LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KALIMANTAN SELATAN BANJARBARU 2013

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Visi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015 adalah Terwujudnya Kalimantan Selatan Yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Damai (Bermunajad) Tahun 2015, dan salah satu misinya adalah Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan benar. Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan selatan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari pelaksana pemerintahan. Untuk itu, pemerintah Kalimantan Selatan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kalimantan selatan.

Pelayanan dasar tersebut diupayakan semaksimal

mungkin. Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan jenis-jenis pelayanan dalam tingkat minimal. Sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah seluruh kabupaten melalui SKPD provinsi, kabupaten dan kota menyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan

laporan dalam

penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Bab I Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

I.1

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3), serta permintaan Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memacu pencapaian SPM dengan di Fasilitasi oleh Dirjen Otonomi Daerah melaksanakan Sosialisasi Bimbingan Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada tanggal 11-15 Juni 2013 di Hotel Banjarmasin Internasional.

B. DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per : 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian;


I.2

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan

Minimal

Bidang

Perhubungan

Daerah

Provinsi

Dan

Daerah

Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Kepala

BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana; 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota ; 17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 ; 18. Peraturan / Surat Gubernur Kalimantan Selatan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

C. KEBIJAKAN UMUM: Menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013. KUAPBD juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2012 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2013 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, serta pada pencapaian visi Provinsi Kalimantan.


I.3

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

D. ARAH KEBIJAKAN: Menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

Kerangka Ekonomi Makro pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2012 dan tahun 2013, serta arah kebijakan ekonomi. Seiring dengan semangat Otonomi Daerah, maka setiap daerah dituntut kemandiriannya untuk mempercepat laju pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung dari berhasilnya pergerakan seluruh sektor ekonomi dalam mempercepat laju pembangunan.

……..


I.4

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

2.1. Bidang Urusan (di isi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya) SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan). Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayananya, disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib.

Selain itu, penyelenggaraan

pelayanan dasar ini harus mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan masing-masing KL. Penerapan SPM menjadi sangat urgen dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Di setiap unit kerja di daerah (SKPD, DINAS atau Kantor) dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya sudah diberikan koridor berupa TUPOKSI (tugas Pokok dan Fungsi) yang menggambarkan cakupan kegiatan yang harus dijalankan dengan pendanaan yang tertuang dalam APBD. Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masingmasing Unit Kerja. Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari TUPOKSI Unit Kerja tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan Unit Kerja (SKPD) di daerah. Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah ada 15 Jenis Pelayanan Dasar (15 SPM), di mana 9 bidang dari 15 bidang tersebut menjadi urusan wajib terkait SPM di tingkat provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1. Bab II Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

II.1

Tabel 1. 15 Spm Yang Dituangkan Dalam Peraturan Menteri NO

5PM

JENIS PELAYANAN

JUMLAH INDIKATOR

TARGET PENCAPAIAN

1

Perumahan*)

2

3

2025

2

Pemdagri

3

6

2011

3

Sosial*)

4

14

2015

4

Kesehatan

4

18

2015

5

PP & PA*)

5

8

2014

6

Lingkungan Hidup*)

7

7

2013

7

KB & KS

3

9

2014

8

Ketenaga Kerjaan*)

5

8

2016

9

Pendidikan

2

27

2014

10

PU & PR

8

23

2014

11

Ketahanan Pangan*)

4

7

2015

12

Kesenian*)

2

7

2014

13

Kominfo

1

2

2014

14

Perhubungan*)

8

43

2014

15

Penanaman Modal*)

7

10

2014

65

192

Jumlah

*) SPM diterapkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 17 Februari 2012

2.1.1. Tingkat Provinsi Ada 9 bidang urusan wajib terkait SPM di tingkat provinsi termasuk provinsi Kalimantan Selatan yaitu: 1.

Sosial

2.

Lingkungan Hidup

3.

Perumahan Rakyat

4.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5.

Ketenagakerjaan

6.

Ketahanan Pangan

7.

Kesenian

8.

Perhubungan, dan

9.

Penanaman Modal

2.1.2. Tingkat kabupaten Ada 15 bidang urusan wajib terkait SPM di tingkat Kabupaten/kota di kalimantan Selatan yaitu: Bab II Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

II.2

1.

Kesehatan

2.

Sosial

3.

Lingkungan Hidup

4.

Pemerinthan Dalam Negeri

5.

Perumahan Rakyat

6.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

8.

Pendidikan Dasar

9.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

10. Ketenagakerjaan 11. Komunikasi dan Informatikaq 12. Ketahanan Pangan 13. Kesenian 14. Perhubungan, dan 15. Penanaman Modal

2.2. Indikator dan Nasional.

Nilai

SPM

serta

Batas

Waktu

Pencapaian

SPM

secara

2.2.1. Tingkat Provinsi Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara

Nasional

tingkat provinsi dapat dilihat lengkap pada Lampiran …. 2.2.2. Tingkat kabupaten Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara

Nasional

tingkat kabupaten dapat dilihat lengkap pada Lampiran …. 2.3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah (Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah).

2.4. Realisasi Pencapaian SPM (Realisasi Pencapaian SPM adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan).

Bab II Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

II.3

2.4.1. Realisasi Pencapaian SPM tingkat Provinsi Secara keseluruhan (9 Bidang) realisasi pencapaian SPM tingkat provinsi Kalimantan Selatan adalah ….% dari target Nasional ….%, dengan rincian sebagai berikut: 2.4.1.1.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial provinsi Kalimantan Selatan Realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah …..% dari target Nasional .…% dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran ….

2.4.1.2.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Selatan Realisasi pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan adalah …..% dari target Nasional .…% dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran ….

2.4.1.3.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat provinsi Kalimantan Selatan Realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan bidang Perumahan Rakyat adalah …..% dari target Nasional .…% dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran ….

2.4.1.4.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan Selatan Realisasi pencapaian SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak provinsi Kalimantan Selatan adalah ...% dari target Nasional

.…% dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran …. 2.4.1.5.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan provinsi Kalimantan Selatan Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Kalimantan Selatan adalah …..% dari target Nasional .…% dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran ….

2.4.1.6.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Selatan


II.4

Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Selatan adalah …..% dari target Nasional .…% dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran …. 2.4.1.7.

SPM Bidang Kesenian provinsi Kalimantan Selatan Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesenian yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata provinsi Kalimantan Selatan bidang Kesenian adalah …..% dari target Nasional .…% dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran ….

2.4.1.8.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan provinsi Kalimantan Selatan Realisasi pencapaian SPM Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi provinsi Kalimantan Selatan adalah …..% dari target Nasional .…% dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran ….

2.4.1.9.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal provinsi Kalimantan Selatan Realisasi pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah provinsi Kalimantan Selatan adalah …..% dari target Nasional .…% dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran ….

Rekapitulasi realisasi pencapaian 9 bidang SPM tingkat provinsi Kalimantan Selatan lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran …..

2.4.2. Realisasi Pencapaian SPM tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 11 Kabupaten dan 2 Kotamadya yang semuanya wajib menyampaikan laporan Penerapan SPM ke Gubernur melalui Biro Organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi. Lebih jelas disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. 11 Kabupaten dan 2 kotamadya di Provinsi Kalimantan Selatan No

Kode

Kabupaten

Kotamadya

1

2

3

4

1. 2. 3. 4. 5. 6.

6301 6302 6303 6304 6305 6306

Tanah Laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan

Ibukota 5

Pelaihari Kotabaru Martapura Marabahan Rantau Kandangan


II.5

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372

Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru

Barabai Amuntai Tanjung Batulicin Paringin -

Sumber: http://kalsel.bps.go.id

Realisasi Pencapaian Penerapan SPM masing-masing kabupaten/kota tersebut lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran ….

Adapun

rekapitulasi

pencapaian

pada

masing-masing

15

bidang

SPM

kabupaten/kota di lingkungan provinsi Kalimantan Selatan disajikan berikut ini. 2.4.2.1.

Realisasi Pencapaian Kabupaten/Kota

SPM

Pelayanan

Dasar

Bidang

Kesehatan

Realisasi Pencapaian SPM bidang Kesehatan masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3.

Pencapaian SPM bidang Kesehatan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan

No

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Kesehatan (%)

Keterangan

1

2

3

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372

Tanah Laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru

Sumber: Pengolahan data primer 2013.

2.4.2.2.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten/Kota Realisasi Pencapaian SPM bidang Sosial masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.


II.6

Tabel 4.

No 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kode 2

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372

Pencapaian SPM bidang Sosial di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Sosial (%)

Keterangan

3

4

5



2.4.2.3.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Realisasi

Pencapaian

SPM

bidang

Lingkungan

Hidup

masing-masing

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5.

Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan

No

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup (%)

Keterangan

1

2

3

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372




II.7

2.4.2.4.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota Realisasi Pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6.

No 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kode 2

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372

Pencapaian SPM bidang Pemerintahan kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan

Dalam

Negeri

di

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri (%)

Keterangan

3

4

5



2.4.2.5.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota Realisasi

Pencapaian

SPM

bidang

Perumahan

Rakyat

masing-masing

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7.

No 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kode 2

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311

Pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat (%)

Keterangan

3

4

5

Tanah Laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan


II.8

12. 13.

6371 6372

Banjarmasin Banjarbaru


2.4.2.6.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

Pemberdayaan

Realisasi Pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8.

No 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kode

Pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (%)

Keterangan

3

4

5

2

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372



2.4.2.7.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten/Kota Realisasi Pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9.

Pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan

No

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (%)

Keterangan

1

2

3

4

5

1. 2.

6301 6302

Tanah Laut Kotabaru


II.9

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372

Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru


2.4.2.8.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Realisasi

Pencapaian

SPM

bidang

Pendidikan

Dasar

masing-masing

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10. Pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan No

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar (%)

Keterangan

1

2

3

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372



2.4.2.9.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Realisasi Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 11.


II.10

Tabel 11. Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan No 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)

Keterangan

3

4

5

2

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372



2.4.2.10.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Realisasi

Pencapaian

SPM

bidang

Ketenagakerjaan

masing-masing

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. Pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan No

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan (%)

Keterangan

1

2

3

4

5

1.

6301

Tanah Laut

2.

6302

Kotabaru

3.

6303

Banjar

4.

6304

Barito Kuala

5.

6305

Tapin

6.

6306

Hulu Sungai Selatan

7.

6307

Hulu Sungai Tengah

8.

6308

Hulu Sungai Utara

9.

6309

Tabalong

10.

6310

Tanah Bumbu

11.

6311

Balangan

12.

6371

Banjarmasin

13.

6372

Banjarbaru



II.11

2.4.2.11.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Realisasi Pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13. Pencapaian SPM bidang Komunikasi kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan

dan

Informatika

di

No

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika (%)

Keterangan

1

2

3

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372



2.4.2.12.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Realisasi

Pencapaian

SPM

bidang

Ketahanan

Pangan

masing-masing

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 14. Tabel 14. Pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan No 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kode 2

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan (%)

Keterangan

3

4

5

Tanah Laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara


II.12

9. 10. 11. 12. 13.

6309 6310 6311 6371 6372

Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru


2.4.2.13.


SPM

Pelayanan

Dasar

Bidang

Kesenian

Realisasi Pencapaian SPM bidang Kesenian masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15. Pencapaian SPM bidang Sosial di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan No

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Kesenian (%)

Keterangan

1

2

3

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372



2.4.2.14.


SPM

Pelayanan

Dasar

Bidang

Perhubungan

Realisasi Pencapaian SPM bidang Perhubungan masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 16. Pencapaian SPM bidang Sosial di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan No

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Perhubungan (%)

Keterangan

1

2

3

4

5

1. 2.

6301 6302

Tanah Laut Kotabaru


II.13

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372

Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru


2.4.2.15.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota Realisasi

Pencapaian

SPM

bidang

Penanaman

Modal

masing-masing

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17. Pencapaian SPM bidang Sosial di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan No

Kode

Kabupaten/Kotamadya

Pencapaian SPM bidang Penanaman Modal (%)

Keterangan

1

2

3

4

5

1.

6301

Tanah Laut

2.

6302

Kotabaru

3.

6303

Banjar

4.

6304

Barito Kuala

5.

6305

Tapin

6.

6306

Hulu Sungai Selatan

7.

6307

Hulu Sungai Tengah

8.

6308

Hulu Sungai Utara

9.

6309

Tabalong

10.

6310

Tanah Bumbu

11.

6311

Balangan

12.

6371

Banjarmasin

13.

6372

Banjarbaru


2.5. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari: a. APBD; b. APBN; c. Sumber dana lain yang sah. Bab II Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

II.14

2.5.1. Alokasi Anggaran tingkat Provinsi Alokasi APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah pada 9 bidang SPM tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 dan Rencana Anggaran yang diajukan untuk mencapai Target Penerapan SPM Tahun 2013, 2014, dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Alokasi APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah pada 9 bidang SPM tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 dan Rencana Anggaran yang diajukan untuk mencapai Target Penerapan SPM Tahun 2013, 2014, dan 2015

No 1

1.

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator

APBD (Rp)

2

3

4

2012 Sumber APBN Dana (Rp) Lain yg Sah 5 6

Jumlah

APBD (Rp)

7

8


Jumlah

APBD (Rp)

11

12


Jumlah

APBD (Rp)

15

16


Jumlah 19

Bidang Sosial

1.1 1.2 Dst


Lebih jelas Alokasi APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah pada 9 bidang SPM tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 dan Rencana Anggaran yang diajukan untuk mencapai Target Penerapan SPM Tahun 2013, 2014, dan 2015 dapat dilihat pada Lampiran ........ 2.5.2. Alokasi Anggaran tingkat Kabupaten Alokasi APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah masing2 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2012 dan Rencana Anggaran yang diajukan untuk mencapai Target Penerapan SPM Tahun 2013, 2014, dan 2015 dapat dilihat Tabel 19.

Tabel 19. Alokasi APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah masing2 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2012 dan Rencana Anggaran yang diajukan untuk mencapai Target Penerapan SPM Tahun 2013, 2014, dan 2015

No

1

1. 1.1 1.1.1 1.1.2


Indikator

APBD (Rp)

2

3

4


Jumlah

APBD (Rp)

7

8


Jumlah

APBD (Rp)

11

12


Jumlah

APBD (Rp)

15

16


KABUPATEN TANAH LAUT SPM Bidang Kesehatan

Dst



II.15

Jumlah 19

Lebih jelas Alokasi APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah masing2 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2012 dan Rencana Anggaran yang diajukan untuk mencapai Target Penerapan SPM Tahun 2013, 2014, dan 2015 dapat dilihat pada Lampiran..... . 2.6. Dukungan Personil Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM: a. PNS; b. Non-PNS.

2.6.1. Dukungan Personil tingkat Provinsi Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada 9 bidang SPM provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 20 Tabel 20. Dukungan personil pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada 9 bidang SPM provinsi Kalimantan Selatan No


1. 1.1. 1.2. Dst.

SPM Bidang Sosial

Indikator

PNS

Dukungan Personil NON PNS


Lebih jelas dukungan personil pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada 9 bidang SPM provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran ..... 2.6.2. Dukungan Personil tingkat Kabupaten Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada 15 bidang SPM di 13 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan selatan dapat dilihat pada Tabel 21 Tabel 21 Dukungan personil pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada 15 bidang SPM di 13 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan NO 1. 1.1 1.1.1

JENIS PELAYANAN DASAR KABUPATEN TANAH LAUT SPM Bidang Kesehatan

INDIKATOR

DUKUNGAN PERSONIL PNS NON PNS


II.16

1.1.2 Dst. Sumber: Pengolahan data primer 2013.

Lebih jelas dukungan personil pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada 15 bidang SPM di 11 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran ..... 2.7. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. 2.7.1. Permasalahan dan Solusi penerapan 9 bidang SPM tingkat Provinsi Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian 9 bidang SPM tingkat Provinsi Kalimantan Selatan baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat pada Tabel 22. Tabel 22. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian 9 bidang SPM tingkat Provinsi Kalimantan Selatan baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. No.


1

2

1. 1.1. 1.2. dst.

Indikator

Hambatan 3

Solusi 4

5

Bidang Sosial


Lebih jelas Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian 9 bidang SPM tingkat Provinsi Kalimantan Selatan baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat pada Lampiran ..... 2.7.2. Permasalahan dan Solusi penerapan 15 bidang SPM tingkat Kabupaten Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian 15 bidang SPM tingkat Provinsi Kalimantan Selatan baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat pada Tabel 23.


II.17

Tabel 23. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian 9 bidang SPM di 13 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh No. 1


Indikator

2

Hambatan 3

Solusi 4

5

1. Kabupaten Tanah Laut 1.1 Bidang Kesehatan 1.1.1. 1.1.2. dst. Sumber: Pengolahan data primer 2013.

Lebih jelas Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian 9 bidang SPM di 13 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat pada Lampiran .....


II.18

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di provinsi Kalimantan Selatan baik 9 bidang SPM tingkat Provinsi dan 15 bidang SPM tingkat kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut. 3.1. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian 9 bidang SPM provinsi di Kalimantan Selatan. 3.1.1. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian bidang Sosial Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 24. Tabel 24. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

5

6

Sumber pengolahan data Primer 2013

Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.1.2. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian bidang Lingkungan Hidup Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 25. Tabel 25. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

5

6


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran ….

Bab III Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

III.1

3.1.3. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian bidang Perumahan Rakyat Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 26. Tabel 26. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

5

6


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran ….

3.1.4. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 27. Tabel 27. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

5

6


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.1.5. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian bidang Ketenagakerjaan Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 28. Bab III Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

III.2

Tabel 28. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

5

6


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.1.6. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian bidang Ketahanan Pangan Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 29. Tabel 29. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

5

6


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.1.7. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian bidang Kesenian Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 30. Tabel 30. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

5

6



III.3

Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.1.8. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian bidang Perhubungan Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perhubungan provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 31. Tabel 31. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perhubungan provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

5

6


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perhubungan provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran ….

3.1.9. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian bidang Penanaman Modal Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 32. Tabel 32. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

5

6


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian 15 bidang SPM kabupaten/kota di Kalimantan Selatan 3.2.1. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan Bab III Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

III.4

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi

Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.2. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru



III.5

Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.3. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

bidang

Lingkungan

Hidup

masing-masing

kabupaten/kota

di

provinsi

Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.4. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2.

Lokasi



III.6

dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.5. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.6. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33.


III.7

Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masingmasing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.7. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

bidang

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

masing-masing

kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran ….


III.8

3.2.8. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.9. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


III.9

dst. Sumber pengolahan data Primer 2013

Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.10. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.11. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1.

Lokasi



III.10

1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.12. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.13. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Bab III Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

III.11

Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran …. 3.2.14. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perhubungan Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perhubungan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perhubungan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perhubungan masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran ….


III.12

3.2.15. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan No


Indikator SPM

Program

Kegiatan

1

2

3

4

5

1. 1.1. 1.2. dst. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dst.

Lokasi


Kabupaten Kotabaru


Lebih jelas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Lampiran ….


III.13

BAB IV PENUTUP

Upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di provinsi. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta ketetapan dari Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang menetapkan 15 (lima belas) bidang SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota, di mana 9 di antaranya wajib dilaksanakan Pemerintah provinsi. Keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan di Kalimantan Selatan. Sehingga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor …. Tahun 2013 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mengacu pada batas waktu Nasional. Hingga tahun 2013, dari

9 bidang SPM dan 15 bidang SPM yang wajib

dilaksanakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota, Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan ……. bidang SPM. Sedangkan yang belum dilaksanakan …. SPM, yaitu SPM bidang ……………

Adapun prosentase

keberhasilan indikator pada masing-masing bidang mengacu pada target daerah dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor ….. Tahun 2013 seperti disajikan pada Tabel 34. Tabel 34. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bidang SPM

Jumlah Indikator

Mencapai Target tahun 2012 (%)

Belum Mencapai Target tahun 2012 (%)

Batas Waktu (tahun)

Sosial Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Kesenian Perhubungan Penanaman Modal

Sedangkan prosentase keberhasilan indikator pada masing-masing bidang untuk tingkat kabupaten/kota seperti yang disajikan pada Tabel 35. Bab IV Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

IV.1

Tabel 35 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bidang SPM

Jumlah Indikator

Mencapai Target tahun 2012 (%)

Belum Mencapai Target tahun 2012 (%)

Batas Waktu (tahun)

Kesehatan Sosial Lingkungan Hidup Pemerinthan Dalam Negeri Perumahan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pendidikan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketenagakerjaan Komunikasi dan Informatikaq Ketahanan Pangan Kesenian Perhubungan Penanaman Modal

Dari Tabel 34 dan Tabel 35 tersebut tampak bahwa untuk pencapaian target SPM pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan masih membutuhkan perhatian dari semua pihak, sehingga pada batas waktu pencapaian yang telah disepakati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mencapai target SPM sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakatnya. Selanjutnya tiap tahun yaitu pada semester I dan semester II, SPM akan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, SKPD penanggung jawab SPM, unsur SKPD yang membidangi perencanaan, dan unsur SKPD yang membidangi keuangan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya, untuk mencapai target yang ditentukan, yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kalimantan Selatan . Demikian Laporan Penyusunan Laporan Tahunan SPM Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridlonya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Bab IV Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Selatan 2013

IV.2

LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents