Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
2
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
A. BIDANG SOSIAL 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :
a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial : 1) Pemberian
bantuan
sosial
bagi
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial skala kabupaten 2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten
b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial 1) Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten 2) Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten
c. Penanggulangan korban bencana 1) Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten 2) Evakuasi korban bencana skala kabupaten
d. Pelaksanaan
dan
pengembangan
jaminan
sosial
bagi
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. -
Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota 9
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional
No. 1
2.
3.
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial : a. pemberian bantuan 1. Prosentase (%) PMKS sosial bagi skala kabupaten yang penyandang masalah memperoleh bantuan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan skala kabupaten kebutuhan dasar b. Pelaksanaan kegiatan 2. Prosentase (%) PMKS pemberdayaan sosial skala kabupaten yang skala kabupaten menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Penyediaan sarana dan prasarana sosial : a. Penyediaan sarana 3. Prosentase (%) panti prasarana panti sosial sosial skala skala kabupaten kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial b. Penyediaan sarana 4. Prosentase (%) prasarana pelayanan Wahana luar panti skala Kesejahteraan Sosial kabupaten Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Penanggulangan bencana
korban
10
Nilai (%)
Batas Waktu Nasional
2015
80
2015
2015
2015
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
a.
4.
Bantuan sosial bagi 5. Prosentase (%) korban korban bencana skala bencana skala kabupaten kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat b. Evakuasi korban 6. Prosentase (%) korban bencana skala bencana skala kabupaten kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Penyelenggaraan 7. Prosentase (%) jaminan sosial skala penyandang cacat kabupaten/kota fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.
80
2015
100
2015
40
2015
3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM
No.
1
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :
11
Target Daerah 2012 (%)
Realisasi Daerah 2012 (%)
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
a. pemberian 1. bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten b. Pelaksanaan 2. kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten
2.
Penyediaan sarana dan prasarana sosial : a. Penyediaan 3. sarana prasarana panti sosial skala kabupaten b. Penyediaan 4. sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten
3.
Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial 5. bagi korban bencana skala kabupaten
Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar
12,5
3,11
Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
45
7,14
Prosentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
32
72,73
32
0
Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
80
80
12
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
b. Evakuasi 6. korban bencana skala kabupaten
4.
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. - Penyelenggaraan 7. jaminan sosial skala kabupaten/kota
Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun
97
100
Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.
10
0
Analisa realisasi SPM bidang Sosial dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Prosentase (%) PMKS Skala Kabupaten Yang Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
Memperoleh
Tersedianya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2012 ditarget sebesar 12,5% dan realisasi sebesar 3,11%, dengan perhitungan sebanyak 1.202 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah diberi bantuan untuk pemenuhan kebutuhan
dasar,
dari
38.567
orang
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial sesuai dengan pendataan PMKS pada bulan Desember 2012.
13
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
2) Prosentase (%) PMKS Skala Kabupaten Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya. Tersedianya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya untuk tahun 2012 ditargetkan sebesar 80% dan realisasinya sebesar 12,50%. Untuk program tersebut hanya didanai dari APBD Provinsi Kalimantan Barat diperuntukkan sebanyak 40 kelompok (@ 10 orang) yang terdiri dari : a) Kecamatan Sengah Temila (1) Kube Kenanga (2) Kube Kantil (3) Kube Anggrek (4) Kube Seroja Indah (5) Kube Kamboja
b) Kecamatan Mandor (1) Kube Bougenvil (2) Kube Bunga Manis (3) Kube Teratai (4) Kube Melati (5) Kube Mawar
c) Kecamatan Mempawah Hulu d) Kecamatan Menjalin e) Kecamatan Sebangki f) Kecamatan Air Besar g) Kecamatan Kuala Behe h) Kecamatan Ngabang 14
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Sedangkan target program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 140 KUBE dan telah tercapai sebesar 7,14%. 3) Prosentase (%) Panti Sosial Skala Kabupaten Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tersedianya panti sosial yang menyediakan sarana prasarana baik berupa alat-alat meubelair, alat-alat sekolah dan sarana pendukung lainnya sampai dengan berupa paket lebaran dan natal sebanyak 3 panti sosial anak dari jumlah 4 panti sosial anak yang ada di Kabupaten Landak . 4) Prosentase
(%)
Wahana
Kesejahteraan
Sosial
Berbasis
Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tersedianya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) untuk Kabupaten Landak belum ada yang mengusulkan terkait kelompok tersebut (Nihil) dikarenakan dengan keterbatasan anggaran di Kabupaten Landak. 5) Evakuasi Korban Bencana Skala Kabupaten. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun 6) Prosentase
(%)
Korban
Bencana
Skala
Kabupaten
Yang
Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Dalam 1 (satu) Tahun. Korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terialisir secara maksimal (100%), yang tahun 2012 terjadi bencana alam dengan masyarakat terkena dampak sebanyak ±
3000
orang
yang
masing-masing
kepala
keluarga
(KK)
mendapatkan bantuan berupa santunan uang, bahan bangunan rumah dan sembako. 15
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
7) Prosentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Dalam 1 (satu) Tahun. Korban bencana alam yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap telah tercapai sebesar 100%.
8) Prosentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Dalam 1 (satu) Tahun. Tersedianya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial
yang
telah
menerima
jaminan
sosial
untuk
Kabupaten Landak khususnya cacat fisik dan mental tahun 2012 masih dalam pengajuan/permohonan ke Provinsi Kalimantan Barat dan Pusat. Menurut data Kabupaten Landak tahun 2012 jumlah PMKS khusus cacat fisik dan mental terdiri dari :
a) Anak cacat sebanyak 506 orang b) Penyandang cacat sebanyak 1.356 orang c) Penyandang cacat bekas penderita sebanyak 1.476 orang d) Sedangkan untuk lanjut usia tidak potensial tahun 2012 sebanyak 72 orang yang telah mendapatkan jaminan sosial selama hidup perbulan @ Rp.200.000,00 orang, dengan jumlah lanjut usia tiak potensial sebanyak 13.898 orang, sehingga baru tercapai sebesar 0,52%.
16
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
4. Alokasi Anggaran PAGU ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
Sosial
0
0
Perintis
0
0
c. Pembinaan Lanjut Usia Terlantar
0
0
d. Penanganan Orang Terlantar
0
0
dan
0
0
f. Pemberdayaan Daerah Terpencil dan
0
0
0
0
h. Pembinaan Eks Korban Bencana Alam
0
0
i. Pemberdayaan fakir miskin
0
0
0
0
0
0
NO.
PROGRAM KEGIATAN
1.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat
Terpencil
Penyandang
Masalah
dan
Kesejahteraan
Sosial a. Pembinaan
Wanita
Rawan
(Ekonomi Lemah) b. Pembinaan
Perintis/Janda
Kemerdekaan, Veteran dan Keluarga Pejuang Kemerdekaan RI
e. Rehabilitasi
Gelandangan
Pengemis
Terisolir g. Penyuluhan Daerah Rawan Bencana Alam
2.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar
kerja
bagi
anak
terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal b. Pembinaan Anak Jalanan 17
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
c. Penyediaan Air Bersih Untuk Daerah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
dan
0
0
tenaga
0
0
Rawan Bencana Alam d. Penanganan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Razia/Operasi e. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di Daerah f.
Pelayanan
dan
sosial,hukum
perlindungan bagi
korban
eksplotasi,perdagangan perumpuan dan anak. g. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana.
3.
Program pembinaan anak terlantar. a. Pembangunan prasaranan
sarana
tempat
dan
penampungan
anak terlantar. b. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. c. Pengembangan
bakat
ketrampilan anak terlantar. d. Peningkatan
keterampilan
pembinaan anak terlantar.
4.
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
18
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
a.Pendataan
penyandang
cacat
dan
0
0
bagi
0
0
0
0
bagi
0
0
pemeliharaan
0
0
0
0
0
0
penyandang
0
0
perubahan
0
0
0
0
penyakit trauma b.Pendidikan
dan
pelatihan
penyandang cacat dan eks trauma. c.Pendayagunaan
para
penyandang
cacat dan eks trauma.
5.
Program
pembinaan
panti
asuhan/panti jompo a.
Pendidikan
dan
pelatihan
penghuni panti asuhan/jompo. b.
Operasional sarana
dan
dan
prasarana
panti
asuhan/jompo c. Monitoring,evaluasi dan pelaporan.
6.
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya). a.Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusahan
bagi
eks
penyandang
penyakit sosial. b.Pemberdayaan
eks
penyakit sosial. c.Membangun sikap
kemajuan
mental
eks
penyandang
penyakit sosial. d. Monitoring,Evaluasi dan pelaporan.
19
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
7.
Program
pemberdayaan
kelembadayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial.
a. Peningkatan peran aktif masyarakat
60.931.000,-
60.931.000,-
0
0
0
0
0
0
61.689.000,-
61.689.000,-
107.916.000,-
107.916.000,-
dan dunia usaha. b.Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat. c.Peningkatan
kualitas
SDM
kesejahteraan sosial masyarakat. d.Pengembangan
model
kelembagaan
perlindungan sosial.
8.
Program Keluarga Harapan ( PKH )
a. Sosialisasi Tim program PKH
9.
Program
Pencagahan
Dini
dan
Penaggulangan korban Bencana
a. Fasilitasi dan mobilitasi bantuan tanggap darurat bencana JUMLAH
230.536.000,- 230.536.000,-
20
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
5. Dukungan Personil Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 10 orang dan 1 orang status honor. Untuk setiap kegiatan personel yang menangani yaitu PPK, PPTK, dan staff administrasi.
6. Permasalahan dan Solusi I. Permasalahan : a) Tidak tersedianya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. b) Minimnya anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. c) Adanya sebagian penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sulit didata dan diberikan pembinaan. d) Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan
penanganan
PMKS
terutama
yang
mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos).
II. Solusi : a) Melakukan
pendataan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS). b) Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. c) Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
terkait
kesulitan
data
dan
pembinaan
terhadap
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. d) Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos). 21
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
B. BIDANG KETENAGAKERJAAN 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 04/MEN/IV/2011 Dan Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Landak yaitu : a)
Pelayanan Pelatihan Kerja
b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja c)
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
d) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek e)
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Indikator
Nilai
dan
Batas
Waktu
Pencapaian
SPM
Secara
Nasional
No
Jenis pelayanan
1
Pelayanan Pelatihan Kerja
2
3
Pelayanan penempatan tenaga kerja Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Indikator
NILAI
Batas Waktu Pencapai an
- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
75%
2016
60%
2016
60%
2016
70%
2016
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
50%
2016
22
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
4
Pelayanan kepesertaan Jamsostek
Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
5
Pelayanan - Besaran pemeriksa an Pengawasan Perusahaan Ketenagakerja an - Besaran Pengujian peralatan di perusahaan
50%
2016
45%
2016
50%
2016
Target Daerah (%)
Realisasi tahun 2012 (%)
3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM No
Jenis Pelayanan
1
Pelayanan Pelatihan Kerja
2
3
4
Indikator - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
30
- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
93
- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
60
Pelayanan penempatan tenaga kerja
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
7.55
Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
70
Pelayanan kepesertaan Jamsostek
Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
4
23
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
5
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
- Besaran pemeriksaan Perusahaan
30
- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan
95
Penjelasan antara target dan realisasi sebagaimana tabel tersebut di atas adalah : a. Pelayanan Pelatihan Kerja 1) Pelatihan berbasis kompetensi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak pada
tahun 2012 tidak melakukan pelatihan berbasis kompetensi kepada
masyarakat
berupa
peningkatan
kualitas
kemampuan/ketrampilan.
2) Pelatihan berbasis masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak pada
tahun
masyarakat
2012
tidak
melakukan pelatihan
berbasis
peningkatan
kualitas
berupa
kemampuan/ketrampilan.
3) Pelatihan kewirausahaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten landak pada
tahun 2012 tidak melakukan pelatihan kewirausahaan.
b. Pelayanan penempatan Tenaga kerja Target pencapaian SPM pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang di tetapkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 . Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengukuran pencapaian sasaran Tahun 2012 untuk sasaran terlaksananya 24
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
pendataan dan pemenuhan kesempatan kerja maka dapat di informasikan bahwa sasaran tersebut dengan indikatornya adalah Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 31,70 %, dengan realisasi pencapaian sebanyak 511 orang pencari kerja yang terdaftar telah berhasil ditempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan atau yang telah mendapat pekerjaan sebanyak 162 orang dengan rincian 123 orang melalui Antar Kabupaten.
c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Tahun 2012 telah masuk dan terdaftar kasus perselisihan perburuhan berupa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 12 kasus yang menyangkut sebanyak 12 tenaga kerja sedangkan perselisihan Hubungan Industrial (PI) sebanyak 1 orang kasus yang menyangkut 1 orang tenaga kerja dan dari sejumlah kasus tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau 100 % melalui mediasi dan memastikan bahwa pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Pada Tahun 2012 ditargetkan jumlah kepesertaan Jamsostek sebesar
4% dari jumlah keseluruhan perusahaan peserta
jamsostek dan realisasinya adalah sebesar 4,31 % atau sebanyak 228 perusahaan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek sehingga tingkat capaian kinerjanya 4,31 %.
e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pada Tahun 2012 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten
Landak telah melakukan pemeriksaan perusahaan sebanyak 136 25
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
perusahaan atau 33 % dari jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 412 perusahaan sedangkan jumlah perusahaan yang telah diuji peralatannya sebanyak 36 perusahaan atau 97,29 % dari jumlah peralatan yang terdaftar sebanyak 37 peralatan.
4. Alokasi Anggaran
No 1
Jenis Pelayanan
APBD (Rp)
DAK (Rp)
Pelayanan Pelatihan Kerja a. Berbasis Kompetensi
0
0
b. Berbasis Masyarakat
0
0
c. Kewirausahaan
0
0
2
Pelayanan penempatan tenaga kerja
0
0
3
Pelayanan penyelesaian hubungan industrial
30.847,500.0
0
4
Pelayanan kepesertaan Jamsostek
0
0
5
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja an
72.844.000,0
0
perselisihan
5. Dukungan Personil Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 10 orang dan 1 orang status honor. Untuk setiap kegiatan personel yang menangani yaitu PPK, PPTK, dan staff administrasi.
26
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
6. Permasalahan dan Solusi
Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan SPM bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial danTenaga Kerja
Kabupaten
Landak dapat dilihat pada tabel berikut ini :
No
Jenis pelayanan
1 Pelayanan Pelatihan Kerja
Permasalahan • Minimnya kesempatan kerja • Terbatasnya jumlah tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai
Tindak Lanjut
Melakukan Pembinaan/ Pelatihan kerja terhadap pencari kerja sesuai • Minimnya Informasi dengan kualifikasi pendidikan yang bagi pencari kerja 2 Pelayanan Melakukan • Minimnya kesempatan penempatan tenaga kerja Pembina kerja • Terbatasnya jumlah an/Pelatihan tenaga kerja dengan kerja terhadap kualifikasi yang sesuai pencari kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan 3 Pelayanan • Masih adanya • Melakukan penyelesaiaan Pembinaan perusahaan yang belum perselisihan secara melaksanakan hubungan berkelanjutan kewajiban sesuai UU industrial baik klasikal ketenagakerjaan maupun • Rata-rata karyawan kunjungan ke dibayar sesuai UMK Perusahaan • Mengadakan walaupun kerjanya pemanggilan sudah diatas 1 (satu) pihak tahun pengusaha • Masih adanya kasus dalam rangka PHI/PHK yang tidak pembinaan dicatatkan di tentang UMK Disnakertrans. • Memberikan bimbingan tentang tata 27
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
4 Pelayanan kepesertaan Jamsostek
5 Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja an
cara PHI/PHK sesuai UU No.2 Tahun 2004 Melakukan Pembinan terhadap Perusahaan maupun pekerja/ buruh tentang arti pentingnya Jamsostek
• Masih banyak perusahaan yg tdk mendaftarkan pekerja/ buruhnya untuk mengikuti Jamsostek dikarenakan akan membebani anggaran Perusahaan • Banyak pekerja/buruh tidak ikut Jamsostek sebab akan mengurangi pendapatan/upah • Kurangnya tenaga • Meminta pengawas tenaga kerja tambahan personil kepada Badan • Masih adanya Kepegawaian perusahaan yang belum Daerah (BKD) melaksanakan Kab.Landak kewajiban sesuai UU untuk pengawas Ketenagakerjaan tenaga kerja • Masih adanya Tenaga yang berserti Kerja yang belum fikat pengawas mengetahui secara menyeluruh tentang • Melakukan Pembina an aturan ketenagakerjaan secara berkelan • Masih banyak kasusjutan baik kasus kecelakaan kerja klasikal maupun di perusahaan kunjungan pemeriksaan • Melakukan pemanggilan pihak pengusaha dalam rangka pembinaan tentang ketentuan Per 28
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
UU ketenaga kerjaan
C. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 1. Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah : 1. Pelayanan Dokumen Kependudukan. 2. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. 3. Penanggulangan Bencana Kebakaran. 2.
Indikator SPM
dan Nilai SPM serta
secara
Jenis No Pelayanan Dasar 1. Pelayanan Dokumen Kependudukan
Batas
Waktu
Pencapaian
Nasional Standar Pelayanan Minimal Indikator
100%
Batas Waktu Pencapaian 2015
100%
2015
Nilai
Cakupan Peneribitan Kartu Keluarga 2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1.
3.
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
90%
2020
4.
Cakupan penerbitan akta kematian
70%
2020
29
Penanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
2.
3.
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Penanggulangan 5. Cakupan Pelayanan Bencana Bencana Kebakaran Kebakaran Kabupaten/Kota 6. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 7. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi 8. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK
80%
2015
BPBD
85%
2015
BPBD
75%
2015
BPBD
80%
2015
BPBD
3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM
No 1
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan
Target Daerah 2012 (%) 80
Indikator 1. Cakupan
Realiasi Daerah 2012 (%) 55,70
Penerbitan Kartu Keluarga (KK).
2. Cakupan
98,53
48,10
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran.
86,77
81,50
0,00
2,36
4. Cakupan penerbitan kutipan kematian.
akta 30
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
2.
3.
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Penanggulangan 5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 6.Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 7.Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi 8.Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK
50
40
66,67
66,67
50
0
50
33,33
Analisa antara target dan realisasi SPM daerah terurai sebagaimana berikut :
1) Pelayanan Dokumen Kependudukan a) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2015 untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah sebesar 100%. Target tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Landak dirasakan cukup tinggi mengingat kondisi daerah yang
letaknya
cukup
jauh
dari
pelayanan
(Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Landak) sehingga membuat pelayanan bagi warga cukup sulit dilakukan secara 31
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
maksimal. Berdasarkan analisa kemampuan daerah, oleh daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Landak ditetapkan target sebesar 80 % pada tahun 2012. Realisasi yang didapat pada tahun 2012 adalah sebesar 55,70 % dengan menghasilkan 6.046 Dokumen Kartu Keluarga yang diterbitkan dari 10.854 jumlah Kepala Keluarga pada tahun yang berkenaan (tahun 2012).
Adapun rincian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
No.
Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tahun 2012 936
Kecamatan
1
Ngabang
2
Mempawah Hulu
644
3
Menjalin
367
4
Mandor
327
5
Air Besar
298
Menyuke
604
Sengah Temila
855
Meranti
297
Kuala Behe
344
Sebangki
339
Jelimpo
501
Banyuke Hulu
244
Sompak
290
6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah
6.046
Kontribusi Pemerintah Daerah : Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses penerbitan
kartu
keluarga 32
dan
mensosialisasikan
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
peraturan-peraturan
baru
tentang
Administrasi
Kependudukan.
Kontribusi Masyarakat : Melakukan penyuluhan/sosialisasi, menjelaskan manfaat dan kegunaannya kepada yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK), yang dilakukan oleh peserta yang telah mengikuti sosialisasi yaitu tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Kepala Dusun, yang melingkupi 13 kecamatan.
b) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2015 untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah sebesar 100%. Target tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Landak
dirasakan
terlalu
tinggi.
Berdasarkan
analisa
kemampuan daerah, oleh daerah ditetapkan target sebesar 98,53% pada tahun 2012. Realisasi yang didapat pada tahun 2012 adalah sebesar 48,10% dengan menghasilkan 128.790 dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dari 267.743 jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dengan jumlah total penduduk Kabupaten Landak sebesar 388.840 penduduk. Rincian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : No.
Kecamatan
Jumlah Penduduk yang Wajib e-KTP tahun 2012 51.266
1
Ngabang
2
Mempawah Hulu
25.763
3
Menjalin
14.231
4
Mandor
22.210
5
Air Besar
16.187 33
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
6
Menyuke
22.004
7
Sengah Temila
44.173
8
Meranti
9
Kuala Behe
11.678
10
Sebangki
12.143
11
Jelimpo
20.771
12
Banyuke Hulu
13
Sompak
7.422
9.016 10.879
Jumlah
267.743
Kontribusi Pemerintah Daerah : Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan mensosialisasikan
peraturan-peraturan
baru
tentang
Administrasi Kependudukan.
Kontribusi Masyarakat : Melakukan penyuluhan/sosialisasi, menjelaskan manfaat dan kegunaannya kepada yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), yang dilakukan oleh peserta yang telah mengikuti sosialisasi yaitu tokoh masyarakat,
Kepala
Desa
dan
Kepala
Dusun,
yang
melingkupi 13 kecamatan. c) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemerintah Daerah menetapkan target capaian penerbitan kutipan akte kelahiran pada tahun 2012 adalah sebesar 86,77%.
Sedangkan
realisasi
yang
didapatkan
adalah
sebesar 81,50% dengan menghasilkan 4.696 dokumen akte kelahiran, dari 5.762 jumlah keseluruhan kelahiran yang terjadi pada tahun berkenaan (tahun 2012). 34
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Adapun data selengkapnya tersaji pada tabel berikut :
1
Januari
Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran tahun 2012 379
2
Pebruari
319
3
Maret
469
4
April
428
5
Mei
439
6
Juni
509
7
Juli
356
8
Agustus
438
9
September
218
10
Oktober
438
11
Nopember
436
12
Desember
267
No.
Bulan
Jumlah
4.696
Kontribusi Pemerintah Daerah : Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses pembuatan
Akta
Kelahiran
peraturan-peraturan
baru
dan
mensosialisasikan
tentang
Administrasi
Kependudukan. Kontribusi Masyarakat : Melakukan penyuluhan/sosialisasi, menjelaskan manfaat dan kegunaannya kepada yang belum memiliki Akta Kelahiran,
yang
dilakukan
oleh
peserta
yang
telah
mengikuti sosialisasi yaitu tokoh masyarakat, Bidan Desa dan Guru, Kepala Desa dan Dusun yang melingkupi 13 kecamatan. 35
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
d) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian a) Pemerintah Daerah tidak menetapkan target capaian untuk penerbitan kutipan akte kematian pada tahun 2012 atau 0,00%. Sedangkan realisasi yang didapatkan adalah sebesar 2,36% dengan menghasilkan 11 dokumen akte
kematian
yang
diterbitkan
pada
tahun
yang
berkenaan (tahun 2012), dari 466 jumlah keseluruhan kematian yang terjadi di Kab. Landak. Adapun data selengkapnya tersaji pada tabel berikut :
1
Januari
Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian tahun 2012 0
2
Pebruari
0
3
Maret
1
4
April
0
5
Mei
1
6
Juni
0
7
Juli
2
8
Agustus
1
9
September
2
10
Oktober
0
11
Nopember
2
12
Desember
2
No.
Bulan
Jumlah
11
2) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 3) Penanggulangan Bencana Kebakaran a.
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Indikator
cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran
kabupaten dilakukan dengan Pelayanan Penanggulangan 36
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Kebakaran yang pada Tahun 2012 menargetkan capaian sebesar 50 % atau 4.954,55 km2 dan pada pelaksanaan capaiannya kurang dari yang ditargetkan yakni sebesar 40 % atau 3.963,65 km2 dari total 9.909,1 km2 luas cakupan pelayanan kebakaran dan dalam hal ini indikator capaian kinerjanya sebesar 80% termasuk dalam kategori berhasil.
b.
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Indikator tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK dilaksanakan dengan Pelayanan kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maksimal 15 menit yang pada Tahun 2012 ditargetkan capaian sebesar 66,67 % atau 10 kasus dan capaian pelaksanaannya sama dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 66,67 % atau 10 kasus yang tertangani, dalam hal ini capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat berhasil.
c.
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Indikator persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang pada Tahun 2012 ditargetkan capaian sebesar 50% atau 5 orang satgas damkar dan capaian pelaksanaannya belum dapat dicapai dari yang ditargetkan yaitu sebesar 0 % dari total jumlah 10 orang satgas damkar, dalam hal ini capaian kinerjanya sebesar 0% termasuk dalam kategori kurang berhasil.
d.
Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK
37
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Indikator jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 5000 liter pada WMK yang pada Tahun 2012 ditargetkan capaiannya sebesar 50% atau 6 mobil pemadam kebakaran dan capaian pelaksanaannya kurang dari yang ditargetkan yaitu sebesar 33,33% atau 2 mobil pemadam kebakaran dari total jumlah WMK atau lingkungan yang berpotensi kebakaran di Kabupaten Landak, dalam hal ini capaian kinerjanya sebesar 66,66% termasuk dalam kategori cukup berhasil.
4. Alokasi Anggaran a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam
rangka
percepatan
pelaksanaan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal
penerapan
dan
khususnya pada jenis
pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, pada tahun anggaran 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak melaksanakan program kegiatan terkait SPM dengan alokasi anggaran terurai sebagai berikut :
No
Program dan Kegiatan
Plafon Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
242.013.500,00
149.013.500,00
2
Pemutakhiran Data Kependudukan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Pemilu 2014.
113.487.000,00
95.339.400,00
38
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
3
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Catatan Sipil.
117.774.000,00
115.254.000,00
4
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil.
329.211.000,00
324.911.000,00
5
Mobilisasi Penduduk Wajib KTP.
430.101.500,00
414.701.500,00
6
Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Catatan Sipil.
57.898.000,00
57.715.500,00
7
Supervisi dan Monitoring Evaluasi.
115.491.500,00
115.196.300,00
8
Pelayanan Mobile Enrollment e-KTP.
79.605.000,00
79.605.000,00
9
Pendataan Penataan Dokumen/Arsip Kependudukan.
dan
24.071.000,00
24.071.000,00
Mobile e-KTP
154.930.000,00
154.930.000,00
1.664.582.500,00
1.530.737.200,00
10
Pelayanan Enrollment Tahap II JUMLAH
b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Badan Penganggulangan Bencana Daerah
Dalam
rangka
percepatan
pelaksanaan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal
penerapan
dan
khususnya pada jenis
pelayanan dasar Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran, pada tahun anggaran 2012 Badan Penanggulangan Bencana 39
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Daerah Kabupaten Landak melaksanakan program kegiatan terkait SPM dengan alokasi anggaran terurai sebagai berikut :
No
Program dan Kegiatan
1.
Program Kedaruratan dan Logistik Kegiatan fasilitasi dan mobilisasi bantuan tanggap darurat
Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
63.950.000,00
63.912.000,00
63.950.000,00
63.912.000,00
JUMLAH
5. Dukungan Personil a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada pelayanan Dokumen Kependudukan oleh PNS dan Non PNS, yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan indikator :
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
No.
Uraian Tugas
PNS / NON PNS
Jumlah Personil
1
Verifikator
PNS
-
1 orang
2
Administrator
PNS
-
2 orang
3
-
1 orang
4
Pembantu Bendahara PNS Penerima Pencatat data dan berkasPNS
-
1 orang
5
Operator
Non PNS
4 org/3 org
PNS 40
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran :
Uraian Tugas
PNS / NON PNS
Jumlah Personil
1
Verifikator
PNS
-
2 orang
2
PNS
-
1 orang
3
Pembantu Bendahara Penerima Operator
PNS
Non PNS
3 org/3 org
4
Pengendali
PNS
-
1 orang
5
Pengambilan/ Loket
PNS
-
1 orang
No.
b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran oleh PNS dan Non PNS, yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan indikator yang terdiri dari : 1)
Kepala Pelaksana BPBD 1 orang
2)
Sekretaris 1 orang
3)
Kepala Bidang 2 orang
4)
Staf 5 orang
5)
Tim Reaksi Cepat 10 orang
6. Pemasalahan dan Solusi a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Permasalahan
41
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
1) Pada tahun 2012 Target Indikator Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran belum tercapai hanya terealisasi sebesar 81,50% dari target sebesar 86,77%. 2) Biaya pembuatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu melalui penetapan pengadilan negeri dirasakan berat oleh masyarakat. 3) Sumber
Daya
Manusia
sebagai
personil
dalam
mengoperasikan komputer masih kurang terutama yang berstatus PNS. 4) Dukungan dari pihak aparatur ditingkat bawah terutama para kepala desa, kepala dusun, RT dan RW kurang maksimal. 5) Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam Kartu Keluarga (KK) terhadap kejadian vital (LAMPID) masih perlu ditingkatkan. 6) Kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan karena pada umumnya masyarakat membuat dokumen kependudukan pada saat diperlukan. 7) Tidak adanya target indikator cakupan penerbitan akta kematian
pada
tahun
2012
dan
tahun
sebelumnya
dikarenakan masyarakat belum memproritaskan kegunaan akta kematian. Akta kematian dibuat jika diperlukan sewaktu-waktu saja. • Solusi 1) Mengadakan pelayanan akta kelahiran di 13 kecamatan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang catatan sipil. 2) Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu. 42
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
3) Penambahan Personil PNS dan Non PNS yang memiliki kemampuan dan berkompetensi dalam mengoperasikan komputer. 4) Mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang administrasi kependudukan dan Akta Catatan Sipil kepada instansi terkait untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa. 5) Menjelaskan
manfaat
dan
kegunaan
akan
pentingnya
memiliki dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil serta persyaratan-persyaratan untuk membuatnya melalui baliho maupun sosialisasi. 6) Mengadakan sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 7) Menjelaskan kepada masyarakat kegunaan dan pentingnya mempunyai akta kematian untuk mengurus hak waris, dan mempertegas keterangan bagi orang yang meninggal melalui sosialisasi-sosialisasi di tingakat kecamatan dan pembuatan baliho.
b. Satuan Polisi Pamong Praja
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Permasalahan Dalam pencapaian target, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak menemui permasalahan yaitu sebagai berikut : a) Wilayah Manajemen Kebakaran di Kabupaten Landak sangat
luas
yaitu
mencapai
luas
9.909,1
km2
dan
seluruhnya berpotensi kebakaran. Wilayah Manajemen Kebakaran ini tercakup dalam 13 kecamatan di Kabupaten 43
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Landak. Beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Landak jauh lokasinya dari Kecamatan Ngabang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak sehingga dalam menangani kejadian kebakaran sangatlah jauh dijangkau oleh BPBD dari Kecamatan Ngabang
ke
lokasi
Kecamatan
Menjalin,
Kecamatan
Sompak,
kebakaran.
Diantaranya
yaitu
Kecamatan
Mempawah
Hulu,
Banyuku
Hulu,
Kecamatan
Kecamatan Mandor, Kecamatan Meranti, Kecamatan Air Besar, Kecamtan Kuala Behe, Kecamatan Sebangki. b) Tingkat Waktu Tanggap ( Response Time Rate )dari jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap masih belum menunjukkan hasil yang baik (berhasil) karena masih terdapat jumlah kasus kebakaran di luar jangkauan WMK yang belum dapat tertangani karena jauhnya lokasi BPBD ke kecamatan yang lokasinya cukup jauh dari kecamatan Ngabang. c) Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi di BPBD Kabupaten Landak belum ada. Hal ini dikarenakan belum adanya dana/anggaran di Tahun 2012 untuk kegiatan bimtek/pelatihan teknis penanggulangan kebakaran. Namun Satgas Damkar/Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Landak telah mempelajari Teknis/Cara Penanggulangan
Kebakaran
dan
pemakaian
alat-alat
pemadam kebakaran dari Badan Pemadam Api Swasta. Sehingga pada saat terjadi kebakaran, Tim Reaksi Cepat BPBD dapat bekerjasama dengan Petugas Pemadam dari BPAS Kabupaten Landak. d) Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Landak yaitu 2 unit yang terdiri dari 1 unit mobil rescue dan 1 unit mobil 44
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
pemadam kebakaran. Hal ini menjadi kendala dalam menangani kasus kebakaran baik di Kecamatan Ngabang maupun di Kecamatan yang lokasinya jauh. Kondisi dari mobil damkar ini pun dapat dikatakan dalam kondisi rusak ringan. •Solusi a) Diperlukan adanya unit Pemadam Kebakaran untuk setiap Kecamatan
di
Kabupaten
Landak
agar
setiap
kasus
kebakaran di setiap kecamatan dapat ditangani lebih dahulu oleh Unit Pemadam Kebakaran tanpa menunggu BPBD
Kabupaten
Landak
dari
Kecamatan
Ngabang
maupun BPAS. b) Kasus kebakaran yang tidak tertangani di luar jangkauan WMK dapat ditangani jika di setiap kecamatan di luar Kecamatan Ngabang diberikan bantuan 1 unit fire pump atau hydrant. c) Aparatur pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Landak harus diberikan pelatihan teknis penanggulangan bencana kebakaran dengan menganggarkan dana pelatihan di tahun berikutnya. d) Jumlah mobil pemadam kebakaran agar segera ditambah beberapa unit supaya penanganan kasus kebakaran dapat tertangani dengan cepat. Dalam rangka meningkatkan kualitas
dan
Penanggulangan
kuantitas Bencana
Cakupan Kebakaran
dilakukan pembenahan – pembenahan
Pelayanan masih
perlu
baik dari segi
perlengkapan, sarana dan prasarana dan pendanaan, dengan demikian target pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal akan lebih baik dan terpenuhi dengan maksimal. 45
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
D. BIDANG
LAYANAN
TERPADU
BAGI
PEREMPUAN
DAN
ANAK
KORBAN KEKERASAN
1. Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Layanan Terpadu
Bagi
Perempuan
dan
Anak
Korban
Kekerasan yang
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Landak adalah :
a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ; b. Pelayanan
kesehatan
bagi
perempuan
dan
anak
korban
kekerasan ; c.
Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan ; e.
Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional
No 1
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Penanganan 1. Cakupan pengaduan/laporan perempuan dan korban kekerasan anak korban terhadap kekerasan yang perempuan dan mendapatkan anak penanganan pengaduan oleh 46
Nilai (%) 100
Batas Waktu Nasional 2014
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
2.
Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
3.
Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban 47
100
2014
75
2014
75
2014
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
4.
5
Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan perempuan dan akan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
48
80
2014
50
2014
50
2014
100
2014
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah No 1
2.
3.
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Penanganan 1. Cakupan pengaduan/laporan perempuan dan korban kekerasan anak korban terhadap kekerasan yang perempuan dan mendapatkan anak penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Pelayanan 2. Cakupan kesehatan bagi perempuan dan perempuan dan anak korban anak korban kekerasan yang kekerasan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Rehabilitasi sosial 3. Cakupan bagi perempuan layanan dan anak korban rehabilitasi kekerasan sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 49
Target Daerah 2012 (%)
Realisasi Daerah 2012 (%)
80
100
50
0
50
0
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
No
4.
5.
Jenis Pelayanan Dasar
Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Indikator
4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan perempuan dan akan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 50
Target Daerah 2012 (%)
Realisasi Daerah 2012 (%)
50
71
40
0
40
0
0
0
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
No
Jenis Pelayanan Dasar
Target Daerah 2012 (%) 0
Indikator 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Realisasi Daerah 2012 (%) 0
Uraian antara target dan realisasi terurai sebagai berikut :
1. Cakupan
perempuan
dan
anak
korban
kekerasan
yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu :
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan
oleh
petugas
terlatih
di
dalam
unit
pelayanan terpadu tahun 2012 termasuk kategori sangat berhasil karena sudah mencapai realisasi 100% ( 15 kasus ) dari target capaian daerah sebesar 80% ( 12 kasus ), dengan rincian :
a. Data per bulan dan per kasus sebagaimana tabel berikut :
NO
1
2
JENIS KASUS
P/L
BULAN KE -
Jml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
P
-
-
-
-
-
3
2
1
-
-
-
-
6
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
P
-
-
1
1
-
1
1
2
-
-
-
-
6
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
KDRT
Perkosaan
51
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
3
4
5
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
0
0
2
1
0
4
3
4
0
1
0
0
15
Pencabulan
0 0
Penganiayaan
Pembunuhan L JUMLAH
Dari data yang tampak dalam tabel maka dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2012 kasus yang menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) sebanyak 6 kasus, dan kasus perkosaan sebanyak 6 kasus. Sedangkan kasus yang lainnya seperti penganiayaan sebanyak 1 kasus , kemudian kasus pembunuhan ada 2 kasus yang korbannya adalah laki dan perempuan.
b. Data korban berdasarkan kelompok umur sebagaimana tabel berikut : NO
1
2
3
4
UMUR (TH)
P/L
BULAN KE-
Jml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
P
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
P
-
-
-
1
-
2
1
3
-
-
-
-
7
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
P
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
P
-
-
-
-
-
1
2
2
-
-
-
-
5
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0-9
10 - 18
19 – 28
29 – 38 52
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 1
39 – 48
5
L
NO
6
-
UMUR (TH)
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
BULAN KEP/L
Jml 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
2
1
0
4
3
5
-
-
0
0
15
49 – JUMLAH
Dari tabel data korban berdasarkan kelompok umur seperti tertera diatas dapat dijelaskan bahwa : Dari total 15 kasus yang terjadi ternyata kelompok umur 10 – 18 tahun menempati urutan pertama sebanyak 7 kasus, sedangkan kel umur 29 – 38 tahun menempati urutan kedua sebanyak 5 kasus, kemudian kelompok umur 0-9 tahun sebanyak 1 kasus dan kelompok umur 19 28 sebanyak 1 kasus dan kelompok umur 39 – 48 sebanyak 1 kasus.
2. Cakupan
perempuan
dan
anak
korban
kekerasan
yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit :
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit pada tahun 2012 kami tidak memiliki data tetapi kami menargetkan
untuk target
Daerah 50 % karena pertimbangan bahwa untuk kasus yang dapat naik diranah
hukum tentunya harus ada memiliki visum et
53
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
revertum tetapi untuk kasus – kasus delik aduan biasanya korban sering mencabut laporan .
3. A. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu :
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi
sosial
terlatih
bagi
perempuan
dan
anak
korban
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2012 hingga saat ini kami tidak memiliki data tetapi kami menargetkan untuk target daerah sebesar
50 % dengan pertimbangan bahwa petugas
yang dapat memberikan konseling di Unit Pelayanan Terpadu hingga saat ini belum ada dan pengalaman terakhir bahwa BPPKB untuk konseling korban selalu merujuk ke RSK Pontianak dan ini sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan dana untuk rehabilitasi korban tidak ada sehingga tidak memungkinkan dapat terpenuhi
100 % korban yang ingin dikonselor.
3.B. Cakupan layangan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
Target daerah sebesar 50 % , dan telah terealisasi 71 % didominasi oleh korban KDRT dan Perkosaan , hal ini sangat diperlukan bagi para korban karena kondisi psikhis, trauma berat membuat korban perlu direhabilitasi untuk mendapat siraman rohani
dari petugas
konselor ( kemenag ) agar mereka dapat kuat melangkah menuju masa depan dan tidak terhalang oleh kejadian masa lalu yang menimpanya.
54
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
4. A. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :
Di tahun 2012 ini kami tidak memiliki data tentang cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus yang menimpa perempuan dan anak tetapi kami memberikan target daerah untuk cakupan penegakan hukum sebesar 40 %, hal yang menyulitkan kami untuk memperoleh data dikarenakan selama ini kasus – kasus yang telah di BAP oleh pihak kepolisian dan kalaupun sampai pada jenjang final yakni persidangan dan vonis hakim kami kesulitan untuk memonitor karena Kabupaten Landak untuk proses sidang masih menginduk ke Pengadilan Negeri Mempawah.
4. B. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
Untuk cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum, kami tidak memiliki data tetapi untuk target daerah kami targetkan sebesar 50 %, hal ini dikarenakan kasus – kasus yang menimpa perempuan dan anak adalah delik aduan sehingga korban karena berbagai pertimbangan sering menarik laporannya
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial Cakupan dan layanan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan
anak korban kekerasan hingga saat ini kami tidak tersedia data .
55
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
4.
Alokasi Anggaran 1. Program
:
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Kegiatan
:
Fasilitasi
pengembangan
Pelayanan
Terpadu
Pusat
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak ( P2TP2A)
5.
3. Pagu Anggaran
:
Rp. 187.000.000,00
4. Realisasi Anggaran
:
Rp. -
Dukungan Personil
Jumlah
personil
yang
terlibat
dalam
proses
penerapan
dan
pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berjumlah 25(dua puluh lima) orang terdiri dari unsur :
a. Bupati Landak sebagai Pengarah b. Wakil Bupati Landak c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Landak sebanyak 2 orang d. Dinas Kesehatan Kab. Landak sebanyak 1 orang e. RSUD Landak sebanyak 3 orang f.
Petugas Puskesmas Kecamatan Mandor sebanyak 1 orang
g. Petugas Puskesmas Kecamatan Menyuke sebanyak 1 orang h. Petugas Kecamatan Ngabang sebanyak 1 orang i.
Unit PPA pada Polres Landak sebanyak 1 orang
j.
Unit PPA Polsek Mandor sebanyak 1 orang
k. Unit PPA Polsek Menyuke sebanyak 1 orang l.
Unit PPA Polsek Ngabang sebanyak 1 orang
m. TP-PKK Kabupaten Landak sebanyak 2 orang n.
Tokoh adat dayak sebanyak 4 orang
o.
Kejaksaan Negeri Landak sebanyak 1 orang
p.
Dinas Sosial Kabupaten Landak nsebanyak 1 orang 56
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
6.
q.
Bagian Kesra Setda Landak sebanyak 1 orang
r.
Bappeda Landak sebanyak 1 orang
Permasalahan dan Solusi I.
Permasalahan :
a. Kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang keberadaan dan penanganan korban kekerasan b. Tidak adanya anggaran untuk pertemuan rutin
bulanan bagi
anggota P2TP2A c. Minimnya data dasar dari berbagai sektor terkait tentang berbagai hal penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak d. Minimnya dukungan pemerintah baik anggaran dan fasilitas operasional lainnya e. Sulitnya penjangkauan kepada korban karena lokasi kasus yang berjauhan dan kurangnya fasilitas operasional f. Kurang optimalnya kerjasama tim pelaksana harian
II.
Solusi :
a. Memberikan pemahaman melalui Rapat Koordinasi kepada Instansi pemerintah b. Diupayakan agar semua sektor yang terkait dalam menangani berbagai kasus kekerasan dapat memberikan data yang terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak c. Menggalang dukungan dana, baik pemerintah maupun non pemerintah/swasta d. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (Puskesmas, Polsek, TOMA) dalam upaya pencegahan dan penanganan korban e. Mengadakan rapat kordinasi secara rutin misalnya setiap bulan untuk mengetahui sejauh mana penanganan berbagai kasus 57
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
yang menimpa perempuan dan anak ( jumlah pengaduan dan vonis kasus ) f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi sesama tim pelaksana harian.
E. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1. Jenis Pelayanan Dasar Sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten /Kota, disebutkan Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Bidang KB & KS), yaitu : a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi: c. Penyediaan Informasi Data Mikro.
2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang KB & KS secara Nasional
No 1 A.
Standart Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Indikator Nilai 2 3 4 Komunikasi 1. Cakupan Pasangan 100 Informasi dan Usia Subur yang Edukasi Keluarga isterinya dibawah 20 Berencana dan tahun 3,5% Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) 2. Cakupan sasaran 100 Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%
58
Batas Waktu 5 2014
Penanggung Jawab 6 Badan PP & KB
2014
Badan PP & KB
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
B.
3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%
100
2014
Badan PP & KB
4.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (8KB) ber-KB 70%
100
2014
Badan PP & KB
5.
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Msaha Peningkatari Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
100
2014
Badan PP & KB
6.
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan
100
2014
Badan PP & KB
7.
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan
100
2014
Badan PP & KB
Penyediaan Alat dan 8. Cakupan penyediaan obat Kontrasepsi alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
100
2014
Badan PP & KB
59
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
C.
Penyediaan Informasi Mikro
9. Cakupan penyediaan Data informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun
100
2014
Badan PP & KB
Nomor
tahun
tentang
Pelayanan
Minimal
3. Target Pencapaian SPM Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Pedoman
Percepatan
Penerapan
Standar
Pemerintah Kabupaten Landak , target Pencapaian SPM Badan PP dan Keluarga Berencana tahun sebagai berikut : No A.
Jenis Pelayanan Indikator Dasar Komunikasi 1. Cakupan Pasangan Usia Informasi Subur yang isterinya dan Edukasi dibawah 20 tahun Keluarga 2. Cakupan sasaran Pasangan Berencana Usia Subur menjadi Peserta dan Keluarga KB aktif 3. Cakupan Pasangan Usia Sejahtera Subur yang ingin ber-KB (KIE KB dan tidak terpenuhi (Unmet KS) Need) 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (8KB) berKB 5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Msaha Peningkatari Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana 60
Satuan
Target 2012
%
8,11
%
69,9
%
23,79
%
91,5
%
98,1
%
40,00
%
100
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
B.
Penyediaan Informasi Data Mikro
(PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan 8. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun
%
100
4. Realisasi Pencapaian Target SPM Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar
Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera (KB dan KS) dapat dilihat dengan pencapaian indikator sebagai berikut :
No 1.
Jenis Pelayanan Indikator Dasar Komunikasi 1. Cakupan Pasangan Usia Informasi dan Subur yang isterinya Edukasi dibawah 20 tahun Keluarga 2. Cakupan sasaran Pasangan Berencana dan Usia Subur menjadi Peserta Keluarga KB aktif Sejahtera (KIE 3. Cakupan Pasangan Usia KB dan KS) Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (8KB) berKB 5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Msaha Peningkatari Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 61
Target
Realisasi
Nilai
8,11
8,81
92,73
69,9
68,6
98,14
23,79
17,28
137,67
91,5
91,9
99,56
98,1
98,2
99,90
40,00
0,12
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
2.
7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan Penyediaan 8. Cakupan penyediaan Informasi Data informasi data mikro Mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Berdasarkan Keputusan Bupati Landak Nomor 065/147.8/HK-2013 tentang
Pembentukan TIM
Standar
Pelayanan
Minimal
Percepatan Pemerintah
Penerapan
dan
Kabupaten
Pencapaian
Landak,
serta
berdasarkan RPJMD Kabupaten landak tahun 2012-2016, pencapaian tujuh indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
1) Cakupan PUS yang Istrinya di bawah Usia 20 Tahun Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Landak dalam meningkatkan Pendewasan Usia Perkawinan (PUP), dimana Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun dapat meningkat jenjang ke PUS yang istrinya diatas 20 tahun, sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Keberhasilan indikator ini ditunjukkan dengan semakin kecilnya realisasi. Dalam tahun 2012 sesuai dengan target Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB Pemerintah Kabupaten Landak sebanyak 8,11 % dari hasil perhitungan Jumlah PUS yang istrinya di bawah 20 tahun sebesar 5.111 dibagi jumlah PUS sebesar 62.596 dikalikan 100. Dari hasil Pendataan Keluarga Tahun 2012 dapat terealisasi sebesar 8,81 % dari hasil perhitungan Jumlah PUS yang istrinya di bawah 20 tahun sebesar 5.843 dibagi jumlah PUS sebesar 66.341 62
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
dikalikan 100, atau dicapai sebesar 92,73% dari perhitungan target dibagi realisasi.
2) Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Landak dalam meningkatkan jumlah peserta KB Aktif dari semua Metode, semakin besar realisasi semakin baik. Untuk tahun 2012 realisasi peserta KB Aktif sebanyak 68,6 % dari target yang ada sebesar 69,9 % atau dicapai sebesar 98,14 %.
3) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Landak dalam meningkatkan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) dengan alasan-alasan : hamil, Ingin Anak Segera (IAS), Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebagai sasaran menjadi peserta KB Baru.
4) Cakupan Anggota BKB Ber KB Indikator
ini
menggambarkan
Kabupaten Landak
keberhasilan
dalam meningkatkan
Pemerintah
Peserta KB Anggota
Bina Keluarga Balita (BKB) yang berstatus PUS. Target Tahun 2012 sebesar 91,5 % terealisasi sebesar 91,9 % atau dicapai sebesar 99,56 % (termasuk sangat berhasil).
5) Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber KB Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peserta KB Anggota UPPKS yang berstatus PUS. Untuk tahun 2012 realisasi peserta KB anggota UPPKS
sebesar
98,2 % dari target sebesar 98,1 % atau dicapai sebesar 99,90 %. (termasuk dalam kategori berhasil). 63
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
6) Ratio
Petugas
Lapangan
Keluarga
Berencana
(Dua)
Desa/Kelurahan Indikator ini menggambarkan bahwa satu PLKB memegang binaan 10 (sepuluh) Desa. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja PLKB dalam pencapaian Program KB sesuai dengan target dari Pusat idealnya satu PLKB membina dua desa namun untuk Badan PP dan KB Kabupaten Landak ini satu PLKB membina lebih dari 10 Desa. Tahun 2012 Jumlah PLKB sebanyak 18 orang, sedangkan jumlah Desa se Kabupaten Landak sebanyak 156 Desa
artinya PLKB
yang ada memegang lebih dari dua desa (10 Desa) binaan. Indikator ini bisa tercapai 100% apabila ada pengambilan CPNS atau Mutasi PNS dari BKD Kabupaten .
7) Ratio PPKBD 1 (Satu) Petugas di Setiap Desa/Kelurahan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah Petugas di Tingkat Desa yang membantu dalam segala hal yang berhubungan dengan Program KB. Salah satu tugas PPKBD adalah membantu PLKB dalam pemberian Peyuluhan Program KB, Pendataan Keluarga dan mencari akseptor untuk ikut program KB. Tahun 2012 jumlah PPKBD sebanyak 156 orang yang tersebar di setiap Desa se Kabupaten Landak.
Dengan jumlah PPKBD
tersebut sudah tercapai 100% karena di setiap desa ada satu PPKBD.
b. Penyediaan Informasi Data Mikro
1) Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan
64
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Indikator ini tercapai 100 % karena pada tahun 2012 dengan sudah diadakannya Pendataan Keluarga selama kurun waktu 3 bulan yang di mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2012. Dari hasil pendataan keluarga dapat dihasilkan Rek.Des/R/I/KS, Rek.Kec. R/IKS dan Rek. Kab. R/I/KS. Di dalam R/I/KS sudah terhimpun berbagai data diantaranya : • Cakupan Wilayah • Cakupan Rumah tangga dan keluarga • Pentahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
5. Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran Tahun 2012 dalam mendukung Pencapaian Target SPM Tahun 2012 bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012.
6. Dukungan Personil
Jumlah Personil dalam mendukung pencapaian SPM Tahun 2012 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) personil yang terdiri dari 17 PNS yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten, 15 (Lima Belas) PLKB dan ada 3 orang PNS Kecamatan yang diperbantukan untuk mengisi kekosongan PLKB di 3 Kecamatan yaitu kec Air Besar, Sompak dan Simpang Tiga .
7. Permasalahan dan Solusi •
Permasalahan a) Masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menikahkan anaknya dengan usia diatas 20 tahun. 65
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
b) Kurangnya Personil Penyuluh KB yang idealnya 2 desa satu penyuluh, tetapi untuk di Kabupaten Landak satu penyuluh membina lebih dari 10 Desa. •
Solusi Solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain : a) Penambahan kegiatan pembinaan dalam rangka menyadarkan masyarakat dalam ber- KB dan Pendewasaan Usia Perkawinan yang sasarannya pada Remaja. b) Mengusulkan PNS baru kepada BKD Kabupaten Landak karena yang mempunyai wewenang dalam penambahan PNS.
F. BIDANG KESENIAN 1. Jenis Pelayanan Dasar Pedoman
Percepatan
Penerapan
Pemerintah Kabupaten Landak Pariwisata Kebudayaan Nomor
Standar
Pelayanan
Minimal
sesuai dengan Peraturan Menteri PM.106/HK.501/MKP/2010
yaitu
Pelayanan dasar Bidang Kesenian : a. Perlindungan,
Pengembangan
dan
Pemanfaatan
Bidang
Kesenian b. Sarana dan Prasarana 2. Indikator dan Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional Pedoman
Percepatan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
Pemerintah Kabupaten Landak, bahwa indikator, nilai dan batas waktu capaian SPM bidang Kesenian secara Nasional untuk masing - masing pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
66
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
No 1
2
Jenis pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan bidang Kesenian
Sarana Prasarana
dan
Indikator 1) Cakupan Kajian Seni 2) Cakupan Fasilitasi Seni 3) Cakupan Gelar Seni 4) Cakupan Misi Kesenian 5) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 6) Cakupan Tempat 7) Cakupan Organisasi
Batas Waktu Nasional 2014 2014
Nilai (%)
2014 2014
75 100
2014
25
2014 2014
100 100
50 30
3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.106/HK.501/MKP/2010
Tentang
Pedoman
Nomor
Percepatan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Landak, telah ditetapkan target pencapaian sebagai berikut di bawah ini, serta realisasi tahun 2012, yaitu :
No 1
2
Jenis pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan bidang Kesenian
Sarana Prasarana
dan
Indikator 1) Cakupan Kajian Seni 2) Cakupan Fasilitasi Seni 3) Cakupan Gelar Seni 4) Cakupan Misi Kesenian 5) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 6) Cakupan Tempat 7) Cakupan Organisasi
67
Target Daerah 2012 (%) 50 30
Realisas i Daerah 2012 (%) 40 29
75 100
25 0
25
100
100 34
100 33,33
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Dari tabel 2.2 target dan realisasi pencapaian SPM bidang Kesenian tahun 2012 di Kabupaten Landak dijelaskan sebagai berikut :
a. Pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian 1) Cakupan Kajian Seni Kajian Seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah. 15 (lima belas) kegiatan yang bersifat kajian adalah seminar; sarasehan; diskusi; bengkel seni (work shop); penyerapan narasumber; studi
kepustakaan;
rekonstruksi;
penggalian;
revitalisasi;
konservasi;
eksperimentasi; studi
banding;
inventarisasi; dokumentasi dan pengemasan bahan kajian. 2) Cakupan Fasilitasi Seni Fasilitasi seni adalah dukungan bagi kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak. Fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu penyuluhan substansial maupun teknikal;
pemberian
bantuan;
bimbingan
organisasi;
kaderisasi; promosi; penerbitan dan pendokumentasian; dan kritik seni. 3) Cakupan Gelar Seni Gelar
seni
adalah
ajang
pertanggungjawaban
kegiatan
kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara ada), sajian artisitik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profane lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan dan lain-lain). Gelar seni ada 4
68
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
(empat) macam yaitu pergelaran; pameran; festival dan lomba. Pada
indikator
cakupan
gelar
seni
telah
ditetapkan
pencapaian target tahun 2012 sebesar 75%. Adapun realisasi cakupan
gelar
seni
tahun
2012
adalah
25%,
dengan
diadakannya kegiatan gelar seni berupa pergelaran adat dayak kanayant yang dilaksanakan di kecamatan sadaniakng Kabupaten Pontianak, juga kegiatan adat melayu Ngabang khususnya seperti upacara adat robo’-robo’ dan upacara tumpang negeri serta ziarah akbar. 4) Misi Kesenian Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan
untuk
melaksanakan
penyajian
seni
bagi
keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun keluar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa
bentuk
seni
dan
pengenalan
suatu
jatidiri.
Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya melaksanakan misi kesenian antar daerah satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah.
b. Sarana dan Prasarana 1. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Untuk kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan 8 (delapan) kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian
yaitu
sarjana
seni;
pakar
seni;
pamong
budaya;
seniman/budayawan; kritikus; insan media massa; pengusaha dan penyandang dana. Pemerintah Daerah
berkewajiban menumbuhkan
partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian minimal 2 69
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
(dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM tersebut sampai tahun 2014, yaitu seniman/budayawan dan pamong budaya. Tahun
2012
telah
direalisasikan
100%
dari
target
25%,
yang
menghasilkan seniman dan budayawan kurang lebih sejumlah 21 (dua puluh satu) orang.
c. Cakupan Tempat Pemerintah Daerah wajib menyediakan minimal : (a) tempat
untuk
menggelar
seni
pertunjukan
dan
untuk
pameran; (b) tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Untuk cakupan tempat, telah ditetapkan target sebesar 5% pada tahun 2012. Sedangkan realisasi yang dicapai tahun 2012 adalah sebesar 100%, berupa tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran sebanyak 2 (dua) yaitu di aula kantor Bupati Landak dan Gedung Serba Guna.
d. Cakupan Organisasi Untuk cakupan organisasi, Pemerintah Daerah wajib membentuk organisasi struktural yang menangani kesenian dan lembaga/dewan kesenian. Tahun 2012 telah ditetapkan target sebesar 34%, dan realisasi cakupan organisasi yang dicapai adalah 33,33%, dengan terbentuknya sanggar-sanggar kesenian yang berjumlah 31 sanggar yang tersebar di 13 Kecamatan. Sedangkan
untuk
Organisasi
Struktural,
di
Pemerintah
Kabupaten Landak belum terbentuk.
4. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran dalam
APBD
Kabupaten Landak Tahun 2012
untuk SPM Bidang Kesenian adalah : 70
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
No 1.
2.
3.
Program dan Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Upacara Adat Naik Dango Fasilitasi Partisipasi Nasyarakat dalam Penyelenggaraan Upacara Adat Robo’-robo’ Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Upacara Adat Tumpang Negeri dan Ziarah Akbar Jumlah
Anggaran (Rp) 61.486.000
Realisasi (Rp)
Kabupaten Landak
33.835.000
33.835.000
Kabupaten Landak
55.065.000
52.530.000
Lokasi Kabupaten Pontianak
56.436.000
150.386.000 142.801.000
5. Dukungan Personil Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi dua
pelayanan dasar sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan,
maka dalam
pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, didukung personil yang terurai sebagai berikut :
Jumlah SDM No 1
2
Jenis Pelayanan
PNS
Perlindungan, 17 orang Pengembangan,dan Pemanfaatan bidang Kesenian Sarana dan 17 orang Prasarana
71
Non PNS 2 orang
2 orang
Pendidikan PNS SLTA,D3 ,S1,S2
Non PNS SLTA
SLTA,D3 SLTA ,S1,S2
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
6. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan SPM bidang Kesenian adalah : Permasalahan : 1) Belum adanya sarana prasarana tempat berkumpulnya para pekerja seni secara baku ; 2) Sudah terbentuk Dewan Kesenian Kabupaten, namun belum terorganisir secara optimal dengan Sanggar Seni ; 3) Sumber Daya Manusia Kesenian terbatas ; 4) Kreatifitas seni pada gelar budaya masih belum optimal ; 5) Belum tersedianya fasilitas untuk gelar seni dan memasarkan karya seni yang memadai. Solusi : 1) Adanya Pamong Budaya baik dari PNS dan non Kecamatan, sehingga keberadaan Sanggar
PNS
di tiap
Kesenian dan Budaya
Lokal dapat terorganisir secara tertib dan berkesinambungan; 2) Misi Kesenian
Kabupaten dan Propinsi sebaiknya
di adakan Di
Kabupaten Landak; 3) Memperbanyak Kegiatan Fesival dan Lomba Kesenian di Kalangan Generasi Muda untuk menggali Potensi Budaya Lokal; 4) Tersedianya tempat berkumpulnya bagi Seniman dan Budayawan seperti Sasana Gedung Kesenian Serbaguna. 5) Adanya tempat permanen untuk memasarkan karya seni yang berdaya jual ekonomi.
G. BIDANG PERHUBUNGAN
1. Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan 72
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Perhubungan yaitu : b. Angkutan Jalan 1) Jaringan pelayanan angkutan jalan 2) Jaringan prasarana angkutan jalan 3) Fasilitas perlengkapan jalan 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor 5) Sumber Daya Manusia 6) Keselamatan
b. Angkutan sungai dan danau 1) Jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau 2) Jaringan prasarana angkutan sungai dan danau 3) Keselamatan 4) Sumber Daya Manusia (SDM)
c. Angkutan penyeberangan 1) Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan 2) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan 3) Keselamatan 4) Sumber daya manusia (SDM)
d. Angkutan laut 1) Jaringan pelayanan angkutan laut 2) Jaringan prasarana angkutan laut 3) Keselamatan 4) Sumber Daya Manusia
2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional
73
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
No 1
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Angkutan jalan a. Jaringan 1. pelayanan angkutan jalan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 2. Tersedianya angkutan jalan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tesedia jaringan jalan kabupaten b. Jaringan 1. Tesedianya halte prasarana yang telah dilayani angkutan jalan angkutan umum dalam trayek 2. Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek c. Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan perlengkapan jalan jalan (rambu, marka, dan guardill) dan penerangan jalan umum (PJU) Tersedianya unit d. Pelayanan pengujian bermotor bagi pengujian kabupaten yang memiliki kendaraan populasi kendaraan wajib bermotor
uji minimal 4000 kendaraan wajib uji 74
Nilai (%)
Batas Waktu Nasional
75
2014
60
2014
100
2014
40
2014
60
2014
60
2014
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
e.
f.
2
Sumber Daya 1. Manusia
Keselamatan
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten 4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten
Angkutan Sungai dan Danau a. Jaringan 1. pelayanan
Tersedianya kapal sungai dan danau 75
50
2014
100
2014
100
2014
100
2014
100
2014
75
2014
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
angkutan sungai dan danau
untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. 2. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. b. Jaringan Tersedianya pelabuhan prasarana sungai dan danau angkutan untuk melayani kapal sungai dan sungai dan danau yang danau beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten. d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Manusia Daya Manusia (SDM) (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang 76
40
2014
60
2014
100
2014
50
2014
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
telah melayani angkutan sungai dan danau.
3
Angkutan Penyeberangan a. Jaringan 1. pelayanan angkutan penyeberangan
Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten 2. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten b. Jaringan Tersedianya pelabuhan prasarana penyeberangan pada angkutan kabupaten yang penyeberangan memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. c. keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan 77
60
2014
100
2014
60
2014
100
2014
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Manusia Daya Manusia yang (SDM) mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam kabupaten 4
Angkutan laut a. Jaringan pelayanan angkutan laut
b. Jaringan
1.
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 2. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan ada alternatif angkutan jalan Tersedianya dermaga 78
50
2014
90
2014
100
2014
60
2014
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
prasarana angkutan laut
pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan.
keselamatan
Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten
100
2014
d. Sumber Daya Terpenuhinya Sumber Manusia Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal laut dengan ukuran di bawah 7 GT
100
2014
c.
3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM
No 1
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Angkutan jalan a. Jaringan 1. pelayanan angkutan jalan
2.
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek 79
Target Daerah 2012 (%)
Realisasi Daerah 2012 (%)
75
88
60
76
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tesedia jaringan jalan kabupaten Tesedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
75
62
Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek c. Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan perlengkapan jalan jalan (rambu, marka, dan guardill) dan penerangan jalan umum (PJU) d. Pelayanan Tersedianya unit pengujian pengujian bermotor kendaraan bagi kabupaten yang bermotor memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji. e. Sumber Daya 1. Tersedianya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di
20
15,38
40
44
100
100
30
20
50
33
b. Jaringan 1. prasarana angkutan jalan 2.
80
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
3.
50
33
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
50
33
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten
50
75
0
0
4.
f.
2
Keselamatan
bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten
Angkutan Sungai dan Danau a. Jaringan 1. Tersedianya kapal pelayanan sungai dan danau angkutan untuk melayani sungai dan jaringan trayek danau dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur 81
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
sungai dan danau yang dapat dilayari 2. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.
0
0
60
64
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten.
0
0
d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Manusia Daya Manusia (SDM) (SDM) yang mempunyai
0
0
b. Jaringan Tersedianya prasarana pelabuhan sungai angkutan dan danau untuk sungai dan melayani kapal danau sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. c.
Keselamatan
82
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau. 3
Angkutan Penyeberangan a. Jaringan 1. pelayanan angkutan penyeberangan
Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten 2. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten b. Jaringan Tersedianya prasarana pelabuhan angkutan penyeberangan pada penyeberangan kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam 83
0
0
0
0
0
0
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Manusia Daya Manusia yang (SDM) mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam kabupaten 4
Angkutan laut a. Jaringan pelayanan angkutan laut
0
0
0
0
1.
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
0
0
2.
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil
0
0
84
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan ada alternatif angkutan jalan b. Jaringan Tersedianya dermaga prasarana pada setiap ibukota angkutan laut kecamatan dalam kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten d. Sumber Daya Terpenuhinya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal laut dengan ukuran di bawah 7 GT
0
0
0
0
0
0
Realisasi pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Landak pada tahun 2012 dalam bidang urusan perhubungan dijabarkan sebagai berikut : a. Indikator tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 62% dengan rincian : Jumlah halte yang sudah ada = 8 unit. Jumlah halte yang seharusnya ada = 13 unit. 85
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
Perhitungan
= (Jumlah halte yang sudah ada / jumlah halte
yang seharusnya ada) x 100% = (8 / 13) x 100% = 62%. b. Indikator tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 15,38 % dengan rincian : Jumlah terminal yang sudah ada = 2 unit. Jumlah terminal yang seharusnya ada = 13 unit. Perhitungan
= (Jumlah terminal yang sudah ada / Jumlah
terminal yang seharusnya ada) x 100% = (2 / 13) x 100% = 15,38 %. c. Indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 kendaraan wajib uji tercapai 100% dengan jumlah alat uji kendaraan bermotor yang tersedia adalah 13 unit. d. Indikator tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian
kendaraan
bermotor
di
kabupaten
yang
telah
melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor tercapai 33 % dengan rincian :
Jumlah SDM yang sudah ada = 2 orang. Jumlah SDM yang seharusnya ada = 6 orang. Perhitungan
= (Jumlah SDM yang sudah ada / Jumlah SDM
yang seharusnya ada) x 100% = (2 / 6) x 100% = 33 %.
4. Alokasi Anggaran Jumlah
belanja
langsung
dan
belanja
tidak
langsung
yang
ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di bidang urusan perhubungan oleh Pemerintah Kabupaten Landak pada 86
Laporan Tahunan SPM Kabupaten Landak Tahun 2013
tahun 2012 bersumber dari APBD (DAU + DAK). Adapun jumlah dukungan anggaran tersebut adalah sebagai berikut : a. Indikator : Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten = Rp. 2.192.003.000,00 b. Indikator : Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) pada jalan Kabupaten = Rp. 215.300.000,00
5. Dukungan Personil Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan
pencapaian
SPM
Bidang
Perhubungan
pada
lingkungan
Pemerintah Kabupaten Landak adalah : PNS
: 20 orang.
Non-PNS
: 6 orang.
6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : a. Kurangnya
dukungan
dana
dari
APBD
(khususnya
DAU)
Kabupaten Landak untuk membiayai penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan perhubungan, sebagian besar anggaran berasal dari DAK yang menu kegiatannya sudah ditentukan; dan b. Kurangnya
jumlah
sumber
daya
manusia
(SDM)
yang
berkompeten dalam bidang urusan perhubungan.
Solusi : a. Mengajukan bantuan dana yang bersumber dari APBD Propinsi dan/atau
dari
APBN
untuk
pembiayaan
penerapan
dan
pencapaian SPM bidang urusan perhubungan; dan b. Mengikutsertakan personil atau pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis di bidang perhubungan. 87