS Kota Langsa, 2014 (diolah) Keterangan:
* ** ***
: angka sementara : angka sangat sementara : angka proyeksi
2.1.2.1.2. Laju Inflasi Perkembangan laju inflasi di Kota Langsa yang dihitung melalui indeks harga implisit dalam kurun waktu empat tahun cenderung mengalami
penurunan.
Indeks
harga
implisit
dihitung
dengan
membandingkan PDRB riil dengan PDRB nominal, penurunan indeks harga implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa khususnya di Kota Langsa. Pada tahun 2009 inflasi di Kota Langsa mencapai 9,74 persen dan bergerak turun pada level 5,96 persen pada tahun 2010. Inflasi turun pada tahun 2011 dan 2012 pada level 3,64 persen dan 2,94 persen.
II-7
Gambar 2.4 Perkembangan Indikator Inflasi Indeks harga Implisit Kota Langsa Tahun 2009-2012 (persen) 12 10
9.74
8 5.96
6
3.64
4
2.94
2 0 2009
2010
2011
2012
Sumber: BPS Kota Langsa, 2013
Berdasarkan hal tersebut, tren perkembangan harga-harga barang dan jasa di Kota Langsa Langsa relatif lebih stabil dan terus diupayakan terjaga dengan baik. Inflasi Kota Langsa terhitung mulai 2009 sampai dengan 2012 termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun). Inflasi ringan mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik antara lain meningkatkan pendapatan dan
investasi.
Inflasi
yang
cenderung
tinggi
dapat
menyebabkan
melemahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa, selain itu juga dapat melemahkan aktitivitas ekonomi Kota Langsa karena menurunnya permintaan atas produksi dan perdagangan barang atau jasa. 2.1.2.1.3. Pendapatan per Kapita Kondisi taraf hidup dan kesejahteraan warga Kota Langsa yang diukur dari nilai PDRB per Kapita dan pendapatan regional per kapita selama kurun waktu empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan PDRB ADHK, tercatat PDRB per Kapita tahun 2009 sebesar Rp.5,78 juta. Jumlah tersebut terus meningkat menjadi Rp.5,98 juta di tahun 2010. Berikutnya, PDRB per Kapita terus meningkat secara signifikan menjadi Rp.6,01 juta di tahun 2011, dan hingga tahun 2012 mencapai 6,39 juta. II-8
Gambar 2.5 PDRB per Kapita dan Pendapatan Regional Kota Langsa Tahun 2009-2012 (juta rupiah) 6.6 6.4 6.2 6 5.8 5.6 5.4 5.2 5
6.39 6.01
5.98
6.04
5.78 5.69
5.66 5.47
2009
2010
2011
Pendapatan Regional Perkapita
2012 PDRB Perkapita
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Selain PDRB per kapita, pendapatan regional per kapita sebagai salah satu indikator kesejahteraan juga menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Pendapatan regional per kapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk di Kota Langsa secara rata-rata. Pendapatan regional per kapita pada tahun 2009 sebesar 5,47 juta rupiah meningkat menjadi 5,66 juta rupiah di tahun 2010. Hingga tahun 2012 pendapatan regional per kapita Kota Langsa mencapai 6,04 juta rupiah. Peningkatan PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009-2012 tersebut merupakan cerminan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Langsa. Perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini akan
meningkatkan
daya
beli
masyarakat
yang
berakibat
kepada
meningkatnya tambahan permintaan terhadap barang atau jasa yang selanjutnya akan meningkatkan siklus distribusi barang atau jasa. Kondisi akhir yang diharapkan dari dampak kenaikan pendapatan per kapita adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. 2.1.2.1.4. Angka Kemiskinan Kemiskinan
merupakan
permasalahan
krusial
yang
sangat
berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar antara pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya II-9
beli. Persentase penduduk miskin di Kota Langsa pada tahun 2008 sebesar 17,97 persen turun menjadi 16,2 persen pada tahun 2009. Penurunan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2012 menjadi 13,93 persen dari jumlah penduduk Kota Langsa. Angka kemiskinan Kota Langsa jika ditinjau dari Hasil Pengolahan Sementara PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Tahun 2011 Rumah Tangga Menengah Kebawah akan diperoleh prosentase terbesar rumah tangga menengah kebawah di Kecamatan Langsa Barat (24,31%) dan prosentase terendah di Kecamatan Langsa Timur (10,81%). Gambar 2.6 Persentase Penduduk Miskin Kota Langsa Tahun 2008-2012 (persen) 25 23.53
20 15
21.8 17.97
16.2
20.98
15.01
19.48 14.66
18.58 13.93
10
Kota Langsa Provinsi Aceh
5 0 2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : BPS Aceh, 2014
Selain prosentase angka kemiskinan, indikator kemiskinan lain juga dapat ditinjau dari angka garis kemiskinan dimana hingga tahun 2012 angka garis kemiskinan Kota Langsa berada pada level Rp.318.445. Angka ini masih berada sedikit jauh dari provinsi Aceh yang sebesar Rp.321.893. Penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa selama ini dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan pada tingkat dasar bagi masyarakat miskin serta memberikan akses pendidikan gratis bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. Selain itu terdapat juga program nasional yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Kota Langsa
II-10
dan sampai saat ini masih tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Langsa dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Beberapa upaya di atas dirasakan masih belum cukup untuk memberantas kemiskinan, untuk itu Pemerintah Kota Langsa memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Aceh khususnya dalam hal pengalokasian dana otonomi khusus sebesar 10% yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah sehat sederhana bagi rumah tangga miskin di wilayah Kota Langsa. Program ini nantinya diharapkan akan mampu mengurangi angka kemiskinan ditingkat provinsi dan Kota Langsa pada khususnya. Gambar 2.7 Garis Kemiskinan Kota Langsa Tahun 2008-2012 (rupiah) 700,000 600,000
303,692
500,000 400,000
261,898
278,389
239,873
300,000 200,000 100,000
321,893
199,628
248,283
270,201
293,333
318,445
2011
2012
0 2008
2009 Kota Langsa
2010
Provinsi Aceh
Sumber : BPS Aceh, Tahun 2014
2.1.2.1.5. Angka Kriminalitas Angka
kriminalitas
dapat
menggambarkan
tingkat
keamanan
masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Dalam kurun waktu selama lima tahun perkembangan angka kriminalitas di Kota Langsa sangat berfluktuasi, jumlah tindak kriminal yang terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 372 kasus dan tertinggi terjadi pada tahun 2011. Diantara tujuh jenis tindak kriminal di Kota Langsa, jumlah kasus pencurian merupakan kasus yang paling tinggi yaitu dengan rata-rata 266 kasus setiap tahunnya.
II-11
Tabel 2.3 Jumlah Tindak Kriminal di Kota Langsa Tahun 2009-2013 NO. 1 2
JENIS KRIMINALITAS Jumlah kasus Narkoba Jumlah kasus pembunuhan Jumlah kejahatan seksual Jumlah kasus penganiayaan Jumlah kasus pencurian Jumlah kasus penipuan Jumlah kasus pemalsuan uang Jumlah
3 4 5 6 7
2009 2010 2011 2012 2013 68 2
71 2
109 2
130 1
123 -
6 84
6 88
90
21 50
16 74
327 64 1
284 84 -
340 82 -
122 47 1
259 95 -
552
535
623
372
567
Sumber : Polres Kota Langsa, Tahun 2013
Berbagai penyebab terjadinya tindak kriminal di Kota Langsa antara lain masih cukup tingginya tingkat pengangguran serta masih tingginya tingkat kemiskinan di Kota Langsa ikut memberikan kontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas. Selain itu, letak geografis Kota Langsa yang berada pada lintas utama sumatera telah menjadikan kota ini sebagai wilayah yang terbuka bagi para pendatang atau pelancong dari luar daerah. Selain itu penduduk yang heterogen dan mudah menerima berbagai budaya masyarakat pendatang telah menjadikan kota ini sebagai wilayah tujuan utama mobilisasi penduduk dari luar wilayah di sepanjang pantai timur Aceh. 2.1.2.2.
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.2.1. Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator
kinerja
Angka
Partisipasi
Sekolah
(APS).
Indikator
ini
menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan II-12
tertentu
berada
dalam
lingkup
pendidikan
dan
penyerapan
dunia
pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS untuk tingkat pendidikan dasar hingga tahun 2013 sebesar 81 persen lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 80,16 persen. Untuk tingkat SMP/MTs, APS pada tahun 2013 adalah sebesar 76 persen lebih rendah dari tahun 2012 yang mencapai 78,32 persen. Sedangkan APS untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2013 adalah 67 persen, angka ini lebih tinggi dari tahun 2012 yang hanya sebesar 62,59 persen. Tabel 2.4 Angka Partispasi Sekolah Tingkat SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2009-2013 (persen) No. 1
Jenjang Pendidikan
2009
2010
2011
2012
2013
SD/MI
1.1
Jumlah murid usia 7-12 tahun
17.900
18.120
18.342
15.525
16.170
1.2
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Angka partisipasi sekolah tingkat SD
18.755
18.894
19.035
19.367
19.950
95,44
95,9
96,35
80,16
81
2
SMP/MTs
2.1
Jumlah murid usia 13-15 tahun
6.293
7.517
7.059
7.643
7.715
2.2
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs
9.555
9.626
9.697
9.759
10.138
98,93
108,95
112
78,32
76
3
SMA/SMK/MA
3.1
Jumlah murid usia 16-18 tahun
6.516
6.409
6.422
6.392
7.231
3.2
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun Angka partisipasi sekolah tingkat SMA/SMK/MA
9.986
10.060
10.135
10.212
10.830
65,25
63,71
63,36
62,59
67
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Langsa, Tahun 2014
Penurunan
dan
kenaikan
nilai
APS
sangat
dipengaruhi
oleh
banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan II-13
penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. 2.1.2.2.2. Kesehatan Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kondisi kesehatan penduduk yang semakin meningkat merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan daerah.
Kondisi kesehatan penduduk dapat ditinjau dari
dua sisi, yaitu sisi derajat kesehatan dan dari sisi status kesehatan. Derajat kesehatan penduduk dapat diukur melalui angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) dan Angka Harapan Hidup (Life Expectancy at Birth). Angka kematian bayi di Kota Langsa dalam lima tahun terakhir
sangat
berfluktuasi, namun secara rata-rata mencapai 23 bayi per tahun. Angka kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 34 bayi dan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 13 bayi. Tabel 2.5 Jumlah Kelahiran Bayi Hidup dan Jumlah Kematian Bayi di Kota Langsa Tahun 2009-2013 Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
2.555
3.047
3.417
3.111
3.156
Jumlah Kematian Bayi (<1 tahun) Jumlah Balita Gizi Buruk
24
20
22
13
34
2
4
7
6
9
Usia Harapan Hidup
70
70
70,75
70,93
70,95*
Jumlah Kelahiran Bayi Hidup
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2014 (diolah) *) Angka proyeksi
Angka harapan hidup adalah adalah peluang lama hidup atau umur seseorang pada waktu dilahirkan. Angka harapan hidup pada tahun 2013 diproyeksikan mencapai 70,95 tahun dari setiap bayi yang dilahirkan. Meskipun angka ini hanya berbeda tipis dari tahun 2011, Pemerintah Kota Langsa optimis angka harapan hidup di Kota Langsa untuk tahun-tahun yang akan datang akan lebih meningkat lagi.
II-14
2.1.2.2.3. Pertanahan Indikator
administrasi
pertanahan
bertujuan
untuk
menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam
kepemilikan
lahan.
Semakin
besar
persentase
luas
lahan
bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Sistem administrasi pertanahan di Kota Langsa belum sesuai seperti yang diharapkan, untuk itu Pemerintah Kota Langsa melalui instansi terkait saat ini terlibat aktif dalam rangka menata administrasi pertanahan dan bangunan agar sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor terhambatnya penataan administrasi pertanahan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah. 2.1.2.2.4. Ketenagakerjaan Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Masalah ketenagakerjaan terkait dengan usia produktif penduduk yang berada pada usia 15-64 tahun, dimana jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2013 mencapai 65 persen atau sebanyak 102.678 orang dan sisanya 35 persen atau sebanyak 54.333 orang
tergolong
kedalam
usia
tidak
produktif.
Sedangkan
rasio
ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif adalah sebesar 53 persen. Aspek penting lain mengenai ketenakerjaan adalah masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang masih memerlukan penyelesaian yang serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai jika masalah ketenagakerjaan belum kondusif guna menunjang jalannya pembangunan khususnya di Kota Langsa. Mengingat kontribusi sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan relatif besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Langsa akan melakukan langkah-langkah strategis salah satunya adalah dengan meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan II-15
serta dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya usaha mandiri kepada masyarakat Kota Langsa. Gambar 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Langsa Tahun 2008-2012 (persen) 14.74 15
12.95
14.39
12,9*
11.28
10 5 0 2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2012 *) Angka proyeksi
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Langsa selama lima tahun terakhir sangat berfluktuatif, tahun 2008 tingkat pengangguran Kota Langsa sebesar 11,28 persen dan meningkat menjadi 14,74
persen
pada
tahun
2009,
peningkatan
ini
disebabkan
oleh
meningkatnya jumlah angkatan kerja di Kota Langsa. Di tahun 2010 tingkat pengangguran Kota Langsa turun menjadi 12,95 persen untuk kemudian meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi 14,39 persen dan hingga tahun 2012 TPT diproyeksikan turun menjadi 12,90 persen. 2.1.2.2.5. Fokus Seni Budaya Seni
dan
budaya daerah
mempunyai
peranan
penting
dalam
pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Langsa, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya salah satu misi pembangunan jangka menengah yaitu mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta
ketahanan budaya
daerah. Upaya pelestarian seni dan budaya di Kota Langsa selama ini tetap terus ditingkatkan, hal ini tercermin dari jumlah grup kesenian yang ada di Kota Langsa yang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 jumlah grup
II-16
kesenian sebanyak 52 grup, tahun 2011 meningkat sebanyak tujuh grup menjadi 59 grup kesenian. Hingga tahun 2012, jumlah grup kesenian di Kota Langsa telah mencapai 71 grup. Upaya pelestarian seni dan budaya daerah tetap terus dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan: 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah; 2. Pembinaan Serta Pengembangan dan Pelestarian Kesenian, Kebudayaan dan Tradisi Masyarakat; dan 3. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
2.1.2.2.6. Pemuda dan Olahraga Kebutuhan
sarana
bagi
generasi
muda
untuk
dapat
mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Langsa. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam
memberdayakan
masyarakat
untuk
berperan
serta
dalam
pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan di Kota Langsa hingga saat ini belum dapat dikatakan baik, kedepan instansi terkait perlu lebih memperhatikan kondisi kepemudaan mengingat pemuda adalah motor penggerak pembangunan seperti meningkatkan kegiatan peran serta kepemudaan dalam setiap aspek pembangunan. Sementara
itu,
banyaknya
jumlah
organisasi
olahraga
menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Hingga tahun 2012, jumlah lapangan olah raga di Kota Langsa berjumlah 303 unit, jumlah yang banyak ini tentu saja tidak mencerminkan setiap cabang olah raga memiliki satu atau lebih lapangan olah raga namun sebagian besar lapangan olah raga adalah lapangan olah raga favorit seperti sepakbola, bola volli, bola basket, tenis, dan bulu tangkis. Di masa akan datang Pemerintah Kota Langsa perlu melakukan berbagai program kegiatan dalam II-17
rangka meningkatkan prestasi olah raga seperti dengan melaksanakan program
pembinaan
dan
pemasyarakatan
olah
raga
serta
program
peningkatan sarana dan prasarana olah raga secara berkelanjutan. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.1.3.1.1. Pendidikan Pendidikan merupakan asset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja di urusan pendidikan Kota Langsa. Tabel 2.6 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Langsa Tahun 2009-2013 (orang) Angka Putus Sekolah
2009
2010
2011
2012
2013
SD/MI
19
12
20
0
0
SLTP/MTs
14
19
28
0
0
SLTA/MA/SMK
18
0
7
0
0
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Langsa, Tahun 2014
Perkembangan angka putus sekolah dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2011 di Kota Langsa dari berbagai jenjang pendidikan terdapat siswa/siswi yang putus sekolah yaitu sebanyak 55 orang. Angka ini menurun secara drastis pada tahun 2012 dan berlanjut pada tahun 2013 menjadi nol orang. Perkembangan yang positif ini diyakini disebabkan oleh membaiknya kesadaran pihak keluarga peserta didik akan pentingnya membekali anakanak mereka dengan ilmu pengetahuan, selain itu Pemerintah Kota Langsa dan Pusat juga berperan aktif terhadap peningkatan taraf pendidikan masyarakat baik itu melalui program pendidikan gratis bagi siswa-siswi yang tidak mampu maupun dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Langsa.
II-18
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Sekolah
adalah
bangunan
atau
lembaga
untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah mulai dari gedung, ruang kelas, peralatan belajar mengajar hingga tenaga pendidik yang baik diyakini akan berdampak kepada peningkatan kualitas peserta didik di kemudian hari. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk
usia
pendidikan. Selama
kurun
waktu
2009-2013
rasio
ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI di Kota Langsa mengalami peningkatan. Hingga tahun 2013, perbandingan ketersediaan sekolah SD/MI di Kota Langsa adalah 1 : 280. Angka ini menunjukkan bahwa satu sekolah SD/MI di Kota Langsa menampung 280 siswa. Pola yang sama juga terjadi terhadap ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah tingkat SMP/MTs. Hingga tahun 2013, rasio ketersediaan sekolah terhadap siswa sekolah tingkat SMP/MTs adalah 1 : 389. Demikian juga rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah tingkat SMA/SMK/MA dimana hingga akhir tahun 2013 rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah tingkat SMA/SMK/MA adalah 1 : 451.
II-19
No. 1 1.1 1.2
2 2.1 2.2
3. 3.1 3.2
Tabel 2.7 Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Langsa Tahun 2009–2013 Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 SD/MI Jumlah Gedung Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah Gedung Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun Rasio SMA/SMK/MA Jumlah Gedung Sekolah Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun Rasio
2013
69
69
71
71
71
18.755
18.894
19.035
19.367
19.950
1 : 271
1 : 273
1 : 268
1 : 272
1 : 280
23
24
26
26
26
9.555
9.626
9.697
9.759
10.138
1 : 415
1 : 401
1 : 372
1 : 375
1 : 389
22
24
24
24
24
9.986
10.060
10.135
10.212
10.830
1 : 453
1 : 419
1 : 422
1 : 425
1 : 451
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Langsa, Tahun 2014
Indikator pendidikan lainnya yang perlu diperhatikan adalah rasio guru terhadap murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.8 Rasio Guru/Murid Kota Langsa Tahun 2009-2013 Jenjang No. 2009 2010 2011 2012 2013 Pendidikan 1 SD/MI 1.1 Jumlah Guru 1.205 1.375 1.278 1.371 1.402 1.2 Jumlah Murid 20.217 19.093 19.261 19.453 19.550 Rasio 1 : 17 1 : 14 1 : 15 1 : 14 1 : 14 2 2.1 2.2
SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio
683 862 877 914 939 10.001 10.249 10.517 10.665 11.437 1 : 15 1 : 12 1 : 12 1 : 12 1 : 12 II-20
No. 3. 3.1 3.2
Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio
2009
2010
887 1.070 9.850 10.128 1 : 11 1:9
2011
2012
2013
1.018 9.673 1 : 10
1.150 1.198 9.723 10.171 1:8 1:8
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Langsa, Tahun 2014
Rasio ketersediaan guru di Kota Langsa mengalami pasang surut selama tahun 2009-2013 untuk seluruh jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Namun secara keseluruhan, rasio guru terhadap murid untuk seluruh jenjang pendidikan di Kota Langsa dapat dikategorikan sangat baik karena jauh berada di atas standar nasional. 2.1.3.1.2. Kesehatan Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Langsa pada tahun 2009 sebanyak 103 unit yang tersebar di 66 gampong, jumlah ini meningkat sebanyak 15 unit di tahun 2013 menjadi 118 unit dan semua Posyandu tersebut adalah aktif. Rasio ideal 1 Posyandu untuk melayani 75 - 100 Balita, dibandingkan jumlah Balita di Kota Langsa pada tahun 2013 sebanyak 20.713 jiwa maka 1 unit Posyandu dapat melayani 178 Balita. Idealnya dengan jumlah Balita di Kota Langsa pada tahun 2013 sebanyak 20.713 maka jumlah Posyandu yang harus ada di Kota Langsa adalah paling sedikit 207 Posyandu. Jumlah Puskesmas di Kota Langsa pada tahun 2013 adalah sebanyak 5 unit yang tersebar di masing-masing 5 kecamatan dan dibantu oleh 8 Puskesmas Pembantu. Selain itu, sarana kesehatan lainnya yang ada di tingkat gampong yang terdiri dari Poskesdes dan Polindes pada tahun 2013 adalah sebanyak 52 unit, jumlah ini meningkat 2 unit dari tahun 2012. Jumlah rumah sakit di Kota Langsa baik milik pemerintah maupun swasta adalah sebanyak 4 unit terdiri dari 1 unit milik Pemerintah Kota Langsa dan 3 unit milik swasta. Jumlah Dokter Umum di Kota Langsa berjumlah sebanyak 46 orang dan Dokter Spesialis dari berbagai disiplin ilmu sebanyak 39 orang. Selanjutnya jumlah tenaga medis (perawat dan bidan) di Kota Langsa adalah sebanyak 765 orang. Kecenderungan naik dan turunnya tenaga medis baik dokter, perawat, dan bidan sebagian besar II-21
disebabkan oleh mutasi antar wilayah dan ada juga yang telah memasuki masa pensiun. Tabel 2.9 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kota Langsa Tahun 2009-2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sarana dan Prasarana Kesehatan Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Aktif Jumlah Puskesmas Jumlah Poliklinik Kesehatan Jumlah Puskesmas Pembantu Jumlah Poskesdes/Polindes Jumlah RS (Pemerintah dan Swasta) Jumlah Dokter Umum Jumlah Dokter Spesialis Jumlah Tenaga Medis (perawat dan bidan)
2009
2010
2011
2012
2013
103 103
108 108
108 108
108 108
118 118
4 5
5 7
5 9
5 9
5 10
7
7
7
7
8
48
48
48
50
52
3
3
3
4
4
37 19
44 22
45 22
42 22
46 39
549
626
604
894
765
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2014
Angka jumlah kematian ibu (AKI) melahirkan di Kota Langsa dalam lima tahun terakhir sangat berfluktuasi, jika pada tahun 2009 jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 3 orang naik pada tahun 2010 dan 2011 menjadi 7 orang. Selanjutnya pada tahun 2012 kembali meningkat sebanyak 1 orang menjadi 8 orang. Memasuki tahun 2013 AKI di Kota Langsa berhasil diturunkan menjadi 1 orang. Perkembangan jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi terus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2009 jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi sebanyak 2.789 bayi meningkat secara signifikan pada akhir tahun 2013 sebanyak 3.158 bayi. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan indikator kesehatan di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut:
II-22
No. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Tabel 2.10 Perkembangan Indikator Kesehatan di Kota Langsa Tahun 2009-2013 Indikator Kesehatan 2009 2010 2011 2012 Jumlah kematian Ibu (melahirkan) Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Jumlah Desa/Kelurahan Cakupan UCI (Universal Child Immunization) Jumlah Penderita Baru TBC dan BTA yang Ditemukan Jumlah Perkiraan Baru TBC dan BTA Jumlah Penderita DBD yang ditemukan Jumlah Penderita DBD yang ditangani Jumlah Penderita HIV yang ditemukan Jumlah Penderita HIV yang ditangani Jumlah Kunjungan Pasien Miskin diseluruh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah
2013
3
7
7
8
1
2.789
2.851
2.878
3.006
3.158
21
39
48
47
55
101
134
140
120
105
1.085
1.257
233
891
703
24
227
111
88
224
24
227
111
88
224
-
2
1
-
-
-
2
1
-
-
64.618 95.390 81.122 127.275 90.997
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2014
2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum Perkembangan jalan berdasarkan kondisi jalan, status jalan, dan jenis permukaan jalan di Kota Langsa mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dari jenis permukaan jalan kota yang telah di aspal meningkat sepanjang 10 km dalam kurun waktu 2011-2012. Dampak dari pengaspalan jalan tersebut telah mengurangi kondisi jalan dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat di Kota Langsa, kondisi jalan rusak ringan pada status jalan kota menurun dari 20,233 km menjadi 18,114 km di tahun 2012 dan kondisi jalan rusak berat pada status jalan yang sama juga ikut turun dari 14,694 km di tahun 2011 menjadi 11,765 km pada
II-23
tahun 2012. Kondisi perkembangan kondisi jalan di Kota Langsa tahun 2011 sampai tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.11 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, dan Kelas Jalan di Kota Langsa (km) Status Jalan Keadaan I a b
Jalan Negara
Jalan Provinsi 2011 2012 14,9 14,9 14,9 14,9 -
2011 18,4 18,4 -
2012 18,4 18,4 -
-
-
-
Jalan Kota 2011 279,84 219,73 -
2012 293,17 229,39 -
-
23,303 36,8
24,82 38,96
c d
Jenis Permukaan Diaspal Penetrasi Macadam Kerikil Tanah
II a b c d
Kondisi Jalan Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
18,4 12,12 6,28 -
18,4 12,12 6,28 -
14,9 12,4 1,4 1,1 -
14,9 12,4 1,4 1,1 -
279,84 226,52 18,393 20,233 14,694
293,168 234,142 29,147 18,114 11,765
III a b c d e f g
Kelas Jalan Kelas I Kelas II Kelas III Kelas III-A Kelas III-B Kelas III-C Kelas Tidak Terperinci
18,4 18,4 -
18,4 18,4 -
14,9 14,9 -
14,9 14,9 -
279,84 279,84 -
293,17 293,168 -
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
2.1.3.1.4. Perumahan Perkembangan pelanggan air bersih di Kota Langsa selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan baik pelanggan aktif maupun pelanggan non aktif. Pada tahun 2009, jumlah pelanggan air bersih sebanyak 6.572 pelanggan aktif dan 1.099 pelanggan tidak aktif. Jumlah ini meningkat pada tahun 2012 menjadi 8.027 pelanggan aktif dan 2.052 pelanggan non aktif. Selanjutnya jumlah air yang disalurkan pada tahun II-24
2009 adalah sebanyak 1.338.647 m3 meningkat menjadi 1.824.250 m3 pada tahun 2012. Akses air bersih bagi masyarakat Kota Langsa hingga kini masih belum dapat memenuhi standar kelayakan secara sepenuhnya, hal ini terkait dengan terkendalanya distribusi
air bersih meliputi persoalan
pipanisasi dan kualitas air bersih yang disalurkan. Terkait dengan perkembangan pelanggan dan distribusi pemakaian air bersih PDAM Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.12 Banyaknya Pelanggan dan Distribusi Pemakaian Air PDAM Kota Langsa Tahun 2009-2012 Air yang disalurkan (m3)
Pelanggan Tahun Aktif 2009 2010 2011 2012
6.572 6.937 7.469 8.027
Non Aktif 1.099 1.121 1.631 2.052
Langganan Karyawan 1.338.647 1.543.087 1.630.744 1.824.250
15.120 17.640 21.840 21.840
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Dalam hal penggunaan listrik, gampong/desa di Kota Langsa pada tahun 2012 sudah teraliri listrik secara keseluruhan. Jumlah pelanggan listrik di Kota Langsa pada tahun 2012 mencapai 31.624 pelanggan yang tersebar
di
seluruh
kecamatan
di
Kota
Langsa.
Untuk
memenuhi
kebutuhan pasokan listrik bagi pelanggan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Langsa telah menyediakan mesin pembangkit listrik dengan kemampuan yang dihasilkan mencapai 80.106.228 kwh yang terletak di Kecamatan
Langsa
Lama
dan
Kecamatan
Langsa
Barat.
Dengan
keterbatasan produksi listrik yang hasilkan oleh PLN cabang Langsa, PLN mencoba
menutup
kekurangan
kebutuhan
listrik
tersebut
dengan
mendatangkannya dari wilayah lain.
II-25
Tabel 2.13 Jumlah Desa Berlistrik dan Banyaknya Pelanggan dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2012 Kecamatan
Jumlah Desa Berlistrik
Jumlah Pelanggan
Langsa Timur Langsa Lama Langsa Barat Langsa Baro Langsa Kota Jumlah
16 15 13 12 10 66
3.908 4.842 5.889 8.276 8.710 31.625
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
2.1.3.1.5. Penataan Ruang Penataan ruang di Kota Langsa sepenuhnya mengacu pada RTRW Kota Langsa yang tercantum dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang di wilayah Kota Langsa berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut: 1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Langsa; 2. Memberikan arahan bagi indikasi program utama dalam RTRW Kota Langsa; 3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Langsa. Terdapat beberapa hal yang diatur dalam qanun RTRW tersebut antara lain tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penetapan Ruang Strategis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada pada kawasan permukiman adalah sebesar 30%. Dari luas tersebut 20% diantaranya adalah RTH Publik dan sebesar 10% adalah untuk RTH privat. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung
II-26
milik masyarakat yang ditanami tumbuhan. Kedepan, Pemerintah Kota Langsa berupaya agar luas RTH dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku mengingat RTH akan sangat menentukan kualitas lingkungan masyarakat. Selanjutnya mengenai penetapan kawasan strategis Kota Langsa yang diatur dalam RTRW Kota Langsa dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu: a) Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi yaitu kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa (CBD) seluas 253,91 Ha; 2. Kawasan industri Alue raya di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur seluas 600,83 Ha; 3. Kawasan industri Buket Rata di Gampong Buket Rata Kecamatan Langsa Timur seluas 300 Ha; 4. Kawasan industri Timbang Langsa di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha; 5. Kawasan industri eks. Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 115,52 Ha; 6. Kawasan industri sedang Alue Dua di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro seluas 56,92 Ha; 7. Kawasan industri penyangga di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 Ha; 8. Pelabuhan Kuala Langsa di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 13,00 Ha. b) Kawasan strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, meliputi: 1. Kawasan pendidikan di Gampong Meurandeh Kecamatan langsa Lama seluas 223,41 Ha; dan 2. Kawasan kesehatan di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro seluas 15,32 Ha.
II-27
2.1.3.1.6. Perencanaan Pembangunan Salah satu keberhasilan urusan perencanaan pembangunan dapat ditinjau dari ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Langsa dapat berjalan sesuai seperti yang direncanakan. Dokumen perencanaan daerah yang ada di Kota Langsa antara lain sebagai berikut: 1. Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
sebagaimana tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027; 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2013-2032; 3. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017; 4. Rencana Strategis SKPD yang tertuang di dalam Keputusan Walikota Langsa
Nomor
188/050.12/2013
tentang
Pengesahan
Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012-2017; 5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2014; dan 6. Rencana Kerja SKPD seperti yang tertuang dalam Keputusan Walikota Langsa Nomor 420/050/2013 Tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014. 2.1.3.1.7. Perhubungan Sektor transportasi sebagai sektor penunjang pembangunan di bidang
perhubungan
memiliki
peranan
yang
cukup
penting
dalam II-28
peningkatan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa. Tidak hanya itu saja, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok daerah. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah
yang
berpotensi
tetapi
belum
berkembang
sebagai
upaya
peningkatan pemerataan pembangunan. Moda transportasi sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Kota Langsa dalam berbagai kepentingan masyarakat baik ekonomi dan sosial terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kendaraan jenis bus, mikro bus, pick up, truck, dan delivery van dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Tabel 2.14 Kendaraan di Kota Langsa Banyaknya Kendaraan Bermotor Angkutan Menurut Jenis Jumlah Jenis Kendaraan 2009 2010 2011 2012 Angkutan Pedesaan 35 34 10 50 Angkutan Perkotaan 228 40 Bus, Mikro Bus dan Sejenisnya 228 226 226 235 Pick Up, Truck, Delivery Van, 350 723 458 875 Double Cabin, Dump Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Sebagai kota yang berada tepat di sebelah Selat Malaka, Kota Langsa juga memiliki Pelabuhan Kuala Langsa. Aktivitas Pelabuhan Kuala Langsa selama ini meliputi bongkar muat kapal dari berbagai jenis pelayaran baik antar samudera, nusantara dan pelayaran lokal. Dari ketiga jenis pelayaran tersebut, aktivitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Kuala Langsa dari jenis pelayaran nusantara masih mendominasi dibandingkan dengan pelayaran samudera dan lokal. Selain aktivitas
bongkar muat barang,
Pelabuhan Kuala Langsa juga melayani pelayaran ferry Langsa – Penang yang dijadwalkan pada hari-hari tertentu. Kedepan, seluruh aktivitas kepelabuhanan di Kota Langsa diharapkan agar mendapat dukungan oleh II-29
pemerintah di tingkat pusat maupun propinsi baik dari segi infrastruktur maupun regulasi tentang kewenangan Pelabuhan Kuala Langsa. Tabel 2.15 Lalu Lintas Barang Dirinci Menurut Jenis Pelayaran di Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2009-2012 Jenis Pelayaran Tahun 2009 2010 2011 2012
Samudera Bongkar Muat 400 1.346 1.837 2.102 29
Nusantara Bongkar Muat 10.449 257 2.500 1.750 990
Lokal Bongkar Muat 7.308 384 2.440 555 341
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
2.1.3.1.8. Lingkungan Hidup Terdapat beberapa permasalahan dalam urusan lingkungan hidup antara
lain
permasalahan
tentang
sampah.
Pengelolaan
sampah
membutuhkan perhatian khusus, hal ini dikarenakan kegagalan dalam pengelolaan sampah berimbas pada menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat, merusak estetika kota, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi arus investor ke daerah. Selain itu, pengelolaan sampah yang tidak baik akan meningkatkan polusi sampah dan akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Pembuangan sampah yang selama ini banyak dilakukan
oleh
masyarakat
adalah
dengan
menumpuk
di
tempat
penampungan sementara yang telah disediakan dan selanjutnya tim kebersihan Kota Langsa akan mengambil secara rutin berdasarkan waktuwaktu yang telah ditentukan. Bagi sebagian masyarakat yang berada jauh dari
tempat
pembuangan
sementara,
penanganan
sampah
biasanya
dilakukan dengan cara membakar. Tabel 2.16 Kondisi Penanganan Masalah Lingkungan Hidup di Kota Langsa Tahun 2011-2013 No. URAIAN 2011 2012 2013 1 2 3 4
Jumlah Daya Tampung TPS Volume Sampah yang Tertangani Volume Produksi Sampah Jumlah Sarana dan Pengangkutan Sampah
32.850 34.310 35.715 29.894 35.828 41.851 152.222 155.704 158.127 9 5 12
Sumber : BLHKP Kota Langsa, 2014
II-30
Jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sementara (TPS) selama tiga tahun berturut-turut terus mengalami peningkatan. Tercatat hingga akhir tahun 2013 jumlah daya tampung TPS mencapai 35.715 m3 dengan volume sampah yang tertangani sebesar 41.851 m3. Selisih antara keduanya mengartikan bahwa petugas kebersihan Kota Langsa selain menangani sampah-sampah yang berada di TPS juga menangani sampahsampah yang berada diluar TPS. Selain itu, seiiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kota Langsa telah ikut juga meningkatkan tingkat konsumsi penduduk. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah volume produksi sampah masyarakat yang terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Untuk menanganinya, Pemerintah Kota Langsa telah menyediakan sarana pengangkutan sampah dalam rangka memindahkan sampahsampah yang berada dilingkungan masyarakat maupun di TPS sepanjang jalan-jalan utama ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 2.1.3.1.9. Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan utama urusan kependudukan dan catatan sipil adalah masalah administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & pembangunan sektor lain. Salah satu tujuan utama dari administrasi kependudukan adalah tersedianya dokumen kependudukan yaitu sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
II-31
Tabel 2.17 Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Langsa Tahun 2009-2013 No.
Uraian
1
Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP Jumlah penduduk wajib KTP Jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran Jumlah penduduk yang telah memiliki kartu keluarga Ketersediaan database kependudukan skala daerah penerapan KTP nasional berbasis NIK
2 3 4 5
2009
2010
2011
2012
2013
109.739 111.262 112.785 114.308 119.436 123.757 126.641 126.409 132.510 136.133 9.197
4.216
11.637
2.985
4.530
34.821
36.818
36.265
39.547
43.007
ada
ada
ada
ada
ada
Sumber : Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Tahun 2014
Secara
umum
menggambarkan
selama
tertib
lima
tahun
administrasi
terakhir
indikator
kependudukan
yang
mengalami
peningkatan. Perkembangan jumlah penduduk Kota Langsa yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga tahun 2013 mencapai 119.436 orang atau sekitar 87,73 persen dari jumlah penduduk wajib KTP yang sebesar 136.133 orang. Jumlah penduduk yang mengurus dan memiliki akta kelahiran pada tahun 2013 sebanyak 4.530 orang, sedangkan jumlah penduduk yang telah memiliki kartu keluarga mencapai 43.007 kepala keluarga. Kondisi yang baik ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran
masyarakat
Kota
Langsa
akan
pentingnya
identitas
diri/administrasi kependudukan sudah semakin baik. 2.1.3.1.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.
Jumlah pekerja perempuan yang
tercatat pada lembaga pemerintah dan swasta di Kota Langsa hingga tahun II-32
2013 adalah sebanyak 2.883 orang. Jumlah ini diperkirakan lebih banyak lagi mengingat banyak sekali tenaga kerja perempuan di Kota Langsa yang bekerja disektor informal yang belum tercatat. Tabel 2.18 Kondisi Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Langsa Tahun 2009-2013 NO 1 2 3
4
URAIAN Jumlah pekerja perempuan Jumlah kasus kekerasan di dalam RT Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan Jumlah anak
2009
2010
2011
2012
2013
2.715
2.877
2.883
2.915
2.883
68
11
105
53
21
38
20
50
53
21
59.008 63.631 62.707 64.140 65.222
Sumber : BKKB & PP Kota Langsa, Tahun 2014
Isu gender lain yang tetap menjadi fokus utama keseterataan gender adalah masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah di Kota Langsa pada tahun 2009 sebanyak 68 kasus. Pada tahun 2011 kasus KDRT mencapai pada angka tertinggi dalam lima tahun terkahir yakni mencapai 105 kasus, kemudian turun pada tahun 2013 menjadi 21 kasus. Dampak dari KDRT akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. 2.1.3.1.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Baik tidaknya individu dalam masyarakat sangat ditentukan dari keluarga.
Keluarga
yang
bahagia
dan
sejahtera
akan
membentuk
masyarakat Kota Langsa yang baik dan saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Program Keluarga Berencana secara demografi bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
II-33
Tabel 2.19 Kondisi Perkembangan Keluarga Berencana di Kota Langsa Tahun 2009-2013 NO URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4
Jumlah pengguna akseptor KB Jumlah pasangan usia subur Jumlah peserta program KB aktif Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
15.844 16.460 16.164 18.268 16.543 22.141 22.814 22.216 24.006 23.024 15.844 16.460 16.164 18.268 16.543 13.541 14.579 13.652 15.170 15.908
Sumber : BKKB & PP Kota Langsa, Tahun 2014
Jumlah pengguna akseptor KB dan jumlah peserta program KB aktif di Kota Langsa dalam lima tahun terakhir sangat bervariasi. Kondisi ini sangat ditentukan oleh jumlah pasangan usia subur yang ada di Kota Langsa, semakin tingginya pasangan usia subur maka jumlah peserta program KB aktif akan ikut meningkat pula dan juga sebaliknya. Hingga akhir tahun 2013, jumlah peserta program KB aktif berjumlah 16.543 dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 23.024 pasangan. 2.1.3.1.12. Sosial Pembangunan bidang sosial pada hakikatnya adalah pembangunan manusia yang sasarannya menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis. Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, pada pelaksanaannya senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks. Sangat disadari bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat Kota Langsa yang berada pada jalur utama lintas sumatera maka pada perkembangannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Langsa turut ikut berkembang pula. Mengantisipasi kelompok
hal
masyarakat
tersebut,
yang
ketersediaan
membutuhkan
sarana
sosial
bagi
merupakan
salah
satu
pelayanan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota Langsa. Hingga saat ini di Kota Langsa terdapat empat Panti Asuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan swasta. Terkait dengan PMKS, pada tahun 2013
II-34
meningkat sangat drastis yaitu mencapai 2.146 orang sedangkan yang mampu ditangani hanya 270 orang atau sekitar 12 persen. Tabel 2.20 Jumlah Panti Asuhan dan PMKS yang Tertangani di Kota Langsa Tahun 2009-2013 No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3
Jumlah Panti Asuhan Balik Swasta dan Pemerintah Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang ada
4
4
4
4
4
44
100
70
389
270
44
100
70
389
2146
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa, Tahun 2014
Pengananan PMKS hingga kini terus diupayakan oleh dinas terkait dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pendampingan, namun upaya ini belum membuahkan hasil yang baik. Beberapa penyebab maraknya jumlah PMKS di Kota Langsa antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi juga faktor mobilitas penduduk/PMKS yang berasal dari luar daerah yang ingin mencari peruntungan di Kota Langsa. 2.1.3.1.13. Ketenagakerjaan Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam
pembangunan
daerah.
Menurut
ILO
(International
Labour
Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu : (1) tenaga kerja; dan (2) bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.
II-35
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Usia Produktif 15 – 64 Tahun dan Penduduk Usia Tidak Produktif di Kota Langsa Tahun 2009-2013 200,000 150,000
51,177
100,000 50,000
94,174
52,803
53,672
54,333
97,322
99,552
101,050
102,678
2010
2011
2012
2013
51,623
2009
Jumlah penduduk usia tidak produktif Jumlah penduduk usia 15 s/d 64 tahun Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2014
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun jumlah penduduk usia produktif/penduduk usia kerja dan pendudk usia tidak produktif di Kota Langsa terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2013 jumlah penduduk usia tidak produktif di Kota Langsa berjumlah 54.333 orang dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 102.678 orang. Masih terkait dengan permasalahan angkatan kerja, pada tahun 2013 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Langsa mencapai 56,51 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun yang sama mencapai 11,74 persen. Perkembangan TPT Kota Langsa dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Langsa Tahun 2009-2013 16 14 12 10 8 6 4 2 0
14.74
2009
12.95
2010
14.39 12.3
2011
2012
11.74
2013
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa dan BPS Aceh, Tahun 2014 (diolah)
II-36
Tingkat pengangguran terkait erat dengan kesempatan kerja yang terdapat di suatu daerah. Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya
masing-masing.
Kesempatan
Kerja
dapat
menggambarkan
ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja. Pada tahun 2012 terdapat 4.115 orang jumlah tenaga kerja yang tersebar pada sembilan lapangan usaha. Meskipun Kota Langsa dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, namun sebagian besar tenaga kerja di Kota Langsa bekerja pada lapangan usaha pertanian khususnya sub sektor perkebunan, yaitu sebanyak 2.381 orang yang bekerja pada lima perusahaan. Tabel 2.21 Jumlah Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Langsa Tahun 2012 Lapangan Usaha
No.
Jumlah Perusahaan
Jumlah Tenaga Kerja LakiPerempuan Jumlah Laki 2.017 364 2.381
1
Pertanian
5
2
Pertambangan
-
-
-
-
3
6
215
20
235
7
189
46
235
5
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bangunan
3
30
1
31
6
Perdagangan
16
203
38
241
7
Angkutan
-
-
-
-
8
Keuangan
19
495
149
644
9
Jasa Kemasyarakatan Jumlah
9
174
174
348
65
3.323
792
4.115
4
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2014
2.1.3.1.14. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi dan UKM sudah terbukti ketahanannya terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian di tingkat daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Mempertahankan eksistensi Koperasi
dan
UKM
merupakan
salah
satu
usaha
dalam
rangka II-37
pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi dan UKM yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Berikut disajikan perkembangan lembaga usaha kecil menengah dan koperasi yang berada diwilayah Kota Langsa tahun 2009-2013. Tabel 2.22 Perkembangan Lembaga Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di Kota Langsa Tahun 2009-2013 No.
URAIAN
2009
2010
2011
2012
2013
1 2
Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Seluruh Koperasi Jumlah BPR/LKM Aktif Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Seluruh UKM Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal Jumlah Industri Kecil dan Menengah
63 209
41 314
21 324
89 323
119 323
123
124
5 85
23 70
23 207
679 827
485 827
314 827
318 827
315 827
45
91
51
123
162
1
1
1
1
3 4 5 6 7 8
Jumlah Kelompok Pengrajin
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa, Tahun 2014
Perkembangan jumlah koperasi aktif di Kota Langsa mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir, namun hingga akhir tahun 2013 jumlah koperasi aktif di Kota Langsa sebanyak 119 unit atau 37 persen dari 323 total jumlah koperasi yang terdaftar. Selain koperasi, pada tahun 2013 di Kota Langsa juga terdapat 315 UKM, 827 kelompok pedagang/usaha informal dan 162 industri kecil dan menengah. Dalam hal pembiayaan, hingga saat ini lembaga keuangan mikro (LKM) di Kota Langsa berjumlah 23 BPR/LKM yang aktif dalam memberikan modal keuangan bagi para masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha. 2.1.3.1.15. Kebudayaan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah sarana II-38
dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pelestarian budaya di Kota Langsa
selama
ini
dilakukan
dengan
mengadakan
even-even
penyelenggaraan festival seni dan budaya, meskipun intensitasnya tidak begitu tinggi namun kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Langsa. Selain kegiatan pelestarian seni dan budaya, di Kota Langsa juga terdapat berbagai macam benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yaitu sebanyak 30 objek. Benda dan situs ini tetap dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa melalui pihak terkait dengan terus melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya. Tabel 2.23 Perkembangan Aktivitas Seni Budaya Kota Langsa Tahun 2009-2012 NO.
URAIAN
2009
2010
2011
2012
1
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan kebudayaan di daerah
1
1
1
1
2
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan kebudayaan
3
3
3
3
3
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
30
30
30
30
Sumber : Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Langsa, Tahun 2013
2.1.3.1.16. Kepemudaan dan Olahraga Kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi
olahraga.
Banyaknya
jumlah
organisasi
pemuda
menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.
Selanjutnya,
banyaknya
jumlah
organisasi
olahraga
menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam
menciptakan
pelayanan
penunjang
di
bidang
olahraga. II-39
Perkembangan terkait dengan bidang kepemudaan dan olah raga tersebut, di Kota Langsa hingga saat ini terdapat : (1) Gedung Olah Raga (GOR) sebanyak 1 (satu) unit; (2) Sarana olah raga sebanyak 300 unit; dan (3) Organisasi kepemudaan sebanyak 55 organisasi. Untuk tetap menjaga prestasi dibidang kepemudaan dan olah raga Pemerintah Kota Langsa melalui SKPK terkait adalah berupaya tetap melakukan program peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan di wilayah Kota Langsa. Kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk menjadikan pemuda-pemuda yang ada di Kota Langsa menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri. Di bidang olah raga, Pemerintah Kota Langsa melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olah raga. Kegiatankegiatan yang dilakukan antara lain : 1) pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat; 2) pembinaan cabang olah raga prestasi; dan 3) penyelenggaraan kompetisi olah raga. Selain ketiga kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olah raga tersebut, Pemerintah Kota Langsa juga
mengadakan
kegiatan
peningkatan
kesegaran
jasmani
bagi
masyarakat. Beberapa kegiatan tersebut dilakukan dengan harapan akan meningkatnya prestasi olah raga bagi para atlit-atlit di berbagai cabang olah raga di Kota langsa. 2.1.3.1.17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Langsa yang termasuk dalam daerah konflik di masa lalu tetap berupaya memberikan perhatian khusus terhadap urusan kesatuan bangsa agar suasana damai seperti saat sekarang ini tetap dapat dipertahankan. Sebagai
bagian
dari
peningkatan
kesatuan
dan
persatuan
bangsa,
Pemerintah Kota Langsa berusaha agar kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP tetap dapat dilakukan setiap tahun dengan harapan kesatuan dan persatuan bangsa dapat diwujudkan di Kota Langsa. Selain itu program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pengembangan
wawasan
kebangsaan,
serta
program
pemberantasan II-40
penyakit masyarakat akan terus dijadikan program utama Pemerintah Kota selama beberapa tahun ke depan sebagai jaring pengaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam urusan politik, Pemerintah Kota Langsa juga telah melakukan program
pendidikan
politik
masyarakat
seperti
penyuluhan
kepada
masyarakat dan koordinasi forum-forum politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik bagi masyarakat. Pemerintah Kota Langsa berharap agar pendidikan politik yang selama ini dilakukan bermanfaat bagi masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi aktif dalam politik dengan cara memberikan pendapat secara demokratis kepada pemerintah daerah agar pembangunan Kota Langsa menjadi lebih baik. Berikut disajikan tabel perkembangan jumlah LSM, Ormas, OKP serta kegiatan pembinaan terhadap LSM dan politik daerah di Kota Langsa Tahun 2009-2012. Tabel 2.24 Jumlah LSM, Ormas, OKP serta Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM dan Politik Daerah di Kota Langsa Tahun 2009-2013 No.
URAIAN
1
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
LSM LSM Aktif Ormas Ormas Aktif OKP OKP Aktif
2009 2010 2011 2012 2013 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24 24 13 13 -
9 9 7 7 3 3
2 2 7 7 2 2
4 4 -
13 13 14 14 -
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Langsa, Tahun 2014
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta pembinaan politik di Kota Langsa tetap dilaksanakan pada setiap tahunnya. Jumlah LSM di Kota Langsa dalam lima tahun terakhir mengalami pasang surut, namun secara tren dapat dikatakan mengalami penurunan dimana dari 24 LSM pada tahun 2009 menjadi 13 LSM pada tahun 2013. Jumlah Ormas di Kota Langsa
II-41
hingga saat ini berjumlah 14 Ormas, sedangkan OKP hingga saat ini belum ada yang aktif semenjak terakhir kali pada tahun 2011. 2.1.3.1.18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Salah satu upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah dengan melakukan penegakan peraturan daerah atau qanun yang telah disusun. Penegakan qanun di Kota Langsa selama ini sudah cukup optimal dilakukan meskipun masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran lain di saat yang berbeda. Selama periode 2012-2013 penyelesaian dari berbagai pelanggaran qanun yang dijumpai berhasil dilakukan 100 persen. Walaupun begitu, besarnya wilayah dan objek yang perlu diawasi, memungkinkan terdapat pelanggaran qanun yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dari data yang diperoleh, jumlah pelanggaran qanun pajak dan retribusi daerah pada tahun 2013 yaitu lima kasus mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 121 kasus pada tahun 2012. Berbanding terbalik, pada kasus pelanggaran K3 terjadi peningkatan yang sangat drastis dari 79 kasus naik menjadi 455 kasus pada tahun 2013. Khusus untuk pelaksanaan syariat Islam, kasus pelanggaran juga ikut meningkat seiring dari 611 kasus naik menjadi 2.060 kasus pada tahun 2013. Temuan pelanggaran syariat Islam ini sebagai hasil dari pelaksanaan razia gabungan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, Kantor Satpol PP & WH serta dibantu oleh aparat kepolisian Kota Langsa. Tabel 2.25 Jumlah Berbagai Pelanggaran dan Penyelesaian Qanun dan Ketertiban di Kota Langsa Tahun 2012-2013 No. 1 2 3
Uraian Jumlah Penyelesaian Penegak Qanun (Pajak dan Retribusi Daerah) Jumlah Pelanggaran Qanun (Pajak dan Retribusi Daerah) Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
2012
2013
121
5
121 79
5 455
79
455
4
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
5
Jumlah Penyelesaian Penegak Qanun (Syariat Islam)
611
2.060
6
Jumlah Pelanggaran Qanun (Syariat Islam)
611
2.060
Sumber : Kantor Satpol PP & WH Kota Langsa, Tahun 2014
II-42
Dalam
rangka
memberikan
pelayanan
yang
prima
kepada
masyarakat, kehadiran PNS merupakan hal yang mutlak diperlukan. Secara umum, tingkat pendidikan PNS di Kota Langsa sudah dapat dikatakan baik, hal ini tercermin dari jumlah PNS yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 2.338 orang atau sekitar 52 persen dari total PNS yang ada. Selain itu, dilihat dari komposisi gender, jumlah PNS perempuan di Kota Langsa lebih banyak dari laki-laki yaitu sebanyak 2.883 orang atau sekitar 64 persen dari total PNS. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Langsa merupakan kota yang sangat responsif terhadap gender dimana kehadiran PNS
perempuan
diharapkan
akan
mampu
meningkatkan
kualitas
pembangunan di Kota Langsa terutama dalam hal peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan. Tabel 2.26 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kota Langsa Tahun 2013 No. Pendidikan Laki-laki Perempuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SD SLTP SLTA Diploma Diploma Diploma Diploma S1 S2 S3
I II III IV
20 19 414 14 29 153 22 789 111 1.571
3 9 447 69 218 533 14 1.549 41 2.883 4.454
Jumlah PNS Sumber : BKPP Kota Langsa, Tahun 2014
2.1.3.1.19. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,
untuk
dapathidup
sehat,
aktif
dan
produktif
secara
berkelanjutan. Penyediaan pangan di Kota Langsa hingga saat ini masih terkendala
oleh
keterbatasan
lahan,
hal
ini
dikarenakan
Kota II-43
Langsa selalu mengandalkan sektor perdagangan dan jasa sebagai motor penggerak utama pembangunan di Kota Langsa. Meskipun luas lahan areal persawahan telah beralih fungsi, namun hingga saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 1.887 ha yang tersebar di empat kecamatan di Kota Langsa. Hanya terdapat satu kecamatan di Kota Langsa yang tidak ada areal persawahannya yakni Kecamatan Langsa Baro. Dari ke empat kecamatan tersebut, luas areal persawahan yang paling besar terdapat di Kecamatan Langsa Timur yakni mencapai 78 persen dari seluruh total areal persawahan, dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Langsa Kota yakni hanya tersisa sekitar tiga persen lagi dari total areal sawah keseluruhan di Kota Langsa. Gambar 2.11 Persentase Distribusi luas Areal Sawah Menurut Kecamatan di Kota Langsa 2012
7% 3% 12%
Langsa Barat Langsa Kota Langsa Lama
78%
Langsa Timur
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Pemerintah Kota Langsa melalui instansi terkait telah juga ikut berupaya menjaga ketahanan pangan melalui melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk sementara ditanami tanaman produktif, intensifikasi lahan, serta menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 2.1.3.1.20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat berinisiatif memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dengan asumsi bahwa pemberdayaan masyarakat hanya bisa II-44
terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi dalam proses tersebut. Usaha tersebut hanya akan berhasil apabila kelompok komunitas atau masyarakat menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah masyarakat tersebut. Tabel 2.27 Perkembangan Jumlah Lembaga & Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Langsa Tahun 2009- 2013 No. URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6
Jumlah Kelompok Binaan LPM Jumlah LPM Jumlah PKK Jumlah PKK Aktif Total Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan diperlihara masyarakat
1 2 51 51 3
1 51 51 2
7 66 66 2
3 66 66 2
2 1 66 66 3
1
1
-
1
1
Sumber : BPM Kota Langsa, Tahun 2013
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, sedangkan kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
Di Kota
Langsa, hingga tahun 2013 hanya terdapat satu organisasi LPM dengan dua kelompok binaannya. Terkait dengan PKK, jumlah PKK yang ada di Kota Langsa sejak tahun 211 hingga sekarang berjumlah 66 PKK dengan status seluruhnya adalah
aktif.
Sebagaimana
yang
telah
diketahui
bersama
bahwa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan
dan
keadilan
gender
serta
kesadaran
hukum
dan
lingkungan.
II-45
Dalam rangka menjaga agar pemberdayaan masyarakat di Kota Langsa tetap berjalan dengan baik, Pemerintah Kota Langsa tetap berupaya terus
melaksanakan
program-program
yang
berkaitan
dengan
pemberdayaan masyarakat seperti (1) program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; (2) program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; dan (3) program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 2.1.3.1.21. Statistik Salah satu kegunaan dokumen statistik adalah untuk memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat
secara
berkesinambungan.
Data
statistik
merupakan sumber data dan informasi pembangunan yang digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan pembangunan. Data statistik yang selama ini tersedia di Kota Langsa adalah (1) Kota Langsa Dalam Angka dengan jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan; (2) PDRB Kota Langsa yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Langsa; dan (3) IPM Kota Langsa yang memberikan informasi dengan derajat pendapatan per kapita masyarakat, usia harapan hidup penduduk, serta angka melek huruf masyarakat Kota Langsa. 2.1.3.1.22. Kearsipan Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku.
Mengelola arsip
memerlukan teknik/cara mengelola arsip yang baik, benar dan terpadu. Hal
ini
bisa
didapat
melalui
pelatihan-pelatihan
pengelolaan II-46
arsip. Sebagai tindak lanjut dari pentingnya pengelolaan arsip, Pemerintah Kota Langsa selama ini selalu melaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
dengan
sosialisasi/penyuluhan
kegiatannya
kearsipan
di
antara
lain
mengadakan
lingkungan
instansi
pemerintah/swasta. Dengan kegiatan ini diharapkan agar pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Langsa agar dapat lebih baik lagi sehingga seluruh dokumen arsip akan menjadi informasi penting bagi generasi masa yang akan datang. 2.1.3.1.23. Komunikasi dan Informatika Manfaat penerapan teknologi informasi antara lain dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Salah satu media penerapan
teknologi
informasi
adalah
website
yang
telah
menjadi
kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Untuk itu Pemerintah Kota Langsa telah memiliki website yaitu melalui http://www.langsakota.go.id/. Ragam informasi terkait seluruh informasi pembangunan dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga melalui situs tersebut. 2.1.3.1.24. Perpustakaan Perpustakaan merupakan wadah di mana didalamnya terdapat buku atau sumber informasi tertulis lainnya yang berguna untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.
Semakin
banyaknya
jumlah
sarana
dan
prasarana
kepustakaan maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.
Di Kota Langsa hingga saat ini terdapat satu buah
perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi buku lebih dari 3.000 judul buku dengan jumlah buku lebih dari 5.000 eksemplar dari berbagai disiplin II-47
ilmu. Selain itu juga terdapat tiga unit mobil perpustakaan keliling yang siap melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok kota. 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.1.3.2.1. Pertanian Meskipun Kota Langsa bukan merupakan daerah pertanian, namun masih terdapat beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Di wilayah bagian timur pertanian dan beberapa kawasan
masih merupakan daerah
memiliki lahan pertanian yang cukup
luas. Beberapa komoditi yang ditanam oleh masyarakat adalah tanaman padi yang ditanam pada luas lahan 1.887 hektar, jagung ditanam pada luas lahan 15 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 47 ton, ubi kayu pada luas tanam 25 hektar dan jumlah produksi mencapai 438 ton serta ubi jalar yang ditanam pada luas lahan 5 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 55 ton. Selain
tanaman
palawija,
masyarakat
Kota
Langsa
juga
ikut
membudidayakan tanaman sayur-sayuran dengan tujuan ekonomi maupun untuk konsumsi sendiri. Tanaman sayu-sayuran yang banyak ditanam oleh masyarakat adalah cabe, kacang panjang, mentimun, terung, tomat dan kangkung. Tanaman buah-buahan juga banyak dikembangkan di Kota Langsa, antara lain rambutan, pisang, nenas, pepaya, mangga, jeruk, manggis, sawo, duku/langsat, durian, jambu, dan nangka/cempedak. Tabel 2.28 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Palawija di Kota Langsa Tahun 2012 Luas Luas Panen Produksi No Komoditi Tanam (Ha) (Ha) (Ton) 1 Jagung 15 15 47 2 Ubi Kayu 25 25 438 3 Ubi Jalar 5 5 55 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Sebelum dilakukan pemekaran, Kota Langsa juga dikenal dengan hasil perkebunannya. Meskipun tidak memiliki luas lahan yang besar namun penduduk Kota Langsa selain banyak melakukan investasi di sektor perdagangan dan jasa juga
banyak melakukan investasi di
sektor
II-48
perkebunan. Tanaman perkebunan yang paling banyak dikembangkan adalah karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, dan pinang. Sebagian
besar
alasan
masyarakat
mengembangkan
tanaman
perkebunan tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan. Jumlah produksi tanaman karet pada tahun 2012 adalah sebanyak 16.120 ton yang di tanam pada luas lahan 1.611 hektar, produksi kelapa sawit sebanyak 6.383 ton yang di tanam pada luas areal 329,98 hektar, kakao dengan jumlah produksi sebanyak 2.789 ton pada luas areal 185,92 hektar. Selanjutnya jumlah produksi kelapa sebanyak 2.195 ton dengan luas areal tanam 438,90 hektar serta jumlah produksi pinang sebanyak 255 ton yang di tanam pada luas areal 84,91 hektar. Tabel 2.29 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat di Kota Langsa Tahun 2012 Jenis Tanaman Luas Areal Produksi Kelapa Sawit Kelapa Karet Kakao Pinang
329,98 438,9 1.612 185,92 84,91
6.383 2.195 16.120 2.789 255
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Di sektor peternakan khususnya ternak besar, populasi ternak sapi di Kota Langsa lebih banyak dibandingkan dengan ternak kerbau yaitu sebanyak 7.094 ekor. Kecamatan yang paling banyak mengembangkan ternak sapi adalah Kecamatan Langsa Timur. Berbeda dengan ternak besar yang paling banyak dipelihara oleh penduduk di Kecamatan Langsa Timur, ternak kecil yaitu kambing paling banyak dipelihara oleh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Langsa Barat yaitu mencapai 1.582 ekor. Selain itu, ternak unggas juga ikut dipelihara oleh penduduk Kota Langsa dengan alasan ekonomi serta untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Tercatat
hingga
tahun
2012,
populasi
ayam
buras
masih
sangat
mendominasi dibandingkan dengan ayam ras dan itik yakni mencapai 546.277 ekor dengan Langsa Baro sebagai wilayah yang paling banyak memelihara unggas tersebut.
II-49
Tabel 2.30 Jumlah Populasi Ternak Besar, Ternak kecil dan Unggas di Kota Langsa Tahun 2012 Ternak Besar Ternak Kecil Unggas Kecamatan Sapi Kerbau Kambing Domba Ayam Ayam Itik Buras Ras Langsa Timur 1.941 234 739 181 117.522 73.000 4.837 Langsa Lama 1.808 57 455 315 115.000 190.000 13.405 Langsa Barat 1.361 8 1.582 157 93.500 17.000 2.941 Langsa Baro 1.734 8 1.480 136 190.255 70.000 1.895 Langsa Kota 250 9 280 14 30.000 1.000 1.315 Jumlah 7.094 316 4.536 803 546.277 351.000 24.393 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Ditinjau dari kontribusi sektoral terhadap PDRB Kota Langsa, kontribusi sektor pertanian Kota Langsa cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya lahan pertanian/perkebunan di Kota Langsa yang beralih fungsi kepada lahan permukiman dan peruntukan lainnya. Jika pada tahun 2009 kontribusi sektor pertanian sebesar 13,1 persen maka hingga akhir tahun 2013 diproyeksikan menjadi 12,2 persen terhadap PDRB Kota Langsa. Terkait dengan penurunan kontribusi sektor pertanian di Kota Langsa tahun 2009-2013 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.12 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Langsa ADHK Tahun 2009-2013 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6
13.1 12.8 12.5 12.3
2009
2010
2011
2012
12.2
2013
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2014 (diolah)
2.1.3.2.4. Pariwisata Sektor pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor jasa-jasa (termasuk jasa pariwisata) terhadap PDRB Kota Langsa II-50
pada tahun 2013 berdasarkan harga konstan diproyeksikan sebesar 14,8 persen. Jumlah ini diproyeksikan menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 15,2 persen. Meskipun di Kota Langsa terdapat puluhan tempat objek
wisata
namun
pengelolaannya
belum
maksimal
seperti
yang
diharapkan. Selain itu, Kota Langsa sebagai kota persinggahan bukan kota tujuan utama wisata juga ikut mempengaruhi minimnya kotribusi sektor pariwisata di Kota Langsa. Gambar 2.13 Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDRB Kota Langsa ADHK Tahun 2009-2013 16.0 15.5
15.6
15.4
15.3
15.0
15.2 14.8
14.5 14.0 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2014 (diolah)
2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan Letak geografis Kota Langsa yang berada tepat bersebelahan dengan Selat Malaka, telah menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor utama penggerak ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk Kota Langsa yang berdomisili di sepanjang pantai berprofesi sebagai nelayan. Adapun armada perikanan laut yang dipakai nelayan untuk mengambil hasil laut adalah perahu bermotor dan perahu tidak bermotor. Jumlah perahu bermotor sebanyak 812 unit yang terdiri dari 431 unit kapal motor dan 381 unit motor tempel, sedangkan jumlah perahu tidak bermotor adalah sebanyak 175 unit.
II-51
Tabel 2.31 Jumlah Armada Perikanan Laut Menurut Jenis Armada di Kota Langsa Tahun 2012 Perahu Bermotor Perahu Tidak Bermotor Kecamatan Kapal Motor Motor Tempel Langsa Timur 31 152 45 Langsa Barat 306 104 85 Langsa Kota 7 31 15 Langsa Lama 22 24 10 Langsa Baro 65 70 20 Jumlah 431 381 175 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Jumlah produksi perikanan laut di Kota Langsa mencapai 5.035 ton pada tahun 2012, lebih banyak dari tahun 2011 yang sebesar 4.934 ton. Di perairan umum, jumlah produksinya mencapai 266 ton sedangkan jumlah produksi perikanan darat mencapai 1.021 ton turun dari tahun 2011 yang mencapai 2.195 ton. Tabel 2.32
Jumlah Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Darat di Kota Langsa Tahun 2012 Kecamatan Langsa Timur Langsa Barat Langsa Kota Langsa Lama Langsa Baro Jumlah
Perikanan Laut (ton) 2.419 1.718 898 5.035
Perairan Umum (ton) 201 11 54 266
Perikanan Darat (ton) 420 88 74 160 279,44 1.021
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
2.1.3.2.6. Perdagangan Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Langsa dan terus menunjukkan trend perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Langsa. Jika pada tahun 2009 kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB
mencapai
29,5%,
di
tahun
2013
kontribusinya
diproyeksikan meningkat menjadi 31,9%.
II-52
Gambar 2.14 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap PDRB Kota Langsa Tahun 2009-2013 32.5 32.0
31.9
31.9
2012
2013
31.5 31.4
31.0 30.6
30.5 30.0 29.5
29.5 29.0 28.5 28.0
2009
2010
2011
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Sektor perdagangan Kota Langsa selama ini juga di topang oleh keberadaan pasar-pasar tradisional dan mini market/toko swalayan. Pada saat ini, pasar tradisional sedikit terdesak oleh semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta untuk membangun supermarket dan toserba pada skala retail. Jumlah retail/ toko swalayan yang semakin banyak dikhawatirkan akan menggeser keberadaan pasar tradisional dan warungwarung yang dikelola oleh masyarakat. Menjamurnya pasar modern tersebut telah menyebabkan sebagian omzet pedagang tradisional menurun. Kerugian yang terus menerus dapat menyebabkan pedagang gulung tikar. Sebagian upaya untuk memperbaiki infrastruktur pasar tradisional yang ada justru berujung pada biaya sewa lapak yang tidak terjangkau. Akhirnya sebagian pedagang terpaksa gulung tikar dan sisanya beralih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). 2.1.3.2.7. Perindustrian Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kota Langsa. Meskipun memberikan kontribusi yang besar, namun perkembangan kontribusi sektor perindustrian selama empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009 kontribusi sektor industri sebesar 20,9 persen, dan ditahun 2012 menjadi II-53
19,4 persen. Selanjutnya pada tahun 2013 diproyeksikan kontribusi sektor industri meningkat menjadi 19,9 persen. Gambar 2.15 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Langsa Tahun 2009-2013 21.5 21.0
20.9
20.5
20.4
20.0
19.9
20.0
19.5 19.4 19.0 18.5 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Perkembangan industri yang positif ini diharapkan diikuti pula oleh perkembangan industri kreatif. Dengan dukungan sumber daya manusia dan keberagaman budaya lokal, ke depan industri ini diprediksi akan semakin berkembang. Posisi strategis Kota Langsa di jalur utama sumatera dan pintu gerbang provinsi Aceh dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota kreatif. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan pada tahun 2012 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 60 persen terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Langsa sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2012 pengeluaran konsumsi rumah tangga (atas dasar harga konstan) di Kota Langsa mencapai Rp.552.713 milyar atau meningkat sekitar 2,98% dari tahun sebelumnya.
II-54
Tabel 2.33 PDRB Kota Langsa Atas Harga Konstan Menurut Penggunaan Tahun 2009-2012 (Jutaan Rupiah) Komponen
2009
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Makanan Non Makanan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
2010
2011
2012
502.244 520.287 278.265 287.909 223.979 232.379 8.645 8.806
536.698 552.713 296.821 303.640 239.876 249.073 8.997 9.240
215.152
230.372
227.271
241.876
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah pengeluaran konsumsi makanan/pangan cenderung lebih besar dari konsumsi non makanan/pangan dimana 54 persen dari total konsumsi rumah tangga atau sebesar Rp.303.640 milyar pada tahun 2012.
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 2.1.4.2.1. Transportasi Darat dan Laut Transportasi diperlukan karena adanya perbedaan jarak dari sumber barang
hasil
produksi
maupun
hasil
alam
ke
daerah
lain
yag
membutuhkan. Dengan adanya transportasi maka kegiatan pemindahan barang maupun bahan, akan menjadi lebih cepat dan lancar. Dengan adanya pergerakan ini diharapkan pertumbuhan perekonomian Kota Langsa akan berlangsung lebih cepat. Seiring dengan meningkatnya II-55
kebutuhan
dan
perkembangan
penduduk
maka
semakin
banyak
diperlukan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik untuk melancarkan arus lalu lintas dengan aman, nyaman dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Dalam hal ini berupa penyediaan sarana terminal angkutan umum, barang bahkan pelabuhan laut. Sampai dengan saat ini, Kota Langsa telah memiliki satu terminal bis angkutan umum, dua gudang penyimpanan barang, dan satu pelabuhan laut
yaitu
Pelabuhan
Kuala
Langsa.
Keberadaan
sarana
prasarana
transportasi di Kota Langsa tersebut diharapkan mampu menggerakkan dinamika pembangunan terutama di bidang ekonomi sehingga tercapai tingkat perekonomian daerah yang tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. 2.1.4.3. Penataan Ruang Dalam menghadapi
waktu
jangka
persoalan
dimanfaatkan
untuk
panjang,
terbatasnya
Kota
sumber
pengembangan
Langsa daya
kawasan
dipastikan
lahan
yang
perkotaan
akan dapat
(urban).
Kecenderungan aktivitas ekonomi yang terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya membutuhkan sumber daya lahan yang diperuntukkan dalam mendukung pengembangan infrastruktur Kota Langsa, kawasan permukiman perkotaan, maupun berbagai fasilitas sosial-ekonomi lainnya yang dibutuhkan warga kota. Tabel 2.34 Pola Ruang Eksisting Kota Langsa No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pola Ruang
Luas (Ha)
Hutan 5.346,80 Industri 57,27 Pelabuhan 30,26 Pemukiman 2.546,83 Perkebunan 9.017,64 Pusat Perdagangan 215,58 Rumah Sakit 4,97 Sawah 1.243,08 Sungai 2.162,24 Tambak 3.278,72 TPA 16,18 Pemakaman 15,90 Waduk 2,70 Pertahanan dan Keamanan 3,87 Fasilitas Olah Raga 40,92 Grand Total 23.982,94 Sumber : RTRW Kota Langsa, 2013
Persentase (%) 22,34 0,24 0,13 10,64 37,67 0,90 0,02 5,19 9,03 13,70 0,07 0,07 0,01 0,02 0,17 100
II-56
Berdasarkan data kondisi terakhir juga diketahui bahwa pola ruang di kota paling dominan peruntukkannya adalah kawasan perkebunan (37,67 persen), disusul kemudian untuk kawasan hutan (22,34 persen), tambak (13,70 persen), dan pemukiman (10,64 persen). 2.1.4.4. Lembaga Keuangan Keberadaan lembaga keuangan bank dan non bank sangat penting dalam rangka penunjang aspek daya saing daerah.
Kehadiran
lembaga
keuangan tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat dan berdasarkan kegiatan usahanya bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Pada tahun 2012, jumlah bank umum di Kota Langsa 11 unit, terdiri dari tujuh unit bank umum konvensional dengan 19 kantor bank dan enam unit bank umum syariah dengan enam unit kantor bank. Tabel 2.35 Jumlah Bank dan Kantor Bank di Kota Langsa Tahun 2012 Banyaknya Jenis Bank Bank Kantor Bank Bank Umum 11 25 - Bank Umum7 19 Konvensional Bank Pemerintah 3 13 Bank Swasta Nasional 3 5 Bank Pemerintah 1 1 Daerah - Bank Umum-Syariah 6 6 Kantor Cabang 2 2 Kantor Cabang 4 4 Pembantu Bank Perkreditan Rakyat 2 2 Kantor Cabang 2 2
Jumlah 2012
13
27
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2013
II-57
Selain bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Jumlah BPR di Kota Langsa pada tahun 2012 adalah sebanyak dua bank dan dua kantor bank. BPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan
berbagai
jasa
keuangan
bagi
masyarakat
miskin
dan
pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil di Kota Langsa dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK sampai Tahun Berjalan Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPK tahun lalu atau dari laporan pertanggung jawaban APBK tahun 2013. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran I. 2.3. Permasalahan Pembangunan Kota Langsa Tahun 2013 Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 didasarkan kepada evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2013 dan kondisi pembangunan tahun berjalan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dianalisis
sebagai
bahan
perencanaan
pembangunan
selanjutnya.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Langsa.
Namun
demikian,
melalui
program/kegiatan
yang
akan
dilaksanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang terkait dengan kebutuhan II-58
dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan Langsa menjadi kota yang berperadaban dan islami. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap SKPK dan urusan yang menjadi tupoksi masing-masing saling terkait antara satu dengan
yang
lain.
Akan
tetapi,
setiap
permasalahan
harus
selalu
diupayakan jalan keluar yang terbaik bagi kemajuan pembangunan Kota Langsa, berikut identifikasi permasalahan pembangunan daerah tahun 2013: Tabel 2.36 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kota Langsa Tahun 2013 NO. 1
URUSAN Urusan Wajib Pendidikan
PERMASALAHAN Pemerataan kesempatan belajar belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan
Rendahnya kualitas, relevansi dan daya saing lulusan lembaga pendidikan
Lemahnya manajemen pelayanan pendidikan yang ditandai dengan tata kelola yang kurang baik dan tingkat akuntabilitas yang rendah Implementasi pendidikan yang bernuansa islami untuk mendukung kekhususan Aceh yang menerapkan syariat islam
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai standar pelayanan minimal (SPM) serta pemberian kesempatan belajar kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan daya saing lulusan lembaga pendidikan Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan di setiap lembaga pendidikan
Terlaksananya partisipasi lembaga pendidikan keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan serta dalam mencermati perubahan perilaku peserta didik yang tidak sesuai Syariat Islam.
II-59
NO. 2
URUSAN Kesehatan
PERMASALAHAN Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum memenuhi standar pelayanan minimal dan harapan masyarakat Belum meratanya distribusi sumber daya kesehatan yang berkualitas Keterbatasan sarana prasarana kesehatan
3
4
Pekerjaan Umum
Perumahan
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan Manajemen kesehatan dan sistem informasi kesehatan yang belum berjalan secara optimal karena aspek kemampuan manajemen dan aspek anggaran Usia daya tahan infrastruktur jalan dan bangunan yang rentan terhadap perubahan iklim Kurang terkendalinya pengguna jalan tentang batasan tonase angkutan berat yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) Sebagian besar saluran drainase dalam kondisi tersumbat sehingga sering mengakibatkan banjir pada saat musim hujan Persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan PDAM 26,93 persen
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Tercapainya standar pelayanan minimal kesehatan
Meningkatnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang harus terlayani Berkurangnya angka rujukan ke tempat pelayanan kesehatan rujukan Angka kunjungan masyarakat ke tempat pelayanan kesehatan semakin berkurang Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat dan pasti
Usia pakai infrastruktur jalan dan bangunan meningkat Kesadaran para pengguna jalan khususnya angkutan berat terhadap kelas jalan yang harus dilalui meningkat
Lingkungan tempat tinggal, usaha, dan perkantoran terbebas dari banjir Rumah tangga di Kota Langsa lebih memilih menggunakan air bersih PDAM daripada yang bersumber dari tanah (sumur) II-60
NO.
5
6
URUSAN
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
PERMASALAHAN Masih terdapat rumah tangga yang tidak sehat/layak huni Ketersediaan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sesuai dengan regulasi yang ada Pemanfaatan ruang publik masih belum optimal
Inkonsentasi dokumen perencanaan antar SKPK masih rendah terlebih terhadap program-program yang berhubungan dengan lintas sektor Ketersediaan data pembangunan di setiap SKPK masih sangat terbatas sehingga menyulitkan analisis kebutuhan perencanaan
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Berkurangnya angka kemiskinan Kesesuaian luas RTH dengan regulasi yang ada
Masyarakat cenderung memanfaatkan ruang publik sebagai tempat beraktivitas dan berusaha dengan alasan lebih nyaman Rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah dan pendek tepat sasaran
Validitas dan reliabilitas data pembangunan dapat andalkan dalam berbagai perlakuan/pemanfaatan
Masih rendahnya kualitas SDM perencana di setiap SKPK
Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas
7
Perhubungan
Masih adanya terminalterminal bayangan yang dapat menggangu ketertiban arus lalu lintas Sarana dan prasarana kepelabuhanan belum memadai
Meningkatnya angka kunjungan masyarakat pengguna jasa angkutan umum di terminal angkutan umum Meningkatnya aktivitas Pelabuhan Kuala Langsa
8
Lingkungan Hidup
Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penanganan sampah
Berkurangnya pola pengelolaan sampah oleh masyarakat dengan cara tradisional (seperti membakar dan mengumpulkan sampah di dalam galian tanah)
II-61
NO.
9
10
11
12
URUSAN
Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
PERMASALAHAN Volume sampah yang tertangani masih rendah yaitu hanya 27 persen dari total produksi sampah Belum tertatanya seluruh aset pertanahan Kota Langsa
Masih terkendalanya pelaksanaan pembebasan/pengadaan lahan/tanah disebabkan oleh beberapa permasalahan terutama penentuan harga tanah dan administrasi pertanahan Masih banyak perbedaan identitas antara KK, KTP dan ijazah, surat nikah sehingga terjadi data ganda Masih kurangnya pemahaman warga tentang pentingnya identitas (dokumen pribadi) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Langsa belum berjalan dengan semestinya Maraknya Pelajar (Remaja) yang menggunakan narkoba Rasio keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terhadap jumlah keluarga cenderung tinggi (±40%)
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Tertanganinya seluruh sampah yang berada di TPS-TPS Seluruh aset tanah milik Pemerintah Kota Langsa dapat terinventarisir dengan baik
Pembebasan lahan dapat terlaksana dengan lancar yang ditandai dengan tidak adanya permasalahan yang menghalangi kesepakatan antara pembeli dan penjual Berkurangnya masyarakat yang memiliki identitas ganda
Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki identitas pribadi Terlaksananya pendampingan hukum dan psikologis terhadap KDRT Penyuluhan akan bahaya narkoba kepada para Pelajar (Remaja) melalui kelompok PIK-Remaja/ Mahasiswa Menurunnya angka kemiskinan yang ditandai dengan berkurangnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kota Langsa II-62
NO.
URUSAN
Rasio akseptor KB masih belum optimal
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Berkurangnya laju pertumbuhan penduduk
PERMASALAHAN
13
Sosial
Masih terdapat pengemis, gelandangan serta penyandang masalah sosial lainnya
Kota Langsa bersih dari pengemis, gelandangan serta penyandang masalah sosial lainnya
14
Ketenagakerjaan
Tingginya angka pengangguran di Kota Langsa sebagai akibat dari rendahnya ketersediaan lapangan kerja Belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK)
Menurunnya angka pengangguran terbuka di Kota Langsa
15
Koperasi dan UKM
16
Penanaman Modal
17
Kebudayaan
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di Kota Langsa yang siap pakai Jumlah wirausaha yang bergerak di sektor informal dan formal meningkat
Rendahnya keinginan untuk berwirausaha, motivasi kerja, inovasi kerja serta disiplin kerja penduduk Terbatasnya permodalan Tingginya rasio modal yang dimiliki Koperasi terhadap aset setiap Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Langsa Rendahnya akses pasar Angka penjualan industri kecil menengah produk/jasa yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di Kota Langsa meningkat Banyak usaha yang Meningkatnya jumlah tidak memperhatikan perusahaan di Kota potensi daerah Langsa yang memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bahan baku produksi perusahaan Banyaknya perijinan Jumlah pengusaha yang yang harus dipenuhi ingin mengurus izin oleh pengusaha dalam usaha di Kota Langsa rangka menjalankan meningkat usahanya Masih rendahnya Kepedulian dan rasa kepedulian dan rasa memiliki akan nilai-nilai memiliki akan nilai-nilai budaya daerah semakin budaya lokal penduduk tinggi setempat
II-63
NO.
URUSAN
PERMASALAHAN Pelaksanaan even-even kebudayaan lokal masih rendah
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Meningkatnya pelaksanaan pergelaran pentas seni dan budaya di Kota Langsa Meningkatnya prestasi yang diperoleh Atlit di berbagai cabang olah raga dalam setiap pertandingan Distribusi sarana dan prasarana olahraga merata baik di cabang olah raga favorit maupun spesifik
18
Kepemudaan dan Olahraga
Pencarian bibit-bibit berbakat dan potensi pelajar dalam bidang olah raga yang spesifik masih rendah Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia umumnya masih sebatas pada cabang olah raga favorit
19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di atas jalur-jalur terlarang seperti berjualan dibahu jalan dan trotoar yang umumnya mengganggu pejalan kaki Masih terjadinya penyakit masyarakat (Pekat) di lingkungan sekitar penduduk
Relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang telah disediakan
Pelaksanaan koordinasi antar SKPK belum optimal
Meningkatnya koordinasi antar SKPK yang berkenaan dengan kinerja pembangunan dan pelayanan publik
Penyajian data potensi wilayah baik tingkat kecamatan maupun desa kurang lengkap sehingga tingkat validitasnya cenderung rendah Belum optimalnya pendapatan daerah dari objek pajak
Ketersediaan data pembangunan dari tingkat desa hingga kota yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Berkurangnya angka kriminalitas
Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBK Langsa
II-64
NO.
URUSAN
PERMASALAHAN SKPK sebagian besar kurang memberikan perhatian dan tanggapan terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Sering terjadinya ketidaksesuaian proses dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPK sehingga berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Langsa Pemahaman akan pelaksanaan syariat Islam masih rendah
21
Ketahanan Pangan
22
Pemberdayaan Masyarakat Desa
23
Statistik
24
Kearsipan
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN SKPK selalu cepat tanggap terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan
Meningkatnya kinerja serta kualitas pelayanan publik SKPK Kota Langsa
Meningkatnya syiar Islam di setiap aspek kehidupan masyarakat Kota Langsa
Akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak merata
Meningkatnya gizi masyarakat
Pemanfaatan lahan pekarangan penduduk sebagai lahan tanaman pangan tergolong rendah Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara masyarakat dan lintas sektoral dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Masih rendahnya pemanfaatan data statistik daerah
Berkurangnya lahan tidur yang dialihfungsikan untuk lahan tanaman pangan atau hortikultura
Pemahaman akan pentingnya kearsipan di lingkungan SKPK masih tergolong rendah
Optimalisasi koordinasi dan partisipasi masyarakat dan lintas sektoral lainnya dalam perumusan kebijakan pemberdayaan Meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan data statistik dilihat dari jumlah kunjungan/tamu Pemahaman tentang kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa meningkat
II-65
NO. 25
URUSAN
PERMASALAHAN
Komunikasi dan Informatika
Belum Optimalnya Penataan BTS dalam Kota Langsa
Belum optimalnya informasi keterbukaan publik (Pengelolaan web “Langsa Klik”)
26
Urusan Pilihan Pertanian Penguasaan terhadap teknologi budidaya tanaman padi, palawija dan hortikultura masih rendah Pengembangan produksi ternak dan usaha pengolahan serta pemasaran hasil ternak belum optimal
27
Kehutanan
Pemanfaatan hasil-hasil hutan belum optimal
28
Energi dan Sumberdaya Mineral
Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral sehingga pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral masih rendah
29
Pariwisata
30
Kelautan dan Perikanan
Minimnya ketersediaan infrastruktur kepariwisataan Masih rendahnya kapasitas skala usaha nelayan pembudidaya ikan
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Penertiban dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Potensi PAD Langsa) serta tamantaman digital pada ruang publik, baik bergerak/tidak bergerak Keterbukaan informasi publik baik dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun informasi lainnya terkait perkembangan Kota Langsa Meningkatnya produktivitas sub sektor pertanian ditinjau dari besaran kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB Produktivitas sub sektor peternakan meningkat ditinjau dari besaran kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Meningkatnya nilai tambah hasil pemanfaatan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat Kontribusi sub sektor listrik dan pertambangan meningkat terhadap PDRB Kota Langsa
Meningkatnya angka kunjungan wisata ke Kota Langsa Meningkatnya kontribusi sub sektor kelautan perikanan terhadap PDRB
II-66
NO.
URUSAN
31
Perdagangan
32
Perindustrian
PERMASALAHAN Penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan belum optimal Kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah masih lemah
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Para pedagang menggelar barang dagangannya pada tempat/pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Langsa Segala jenis industri baik skala besar, menengah, dan kecil dapat terus tumbuh dengan baik di Kota Langsa
II-67
