MODUL 7 ROADMAP PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TAHUN

MODUL 7 ROADMAP PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TAHUN 2014 - 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MODUL 7

Roadmap Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014 - 2019

MODUL 7 Roadmap Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014 - 2019 Diterbitkan Oleh : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl.Medan Merdeka Timur no.7-8, Jakarta - 10110 website : www.otda.kemendagri.go.id Pelindung: Prof. DR. H. Djohermansyah Djohan,MA Pengarah: Drs.Soesilo.M.Si Penanggung Jawab : 1. Ir. Gunawan, MA 2. Dr. Kurniasih, SH, M.Si. Tim Penyusun : 1. Drs. Juhardi, M.Si 2. Drs. Agus Rokhmanto, MM 3. DR. Paudah 4. R. Gani Muhammad, SH, MPA 5. Imam Cahyadi, SE, M.Si 6. Hani S. Rustam, SH 7. Lily Latul, SE, MPA 8. Sri Indrawati, SH, M.Si

9. Drs. Faebuadodo Hia, M.Si 10. Drs. Nyoto Suwignyo, MM 11. 15 (lima belas) K/L yang telah menyusun SPM 12. Para Kasubag/Kasi dan Staf di lingkungan Direktorat UPD II dan I 13. Tim PT. Kanoman Putra Usaha Mandiri 14. TIM BASICS - DFATD Canada

Penyunting : Ellisabeth Laury O.Noya Cetakan : April 2014 Desain tata letak : Muh. Iswandhi Badillah A Publikasi ini didanai oleh Department of Foreign Affair, Trade and Development (DFATD) melalui Proyek BASICS. Sebagian atau seluruh isi buku ini termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak dengan syarat disebarkan secara gratis dengan mencantumkan sumber.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPPUBLIK INDONESIA

Sambutan

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

P

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan perkenan-Nya setelah melalui proses diskusi dan pembahasan, akhirnya Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 20142019 dapat diselesaikan dengan baik.

Roadmap SPM dan Rencana Aksi adalah koridor arah penerapan kebijakan sebagai alat kendali dalam proses penerapan kebijakan SPM di Daerah yang dapat diacu oleh Kementerian/LPNK pemangku SPM dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, yang dituangkan dalam RPJMN dan Renstra K/L serta RPJMD dan Renstra SKPD, yang harapannya dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN dan Renstra K/L serta RPJMD dan Renstra SKPD. Ruang lingkup Roadmap dan Rencana Aksi meliputi gambaran umum, penerapan SPM, permasalahan dan kebutuhan penyempurnaan dalam penetapan dan penerapan serta rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM. Untuk efisiensi pelaksanaan Roadmap SPM dibagi dalam dua tahapan periode yakni:

MODUL 7| Roadmap Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019

i

1. Periode tahun 2014-2016, merupakan periode upaya mengefektifkan pelaksanaan penerapan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan oleh K/L, termasuk penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan terkait penerapan dan pencapaian SPM; dan 2. Periode tahun 2016 -2019, merupakan periode optimalisasi pencapaian SPM yang diorientasikan untuk menjaga dan mengupayakan kinerja pencapaian SPM agar tetap dapat terjaga, dan tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan di Daerah. Roadmap dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019 dengan menggunakan parameter-parameter sebagai berikut: 1. Peraturan Perundangan-undangan; 2. Sosialisasi; 3. Data dan Sistem Informasi; 4. Koordinasi; 5. Pembiayaan; 6. Perencanaan Daerah: 7. Keuangan Daerah 8. Monitoring dan Evaluasi; 9. Pelaporan; 10. Pengembangan Kapasitas; dan 11. Pembinaan dan Pengawasan. Penyusunan Roadmap dan rencana aksi ini telah melibatkan para pemangku kepentingan dan telah mendapat masukan dari pihak-pihak terkait. Namun, kami menyadari tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan sekaligus terlibat langsung dalam penyusunan pedoman ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya, semoga gerak langkah kita dalam percepatan penerapan dan pencapaian SPM dapat meningkatkan pelayanan masyarakat lebih maksimal lagi.

ii


Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi seluruh pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, April 2014 DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.


iii

iv


DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH DAFTAR ISI

i v

BAB I 1. 2. 3. 4.

1 1 2 3 4

PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Mekanisme Penyusunan Roadmap Dan Rencana Aksi

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBUTUHAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 1. Gambaran Umum Penetapan Dan Pencapaian SPM 2. Penerapan SPM di Daerah. 3. Pemasalahan. 4. Penyempurnaan Kebijakan Dalam Penetapan Dan Penerapan SPM BAB III ROADMAP DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 1. Roadmap Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014– 2019 2. Rencana Akasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019 BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Tabel : 1 Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Provinsi 2 Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Kabupaten/Kota Bagan 1 Sistimatika Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapain SPM 2014-2019

5 5 7 7 8 11 11 13 15 5 6 13


v

LAMPIRAN : I:

PEN18

II:

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA24

III:

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN (KEMENTERIAN KESEHATAN) 32

IV: V: VI: VII: VIII:

vi

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN CAPAIAN SPM DI DAERAH (KEMENTERIAN DALAM NEGERI)

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL (KEMENTERIAN SOSIAL) 38 RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT) 44 RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP) 52 RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DAN REMAJA DAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) 60 RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA (BADAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL) 66


IX: X:

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) 72 RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN (KEMENTERIAN TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI) 78

XI:

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG) 82

XII:

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PERTANIAN) 88

XIII: XIV: XV:

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KESENIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) 94 RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA) 98 RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) 102


vii

XVI:

viii

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI, KABUPATEN/KOTA (BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL) 106

XVII:

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI PROVINSI (PROVINSI SEBAGAI PELAKSANA SPM)

110

XVIII:

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PEMERINTAHAN DAERAH (GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT)

114

XIX:

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI KABUPATEN/KOTA (KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PELAKSANA SPM)

118


BAB I | Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kebijakan penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen telah dituangkan dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM serta Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala LPNK terkait SPM masing-masing K/L. Sampai saat ini, telah ditetapkan 15 (lima belas) SPM oleh Kementerian/ LPNK yang terdiri: 1) SPM Pemerintahan Dalam Negeri 2) SPM Kesehatan, 3) SPM Sosial, 4) SPM Lingkungan Hidup. 5) SPM Perumahan Rakyat, 6) SPM Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak, 7) SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 8) SPM Pendidikan Dasar, 9) SPM Ketenagakerjaan, 10) SPM Kominfo, 11) SPM PU dan Tata Ruang, 12) SPM Kesenian, 13) SPM Ketahanan Pangan, 14) SPM Perhubungan dan 15) SPM Penanaman Modal, dimana masing-masing SPM tersebut memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 12 (dua belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016, 1 (satu) SPM deangan target capaian 2019 dan 1(satu) SPM dengan target capaian tahun 2025. Dengan telah ditetapkannya SPM tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan baik secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri maupun secara teknis oleh Kementerian/ LPNK dengan cara memfasilitasi penerapan SPM pada penyiapan berbagai instrumen dan petunjuk pelaksanaan di Pusat serta fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM di Daerah. Sedangkan Daerah melakukan penerapan dan pencapaian SPM dengan tahapan antara lain sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

MODUL 7 | Roadmap Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014 - 2019

1

BAB I | Pendahuluan

Terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang hasilnya menunjukan bahwa penerapan SPM di Daerah berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena belum adanya pemahaman yang sama baik di Pusat maupun di Daerah, minimnya anggaran dan SDM di Daerah, banyaknya indikator yang harus dicapai serta belum adanya arah kebijakan yang terpadu yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Pusat masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam merumuskan jenis palayanan dasar dan indikator capaian. Mengingat Kondisi seperti ini, maka daerah kurang optimal dalam mencapai target capaian SPM yang sudah ditentukan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu disusun rencana kebijakan dalam percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat tentang kondisi saat ini dan pemasalahan serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan baik di Pusat maupun di Daerah yang dituangkan dalam Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019. Roadmap atau peta jalan umumnya bermakna sebagai sebuah rangkaian agenda atau aksi yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada akhir periode waktu yang ditetapkan. Mengingat SPM yang merupakan sebuah ukuran pelayanan minimal kepada masyarakat yang wajib dilakukan sebagai upaya memenuhi hak dasar warga di Daerah, maka perlu didesain sedemikian rupa secara komprehensif agar dapat diketahui status perjalanan sejak mulai – saat ini – hingga periode akhir.

2. Maksud dan Tujuan Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM dimaksudkan sebagai alat bantu yang dapat digunakan bagi seleuruh pemangku kepentingan dalam percepatan penerapan dan pencaian SPM koridor dalam periode yang telah ditentukan (2014-2019). Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan disusunnya Roadmap dan Rencana Aksi ini, adalah: 1. 2.

Mengetahui gambaran kondisi saat ini penerapan dan pencapaian SPM. Mengetahui berbagai pemasalahan yang dihadapi dlam penerapan dan Pencapaian SPM. 3. Mengetahui arah kebijakan penerapan dan pencapaian yang akan

2


BAB I | Pendahuluan

dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan baik di Pusat maupun di Daerah dalam kurun waktu jangka Tahun 2014-2019); 4. Dijadikan panduan/koridor dalam penyusunan kebijakan dan pembinaan oleh masing-masing pemangku kepentingan baik di Pusat maupun di Daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM di Daerah; dan 5. Digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMN dan RENTRA K/L di Pusat serta RPJMD dan RENTRA SKPD di Daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapain SPM Tahun 2014-2019 dengan sistematika sebagai berikut: 1. Pendahuluan. Menjelaskan latar belakang diperlukannya dan landasan hukum yang berkaitan dengan SPM, Tujuan dan Sasaran serta Sistematika Dokumen Road Map SPM. 2. Gambaran Umum dan Kebutuhan Penyempurnaan dalam Penetapan dan Penerapan SPM. Gambaran umum dan permasalahan dalam penerapan SPM, dan kebutuhan penyempurnaan dan penetapan dan penerapan SPM (Kebutuhan Penyempurnaan Peraturan Perudang-Undangan, Sosialisasi, Penyempurnaan Peraturan dan Perundangan Data dan Sistem Informasi, Koordinasi, Pembiayaan, Perencanaan Daerah, Keuangan Daerah, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Pelatihan dan Pembinaan dan Pengawasan). 3. Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019. Menjelaskan tahapan periode pelakaksanaan Roadmap dan dituangkan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019 dengan mengunakan parameter-parameter yang dijabarkan dalam rencana kegiatan Penerapan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019. 4. Penutup 5. Lampiran Matrik Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019.


3

BAB I | Pendahuluan

4. Mekanisme Penyusunan Roadmap Dan Rencana Aksi

4

1.

Mekanisme penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM sebagai berikut:

2.

Identifikasi permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM kepada K/L. Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

3.

Pertemuan-pertemauan dalam rangka penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM baik di internal Kemendagri maupun dengan K/L;

4.

Penyampaian Draft Matriks Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM kepada K/L dan Komponen terkait di lingkungan Kemendagri;

5.

Pembahasan Matriks Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM dengan K/L dan Komponen terkait di lingkungan Kemendagri.


BAB II | Gambaran Umum dan Kebutuhan Penyempurnaan Kebijakan

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBUTUHAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 1. Gambaran Umum Penetapan Dan Pencapaian SPM 1. Status Penetapan SPM Sampai saat ini telah ditetapkan 15 (lima) oleh K/L dalam waktu yang berbedabeda dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2008 (SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perumahan Rakyat), Tahun 2009 (Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Ketahanan Pangan dan Kesenian) dan Tahun 2011 (Bidang Perhubungan dan Bidang Penanaman Modal). Beberapa K/L telah melengkapi peraturan SPM dengan petunjuk teknis/pedoman untuk pelaksanaannya sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel I Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Provinsi No

Bidang

Tahun Penetapan

Juknis/ Panduan Operasional

Juknis/ Pedoman Pembiayaan

Jenis Pelayanan

Jumlah Indikator

Target Pencapaian

1

Sosial

2008

V

V

4

7

2015

2

Lingkungan Hidup

2008

V

V

3

3

2013

3

Perumahan Rakyat

2008

V

V

2

3

2025

4

2010

V

V

5

8

2016

2010

V

V

5

8

2014

6

Ketenagakerjaan*) Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**) Ketahanan Pangan

2010

V

V

4

4

2015

7

Kesenian

2010

V

V

2

7

2014

5


5


8

Perhubungan

2011

Juknis/ Panduan Operasional V

4

17

2014

9

Penanaman Modal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***) Total

2011

V

V

7

10

2014

2014

V

V

1

1

2019

10

9

37

68

No

10

Bidang

Tahun Penetapan

Juknis/ Pedoman Pembiayaan V

Jenis Pelayanan

Jumlah Indikator

Target Pencapaian

*) Perubahan atas lampiran ditetapkan dalam Permenakertrans No. 04/2011 **) Tidak ada pemisahan indikator SPM untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ***) Ada penambahan SPM Bidang Perhubungan dan Penataan Ruang untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Tabel II Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Kabupaten/Kota No

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

6

Bidang

Kesehatan Sosial Lingkungan Hidup Pemerintahan Dalam Negeri Perumahan Rakyat Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pendidikan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketenagakerjaan Komunikasi dan Informatika Ketahanan Pangan Kesenian Perhubungan Penanaman Modal Total

Juknis/ Panduan Operasional

Juknis/ Pedoman Pembiayaan

Jenis Pelayanan

Jumlah Indikator

Target Pencapaian

2008 2008 2008 2008

V V V

V V V

4 4 4

18 7 4

2015 2015 2013

V

V

3

6

2011

2008

V

V

2

3

2025

2010

V

V

5

8

2014

2010

V

V

3

9

2014

2010

V

V

2010

V

V

2 8

27 23

2010

V

V

5

8

2016

2010

V

V

2

6

2014

2010 2010 2011 2011

V V V V 15

V V V V 13

4 2 4 7 65

7 7 26 10 169

2015 2014 2014 2014

Tahun Penetapan


2019


2. Penerapan SPM di Daerah. Daerah melakukan penerapan dan pencapaian SPM dengan tahapan antara lain: tahapan sosialisasi, penyusunan data base dan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan dan pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil monitoring baik langsung ke daerah maupun rapat-rapat koordinasi baik dengan kementerian maupun daerah penerapan SPM di daerah berbeda-beda ada yang masih melakukan sosialisasi, penyusunan data base dan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan dan pembiayaan, monitoring, evaluasi dan bahkan adan beberapa daerah yang telah menyampaikan laporan pencapaian SPM. Salah satu indikasi daerah yang telah menerapkan SPM dapat ditunjukan dari kemampuan daerah melaporkan penyusunan database pelayanan dasar SPM melalui sitem aplikasi SPMWeb dengan alamat spm.otda.kemendagri.go.id. Berdasarkan kondisi dimaksud, seluruh Provinsi di Indonesia telah melaporkan penerapan SPM Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah melaporkan penerapan SPM telah mencapai 352 Kabupaten/Kota (71,69%) dari jumlah Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia sebanyak 491 Kabupaten/Kota.

3. Permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penetapan dan penerapan serta penapaian SPM antara lain: 1. Dalam tataran kebijakan belum secara jelas diatur urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sanksi dan pengahargaan serta jenis pelayanan dan indikator untuk beberapa bidang SPM yang perlu dilakukan penataan kembali; 2. Belum adanya kesamaan persepsi dan pemahaman serta urgensi dari keberadaan SPM sebagai bagian dari pelayanan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara; 3. Belum optimalnya pengalokasian anggaran dalam penarapan dan pencapaian target SPM oleh Pemerintahan Daerah dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai dan oprasional birokrasi; 4. Belum semua daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan pengganggaran daerah; 5. Baseline data SPM sesuai Juknis SPM seringkali tidak tersedia di beberapa unit SKPD. Hal in dapat menyulitkan daerah dalam pelaksanaan perhitungan pembiayaan pencapaian SPM serta terintegrasinya pada dokumen perencanaan daerah; 6. Belum terwujudnya sinergitas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing hal ini dapat dilihat dalam


7


koordinasi baik di tingkat pusat, pusat dengan daerah dan di lingkungan internal SKPD dalam kenyataannya juga menjadi salah satu factor yang mempengaruhi penerapan dan pencapaian SPM; 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik secara umum maupun secara teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM sehingga menjadi salah satu pemicu lambatnya penerapan SPM di Daerah; 8. Belum adanya laporan kinerja pencapaian SPM yang menyeluruh; dan 9. Belum adanya pembinaan dan pengawasan yang terpadu dan berkelanjutan sehingga penerapan dan pencapain SPM berbeda-beda di masing-masing daerah.

4. Penyempurnaan Kebijakan Dalam Penetapan Dan Penerapan SPM Berdasarkan gambaran penerapan dan pencapaian serta permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pencapaian SPM di daerah pada hakekatnya dapat di identifikasi kebutuhan penyempurnaan kebijakan dalam penanganan permasalahan tersebut di atas antara lain: 1. Peraturan dan Perundangan. • • •

Antisipasi perubahan UU 32 /2004 khususnya terkait dengan penetapan urusan wajib dan pilihan dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kab/kota; Melakukan penetapan peraturan perundangan turunan dari hasil peneyempurnaan UU32/2004 terkait dengan SPM; dan Mengkaji usulan penetapan bidang SPM K/L yang menyesuaikan dengan peraturan yang baru/hasil penyempurnaan.

2. Sosialisasi. • • •

8

Sosialisasi dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan kepada seluruh kepentingan sesuai dengan kategorisasi daerah (cukup paham, paham dan belum paham); Sosialisasi dilakukan dengan secara terpadu dan berkesinanbungan serta dikoordinasikan oleh K/L untuk bidang SPM yang penerapannya belum efektif; dan Sosialisasi juklak dan juknis SPM secara terpadu dan berkesinambungan kepada seluruh pemangku kepentingan.



3. Data dan Sistem Informasi. • • • • • • •

Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM; Pemetaan sistem manajemen SPM; Pembangunan Aplikasi SIM SPM; Instalasi SIM SPM; Pelatihan Aplikasi; Implementasi SIM SPM; dan Pemutakhiran data SPM.

4. Koordinasi. • • •

Optimalisasi koordinasi antar komponen; Optimalisasi Koordinasi dengan K/L; dan Optimalisasi koordinasi dengan Daerah.

5. Pembiayaan. • • •

Pengkajian juknis pembiayaan bidang SPM; Penyusunan/revisi Juknis pembiayaan SPM masing-masing K/L; dan Pelaksanaan perhitungan pembiayaan SPM masing-masing K/L;

6. Perencanaan Daerah. • • • •

Koordinasi pengintegrasian SPM dalam perencanaan daerah. Keuangan Daerah. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan regional; dan Koordinasi pengintergrasian SPM dalam penganggaran daerah.

7. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan. • • •

Penyusunan teknis sistem pelaksanan dan pelaporan hasil monev; Revitalisasi mekanisme pelaporan progres pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat;dan Pelaporan hasil monev kepada masing-masing K/L dan Presiden.

8. Pengembangan Kapasitas • •

Penyempurnaan bahan-bahan materi pengembangan kapasitas SPM (pembiayaan spm, integrasi SPM kedalam perencanaan dan keuangan daerah) Penyusunan bahan materi pengembangan kapasitas SPM untuk DPRD, NGO/CSO/LSM


9


• • • • • •

Pelaksanaan pengembangan kapasitas pendataan SPM Pelaksanaan pengembangan kapasitas pembiayaan SPM Pelaksanaan pengembangan kapasitas integrasi SPM kedalam perencanaan daerah Pelaksanaan pengembangan kapasitas integrasi SPM kedalam keuangan daerah Pelaksanaan pengembangan kapasitas monev SPM Koordinasi pengembangan kapasitas dengan diklat provinsi dengan badiklat K/L, LAN dan badiklat Kemendagri

9. Pembinaan dan Pengawasan • • •

10

Memberikan Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan SPM di daerah Pelaporan hasil binwas kepada mendagri Pelaporan hasil binwas kepada menteri/pimpinan K/L


BAB III | Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM

BAB III ROADMAP DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 1. Roadmap Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014– 2019 Roadmap SPM adalah merupakan koridor arah penerapan kebijakan sebagai alat kendali dalam proses penerapan kebijakan SPM di Daerah yang dpat diacu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pemangku SPM dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam periode bagi yang telah ditentukan. Dalam menyusun kebijakan Roadmap tersebut di atas, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah : 1.

2.

3. 4.

Mempertimbangkan adanya peluang revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tentunya juga akan memberi implikasi pada eksistensi PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kebupaten/Kota, dimana isu SPM akan menjadi bagian dari perubahan yang akan dilakukan serta revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta yang akan perpengaruah dalam penganggaran penerapan dn pencapain SPM di Daerah; Mempertimbangkan revisi PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksananya yang berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala LPNK yang terkait dengan pelayanan dasar; Mempertimbangkan hasil pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, K/L pemangku SPM dan Pemerintahan Daerah; dan Mempertimbangkan fakta mengenai kondisi saat ini dan permasalahan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah.


11


Berdasakan pertimbangan tersebut di atas ada bebera kebijakan dalam penyusunan Roadmap ini antara lain:

12

1.

Penetapan tahun 2016 sebagai tahun untuk barometer Roadmap SPM. Hal ini dilakukan untuk menjaga efectivitas dan arah sasaran Roadmap SPM, setidaknya dengan keberadaan barometer ini akan dapat menggambarkan dan atau sekaligus menjadi indikator mengenai terjadinya penyimpangan atau tidak terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Road Map SPM. Sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri masing masing K/L terkait dengan pelaksanaan SPM, maka tahun 2016 dapat dijadikan barometer yakni pada tahun tersebut seluruh daerah sudah dapat mencapai target pemenuhan SPM.

2.

Untuk efisiensi pelaksanaan Road Map SPM, keseluruhan periode pelaksanaan Roadmap SPM terbagi dalam dua Rencana Induk, yaitu: a. Periode tahun 2014-2016, merupakan periode upaya mengefektivkan pelaksanaan penerapan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapakan oleh K/L dan termasuk penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan terkait penerapan dan pencapaian SPM; dan b. Periode tahun 2016 -2019, merupakan periode optimalisasi pencapaian SMP yang diorientasikan untuk menjaga dan mengupayakan kinerja pencapaian SPM agar tetap dapat terjaga tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan (SPM) di Daerah.

3.

Dalam menyusun Roadmap dan Rencana Aksi, perlu mempertimbangkan dan/atau memanfaatkan semaksimal mungkin instrument ataupun kebijakan telah dihasilkan oleh Kementeraian Dalam Negeri K/L pemangku kepentiangan terkait dan Pemerintahan Daerah upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah; dan

4.

Keseluruhan peraturan perundangan terkait dengan penetapan penerapan dan pencapaian SPM dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh pemangu kepentian terkait dalam penerapan dan pencapain SPM.



Secara diagramatik, sistimatika Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun SPM 2013-2019 dapat terlihat pada Bagan Alir di bawah:

Rencana Aksi (2014 - 2019) - Regulasi - Sosialisasi - Data & S.Info - Koord in & ex - Pembiayaan - Perencanaan - Keuangan - Pengembangan Kapasitas - Monev - Binwas

Bagan Alir : 1 Sistimatika Roadmap dan Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapain SPM 2014-2019

2. Rencana Akasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019 Dalam Roadma dibagi dalam 2 (dua) Rencana Induk yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014-2019 dengan menggunakan parameter dibawah ini. 1. 2. 3. 4. 5.

Peraturan dan Perundangan; Sosialisasi; Data dan Sistem Informasi; Koordinasi; Pembiayaan


13


6. 7. 8. 9. 10. 11.

Perencanaan Daerah; Keuangan Daerah; Monitoring dan Evaluasi; Laporan; Pelatihan; dan Pembinaan dan Pengawas.

Parameter Recana Aksi tersebut, dituangkan dalam Matriks Rencana Aksi Percepatan Penerapan dan Pencapai SPM Tahun 2014-2019 sebagaimana telampir.

14


BAB IV | Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari keseluruhan bahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

Penerapan dan pencapaian SPM masih mengalami kendala birokratis maupun teknis. Birokratis menyangkut isu kelembagaan dan koordinasi, dan teknis lebih pada isu sistim pendataan dan pendanaan;

2.

Pemahaman konsep maupun urgensi SPM yang belum sama diantara para pemangku kepentingan ikut memberikan kontribusi dalam ketidaklancaran pelaksanaan penerapan SPM di daerah;

3.

Peraturan perundangan pendukung pelaksanaan SPM yang relativ telah memadai tetapi belum dapat mendorong penerapan dan pencapaian SPM yang optimal di daerah;

4.

Dalam ranka efektivitas pelaksanaan Roadmap dan Rencana Aksi, maka periode tahun 2014-2016 merupakan pelaksanaan penerapan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan oleh K/L dan termasuk penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan terkait penerapan dan pencapaian SPM sedangkan periode 2016-2019 merupakan periode optimalisasi pencapaian SMP yang diorientasikan untuk menjaga dan mengupayakan kinerja pencapaian SPM agar tetap dapat terjaga tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan (SPM) di Daerah. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain: 1. Dalam rangka percepatan penerapan dan pencapai SPM, maka perlu adanya komitmen yang kuat baik dari Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah untuk menerapkan dan mencapai SPM yang merupkan kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam pembinanaan dan pengawasan, koordinasi dan pengalokasian anggaran untuk penerapan dan pencapai SPM;


15


2. Dalam rangka membangun persepsi dan pemahaman yang sama pentingnya SPM sebagai salah satu wujud pelayan publik yang mendasar kepada masyarkat, maka perlunya dilakukan sosialisasi dan internaliasi pemahaman terhadap pentingya SPM, kepada seluruh pemangku kepetingan baik dijajaran Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan terkait; 3.

Pendampingan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya menyusun rencana capaian, menghitung biaya, dan penyusunan laopran penerapan dan Pencapain SPM di Daerah;

4. Mengembangkan kapasitas aparat pusat dan daerah mendukung percepatan penerapan dan pencapaian SPM;

dalam

5. Memperkuat kerangka peraturan bagi penerapan SPM di daerah melalui penetapan regulasi dalam bentuk peraturan daerah, peraturan Gubernur, Bupati, Walikota, mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, dan RKPD dan dokumen penganggaran RKA-SKPD serta APBD; 6. Membangun sistim monitoring dan evaluasi dan pelaporan atas penerapan SPM di baik di pusat maupun di daerah yang tidak hanya melaporkan capaian prosentase cakupan layanan tetapi juga disertai data dukung baik kuantitatif maupun kualitatif; 7. Untuk mengantisipasi munculnya kebijakan baru yang dapat berimplikasi pada kualitas dan kelancaran penerapan dan pencapain SPM di daerah, diperlukan dukungan penyebar luasan dan sosialisasi dokumen Roadmap dan Rencana Aksi kepada seluruh K/L dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan pelayanan publik lainnya; dan 8. Roadmap SPM dan Rencana Aksi dijadikan koridor arah penerapan kebijakan sebagai alat kendali dalam proses penerapan kebijakan SPM di Daerah yang dapat diacu oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian pemangku SPM dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam RPJN dan Renstra K/L serta RPJMD dan Renstra SKPD.

16




17

18

1.

NO.

Peraturan Perundangundangan.

PARAMETER

LAMPIRAN I :

1. Melakukan revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pengaturan SPM. 2. Melakukan inventarisasi PerUUan sebagai tindaklanjut dari revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan pokok-pokok pikiran penyempurnaan PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 4. Penyusunan pokok-pokok pikiran penyempurnaan PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. 5. Revisi Permendagri No. 73 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memasukan Indikator SPM ke dalam Indikator Kinerja Kunci.

2014 1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Pelaksanaan hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan penyempurnaan PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. 2. Penyusunan dan Menetapkan Peraturan Pelaksanaan hasil revisi PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan SPM. 3. Kajian terhadap usulan penyusunan dan penyempurnaan SPM K/L. 4. Fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan SPM K/L.

2015 1. Kajian terhadap usulan penyusunan dan penyempurnaan SPM K/L. 2. Fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan SPM K/L.

2016

TAHUN 2017

2018

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) 2019

BAB V | Lampiran


2.

NO.

Sosialisasi .

PARAMETER

1. Desiminasi/Sosialisasi revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan Pembagian Urusan dan SPM. 2. Desiminasi/Sosialisasi PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 3. Desiminasi/Sosialisasi revisi PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan petunjuk pelaksanaannya.

2014 1. Sosialisasi revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan Pembagian Urusan dan SPM. 2. Desiminasi/Sosialisasi PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 3. Desiminasi/Sosialisasi revisi PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan petunjuk pelaksanaannya. 4. Peraturan Pelaksanaan hasil revisi PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan SPM. 5. Sosialisasi terpadu SPM K/L.

2015

TAHUN 1. Sosialisasi revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan Pembagian Urusan dan SPM. 2. Desiminasi/ Sosialisasi PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 3. Desiminasi/ Sosialisasi revisi PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan petunjuk pelaksanaannya. 4. Peraturan Pelaksanaan hasil revisi PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan SPM. 5. Sosialisasi terpadu SPM K/L.

2016

2017 1. Sosialisasi revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan Pembagian Urusan dan SPM. 2. Desiminasi/ Sosialisasi PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 3. Desiminasi/ Sosialisasi revisi PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan petunjuk pelaksanaannya. 4. Peraturan Pelaksanaan hasil revisi PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan SPM. 5. Sosialisasi terpadu SPM K/L.

2018

2019

BAB V | Lampiran


19

20

Data dan Sistem Informasi.

Koordinasi.

Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

4.

5.

6.

PARAMETER

3.

NO.


Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah .

1. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM di Daerah . 2. Fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan Juknis pembiayaan SPM K/L.

Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemendagri, K/L dan Pemda.

1. Penyempurnaan sistem pelaporan SPM . 2. Pembangunan sistim informasi manajemen SPM yang terintegrasi antara pusat dan daerah. 3. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 4. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 5. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

2014



Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemendagri K/L dan Pemda.

1. Penyempurnaan sistim informasi manajemen SPM. 2. Penerapan Sistem Pelaporan. 3. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 4. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 5. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM .

2015

TAHUN




1. Penyempurnaan sistim informasi manajemen SPM. 2. Penerapan Sistem Pelaporan. 3. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 4. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 5. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

2016

2017



Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemendagri K/L dan Pemda

1. Penerapan Sistem Pelaporan. 2. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM .

2018





2019





BAB V | Lampiran

8.

7.

NO.

Monitoring dan Evaluasi.

Keuangan Daerah.

PARAMETER

1. Penyusunan instrumen monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah. 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah.

1. Membangun komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pengalokasian anggaran untuk pencapaian target SPM di daerah. 2. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.

2014

1. Penyempurnaan instrumen monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah. 2. Monitoring dan Evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah.


2015

TAHUN

1. Penyempurnaan instrumen monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah. 2. Monitoring dan Evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah.


2016

2017

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah.

Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.

2018



2019



BAB V | Lampiran


21

22

Laporan

Pelatihan

10.

PARAMETER

9.

NO.

1. Penyusunan modul bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapaian SPM. 2. Penyusunan modul Bintek sistem informasi manajemen SPM. 3. bimbingan teknis sistem informasi manajemen SPM. 4. bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapain SPM.

1. Penyusunan format laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

2014

1. Penyempurnaan modul bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapaian SPM. 2. Penyempurnaan modul Bintek sistem informasi manajemen SPM. 3. bimbingan teknis sistem informasi manajemen SPM. 4. bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapain SPM.

1. Penyempurnaan format laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

2015

TAHUN

1. Penyempurnaan modul bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapaian SPM. 2. Penyempurnaan modul Bintek sistem informasi manajemen SPM. 3. bimbingan teknis sistem informasi manajemen SPM. 4. bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapain SPM.

1. Penyempurnaan format laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi dan Kab/ Kota. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

2016

2017

bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapaian SPM.

1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

2018



2019



BAB V | Lampiran


11.

NO.

Pembinaan dan Pengawasan

PARAMETER

Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan daerah.

2014 Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan daerah.

2015

TAHUN Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan daerah.

2016




BAB V | Lampiran


23

24

1.

NO.


PARAMETER

2014 1. Penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri: a. Penyusunan RPP Tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 dan Penyesuaian RPP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. b. Penyempurnaan Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. c. Revisi PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP d. Revisi Permendagri turunan PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP. e. Pencabutan Keppres No. 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Hansip, Wanra dan Kamra. f. Penerbitan Permendagri Tentang Penyelenggaraan Linmas. 2. Penyusunan materi pokok-pokok pikiran penyempurnaan PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM terkait bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

2015 1. Penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri: a. Finalisasi RPP Tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 dan Penyesuaian RPP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. b. Finalisasi perubahan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil c. Penyusunan Permendagri sebagai tindak lanjut UU No. 23 Tahun 2013. d. Penerbitan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan terbitnya Pemdagri Tentang Penyelenggaraan Linmas 2. Review Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

2016 1. Penyempurnaan Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. 2. Penyusunan Peraturan Presiden Tentang Linmas.

TAHUN 2017

2018

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN DALAM NEGERI)

LAMPIRAN II:

2019

BAB V | Lampiran


2.

NO.

Sosialisasi .

PARAMETER

2.

b.

a.

1.

2014 Sosialisasi berbagai peraturan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri: UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Permendagri Tentang Penganggaran Linmas di Provinsi Sosialisasi Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. 3.

2.

b.

a.

1.

2015 Sosialisasi berbagai peraturan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri: UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Permendagri Tentang Penganggaran Linmas di Provinsi Sosialisasi Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan uji petik ke daerah terkait SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri khususnya Satpol PP dan Satlinmas.

3.

2.

c.

b.

a.

1.

TAHUN 2016 Sosialisasi berbagai peraturan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri: UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perpres tentang Linmas. Sosialisasi Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan uji petik ke daerah terkait SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri khususnya Satpol PP dan Satlinmas.

2017 1. Sosialisasi Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. 2. Pelaksanaan uji petik ke daerah terkait SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri khususnya Satpol PP dan Satlinmas.



BAB V | Lampiran


25

26


Koordinasi.

4.

PARAMETER

3.

NO.

1. Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemendagri, K/L dan Pemda. 2. Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP Seluruh Indonesia.

4.

3.

2.

1.

2014 Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Penerapan SIM Satpol PP yang terkoneksi dengan Daerah secara online Membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan Dialog Interaktif di Media Masa dan Elektronik


4.

3.

2.

1.

2015 Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Penerapan SIM Satpol PP yang terkoneksi dengan Daerah secara online Membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan Dialog Interaktif di Media Masa dan Elektronik


5.

4.

3.

2.

1.

TAHUN 2016 Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Penerapan SIM Satpol PP yang terkoneksi dengan Daerah secara online Membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan Dialog Interaktif di Media Masa dan Elektronik Membangun Sistem Informasi Manajemen Satlinmas.

2017 1. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Penerapan SIM Satpol PP yang terkoneksi dengan Daerah secara online 4. Membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan Dialog Interaktif di Media Masa dan Elektronik 5. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Satlinmas. 1. Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemendagri, K/L dan Pemda. 2. Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP Seluruh Indonesia. 1. Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemendagri, K/L dan Pemda. 2. Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP Seluruh Indonesia.

2018 1. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Penerapan SIM Satpol PP yang terkoneksi dengan Daerah secara online 4. Membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan Dialog Interaktif di Media Masa dan Elektronik 5. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Satlinmas.


2019 1. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Penerapan SIM Satpol PP yang terkoneksi dengan Daerah secara online 4. Membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan Dialog Interaktif di Media Masa dan Elektronik 5. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Satlinmas.

BAB V | Lampiran


6.

5.

NO.

Perencanaan Daerah.

Pembiayaan.

PARAMETER

Fasilitasi Pengintegrasian rencana capaian SPM ke dalam perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2014 1. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah .


2015 1. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah . 2. Penyusunan dan penyempurnaan Juknis pembiayaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

TAHUN

Fasilitasi Pengintegrasian rencana capaian SPM ke dalam perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

2016 1. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah . 2. Penyusunan dan penyempurnaan Juknis pembiayaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri.


2017 1. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah . 2. Dekonsentrasi SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri terkait Satpol PP di 10 Daerah. 3. Tugas Pembantuan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri terkait Satpol PP berupa kendaraan truk Dalmas di 30 Daerah. 4. Dana Alokasi Khusus SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri terkait Satpol PP berupa Gedung Kantor di 100 Daerah. Fasilitasi Pengintegrasian rencana capaian SPM ke dalam perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2018 1. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah . 2. Dekonsentrasi SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri terkait Satpol PP di 10 Daerah 3. Tugas Pembantuan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri terkait Satpol PP berupa kendaraan truk Dalmas di 30 Daerah 4. Dana Alokasi Khusus SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri terkait Satpol PP berupa Gedung Kantor di 100 Daerah.


2019 1. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah . 2. Dekonsentrasi SPM Satpol PP di 10 Daerah. 3. Tugas Pembantuan SPM Satpol PP berupa kendaraan truk Dalmas di 30 Daerah. 4. Dana Alokasi Khusus SPM Satpol PP berupa Gedung Kantor di 100 Daerah.

BAB V | Lampiran


27

28

7.

NO.

Keuangan Daerah.

PARAMETER

2014 1. Membangun komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pengalokasian anggaran untuk pencapaian target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di daerah. 2. Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam dokumen penganggaran daerah.

2015 1. Membangun komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pengalokasian anggaran untuk pencapaian target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di daerah. 2. Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam dokumen penganggaran daerah.

TAHUN 2016 1. Membangun komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pengalokasian anggaran untuk pencapaian target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di daerah. 2. Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam dokumen penganggaran daerah.

2017 Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam dokumen penganggaran daerah.



BAB V | Lampiran


8.

NO.


PARAMETER

2014 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

4.

3.

2.

1.

2015 Penyempurnaan instrumen monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Monitoring dan Evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Monev Kelembagaan kepada Daerah-daerah tentang kelembagaan Satpol PP sesuai dengan Permendagri No. 40 Tahun 2011 dan Permendagri No. 41 Tahun 2011. 4.

3.

2.

1.

TAHUN 2016 Penyempurnaan instrumen monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Monitoring dan Evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Monev Kelembagaan kepada Daerahdaerah tentang kelembagaan Satpol PP sesuai dengan Permendagri No. 40 Tahun 2011 dan Permendagri No. 41 Tahun 2011.

2017 1. Penyempurnaan instrumen monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Monitoring dan Evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 4. Monev Kelembagaan kepada Daerahdaerah tentang kelembagaan Satpol PP sesuai dengan Permendagri No. 40 Tahun 2011 dan Permendagri No. 41 Tahun 2011.



BAB V | Lampiran


29

30

Laporan

Pelatihan

10.

PARAMETER

9.

NO.

1. Bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapain SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

2014 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

1. Bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapain SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Peningkatan kapasitas Satpol PP berdasarkan SOP.

2015 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

TAHUN

1. Bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapain SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Peningkatan kapasitas Satpol PP berdasarkan SOP. 3. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan.

2016 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi dan Kab/ Kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

2017 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 1. Bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapain SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Peningkatan kapasitas Satpol PP berdasarkan SOP. 1. Bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapain SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Peningkatan kapasitas Satpol PP berdasarkan SOP.

2018 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

1. Bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapain SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 2. Peningkatan kapasitas Satpol PP berdasarkan SOP.

2019 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB V | Lampiran


11.

NO.


PARAMETER

2014 Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri.


TAHUN 2016 Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan daerah bidang Pemerintahan Dalam Negeri.




BAB V | Lampiran


31

32


Sosialisasi .

2.

PARAMETER

1.

NO.

2014 1. Mengusulkan muatan revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pengaturan SPM. 2. Mengusulkan muatan revisi PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM Bidang Kesehatan. 3. Melakukan Revisi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. 4. Penyusunan Juknis SPM Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota. Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kab/ Kota.

2015

Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kab/ Kota.

2016

TAHUN 2017 1. Melakukan review SPM Bidang Kesehatan di Kab/ Kota. 2. Penyusunan Juknis SPM Bidang Kesehatan di Provinsi.


2018

2019


RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN (KEMENTERIAN KESEHATAN)

LAMPIRAN III:

BAB V | Lampiran


Koordinasi.

Pembiayaan.

5.


PARAMETER

4.

3.

NO.

1. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM di Daerah . 2. Fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan Juknis pembiayaan SPM Bidang Kesehatan.

Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemenkes, K/L terkait dan Pemda.

2014 1. Menyempurnakan Sistem Informasi dan pelaporan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota. 2. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. 5. Pemetaan Kab/Kota dan Provinsi yang mempunyai Peraturan daerah terkait implementasi SPM. 6. Pemetaan tenaga kesehatan.

Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM di Daerah.


2015 1. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. 4. Pemetaan Kab/Kota dan Provinsi yang mempunyai Peraturan daerah terkait implementasi SPM. 5. Pemetaan tenaga kesehatan.

Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM di Daerah.


2016 1. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. 4. Pemetaan Kab/ Kota dan Provinsi yang mempunyai Peraturan daerah terkait implementasi SPM. 5. Pemetaan tenaga kesehatan.

TAHUN

1. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM di Daerah . 2. Fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan Juknis pembiayaan SPM Bidang.


2017 1. Review dan Menyempurnakan Sistem Informasi dan pelaporan SPM 2. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. 5. Pemetaan Kab/ Kota dan Provinsi yang mempunyai Peraturan daerah terkait implementasi SPM. 6. Pemetaan tenaga kesehatan.

Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM di Daerah .


2018 1. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. 4. Pemetaan Kab/ Kota dan Provinsi yang mempunyai Peraturan daerah terkait implementasi SPM. 5. Pemetaan tenaga kesehatan

Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM di Daerah .


2019 1. Penerapan sistem informasi manajemen SPM. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. 4. Pemetaan Kab/ Kota dan Provinsi yang mempunyai Peraturan daerah terkait implementasi SPM 5. Pemetaan tenaga kesehatan

BAB V | Lampiran


33

34

Perencanaan Daerah.

Keuangan Daerah.


7.

8.

PARAMETER

6.

NO.

1. Penyempurnaan Instrumen Monev SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan Provins.i 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah.

1. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 2. Pemetaan APBD untuk SPM.

2014 Fasilitasi Pengintegrasian rencana capaian SPM ke dalam perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.




1. Review dan Penyempurnaan Instrumen Monev SPM Bidang Kesehatan di Kab/ Kota dan Provinsi 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah.



TAHUN










BAB V | Lampiran


9.

NO.

Laporan

PARAMETER

2014 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.



TAHUN 2017 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.



BAB V | Lampiran


35

36

Pelatihan


11.

PARAMETER

10.

NO.


2014 Menyusun modul Pelatihan terkait (teknis, pembiayaan, sistem informasi dan pelaporan) pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan Provinsi.


2015 1. Pelatihan terkait (teknis, pembiayaan, sistem informasi dan pelaporan) pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan Provinsi. 2. Pemenuhan tenaga kesehatan.


2016 1. Pelatihan terkait (teknis, pembiayaan, sistem informasi dan pelaporan) pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan Provinsi. 2. Pemenuhan tenaga kesehatan.

TAHUN


2017 1. Review dan Penyempurnaan modul Pelatihan terkait (teknis, pembiayaan, sistem informasi dan pelaporan) pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan Provinsi. 2. Pelatihan terkait (teknis, pembiayaan, sistem informasi dan pelaporan) pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan Provinsi. 3. Pemenuhan tenaga kesehatan. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan daerah.

2018 1. Pelatihan terkait (teknis, pembiayaan, sistem informasi dan pelaporan) pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan Provinsi 2. Pemenuhan tenaga kesehatan.


2019 1. Pelatihan terkait (teknis, pembiayaan, sistem informasi dan pelaporan) pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan Provinsi 2. Pemenuhan tenaga kesehatan.

BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


37

38


Sosialisasi .


Koordinasi.

2.

3.

4.

PARAMETER

1.

NO.


1. Revitalisasi Koordinasi antar K/L. 2. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar K/L. 3. Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemensos, K/L terkait dan Pemda.

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

1. Sosialisasi SPM bidang Sosial kepada Pemerintahan Daerah dengan kategori cukup paham, paham dan belum paham. 2. Sosialisasi juklak dan juknis SPM bidang Sosial.

2014 Penyusunan Revisi Rancangan Pedoman Operasional dan Juknis SPM Bidang Sosial.

TAHUN

Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemensos, K/L terkait dan Pemda.

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

1. Sosialisasi SPM bidang Sosial kepada Pemerintahan Daerah dengan kategori cukup paham, paham dan belum paham. 2. Sosialisasi juklak dan juknis SPM bidang Sosial.

2015 Revisi Permensos No. 129/ HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pembangunan Aplikasi SIM SPM. 2. Instalasi SIM SPM. 3. Pelatihan Aplikasi. 4. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 5. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kemensos, K/L terkait dan Pemda.

1. Sosialisasi SPM bidang Sosial hasil revisi kepada Pemerintahan Daerah dengan kategori cukup paham, paham dan belum paham. 2. Sosialisasi juklak dan juknis SPM bidang Sosial hasil revisi.

2016


1. Implementasi SIM SPM. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM .

1. Penerapan Pedoman SPM Bidang Sosial hasil revisi dgn kategorisasi cukup paham, paham dan belum paham. 2. Penerapan juklak dan juknis SPM Bidang Sosial hasil revisi insentif dan disinsentif SPM.

2017




2018

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL (KEMENTERIAN SOSIAL)

LAMPIRAN IV:




2019

BAB V | Lampiran

Perencanaan Daerah.

Keuangan Daerah.

7.

Pembiayaan.

5.

6.

PARAMETER

NO.

1. Membangun komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pengalokasian anggaran untuk pencapaian target SPM bidang Sosial di daerah. 2. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif pelaksanaan SPM bidang Sosial 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Sosial ke dalam dokumen penganggaran daerah.


2014 1. Pengkajian juknis pembiayaan SPM bidang Sosial. 2. Penyusunan/revisi Juknis pembiayaan SPM bidang Sosial. 3. Fasilitasi penyusunan perhitungan pembiayaan SPM bidang Sosial di Daerah.

TAHUN

1. Membangun komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pengalokasian anggaran untuk pencapaian target SPM bidang Sosial di daerah. 2. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif pelaksanaan SPM bidang Sosial 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Sosial ke dalam dokumen penganggaran daerah


2015 1. Pengkajian juknis pembiayaan SPM bidang Sosial. 2. Penyusunan/revisi Juknis pembiayaan SPM Bidang Sosial. 3. Fasilitasi penyusunan perhitungan pembiayaan SPM bidang Sosial di Daerah.

Fasilitasi Pengintegrasian rencana capaian SPM ke dalam perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 1. Membangun komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pengalokasian anggaran untuk pencapaian target SPM bidang Sosial di daerah. 2. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif pelaksanaan SPM bidang Sosial 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Sosial ke dalam dokumen penganggaran daerah

2016 Fasilitasi penyusunan perhitungan pembiayaan SPM bidang Sosial di Daerah.







BAB V | Lampiran


39

40

8.

NO.


PARAMETER

2014 1. Penyusunan teknis sistem monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah. 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah.

TAHUN 2015 1. Penyusunan teknis sistem monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah

2016 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah




BAB V | Lampiran


9.

NO.

Laporan

PARAMETER

2014 1. Revitalisasi mekanisme pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 5. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial kepada Kemendagri , K/L terkait dan Daerah

TAHUN 2015 1. Revitalisasi mekanisme pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 5. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial kepada Kemendagri , K/L terkait dan Daerah



2018 1. Revitalisasi mekanisme pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 5. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial kepada Kemendagri , K/L terkait dan Daerah.

2019 1. Revitalisasi mekanisme pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 5. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial kepada Kemendagri , K/L terkait dan Daerah.

BAB V | Lampiran


41

42

Pelatihan


11.

PARAMETER

10.

NO.

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah. 2. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Sosial. 3. Penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Sosial.

2014 1. Penyempurnaan bahanbahan materi pelatihan SPM (pembiayaan spm, integrasi SPM kedalam perencanaan dan keuangan daerah). 2. Penyusunan bahan materi pelatihan SPM untuk DPRD, NGO/CSO/LSM.

TAHUN




2016 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM. 6. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat K/L, LAN dan badiklat Kemendagri. 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah. 2. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Sosial. 3. Penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Sosial.

2017 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM. 6. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat K/L, LAN dan badiklat Kemendagr.i 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah. 2. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Sosial. 3. Penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Sosial.

2018 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM. 6. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat K/L, LAN dan badiklat Kemendagri. 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di daerah. 2. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Sosial. 3. Penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Sosial.

2019 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM. 6. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat K/L, LAN dan badiklat Kemendagri.

BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


43

44

1.

NO.

Peraturan Per undangundangan.

PARAMETER

2014 1. Antisipasi Revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan penetapan urusan wajib dan pilihan, pembagian urusan pusat dan provinsi dan kab/kota dan revisi PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota). 2. Melakukan penetapan peraturan perundangan turunan dari hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan SPM bidang Perumahan Rakyat. 3. Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 4. Pelaksanaan UU No. 20 tahun 2011 Tentang Rumah Susun. 5. Penyusunan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2015 1. Melakukan penetapan peraturan perundangan turunan dari hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan SPM 2. Melakukan penetapan peraturan perundangan turunan dari UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan SPM 3. Melakukan penetapan peraturan perundangan turunan dari UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun terkait dengan SPM 4. Melakukan penetapan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Melakukan Review Permenpera Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Melakukan Review Permenpera Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 7. Penetapan peraturan pelaksanaan reward and punishment.

2016 1. Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Penetapan Petunjuk Pelaksana serta Petunjuk Teknis.

TAHUN 2017

2018

2019

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT)

LAMPIRAN V:

BAB V | Lampiran


2.

NO.

Sosialisasi .

PARAMETER

2014 1. Sosialisasi dilakukan sesuai dengan kategorisasi daerah (cukup paham, paham dan belum paham) 2. Sosialisasi juklak dan juknis insentif dan disinsentif SPM 3. Sosialisasi dan bantuan teknis melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan 4. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. 5. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat. 6. Sosialisasi terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

2015 1. Sosialisasi dilakukan sesuai dengan kategorisasi daerah (cukup paham, paham dan belum paham) 2. Sosialisasi juklak dan juknis insentif dan disinsentif SPM 3. Sosialisasi dan bantuan teknis melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. 4. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. 5. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat. 6. Sosialisasi terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

TAHUN 2016 1. Sosialisasi dan bantuan teknis melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan 2. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. 3. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat. 4. Sosialisasi terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat

2017 1. Sosialisasi Revisi Permenpera Nomor 22/ PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Sosialisasi dan bantuan teknis melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan 3. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. 4. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat 5. Sosialisasi terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

2018 1. Sosialisasi Revisi Permenpera Nomor 22/ PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Sosialisasi dan bantuan teknis melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan 3. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. 4. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat. 5. Sosialisasi terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

2019 1. Sosialisasi Revisi Permenpera Nomor 22/ PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kot; 2. Sosialisasi dan bantuan teknis melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. 3. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. 4. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat. 5. Sosialisasi terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat

BAB V | Lampiran


45

46

3.

NO.

Data dan S i s t e m Informasi.

PARAMETER

2014 1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM. 2. Pemetaan sistem manajemen SPM. 3. Pemutahiran data rumah. 4. Pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga. 5. Pemutahiran data lingkungan perumahan. 6. pendataan dan pemutahiran data harga rumah layak huni. 7. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga. 8. Pendataan dan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala. 9. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU.

2015 1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM. 2. Pemetaan sistem manajemen SPM. 3. Pemutahiran data rumah. 4. Pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga. 5. Pemutahiran data lingkungan perumahan. 6. pendataan dan pemutahiran data harga rumah layak huni. 7. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga. 8. Pendataan dan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala. 9. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU.

TAHUN 2016 1. Pembangunan Aplikasi SIM SPM. 2. Instalasi SIM SPM. 3. Pelatihan Aplikasi 4. Pemutahiran data rumah. 5. Pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga. 6. Pemutahiran data lingkungan perumahan. 7. pendataan dan pemutahiran data harga rumah layak huni. 8. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga. 9. Pendataan dan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala. 10. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU.

2017

1. Implementasi SIM SPM. 2. Pemutakhiran data SPM. 3. Pemutahiran data rumah. 4. Pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga. 5. Pemutahiran data lingkungan perumahan. 6. pendataan dan pemutahiran data harga rumah layak huni. 7. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga. 8. Pendataan dan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala. 9. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU.

2018


2019


BAB V | Lampiran


Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

Keuangan Daerah.

6.

7.

Koordinasi.

PARAMETER

5.

4.

NO.

Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Perumahan Rakyat ke dalam dokumen penganggaran daerah.


1. Pengkajian juknis pembiayaan SPM bidang Perumahan Rakyat. 2. Penyusunan/revisi Juknis pembiayaan SPM Perumahan Rakyat. 3. Fasilitasi perhitungan pembiayaan SPM bidang Perumahan Rakyat.

2014 1. Koordinasi antar komponen, K/L terkait dan Pemda. 2. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar komponen Pelaksanaan SPM.



1. Pengkajian juknis pembiayaan SPM bidang Perumahan Rakyat. 2. Penyusunan/revisi Juknis pembiayaan SPM Perumahan Rakyat. 3. Fasilitasi perhitungan pembiayaan SPM bidang Perumahan Rakyat.


TAHUN



Fasilitasi perhitungan pembiayaan SPM bidang Perumahan Rakyat.


Fasilitasi Pengintegrasian rencana capaian SPM ke dalam perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Perumahan Rakyat ke dalam dokumen penganggaran daerah.

2017 1. Koordinasi antar komponen, K/L terkait dan Pemda. 2. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar komponen Pelaksanaan SPM. Fasilitasi perhitungan pembiayaan SPM bidang Perumahan Rakyat.

Fasilitasi Pengintegrasian rencana capaian SPM ke dalam perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Fasilitasi pengintegrasian SPM bidang Perumahan Rakyat ke dalam dokumen penganggaran daerah.

2018 1. Koordinasi antar komponen, K/L terkait dan Pemda. 2. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar komponen Pelaksanaan SPM. Fasilitasi perhitungan pembiayaan SPM bidang Perumahan Rakyat.



Fasilitasi perhitungan pembiayaan SPM bidang Perumahan Rakyat.

2019

1. Koordinasi antar komponen, K/L terkait dan Pemda. 2. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar komponenPelaksanaan SPM.

BAB V | Lampiran


47

48

8.

NO.

Mon itor i ng dan Evaluasi.

PARAMETER

2014 1. Penyusunan teknis sistem monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat. 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat.

2015 1. Penyusunan teknis sistem monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat. 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat.

TAHUN 2016 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat.

2017 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat.



BAB V | Lampiran


9.

NO.

Laporan

PARAMETER

2014 1. Revitalisasi mekanisme pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 5. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat kepada Kemendagri , K/L terkait dan Daerah.

2015 1. Revitalisasi mekanisme pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 5. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.

TAHUN 2016 1. Revitalisasi mekanisme pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dari kabupaten/ kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 5. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.

2017 1. Revitalisasi mekanisme pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat 2. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 3. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. 4. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Daerah. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.



BAB V | Lampiran


49

50

10.

NO.

Pelatihan

PARAMETER

2014 1. Penyempurnaan bahanbahan materi Bimtek SPM (pembiayaan spm, integrasi SPM Perumahan Rakyat kedalam perencanaan dan keuangan daerah) . 2. Penyusunan bahan materi pelatihan SPM Perumahan Rakyat untuk DPRD, NGO/CSO/LSM .

2015 1. Penyempurnaan bahan-bahan materi Bimtek SPM (pembiayaan SPM Perumahan Rakyat, integrasi SPM Perumahan Rakyat kedalam perencanaan dan keuangan daerah). 2. Penyusunan bahan materi pelatihan SPM Perumahan Rakyat untuk DPRD, NGO/ CSO/LSM .

TAHUN 2016 1. Pelaksanaan Bimtek pendataan SPM Perumahan Rakyat. 2. Pelaksanaan Bimtek pembiayaan SPM Perumahan Rakyat. 3. Pelaksanaan Bimtek integrasi SPM Perumahan Rakyat kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan Bimtek integrasi SPM Perumahan Rakyat kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan Bimtek monev SPM Perumahan Rakyat.

2017 1. Pelaksanaan Bimtek pendataan SPM Perumahan Rakyat. 2. Pelaksanaan Bimtek pembiayaan SPM Perumahan Rakyat. 3. Pelaksanaan Bimtek integrasi SPM Perumahan Rakyat kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan Bimtek integrasi SPM Perumahan kedalam keuangan daerah . 5. Pelaksanaan Bimtek monev SPM Perumahan

2018 1. Pelaksanaan Bimtek pendataan SPM Perumahan Rakyat. 2. Pelaksanaan Bimtek pembiayaan SPM Perumahan Rakyat. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM Perumahan Rakyat kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM Perumahan Rakyat kedalam keuangan daerah . 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM Perumahan Rakyat.

2019 1. Pelaksanaan Bimtek pendataan SPM Perumahan Rakyat. 2. Pelaksanaan Bimtek pembiayaan SPM Perumahan Rakyat. 3. Pelaksanaan Bimtek integrasi SPM Perumahan Rakyat kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan Bimtek integrasi SPM Perumahan Rakyat kedalam keuangan daerah . 5. Pelaksanaan Bimtek monev SPM Perumahan Rakyat.

BAB V | Lampiran


11.

NO.

Pe m b i n a a n d a n Pengawasan

PARAMETER

2014 1. Memberikan Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat di daerah . 2. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri. 3. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Perumahan Rakyat. 4. Penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Perumahan Rakyat.

2015 1. Memberikan Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat di daerah 2. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri 3. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Perumahan Rakyat. 4. Penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Perumahan Rakyat.

TAHUN 2016 1. Memberikan Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat di daerah 2. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri 3. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Perumahan Rakyat. 4. Penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Perumahan Rakyat.

2017 1. Memberikan Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat di daerah 2. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri. 3. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Perumahan Rakyat. 4. Penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan SPM bidang Perumahan Rakyat.



BAB V | Lampiran


51

52

1.

NO.


PARAMETER

2014 1. Penyempurnaan Permen LH No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (2015 – 2019)

2015 1. Penyusunan Permen LH tentang Pembiayaan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Penyusunan Panduan Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Penyusunan Pedoman Monev Penerapan dan Pencapaian Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

2016

TAHUN 2017

2018

2019 1. Penyusunan amandemen Permen LH tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (2020 – 2024) 2. Penyusunan Permen LH tentang Pembiayaan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyusunan Panduan Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Pedoman Monev Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP)

LAMPIRAN VI:

BAB V | Lampiran


3.

2.

NO.


Sosialisasi .

PARAMETER

1. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

2014 1. Rapat Kerja Teknis di 6 PPE. 2. Sosialisasi agenda SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2014 – 2019. 3. Sosialisasi kebijakan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM .

2015 1. Rapat Kerja Teknis di 6 PPE 2. Sosialisasi kebijakan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. 3. Sosialisasi instrument pendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

TAHUN

1. Pembangunan Data Berbasis Elektronik dengan Pusdatin. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

2016 1. Rapat Kerja Teknis di 6 PPE 2. Sosialisasi kebijakan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Sosialisasi instrument pendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

2017 1. Rapat Kerja Teknis di 6 PPE 2. Sosialisasi kebijakan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Sosialisasi instrument pendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Instalasi dan Implementasi data berbasis elektronik. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM .

2018 1. Rapat Kerja Teknis di 6 PPE 2. Sosialisasi kebijakan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Sosialisasi instrument pendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM .

2019 1. Rapat Kerja Teknis di 6 PPE 2. Sosialisasi kebijakan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Sosialisasi instrument pendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM .

BAB V | Lampiran


53

54

4.

NO.

Koordinasi.

PARAMETER

2014 1. Koordinasi internal terdiri dari: a. Koordinasi dengan unit teknis terkait di KLH dan PPE dalam rangka pembinaan teknis dan monev b. Koordinasi dengan Biro PKLN dalam rangka dukungan pendanaan dekonsentrasi dan DAK bidang lingkungan hidup c. Koordinasi dengan Biro Hukum dalam rangka penataan peraturan SPM bidang LH d. Koordinasi dengan Pusarpedal dalam rangka pembinaan laboratorium lingkungan di daerah. e. Koordinasi dengan Pusdiklat dalam rangka pebinaan SDM bagi lembaga LH di daerah. 2. Koordinasi eksternal terdiri dari: a. Koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan amandemen Permen. LH tentang SPM bidang LH (2015-2019). b. Koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan monev terintegrasi.

2015 1. Koordinasi internal terdiri dari: a. Koordinasi dengan unit teknis terkait di KLH dan PPE dalam rangka pembinaan teknis dan monev b. Koordinasi dengan Biro PKLN dalam rangka dukungan pendanaan dekonsentrasi dan DAK bidang lingkungan hidup c. Koordinasi dengan Biro Hukum dalam rangka penataan peraturan SPM bidang LH d. Koordinasi dengan Pusarpedal dalam rangka pembinaan laboratorium lingkungan di daerah. e. Koordinasi dengan Pusdiklat dalam rangka pebinaan SDM bagi lembaga LH di daerah. 2. Koordinasi eksternal terdiri dari: a. Koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan amandemen Permen. LH tentang SPM bidang LH (2015-2019). b. Koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan monev terintegrasi.

TAHUN 2016 1. Koordinasi internal terdiri dari: a. Koordinasi dengan unit teknis terkait di KLH dan PPE dalam rangka pembinaan teknis dan monev b. Koordinasi dengan Biro PKLN dalam rangka dukungan pendanaan dekonsentrasi dan DAK bidang lingkungan hidup c. Koordinasi dengan Biro Hukum dalam rangka penataan peraturan SPM bidang LH d. Koordinasi dengan Pusarpedal dalam rangka pembinaan laboratorium lingkungan di daerah. e. Koordinasi dengan Pusdiklat dalam rangka pebinaan SDM bagi lembaga LH di daerah. 2. Koordinasi eksternal terdiri dari: a. Koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan amandemen Permen. LH tentang SPM bidang LH (2015-2019). b. Koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan monev terintegrasi.

2017

1. Koordinasi internal terdiri dari: a. Koordinasi dengan unit teknis terkait di KLH dan PPE dalam rangka pembinaan teknis dan monev b. Koordinasi dengan Biro PKLN dalam rangka dukungan pendanaan dekonsentrasi dan DAK bidang lingkungan hidup c. Koordinasi dengan Biro Hukum dalam rangka penataan peraturan SPM bidang LH d. Koordinasi dengan Pusarpedal dalam rangka pembinaan laboratorium lingkungan di daerah. e. Koordinasi dengan Pusdiklat dalam rangka pebinaan SDM bagi lembaga LH di daerah. 2. Koordinasi eksternal terdiri dari: a. Koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan amandemen Permen. LH tentang SPM bidang LH (2015-2019). b. Koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan monev terintegrasi.

2018


2019


BAB V | Lampiran


6.

5.

NO.

Perencanaan Daerah.

Pembiayaan.

PARAMETER

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Regional dalam rangka integrasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah 2. Rapat Koordinasi Nasional PPLH dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan daerah. 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah .

2014 1. Fasilitasi Perhitungan Pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari APBN KLH. 2. Dukungan penerapan SPM bidang LH melalui dekonsentrasi dan DAK bidang LH.

2015 1. Fasilitasi Perhitungan Pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari APBN KLH. 2. Pembinaan dan monev penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari APBN KLH 3. Dukungan penerapan SPM bidang LH melalui dekonsentrasi dan DAK bidang LH. 1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Regional dalam rangka integrasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah 2. Rapat Koordinasi Nasional PPLH dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan daerah. 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah .

TAHUN


2016 1. Fasilitasi Perhitungan Pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari APBN KLH. 2. Dukungan penerapan SPM bidang LH melalui dekonsentrasi dan DAK bidang LH.


2017 1. Fasilitasi Perhitungan Pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dari APBN KLH. 2. Dukungan penerapan SPM bidang LH melalui dekonsentrasi dan DAK bidang LH. 1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Regional dalam rangka integrasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah 2. Rapat Koordinasi Nasional PPLH dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan daerah. 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah.

2018 1. Fasilitasi Perhitungan Pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dari APBN KLH. 2. Dukungan penerapan SPM bidang LH melalui dekonsentrasi dan DAK bidang LH.

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Regional dalam rangka integrasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah 2. Rapat Koordinasi Nasional PPLH dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan daerah. 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah.

2019 1. Fasilitasi Perhitungan Pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dari APBN KLH. 2. Dukungan penerapan SPM bidang LH melalui dekonsentrasi dan DAK bidang LH.

BAB V | Lampiran


55

56

Keuangan Daerah.


8.

PARAMETER

7.

NO.

1. Monitoring dan Evaluasi teknis penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi penyelenggaraan tahun 2013. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah.

2014 1. Dukungan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH melalui dekonsentasi dan DAK bidang LH. 2. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.



TAHUN



2017 1. Dukungan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH melalui dekonsentasi dan DAK bidang LH. 2. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 1. Monitoring dan Evaluasi teknis penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi penyelenggaraan tahun 2014. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah.



BAB V | Lampiran


9.

NO.

Laporan

PARAMETER

2014 1. Asistensi penyusunan laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup. 3. Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota triwulan I s/d IV penyelenggaraan tahun 2014. 4. Laporan nasional penerapan dan pencapaian Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun 2009 s/d 2014.

2015 1. Asistensi penyusunan laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup. 3. Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota triwulan I s/d IV penyelenggaraan tahun 2014. 4. Laporan nasional penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun 2009 s/d 2014.

TAHUN 2016 1. Asistensi penyusunan laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup. 3. Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota triwulan I s/d IV penyelenggaraan tahun 2014. 4. Laporan nasional penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun 2009 s/d 2014.

2017 1. Asistensi penyusunan laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup di daerah provinsi dan kabupaten/ kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup. 3. Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota triwulan I s/d IV penyelenggaraan tahun 2014. 4. Laporan nasional penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun 2009 s/d 2014.

2018 1. Asistensi penyusunan laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup. 2. Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota triwulan I s/d IV penyelenggaraan tahun 2014. 3. Laporan nasional penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun 2009 s/d 2014.

2019 1. Asistensi penyusunan laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup di daerah provinsi dan kabupaten/ kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup. 3. Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota triwulan I s/d IV penyelenggaraan tahun 2014. 4. Laporan nasional penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun 2009 s/d 2014.

BAB V | Lampiran


57

58

Pelatihan


11.

PARAMETER

10.

NO.

Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan daerah.

2014 1. Pengendalian pencemaran air. 2. Pengendalian pencemaran udara. 3. GIS. 4. PPLHD.



TAHUN









BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


59

60


Sosialisasi .

2.

PARAMETER

1.

NO.

2014 Review dan pemetaan kebijakan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sosialisasi kebijakan SPM terpadu bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pemangku Kepentingan lainnya.

2015 Penetapan kebijakan terpadu bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sosialisasi kebijakan SPM terpadu bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pemangku Kepentingan lainnya. Sosialisasi kebijakan SPM terpadu bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pemangku Kepentingan lainnya

2016 Penyusunan Rancangan Perpres Mekanisme kebijakan SPM bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

TAHUN

Sosialisasi kebijakan SPM terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pemangku Kepentingan lainnya.

2017


2018

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DAN REMAJA DAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)

LAMPIRAN VII:


2019

BAB V | Lampiran


4.

3.

NO.

Koordinasi.


PARAMETER

1. Penguatan mekanisme koordinasi KtPA dan Trafiking. 2. Penguatan mekanisme koordinasi gugus tugas Trafiking dan KtPA di tingkat Nasional dan Daerah. 3. Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kementerian PP dan PA, K/L terkait dan Pemda.

2014 1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.


2015 1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

TAHUN


2016 1. Pembangunan Aplikasi SIM SPM 2. Instalasi SIM SPM 3. Pelatihan Aplikasi 4. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 5. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.


2017 1. Implementasi SIM SPM 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. 1. Penguatan mekanisme koordinasi KtPA dan Trafiking. 2. Penguatan mekanisme koordinasi gugus tugas Trafiking dan KtPA di tingkat Nasional dan Daerah. 3. Koordinasi dengan komponen di lingkungan Kementerian PP dan PA, K/L terkait dan Pemda.

2018 1. Implementasi SIM SPM 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.



BAB V | Lampiran


61

62

Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

6.

PARAMETER

5.

NO.


2014 1. Pengkajian juknis pembiayaan SPM terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 2. Penyusunan/revisi Juknis pembiayaan SPM terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2015 1. Pengkajian juknis pembiayaan SPM terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 2. Penyusunan/revisi Juknis pembiayaan SPM terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah .

TAHUN


2016 Fasilitasi perhitungan pembiayaan SPM terpadu bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.


2017 Fasilitasi perhitungan pembiayaan SPM terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orangdan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.





BAB V | Lampiran


8.

7.

NO.


Keuangan Daerah.

PARAMETER

1. Penyusunan Juknis sistem Monitoring dan Evaluasi SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Daerah.

2014 1. Fasilitasi dan Advokasi untuk membangun Komitmen Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target SPM. 2. Membangun Komitmen Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi untuk pencapaian target SPM. 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.

1. Penyusunan Juknis sistem Monitoring dan Evaluasi SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Daerah.


TAHUN

1. Penyusunan Juknis sistem Monitoring dan Evaluasi SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Daerah.


1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Daerah.


2018 1. Fasilitasi dan Advokasi untuk membangun Komitmen Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target SPM. 2. Membangun Komitmen Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi untuk pencapaian target SPM. 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Daerah.

2019 1. Fasilitasi dan Advokasi untuk membangun Komitmen Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target SPM. 2. Membangun Komitmen Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi untuk pencapaian target SPM. 3. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Daerah.

BAB V | Lampiran


63

64

Laporan

Pelatihan

10.

PARAMETER

9.

NO.

1. Penyempurnaan bahanbahan /materi pelatihan SPM (Teknis Penerapan SPM, Modul Penyusunan Pembiayaan SPM, Monev dan Pelaporan). 2. Penyusunan bahan advokasi SPM untuk Bappeda, Itjen, Instansi Vertikal di Daerah, DPRD, NGO/LSM dan Lembaga Lain. 3. Pelaksanaan pelatihan SPM.

2014 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

1. Penyempurnaan bahanbahan /materi pelatihan SPM (Teknis Penerapan SPM, Modul Penyusunan Pembiayaan SPM, Monev dan Pelaporan). 2. Penyusunan bahan advokasi SPM untuk Bappeda, Itjen, Instansi Vertikal di Daerah, DPRD, NGO/LSM dan Lembaga Lain. 3. Pelaksanaan pelatihan SPM.

2015 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

TAHUN

1. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat instansi vertikal daerah, LAN dan badiklat Kemendagri. 2. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 6. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.

2016 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

1. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat instansi vertikal daerah, LAN dan badiklat Kemendagri. 2. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 6. Pelaksanaan pelatihan monev SPM. 7. Pelatihan Aplikasi SIM SPM.

2017 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi dan Kab/ Kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

2018 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi dan Kab/ Kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 1. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat instansi vertikal daerah, LAN dan badiklat Kemendagri. 2. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 6. Pelaksanaan pelatihan monev SPM . 7. Pelatihan Aplikasi SIM SPM .

2019 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi dan Kab/ Kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 1. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat instansi vertikal daerah, LAN dan badiklat Kemendagri. 2. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 6. Pelaksanaan pelatihan monev SPM. 7. Pelatihan Aplikasi SIM SPM.

BAB V | Lampiran


11.

NO.


PARAMETER

2014 1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/ Kota kepada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Vertikal terkai.t 3. Penguatan peran Inspektorat Pusat dan Daerah dalam pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM SPM sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat dan Daerah.

2015 1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/ Kota kepada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Vertikal terkait. 3. Penguatan peran Inspektorat Pusat dan Daerah dalam pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM SPM sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat dan Daerah.

TAHUN 2016 1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/ Kota kepada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Vertikal terkait. 3. Penguatan peran Inspektorat Pusat dan Daerah dalam pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM SPM sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat dan Daerah.

2017 1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Vertikal terkait. 3. Penguatan peran Inspektorat Pusat dan Daerah dalam pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM SPM sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat dan Daerah.

2018 1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/ Kota kepada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Vertikal terkait. 3. Penguatan peran Inspektorat Pusat dan Daerah dalam pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM SPM sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat dan Daerah.

2019 1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/ Kota kepada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Vertikal terkait. 3. Penguatan peran Inspektorat Pusat dan Daerah dalam pengawasan Penerapan dan Pencapaian SPM SPM sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat dan Daerah.

BAB V | Lampiran


65

66


Sosialisasi .

2.

PARAMETER

1.

NO.


Pemetaan kategorisasi daerah cukup paham, paham dan belum paham dalam penerapan dan pencapaian SPM.

2014 1. Antisipasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait penetapan urusan wajib dan pilihan, pembagian urusan pusat dan provinsi dan kab/kota dan revisi PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota. 2. Penyusunan Renstra 2015-2019 terkait dengan Penyusunan SPM Pengendalian Penduduk dan KB. 3. Menyusun revisi Perka BKKBN No. 55/HK-010/ B5/2010 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. 1. Pemetaan kategorisasi daerah cukup paham, paham dan belum paham dalam penerapan dan pencapaian SPM. 2. Sosialisasi Perka BKKBN tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2015 Penetapan Perka BKKBN tentang SPM bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (termasuk mengatur kriteria teknis pemberian penghargaan dan sanksi)

Sosialisasi Perka BKKBN tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2016

TAHUN 2017

2018

2019

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA (BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL)

LAMPIRAN VIII:

BAB V | Lampiran

Koordinasi.

Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

5.

6.


PARAMETER

4.

3.

NO.

Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra SKPD).

1. Pengkajian juknis pembiayaan SPM. 2. Penyusunan/revisi Juknis pembiayaan SPM sector. 3. Fasilitasi penyusunan perhitungan pembiayaan SPM.

1. Revitalisasi Koordinasi antar komponen.. 2. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar komponen. 3. Revitalisasi Koordinasi antar K/L. 4. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar K/L. 5. Pelaksanaan Sekber SPM.

2014 1. Penyusunan Sistem infomasi keluarga (SIGA). 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.


1. Pengkajian juknis pembiayaan SPM 2. Penyusunan/revisi Juknis pembiayaan SPM sektor 3. Fasilitasi penyusunan perhitungan pembiayaan SPM.

1. Revitalisasi Koordinasi antar komponen 2. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar komponen. 3. Revitalisasi Koordinasi antar K/L. 4. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar K/L. 5. Pelaksanaan Sekber SPM.

2015 1. Penerapan SIGA 2. Pelatihan Aplikasi SIGA 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

TAHUN


Fasilitasi penyusunan perhitungan pembiayaan SPM.


2016 1. Penerapan SIGA 2. Pelatihan Aplikasi SIGA 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.




2017 1. Penerapan SIGA 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.



2018 1. Penerapan SIGA 2. Pelatihan Aplikasi SIGA 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. 1. Revitalisasi Koordinasi antar komponen 2. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar komponen. 3. Revitalisasi Koordinasi antar K/L. 4. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar K/L. 5. Pelaksanaan Sekber SPM.



2019 1. Penerapan SIGA 2. Pelatihan Aplikasi SIGA 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. 1. Revitalisasi Koordinasi antar komponen 2. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar komponen. 3. Revitalisasi Koordinasi antar K/L. 4. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar K/L. 5. Pelaksanaan Sekber SPM.

BAB V | Lampiran


67

68

Keuangan Daerah.


8.

PARAMETER

7.

NO.

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM.

2014 1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Pengembangan mekanisme insentif dan disintensif pelaksanaan SPM 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah


2015 1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Pengembangan mekanisme insentif dan disintensif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.

TAHUN


2016 1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Pengembangan mekanisme insentif dan disintensif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.

2017 1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Pengembangan mekanisme insentif dan disintensif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM . 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM.

2018 1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Pengembangan mekanisme insentif dan disintensif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM.

2019 1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Pengembangan mekanisme insentif dan disintensif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM. 2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V | Lampiran


9.

NO.

Laporan

PARAMETER

2014 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat kepada Kemendagri , K/L terkait dan Daerah.

2015 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.

TAHUN 2016 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.




BAB V | Lampiran


69

70

Pelatihan


11.

PARAMETER

10.

NO.

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM pada daerah. 2. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM. 3. Penyampaian hasil laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM.




TAHUN


2016 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM 6. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat K/L dan LAN.


2017 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM 6. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat K/L dan LAN. 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM pada daerah. 2. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM. 3. Penyampaian hasil laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM.

2018 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM 6. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat K/L dan LAN. 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM pada daerah. 2. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM. 3. Penyampaian hasil laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM.

2019 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM 6. Koordinasi pelatihan dengan diklat provinsi dengan badiklat K/L dan LAN.

BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


71

72

2.

1.

NO.

Sosialisasi .

PARAMETER Peraturan Perundangundangan.

Sosialisasi Permendiknas No.15 Tahun 2010 Jo. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

2014

2015 1. Review Permendiknas No.15 Tahun 2010 Jo. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan sinergitas SPM Pendidikan dan SPM Kesenian di lingkungan Kemdikbud. 3. Menyusun SPM Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Menyusun Juklak/ Juknis penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan. Permendiknas No.15 Tahun 2010 Jo. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Sosialisasi hasil revisi Permendikbud tentang SPM Pendidikan dan Kebudayaan.

2016 1. Penetapan Permendikbud tentang SPM Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Penetapan Juklak/ Juknis penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan.

TAHUN

Sosialisasi hasil revisi Permendikbud tentang SPM Pendidikan dan Kebudayaan.

2017

Sosialisasi hasil revisi Permendikbud tentang SPM Pendidikan dan Kebudayaan.

2018 Review SPM Pendidikan dan Kebudayaan serta juklak/juknis.

Sosialisasi Aplikasi SIM SPM.

2019 Review SPM Pendidikan dan Kebudayaan serta juklak/juknis.

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)

LAMPIRAN IX:

BAB V | Lampiran


Koordinasi.

Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

5.

6.

PARAMETER Data dan Sistem Informasi.

4.

3.

NO.


Fasilitasi Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan Pencapaian SPM kepada Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal / Unit Eselon I di lingkungan Kemendikbud. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.

2014 1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM 2. Penyesuaian Instrumen SIM SPM 3. Pengembangan Aplikasi SIM SPM 4. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 5. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.





2015 1. Implementasi SIM SPM

TAHUN




2016 1. Implementasi SIM SPM 2. Pemutakhiran data SPM 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.


1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/ Unit Eselon I di lingkungan Kemendikbud. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait. Fasilitasi Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan Pencapaian SPM kepada Provinsi dan Kabupaten/ Kota.


2017 1. Implementasi SIM SPM



1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal / Unit Eselon I di lingkungan Kemendikbud. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.




1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/Unit Eselon I di lingkungan Kemendikbud. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.


BAB V | Lampiran


73

74

8.

7.

NO.


PARAMETER Keuangan Daerah.

1. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM ke daerah Provinsi, Kab/Kota. 3. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM.

2014 1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Penyesuaian mekanisme insentif dan disinsentif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam penganggaran daerah.



TAHUN



2017 1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Penyesuaian mekanisme insentif dan disinsentif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam penganggaran daerah. 1. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM ke daerah Provinsi, Kab/ Kota. 3. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM. 1. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM ke daerah Provinsi, Kab/ Kota. 3. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM.


1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM.ke daerah Provinsi, Kab/ Kota 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM.


BAB V | Lampiran


9.

NO.

PARAMETER Laporan

2014 1. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. 2. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.


TAHUN 2016 1. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. 2. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.

2017 1. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota. 2. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.



BAB V | Lampiran


75

76

11.

10.

NO.


PARAMETER Pelatihan

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Kemendagri dan K/L terkait

2014 Penyempurnaan bahan-bahan materi dan modul pelatihan SPM (pembiayaan SPM, integrasi SPM kedalam perencanaan dan keuangan daerah.

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Kemendagri dan K/L terkait.

2015 Penyempurnaan bahan-bahan materi dan modul pelatihan SPM (pembiayaan spm, integrasi SPM kedalam perencanaan dan keuangan daerah).

TAHUN


2016 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.


2017 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM. 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Kemendagri dan K/L terkait.

2018 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.


2019 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah 4. Pelaksanaan. pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.

BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


77

78


Sosialisasi .


2.

3.

PARAMETER

1.

NO.



Sosialisasi permenakertrans nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Permenakertrans No. PER.04/ MEN/IV/2011 kepada Provinsi.

2014 Menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Permenakertrans No. PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Permenakertrans No. PER.15/MEN/X/2010 Tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.


Sosialisasi permenakertrans nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Permenakertrans No. PER.04/ MEN/IV/2011 kepada Provinsi.

2015


Sosialisasi permenakertrans nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Permenakertrans No. PER.04/MEN/IV/2011 kepada Provinsi.

2016 Review Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Permenakertrans No. PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Permenakertrans No. PER.15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.

TAHUN


Sosialisasi permenakertrans nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Permenakertrans No. PER.04/MEN/ IV/2011 kepada Provinsi.

2017


Sosialisasi permenakertrans nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Permenakertrans No. PER.04/MEN/ IV/2011 kepada Provinsi.

2018

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN (KEMENTERIAN TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI)

LAMPIRAN X:


2019

BAB V | Lampiran

Perencanaan Daerah.

Keuangan Daerah.

7.

Pembiayaan.

5.

6.

Koordinasi.

PARAMETER

4.

NO.

1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan regional. 2. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam penganggaran daerah.

Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Fasilitasi perhitungan pembiayaan SPM bidang ketenagakerjaan di provinsi, kab/kota.

2014 Koordinasi internal di lingkungan Kemenakertrans, K/L terkait dan Daerah.




2015 Koordinasi internal di lingkungan Kemenakertrans K/L terkait dan Daerah.





TAHUN

Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah. 1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan regional. 2. Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam penganggaran daerah.









BAB V | Lampiran


79

80


Laporan

9.

PARAMETER

8.

NO.


2014 1. Penyusunan instrument monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan. 2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan kepada provinsi, kabupaten/kota 3. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan Daerah Provinsi, Kab/Kota kepada Kemendagri, K/L terkait dan Pemda.





TAHUN 2017 1. Penyusunan instrument monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan. 2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan kepada provinsi, kabupaten/kota 3. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan Daerah Provinsi, Kab/Kota kepada Kemendagri, K/L terkait dan Pemda. 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

2018 1. Penyusunan instrument monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan. 2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan kepada provinsi, kabupaten/kota 3. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan Daerah Provinsi, Kab/Kota kepada Kemendagri, K/L terkait dan Pemda. 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

2019 1. Penyusunan instrument monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan. 2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan kepada provinsi, kabupaten/kota 3. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan Daerah Provinsi, Kab/Kota kepada Kemendagri, K/L terkait dan Pemda. 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Daerah.

BAB V | Lampiran


Pelatihan


11.

PARAMETER

10.

NO.

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan didaerah. 2. Pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan kepada Menteri.

2014 Pelaksanaan Bimtek penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan. 1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan didaerah. 2. Pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan kepada Menteri.


2016 Pelaksanaan Bimtek penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan.

TAHUN

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan didaerah. 2. Pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan kepada Menteri.



2019 Pelaksanaan Bimtek penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan.

BAB V | Lampiran


81

82

PARAMETER


Sosialisasi .


NO.

1.

2.

3.

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM. 2. Pembangunan SIM SPM. 3. Pemutakhiran data penerapan dan pencapaian SPM.

Sosialisasi Peraturan Menteri PU No. 1/PRT/2014 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2014 Penetapan Peraturan Menteri PU No. 1/PRT/2014 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM. 2. Penyesuaian Instrumen SIM SPM. 3. Pengembangan Aplikasi SIM SPM. 4. Implementasi SIM SPM 5. Pemutakhiran data penerapan dan pencapaian SPM.


2015 Penyusunan dan Penetapan Juklak dan Juknis SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Implementasi SIM SPM. 2. Pemutakhiran data penerapan dan pencapaian SPM.


2016 1. Melakukan Review Peraturan Menteri PU No. 1/PRT/2014 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Review Juklak dan Juknis SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

TAHUN



2017



2018



2019 Review SPM PU dan Penataan Ruang.

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)

lAMPIRAN XI:

BAB V | Lampiran


Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

6.

Koordinasi.

4.

5.

PARAMETER

NO.


Fasilitasi Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan Pencapaian SPM kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2014 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/Unit Eselon I di lingkungan Kemen PU. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kotadan Pemangku Kepentingan terkait.



2015 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/ Unit Eselon I di lingkungan Kemen PU. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kotadan Pemangku Kepentingan terkait.



2016 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal /Unit Eselon I . 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kotadan Pemangku Kepentingan terkait.

TAHUN


2017 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/Unit Eselon I . 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kotadan Pemangku Kepentingan terkait. Fasilitasi Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan Pencapaian SPM kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.


2018 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/ Unit Eselon I. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kotadan Pemangku Kepentingan terkait. Fasilitasi Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan Pencapaian SPM kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.


2019 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/ Unit Eselon I. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kotadan Pemangku Kepentingan terkait. Fasilitasi Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan Pencapaian SPM kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V | Lampiran


83

84

Keuangan Daerah.


8.

PARAMETER

7.

NO.

1. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah Provinsi, Kab/Kota. 3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi.

2014 1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Penyesuaian mekanisme insentif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.


1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Penyesuaian mekanisme insentif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.

2015


2016 1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Penyesuaian mekanisme insentif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.

TAHUN 2017 1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Penyesuaian mekanisme insentif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 1. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah Provinsi, Kab/Kota. 3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi.

2018 1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Penyesuaian mekanisme insentif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 1. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah Provinsi, Kab/Kota. 3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi.

2019 1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Penyesuaian mekanisme insentif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah. 1. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah Provinsi, Kab/Kota. 3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB V | Lampiran


10.

9.

NO.

Pelatihan

Laporan

PARAMETER

Penyempurnaan bahan-bahan materi dan modul Bintek SPM (pembiayaan SPM, integrasi SPM kedalam perencanaan dan keuangan daerah).

2014 1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.

1. Penyempurnaan bahanbahan materi dan modul Bintek SPM (pembiayaan SPM, integrasi SPM kedalam perencanaan dan keuangan daerah). 2. Pelaksanaan Bintek Penerapan SPM bidang PU dan Penataan Ruang. 3. P e l a k s a n a a n Bintekpendataan SPM. 4. Pelaksanaan Bintek pembiayaan SPM. 5. Pelaksanaan Bintek integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 6. Pelaksanaan Bintek integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran daerah. 7. Pelaksanaan Bintek monev SPM.


1. Pelaksanaan Bintek Penerapan SPM bidang PU dan Penataan Ruang. 2. Pelaksanaan Bintek pendataan SPM. 3. Pelaksanaan Bintek pembiayaan SPM. 4. Pelaksanaan Bintek integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 5. Pelaksanaan Bintek integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran daerah. 6. Pelaksanaan Bintek monev SPM.


TAHUN


2017 1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/ kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah. 1. Pelaksanaan Bintek Penerapan SPM bidang PU dan Penataan Ruang. 2. Pelaksanaan Bintek pendataan SPM. 3. Pelaksanaan Bintek pembiayaan SPM 4. Pelaksanaan Bintek integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 5. Pelaksanaan Bintek integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran daerah. 6. Pelaksanaan Bintek monev SPM.

2018 1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/ kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.


2019 1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/ kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.

BAB V | Lampiran


85

86

11.

NO.


PARAMETER

2014 1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Mendagri dan K/L terkait.



TAHUN 2017 1. Melaksanakan Pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Mendagri dan K/L terkait terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil Pembinaan dan Pengawasan kepada Mendagri dan K/L terkait .

2018 1. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Mendagri dan K/L terkait.


BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


87

88


Sosialisasi .


2.

3.

PARAMETER

1.

NO.

Pemutakhiran data SPM Ketahanan Pangan.

2014 Penyusunan Rancangan Permentan Revisi Permentan No. 65 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan. 1. Sosialisasi Permentan No. 65 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Sosialiasi Juklak dan Juknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

TAHUN

1. Perancangan Sistem Informasi Manajemen SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Pemutakhiran data SPM Ketahanan Pangan.

1. Sosialisasi Permentan No. 65 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Sosialiasi Juklak dan Juknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

2015 Penetapan Permentan Revisi Permentan No. 65 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan.

1. Pembangunan Aplikasi SIM SPM Bidang Ketahanan Pangan 2. Pemutakhiran data SPM Ketahanan Pangan.

1. Sosialisasi Permentan No. 65 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Sosialiasi Juklak dan Juknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

2016

1. Sosialisasi Permentan No. 65 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Sosialiasi Juklak dan Juknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan. 1. Pembangunan Aplikasi SIM SPM Bidang Ketahanan Pangan 2. Pemutakhiran data SPM Ketahanan Pangan.

2017


2018

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PERTANIAN)

LAMPIRAN XII:


2019

BAB V | Lampiran


Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

6.

Koordinasi.

4.

5.

PARAMETER

NO.

Fasilitasi Koordinasi Pengintegrasian rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan kedalam perencanaan daerah.

1. Pengkajian Juknis pembiayaan Bidang SPM Ketahanan Pangan. 2. Penyusunan revisi Juknis pembiayaan SPM Bidang Ketahanan pangan.

2014 1. Koordinasi internal terdiri dari: a. Revitalisasi Koordinasi antar komponen. b. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar komponen. 2. Koordinasi eksternal terdiri dari: a. Revitalisasi Koordinasi antar K/L. b. Penyusunan manual teknis pelaksanaan koordinasi antar K/L.

TAHUN


1. Pengkajian Juknis pembiayaan Bidang SPM Ketahanan Pangan. 2. Penyusunan revisi Juknis pembiayaan SPM Bidang Ketahanan pangan.



Fasilitasi dan Advokasi Pelaksanaan perhitungan pembiayaan APBD untuk SPM Bidang Ketahanan Pangan.











BAB V | Lampiran


89

90

7.

NO.

Keuangan Daerah.

PARAMETER

2014 1. Fasilitasi dan Advokasi untuk membangun Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Membangun Komitmen Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran DAK untuk pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan. 3. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan. 4. Koordinasi pengembangan integrasi SPM Bidang Ketahanan Pangan kedalam penganggaran daerah.

TAHUN 2015 1. Fasilitasi dan Advokasi untuk membangun Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Membangun Komitmen Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran DAK untuk pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan. 3. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan. 4. Koordinasi pengembangan integrasi SPM Bidang Ketahanan Pangan kedalam penganggaran daerah.


2017 1. Fasilitasi dan Advokasi untuk membangun Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Membangun Komitmen Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran DAK untuk pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Panga.n 3. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan. 4. Koordinasi pengembangan integrasi SPM Bidang Ketahanan Pangan kedalam penganggaran daerah.



BAB V | Lampiran


9.

8.

NO.

Laporan


PARAMETER

1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.

2014 1. Penyusunan Juknis sitem pelaksanaan dan pelaporan hasil Monev 2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabu/ Kota. 3. Revitalisasi mekanisme pelaporan progres pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dari Kab/Kota ke Provinsi, dari Provinsi ke Pusat. 4. Melaporkan hasil monev penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri.

TAHUN


2015 1. Penyusunan Juknis sitem pelaksanaan dan pelaporan hasil Monev 2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabu/ Kota. 3. Revitalisasi mekanisme pelaporan progres pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dari Kab/Kota ke Provinsi, dari Provinsi ke Pusat. 4. Melaporkan hasil monev penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri.


2016 1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabu/ Kota 2. Revitalisasi mekanisme pelaporan progres pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dari Kab/Kota ke Provinsi, dari Provinsi ke Pusat 3. Melaporkan hasil monev penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri.

2017 1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabu/Kota. 2. Revitalisasi mekanisme pelaporan progres pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dari Kab/ Kota ke Provinsi, dari Provinsi ke Pusat. 3. Melaporkan hasil monev penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri. 1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/ kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah.



BAB V | Lampiran


91

92

Pelatihan


11.

PARAMETER

10.

NO.

2014 1. Penyempurnaan bahanbahan /materi pelatihan SPM Bid Ketahanan Pangan (Teknis Penerapan SPM, Modul Penyusunan Pembiayaan SPM, Monev dan Pelaporan). 2. Penyusunan bahan advokasi SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk Itjen,DPRD, NGO/LSM dan Lembaga Lain. 1. Pembinaan dan bimbingan serta melaksanakan Pengawasan Penerapan SPM Bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Pemda.

TAHUN 2015 1. Penyempurnaan bahanbahan /materi pelatihan SPM Bid Ketahanan Pangan (Teknis Penerapan SPM, Modul Penyusunan Pembiayaan SPM, Monev dan Pelaporan). 2. Penyusunan bahan advokasi SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk Itjen, DPRD, NGO/LSM dan Lembaga Lain. 1. Pembinaan dan bimbingan serta melaksanakan Pengawasan Penerapan SPM Bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Pemda. 1. Pembinaan dan bimbingan serta melaksanakan Pengawasan Penerapan SPM Bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Pemda.

2016 1. Pelaksanaan pelatihan SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Pelatihan Aplikasi SIM SPM Bidang Ketahanan Pangan.

1. Pembinaan dan bimbingan serta melaksanakan Pengawasan Penerapan SPM Bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota kepada Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Pemda.





2019 1. Pelaksanaan pelatihan SPM Bidang Ketahanan Pangan. 2. Pelatihan Aplikasi SIM SPM Bidang Ketahanan Pangan. 1.

BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


93

94


Sosialisasi .


Koordinasi.

2.

3.

4.

PARAMETER

1.

NO.

1. Koordinasi internal di lingkungan Kemendikbud. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM. 2. Pemutakhiran data SPM.

Sosialisasi Permendikbud No.85 Tahun 2013 tentang SPM Kesenian.

2014

TAHUN


1. Penyesuaian Instrumen SIM SPM. 2. Pengembangan Aplikasi SIM SPM. 3. Pemutakhiran data SPM.

2015 1. Melakukan Review Permendikbud No.85 Tahun 2013 tentang SPM Kesenian. 2. Melakukan sinergitas SPM Kesenian dengan SPM Pendidikan. Sosialisasi Permendikbud No.85 Tahun 2013 tentang SPM Kesenian.


1. Implementasi SIM SPM. 2. Pemutakhiran data SPM.

1. Sosialisasi hasil revisi Permendikbud tentang SPM Kesenian. 2. Sosialisasi aplikasi SIM SPM.

2016

1. Koordinasi internal di lingkungan Kemendikbud. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.

1. Sosialisasi hasil revisi Permendikbud tentang SPM Kesenian. 2. Sosialisasi aplikasi SIM SPM. 1. Implementasi SIM SPM. 2. Pemutakhiran data SPM.

2017



2018



2019

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KESENIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)

LAMPIRAN XIII:

BAB V | Lampiran


PARAMETER

Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

Keuangan Daerah.


NO.

5.

6.

7.

8.

1. Penyusunan instrumen monev. 2. Menyampaikan instrument monev ke daerah Provinsi, Kab/Kota.

1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan regional. 2. Penyesuaian mekanisme insentif dan disinsentif pelaksanaan SPM. 3. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam penganggaran daerah.


2014 Fasilitasi Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan Pencapaian SPM kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

TAHUN

1. Penetapan instrumen monev. 2. Menyampaikan instrument monev ke daerah Provinsi, Kab/Kota.




1. Melaksanakan monev ke daerah Provinsi, Kab/Kota. 2. Laporan hasil monev kepada Kemendagri.




1. Melaksanakan monev ke daerah Provinsi, Kab/ Kota. 2. Laporan hasil monev kepada Kemendagri.












BAB V | Lampiran


95

96

Laporan

Pelatihan

10.

PARAMETER

9.

NO.

1. Penyempurnaan bahanbahan materi dan modul pelatihan SPM (pembiayaan spm, integrasi SPM kedalam perencanaan dan keuangan daerah).

2014 1. Laporan progres pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.

TAHUN

1. Penyempurnaan bahanbahan materi dan modul pelatihan SPM (pembiayaan spm, integrasi SPM kedalam perencanaan dan keuangan daerah).


1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.


1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.

2017 1. Laporan progres pencapaian SPM dari kabupaten/ kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah. 1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.

2018 1. Laporan progres pencapaian SPM dari kabupaten/ kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.

1. Pelaksanaan pelatihan pendataan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pembiayaan SPM. 3. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam perencanaan daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan integrasi SPM kedalam keuangan daerah. 5. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.

2019 1. Laporan progres pencapaian SPM dari kabupaten/ kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.

BAB V | Lampiran


11.

NO.


PARAMETER

2014 1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil binwas kepada Kemendagri. 3. Pelaporan hasil binwas kepada menteri/pimpinan K/L.

TAHUN 2015 1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil binwas kepada Kemendagri 3. Pelaporan hasil binwas kepada menteri/pimpinan K/L.

2016 1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil binwas kepada Kemendagri. 3. Pelaporan hasil binwas kepada menteri/pimpinan K/L.

2017 1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil binwas kepada Kemendagri. 3. Pelaporan hasil binwas kepada menteri/ pimpinan K/L.

2018 1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil binwas kepada Kemendagri 3. Pelaporan hasil binwas kepada menteri/ pimpinan K/L.

2019 1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil binwas kepada Kemendagri. 3. Pelaporan hasil binwas kepada menteri/ pimpinan K/L.

BAB V | Lampiran


97

98


Sosialisasi .


Koordinasi.

2.

3.

4.

PARAMETER

1.

NO.


1. Koordinasi internal di lingkungan Kemenkominfo. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM. 2. Pemutakhiran data SPM.

Sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2010 tentang SPM Kominfo dan Peraturan Menteri Kominfo No. 27 tahun 2011 tentang Juknis SPM Kominfo.

2014

TAHUN

1. Koordinasi internal di lingkungan Kemenkominfo. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.

1. Penyesuaian Instrumen SIM SPM. 2. Pengembangan Aplikasi SIM SPM. 3. Pemutakhiran data SPM.

2015 Melakukan Review Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2010 tentang SPM Kominfo dan Peraturan Menteri Kominfo No. 27 tahun 2011 tentang Juknis SPM Kominfo. Sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2010 tentang SPM Kominfo dan Peraturan Menteri Kominfo No. 27 tahun 2011 tentang Juknis SPM Kominfo.

1. Koordinasi internal di lingkungan Kemenkominfo. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.

1. Implementasi SIM SPM. 2. Pemutakhiran data SPM.

1. Sosialisasi hasil revisi Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2010 tentang SPM Kominfo dan Peraturan Menteri Kominfo No. 27 tahun 2011 tentang Juknis SPM Kominfo. 2. Sosialisasi aplikasi SIM SPM.

2016 Penetapan SPM Kominfo dan Juklak Juknis.


1. Sosialisasi hasil revisi Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2010 tentang SPM Kominfo dan Peraturan Menteri Kominfo No. 27 tahun 2011 tentang Juknis SPM Kominfo. 2. Sosialisasi aplikasi SIM SPM. 1. Implementasi SIM SPM. 2. Pemutakhiran data SPM.

2017



2018



2019 Review SPM Kominfo

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)

LAMPIRAN XIV:

BAB V | Lampiran


Laporan

8.

9.

Perencanaan Daerah.

6.

Keuangan Daerah.

Pembiayaan.

5.

7.

PARAMETER

NO.

1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah Provinsi, Kab/ Kota. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi.

1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Pengintegrasian rencana pimbiayaan SPM ke dalam penganggaran daerah.


2014 Fasilitasi Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan Pencapaian SPM kepada Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

TAHUN

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah Provinsi, Kab/Kota. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi. 1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.




1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah Provinsi, Kab/ Kota. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi.












1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah Provinsi, Kab/Kota. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi. 1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri dan K/L serta Daerah.




BAB V | Lampiran


99

100

Pelatihan


11.

PARAMETER

10.

NO.

1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil binwas kepada Kemendagri. 3. Pelaporan hasil binwas kepada menteri/ pimpinan K/L.

2014 Bimbingan Teknis penerapan dan pencapaian SPM bidang Kominfo.

TAHUN

1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil binwas kepada Kemendagri 3. Pelaporan hasil binwas kepada menteri/ pimpinan K/L.


1. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil binwas kepada Kemendagri 3. Pelaporan hasil binwas kepada menteri/pimpinan K/L.








BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


101

102


Sosialisasi .


2.

3.

PARAMETER

1.

NO.

Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Juknis Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Perhubungan.

2014

MODUL 7 | Roadmap Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2014 - 2019 Penyusunan kebijakan pengelolaan data SPM Perhubungan.

2015 Penyusunan/penetapan revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota dan Permenhub No. 2 Tahun 2013 tentang Juknis Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Perhubungan. Sosialisas Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Juknis Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Perhubungan.

Pembangunan SIM SPM Perhubungan.

2017

1. Implementasi SIM SPM Perhubungan. 2. Pemutakhiran data SPM Perhubungan.

1. Sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Juknis Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Perhubungan. 2. Sosialisasi implementasi SIM SPM Perhubungan.

TAHUN

Sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Juknis Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Perhubungan.

2016

1. Implementasi SIM SPM Perhubungan. 2. Pemutakhiran data SPM Perhubungan.

Sosialisasi implementasi SIM SPM Perhubungan.

2018

1. .Implementasi SIM SPM Perhubungan. 2. Pemutakhiran data SPM Perhubungan.

2019

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)

LAMPIRAN XV:

BAB V | Lampiran

Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

Keuangan Daerah.


6.

7.

8.

Koordinasi.

PARAMETER

5.

4.

NO.

1. Penyusunan instrumen/pedoman pelaksanaan monev. 2. Melakukan monev ke provinsi, kabupaten/ kota. 3. Pelaporan hasil monev kepada Kemendagri.

1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Fasilitasi pengalokasian dana SPM ke dalam penganggaran daerah.

Koordinasi integrasi SPM perhubungan ke dalam perencanaan daerah

Pelaksanaan perhitungan pembiayaan SPM bidang perhubungan di provinsi, kab/kota.

2014 1. Koordinasi antar Ditjen Teknis/ Unit Eselon I terkait. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.

1. Melakukan monev ke provinsi, kabupaten/ kota. 2. Pelaporan hasil monev kepada Kemendagri.

Koordinasi integrasi SPM perhubungan ke dalam perencanaan daerah 1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Fasilitasi pengalokasian dana SPM ke dalam penganggaran daerah.



1. Penyusunan revisi instrumen/pedoman pelaksanaan monev. 2. Melakukan monev ke provinsi, kabupaten/ kota. 3. Pelaporan hasil monev kepada Kemendagri.







TAHUN 2016 1. Koordinasi antar Ditjen Teknis/ Unit Eselon I terkait. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait.









BAB V | Lampiran


103

104

Laporan

Pelatihan


10.

11.

PARAMETER

9.

NO.

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM didaerah. 2. Laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Menteri.

Pelaksanaan Bintek penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.



2015 1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah. Pelaksanaan Bintek penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.




TAHUN 2016 1. Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Pusat. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan daerah. 3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Kemendagri, K/L terkait dan Daerah. Pelaksanaan Bintek penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.





BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


105

106

Sosialisasi .


2.

PARAMETER

1.

NO.


2014 Sosialisasi perka BKPM No.14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Juknis Perka BKPM No. 10 tahun 2012 di lampung, pontianak, kendari, banten dan bali.


2015 1. Sosialisasi Revisi Perka BKPM No.14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Juknis Perka BKPM No. 10 tahun 2012 2. Sosialisasi dilakukan d 3. engan cara berkoordinasi antar K/L. 4. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal untuk DPRD dan Pihak Terkait. 1. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

2016 1. Sosialisasi Revisi Perka BKPM No.14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Juknis Perka BKPM No. 10 tahun 2012 2. Sosialisasi dilakukan dengan cara berkoordinasi antar K/L. 3. Sosialisasi Aplikasi SIM SPM 4. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal untuk DPRD dan Pihak Terkait

TAHUN 2017 1. Sosialisasi Revisi Perka BKPM No.14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Juknis Perka BKPM No. 10 tahun 2012. 2. Sosialisasi dilakukan dengan cara berkoordinasi antar K/L. 3. Sosialisasi Aplikasi SIM SPM. 4. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal untuk DPRD dan Pihak Terkait. 1. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.


2018 1. Sosialisasi Aplikasi SIM SPM. 2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal untuk DPRD dan Pihak Terkait.


2019 1. Sosialisasi Aplikasi SIM SPM. 2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal untuk DPRD dan Pihak Terkait.

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI, KABUPATEN/KOTA (BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL)

LAMPIRAN XVI:

BAB V | Lampiran


Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

Keuangan Daerah.

5.

6.

Koordinasi.

PARAMETER

4.

3.

NO.

1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.



2014 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/Unit Eselon I di lingkungan BKPM. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kotadan Pemangku Kepentingan terkait.




2015 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/ Unit Eselon I di lingkungan BKPM. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kotadan Pemangku Kepentingan terkait.

TAHUN




2016 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal / Unit Eselon I . 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kotadan Pemangku Kepentingan terkait.




2017 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/Unit Eselon I . 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kotadan Pemangku Kepentingan terkait.

Fasilitasi Pengintegrasian rencana capaian SPM ke dalam perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.


2018 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/ Unit Eselon I. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kotadan Pemangku Kepentingan terkait.

Fasilitasi Pengintegrasian rencana capaian SPM ke dalam perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 1. Fasilitasi Penyusunan alokasi anggaran daerah untuk pencapaian target SPM secara nasional dan daerah. 2. Koordinasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah.


2019 1. Koordinasi antar lintas direktorat jenderal/ Unit Eselon I. 2. Koordinasi antar K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kotadan Pemangku Kepentingan terkait.

BAB V | Lampiran


107

108


Laporan

Pelatihan

8.

9.

PARAMETER

7.

NO.

Bimbingan Teknis penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal.


2014 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah Provinsi, Kab/Kota. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi.




TAHUN













BAB V | Lampiran


10.

NO.


PARAMETER



TAHUN 2016 1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Mendagri dan K/L terkait.

2017 1. Melaksanakan Pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Mendagri dan K/L terkait terhadap penerapan SPM di daerah. 2. Pelaporan hasil Pembinaan dan Pengawasan kepada Mendagri dan K/L terkait



BAB V | Lampiran


109

110

PARAMETER

Sosialisasi .


Koordinasi.

NO.

1.

2.

3.

2014

Koordinasi antar SKPD Provinsi, Kab/Kota, Kemendagri dan K/L.

1. Pengenalan sistem informasi manajemen SPM. 2. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.

1. Sosialisasi untuk bidang SPM yang penerapannya belum efektif di daerah Provinsi dengan berkoordinasi Kemendagri dan K/L terkait. 2. Sosialisasi juklak dan juknis SPM.

2015


1. Pengenalan Sistem Pelaporan. 2. Pengenalan sistem informasi manajemen SPM. 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.


2016


1. Pengenalan Sistem Pelaporan. 2. Pengenalan sistem informasi manajemen SPM. 3. Pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 4. Pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.


TAHUN

Koordinasi antar SKPD Provinsi, Kab/ Kota, Kemendagri dan K/L.



2017




2018

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI PROVINSI (PROVINSI SEBAGAI PELAKSANA SPM)

LAMPIRAN XVII:

2019




BAB V | Lampiran


Perencanaan Daerah.

Keuangan Daerah.

7.

Pembiayaan.

5.

6.

PARAMETER

NO.

2014

1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM lingkup Provinsi. 2. Bantuan keuangan dalam pencapaian target SPM Kab/Kota. 3. Pengintegrasian SPM lingkup Provinsi ke dalam penganggaran daerah.

Pengintegrasian SPM Provinsi dalam perencanaan daerah.

1. Perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM Provinsi. 2. Pengalokasian anggaran untuk percepatan dan penerapan SPM di Provinsi. 3. Fasilitasi perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM Kab/Kota.

2015




2016




TAHUN 2017

1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM lingkup Provinsi. 2. Bantuan keuangan dalam pencapaian target SPM Kab/ Kota. 3. Pengintegrasian SPM lingkup Provinsi ke dalam penganggaran daerah.



2018




2019




BAB V | Lampiran


111

112


Laporan

9.

PARAMETER

8.

NO.

2014

1. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Penyusunan laporan umum dan teknis penerapan dan pencapaian SPM Provinsi, Kabupaten/ Kota. 3. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Provinsi, Kabupaten/ Kota kepada Kemendagri dan K/L terkait.

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi umum dan teknis. 2. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kemendagri dan K/L.

2015

1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Provinsi, Kabupaten/ Kota kepada Kemendagri dan K/L terkait.


2016

1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Provinsi, Kabupaten/ Kota kepada Kemendagri dan K/L terkait.


TAHUN 2017 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi umum dan teknis. 2. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kemendagri dan K/L. 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Kemendagri dan K/L terkait.

2018 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi umum dan teknis. 2. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kemendagri dan K/L. 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Kemendagri dan K/L terkait.

2019 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi umum dan teknis. 2. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kemendagri dan K/L. 1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Kemendagri dan K/L terkait.

BAB V | Lampiran



Pelatihan

10.

11.

PARAMETER

NO.

2014

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM di Kab/Kota. 2. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan umum maupun teknis penerapan dan pencapaian SPM kepada Kemendagri dan K/L terkait.

1. Pelaksanaan pelatihan penyusunan pembiayaan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pengintegrasian SPM kedalam perencanaan daerah. 3. Pelaksanaan pelatihan pengintegrasian SPM kedalam penganggaran daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.

2015



2016



TAHUN 2017



2018



2019



BAB V | Lampiran


113

114

Sosialisasi .


Koordinasi.

Pembiayaan.

Perencanaan Daerah.

2.

3.

5.

6.

PARAMETER

1.

NO.

2014


Fasilitasi pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota.

Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM di Kabupaten/Kota.

Koordinasi Kab/Kota, Kemendagri dan K/L terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM.

1. Fasilitasi pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Fasilitasi pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM.


2015



1. Fasilitasi pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Fasilitasi pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. Koordinasi Kab/Kota, Kemendagri dan K/L terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM.


2016



1. Fasilitasi pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Fasilitasi pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. Koordinasi Kab/Kota, Kemendagri dan K/L terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM.


TAHUN


1. Fasilitasi pemetaan data penerapan dan pencapaian SPM. 2. Fasilitasi pemutakhiran (validasi dan klarifikasi) data capaian penerapan SPM. Koordinasi Kab/ Kota, Kemendagri dan K/L terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM. Fasilitasi penyusunan pembiayaan SPM di Kabupaten/Kota.


2017




2018




2019

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PEMERINTAHAN DAERAH (GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT)

LAMPIRAN XVIII:

BAB V | Lampiran

Keuangan Daerah.


8.

PARAMETER

7.

NO.

2014

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Fasilitasi penyusunan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Fasilitasi pengintegrasian rencana pembiayaan SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah kabupaten/kota.

2015



2016



TAHUN 2017 Fasilitasi pengintegrasian rencana pembiayaan SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah kabupaten/kota. 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Fasilitasi penyusunan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2018 Fasilitasi pengintegrasian rencana pembiayaan SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah kabupaten/kota. 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Fasilitasi penyusunan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2019 Fasilitasi pengintegrasian rencana pembiayaan SPM ke dalam dokumen penganggaran daerah kabupaten/kota. 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Fasilitasi penyusunan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V | Lampiran


115

116

Laporan

Pelatihan


10.

11.

PARAMETER

9.

NO.

2014

Melakukan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM kepada Kab/Kota.

Bimbingan Teknis percepatan penerapan dan pencapaian SPM.

1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Kemendagri dan K/L terkait.

2015



1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Kemendagri dan K/L terkait.

2016



1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Kemendagri dan K/L terkait.

TAHUN 2017



1. Fasilitasi Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. 3. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. 4. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Kemendagri dan K/L terkait.

2018




2019




BAB V | Lampiran


BAB V | Lampiran


117

118

PARAMETER

Sosialisasi .


Koordinasi.

NO.

1.

2.

3.

Koordinasi antar SKPD Kab/Kota, Provinsi, Kemendagri dan K/L terkait.


1. Sosialisasi untuk bidang SPM yang penerapannya belum efektif di daerah Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi Kemendagri dan K/L terkait serta Provinsi. 2. Sosialisasi juklak dan juknis SPM.

2014




2015

2016




TAHUN



1. Sosialisasi untuk bidang SPM yang penerapannya belum efektif di daerah Kabupaten/ Kota dengan berkoordinasi Kemendagri dan K/L terkait serta Provinsi. 2. Sosialisasi juklak dan juknis SPM.

2017




2018




2019

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI KABUPATEN/KOTA (KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PELAKSANA SPM)

LAMPIRAN XIX:

BAB V | Lampiran


Perencanaan Daerah.

Keuangan Daerah.


7.

8.

Pembiayaan.

5.

6.

PARAMETER

NO.

1. Monitoring dan evaluasi umum dan teknis. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Provinsi, Kemendagri dan K/L terkait.

1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM lingkup Kabupaten/ Kota. 2. Pengintegrasian SPM lingkup Kabupaten/ Kota ke dalam penganggaran daerah.

Pengintegrasian SPM Kabupaten/Kota kedalam dokumen perencanaan daerah.

1. Perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM Kabupaten/Kota. 2. Pengalokasian anggaran untuk percepatan dan penerapan SPM di Kabupaten/Kota.

2014





2015

2016





TAHUN


1. Pembangunan komitmen alokasi anggaran untuk pencapaian target SPM lingkup Kabupaten/Kota. 2. Pengintegrasian SPM lingkup Kabupaten/Kota ke dalam penganggaran daerah.

1. Perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM Kabupaten/ Kota. 2. Pengalokasian anggaran untuk percepatan dan penerapan SPM di Kabupaten/Kota. Pengintegrasian SPM Kabupaten/Kota kedalam dokumen perencanaan daerah.

2017




2018




2019

BAB V | Lampiran


119

120

Laporan

Pelatihan

10.

PARAMETER

9.

NO.


1. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten/Kota. 2. Penyusunan laporan umum dan teknis penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten/Kota. 3. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten/Kota kepada Kemendagri dan K/L terkait.

2014

2015


1. Evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten/Kota. 2. Penyusunan laporan umum dan teknis penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten/Kota. 3. Menyampaikan hasil evaluasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten/Kota kepada Kemendagri dan K/L terkait. 1. Pelaksanaan pelatihan penyusunan pembiayaan SPM. 2. Pelaksanaan pelatihan pengintegrasian SPM kedalam perencanaan daerah. 3. Pelaksanaan pelatihan pengintegrasian SPM kedalam penganggaran daerah. 4. Pelaksanaan pelatihan monev SPM.


2016

TAHUN



2017



2018



2019

BAB V | Lampiran


PARAMETER


NO.

11.

2014

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM pada SKPD Kab/Kota. 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM kepada Provinsi, Kemendagri dan K/L terkait.

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM pada SKPD Kab/Kota. 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM kepada Provinsi, Kemendagri dan K/L terkait.

2015 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM pada SKPD Kab/Kota. 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM kepada Provinsi, Kemendagri dan K/L terkait.

2016

TAHUN

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM pada SKPD Kab/ Kota. 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM kepada Provinsi, Kemendagri dan K/L terkait.

2017 1. Pembinaan dan Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM pada SKPD Kab/ Kota. 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM kepada Provinsi, Kemendagri dan K/L terkait.

2018 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM pada SKPD Kab/ Kota. 2. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM kepada Provinsi, Kemendagri dan K/L terkait.

2019

BAB V | Lampiran


121

MODUL 7 ROADMAP PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TAHUN

Recommend Documents