MODUL 3 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

MODUL 3 PENYUSUNAN RENCANA AKSI

PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MODUL 3 PENYUSUNAN RENCANA AKSI



MODUL 3 Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Diterbitkan Oleh : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl.Medan Merdeka Timur no.7-8, Jakarta - 10110 website : www.otda.kemendagri.go.id Pelindung: Prof.Dr.H.Djohermansyah Djohan, M.A Pengarah: Drs.Soesilo.M.Si Penanggung Jawab : DR.Kurniasih, SH, M.Si Tim Penyusun : 1. Prof. Muchlis Hamdi 2. Prof. Aris Jaenuri 3. Dr. I Made Suwandi, M.Soc, Sc 4. Dr. Halilul 5. Hani S. Rustam, SH 6. Lily Latul, SE, MPA 7. Sri Indrawati, SH, M.Si 8. Drs. Faebuadodo Hia, M.Si 9. Drs. Nyoto Suwignyo, MM 10. Yasoaro Zai, S.Sos, MM 11. William James Duggan 12. Elisabeth Laury O. Noya 13. Utoro SB Iskandar Cetakan : April 2014 Desain cover dan tata letak : Rosalin Publikasi ini didanai oleh Department of Foreign Affair, Trade and Development (DFATD) melalui Proyek BASICS. Sebagian atau seluruh isi buku ini termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak dengan syarat disebarkan secara gratis dengan mencantumkan sumber.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPPUBLIK INDONESIA

Sambutan

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

P

uji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga berbagai upaya, jerih payah dan kerja yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa, telah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan bagi semua pelaku pembangunan di semua tingkatan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sejak reformasi Tahun 1997, otonomi daerah di Indonesia menganut prinsip otonomi luas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen. Prinsip otonomi luas tersebut telah memberikan ruang dan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan tanggung jawab sertra kesungguhan daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kebijakan nasional dan aspirasi masyarakat setempat agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Kewenangan yang luas harus dibarengi dengan fasilitasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta tanggung jawab agar otonomi luas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MODUL 3 | Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

i

Dalam rangka menjamin agar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar. Guna percepatan pelaksanaan dalam penerapan SPM oleh pemerintah d a er a h , D irektor at Je nde r a l Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menyusun beberapa modul yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mempermudah SKPD pemangku SPM di Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menerapkan SPM di daerahnya masing-masing. Buku Panduan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi SKPD Pemangku SPM di daerah, sehingga bias atau distorsi dalam memahami SPM dengan Pelayanan Publik serta pengintegrasian SPM dalam Renja SKPD pemangku SPM dapat diminimalisir. Beberapa Modul tersebut diantaranya: 1. Modul 1 berisi panduan bagi daerah untuk memahami berbagai kebijakan nasional yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Melalui modul ini diharapkan penyelenggara pemerintahan daerah dapat memahami secara utuh dan mendalam seluruh aspek kebijakan terkait Standar Pelayanan Minimal. 2. Modul 2 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah dan strategi untuk mempercepat penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Percepatan penerapan standar pelayanan minimal ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang merupakan tujuan dan cita-cita otonomi daerah itu sendiri. 3. Modul 3 berisi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target standar pelayanan yang telah ditetapkan. Setiap pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun rencana aksi yang konkrit dan rasional dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal pada setiap urusan pemerintahan yang mempunyai standar pelayanan minimal. 4. Modul 4 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan target tahunan pencapaian SPM dan teknik pengintegrasiannya ke dalam

ii


dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu integrasi ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD), dokumen kebijakan umum anggaran (KUA), dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) dan dokumen peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (Perda APBD). 5. Modul 5 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun data base/profile penerapan standar pelayanan minimal didaerahnya masing-masing bagi setiap urusan pemerintahan. Database/profil penerapan standar pelayanan minimal ini sangat penting dalam rangka evaluasi keberhasilan/kegagalan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus sebagai bahan dalam perencanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 6. Modul 6 berisi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal setiap urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Akhirnya, harapan saya semoga modul ini sebagai panduan dalam penerapan SPM di daerah dapat menjadi pengungkit keberhasilan capaian SPM dan mampu menjawab permasalahan teknis yang terjadi dalam implementasi SPM di daerah. Semoga kerja keras kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memajukan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Jakarta, April 2014 DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.


iii

KATA PENGANTAR

M

odul Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ini memberikan pemahaman mengenai petunjuk umum penyusunan rencana aksi percepatan penerapan standar pelayanan minimal dan petunjuk teknis penyusunan rencana aksi percepatan penerapan standar pelayanan minimal di daerah. Dengan modul ini diharapkan aparatur daerah selaku implementator kebijakan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam rangka menyusun rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Materi modul ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk penyusunan rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang didasarkan pada potensi, kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah, dan penyusunannya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan kegiatan pencapaian standar pelayanan minimal yang diintergrasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Mengingat bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan kewajiban daerah sebagai pemenuhan hak masyarakat ynag bersifat layanan dasar dan target capaian yang harus segera terpenuhi diharapkan modul ini dapat menjawab permasalahan dimaksud dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dapat menyusun rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di daerah dalam bentuk program dan kegiatan pencapaian standar pelayanan minimal yang terintergrasi dalam perencanaan daerah, yang penysunannya dalam bentuk matrik rencana aksi.

Jakarta, April 2014

TIM PENYUSUN

iv


DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH i KATA PENGANTAR vi DAFTAR ISI v TEKNIS PEMBELAJARAN vi BAB I PENDAHULUAN 1 1. Latar Belakang 1 2. Tujuan 2 3. Manfaat 2 4. Hasil pelatihan 2 BAB II PENYUSUNAN RENCANA AKSI 3 PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN 3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL 3 1. Petunjuk Umum Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM 3 2. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM 5 BAB III BAHAN DISKUSI 50 BAB IV KESIMPULAN 51 BAB V PENUTUP 52 Tabel 1. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Kesehatan 22 Tabel 2. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Sosial 24 Tabel 3. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Ketenagakerjaan 27 Tabel 4. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Layanan Terpadu Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 28 Tabel 5. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 31 Tabel 6. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 33 Tabel 7. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Perumahan Rakyat 34 Tabel 8. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Komunikasi dan Informatika 37 Tabel 9. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Perhubungan 39 Tabel 10. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Pendidikan 40 Tabel 11. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 42 Tabel 12. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Lingkungan Hidup 45 Tabel 13. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Penanaman Modal 45 Tabel 14. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Kesenian 47 Tabel 15. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Ketahanan Pangan 47


v

TEKNIS PEMBELAJARAN MODUL 3 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif dalam memahami definisi dan konsepsi operasional tentang penyusunan rencana aksi dalam percepatan penerapan SPM di daerah, serta poin-poin krusial yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. WAKTU : 90 Menit (2 jam pelajaran) 1 jam pelajaran : Presentasi 1 jam pelajaran : Diskusi Materi

TEMPAT : Tempat pelatihan yang layak dan cukup untuk mengakomodasi peserta pelatihan/bimbingan teknis PERALATAN : 1. LCD Projector 2. Komputer 3. Sound System SUMBER REFERENSI : Modul manual Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM HANDOUT : • Presentasi power point • Metode presentasi yang disarankan • Presentasi power point • Tanggung jawab pengajar/narasumber • Kelengkapan materi presentasi • Ketersediaan handout • Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

vi


BAB II | Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penereapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Kementerian/Lembaga menetapkan Peraturan Menteri terkait dengan pelaksanaan SPM. Saat ini, Peraturan Menteri yang terkait SPM telah terbit sebanyak 15 SPM, terakhir yaitu SPM bidang perhubungan yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2011 dan bidang penanaman modal yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2011. Sesuai dengan Peraturan Menteri yang terkait SPM, Kementerian/Lembaga menetapkan target dan batas waktu pencapaian indikator SPM. Dengan mempertimbangkan batas waktu capaian SPM yang akan berakhir tahun 2014, seperti bidang layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pendidikan dasar, pekerjaan umum dan tata ruang, kesenian, perhubungan, komunikasi dan informatika, penanaman modal, maka perlu dilakukan pendampingan tentang penyusunan rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM. Pendampingan kepada daerah dilakukan oleh fasilitator yang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membantu membuat rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM. Adapun rencana aksi dimaksud yaitu rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM di provinsi dan di kabupaten/ kota. Rencana aksi SPM merupakan alat koordinasi dan arahan secara sistematis bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penerapan dan pencapaian SPM. Rencana aksi SPM di tingkat provinsi perlu disinergiskan dengan kegiatan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kegiatan percepatan SPM yang dibiayai dana dekonsentrasi. Anggaran percepatan penerapan dan pencapaian SPM yang dibiayai dana dekonsentrasi untuk mendukung Gubernur dalam mengawal tugas selaku wakil pemerintah pusat di daerah.


1

BAB I | Pendahuluan

Selanjutnya Gubernur selaku Kepala Daerah Otonom mempersiapkan rencana aksi percepatan penerapan 9 (sembilan) SPM yang menjadi tanggungjawabnya. Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Gubernur, membuat rencana aksi percepatan penerapan 15 SPM. Penyusunan rencana aksi SPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota didampingi fasilitator yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Dengan tersusunnya rencana aksi SPM diharapkan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM dapat tepat waktu dan capaian SPM sesuai dengan target capaian daerah. Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi percepatan penerapan SPM, maka diperlukan pemahaman mengenai langkah-langkah teknis penyusunan rencana aksi tersebut. Langkah-langkah teknis penyusunan rencana aksi akan dijelaskan dalam modul ini sesuai dengan petunjuk teknis SPM masing-masing bidang.

2. Tujuan

Tujuan modul penyusunan rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta bimbingan teknis dalam menyusun rencana aksi percepatan penerapan SPM di daerah sesuai dengan target capaian yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing bidang SPM.

3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dengan mempelajari materi tentang penyusunan rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM dapat dijadikan pedoman bagi para pengampu SPM dalam menyusun rencana aksi percepatan penerapan SPM di daerah sesuai dengan target capaian yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing bidang SPM.

4. Hasil pelatihan

Hasil yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan modul penyusunan rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian adalah sebagai berikut: 1. Para peserta bimbingan teknis mampu menyusun dan merumuskan rencana aksi percepatan penerapan SPM; 2. Para peserta bimbingan teknis mampu membangun koordinasi antar SKPD dalam percepatan penerapan SPM; 3. Para peserta bimbingan teknis memahami rencana aksi SPM sebagai alat perencanaan SKPD dalam melaksanakan percepatan penerapan dan pencapaian SPM; 4. Para peserta memiliki pedoman dan arahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM

2


BAB II PENYUSUNAN RENCANA AKSI



Sejak ditetapkannya 15 bidang penerapan SPM di kabupaten/kota dan 9 (sembilan) bidang di provinsi, maka pelaksanaan SPM menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar. Dalam konteks pelayanan dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM menyatakan bahwa: “Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah.” Dalam rangka mendukung rencana pencapaian dan penerapan SPM, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM. Oleh karena itu, dalam tatanan implementasi penyusunan rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan petunjuk umum dan petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Petunjuk Umum Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM

Petunjuk umum penyusunan rencana aksi percepatan penerapan SPM sebagai berikut : 1. SKPD pengampu SPM selaku anggota menyusun draft rencana aksi SPM sesuai bidangnya, yang mencakup: a. Identifikasi tujuan, target dan indikator masing-masing bidang SPM; Langkah melakukan identifikasi tujuan, target dan indikator dimaksudkan untuk mempermudah para pemangku kepentingan memahami dan membuat rencana aksi pencapaian SPM. b. Identifikasi dan analisis potensi, permasalahan penerapan dan pencapaian SPM sesuai bidangnya; Langkah ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kendala selama penerapan SPM dilaksanakan oleh daerah.


c. Merumuskan rencana indikasi program dan kegiatan pencapaian SPM untuk memecahkan permasalahan yang belum tercapai; Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan pemangku kepentingan membuat indikasi program dan kegiatan prioritas yang akan dimasukkan dalam Renja SKPD. d. Menetapkan jangka waktu pencapaian target capaian masingmasing indikator SPM, hal ini dilakukan mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki SKPD untuk melaksanakannya; Langkah ini dimaksudkan bahwa di dalam melakukan percepatan penerapan SPM, dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya di daerah. e. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan; Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui alokasi anggaran yang ditetapkan di masing–masing Renja SKPD. Alokasi anggaran mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dalam pencapaian target indikator di masing-masing bidang. f. SKPD Pengampu SPM menyampaikan draft rencana aksi program dan kegiatan penerapan SPM sesuai bidangnya kepada Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian. 2. Tim Koordinasi percepatan SPM melakukan rekapitulasi dan verifikasi draft rencana aksi penerapan SPM seluruh bidang; Tim koordinasi percepatan SPM melakukan rekapitulasi dan verifikasi terhadap rencana aksi masing-masing bidang untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 3. Penyempurnaan draft rencana aksi SPM; Langkah ini dimaksudkan agar rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah daerah agar sesuai dengan Renja SKPD. 4. Pengesahan rencana aksi SPM oleh Kepala Daerah; Langkah ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian terhadap rencana aksi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dapat dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah.

4



5. Sosialisasi rencana aksi SPM. Sosialisasi rencana aksi SPM disampaikan kepada pemangku kepentingan SPM. Hal ini dimaksudkan agar rencana aksi bisa didukung oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.

2. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM

Petunjuk teknis penyusunan rencana aksi percepatan penerapan SPM masing-masing bidang sebagai berikut: Petunjuk teknis penyusunan rencana aksi percepatan penerapan SPM masing-masing bidang sebagai berikut: a. Bidang Kesehatan Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang kesehatan sesuai petunjuk teknis Kementerian Kesehatan; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang kesehatan saat ini (profil pelayanan dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang kesehatan saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Kesehatan, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumberdaya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang kesehatan. Misalnya untuk indikator 1: “cakupan kunjungan Ibu hamil K4”, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut:


5


a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K); Pendataan Ibu hamil; Pelayanan antenatal sesuai standar; Kunjungan rumah bagi yang drop out; Pembuatan kantong persalinan; Pelatihan kelas Ibu termasuk KIP/konseling; Pelaksanaan kelas Ibu; Pencataan dan pelaporan; Supervisi Monitoring dan Evaluasi.

Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 1. b.

Bidang Sosial Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang sosial sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang sosial sesuai petunjuk teknis Kementerian Sosial; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang sosial saat ini (Profil Pelayanan Dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang sosial saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Sosial, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis Kementerian/Lembaga sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang Sosial. Misalnya untuk indikator 1 yaitu presentase (%) PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut:

6



a. b. c. d.

Pendataan PMKS yang memperoleh bantuan sosial; Pengolahan data; Analisis Data; Penyusunan Laporan;

Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang sosial sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 2. c.

Bidang Ketenagakerjaan Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang ketenagakerjaan sesuai petunjuk teknis Kementerian Ketenagakerjaan; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan saat ini (profil pelayanan dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Ketenagakerjaan, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang ketenagakerjaan. Misalnya untuk indikator 1 yaitu besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan indikator 2 yaitu besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut:


7


a. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan melakukan rekruitmen: 1) pendaftaran calon peserta pelatihan; 2) seleksi calon peserta pelatihan; 3)pengumuman hasil seleksi calon peserta pelatihan. 4) menetapkan peserta pelatihan dan diserahkan ke Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD); b. Verifikasi kompetensi dan keputusan verifikasi: 1) verifikasi dilaksanakan oleh instruktur; 2) pelaksanaan verifikasi pengumpulan dokumen-dokumen pendukung (dokumen pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja dan pengalaman lain yang relevan dengan unit kompetensi yang akan dilatih); 3) keputusan verifikasi dilaksanakan oleh instruktur dan kepala BLK UPTD; 4) peserta pelatihan yang harus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi seluruh unit kompetensi; 5) peserta pelatihan yang telah menguasai sebagian unit kompetensi masuk proses Proses Pengakuan Hasil Belajar/Recognition of Prior Learning (RPL); c. Proses RPL oleh instruktur dan kepala BLK UPTD; d. Keputusan RPL oleh instruktur dan assessor; e. Pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan di BLK UPTD f. Assessment oleh assessor; g. Keputusan Penilaian oleh BLK UPTD; h. Dokumentasi oleh BLK UPTD1) Dokumen peserta pelatihan diarsipkan; i. Uji Kompetensi oleh BLK UPTD dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 3. d.

8

Bidang Layanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan teknis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang layanan layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan saat ini (Profil Pelayanan Dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan saat ini dengan capaian yang ada di Petunjuk teknis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan Petunjuk teknis sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Misalnya untuk indikator 1 yaitu “Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu”, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Pencatatan pengaduan; b. Inventarisasi pengaduan; c. Membuat pedoman operasional; d. Penjangkauan; e. Rujukan untuk tindaklanjut pelayanan; f. Standarisasi identifikasi; g. Monitoring dan evaluasi. Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 4. e.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyusunan rencana aksi SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai berikut :


9


1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai Petunjuk teknis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera saat ini (profil pelayanan dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis BKKBN, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Misalnya untuk indikator 1 yaitu cakupan pasangan usia subur, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan rencana kegiatan pendewasaan usia perkawinan; b. Penyusunan Analisis Remaja, kemampuan,kondisi dan potensi wilayah; c. Pengembangan dan produksi materi dan media KIE KRR Pelayanan Antenatal sesuai standar; d. Orientasi Pengelola KIE KRR; e. Latihan petugas KIE KRR; f. Pelatihan kader pengelolaan PIK Remaja KRR; g. Pelayanan KIE KRR; h. Pembentukan PIK Remaja KRR; i. Kegiatan PIK Remaja KRR.

10



Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan Petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 5. f.

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Penyusunan rencana aksi SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai petunjuk teknis Kementerian Dalam Negeri; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri saat ini (profil pelayanan dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Dalam Negeri, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Misalnya untuk indikator 1 : Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Penertiban NIK; b. Pendaftaran peristiwa kependudukan, seperti: perubahan alamat, pendaftaran perpindahan penduduk, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk antar administrasi kependudukan.

Contoh matriks penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan Petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 6.


11


g.

Bidang Perumahan Rakyat Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang perumahan rakyat sesuai petunjuk teknis Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang perumahan rakyat saat ini (Profil Pelayanan Dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Perumahan Rakyat, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang perumahan rakyat. Misalnya untuk indikator 1: Cakupan ketersediaan rumah layak huni, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; b. Melakukan pendataan data rumah layak huni secara berkala; c. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau; d. Perizinan pembangunan dibidang perumahan; e. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat;

12



Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang Perumahan rakyat sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 7. h.

Bidang Komunikasi dan Informatika Penyusunan rencana aksi SPM bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang komunikasi dan informatika sesuai petunjuk teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika saat ini (Profil Pelayanan Dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang komunikasi dan informatika. Misalnya untuk indikator 2: Cakupan-cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Bimbingan teknis; b. Pengembangan model; c. Penyelenggaraan jaringan komunikasi; sarana dan prasarana; workshop, sarasehan, forum; d. Penyediaan bahan-bahan informasi; simulasi aktivitas; e. Kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan f. Studi banding.


13


Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 8. i.

Bidang Perhubungan Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang perhubungan sesuai petunjuk teknis Kementerian Perhubungan; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang perhubungan saat ini (Profil Pelayanan Dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang perhubungan saat ini dengan capaian yang ada di Petunjuk teknis Kementerian Perhubungan, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang perhubungan. Misalnya untuk indikator 1: Tersedianya angkutan umum melayani wilayah yang telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan provinsi, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Identifikasi jaringan jalan provinsi; b. Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan jalan umum; c. Analisis kebutuhan angkutan umum; d. Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan umum; e. Monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum.

Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang perhubungan sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 9.

14



j.

Bidang Pendidikan Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang pendidikan sesuai petunjuk teknis Kementerian Pendidikan; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang pendidikan saat ini (Profil Pelayanan Dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang pendidikan saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian pendidikan, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis Kementerian/Lembaga sebagai pembanding atau referensi. 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang pendidikan. Misalnya untuk indikator Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia Matematika lPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik indikasi rencana kegiatan antara lain: a. Pendidikan; b. Penyusunan Buku; c. Penggandaan Buku; d. Evaluasi Kegiatan.

Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang Pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 10. k.

Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Penyusunan rencana aksi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:


15


1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang social sesuai Petunjuk teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saat ini (Profil Pelayanan Dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan Petunjuk teknis K/L sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Misalnya untuk indikator tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan rencana tata tanam; b. Pengembangan sistem irigasi dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan; c. Pengelolaan sistem irigasi dengan kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 11. l.

16

Bidang Lingkungan Hidup Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang lingkungan hidup sesuai petunjuk teknis Kementerian Lingkungan hidup;



2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang lingkungan hidup saat ini (profil pelayanan dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Lingkungan hidup, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis Kementerian/Lembaga sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang Lingkungan hidup. Misalnya untuk indikator jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan kelengkapan persyaratan administratif; b. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan; c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air; e. Menyampaikan informasi status penaatan usaha dan/atau kegiatan.


17


Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang Lingkungan hidup sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 12. m.

Bidang Penanaman Modal Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang penanaman modal sesuai petunjuk teknis Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang Penanaman Modal saat ini (profil pelayanan dasar) sebagai baseline; bandingkan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis Kementerian/Lembaga sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang Penanaman Modal. Misalnya untuk indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 sektor/bidang usaha pertahun, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan; b. Melakukan survei tentang peluang usaha sektor unggulan propvinsi dan kabupaten/kota; c. Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan provinsi dan kabupaten/kota; d. Dokumentasi potensi peluang usaha sektor unggulan melalui media cetak dan elektronik;

18



e. Pemutakhiran secara berkala dokumentasi sektor unggulan di propivinsi dan kabupaten/kota; f. Diseminasi informasi peluang usaha sektor unggulan melalui media cetak buku atau brosur atan media elektronik antara lain CD atau website. Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang Penanaman Modal sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 13. n.

Bidang Kesenian Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang kesenian sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang kesenian sesuai petunjuk teknis Kementerian Pariwisata; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang kesenian saat ini (profil pelayanan dasar) sebagai baseline, bandingkan pencapaian SPM bidang kesenian saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Pariwisata, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumberdaya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis Kementerian/Lembaga sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM bidang Kesenian. Misalnya untuk indikator cakupan fasilitasi seni, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. penyuluhan substansial maupun teknikal; b. pemberian bantuan; c. bimbingan organisasi; d. kaderisasi;


19


e. promosi; f. penerbitan dan pendokumentasian; dan g. kritik seni. Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang Kesenian sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 14. o.

Bidang Ketahanan Pangan Penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM bidang ketahanan pangan sesuai petunjuk teknis Kementerian Pertanian; 2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang ketahanan pangan saat ini (profil pelayanan dasar) sebagai baseline, bandingkan pencapaian SPM bidang ketahanan pangan saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis Kementerian Pertanian, bila ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi; 3. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya; 4. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumberdaya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; 5. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis Kementerian/Lembaga sebagai pembanding atau referensi; 6. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM ketahanan pangan. Misalnya untuk indikator ketersediaan energi dan protein perkapita, indikasi rencana kegiatan sebagai berikut: a. Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan: • menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota; • identifikasi/pengumpulan data;

20



• koordinasi kesepakatan data; • penyusunan dan analisis data; • desain pemetaan ketersediaan pangan. b. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan: • menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah; • merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (daftar komposisi bahan makanan/dkbm); • identifikasi/pengumpulan data; • koordinasi kesepakatan data; • penyusunan dan analisis data; • desain pemetaan ketersediaan pangan. c. Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan perkabupaten/kota; • melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan; • menyusun dan menganalisis neraca bahan pangan (NBM) di tingkat kabupaten/kota setiap tahun; • melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota. Contoh matriks penyusunan rencana aksi SPM bidang ketahanan Pangan sesuai dengan petunjuk teknis terkait, dapat dilihat pada Tabel 15.


21


Tabel 1. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Kesehatan Program/Kegiatan

Indikator

Pelayanan Kesehatan Dasar 1) Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K); 2) Pendataan Bumil;

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

3) Pelayanan Antenatal sesuai standar; 4) Kunjungan rumah bagi yang Drop Out; 5) Pembuatan kantong persalinan; 6) Pelatihan Kelas Ibu termasuk KIP/konseling; 7) Pelaksanaan Kelas Ibu; 8) Pencatatan dan Pelaporan; 9) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS – KIA,Analisis Manajemen Prog. KIA tahun 2000). 1) Deteksi Bumil, Bulin, dan Bufas Komplikasi 2) Rujukan kasus komplikasi kebidanan

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

3) Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan 4) Penyediaan pusat pelatihan Klinis 5) Pelatihan PONED bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas 6) Pelatihan Tim PONEK di RS Kabupaten/Kota 7) Penyediaan peralatan PONED di Puskesmas dan PONEK di RS Kabupaten/Kota 8) Penyediaan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 9) Pelaksanaan PONED dan PONEK 10) Pencatatan dan Pelaporan 11) Pemantauan & Evaluasi

22



Target Pencapaian

Alokasi Anggaran

2011

2012

2013

2014

2015

50%

60%

70% 85%

95%

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana


23


Tabel 2. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Sosial Program/Kegiatan

Indikator

Pelaksanaan Program / Kegiatan bidang sosial a. Pemberian bantuan Sosial bagi PMKS skala Kabupaten : 1) Pendataan PMKS yang memperoleh bantuan sosial.

Presentase (%) PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

2) Pengolahan data 3) Analisis Data 4) Penyusunan Laporan b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten 1) Pendataan PMKS yang memperoleh bantuan sosial. 2) Pengolahan data

Presentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

3) Analisis Data 4) Penyusunan Laporan

24



Target Pencapaian

Alokasi Anggaran

2011

2012

2013

2014

2015

65%

60%

70%

75%

89%

45%

60%

70%

75%

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

APBD, APBN

Dinas/Instansi Sosial

APBD, APBN

Dinas/Instansi Sosial

60%


25


Tabel 3. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Ketenagakerjaan Program/Kegiatan

Indikator

Pelayanan Pelatihan Kerja Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Berbasis Masyarakat. a. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan melakukan rekrutmen: 1)pendaftaran calon peserta pelatihan; 2) seleksi calon peserta pelatihan; 3)pengumuman hasil seleksi calon peserta pelatihan. 4) menetapkan peserta pelatihan dan diserahkan ke Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD)

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

b. Verifikasi kompetensi dan keputusan verifikasi : 1) verifi kasi dilaksanakan oleh instruktur; 2) pelaksanaan verifi kasi pengumpulan dokumen-dokumen pendukung (dokumen pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja dan pengalaman lain yang relevan dengan unit kompetensi yang akan dilatih); 3) keputusan verifi kasi dilaksanakan oleh instruktur dan kepala BLK UPTD; 4) peserta pelatihan yang harus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi seluruh unit kompetensi; 5) peserta pelatihan yang telah menguasai sebagian unit kompetensi masuk proses Proses Pengakuan Hasil Belajar/Recognition of Prior Learning (RPL).

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

c. Proses RPL oleh instruktur dan kepala BLK UPTD. d. Keputusan RPL oleh instruktur dan assessor. e. Pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan di BLK UPTD. f. Assessment oleh assessor. g. Keputusan Penilaian oleh BLK UPTD. h. Dokumentasi oleh BLK UPTD1) Dokumen peserta pelatihan diarsipkan; i. Uji Kompetensi oleh BLK UPTD dan Lembaga Sertifi kasi Profesi (LSP) 2. Pelatihan Kewirausahaan. a. Seleksi; b. Pelatihan teknis sesuai jenis usaha; c. Pelatihan manajemen kewirausahaan:

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

1) Motivasi, pola pikir berusaha, semangat kewirausahaan; 2) Manajemen kewirausahaan: a) Produksi; b) Pemasaran; c) Perhitungan biaya dan laba; d) Pembukuan sederhana; e) Kelayakan usaha;

26



Target Pencapaian

Alokasi Anggaran

2012

2013

2014

2015

2016

16%

31%

46%

61%

75%

25%

34%

43%

52%

60%

45%

49%

53%

57%

60%

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber Pendanaan

Pelaksana


27


Tabel 3. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Ketenagakerjaan Program/Kegiatan 3) Penyusunan rencana usaha. d. Memulai usaha; e. Bimbingan konsultasi produktivitas; f. Pendampingan.

Indikator Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Tabel 4. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Layanan Terpadu Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Program/Kegiatan

Indikator

Penanganan Pengaduan / laporan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan a. Pencatatan pengaduan b. Inventarisasi pengaduan c. Membuat Pedoman Operasional

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

d. Penjangkauan e. Rujukan untuk tindak lanjut pelayanan f. Standarisasi identifikasi g. Monitoring dan evaluasi a) Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dan RS (PPT/PKT) b) Pelatihan data base/pelatihan manajemen kasus c) Pendataan/survei data: Jumlah kasus KtP/A pada tahun 2010-2014 di kabupaten/kota

Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP / A dan PPT / PKT di RS

d) Pelatihan data base/pelatihan manajemen kasus e) Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A Puskesmas

28



Target Pencapaian 2014

2015

Alokasi Anggaran

2012

2013

2016

2010

2011

2012

2013

2014

75%

80%

85%

90%

100%

85%

90%

95%

100%

100%

2012

Target Pencapaian

2013

2014

2015

2016

Alokasi Anggaran 2010

2011

2012

2013

2014

Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan

Pelaksana

Pelaksana


29


Tabel 5. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program/Kegiatan

Indikator

Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) 1) Penyusunan rencana kegiatan pendewasaan usia perkawinan 2) Penyusunan Analisis Remaja, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah 2) Penyusunan Analisis Remaja, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun

4) Orientasi Pengelola KIE KRR 5) Latihan petugas KIE KRR 6) Pelatihan kader pengelolaan PIK Remaja KRR 7) Pelayanan KIE KRR 8) Pembentukan PIK Remaja KRR 9) Kegiatan PIK Remaja KRR 1) Penyusunan rencana kegiatan 2) Penyusunan Analisis, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif

3) Pertemuan Koordinasi pelayanan KB dan KS 4) Penyusunan Analisa Sasaran (PUS), data pencapaian KB baru dan aktif setiap bulan 5) Pelatihan Pengelola KB 6) Pelayanan KIE dan KIP (Konseling KB) 7) Penyediaan sarana pelayanan Kontrasepsi (bahan habis pakai dan dukungan obat pasca pelayanan berdasarkan standar pelayanan Kontrasepsi) 8) Pelatihan Standarisasi teknis medis pelayanan KB 9) Pelayanan KB keliling 10) Biaya Operasional mobil unit pelayanan KB 11) Rujukan Kasus 12) Pertemuan monitoring dan evaluasi 13) Kunjungan monitoring dan evaluasi

30



Target Pencapaian

Alokasi Anggaran

2010

2011

2012

2013

2014

70%

80%

90%

95%

100%

60%

70%

80%

90%

100%

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber Pendanaan

Pelaksana


31


Tabel 6. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Jenis Pelayanan

Program/Kegiatan

Indikator

Pelaksanaan Program / Kegiatan bidang Pemerintah Dalam Negeri a. Pelayanan Dokumen Kependudukan

1) Penertiban NIK 2) Pendaftaran Peristiwa kependudukan, seperti: perubahan alamat, pendaftaran perpindahan penduduk, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk antar administrasi kependudukan 1) Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran 2) Registrasi setiap kelahiran

1). Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KTP)

2). Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran

3) Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan b. Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat

32

1) Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas 2) Pelatihan bagi aparat Linmas. 3) Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman danketertiban di lingkungan sekitar. 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5) Memantau/melaporkan penanggulangan bencana. 6) Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS. 7) Monitoring dan Evaluasi

3). Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota



Target Pencapaian


2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

2011

2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

APBD, APBN

Dinas Kependudukan

100%

100%

100%

100%

100%

APBD, APBN

Dinas Kependudukan

10%

20%

30%

40%

50%

APBD, APBN

Dinas Trantib


33


Tabel 7. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Perumahan Rakyat Jenis Pelayanan

Program/Kegiatan

Indikator

Pelaksanaan Program / Kegiatan bidang Perumahan Rakyat a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pe- 1). Cakupan merintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan ketersediaan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah rumah layak layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan huniz pendampingan; 2 Melakukan pendataan dan pemutahiran data rumah layak huni secara berkala 3) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangka 4) Perizinan pembangunan dibidang perumahan 5) Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi 1) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/ kota, koperasi, pengembang, dan perbankan

2). Cakupan rumah layak huni yang terjangkau

2) Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholders terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat 4) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dll.

34



Target Pencapaian


2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

2010

2011

2013

2014

2015

20%

30%

40%

50%

100%

APBD, APBN

Dinas Perumahan

10%

20%

30%

40%

70%

APBD, APBN

Dinas Perumahan


35


Tabel 8. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Jenis Pelayanan

Program/Kegiatan

Indikator

Pelaksanaan Program / Kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

1) Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi 2) Kerjasama dan fasilitasi 3) Kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial

a. Media massa seperti radio, dan televisi; b. Media baru seperti website (media online); c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

1) Bimbingan teknis; 2) Pengembangan model; 3) Penyelenggaraan jaringan komunikasi; 4) Sarana dan prasarana; 5) Workshop, sarasehan, forum; 6) Penyediaan bahan-bahan informasi; 7) Simulasi aktivitas; 8) Kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan 9) Studi banding.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

36



Target Pencapaian


2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

2011

2012

2013

2014

2015

6 kali / thn

8 kali /thn

10 kali /thn

12 kali / thn

12 kali / thn

APBD, APBN

SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika

10%

20%

30%

40%

50%

APBD, APBN

SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika


37


Tabel 9. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Perhubungan Jenis Pelayanan

Program/Kegiatan

Indikator

Pelaksanaan Program / Kegiatan bidang Perhubungan di Provinsi 1. Angkutan Jalan a. Jaringan Jalan Pelayanan Angkutan Umum

1) Identifikasi jaringan jalan provinsi; 2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan jalan umum; 3) Analisis kebutuhan angkutan umum; 4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan umum; 5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum

1). Tersedianya angkutan umum melayani wilayah yang telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan provinsi

b. Jaringan prasarana angkutan jalan

1) Identifikasi terhadap data terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi; 2) Analisis kebutuhan terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi; 3) Penyusunan rencana pengembangan terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi; 4) Monitoring dan evaluasi layanan terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi

2). Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek

c. Fasilitas perlengkapan jalan

1) Identifikasi terhadap pemasangan fasilitas perlengkapan jalan suatu provinsi; 2) Analisis kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam suatu provinsi; 3) Penyusunan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Gubernur; dan d) Monitoring dan evaluasi kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam suatu provinsi.

2) Pelatihan bagi aparat Linmas. 3) Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman danketertiban di lingkungan sekitar. 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5) Memantau/melaporkan penanggulangan bencana. 6) Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS. 7) Monitoring dan Evaluasi

d. Keselamatan

1) Identifikasi terhadap angkutan umum yang melayani angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP);dan 2) Identifikasi fasilitas standar keselamatan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP)

4) Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antarkota dalam provinsi (AKDP)

38



Target Pencapaian


2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

2011

2012

2013

2014

2015

40%

60%

80%

100%

100%

APBD, APBN

Dinas Perhubungan

40%

60%

80%

100%

100%

APBD, APBN

Dinas Perhubungan

30%

40%

50%

60%

100%

APBD, APBN

Dinas Perhubungan

40%

60%

80%

100%

100%

APBD, APBN

Dinas Perhubungan


39


Tabel 9. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Perhubungan Jenis Pelayanan

Program/Kegiatan

Indikator

a. Jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau

1) Identifikasi jaringan trayek angkutan sungai dan danau provinsi; 2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan sungai dan danau; c) Analisis kebutuhan angkutan sungai dan danau; d) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan sungai dan danau dalam suatu provinsi; dan e) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan sungai dan danau.

1) Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayani

b. Jaringan prasarana sungai dan danau

1) Identifikasi terhadap data pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi; 2) Analisis kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi; 3) Penyusunan rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau suatu provinsi; dan 4) Monitoring dan evaluasi layanan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi.

2) Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayanan sungai dan danau yang dapat dilalui

c. Keselamatan

1) Identifikasi angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar kabupatenjkota dalam provinsi; dan 2) Identifikasi standar keselamatan kapal sungai dan danau.

Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi

2. Angkutan Sungai dan Danau

Tabel 10. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Pendidikan Jenis Pelayanan Pelayanan Dasar pendidikan

Program/Kegiatan Pelatihan Penyusunan buku Penggandaan buku Evaluasi kegiatan

40

Indikator Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia Matematika lPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik



Target Pencapaian


2013

2014

2015

Pelaksana

2012

2013

2014

2015

45%

55%

65%

75%

90%

APBD, APBN

Dinas Perhubungan

45%

50%

55%

60%

90%

APBD, APBN

Dinas Perhubungan

70%

80%

90%

95%

100%

APBD, APBN

Dinas Perhubungan

2011

2012

2013

2014

70%

80%

90%

100%

Target Pencapaian

2012

Sumber Pendanaan

2011


2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana


41


Tabel 11. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program/Kegiatan

Indikator

Pelaksanaan Program / Kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang a. Pemberian bantuan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bagi PMKS skala Kabupaten : 1) Pendataan PMKS yang memperoleh bantuan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1. Presentase (%) PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk pemenuhan kebutuhan dasar

2) Pengolahan data 3) Analisis Data 4) Penyusunan Laporan b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang skala Kabupaten 1. Pendataan PMKS yang memperoleh bantuan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Pengolahan data

2. Presentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ekonomi sejenis lainnya

3. Analisis Data 4. Penyusunan Laporan

42



Target Pencapaian


2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

2011

2012

2013

2014

2015

45%

60%

70%

75%

80%

APBD, APBN

Dinas/Instansi Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

45%

60%

70%

75%

60%

APBD, APBN

Dinas/Instansi Pekerjaan Umum dan Tata Ruang


43


Tabel 12. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Lingkungan Hidup Jenis Pelayanan

Program/Kegiatan

Indikator

Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif: b. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akandipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan. c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/ataukegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. e. Menyampaikan informasi status penaatan usaha dan/ atau kegiatan

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran

Tabel 13. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Penanaman Modal Jenis Pelayanan Pelayanan Dasar Badan Koordinasi Pelayanan Modal

44

Program/Kegiatan 1. Merumuskan prosal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan 2. Melakukan survey tentang peluang usaha sektor unggulan propvinsi dan kabupaten / kota 3. Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan provinsi dan kabupaten/kota 4. Dokumentasi potensi peluang usaha sektor unggulan melalui media cetak dan elektronik 5. Pemutakhiran secara berkala dokumentasi sektor unggulan di propivinsi dan kabupaten / kota 6. Diseminasi informasi peluang usaha sektor unggulan melalui media cetak buku atau brosur atan media elektronik antara lain CD atau website.

Indikator Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan sampai dengan 2014 sekurang- kurangnya 1 sektor / bidang usaha per tahun




2012

2013

60%

80%

100%

2014


2011

2012


2012

2013

2014

1 sektor

1 sektor

1 sektor

1 sektor

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan


2011

2012

2013

2014

2015

Pelaksana

Sumber Pendanaan

Pelaksana


45


Tabel 14. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Kesenian Jenis Pelayanan Pelayanan Dasar kesenian

Program/Kegiatan a. Penyuluhan substansial maupun teknikal; b. Pemberian bantuan; c. Bimbingan organisasi; d. Kaderisasi; e. Promosi; f. Penerbitan dan pendokumentasian; dan g. Kritik seni.

Indikator Cakupan Fasilitasi Seni

Tabel 15. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Ketahanan Pangan Program/Kegiatan

Indikator

Ketersediaan dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : 1) Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan : • Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota; • Identifikasi/pengumpulan data; • Koordinasi kesepakatan data; • Penyusunan dan analisis data; • Desain pemetaan ketersediaan pangan. 2) Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan : • Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifi k daerah; • Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar • Komposisi Bahan Makanan/DKBM); • Identifi kasi/pengumpulan data; • Koordinasi kesepakatan data; • Penyusunan dan analisis data; • Desain pemetaan ketersediaan pangan. 3) Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan per kabupaten/kota 4) Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk Pangan 5) Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat kabupaten/ kota setiap tahun 6) Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota

46


Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita


Target Pencapaian

Alokasi Anggaran

2011

2012

2013

2014

2015

50%

60%

70%

80%

100%

2011

Target Pencapaian

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

Alokasi Anggaran

2011

2012

2013

2014

2015

70%

80%

90%

95%

100%

2011

2012

2013

2014


47


Tabel 15. Matriks Rencana Aksi SPM Bidang Ketahanan Pangan Program/Kegiatan 7) Pemerintah Daerah Provinsi a. Menyusun petunjuk pengembangan cadangan pangan pokok tertentu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; b. Melakukan TOT dalam rangka peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah aparat ketahanan pangan di provinsi; c. Menyusun sistem informasi ketersediaan pangan, dengan melakukan identifikasi pengumpulan data dan analisis data produksi, data rencana produksi, pemasukan dan pengeluaran pangan serta data cadangan pangan provinsi; d. Melakukan pembinaan cadangan pangan masyarakat; e. Melakukan Koordinasi pengaturan kepada lembaga cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terhadap kebutuhan cadangan pangan daerah. 8) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat; b. Melakukan identifi kasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; c. Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat; d. Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.

48


Indikator Penguatan Cadangan Pangan


Target Pencapaian

Alokasi Anggaran

2011

2012

2013

2014

2015

60%

70%

80%

90%

100%

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana


49

BAB III | Bahan Diskusi

BAB III BAHAN DISKUSI Dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta dalam penyusunan rencana aksi pencapaian SPM, maka dilakukan praktek langsung kapada peserta bimbingan teknis. Melalui kegiatan praktek langsung ini diharapkan peserta dapat: 1. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM sesuai bidangnya 2. Mengkaji kondisi status awal pencapaian SPM sesuai bidangnya. 3. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar permasalahannya. 4. Merumuskan indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. 5. Menyusun rencana aksi dengan jangka waktu pencapaian target SPM yang ditetapkan.

50


BAB IV | Kesimpulan

BAB IV KESIMPULAN Kesimpulan atas modul penyusunan rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut: 1. Rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM sebagai alat koordinasi dan arahan secara sistematis bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan SPM. 2. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyusun rencana aksi SPM guna mempermudah pelaksanaan percepatan penerapan dan pencapaian SPM. 3. Rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM; b. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang saat ini; c. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah tidak tercapainya target SPM hingga ditemukan akar permasalahannya; d. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian; e. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut; f. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM.


51

BAB V | Penutup

BAB V PENUTUP Modul penyusunan rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah di daerah terhadap langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam rangka menyusun rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM. Modul ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan penyusunan rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM yang berdasarkan pada potensi, kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah. Rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM disusun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan kegiatan pencapaian SPM yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan memahami isi dan substansi dari modul ini, Kementerian Dalam Negeri berharap agar modul ini dapat memberi manfaat secara optimal bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama sebagai guidence (arahan) dalam penyusunan rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM.

52


MODUL 3 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Recommend Documents