BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Setelah dikeluarkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta dilengkapinya

pemerintah daerah dengan Petunjuk Teknis SPM dari tiap Kementerian yang sudah mempunyai SPM, setiap pemerintah daerah belum mempunyai satu prosedur baku

mengenai bagaimana merencanakan SPM dalam sistim perencanaan pembangunan yang ada selama ini.

Dalam sistim perencanaan pembangunan yang ada, dikenal prosedur mulai dari musrenbang kelurahan hingga kota/kabupaten/propinsi sebagai input awal, yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses konsolidasi, sinkronisasi dikaitkan dengan visi,misi dan Renstra di tiap SKPD.

Menjadi sedikit berbeda pada saat melakukan perencanaan untuk penerapan SPM. Pemetaan masalah danatau kebutuhan telah ditetapkan format, setidaknya jenis data

yang perlu dicari telah ditentukan, dan bukan berdasarkan pada ‘apa yang muncul dari mekanisme partisipasi musrenbang’.

Sebagai sebuah pelayanan wajib, pengertianya adalahpemerintah (daerah) harus menyusun kebutuhan berdasarkan fakta di lapangan (yang tidakselamanya diusulkan oleh masyarakat).

SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses

dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, ditetapkan oleh pemerintah dan dilakukan untuk seluruh

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daraeh Kabupaten/Kota,Pemerintah

Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraaan pelayanan dasar nasional, sifatnya sederhana,

konkrit,

mudah

diukur,

terbuka,

terjangkau

dan

dapat

dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian, dan disesuaikan Laporan Kinerja Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013

1

dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak 15 (lima belas) bidang

urusan yang terdiri dari: 9 (sembilan) SPM diterapkan pada Pemerintahan Daerah Provinsi

dan

15

Kabupaten/Kota.

(lima

belas)

SPM

diterapkan

pada

Pemerintahan

Daerah

Masing-masing SPM telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik

dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target

capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1(satu) SPM dengan target capaian tahun 2025.

Target waktu pencapaian masing-masing SPM hampir ada keseragaman, yakni tahun

2015 sebagai tahun pencapaian 100% untuk indikator-indikator yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi ”in line” dengan jangka waktu masa berlakunya RPJMN. Atas

dasar tahun target capaian tersebut dalam konsep Road Map SPM diasumsikan bahwa tahun 2016 adalah tahun dimana target-target indikator di dalam SPM mayoritas bidang akan dapat dicapai sesuai dengan harapan yang ada, yaitu keseluruhan permasalahan penerapan SPM di daerah sudah tidak dijumpai lagi

SPM Bidang Komunikasi dan Informatika seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22 / PER / M. KOMINFO / 12 / 2010

Tanggal 20 Desember 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Ditetapkan terdiri dari Target satandar

Pelayanan meliputi Dua jenis Pelayanan Dasar dan Enam Indikator Kinerja, Nilai SPM dan Batas Waktu Pencapain.

Esensi kegiatan cukup produktif karena dalam pelaksanaanya

adalah

meningkatkan kwalitas kinerja, mengarahkan satu persepsi yang sama, lebih bersipat transparansi publik dalam melaksanakan amanat pembangunan kepada seluruh

Kabupaten / Kota, substansi dari pencapaiannya yaitu untuk pemberdayaan potensi

kerja aparatur yang mengarah pada upaya pendewasaan memahami penjabaran SPM Bidangnya dalam mempertanggungjawabkankinerja yang diangkat melalui Program Laporan Kinerja Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013

2

Kegiatan Pembangunan yang lebih berkualitas,lebih efektif dan efisien dalam mengelola

berbagai sumber daya yang ada dan dijabarkan dengan karakteristik dari setiap instansi itu sendiri.

Dengan Program Kegiatan tersebut mudah-mudahan akan memberikan

kontribusi yang lebih baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung untuk mendesain setiap Program Kegiatan dengan menerapkan SPM dan menselaraskannya

dengan koordinasi penjabaran pada Rancangan Kerja yang terkaper dalam RPJMD dan RPJPD Kota Bandung. B. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

2. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM 3. PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan

5. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Juknis Penyusunan dan Penerapan SPM 6. Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan rencana Pencapaian SPM

7. Permen Kominfo Nomor 17 tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Kota

8. Permen Kominfo Nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan pembaerdayaan lembaga komunikasi social

9. Permen Kominfo nomor 17 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kominfo C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum di urusan Komunikasi dan Informatika, sesuai pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009-2013 Kota Bandung mengacu pada ;

MISI-3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat.

Arah Kebijakan :

1. Pembinaan seni budaya daerah dalam menunjang pariwisata ; 2. Pengembangan kelompok-kelompok Karang Taruna/generasi muda ; 3. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan ;

Laporan Kinerja Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013

3

4. Pembinaan secara komprehensif kelompok multietnis dalam menunjang Bandung sebagai Kota Metropolitan ; 5. Pengembangan LSM yang berorientasi pada pembangunan dan lingkungan kota ; 6. Peningkatan peran lembaga dakwah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama ; 7. Pembinaan anak jalanan sehingga memiliki kesempatan dalam berkreasi, produktif, dan berdayaguna di masa depan. 8. Peningkatan peran media dalam penyebarluasan informasi pembangunan. D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan untuk mendukung urusan komunikasi dan informasi melalui

beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang tertuang dalam KUA yaitu;

I. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

II. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

III. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat


4

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Jenis Pelayanan Dasar

Target standar pelayanan SPM ini terdiri dari dua jenis pelayanan dasar yaitu pelaksanaan

diseminasi

informasi

nasional

pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

dan

pengembangan

dan

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional dilakukan melalui beberapa jenis media. Yaitu media massa seperti majalah, radio dan

televisi. Media baru seperti website (media online). media tradisional seperti pertunjukan rakyat. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi,

lokakarya. Media luar ruang seperti media buletin leaflet, brosur, spanduk, dan baliho.

Diseminasi informasi nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik

dari pemerintah. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten.kota pada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat

dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya, termasuk untuk menggunakan media baru seperti pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (internet).

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional dilakukan

dengan target waktu tertentu. Untuk media massa sekurang-kurangnya 1 bulan sekali begitu pula pada media tradisional, media interpersonal, dan media luar ruang. Sedangkan untuk Media baru setiap hari harus diupdating.

SDM pelaksana SPM ini adalah aparatur SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika serta SDM lain yang sesuai kualitas dan kuantiítas

sebagai pejabat pelayan dan penyampai informasi (tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur humas/penyuluh).


5

Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan. KIM ini adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dari

masyarakat, untuk masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif

yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Ditargetkan pada 2014

telah tercapai 50% cakupan KIM di tingkat kecamatan di setiap kabupaten/kota.

KIM ini akan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

Standar pelayanan minimum yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/Per/M.Kominfo/12/2010 Tanggal: 20 desember 2010Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di kabupaten/kota mewajibkan setiap kabupaten/kota di Indonesia

untuk menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimum tertentu.

Permen yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2010 ini sudah harus

diberlakukan oleh bupati/walikota selambatnya sejak 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

Sehingga

setidaknya

pada

20

Desember

2011

semua

kabupaten/kota telah memberlakukan SPM ini, adapun Standar Pelayanan Minimun Bidang Komunikasi dan informatika, yaitu pada Table 2.1


6

Table 2.1

STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3. Target SPM oleh Daerah

Target yang telah ditetapkan oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bandung sampai dengan batas waktu dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015. Adapun target yang telah ditetapkan periode 2012 sampai dengan 2015, pada Tabel 2.2, yaitu;


7

Tabel 2.2

TARGET SPM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No. 1

Jenis Pelayanan Dasar Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Indikator SPM

PERIODE 2012 - 2015

Inikator-1: Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui: a.

b. c.

d. e.

Media massa: - Media Cetak - Radio - Televisi Media website (media online)

Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat; Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; Media luar ruang: - Buletin - Leaflet - Booklet - Brosur - Spanduk - Baliho

Profil 2012

2013

Target 2014

2015

12 kali

12 kali

12 kali

14 kali

setiap hari

setiap hari

setiap hari

setiap hari

12 kali

12 kali

12 kali

14 kali

12 kali

12 kali


12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

8

14 kali

14 kali

Indikator-2: 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

100%

100%


100%

9

100%

4. Realisasi

SPM bidang Komunikasi dan Informatika meliputi 2 (dua jenis pelayan dasar),

yaitu: (a). Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional (terdapat 5 indikator); (b). Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di

Tingkat Kecamatan (terdapat 1 indikator). Jumlah semua indikator bidang Komunikasi dan Informatika adalah 6 Indikator.

Hasil pengumpulan template SPM bidang Komunikasi dan Informatika

menunjukkan bahwa tahun 2010 – 2013 semua indikator ada datanya, kecuali untuk media pertujukan rakyat dan saresehan dikarenakan personil pada bidang

diseminasi beralih ke bidang pos dan telekomunikasi . Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah bidang Komunikasi dan Informatika dalam

memberikan layanan minimal secara menyeluruh sudah baik. Indikator yang digunakan

sesuai

Permen

Komunikasi

dan

Informatika

RI

nomor:

22/PERIM.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

Capaian indikator SPM Bidang Komunikasi dan Informatika pada umumnya masih rendah, kecuali indikator 6 telah mencapai target nasional. Rincian capaian indikator bidang Komunikasi dan Informatika disajikan pada Tabel 2.3.


10

Tabel 2.3

CAPAIAN INDIKATOR SPM, TARGET NASIONAL BIDANG KOMINFO PERIODE 2010 - 2013

Media Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional a.

c. d.

e.

2011

2012

2013

12

12

12

12

360

360

360

360

15

18

15

18

Media massa (kali/tahun) -

b.

2010

Majalah, radio, dan televisi Media website/media online (hari/tahun) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat (kali/tahun) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; Media luar ruang:

Buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) a. Jumlah kecamatan yang memiliki KIM

12

12

12

12

30

30

30

30


11

Untuk membandingkan capaian indikator dari setiap target

SPM

yang

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika khusus pada Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

CAPAIAN INDIKATOR SPM, TARGET NASIONAL BIDANG KOMINFO DARI TAHUN KE TAHUN

Media Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional a.

b. c. d.

e.

2013

Target Nasional

Prosentase (%)

12

12

100

360

360

100

18

12

150

18

12

150

12

12

100

30

15

200

Media massa (kali/tahun) Majalah, radio, dan televisi Media website/media online (hari/tahun) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat (kali/tahun) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; Media luar ruang:

Buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) a. Jumlah kecamatan yang memiliki KIM

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas tampak bahwa semua indikator SPM bidang Komunikasi

dan Informatika Tahun 2013 semua indikator tersedia data/informasi (100%). Capaian setiap indikator dirinci sebagai berikut:      

Indikator 1A mencapai target nasional, (100%) Indikator 1Bmencapai target nasional, (100%) Indikator 1C melebihi target nasional (150%)

Indikator 1D melebihi target nasional (150%)

Indikator 1E mencapai target nasional (100%)

Indikator 2 telah melebihi mencapai target nasional (200%).


12

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan, bahwa capaian indikator SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung terhadap target nasional pada akhir tahun 2013sebagai berikut: indikator yang mencapai target nasional sebanyak 1 indikator,

indikator yang tidak mencapai target nasional 3 indikator dan yang melebihi indikator sebanyak 3 indikator. Lebih lanjut capaian indikator disajikan pada Tabel 2.5 Tabel 2.5 Capaian Indikator SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Terhadap Target Nasional

No 1. 2

3. 4.

Capaian Indikator Melampaui target nasional Memenuhi target nasional Belum mencapai target Nasional Tidak ada data/informasi Total

Jumlah Indikator

Persen

3

165

0

0

3 0 6

100 0 132

Keterangan Indikator 1C, 1D dan 2 Indikator 1A, 1B, 1E 0 0

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara menyeluruh baik untuk personil atau honor maupun barang dan jasa serta modal yang

bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung untuk 3 program dan 9 kegiatan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.7.243.954.000,6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam melaksanakan SPM bidang komunikasi dan informatika

sebanyak 54 PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung ditambah dengan Non PNS sebanyak 36 orang yang merupakan penyiar Radio Sonata FM dan AM.


13

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung

untuk melaksanakan SPM bidang komunikasi dan informatika, yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap kelurahan masih kurang. Sampai saat ini Kota Bandung memiliki 109 KIM dari 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

22/PER/M.KOMINFO/12/2010, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan

Informatika

di

Kabupaten/Kota,

target

cakupan

pengembangan

pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan adalah sebesar 50% pada tahun 2014.

dan

Meskipun target nasional hanya 50 % dari kecamatan yang ada, tetapi Kota Bandung setiap kecamatan sudah memiliki KIM, namun dirasakan masih perlu adanya

peningkatan bukan hanya jumlah KIM yang ada tetapi pemberdayaan KIM itu sendiri untuk kepentingan masyarakat. Solusi

Untuk memecahkan permasahalan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat kewilayahan

dengan memberikan surat edaran pembentukan KIM dan pelatihan KIM kepada aparat dan masyarakat.


14

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu; (1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Jaringan

Komunikasi

dan

Informasi; -

Keluaran ; 1. SMS Gateway

2.Media Cetak lainnya 3..E-mail -Hasil

: Memberikan kepuasan kepada masyarakat mengenai pengaduan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung.

b. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi -

Keluaran : 1. Tersedianya alat-alat studio AM dan FM

2. Kegiatan sosialisasi siaran keliling (saresehan dan pertujukan rakyat) - Hasil

: Kelancaran kegiatan penyiaran Radio Sonata AM/FM dalam menyampaikan sosialisasi program Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat.

c. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi -Keluaran : Sewa Bandwidth dan Leased Line www.bandung.go.id -Hasil

: Tersedianya Bandwidth dan hosting Line www.bandung.go.id


15

d. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi - Keluaran : Pemeliharaan jaringan dan tower - Hasil

: Terpeliharanya jaringan dan tower

e. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Keluaran : Tersedianya data jasa telomunikasi - Hasil

: Terdatanya jasa postel di Kota Bandung

(2)Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Meliputi kegiatan; Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi - Keluaran : Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Hasil

: Tersedianya SDM di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

(3) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media melalui kegiatan; 1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah - Keluaran : a. Sosialisasi media cetak dan elektronik b. Spanduk/banner dll - Hasil

: Masyarakat mengetahui informasi pembangunan Pemerintah Kota Bandung

2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Keluaran : a. Majalah Swara Bina Kota b. CD Swara Bina Kota Laporan Kinerja Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013

16

c. Tabloid Swara Bina Kota - Hasil

: Tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Dearah

3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat - Keluaran : a. Dialog Interaktif TV b. Dialog Interaktif radio c. Fragmen/pemberitaan d. Running teks e. Iklan Layanan Masyarakat - Hasil

: Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program Pemerintah Kota Bandung


17

BAB IV PENUTUP Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar

dalamurusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannyayang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM

terkait di daerah,khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaiansasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga

memenuhi standarcapaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan

untuk sasarancapaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam

dokumenperencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapatditerapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan,

dandievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar padatahun berikutnya.

Pelaksanaan Percepatan Penerapan SPM Pelaksanaan terbagi menjadi

untuk Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi4 (empat) SPM yakni Bidang

Lingkungan Hidup, Bidang Perumahan, BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Ketenagakerjaan,sedangkan untuk Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota berjumlah 13 (tigabelas) Bidang SPM tersebut pada poin 2 (dua).

Mudah-mudahan

dengan

adanya

Laporan

SPM

sesuai

dengan

Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007, dapat lebih terarah

dalam menata program kegiatan, Operasional teknis pelaksanaan kinerja fisiknya akan semakin transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sehingga esensi dari

mutu Pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika khususnya akan terwujud

kwalitas pelayanan yang prima bagi publik, dan yang lebih utama yaitu terciptanya singkronisasi, Balance dan dukungan antara usulan Program dan Kegiatan Bidang


18

SPM Dinas komunikasi dan Informatika Kota Bandung oleh Pemerintah Kota Bandung, dengan landasan kinerja penerapan SPM tidak lepas dari RENSTRA,

RENJA, RKA DPA dan PPAS yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2014 -2018.

Bandung,

April 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

H.AOS W.A BINTANG, SE. M.Si Pembina Tingkat I NIP.19610815 199301 1 001


19

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun

Recommend Documents