KATA PENGANTAR Laporan Hasil Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2010

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Hasil Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dapat terselesaikan penyusunannya. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Lingkungan Hidup merupakan salah satu Urusan Pemerintah yang bersifat Wajib yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 11 ayat (4) penyelenggaraan urusan Pemerintah yang bersifat wajib perpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dilaksanakan secara bertahap dengan berpedoman Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan laporan ini sebagai informasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur, meliputi 3 indikator: a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air; b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient Sumber Tidak Bergerak; dan c. Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan. Laporan

ini

diharapkan

dapat

menjadi

informasi

dalam

pelaksanaan pembinaan dan pencapaian SPM serta sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

i

ii

Akhirnya dengan selesainya laporan ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Timur, dan tak lupa kami mohon saran dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di Jawa Timur.

Surabaya,

Nopember 2011

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR ttd. INDRA WIRAGANA, SH Pembina Utama madya NIP. 510 090 148

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................ iii BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1.

Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2.

Kebijakan Umum ............................................................................ 3

1.3.

Arah Kebijakan ............................................................................... 5

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LH .......................... 8 2.1.

Jenis Pelayanan Dasar ................................................................... 8

2.2.1.

Pelayanan Informasi Status Mutu Air ............................................. 8

2.2.2.

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient Sumber Tidak Bergerak ......................................................................................... 9

2.2.3.

Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat .......................... 11

2.2.

Indikator & Nilai SPM Bidang Lingkungan Serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH secara Nasional ................................. 12

2.5.1.

Pelayanan Informasi Status Mutu Air ........................................... 12

2.5.2.

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara ...................................... 13

2.5.3.

Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat ......... 13

2.3.

Target Pencapaian SPM & Realisasinya ......................................... 14

2.4.

Alokasi Anggaran .......................................................................... 14

2.5.

Dukungan Personil ....................................................................... 15

2.5.1.

Pelayanan Informasi Status Mutu Air ........................................... 15

2.5.2.

Pelayanan Status Mutu Udara Ambien Sumber Tidak Bergerak .... 16

2.5.3.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ......................... 17

2.6.

Permasalahan & Solusi ................................................................. 18 Permasalahan............................................................................... 18 Solusi ........................................................................................... 18

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN .......................................................... 19 BAB IV HASIL

RINGKASAN

PELAPORAN

SPM

BIDANG

LINGKUNGAN

KABUPATEN/KOTA ...................................................................... 20 BAB V PENUTUP ..................................................................................... 23 iii

iv

5.1.

Kesimpulan .................................................................................. 23

5.1.1.

Pelayanan Informasi Status Mutu Air ........................................... 23

5.1.2.

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien .......................... 23

5.1.3.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ......................... 23

5.2.

Saran ........................................................................................... 24

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Secara geografis Provinsi Jawa Timur terletak pada 111 ˚0’ hingga 114˚4’ Bujur Timur, dan 7˚12’ hingga 8˚48’ Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi mencapai 46.428 km², terbagi ke dalam Empat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), yaitu Bakorwil Madiun, Bakorwil Bojonegoro, Bakorwil Malang dan Bakorwil Pamekasan. Secara Administrasi Provinsi Jawa Timur terdiri 29 Kabupaten, 8 kota, secara keseluruhan terbagi 658 kecamatan dengan 8.457 desa/kelurahan (2.400 kelurahan dan 6.097 desa). Berdasarkan geografis tersebut kondisi Pemasalahan lingkungan hidup merupakan persolaan yang kompleks, sering tidak mudah untuk diselesaikan dan syarat dengan berbagai konflik kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebagai contoh sering dilanggarnya aturan terkait dengan penataan ruang. Padahal pelanggaran terhadap peraturan tata ruang sering merupakan awal terjadinya kerusakan lingkungan. Disamping itu juga karena keterbatasan pengetahuan teknis dalam pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan/usaha. Disamping itu masih rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan, hal ini terbukti selama ini masih kental adanya persepsi bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan tanggung jawab dari institusi lingkungan, sedangkan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab semua pihak dan harus terintegrasi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi sektor, industri, dan masyarakat. Disamping itu dunia usaha masih banyak yang menganggap bahwa pengelolaan lingkungan hidup sebagai penambahan beban biaya dan belum diinternalisasikan sebagai komponen biaya yang merupakan bagian dari biaya produksi barang/jasa yang dihasilkan. Selain dari pada itu, dengan berlakunya Otonomi Daerah telah menyebabkan pembangunan lebih menitik beratkan kepada pertumbuhan sektor ekonomi dan orientasi jangka pendek. Sedangkan pembangunan bidang 1

2

lingkungan hidup lebih berorientasi lintas batas administrasi dan jangka panjang. Dengan kondisi tesebut menyebabkan programprogram pengelolaan lingkungan hidup lebih dikalahkan atau bahkan diabaikan. Bertolak dari hal tersebut diatas, maka sudah merupakan suatu keharusan bahwa pelayanan bidang lingkungan kepada masyarakat harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan sesuai kondisi daerah. Berdasarkan Pasal 13, dan Pasal 14 huruf j UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang Provinsi adalah menetapkan dan menyusun Standar Pelayanan Minimal. Ini ditindak lanjuti dengan : 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas: 1. Pelayanan informasi status mutu air 2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien; dan 3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3

Selain yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, maka berbagai alasan Standar pelayanan Minimal di Provinsi Jawa Timur, merupakan hal yang sangat urgensi terkait dengan berbagai permasalahan-permasalahan seperti pencemaran air, udara dan permasalahan lingkungan yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat, sehingga masyarakat secara umum banyak melakukan pengaduan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam kurun waktu terakhir, permasalahan lingkungan sudah sangat kompleks. Hal ini tentu akan berdampak pada semua lapisan masyarakat sebagai pengguna kualitas lingkungan. Terkait dengan permasalahan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengambil tindakan dan memberi respon serius. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan yang ada akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Jika Pemerintah kurang tanggap dalam menyikapi pengelolaan lingkungan, kalangan masyarakat akan melakukan haknya secara otomatis melalui pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pengaduan masyarakat adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan mengenai dugaan dan akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Kepala Daerah dan/atau instansi lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat. 1.2.

Kebijakan Umum Meningkatnya laju pembangunan diperbagai wilayah tanpa mengindahkan prinsip kaidah keseimbangan alam dan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan berpotensi besar mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) akan mempengaruhi kondisi lingkungan di Indonesia, sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang.

4

Menurunnya kualitas lingkungan hidup semakin hari semakin memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Selanjutnya adalah meningkatnya pencemaran air sebagai akibat dari aktifitas manusia melalui kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian. Selain itu, degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan ilegal terus meningkat, peralihan fungsi kawasan hutan menjadi permukiman, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan; terjadinya kebakaran hutan; serta makin meningkatnya illegal logging. Degradasi hutan dan lahan kritis yang terus berlanjut menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan makin menurun, dan mengakibatkan kekeringan dan banjir. Dampak paling krusial yang saat ini perlu ditangani secara serius adalah masalah ketersediaan air dan pencemaran lingkungan. Berkurangnya kawasan hutan sebagai akibat lemahnya pelaksanaan sistem pengelolaan hutan menyebabkan terganggunya kondisi tata air dan ekosistem keanekaragaman hayati disekitarnya. Gejala ini terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA), membesarnya aliran permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan. Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian sosial ekonomi yang sangat besar bagi penduduk yang bermukim di wilayah itu khususnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya mutlak diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta semestinya dapat diarahkan pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya utama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu lebih diutamakan dan ditingkatkan. Koordinasi dan jalinan kerjasama antar pemangku kepentingan (stake holder) terus dikembangkan

5

secara berkelanjutan untuk menghindari terjadinya konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dan lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2009-2014). Prinsipprinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur ditekankan bahwa di dalam agenda pembangunan yaitu memelihara kualiytas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang. Agenda tersebut telah jabarkan dalam prioritas pembangunan dalam pencapaian 5 tahun, sedangkan prioritas pembangunan lingkungan hidup merupakan program prioritas utama ke 4 yaitu pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang. 1.3.

Arah Kebijakan Arah kebijakan bahwa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standart pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Indikator Kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang lingkungan hidup yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang lingkungan

6

hidup daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Dengan ditetapkannya pedoman Standart Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup adalah sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat guna meningkatkan akses dan kualitas serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dasar bidang lingkungan hidup kepada masyarakat. Standart Pelayanan Minimal bidang lingkungan merupakan pelayanan terhadap masyarakat harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap Aparatur Pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan terhadap masyarakat memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu isu pokok lingkungan hidup di Jawa Timur Tahun 2010, Pemerintah Jawa Timur telah menetapkan Visi dan Misi : Visi : Terwujudnya Jawa Timur Makmur & berakhlak Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi : Mewujudkan makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat. Sehingga strategi yang dilakukan melalui 4 tahapan yaitu Pro Job, Pro Poor, Pro gender dan Pro Environmental. Sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut : 1. Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan 2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7

3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. 4. Meningkatkan upaya pengendalian dampa lingkungan akibat kegiatan pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di Tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana. 6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. 7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kepaspadaan dini terhadap bencana

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LH 2.1. 2.2.1.

Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Informasi Status Mutu Air Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan, Gubernur menetapkan Status Mutu Air pada Air dan/atau Sumber Air Lintas Kabupaten/Kota, dan Pasal 11 ayat (1), Gubernur menetapkan mutu air sasaran pada air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air, jika status mutu air menunjukan kondisi cemar. Tabel 2.1 Inventarisasi Data Primer Tahun 2009 dan 2010 N o 1.

Nama Sungai K. Surabaya

2.

K. Tengah

Panjang (Km) 42

Luas (km2) 54.5

Sumber Air DAS Brantas

4

51.6

DAS Brantas

Peruntukan ABAM

Batas Adm Sumber Air Kab. Mojokerto, Kab. Gresik, Surabaya Kab. Gresik

Sumber Pencemar Domestik, Industri, Pertanian

Avur ke Domestik, kali Industri, Surabaya 3. K. Porong 19 - DAS Pengendali Kab. Domestik, Brantas Banjr Kali Sidoarjo Buangan Lumpur Surabaya, ABAM Lapindo Sumber data: Badan Lingkungan Hidup dan PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, 2009

8

9

Berikut adalah rencana desain pemantauan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2009 sampai dengan 2013. Tabel 2.2 Rencana Disain Pemantauan 2009 – 2013 N O 1.

SUMBER AIR Kali Surabaya

LOKASI PEMANTAUAN Bendung Lengkong Baru – Mojokerto Jembatan Canggu – Mojokerto Jembatan Perning – Mojokerto Jembatan Jrembeng – Gresik Jembatan Cangkir – Gresik Tambangan Bambe – Gresik Intake PDAM Karangpilang Surabaya Jembatan Sepanjang Surabaya Bendung Gunungsari Surabaya . Intak PDAM Ngagel – Surabaya

09 Hulu

TARGET TAHUN PEMANTAUAN 10 11 12

13

V

V

V

V

V

Hulu Hulu Teng ah Teng ah Teng ah Teng ah Hilir Hilir Hilir

2.

Kali Tengah

Hulu Kali Tengah - Gresik WWG Kali Tengah – Gresik Jembatan Bambe – Gresik

Hulu Teng ah Hilir

V

V

V

V

V

3.

Kali Porong

Jembatan Porong Sidoarjo Muara Kali Tlocor Sidoarjo

Hulu Hilir

V

V

V

V

V

V

V

V V

4. Kali Brantas 5. Kali Mas Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, 2009

2.2.2.

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient Sumber Tidak Bergerak Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar (tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA (infeksi

10

saluran pernapasan atas) atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar kualitas SO2 ambien sesaat di Kabupaten dan kota masih dibawah standar baku mutu udara ambien yang ada (Baku mutu udara ambien SO2 = 0,1 ppm), namun di Kab. Banyuwangi dan Kota Surabaya nilai SO2 ambien di udara melebihi nilai standar Baku mutu, yaitu 0,1962 ppm untuk Kabupaten Banyuwangi dan 0,2451 ppm untuk Kota Surabaya. Untuk mengetahu faktor risiko dari parameter tersebut dilakukan analisis dengan metode ARKL (Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan). Tabel 2.3 Hasil Perhitungan Analisis Resiko Kesehatan Lingkungan SO2 Tahun 2010

Kabupaten / Kota

Nilai RQ SO2

Dt Awal

Kab. Jombang

1,085182 27,6 tahun

Kota Kediri

1,053778 28,5 tahun

Kab. Banyuwangi

6,846071 4,4 Tahun

Kota Surabaya

8,552354 3,51 Tahun

Sumber Data : BBTKL Jatim, 2010

Berdasarkan hasil perhitungan ARKL, Daerah yang memiliki nilai RQ > 1 adalah sebagai berikut: Berdasarkan tabel 2.7, nilai SO2 di Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya sangat tidak aman (dapat menimbulkan efek non karsinogenik) bila dihirup 0,83 m3/jam selam 24 jam dalam waktu 350 hari/tahun serta jangka waktu 30 tahun oleh orang dengan berat badan 55 kg atau kurang. Berdasarkan nilai RQ tersebut, Daerah yang paling beresiko yakni Kota Surabaya dengan nilai risiko (RQ) tertinggi. Dengan mentehaui nilai RQ maka dapat diprediksi waktu awal terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat pencemaran udara pada masa yang akan datang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan dan industri serta wilayah permukiman.

11

2.2.3.

Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup provinsi wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundanganundangan yang meliputi: 1. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. 2. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. 3. Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. 4. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada gubernur atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi. Untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup provinsi melalui gubernur atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang

12

bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural dimaksud akan berperan untuk meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup provinsi meliputi: 1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi di wilayah 4-12 mil laut. 3. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup provinsi. 4. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat provinsi. 2.2. 2.5.1.

Indikator & Nilai SPM Bidang Lingkungan Serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH secara Nasional Pelayanan Informasi Status Mutu Air 1) Indikator dan Nilai SPM Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya pada tahun 2009 dan 2010 adalah sebanyak 3 sumber air, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya. Nilai SPM Tahun 2009

%

Tahun 2010

%

2) Batas waktu Pencapaian SPM Tabel 2.4 Batas Waktu Pencapaian Pelayanan Informasi Status Mutu Air Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Target Nasional (%) 20 40 60 80 100

Target Provinsi (%) 60 60 80 80 100

Realisasi (%) 60 60 -

Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, 2009

Keterangan Memenuhi Target Memenuhi Target

13

2.5.2.

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara 1) Indikator dan Nilai SPM Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya tahun 2010, yaitu sejumlah 16 (enam belas) Kabupaten/Kota Nilai SPM : Tahun 2009

%

Tahun 2010

%

2) Batas waktu Pencapaian SPM Tabel 2.5 Batas Waktu Pencapaian Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Target Nasional (%) 20 40 60 80 100

Target Provinsi (%) 20 40 60 80 100

Realisasi (%) 26 42.11 -

Keterangan Memenuhi Target Memenuhi Target

Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, 2009

2.5.3.

Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat 1) Indikator & Nilai SPM Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti : Pada tahun 2009, yaitu sejumlah 8 (delapan) pengaduan Pada tahun 2010, yaitu sejumlah 8 (delapan) pengaduan Nilai SPM : Tahun 2009

%

Tahun 2010

%

14

2) Batas waktu pencapaian SPM Tabel 2.6 Batas Waktu Pencapaian Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Target Nasional (%) 60 70 80 90 100

Target Provinsi (%) 60 70 80 90 100

Realisasi (%) 100 100 -

Keterangan Memenuhi Target Memenuhi Target

Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

2.3.

Target Pencapaian SPM & Realisasinya Target yang telah ditetapkan Provinsi Jawa Timur dalam mencapai SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk Tahun 2009 & Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 2.7 Target Pencapaian SPM dan Realisasinya No

Jenis pelayanan

1

Pelayanan informasi status mutu air Pelayanan informasi status mutu Udara

2

3

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Target Nasional (%) 2009 2010 20 40

Target Provinsi (%) 2009 2010 60 60

Realisasi (%) 2009 60

2010 60

Ket Target Terpenuhi

20

40

20

40

26

42

Target Terpenuhi

60

70

60

70

100

100

Target Terpenuhi

Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

2.4.

Alokasi Anggaran Pencapaian pelaksanaan SPM dari masing-masing pelayanan pada tahun 2009 dan 2010 didukung oleh alokasi anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur. Catatan: 1. Anggaran untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Air diantaranya adalah untuk : Biaya Sampling ABA dan Perjalanan Dinas 2. Anggaran untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Udara diantaranya adalah untuk Biaya Sampling Udara Ambien dan Perjalanan Dinas 3. Anggaran untuk Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat diantaranya adalah untuk Nonor Tim Penegakan Hukum Terpadu dan peningkatan Sarana Prasarana berupa Perahu Karet dan Binokular serta Perjalanan Dinas

15

2.5. 2.5.1.

Dukungan Personil Pelayanan Informasi Status Mutu Air Keanggotaan Tim Pelayanan Informasi Status Mutu Air pada tahun 2009 melibatkan 2 orang pejabat Struktural dan 5 orang staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan uraian Tugas sebagai berikut : a. Melakukan evaluasi teknis penerapan SPM bidang lingkungan hidup; b. Menyusun pelaporan hasil pelayanan informasi status mutu air; c. Menyusun pelaporan hasil pelayanan informasi status mutu udara ambient; d. Menyusun pelaporan hasil Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; e. Melakukan penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; f. Melakukan perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang lingkungan hidup; g. Melakukan penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; h. Melakukan pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan Hidup; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Keanggotaan Tim Pelayanan Informasi Status Mutu Air pada tahun 2010 melibatkan 4 orang pejabat Struktural dan 8 orang staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan perencanaan pemantauan kualitas air dengan pengumpulan data sekunder; b. Melaksanakan pemantauan yang meliputi pengambilan contoh air, analisis laboratorium lingkungan, verifikasi dan validasi data, analisis dan interprestasi data; c. Menetapkan status mutu air berdasarkan hasil analisis laboratorium; d. Melakukan pemantauan kualitas air di titik-titik pengambilan contoh uji secara berkala;

16

e. Melakukan evaluasi teknis penerapan SPM bidang lingkungan hidup; f. Menyusun pelaporan hasil pelayanan informasi status mutu air; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 2.5.2.

Pelayanan Status Mutu Udara Ambien Sumber Tidak Bergerak Keanggotaan Tim Pelayanan Informasi Status Mutu Udara pada tahun 2010 melibatkan 2 orang pejabat Struktural dan 5 orang staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan uraian Tugas sebagai berikut : a. Melakukan evaluasi teknis penerapan SPM bidang lingkungan hidup; b. Menyusun pelaporan hasil pelayanan informasi status mutu air; c. Menyusun pelaporan hasil pelayanan informasi status mutu udara ambient; d. Menyusun pelaporan hasil Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; e. Melakukan penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; f. Melakukan perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang lingkungan hidup; g. Melakukan penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; h. Melakukan pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan Hidup; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Keanggotaan Tim Pelayanan Informasi Status Mutu Udara pada tahun 2010 melibatkan 6 orang pejabat Struktural dan 6 orang staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan uraian Tugas sebagai berikut : a. Melakukan inventarisasi hasil laporan kualitas udara ambien dari Kabupaten/Kota dari berbagai sumber; b. Melakukan inventarisasi laboratorium pengukuran udara yang ada diwilayahnya dan apabila daerah belum memiliki laboratorium yang bisa melakukan pengukuran udara ambien

17

c.

d. e.

f. g. h.

i.

2.5.3.

daerah bisa melakukan kerjasama dengan laboratorium daerah lain atau pihak ketiga; Melakukan survey pendahuluan atau mengumpulkan data kawasan padat lalu lintas, kawasan pemukiman, dan kawasan industri di setiap Kabupaten/Kota; Menetapkan 3 (tiga) lokasi pemantauan pada setiap Kabupaten/Kota; Menetapkan Kabupaten/Kota yang akan dipantau berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan daerah dalam rangka memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal; Melakukan pengumpulan data melalui pengambilan dan pemeriksaan contoh udara pada setiap lokasi pemantauan; Hasil pemantauan kualitas udara dari masing-masing lokasi dianalisis untuk menetapkan status mutu udara ambien; Penyusunan laporan dan penyampaian informasi dilakukan dengan melibatkan pihak laboratorium dan unit/Instansi terkait di daerah; Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Keanggotaan Tim Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat pada tahun 2010 melibatkan 2 orang pejabat Struktural dan 5 orang staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Melakukan evaluasi teknis penerapan SPM bidang lingkungan hidup; b. Menyusun pelaporan hasil pelayanan informasi status mutu air; c. Menyusun pelaporan hasil pelayanan informasi status mutu udara ambient; d. Menyusun pelaporan hasil Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; e. Melakukan penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; f. Melakukan perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang lingkungan hidup; g. Melakukan penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup;

18

h. Melakukan pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan Hidup; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Keanggotaan Tim Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat pada tahun 2010 melibatkan 5 orang pejabat Struktural dan 7 orang staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan rincian Uraian Tugas sebagai berikut : j. Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan; k. Menelaah dan mengklarifikasi pengaduan; l. Melakukan Verikasi pengaduan; m. Usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 2.6.

Permasalahan & Solusi Permasalahan: 1) Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan sejak dikeluarkannya PermenLH 19 Tahun 2008 dan PermenLH 20 Tahun 2008 belum dilakukan pelaporan Tahun 2010 2) Hasil pelaksanaan SPM bidang Lingkungan tahun 2009 dan tahun 2010 Belum ada penetapan melalui Pengumuman ke masyarakat baik papan pengumuman, media dll. 3) Sumber Daya Manusia pengambil sampel Uji terbatas 4) Pendanaan operasional kegiatan terbatas sehingga untuk cakupan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tidak terakomodir . Solusi: 1) Pelaporan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2009 dan tahun 2010 dilaporkan tahun 2011 2) Akan melakukan pengumuman melalui papan pengumuman pada titik parameter dalam kondisi memenuhi baku Mutu Lingkungancemar ringan, cemar sedang dan cemar berat 3) Meningkatkan SDM dalam penanganan bidang lingkungan yang terimplementasikan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan 4) Akan ditetapkan SK Tim terkait dengan Pelayanan Informasi Status Mutu Air, Pelayanan Status Mutu Udara Ambien Sumber Tidak Bergerak dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2009 dan 2010, adalah: a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan: - Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir. - Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Pelayanan Pemantauan pencemaran air dan udara pada dasarnya merupakan suatu bentuk kegiatan lanjutan yang bersifat evaluasi dari hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air. Oleh karena itu kegiatan pemantauan air merupakan bagian kegiatan pengelolaan sumber daya air secara umum. Adapun kegiatan yang dilaksanakan mencakup: - Pengambilan sampel dan ABAM (Air Bahan Air Minum) Dalam rangka pelayanan informasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tahun 2010 tentang Penetapan kelas air pada air sungai. - Pengambilan sampel udara ambien Dalam rangka pelayanan informasi pencemaran udara di Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009 tentang baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak. b. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan: - Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

19

BAB IV HASIL RINGKASAN PELAPORAN SPM BIDANG LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 1. Untuk Pelaksanaan SPM ( Standart Pelayananan Minimal ) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM bidang lingkungan hidup untuk daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah: - Pelayanan informasi status mutu air ; - Pelayanan informasi status mutu udara ambien ; - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup. 2. Sedangkan Pelaksanaan SPM ( Standart Pelayananan Minimal ) jenis pelayanan bidang lingkungan hidup untuk daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 19 Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten/Kota adalah : - Pelayanan pencegahan pencemaran air; - Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; - Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan dan/atau perusakan lingkungan hidup. Untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota yang telah melaksanakan SPM ( Standar Pelayananan Minimal ) jenis pelayanan bidang lingkungan hidup adalah: Tabel 4.1 Daftar Kabupaten / Kota yang menyerahkan Laporan SPM SPM No Kabupaten / Kota Keterangan Tahun 1 Kota Probolinggo 2009 Data Tahun 2 Kabupaten Probolinggo 2009 Data Tahun 3 Kabupaten Pasuruan 2009 Data Tahun 4 Kota Madiun 2010 Data Tahun 2009, 2010 5 Kabupaten 2009 Data Tahun Tulunggagung 20

21

6 7

Kabupaten Sumenep Kota Surabaya

2009 2010

Data Tahun Data Tahun 2010

Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, 2010

Dari hasil evaluasi Laporan SPM Kabupaten /Kota yang terhimpun di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, TIM SPM BLH Provinsi Jawa Timur dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: Tabel 4.2 Evaluasi SPM Kabupaten/Kota No

Kab./ Kota

Permen LH No. 20 Th. 2008 T

1 2 3 4 5 6 7

Kota Probolinggo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Pasuruan Kota Madiun Kabupaten Tulunggagung Kabupaten Sumenep Kota Surabaya

Keterangan: T : Terpenuhi B : Belum Terpenuhi

B

Udara T B

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

B

√

√

Target SPM

√

T

√

√ √

Air

√

√

√

√

√ √

√

Biomassa T B

√

Pengaduan T B

√

√

√ √

√

Dari hasil Evaluasi Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaannya, adalah sebagai berikut: 1. Keterbatasan anggaran APBD, 2. Mutasi SDM yang tinggi, 3. Sarana dan Prasarana belum mendukung (belum mempunyai laboratorium yang memadai), 4. SPM belum diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah, 5. Kelemahan Data Dasar di Daerah, khususnya pelaksanaan pemantauan status kerusakan tanah untuk produksi Biomassa Dari ke 5 (lima) poin tersebut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup meskipun merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan

22

Hidup nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dari 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur baru 7 (tujuh) kabupaten/ Kota yang telah melaporkan dengan hasil laporan yang belum sesuai.

BAB V PENUTUP 5.1. 5.1.1.

Kesimpulan Pelayanan Informasi Status Mutu Air Status mutu air berdasarkan hasil pemantauan yang terletakan di titik kali Surabaya, kali Tengah dan kali Porong ratarata dalam kondisi cemar. Penentuan status mutu air menggunakan metode STORET. Dengan metode ini dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Prinsip metode STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya yang dikategorikan kelas D yaitu dengan skor > = 31 (cemar berat)

5.1.2.

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien Tahun 2009, jumlah titik sampling pengukuran kualitas udara ambien yang dilaksanakan adalah sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan 19 titik sampling Tahun 2010 Jumlah titik sampling pengukuran kualitas udara ambien yang dilaksanakan adalah sebanyak 16 (enam belas) Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan 16 titik sampling. Paramater kualitas ambien yang dipantau :Sulfur dioksida (SO2);Karbon monoksida (CO);Oksidan (O3);NO3;Pb

5.1.3.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Pengelolaan pengaduan masyarakat yang perlu dilakukan verifikasi. Jenis usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi meliputi: 1) Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 2) Dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan, apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 3) Dikenakan sanksi administrasi (oleh pejabat yang berwenang), apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau

23

24

perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 5.2.

Saran a. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk pelayanan dasar b. SPM dilaksanakan secara optimal c. Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dengan Monitoring dan Evaluasi d. Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan SPM di bidang Lingkungan Hidup e. Penyelenggaraan pelayanan SPM di Bidang Lingkungan Hidup secara operasional dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup f. Instansi Lingkungan Hidup menyusun perencanaan pencapaian & penerapan SPM dilakukan secara bertahap.