BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA MADIUN

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA MADIUN

A. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA a. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut: a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) b. Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi c. Penyediaan Informasi Data Mikro b. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional STANDAR PELAYANAN MINIMAL

JENIS

WAKTU

PELAYANAN

INDIKATOR

DASAR Komunikasi Informasi

BATAS

NILAI

PENCAPAIAN (TAHUN)

Cakupan Pasangan Usia Subur dan yang isterinya dibawah usia 20

100

2014

100

2014

100

2014

100

2014

Edukasi Keluarga tahun 3,5%. Berencana Keluarga Sejahtera KB dan KS)

dan Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (KIE 65% Cakupan Pasangan Usia Subur yang

ingin

ber-KB

tidak

terpenuhi (Unmet Need) 5% Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

13

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

JENIS

BATAS WAKTU

PELAYANAN

INDIKATOR

DASAR

NILAI

PENCAPAIAN (TAHUN)

Cakupan

PUS

Anggota

Usaha

Peserta

KB

Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera

100

2014

100

2014

100

2014

100

2014

100

2014

(UPPKS) yang ber-KB 87% Ratio

Petugas

Keluarga

Lapangan

Berencana/Penyuluh

Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan Ratio

Pembantu

Pembina

Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu

)

petugas

di

setiap

Desa/Kelurahan Penyediaan

Alat Cakupan penyediaan alat dan

dan

obat obat

Kontrasepsi

Kontrasepsi

memenuhi

untuk

permintaan

masyarakat 30% setiap tahun Penyediaan Informasi

Cakupan penyediaan informasi Data data mikro keluarga di setiap

Mikro

Desa/Kelurahan

100%

setiap

tahun c. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Madiun STANDAR PELAYANAN MINIMAL

JENIS PELAYANAN DASAR Komunikasi Informasi

INDIKATOR Cakupan

Pasangan

TARGET DAERAH

INDIKATOR

112

3240,74

112

117,7

SPM

Usia

dan Subur yang isterinya dibawah

Edukasi

usia 20 tahun 3,5%.

Keluarga

Cakupan sasaran Pasangan

Berencana

CAPAIAN

dan Usia Subur menjadi Peserta


14


JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

DASAR Keluarga Sejahtera

CAPAIAN

TARGET DAERAH

INDIKATOR

100

61,82

133

130,77

106

108,29

193

192,68

100

100

100

0

100

100

SPM

KB aktif 65% (KIE

KB dan KS)

Cakupan

Pasangan

Usia

Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% Cakupan

Anggota

Bina

Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70% Cakupan

PUS

Peserta

KB

Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga

Sejahtera (UPPKS) yang berKB 87% Ratio

Petugas

Lapangan

Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga

Berencana

(PLKB/PKB)

1

setiap

2

Petugas

di

(dua)

Desa/Kelurahan Ratio

Pembantu

Pembina

Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi

Cakupan penyediaan alat dan obat

Kontrasepsi

memenuhi

untuk

permintaan

masyarakat 30% setiap tahun Penyediaan Informasi Data Mikro

Cakupan

penyediaan

informasi data mikro keluarga di

setiap

Desa/Kelurahan

100% setiap tahun


15

Perhitungan: (yang berwarna merah untuk diisi) a. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 

Persentase cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun. Σ PUS yang usia istrinya < 20 tahun ----------------------------------------------------- x 100% = .....% Σ PUS yang usia istrinya 15-49 tahun 31 PUS ------------------ x 100% = 0,108 % 28633 PUS



Maka, Nilai Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun adalah: 3,5 % ------------------ x 100 = 3240,74 0,108 %

b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65% 

Persentase Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif adalah: Jumlah PUS yg mjd peserta KB aktif ----------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah PUS 22325 PUS ------------------ x 100% = 76,51 % 29179 PUS



Maka, Nilai Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65% adalah: 76,51 % ------------------ x 100 = 117,7 65 %

c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% 

Persentase Unmet Need Jmlh PUS yg ingin anak ditunda atau tdk ingin anak lg dan tdk KB --------------------------------------------- x 100% =.....% Jumlah PUS di Kota Madiun


16

2316 PUS ------------------ x 100% = 8,089 % 28633 PUS 

Maka, Nilai Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% adalah: 5% ------------------ x 100 = 61,82 8,088 %

d. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70% 

Persentase Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah: Anggota BKB ber KB ------------------------------------ x 100% = .....% Σ Seluruh PUS anggota BKB 1916 ------------------ x 100% = 91,54 % 2093



Maka, Nilai Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70% adalah: 91,54 % ------------------ x 100 = 130,77 70 %

e. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% 

Persentase Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB adalah: Anggota UPPKS ber KB --------------------------------------------- x 100% = .....% Seluruh anggota UPPKS peserta KB 505 ------------------ x 100% = 94,22 % 536



Maka, Nilai Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% adalah:


17

94,22 % ------------------ x 100 = 108,29 87 % f. Ratio

Petugas

Lapangan

Keluarga

Berencana/Penyuluh

Keluarga

Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan 

Rasio PLKB/PKB adalah Jumlah Desa/Kelurahan --------------------------------------------- = ..... PLKB/PKB 27 ---------------------- = 1,038 26 Artinya 1 orang PLKB/PKB membina sejumlah 1,038 kelurahan.



Maka, Nilai Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan adalah: 2 ----------------x 100 = 192,68 1,038

g. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan 

Ratio PPKBD per Desa/Kelurahan adalah: Jumlah Desa/Kelurahan --------------------------------------------= ..... Jumlah PPKBD 27 ---------------------- = 1 27



Maka nilai Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan adalah: 1 ----------- x 100 = 100 1

h. Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun Penyediaan alat dan obat kontrasepsi di droping dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

18

i. Cakupan

penyediaan

informasi

data

mikro

keluarga

di

setiap

Desa/Kelurahan 100% setiap tahun Rekap data mikro keluarga Kelurahan -------------------------------------------------- x 100% = ..... Jumlah Kelurahan 27 ---------------------- x 100% = 100 27 d. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2014 sebesar Rp. 3.085.809.000,- dengan rincian sebagai berikut: a.

APBD sebesar Rp. 2.613.916.000,-

b.

APBN sebesar Rp.

c.

Sumber dana lain yang sah sebesar Rp. -

471.893.000,-

e. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera didukung oleh 10 orang dan 27 PKB f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : - Target pencapaian unmetneed tidak tercapai disebabkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi rata-rata usianya sudah diatas 40 tahun dan usia anak terakhir diatas 17 tahun. Jumlah tidak ingin anak lagi : 1252 = 4,37 dari PUS 28.633 - PUS yang ingin anak ditunda, rata-rata jumlah anaknya baru 1, dengan usia anak diatas 5 tahun. Jumlah ingin anak ditunda : 1.064 = 3,71 % dari PUS sebanyak = 28.633. - Prioritas sasaran program pelayanan kontrasepsi adalah PUS Muda Paritas Rendah (PUS MUPAR) Solusi : - Mengintensifkan pembinaan kepada kader agar memotivasi PUS unmetneed agar mau memakai salah satu alat kontrasepsi.


19

B. BIDANG KETAHANAN PANGAN 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut: a. Ketersediaan Dan Cadangan Pangan b. Distribusi dan Akses Pangan c.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

d. Penanganan Kerawanan Pangan

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan

Indikator SPM Dan

Cadangan Pangan

Ketersediaan

energi

protein perkapita Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan

Distribusi

dan

Pangan

dan

Akses

pasokan,

harga

dan

akses

Waktu

90%

2015

60%

2015

90%

2015

90%

2015

90%

2015

80%

2015

60%

2015

pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pencapaian Skor Pola Pangan

Penganekaragaman dan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Kerawanan Penanganan Pangan

Nilai

Informasi

Pangan

Keamanan Pangan

Batas

Daerah

Rawan

Pangan

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan di Daerah


20

Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Target

Indikator SPM Ketersediaan

Ketersediaan

SPM

Daerah

energi

dan

75%

75,36 %

30%

52,98 %

45%

100 %

100%

100 %

45%

47,89 %

40%

50 %

30%

33,33 %

Dan Cadangan protein perkapita Pangan

Capaian

Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi

Distribusi

dan

Akses Pangan

pasokan, harga dan akses pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Penganekarag

Pencapaian Skor Pola Pangan

dan Harapan (PPH)

aman Keamanan

Pengawasan dan pembinaan

Pangan

Keamanan Pangan

Penanganan Kerawanan Pangan

Penanganan

Daerah

Rawan

Pangan

Perhitungan: a. Ketersediaan energi dan protein perkapita 

Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari) adalah: Ketersediaan pangan/kapita/hari -------------------------------------------- x kandungan kalori x BBD

Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) adalah: Ketersediaan pangan/kapita/hari -------------------------------------------- x kandungan protein x BBD 100



Capaian ketersediaan energi adalah:

Dan nilai capaian Ketersediaan Protein adalah:


21



Capaian Ketersediaan Energi dan Protein adalah :



Capaian ketersediaan energi dan protein per kapita di tingkat Kota Madiun tahun 2014 adalah : Ketersediaan Energi Per Kapita

2.729 KKal

124,05%

Ketersediaan Protein Per Kapita

15.21 gram

26,68%

Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

b.

Penguatan Cadangan Pangan



Cadangan Pangan di tingkat pemerintah Kota Madiun adalah: Tahun 2014

c.

75,36%

Cadangan pangan (Ton)

Penguatan Cadangan Pangan (%)

52,98

52.98

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan dihitung dengan rumus :

Capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan adalah

Keterangan : Ki = Ketersediaan informasi menurut i i

= Harga ; Pasokan ; Akses


22

Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j Target (j) = sasaram banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j j

= Komoditas ; Lokasi ; Waktu

Capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Kota Madiun adalah : 1 = Harga Parameter Indikator

2 = Pasokan

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

9 3 52

9 3 52

100 100 100

9 3 52

9 3 52

100 100 100

9 3 12

9 3 12

100 100 100

1. Komoditas 2. Lokasi 3. Waktu (Minggu) Ki

100

100

Nilai Capaian Ketersediaan Informasi (K)

d.

3 = Akses

100

100

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Stabilitas harga dan pasokan pangan komoditas ke i dihitung dengan rumus :

Capaian stabilitas harga dan pasokan dihitung dengan rumus :

Capaian stabilitas harga dan pasokan pangan Kota Madiun adalah Jumlah Bulan

12

Jumlah Minggu

52 Realisasi

Komoditas

Rata-rata harga (Rp)

SD

(SD/Rata2) x 100%

Rata-rata harga (Rp)

SD

(SD/Rata2) x 100%

1. Beras

7.826

308

4

7.826

308

4

2. Jagung Pipilan

5.990

86

1

5.990

86

1

3. Kedelai

9.205

380

4

9.205

380

4

4. Daging Sapi

88.999

3.159

4

88.999

3.159

4


23

5. Daging Ayam

28.132

2.798

10

28.132

2.798

10

6. Telur Ayam Ras

16.625

1.210

7

16.625

1.210

7

7. Minyak Goreng

11.315

676

6

11.315

676

6

8. Gula Pasir

9.497

264

3

9.497

264

3

9. Cabe Merah

23.891

15.026

63

23.891

15.026

63

Ski

CVKRi

11,32

CVKTi

SK

11,32

100

e.

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun adalah Kelompok Bahan Pangan

No.

Energi (Kalori)

% AKG

Bobot

Skor riil

Skor PPH

Skor Maks

1.

Padi-padian

616

28.0

0.5

14.0

14.0

25.0

2.

Umbi-umbian

27

1.2

0.5

0.6

0.6

2.5

3.

Pangan Hewani

84

3.8

2.0

7.6

7.6

24.0

4.

Minyak dan Lemak

341

15.5

0.5

7.8

5.0

5.0

5.

Buah/biji berminyak

-

-

0.5

-

-

1.0

6.

Kacang-kacangan

219

10.0

2.0

19.9

10.0

10.0

7.

Gula

38

1.7

0.5

0.9

0.9

2.5

8.

Sayuran dan buah

43

2.0

5.0

9.8

9.8

30.0

9.

Lain-lain

-

-

-

-

-

-

Jumlah

1,368

62.2

60.5

47.89

100.0

Sumber : Neraca Bahan Makanan Kota Madiun 2014 ; BPS Kota Madiun f.

Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kota Madiun baru meliputi pangan olahan. Seluruh sampel pangan olahan yang diamati termasuk kategori sampel yang aman. Jumlah Sampel (buah)

Jumlah Sampel Aman (buah)

Pangan Olahan

50

50

% Sampel Aman dari Pangan Olahan dan Pangan Segar 100

Pangan Segar

0

0

0

Jumlah

50

50

50

Produk

Sumber: Hasil Pengamatan Dinas Kesehatan Kota Madiun

g.

Penanganan Daerah Rawan Pangan Penanganan daerah rawan pangan Kota Madiun :


24

Tahun

Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk Rawan Pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai dengan Standar yang berlaku

Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk Rawan Pangan

2014

3

%

1

33.33

4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang direalisasikan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 8.958.203.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. APBD sebesar Rp. 8.599.203.000,b. APBN sebesar Rp. 359.000.000,5. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan

Minimal

Bidang

Ketahanan

Pangan

didukung

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPS Kota Madiun dan Bulog Subdivre IV Madiun. 6. Permasalahan dan Solusi -

C. BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN a. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, adalah sebagai berikut: 1) penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 2) penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan


25

Dalam melaksanakan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, BPM, KB dan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan beberapa SKPD dan instansi lainnya antara lain:  Dinas Kesehatan  RSUD Kota Madiun  Dinas Tenaga Kerja  Bapas, dst

b. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN

MINIMAL

DASAR

BATAS WAKTU PENCAPAIAN

INDIKATOR

NILAI

(TAHUN)

Penanganan

Cakupan perempuan dan

100%

2014

pengaduan/laporan

anak korban kekerasan

100%

2014

korban

kekerasan yang

mendapatkan

terhadap perempuan dan penanganan anak

pengaduan

oleh petugas terlatih di dalam

unit

pelayanan

terpadu Indikator Penunjang: Cakupan

ketersediaan

petugas

di

Unit

Pelayanan Terpadu yang memiliki untuk

kemampuan menindaklanjuti

pengaduan/laporan masyarakat Pelayanan bagi

kesehatan Cakupan perempuan dan

perempuan

dan anak korban kekerasan

anak korban kekerasan

yang

mendapatkan

layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di

Puskesmas

tatalaksana

mampu

KtP/A

dan

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat

Krisis


26

STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN

MINIMAL

DASAR

INDIKATOR


NILAI

(TAHUN)

75%

2014

Terpadu (PKT) di RS Indikator Penunjang: a. Cakupan

Puskesmas

mampu

tatalaksana

kasus

Kekerasan

terhadap

Perempuan

dan Anak (KtP/A) b. Cakupan

RSU

Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan

terpadu

bagi perempuan dan anak

korban

kekerasan c. Cakupan

tenaga

kesehatan tentang

terlatih tatalaksana

kasus

korban

kekerasan

terhadap

perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas d. Cakupan

tenaga

kesehatan tentang

terlatih tatalaksana

kasus

korban

kekerasan

terhadap

perempuan dan anak di Rumah Sakit Rehabilitasi sosial bagi Cakupan perempuan

dan

korban kekerasan

layanan

anak rehabilitasi diberikan

sosial oleh

yang

petugas

rehabilitasi sosial terlatih bagi

perempuan

dan

anak korban kekerasan di dalam

unit

pelayanan


27

STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN

MINIMAL

DASAR

INDIKATOR


NILAI

(TAHUN)

50%

2014

terpadu Indikator Penunjang: Cakupan

petugas

rehabilitasi

sosial

yang

terlatih Penegakan dan bantuan cakupan perempuan dan hukum bagi perempuan anak korban kekerasan dan

anak

korban yang

kekerasan

mendapatkan

layanan bantuan hokum Indikator Penunjang: Cakupan

ketersediaan

petugas

pendamping

hukum

atau

yang

advokat

mempunyai

kemampuan pendampingan saksi

pada

dan/atau

kekerasan

korban terhadap

perempuan dan anak c. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Daerah JENIS PELAYANAN


DASAR Penanganan

TARGET

INDIKATOR Cakupan

DAERAH

perempuan

dan

100%

CAPAIAN INDIKATOR SPM 100 %

pengaduan/laporan anak korban kekerasan yang korban

kekerasan mendapatkan

terhadap perempuan anak

pengaduan dan terlatih

di

penanganan oleh

petugas

dalam

unit

pelayanan terpadu Indikator Penunjang: Cakupan

ketersediaan

petugas di Unit Pelayanan


28

JENIS PELAYANAN


DASAR

TARGET

INDIKATOR Terpadu

yang

DAERAH

CAPAIAN INDIKATOR SPM

memiliki

kemampuan

untuk

menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat Pelayanan

Cakupan

perempuan

dan

kesehatan

bagi anak korban kekerasan yang

perempuan

dan mendapatkan

anak kekerasan

korban kesehatan

100%

0

layanan oleh

kesehatan

tenaga

terlatih

Puskesmas

di

mampu

tatalaksana KtP/A dan Pusat Pelayanan

Terpadu

(PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RS Indikator Penunjang: a. Cakupan

Puskesmas

mampu tatalaksana kasus Kekerasan

100%

terhadap

Perempuan

dan

Anak

(KtP/A) b. Cakupan

RSU

Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS

100%

Polri

yang

melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan

anak

korban

kekerasan c. Cakupan

tenaga

kesehatan terlatih tentang

100%

tatalaksana kasus korban kekerasan perempuan

terhadap dan

anak

(KtP/A) di Puskesmas d. Cakupan

tenaga


29

JENIS PELAYANAN


DASAR

TARGET

INDIKATOR

CAPAIAN INDIKATOR

DAERAH

kesehatan terlatih tentang

SPM 0

tatalaksana kasus korban kekerasan

terhadap

perempuan dan anak di Rumah Sakit Rehabilitasi bagi

sosial Cakupan layanan rehabilitasi

75%

0%

perempuan sosial yang diberikan oleh

dan anak korban petugas kekerasan

rehabilitasi

sosial

terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam

unit

pelayanan

terpadu Indikator Penunjang: Cakupan petugas rehabilitasi

100%

sosial yang terlatih Penegakan bantuan bagi

dan Cakupan

perempuan

dan

12%

14,29%

hukum anak korban kekerasan yang

perempuan mendapatkan

layanan

dan anak korban bantuan hukum kekerasan

Indikator Penunjang: Cakupan

ketersediaan

0

petugas pendamping hukum atau

advokat

yang

mempunyai

kemampuan

pendampingan

pada

saksi

dan/atau korban kekerasan terhadap

perempuan

dan

anak Perhitungan: (yg berwarna merah diisi) a. Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu adalah: Jmlh pengaduan/lap. yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu ------------------------------------------------------- x 100% = ..... Jmlh lap./pengaduan yg masuk ke unit pelayanan terpadu


30

26 ----------------- x 100% = 100 % 26 Indikator Penunjang: Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat adalah: Jmlh petugas yg memiliki kemampuan penanganan pengaduan di unit pelayanan terpadu ---------------------------------------------------------------------- x 100% = ..... Jmlh petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu 8 ----------------- x 100% = 100 % 8 b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RS adalah: Jmlh korban KtP/A yg memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wil. kerja tertentu pada kurun waktu yg sama ---------------------------------------------------------------------- x 100% = ..... Jmlh seluruh korban KtP/A yg terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS Di suatu wil. Kerja tertentu dlm kurun waktu tertentu 0 ----------------- x 100% = 100 % 0 Indikator Penunjang 

Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) adalah: Jmlh Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kota dlm kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------- x 100% = ..... 2 Puskesmas dari sasaran program di kota dalam kurun waktu tertentu 6 ----------------- x 100% = 100 % 6


31



Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah: Jmlh RSUD/RS umum vertikal/RS Swasta/rs Polri yg melaksanakan pelayanan terpadu bg korban KtP/A yg berada di wil. Kerja tertentu dan dlm kurun waktu tertentu --------------------------------------------------------------- x 100% = ..... Jmlh seluruh RS yg berada di suatu wil. kerja tertentu dlm waktu tertentu 7 ----------------- x 100% = 100 % 7



Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas adalah: Jmlh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di Kota dalam kurun waktu tertentu --------------------------------------------------------------- x 100% = ..... 4 Tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di Kota dalam kurun waktu tertentu 12 ----------------- x 100% = 100 % 12



Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit adalah: Jmlh tenaga kesehatan terlatih di RS sudah dilatih tatalaksana kasus KtP/A yg berada di suatu wil. kerja tertentudalam kurun waktu tertentu ----------------------------------------------------------------- x 100% = ..... 60% jmlh RS di wil. tertentu dikalikan dgn 3 tenaga Kesehatan di RS (standar minimal) dlm kurun waktu tertentu ............ ----------------- x 100% = ..... ............


32

c. Cakupan

layanan

rehabilitasi

sosial

yang

diberikan

oleh

petugas

rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu adalah: Jmlh korban kekerasan yg memperoleh pelayanan rehabsos ------------------------------------------------------ x 100% = ..... Jmlh korban kekerasan yg membutuhkan rehabsos 0 ----------------- x 100% = 0 0 Indikator penunjang: Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih adalah: Jmlh petugas terlatih dalam rehabsos ------------------------------------------------------ x 100% = ..... Jmlh petugas rehabsos yg ada di UPT 1 ----------------- x 100% = 100 % 1 d. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah: Jmlh korban yg mendapat layanan bantuan hukum ------------------------------------------------------ x 100% = ..... Jmlh korban yg membutuhkan bantuan hukum 1 ----------------- x 100% = 14,29 7 Indikator Penunjang: Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah: Jmlh pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan ------------------------------------------------- x 100% = ..... Jmlh pengacara yg ada di daerah


33

0 ----------------- x 100% = 0 0 d. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebesar Rp. 168.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. APBD sebesar Rp. 168.000.000,b. APBN sebesar Rp. c.

Sumber dana lain yang sah sebesar Rp. -

e. Dukungan Personil Dalam menindaklanjuti pelayanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pelayanan penegakan dan bantuan hukum Kota Madiun telah membentuk Pusat pelayanan Terpadu (PPT) Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bekerjasama dengan relawanrelawan dari organisasi perempuan, akademisi, psikolog dan juga dari Kepolisian. Dalam Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak, dibentuk Tim Pengelola Pusat Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Madiun melalui Surat

Keputusan

Walikota

Madiun

Nomor

411.2-401.204/76/2009.

Dan

ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 411.2-401.204/607/2009 tentang penunjukan pelaksana harian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kota Madiun, dengan personil sebanyak 8 orang relawan dan 3 orang sekretariat. Untuk tenaga relawan berasal dari unsur Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Merdeka, PSW Universitas Widya Mandala, PSW Universitas Muhammadiyah, LSM “ Madiun Women Centre “ GOW, Konsultan Psikologi “HAZIVA” Pengadilan Agama dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Madiun Kota. f. Permasalahan dan Solusi Secara umum permasalahan yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antar SKPD terkait penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain


34

itu perlunya dukungan anggaran dari masing-masing SKPD terkait dalam melaksanakan SPM tersebut.

D. BIDANG KESEHATAN 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan

oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Madiun, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Kesehatan Dasar b. Pelayanan Kesehatan Rujukan c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional JENIS


PELAYANAN

INDIKATOR

DASAR Pelayanan

Cakupan kunjungan Ibu hamil

Kesehatan Dasar

K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

NILAI

BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)

95%

2015

80%

2015

90%

2015

90%

2015

80%

2010

90%

2010

100%

2010

90%

2010

100%

2010


35

JENIS


PELAYANAN DASAR

INDIKATOR

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit  Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun  Penemuan penderita pneumonia balita  Penderita DBD yang ditangani  Penemuan penderita diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Cakupan pelayanan Kesehatan kesehatan rujukan pasien Rujukan masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Penyelidikan Cakupan Desa/ Kelurahan Epidemiologi dan mengalami KLB yang Penanggulangan dilakukan penyelidikan Kejadian Luar epidemiologi < 24 jam Biasa /KLB Promosi Cakupan desa/kelurahan Kesehatan dan siaga aktif Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif

NILAI


100%

2010

100%

2010

70%

2010

100%

2010

100%

2015

100%

2015

100%

2015

100%

2015

80%

2015

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Daerah


36

JENIS


PELAYANAN

CAPAIAN INDIKATOR

INDIKATOR

NILAI

SPM

Pelayanan

Cakupan kunjungan Ibu hamil

95%

98,2%

Kesehatan Dasar

K4 90%

94,7%

100%

98,2%

Cakupan pelayanan nifas

97%

96%

Cakupan

80%

85,2%

Cakupan kunjungan bayi

90%

92,9%

Cakupan

100%

100%

anak

98%

93,7%

Cakupan pemberian makanan

100%

100%

buruk

100%

100,00%

Penjaringan

100%

100%

100%

78,7%

≥2/ 100.000

7,82

DASAR

Cakupan

komplikasi

kebidanan yang ditangani Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh

tenaga

kesehatan

yang

memiliki

kompetensi kebidanan neonatus

dengan

komplikasi yang ditangani Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization (UCI) Cakupan

pelayanan

balita pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan

balita

gizi

mendapat perawatan Cakupan kesehatan

siswa

SD

dan

setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan

penemuan

penanganan

dan

penderita

penyakit ● Penemuan Penderita AFP

penduduk dibawah 15 tahun


37

JENIS PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR

DASAR

● Penemuan penderita

CAPAIAN INDIKATOR

NILAI

SPM

100%

100,30%

pneumonia balita ● Penemuan dan penanganan

90%

81,7%

100%

100%

pasien TB BTA positif ● Penemuan dan Penanganan DBD ● Penanganan penderita

100%

200%

100%

90,2%

100%

11,98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan

Cakupan

Kesehatan

kesehatan

Rujukan

masyarakat miskin Cakupan

pelayanan rujukan

pasien

pelayanan

gawat

darurat level 1 yang

harus

diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Penyelidikan

Cakupan Desa/ Kelurahan

Epidemiologi dan mengalami KLB yang Penanggulangan Kejadian

dilakukan penyelidikan

Luar epidemiologi < 24 jam

Biasa /KLB Promosi Kesehatan

Cakupan

desa/kelurahan

dan siaga aktif

Pemberdayaan Masyarakat Cakupan

Desa

Siaga Aktif Perhitungan : a. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah ibu hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah dalam kurun waktu yg sama


38

2.935 = --------------- x 100% = 98,2% 2.988 b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan defenitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah dlm kurun waktu yg sama 566 = --------------- x 100% = 94,7% 598 c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu -------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh sasaran di satu wilayah dalam kurun waktu yg sama 2.802 = --------------- x 100% = 98,2% 2.852 d. Cakupan pelayanan nifas. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu -------------------------------------------------------------------- x 100% Seluruh ibu nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yg sama 2.737 = --------------- x 100% = 96% 2.852 e. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah neonatus dengan komplikasi yg tertangani ----------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yg ada


39

342 = --------------- x 100% = 85,2% 401 f.

Cakupan kunjungan bayi. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yg sama 2.485 = --------------- x 100% = 92,9% 2.675

g. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Tingkat capaiannya adalah: Jumlah desa/kelurahan UCI -------------------------------------- x 100% Seluruh desa/kelurahan 27 = --------------- x 100% = 100% 27 h. Cakupan Pelayanan Anak Balita. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu --------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yg sama 9.801 = --------------- x 100% = 93,7% 10.465 i.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yg mendapat MP-ASI --------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin


40

54 = --------------- x 100% = 100 % 54 j.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah balita gizi buruk yg dirawat ----------------------------------------------- x 100% Jumlah balita gizi buruk 26 = --------------- x 100% = 100% 26

k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu --------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 3.576 = --------------- x 100% = 100% 3.576 l.

Cakupan peserta KB aktif. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah PUS yg menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu --------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 23.244 = --------------- x 100% = 78,7% 29.250

m. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. 1) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah kasus AFP non polio yg dilaporkan ------------------------------------------------------- x 100.000 Jumlah penduduk < 15 tahun


41

3 = --------------- x 100.000 = 7,82 38.342 2) Penemuan Penderita Pneumonia Balita. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah penderita pneumonia balita yg ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun ---------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama 1.115 = --------------- x 100% = 84,9% 1.314 3) Penemuan pasien baru TB BTA positif. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah pasien baru TB BTA yg ditemukan dan diobati dlm satu wilayah selama satu tahun ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dlm satu wilayah dlm waktu satu tahun 152 = --------------- x 100% = 81,7% 186 4) Penderita DBD yg ditangani. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah penderita DBD yg ditangani sesuai SOP di satu wilayah dlm waktu satu tahun ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah penderita DBD yg ditemukan di satu wilayah dlm waktu satu tahun yg sama 176 = --------------- x 100% = 100% 176 5) Penemuan penderita diare. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah penderita diare yg datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dlm waktu satu tahun ---------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dlm waktu yg sama


42

(10% dari angka kesakitan diare x jmlh penduduk) 7.432 = --------------- x 100% = 200% 3.716 n. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah kunjungan pasien maskin di sarker strata 1 ---------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh maskin di kab/kota 52.810 = --------------- x 100% = 90,2% 58.538 o. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 & starta 3 ---------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah masyarakat miskin 7.010 = --------------- x 100% = 11,98% 58.538 p. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota. Tingkat capaiannya adalah: Pelayanan gawat darurat level 1 ------------------------------------------ x 100% Jumlah RS Kota 8 = --------------- x 100% = 100% 8 q. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi. Tingkat capaiannya adalah:


43

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu ---------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada 18 = --------------- x 100% =100% 18 r. Cakupan desa siaga aktif. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh desa siaga yg aktif --------------------------------------- x 100% Jumlah desa siaga yg dibentuk 27 = --------------- x 100% =100% 27 4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 36.034.524,- dengan rincian sebagai berikut: NO.

SUMBER DANA

ANGGARAN

1.

APBD I

9,800,000

2.

APBD II

3.

APBN (BOK)

613,700,000

4.

APBN (DEKONSENTRASI)

141,230,000

5.

SUMBER LAIN

35,269,794,000

JUMLAH

36,034,524,000

5. Dukungan Personil Dukungan personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan di setiap indikator SPM yaitu antara lain:


44

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DUKUNGAN PERSONEL JUMLAH Dokter Umum 20 Dokter Gigi 8 Bidan 40 Perawat 40 Perawat Gigi 15 Tenaga Gizi 11 Sarjana Kesehatan Masyrakat (Epidemiologi) 8 Penyuluh Kesehatan 6 Analis Laboratorium 14 Apoteker 3 Asisten Apoteker 25 Sanitarian 7 JUMLAH 197

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan lintas sektor dan masyarakat. Lintas sektor yang dimaksud disini adalah dari tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit baik RS swasta maupun milik pemerintah, Laboratorium dan Kinik milik swasta, Bidan Praktek Swasta, BPM KB dan KP Kota Madiun, sedangkan peran masyarakat disini adalah bantuan tenaga dari kaderkader Posyandu yang ada di masing-masing Kelurahan. 6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi yang dihadapi pada indikator SPM yang belum mencapai target adalah : 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Permasalahan dan solusi di indikator ini tidak ada karena capaian target sudah melebihi target SPM di Kota Madiun. Tetapi tetap perlu ditingkatkan untuk mendapatkan capaian lebih tinggi. 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Permasalahan dan solusi di indikator ini tidak ada karena capaian target sudah melebihi target SPM di Kota Madiun. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan a. Permasalahan Di Kota Madiun tidak ada dukun beranak, semua ibu melahirkan pasti ditolong oleh tenaga kesehatan. Adapun capaian tidak mencapai 100% disebabkan adanya ibu hamil dari penduduk Kota Madiun yang tidak LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

45

melahirkan di pelayanan kesehatan di Kota Madiun, sehingga capaian kinerja pelayanan tidak masuk ke wilayah Kota Madiun. b. Solusi Perlu adanya inovasi dalam hal pelayanan kesehatan sehingga ibu hamil yang ingin melahirkan lebih cenderung ke pelayanan kesehatan di Kota Madiun. 4. Cakupan pelayanan nifas a. Permasalahan 1. Ibu Nifas tidak memenuhi persyaratan paripurna nifas dimana masih ada yang belum mengikuti KB pasca nifas. 2. Kurangnya

pengetahuan

masyarakat

akan

kesehatan

pasca

melahirkan. b.

Solusi 1.

Pemberian KB pasca persalinan.

2.

Meningkatkan

penyuluhan

masyarakat, tokoh

oleh

tenaga

kesehatan

kepada

masyarakat dan kader Posyandu tentang

kesehatan pasca melahirkan. Penyuluhan bisa dilaksanakan dengan lebih inovasi yaitu iklan pengetahun di siaran radio dan televisi. 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Permasalahan dan solusi di indikator ini tidak ada karena capaian target sudah melebihi target SPM di Kota Madiun. Tetapi tetap perlu ditingkatkan untuk mendapatkan capaian lebih tinggi. 6. Cakupan kunjungan bayi Permasalahan dan solusi di indikator ini tidak ada karena capaian target sudah melebihi target SPM di Kota Madiun. 7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Permasalahan dan solusi di indikator ini tidak ada karena capaian target sudah melebihi target SPM di Kota Madiun. 8. Cakupan pelayanan anak balita a.

Permasalahan 1. Masih adanya balita yang tidak datang menimbang ke sarana

pelayanan kesehatan secara teratur sehingga tidak mencapai paripurna balita. 2. Pelaksanaan skrining DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang) belum

dapat dilaksanakan dengan maksimal. LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

46

b.

Solusi 1. Dilaksanakannya

refreshing

meningkatkan

pengetahuan

pada

kader

kesehatan

Posyandu balita

untuk

paripurna,

dilaksanakannya penyuluhan secara teratur pada masyarakat yang dilakukan olrh petugas kesehatan atau kader posyandu serta dilaksanakannya skrening kesehatan di TK atau PAUD. 2. Diadakannya pelatihan DDTK bagi guru TK dan kader Posyandu.

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan Permasalahan dan solusi di indikator ini tidak ada karena capaian target sudah sesuai dengan target SPM di Kota Madiun 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Permasalahan dan solusi di indikator ini tidak ada karena capaian target sudah sesuai SPM di Kota Madiun 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Permasalahan dan solusi di indikator ini tidak ada capaian target sudah sesuai dengan target SPM di Kota Madiun 12. Cakupan peserta KB aktif a.

Permasalahan Masih adanya Pasangan Usia Subur yang belum KB dan kejadian kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi karena rendahnya pengetahuan reproduksi di usia remaja.

b.

Solusi Berkoordinasi dengan PLKB tentang validasi data dan konseling KB pada PUS serta lebih ditingkatkan kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi pada PUS dan usia remaja.

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a.

Penemuan penderita AFP Capaian kinerja untuk indikator ini sudah sesuai dengan target SPM di Kota Madiun dan capaiannya mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun 2013.

b.

Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita 1) Permasalahan 

Kurang tertibnya petugas dalam pelakanaan tatalaksana penemuan penderita Pneumonia sehingga tidak terjarinya penderita Pneumonia secara keseluruhan.


47



Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih sehingga penemuan penderita Pneumonia tidak optimal.

2) Solusi 

Adanya pelatihan dan refreshing pada tenaga kesehatan tentang tatalaksana pemeriksaan Pneumonia.



Penambahan tenaga kesehatan yang terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit

c.

Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 1) Permasalahan 

Masih ditemukannya suspek TB yang tidak mau dirujuk untuk periksa dahak (stigma masih tinggi)



Kecenderungan penderita untuk drop out dalam minum obat karena merasa sudah sembuh sehingga tidak menyelesaikan pengobatan.



Di

Rumah

Sakit

milik

pemerintah

kota

masih

belum

tersedianya Dokter Spesialis Paru yang menangani TB secara optimal, selama ini masih menggunakan jasa dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam. 

Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dengan sistem pencatatan dan pelaporan penderita TB sehingga banyak pasien TB yang lolos dari pencatatan.



Penemuan penderita TB yang berasal dari luar kota pada Tahun 2014 dikembalikan ke asal tempat tinggal penderita, hal tersebut dilakukan supaya tenega kesehatan terdekat dengan tempat tinggal pasien bisa lebih intensif dalam pemantauan pengobatan penderita, sehingga drop out minum obat bisa diperkecil kejadiannya.

2) Solusi 

Peningkatan

pengetahuan

penyakit

TB

dengan

cara

penyuluhan kepada suspek TB, kelompok resiko tinggi dan masyarakat. 

Meningkatkan motivasi penderita baik melalui peran kader sebagai PMO atau pada penderita sebelum diobati.



Pada Tahun 2015 sudah direncanakan adanya Dokter spesialis Paru di RS milik pemerintah Kota Madiun.


48



Ditingkatkan pelaksanaan refeshing dan monitoring dari Dinas Kesehatan sebagai koordinator pelaksanaan sehingga petugas di

pelayanan

kesehatan

lebih

taat

dalam

pelaksanaan

tatalaksana pencatatan dan pelaporan penderita TB. 

Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di luar wilayah dalam pengobatan pasien TB.

d.

Penemuan dan penanganan DBD Pada indikator ini pencapaian kinerja telah sesuai dengan target SPM Kota Madiun yaitu 100% tetapi masih terus ditinggatkan kewaspadaan DBD di masyarakat, yaitu pembiasaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) ditanamkan sejak dini.

e.

Penanganan penderita diare Pencapaian kinerja pada indikator ini telah mencapai target SPM Kota Madiun yaitu 200%. Pencapaian yang melebihi 100% ini berkaitan karena perubahan pada sasaran Perkiraan penderita diare yaitu 214/1.000 x jumlah penduduk, sedangkan terget penemuan penderita diare 10% x Perkiraan penderita. Data yang diperoleh merupakan data dari pasien yang berobat di sarana pelayanan kesehatan di Kota Madiun baik dari pasien penduduk Kota Madiun dan pasien penduduk diluar kota, sehingga melebihi target penemuan penderita Diare di Kota Madiun. Selain itu data yang diperoleh juga mendapatkan data laporan dari Kader Posyandu yang berasal dari informasi warga adanya salah satu warga yang menderita Diare.

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin a.

Permasalahan Masih

adanya

pasien

masyarakat

miskin

yang

masih

belum

miskin

yang

belum

menggunakan pelayanan kesehatan dasar. b.

Solusi Memberikan

informasi

ke

masyarakat

menggunakan pelayanan kesehatan, jenis-jenis pelayanan kesehatan apa saja yang bisa diperoleh apabila menggunakan kartu Jamkesmas dan Jamkesda. 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin a.

Permasalahan


49



Dengan dilaksanakannya Sistem JKN oleh BPJS sehingga data pasien Jamkesmas dimasukkan ke dalam data BPJS dimana didalamnya tidak terpilah jenis jaminan kesehatan di dalamnya, jaminan kesehatan bisa berasal dari Jamkesmas, Askes, Asuransi TNI Polri dan jaminan kesehatan lainnya.



Kesulitan dalam mendapatkan data capaian dimana data yang diperoleh merupakan data dari laporan kunjungan dari Puskesmas yang diberi rujukan ke Rumah Sakit, sehingga data tidak dapat menggambarkan sistem rujukan pasien jaminan kesehatan di Kota Madiun. Sistem rujukan selain dari Puskesmas juga berasal dari Dokter Keluarga.

b.

Solusi 

Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pemecahannya karena berkaitan dengan kebijakan dalam hal pelaporan.



Perlunya pengkajian ulang dalam pelaksanaan indikator ini karena setiap tahun kendala selalu sama yaitu cara pengambilan data.

16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Tidak ada permasalahan karena seluruh Rumah Sakit di Kot Madiun sudah memenuhi persyaratan gawat darurat level 1. Pada Tahun 2014 jumlah Rumah Sakit di Kota Madiun menjadi 8 RS, kesemuanya sudah memenuhi persyaratan gawat darurat level 1. 17. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jamk Pencapaian kinerja pada indikator ini sudah sesuai dengan target SPM Kota Madiun yaitu 100%. Pencapaian ini dikarenakan sudah adanyakan kesadaran dari masyarakat dalam pelaporan KLB dan penanganan gerak cepat dari petugas kesehatan dalam menangani KLB. 18. Cakupan desa siaga Permasalahan dan Solusi untuk indikator SPM ini masih belum terlihat karena cakupan di setiap tahunnya sudah 100%.


50

E. BIDANG KESENIAN 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Kebudayaan

dan

Pariwisata

No.

PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, adalah sebagai berikut: a. Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian b. Sarana dan Prasarana

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional JENIS


PELAYANAN

INDIKATOR

DASAR

BATAS WAKTU

NILAI

PENCAPAIAN (TAHUN)

Pelindungan,

Cakupan Kajian Seni 50%

100%

2014

Pengembangan,

Cakupan Fasilitasi Seni 30%

100%

2014

dan Pemanfaatan Cakupan Gelar Seni 75%

100%

2014

Bidang Kesenian

100%

2014

100%

2014

Cakupan Tempat 100%

100%

2014

Cakupan Organisasi 34%

100%

2014

Sarana

Cakupan Misi Kesenian 100%

dan Cakupan

Prasarana

Sumber

Daya

Manusia Kesenian 25%

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian di Daerah JENIS PELAYANAN DASAR Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Kesenian


Cakupan Kajian dan Seni 50% Bidang Cakupan Fasilitasi Seni 30%

NILAI


100%

100%

100%

100%


51

JENIS PELAYANAN DASAR


NILAI

Cakupan Gelar Seni 75%

100%

100%

Misi

100%

100%

Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%

100%

100%

Cakupan Tempat 100% Cakupan Organisasi 34%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Kesenian 100%

Sarana dan Prasarana


Penjelasan : a. Cakupan kajian seni sebesar 50% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 8 (delapan) jenis kegiatan dari 15 (lima belas) jenis kegiatan yang termasuk dalam kategori kajian seni yaitu 1)seminar; 2) sarasehan; 3) diskusi; 4) bengkel seni; 5) penyerapan narasumber; 6) studi kepustakaan; 7) penggalian seni; 8) eksperimentasi; 9) rekonstruksi; 10) revitalisasi; 11) konservasi; 12) studi banding; 13) inventarisasi; 14) dokumentasi, dan 15) pengemasan bahan kajian. Kajian seni yg telah dilaksanakan Pemkot Madiun pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1)

Seminar

2)

Sarasehan

3)

Diskusi

4)

Bengkel Seni (Workshop)

5)

Penyerapan Nara Sumber

6)

Studi kepustakaan

7)

Eksperimentasi

8)

Revitalisasi


52

9)

Inventarisasi

10)

Dokumentasi

11)

Pengemasan bahan kajian

b. Cakupan fasilitasi seni sebesar 30% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 3 (tiga) jenis kegiatan dari 7 (tujuh) jenis kegiatan yang termasuk kategori fasilitias pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian yaitu 1)penyuluhan substansial maupun teknikal; 2) pemberian bantuan; 3) bimbingan organisasi; 4) kaderisasi; 5) promosi; 6) penerbitan dan pendokumentasian, dan 7) kritik seni. Fasilitasi seni yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

c.

1)

Penyuluhan Subtansial maupun teknikal

2)

Pemberian bantuan

3)

Bimbingan Organisasi

4)

Kaderisasi

5)

Promosi

6)

Penerbitan dan pendokumentasian

7)

Kritik seni

Cakupan gelar seni sebesar 75% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 3 (tiga) jenis kegiatan dari 4 (empat) jenis kegiatan yang termasuk kategori wujud gelar seni bidang kesenian yaitu 1) pergelaran; 2) pameran; 3) festival, dan 4) lomba. Kegiatan Gelar Seni yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Madiun pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1)

pergelaran

2)

Pameran

3)

Festival

4)

Lomba

d. Cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai tahun 2014 adalah melakukan 1 (satu) kali satu dalam 1 (satu) tahun melakukan pertukaran budaya, diplomasi atau promosi kesenian di daerahnya atau ke luar daerah. Misi kesenian yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2014 adalah promosi kesenian.


53

e. Cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25% sampai tahun 2014 adalah minimal tersedianya sumber daya manusia sejumlah 3 (tiga) orang dari 7 (tujuh) kategori sumber daya. SDM kesenian pada Pemerintah Kota Madiun sampai Tahun 2014 adalah sejumlah 7 (tujuh) kategori f.

Cakupan tempat sebesar 100% sampai tahun 2014 adalah tersedianya tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran, serta tempat untuk memasarkan karya seni untuk mengembangkan industry budaya. Pemerintah Kota Madiun sampai dengan Tahun 2014 telah memiliki tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran, serta tempat untuk memasarkan karya seni untuk mengembangkan industry budaya, yaitu Gedung Kesenian Kota Madiun

g. Cakupan organisasi sebesar 34% sampai tahun 2014 adalah minimal melaksanakan 2 (dua) bentuk organisasi dari 3 (tiga) kategori bentuk organisasi. Pemerintah Kota Madiun sampai dengan Tahun 2014 telah melaksanakan 2 (dua) Organisasi yaitu a. Organisasi struktural yang menangani kesenian b. Lembaga / Dewan Kesenian

4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang direalisasikan melalui dana APBD sebesar Rp. 1.439.500,-.

5. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian sejumlah 7 (tujuh) orang

di bidang

Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun dan para pelaku seni budaya di Kota Madiun. 6. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu antara lain:


54

a.

Masih kurangnya tenaga/pegawai yang menangani kebudayaan di Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun sehingga dapat menghambat kinerja dan fungsi layanan SKPD terhadap masyarakat;

b.

Selama ini dari tahun ke tahun, kegiatan yang dilakukan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun bersifat kegiatan rutinitas. Padahal masih banyak kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun (telah tercantum dalam matrik kegiatan rencana strategis/renstra 5 tahun) namun karena keterbatasan pagu anggaran belum dapat direalisasikan semua. Untuk tahun 2014 Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun telah melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan di bidang kesenian, dan telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas, Dinas Pendidikan,

Kebudayaaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun telah melakukan berbagai upaya antara lain yaitu: a.

Mengusulkan tenaga tambahan dengan kualifikasi S1 atau Sarjana Seni yang masih muda atau fresh graduate;

b.

Mengajukan penambahan pagu anggaran lewat dana APBD agar kegiatan yang dapat dilaksanakan bisa bervariasi dan berkembang.

F. BIDANG KETENAGAKERJAAN 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut: a.

Pelayanan Pelatihan Kerja

b.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

c.

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

d.

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

e.

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan


55

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional JENIS


BATAS WAKTU

PELAYANAN

NILAI PENCAPAIAN

INDIKATOR

DASAR

(TAHUN)

Pelayanan

Besaran tenaga kerja yang

Pelatihan Kerja

mendapatkan

pelatihan

60%

2016

60%

2016

40%

2016

50%

2016

50%

2016

45%

2016

50%

2016

berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan

kewirausahaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Pelayanan Penyelesaian

Besaran

Kasus

yang

Perselisihan

diselesaikan

Hubungan

Perjanjian Bersama (PB)

dengan

Industrial Pelayanan

Besaran pekerja/buruh yang

Kepesertaan

menjadi

Jamsostek

Jamsostek aktif

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

peserta

Besaran

program

Pemeriksaan

Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan di Daerah JENIS

STANDAR PELAYANAN

CAPAIAN

PELAYANAN

MINIMAL

INDIKATOR

DASAR

INDIKATOR

Pelayanan

Besaran

Pelatihan Kerja

yang

Tenaga

pelatihan

kerja

NILAI

SPM

78%

80 %

mendapatkan berbasis

kompetensi


56

JENIS

STANDAR PELAYANAN

CAPAIAN

PELAYANAN

MINIMAL

INDIKATOR

DASAR

NILAI

SPM

65%

66,67 %

kerja

70%

79,54 %

yang

100%

91,67 %

80%

89,72 %

Pemeriksaan

23%

10,55 %

yang

50%

56,569 %

INDIKATOR Besaran

Tenaga

yang

kerja

mendapatkan

pelatihan kewirausahaan Pelayanan

Besaran

pencari

Penempatan

yang ditempatkan

Tenaga Kerja Pelayanan

Besaran

Kasus

Penyelesaian

diselesaikan

Perselisihan

Perjanjian Bersama (PB)

dengan

Hubungan Industrial Pelayanan

Besaran

pekerja/buruh

Kepesertaan

yang

Jamsostek

Jamsostek aktif

Pelayanan

Besaran

Pengawasan

Perusahaan

menjadi

peserta

Ketenagakerjaan Pelayanan

Perusahaan

Pengawasan

menerapkan

Standart

Ketenagakerjaan

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja Perhitungan: a. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah: Jumlah tenaga kerja yang dilatih -------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi 180 --------------- x 100% = 80% 295 b. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah: Jumlah tenaga kerja yang dilatih ------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan


57

40 --------------- x 100% = 66,67% 60 c.

Besaran pencari kerja yang ditempatkan adalah: Jumlah pencari kerja yg ditempatkan ------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah pencari kerja yg terdaftar 809 --------------- x 100% = 79,54% 1.017

d. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah: Jumlah kasus yg diselesaikan melalui PB ----------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah kasus yg dicatatkan 11 --------------- x 100% = 91,67% 12 e. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek aktif adalah: Jumlah pekerja/buruh peserta Jamsostek aktif ----------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah pekerja/buruh 10.409 --------------- x 100% = 89,72% 11.601 f.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan adalah: Jumlah perusahaan yg telah diperiksa ------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah perusahaan yg terdaftar 40 --------------- x 100% = 10,55% 379

g. Besaran pengujian peralatan di perusahaan adalah: Jumlah peralatan yg telah diuji ----------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah peralatan yg terdaftar


58

112 --------------- x 100% = 56,56% 198 4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 4.019.066.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a.

APBD sebesar Rp. 3.255.286.000,00

b.

APBN sebesar Rp. 763.780.000,00

c.

Sumber dana lain yang sah sebesar Rp. 0,00

5. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebanyak 13 orang PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun 6. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan tahun 2014 terdapat indikator SPM yang belum mencapai target yaitu Besaran Pemeriksa Perusahaan dimana perbandingan antara jumlah perusahaan yang telah diperiksa lebih sedikit dari perusahaan yang

terdaftar.

Jumlah

perusahaan

yang

telah

diperiksa

sejumlah

40

perusahanaan dibanding dengan jumlah perusahaan yang terdaftar sejumlah 379 perusahaan dan hasil capaian sebesar 10,55%. Hasil capaian tersebut jauh dibawah target daerah untuk tahun 2014 sebesar 23%. Hal ini disebabkan Kurangnya SDM dikarenakan untuk kegiatan pemeriksaan perusahaan setiap pemeriksa harus memiliki standart pengawasan (fungsional)/ tenaga khusus yang bersertifikasi, sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun hanya memiliki 1 (satu) personil dan telah menduduki jabatan struktural. Upaya Dinas Tenaga Kerja untuk mengatasi permasalahan indikator SPM yang belum mencapai target adalah dengan membuat usulan permohonan pertambahan personil yang memenuhi kreteria pendidikan dan nantinya akan diberikan pendidikan dan pelatihan sebagai tenaga pengawas.


59

G. BIDANG SOSIAL 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan

oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut: a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten/Kota b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota c. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kab/kota d. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kab,/kota e. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota f. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota g. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu 2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota

INDIKATOR Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Penyediaan sarana Persentase (%) panti sosial prasarana panti sosial skala kabupaten/kota yang skala Kabupaten/Kota menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial


BATAS WAKTU NILAI PENCAPAIAN (TAHUN)

80%

2008-2015

80%

2008-2015

80%

2008-2015

60

STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

BATAS WAKTU NILAI PENCAPAIAN (TAHUN)

INDIKATOR Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

60%

2008-2015

80%

2008-2015

80%

2008-2015

40%

2008-2015

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah JENIS PELAYANAN DASAR

Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kota


Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

TARGET DAERAH

72%



72,26%

61



Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Skala Kota

Persentase (%) PMKS skala Kab/ Kota yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya

Penyediaan Sarana Prasarana panti sosial skala kota

Persentase (%) panti sosial skala kab/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Bantuan Sosial bagi korban bencana skala kota

Persentase (%)korban bencana skala kota yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat

Evakuasi Persentase (%) korban korban bencana kab/kota yang bencana skala dievakuasi dengan kota menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Pelaksanaan dan pengembangan bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

TARGET DAERAH


72%

74,62%

71%

100%

10%

10%

100%

100%

100%

100%

10%

68,81%


62

4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Tahun 2014 sebesar Rp. 2.303.867.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a. APBD sebesar Rp. 2.213.867.000,00 b. APBN sebesar Rp. 90.000.000,00 c.


5. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sejumlah 10 orang 6. Permasalahan dan Solusi FAKTOR KETIDAKBERHASILAN

SOLUSI KEGIATAN/ INDIKASI PROGRAM diadakan rapat koordinas dengan dinas terkait

NO

INDIKATOR SPM

1

Prosentase (%) PMKS skala kab/ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Koordinasi dengan dinas terkait

2

Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

program kegiatan awal yang baru dilaksanakan

3

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Anggaran untuk Usulan jaminan sosial anggaran ke penyandang cacat APBD dan APBN fisik dan mental sebesar Rp. 300.000,per tahun sejumlah 75 orang tuan dan untuk lanjut usia tidak potensial sebesar Rp. 500.000,- per tahun sejumlah 54 orang dan untuk cacat fisik diberi bantuan berupa peralatan


KETERANGAN melaksanakan pemberian bantuan sesuai dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun

dijadikan program kegiatan lanjutan ditahun berikutnya

63

H. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang

Komunikasi

dan

Informatika,

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Komunikasi

dan

Informatika

di

Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional, melalui: - Media massa seperti majalah, radio dan televisi - Media baru seperti website (media online) - Media tradisional seperti pertunjukan rakyat - Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya - Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho. b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat. 2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional JENIS PELAYANAN DASAR


WAKTU INDIKATOR

NILAI

PENCAPAIAN (TAHUN)

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Diseminasi

pendistribusian

Informasi

nasional melalui :

Nasional

BATAS

a) media

diseminasi

dan

informasi massa

seperti

majalah, radio, dan televisi; b) media baru seperti website (media online); c) media

tradisional

seperti

pertunjukan rakyat;

12 kali/tahun setiap hari 12 kali/tahun

d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau

2014 2014 2014

12 kali/tahun setiap

2014

kecamatan e) media luar ruang seperti media

buletin,

leaflet,


12 kali/tahun

2014

64


JENIS

BATAS WAKTU

PELAYANAN

INDIKATOR

DASAR

NILAI

PENCAPAIAN (TAHUN)

booklet, brosur, spanduk, dan baliho Pengembangan Cakupan

pengembangan

dan

dan

pemberdayaan

Kelompok

Pemberdayaan

Informasi Masyarakat di Tingkat

Kelompok

Kecamatan

50%

2014

Informasi Masyarakat 3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah JENIS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL CAPAIAN

PELAYANAN

INDIKATOR

DASAR

NILAI

Pelaksanaan

Pelaksanaan diseminasi

Diseminasi

dan

Informasi

informasi

Nasional

melalui:

INDIKATOR

SKPD PENANGGUNG JAWAB

pendistribusian nasional

a) media

massa

seperti:

12 kali/

- radio

tahun

- majalah - Televisi;

Setiap hari

Dishubkominfo,

Setiap bulan

Bagian Humas

Setiap bulan

dan Protokol

b) media baru seperti

website

(media

online);

Bagian Humas setiap hari

Setiap hari

dan Protokol, Bagian Organisasi

c) media

tradisional

seperti pertunjukan rakyat; d) media interpersonal seperti

sarasehan,

12 kali/

-

-

12 kali/

12 kali/

Bagian Humas

tahun

tahun

dan Protokol

tahun


65


JENIS

CAPAIAN

PELAYANAN DASAR

INDIKATOR

NILAI

ceramah/diskusi,

setiap

dan

lokakarya;

dan/atau e) media

INDIKATOR


kecama tan

luar

ruang

seperti

media

buletin,

leaflet,

booklet,

brosur,

12 kali/

12 kali/

Bagian Humas

tahun

tahun

dan Protokol

100%

100%

spanduk, dan baliho Pengembangan Cakupan pengembangan dan

dan

pemberdayaan

Pemberdayaan

Kelompok

Kelompok

Masyarakat di Tingkat

Informasi

Kecamatan

Informasi

Bagian Humas dan Protokol

Masyarakat 4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika direalisasikan melalui SKPD sebagai berikut: a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2014 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang bersumber dari APBD Kota Madiun sebesar Rp.741.725.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa, terdiri dari : a) Kegiatan Pengelolaan operasional Radio Suara Madiun dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- ; b) Kegiatan Pengadaaan alat-alat penyiaran radio dengan alokasi anggaran Rp.451.725.000,- ; c) Kegiatan Pengurusan Ijin Stasiun Radio (ISR) LPPL Radio Suara Madiun dengan alokasi anggaran Rp.30.000.000,- ;


66

d) Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan Media dengan alokasi anggaran Rp.25.000.000,- ; e) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- . 2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi dengan kegiatan Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan alokasi anggaran Rp.25.000.000,- . 3) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari kegiatan : a) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian sarana postel dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- ; b) Kegiatan Pengecekan software/ program warnet dan game online dengan alokasi anggaran Rp.60.000.000,- . b.

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Madiun Program Pengembangan Komunikasi informasi dan Media Massa dengan kegiatan sebesar Rp. 2.281.832.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. APBD sebesar Rp 2.281.832.000,b. APBN sebesar Rp 0,c. Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,-

5. Dukungan Personil Selain itu Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sejumlah 10 orang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan 17 orang untuk Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Madiun.

6. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Madiun terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut: Permasalahan : 

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika pada indikator media tradisional seperti


67

pertunjukan rakyat belum mencapai target karena masih lintas sektoral sehingga terkendala pada teknis pelaksananya 

SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika

tidak

dalam satu lembaga; 

Terbatasnya SDM yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika

Solusi : 

Meningkatkan koordinasi antar SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika;



Mengoptimalkan SDM yang tersedia dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM bidang Kominfo dan mengikutsertakan pelatihan yang dilaksanakan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

I. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diperjelas oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut: a. pelayanan pencegahan pencemaran air b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 2. INDIKATOR DAN NILAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL SERTA BATAS WAKTU

PENCAPAIAN

STANDAR

PELAYANAN

MINIMAL

SECARA

NASIONAL


68

INDIKATOR

NILAI


Pelayanan

prosentase juml. usaha dan/

20%

2009

pencegahan

atau kegiatan yang mentaati

40%

2010

pencemaran air

persyaratan administrasi dan

60%

2011

teknis pencegahan

80%

2012

pencemaran air

100%

2013

Pelayanan

prosentase jumlah usaha

20%

2009

pencegahan

dan/atau kegiatan sumber

40%

2010

yang

60%

2011

persyaratan

80%

2012

100%

2013

lahan

20%

2009


pencemaran dari


udara tidak

sumber

bergerak

tidak memenuhi

bergerak

administratif

dan

teknis

pencegahan

pencemaran

udara Pelayanan informasi prosentase

luasan

status

kerusakan dan/atau

tanah

untuk

40%

2010

lahan

dan/atau produksi

biomassa

yang

60%

2011

tanah

untuk telah

ditetapkan

dan

80%

2012

100%

2013

produksi biomassa

diinformasikan status kerusakannya

Pelayanan lanjut

tindak prosentase

jumlah

20%

2009

pengaduan pengaduan

masyarakat

40%

2010

dugaan

60%

2011

dan/atau

80%

2012

100%

2013

masyarakat adanya

akibat akibat

adanya

dugaan pencemaran

pencemaran

perusakan

lingkungan

dan/atau perusakan hidup yang ditindaklanjuti lingkungan hidup

3. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH


69



Pelayanan

Prosentase

pencegahan

jumlah usaha

pencemaran air

dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan

teknis

BATAS WAKTU

TARGET DAERAH


2009

-

-

KET

NILAI Belum

20%

melaksanakan SPM

40%

2010

40%

40,91%

60%

2011

60%

63,6%

80%

2012

80%

81,21%

100%

2013

100%

81,81%

100%

2014

100%

88,89%

pencegahan pencemaran air Pelayanan

Prosentase

pencegahan

jumlah usaha

pencemaran

dan/atau

udara

dari kegiatan

sumber

tidak sumber

bergerak

tidak

bergerak yang memenuhi persyaratan

Belum

20%

2009

-

-

melaksanakan SPM

40%

2010

40%

50%

60%

2011

60%

100%

80%

2012

80%

100%

100%

2013

100%

100%

100%

2014

100%

100%

administratif dan

teknis

pencegahan pencemaran udara Pelayanan

Prosentase

informasi status luasan

lahan

Belum

20%

2009

-

-

SPM

kerusakan lahan dan/atau dan/atau tanah tanah untuk

Parameter

untuk

produksi produksi

biomassa

40%

2010

40%

0%

yang

diukur

tidak

sesuai

dengan

biomassa yang

melaksanakan

PP

No. 150/2000

telah

ditetapkan

60%

2011

40%

80%

2012

80%


20% Semua analisa

70



BATAS WAKTU

TARGET DAERAH


NILAI

dan

60%

redoks melampaui

diinformasikan status

KET

baku mutu

100%

2013

100%

100%

kerusakannya

Semua analisa

100%

2014

100%

100%

redoks melampaui baku mutu

Pelayanan tindak

Prosentase lanjut jumlah

pengaduan

pengaduan

masyarakat

masyarakat

akibat

Belum

20%

2009

-

-

SPM 6 pengaduan yang

dugaan

pencemaran

pencemaran

masuk

dapat

adanya akibat adanya

dugaan

melaksanakan

terselesaikan

40%

2010

60%

100%

dengan catatan kasus

dan/ atau pe- dan/atau rusakan

perusakan

lingkungan

lingkungan

hidup

hidup

yang

ditindaklanjuti

1 tidak

ditemukan lokasinya

60%

2011

70%

100%

80%

2012

80%

100%

90%

2013

90%

100%

100%

2014

100%

100%

5 pengaduan terselesaikan 9 pengaduan terse lesaikan

2 pengaduan terse lesaikan

Perhitungan: a. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air adalah: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yg telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah usaha dan/atau kegiatan yg diawasi 16 --------------- x 100% = 88,89 % 18


71

b. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara adalah: Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tdak bergerak yg telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara --------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yg potensial mencemari udara yg telah diinventarisasi 2 --------------- x 100% = 100% 2 c. Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya adalah: Luasan lahan yg telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah utk produksi biomassa pada tahun berjalan --------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Luasan lahan yg diperuntukkan sebagai lahan dan/ atau tanah utk produksi biomassa 1543,43 --------------- x 100% = 100% 1543,43 d. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah: Jmlh pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yg ditindaklanjuti ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh pengaduan yg diterima instansi lingkungan hidup Kota dalam satu tahun 2 --------------- x 100% = 100% 2 4. Alokasi Anggaran Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun


72

Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 bahwa alokasi anggaran untuk SPM bidang

lingkungan hidup dialokasikan

dalam beberapa program dan kegiatan yaitu: 

Kegiatan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air , Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan Pelayanan Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa sebesar 50 juta ( lima puluh juta ) yang berasal dari APBD Kota Madiun



Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebesar 25 juta ( dua puluh lima juta rupiah ) yang berasal dari APBD Kota Madiun.

5. Dukungan Personil Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup didukung oleh Kantor Lingkungan Hidup sejumlah 22 orang. 6. Permasalahan dan Solusi Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 1.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Masalah Internal 

Adanya

keterbatasan

anggaran

untuk

pelaksanaan

pelayanan

pencegahan pencemaran air, padahal target yang harus dicapai tiap tahunnya selalu mengalami kenaikkan.

Oleh karena itu untuk

mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan penganggaran yang cukup. 

Belum didukung personel yang memadai ( baik dari segi jumlah maupun kemampuan ) dalam hal pelayanan pencegahan pencemaran air.

Masalah Eksternal 

Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam masalah SPM “ Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air “.


73



Belum adanya kesadaran dari pemilik usaha dan / atau kegiatan untuk mentaati

persyaratan

administratif

maupun

teknis

pencegahan

pencemaran air. 2.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak


Adanya

keterbatasan

anggaran

untuk

pelaksanaan

pelayanan

pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

Oleh

karena itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan penganggaran yang cukup. 

Belum didukung personel yang memadai ( baik dari segi jumlah maupun kemampuan ) dalam hal pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.


Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun, dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam masalah SPM “ Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak “.



Belum adanya kesadaran dari pemilik usaha dan / atau kegiatan untuk mentaati

persyaratan

administratif

maupun

teknis

pencegahan

pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. 3.

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/ Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa


Adanya

keterbatasan

anggaran

untuk

pelaksanaan

pelayanan

informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa, padahal target yang harus dicapai tiap tahunnya selalu mengalami kenaikkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan penganggaran yang cukup. 

Belum memadainya sarana prasarana berupa alat pemantauan tanah untuk produksi biomassa , misalnya ring sampler dan peralatan pengujian tanah lainnya .


74


Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam masalah SPM Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa.

4.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Hidup


Dalam masalah penganggaran dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan sangat tergantung dari permasalahan yang muncul di masyarakat , sehingga berakibat pada anggaran yang direncanakan, apabila kasus yang muncul banyak dan memerlukan analisa laboratorium diperlukan pendanaan yang memadai.



Belum terinternalisasi pos pengaduan masyarakat secara riil di lapangan.


Usaha/ kegiatan belum memiliki perilaku sadar lingkungan sehingga cenderung mengabaikan masalah yang dapat mencemari lingkungan.



Masyarakat belum memahami cara penyampaian informasi adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakkan lingkungan.

Solusi Adapun langkah –langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain : 

Menyediakan penganggaran yang memadai agar target daerah dalam penerapan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup dapat terealisasi sesuai rencana.



Perlu adanya bimbingan teknis atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas personil dalam bidang pelayanan pencegahan pencemaran air, udara maupun tanah ,baik dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ataupun Kementerian Lingkungan Hidup.



Melakukan sosialisasi tentang izin pembuangan air limbah kepada seluruh pemilik usaha dan/ atau kegiatan di wilayah Pemerintahan Kota Madiun yang mencakup persyaratan administrasi dan teknis sebagai upaya untuk pencegahan pencemaran air.


75



Membina usaha skala kecil pada sentra- sentra industri tertentu dalam pengendalian pencemaran.



Pembinaan oleh Pemerintah Kota Madiun dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh pemilik usaha dan kegiatan agar menerapkan ketentuan peraturan perundangan khususnya Keputusan Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak agar pelaksanaan pemenuhan SPM di bidang lingkungan hidup dapat dilakukan secara efektif dan efisien.



Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penurunan beban pencemaran yang masuk ke lingkungan:



a.

mendorong penaatan sumber pencemar memenuhi baku mutu.

b.

mendorong penggunaan bahan baku yg ramah lingkungan

Mengevaluasi dan mengembangkan pedoman, standar, kriteria dan peraturan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran .



Melakukan publikasi di bidang pengendalian pencemaran sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

J. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut: a. Sumber Daya Air b. Jalan c. Air Minum (penyediaan air minum, penyediaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan serta penanganan pemukiman kumuh perkotaan) d. Cipta Karya e. Jasa Konstruksi f. Penataan Ruang


76

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN INDIKATOR NILAI DASAR Sumber Daya Persentase tersedianya air baku Air untuk memenuhi kebutuhan pokok 100% minimal sehari-hari Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada 70% sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Jalan Persentase tingkat kondisi jalan 60% kota baik dan sedang Persentase terhubungnya pusatpusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota Penyediaan Air Persentase penduduk yang Minum mendapatkan akses air minum Penyediaan Persentase penduduk yang Sanitasi terlayani sistem air limbah yang memadai Persentase pengurangan sampah di perkotaan Persentase pengangkutan sampah Persentase pengoperasian TPA Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun Penataan Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan dan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Lingkungan Penanganan Persentase berkurangnya luasan Permukiman permukiman kumuh di kawasan Kumuh perkotaan Perkotaan Pengembangan Persentase tersedianya 7 (tujuh) Sistem jenis informasi tingkat Kota pada Informasi Jasa Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Konstruksi (SIPJAKI) Ijin Usaha Jasa Persentase tersedianya layanan ijin Konstruksi usaha jasa konstruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10


BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN) 2019

2019

2019

100%

2014

81,77%

2014

60%

2019

20%

2019

70%

2019

70%

2019

50%

2019

60%

2019

10%

2019

60%

2019

100%

2019

77


NILAI


Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100%

2019

Penyediaan Persentase tersedianya luasan RTH Ruang Terbuka Publik sebesar 20% dari luas Hijau (RTH) wilayah Kota/Kawasan perkotaan Publik

100%

2019

STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR (sepuluh) hari kerja persyaratan lengkap

Informasi Penataan Ruang

setelah

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Daerah STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN TARGET INDIKATOR DASAR DAERAH Sumber Daya Persentase tersedianya air baku Air untuk memenuhi kebutuhan pokok 100% minimal sehari-hari Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada 87% sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Jalan Persentase tingkat kondisi jalan 100% kota baik dan sedang Persentase terhubungnya pusatpusat kegiatan dan pusat produksi 100% di wilayah kota Penyediaan Air Persentase penduduk yang 84% Minum mendapatkan akses air minum Penyediaan Persentase penduduk yang Sanitasi terlayani sistem air limbah yang 10% memadai Persentase pengurangan sampah 20% di perkotaan Persentase pengangkutan sampah 75% Persentase pengoperasian TPA Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm,


CAPAIAN SPM 233,6%

75,19%

87,38% 100% 87,21% 1,32% 22.56% 64.61%

70%

100%

70%

78,19%

78


Penataan Bangunan dan Lingkungan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Informasi Penataan Ruang

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET INDIKATOR DAERAH selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Persentase tersedianya layanan ijin usaha jasa konstruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Penyediaan Persentase tersedianya luasan RTH Ruang Terbuka Publik sebesar 20% dari luas Hijau (RTH) wilayah Kota/Kawasan perkotaan Publik

CAPAIAN SPM

100%

35,51%

10%

0%

100%

75%

100%

100%

50%

100%

70%

65,80%

Perhitungan: a. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh ketersediaan air baku (m3/tahun) dari Instalasi Pengolah Air ------------------------------------------------------- x 100% = 233.6 % Jmlh kebutuhan air baku (m3/tahun) berdasar Target MDGs 10.580.900 --------------- x 100% = 233.6 % 4.529.139


79

b. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. Tingkat capaiannya adalah: ∑ ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam ------------------------------------------------------- x 100% = 75,19% ∑ kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam 37872,46 --------------- x 100% = 75,19% 50363,85 c.

Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang. Tingkat capaiannya adalah: ∑ akhir thn pencapaian SPM Panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang --------------------------------------------------------------------------------------- x 100% ∑ eksiting Panjang jalan Kota 356.610 --------------- x 100% = 87,38 % 408,114

d. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota. Tingkat capaiannya adalah: ∑

akhir thn pencapaian SPM

Panjang jalan penghubung pusat2 kegiatan dan pusat produksi --------------------------------------------------------------------- x 100% = 100% ∑ target keseluruhan Panjang jalan penghubung pusat2 kegiatan dan pusat produksi 408,114 --------------- x 100% = 100 % 408,114 e. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Tingkat capaiannya adalah: Masyarakat terlayani ------------------------------------------ x 100% = 87,21 % Proyeksi Total masyarakat 180.355 --------------- x 100% = 87.21 % 206.810 f.

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai. Tingkat capaiannya adalah:


80

Jumlah penduduk yg terlayani tangki septik/MCK ------------------------------------------------------------- x 100% = 1,32 % Jmlh total penduduk seluruh Kota 2800 --------------- x 100% = 1,32 % 210.999 g. Persentase pengurangan sampah di perkotaan. 

Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah adalah: Jmlh fasilitas 3R di Kota x penduduk terlayani per fasilitas 3R = 1035 unit x 46 org = 47.610 orang



Tingkat capaian Persentase pengurangan sampah di perkotaan adalah: Jmlh penduduk yg dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah ------------------------------------------------------- x 100% = 22,56% Jmlh total penduduk seluruh Kota 47.610 --------------- x 100% = 22,56% 210.999

h. Persentase pengangkutan sampah 

Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah adalah: Kapasitas kendaraan pengangkut x 1000 x jmlh ritasi x jmlh truk --------------------------------------------------------------------------------- x 100% = .... Timbulan sampah 7 x 1.000 x 2 x 2 1. Dump Truck = --------------------- = 10.486 jiwa 2,67 7 x 1.000 x 2 x 24 = ------------------------ = 125.842 jiwa 2,67 Jadi kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan DKP Kota Madiun adalah : 2. Arm Roll

10.486 jiwa + 125.842 jiwa = 136.328 jiwa



Tingkat capaian persentase pengoperasian TPA adalah: Jmlh penduduk yg dilayani melalui keg. Pengangkutan sampah ---------------------------------------------------------------------------- x 100 Jmlh total penduduk perkotaan 136.328 jiwa --------------------x 100 = 64,61% 210.999 jiwa


81

i. Persentase pengoperasian TPA SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%). Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang Open dumping = 0,0 Controlled landfill = 1,0 Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan Open dumping = 0,0 Controlled landfill = 0,5 Sanitary landfill = 1,0 Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0 Efluen memenuhi baku mutu = 1,0 Koefisien Penanganan Gas Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0 Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5 Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0 Keterangan: A = Koefisien pengoperasian TPA B = Koefisien kualitas pengolahan lindi C = Koefisien penanganan gas Maka, Capaian Persentase pengoperasian TPA Kota Madiun adalah: (A x 40%) + (B x 40%) + (C x 20%) (1,0 x 40%) + (1,0 x 40%) + (1,0 x 20%) = 100% j. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun. 

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota, adalah: Jmlh penduduk yg terlayani sistem drainase -------------------------------------------------------- = 78,19% Jmlh penduduk seluruh kota 165.000 --------------- x 100 = 78,19% 210.999


82



Persentase luasan yang masih tergenang di Kota, tingkat capaiannya adalah: Luas daerah masih tergenang (2 jam setelah hujan masih terendam > 30 cm) --------------------------------------------------------- = 30,51% Luas daerah rawan genangan 2,2 km2 ---------------x 100 = 30,51% 7,21 km2

k.

Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan. Tingkat capaiannya adalah: Jumlah IMB yang diterbitkan ------------------------------------------- x 100% = 35,51% Jumlah bangunan gedung di Kota 15.534 -----------x 100 = 35,51% 43.740

l.

Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Tingkat capaiannya adalah: ∑akhir thn pencapaian SPM Pemukiman kumuh yg tertangani di Kota --------------------------------------------------------------------------- = 0% ∑kota Total permukiman kumuh yg telah ditetapkan di Kota 0 -----x 100 = 0% 0

m. Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). Tingkat capaiannya adalah: No

Jenis Informasi konstruksi

yang

Ada & Terupdate/ Tidak ada Ada

Bobot (%)

Nilai (%)

35

35

1.

Izin usaha jasa terupdate secara berkala

2.

Data Badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala

Ada

10

10

3.

Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala

Ada

10

10

4.

Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan

Ada

10

10


83

yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya 5. 6. 7.

n.

Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang Tidak Ada terupdate secara berkala Daftar upah tenaga kerja dan harga Tidak Ada satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 (enam) bulan Profil tim pembina jasa konstruksi di Ada kabupaten/kota Tingkat capaian Kota Madiun

10

0

15

0

10

10 75%

Persentase tersedianya layanan ijin usaha jasa konstruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap ∑ permohonan IUJK yg diterbitkan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap ------------------------------------------------------------ x 100 = 100 % ∑ seluruh permohonan IUJK yg persyaratannya dinyatakan lengkap 48 ---------x 100 = 100 % 48

o. Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Tingkat capaiannya adalah: ∑ akhir thn pencapaian SPM Jumlah peta analog/digital ------------------------------------------------------------------------- x 100 = 100% ∑ seluruh kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan Jumlah peta analog/digital 1 ---------x 100 = 100% 1 p. Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan. Tingkat capaiannya adalah: ∑ akhir thn pencapaian SPM Luasan RTH publik yg tersedia --------------------------------------------------------------------- x 100% = ....% ∑ wil. kota/kawasan perkotaan Luasan RTH publik yg seharusnya 432 Ha -------------x 100 %= 65,80 % 664,6 Ha


84

4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2014 sebesar Rp. 89.241.324.800,- dengan rincian sebagai berikut: a.

APBD sebesar Rp. 87.564.188.000, 00

b.

APBN sebesar Rp. 2.040.000.000, 00

5. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak : Jumlah Kepangkatan Pegawai PU dan 50 Gol I =2 Penataan Gol II = 22 Ruang Gol III = 23 Gol IV = 3 Urusan

Tingkat Pendidikan SD =4 SMP = 5 SMA = 17 D3 =5 D4/ S1 = 16 S2 =3

Struktura l/ Eselon II = 1 III = 3 IV = 9 V =-

Fungsional

Staf

-

37

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebanyak 8 (delapan) orang. Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 157 orang dengan rincian: a.

b.

c.

Seksi Kebersihan Lingkungan Jalan  PNS

: 48 orang

 Honorer/Kontrak

: 5 orang

 Tenaga Lepas/Projasih

: 35 orang

Seksi Pengangkutan Sampah  PNS

: 46 orang

 Honorer/Kontrak

: 4 orang

Seksi Pengelolaan Sampah  PNS

: 16 orang

 Honorer/Kontrak

: 3 orang


85

6. Permasalahan dan Solusi a. Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar namun ada kegiatan yang Gagal Lelang pada Paket Pembangunan dan Penataan Road Race Bantaran Kali Madiun sebagaimana Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 27/ULP/154/401.012/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Laporan Pokja 2 Pembangunan dan Penataan Road Race Bantaran Kali Madiun Nomor : 27/PokjaULP/993/401.012/2014 tanggal 13 Oktober 2014, bahwa proses pengadaan/pelelangan untuk pekerjaan : Nama paket

: Pembangunan dan Penataan Road Race Bantaran Kali Madiun

Sumber Dana : APBD Kota Madiun TA.2014 Pagu Dana

: Rp.680.000.000,- ( Enam ratus juta delapan puluh ribu rupiah)

Proses pelelangan telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan urutan sebagai berikut : 1. Proses lelang ke-1 Diumumkan tanggal 14 Agustus 2014 dan pelelangan dinyatakan gagal gugur evaluasi administrasi dan teknis 2. Proses lelang ke-2 (Re Tender ke-1) Diumumkan tanggal 26 Agustus 2014 dan pelelangan dinyatakan gagal gugur evaluasi administrasi. Selanjutnya diadakan penyesuaian HPS dikarenakan masa berlaku Harga HPS sudah habis (masa berlaku 28 hari kalender) 3. Proses lelang ke-3 (Re Tender ke-2) Diumumkan tanggal 2 Oktober 2014 dan pelelangan dinyatakan gagal gugur evaluasi administrasi dan teknis. Dengan menimbang waktu proses lelang selama 28 hari serta waktu proses pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan selama 55 hari kalender dinilai tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Pembangunan dan Penataan Road Race Bantaran Kali Madiun tersebut. SOLUSI :


86

Pekerjaan Paket Pembangunan dan Penataan Road Race Bantaran Kali Madiun tersebut akan direview ulang dengan rencana pelaksanaan di APBD Tahun Anggaran 2015. b.

Regulasi Peta Peta Rencana Tata Ruang baik Rencana Umum maupun Rencana Detail yang digunakan sebagai informasi dalam bentuk analog maupun digital adalah Peta yang telah mendapatkan pengesahan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Bogor dimana peta tersebut merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang RTRW (Rencana Umum) maupun RDTRK (Rencana Detail). Adapun proses penyusunan Perda sampai dengan pengesahanya merupakan sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi sampai dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut mengakibatkan penyediaan peta sebagai informasi tata ruang tidak dapat disediakan dalam waktu yang singkat karena ada banyak regulasi yang melingkupinya. Sedangkan solusi dari permasalahan tersebut adalah penyederhanaan proses pengesahan peta yang semula harus melalui pemerintah pusat dalam hal ini BIG disederhanakan pengesahananya menjadi hanya sampai tingkat provinsi.

c.

Keterbatasan Lahan Rencana luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Sedangkan pemenuhan luasan RTH kota sebagai usaha dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal terkendala dalam keterbatasan lahan Kota Madiun. Kota Madiun memiliki luas 3.323 hektar dimana dalam pengaturan polaruangnya terbagi dalam kawasan lindung seluas 437,3 hektar dan kawasan budidaya seluas 2885,7 hektar. Sedangkan pertambahan luasan RTH didapat dari berubahnya kawasan budidaya dalam hal ini persawahan menjadi sebagian kawasan lindung.

d.

Pada

Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan

terdapat

beberapa

permasalahan antara lain: 1)

Permasalahan : Umur kendaraan pengangkut rata-rata telah uzur dan mengalami kerusakan karena korosi akibat tetesan air lindi sewaktu pengangkutan kontainer berisi sampah.


87

Solusi : Perawatan secara rutin berupa pencucian setiap selesai pengangkutan, dan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan. Selain itu, pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun telah menambah armada kendaraan pada tahun 2014 sebanyak 1 unit berupa truk pengangkut sampah. 2)

Permasalahan : Sifat korosif air lindi juga merusak bak kontainer, sehingga ada keluhan dari masyarakat saat kendaraan pengangkut melewati jalan karena berakibat tercecernya sampah. Solusi : DKP Kota Madiun secara berkala melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kontainer pada tahun 2014 sebanyak 8 unit dan penambahan kontainer baru sebanyak 5 unit.

3)

Permasalahan : Penolakan keberadaan TPS oleh

warga dengan

alasan mengganggu lingkungan. Solusi : Jika memungkinkan dan ada lokasi pengganti, pemindahan TPS bisa dilakukan. Namun yang penting adalah mengetuk hati warga masyarakat sekitar TPS tentang perlunya kerjasama dan kerelaan demi kemaslahatan bersama. 4)

Permasalahan : Adanya TPS liar pada tanah-tanah kosong. Solusi : Membuat papan larangan membuang sampah di lokasi tersebut

5)

Permasalahan : Warga enggan (belum terbiasa) memilah sampah sejak sumbernya. Solusi : Memasyarakatkan gerakan 3R dan menggalakkan bank sampah

K. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Dokumen Kependudukan b. Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

88

c. Penanggulangan Bencana Kebakaran 2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional JENIS PELAYANAN


DASAR Pelayanan

INDIKATOR

Dokumen Cakupan

Kependudukan

BATAS WAKTU

NILAI

PENCAPAIAN (TAHUN)

penerbitan

Kartu

100%

2015

penerbitan

Kartu

100%

2015

Cakupan penerbitan kutipan

90%

2020

70%

2020

100%

2015

Keluarga Cakupan

Tanda Penduduk akta kelahiran Cakupan penerbitan kutipan akta kematian Pemeliharaan

Cakupan penegakan peraturan

Ketentraman

dan daerah dan peraturan kepala

Ketertiban

daerah di Kabupaten /Kota

Masyarakat

Cakupan

patroli

ketertiban

siaga 3X patrol

umum

dan

ketentraman masyarakat Cakupan

rasio

perlindungan

petugas masyarakat

(Linmas) di Kabupaten/Kota

2014

dalam sehari 1 orang

2014

setiap RT atau sebutan lainnya

Penanggulangan

Cakupan pelayanan bencana

80%

2015

Bencana Kebakaran

kebakaran kabupaten/kota Tanggap

75%

2015

Persentase aparatur pemadam

85%

2015

90%

2015

Tingkat

Waktu

(Response Time Rate) kebakaran

yang

memenuhi

standar kualifikasi Jumlah

mobil

pemadam

kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada WMK


89

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah JENIS PELAYANAN DASAR


INDIKATOR

Pelayanan Dokumen Kependudukan

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran Cakupan penerbitan kutipan akta kematian Pemelihara- Cakupan an penegakan Ketentraman peraturan dan daerah dan Ketertiban peraturan Masyarakat kepala daerah di kabupaten/kota Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten / Kota


BATAS WAKTU

CAPAI- AN INDIKATOR SPM

100%

2015

100%

100%

2015

75,82%

90%

2020

75,75%

70%

2020

14,14%

100%

2015

97%

Satpol PP

3X

2014 6X patrol dalam sehari

Satpol PP

2014

1 orang setiap RT atau sebutan lainnya

1 orang setiap RT atau sebutan lainnya

2015

100%

BPBD

NILAI

patrol dalam sehari 1 orang setiap RT atau

KET

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebuta n lainnya

Penanggulan Cakupan gan Bencana pelayanan Kebakaran bencana

80%


90



INDIKATOR

BATAS WAKTU

CAPAI- AN INDIKATOR SPM

75%

2015

100%

85%

2015

61%

90%

2015

100%

NILAI


KET

kebakaran kabupaten/kota Tingkat

Waktu

Tanggap (Response Time Rate) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah

mobil

pemadam kebakaran diatas

3.000-

5.000 liter pada WMK Perhitungan : 1. Pelayanan Dokumen Kependudukan : a. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga adalah: Jumlah KK yg diterbitkan pada tahun (2014) ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah kepala keluarga dlm satu wilayah pada tahun (2014) 15.828 --------------- x 100% = 100 % 15.828 Pada tahun 2014 pemohon yang mengajukan penerbitan KK sebanyak 15.828 KK dapat diterbitkan sebanyak 15.828 KK sehingga capaian kinerja yang dihasilkan adalah 100 %, sehingga dapat diartikan indikator


91

ini tidak tidak mengalami kendala. Capaian kinerja tersebut sudah tercapai sejak tahun 2013. b. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk adalah: Jumlah KTP elektronik yg diterbitkan pada tahun (2014) ------------------------------------------------------------------ x 100% = .....% Jumlah wajib KTP elektronik pada tahun (2014) 121.186 --------------- x 100% = 75,82 % 159.819 Pada tahun 2014 angka penduduk ber KTP Elektronik di Kota Madiun mencapai 121.186 orang penduduk, sedangkan wajib KTP Elektronik pada tahun 2014 sebesar 15.828 orang penduduk, sehingga capaiannya adalah 75,82%, capaian tersebut dalam kategori baik. Capaian tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 dengan capaian sebear 94,86% dengan jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan sebanyak 118.549 dokumen. Capaian ini mengalami penurunan dan tidak memenuhi target baik target nasional dan target daerah dikarenakan sejak bulan April tahun

2014

Pemerintah

Pusat

menghentikan

sementara

pencetakan/penerbitan KTP Elektronik. Sehingga banyak penduduk wajib KTP c. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah: Jumlah kutipan akta kelahiran yg diterbitkan sampai dengan tahun (2014) ------------------------------------------------------------------ x 100% = .....% Jumlah kelahiran yg terjadi sampai dengan tahun (2014) 5.244 --------------- x 100% = 75,75 % 6.922 Jumlah kelahiran yang terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 6.922 orang, dengan jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 hanya sebanyak 5.244 dokumen. Sehingga capaian kinerja yang dihasilkan adalah 75,75%. Capaian tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya


92

yaitu sampai dengan tahun 2013 dengan capaian sebesar 86,82% dengan jumlah kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan sebanyak 4.170 dokumen. Capaian ini mengalami penurunan dikarenakan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili. d. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian adalah: Jumlah kutipan akta kematian yg diterbitkan sampai dengan tahun (2014) ------------------------------------------------------------------ x 100% = .....% Jumlah kematian yg terjadi sampai dengan tahun (2014) 568 --------------- x 100% = 14,14 % 4.017 Jumlah kematian yang terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 4.107 orang mati, namun keluarga/ketua RT setempat yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan Akta Kematian sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 hanya sebanyak 568 dokumen. Sehingga capaian kinerja yang dihasilkan adalah 14,14%. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sampai dengan tahun 2013 dengan capaian sebesar 12,82% dengan jumlah kutipan Akta Kematian yang diterbitkan sebanyak 357 dokumen. Capaian ini mengalami penurunan

dikarenakan sejak bulan April tahun 2014

Pemerintah Pusat menghentikan sementara pencetakan/penerbitan KTP Elektronik. 2. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota. Tingkat capaiannya adalah : Jumlah pelanggaran Perda dan atau perwal yang diselesaikan di tahun yg bersangkutan ------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah pelanggaran perda dan atau perwal yang dilaporkan dan atau dipantau di tahun yg bersangkutan


93

1387 ------- x 100% = 97 % 1426 e.

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tingkat capaiannya adalah : Banyaknya kelompok patroli x 3 kali patroli dalam sehari -------------------------------------------------------------------------Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota 3x3x2 -------------- = 6 kali patroli dalam sehari 3

f.

Cakupan

rasio

petugas

perlindungan

masyarakat

(Linmas)

di

Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah : Jumlah satuan linmas dlm satu Kota ------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jumlah RT atau sebutan lainnya dlm satu Kota 1299 ------- = 1 orang petugas linmas 1009 3. Penanggulangan Bencana Kebakaran a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota adalah : Jumlah luas WMK Kota

x 100%

Jumlah luas potensi ancaman kebakaran Kota 30,25 Km2 x 100% = 100% 30,25 Km2 b. Tingkat waktu tanggap ( response time rate ) adalah : Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

x 100%

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK 26 x 100% = 100% 26


94

c.

Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi adalah : Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikat sesuai Standar kualifikasi

x 100%

Jumlah Satgas Damkar 12 x 100% = 61% 18 d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3.000 – 5.000 Liter pada WMK adalah : Jumlah WMK memiliki mobil dan / atau mesin damkar yang laik pakai

x 100%

Jumlah WMK atau lingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran 3 buah

x 100% = 100%

0,33625 WMK 4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang direalisasikan melalui: a. Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2014 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 854.525.250,- (APBD) dengan rincian sebagai berikut : -

Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran Rp. 439.972.000,00 Realisasi Rp. 438.342.750,00 ( 99,63 % )

-

Pemantapan

Pencatatan Perkawinan

bagi

Pemeluk Agama Non

Muslim dan Penghayat kepercayaan Anggaran Rp. 82.674.000,00 Realisasi Rp. 76.781.500,00 ( 92,87 %) -

Pemantapan Akta Kelahiran bagi Siswa Taman Kanak-Kanak Anggaran Rp. 86.424.000,00 Realisasi Rp. 78.744.000,00 ( 91,11 %)


95

-

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Anggaran Rp. 120.234.000,00 Realisasi Rp. 90.504.000,00 ( 75,27%)

-

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Data Kependudukan Anggaran Rp. 37.406.000,00 Realisasi Rp. 37.398.000,00 ( 99,98 %)

-

Fasilitasi dan Implementasi SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran Rp. 133.005.000,00 Realisasi Rp. 132.755.000,00 ( 99,81%)

b. Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2014 pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp.1.063.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

c.

-

APBD sebesar Rp.1.063.000.000,-

-

APBN sebesar Rp -

-

Sumber dana lain yang sah sebesar Rp -

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pemerintahan

Dalam

Negeri

Tahun

2014

pada

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 425.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : -

APBD sebesar Rp. 375.000.000,00

-

APBN sebesar Rp. 50.000.000,00

-


5. Dukungan Personil Penerapan

dan

pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri didukung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah antara lain: a.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 34 orang PNS maupun honorer.

b.

Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 72 orang ( laki-laki 71 orang dan 1 orang wanita) terdiri dari PNS

sebanyak 26 orang sedangkan tenaga

kontrak 46 orang. LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

96

c.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 18 orang.

6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan SPM adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Dokumen Kependudukan : Berdasarkan kinerja yang dicapai pada penyelenggaraan urusan Kependudukan dan pencatatan sipil secara umum dapat dilaksanakan dengan baik namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi : 1)

Masih ada sebagian masyarakat yang belum melaporkan adanya perubahan data karena adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.

2)

Data base yang ada sangat dinamis, selalu berubah setiap saat sesuai dengan hasil pelayanan pendaftaran penduduk belum sepenuhnya 100% falid karena masih banyak peristiwa kematian yang belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

3)

Aplikasi program SIAK belum sempurna, SIAK belum bisa online ke semua daerah di Indonesia karena belum semua daerah menggunakan SIAK dalam pelayanan adminduk.

4)

Terbatasnya

SDM

yaitu

tenaga

ahli

Informasi

Teknologi

untuk

pengoperasionalkan Perangkat SIAK/mengakses database kependudukan (tenaga 1 orang belum cukup memadai). 5)

Terjadinya pemalsuan dokumen dari masyarakat selaku pemohon sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

6)

Kurangnya

kesadaran

masyarakat

untuk

melaporkan

setiap

mutasi/perubahan terhadap data kependudukan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas dilakukan upaya melalui : 1)

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, dan Akta-akta Catatan Sipil) melalui kegiatan sosialisasi.

2)

Penduduk yang memiliki KTP telah habis masa berlakunya diharapkan segera mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3)

Setiap data yang diambil/direkam dari database selalu dicantumkan tanggal data tersebut direkam dan mensosialisasikan kepada masyarakat


97

bahwa semua peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4)

Diadakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Adminduk Depdagri dan mengusulkan untuk penyempurnaan sistem SIAK.

b. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan di Satpol PP diantaranya : Masalah Internal Jumlah personil PNS Satpol PP belum sesuai dengan kebutuhan dan Analisa Jabatan. Masalah Eksternal 1) Banyaknya pendatang baru yang tinggal di Kota Madiun sehingga rentan terhadap pelanggaran Perda dan Perwal. 2) Maraknya tempat hiburan dan pengaruh teknologi dan informatika yang disalahgunakan sehingga mengakibatkan pelanggaran Perda dan Perwal. 3) Kemajuan Kota Madiun berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi yang tidak diikuti pemahaman aturan oleh para usaha baru sehingga menimbulkan pelanggaran Perda dan Perwal. Dalam menghadapi permasalahan

peningkatan

pelayanan masyarakat

melalui kualitas pelayanan publik perlu diambil langkah - langkah sebagai berikut : Masalah Internal Pengajuan penambahan personil PNS Satpol PP sesuai bezzeting pegawai. Masalah Eksternal 1) Meningkatkan intensitas sosialisasi pada masyarakat dan Badan Usaha tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota berkenaan dengan pengaturan kegiatan-kegiatan masyarakat dan Badan Usaha serta penyelenggaraan tibum trammas, penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat. 2) Melaksanakan giat operasi non yustisi. 3) Melaksanakan giat operasi yustisi sebagai alternatif terakhir dalam penegakan Perda. c. Penanggulangan Bencana Kebakaran


98

Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten / Kota telah dilaksanakan secara maksimal dengan pemberdayaan dalam Sumber Daya Manusia yang dimiliki utamanya Aparatur Pemadam Kebakaran. Akan tetapi dari 4 ( empat ) indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) dengan jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran hanya 1 ( satu ) indikator yang belum mencapai target yang ditentukan secara Nasional yaitu “ Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar kualifikasi “ sampai batas waktu pencapaian Tahun 2015 sebesar 85%, sedangkan untuk Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun baru mencapai 61% sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Hal ini tetap diupayakan memenuhi target Nasional apabila dalam Tahun 2015 akan mengirimkan tenaga untuk mengikuti Diklat Damkar di Jakarta. Bahkan tiga inidkator lainnya telah melebihi capaian target secara nasional. Disamping itu ntuk memenuhi capaian indikator dimaksud maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tetap memprogramkan Kegiatan Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran setiap tahunnya, juga mengusulkan ke Pemerintah Kota Madiun melalui Analisis Jabatan penambahan Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dipersyaratkan oleh Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

L. BIDANG PENDIDIKAN DASAR 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, adalah Pendidikan Dasar. LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

99

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional STANDAR PELAYANAN MINIMAL


INDIKATOR SPM Pelayanan

Sarana

Pendidikan

Prasarana

Dasar oleh Kota

dan Tersedia

NILAI

BATAS WAKTU

satuan

pendidikan dalam jarak yang

terjangkau

dengan

berjalan

kaki

yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk

SMP/MTs

100%

2014

100%

2014

100%

2014

dari

kelompok permukiman permanen

di

daerah

terpencil Jumlah

peserta

dalam

setiap

rombongan untuk

didik belajar

SD/MI

tidak

melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi

36

Untuk

orang. setiap

rombongan

belajar

tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang

cukup

untuk

peserta didik dan guru, serta papan tulis Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan


100

STANDAR PELAYANAN JENIS PELAYANAN DASAR

MINIMAL INDIKATOR SPM eksperimen didik

NILAI

BATAS WAKTU

peserta

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru Pendidik dan Di setiap SD/MI Tenaga tersedia 1 (satu) orang Kependidikan guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua)


100%

2014

100%

2014

100%

2014

100%

2014

101



INDIKATOR SPM orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; Di setiap SMP/MTs

NILAI

BATAS WAKTU

100%

2014

100%

2014

100%

2014

100%

2014

tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat

pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran

Matematika,

IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dan PKn Di

setiap

Kabupaten/Kota semua kepala

SD/MI

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat

pendidik Di

setiap

kabupaten/kota semua kepala

SMP/MTs

berkualifikasi akademik


102



INDIKATOR SPM

NILAI

BATAS WAKTU

S-1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat

pendidik Di

setiap

kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah

memiliki

kualifikasi akademik S-1

100%

2014

100

2014

100%

2014

100%

2014

atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat

pendidik Kurikulum

Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk

membantu

satuan

pendidikan

dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran

yang

efektif Penjaminan

Kunjungan

pengawas

Mutu Pendidikan ke satuan pendidikan dilakukan

satu

kali

setiap bulan dan setiap kunjungan

dilakukan

selama 3 jam untuk melakukan

supervisi

dan pembinaan Pelayanan

Sarana

Pendidikan

Prasarana

dan Setiap

SD/MI

menyediakan buku teks

Dasar oleh

yang sudah ditetapkan

Satuan

kelayakannya

Pendidikan

Pemerintah

oleh mencakup

mata pelajaran Bahasa


103



INDIKATOR SPM

NILAI

BATAS WAKTU

Indonesia, Matematika, IPA,

IPS

dengan

dan

PKn

perbandingan

satu set untuk setiap peserta didik Setiap

SMP/MTS

100%

2014

100%

2014

100%

2014

menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya Pemerintah

oleh mencakup

semua mata pelajaran Bahasa

Indonesia,

Matematika, IPA, IPS dan

PKn

dengan

perbandingan satu set untuk

setiap

peserta

didik Setiap

SD/MI

menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka

manusia,

model tubuh manusia, bola

dunia

(globe),

contoh peralatan optik, kit

IPA

untuk

eksperimen dasar, dan poster/carta IPA Setiap SD/MI memiliki 100

judul

buku

pengayaan dan 10 buku referensi,

dan

setiap

SMP dan MTs memiliki 200

judul

buku

pengayaan dan 20 buku


104



INDIKATOR SPM

NILAI

BATAS WAKTU

referensi

Pendidik

dan Setiap

guru

tetap

Tenaga

bekerja 37,5 jam per

Kependidikan

minggu

di

pendidikan,

100%

2014

100%

2014

100%

2014

satuan termasuk

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, hasil

menilai

pembelajaran,

membimbing

atau

melatih peserta didik, dan

melaksanakan

tugas tambahan Satuan

pendidikan

menyelenggarakan proses

pembelajaran

selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran

sebagai

berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV – VI : 27 jam per minggu Kelas VII – IX : 27 jam per minggu Kurikulum

Setiap

satuan

pendidikan menerapkan Kurikulum

sesuai

ketentuan yang berlaku


105



INDIKATOR SPM Setiap

guru

menerapkan

NILAI

BATAS WAKTU

100%

2014

100%

2014

100%

2014

100%

2014

Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

yang

disusun

berdasarkan untuk

silabus

setiap

mata

pelajaran

yang

diampunya Penilaian

Setiap

guru

Pendidikan

mengembangkan menerapkan

dan

program

penilaian

untuk

membantu meningkatkan kemampuan

belajar

peserta didik Penjaminan

Kepala

sekolah

Mutu Pendidikan melakukan

supervisi

kelas dan memberikan umpan

balik

kepada

guru dua kali dalam setiap semester Setiap

guru

menyampaikan laporan hasil

evaluasi

pelajaran

serta

penilaian

hasil setiap

peserta Kepala

mata

didik kepada Sekolah

pada

akhir semester dalam bentuk laporan hasil Kepala

Sekolah

atau

Madrasah menyampaikan laporan


106



INDIKATOR SPM hasil

Ulangan

Semester

NILAI

BATAS WAKTU

Akhir

(UAS)

dan

Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)kepada

orang

tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kota atau Kantor Kemenag Kota pada setiap akhir semester Manajemen

Setiap

satuan

Sekolah

pendidikan menerapkan prinsip-

100%

2014

prinsip

Manajemen

Berbasis

Sekolah (MBS) 3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar di Daerah STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR

INDIKATOR SPM

Pendidikan Sarana

Tersedia

satuan

Dasar

dan

dalam jarak yang terjangkau

Prasaran

dengan berja-lan kaki yaitu

a

maksimal 3 km untuk SD/MI

CAPAIAN

TARGET

INDIKAT

DAERAH

OR SPM

100%

100%

pendidikan

dan 6 km SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil


107

STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR

INDIKATOR SPM

CAPAIAN

TARGET

INDIKAT

DAERAH

OR SPM

100%

78%

100%

82%

100%

100%

100%

100%

Jumlah peserta didik dalam setiap

rombong-an

belajar

untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang

dan

untuk

SMP/MTs

tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap

rombongan

belajar

tersedia 1(satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set

peralatan

untuk

praktek

demonstrasi

IPA dan

eksperimen peserta didik Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala

sekolah,

kependidikan

dan

staf

lainnya

dan

setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru Pendidikan

Di setiap SD/MI tersedia 1

dan (satu) orang guru untuk setiap

Tenaga

32 peserta didik dan 6 orang

Kepen-

guru

didikan

pendidikan dan untuk daerah

untuk

setiap

satuan

khusus tersedia 4 orang guru untuk setiap satuan pendidikan


108


INDIKATOR SPM

CAPAIAN

TARGET

INDIKAT

DAERAH

OR SPM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata

pelajaran

dan

untuk

daerah khusus tersedia satu orang

guru

untuk

setiap

rumpun mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi S1 atau DIV

sebanyak

70%

dan

separuh diantaranya (35% dari keseluruhan memiliki

guru)

sertifikat

telah pendidik,

untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40 % dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi S1 atau DIV

dan

sertifikat

telah

memiliki

pendidik

masing-

masing satu orang untuk mata pelajaran

Matematika,

IPA,

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, Di setiap Kabupaten / Kota semua

kepala

SD/MI

berkualifikasi akademik S1 atau DIV

dan

telah

memiliki

sertifikat pendidik


109


INDIKATOR SPM

CAPAIAN

TARGET

INDIKAT

DAERAH

OR SPM

100%

86%

100%

100%

100%

100%

100%

91%

100%

83%

100%

77%

Di setiap Kabupaten / Kota semua

kepala

SMP/MTs

berkualifikasi akademik S1 atau DIV

dan

telah

memiliki

sertifikat pendidik Di setiap Kabupaten / Kota semua pengawas sekolah dan madrasah

berkualifikasi

akademik S1 atau DIV dan telah

memiliki

sertifikat

pendidik Kurikulu

Pemerintah Kabupaten/ Kota

m

memiliki

rencana

dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam

mengembangkan

kurikulum

dan

proses

pembelajaran yang efektif Penjamin

Kunjungan

an Mutu satuan

Pengawas

pendidikan

ke

dilakukan

Pendidika satu kali setiap bulan dan n

setiap

kunjungan

dilakukan

selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Pelayanan Sarana Pendidikan dan

Setiap buku

Dasar oleh Prasaran

ditetapkan kelayakannya oleh

Satuan

Pemerintah

Pendidikan

a

SD/MI menyediakan teks yang sudah

pelajaran

mencakup Bahasa

Matematika,

IPA,

mata

Indonesia, dan

IPS

dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan


110


Pendidik dan Tenaga Kependid ikan

INDIKATOR SPM perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTS memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan Satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran minggu

per

CAPAIAN

TARGET

INDIKAT

DAERAH

OR SPM

100%

76%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

proses

selama tahun

34

dengan

kegiatan tatap muka sebagai berikut: (a) Kelas I-II: 18 jam per minggu; (b) Kelas III: 24 jam per minggu; (c) Kelas IVVI: 27 jam per minggu; atau (d) Kelas VII-IX : 27 jam per minggu Kurikulum Satuan

pendidikan

menerapkan kurikulum tingkat


111


INDIKATOR SPM satuan

pendidikan

CAPAIAN

TARGET

INDIKAT

DAERAH

OR SPM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(KTSP)

sesuai ketentuan yang berlaku Setiap

guru

menerapkan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran disusun

(RPP)

yang

berdasarkan

silabus

untuk setiap mata pelajaran yang dipunya Penilaian

Setiap guru mengembangkan

Pendidik-

dan

an

penilaian

menerapkan

program

untuk

meningkatkan

membantu kemampuan

belajar peserta didik Kepala

Sekolah

melakukan

supervisi

kelas

memberikan

umpan

dan balik

kepada guru dua kali dalam setiap semester Setiap

guru

menyampai-kan

laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala

sekolah

semester

pada

dalam

akhir bentuk

laporan hasil prestasi belajar peserta didik Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) (US/UN)

serta

ujian

kepada

peserta

akhir

orang

didik

menyampaikan

tua dan

rekapi-

tulasinya

kepada

Pendidikan

Kabupaten/

Dinas Kota


112


INDIKATOR SPM

CAPAIAN

TARGET

INDIKAT

DAERAH

OR SPM

100%

100%

atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester Manaje-

Setiap

satuan

pendidikan

men

menerapkan

Sekolah

manajemen berbasis sekolah

prinsip-prinsip

(MBS) Perhitungan: a.

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil, tingkat pencapaiannya adalah: Jmlh kelompok permukiman permanen yg sdh dilayani SD/MI dlm jarak kurang dari 3 km -------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh kelompok permukiman permanen di Kota 27 --------------- x 100% = 100% 27

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil, tingkat pencapaiannya adalah: Jmlh kelompok permukiman permanen yg sdh dilayani SMP/MTs dlm jarak kurang dari 6 km -------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh kelompok permukiman permanen di Kota 27 --------------- x 100% = 100% 27

b.

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SD/MI yg semua rombelnya tidak melebihi 32 orang -------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota


113

39 --------------- x 100% = 55% 71

Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1(satu) ruang kelas SD/MI yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis Jmlh SD/MI yg telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel ------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100.% 71

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg semua rombelnya tidak melebihi 36 orang -------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1(satu) ruang kelas SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi dan papan tulis untuk setiap rombel ----------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

c.

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg telah memiliki ruang laboratorium IPA yg dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik ------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota


114

18 --------------- x 100% = 82% 22

Di setiap SMP dan MTs memiliki minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg memiliki satu setperalatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik ------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 18 --------------- x 100% = 82% 22

d.

Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh SD/MI yg memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dgn meja dan kursi utk setiap orang guru, kepala sekolah/madrash dan staf kependidikan lainnya ---------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71

Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dgn meja dan kursi utk setiap orang guru, kepala sekolah/madrash dan staf kependidikan lainnya ---------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yg terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja kursi ------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota


115

22 --------------- x 100% = 100% 22

e.

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SD/MI yg memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik --------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71

Di setiap SD/MI tersedia 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SD/MI yg memiliki 6 orang guru ------------------------------------------------ x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71

f.

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg memiliki guru untuk setiap mata pelajaran ------------------------------------------------ x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

g.

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SD/MI yg memiliki 2 orang guru yg memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV ------------------------------------------------ x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71


116

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SD/MI yg memiliki 2 orang guru yg telah memiliki sertifikat pendidik ------------------------------------------------ x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71

h.

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV ≥ 70% --------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%, tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% ------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

i.

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 orang utk mapel Matematika, IPA, Bhs Inggris, Bhs Indonesia dan PKn ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22


117

j.

Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh kepala SD/MI yg berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah bersertifikasi pendidik ------------------------------------------------------------ x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 67 --------------- x 100% = 94% 71

k.

Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh kepala SMP/MTs yg berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah bersertifikasi pendidik ------------------------------------------------------------ x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota

l.

Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh pengawas sekolah/madrasah yg berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah bersertifikasi pendidik ---------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh pengawas sekolah/madrasah di wilayah Kota 11 --------------- x 100% = 100% 11

m. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Tingkat capaiannya adalah 100%, karena Kota Madiun memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. n.

Kunjungan pengawas ke SD/MI dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh SD/MI yg mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam utk melaksankan supervisi dan pembinaan ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota


118

65 --------------- x 100% = 92% 71

Kunjungan pengawas ke SMP/MTs dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam utk melaksankan supervisi dan pembinaan --------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 20 --------------- x 100% = 90% 22

o.

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Tingkat capaiannya masing-masing sekolah adalah: Jmlh set buku teks mata pelajaran (Bhs Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yg sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yg disediakan oleh sekolah ------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh peserta didik 16436 --------------- x 100% = 101% 16350

Tingkat capaian Kota Madiun adalah: Jmlh SD/MI yg telah memenuhi indikator tsb diatas ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 59 --------------- x 100% = 83% 71

p.

Setiap

SMP/MTS

menyediakan

buku

teks

yang

sudah

ditetapkan

kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Tingkat capaiannya masing-masing sekolah adalah: Jmlh set buku teks mata pelajaran yg sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yg disediakan oleh sekolah ------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh peserta didik


119

9442 --------------- x 100% = 97% 9641

Tingkat capaian Kota Madiun adalah: Jmlh SMP/MTs yg telah memenuhi indikator tsb diatas -------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 17 --------------- x 100% = 77% 22

q.

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh SD/MI yg telah memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 54 --------------- x 100% =76% 71

r.

Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh SD/MI yg telah memenuhi jmlh buku pengayaan dan refrensi ------------------------------------------------------ x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71

Setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. Tingkat capaiannya adalah: Jmlh SMP/MTs yg telah memenuhi jmlh buku pengayaan dan refrensi ---------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22


120

s.

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran,

membimbing

atau

melatih

peserta

didik,

dan

melaksanakan tugas tambahan. Tingkat capaiannya adalah: Tingkat capaian masing-masing sekolah adalah: Jmlh guru tetap yg raTa-rata jam kerja per minggu ≥ 37,5 jam ------------------------------------------------ x 100% = .....% Jmlh seluruh guru tetap di satuan 1593 --------------- x 100% = 100% 1593

Tingkat capaian SD/MI di Kota Madiun adalah: Jmlh SD/MI yg telah memenuhi indikator tsb diatas ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = .....% 71

Tingkat capaian SMP/MTs di Kota Madiun adalah: Jmlh SMP/MTs yg telah memenuhi indikator tsb diatas --------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

t.

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV – VI : 27 jam per minggu Kelas VII – IX : 27 jam per minggu Tingkat capaian masing-masing sekolah adalah: Jmlh rombongan belajar yg memenuhi standar --------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh seluruh rombongan belajar di satuan pendidikan


121

955 --------------- x 100% = 100% 955

Tingkat capaian SD/MI di Kota Madiun adalah: Jmlh SD/MI yg menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dgn kegiatan pembelajaran kelas I s/d kelas VI seperti diatas --------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71

Tingkat capaian SMP/MTs di Kota Madiun adalah: Jmlh SMP/MTs yg menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dgn kegiatan pembelajaran kelas VII s/d kelas IX selama 27 jam per minggu ------------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

u.

Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku. Tingkat capaian SD/MI di Kota Madiun adalah: Jmlh SD/MI yg menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yg berlaku ------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71

Tingkat capaian SMP/MTs di Kota Madiun adalah: Jmlh SMP/MTs yg menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yg berlaku ------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 22 --------------- x 100% =100% 22


122

v.

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. Tingkat capaian masing-masing sekolah adalah: Jmlh guru yg menerapkan RPP berdasarkan silabus utk mata pelajaran yg diampunya ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh keseluruhan guru di satuan pendidikan 1593 --------------- x 100% = 100% 1593

Tingkat capaian SD/MI di Kota Madiun adalah: Jmlh SD/MI yg telah memenuhi indikator tsb diatas ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71

Tingkat capaian SMP/MTs di Kota Madiun adalah: Jmlh SMP/MTs yg telah memenuhi indikator tsb diatas ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

w.

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Tingkat capaian masing-masing sekolah adalah: Jmlh guru yg mengembangkan dan menerapkan program penilaian utk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh keseluruhan guru di satuan pendidikan 1593 --------------- x 100% = 100% 1593

Tingkat capaian SD/MI di Kota Madiun adalah: Jmlh SD/MI yg telah memenuhi indikator tsb diatas ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota


123

71 --------------- x 100% = 100% 71


x.

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester. Tingkat capaian SD/MI di wilayah Kota Madiun adalah: Jmlh SD/MI yg kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71

Tingkat capaian SMP/MTs di wilayah Kota Madiun adalah: Jmlh SMP/MTs yg kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota

22 --------------- x 100% = 100% 22

y.

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. Tingkat capaian masing-masing sekolah adalah: Jmlh guru yg menyampaikan laoran hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh keseluruhan guru di satuan pendidikan


124

1593 --------------- x 100% = 100% 1593

Tingkat capaian SD/MI di Kota Madiun adalah: Jmlh SD/MI yg telah memenuhi indikator tsb diatas ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota 71 --------------- x 100% = 100% 71


z.

Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester. Tingkat capaian Kota Madiun adalah: Jmlh satuan pendidikan yg menyampaiakan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta pendidik ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh satuan pendidikan di wilayah Kota 93 --------------- x 100% = 100% 93

Tingkat capaian SD/MI di Kota Madiun adalah: Jmlh SD/MI yg menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota pada setiap akhir semester ----------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SD/MI di wilayah Kota


125

71 --------------- x 100% = 100% 71

Tingkat capaian SMP/MTs di Kota Madiun adalah: Jmlh SMP/MTs yg menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota pada setiap akhir semester -------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh SMP/MTs di wilayah Kota 22 --------------- x 100% = 100% 22

aa. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Tingkat capaian sekolah/madrasah memiliki rencana kerja tahunan di Kota Madiun adalah: Jmlh satuan pendidikan yg memiliki rencana kerja tahunan --------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh satuan pendidikan di wilayah Kota 93 --------------- x 100% = 100% 93

Tingkat capaian sekolah/madrasah memiliki laporan tahunan di Kota Madiun adalah: Jmlh satuan pendidikan yg memiliki laporan tahunan --------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh satuan pendidikan di wilayah Kota 93 --------------- x 100% = 100% 93

Tingkat capaian sekolah/madrasah memiliki komite sekolah di Kota Madiun adalah: Jmlh satuan pendidikan yg memiliki komite sekolah yg berfungsi baik --------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh satuan pendidikan di wilayah Kota 93 --------------- x 100% = 100% 93


126

4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar pada Tahun 2014 sebesar Rp.29.941.578.000,- dengan berasal dari sumber dana APBD Pemerintah Kota Madiun. 5. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dari jajaran struktural sejumlah 25 orang dan jajaran fungsional meliputi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru sebanyak 197 orang. 6. Permasalahan dan Solusi Dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya penerapan standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan dasar, permasalahan yang dihadapi selama tahun 2014 adalah : a.

Jumlah peserta didik dalam satu rombel untuk kelas,V, dan VI pada jenjang sekolah dasar masih mengikuti peraturan yang lama dimana satu rombel berisi 36 siswa sampai 40 siswa sehingga sebagian sekolah dasar rombelnya berisi lebih dari 32 siswa.

b.

Beberapa sekolah dasar dan menengah pertama belum teliti dalam menginventaris peralatan IPA sehingga ada item yang sudah rusak belum diganti sehingga mempengaruhi jumlah set yang dimiliki.

c.

Beberapa sekolah jenjang sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama menempati lahan yang terbatas sehingga untuk pengembangan ruangnya seperti penambahan kelas kegiatan belajar mengajar, dan untuk ruang pendukung pembelajaran seperti laboratarium IPA cukup sulit dan mebeleirnya yang ada di laboratarium sudah rusak namun belum diganti.

d.

Belum dilengkapinya jumlah set

buku mata pelajaran per anak yang

walaupun sudah berulangkali diperingatkan Dinas Dikbudmudora e.

Pergantian Kepala sekolah pada sekolah swasta oleh yayasan tanpa mempertimbangkan kepemilikan sertifikat pendidik.

f.

Bertambahnya sekolah baru (swasta) yang kualifikasi kepala sekola dan guru belum semua sesuai SPM.

g.

Belum optimalnya penataan guru sesuai dengan kebutuhan pada satuan pendidikan.


127

h.

Mepetnya pelaksanaan

Program DAK tahun 2014 secara keseluruhan

dikarenakan keterlambatan 2014, sehingga untuk

Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan DAK

rehabilitasi bangunan, pengadaan buku dan alat

peraga pembelajaran pada akhir tahun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, upaya yang dilakukan antara lain adalah: 

Membatasi mutasi masuk pada sekolah-sekolah yang rombelnya sudah melebihi pagu



Penambahan ruang kelas baru dan ruang pendukung lain yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kemampuan anggaran anggaran pemerintah dan Pengembangan sekolah dengan penambahan ruang secara vertikal



Menghimbau yayasan dalam melakukan mutasi untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga



Melaksanakan pemetaan guru kembali sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

M. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum adalah a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau b. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Sebagai dasar hukum yang dipakai adalah Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.


128

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional STANDAR PELAYANAN

BATAS

MINIMAL

WAKTU


INDIKATOR

Rumah Layak Huni dan Cakupan Terjangkau

NILAI

PENCAPAIAN (TAHUN)

ketersediaan

rumah layak huni

100%

2009-2025

70%

2009-2025

100%

2009-2025

Cakupan layanan rumah layak

huni

yang

terjangkau Lingkungan Yang Sehat Cakupan dan

Aman

didukung

Lingkungan

yang Yang Sehat dan Aman dengan yang

didukung

dengan

prasarana, sarana dan PSU utilitas umum (PSU) 3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Daerah JENIS PELAYANAN DASAR


TARGET DAERAH


Rumah Layak Huni Cakupan ketersediaan dan Terjangkau rumah layak huni

70%

94,38%

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

70%

94,38%

60%

100%

Lingkungan Yang Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Sehat dan Aman yang yang didukung didukug dengan PSU dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perhitungan : a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah:


129

Jumlah rumah layak huni di suatu wil. Provinsi pd kurun waktu tertentu ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah rumah di suatu wil provinsi pada kurun waktu tertentu

39.830 -------------x 100 = 94,38% 42.199 b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah: Jumlah rmh tangga MBR yg menempati rmh layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu

39.830 ----------x 100 = 94,38% 42.199 c. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU adalah : Jumlah rmh lingkungan yg didukung PSU pada kurun waktu tertentu -------------------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu

27 ---------X 100 = 100 % 27 4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2014 sebesar Rp. 970.900.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1. APBD sebesar Rp. 970.900.000, 00 2. APBN sebesar Rp. 0, 00 5. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut : Jumlah Kepangkatan Pegawai Perumahan 32 Gol I =Rakyat Gol II = 20 Gol III = 12 Gol IV = Urusan

Tingkat Pendidikan SD =2 SMP = 2 SMA = 15 D3 =3 D4/ S1 = 9 S2 =1


Struktural / Eselon II = III = 1 IV = 3 V =-

Fungs ional -

Staf 28

130

6. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, secara umum program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan sudah mencapai target daerah maupun target nasional. N. BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan c. Fasilitas Perlengkapan Jalan d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor e. Sumber Daya Manusia (SDM) f. Keselamatan

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional JENIS PELAYANAN


DASAR Jaringan

INDIKATOR SPM

BATAS

NILAI

WAKTU

75%

2014

Pelayanan Tersedianya angkutan umum yang

Angkutan Jalan

melayani tersedia

wilayah

yang

telah

jaringan

jalan

untuk

jaringan jalan Kabupaten/Kota


131



INDIKATOR SPM

BATAS

NILAI

WAKTU

60%

2014

100%

2014

40%

2014

60%

2014

60%

2014

50%

2014

100%

2014

Tersedianya angkutan umum yang melayani tersedia

wilayah

yang

telah

jaringan

jalan

untuk

jaringan jalan Kabupaten/Kota Jaringan

Prasarana Tersedianya

Angkutan Jalan

halte

pada

Kabupaten/Kota

setiap

yang

telah

dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya

terminal

angkutan

penumpang

pada

setiap

Kabupaten/Kota

yang

telah

dilayani angkutan umum dalam trayek. Fasilitas Perlengkapan Tersedianya fasilitas perlengkapan Jalan

jalan (rambu, marka, Papan nama jalan , Paku jalan ,APILL, Guadriil ,dll)

Pelayanan Pengujian Tersedianya

unit

Kendaraan Bermotor

bermotor

kendaraan

pengujian bagi

Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal

4000

(empat

ribu)

kendaraan wajib uji. Sumber Manusia (SDM)

Daya Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota

yang

telah

memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)

di

kendaraan

bidang

pengujian

bermotor

pada

Kabupaten/Kota yang melakukan pengujian

telah berkala

kendaraan bermotor. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) .Andalalin, Pengelolaan Parkir pada 40%

2014

Kabupaten/Kota.


132

JENIS PELAYANAN


DASAR

INDIKATOR SPM

BATAS

NILAI

WAKTU

100%

2014

100%

2014

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai

pengawas

kelaikan

kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Keselamatan

Terpenuhinya standar keselamatan bagi

angkutan

melayani

umum

yang

di

dalam

trayek

Kabupaten/Kota. 3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Daerah di Daerah Dari sekian banyak indikator Standar Pelayanan Minimal, Kota Madiun hanya dapat memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal angkutan jalan saja, karena Kota Madiun tidak mengakomodasi angkutan sungai dan danau ataupun laut serta tidak melayani lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET

JENIS PELAYANAN

DAERAH

DASAR

INDIKATOR SPM

(sesuai Perwal

CAPAI AN SPM (diisi)

SPM) Jaringan

Pelayanan Tersedianya

Angkutan Jalan

angkutan

umum

yang

melayani

wilayah

yang

telah

tersedia

jaringan

jalan

untuk

jaringan

100%

100%

0%

0%

jalan

Kabupaten/Kota Tersedianya

angkutan

umum

yang melayani jaringan trayek yang

menghubungkan

daerah

tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota


133


JENIS PELAYANAN

DAERAH

DASAR

INDIKATOR SPM

(sesuai Perwal


SPM) Jaringan

Prasarana Tersedianya halte pada setiap

Angkutan Jalan

Kabupaten/Kota

yang

telah

dilayani angkutan umum dalam

100%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

trayek. Tersedianya Terminal Angkutan PENUMPANG

pada

Kabupaten/Kota

setiap

yang

telah

dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya Terminal Angkutan BARANG / CARGO pada setiap Kabupaten/Kota

yang

telah

dilayani angkutan umum dalam trayek. Fasilitas

Tersedianya fasilitas

Perlengkapan Jalan

perlengkapan jalan (MARKA JALAN) yang sudah ada pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (RAMBU) yang sudah ada pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya perlengkapan HIMBAUAN)

fasilitas jalan yang

(PAPAN

sudah

ada

pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya perlengkapan

fasilitas jalan

(PAPAN

NAMA JALAN) yang sudah ada pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya perlengkapan TIKUNGAN)

jalan yang

fasilitas (CERMIN sudah

ada

pada jalan Kabupaten/Kota.


134


JENIS PELAYANAN

DAERAH

DASAR

INDIKATOR SPM

(sesuai Perwal


SPM) Tersedianya

fasilitas

perlengkapan

jalan

(

PAKU

JALAN ) yang sudah ada pada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya

fasilitas

perlengkapan jalan ( TRAFFIC CONE ) yang sudah ada pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya

fasilitas

perlengkapan jalan ( APILL TL) yang

sudah

ada

pada

jalan

Kabupaten/Kota. Tersedianya

fasilitas

perlengkapan

jalan

(

APILL

WARNING) yang sudah ada pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya

fasilitas

perlengkapan jalan ( ROAD BARRIER ) yang sudah ada pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya

fasilitas

perlengkapan jalan ( GUADRILL) yang

sudah

ada

pada

jalan


fasilitas

perlengkapan jalan (DELINATOR) yang

sudah

ada

pada

jalan

Kabupaten/Kota. Pelayanan Pengujian Tersedianya Kendaraan Bermotor

kendaraan

unit

pengujian

bermotor

bagi

Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal

4000

(empat

ribu)

kendaraan wajib uji.


135


JENIS PELAYANAN

DAERAH

DASAR

INDIKATOR SPM

(sesuai Perwal


SPM) Sumber Manusia (SDM)

Daya Tersedianya Manusia

Sumber

(SDM)

di

Daya bidang

terminal pada Kabupaten/Kota yang telah Penumpang

memiliki

Tersedianya Manusia

di

telah

60%

62%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Daya bidang

terminal pada Kabupaten/Kota yang

83%

Terminal

Sumber

(SDM)

80%

memiliki

Terminal

Barang / cargo Tersedianya Manusia

Sumber

(SDM)

di

Daya bidang

pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian kendaraan bermotor. Tersedianya Manusia

berkala

Sumber (SDM)

Pengelolaan

Daya

Andalalin,

Parkir

pada

Sumber

Daya


Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Keselamatan

Terpenuhinya keselamatan

standar bagi

angkutan

umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.


136

Perhitungan : a. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: ∑ Jaringan jalan kota terlayani angkutan umum -------------------------------------------------------------- x 100% = .....% ∑ Total jaringan jalan kota 406.56 --------------- x 100% = 100% 406.56

b. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: ∑ Jaringan trayek daerah tertinggal/terpencil terlayani angkutan umum dlm suatu Kota -------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% ∑ Total jaringan trayek daerah tertinggal/terpencil pada Kota 0 --------------- x 100% = 0% 0

c. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tingkat capaiannya adalah: ∑ Tersedianya halte pada setiap Kota ---------------------------------------------------- x 100% = .....% ∑ Total kebutuhan halte pada suatu Kota 10 --------------- x 100% = 100% 10

d. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tingkat capaiannya adalah: Terminal penumpang ∑ --------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan 3 --------------- x 100% = 50% 6

e. Tersedianya terminal angkutan Barang pada setiap Kab/ Kota yang seharusnya ada melayani bongkar muat barang adalah: LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

137

Terminal Barang / Cargo ∑ --------------------------------------------------------- x 100% = .....% Jmlh terminal angkutan barang pd setiap kota Yg seharusnya ada melayani bongkar muat barang 1 --------------- x 100% = 100% 1

f. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (Marka ) pada jalan Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kota ∑ --------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada Kota 14.608 --------------- x 100% = 100% 14.608

g. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) pada jalan Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kota ∑ --------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada Kota 2.866 --------------- x 100% = 100% 2.866

h. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( papan Himbauan ) pada jalan Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kota ∑ --------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada Kota 53 --------------- x 100% = 100% 53

i. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( Papan Nama Jalan ) pada jalan Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kota ∑ --------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada Kota 912 --------------- x 100% = 100% 912


138

j. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( Cermin Tikungan

) pada jalan

Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kota ∑ --------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada Kota 30 --------------- x 100% = 100% 30

k. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( Paku Jalan ) pada jalan Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kota ∑ --------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada Kota 1.250 --------------- x 100% = 100% 1.250

l. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( Traffic Cone

) pada jalan


m. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( APILL /TL ) pada jalan Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kota ∑ --------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada Kota 28 --------------- x 100% = 100% 28

n. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( APILL / Warning ) pada jalan Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan Kota ∑ --------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada Kota 9 --------------- x 100% = 100% 9


139

o. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( Road Barrier

) pada jalan


p. Tersedianya

fasilitas

perlengkapan

jalan

(Guadrill

)

pada

jalan


q. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( Delinator

) pada jalan


r. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Tingkat capaiannya adalah: ∑ Kendaraan bermotor wajib uji ------------------------------------------- x 100% = .....% ∑ 4000 kendaraan wajib uji 1 --------------- x 100% = 100% 1

s. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Terminal Penumpang pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki Terminal Penumpang

Tingkat

capaiannya adalah: SDM di Bidang Terminal Penumpang yang ada pada kondisi sekarang sebanyak 50 orang, dan yang seharusnya ada SDM di bidang Terminal LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA MADIUN TAHUN 2014

140

Penumpang sebanyak 60 orang dikarenakan belum adanya SDM pengganti yang pensiun dan Mutasi . t. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Terminal Barang / cargo pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki Terminal Barang / Cargo Tingkat capaiannya adalah: SDM di Bidang Terminal Penumpang yang ada pada kondisi sekarang sebanyak 8 orang ,dan yang seharusnya ada SDM di bidang Terminal Penumpang sebanyak 13 orang dikarenakan belum adanya SDM pengganti yang pensiun dan Mutasi u. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan Pengujian berkala kendaraan Bermotor Tingkat capaiannya adalah: SDM di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ada pada kondisi sekarang

sebanyak 4 orang ,dan yang seharusnya ada SDM di bidang

Pengujian Kendaraan Bermotor

sebanyak 4 orang , sehingga sudah

mencukupi dalam pemberian pelayan Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Madiun . v. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. SDM Andalalin yang ada pada kondisi sekarang sebanyak 10 orang ,dan SDM pegelolaan Parkir sebanyak 20 orang sehingga sudah mencukupi dalam pemberian pelayanan pada evaluasi Andalalin dan Pengelolaan Parkir di wilayah Kota Madiun w. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum. SDM Pengawas Kelaikkan Kendaraan ( PPNS ) yang ada pada kondisi sekarang sebanyak 6 orang sehingga sudah mencukupi dalam pemberian pelayanan Pengawasan Kelaikkan Kendaraan di Kota Madiun . x. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. Tingkat capaiannya adalah: ∑ Angkutan umum (perkotaan) memenuhi standar keselamatan ---------------------------------------------------------------------------------- x 100% = .....% ∑ Total angkutan umum pada Kota 104 --------------- x 100% = 100% 104


141

4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan dan bidang Kominfo Kota Madiun pada Tahun 2014 sebesar Rp. 12.999.125.000,- dengan rincian sebagai berikut: 

APBD sebesar Rp. 12.257.400.000,- Bidang Perhubungan



APBD sebesar Rp. 741.725.000,- Bidang Kominfo

5. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah pada tahun 2014 adalah sejumlah 131 orang terdiri dari 95 orang PNS dan 36 orang Tenaga Kontrak. a. Berdasarkan Eselon : 1) Eselon II b/ Kepala Dinas / Sekretaris : 2 orang 2) Eselon III b/ Kepala Bidang

: 3 orang

3) Eselon IV a/ Kepala Seksi

: 16 orang

4) Eselon IV b/ Kepala Seksi

: 3 orang

5) Staf

: 71 orang

b. Berdasarkan Gol/ Ruang :

c.

1) Gol IV

: 4 orang

2) Gol III

: 26 orang

3) Gol II

: 58 orang

4) Gol I

: 7 orang

5) Kontrak

: 36 orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 1) S2

: 2 orang

2) S1

: 12 orang

3) D3

: 9 orang

4) D2

: 1 orang

5) SLTA

: 56 orang

6) SLTP

: 8 orang

7) SD

: 7 orang

d. Berdasarkan Jenis Kelamin : 1) Laki-Laki

: 81 orang ( PNS ) dan 35 orang ( Tenaga Kontrak)

2) Perempuan : 14 orang ( PNS ) dan 1 ( Tenaga Kontrak )


142

6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah terdapat permasalahan antara lain : a.

Masih kurangnya masyarakat

sarana prasarana untuk memberikan pelayanan pada

( Ketersediaan Gedung Kantor Dishubkominfo Kota Madiun

yang belum nyaman ,belum tersedianya gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ) b.

Kurangnya SDM

aparatur

Perhubungan dan Kominfo dalam operator

pelayanan Solusi : a.

Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai

b.

Meningkatkan kualitas dan kwantitas aparatur pelayanan

O. BIDANG PENANAMAN MODAL 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan yang diselenggarakan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut: a. Kebijakan Penanaman Modal b. Kerjasama Penanaman Modal c. Promosi Penanaman Modal d. Pelayanan Penanaman Modal e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal 2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional JENIS PELAYANAN DASAR


Kebijakan tersedianya informasi peluang Penanaman Modal usaha sektor/bidang usaha


NILAI 1 (satu) bidang

BATAS WAKTU PENCAPAI AN (TAHUN) 2014

143

Kerjasama Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Pelayanan Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

unggulan 1 sektor/bidang usaha pertahun terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 1 kali /tahun terselenggaranya promosi peluang penanaman modal 1 kali/tahun terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal 100% terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali/tahun terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 100% terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 1 kali /tahun

usaha/tahun 1 (satu) kali/tahun

2014

1 (satu) kali/tahun

2014

100%

2014

1 (satu) kali/tahun

2014

100%

2014

1 (satu) kali/tahun

2014

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal di Daerah JENIS PELAYANAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET INDIKATOR DAERAH

Kebijakan Penanaman Modal

tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 1 sektor/bidang usaha pertahun

Kerjasama Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Pelayanan Penanaman Modal

terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 1 kali /tahun terselenggaranya promosi peluang penanaman modal 1 kali/tahun terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal


1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun 1 (satu) kali/ Tahun 1 (satu) kali/ Tahun 100%

CAPAIAN SPM

1 (satu) sektor bidang usaha/tahun 2 (dua) kali/tahun 1 (satu) kali/tahun 9%

144


STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET INDIKATOR DAERAH

CAPAIAN SPM

100%  Pendaftaran PMDN  Izin Prinsip PMDN  Izin Usaha PMDN  Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Penyebarluas an, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali/tahun terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 100%

1 (satu) kali/ Tahun

-

100%

0%

terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 1 kali /tahun

1 (satu) kali/ Tahun

1 (satu) kali/tahun

Perhitungan a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 1 sektor/bidang usaha pertahun berupa sektor perdagangan b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 1 kali /tahun dengan melaksanakan kegiatan Temu Usaha dengan UKM c.

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal 1 kali/tahun dengan melaksanakan kegiatan Promosi Investasi

d. Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal 100%. Prosentasenya capaiannya adalah: (Jmlh jenis perizinan dan non perizinan yg dpt Dilayani PTSP PDKPM) ----------------------------------------------------------- x 100% = .....% 6


145

33 --------------- x 100% = 5,5 % 6

e.

terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali/tahun dengan melaksanakan kegiatan belum ada kegiatan

f.

terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 100%. Tingkat capaiannya adalah: (Jmlh jenis pelayanan yg dilayani menggunakan SPIPISE) ------------------------------------------- x 100% = .....% 4 0 --------------- x 100% = 0 % 4

g.

terselenggaranya

sosialisasi

kebijakan

penanaman

modal

kepada

masyarakat 1 kali /tahun dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal 4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal pada Tahun 2014 sebesar Rp 152.500.000,- dengan rincian sebagai berikut: a.

APBD sebesar Rp 152.500.000

b.

APBN sebesar Rp -

c.

Sumber dana lain yang sah sebesar Rp -

5. Dukungan Personil Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal adalah sejumlah 5 (lima) orang. 6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal antara lain: a. Target pelayanan perijinan bidang penanaman modal belum dapat dicapai baik nasional maupun daerah


146

b. Pengelolaan data dan sistem indormasi penanaman modal belum dapat menggunakan SPIPISE c. Belum adanya SDM yang terlatih dalam pelayanan perijinan penanaman modal d. Belum adanya data investasi. Solusi : a. Dalam melaksanakan pelayanan perijinan penanaman modal dibutuhkan lembaga teknis yang menangani perijinan penanaman modal b. Mengikuti pelatihan PTSP, SPIPISE dan pelayanan perijinan penanaman modal c. Menyusun data investasi.


147

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA MADIUN

Recommend Documents