PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013

2

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG SOSIAL 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial : 1) Pemberian

bantuan

sosial

bagi

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial skala kabupaten 2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten

b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial 1) Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten 2) Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten

c. Penanggulangan korban bencana 1) Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten 2) Evakuasi korban bencana skala kabupaten

d. Pelaksanaan

dan

pengembangan

jaminan

sosial

bagi

penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. -

Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota 9


2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional

No. 1

2.

3.

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial : a. pemberian bantuan 1. Prosentase (%) PMKS sosial bagi skala kabupaten yang penyandang masalah memperoleh bantuan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan skala kabupaten kebutuhan dasar b. Pelaksanaan kegiatan 2. Prosentase (%) PMKS pemberdayaan sosial skala kabupaten yang skala kabupaten menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Penyediaan sarana dan prasarana sosial : a. Penyediaan sarana 3. Prosentase (%) panti prasarana panti sosial sosial skala skala kabupaten kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial b. Penyediaan sarana 4. Prosentase (%) prasarana pelayanan Wahana luar panti skala Kesejahteraan Sosial kabupaten Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Penanggulangan bencana

korban

10

Nilai (%)

Batas Waktu Nasional

2015

80

2015

2015

2015


a.

4.

Bantuan sosial bagi 5. Prosentase (%) korban korban bencana skala bencana skala kabupaten kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat b. Evakuasi korban 6. Prosentase (%) korban bencana skala bencana skala kabupaten kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Penyelenggaraan 7. Prosentase (%) jaminan sosial skala penyandang cacat kabupaten/kota fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

80

2015

100

2015

40

2015

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

No.

1


Indikator

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :

11

Target Daerah 2012 (%)

Realisasi Daerah 2012 (%)


a. pemberian 1. bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten b. Pelaksanaan 2. kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten

2.

Penyediaan sarana dan prasarana sosial : a. Penyediaan 3. sarana prasarana panti sosial skala kabupaten b. Penyediaan 4. sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten

3.

Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial 5. bagi korban bencana skala kabupaten

Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar

12,5

3,11

Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

45

7,14

Prosentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

32

72,73

32

0

Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

80

80

12


b. Evakuasi 6. korban bencana skala kabupaten

4.

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. - Penyelenggaraan 7. jaminan sosial skala kabupaten/kota

Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun

97

100

Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

10

0

Analisa realisasi SPM bidang Sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Prosentase (%) PMKS Skala Kabupaten Yang Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Memperoleh

Tersedianya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2012 ditarget sebesar 12,5% dan realisasi sebesar 3,11%, dengan perhitungan sebanyak 1.202 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah diberi bantuan untuk pemenuhan kebutuhan

dasar,

dari

38.567

orang

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial sesuai dengan pendataan PMKS pada bulan Desember 2012.

13


2) Prosentase (%) PMKS Skala Kabupaten Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya. Tersedianya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya untuk tahun 2012 ditargetkan sebesar 80% dan realisasinya sebesar 12,50%. Untuk program tersebut hanya didanai dari APBD Provinsi Kalimantan Barat diperuntukkan sebanyak 40 kelompok (@ 10 orang) yang terdiri dari : a) Kecamatan Sengah Temila (1) Kube Kenanga (2) Kube Kantil (3) Kube Anggrek (4) Kube Seroja Indah (5) Kube Kamboja

b) Kecamatan Mandor (1) Kube Bougenvil (2) Kube Bunga Manis (3) Kube Teratai (4) Kube Melati (5) Kube Mawar

c) Kecamatan Mempawah Hulu d) Kecamatan Menjalin e) Kecamatan Sebangki f) Kecamatan Air Besar g) Kecamatan Kuala Behe h) Kecamatan Ngabang 14


Sedangkan target program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 140 KUBE dan telah tercapai sebesar 7,14%. 3) Prosentase (%) Panti Sosial Skala Kabupaten Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tersedianya panti sosial yang menyediakan sarana prasarana baik berupa alat-alat meubelair, alat-alat sekolah dan sarana pendukung lainnya sampai dengan berupa paket lebaran dan natal sebanyak 3 panti sosial anak dari jumlah 4 panti sosial anak yang ada di Kabupaten Landak . 4) Prosentase

(%)

Wahana

Kesejahteraan

Sosial

Berbasis

Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tersedianya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) untuk Kabupaten Landak belum ada yang mengusulkan terkait kelompok tersebut (Nihil) dikarenakan dengan keterbatasan anggaran di Kabupaten Landak. 5) Evakuasi Korban Bencana Skala Kabupaten. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun 6) Prosentase

(%)

Korban

Bencana

Skala

Kabupaten

Yang

Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Dalam 1 (satu) Tahun. Korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terialisir secara maksimal (100%), yang tahun 2012 terjadi bencana alam dengan masyarakat terkena dampak sebanyak ±

3000

orang

yang

masing-masing

kepala

keluarga

(KK)

mendapatkan bantuan berupa santunan uang, bahan bangunan rumah dan sembako. 15


7) Prosentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Dalam 1 (satu) Tahun. Korban bencana alam yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap telah tercapai sebesar 100%.

8) Prosentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Dalam 1 (satu) Tahun. Tersedianya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak

potensial

yang

telah

menerima

jaminan

sosial

untuk

Kabupaten Landak khususnya cacat fisik dan mental tahun 2012 masih dalam pengajuan/permohonan ke Provinsi Kalimantan Barat dan Pusat. Menurut data Kabupaten Landak tahun 2012 jumlah PMKS khusus cacat fisik dan mental terdiri dari :

a) Anak cacat sebanyak 506 orang b) Penyandang cacat sebanyak 1.356 orang c) Penyandang cacat bekas penderita sebanyak 1.476 orang d) Sedangkan untuk lanjut usia tidak potensial tahun 2012 sebanyak 72 orang yang telah mendapatkan jaminan sosial selama hidup perbulan @ Rp.200.000,00 orang, dengan jumlah lanjut usia tiak potensial sebanyak 13.898 orang, sehingga baru tercapai sebesar 0,52%.

16


4. Alokasi Anggaran PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

Sosial

0

0

Perintis

0

0

c. Pembinaan Lanjut Usia Terlantar

0

0

d. Penanganan Orang Terlantar

0

0

dan

0

0

f. Pemberdayaan Daerah Terpencil dan

0

0

0

0

h. Pembinaan Eks Korban Bencana Alam

0

0

i. Pemberdayaan fakir miskin

0

0

0

0

0

0

NO.

PROGRAM KEGIATAN

1.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat

Terpencil

Penyandang

Masalah

dan

Kesejahteraan

Sosial a. Pembinaan

Wanita

Rawan

(Ekonomi Lemah) b. Pembinaan

Perintis/Janda

Kemerdekaan, Veteran dan Keluarga Pejuang Kemerdekaan RI

e. Rehabilitasi

Gelandangan

Pengemis

Terisolir g. Penyuluhan Daerah Rawan Bencana Alam

2.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar

kerja

bagi

anak

terlantar

termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal b. Pembinaan Anak Jalanan 17


c. Penyediaan Air Bersih Untuk Daerah

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dan

0

0

tenaga

0

0

Rawan Bencana Alam d. Penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Razia/Operasi e. Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di Daerah f.

Pelayanan

dan

sosial,hukum

perlindungan bagi

korban

eksplotasi,perdagangan perumpuan dan anak. g. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana.

3.

Program pembinaan anak terlantar. a. Pembangunan prasaranan

sarana

tempat

dan

penampungan

anak terlantar. b. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. c. Pengembangan

bakat

ketrampilan anak terlantar. d. Peningkatan

keterampilan

pembinaan anak terlantar.

4.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

18


a.Pendataan

penyandang

cacat

dan

0

0

bagi

0

0

0

0

bagi

0

0

pemeliharaan

0

0

0

0

0

0

penyandang

0

0

perubahan

0

0

0

0

penyakit trauma b.Pendidikan

dan

pelatihan

penyandang cacat dan eks trauma. c.Pendayagunaan

para

penyandang

cacat dan eks trauma.

5.

Program

pembinaan

panti

asuhan/panti jompo a.

Pendidikan

dan

pelatihan

penghuni panti asuhan/jompo. b.

Operasional sarana

dan

dan

prasarana

panti

asuhan/jompo c. Monitoring,evaluasi dan pelaporan.

6.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya). a.Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusahan

bagi

eks

penyandang

penyakit sosial. b.Pemberdayaan

eks

penyakit sosial. c.Membangun sikap

kemajuan

mental

eks

penyandang

penyakit sosial. d. Monitoring,Evaluasi dan pelaporan.

19


7.

Program

pemberdayaan

kelembadayaan

kelembagaan

kesejahteraan sosial.

a. Peningkatan peran aktif masyarakat

60.931.000,-

60.931.000,-

0

0

0

0

0

0

61.689.000,-

61.689.000,-

107.916.000,-

107.916.000,-

dan dunia usaha. b.Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat. c.Peningkatan

kualitas

SDM

kesejahteraan sosial masyarakat. d.Pengembangan

model

kelembagaan

perlindungan sosial.

8.

Program Keluarga Harapan ( PKH )

a. Sosialisasi Tim program PKH

9.

Program

Pencagahan

Dini

dan

Penaggulangan korban Bencana

a. Fasilitasi dan mobilitasi bantuan tanggap darurat bencana JUMLAH

230.536.000,- 230.536.000,-

20


5. Dukungan Personil Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 10 orang dan 1 orang status honor. Untuk setiap kegiatan personel yang menangani yaitu PPK, PPTK, dan staff administrasi.

6. Permasalahan dan Solusi I. Permasalahan : a) Tidak tersedianya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. b) Minimnya anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. c) Adanya sebagian penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sulit didata dan diberikan pembinaan. d) Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan

penanganan

PMKS

terutama

yang

mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos).

II. Solusi : a) Melakukan

pendataan

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS). b) Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. c) Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

terkait

kesulitan

data

dan

pembinaan

terhadap

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. d) Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos). 21


B. BIDANG KETENAGAKERJAAN 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 04/MEN/IV/2011 Dan Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Landak yaitu : a)

Pelayanan Pelatihan Kerja

b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja c)

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

d) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek e)

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

2. Indikator

Nilai

dan

Batas

Waktu

Pencapaian

SPM

Secara

Nasional

No

Jenis pelayanan

1


2

3

Pelayanan penempatan tenaga kerja Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Indikator

NILAI

Batas Waktu Pencapai an

- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

75%

2016

60%

2016

60%

2016

70%

2016

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

50%

2016

22


4

Pelayanan kepesertaan Jamsostek

Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

5

Pelayanan - Besaran pemeriksa an Pengawasan Perusahaan Ketenagakerja an - Besaran Pengujian peralatan di perusahaan

50%

2016

45%

2016

50%

2016

Target Daerah (%)

Realisasi tahun 2012 (%)

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM No

Jenis Pelayanan

1


2

3

4

Indikator - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

30

- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

93

- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

60

Pelayanan penempatan tenaga kerja

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

7.55

Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

70


Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

4

23


5

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

- Besaran pemeriksaan Perusahaan

30

- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan

95

Penjelasan antara target dan realisasi sebagaimana tabel tersebut di atas adalah : a. Pelayanan Pelatihan Kerja 1) Pelatihan berbasis kompetensi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Landak pada

tahun 2012 tidak melakukan pelatihan berbasis kompetensi kepada

masyarakat

berupa

peningkatan

kualitas

kemampuan/ketrampilan.

2) Pelatihan berbasis masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak pada

tahun

masyarakat

2012

tidak

melakukan pelatihan

berbasis

peningkatan

kualitas

berupa

kemampuan/ketrampilan.

3) Pelatihan kewirausahaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten landak pada

tahun 2012 tidak melakukan pelatihan kewirausahaan.

b. Pelayanan penempatan Tenaga kerja Target pencapaian SPM pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang di tetapkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 . Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengukuran pencapaian sasaran Tahun 2012 untuk sasaran terlaksananya 24


pendataan dan pemenuhan kesempatan kerja maka dapat di informasikan bahwa sasaran tersebut dengan indikatornya adalah Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 31,70 %, dengan realisasi pencapaian sebanyak 511 orang pencari kerja yang terdaftar telah berhasil ditempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan atau yang telah mendapat pekerjaan sebanyak 162 orang dengan rincian 123 orang melalui Antar Kabupaten.

c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Tahun 2012 telah masuk dan terdaftar kasus perselisihan perburuhan berupa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 12 kasus yang menyangkut sebanyak 12 tenaga kerja sedangkan perselisihan Hubungan Industrial (PI) sebanyak 1 orang kasus yang menyangkut 1 orang tenaga kerja dan dari sejumlah kasus tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau 100 % melalui mediasi dan memastikan bahwa pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Pada Tahun 2012 ditargetkan jumlah kepesertaan Jamsostek sebesar

4% dari jumlah keseluruhan perusahaan peserta

jamsostek dan realisasinya adalah sebesar 4,31 % atau sebanyak 228 perusahaan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek sehingga tingkat capaian kinerjanya 4,31 %.

e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2012 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten

Landak telah melakukan pemeriksaan perusahaan sebanyak 136 25


perusahaan atau 33 % dari jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 412 perusahaan sedangkan jumlah perusahaan yang telah diuji peralatannya sebanyak 36 perusahaan atau 97,29 % dari jumlah peralatan yang terdaftar sebanyak 37 peralatan.

4. Alokasi Anggaran

No 1

Jenis Pelayanan

APBD (Rp)

DAK (Rp)

Pelayanan Pelatihan Kerja a. Berbasis Kompetensi

0

0

b. Berbasis Masyarakat

0

0

c. Kewirausahaan

0

0

2

Pelayanan penempatan tenaga kerja

0

0

3

Pelayanan penyelesaian hubungan industrial

30.847,500.0

0

4


0

0

5

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja an

72.844.000,0

0

perselisihan

5. Dukungan Personil Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 10 orang dan 1 orang status honor. Untuk setiap kegiatan personel yang menangani yaitu PPK, PPTK, dan staff administrasi.

26


6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan SPM bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial danTenaga Kerja

Kabupaten

Landak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No

Jenis pelayanan

1 Pelayanan Pelatihan Kerja

Permasalahan • Minimnya kesempatan kerja • Terbatasnya jumlah tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai

Tindak Lanjut

Melakukan Pembinaan/ Pelatihan kerja terhadap pencari kerja sesuai • Minimnya Informasi dengan kualifikasi pendidikan yang bagi pencari kerja 2 Pelayanan Melakukan • Minimnya kesempatan penempatan tenaga kerja Pembina kerja • Terbatasnya jumlah an/Pelatihan tenaga kerja dengan kerja terhadap kualifikasi yang sesuai pencari kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan 3 Pelayanan • Masih adanya • Melakukan penyelesaiaan Pembinaan perusahaan yang belum perselisihan secara melaksanakan hubungan berkelanjutan kewajiban sesuai UU industrial baik klasikal ketenagakerjaan maupun • Rata-rata karyawan kunjungan ke dibayar sesuai UMK Perusahaan • Mengadakan walaupun kerjanya pemanggilan sudah diatas 1 (satu) pihak tahun pengusaha • Masih adanya kasus dalam rangka PHI/PHK yang tidak pembinaan dicatatkan di tentang UMK Disnakertrans. • Memberikan bimbingan tentang tata 27


4 Pelayanan kepesertaan Jamsostek

5 Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja an

cara PHI/PHK sesuai UU No.2 Tahun 2004 Melakukan Pembinan terhadap Perusahaan maupun pekerja/ buruh tentang arti pentingnya Jamsostek

• Masih banyak perusahaan yg tdk mendaftarkan pekerja/ buruhnya untuk mengikuti Jamsostek dikarenakan akan membebani anggaran Perusahaan • Banyak pekerja/buruh tidak ikut Jamsostek sebab akan mengurangi pendapatan/upah • Kurangnya tenaga • Meminta pengawas tenaga kerja tambahan personil kepada Badan • Masih adanya Kepegawaian perusahaan yang belum Daerah (BKD) melaksanakan Kab.Landak kewajiban sesuai UU untuk pengawas Ketenagakerjaan tenaga kerja • Masih adanya Tenaga yang berserti Kerja yang belum fikat pengawas mengetahui secara menyeluruh tentang • Melakukan Pembina an aturan ketenagakerjaan secara berkelan • Masih banyak kasusjutan baik kasus kecelakaan kerja klasikal maupun di perusahaan kunjungan pemeriksaan • Melakukan pemanggilan pihak pengusaha dalam rangka pembinaan tentang ketentuan Per 28


UU ketenaga kerjaan

C. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 1. Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah : 1. Pelayanan Dokumen Kependudukan. 2. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. 3. Penanggulangan Bencana Kebakaran. 2.

Indikator SPM

dan Nilai SPM serta

secara

Jenis No Pelayanan Dasar 1. Pelayanan Dokumen Kependudukan

Batas

Waktu

Pencapaian

Nasional Standar Pelayanan Minimal Indikator

100%

Batas Waktu Pencapaian 2015

100%

2015

Nilai

Cakupan Peneribitan Kartu Keluarga 2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1.

3.

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran

90%

2020

4.

Cakupan penerbitan akta kematian

70%

2020

29

Penanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


2.

3.

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Penanggulangan 5. Cakupan Pelayanan Bencana Bencana Kebakaran Kebakaran Kabupaten/Kota 6. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 7. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi 8. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK

80%

2015

BPBD

85%

2015

BPBD

75%

2015

BPBD

80%

2015

BPBD


No 1

Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan

Target Daerah 2012 (%) 80

Indikator 1. Cakupan

Realiasi Daerah 2012 (%) 55,70

Penerbitan Kartu Keluarga (KK).

2. Cakupan

98,53

48,10

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran.

86,77

81,50

0,00

2,36

4. Cakupan penerbitan kutipan kematian.

akta 30


2.

3.

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Penanggulangan 5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 6.Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 7.Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi 8.Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK

50

40

66,67

66,67

50

0

50

33,33

Analisa antara target dan realisasi SPM daerah terurai sebagaimana berikut :

1) Pelayanan Dokumen Kependudukan a) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2015 untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah sebesar 100%. Target tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Landak dirasakan cukup tinggi mengingat kondisi daerah yang

letaknya

cukup

jauh

dari

pelayanan

(Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Landak) sehingga membuat pelayanan bagi warga cukup sulit dilakukan secara 31


maksimal. Berdasarkan analisa kemampuan daerah, oleh daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Landak ditetapkan target sebesar 80 % pada tahun 2012. Realisasi yang didapat pada tahun 2012 adalah sebesar 55,70 % dengan menghasilkan 6.046 Dokumen Kartu Keluarga yang diterbitkan dari 10.854 jumlah Kepala Keluarga pada tahun yang berkenaan (tahun 2012).

Adapun rincian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.

Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tahun 2012 936

Kecamatan

1

Ngabang

2

Mempawah Hulu

644

3

Menjalin

367

4

Mandor

327

5

Air Besar

298

Menyuke

604

Sengah Temila

855

Meranti

297

Kuala Behe

344

Sebangki

339

Jelimpo

501

Banyuke Hulu

244

Sompak

290

6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah

6.046

Kontribusi Pemerintah Daerah : Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses penerbitan

kartu

keluarga 32

dan

mensosialisasikan


peraturan-peraturan

baru

tentang

Administrasi

Kependudukan.

Kontribusi Masyarakat : Melakukan penyuluhan/sosialisasi, menjelaskan manfaat dan kegunaannya kepada yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK), yang dilakukan oleh peserta yang telah mengikuti sosialisasi yaitu tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Kepala Dusun, yang melingkupi 13 kecamatan.

b) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2015 untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah sebesar 100%. Target tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Landak

dirasakan

terlalu

tinggi.

Berdasarkan

analisa

kemampuan daerah, oleh daerah ditetapkan target sebesar 98,53% pada tahun 2012. Realisasi yang didapat pada tahun 2012 adalah sebesar 48,10% dengan menghasilkan 128.790 dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dari 267.743 jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dengan jumlah total penduduk Kabupaten Landak sebesar 388.840 penduduk. Rincian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk yang Wajib e-KTP tahun 2012 51.266

1

Ngabang

2

Mempawah Hulu

25.763

3

Menjalin

14.231

4

Mandor

22.210

5

Air Besar

16.187 33


6

Menyuke

22.004

7

Sengah Temila

44.173

8

Meranti

9

Kuala Behe

11.678

10

Sebangki

12.143

11

Jelimpo

20.771

12

Banyuke Hulu

13

Sompak

7.422

9.016 10.879

Jumlah

267.743

Kontribusi Pemerintah Daerah : Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan mensosialisasikan

peraturan-peraturan

baru

tentang

Administrasi Kependudukan.

Kontribusi Masyarakat : Melakukan penyuluhan/sosialisasi, menjelaskan manfaat dan kegunaannya kepada yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), yang dilakukan oleh peserta yang telah mengikuti sosialisasi yaitu tokoh masyarakat,

Kepala

Desa

dan

Kepala

Dusun,

yang

melingkupi 13 kecamatan. c) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemerintah Daerah menetapkan target capaian penerbitan kutipan akte kelahiran pada tahun 2012 adalah sebesar 86,77%.

Sedangkan

realisasi

yang

didapatkan

adalah

sebesar 81,50% dengan menghasilkan 4.696 dokumen akte kelahiran, dari 5.762 jumlah keseluruhan kelahiran yang terjadi pada tahun berkenaan (tahun 2012). 34


Adapun data selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

1

Januari

Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran tahun 2012 379

2

Pebruari

319

3

Maret

469

4

April

428

5

Mei

439

6

Juni

509

7

Juli

356

8

Agustus

438

9

September

218

10

Oktober

438

11

Nopember

436

12

Desember

267

No.

Bulan

Jumlah

4.696

Kontribusi Pemerintah Daerah : Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses pembuatan

Akta

Kelahiran

peraturan-peraturan

baru

dan

mensosialisasikan

tentang

Administrasi

Kependudukan. Kontribusi Masyarakat : Melakukan penyuluhan/sosialisasi, menjelaskan manfaat dan kegunaannya kepada yang belum memiliki Akta Kelahiran,

yang

dilakukan

oleh

peserta

yang

telah

mengikuti sosialisasi yaitu tokoh masyarakat, Bidan Desa dan Guru, Kepala Desa dan Dusun yang melingkupi 13 kecamatan. 35


d) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian a) Pemerintah Daerah tidak menetapkan target capaian untuk penerbitan kutipan akte kematian pada tahun 2012 atau 0,00%. Sedangkan realisasi yang didapatkan adalah sebesar 2,36% dengan menghasilkan 11 dokumen akte

kematian

yang

diterbitkan

pada

tahun

yang

berkenaan (tahun 2012), dari 466 jumlah keseluruhan kematian yang terjadi di Kab. Landak. Adapun data selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

1

Januari

Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian tahun 2012 0

2

Pebruari

0

3

Maret

1

4

April

0

5

Mei

1

6

Juni

0

7

Juli

2

8

Agustus

1

9

September

2

10

Oktober

0

11

Nopember

2

12

Desember

2

No.

Bulan

Jumlah

11

2) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 3) Penanggulangan Bencana Kebakaran a.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Indikator

cakupan

pelayanan

bencana

kebakaran

kabupaten dilakukan dengan Pelayanan Penanggulangan 36


Kebakaran yang pada Tahun 2012 menargetkan capaian sebesar 50 % atau 4.954,55 km2 dan pada pelaksanaan capaiannya kurang dari yang ditargetkan yakni sebesar 40 % atau 3.963,65 km2 dari total 9.909,1 km2 luas cakupan pelayanan kebakaran dan dalam hal ini indikator capaian kinerjanya sebesar 80% termasuk dalam kategori berhasil.

b.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Indikator tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK dilaksanakan dengan Pelayanan kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maksimal 15 menit yang pada Tahun 2012 ditargetkan capaian sebesar 66,67 % atau 10 kasus dan capaian pelaksanaannya sama dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 66,67 % atau 10 kasus yang tertangani, dalam hal ini capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

c.

Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Indikator persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang pada Tahun 2012 ditargetkan capaian sebesar 50% atau 5 orang satgas damkar dan capaian pelaksanaannya belum dapat dicapai dari yang ditargetkan yaitu sebesar 0 % dari total jumlah 10 orang satgas damkar, dalam hal ini capaian kinerjanya sebesar 0% termasuk dalam kategori kurang berhasil.

d.

Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK

37


Indikator jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 5000 liter pada WMK yang pada Tahun 2012 ditargetkan capaiannya sebesar 50% atau 6 mobil pemadam kebakaran dan capaian pelaksanaannya kurang dari yang ditargetkan yaitu sebesar 33,33% atau 2 mobil pemadam kebakaran dari total jumlah WMK atau lingkungan yang berpotensi kebakaran di Kabupaten Landak, dalam hal ini capaian kinerjanya sebesar 66,66% termasuk dalam kategori cukup berhasil.

4. Alokasi Anggaran a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam

rangka

percepatan

pelaksanaan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal

penerapan

dan

khususnya pada jenis

pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, pada tahun anggaran 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak melaksanakan program kegiatan terkait SPM dengan alokasi anggaran terurai sebagai berikut :

No

Program dan Kegiatan

Plafon Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

242.013.500,00

149.013.500,00

2

Pemutakhiran Data Kependudukan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Pemilu 2014.

113.487.000,00

95.339.400,00

38


3

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Catatan Sipil.

117.774.000,00

115.254.000,00

4

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil.

329.211.000,00

324.911.000,00

5

Mobilisasi Penduduk Wajib KTP.

430.101.500,00

414.701.500,00

6

Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Catatan Sipil.

57.898.000,00

57.715.500,00

7

Supervisi dan Monitoring Evaluasi.

115.491.500,00

115.196.300,00

8

Pelayanan Mobile Enrollment e-KTP.

79.605.000,00

79.605.000,00

9

Pendataan Penataan Dokumen/Arsip Kependudukan.

dan

24.071.000,00

24.071.000,00

Mobile e-KTP

154.930.000,00

154.930.000,00

1.664.582.500,00

1.530.737.200,00

10

Pelayanan Enrollment Tahap II JUMLAH

b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Badan Penganggulangan Bencana Daerah

Dalam

rangka

percepatan

pelaksanaan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal

penerapan

dan

khususnya pada jenis

pelayanan dasar Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran, pada tahun anggaran 2012 Badan Penanggulangan Bencana 39


Daerah Kabupaten Landak melaksanakan program kegiatan terkait SPM dengan alokasi anggaran terurai sebagai berikut :

No

Program dan Kegiatan

1.

Program Kedaruratan dan Logistik Kegiatan fasilitasi dan mobilisasi bantuan tanggap darurat

Plafon Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

63.950.000,00

63.912.000,00

63.950.000,00

63.912.000,00

JUMLAH

5. Dukungan Personil a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada pelayanan Dokumen Kependudukan oleh PNS dan Non PNS, yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan indikator :

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :

No.

Uraian Tugas

PNS / NON PNS

Jumlah Personil

1

Verifikator

PNS

-

1 orang

2

Administrator

PNS

-

2 orang

3

-

1 orang

4

Pembantu Bendahara PNS Penerima Pencatat data dan berkasPNS

-

1 orang

5

Operator

Non PNS

4 org/3 org

PNS 40


Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran :

Uraian Tugas

PNS / NON PNS

Jumlah Personil

1

Verifikator

PNS

-

2 orang

2

PNS

-

1 orang

3

Pembantu Bendahara Penerima Operator

PNS

Non PNS

3 org/3 org

4

Pengendali

PNS

-

1 orang

5

Pengambilan/ Loket

PNS

-

1 orang

No.

b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran oleh PNS dan Non PNS, yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan indikator yang terdiri dari : 1)

Kepala Pelaksana BPBD 1 orang

2)

Sekretaris 1 orang

3)

Kepala Bidang 2 orang

4)

Staf 5 orang

5)

Tim Reaksi Cepat 10 orang

6. Pemasalahan dan Solusi a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Permasalahan

41


1) Pada tahun 2012 Target Indikator Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran belum tercapai hanya terealisasi sebesar 81,50% dari target sebesar 86,77%. 2) Biaya pembuatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu melalui penetapan pengadilan negeri dirasakan berat oleh masyarakat. 3) Sumber

Daya

Manusia

sebagai

personil

dalam

mengoperasikan komputer masih kurang terutama yang berstatus PNS. 4) Dukungan dari pihak aparatur ditingkat bawah terutama para kepala desa, kepala dusun, RT dan RW kurang maksimal. 5) Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam Kartu Keluarga (KK) terhadap kejadian vital (LAMPID) masih perlu ditingkatkan. 6) Kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan karena pada umumnya masyarakat membuat dokumen kependudukan pada saat diperlukan. 7) Tidak adanya target indikator cakupan penerbitan akta kematian

pada

tahun

2012

dan

tahun

sebelumnya

dikarenakan masyarakat belum memproritaskan kegunaan akta kematian. Akta kematian dibuat jika diperlukan sewaktu-waktu saja. • Solusi 1) Mengadakan pelayanan akta kelahiran di 13 kecamatan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang catatan sipil. 2) Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu. 42


3) Penambahan Personil PNS dan Non PNS yang memiliki kemampuan dan berkompetensi dalam mengoperasikan komputer. 4) Mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang administrasi kependudukan dan Akta Catatan Sipil kepada instansi terkait untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa. 5) Menjelaskan

manfaat

dan

kegunaan

akan

pentingnya

memiliki dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil serta persyaratan-persyaratan untuk membuatnya melalui baliho maupun sosialisasi. 6) Mengadakan sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 7) Menjelaskan kepada masyarakat kegunaan dan pentingnya mempunyai akta kematian untuk mengurus hak waris, dan mempertegas keterangan bagi orang yang meninggal melalui sosialisasi-sosialisasi di tingakat kecamatan dan pembuatan baliho.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Permasalahan Dalam pencapaian target, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak menemui permasalahan yaitu sebagai berikut : a) Wilayah Manajemen Kebakaran di Kabupaten Landak sangat

luas

yaitu

mencapai

luas

9.909,1

km2

dan

seluruhnya berpotensi kebakaran. Wilayah Manajemen Kebakaran ini tercakup dalam 13 kecamatan di Kabupaten 43


Landak. Beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Landak jauh lokasinya dari Kecamatan Ngabang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak sehingga dalam menangani kejadian kebakaran sangatlah jauh dijangkau oleh BPBD dari Kecamatan Ngabang

ke

lokasi

Kecamatan

Menjalin,

Kecamatan

Sompak,

kebakaran.

Diantaranya

yaitu

Kecamatan

Mempawah

Hulu,

Banyuku

Hulu,

Kecamatan

Kecamatan Mandor, Kecamatan Meranti, Kecamatan Air Besar, Kecamtan Kuala Behe, Kecamatan Sebangki. b) Tingkat Waktu Tanggap ( Response Time Rate )dari jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap masih belum menunjukkan hasil yang baik (berhasil) karena masih terdapat jumlah kasus kebakaran di luar jangkauan WMK yang belum dapat tertangani karena jauhnya lokasi BPBD ke kecamatan yang lokasinya cukup jauh dari kecamatan Ngabang. c) Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi di BPBD Kabupaten Landak belum ada. Hal ini dikarenakan belum adanya dana/anggaran di Tahun 2012 untuk kegiatan bimtek/pelatihan teknis penanggulangan kebakaran. Namun Satgas Damkar/Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Landak telah mempelajari Teknis/Cara Penanggulangan

Kebakaran

dan

pemakaian

alat-alat

pemadam kebakaran dari Badan Pemadam Api Swasta. Sehingga pada saat terjadi kebakaran, Tim Reaksi Cepat BPBD dapat bekerjasama dengan Petugas Pemadam dari BPAS Kabupaten Landak. d) Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Landak yaitu 2 unit yang terdiri dari 1 unit mobil rescue dan 1 unit mobil 44


pemadam kebakaran. Hal ini menjadi kendala dalam menangani kasus kebakaran baik di Kecamatan Ngabang maupun di Kecamatan yang lokasinya jauh. Kondisi dari mobil damkar ini pun dapat dikatakan dalam kondisi rusak ringan. •Solusi a) Diperlukan adanya unit Pemadam Kebakaran untuk setiap Kecamatan

di

Kabupaten

Landak

agar

setiap

kasus

kebakaran di setiap kecamatan dapat ditangani lebih dahulu oleh Unit Pemadam Kebakaran tanpa menunggu BPBD

Kabupaten

Landak

dari

Kecamatan

Ngabang

maupun BPAS. b) Kasus kebakaran yang tidak tertangani di luar jangkauan WMK dapat ditangani jika di setiap kecamatan di luar Kecamatan Ngabang diberikan bantuan 1 unit fire pump atau hydrant. c) Aparatur pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Landak harus diberikan pelatihan teknis penanggulangan bencana kebakaran dengan menganggarkan dana pelatihan di tahun berikutnya. d) Jumlah mobil pemadam kebakaran agar segera ditambah beberapa unit supaya penanganan kasus kebakaran dapat tertangani dengan cepat. Dalam rangka meningkatkan kualitas

dan

Penanggulangan

kuantitas Bencana

Cakupan Kebakaran

dilakukan pembenahan – pembenahan

Pelayanan masih

perlu

baik dari segi

perlengkapan, sarana dan prasarana dan pendanaan, dengan demikian target pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal akan lebih baik dan terpenuhi dengan maksimal. 45


D. BIDANG

LAYANAN

TERPADU

BAGI

PEREMPUAN

DAN

ANAK

KORBAN KEKERASAN

1. Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Layanan Terpadu

Bagi

Perempuan

dan

Anak

Korban

Kekerasan yang

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Landak adalah :

a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ; b. Pelayanan

kesehatan

bagi

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan ; c.

Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;

d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan ; e.

Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.


No 1


Indikator

Penanganan 1. Cakupan pengaduan/laporan perempuan dan korban kekerasan anak korban terhadap kekerasan yang perempuan dan mendapatkan anak penanganan pengaduan oleh 46

Nilai (%) 100

Batas Waktu Nasional 2014


2.

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

3.

Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban 47

100

2014

75

2014

75

2014


4.

5

Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan perempuan dan akan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

48

80

2014

50

2014

50

2014

100

2014


3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah No 1

2.

3.


Indikator

Penanganan 1. Cakupan pengaduan/laporan perempuan dan korban kekerasan anak korban terhadap kekerasan yang perempuan dan mendapatkan anak penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Pelayanan 2. Cakupan kesehatan bagi perempuan dan perempuan dan anak korban anak korban kekerasan yang kekerasan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Rehabilitasi sosial 3. Cakupan bagi perempuan layanan dan anak korban rehabilitasi kekerasan sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 49



80

100

50

0

50

0


No

4.

5.


Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Indikator

4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan perempuan dan akan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 50



50

71

40

0

40

0

0

0


No


Target Daerah 2012 (%) 0

Indikator 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Realisasi Daerah 2012 (%) 0

Uraian antara target dan realisasi terurai sebagai berikut :

1. Cakupan

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan

yang

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu :

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

pengaduan

oleh

petugas

terlatih

di

dalam

unit

pelayanan terpadu tahun 2012 termasuk kategori sangat berhasil karena sudah mencapai realisasi 100% ( 15 kasus ) dari target capaian daerah sebesar 80% ( 12 kasus ), dengan rincian :

a. Data per bulan dan per kasus sebagaimana tabel berikut :

NO

1

2

JENIS KASUS

P/L

BULAN KE -

Jml

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

-

-

-

-

-

3

2

1

-

-

-

-

6

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

P

-

-

1

1

-

1

1

2

-

-

-

-

6

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

KDRT

Perkosaan

51


3

4

5

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

2

1

0

4

3

4

0

1

0

0

15

Pencabulan

0 0

Penganiayaan

Pembunuhan L JUMLAH

Dari data yang tampak dalam tabel maka dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2012 kasus yang menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) sebanyak 6 kasus, dan kasus perkosaan sebanyak 6 kasus. Sedangkan kasus yang lainnya seperti penganiayaan sebanyak 1 kasus , kemudian kasus pembunuhan ada 2 kasus yang korbannya adalah laki dan perempuan.

b. Data korban berdasarkan kelompok umur sebagaimana tabel berikut : NO

1

2

3

4

UMUR (TH)

P/L

BULAN KE-

Jml

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

P

-

-

-

1

-

2

1

3

-

-

-

-

7

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

P

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

P

-

-

-

-

-

1

2

2

-

-

-

-

5

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0-9

10 - 18

19 – 28

29 – 38 52


P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 1

39 – 48

5

L

NO

6

-

UMUR (TH)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

BULAN KEP/L

Jml 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

2

1

0

4

3

5

-

-

0

0

15

49 – JUMLAH

Dari tabel data korban berdasarkan kelompok umur seperti tertera diatas dapat dijelaskan bahwa : Dari total 15 kasus yang terjadi ternyata kelompok umur 10 – 18 tahun menempati urutan pertama sebanyak 7 kasus, sedangkan kel umur 29 – 38 tahun menempati urutan kedua sebanyak 5 kasus, kemudian kelompok umur 0-9 tahun sebanyak 1 kasus dan kelompok umur 19 28 sebanyak 1 kasus dan kelompok umur 39 – 48 sebanyak 1 kasus.

2. Cakupan

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan

yang

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit :

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit pada tahun 2012 kami tidak memiliki data tetapi kami menargetkan

untuk target

Daerah 50 % karena pertimbangan bahwa untuk kasus yang dapat naik diranah

hukum tentunya harus ada memiliki visum et

53


revertum tetapi untuk kasus – kasus delik aduan biasanya korban sering mencabut laporan .

3. A. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu :

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi

sosial

terlatih

bagi

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2012 hingga saat ini kami tidak memiliki data tetapi kami menargetkan untuk target daerah sebesar

50 % dengan pertimbangan bahwa petugas

yang dapat memberikan konseling di Unit Pelayanan Terpadu hingga saat ini belum ada dan pengalaman terakhir bahwa BPPKB untuk konseling korban selalu merujuk ke RSK Pontianak dan ini sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan dana untuk rehabilitasi korban tidak ada sehingga tidak memungkinkan dapat terpenuhi

100 % korban yang ingin dikonselor.

3.B. Cakupan layangan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Target daerah sebesar 50 % , dan telah terealisasi 71 % didominasi oleh korban KDRT dan Perkosaan , hal ini sangat diperlukan bagi para korban karena kondisi psikhis, trauma berat membuat korban perlu direhabilitasi untuk mendapat siraman rohani

dari petugas

konselor ( kemenag ) agar mereka dapat kuat melangkah menuju masa depan dan tidak terhalang oleh kejadian masa lalu yang menimpanya.

54


4. A. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :

Di tahun 2012 ini kami tidak memiliki data tentang cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus yang menimpa perempuan dan anak tetapi kami memberikan target daerah untuk cakupan penegakan hukum sebesar 40 %, hal yang menyulitkan kami untuk memperoleh data dikarenakan selama ini kasus – kasus yang telah di BAP oleh pihak kepolisian dan kalaupun sampai pada jenjang final yakni persidangan dan vonis hakim kami kesulitan untuk memonitor karena Kabupaten Landak untuk proses sidang masih menginduk ke Pengadilan Negeri Mempawah.

4. B. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Untuk cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum, kami tidak memiliki data tetapi untuk target daerah kami targetkan sebesar 50 %, hal ini dikarenakan kasus – kasus yang menimpa perempuan dan anak adalah delik aduan sehingga korban karena berbagai pertimbangan sering menarik laporannya

5. Pemulangan dan reintegrasi sosial Cakupan dan layanan reintegrasi sosial bagi

perempuan dan

anak korban kekerasan hingga saat ini kami tidak tersedia data .

55


4.

Alokasi Anggaran 1. Program

:

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2. Kegiatan

:

Fasilitasi

pengembangan

Pelayanan

Terpadu

Pusat

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak ( P2TP2A)

5.

3. Pagu Anggaran

:

Rp. 187.000.000,00

4. Realisasi Anggaran

:

Rp. -

Dukungan Personil

Jumlah

personil

yang

terlibat

dalam

proses

penerapan

dan

pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berjumlah 25(dua puluh lima) orang terdiri dari unsur :

a. Bupati Landak sebagai Pengarah b. Wakil Bupati Landak c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Landak sebanyak 2 orang d. Dinas Kesehatan Kab. Landak sebanyak 1 orang e. RSUD Landak sebanyak 3 orang f.

Petugas Puskesmas Kecamatan Mandor sebanyak 1 orang

g. Petugas Puskesmas Kecamatan Menyuke sebanyak 1 orang h. Petugas Kecamatan Ngabang sebanyak 1 orang i.

Unit PPA pada Polres Landak sebanyak 1 orang

j.

Unit PPA Polsek Mandor sebanyak 1 orang

k. Unit PPA Polsek Menyuke sebanyak 1 orang l.

Unit PPA Polsek Ngabang sebanyak 1 orang

m. TP-PKK Kabupaten Landak sebanyak 2 orang n.

Tokoh adat dayak sebanyak 4 orang

o.

Kejaksaan Negeri Landak sebanyak 1 orang

p.

Dinas Sosial Kabupaten Landak nsebanyak 1 orang 56


6.

q.

Bagian Kesra Setda Landak sebanyak 1 orang

r.

Bappeda Landak sebanyak 1 orang

Permasalahan dan Solusi I.

Permasalahan :

a. Kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang keberadaan dan penanganan korban kekerasan b. Tidak adanya anggaran untuk pertemuan rutin

bulanan bagi

anggota P2TP2A c. Minimnya data dasar dari berbagai sektor terkait tentang berbagai hal penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak d. Minimnya dukungan pemerintah baik anggaran dan fasilitas operasional lainnya e. Sulitnya penjangkauan kepada korban karena lokasi kasus yang berjauhan dan kurangnya fasilitas operasional f. Kurang optimalnya kerjasama tim pelaksana harian

II.

Solusi :

a. Memberikan pemahaman melalui Rapat Koordinasi kepada Instansi pemerintah b. Diupayakan agar semua sektor yang terkait dalam menangani berbagai kasus kekerasan dapat memberikan data yang terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak c. Menggalang dukungan dana, baik pemerintah maupun non pemerintah/swasta d. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (Puskesmas, Polsek, TOMA) dalam upaya pencegahan dan penanganan korban e. Mengadakan rapat kordinasi secara rutin misalnya setiap bulan untuk mengetahui sejauh mana penanganan berbagai kasus 57


yang menimpa perempuan dan anak ( jumlah pengaduan dan vonis kasus ) f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi sesama tim pelaksana harian.

E. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1. Jenis Pelayanan Dasar Sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten /Kota, disebutkan Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Bidang KB & KS), yaitu : a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi: c. Penyediaan Informasi Data Mikro.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang KB & KS secara Nasional

No 1 A.

Standart Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Indikator Nilai 2 3 4 Komunikasi 1. Cakupan Pasangan 100 Informasi dan Usia Subur yang Edukasi Keluarga isterinya dibawah 20 Berencana dan tahun 3,5% Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) 2. Cakupan sasaran 100 Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%

58

Batas Waktu 5 2014

Penanggung Jawab 6 Badan PP & KB

2014

Badan PP & KB


B.

3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%

100

2014

Badan PP & KB

4.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (8KB) ber-KB 70%

100

2014

Badan PP & KB

5.

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Msaha Peningkatari Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

100

2014

Badan PP & KB

6.

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan

100

2014

Badan PP & KB

7.

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan

100

2014

Badan PP & KB

Penyediaan Alat dan 8. Cakupan penyediaan obat Kontrasepsi alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

100

2014

Badan PP & KB

59


C.

Penyediaan Informasi Mikro

9. Cakupan penyediaan Data informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

100

2014

Badan PP & KB

Nomor

tahun

tentang

Pelayanan

Minimal

3. Target Pencapaian SPM Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Pedoman

Percepatan

Penerapan

Standar

Pemerintah Kabupaten Landak , target Pencapaian SPM Badan PP dan Keluarga Berencana tahun sebagai berikut : No A.

Jenis Pelayanan Indikator Dasar Komunikasi 1. Cakupan Pasangan Usia Informasi Subur yang isterinya dan Edukasi dibawah 20 tahun Keluarga 2. Cakupan sasaran Pasangan Berencana Usia Subur menjadi Peserta dan Keluarga KB aktif 3. Cakupan Pasangan Usia Sejahtera Subur yang ingin ber-KB (KIE KB dan tidak terpenuhi (Unmet KS) Need) 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (8KB) berKB 5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Msaha Peningkatari Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana 60

Satuan

Target 2012

%

8,11

%

69,9

%

23,79

%

91,5

%

98,1

%

40,00

%

100


B.

Penyediaan Informasi Data Mikro

(PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan 8. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

%

100

4. Realisasi Pencapaian Target SPM Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar

Bidang Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera (KB dan KS) dapat dilihat dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

No 1.

Jenis Pelayanan Indikator Dasar Komunikasi 1. Cakupan Pasangan Usia Informasi dan Subur yang isterinya Edukasi dibawah 20 tahun Keluarga 2. Cakupan sasaran Pasangan Berencana dan Usia Subur menjadi Peserta Keluarga KB aktif Sejahtera (KIE 3. Cakupan Pasangan Usia KB dan KS) Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (8KB) berKB 5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Msaha Peningkatari Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 61

Target

Realisasi

Nilai

8,11

8,81

92,73

69,9

68,6

98,14

23,79

17,28

137,67

91,5

91,9

99,56

98,1

98,2

99,90

40,00

0,12


2.

7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan Penyediaan 8. Cakupan penyediaan Informasi Data informasi data mikro Mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Berdasarkan Keputusan Bupati Landak Nomor 065/147.8/HK-2013 tentang

Pembentukan TIM

Standar

Pelayanan

Minimal

Percepatan Pemerintah

Penerapan

dan

Kabupaten

Pencapaian

Landak,

serta

berdasarkan RPJMD Kabupaten landak tahun 2012-2016, pencapaian tujuh indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

1) Cakupan PUS yang Istrinya di bawah Usia 20 Tahun Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Landak dalam meningkatkan Pendewasan Usia Perkawinan (PUP), dimana Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun dapat meningkat jenjang ke PUS yang istrinya diatas 20 tahun, sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Keberhasilan indikator ini ditunjukkan dengan semakin kecilnya realisasi. Dalam tahun 2012 sesuai dengan target Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB Pemerintah Kabupaten Landak sebanyak 8,11 % dari hasil perhitungan Jumlah PUS yang istrinya di bawah 20 tahun sebesar 5.111 dibagi jumlah PUS sebesar 62.596 dikalikan 100. Dari hasil Pendataan Keluarga Tahun 2012 dapat terealisasi sebesar 8,81 % dari hasil perhitungan Jumlah PUS yang istrinya di bawah 20 tahun sebesar 5.843 dibagi jumlah PUS sebesar 66.341 62


dikalikan 100, atau dicapai sebesar 92,73% dari perhitungan target dibagi realisasi.

2) Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Landak dalam meningkatkan jumlah peserta KB Aktif dari semua Metode, semakin besar realisasi semakin baik. Untuk tahun 2012 realisasi peserta KB Aktif sebanyak 68,6 % dari target yang ada sebesar 69,9 % atau dicapai sebesar 98,14 %.

3) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Landak dalam meningkatkan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) dengan alasan-alasan : hamil, Ingin Anak Segera (IAS), Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebagai sasaran menjadi peserta KB Baru.

4) Cakupan Anggota BKB Ber KB Indikator

ini

menggambarkan

Kabupaten Landak

keberhasilan

dalam meningkatkan

Pemerintah

Peserta KB Anggota

Bina Keluarga Balita (BKB) yang berstatus PUS. Target Tahun 2012 sebesar 91,5 % terealisasi sebesar 91,9 % atau dicapai sebesar 99,56 % (termasuk sangat berhasil).

5) Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber KB Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peserta KB Anggota UPPKS yang berstatus PUS. Untuk tahun 2012 realisasi peserta KB anggota UPPKS

sebesar

98,2 % dari target sebesar 98,1 % atau dicapai sebesar 99,90 %. (termasuk dalam kategori berhasil). 63


6) Ratio

Petugas

Lapangan

Keluarga

Berencana

(Dua)

Desa/Kelurahan Indikator ini menggambarkan bahwa satu PLKB memegang binaan 10 (sepuluh) Desa. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja PLKB dalam pencapaian Program KB sesuai dengan target dari Pusat idealnya satu PLKB membina dua desa namun untuk Badan PP dan KB Kabupaten Landak ini satu PLKB membina lebih dari 10 Desa. Tahun 2012 Jumlah PLKB sebanyak 18 orang, sedangkan jumlah Desa se Kabupaten Landak sebanyak 156 Desa

artinya PLKB

yang ada memegang lebih dari dua desa (10 Desa) binaan. Indikator ini bisa tercapai 100% apabila ada pengambilan CPNS atau Mutasi PNS dari BKD Kabupaten .

7) Ratio PPKBD 1 (Satu) Petugas di Setiap Desa/Kelurahan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah Petugas di Tingkat Desa yang membantu dalam segala hal yang berhubungan dengan Program KB. Salah satu tugas PPKBD adalah membantu PLKB dalam pemberian Peyuluhan Program KB, Pendataan Keluarga dan mencari akseptor untuk ikut program KB. Tahun 2012 jumlah PPKBD sebanyak 156 orang yang tersebar di setiap Desa se Kabupaten Landak.

Dengan jumlah PPKBD

tersebut sudah tercapai 100% karena di setiap desa ada satu PPKBD.

b. Penyediaan Informasi Data Mikro

1) Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan

64


Indikator ini tercapai 100 % karena pada tahun 2012 dengan sudah diadakannya Pendataan Keluarga selama kurun waktu 3 bulan yang di mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2012. Dari hasil pendataan keluarga dapat dihasilkan Rek.Des/R/I/KS, Rek.Kec. R/IKS dan Rek. Kab. R/I/KS. Di dalam R/I/KS sudah terhimpun berbagai data diantaranya : • Cakupan Wilayah • Cakupan Rumah tangga dan keluarga • Pentahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

5. Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran Tahun 2012 dalam mendukung Pencapaian Target SPM Tahun 2012 bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012.

6. Dukungan Personil

Jumlah Personil dalam mendukung pencapaian SPM Tahun 2012 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) personil yang terdiri dari 17 PNS yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten, 15 (Lima Belas) PLKB dan ada 3 orang PNS Kecamatan yang diperbantukan untuk mengisi kekosongan PLKB di 3 Kecamatan yaitu kec Air Besar, Sompak dan Simpang Tiga .

7. Permasalahan dan Solusi •

Permasalahan a) Masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menikahkan anaknya dengan usia diatas 20 tahun. 65


b) Kurangnya Personil Penyuluh KB yang idealnya 2 desa satu penyuluh, tetapi untuk di Kabupaten Landak satu penyuluh membina lebih dari 10 Desa. •

Solusi Solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain : a) Penambahan kegiatan pembinaan dalam rangka menyadarkan masyarakat dalam ber- KB dan Pendewasaan Usia Perkawinan yang sasarannya pada Remaja. b) Mengusulkan PNS baru kepada BKD Kabupaten Landak karena yang mempunyai wewenang dalam penambahan PNS.

F. BIDANG KESENIAN 1. Jenis Pelayanan Dasar Pedoman

Percepatan

Penerapan

Pemerintah Kabupaten Landak Pariwisata Kebudayaan Nomor

Standar

Pelayanan

Minimal

sesuai dengan Peraturan Menteri PM.106/HK.501/MKP/2010

yaitu

Pelayanan dasar Bidang Kesenian : a. Perlindungan,

Pengembangan

dan

Pemanfaatan

Bidang

Kesenian b. Sarana dan Prasarana 2. Indikator dan Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional Pedoman

Percepatan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

Pemerintah Kabupaten Landak, bahwa indikator, nilai dan batas waktu capaian SPM bidang Kesenian secara Nasional untuk masing - masing pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

66


No 1

2

Jenis pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan bidang Kesenian

Sarana Prasarana

dan

Indikator 1) Cakupan Kajian Seni 2) Cakupan Fasilitasi Seni 3) Cakupan Gelar Seni 4) Cakupan Misi Kesenian 5) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 6) Cakupan Tempat 7) Cakupan Organisasi

Batas Waktu Nasional 2014 2014

Nilai (%)

2014 2014

75 100

2014

25

2014 2014

100 100

50 30


Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.106/HK.501/MKP/2010

Tentang

Pedoman

Nomor

Percepatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Landak, telah ditetapkan target pencapaian sebagai berikut di bawah ini, serta realisasi tahun 2012, yaitu :

No 1

2

Jenis pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan bidang Kesenian

Sarana Prasarana

dan

Indikator 1) Cakupan Kajian Seni 2) Cakupan Fasilitasi Seni 3) Cakupan Gelar Seni 4) Cakupan Misi Kesenian 5) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 6) Cakupan Tempat 7) Cakupan Organisasi

67

Target Daerah 2012 (%) 50 30

Realisas i Daerah 2012 (%) 40 29

75 100

25 0

25

100

100 34

100 33,33


Dari tabel 2.2 target dan realisasi pencapaian SPM bidang Kesenian tahun 2012 di Kabupaten Landak dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian 1) Cakupan Kajian Seni Kajian Seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah. 15 (lima belas) kegiatan yang bersifat kajian adalah seminar; sarasehan; diskusi; bengkel seni (work shop); penyerapan narasumber; studi

kepustakaan;

rekonstruksi;

penggalian;

revitalisasi;

konservasi;

eksperimentasi; studi

banding;

inventarisasi; dokumentasi dan pengemasan bahan kajian. 2) Cakupan Fasilitasi Seni Fasilitasi seni adalah dukungan bagi kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak. Fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu penyuluhan substansial maupun teknikal;

pemberian

bantuan;

bimbingan

organisasi;

kaderisasi; promosi; penerbitan dan pendokumentasian; dan kritik seni. 3) Cakupan Gelar Seni Gelar

seni

adalah

ajang

pertanggungjawaban

kegiatan

kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara ada), sajian artisitik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profane lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan dan lain-lain). Gelar seni ada 4

68


(empat) macam yaitu pergelaran; pameran; festival dan lomba. Pada

indikator

cakupan

gelar

seni

telah

ditetapkan

pencapaian target tahun 2012 sebesar 75%. Adapun realisasi cakupan

gelar

seni

tahun

2012

adalah

25%,

dengan

diadakannya kegiatan gelar seni berupa pergelaran adat dayak kanayant yang dilaksanakan di kecamatan sadaniakng Kabupaten Pontianak, juga kegiatan adat melayu Ngabang khususnya seperti upacara adat robo’-robo’ dan upacara tumpang negeri serta ziarah akbar. 4) Misi Kesenian Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan

untuk

melaksanakan

penyajian

seni

bagi

keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun keluar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa

bentuk

seni

dan

pengenalan

suatu

jatidiri.

Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya melaksanakan misi kesenian antar daerah satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah.

b. Sarana dan Prasarana 1. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Untuk kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan 8 (delapan) kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian

yaitu

sarjana

seni;

pakar

seni;

pamong

budaya;

seniman/budayawan; kritikus; insan media massa; pengusaha dan penyandang dana. Pemerintah Daerah

berkewajiban menumbuhkan

partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian minimal 2 69


(dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM tersebut sampai tahun 2014, yaitu seniman/budayawan dan pamong budaya. Tahun

2012

telah

direalisasikan

100%

dari

target

25%,

yang

menghasilkan seniman dan budayawan kurang lebih sejumlah 21 (dua puluh satu) orang.

c. Cakupan Tempat Pemerintah Daerah wajib menyediakan minimal : (a) tempat

untuk

menggelar

seni

pertunjukan

dan

untuk

pameran; (b) tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Untuk cakupan tempat, telah ditetapkan target sebesar 5% pada tahun 2012. Sedangkan realisasi yang dicapai tahun 2012 adalah sebesar 100%, berupa tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran sebanyak 2 (dua) yaitu di aula kantor Bupati Landak dan Gedung Serba Guna.

d. Cakupan Organisasi Untuk cakupan organisasi, Pemerintah Daerah wajib membentuk organisasi struktural yang menangani kesenian dan lembaga/dewan kesenian. Tahun 2012 telah ditetapkan target sebesar 34%, dan realisasi cakupan organisasi yang dicapai adalah 33,33%, dengan terbentuknya sanggar-sanggar kesenian yang berjumlah 31 sanggar yang tersebar di 13 Kecamatan. Sedangkan

untuk

Organisasi

Struktural,

di

Pemerintah

Kabupaten Landak belum terbentuk.

4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran dalam

APBD

Kabupaten Landak Tahun 2012

untuk SPM Bidang Kesenian adalah : 70


No 1.

2.

3.

Program dan Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Upacara Adat Naik Dango Fasilitasi Partisipasi Nasyarakat dalam Penyelenggaraan Upacara Adat Robo’-robo’ Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Upacara Adat Tumpang Negeri dan Ziarah Akbar Jumlah

Anggaran (Rp) 61.486.000

Realisasi (Rp)

Kabupaten Landak

33.835.000

33.835.000

Kabupaten Landak

55.065.000

52.530.000

Lokasi Kabupaten Pontianak

56.436.000

150.386.000 142.801.000

5. Dukungan Personil Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi dua

pelayanan dasar sebagaimana yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan,

maka dalam

pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, didukung personil yang terurai sebagai berikut :

Jumlah SDM No 1

2

Jenis Pelayanan

PNS

Perlindungan, 17 orang Pengembangan,dan Pemanfaatan bidang Kesenian Sarana dan 17 orang Prasarana

71

Non PNS 2 orang

2 orang

Pendidikan PNS SLTA,D3 ,S1,S2

Non PNS SLTA

SLTA,D3 SLTA ,S1,S2


6. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan SPM bidang Kesenian adalah : Permasalahan : 1) Belum adanya sarana prasarana tempat berkumpulnya para pekerja seni secara baku ; 2) Sudah terbentuk Dewan Kesenian Kabupaten, namun belum terorganisir secara optimal dengan Sanggar Seni ; 3) Sumber Daya Manusia Kesenian terbatas ; 4) Kreatifitas seni pada gelar budaya masih belum optimal ; 5) Belum tersedianya fasilitas untuk gelar seni dan memasarkan karya seni yang memadai. Solusi : 1) Adanya Pamong Budaya baik dari PNS dan non Kecamatan, sehingga keberadaan Sanggar

PNS

di tiap

Kesenian dan Budaya

Lokal dapat terorganisir secara tertib dan berkesinambungan; 2) Misi Kesenian

Kabupaten dan Propinsi sebaiknya

di adakan Di

Kabupaten Landak; 3) Memperbanyak Kegiatan Fesival dan Lomba Kesenian di Kalangan Generasi Muda untuk menggali Potensi Budaya Lokal; 4) Tersedianya tempat berkumpulnya bagi Seniman dan Budayawan seperti Sasana Gedung Kesenian Serbaguna. 5) Adanya tempat permanen untuk memasarkan karya seni yang berdaya jual ekonomi.

G. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan 72


Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Perhubungan yaitu : b. Angkutan Jalan 1) Jaringan pelayanan angkutan jalan 2) Jaringan prasarana angkutan jalan 3) Fasilitas perlengkapan jalan 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor 5) Sumber Daya Manusia 6) Keselamatan

b. Angkutan sungai dan danau 1) Jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau 2) Jaringan prasarana angkutan sungai dan danau 3) Keselamatan 4) Sumber Daya Manusia (SDM)

c. Angkutan penyeberangan 1) Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan 2) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan 3) Keselamatan 4) Sumber daya manusia (SDM)

d. Angkutan laut 1) Jaringan pelayanan angkutan laut 2) Jaringan prasarana angkutan laut 3) Keselamatan 4) Sumber Daya Manusia


73


No 1


Indikator

Angkutan jalan a. Jaringan 1. pelayanan angkutan jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 2. Tersedianya angkutan jalan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tesedia jaringan jalan kabupaten b. Jaringan 1. Tesedianya halte prasarana yang telah dilayani angkutan jalan angkutan umum dalam trayek 2. Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek c. Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan perlengkapan jalan jalan (rambu, marka, dan guardill) dan penerangan jalan umum (PJU) Tersedianya unit d. Pelayanan pengujian bermotor bagi pengujian kabupaten yang memiliki kendaraan populasi kendaraan wajib bermotor

uji minimal 4000 kendaraan wajib uji 74

Nilai (%)

Batas Waktu Nasional

75

2014

60

2014

100

2014

40

2014

60

2014

60

2014


e.

f.

2

Sumber Daya 1. Manusia

Keselamatan

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten 4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten

Angkutan Sungai dan Danau a. Jaringan 1. pelayanan

Tersedianya kapal sungai dan danau 75

50

2014

100

2014

100

2014

100

2014

100

2014

75

2014


angkutan sungai dan danau

untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. 2. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. b. Jaringan Tersedianya pelabuhan prasarana sungai dan danau angkutan untuk melayani kapal sungai dan sungai dan danau yang danau beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten. d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Manusia Daya Manusia (SDM) (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang 76

40

2014

60

2014

100

2014

50

2014


telah melayani angkutan sungai dan danau.

3

Angkutan Penyeberangan a. Jaringan 1. pelayanan angkutan penyeberangan

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten 2. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten b. Jaringan Tersedianya pelabuhan prasarana penyeberangan pada angkutan kabupaten yang penyeberangan memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. c. keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan 77

60

2014

100

2014

60

2014

100

2014


ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Manusia Daya Manusia yang (SDM) mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam kabupaten 4

Angkutan laut a. Jaringan pelayanan angkutan laut

b. Jaringan

1.

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 2. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan ada alternatif angkutan jalan Tersedianya dermaga 78

50

2014

90

2014

100

2014

60

2014


prasarana angkutan laut

pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan.

keselamatan

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten

100

2014

d. Sumber Daya Terpenuhinya Sumber Manusia Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal laut dengan ukuran di bawah 7 GT

100

2014

c.


No 1


Indikator

Angkutan jalan a. Jaringan 1. pelayanan angkutan jalan

2.

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek 79



75

88

60

76


yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tesedia jaringan jalan kabupaten Tesedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

75

62

Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek c. Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan perlengkapan jalan jalan (rambu, marka, dan guardill) dan penerangan jalan umum (PJU) d. Pelayanan Tersedianya unit pengujian pengujian bermotor kendaraan bagi kabupaten yang bermotor memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji. e. Sumber Daya 1. Tersedianya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di

20

15,38

40

44

100

100

30

20

50

33

b. Jaringan 1. prasarana angkutan jalan 2.

80


3.

50

33

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

50

33

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten

50

75

0

0

4.

f.

2

Keselamatan

bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten

Angkutan Sungai dan Danau a. Jaringan 1. Tersedianya kapal pelayanan sungai dan danau angkutan untuk melayani sungai dan jaringan trayek danau dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur 81


sungai dan danau yang dapat dilayari 2. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.

0

0

60

64

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten.

0

0

d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Manusia Daya Manusia (SDM) (SDM) yang mempunyai

0

0

b. Jaringan Tersedianya prasarana pelabuhan sungai angkutan dan danau untuk sungai dan melayani kapal danau sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. c.

Keselamatan

82


kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau. 3

Angkutan Penyeberangan a. Jaringan 1. pelayanan angkutan penyeberangan

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten 2. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten b. Jaringan Tersedianya prasarana pelabuhan angkutan penyeberangan pada penyeberangan kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam 83

0

0

0

0

0

0


kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Manusia Daya Manusia yang (SDM) mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam kabupaten 4

Angkutan laut a. Jaringan pelayanan angkutan laut

0

0

0

0

1.

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

0

0

2.

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil

0

0

84


dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan ada alternatif angkutan jalan b. Jaringan Tersedianya dermaga prasarana pada setiap ibukota angkutan laut kecamatan dalam kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten d. Sumber Daya Terpenuhinya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal laut dengan ukuran di bawah 7 GT

0

0

0

0

0

0

Realisasi pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Landak pada tahun 2012 dalam bidang urusan perhubungan dijabarkan sebagai berikut : a. Indikator tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 62% dengan rincian : Jumlah halte yang sudah ada = 8 unit. Jumlah halte yang seharusnya ada = 13 unit. 85


Perhitungan

= (Jumlah halte yang sudah ada / jumlah halte

yang seharusnya ada) x 100% = (8 / 13) x 100% = 62%. b. Indikator tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 15,38 % dengan rincian : Jumlah terminal yang sudah ada = 2 unit. Jumlah terminal yang seharusnya ada = 13 unit. Perhitungan

= (Jumlah terminal yang sudah ada / Jumlah

terminal yang seharusnya ada) x 100% = (2 / 13) x 100% = 15,38 %. c. Indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 kendaraan wajib uji tercapai 100% dengan jumlah alat uji kendaraan bermotor yang tersedia adalah 13 unit. d. Indikator tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian

kendaraan

bermotor

di

kabupaten

yang

telah

melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor tercapai 33 % dengan rincian :

Jumlah SDM yang sudah ada = 2 orang. Jumlah SDM yang seharusnya ada = 6 orang. Perhitungan

= (Jumlah SDM yang sudah ada / Jumlah SDM

yang seharusnya ada) x 100% = (2 / 6) x 100% = 33 %.

4. Alokasi Anggaran Jumlah

belanja

langsung

dan

belanja

tidak

langsung

yang

ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di bidang urusan perhubungan oleh Pemerintah Kabupaten Landak pada 86


tahun 2012 bersumber dari APBD (DAU + DAK). Adapun jumlah dukungan anggaran tersebut adalah sebagai berikut : a. Indikator : Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten = Rp. 2.192.003.000,00 b. Indikator : Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) pada jalan Kabupaten = Rp. 215.300.000,00

5. Dukungan Personil Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan

pencapaian

SPM

Bidang

Perhubungan

pada

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Landak adalah : PNS

: 20 orang.

Non-PNS

: 6 orang.

6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : a. Kurangnya

dukungan

dana

dari

APBD

(khususnya

DAU)

Kabupaten Landak untuk membiayai penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan perhubungan, sebagian besar anggaran berasal dari DAK yang menu kegiatannya sudah ditentukan; dan b. Kurangnya

jumlah

sumber

daya

manusia

(SDM)

yang

berkompeten dalam bidang urusan perhubungan.

Solusi : a. Mengajukan bantuan dana yang bersumber dari APBD Propinsi dan/atau

dari

APBN

untuk

pembiayaan

penerapan

dan

pencapaian SPM bidang urusan perhubungan; dan b. Mengikutsertakan personil atau pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis di bidang perhubungan. 87

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Recommend Documents