LAPORAN PERCEPATAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENANAMAN MODAL TAHUN 2013 (SEMESTER II)
BADAN INVESTASI DAN PROMOSI ACEH PROVINSI ACEH TAHUN 2013
BAB I PENDAHULUAN Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM bidang penanaman modal merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memulihkan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka pemenuhan dasarnya dapat ditingkatkan. Adapun tujuan dari SPM Bidang Penanaman Modal adalah sebagai acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Untuk selanjutnya SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/ standar teknis dan tata cara yang ditetapkan. Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam : a. penerapan SPM Bidang Penanaman Modal b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah; dan c. pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik Sesuai dengan Pasal 2 Perka BKPM 14/2011, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal di daerah masing-masing sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal. Selain itu, SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta Indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari: a. Kebijakan Penanaman Modal; b. Kerjasama Penanaman Modal; c. Promosi Penanaman Modal; d. Pelayanan Penanaman Modal; e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
Lebih lanjut Pasal 2 Perka BKPM 14/2011 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target. Badan Investasi dan Promosi Aceh telah menyusun Rencana Strategis (renstra) tahun 2012-2017 yang memuat perencanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target SPM Bidang Penanaman Modal berdasarkan Perka BKPM 14/2011. Sedangkan program dan kegiatan yang spesifik bidang penanaman modal yang direncanakan mampu memenuhi SPM adalah: 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Program ini diadakan dalam rangka menarik calon-calon penanam modal untuk berinvestasi di Provinsi Aceh. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah a. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah. b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan pelayanan investasi. d. Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah. 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program ini terdiri atas kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal; 3. Program Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Program ini terdiri atas kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi. 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program ini diwujudkan dalam kegiatan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.
BAB II LAPORAN PERKEMBANGAN 1. Perkembangan Proses Percepatan Penerapan SPM 1. 1. Proses pemahaman SPM di Daerah Secara umum sosialisasi penerapan SPM di tingkat kabupaten sudah dilaksanakan. Namun sosialisasi SPM yang dilakukan oleh Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh masih pasa tahap mengumpulkan informasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Informasi didasarkan pada table SPM menurut Perka BKPM 14/2011. Walaupun pengumpulan data masih dilakukan pada Triwulan III tahun 2013, dapat disimpulkan sementara bahwa pemerintha kabupaten/kota belum seluruhnya tahu akan adanya SPM di bidang Penanaman Modal. Karena itu, sosialisasi lebih intensif perlu dilakukan di tahun-tahun mendatang. 1.2. Proses Koordinasi di Daerah Koordinasi bidang Penanaman Modal adalah tugas utama BIP Aceh. Ini dilakukan dalam bidang perencanaan, pengumpulan potensi daerah, kegiatan promosi investasi, dan pengendalian kegiatan penanaman modal. Koordinasi bewujud kunjungan ke daerah-daerah potensial komoditas unggulan, seperti Nagan Raya (listrik), Aceh Tengah (kopi), Aceh Tamiang (perkebunan karet dan sawit). Selain kunjungan, pemerintah kabupaten/kota kerap diundang menghadiri acara-acara seminar/rapat kerja dan sosialisaai di Banda Aceh, baik dalam acara yang dilaksanakan oleh BIP Aceh maupun oleh BKPM. BIP Aceh mengusahakan diseminasi informasi yang cepat dan mudah melalui sebuah website acehinvestment.com atau investasi.acehprov.go,.id. Lebih lanjut, di tahun 2013 dibangun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Investasi Aceh untuk mengkoordinasikan semua data bidang penanaman modal agar berdaya guna dan berhasil guna. 1.3. Perkembangan Penerapan dan Rencana Pencapaian SPM Badan Investasi dan Promosi Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanaman Modal. Berikut ini rekapitulasi hasil kinerja BIP : Standar Pelayanan Minimal No 1
Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundangundangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah.
Indikator
Nilai
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurangkurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun.
7 Sektor
Realisasi Penerapan SPM (Tahun 2012) 7 Sektor (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Perikanan, Pariwisata)
2
3
4
Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional
Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusifdan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut
Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan: a. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Provinsi dengan pengusaha tingkat nasional b. Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Provinsi c. Jumlah Potensi Pengusaha Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Provinsi a. Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal tingkat Kabupaten. Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman b. Modal tingkat Provinsi Jenis kegiatan Promosi)
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten:
1 kali
1 kali
55.783 Unit
4.968 Unit 4.968 Unit
11 kali
100%
11 pameran/expo A. Pameran / Expo Luar Negeri : 1. Misi Investasi Bidang Maritim dan Pengembangan Proyek Industri Perikanan di Sabang, 2. Pameran Penang international Halal Expo and Conference (PIHEC) ke-3, 3. Pameran Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) Matrade, 4. Misi Investasi Annual Investment Meeting (AIM), 5. Pameran Songkla IMT-GT Trade Fair, 6. Pameran Penang Fair 2012; B. Pameran/Expo Dalam Negeri : 1. Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), 2. Pameran Batam Expo, 3. Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2012, 4. Pameran Invesda Jogyakarta Expo, 5. Pameran Investment Expo / KTI. 100%
5
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhdap pelaksanaan
6
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
7
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
2 kali
2 kali
100%
100%
1 kali
1 kali
BAB III KENDALA, PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT Penerapan pencapaian SPM tidak terlepas dari berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah : 1. Indikator dan definisi Indikator sudah memenuhi berbagai tugas dan fungsi BIP Aceh, namun karena dokumen pelaporan terdiri dari berbagai jenis, seperti LAKIP, LPPD, dan SPM, yang memiliki indikator masing-masing, maka sinkronisasi indicator untuk kegiatan yang sama perlu dilakukan. 2. Penentuan rumus Rumus perhitungan realisasi, rasio, dan persentasi yang ada dalam setiap indicator mudah dipahami sehingga tidak memiliki persoalan yang berarti. 3. Data dasar Untuk data dasar, BIP menggunakan format tabel LAKIP sebagai sumber data pelaporan dan progress setiap triwulan karena di didalamnya telah ada target dan capaian yang rinci terhadap setiap kegiatan. Dari LAKIP itulah, laporan SPM dibuat sehingga secara umum laporan BIP Aceh tetap konsisten terhadap semua program dan kegiatan. 4. Penetapan target Penetapan target disesuaikan dengan anggaran dan kemampuan daerah dengan harapan tertinggi untuk tahun yang bersangkutan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis lima tahunan. 5. Perumusan program dan kegiatan Program dan kegiatan disusun secara terbuka di setiap bidang. Diskusi yang intensif antara pimpinan badan dan staf dilakukan sejak awal. Masukan dari semua aparatur bidang penanaman modal ditampung dan diapresiasi sehingga lahir program/kegiatan utama yang sesuai dengan kebutuhan investor dan masyarakat luas. 6. Penghitungan Pembiayaan Koordinasi perhitungan pembiayaan melibatkan bidang, kepada badan, dan Bappeda Aceh. Ini dilakukan sejak penyusunan PPAS untuk tahun yang bersangkutan. 7. Penyiapan rencana aksi daerah Rencana aksi BIP Aceh telah dirumuskan dengan baik dan diharapkan dapat direalisasikan sesuai jadwal tahunan dan lima tahunan. Pedoman utamanya adalah visi organisasi, yaitu “Aceh menjadi salah-satu daerah tujuan utama investasi tahun 2017.” Dengan adanya SPM, maka target menjadi lebih focus dan memenuhi standar nasional. 8. Integrasi SPM dalam dokumen perencanaan Perka BKPM 14/2011 tentang SPM merupakan landasan yuridis pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Aceh. Dari tujuh indicator SPM yang disebutkan, lima di antaranya
menjadi ruang kerja BIP Aceh untuk mencapai visinya. Layanan SPIPISE dan Perizinan adalah indicator yang dilaksanakan oleh BKPM dan BP2TK. Yang dilakukan BIP Aceh adalah mendukung dan menyelaraskan program terkait kedua indicator itu sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan investasi di Aceh.
BAB IV PENUTUP Laporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanaman Modal ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi evaluasi dan perencanaan kegiatan BIP Aceh di masa yang akan datang. Bahkan, instansi terkait, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dapat menelaah laporan ini untuk menyelaraskan semua program yang terkait langsung atau tidak langsung dengan bidang penanaman modal di Aceh. Laporan ini tentu memiliki kekurangan, sehingga perbaikan terus-menerus perlu dilakukan pada periode berikutnya. Semoga dimasa yang akan datang penerapan SPM bidang penanaman modal dapat mendukung peningkatan laju roda perekonomian Aceh.
Banda Aceh, 24 Oktober 2013 a.n KEPALA BADAN INVESTASI DAN PROMOSI ACEH
Fuadi, SE Pembina Tk.I NIP. 19590201 198603 1 016 ND No. Peg. 800/188, tanggal 22 Oktober 2013
