LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YOGYAKARTA,
FEBRUARI 2014
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………… Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………….. Daftar Tabel ………………………………………………………………………………………………………. Bab I Pendahuluan ……………………………………………………………………………………. A. Latar Belakang .................................................................................. B. Kebijakan Umum .............................................................................. C. Arah Kebijakan . .............................................................................. Bab II Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup 1. Jenis Pelayanan Dasar .................................................................... 2. Indikator dan Nilai SPM Bidang LH serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH secara Nasional ............................ 3. Target Pencapaian SPM Bidang LH Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ......................................................................................
Bab III Bab IV Lampiran
4. Realisasi .......................................................................................... 5. Alokasi Anggaran ............................................................................ 6. Dukungan Personil .......................................................................... 7. Permasalahan dan Solusi ................................................................ Program dan Kegiatan ……………………………………………………………………… Penutup …………………………………………………………………………………………… 1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air ............................................. 2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien ........................... 3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan ..................
ii iii iv I-1 I-1 I-2 I-4 II-1 II-1 II-1 II-2 II-4 II-7 II-8 II-8 III-1 IV-1 V-1 V-30 V-50
- iii -
DAFTAR TABEL Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4
Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7
Tabel 8 Tabel 9
Indikator, Nilai SPM Bidang LH dan Waktu Pencapaian 2009-2013……. Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air DIY Tahun 2009-2013 ........................................................................... Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien DIY Tahun 2009-2013 ................................................... Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2009 – 2013 ........................................................................ Realisasi Target Capaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air DIY Tahun 2009 – 2013 ............................................. Realisasi Target Capaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien DIY Tahun 2009 – 2013 ........................... Realisasi Target SPM Jenis Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2009 – 2013 ......................................................................... Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2009 – 2013 ......................................................................... Dukungan Personil dalam Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2009-2012 ...........................................................................
II-2 II-2 II-3
II-3 II-4 II-5
II-6 II-7 II-8
iv
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 3.185,8 km 2 dengan jumlah penduduk lebih dari 3,5 juta jiwa dan terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu : Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Secara umum status mutu lingkungan hidup masih dalam batas normal. Namaun seiring dengan peningkatan dan perkembangan pembangunan, menunjukan bahwa dari hasil evaluasi terhadap komponen lingkungan udara, air dan lahan mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan mutu lingkungan dan peningkatan perusakan lingkungan. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata dan sebagai kota pendidikan sudah seharusnya dapat meningkatkan mutu status lingkungan hidup. TIdak saja hanya sebatas pada jenis pelayanan yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Miniml (SPM) bidang lingkungan hidup, tetapi lebih luas cakupannya dan meliputi berbagai aspek, termasuk untuk merespon berbagai isu-isu global lingkungan hidup seperti pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Beberapa isu prioritas lingkungan hidup lokal yang perlu mendapat perhatian penanganan, antara lain: 1. Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan. Kondisinya saat ini sinergisitas dan komitmen bersama masih perlu untuk ditingkatkan untuk dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan meningkatnya polutan udara seperti CO, NO2, HC dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat selain juga bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum di DIY terutama di Kota Yogyakarta menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama pada saat padat kendaraan di lokasi simpang, titik-titik kemacetan dan pusat-pusat aktifitas penduduk, disamping keterbatasan luas Ruang Terbuka Hijau /jalur hijau menyebabkan kodisi kualitas udara terutama di lokasi jalan raya masih belum memenuhi baku mutu untuk parameterparameter tertentu . 3. Penurunan kualitas air tanah dan cadangan air tanah sebagai sumber air minum I-1 -
bagi penduduk serta meningkatnya pencemaran sungai oleh limbah domestik (rumah tangga) dan limbah industri. Kualitas air tanah dan air permukaan mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan dan diperkirakan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta pertambahan usaha/kegiatan. 4. Terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta terbatasnya pemahaman mereka terhadap kualitas lingkungan menyebabkan replikasi percontohan/demplot tentang pengelolaan lingkungan belum berkembang secara cepat seperti yang diharapkan. 5. Masih sering terjadi pelanggaran tata ruang dan tata guna lahan yang merupakan pemicu awal timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan. Bertolak dari hal tersebut diatas, maka sudah merupakan suatu keharusan bahwa pelayanan bidang lingkungan kepada masyarakat harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan sesuai kondisi daerah, peningkatan kesadaran/kepedulian pemangku kepentingan dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. B.
KEBIJAKAN UMUM Dasar filosofi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tercantum dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017 adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Hamemayu Hayuning Bawana bermakna suatu filosofi kepemimpinan yang selalu mengupayakan peningkatan kesejahtaraan rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku hidup individu yang menekankan keselarasan dan keserasian antara sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Illahi dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Hakikat budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya Ngayogyakarta Hadiningrat, yang diyakini sebagai salah satu acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara filosofis, budaya Jawa, khususnya budaya Ngayogyakarto Hadiningrat dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat ayom, ayem, tata, titi tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, keamanan, keteraturan dan sejahtera. Bertitik tolak dari dasar filosofi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tersebut diatas, maka Badan Lingkungan Hidup DIY sesuai kondisi
- I-2 -
pada saat ini, melakukan analisis kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu strategis dan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut maka visi Badan Lingkungan Hidup DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: “Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan” Sesuai dengan RPJMD DIY 2012-2017, maka lingkungan hidup masuk dalam misi yang keempat yaitu ”memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.
Untuk dapat ikut serta mewujudkan pembangunan daerah dan dapat melaksanakan visi yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup DIY, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan 2. Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangan budaya kearifan lokal 3. Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender. 4. Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ( sesuai PerMen LH No 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota) untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan urusan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas: 1. Pelayanan informasi status mutu air 2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien; dan 3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH
- I-3 -
Berdasarkan visi, misi, sampai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan memang tidak secara langsung menunjukkan urusan SPM bidang lingkungan hidup, akan tetapi dalam melaksanakan misi tersebut, penerapan Standard pelayanan minimal sudah masuk di dalamnya dan sudah ada kegiatan yang mendukung secara berkesinambungan sejak tahun 2009 – 2013. C.
ARAH KEBIJAKAN Adapun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Daerah DIY, khususnya yang mendukung untuk pencapaian SPM bidang lingkungan Hidup (misi 2 yang tertuang dalam dokumen Renstra BLH DIY 2012 -2017 ) diarahkan untuk : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 2. Meningkatkan
peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan. 4. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya 5. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 6. Meningkatkan efektifitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan 7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai 9. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi. 10.
Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca.
11.
Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambien
- I-4 -
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.
Jenis Pelayanan dasar Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka kementerian Lingkungan Hidup telah mendaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Mendasarkan ketentuan dalam kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tiga jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu : 1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air 2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara 3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH 2. Indikator dan Nilai SPM Bidang LH serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH secara Nasional
II-1
Adapun indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM bidang lingkungan hidup
secara nasional untuk tiga jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi adalah : Pelayanan Informasi Status Mutu Air, Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien serta Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1: Indikator, Nilai SPM Bidang LH dan Waktu Pencapaian Tahun 2009 - 2014
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pelayanan Informasi Status Mutu Air (%) 20 40 60 80 100 100
Indikator dan Nilai SPM Bidang LH Pelayanan Informasi Pelayanan Tindak Lanjut Status Mutu Udara Pengaduan Masyarakat Adanya Ambien (%) Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup (%) 20 60 40 70 60 80 80 90 100 100 100 100
3. Target Pencapaian SPM Bidang LH Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Adapun target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dari masing-masing jenis pelayanan dasar yang ditetapkan oleh oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 - 2014 adalah sebagai berikut :
II-2
Tabel 2 : Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air DIY Tahun 2009 – 2014 Tahun
Taget Nasional (%)
Target DIY (%)
Selisih Target (%)
2009
20
60
+ 40
2010
40
70
+ 30
2011
60
80
+ 20
2012
80
90
+ 10
2013 2014
100 100
100 100
0 0
Pada tahun 2014 target DIY untuk jenis pelayanan Informasi Status Mutu Air adalah 100 % selaras dengan target nasional yaitu 100 %
Tabel 3 : Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien DIY Tahun 2009 – 2014 Tahun
Target Nasional (%)
Target DIY(%)
Selisih Target (%)
2009
20
60
+ 40
2010
40
70
+ 30
2011
60
80
+ 20
2012
80
90
+ 10
2013
100
100
0
2014
100
100
0
Pada tahun 2014 target DIY untuk jenis pelayanan Informasi Status Mutu udara adalah 100 % selaras dengan target nasional yaitu 100 %.
II-3
Tabel 4 : Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2009 – 2014 Tahun
Target Nasional (%)
Target (DIY(%)
Selisih Target (%)
2009
60
70
+ 10
2010
70
75
+5
2011
80
85
+5
2012
90
95
+5
2013
100
100
0
2014
100
100
0
Pada tahun 2014 target DIY untuk jenis pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah 100 % selaras dengan target nasional 100 %,. 4. Realisasi Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup setiap tahun mulai tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 5 : Realisasi Target Capaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air DIY Tahun 2009 – 2013 Tahun
Target (%)
Realisasi (%)
Selisih (%)
2009
60
90,1
30,1 (+)
2010
70
90,1
30,1 (+)
2011
80
100
20 (+) II-4
2012
90
90,1
10 (+)
2013
100
100
0
2014
100
100
0
Pada tahun 2014 realisasi capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis pelayanan informasi status mutu air adalah 100 % dan target capaian 100 %, jadi untuk jenis pelayanan ini tercapai. Ada 11 sungai yang telah dipantau yaitu Oyo, Opak, Kuning, Tambakbayan, Gadjahwong, Belik, Code, Winongo, Bedog, Kontheng. dan Sungai Bulus. Jumlah titik pantau sebanyak 67 titik pemantauan. Adapun rumusan penghitungan target capaiannya adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan kelas airnya = 11 sungai 2. Jumlah sungai yang dipantau status mutu airnya = 11 sungai 3. Jumlah sungai yang diinformasikan mutu airnya = 11 sungai 4. Realisasi capaian SPM =
11 -------- X 100% = 100 % 11
Tabel 6 : Realisasi Target Capaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien DIY Tahun 2009 – 2014 Tahun
Target (%)
Realisasi (%)
Selisih (%)
2009
60
80
20
2010
70
80
10
2011
80
100
20
2012
90
100
10
2013
100
100
100
2014
100
100
100
II-5
Pada tahun 2014 capaian realisasi SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis pelayanan informasi status mutu udara ambien adalah 100 % sedangkan target capaiannya 100 %, sehingga untuk jenis pelayanan ini dapat tercapai. Dari lima kabupaten/kota yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, semuanya telah dipantau kualitas udaranya dengan jumlah titik pemantauan sebanyak 55 titik oleh Badan Lingkungan Hidup DIY, yaitu: 1. Kabupaten Sleman, 2. Kabupaten Bantul, 3. Kabupaten Kulonprogo, 4. Kota Yogyakarta, dan 5. Kabupaten Gunungkidul. Adapun perhitungan persentase realisasi capaiannya adalah sebagai berikut = kab/kota yang dipantau kualitas udara ambien kab/kota
x 100 %
Waktu Pemantauan Kualitas Udara Ambien dilaksanakan dalam dua periode yaitu periode I pada bulan Maret 2013 dengan lokasi pemantauan road side, kawasan industri dan sekitar permukiman, dan periode II pada bulan Agustus 2013 dengan lokasi pemantauan sekitar road side, kawasan industri dan permukiman. Sumber pencemar utama di DIY adalah dari kendaraan bermotor. Adapun metode yang digunakan dalam pemantauan kualitas udara ambien adalah metode aktif. Pengambilan sampel bekerja sama dengan Laboratorium Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Nakertrans DIY.
Tabel 7 : Realisasi Target SPM Jenis Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2009 – 2014 Tahun 2009
Target (%) 70
Realisasi (%)
Selisih (%)
100
30 II-6
2010
75
100
25
2011
85
100
15
2012
95
100
5
2013
100
100
0
2014
100
100
0
Pada tahun 2014 realisasi capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis pelayanan pelayanan tindak dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup lanjut pengaduan masyarakat
adalah 100 % sedangkan untuk target daerah
100 %,
sehingga untuk jenis pelayanan ini tercapai. Dari 5 kasus yang telah masuk pengaduannya, seluruhnya telah tertangani oleh BLH DIY. Adapun perhitungan target capaiannya adalah Pengaduan yang ditindaklanjuti
x 100 %
pengaduan yang yang masuk
5. Alokasi Anggaran ABPD DIY Alokasi anggaran kegiatan lingkungan hidup untuk menunjang SPM adalah sebagai berikut: Tabel 8: Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2009 – 2014 NO
Kegiatan
1
Anggaran Dalam Juta Rupiah 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pemantauan Kualitas Air
150,00
150,00
172,25
195,00
230,00
249,97
2
Pemantauan Kualitas Udara
100,00
100,00
100,00
99,87
100,00
101,72
3
Penegakan Hukum Lingkungan
70,33
75,00
126,00
92,69
100,00
89,97
320,33
325,00
398,25
387,56
430,00
441,66
JUMLAH
II-7
Pada tahun 2014 anggaran APBD daerah DIY untuk mencapai target sasaran SPM bidang Lingkungan hidup untuk tiga jenis pelayanan sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah) dengan alokasi untuk masing-masing jenis pelayanan adalah sebagai berikut : 1. Pemantauan Kualitas Air sebesar Rp. 230.000.000,- ( dua ratus tiga puluh juta rupiah) 2. Pemantauan Kualitas Air sebesar Rp. 100.00.000,- ( Seratus juta rupiah) 3. Penegakan Hukum Lingkungan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) 6. Dukungan Personil Dukungan personil dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup DIY pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 9: Dukungan Personil dalam Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2009-2014
NO
Kegiatan
Dukungan Personil 2009
2010
2011
2012
2013
1
Pemantauan Kualitas Air
5
5
5
5
5
2
Pemantauan Kualitas Udara
5
5
5
5
4
3
Penegakan Hukum Lingkungan
24
24
24
24
24
JUMLAH
34
34
34
34
33
2014
7. Permasalahan dan Solusi - Dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air dan penetapan status mutu air, relatif tidak ada permasalahan yang berarti, namun ke depan metode pemantauan kualitas II-8
air secara menual dirasa sudah tidak efisien lagi karena tidak dapat mengetahui secara cepat mutu air air pada saat itu, sehingga ke depan perlu beralih dengan menggunakan metode automatic monitoring system Untuk itu perlu diupayakan adanya pengadaan peralatan tersebut. Disamping itu perlu diancang menggunakan pemodelan kulaitas air sungai - Dalam pelaksanaan jenis pelayanan informasi status mutu udara ambien masih ditemui kendala, yaitu terbatasnya peralatan yang mendukung pengukuran mutu udara ambien. Peralatan yang dimiliki saat ini masih belum bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh pusat, karena berkaitan juga dengan terbatasnya waktu pengambilan sampel. Disamping itu perlu diancang menggunakan pemodelan kulaitas udara ambient untuk memprediksi stutus mutu udara ambien. - Selama ini setiap ada pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan
semua
selalu
ditindaklanjuti
dengan
berkoordinasi
dengan
Kabupaten/Kota. Hanya saja dalam penganggaran dan pelaksanaannya ada sedikit masalah yaitu dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan sebagai tindak lanjut pengaduan sangat tergantung dari permasalahan yang muncul di masyarakat, oleh karena itu berakibat terhadap anggaran yang direncanakan seperti misalnya biaya pengambilan sampel yang tidak bisa dilaksanakan karena kasusnya
tidak
penyelesaiannya
semua
memerlukan
dilakukan
melalui
analisis
laboratorium
musyarawah,
ataupun
dan biaya
proses yang
direncanakan sama sekali tidak dikeluarkan karena tidak ada kasus yang muncul. Dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup lainnya bisa saja terjadi dana yang di anggarkan tidak selalu bisa seluruhnya dilaksanakan karena dalam penyelesaian tidak memakai biaya tersebut misalnya biaya saksi ahli, biaya narasumber dan biaya sidang gelar perkara, tetapi sebaliknya jika kasus yang muncul banyak dan memerlukan analisis laboratorium semua serta harus diselesaikan secara kepidanaan maka dana yang ada bisa kurang (tidak mencukupi untuk penyelesaian). Solusinya harus tersedia dana yang cukup walaupun besar untuk mengantisipasi kasus yang muncul dari pada jika ada kasus muncul tetapi pemerintah sudah tidak bisa memfasilitasi untuk penyelesaian. Lebih baik II-9
mengembalikan anggaran karena tidak terpakai dari pada tidak dapat menyelesaikan kasus yang muncul karena keterbatasan anggaran.
II-10
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada tahun anggaran 2013 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 6 Program Prioritas yaitu : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5. Program Pengendalian Polusi 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program yang mendukung pelaksanaan SPM bidang lingkungan untuk ketiga jenis pelayanan yaitu Pelayanan Informasi Status Mutu Air, Pelayanan Status Mutu Udara Ambien dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan, adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (program utama) dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (program pendukung). Adapun kegiatan dari program tersebut yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran untuk masing-masing jenis pelayanan SPM yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a.
Program Utama : Program pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, dengan 3 kegiatan sebagai berikut : 1.
Kegiatan Pemantauan Kualitas Air, untuk melaksanakan Jenis Pelayanan informasi Status Mutu Air
2.
Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien, untuk melaksanakan Jenis pelayanan informasi Status Mutu Udara Ambien
3.
Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan, untuk melaksanakan Jenis pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan - III-1 -
b. Program Pendukung
: Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan 3 kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan SPM Bidang LH, untuk penyusunan laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Provinsi
dan Pembinaan
SPM dan monitoring
Pelaksanaan bidang lingkungan hidup kabupaten/kota 2. Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru, untuk publikasi secara cetak pelayanan informasi untuk ketiga jenis pelayanan SPM bidang lingkungan yang diterbitkan 2 edisi pada tahun 2013 3. Pengembangan data dan informasi lingkungan, untuk publikasi secara digital pelayanan informasi untuk ketiga jenis pelayanan SPM bidang lingkungan melalui website BLH DIY
- III-2 -
BAB IV PENUTUP Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2013 merupakan bentuk pelayanan dasar sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang diperlukan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Untuk tujuan tersebut Pemerintah DIY telah melaksanakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM dengan capaian pelayanan masing-masing pelayanan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan informasi status mutu air, sebesar 100 %. 2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien, sebesar 100%. 3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH, sebesar 100%. Dengan demikian pada tahun 2013, untuk 3 jenis pelayanan yang ditetapkan dapat mencapai target sebesar 100%.
- IV-1 -
