Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya,

aman, merata dan terjangkau. Oleh karena terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi masyarakat,

melalui

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal. Dalam penyelenggaran ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masingmasing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan : (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan;

(b)

meningkatkan

penyelenggaraan

ketahanan

motivasi pangan;

masyarakat; (d)

(c)

meningkatkan

membantu

kelancaran

kemandirian

ketahanan

pangan. Ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan

dari

waktu

ke

waktu,

sebagai

prasyarat

bagi

keberlanjutan

eksistensi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis.

Dinamika

dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai

permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu komitmen Indonesia dalam penanganan masalah ketahanan pangan adalah mendukung MDGs dalam penurunan jumlah penduduk yang menderita kelaparan separuhnya sampai tahun 2015. Hal ini merupakan dasar penentuan nilai capaian penurunan jumlah penduduk rawan pangan yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan baik di tingkat pusat maupun daerah, bahwa kita hanya mampu menentukan target capaian sebesar 75 persen dari target MDGs tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi pengkajian,

perumusan

diimplementasikan dalam

kebijakan

dan

pengembangan

bentuk beberapa program

ketahanan

pangan,

aksi yang dilaksanakan di

kabupaten/kota. Pengembangan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan dalam

Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

Halaman 1

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 bentuk Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Penyelenggaran

SPM

Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a)

ketersediaan

pangan,

yang

diartikan

bahwa

pangan tersedia

cukup

untuk

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya. Dari ke tiga aspek ketahanan pangan tersebut di atas, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar: 1)

Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;

2)

Bidang distribusi dan akses pangan;

3)

Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan;

4)

Bidang penanganan kerawanan pangan.

B. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan

Pangan

adalah

sebagai

pedoman/acuan

bagi

Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan. Tujuan penetapan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk: 1. Meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan; 2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga; 3. Meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal; 4. Menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin. C. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);


Halaman 2

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 4.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 5.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota.

D. Kebijakan Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan bahwasannya Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan merupakan institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang Ketahanan Pangan. Kemudian di bulan Oktober Tahun 2011 Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan mulai berdiri dan menempati gedung bangunan bekas kantor pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Pekalongan yang terletak di Jalan Letjend Suprapto Nomor 5 Pekalongan, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2015 Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan pindah dan menempati gedung bangunan bekas kantor Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 4 Kota Pekalongan (Depan PDAM kota Pekalongan). 1.

Visi

:

Visi Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan yaitu: “ Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap berbasis sumber daya lokal secara

berkesinambungan menuju

terbentuknya

manusia

sumber

daya

berkualitas

dan

kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan” 2.

Misi

:

Guna mewujudkan visi tersebut, maka Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan mempunyai misi sebagai berikut: a.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM ketahanan pangan untuk mendukung terselenggaranya ketahanan pangan;

b.

Meningkatkan

pembinaan

dan

fasilitasi

dalam

ketersediaan pangan yang cukup kualitas dan kuantitas serta berkelanjutan; c.

Menyelenggarakan distrinbusi

yang

pembinaan efektif

dan

dan efisien

fasilitasi dengan

dalam harga

terjangkau; d.

Menyelenggarakan

pembinaan

dan

fasilitasi

bdalam

pengembangan penganekaragaman pangan dan pola konsumsi masyarakat; e.

Menyelenggarakan

pembinaan

dan

fasilitasi

dalam

pengembangan mutu dan keamanan pangan;


Halaman 3

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 f.

menyelenggarakan

pembinaan

dan

fasilitasi

dalam

perencanaan, monitoring dan evaluasi ketahanan pangan. 3.

Strategi

:

Strategi Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut: 1.

Pengaturan, pengawasan menuju iklim usaha yang jujur, tanggung jawab, anam dan gizi cukup;

2.

Fasilitasi

bagi

pemberdayaan

dan

kemandirian

masyarakat dalam kebutuhan dasar pangan; 3.

Perbaikan gizi masyarakat, dan fasilitasi pembagian kecukupan

pangan,

harga

yang

wajar

terjangkau

masyarakat; 4.

Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral.

4.

Kebijakan

:

Kebijakan umum yang diambil dalam pengelolaan Ketahanan Pangan adalah fasilitasi kecukupan pangan, harga yang wajar dan terjangkau masyarakat.

5.

Prioritas Program

:

Dalam upaya pencapaian tujuan dalam hal perbaikan kualitas Ketahanan Pangan di Kota Pekalongan, sesuai dengan kebijakan

umum

yang

telah

ditentukan,

maka

Kantor

Ketahanan Pangan Kota Pekalongan mempunyai prioritas program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).

E. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan untuk mewujudkan visi dan misi adalah: a)

Meningkatkan ketersediaan pangan dengan menata pertanahan, tata ruang wilayah serta meningkatkan produksi domestik melalui proteksi dan promosi;

b)

Mengembangkan sistem distribusi pangan dengan menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan, meningkatkan aksesibilitas atas pangan dan menangani kerawanan pangan kronis dan trensien;

c)

Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dengan mempercepat penganekaragaman pangan (pemanfaatan lahan pekarangan, peningkatan keluarga sadar gizi) dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan keamanan pangan dan memfasilitasi pengembangan industri pangan Usaha Kecil Menengah (UKM);

d)

Membangun

sistem

pendukung

ketahanan

pangan

yang

kondusif

dengan

meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan ketahanan pangan, mendorong adanya kebijakan makro dan perdagangan yang kondusif serta menguatkan kelembagaan ketahanan pangan dan koordinasi antar daerah. Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

Halaman 4


BAB II PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN A. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota 1. Ketersediaan Dan Cadangan Pangan a.

Gambaran Umum Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi

kebutuhan

seluruh

penduduk,

dari

segi

kuantitas,

kualitas,

keragaman

dan

keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi relatif lemah, maka kemauan untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan harus terus diupayakan dari produk dalam negeri. Hal yang perlu disadari adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri, khususnya bahan pangan pokok juga menyangkut harkat

martabat

dan

kelanjutan

eksistensi

bangsa.

Sedangkan

impor pangan

merupakan pilihan akhir, apabila terjadi kelangkaan produksi dalam negeri. Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan

sumber

pasokan

untuk

mengisi

kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah

terdiri dari pemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 30 Tahun 2008

tentang

Cadangan

Pangan

Pemerintah

Desa.

Untuk

cadangan

pangan

masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan. Penyelenggaraan penguatan

cadangan

pangan

pemerintah

daerah

dapat

dilakukan melalui

pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

ketersediaan pangan dan cadangan pangan, dioperasionalkan

melalui

indikator

ketersediaan energi dan protein per kapita, dan indikator penguatan cadangan pangan.


Halaman 5

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 b.

Indikator dan Operasional

b.1. Indikator Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita 1. Pengertian a. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. b. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. c. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasokan pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan. 2. Definisi Operasional a. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari. b. Cara Perhitungan Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah: Ps = Pr - ∆St + Im – Ek Dimana: Ps : Total penyediaan dalam negeri Pr : Produksi ∆St : Stok akhir – stok awal Im : Impor Ek : Ekspor  Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein, menggunakan rumus:  Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) = Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari X Kandungan kalori X BDD 100  Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) = Ketersediaan pangan/Kapita/Hari X Kandungan protein x BDD 100 Catatan:  BDD = Bagian yang dapat dimakan (buku DKBM)  Ketersediaan pangan/kapita/hari sumbernya dari Neraca Bahan Makanan (NBM)  Kandungan zat gizi (kalori dan protein sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan (DKBM)


Halaman 6

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015  Bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia (misal komoditas sagu, jagung muda, gula merah) untuk mendapatkan angka ketersediaan menggunakan

pendekatan

angka

konsumsi dari data

Susenas

BPS

ditambah 10% dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 10%.

b.2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan 1. Pengertian a. Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. b. Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya kekurangan

memerlukan

pangan

dan

inventarisasi cadangan keadaan

darurat,

pangan, memperkirakan

sehingga

penyelenggaraan

pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. c. Cadangan

Pangan

Masyarakat

adalah

cadangan

pangan

yang

dikelola

masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga. d. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan

sistem

tunda

jual,

penyimpanan,

pendistribusian,

pengolahan

dan

perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

2. Definisi Operasional a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :  Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;  Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/kota;  Tersedianya cadangan

pangan

pemerintah, minimal

25 ton ekuivalen

beras. b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :  Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;


Halaman 7

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015  Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan;  Berfungsi untuk antisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam sekala lokal dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar. c. Cara Perhitungan/Rumus  Rumus yang digunakan: Nilai Capaian Bidang Kabupaten/Kota = Jumlah Cad. Pangan Kabupaten/Kota X 100 % 100 ton Persentasi kecamatan yang Mempunyai cad. Pangan masyarakat = Jumlah kecamatan yg memp.cad.pangan X 100 % Jumlah kecamatan  Cadangan pangan masing2 desa/kelurahan = Jumlah cad.pangan per desa

X 100 %

500 kg  Rata2 cadangan pangan per kecamatan = ( Juml.cadangan 1 + Juml.cadangan.. + Juml.cadangan(n) ) x 100 % 500 kg

500 kg

500 kg

2. Distribusi Dan Akses Pangan a. Gambaran Umum Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai

prasyarat

untuk

menjamin

agar

seluruh

rumah

tangga

dapat

memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan,

mengingat

masih

ada

sebagian

masyarakat

yang

tidak

mampu

mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin

tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan

sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani.Hal ini menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, antara

lain

(a) rendahnya posisi

menjual produknya dengan

harga

tawar, rendah,

terutama pada saat panen raya sehingga (b)

rendahnya

nilai

tambah

produk

pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya, (c) keterbatasan Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

Halaman 8

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, (d) keterbatasan penyediaan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup. Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan

kelompok

tani (Gapoktan).

Pendekatan

yang

diterapkan

adalah

pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar kelompok masyarakat mampu mengenali dan

memutuskan

cara

yang

tepat

untuk mengembangkan

kegiatan

produktif secara berkelanjutan dan berkembang secara swadaya. Kebijakan

yang

mendasari kegiatan Penguatan-LDPM adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk (a) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik,

(b)

meningkatkan

kemampuan

petani

memperoleh

nilai tambah dari hasil

produksi untuk perbaikan pendapatan, (c) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan Gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik. Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, dan indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan.

b. Indikator dan Perhitungan b.1. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 1. Pengertian Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan

data harga

pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh digunakan sebagai

provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat

bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang

terkait dengan masalah distribusi pangan. 2. Definisi Operasional Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan. a. Cara Perhitungan/Rumus Definisi Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3). Nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K) 𝑛 𝑖=1 Ki

K = 3 Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

Halaman 9

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 

Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3) 3

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑗 ) 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 (𝑗 )

𝑗 =1

𝑥 100%

Ki = 3

Keterangan : a. Ki = Ketersediaan informasi menurut i Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses b. Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi

j = 3 = waktu

c. Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu Target

komoditas,

target

lokasi (kabupaten/kota,

kecamatan/desa) dan

target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah. b.2. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 1. Pengertian Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil. 2. Definisi Operasional a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal. b. Pasokan pangan dinyatakan stabil

jika penurunan pasokan pangan di suatu

wilayah berkisar antara 5 % - 40 %. c. Cara Perhitungan/Rumus dihitung dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: 1. Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

𝑛 𝑖=1 SKi

K = n Keterangan: K

=

H untuk Harga P untuk Pasokan

SHi = Stabilitas Harga komoditas ke i


Halaman 10

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 SPi = Stabilitas Pasokan komoditas ke i I

= 1,2,3...n

n

= jumlah komoditas

dimana: Stabilitas Harga (SH) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV) Stabilitas Pasokan (SP) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV) 2. Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (SKi) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

CVKRi SKi = 2 -

x 100 % CVKTi

Keterangan: K

H untuk Harga P untuk Pasokan

=

CVKRi = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i CVKTi = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

3. CVKRi dihitung dari rumus sebagai berikut : SDKRi CVKRi =

X 100% HKi

Dimana : SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i 𝑛 𝑖=1

SDKRi = √

KRi − KRi ² n–1

Realisasi pasokan komoditas ke i (PRi) KRi = Realisasi harga komoditas ke i (HRi)

Rata-rata realisasi harga komoditas ke i (HRi) KRi = Rata-rata realisasi pasokan komoditas ke i (PRi)

4. Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 𝑛 𝑖=1 KRi

KRi = n


Halaman 11

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 3.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

a. Gambaran Umum Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (food utility) dapat optimal,

dengan

peningkatan

kesadaran

atas

pentingnya

pola

konsumsi

beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk

itu penanaman kesadaran pola

konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan nonformal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya. Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004

tentang

Keamanan,

Mutu

dan

Gizi

Pangan,

Pemerintah menetapkan

persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian diserahkan tanggung jawabnya memantau

kepada

Kementerian

persyaratan

teknis,

Teknis dan

termasuk

Kementerian

sekaligus memberikan

Pertanian. Untuk

jaminan mutu

dan

keamanan pangan perlu ada satu instintusi resmi yang menangani keamanan pangan segar, terutama terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis. Sehubungan

hal

tersebut, melalui

surat

edaran Menteri Pertanian

kepada

Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan otoritas kompeten dalam bentuk kesisteman dalam rangka menjamin keamanan produk pertanian segar yang

dihasilkan

petani

di

masing-masing

wilayah.

Bentuk

penjaminan

keamanan pangan bagi produk pertanian segar yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten, berupa sertifikasi dan pelabelan. Untuk saat ini wujud pengakuan dari pemerintah dalam pemenuhan aspek keamanan pangan

bagi

produk

pertanian

segar

dikategorikan

dalam

3

(tiga)

tingkatan berdasarkan pemenuhan terhadap cara-cara budidaya yang benar, yaitu: 1) Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelakasanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. 2) Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelakasanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.


Halaman 12

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 3) Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelakasanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan. Agar produk yang dihasilkan dapat diterima dipasaran baik domestik maupun internasional. Apabila hal ini tidak segera dilakukan akan berdampak; 1) Indonesia akan kebanjiran produk buah dan sayuran segar dari luar negeri : 2) Produk pertanian Indonesia kurang laku dan tidak menjadi pilihan baik domestik mauupun internasional : 3) daya saing produk semakin rendah; dan 4) kerugian ekonomi akan semakin besar. Pelayanan penganekaragaman

dan keamanan pangan, terdiri dari 2 (dua)

indikator yaitu indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

b. Indikator dan Perhitungan Capaian b.1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 1. Pengertian a. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. b. Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

adalah

upaya

memantapkan

atau

membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup

guna memenuhi kebutuhan

gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. c. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. d. Pola

Pangan

Harapan

(PPH)

adalah

susunan

beragam

pangan

yang

didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. 2. Definisi Operasional a. Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH); b. Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat

tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan

lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan. c. Cara Perhitungan/Rumus. 

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi


Halaman 13

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. 

Rumus :

Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan

Skor PPH Prosentase (%) AKG =

Energi masing-masing komoditas Angka Kecukupan Gizi

X 100 %

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan: 1. Penjelasan :  Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum  Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian. 2. Contoh PPH ideal yang dicapai pada tahun 2015.

b.2. Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 1. Pengertian a. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. b. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan c. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet). d. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian diberikan

kewenangan

untuk

Pertanian yang sesuai dengan melaksanakan

pengawasan

tugas fungsinya Sistem

Jaminan,

keamanan pangan. e. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verii kasi oleh OKKP-Pusat. f. Inspektor/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP). g. Untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.


Halaman 14

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 2. Definisi Operasional a. Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar; 

Prima

tiga

(P-3)

adalah

peringkat

penilaian

yang

diberikan

terhadap

pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. 

Prima

dua

(P-2)

adalah

peringkat penilaian

yang

diberikan

terhadap

pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. 

Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

b. Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan; c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan; d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan

di

sekolah; e. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar; f.

Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.

g. Cara Perhitungan/Rumus: Pangan aman =

A B

X 100 %

Pembilang (A) : jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Penyebut (B) : Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Ukuran/Konstanta : Persentase (%). 4.

Penanganan Kerawanan Pangan

a. Gambaran Umum Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain sangat dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset bagi pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah,


Halaman 15

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara i sik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penanganannya yang efektif dan ei sien sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salah satu konsep tersebut adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masingmasing daerah dengan mengacu pada lingkup kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Terdapat beberapa langkah kegiatan yang perlu kegiatan yang perlu dilakukan sebelum operasional dilaksanakan, yaitu advokasi dan sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) kepada pemerintah daerah dan stakeholder setempat utnuk memperoleh komitmen dukungan pelaksanaannnya. Langkah selanjutnya adalah pelatihan ”petugas” atau tim unit analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) secara berjenjang dari tingkat provinsi kemudian kabupaten/Kota. Pelayanan penanganan kerawanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan: 1. Pengembangan sistem isyarat dini 2. Penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan; 3. Pencegahan kerawanan pangan; 4. Penangulangan kerawanan pangan; 5. Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan.


Halaman 16

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 b. Indikator dan Cara Perhitungan Capaian b.1. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan 1. Pengertian a. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. b. Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan. c. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak

dan

sementara,

yang

disebabkan

oleh

perbuatan

manusia

(penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami). d. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penetuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi. 2. Definisi Operasional Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-progam sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial: a. Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :  Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

dengan

melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut : 1) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi. 2) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan. 3) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).  Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menngambarkan Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

Halaman 17

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program.  Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu: a) Penduduk sangat rawan

< 70% AKG

b) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG c) Penduduk tahan pangan

> 89,9% AKG

b. Cara Perhitungan  Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)  Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG : 1) Pertanian : Ketersediaan pangan 2) Kesehatan : Preferensi energi 3) Sosial ekonomi : kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera.  Masing – masing indikator diskor, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.  Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut : PSB Pangan non padi =

Produksi pangan x harga pangan non padi (Rp/Kg) / Harga beras (Rp/Kg)

 Cara menghitung rasio ketersediaan produksi : 1) Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras 85% x 63,2% x jumlah produksi GKG 2) Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita x jumlah penduduk ½ tahunan dibagi 1.000 3) Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras 4) Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras.  Indikator Kesehatan Rumus status gizi: Prev. gizi kurang (%) =

(n gizi kurang < -2 SD) (n balita yang dikumpulkan PSG)

X 100 %

 Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu : 1) Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (<-3 SD);


Halaman 18

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 2) Gizi kurang

: antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai

minus 2 SD); 3) Gizi baik : minus 2 SD keatas.  Sosialisasi ekonomi Kreteria yang digunakan untuk mengkelompokkan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut : 1) Keluarga pra-sejahtera (PS)

: jika tidak memenuhi salah satu

syarat

sebagai keluarga sejahtera. 2) Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.  Kemudian hasil perimbangan diskor : 1) Skor 1: apabila rasio > 1.14 (surplus) 2) Skor 2: apabila rasio > 1.00 – 1.14 (swasembada) 3) Skor 3: apabila rasio > 0.95 – 1.00 (cukup) 4) Skor 4: apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit). Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indikator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator yang digunakan semakin besar jumlah skor semakin besar resiko rawan pangan suatu wilayah. Nilai Indikator tersebut diatas digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut : 1) Menjumlahkan ke 3 nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan 2) Jumlah ke 3 nilai indikator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 3 (jika skor masing-masing 1).  Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasii kasikan menjadi 3 wilayah resiko, yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12), wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan wilayah resijo ringan (skor 3 -5). wilayah resiko tinggi dapat

terjadi pada penjumlahan apabila salah satu

indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9. c. Pendekatan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)  Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator.


Halaman 19

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 B. Penerapan Dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

1. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), akan lebih menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasarnya. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan yang telah

ditetapkan

melalui

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan diterbitkannya SPM Bidang Ketahanan Pangan ini, Pemerintah Kabupaten dapat menerapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan sehingga dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, seluruh lapisan masyarakat dijamin dapat akses kepada pelayanan minimal di bidang ketahanan pangan. Terkait dengan pemahaman SPM di daerah, perlu adanya sosialisasi yang lebih teknis sesuai dengan beban tanggung jawab masing-masing SKPD. SPM bidang Ketahanan Pangan yang mencakup 4 (empat) pelayanan dasar dengan 7 (tujuh) indikator standar pelayanan minimal yakni: a) Ketersediaan dan Cadangan Pangan, dengan indikator yaitu: 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita; 2. Penguatan Cadangan Pangan; b) Distribusi dan Akses Pangan 3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah; 4. Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan; c) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 5. Skor Pola Pangan Harapan; 6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan; d) Penanganan Kerawanan Pangan 7. Penanganan Daerah Rawan Pangan. Target pencapaian SPM di daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun target pencapaian SPM Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2015 adalah seperti dalam tabel sebagai berikut:


Halaman 20

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota/Kabupaten sampai dengan Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan

Standar Pelayanan Minimal No.

A.

B.

C.

D.

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator

Nilai/ Target (%)

Batas Waktu Pencapaian (Tahun)

SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab

Ketersediaan dan Cadangan Pangan

1

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

90

2015

BKPD

2

Penguatan Cadangan Pangan

60

2015

BKPD

Distribusi dan Akses Pangan

3

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

90

2015

BKPD

4

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

90

2015

BKPD

Penganekaragam an dan Keamanan Pangan

5

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

90

2015

BKPD

6

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80

2015

BKPD


7

Penanganan Daerah Rawan Pangan

60

2015

BKPD

2. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan dari Tahun 2012 s/d Tahun 2014 Mengingat dalam memenuhi ke 7 (tujuh) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan tersebut diatas harus terkoordinasi dengan baik antar SKPD terkait, maka diharapkan adanya proses koordinasi yang lebih baik dan kontinyu, sehingga ke tujuh indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan terarah. Dalam perencanaan kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2014, kegiatan telah diarahkan untuk mendukung penerapan SPM bidang ketahanan pangan di daerah. Pada tahun 2014, kegiatan yang ada di Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan sudah sesuai dengan SPM bidang ketahanan pangan meskipun dari segi pembiayaan masih minim. Berikut adalah capaian indikator dan nilai SPM Bidang Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan hasil perhitungan dari rumus aplikasi berbasis excel yang digambarkan dalam tabel di bawah in:


Halaman 21

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) s/d Tahun 2014 Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan No A.

B.

Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan

1


3

2

4 C.

D.

Hasil Capaian (%)

Indikator Standar Pelayanan Minimal

Penganekaragam an dan Keamanan Pangan

5


7

6

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan

2012

2013

2014

82,11

86,21

93,09

55,06

54,72

63,71

300,00

300,00

300,00

100,00

100,00

100,00

81,76

80,81

82,53

94,74

94,74

94,74

100,00

100,00

100,00

3. Realisasi dan Evaluasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2015 Dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM sesuai dengan target minimal yang telPah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut adalah realisasi capaian Indikator SPM Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan tahun 2014 dan Target tahun 2015: Realisasi dan Evaluasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan tahun 2014 dan Target tahun 2015

No

A.

B.

C.

D.






Hasil Capaian (%)

Nilai/ Target (%)

2014

2015

Evaluasi

1


93,09

90

Tercapai

2


63,71

60

Tercapai

3


300,00

90

Tercapai

4


100,00

90

Tercapai

5


82,53

90

Belum Tercapai

6


94,74

80

Tercapai

7


100,00

60

Tercapai


Halaman 22

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Dari hasil indeks capaian SPM diatas untuk perolehan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota pekalongan tahun 2014 sebesar 82,53 (skor PPH Nasional/ Standar sebesar 90) hal ini menandakan bahwa pola konsumsi masyarakat di Kota Pekalongan kurang menerapkan diversifikasi makanan dalam mengkonsumsi bahan pangan, dan kontribusi konsumsi terbesar masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras dibandingkan dengan kelompok pangan yang lain. Untuk itu pada tahun 2015 Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan mengadakan sosialisasi ke masyarakat melalui beberapa kelompok masyarakat baik itu dengan Tim Penggerak PKK maupun dengan beberapa stakeholder, kegiatan tersebut bertujuan agar ada peningkatan diversifikasi pangan masyarakat dan berkembangnya mutu dan citra pangan lokal termasuk olahannya serta berkembangnya sumber energi dan protein dari pangan alternatif yang ada.  CAPAIAN SPM TAHUN 2015 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Di Kota Pekalongan Pada Tahun 2015 Kantor Ketahanan Pangan melakukan kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan dan menghasilkan Laporan Hasil Analisis Data Survei Pola Konsumsi Pangan Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2015 seperti dalam tabel berikut: Skor Pola Pangan Harapan Aktual Kota Pekalongan Tahun 2015

Standar Skor

No

Kelompok Pangan

PPH Nasional/

Skor PPH

Skor PPH

Aktual Kota

Kota

Pekalongan

Pekalongan 1

2

Persentase (kolom 4/ kolom 3 x 100)

3

4

5

1

Padi-padian

25

22,2

88,8

2

Umbi-umbian

2,5

1,2

48

3

Pangan Hewani

24

22,3

93

4

Minyak dan Lemak

5

5

100

5

Buah/biji berminyak

1

1

100

6

Kacang-kacangan

10

10

100

7

Gula

2,5

1,8

72

8

Sayur dan buah

30

25,1

84

9

Lain-lain

0

0

0,0

100

87,8

88,4

Total


Halaman 23

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Dari hasil indeks capaian tersebut diperoleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota pekalongan sebesar 88,4 (skor PPH Nasional/ Standar sebesar 90) yang menandakan bahwa pola konsumsi masyarakat di Kota Pekalongan kurang menerapkan diversifikasi makanan dalam mengkonsumsi bahan pangan, dan kontribusi konsumsi terbesar masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras dibandingkan dengan kelompok pangan yang lain. Cepatnya Penanganan Gejala Rawan Pangan dan Gizi Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan, diperoleh gambaran kuantitas konsumsi masyarakat berdasarkan konsumsi energi sebagai berikut:

Tabel 16 Angka dan Tingkat Kecukupan Energi Penduduk Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2015 Kota Pekalongan

Angka Kecukupan No

Kelompok Pangan

Energi/ Standar Nasional (kkal/kap/hr)

1

2

Konsumsi Energi Kota Pekalongan (kkal/kap/hr)

3

4

1

Padi-padian

1000

886,7

2

Umbi-umbian

120

46,7

3

Pangan Hewani

240

222,7

4

Minyak dan Lemak

200

468,4

5

Buah/ biji berminyak

60

50,8

6

Kacang-kacangan

100

105,7

7

Gula

100

70,3

8

Sayur dan buah

120

100,2

9

Lain-lain

60

23,4

2000

1.975

Total

Dari tabel dan hasil indeks capaian konsumsi dan keamanan pangan sebesar mendekati 100 % dengan jumlah gizi yang dikonsumsi (kkal/kap/hr) sebesar 1975 dari standar energi (kkal/kap/hr) sebesar 2000, maka dapat diartikan hasil konsumsi energi di Kota Pekalongan masih kurang dan perlu ditingkatkan karena masih di bawah ratarata nasional. Adapun hasil realisasi capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


Halaman 24

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2015

No

A.

B.

C.

D.






Hasil Capaian (%)

Nilai/ Target (%)

2015

2015

Evaluasi

1


94,05

90

Tercapai

2


64,61

60

Tercapai

3


300,00

90

Tercapai

4


100,00

90

Tercapai

5


88,4

90

Belum Tercapai

6


95,35

80

Tercapai

7


100,00

60

Tercapai


Halaman 25


BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi 1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang Bersifat Spesifik di Bidang Ketahanan Pangan. Adapun fungsi KKP Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan, pegembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. b. Perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan. c. Perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan serta pemantapan konsumsi dan keamanan pangan. d. Pengkoordinasian, pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,

ketatausahaan,

keuangan,

kepegawaian,

rumah

tangga,

perlengkapan, kedinasan dan perpustakaan serta kearsipan. e. Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, kelancaran pelaksanaan tugas sangat didukung oleh keberadaan sumber daya yang terdiri dari pegawai dan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan. Jumlah pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekaongan per 31 Desember 2015 adalah 13 orang ASN dan ditambah 1 orang tenaga kontrak serta 1 orang tenaga kegiatan, terdiri dari 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut:


Halaman 26

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Jumlah Pegawai KKP Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No

Jabatan

L (org)

P (org)

Jumlah (org)

1

Eselon III a

1

-

1

2

Eselon IV a

1

3

4

3

Staf

4

4

8

4

Tenaga Kontrak

1

-

1

5

Tenaga Kegiatan

1

-

1

8

7

15

Jumlah

Jumlah Pegawai KKP Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki

Perempuan

47% 53%

Komposisi SDM Menurut Jabatan dan Pendidikan MENURUT JABATAN Eselon III a Eselon IV a Staf Tenaga Kontrak Tenaga Kegiatan JUMLAH


JUMLAH

MENURUT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Strata 2 (S-2)

1

4

Strata 1 (S-1)

7

8

Diploma III (D-III)

1

1

SLTA

4

1

SD

2

15

JUMLAH

15

Halaman 27

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Komposisi SDM Menurut Jabatan Eselon III a

Eselon IV a

Staf

7%

7%

Tenaga Kontrak

Tenaga Kegiatan

6% 27%

53%

Komposisi SDM Menurut Pendidikan Strata 2 (S-2)

Strata 1 (S-1)

13%

Diploma III (D-III)

SLTA

SD

7%

27% 46% 7%

2. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; d. Seksi Distribusi Pangan; e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan f. Kelompok Jabatan Fungsional.


Halaman 28

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Gambar BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN (KKP) KOTA PEKALONGAN

KEPALA KANTOR DRS. MU’ADI. M. SI.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

DRS. MU’ADI, M. SI. SUB BAGIAN TATA USAHA SRI WINASTUTI LABDARINI

SRI WINASTUTI LABDARINI

SEKSI DISTRIBUSI PANGAN DRS. EDI ROSO DRS. EDI ROSO

SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

IR. TITI SURYANI

IR. RATMININGSIH

3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana utama pendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, antara lain terdiri dari gedung, kendaraan dinas dan sarana kerja lainnya, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:


Halaman 29

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Tabel Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan (Aset) Di KKP Per 31 Desember 2015

No

Nama Barang

Tahun Perolehan

Asal Usul

Jumlah

Keterangan

1

Station Wagon Suzuki Ertiga

2012

Hibah

1

Transfer dari DPPKAD 2012

2

Sepeda Motor Honda

2007

Hibah

1

Hibah dari BPMP2KB

3

Sepeda Motor Yamaha

2014

Pembelian

1

Transfer dari DPPKAD

4

Sepeda Motor Honda

2012

Hibah

1


5

Sepeda Motor Honda

2012

Hibah

1


6

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya

2011

Hibah

1

Komposer aerob (transfer dari KLH)

7

Mesin ketik manual portable (11-13)

2012

Hibah

1


8

Mesin ketik manual portable (11-13)

2012

Pembelian

1

Pembelian 2011

9

Lemari besi lufo

2012

Hibah

2


10

Lemari besi lion

2015

Pembelian

2

Pembelian 2015

11

Filling besi/Metal daiko

2013

Pembelian

3

Pembelian 2013

12


2013

Pembelian

1

Pembelian 2013

13


2014

Pembelian

1

Pembelian 2014

14

Filling besi/Metal lion

2012

Pembelian

4

Pembelian 2012

15

Filling besi/Metal lufo

2012

Pembelian

2

Pembelian 2012

16

Kursi Rapat chiko

2013

Pembelian

21

Pengadaan 2013

17

Kursi lipat

1998

Hibah

1

Hibah dari BPMP2AKB

18

Kursi lipat

1999

Hibah

2

Hibah dari BPMP2AKB

19

Mesin potong rumput honda

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012


Halaman 30

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Tahun Perolehan

Asal Usul

Jumlah

Mesin potong rumput honda

2014

Pembelian

1

Pembelian 2014

21

AC unit sharp

2011

Hibah

1

Hibah dari DPPKAD

22

AC unit sharp

2013

Pembelian

2

Pembelian 2013

23

Kompor gas

2015

Pembelian

1

Pembelian 2015

24

Oven listrik

2015

Pembelian

1

Pembelian 2015

25

Alat dapur lainnya

2015

Pembelian

1

Mixer

26

Alat dapur lainnya

2015

Pembelian

1

Dandang langsang

27

Televisi

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012

28

Unit Power Supply

2012

Pembelian

3

Pembelian 2012

29

Unit Power Supply

2013

Pembelian

1

Pembelian 2013

30

Stabilisator

2012

Pembelian

3

Pembelian 2012

31

Camera Video

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012

32

Handy Cam

2013

Pembelian

1

Pembelian 2013

33

P.C. Unit

2009

Hibah

1

Hibah dari BPMP2AKB

34

P.C. Unit

2011

Pembelian

2

Pembelian 2011

35

P.C. Unit

2012

Hibah

1

Transfer dari DPPKAD PC + Meja

36

P.C. Unit

2014

Pembelian

1

Pembelian 2014

37

Laptop

2014

Hibah

1


38

Laptop

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012

39

Laptop

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012

40

Laptop

2013

Pembelian

2

Pembelian 2013

41

Laptop

2011

Pembelian

1

Pembelian 2011

42

Personal komputer lainlain

2015

Pembelian

1

Pembelian tablet

43

Scanner

2014

Pembelian

1

HP laserjet M1132

No

Nama Barang

20


Keterangan

Halaman 31


No

Nama Barang

Tahun Perolehan

Asal Usul

Jumlah

Keterangan

44

Printer

2011

Pembelian

3

Pengadaan BM 2011

45

Printer

2012

Hibah

2


46

Printer

2009

Hibah

1

Hibah dari BPMP2AKB

47

Printer

2012

Pembelian

2

Pembelian 2012

48

Printer

2011

Pembelian

1

Pengadaan BM 2011

49

Printer

2015

Pembelian

1

Pembelian 2015

50

Meja Kerja Pejabat Es III

2012

Hibah

1


51

Meja Kerja Pejabat Es IV

2012

Hibah

4


52

Meja Kerja Pegawai Non Struktural

2000

Pembelian

3

Hibah dari BPMP2AKB

53

Meja Kerja Pegawai Non Struktural

2012

Hibah

6


54

Meja tamu ruangan biasa

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012

55

Kursi kerja Pejabat es III

2012

Hibah

1


56

Kursi kerja Pejabat es IV

2012

Pembelian

4

Pembelian 2012

57

Kursi rapat ruangan rapat staff

2012

Hibah

18


58

Kursi rapat ruangan rapat staff

2012

Pembelian

15

Pembelian 2012

59

Kursi tamu di ruangan pejabat Es III

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012

60

Proyektor + Attachment

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012

61

Microphone/wireless Mic

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012

62

Facsimile

2012

Pembelian

1

Pembelian 2012

63

Instalasi Pusat Pengatur listrik dll

-

Pembelian

-

Instalasi listrik


Halaman 32

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 B. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program unggulan/ prioritas

terkait dengan

upaya

untuk

mewujudkan Kota Pekalongan yang mantap dalam ketersediaan pangan, distribusi yang yang mendukung kestabilan harga pangan serta terpenuhinya keamanan serta mutu pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Sehingga akan terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tentu saja perlu keterlibatan, peran serta dan partisipasi semua elemen masyarakat maupun seluruh stakeholder terkait. Program unggulan Kantor Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015 terkait dengan ketahanan pangan

antara lain adalah program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/

perkebunan) yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam delapan kegiatan yaitu: 1. Analisis dan Penyusunan Polah Konsumsi dan Suplai Pangan Capaian kegiatan ini adalah tersedianya analisis survey pola konsumsi pangan masyarakat dan termanfaatkannya skor PPH sebagai rujukan untuk merumuskan kebijakan program pangan dan gizi selanjutnya. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) aktual Kota Pekalongan atau untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan gizi konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan. Semakin tinggi

skor Pola Pangan Harapan berarti

semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat. 2. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Capaian dari kegiatan ini adalah pengamanan masalah pangan dan tersedianya data harga kebutuhan pangan oleh masyarakat. Adapun hasilnya adalah tersedianya data dan sebaran harga pangan strategis serta stabilnya harga. Kegiatannya berupa Pemantauan harga bahan pangan pokok di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Pekalongan yaitu Pasar Grogolan, Pasar Banyuurip, Pasar Banjarsari, Pasar Podosugih, Pasar Kraton, dan Pasar Anyar. 3. Penanganan Paska Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Capaian dari kegiatan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengolahan bahan pangan yang berkualitas. Adapun hasilnya adalah terselenggaranya kegiatan Penanganan Paska Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian. Kegiatan ini berupa kunjungan Kaji Terap bagi petugas dan peserta pelatihan, Bantuan alat pengolahan bahan pangan kepada 22 pengolah bahan pangan dan pelatihan bagi pengolah bahan pangan yang diikuti oleh 50 orang peserta. 4. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Capaian kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan. Hasilnya adalah meningkatnya kualitas keamanan mutu pangan dan kehalalan pangan yang dikonsumsi masyarakat.


Halaman 33

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 5. Kegiatan Koordinasi dan Kebijakan Perberasan Capaian kegiatan ini adalah Pengamanan masalah pangan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelaksanaan koordinasi ketahanan pangan dengan terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat teknis perencanaan daerah, serta terlaksananya pemantauan harga bahan pangan dan ketersediaan bahan pangan. 6. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Capaian kegiatan ini adalah memasyarakatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga. 7. Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal Capaian kegiatan ini adalah memasyarakatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal. Adapun hasilnya adalah peningkatan diversifikasi pangan masyarakat dan membudayanya mengkonsumsi makanan B2SA. Output kegiatan ini adalah Jumlah peserta lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman. 8. Kegiatan Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Capaian kegiatan ini adalah mengatasi permasalahan rawan pangan dan gizi. Adapun outputnya adalah meningkatkan kesiagaan terhadap keadaan kerawanan pangan dan gizi. Kegiatan ini menghasilkan prosentase meningkatnya kesiagaan terhadap keadaan kerawanan pangan dan gizi.

C. Alokasi Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

Halaman 34

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Kantor Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2015 memperoleh Pagu Anggaran dalam DPA awal sebesar Rp1.623.653.000,00 kemudian dalam DPA Perubahan tahun 2015 sebesar Rp1.621.587.000,00. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagamana pada tabel berikut: Tabel 19 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) per Belanja KKP Tahun Anggaran 2015 Pagu Anggaran No

Uraian DPA Awal

5

BELANJA

51

BELANJA TIDAK LANGSUNG

511 52

DPA Perubahan

819.903.000

891.537.000

Belanja Pegawai BTL

819.903.000

891.537.000

BELANJA LANGSUNG

803.750.000

730.050.000

521

Belanja Pegawai BL

132.210.000

128.504.000

522

Belanja Barang dan Jasa

644.890.000

574.896.000

523

Belanja Modal

26.650.000

26.650.000

JUMLAH BELANJA

1.623.653.000

1.621.587.000

Pagu Anggaran KKP Tahun 2015 berdasarkan DPA per Belanja 1.800.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000

Rupiah

1.200.000.000 1.000.000.000

800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 Belanja Pegawai BTL 819.903.000

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai BL

DPA Awal

BELANJA TIDAK LANGSUNG 819.903.000

803.750.000

DPA Perubahan

891.537.000

891.537.000

730.050.000


Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

132.210.000

Belanja Barang dan Jasa 644.890.000

26.650.000

1.623.653.00

128.504.000

574.896.000

26.650.000

1.621.587.00

Halaman 35

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut: Tabel 20 Realisasi APBD Per Program/ Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Pekalongan Tahun 2015 No

Urusan Program Kegiatan

1

2

Keuangan Pagu (Rp) 3

Realisasi (Rp) 4

% 5

1.621.587.000

1.486.732.666

91,68

1.21.01

KANTOR KETAHANAN PANGAN

51

BELANJA TIDAK LANGSUNG

891.537.000

842.031.806

94,45

511

Belanja Pegawai

891.537.000

842.031.806

94,45

52

BELANJA LANGSUNG

730.050.000

644.700.860

88,31

1.21

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

730.050.000

644.700.860

88,31

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

229.480.000

218.812.890

95,35

1.500.000

1.500.000

100

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

20.300.000

11.948.290

58,86

22.850.000

22.850.000

100

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

22.500.000

22.500.000

100

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

12.500.000

12.500.000

100

4.700.000

4.700.000

100

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.000.000 2.000.000

3.000.000 1937.500

100 96,88

21.900.000

20.257.500

92,50

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

118.230.000

117.619.600

99,48

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

76.200.000

68.282.959

89,61

10.000.000

9.950.000

99,50

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

15.000.000

11.800.000

78,67

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

19.900.000

19.885.900

99,93

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

23.300.000

18.847.059

80,89

28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

5.000.000

4.800.000

96,00

3.000.000

3.000.000

100

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

02


Halaman 36


07

15

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 06 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporanlaporan Keuangan SKPD

12.000.000

11.970.000

99,75

6.000.000

5.990.000

99,83

6.000.000

5.980.000

99,67

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 01 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD

18.600.000

18.595.396

99,98

18.600.000

18.595.396

99,98

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

393.770.000

327.039.615

83,05

03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

26.000.000

19.532.150

75,12

8.000.000

8.000.000

100

52.410.000

18.556.000

35,41

53.000.000

45.912.500

86,63

23 Koordinasi Kebijakan Perberasan

34.460.000

32.840.000

95,30

34 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

91.500.000

85.605.875

93,56

36 Pengembangan Pangan Lokal

74.000.000

62.193.090

84,04

37 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

54.400.000

54.400.000

100

Rupiah

Realisasi Berdasarkan Belanja 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0

Pagu (Rp)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 891.537.000

BELANJA LANGSUNG 730.050.000

842.031.806

644.700.860

94,45

88,31

Realisasi (Rp) %


Halaman 37


Rupiah

Realisasi Berdasarkan Per Program 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu (Rp)

229.480.000

Realisasi (Rp)

218.812.890 95,35

%

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

76.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.000.000

18.600.000

393.770.000

68.282.959

11.970.000

18.595.396

327.039.615

89,61

99,75

99,98

83,05

Dari data yang tertulis dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa dari anggaran sebesar Rp1.621.587.000,00 terserap Rp1.486.732.666,00 atau 91,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada KKP telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp134.854.334,00 atau 8 %.

D. Kendala dan Upaya Pemecahan Masalah Kantor Ketahanan

Pangan

Kota

Pekalongan

dalam

menyelenggarakan

pelayanan dasar masih terdapat beberapa kendala yaitu antara lain: 1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pangan beragam bergizi seimbang dan aman; 2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan; 3. Sulitnya permintaan dan perncarian data yang diminta ke SKPD atau Instansi lain; 4. Masih banyak kesulitan pencarian data di lapangan khususnya yang melibatkan para pedagang dan pemasok barang; 5. Sedikitnya alokasi anggaran yang tersedia dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dikarenakan ada beberapa indikator dalam SPM yang tidak ada kegiatannya; 6. Belum optimalnya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka diambil upaya-upaya pemecahan masalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan sosialisasi konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman; Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

Halaman 38

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 2. Menyelenggarakan sosialisasi mutu dan keamanan pangan serta sidak keamanan pangan ke pasar tradisional dan pasar swalayan/ supermarket; 3. Memaksimalkan koordinasi dengan SKPD atau Instansi lain supaya mudah dalam permintaan dan pencarian data dengan memasukkan ke dalam Tim; 4. Optimalisasi keterlibatan pedagang dan pemasok barang dengan memasukkan mereka ke dalam Tim, sehingga dengan demikian akan terjalin kerjasama yang baik; 5. Mensinergikan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan agar capaian target dari SPM masuk dalam kegiatan yang ada di DPA; 6. Pembinaan dan fasilitasi tentang diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.


Halaman 39


BAB IV PENUTUP Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 merupakan media akuntabilitas manajerial mengenai kinerja SKPD yang dapat dijadikan upaya perbaikan manajemen Pemerintahan Daerah dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini sebagai bagian dari kewajiban dalam menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM. Dengan pemahaman yang tepat mengenai capaian target SPM maka pelayanan dan penerapan anggaran bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai sasaran utama dari output program dan kegiatan. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 ini diharapkan dapat menunjukkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara konseptual, dengan pengukuran tingkat capaian target dari palayanan dasar seperti yang sudah diuraikan dalam SPM khususnya Bidang Ketahanan Pangan. Dengan mengetahui tingkat capaian target pada Tahun 2015 selanjutnya dapat dilakukan upaya-upaya konkret untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang secara berkelanjutan. Dari ketujuh indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, capaian target SPM untuk Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan sebanyak 6 (enam) indikator tercapai dan hanya 1 (satu) indikator yang masih perlu ditingkatkan yaitu pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan di dalam Pelayanan Dasar. Akhir kata semoga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2015 ini dapat berguna dalam perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

Drs. Mu’adi, M. Si. Pembina Tingkat I NIP. 19651212 198603 1 019


Halaman 40

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents