PANDUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH

PANDUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH

Pengarah: Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tim Penyusun (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri): Ir. Diah Indrajati, Nata Irawan, SH.,M.Si., Ir. Rosihan, M.Si., Sunarto, SH., M.SI, Drs. Djuhardi, M.Si., Atik Maryatti, S.Sos., M.Si, Dra. Eny Indiriaty, Ir. Ema Budiastuti dan DR. Paudah, M.Si Kontributor (GIZ): Dr. Manfred Poppe, MP. Dwi Widiastuti, Wahyu Mulyana, Mukhlis Abidi Editor (GIZ): Hartian Silawati Design: Hasbi Akhir (www.aisukenet.com)



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh. Secara normatif upaya meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi telah diatur dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam koridor Undang-undang tersebut menganut sistem otonomi luas, nyata dan bertangung jawab yang mengisyaratkan Pemerintah Daerah bahwa dalam menentukan isi otonomi atau kewenangannya harus dikaitkan dengan kebutuhan riil masyarakatnya. Betapapun luasnya otonomi daerah harus mampu melahirkan pelayananpelayanan publik yang berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam koridor ini maka isi otonomi daerah diorientasikan kepada penyediaan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) dan pemenuhan kebutuhan dengan pengembangan sektor unggulan. Sebagai upaya untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan standar minimum pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Secara spesifik, terdapat beberapa hal yang hendak dicapai melalui adanya SPM ini yaitu: 1. Menjamin diperolehnya minimum layanan yang dapat diakses oleh masyarakat secara merata dan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ukuran yang ditetapkan oleh Pemeirntah di dalam setiap SPM.

ii

2. Digunakan sebagai sarana untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan suatu layanan publik dan menentukan Standard Spending Assessment (SSA) yang bermanfaat untuk penghitungan biaya layanan, sehingga dapat dihitung kebutuhan agregat minimum pembiayaan daerah dengan lebih terukur. 3. Dapat dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja yang berbasis manajemen kinerja. Saat ini Pemerintah telah menetapkan 15 SPM dan menjadikan SPM sebagai kebijakan prioritas nasional yang harus ditindaklanjuti oleh daerah melalui penerapan SPM di daerah. Dalam rangka mendorong percepatan penerapan SPM di daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah. Sebagai langkah konkrit untuk mendorong percepatan penerapan SPM maka dirasakan perlu untuk menyampaikan teknis Panduan pedoman penerapan dan pencapaian SPM sebagi acuan dan petunjuk teknis bagi daerah dalam menerapkan dan mencapai SPM di daerah. Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi seluruh pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Prof. DR. H. Djohermansyah Djohan, MA.

iii


DAFTAR ISI

iv

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

ii

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR SINGKATAN

vii

BAB 1 PENDAHULUAN

2

Latar Belakang

2

Maksud dan Tujuan

3

Ruang Lingkup Panduan

4

Sistematika Penulisan

4

BAB 2 KERANGKAREGULASI SPM

6

Pasal-Pasal Peraturan terkait SPM dalam Perencanaan

8

Pasal-Pasal Peraturan terkait SPM dalam Penganggaran

8

Pasal-Pasal Peraturan terkait Pelaporan SPM

9

BAB 3 PENGERTIAN DAN STATUS PENETAPAN SPM

10

Pengertian SPM

10

Kedudukan SPM dalam Urusan Pemerintahan

10

Ruang Lingkup SPM

12

Status Penyusunan dan Penetapan SPM

13

BAB 4 PANDUAN PENYUSUNAN RENCANAPENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

16

Ruang Lingkup

16

BAB 5 TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

20

5.1

Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

21

5.2

Sosialisasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

27

5.3

Pengumpulan Data dan Informasi

31

5.4

Reviu Program dan Kegiatan Penerapan SPM Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

39

5.5

Penyusunan Profil Pelayanan Dasar di Daerah

41

5.6

Penyusunan Program dan Kegiatan Pencapaian SPM

50

5.7

Penentuan Target dan Capaian SPM

56

5.8

5.8 Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM

60

5.9

Pelaksanaan Penerapan SPM Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

65

5.10

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM

68

5.11

Pelaporan Penerapan SPM di Daerah

77

REFERENSI

82

LAMPIRAN

84

LAMPIRAN I PROFIL PELAYANAN DASAR DI PROVINSI

84

LAMPIRAN II PROFIL PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA

98

v


Daftar Gambar Gambar 3.1 Kedudukan SPM dalam Urusan Pemerintahan

12

Gambar 4.1 Alur Penyusunan Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

19

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

24

Gambar 5.2 Perhitungan Target Capaian SPM

57

Gambar 5.3 Hubungan Rencana Pencapaian SPM di Daerah dan 66 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Penerapan

Daftar Tabel Tabel 3.1

Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Provinsi

14

Tabel 3.2

Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Kabupaten/Kota

15

Tabe 5.1

Contoh Agenda Kerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

26

Tabel 5.2

Menemukenali Jenis Pelayanan, Indikator, Definisi Operasional, Target dan Batas Waktu Capaian SPM

33

Tabel 5.3

Check-List Kebutuhan Data Indikator SPM

35

Tabel 5.4

Reviu Program dan Kegiatan Penerapan SPM dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan SKPD

40

Tabel 5.5

Kompilasi Indikator SPM

43

Tabel 5.6

Identifikasi Permasalahan Pencapaian SPM

46

Tabel 5.7

Profil Pelayanan Dasar

49

Tabel 5.8

Identifikasi Program dan Kegiatan SPM*)

55

Tabel 5.9

Penentuan Target Capaian SPM*)

59

Tabel 5.10

Formula Perhitungan Biaya Indikator SPM

61

Tabel 5.11

Pengitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM di Daerah

64

Daftar Kotak

vi

Kotak 1.

Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah (Usulan)

27

Kotak 2.

Penyajian Laporan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

79

DAFTAR SINGKATAN

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ASB

Analisis Standar Belanja

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DSF

Decentralization Support Facility

EKPPD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

GIZ

Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit

IKK

Indikator Kinerja Kunci

ILPPD

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Juknis

Petunjuk Teknis

K/L

Kementerian/Lembaga

KUA

Kebijakan Umum Anggaran

LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

LPND

Lembaga Pemerintah Non Departemen

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri

PP

Peraturan Pemerintah

PPA

Prioritas dan Plafon Anggaran

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

vii


viii

RAPBD

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Renja SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKP

Rencana Kerja Pemerintah

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SPM

Standar Pelayanan Minimal

TAPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

UU

Undang Undang


BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2000 dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan termasuk penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah, penyediaan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)sebagai acuan penyusunan dan penetapan SPM oleh Kementerian/Lembaga dan penerapannya di daerah. Hingga pertengahan 2012 telah ditetapkan 15 SPM oleh Kementerian/Lembaga. Penerapan dan pencapaian SPM di daerah menghadapi banyak kendala, antara lain: masih kurangnya pemahaman mengenai SPM, terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar,

2

tidak tersedianya data yang valid, dan belum disusunnya rencana pencapaian SPM di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah mendorong percepatan penerapan SPM di daerah sebagai kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.Untuk membantu percepatan penerapan SPM di daerah, maka perlu disusun sebuah buku panduan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana penerapan dan pencapaian SPM di daerah.

Maksud dan Tujuan Buku panduan ini dimaksudkan sebagai alat bantu yang dapat memberikan tambahan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan panduan ini adalah untuk: 1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun database profil pelayanan dasar daerah; 2. Meningkatkan pemahaman tentang berbagai implikasi dari penerapan SPM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Memberikan panduan bagi penyelenggara pelayanan dasar di daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk menerapkan SPM di daerah;

3


4. Mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Ruang Lingkup Panduan Buku panduan ini disusun berdasarkan substansi peraturan perundangan terkait SPM yang telah diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dengan tambahan penjelasan tahapan dan langkah-langkah penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan tujuannya, panduan ini bersifat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana menyusun rencana pencapaian SPM di daerah dan menghitung kebutuhan pembiayaan pelaksanaan SPM. Penyajian panduan disusun dalam format dan sistematika pembahasan yang mudah dipahami pengguna (user-friendly), yaitu terutama SKPD di lingkup provinsi, kabupaten dan kota. Lingkup materi yang disampaikan dalam panduan terdiri dari tahapan dan langkah-langkah penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah, termasuk didalamnya batas waktu, target capaian, rangkaian kegiatan dan penghitungan kebutuhan pendanaan.

Sistematika Penulisan

4

Bagian I

:

Pendahuluan menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan;

Bagian II

:

Kerangka Regulasi SPM menguraikan peraturan perundangan terkait SPM mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri;

Bagian III :

Pengertian danStatus Penetapan SPM menguraikan pengertian, kedudukan SPM dalam urusan pemerintahan, ruang lingkup, dan status penyusunan dan penetapan SPM;

Bagian IV :

Panduan Penyusunan Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah menguraikan ruang lingkup, tahapan dan alur penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah;

Bagian V

Tahapan Penyusunan Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah menguraikan tentang tahap dan langkahlangkah yang dilakukan mulai dari: 1) Pembentukan Tim

:

BAB 1 PENDAHULUAN

Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, 2) Sosialisasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, 3) Pengumpulan Data dan Informasi, 4) Reviu Program dan Kegiatan Penerapan SPM Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, 5) Penyusunan Profil Pelayanan Dasar, 6) Penyusunan Program dan Kegiatan Pencapaian SPM, 7) Penentuan Target Capaian SPM di Daerah, 8) Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM, 9) Pelaksanaan Penerapan SPM Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, 10) Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM di Daerah, 11) Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

5


BAB 2

KERANGKAREGULASI SPM

Kerangka regulasi terkait penyusunan dan penerapan SPM diurutkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-283 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014*) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013*) Permen Kementerian/Lembaga terkait SPM *) Dikeluarkan setiap tahun untuk tahun anggaran berikutnya

7


Pasal-Pasal Peraturan terkait SPM dalam Perencanaan Standar pelayanan minimumdigunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). PP No. 20/2004 pasal 4 (2) Pemerintah Daerah menggunakan SPM yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran. PP No. 65/2005 pasal 9 (2) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profill pelayanan dasar. Permendagri No. 79/2007 pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menuangkan Rencana Pencapaian SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD. PP No. 65/2005 pasal 9(4) Permendagri No. 79/2007 pasal 1(10) Pemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam RKP dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. PP No. 65/2005 pasal 9(5) Permendagri No. 79/2007 pasal 1(10) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan ... c) urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Permendagri No. 54/2010 pasal 11(1c) Pencapaian sasaran program SKPD mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan. Permendagri No. 54/2010 pasal 88(1)

Pasal-Pasal Peraturan terkait SPM dalam Penganggaran Pemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam KUA, PPA dan RKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. PP No. 65/2005 pasal 9(5) Permendagri No. 79/2007 pasal 7(2) Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM. Permendagri No. 79/2007 pasal 11

8

BAB 2 KERANGKAREGULASI SPM

Penyusunan rencana pencapaian SPMdan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaianSPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. PP No. 65/2005 pasal 10 Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga. Penjelasan Permendagri No. 37 Tahun 2012

Pasal-Pasal Peraturan terkait Pelaporan SPM Rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan. PP No. 65/2005 pasal 11 Pemerintah Daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Permendagri No. 6/2007 pasal 17 (1) Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM. Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri. Permendagri No. 6/2007 pasal 16 (1-3) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal termasuk salah satu materi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) PP No. 3/2007 pasal 3(4) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, ILPPD. Permendagri No. 79/2007 pasal 16 EKPPD pada tataran pelaksana kebijakan daerah meliputi aspek penilaian: c) tingkat pencapaian SPM. PP No. 6/2008 pasal 19

9


BAB 3

PENGERTIAN DAN STATUS PENETAPAN SPM

Pengertian SPM Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana minimal mencapai indikator dan tingkat nilai pada batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Kedudukan SPM dalam Urusan Pemerintahan Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat (Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota).

10

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) jenis urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan kependudukan. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerahuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Tidak semua bagian dari urusan wajib adalah pelayanan dasar. Namun, setiap pelayanan dasar termasuk dalam bagian urusan wajib. SPM ditetapkan berdasarkan pelayanan dasar tertentu, dimana pelayanan dasar tersebut adalah bagian dari urusan wajib, dan urusan wajib merupakan bagian dari urusan pemerintahan. Berikut digambarkan posisi SPM dalam urusan pemerintahan:

11


Gambar 3.1 Kedudukan SPM dalam Urusan Pemerintahan

Posisi SPM Urusan Pemerintahan

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan Wajib

Pelayanan Dasar

adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar

Permendagri No.6/2007 pasal 1 (8)

Ruang Lingkup SPM SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan wajib yang harus memenuhi SPM yang telah ditetapkan antara lain bidang: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

12

Kesehatan Lingkungan Hidup Pemerintahan Dalam Negeri (kependudukan dan catatan sipil; dan pemerintahan umum) Sosial Perumahan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pendidikan


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kesenian Komunikasi dan Informatika Perhubungan Penanaman Modal

Besaran dan batas waktu pencapaian SPM ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga yang selanjutnya menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM berdasarkan data dasar profil pelayanan dasar yang tersedia. Selanjutnya rencana pencapaian SPM dan target tahunan menjadi dasar untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD) dan dokumen penganggaran (KUA PPA dan RKA-SKPD).

Status Penyusunan dan Penetapan SPM Hingga pertengahan 2012 telah ditetapkan 15 SPM oleh Kementerian/ Lembaga. Beberapa K/L telah melengkapi peraturan SPM dengan petunjuk teknis/pedoman untuk pelaksanaanya.

13

14

Lingkungan Hidup

Perumahan Rakyat

Ketenagakerjaan*)

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**)

Ketahanan Pangan

Kesenian

Perhubungan

Penanaman Modal

3

4

5

6

7

8

9

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2008

2008

2008

Tahun Penetapan

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Juknis/ Panduan Operasional

8

Draft

V

V

V

V

V

V

V

V

Juknis/ Pedoman Pembiayaan

36

7

4

2

4

5

5

2

3

4

Jenis Pelayanan

*) Perubahan atas lampiran ditetapkan dalam Permenakertrans No. 04/2011 **) Tidak ada pemisahan indikator SPM untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total

Sosial

2

Bidang

1

No

Tabel 3.1 Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Provinsi

67

10

17

7

4

8

8

3

3

7

Jumlah Indikator

2014

2014

2014

2015

2014

2016

2025

2013

2015

Target Pencapaian


Sosial

Lingkungan Hidup

Pemerintahan Dalam Negeri*)

Perumahan Rakyat

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pendidikan Dasar***) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketenagakerjaan Komunikasi dan Informatika Ketahanan Pangan Kesenian Perhubungan Penanaman Modal Total

2

3

4

5

6

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011

2010

2010

2008

2008

2008

2008

2008

Tahun Penetapan

V V V V V V V V 15

V

V

V

V

V

V

V

Juknis/ Panduan Operasional

V V V Draft V V V Draft 13

V

V

V

V

V

V

V

Juknis/ Pedoman Pembiayaan

2 8 5 2 4 2 4 7 65

3

5

2

3

4

4

4

Jenis Pelayanan

*) Penyempurnaan Permendagri No. 62/2008 ditetapkan dalam Permendagri No. 69 Tahun 2012 **) Tidak ada pemisahan indikator SPM untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ***) Target tahun pencapaian tidak dicantumkan di dalam peraturan

8 9 10 11 12 13 14 15

7

Kesehatan

Bidang

1

No

Tabel 3.2 Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Kabupaten/Kota

27 23 8 6 7 7 26 10 169

9

8

3

6

4

7

18

Jumlah Indikator

2014 2016 2014 2015 2014 2014 2014

2014

2014

2025

2011

2013

2015

2015

Target Pencapaian


15


BAB 4

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANAPENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

Ruang Lingkup Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah menyusun Rencana Pencapaian SPM yaitu target pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional dan memperhatikan kemampuan daerah. Rencana pencapaian SPM ini dituangkan dalam dokumen rencana perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Rencana pencapaian SPM merupakan strategi operasional dalam menerapkan SPM dan bukan dokumen perencanaan tersendiri, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama RPJMD. Dalam hal daerah sudah menyusun RPJMD, maka rencana pencapaian SPM di daerah menjadi ‘peta jalan’ yang menjelaskan kondisi daerah saat ini dan target pencapaian SPM sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sejauh ini belum banyak daerah menyusun rencana pencapaian SPM untuk memperjelas target pencapaian SPM di daerah. Pedoman yang ada belum menjelaskan secara rinci kedudukan, fungsi dan muatan rencana pencapaian SPM di daerah. Secara garis besar, ruang lingkup rencana penerapan danpencapaian SPM yang meliputi:

16

a. Batas waktu pencapaian SPM secara nasional dan jangka waktu pencapaian SPM di daerah; Batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan masing-masing Kementerian/Lembaga menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di daerah. Pemerintah daerah dapat menetapkan rencana pencapaianSPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Rencana pencapaian SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM. Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. b. Sinkronisasi rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). c. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD memuat target pencapaian

17


dan penerapan SPM. Selanjutnya, nota kesepakatan tentang KUA dan PPA menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadudan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM. Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), dan satuan harga. RKASKPD yang disahkan oleh Kepala SKPD menggambarkan progam dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM secara rinci dan jelas. Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yangmerupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN. Sedangkan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD. d. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat; Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), LKPJ, dan ILPPD. Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya dipublikasikan kepada masyarakat.

18

Pengumpulan Data dan Informasi

Sosialisasi Penerapan & Pencapaian SPM

Peraturan Terkait SPM

Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM Dasar

Penyusunan

Pengolahan Data dan Informasi

Pelaksanaan Penerapan SPM dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD, Renstra, SKPD, RKPD, Renja SKPD)

Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM

Penentuan Target Capaian SPM

Penentuan Program dan Kegiatan

Gambar 4.1 Alur Penyusunan Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah PERSIAPAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN RENCANA PROFIL PELAYANAN DASAR PENCAPAIAN SPM

Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM di Daerah

MONEV DAN PELAPORAN

BAB 4 PANDUAN PENYUSUNAN RENCANAPENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

19


BAB 5

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

20

PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN DASAR

PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN SPM

PELAKSANAAN, MONITORING DAN PELAPORAN

LANGKAH

PERSIAPAN

 Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM  Sosialisasi penerapan SPM di daerah

Pengumpulan  Data dan Informasi  ReviuProgram dan Kegiatan Penerapan SPM dalam Dokumen Rencana  Penyusunan Profil Pelayanan Dasar

Perumusan  Program dan Kegiatan  Penentuan Target Capaian SPM  Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM

 Pelaksanaan Penerapan SPM dalam Rencana Pembangunan Daerah  Monitoring dan Evaluasi  Pelaporan Pencapaian SPM di Daerah

OUTPUT

TAHAP

Tahapan penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada penjelasan Permendagri Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Pedoman tersebut menguraikan secara umum pentahapan dan pertimbangan penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah, namun belum secara rinci menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di setiap tahap. Dalam menyusun rencana pencapaian SPM di daerah diperlukan instrumen dan alat bantu yang memudahkan pemerintah daerah. Buku panduan ini menguraikan langkah-langkah penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah berdasarkan lingkup materi.

SK Tim Koordinasi   Rencana Kerja Kerja Tim  Bahan Sosialisasi

Check-List  Kebutuhan Data  Profil Pelayanan Dasar

Indikasi Program  dan Kegiatan Pencapaian SPM berikut Kebutuhan Pendanaan

 Laporan Pencapaian SPM di Daerah

5.1 Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Dasar Pemikiran Penerapan dan pencapaian SPM di daerah merupakan upaya mensinergikan pencapaian SPM setiap urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar yang dilaksanakan SKPD pengampu. Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang sudah ditetapkan SPM-nya oleh Kementerian/Lembaga. Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM secara operasional dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan urusannya masing-masing. Sampai saat ini sudah ada 15 SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga untuk dilaksanakan pemerintah daerah melalui SKPD pengampu SPM. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penerapan dan pencapaian SPM di daerah tersebar di masing-masing SKPD pengampu SPM. Untuk mewujudkan upaya penerapan dan pencapaian SPM di daerah yang efektif perlu dibentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, terdiri dari SKPD pengampu SPM, Bappeda, SKPD Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretariat Daerah. Tim ini diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

21


Pihak Yang Terlibat Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Dalam penerapan dan pencapaian SPM di daerah terdapat lima (5) pihak yang terlibat, yaitu: (1) Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga yang menangani urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, (2) Pemerintah Provinsi dalam hal ini SKPD Provinsi pengampu SPM, (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini SKPD Kabupaten/Kota pengampu SPM, (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota, serta (5) Pihak lainnya yang membantu proses penerapan dan pencapaian SPM, misalnya lembaga swadaya masyarakat, lembaga kerjasama internasional dan lain-lain. Adapun peran dan bentuk keterlibatan masing-masing pihak adalah sebagai berikut: Tingkatan Tingkat Pusat

Tingkat Provinsi

Pihak Yang Terlibat Kementerian Dalam Negeri

Peran  Koordinator penyelenggaraan pelayanan dasar  Pembina umum

Kementerian/ Lembaga

 Pembina teknis penyelenggaraan pelayanan dasar  Fasilitasi penerapan SPM di provinsi dan evaluasi pelaporan pencapaian SPM di Provinsi

SKPD pengampu SPM

 Penanggung jawab penerapan dan pencapaian SPM  Fasilitasi penerapan SPM di kabupaten/ kota dan evaluasi pelaporan pencapaian SPM di kabupaten/kota

SKPD pengelola  Pelaksana pembiayaan SPM di keuangan tingkat provinsi daerah

22

Bentuk Keterlibatan  Melakukan koordinasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM di daerah  Melakukan fungsi pembinaan secara teknis penerapan dan pencapaian SPM di daerah  Melakukan fasilitasi penerapan SPM di Provinsi  Melakukan evaluasi pelaporan pencapaian SPM di Provinsi  Menyusun dan melaksanakan rencana penerapan dan pencapaian SPM  Melakukan fasilitasi penerapan SPM di Kabupaten/Kota  Melakukan evaluasi pelaporan pencapaian SPM di Kabupaten/ Kota  Menyusun rencana pembiayaan penerapan SPM tingkat provinsi


Bappeda Provinsi

 Koordinator dalam  Mengintegrasikan pengintegrasian SPM rencana penerapan dalam perencanaan SPM dalam proses tingkat provinsi perencanaan pembangunan  Koordinator dalam  Menyiapkan laporan penyusunan laporan penerapan dan penerapan dan pencapaian SPM pencapaian SPM tingkat provinsi

Sekretariat Daerah (Biro Organisasi/ Pemerintahan/ Otda) Dewan  Pengawas  Memastikan penerapan dan penerapan SPM di Perwakilan pencapaian SPM di daerah dan dukungan Rakyat Daerah Provinsi anggaran (DPRD) Provinsi Tingkat SKPD  Pelaksana penerapan  Menyusun dan SPM di daerah melaksanakan rencana Kabupaten/ pengampu penerapan dan Kota SPM pencapaian SPM SKPD pengelola  Pelaksana  Menyusun rencana pembiayaan SPM di pembiayaan keuangan daerah penerapan SPM daerah Bappeda  Koordinator dalam  Mengintegrasikan pengintegrasian SPM rencana penerapan Kabupaten/ dalam perencanaan SPM dalam proses Kota perencanaan pembangunan Sekretariat  Koordinator dalam  Menyiapkan laporan penyusunan laporan penerapan dan Daerah (Bag. penerapan dan pencapaian SPM Organisasi/ pencapaian SPM Pemerintahan/ Otda) Dewan  Pengawas  Memastikan penerapan dan penerapan SPM di Perwakilan pencapaian SPM di daerah dan dukungan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota anggaran (DPRD) Kabupaten/ Kota

Tujuan Pembentukan Tim KoordinasiPenerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan langkah-langkah dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD pengampu SPM, SKPD Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya dalam penerapan dan pencapaian SPM. Tim Koordinasi ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dasar SKPD pengampu SPM. 23


Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah dibagi menjadi dua (2) struktur utama sebagai berikut: 1) fungsi koordinasi dan 2) fungsi teknis. Struktur koordinasi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penerapan dan pencapaian SPM di daerah termasuk penyusunan laporan pencapaian. Struktur koordinasi dalam Tim sekurang-kurangnya terdiri dari unsur: 1) Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi/Pemerintahan/Otonomi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diuraikan dalam Perda mengenai SOTK, 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai dengan tupoksinya koordinasi perencanaan pembangunan daerah, 3) SKPD Pengelola Keuangan Daerah, 4) Inspektorat. Struktur teknis dibentuk di masing-masing SKPD pengampu SPM dan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) Kepala Dinas/SKPD, 2) Sub. Bagian Perencanaan/ Program, 3) Sub-Dinas terkait dalam pengampu layanan sektor yang bertanggung jawab pada indikator SPM. Gambar 5.1 Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah TIM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

TIM TEKNIS SKPD

TIM TEKNIS SKPD

- Koordinasi kepada SKPD terkait penerapan dan pencapaian SPM

TIM TEKNIS SKPD

- Pendalaman SPM - Penyusunan profil pelayanan dasar - Penyusunan program dan kegiatan beserta target pencapaian SPM - Kebutuhan pembiayaan SPM

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang meliputi:

24


1. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional 2. Menyiapkan database profil pelayanan dasar berdasarkan masingmasing jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan 3. Merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM sekaligus penentuan target pencapaian SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, melalui tahapan sebagai berikut:  Menyesuaikan dan mensinergikan program dan kegiatan dalam APBD sebagai bagian dari program dan kegiatan pencapaian indikator dan target SPM;  Melakukan proyeksi kemampuan pembiayaan program kegiatan yang akan dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator dan target SPM; dan  Merumuskan kesenjangan kemampuan keuangan daerah dalam pencapaian indikator dan target SPM dibandingkan dengan target nasional sesuai batas waktu perencanaan yang telah ditetapkan. 4. Menyusun kebutuhan pembiayaan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, SKPD pengampu SPM membentuk Tim Teknis. Susunan keanggotaan Tim Teknis SKPD terdiri dari: unit kerja di lingkungan SKPD dan lembaga/organisasi nonpemerintah yang terkait SPM pelayanan dasar.Tim Teknis SKPD memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan data dan informasi serta menyusun secara teknis profil pelayanan dasar dan rencana penerapan dan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib SKPD tersebut. Tim Teknis SKPD menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan, kerangka acuan pelaksanaan kegiatan, memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dan menjaga konsistensi dan komitmen para pihak dalam proses.

Penyusunan Rencana Kerja Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM menyusun rencana kerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah yang disepakati semua pihak yang terlibat. Rencana kegiatan tim koordinasi penerapan disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan hingga disusunnya rencana penerapan dan pencapaian SPM di daerah.

25

26

D

C

B

A

PERUMUSAN RENCANA PENCAPAIAN SPM

Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan

PERSIAPAN Pembentukan tim, penyusunan agenda kerja Sosialisasi PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN DASAR Pendalaman indikator SPM Pengumpulan data dan informasi Analisis kondisi pelayanan dasar PEMENUHAN KEBUTUHAN PENCAPAIAN SPM Penyusunan Program dan Kegiatan Penentuan Target Capaian SPM

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Contoh Agenda Kerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

NO Kegiatan

Tabe 5.1

Contoh agenda kerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah adalah sebagai berikut:



Kotak 1.

Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah (Usulan)

Susunan keanggotaan tim koordinasi penerapan dan pencapaian SPM sekurang-kurangnya sebagai berikut: Penanggungjawab

:

Kepala Daerah

Pembina

:

Wakil Kepala Daerah

Ketua

:

Sekretariat Daerah

Sekretaris

:

Kepala Biro Organisasi/Pemerintahan/ Otda untuk provinsi atau Kepala Bagian Organisasi/Pemerintahan/Otda untuk Kabupaten/Kota*)

Anggota

:

a. Bappeda b. Inspektorat Daerah c. SKPD yang membidangi keuangan d. SKPD yang membidangi organisasi; e. SKPD yang membidangi SPM; dan f. SKPD terkait lainnya

*) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi biro dan atau bagian terkait fasilitasi SPM

5.2 Sosialisasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Apa itu Sosialisasi? Sosialisasi merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundangan, termasuk petunjuk teknis dan panduan penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan antara lain melalui media tatap muka dan media elektronik. Sosialisasi melalui media tatap muka antara lain dalam bentuk dialog, lokakarya, seminar dan diskusi. Sedangkan sosialisasi melalui media elektronik antara lain melalui pemberian informasi di surat kabar, radio dan televisi, rubrik tanya jawab melalui internet dan lain sebagainya. Sosialisasi penerapan dan pencapaian SPM tidak hanya diartikan bagaimana SPM dapat dipahami oleh pemangku kepentingan baik substansi, tahapan maupun prosesnya. Begitu pula, sosialisasi bukan sekedar diseminasi atau

27


media publikasi, melainkan bagian dari proses pemberdayaan dan transfer pengetahuan dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus, dalam setiap tahapan dan kegiatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Pada dasarnya penerapan dan pencapaian SPM merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka memastikan tercapainya pelayanan dasar bagi semua warga masyarakat. Isu dan permasalahan SPM seringkali dlihat sebagai agenda pembangunan yang berasal dari pusat untuk diterapkan di daerah. Padahal, indikator SPM menggambarkan tingkat capaian pelayanan dasar yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintahan daerah, sesuai dengan hakikat keberadaan pemerintahan daerah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tujuan Yang Ingin Dicapai Sosialisasibertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan, yaitu SKPD, DPRD, dan masyarakat tentang substansi, tahapan, dan proses penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Manfaat dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah SKPD, DPRD dan pemangku kepentingan lainnya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah serta mengetahui peran dan tanggung jawab setiap lembaga untuk mendorong penerapan SPM di daerah. Pada akhirnya, diharapkan melalui sosialisasi terjadi internalisasi penerapan indikator SPM di daerah serta terlembaganya mekanisme dalam penerapan dan pencapaian SPM beserta program dan kegiatan yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Bentuk Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan melibatkan pemangku kepentingan mulai dari SKPD, DPRD dan masyarakat, antara lain:  Sosialisasi melalui dialog dilakukan untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan berbagai peraturan dan perundangan mengenai SPM dan panduan penerapan dan pencapaian SPM di daerah, dalam hal ini dialog dapat dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah

28


daerah untuk saling bertukar informasi terkait penerapan dan pencapaian SPM di daerah. 

Sosialisasi melalui seminar dilakukan dengan mengundang pakar untuk membahas isu dan permasalahan penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Peserta seminar berasal dari SKPD, DPRD, pemangku kepentingan di daerah yang terlibat dalam pencapaian SPM pelayanan dasar. Seminar dilaksanakan dengan mengundang pembicara/ narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/ Lembaga yang telah menetapkan SPM.



Sosialisasi melalui lokakarya dilakukan untuk membahas isu dan permasalahan terkait penerapan dan pencapaian SPM di daerah dan adanya upaya untuk mencarikan solusinya. Peserta lokakarya berasal dari SKPD pengampu SPM yang sudah ditetapkan dan lembaga atau unsur masyarakat terkait dengan penerapan SPM.



Sosialisasi melalui diskusi dilakukan untuk membahas topik tertentu antara dua orang atau lebih/kelompok sehingga meningkatkan pemahaman yang sama terhadap suatu topik, dalam hal ini, diskusi membahas topik penerapan dan pencapaian SPM di daerah agar terjadi kesamaan pandang dan pemahaman antara pemangku kepentingan di daerah.



Sosialisasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam perencanaan, pemrograman dan penghitungan pembiayaan penerapan SPM di daerah. Peserta pelatihan dan bimbingan teknis berasal dari SKPD pengampu SPM, Bappeda, SKPD Pengelola Keuangan Daerah serta melibatkan fasilitator pendampingan penerapan SPM di daerah.



Sosialisasi melalui media cetak (misalnya surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (misalnya radio, televisi, video, film) dan media informasi lainnya (misalnya baliho, spanduk, flyer, dll) dilakukan untuk menyampaikan pesan secara langsung dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat luas terkait penerapan dan pencapaian SPM di daerah.

Siapa Yang Menjadi Sasaran Sosialisasi Kelompok sasaran sosialisasi penerapan dan pencapaian SPM dapat dibagi dalam beberapa kategori berikut ini:  Seluruh SKPD pengampu SPM, Bappeda, SKPD Pengelola Keuangan Daerah dan DPRD.

29




Para pemegang posisi kunci yang dianggap dapat mempengaruhi atau mendorong terjadinya peningkatan pemahaman penerapan SPM di daerah, antara lain: pejabat pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll.



Kelompok masyarakat yang peduli pada pelayanan publik terdiri dari: orang dan kelompok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah penerapan dan pencapaian SPM di daerah, misalnya pemerhati masalah pembangunan, pakar, akademisi, pengusaha, kelompok/ organisasi massa dan kemasyarakatan.



Masyarakat sebagai penerima manfaat utama perlu mendapatkan informasi mengenai pelayanan-pelayanan apa saja yang menjadi haknya yang dapat diperoleh dari pemerintah daerah.

Kelompok sasaran diatas memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Oleh karena itu sosialisasi pada kelompok sasaran yang berbeda harus memiliki tujuan dan perlakuan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelompok sasaran tersebut.

Siapa Pelaku Sosialisasi Pelaku sosialisasi adalah Kementerian/Lembaga yang menangani urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) ataupun kelompok masyarakat yang peduli dengan peningkatan pelayanan dasar di daerah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tingkatan nasional hingga kabupaten/kota. Pada tingkat kabupaten/kota, sosialisasi dilakukan oleh SKPD yang menangani urusan wajib bersifat pelayanan dasar bersama dengan aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat. Pada tingkatan provinsi, sosialisasi dilakukan oleh SKPD Provinsi dengan cakupan kabupaten/kota di wilayahnya. Demikian pula pada tingkat nasional, Kementerian/Lembaga yang menangani urusan wajib bersifat pelayanan dasar diharapkan melakukan sosialisasi penerapan dan pencapaian SPM di daerah bersama dengan lembaga dan kelompok masyarakat yang peduli. Dalam melakukan sosialisasi di tingkat nasional perlu dilakukan koordinasi yang baik terutama antara K/L dan Tim Konsultasi Penyusunan SPM (terutama Kementerian Dalam Negeri selaku Koordinator, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) serta bersama Pemerintah Daerah untuk sosialisasi di tingkat daerah.

30


Sosialisasi yang dilakukan pada tingkatan kabupaten/kota perlu diarahkan pada terbangunnya pemahaman dan kapasitas SKPD, DPRD dan masyarakat untuk melakukan kegiatan penerapan dan pencapaian SPMD di daerah secara terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan sebuah strategi sosialisasi yang efektif dengan penggunaan multi jalur komunikasi.

5.3 Pengumpulan Data dan Informasi Pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM dimaksudkan untuk memastikan penghitungan pencapaian SPM di daerah didukung ketersediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengumpulan data dan informasi menentukan kualitas informasi dan analisis pencapaian SPM di daerah yang akan menjadi dasar dalam penentuan target capaian SPM ke depan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: Langkah 1: Menemukenali Jenis Pelayanan, Indikator SPM, Target SPM dan Batas Waktu Yang Harus Dicapai Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga telah menetapkan indikator capaian SPM dan batas waktu pencapaian setiap indikator SPM yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri terkait. Beberapa Kementerian/Lembaga telah melengkapi peraturan SPM dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk penerapannya di daerah. Untuk menyusun rencana pencapaian SPM di daerah, setiap SKPD terkait perlu mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM. Pendalaman indikator SPM yang ditetapkan Kementerian/ Lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman SKPD tentang pengertian, definisi operasional dari setiap indikator dan cara perhitungan/ rumus. SKPD pengampu SPM di daerah perlu memahami jenis pelayanan dan indikator SPM untuk setiap urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya. Masing-masing indikator SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga dipelajari secara seksama berkaitan dengan:

31


32



Pengertian indikator kinerja SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM di Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.



Definisi operasional indikator SPM dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator kinerja.



Cara perhitungan/rumus dimaksudkan untuk menyamakan cara perhitungan dalam memperoleh capaian indikator kinerja selama periode kurun waktu tertentu, dengan cara membagi pembilang dengan penyebut.



Target capaian adalah besaran yang harus dicapai sebagaimana ditentukan sampai dengan batas waktu pencapaian SPM.



Batas waktu pencapaian SPM adalah target waktu yang ditentukan dalam pencapaian SPM.

2

1

NO

Penataan Ruang

Jenis Pelayanan

JENIS PELAYANAN Pelayanan Dasar Kesehatan

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Definisi Operasional

Informasi Penataan Ruang

Indikator SPM

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

INDIKATOR

Luas RTH Publik di wilayah kota/ kabupaten = —————----------------------------——————-- X 100% Luas wilayah kota/kabupaten

DEFINISI OPERASIONAL TARGET BATAS WAKTU RUMUS CAPAIAN CAPAIAN Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan 95% 2015 antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah Bumil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 di satu wilayah pada kurun waktu tertentu = —————----------------------------——————-- X 100% Jumlah sasaran Bumil di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 80% 2015 Ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar Batas Waktu dan rujukan (polindes, puskesmas, puskesmas PONED, rumah bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK) Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu = —————----------------------------——————-- X 100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan Target di satu wilayah kerja pada kurun waktu Capaian yang sama Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang 100% 2014 (kan/kota & kec) (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Jumlah informasi RTRW di Kab/Kota peta 90% 2014 Perhitungan (kelurahan) analogRumus dan peta digital = —————----------------------------——————-X 100% (Pembilang dan Jumlah kelurahan di kab/kota Penyebut) Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas 25% 2014 wilayah kota/kawasan perkotaan

Tabel 5.2 Menemukenali Jenis Pelayanan, Indikator, Definisi Operasional, Target dan Batas Waktu Capaian SPM


33

34

Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial

4

3

JENIS PELAYANAN Lingkungan Hidup

NO

DEFINISI OPERASIONAL TARGET BATAS WAKTU RUMUS CAPAIAN CAPAIAN Pelayanan Pencegahan Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 100% 2013 Pencemaran Air mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persy admin dan teknis = —————----------------------------——————-- X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi 100% 2013 Pelayanan Pencegahan Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber Pencemaran Udara tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari Sumber Tidak Bergerak Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yg telah memenuhi persyaratan adm dan teknis pengendalian = —————------------------------------------——————-- X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yg telah diinventarisasi Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh 80% 2008-2015 Pemberian bantuan sosial bagi bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS skala kab/kota yang skala Kabupaten/Kota memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar = —————------------------------------------——---- X 100% Jumlah PMKS skala kab/kota Pelaksanaan kegiatan Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima 60% 2008-2015 pemberdayaan sosial program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha skala Kabupaten/Kota Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Jumlah PMKS skala kab/kota yang menerima program KUBE atau sejenisnya = —————------------------------------------——---- X 100% Jumlah PMKS skala kab/kota

INDIKATOR



Langkah 2: Persiapan Pengumpulan Data dan Informasi Persiapan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui penyusunan daftar data dan informasi yang dibutuhkan (check-list) untuk masing-masing indikator SPM dirinci berdasarkan jenis dan unit data serta sumber data dan informasi. Check-list data disusun dan dikembangkan berdasarkan petunjuk teknis SPM yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga dan tambahan data-informasi yang relevan dengan indikator SPM. Berikut disampaikan contoh daftar data dan informasi yang dibutuhkan (check-list) untuk setiap indikator SPM sebagai berikut: Tabel 5.3 Check-List Kebutuhan Data Indikator SPM Indikator SPM/ Unit Data Jenis Data 1. SPM Bidang Kesehatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Jumlah ibu hamil Data ibu hamil yang yang memperoleh memperoleh pelayanan antenatal pada: pelayanan antenatal di suatu wilayah pada - Puskesmas kurun waktu tertentu - Rumah Sakit - Register Kader dan Dukun Bayi - Pemantauan program KIA

Jumlah sasaran ibu hamil dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Sumber Data

- Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Laporan Bulanan LB3 (KIA/KB, Gizi, P2BM) - Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) termasuk layanan swasta - Register kohort ibu (sumber data pelayanan ibu hamil dan bersalin yang dikoleksi kader dan dukun bayi) - Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA – sistem informasi untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah - Dihitung melalui - Data Statistik CBR dari BPS estimasi dengan rumus: 1,10 x Crude Birth Rate x - Data Jumlah Penduduk dari BPS Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama) - Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing-masing Kab/ Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu

35


Indikator SPM/ Unit Data Jenis Data Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi Data ibu hamil yang memperoleh pelayanan kebidanan antenatal pada: yang mendapat - Puskesmas penanganan definitif - Rumah Sakit di suatu wilayah kerja - Laporan Audit pada kurun waktu Maternal dan tertentu Perinatal Jumlah ibu dengan - Dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari komplikasi kebidanan Total Ibu Hamil disatu di suatu wilayah kerja wilayah pada kurun pada kurun waktu waktu yang sama yang sama - Total sasaran Ibu hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus: 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama) - Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing-masing Kab/ Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu 2. SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang Tersedianya informasi - Peta analog dapat terdiri dari peta RTRW mengenai Rencana Kabupaten/Kota dan Tata Ruang (RTR) peta Rencana Rinci Tata wilayah kabupaten/ Ruang Wilayah Kab/Kota kota beserta rencana - Peta analog harus rincinya melalui peta memuat informasi analog dan peta rencana struktur dan digital pola ruang dengan skala minimal 1:50.000 (RTRW Kab), 1: 5.000 (rencana rinci) yang dilengkapi dengan legenda peta Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tersedianya luasan - Jumlah luasan RTH publik yang tersedia di RTH publik sebesar akhir tahun per jumlah 20% dari luas wilayah RTH publik yang tersedia kota/kawasan di wilayah kota akhir perkotaan tahun pencapaian SPM

36

Sumber Data

- Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) - Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) termasuk layanan swasta - Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP) - Data Statistik CBR dari BPS - Data Jumlah Penduduk dari BPS

- Kabupaten/Kota Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun - Peta analog yang dikeluarkan Dinas/ SKPD yang membidangi penataan ruang

- Data penyebaran RTH publik yang tersedia di kabupaten/kota


Indikator SPM/ Unit Data Sumber Data Jenis Data 3. SPM Bidang Lingkungan Hidup Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Prosentase jumlah - Data semua jenis usaha - Laporan hasil dan atau kegiatan rumah pemantauan dan usaha dan/atau sakit, rumah makan inventarisasi/identifikasi kegiatan yang dan permukiman/ lingkungan hidup mentaati persyaratan perumahan kabupaten/kota administrasi dan - Identifikasi jenis usaha - Laporan instansi terkait teknis pencegahan dan/atau kegiatan yang bidng lingkungan di pencemaran air mencemari air kabupaten/kota - Pemeriksaan - Sumber lain yang kelengkapan dokumen relevan persyaratan usaha dan/ atau kegiatan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak - Inventarisasi industri Prosentase jumlah - Hasil pengawasan yang potensial lapangan antara lain: usaha dan/atau mencemari udara laporan pemerintah kegiatan sumber - Inventarisasi cerobong daerah, laporan PROPER. tidak bergerak yang potensial - Laporan instansi yang yang memenuhi mencemari udara dalam menangani bidang persyaratan 1 (satu) industri, serta perindustrian dan administratif dan parameter dominan perdagangan. teknis pencegahan yang harus diukur - Sumber lain yang pencemaran udara relevan 4. SPM Bidang Sosial Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota Persentase (%) - Jumlah penyandang - Pendataan langsung PMKS (fakir miskin, anak penyandang PMKS skala PMKS skala kab/kota terlantar dll) kabupaten/kota yang memperoleh - Jumlah penyandang - Pendataan langsung bantuan sosial PMKS yang memperoleh penyandang PMKS skala untuk pemenuhan bantuan sosial kabupaten/kota yang kebutuhan dasar. memperoleh bantuan sosial Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota Persentase (%) PMKS - Jumlah penyandang - Pendataan langsung PMKS (fakir miskin, anak penyandang PMKS skala skala kab/kota yang terlantar dll) kabupaten/kota menerima program - Pendataan langsung pemberdayaan sosial - Jumlah penyandang PMKS yang meneriman penyandang PMKS skala melalui Kelompok program KUBE dan kabupaten/kota yang Usaha Bersama (KUBE) sejenis lainnya menerima program atau kelompok sosial KUBE dan sejenis lainnya ekonomi sejenis lainnya

37


Langkah 3: Pengumpulan Data dan Informasi Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui metoda:  Pengumpulan data sekunder, dimana SKPD mengumpulkan dokumen, laporan, data statistik yang menjadi sumber data dan informasi untuk setiap indikator SPM dari masing-masing lembaga/ instansi pemilik data dan pemangku kepentingan lainnya (swasta, lembaga masyarakat, dll). Beberapa prinsip pengumpulan data sekunder: - Dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkatan paling rendah (RT/RW, Kelurahan), sampai pada tingkatan lebih tinggi (Kecamatan, Kota/Kab) - Data dapat berasal dari berbagai sumber (Laporan Bulanan Puskesmas, Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). 

Pengumpulan data primer, dalam hal data sekunder tidak tersedia maka dilakukan pengumpulan data primer oleh SKPD sesuai dengan check-list kebutuhan data yang sudah disiapkan. Pengumpulan data primer membutuhkan waktu dan sumberdaya yang mencukupi. Pengumpulan data primer dapat dilakukan antara lain dengan cara: pencacahan, survei, interviu.

Dalam pelaksanaannya pengumpulan data seringkali dihadapkan pada tantangan sebagai berikut:  Data dan informasi yang diperoleh sangat minim karena sumberdaya untuk mengumpulkannya terbatas. Biasanya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan detil membutuhkan survei lapangan dengan biaya yang relatif besar;  Ketiadaan data yang lengkap dan komprehensif yang seringkali menghambat proses pengumpulan;  Memanfaatkan informasi yang tersedia sebaik-baiknya, meskipun sangat kualitatif – perlu cek dan konfirmasi mengenai kebenaran data;  Perlunya daftar kebutuhan data dan sumber yang ada agar tidak terjadi duplikasi data dengan angka yang berbeda.

38


5.4 Reviu Program dan Kegiatan Penerapan SPM Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Untuk membantu penyusunan profil pelayanan dasar terlebih dahulu dilakukan reviu terhadapprogram dan kegiatan penerapan SPM dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan dokumen rencana SKPD (Renstra SKPD dan Renja SKPD) untuk rencana pencapaian selama 5 (lima) tahun serta Renja SKPD untuk target pencapaian tahunan. Reviu program dan kegiatan penerapan SPM dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh SPM telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (SKPD pengampu SPM), baik untuk rencana pencapaian selama 5 (lima) tahun dan target pencapaian tahunan. Reviu ini mencakup:  Program dan kegiatan prioritas SKPD dalam pencapaian SPM beserta target kinerja dan lokasi program/kegiatan prioritas.  Indikator SPM yang digunakan dalam program dan kegiatan. Reviu program dan kegiatan penerapan SPM dalam RKPD dan Renja SKPD mencakup:  Target pencapaian SPM tahunan yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan RKPD dan Renja SKPD;  Program dan kegiatan prioritas SKPD dalam pencapaian SPM beserta target kinerja dan lokasi program/kegiatan prioritas tahun berjalan;  Besaran pagu pendanaan untuk program dan kegiatan prioritas. Langkah-langkah yang dilakukan reviu ini adalah sebagai berikut:  Tim Koordinasi menyampaikan format dan tata cara pengisian laporan penerapan SPM kepada SKPD pengampu SPM;  SKPD pengampu SPM melakukan pengisian laporan penerapan SPM;  SKPD pengampu SPM menyampaikan hasil pengisian laporan penerapan SPM kepada Tim Koordinasi;  Tim Koordinasi mengkompilasi hasil pengisian laporan penerapan SPM dari semua SKPD pengampu SPM.

39

40

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

1

2

70%

87%

2015

2015

80%

95%

V

V

V

V

V

V

Capaian Target Capaian Penerapan SPM dalam Dokumen SPM Tahun SPM Rencana Pembangunan Daerah/SKPD 2012 Tahun Nilai RJPMD RKPD Renstra Renja SKPD SKPD (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil dan Melahirkan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil dan Melahirkan

(10)

Nama Program dan kegiatan

Diisi dengan no urut Diisi dengan namaindikator SPM Diisi dengan capaian SPM sesuai dengan rumus perhitungan SPM Diisi dengan tahun pencapaian target SPM Diisi dengan nilai target capaian SPM Diisi dengan tanda cek (V) jika indikator SPM telah dimasukan dalam RPJMD Diisi dengan tanda cek (V) jika indikator SPM telah dimasukan dalam Renstra SKPD Diisi dengan tanda cek (V) jika indikator SPM telah dimasukan dalam RKPD Diisi dengan tanda cek (V) jika indikator SPM telah dimasukan dalam Renja SKPD Diisi dengan nama program dan kegiatan jika SPM telah dimasukan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD

(2)

(1)

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10

Indikator SPM

No

Tabel 5.4 Reviu Program dan Kegiatan Penerapan SPM dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan SKPD SPM Bidang: …… SKPD:



5.5 Penyusunan Profil Pelayanan Dasar di Daerah Apa itu Profil Pelayanan Dasar? Pemahaman yang akurat mengenai kondisi/status penerapan dan pencapaian SPM di daerah akan membantu penyusunan rencana pencapaian SPM yang lebih realistis dan dapat dicapai. Hal ini dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pencapaian SPM di masing-masing SKPD yang disajikan dalam bentuk profil pelayanan dasar di daerah. Pengertian dari profil pelayanan dasar adalah sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar di daerah sebagai bahan masukan dalam menyusun dan mengembangkan rencana pencapaian SPM ke depan. Profil pelayanan dasar disusun melalui pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM di masing-masing SKPD yang sudah tersedia dan/atau data dan informasi yang dihasilkan dari proses monitoring dan evaluasi penerapan SPM yang dilakukan secara reguler dan terpadu. Profil pelayanan dasar menggambarkan kondisi pencapaian SPM di daerah melalui data dan informasi yang dikumpulkan oleh setiap SKPD pengampu SPM dan pemangku kepentingan. Proses pengumpulan data dan informasi melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Metoda pengumpulan data dan informasi secara partisipatif dapat dilakukan melalui penilaian cepat (rapid assessment), kelompok diskusi terbatas, survei dan lain-lain. Penyusunan profil pelayanan dasar difokuskan kepada data dan informasi merujuk pada indikator-indikator SPM.

Tujuan Penyusunan Profil pelayanan dasar disusun dengan tujuan untuk:  Mengetahui gambaran umum, status, kedudukan, dan kinerja daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;  Mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu untuk segera ditangani dalam rangka pencapaian SPM di daerah;  Mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan/ketidak berhasilan termasuk potensi dan permasalahan penerapan SPM;  Mengetahui status pencapaian SPM yang dilaksanakan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

41


Manfaat Profil pelayanan dasar yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis:  Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian SPM di Daerah.  Perbandingan bila terdapat kesenjangan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.  Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM.  Perhitungan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah serta memproyeksikan tingkat pencapaian dan biaya pemenuhan SPM.

Siapa Yang Terlibat dalam Penyusunan Profil Pelayanan Dasar? Penyusunan profil pelayanan dasar dilaksanakan oleh setiap SKPD terutama SKPD pengampu SPM dengan proses sebagai berikut:  SKPD pengampu SPM, melalui Tim Teknis yang dibentuk, menyusun profil pelayanan dasar sesuai SPM yang menjadi urusannya dalam bentuk tabel yang disepakati bersama;  SKPD pengampu SPM menyampaikan profil pelayanan dasar sesuai SPM yang menjadi urusannya kepada Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM;  Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM melakukan verifikasi terhadap profil pelayanan dasar yang disampaikan SKPD pengampu SPM untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan;  Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM menyampaikan hasil verifikasi profil pelayanan dasar kepada SKPD pengampu SPM apabila memerlukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap data dan informasi yang disampaikan;  SKPD pengampu SPM melakukan perbaikan dan penyempurnaan profil pelayanan dasar berdasarkan masukan hasil verifikasi dan menyampaikan kembali perbaikan profil pelayanan dasar kepada Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM;  Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM melakukan pengumpulan profil pelayanan dasar dari masing-masing SKPD pengampu SPM untuk dilakukan kompilasi kedalam Profil Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota.

42


Apabila diperlukan dalam penyusunan profil pelayanan dasar di setiap SKPD dan penggabungan kedalam Profil Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota dapat melibatkan fasilitator atau tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam melakukan pendampingan penyusunan profil pelayanan dasar.

Tahapan Penyusunan Profil Pelayanan Dasar Langkah 1: Pengolahan data dan informasi Pengolahan data dan informasi dimaksudkan untuk menstrukturkan data dan informasi yang diperoleh kedalam format pengolahan data, yang terdiri dari: jenis indikator SPM dan data capaian SPM. Yang perlu diperhatikan dalam kompilasi data adalah sbb:  kesesuaian data yang tersedia dengan jenis data yang dibutuhkan  konsistensi sumber data yang digunakan  konsistensi tahun data (time-series) Tabel 5.5 Kompilasi Indikator SPM No Uraian Indikator 1 SPM Bidang Kesehatan a Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 - Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu - Jumlah sasaran ibu hamil dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu b Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu - Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Dan seterusnya ...................... 2 SPM Bidang PU dan Penataan Ruang a Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital - Jumlah informasi RTRW di kab/kota peta analog dan peta digital - Jumlah kelurahan di kabupaten/kota

2010 2011 2012 90%

92%

94%

68%

69%

70%

43


No Uraian Indikator 2010 2011 2012 b Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan - Luas RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan - Luas wilayah kota/kawasan perkotaan Dan seterusnya ..................... 3 SPM Bidang Lingkungan Hidup a Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air - Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis - Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi b Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara - Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian - Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi Dan seterusnya ................. 4 SPM Bidang Sosial a Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. - Jumlah PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar - Jumlah PMKS skala kabupaten/kota b Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya - Jumlah PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program KUBE atau sejenisnya - Jumlah PMKS skala kabupaten/kota Dan seterusnya ................

44


Langkah 2: Analisis kondisi pencapaian SPM Analisis kondisi pencapaian SPM dilakukan setelah kompilasi dan pengolahan data indikator SPM di daerah yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar status capaian SPM pada tahun berjalan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian SPM. Hasil dari analisis kondisi pencapaian SPM akanmenunjukan tingkat capaian SPM untuk setiap pelayanan dasar, potensi dan permasalahan terkait dengan pelayanan dasar SKPD serta kapasitas pengelolaan keuangan untuk mendukung pencapaian SPM. Lingkup analisis kondisi pencapaian SPM meliputi: - Status capaian SPM di daerah sampai tahun berjalan Status capaian SPM di daerah sampai tahun berjalan disajikan dalam bentuk angka atau persentase sesuai indikator SPM yang telah ditetapkan. Data yang digunakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir untuk menunjukan perkembangan capaian SPM dari tahun ke tahun. Status capaian SPM per-tahun merupakan tolok ukur awal (baseline) yang dapat dipergunakan untuk menentukan target capaian SPM di daerah untuk tahun selanjutnya. -

Tingkat capaian indikator SPM Tingkat capaian SPM menjelaskan perbandingan antara capaian SPM sampai tahun berjalan dengan target pencapaian SPM nasional, dengan pertimbangan:  Apabila capaian SPM tahun berjalan sesuai atau melampaui target capaian SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga, maka pemerintah daerah berkewajiban mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM tersebut pada tahun mendatang.  Apabila capaian SPM tahun berjalan masih dibawah target capaian SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhinya minimal sama dengan target capaian SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.  Perbedaan tingkat capaian SPM tahun berjalan dengan target capaian SPM merupakan “gap/kesenjangan”yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam tahun-tahun selanjutnya.

-

Permasalahan pencapaian SPM di daerah Permasalahan pencapaian SPM di daerah merupakan penjelasan lebih lanjut terkait “gap/kesenjangan” antara capaian SPM tahun

45


berjalandengan target capaian SPM yang ditetapkan Kementerian/ Lembaga. Permasalahan pencapaian SPM di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (sumber daya manusia, perlengkapan dll) yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi misalnya adanya wabah penyakit yang terjadi secara meluas dalam satu wilayah. Tujuan dari perumusan permasalahan pencapaian SPM di daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian SPM di daerah. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD. -

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ ketidakberhasilan Faktor-faktor penentu keberhasilan/ketidakberhasilan merupakan variabel yang memberikan kontribusi apakah suatu SPM pelayanan dasar dapat dicapai atau tidak. Setiap SKPD diharapkan mampu menguraikan faktor-faktor penentu untuk masing-masing indikator SPM.

Tabel 5.6 Identifikasi Permasalahan Pencapaian SPM No

Kondisi Permasalahan Pencapaian SPM: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) (1) (2) (3) (4) 1. SPM Bidang Kesehatan Cakupan Kunjungan Belum tercapai Kurangnya Ibu Hamil K4 penyadaran kepada ibu hamil yang berada di pelosok Cakupan komplikasi Belum tercapai Kurangnya kebidanan yang tenaga ditangani kesehatan untuk membantu persalinan Dan seterusnya ......................

46

Indikator SPM

Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan

(5) Peningkatan peran bidan/ perawat untuk memonitor kunjungan ibu hamil Ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas


No

Indikator SPM

Kondisi Pencapaian SPM: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) (1) (2) (3) 2. SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenaiRencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/ kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan Dan seterusnya ..................... 3. SPM Bidang Lingkungan Hidup Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara Dan seterusnya .................

Permasalahan


(4)

(5)

47


No

Indikator SPM

(1) (2) 4. SPM Bidang Sosial Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Dan seterusnya ................

Kondisi Pencapaian SPM: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) (3)

Permasalahan


(4)

(5)

Langkah 3: Merumuskan Profil Pelayanan Dasar Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, selanjutnya dirumuskan profil pelayanan dasar yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan uraian.

48

SPM Bidang Kesehatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Dan seterusnya ...................... SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenaiRencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan Dan seterusnya ..................... SPM Bidang Lingkungan Hidup Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara Dan seterusnya ................. SPM Bidang Sosial Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Dan seterusnya ................

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator

Tabel 5.7 Profil Pelayanan Dasar

Kolom Realisasi Capaian Tahun diisi dengan kondisi/ status capaian SPM pada tahun-tahun yang telah berjalan

Kolom Tahun Pencapaian diisi dengan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan

Kolom Nilai diisi dengan Target Capaian SPM yang ditetapkan nasional

Realisasi Capaian Tahun.. Target Tahun Pen- 2008 2009 2010 2011 2012 Capaian SPM capaian


49


Langkah 4: Verifikasi Profil Pelayanan Dasar Profil pelayanan dasar yang sudah disusun oleh SKPD pengampu SPM selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah untuk proses verifikasi lebih lanjut. Selain itu, SKPD pengampu SPM menyampaikan kertas kerja yang digunakan dalam menyusun profil pelayanan dasar sebagai Lampiran. Verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam Profil Pelayanan Dasar sudah akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dihitung berdasarkan pendekatan dan formula yang dimuat dalam petunjuk teknis SPM yang dikeluarkan olehKementerian/Lembaga. Beberapa hal yang perlu dilihat kembali antara lain: 1. Sumber dan tahun data yang digunakan 2. Penghitungan angka pembilang dan penyebut 3. Nilai indikator yang dihasilkan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah menyampaikan masukan dan catatan terhadap Profil yang disampaikan SKPD pengampu SPM untuk diperbaiki dan disempurnakan. Selanjutnya SKPD pengampu SKPD menyampaikan kembali hasil penyempurnaan Profil kepada Tim Koordinasi.

5.6 Penyusunan Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Pengertian Pencapaian target capaian SPM dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan terkait. Perumusan program dan kegiatan untuk pencapaian SPM direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isuisu penting terkait pelayanan dasar di daerah.

50


Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Langkah-langkah Penyusunan Program dan Kegiatan Berkaitan dengan penyusunan program dan kegiatan pencapaian SPM, beberapa indikator SPM yang memiliki pedoman teknis sudah mengidentifikasi rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk pencapaian SPM. Sedangkan bagi SPM yang belum teridentifikasi rangkaian kegiatannya untuk pencapaian SPM, terlebih dahulu perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. 1) Penyusunan program dan kegiatan untuk indikator SPM yang sudah memiliki pedoman teknis Peraturan SPM dari K/L terkait dilengkapi dengan petunjuk teknis yang berisi langkah-langkah kegiatan untuk pencapaian setiap indikatornya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan adalah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi kegiatan dan rangkaian kegiatan untuk masingmasing indikator SPM berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan K/L. Misalnya untuk SPM Kesehatan rangkaian kegiatan yang telah diidentifikasi antara lain:

51


Indikator SPM

Rangkaian kegiatan menurut petunjuk teknis

1. SPM Bidang Kesehatan a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.

Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K) Pendataan Bumil Pelayanan antenatal sesuai standar Kunjungan rumah bagi yang drop-out Pembuatan kantong persalinan Pelatihan KIP/konseling Pencatatan dan pelaporan Supervisi, monitoring dan evaluasi b. Cakupan komplikasi Deteksi Bumil, Bulin, Bufas komplikasi Rujukan kasus komplikasi kebidanan kebidanan yang ditangani Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan Penyediaan pusat pelatihan klinis Pelatihan PONED bagi bidan desa dan Tim Puskesmas Pelatihan Tim PONEK di RS Kabupaten/Kota Penyediaan peralatan PONED di Puskemas dan PONEK di RS Kabupaten/Kota Penyediaan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Pelaksanaan PONED dan PONEK Pencatatan dan pelaporan Pemantauan dan evaluasi 2. SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Tersedianya informasi - Pembuatan peta analog RTRW Kabupaten/ Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah mengenaiRencana Tata Kabupaten/Kota Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Tersedianya luasan RTH - Penyesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota dengan RTRW yang ditetapkan publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

b) Menentukan nomenklatur program untuk rangkaian kegiatan pencapaian SPM yang ditetapkan dalam petunjuk teknis mengacu pada nomenklatur program dan kegiatan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Nomenklatur program untuk setiap kegiatan ditentukan berdasarkan jenis dan karakteristik kegiatan. Nama program harus secara spesifik memayungi dan terkait kegiatan-kegiatan yang ditetapkan. Selain itu pemilihan

52


program dapat dilakukan dengan mengacu pada nama program dalam dokumen APBD dalam rangka pencapaian SPM di daerah. Selama ini banyak daerah secara tidak langsung sudah menerapkan pencapaian SPM dalam program dan kegiatan APBD. Oleh karena itu selain mengacu pada nomenklatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, pemilihan program dapat mengacu pada program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM. Secara lebih rinci penentuan program dan kegiatan pencapaian SPM untuk indikator SPM yang sudah memiliki petunjuk teknis dapat dilihat sebagai berikut:

-

Rangkaian kegiatan menurut petunjuk teknis Pengadaan buku KIA (dgn stiker P4K) Pendataan Bumil Pelayanan antenatal sesuai standar Kunjungan rumah bagi yang drop-out Pembuatan kantong persalinan Pelatihan KIP/konseling Pencatatan dan pelaporan Supervisi, monitoring dan evaluasi

Program dan Kegiatan dalam Permendagri 13/2006 xx.02.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak xx.32.02 Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

2) Penyusunan program dan kegiatan untuk indikator SPM yang belum memiliki pedoman teknis Sedangkan bagi SPM yang belum teridentifikasi rangkaian kegiatannya untuk pencapaian SPM, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan kegiatankegiatan yang harus dilakukan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Perumusan program dan kegiatan dapat menggunakan alat bantu yang memudahkan misalnya problem tree analysis (analisa pohon masalah), logic model (model logika), dan lain-lain. Pencapaian target indikator SPM harus dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan yang terkait dengan target indikator SPM dimaksud. Program dan kegiatan dapat diinisiasi melalui pengenalan permasalahan atau isu strategis yang dihadapi dalam mencapai target indikator SPM dimaksud. Permasalahan adalah suatu kondisi atau keadaaan negatif yang tidak diinginkan terjadi. Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi penyebab tidak tercapainya apa yang diinginkan seperti tidak tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran dan sebagainya. Contoh masalah misalnya tidak tercapainya tingkat cakupan kunjungan ibu hamil K4.

53


Dengan menggunakan analisis pohon masalah akan dapat diidentifikasi berbagai faktor penyebab tidak tercapainya target SPM di daerah. Sebagai misal, tidak tercapainya tingkat cakupan kunjungan ibu hamil K4 di daerah tertentu bisa disebabkan oleh: -

Pendataan ibu hamil kurang akurat dan ketinggalan; Fasilitas pendukung kegiatan K4 penyebarannya tidak merata; Masyarakat merasa terlalu jauh dari lokasi pemeriksaan; Jumlah tenaga kesehatan terbatas; Tenaga kesehatan tersedia, tapi kurang ramah; Tenaga kesehatan tersedia, tapi kurang terampil; Ibu hamil tidak punya waktu untuk memeriksanakan diri ke puskesmas karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga; Ibu hamil enggan memeriksakan diri ke puskesmas karena lebih percaya pada dukun beranak; Masyarakat masih kurang paham tentang pentingnya melakukan pemeriksaan ketika hamil; Ibu hamil merasa tidak ada perbedaan penting apakah memeriksakan kehamilan atau tidak; Suami kurang mendukung keharusan ibu hamil untuk memeriksakan diri; Tingginya biaya konsultasi.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut di atas, selanjutnya dapat dirancang beberapa kegiatan dalam upaya meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil K4, misalnya sebagai berikut: a) b) c) d) e)

Pendataan ibu hamil; Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan K4 di lokasi-lokasi tertentu; Penempatan tenaga kesehatan di daerah tertentu; Pelatihan teknis keperawatan bagi tenaga kesehatan; Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat (ibu hamil dan suami) tentang pentingnya pemeriksaan K4; f ) Pemberian makanan pendukung jika memungkinkan. Disamping kegiatan-kegiatan yang diinisiasi melalui identifikasi akar permasalahan, juga terdapat beberapa kegiatan yang bersifat rutin, sehingga akan terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan. Untuk itu, SKPD membuat skala prioritas usulan kegiatan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan SPM.

54


Selanjutnya program dan kegiatan untuk masing-masing indikator SPM disajikan dalam Tabel V.8 berikut ini. Tabel 5.8 Identifikasi Program dan Kegiatan SPM*) Program/ Kegiatan

Indikator SPM

(1) (2) Urusan Kesehatan Program Cakupan kunjungan Peningkatan bumil K4 Keselamatan Ibu dan Anak Melahirkan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan pelayanan nifas Program Promosi Cakupan desa siaga Kesehatan dan aktif Pemberdayaan Masyarakat Program Cakupan pencegahan dan desa/ penanggulangan kelurahan penyakit menular UCI Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam

Capaian SPM Tahun 2012 (3)

Target Capaian dan Kerangka Pendanaan Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 Target Rp. Target Rp. Target Rp. (4) (5) (6) (7) (8) (9)

94% (22.414 bumil)

70% (3.353 bumil)

93% (21.254 ibu bersalin) 92% (21.026 ibu nifas)

*) Pada tabel identifikasi program dan kegiatan untuk mengisi kolom (1), (2) dan (3)

55


5.7 Penentuan Target dan Capaian SPM Apa itu Target Capaian SPM? Analisis kondisi pencapaian SPM di daerah memberikan gambaran mengenai kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dan permasalahan yang dihadapi di daerah. Dalam hal pencapaian SPM masih belum memenuhi target yang ditetapkan secara nasional maka perlu disusun dan ditetapkan rencana pencapaian SPM. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan urusan wajib yang menyangkut pelayanan dasar untuk masyarakat.

Bagaimana Menentukan Target Capaian SPM? Target capaian SPM merupakan rencana capaian indikator SPM pada waktu tertentu yang akan dicapai daerah dengan mempertimbangkan tingkat capaian SPM saat ini. Penentuan target capaian SPM dihitung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -

Tingkat capaian SPM tahun sebelumnya; Target capaian SPM berdasarkan ketetapan peraturan menteri terkait; Laju pencapaian SPM tahun terakhir; Analisis kemampuan pendanaan daerah; Potensi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

Target capaian SPM diuraikan untuk periode waktu tahunan dan jangka menengah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga. Bagi daerah yang telah memenuhi SPM lebih cepat dari batas waktu, maka dimungkinkan untuk menentukan target capaian indikator melebihi target yang berlaku secara nasional. Begitu pula, daerah yang belum memenuhi target capaian secara nasional, diwajibkan untuk mencapai minimal setingkat dengan target yang ditetapkan dengan batas waktu pencapaian yang juga sudah ditetapkan. Langkah-langkah untuk menentukan target capaian SPM, antara lain sebagai berikut:

56


1. Periksa realisasi capaian kinerja untuk setiap jenis indikator SPM sampai dengan kondisi tahun berjalan; 2. Bandingkan terhadap target capaian SPM secara nasional sampai dengan tahun berjalan, seberapa besar kesenjangan yang terjadi, lihat ilustrasi berikut: Gambar 5.2 Perhitungan Target Capaian SPM Target capaian SPM 95

Target Capaian SPM 90

Realisasi capaian SPM

85

Proyeksi mengikuti trend

80

Proyeksi sesuai target capaian SPM

75

Proyeksi alternatif

2009

2010

2011

2012

2013

tahun

Misalnya: - Target capaian SPM yang ditetapkan secara nasional adalah 95 pada tahun 2013 - Capaian SPM pada tahun 2009 mencapai 75 (sesuai dengan target capaian SPM pada tahun tsb) - Capaian SPM tahun 2011 mencapai angka 80 (dibawah target capaian SPM pada tahun 2011 yaitu 82) - Proyeksi capaian SPM tahun 2012 dapat dihitung berdasarkan: i) proyeksi mengikuti trend sebelumnya (artinya kemungkinan target SPM tidak tercapai), ii) proyeksi sesuai target capaian SPM (artinya diharapkan dapat mencapai target SPM pada tahun rencana), iii) proyeksi alternatif (artinya proyeksi dilakukan dengan memperhatikan trend dan juga target capaian SPM) 3. Periksa target capaian SPM, kemudian bandingkan dengan perkiraan realisasi capaian SPM sampai dengan tahun berjalan; 4. Kaji permasalahan pencapaian kinerja pelayanan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan SKPD provinsi/ kabupaten/kota; 5. Lakukan analisis kapasitas/kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

57


Analisis kemampuan dan potensi daerah ini disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM, misalkan data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan (misalkan kondisi geografis, kondisi demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum, kondisi sosial ekonomi). Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah dilakukan menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

58


Tabel 5.9 Penentuan Target Capaian SPM*) M ) Program/ Kegiatan

Indikator SPM

(1) (2) Urusan Kesehatan Program Cakupan kunjungan Peningkatan bumil K4 Keselamatan Ibu dan Anak Melahirkan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan pelayanan nifas Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Cakupan desa siaga aktif

Cakupan desa/ kelurahan UCI

Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam

Capaian SPM Tahun (3)

Target Targe et Capaian dan da a K Kebutuhan Pendanaan Pendan n n Tahun n+1 n+2 Tahun n n+3 n+ +1 Tahun n Target Rp. Rp. Rp p. Target Rp. Target R (5) 5 (4) (5) (6) (7) (8) (9)

94% (22.414 bumil)

94,2%

95%

95,2%

78% (3.353 bumil)

79,7%

80%

80,3%

93% (21.254 ibu bersalin)

95%

95,8%

96,2%

92% (21.026 ibu nifas)

95%

96%

97%

Kolom m ini diisi realisa realisasi capaian SPM tahun taa un yang telah b erjalan e berjalan

Kolom K olom ini diisii proyeksi o oyyeksi ccapaian paian SPM p padaa tahun direncanakan yyang ng direncan n n

*) Pada tabel penentuan target capaian SPM untuk mengisi ngisi kolom (4 n (4), 4 (6) dan (8)

59


5.8 Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM Apa itu Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM? Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan target dan waktu pencapaian indikator SPM adalah seberapa besar anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mencapai target SPM yang telah ditetapkan. Setiap indikator pencapaian SPM dilengkapi dengan definisi, pengertian dan langkah-langkah kegiatan. Beberapa Kementerian/Lembaga telah menetapkan indikator SPM Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM. Masing-masing langkah kegiatan disusun rincian kegiatan dilengkapi cara perhitungan volume kegiatan dikalikan dengan unit-cost yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Perhitungan anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mencapai target SPM dilakukan dengan melihat volume kegiatan dan unit-cost. Perhitungan volume kegiatan dilakukan dengan mengacu pada target capaian yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi daerah, terutama berkaitan dengan kondisi kepegawaian SKPD yang melaksanakan SPM, kondisi kelembagaan SKPD pelaksana SPM, kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SPM, dan kondisi keuangan daerah.

Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Prinsip perhitungan pembiayaan SPM dilakukan sebagai berikut: - Hanya menghitung biaya operasional kegiatan dan biaya investasi yang mutlak dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan; - Setiap langkah kegiatan untuk mencapai indikator SPM dihitung volumenya dan dikalikan dengan unit-cost setempat; - Menghitung kebutuhan untuk semua kegiatan yang akan dilakukan (rincian langkah kegiatan); - Menghitung kebutuhan untuk pencapaian target yang ditetapkan setiap tahunnya, terutama untuk kebutuhan dana yang berasal dari anggaran Pemerintah Daerah; - Penghitungan biaya SPM tidak memasukan biaya rutin, misalnya gaji, sarana umum, pemeliharaan;

60


- Penghitungan biaya SPM tidak memasukkan investasi besar yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kegiatan pelayanan; - Prinsipnya bukan menghitung belanja kesehatan per SKPD, tapi menghitung belanja pada skala Provinsi/Kabupaten/Kota. Tabel 5.10 Formula Perhitungan Biaya Indikator SPM No

1

2

3

Langkah Variabel Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Pengadaan Biaya Buku KIA pengadaan buku KIA Pendataan Ibu Transport Hamil petugas Formulir/desa

Pelayanan Antenatal

Transport petugas Penyediaan tablet Fe

Komponen

A. Jumlah Bumil Target B. Harga Satuan Buku KIA

Formula Biaya

AxB

Transport petugas (dilakukan di sarkes) A. Jumlah Bumil target yang A x B/20 datang ke sarkes B. Harga selembar formulir C. Selembar formulir untuk 20 bumil Transport petugas (dilakukan di sarkes) A. Jumlah Bumil target 90 Fe A x B x C B. Harga tablet Fe C. Jumlah paket Fe 90 tablet per bumil

Faktor-Faktor Perhitungan Pembiayaan Semakin banyak program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai satu target SPM tertentu, semakin besar anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target SPM tersebut. Pada dasarnya besar kecilnya kebutuhan anggaran untuk mencapai target SPM tertentu di satu daerah, di samping dipengaruhi oleh banyak tidaknya program dan kegiatan dalam mencapai target SPM, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti:  Kondisi geografis Daerah dengan kondisi geografis yang cenderung sulit diakses, membutuhkan biaya pelayanan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah yang mudah diakses.

61


 Jumlah dan penyebaran kelompok sasaran Besar kecilnya kelompok sasaran (target group) yang harus dilayani dalam pencapaian target SPM, akan mempengaruhi besar kecilnya biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian target SPM dimaksud. Demikian juga semakin tersebarnya kelompok sasaran, akan membutuhkan biaya penyelenggaraan pelayanan dasar yang semakin besar pula.  Tingkat kemahalan Daerah dengan tingkat kemahalan yang relatif tinggi, membutuhkan biaya yang relatif besar pula dibandingkan dengan daerah lain.  Jumlah, sebaran dan kualitas SDM pelaksana pelayanan dasar Kondisi SDM pelaksana pelayanan dasar terkait SPM, baik kuantitas, tingkat penyebaran maupun kualitas akan menentukan anggaran pencapaian target SPM. Besar kecilnya target SPM yang akan dicapai akan mempengaruhi beban kerja yang akan akan diwujudkan melalui penyediaan SDM yang mencukupi, penyebaran yang merata dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan akanjumlah, tingkat penyebaran dan kualitas SDM penyelenggara pelayanan dasar yang ada di satu daerah, akan mempengaruhi besar kecilnya anggaran untuk pencapaian target SPM.  Jumlah, sebaran dan kualitas sarana dan prasarana pendukung Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dasar terkait SPM, baik kuantitas, tingkat penyebaran maupun kualitas akan menentukan anggaran pencapaian target SPM. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan target SPM akan menentukan seberapa besar tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar terkait SPM yang mampu diberikan kepada masyarakat. Semakin terbatas sarana dan prasarana pendukung pelayanan dasar terkait SPM yang ada di satu daerah, makasemakin tinggi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target SPM.

62


Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM di Daerah Penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM dilakukan berdasarkan juknis perencanaan pembiayaan SPM dari masing-masing Kementerian/ Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian telah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis perencanaan pembiayaan SPM sebagai acuan dalam perhitungan pembiayaan. SKPD/Daerah dalam menghitung pembiayaan SPM disesuaikan dengan perkiraan kemampuan keuangan serta memproyeksikan tingkat pencapaian SPM. Dalam melaksanakan perhitungan SPM dimaksud diatas adalah dengan pendekatan perhitungan per kegiatan berdasarkan biaya langsung terkait indikator SPM atau Activity Base Direct Costing, yang artinya bukan perhitungan full costing.

Merumuskan Kebutuhan Pembiayaan Tahunan Selanjutnya berdasarkan perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk setiap kegiatan penerapan SPM dilakukan perhitungan dan kompilasi kebutuhan biaya per tahun sesuai dengan target capaian SPM yang ditentukan. Dalam pelaksanaan pencapaian target prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM, maka SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai misi SKPD dengan menganalisis dan mengolah data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah serta menghitung pembiayaan pencapaian SPM. Dalam kerangka pencapaian target indikator SPM yang dapat dilakukan oleh SKPD secara bertahap, yang artinya sesuai dengan kemampuan dan potensi kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka pembelanjaan dan membiayai penerapan SPM, perlu dihitung secara lebih efisien dan efektip setiap pemenuhan target indikator SPM.

63


Tabel 5.11 Pengitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM di Daerah Program/ Kegiatan

Indikator SPM

Capaian Target rrget Capaian Cap p dan Keb d Kebutuhan b an a SPM Pendanaan anaan a Tahun 2013 T n 2015 Tahun 2 Tahun 2014 Tahun 2012 Target Rp. T Targett Rp. Targett Rp. (5) (7) (9) (3) (4) (6) (8)

(1) (2) Urusan Kesehatan Program Cakupan 94% kunjungan (22.414 Peningkatan bumil K4 bumil) Keselamatan Ibu dan Anak Melahirkan Cakupan 78% komplikasi (3.353 kebidanan bumil) yang ditangani Cakupan 93% pertolongan (21.254 persalinan ibu oleh tenaga bersalin) kesehatan Cakupan 92% pelayanan (21.026 nifas ibu nifas) Program Promosi Cakupan 94% desa siaga (22.414 Kesehatan dan aktif desa siaga Pemberdayaan aktif ) Masyarakat Program Cakupan pencegahan dan desa/ penanggulangan kelurahan penyakit menular UCI

60 juta

95%

65 95,2% % 75 juta juta

79,7% 100 juta

80%

103 80,3% % 110 jt juta

94,2%

95%

70 95,8% 75 96,2% % 80 juta juta juta

95%

50 juta

96%

55 juta

94,2%

70 juta

95%

75 95,2% % 80 juta juta

97%

Kolom iini diisi p perkiraan aaan kebu kebutuhan u biaya untuk pencapaian target ntuk pe n iian targe e padaa tahun yang direncanakan y dire e aakan

Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam *) Pada tabel penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM untuk mengisi kolom (5), (7) dan (9)

64

65 juta


SKPD yang telah menghitung dan memproyeksikan target SPM dan kebutuhan biaya dalam pemenuhan setiap target SPM, maka selanjutnya perlu menuangkannya dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan KUA&PPAS serta menganggarkan dalam RKA SKPD. Perhitungan kebutuhan biaya tahunan dituangkan dalam tabel berikut ini:

5.9 Pelaksanaan Penerapan SPM Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa: “penyusunan rencana lima tahunan pencapaian SPM di tingkat Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)”. Penerapan SPM dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Dalam proses penganggaran, dengan menggunakan instrumen pendukung anggaran yang lain seperti standar satuan harga dan analisa standar belanja (ASB) selanjutnya target tahunan pencapaian SPM yang telah dimuat dalam dokumen RKPD dan Renja SKPD dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Tingkat pencapaian target SPM di daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait dan kemampuan keuangan di masing-masing daerah.

65


Gambar 5.3 Hubungan Rencana Pencapaian SPM di Daerah dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Penerapan RPJPD Penetapan SPM oleh K/L RPJMD

RKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD

KUA & PPA

RAPBD

APBD

Rencana Pencapaian SPM di Daerah RKA SKPD

SPM dalam Dokumen RPJMD Penerapan SPM dalam penyusunan RPJMD diterapkan dalam: a. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah yang menggambarkan Profil Pelayanan Dasar; b. Analisis gambaran pengelolaan keuangan daerah; c. Analisis Permasalahan Pembangunan Daerah dengan menekankan identifikasi kesenjangan pencapaian target SPM; d. Analisis Isu-Isu Strategis dengan menekankan aspek pelayanan dasar; e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dengan menekankan pada aspek pelayanan dasar; g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang memuat program, indikator dan target pencapaian SPM; h. Perumusan Indikasi Rencana Program yang disertai kebutuhan pendanaan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM, terdiri dari: 1) Perumusan program jangka menengah berikut target capaian SPM; 2) Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM, berdasarkan juknis perencanaan pembiayaan SPM dari masing-masing kementerian teknis; 3) Batas waktu pencapaian target SPM; 4) Masukan data dan informasi dari rancangan awal Renstra SKPD; 5) Memperhatikan kode rekening urusan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

66


6) Memperhitungkan pagu indikatif berdasarkan analisis gambaran pengelolaan keuangan daerah. i. Penetapan indikator kinerja daerah termasuk indikator, target, dan batas waktu pencapaian SPM.

Penerapan SPM dalam Dokumen Renstra SKPD Penerapan SPM dalam penyusunan Renstra SKPD diterapkan dalam: a. Analisis Gambaran Pelayanan SKPD yang menggambarkan Profil Pelayanan Dasar SKPD pengampu SPM; b. Analisis Permasalahan pelayanan dasar dengan menekankan identifikasi kesenjangan pencapaian target SPM untuk masing-masing SKPD pengampu SPM; c. Analisis Isu-Isu Strategis dengan menekankan aspek pelayanan dasar; d. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran SKPD pengampu SPM; e. Perumusan Strategi dan Kebijakan SKPD pengampu SPM; f. Perumusan Indikasi Rencana Program dan Kegiatan SKPD yang disertai kebutuhan pendanaandengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM, terdiri dari: 1) Perumusan program dan kegiatan jangka menengah berikut target capaian SPM; 2) Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM; 3) Batas waktu pencapaian target SPM; 4) Memperhatikan kode rekening urusan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5) Memperhitungkan pagu indikatif SKPD pengampu SPM. j. Penetapan indikator kinerja daerah termasuk indikator, target, dan batas waktu pencapaian SPM.

Penerapan SPM dalam Dokumen RKPD Penerapan SPM dalam penyusunan RKPD diterapkan dalam: a. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan SPM; b. Analisis Permasalahan Pembangunan Daerah dengan menekankan identifikasi kesenjangan pencapaian target SPM; c. Analisis Isu-Isu Strategis dengan menekankan aspek pelayanan dasar; d. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; e. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah;

67


f. Perumusan Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disertai kebutuhan pendanaandengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM, terdiri dari: 1) Perumusan program dan kegiatan jangka menengah berikut target capaian SPM; 2) Penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM; 3) Batas waktu pencapaian target SPM; 4) Memperhatikan kode rekening urusan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5) Memperhitungkan kapasitas keuangan daerah.

Penerapan SPM dalam Dokumen Renja SKPD Penerapan SPM dalam penyusunan Renja SKPD diterapkan dalam: a. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD pengampu SPM; b. Analisis Permasalahan Pelayanan Dasar dengan menekankan identifikasi kesenjangan pencapaian target SPM untuk masing-masing SKPD pengampu SPM; c. Analisis Isu-Isu Strategis dengan menekankan aspek pelayanan dasar; d. Perumusan Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disertai kebutuhan pendanaan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM, terdiri dari: 1) Perumusan program dan kegiatan jangka menengah berikut target capaian SPM; 2) Penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM; 3) Batas waktu pencapaian target SPM; 4) Memperhatikan kode rekening urusan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5) Memperhitungkan pagu indikatif SKPD pengampu SPM.

5.10 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM Urgensi dan mekanisme terkait monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM di daerah telah diatur dalam peraturan perundangan terkait SPM. Dalam pasal 15, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa:

68


 Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.  Pemerintah Pusat melakukan monitoring dan evaluasi untuk pemerintahan daerah provinsi.  Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan monitoring dan evaluasi untuk pemerintahan kabupaten/kota. Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM dilakukan mengikuti tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Monitoring Penerapan SPM di Daerah Monitoring penerapan dan pencapaian SPM di daerah merupakan upaya menerus yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan SPM dilaksanakan sesuai dengan rencana program kegiatan dan target capaian SPM yang telah ditetapkan. Monitoring terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah dilakukan sebagai berikut:  Kepala SKPD pengampu SPM melakukan monitoring terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM di masing-masing SKPD berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis di tingkat pusat.  Hasil monitoring kinerja penerapan dan pencapaian SPM dimasingmasing SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/ Bupati).  Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) menyampaikan laporan penerapan SPM kepada pemerintah pusat berdasarkan hasil monitoring penerapan dan pencapaian SPM. Hasil monitoring kinerja penerapan dan pencapaian SPM dipergunakan sebagai: - Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas daerah dalam pencapaian SPM; - Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM termasuk pemberian penghargaan daerah yang berprestasi sangat baik.

69


Evaluasi Pencapaian SPM Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang ditentukan. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda:  Tahap perencanaan (ex-ante): evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;  Tahap pelaksanaan (on-going): evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; dan  Tahap paska pelaksanaan (ex-post): evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran/hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. Evaluasi hasil pencapaian SPM dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan. Memperhatikan ketersediaan data dan informasi pelaksanaan rencana SPM, seringkali evaluasi dilakukan paska pelaksanaan rencana berakhir. Fokus utama evaluasi untuk menilai perbandingan rencana target dan realisasi serta dampak yang dihasilkan dari suatu program. Hasil evaluasi pencapaian SPM menjadi bahan laporan pemerintah daerah.

70

A

1 Cakupan 11.178 13.377 84% 11.460,00 13.783 14.508 kunjungan ibu hamil K4 2 Cakupan 2.454 2.675 92% 20.821,50 2.321 2.900 komplikasi kebidanan yang ditangani 3 Cakupan 12.212 12.226 100% 27.682,50 13.846 13.846 pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas

2011

100% 18.697,5 2015

80% 58.200,0 2015

95% 17.460,0 2015

90%

80%

95%

TARGET

111

115

88

111

100

100

CaCaBERI paian paian TANDA SPM SPM “V” BILA Tahun Tahun TELAH 2010 2011 DIMUAT ANGTA- Nilai RKP REN- RP- RENANGKA PENCAANGANGKA RENABSOLUT PAIAN GARAN ABSOLUT CANAN GARAN HUN JA JM STRA (%) (Rp Juta) PENCA(Rp PEMBI- PENYEPEMBI- PENYE- PAIAN Juta) LANG BUT LANG BUT (%)

2010

CONTOH LAPORAN TAHUNAN PENCAPAIAN DAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR SPM

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

BIDANG KESEHATAN

NO I N D I K A T O R


71

72

2010

2011

TARGET


5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. 6 Cakupan kunjungan bayi. 7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 8 Cakupan pelayanan anak balita.



2010

2011

TARGET


9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan. 11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. 12 Cakupan peserta KB Aktif.



73

74

13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit. a. AFP rate per 100.000 pnddk < 15 th b. Penemn penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA + d. Penderita DB yg ditangani e. Penemuan penderita diare


2011

TARGET


2010


B

2010

2011

TARGET


14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/ Kota.



75

2010

2011

TARGET

CaCaBERI paian paian TANDA SPM SPM “V” BILA Tahun Tahun TELAH 2010 2011 DIMUAT ANGTA- Nilai RKP REN- RP- RENANGKA PENCAANGANGKA RENABSOLUT PAIAN GARAN ABSOLUT CANAN GARAN HUN JA JM STRA (%) (Rp Juta) PENCA(Rp PEMBI- PENYEPEMBI- PENYE- PAIAN Juta) LANG BUT LANG BUT (%) C Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB 17 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam. D. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyaraka 18 Cakupan Desa Siaga Aktif. sumber: instansi terkait Kab. Bantul, 2011.



76


5.11 Pelaporan Penerapan SPM di Daerah PP No. 65/2005 mengamanatkan bahwa rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat dan berdasarkan Permendagri No. 79/2007 merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, ILPPD. Mekanisme pelaksanaan laporan umum dan teknis kinerja penerapan dan pencapaian SPM dilakukan mengikuti tahapan dan tatacara yang telah diatur di dalam Permendagri No. 6/2007. Untuk mendorong percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM d daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui SE Mendagri No. 100/1023/ SJ/2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah yang meliputi tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM.

Mekanisme Pelaporan Penerapan SPM di Daerah  Bupati/Walikota melaporkan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);  Gubernur melaporkan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM di wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris LPNK, yang mencakup 2 (dua) hal: 1. Laporan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM Provinsi; 2. Laporan rekapitulasi (hasil kajian, analisa dan evaluasi) perkembangan percepatan penerapan SPM kabupaten/kota Substansi laporan meliputi perkembangan, langkah-langkah penerapan dan pencapaian target SPM di daerah, kendala dan permasalahan serta tindak lanjut yang diperlukan.

Waktu Pelaporan  Laporan Semester 1 merupakan hasil monitoring dan evaluasi paling lambat pada bulan Juni, yang memuat kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan sosialisasi, perhitungan anggaran dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah. Subtansi laporan ini mencakup: sinergitas penerapan

77


SPM dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) didukung dengan uoaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh daerah;  Laporan Semester 2 disampaikan paling lambat akhir Desember, menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM. Laporan ini merupakan bahan dalam penyusunan LPPD bagi daerah dan dalam rangka penyusunan kebijakan nasional lebih lanjut oleh pemerintah.

Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Penyusunan laporan dimaksudkan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, bisa diperbandingkan, memenuhi kebutuhan informasi pengguna, serta membantu pengguna untuk menarik kesimpulan yang berguna. Sistem pelaporan harus mampu menyajikan apa yang diharapkan, apa yang sebenarnya dicapai serta mempertanggungjawabkan perbedaan diantara keduanya. Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM disusun berdasarkan laporan triwulanan hasil monitoring (pemantauan dan supervisi) dan hasil evaluasi setelah tahun anggaran berjalan. Materi pelaporan memfokuskan pada analisis indikator capaian SPM dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian pada tahun berjalan.

Memasukan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM dalam LPPD, LKPJ dan ILPD Laporan pencapaian SPM yang disusun pemerintah daerah selanjutnya menjadi bagian yang disampaikan dalam LPPD, LKPJ dan ILPD. Pengertian masing-masing laporan diatas adalah: (i) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan kepada Pemerintah Pusat, paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir.

78


(ii) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir. (iii) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. Informasi LPPD disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik. Kotak 2.

Penyajian Laporan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Dasar Hukum Penyusunan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II PROFIL PELAYANAN DASAR 2.1 Gambaran Umum Penerapan SPM di Daerah (berisikan uraian singkat penerapan dan pencapaian SPM di daerah serta permasalahan yang dihadapi) Contoh Tabel Identifikasi Permasalahan Pencapaian SPM No Indikator SPM

Kondisi Pencapaian SPM: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) (1) (2) (3) 1. SPM Bidang Kesehatan Belum tercapai Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan komplikasi Belum tercapai kebidanan yang ditangani

Permasalahan


(4)

(5)

Kurangnya penyadaran kepada ibu hamil yang berada di pelosok Kurangnya tenaga kesehatan untuk membantu persalinan

Peningkatan peran bidan/perawat untuk memonitor kunjungan ibu hamil Ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas

Dan seterusnya ......

79


No Indikator SPM

2.

Kondisi Pencapaian SPM: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenaiRencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Permasalahan


2.2 SPM Bidang Kesehatan (disajikan dalam bentuk tabel/matrik kondisi capaian SPM dan target capaian SPM) 2.2.1 Pelayanan Dasar Kesehatan 2.2.1.1 Indikator 1: ................ - Kondisi capaian SPM - Permasalahan - Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.2.2 Indikator 2: ........................ - Kondisi capaian SPM - Permasalahan - Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.2.3 Indikator n: .................. - Kondisi capaian SPM - Permasalahan - Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.3 SPM Bidang Pendidikan 2.3.1.1 Pelayanan Pendidikan dasar 2.3.1.2 Indikator 1: ................ - Kondisi capaian SPM - Permasalahan - Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.3.2 Indikator 2: ........................ - Kondisi capaian SPM - Permasalahan Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.4 SPM Bidang Lingkungan Hidup 2.5 Dst

80


BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH DISERTAI TARGET CAPAIAN SPM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN (berisikan tabel rencana program dan kegiatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah disertai target capaian SPM dan kebutuhan pendanaan tahunan) Program/ Kegiatan

Indikator SPM

Capaian SPM Tahun 2012

(1) (2) (3) Urusan Kesehatan 94% Program Cakupan kunjungan (22.414 Peningkatan bumil K4 bumil) Keselamatan Ibu dan Anak Melahirkan Cakupan 78% komplikasi (3.353 kebidanan bumil) yang ditangani Cakupan 93% pertolongan (21.254 ibu persalinan bersalin) oleh tenaga kesehatan Cakupan 92% pelayanan (21.026 ibu nifas nifas) 94% Program Promosi Cakupan desa siaga aktif (22.414 Kesehatan dan desa siaga Pemberdayaan aktif ) Masyarakat Program Cakupan desa/ pencegahan dan kelurahan UCI penanggulangan penyakit menular Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam

Target Capaian dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target Rp. Target Rp. Target Rp. (4) (5) (6) (7) (8) (9) 94,2%

60 juta

95%

65 juta

95,2%

75 juta

79,7%

100 juta

80%

103 jt

80,3%

110 juta

95%

70 juta

95,8%

75 juta

96,2%

80 juta

95%

50 juta

96%

55 juta

97%

65 juta

94,2%

70 juta

95%

75 juta

95,2%

80 juta

81


REFERENSI

Buku Departemen Dalam Negeri, GTZ, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2008). Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). GTZ, PSEKP UGM, APKASI. (2009). Penyusunan Analisis Standar Belanja. Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri. (2011). Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Peraturan Perundangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

82

REFERENSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Bahan Presentasi dan Referensi Lain Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2008). Standar Pelayanan Minimum dan Perkiraan Beban pada APBD dan APBN. Direktur UPD II, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. (2010). Konsepsi Umum Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Direktur UPD I, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. (2013). Sosialisasi dan Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). DSF. (2011). Penerapan E-Costing. GTZ. (2010). Rancangan Pedoman Teknis Teknis Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Perencanaan dan Penganggaran. GTZ. (2010). Notulensi Diskusi Pembahasan Rancangan Pedoman Teknis dan Policy Brief tentang Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta. GIZ. (2011). Catatan dan Status Penetapan SPM. Lewis, Blane D. (2008). Standar Pelayanan Minimum dalam Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia: Input, Output, Biaya dan Efisiensi Fasilitas Pendukung Desentralisasi, DSF.

83

84

I.

No

3. Penanggulangan korban bencana

2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial

b. Evakuasi korban bencana skala provinsi.

Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.

80%

2008-2015

2008-2015

2008-2015

60%

80%

2008-2015

2008-2015

2008-2015

Tahun Pencapaian

80%

60%

Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi. a. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi.

Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. b. Penyediaan sarana Persentase (%) Organisasi Sosial/ prasarana pelayanan luar Yayasan/LSM yang menyediakan sarana panti skala provinsi. prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti. a. Bantuan sosial bagi Persentase (%) kabupaten/kota yang korban bencana skala mengalami bencana memberikan provinsi. bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.

80%

Target

Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Indikator


a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi.

SPM Bidang Sosial Daerah

Jenis Pelayanan

LAMPIRAN I PROFIL PELAYANAN DASAR DI PROVINSI

LAMPIRAN

Realisasi Capaian Tahun 1 2 3 4 5


IV.

III.

II.

No

Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya. Prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.

Indikator

2016

2016

60%

2009-2025

100%

75%

2009-2025 2009-2025

2013

2013

2013

2008-2015

Tahun Pencapaian

100% 70%

100%

100%

100%

40%

Target


Cakupan ketersediaan rumah layak huni. Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau. 2. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung Cakupan lingkungan yang sehat dan dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) aman yang didukung dengan PSU. Bidang Ketenagakerjaan 1. Pelayanan Pelatihan a. Besaran tenaga kerja Persentase jumlah tenaga kerja yang Kerja yang mendapat dilatih dalam waktu satu sampai lima pelatihan berbasis tahun secara kumulatif dibandingkan kompetensi. dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan berbasis kompetensi. b. Besaran tenaga kerja Persentase jumlah tenaga kerja yang yang mendapat dilatih dalam waktu satu sampai lima pelatihan berbasis tahun secara kumulatif dibandingkan masyarakat. dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan berbasis masyarakat.

SPM Bidang Perumahan Rakyat 1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien

SPM Bidang Lingkungan Hidup 1. Pelayanan informasi status mutu air

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial penyelengaraan jaminan sosial skala provinsi

Jenis Pelayanan


LAMPIRAN

85

No

86

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.

Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.

2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

c.Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

Jenis Pelayanan Persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secar akumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan kewirausahaan. Persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/ kota. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikanoleh Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB) . Jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi peserta JAMSOSTEK.

Indikator

2016

50%

2016

2016

70%

50%

2016

Tahun Pencapaian

60%

Target




V.

No

b. Besaran pengujian peralatan di Perusahaan.

a. Besaran Pemeriksaan Perusahaan.

Persentase jumlah perusahaan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenaga kerjaan dan jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan. Persentase jumlah peralatan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian.

Indikator

2014

2014

2014

100%

75%

2016

50%

100%

2016

Tahun Pencapaian

45%

Target


SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 1. Penanganan pengaduan/laporan korban Cakupan perempuan dan anak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. 2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban korban kekerasan kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit. 3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak Cakupan layanan rehabilitasi sosial korban kekerasan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Jenis Pelayanan


LAMPIRAN

87

88

VI.

No

2015

2015

90%

60%

2014

50%

100%

2014

80%

2014

2014

75%

50%

2014

Target

Indikator

Tahun Pencapaian

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohan terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.


Bidang Ketahanan Pangan 1. Ketersediaan dan a. Ketersediaan energi dan Penyediaan pangan terdiri dari Cadangan Pangan protein per kapita komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. b. Penguatan Cadangan Tersedianya cadangan pemerintah di pangan tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras

5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Jenis Pelayanan



No

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

2. Distribusi dan akses pangan

Indikator

2015

2015

80%

2015

90%

90%

2015

Tahun Pencapaian

90%

Target


a. Ketersediaan informasi kumpulan data harga pangan, pasokan, harga dan pasokan pangan, dan akses pangan akses pangan di daerah yang dipantau dan dikumpulkan oleh provinsi untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/ tahunan b. Stabilitas harga dan a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak pasokan pangan harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % 40 % a. Pencapaian skor Pola Persentase dari perbandingan antara Pangan Harapan (PPH) energi dari masing-masing komoditas pangan dengan angka kecukupan gizi b. Pengawasan dan Persentase perbandingna antara jumlah Pembinaan keamanan sampel pangan yang aman dikonsumsi pangan di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu

Jenis Pelayanan


LAMPIRAN

89

90

4. Penanganan Kerawanan Pangan

b.Cakupan Fasilitas Seni

a. Cakupan Kajian Seni

a. Penanganan daerah rawan pangan

Jenis Pelayanan

VII. Bidang Kesenian 1. Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

No

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, pemerintah provinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah kerjanya sampai 2014. Pemerintah provinsi berkewajiban menyelenggara-kan seluruh fasilitas sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitas seni sampai tahun 2014.

membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu: a. Penduduksangatrawan< 70% AKG b. Pendudukpanganresiko sedang< 70% - 89,9% AKG c. Penduduktahanpangan> 89,9% AKG

Indikator

30%

50%

60%

Target


2014

2014

2015

Tahun Pencapaian



No

2. Sarana dan Prasarana

c. Cakupan Organisasi

b.Cakupan Tempat

a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian

d. Misi Kesenian

c. Cakupan Gelar Seni

Jenis Pelayanan Pemerintah provinsi berkewajiban menyelenggara-kan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni sampai tahun 2014. Pemerintah provinsi wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurangkurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah. Pemerintah provinsi berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM sampai tahun 2014, yaitu: 1. Seniman/ budayawan; dan 2. pamong budaya Pemerintah provinsi berkewajiban menyediakan minimal: 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Pemerintah provinsi minimal melaksanakan 1 (satu) dari 3 (tiga) cakupan organisasi sampai tahun 2014.

Indikator

34%

100%

2014

2014

2014

2014

100%

25%

2014

Tahun Pencapaian

75%

Target



LAMPIRAN

91

92

Jenis Pelayanan

2. Angkutan Sungai dan Danau.

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

d. Keselamatan

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

VIII. SPM Bidang Perhubungan 1. Angkutan Jalan a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

No

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan. Tersedianya angkutan sungai dan dana uuntuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.

Indikator

75%

100%

100%

2014

2014

2014

2014

2014

100%

60%

2014

Tahun Pencapaian

100%

Target




No

3. Angkutan Penyeberangan

b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

c. Keselamatan

b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

Jenis Pelayanan Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan. Tersedianya pelabuhan pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/ Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan.

Indikator

75%

2014

2014

2014

100%

75%

2014

2014

Tahun Pencapaian

100%

60%

Target



LAMPIRAN

93

No

94

4. Angkutan Laut


c. Keselamatan

b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut


c. Keselamatan

Jenis Pelayanan Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/ Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Terpenuhinya standar keselamatankapaldengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Indikator

100%

2014

2014

2014

100%

100%

2014

2014

100%

100%

2014

Tahun Pencapaian

100%

Target




IX.

No

3. Promosi Penanaman Modal

b. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/ kota

a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi

2. Kerjasama Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal 1. Kebijakan Penanaman Modal

Jenis Pelayanan

Terselenggaranya fasilitasi pemerintahdaerah dalam rangka kerjasama kemitraan: 1. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dan pengusaha nasional/ asing 2. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi mencakup antara lain kegiatan penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi, dan penyebarluasan brosur penanaman modal. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/ kota mencakup antara lain kegiatan penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi, dan penyebarluasan brosur penanaman modal.

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan

Indikator

2014

1 (satu) kali per tahun

2014

2014



2014

2014

Tahun Pencapaian


1 (satu) sektor/ bidang usaha per tahun

Target



LAMPIRAN

95

No

96

4. Pelayanan Penanaman Modal

Indikator

100%

Target


Prosentase terselenggaranya pelayanan Terselenggaranya perizinan dan non-perizinan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui PTSP PDPPM non-perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal: a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Jenis Pelayanan

2014

Tahun Pencapaian



No

2014

2014

2014

1 (satu) kali per tahun 100%


2014

2014

100%

Tahun Pencapaian


Target

Indikator Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM.


Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha. b. Pengendalian dan Terselenggaranya bimbingan Pelaksanaan Penanaman pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal oleh PDKPM. Modal kepada masyarakat dunia usaha. 6. Pengelolaan Data Terimplementasikan-nya Persentase jumlah jenis pelayanan yang dan Sistem Informasi sistem pelayanan Informasi dilayani menggunakan SPIPISE. Penanaman Modal dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 7. Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Terselenggaranya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal. penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

b. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/ kota. a. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDPPM.

Jenis Pelayanan


LAMPIRAN

97

98

I.

No

SPM Bidang Kesehatan 1. Pelayanan Dasar Kesehatan

Jenis Pelayanan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

Indikator


LAMPIRAN II PROFIL PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA

2010 2010 2010 2010

2010 2010 2010 2010

90% 100% 90% 100%

100% 100% 70% 100%

2015

2015 2010

90% 80%

100%

2015

2015 2015

80% 90%

95%

Target

Tahun Pencapaian



II.

No

2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial

SPM Bidang Sosial Daerah 1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial

b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota.

a. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kab/kota.

a. Pemberian bantuan sosial bagiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/ Kota

4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif

3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jenis Pelayanan

60%

2008-2015

2008-2015

2008-2015

80%

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

80%

2008-2015

2015

80%

80%

2015

2015

100%

100%

2015

Target 100%

Tahun Pencapaian

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Indikator Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada tahun 2015



LAMPIRAN

99

100

III.

No


b. Evakuasi korban bencana skala kab/ kota.

4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

SPM Bidang Lingkungan Hidup 1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara. Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Indikator a. Bantuan sosial bagi Persentase (%) korban bencana skala korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial kab/kota. selama masa tanggap darurat.

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - Penyelenggara jaminan sosial skala kabupaten/kota

3. Penanggulangan korban bencana

Jenis Pelayanan

90%

2013

2013

2013

100%

100%

2013

2008-2015

2008-2015

2008-2015

100%

40%

80%

Target 80%

Tahun Pencapaian



V.

IV.

No


Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 1. Pelayanan Dokumen a. Cakupan penerbitan Persentase (%) penduduk yang memiliki Kependudukan Kartu Tanda Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. Penduduk (KTP). b. Cakupan Persentase (%) penduduk lahir yang penerbitan akta memperoleh akta kelahiran pada tahun kelahiran. yang bersangkutan. 2. Pemeliharaan Ketentraman dan a. Cakupan petugas Rasio jumlah petugas perlindungan Ketertiban Masyakat Perlindungan masyarakat (Linmas) di setiap Masyarakat Kabupaten/ Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja (Linmas) di Kabupaten/ Kota. b. Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota Persenase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota 3. Penanggulangan Bencana a. cakupan pelayanan Persentase luas wilayah yang terproteksi Kebakaran bencana kebakaran dari bencana kebakaran kabupaten/ kota b. Tingkat waktu Rasio antara kejadian kebakaran yang tanggap (response tertangani dalam waktu tidak lebih dari rate time) daerah 15 (lima belas) menit dengan jumlah layanan Wilayah kejadian kebakaran di WMK Manajemen Kebakaran SPM Bidang Perumahan Rakyat 1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 2. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang didukung dengan PSU

Jenis Pelayanan

2015

2015

25%

75%

2009-2025

2010

80%

100%

2015

50%

2009-2025 2009-2025

2011

100%

100% 70%

2011

100%

Target

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

101

102

VI.

No


Indikator SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban terhadap perempuan dan anak kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. 2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit. 3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang kekerasan diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak Cakupan penegakan hukum dari tingkat korban kekerasan. penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. 5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan Cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Jenis Pelayanan

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014 2014

100%

100%

75%

75%

80%

50%

50% 100%

Target

Tahun Pencapaian



Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Pelayanan Komunikasi Informasi a.Cakupan Pasangan dan Edukasi Keluarga Berencana Usia Subur (PUS) dan Keluarga Sejahtera (KIE KB yang istrinya di dan KS) bawah usia 20 tahun. b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif. c. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need).

VII. Persentase proporsi PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah

Indikator


Jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan d. Cakupan anggota Persentase perbandingan antara anggota Bina Keluarga Balita BKB yang ber-KB dengan seluruh PUS (BKB) ber-KB. anggota BKB di suatu kabupaten/ kota e.Cakupan PUS peserta Persentase perbandingan antara anggota KB anggota Usaha UPPKS ber-KB mandiri dengan seluruh Peningkatan anggota UPPKS peserta KB Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB mandiri.

Jenis Pelayanan

No

2014

2014

2014

2014

5%

80%

87%

2014

65%

3,5%

Target

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

103

No

104

f.

Ratio Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB 1 PKB/ PLKB untuk setiap 2 desa/ kelurahan

Indikator Perbandingan antara jumlah desa/ kelurahan dengan memperhatikan aspek demografi (jumlah kepala keluarga), wilayah (jumlah desa/ kelurahan), dan aspek geografi (luas wilayah dan daerah kepulauan) dengan jumlah PLKB/ PKB.


Target Setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan terdapat 1 (satu) PLKB/PKB. g. Ratio petugas Perbandingan jumlah desa/kelurahan Setiap Desa/ Pembantu Pembina dengan jumlah PPKBD dengan KB Desa (PPKBD) memperhatikan aspek demografi (jumlah Kelurahan ada 1 setiap desa/ kepala keluarga), wilayah (jumlah desa/ (satu) kelurahan 1 PPKBD kelurahan), dan aspek geografi (luas PPKBD. wilayah dan daerah kepulauan) 2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan obat 30% kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakatsebesar 30% setiap tahun. 3. Penyediaan Informasi Data Mikro di setiap desa Cakupan penyediaan informasi data 100% mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun.

Jenis Pelayanan

2014

2014

2014

2014

Tahun Pencapaian



VIII.

No

SPM Bidang Pendidikan Dasar a. Pelayanan Pendidikan Dasar

Jenis Pelayanan

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1(satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kur:si untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MT tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

Indikator

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

105

No

Jenis Pelayanan

106

Indikator Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang gurusetiap satuan pendidikan; Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-lV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, lPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;


Tahun Pencapaian



No

b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan

Jenis Pelayanan Indikator Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/Ml berkualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan Madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D.lV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, lPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;


Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

107

No

Jenis Pelayanan

108

Indikator Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yarig sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: Kelas l – ll : 18 jam per minggu Kelas lll : 27 jam per minggu Kelas lV – Vl : 27 jam per minggu atau Kelas Vll - lX : 27 jam per minggu Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;


Tahun Pencapaian



No

Jenis Pelayanan Indikator Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajar (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya; Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).


Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

109

110

IX.

No

3. Air Minum

Ruas

2. Jalan Jaringan

Klaster Pelayanan Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat Baik Sekali

Kecepatan:

Kondisi jalan:

Keselamatan:

Mobilitas:

Aksesibilitas:

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Sumber Daya Air Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat

Jenis Pelayanan

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari.

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Indikator


40% 50% 70% 80% 100%

60%

60%

60%

100%

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

70%

100%

2014

100%

Target

Tahun Pencapaian



No

4. Penyehatan Lingkungan Air Limbah Permukiman (sanitasi lingkungan Permukiman dan persampahan)

8.

7.

6.

5.


Indikator Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Pengelolaan sampah Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. Drainase Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Penataan Bangunan dan Izin Mendirikan Terlayaninya masyarakat dalam Lingkungan Bangunan (IMB) pengurusan IMB di kabupaten/kota. Harga Standar Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Bangunan Gedung Negara di kabupaten/ Negara (HSBGN) kota Jasa Konstruksi Izin Usaha Jasa Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) Konstruksi (IUJK) hari kerja setelah persyaratan lengkap Sistem Informasi Jasa Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Konstruksi setiap tahun Penataan Ruang Informasi Penataan Tersedianya informasi mengenai Rencana Ruang Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Pelibatan Peran Terlaksananya penjaringan aspirasi Masyarakat Dalam masyarakat melalui forum konsultasi Proses Penyusunan RTR publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

Jenis Pelayanan

2014 2014 2014

20% 70% 50%

100%

90%

2014 (kab/ kota & kec) 2014 (kelurahan) 2014

2014

100% 100%

2014

2014

100%

100%

2014

100%

2014

2014

5%

10%

2014

Target 60%

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

111

112

X.

No

Bidang Ketenagakerjaan 1. Pelayanan Pelatihan Kerja a. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. b. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat. c. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Izin Pemanfaatan Ruang

Jenis Pelayanan

Persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan berbasis masyarakat. Persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan kewirausahaan.

Indikator Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan


2016

2016

2016

60%

60%

2014

2014 (kab/ kota)

2014 (kabupaten/ kota)

75%

25%

100%

Target 100%

Tahun Pencapaian



No

5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Jenis Pelayanan Indikator Besaran pencari Persentasi jumlah pencari kerja yang kerja yang terdaftar mendaftarkan dan tercatat pada dinas yang ditempatkan. kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Besaran kasus Jumlah kasus perselisihan hubungan yang diselesaikan industrial yang diselesaikan oleh dengan perjanjian Mediator Hubungan Industrial bersama. yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB) . Jumlah pekerja/buruh di perusahaan Besaran pekerja/ buruh yang menjadi yang menjadi peserta JAMSOSTEK. peserta program Jamsostek. a. Besaran Persentase jumlah perusahaan yang Pemeriksaan terdaftar pada dinas provinsi dan Perusahaan. kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan. b. Besaran pengujian Persentase jumlah peralatan yang peralatan di terdaftar pada dinas provinsi dan Perusahaan. kabupaten/kota dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian.


2016

50%

2016

50%

2016

2016

50%

45%

2016

Target 70%

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

113

114

XII.

XI.

No

Bidang Ketahanan Pangan 1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Bidang Komunikasi dan Informatika 1. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Jenis Pelayanan

a. Ketersediaan energi dan protein per kapita b. Penguatan Cadangan pangan

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras.

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi b. media baru seperti website (media online) c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota di tingkat kecamatan

Indikator

Target

2015

2015

60%

2014

2014

90%

50%

2014

12 kali per tahun 12 kali per tahun 12 kali per tahun

2014

2014

2014

Tahun Pencapaian

Setiap hari

12 kali per tahun




No

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

2. Distribusi dan akses pangan

Jenis Pelayanan Indikator kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan oleh kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan b. Stabilitas harga dan a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak pasokan pangan harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % 40 % a. Pencapaian skor Pola Persentase dari perbandingan antara Pangan Harapan energi dari masing-masing komoditas (PPH) pangan dengan angka kecukupan gizi b. Pengawasan Persentase perbandingna antara jumlah dan Pembinaan sampel pangan yang aman dikonsumsi keamanan pangan di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu

a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah


2015

2015

80%

2015

90%

90%

2015

Target 90%

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

115

116

XIII.

No a. Penanganan daerah rawan pangan

c. Cakupan Gelar Seni

b. Cakupan Fasilitas Seni

Bidang Kesenian 1. Perlindungan, Pengembangan, a. Cakupan Kajian Seni dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

4. Penanganan Kerawanan Pangan

Jenis Pelayanan

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, pemerintah kabupaten/ kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah kerjanyasampai tahun 2014. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan seluruh fasilitas sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitas senisampai tahun 2014. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar senisampai tahun 2014.

Indikator membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu: a. Penduduk sangat rawan < 70% AKG b. Penduduk pangan resiko sedang< 70% - 89,9% AKG c. Penduduk tahan pangan> 89,9% AKG


75%

30%

50%

Target 60%

2014

2014

2014

2015

Tahun Pencapaian



XIV.

No

SPM Bidang Perhubungan 1. Angkutan Jalan

2. Sarana dan Prasarana

Jenis Pelayanan Indikator Pemerintah kabupaten/ kota wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM sampai tahun 2014, yaitu: 1. Seniman/ budayawan; dan 2. pamong budaya Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal: 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Pemerintah kabupaten/kota minimal melaksanakan 1 (satu) dari 3 (tiga) cakupan organisasi sampai tahun 2014.

a. Jaringan Pelayanan Tersedianya angkutan umum yang Angkutan Jalan melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.

c. Cakupan Organisasi

b. Cakupan Tempat

a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian

d. Misi Kesenian


2014

100%

75%

2014

2014

2014

25%

34%

2014

Target 100%

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

117

No

Jenis Pelayanan

118

e.

d.

c.

b.

Indikator Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. Jaringan Prasarana Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/ Angkutan Jalan Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan Perlengkapan Jalan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Pelayanan Tersedianya unit pengujian kendaraan Pengujian bermotor bagi Kabupaten/Kota yang Kendaraan memiliki populasi kendaraan wajib uji Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Sumber Daya Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.


2014

60%

2014

2014

50%

100%

2014

2014

40%

60%

2014

2014

100%

Target 60%

Tahun Pencapaian



No

2. Angkutan Sungai dan Danau.

Jenis Pelayanan Indikator Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum f. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. a. Jaringan Pelayanan Tersedianya kapal sungai dan danau Angkutan Sungai untuk melayani jaringan trayek dalam dan Danau Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. b. Jaringan Prasarana Tersedianya pelabuhan sungai dan Angkutan Sungai danau untuk melayani kapal sungai dan dan Danau danau yang beroperasi pada trayekdalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.


2014

2014

2014

40%

60%

100%

2014

100%

2014

2014

100%

75%

2014

Target 40%

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

119

No

120

3. Angkutan Penyeberangan

Jenis Pelayanan Indikator Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensisebagai awak kapal angkutan sungai dan danauuntuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau. a. Jaringan Pelayanan Tersedianya kapal penyeberangan yang Angkutan beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/ Penyeberangan Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/ Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. b. Jaringan Prasarana Tersedianya pelabuhan penyeberangan Angkutan pada Kabupaten/Kota yang memiliki Penyeberangan pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.



2014

2014

2014

2014

2014

Target 50%

60%

100%

60%

100%

Tahun Pencapaian



No

4. Angkutan Laut

Jenis Pelayanan Indikator Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota a. Jaringan Pelayanan Tersedianya kapal laut yang beroperasi Angkutan Laut pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/ Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. b. Jaringan Prasarana Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Angkutan Laut Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatankapaldengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT d. Sumber Daya Manusia (SDM)


2014

2014

2014

2014

2014

100%

60%

100%

100%

2014

90%

Target 50%

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

121

122

XV.

No

3. Promosi Penanaman Modal

2. Kerjasama Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal 1. Kebijakan Penanaman Modal

Jenis Pelayanan

Terselenggaranya fasilitasi pemerintahdaerah dalam rangka kerjasama kemitraan: 1. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dan pengusaha nasional/ asing 2. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional Terselenggaranya promosi peluang a. Terselenggaranya penanaman modal provinsi mencakup promosi peluang penanaman modal antara lain kegiatan penyelenggaraan provinsi pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi, dan penyebarluasan brosur penanaman modal. b. Terselenggaranya Terselenggaranya promosi peluang promosi peluang penanaman modal kabupaten/ kota penanaman modal mencakup antara lain kegiatan kabupaten/ kota penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi, dan penyebarluasan brosur penanaman modal.

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan

Indikator

Target

2014

2014

2014

2014

1 (satu) kali per tahun 1 (satu) kali per tahun


2014

Tahun Pencapaian


1 (satu) sektor/ bidang usaha per tahun




No

4. Pelayanan Penanaman Modal

Jenis Pelayanan Indikator Terselenggaranya Prosentase terselenggaranya pelayanan pelayanan perizinan perizinan dan non-perizinan bidang dan non-perizinan penanaman modal melalui PTSP PDPPM bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal: a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.


100%

Target

2014

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

123

No

124

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Jenis Pelayanan b. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/ kota. a. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDPPM. b. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDKPM. 1 (satu) kali per tahun 1 (satu) kali per tahun

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.

Target 100%

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.

Indikator Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM.


2014

2014

2014

Tahun Pencapaian



No

Terimplementasikannya sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 7. Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal.

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Jenis Pelayanan Target 100%


Indikator Persentase jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE.

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.


2014

2014

Tahun Pencapaian


LAMPIRAN

125


126

Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110 T: +62-21-384 2021 F: +62-21-384 2021

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Menara BCA, 46th Floor Jl. MH.Thamrin No.1 Jakarta 10310 - Indonesia T. +62-21-235 87 121/122/123 F. +62-21-235 87 120 I. www.giz.de

PANDUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH

Recommend Documents